text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
lembaran negara republik indonesia perizidimaksud, bank indonesia memberikan perizinan bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, cc. bahwa untuk meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam penyampaian permohonan perizinan, bank indonesia memandang perlu untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu secara elektronik dengan dukung, dan bankpemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan perizinan kepada bank indonesiakonsultasi awal adalah pelayanan berupa pemberian informasi awal kepada pemohon. hak akses adalah hak yang diberikan kepada pemohon berupa nama pengguna dan kata kunci untuk mengakses aplikasi perizinan bank indonesia. prinsip perizinan terpadu bank indonesia melalui perizinan meliputi: transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dan dilaksanakan secara terpadu. tujuan perizinan terpadu bank indonesia melalui perizinan untuk memudahkan pelayanan perizinan yang diajukan oleh pemohon. perizinan meliputi: izin, persetujuan, dan layanan, kegiatan bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. perizinan sebagaimana dimaksud dalam tidak termasuk:sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, penetapan sebagai lembaga standar, penetapan sebagai lembaga services, dan atau persetujuan sebagai lembaga switching sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai gerbang pembayaran nasional (national payment gateway), dan cc. izin atau persetujuan terkait pelaksanaan resolusi bank umum melalui pendirian bank perantara oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai hubungan operasional bank perantara dengan bank indonesia. pihak yang dapat menjadi pemohon: bank: lembaga selain bank, cc. kementerian atau lembaga, dan pihak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia mengenai perizinan terkait. bank yang berupa bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah hanya dapat mengajukan permohonan perizinketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan pihak yang dapat menjadi pemohon sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab penyampaian permohonan dan pemrosesan perizinan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan pemohon kepada bank indonesia melalui perizinan. pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf secara nirkertas melalui aplikasi perizinan bank indonesia. pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara nirkertas melalui aplikasi layanan bank indonesia. pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada setelah pemohon memperoleh hak akses dari bank indonesia. dalam memproses permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia melakukan penelitian: kelengkapan, kebenaran administratif: dan kebenaran substantif, atas dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon. bank indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf terhadap permohonan perizinan dan dokumen persyaratan pada saat permohonan perizinan dan dokumen persyaratan diterima. dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada telah lengkap dan benar secara administratif, bank indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif sesuai dengan ketentuan bank indonesia mengenai perizinan terkait. berdasarkan hasil penelitian kebenaran substantif, bank indonesia melakukan proses pemberian persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan bank indonesia mengenai perizinan terkait. dalam hal dokumen persyaratan belum lengkap dan benar secara administratif sebagaimana dimaksud pada bank indonesia meminta pemohon untuk melengkapi, memperbaiki, dan atau memperbarui dokumen persyaratan. pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menolak permohonan perizinan. pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh bank indonesia sejak penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian permohonan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. pemohon harus menyimpan dokumen persyaratan asliperaturan perundang undangan. bank indonesia dapat meminta pemohon menyampaikan dan atau menunjukkan asli dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam proses pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat meminta dokumen tambahan. pemohon harus memastikabank indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam persetujuan atau penolakan untuk permohonan perizinan melalui aplikasi perizinan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam disampaikan melalui aplikasi perizinan bank indonesia. persetujuan atau penolakan untuk permohonan perizinan melalui aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam disampaikan melalui surat kepada pemohon. dalam hal permohonan perizinan ditolak oleh bank indonesia, pengajuan kembali permohonan perizinan mengacu pada ketentuan bank indonesia mengenai perizinan terkait. dokumen persyaratan dalam permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan persyaratan serta tata cara pemberian persetujuan atau penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada ketentuan bank indonesia mengenai perizinan terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian permohonan dan pemrosesan perizinan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii konsultasi awal pemohon yang akan melakukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam dapat meminta konsultasi awal kepada bank indonesia. ketentuan mengenai konsultasi awal diatur dalam peraturan anggota dewan gubernurrizinan, bank indonesia memberitahukan keadaan tidak normal dan atau keadaan kahar kepada pemohon berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan atau keadaan kaharpembebasan tanggung jawab bank indonesia dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian pemohon yang timbul dan atau yang akan timbul akibat kelalaian pemohon serta keadaan tidak normal dan atau keadaan kahar dalam penyelenggaran perizinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia ini. bab ketentuan lain lain dalam hal aplikasi perizinan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan aplikasi layanan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam belum dapat diimplementasikan untuk perizinan tertentu, permohonan perizinan disampaikan secara langsung kepada bank indonesia. persetujuan atau penolakan permohonan perizinan yang disampaikan secara langsung kepada bank indonesia sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bank indonesia kepada pemohon melalui surat. bab vii ketentuan peralihan permohonan perizinan yang telah disampaikan oleh pemohon dan diterima oleh bank indonesia sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini tetap diproses sesuai dengan ketentuan bank indonesia mengenai perizinan terkaitperizinmei |
tambahan lembaran negara r.iberwenang dalam pengaturan, pengawasan, dan perizinan bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. permohonan perizinan saat ini bank indonesia belum terintegrasi dan sebagian besar masih dilakukan secara manual. pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada satuan kerja yang menangani perizinan dengan melampirkan salinan keras dokumen, hanya sebagian kecil permohonan perizinan bank indonesia dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi perizinan bank indonesia. saat ini aplikasi perizinan bank indonesia hanya diimplementasikan untuk memproses beberapa perizinan sektor sistem pembayaran dan perizinan kantor perwakilan dalam negeri. bank indonesia sebagai badan hukum publik memiliki kewajiban untuk terus memberikan dan meningkatkan pelayanan proses perizinan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan (stakeholders) melalui penyempurnaan proses perizinan. oleh karena itu guna meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta dilaksanakan secara terpadu dalam proses permohonan perizinanngimplementasikan perizinan terpadu bank indonesia melalui perizinan. sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai perizinan terpadu bank indonesia melalui perizinan. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan transparan adalah penyelenggaraan perizinan oleh bank indonesia harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai proses perizinhuruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah antara lain: transaksi sertifikat deposito syariah pasar uang, peserta dalam operasi moneter, penerbitan dan transaksi surat berharga komersial pasar uang, transaksi sertifikat deposito pasar uang, sertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasar, penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan bank indonesia, utang luar negeri bank, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, penyelenggara jasa sistem pembayaran, penyelenggaraan transaksi, ketatausahaan surat berharga, dan setelan dana seketika, il. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh bank indonesia, penyelenggara transfer dana bukan bank, kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, oo. pembawaan uang kertas asing uka) dalam dan luar daerah pabean indonesia, rekening giro bank indonesia, dan lelang dan ketatausahaan surat berharga negara. huruf yang dimaksud denganantara lain persetujuan pengembangan kegiatan sistem pembayaran, kerja sama co branding, persetujuan bagi penerbit atau acquires berizin yang akan menjadi payment gateway, persetujuan bagi penerbit uang elektronik berizin yang akan menjadi penyelenggara dompet elektronik, persetujuan bagi bank yang akan melakukan pengembangan proprietary channel, persetujuan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi quick response code indonesian standard, persetujuan penggunaan quick response code indonesian standard bekerja sama dengan pihak yang menatausahakan sumber dana atau penerbit instrumen luar negeri, persetujuan penyelenggara layanan keuangan digital, pengembangan produk dan aktivitas baru penyelenggara jasa sistem pembayaran. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh: lembaga selain bank dapat berupa penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah paper) dan penyelenggara jasa sistem pembayaran (jsp). huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak lainnya antara lain lembaga keuangan internasional, bank sentral negara lain, konsultan hukum, akuntan publik, dan notariontoh: yaitu. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penyampaian permohonan perizinan secara nirkertas adalah penyampaian dokumen yang diunggah dalam aplikasi perizinan bank indonesia antara lain berupa surat permohonan dan dokumen persyaratan. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penelitian kelengkapan adalah bank indonesia melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon. huruf yang dimaksud dengan penelitian kebenaran administratif adalah verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan dokumen yang dipersyaratkan. huruf yang dimaksud dengan penelitian kebenaran substantif adalah penelitian mendalam dan atau validasi yang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan perizinan terhadap dokumen persyaratan untuk proses pemberian persetujuan atau penolakan perizinan yang dimaksud dengan menolak permohonan perizinan adalah seluruh pemrosesan permohonan perizinan yang ditolak akan dihentikan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dokumen tambahan antara lain berupa dokumen baru dan atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan. dokumen tambahan disampaikan antara lain melalui aplikasi perizinan bank indonesia, aplikasi layanan bank indonesia, surat elektronik, atau salinan keras. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan disampaikan melalui aplikasi perizinan bank indonesia adalah persetujuan atau penolakan permohonan perizinan diunggah pada aplikasi perizinanontoh: konsultasi awal dapat berupa konsultasi mengenai dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh pemohon untuk memenuhi kelengkapan dan kebenaran, serta informasi lainnya. cukup jelas. yang dimaksud dengan keadaan tidak normal antara lain situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan perizinan bank indonesia. yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi luar kekuasaan bank indonesia yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan periziyang dimaksud dengan kelalaian pemohon antara lain pemohon lalai dalam menyampaikan dokumen persyaratan yang belum lengkap dan benar pada batas waktu yang ditentukan oleh bank indonesia. yang dimaksud dengan belum dapat diimplementasikan antara lain belum terdapat pilihan perizinan dalam aplikasi dan atau infrastruktur masih dalam proses pengembangan. yang dimaksud dengan disampaikan secara langsung antara lain menyampaikan salinan keras surat permohonan dan dokumen persyaratan kepada |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. laporan bank umum terintegrayang masih berlangsung berdampak pada kesiapan penyampaian laporan dan kualitas laporan yang disampaikan bank kepada bank indonesia sehingga bank belum dapat menyampaikan laporan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan perpanjangan waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia, bahwa peraturan bank indonesia nomor pbi tentang laporan bank umum terintegras.pelapor diwajibkan untuk menyampaikan laporan sampai dengan data akhir bulan desembercc.ketentuan diubah,desemberkni: ccanuari ketentuan dan diubah,anuartentuananuaranuari |
lembaran negara republik indonesia bi, perbankan. bi. pengeluaran. pengedaran. uang kertas. tahun emisiuntukdan mengedarkan uang rupiahlayak edar,sama dengan nilai nominal yang tercantum pada uang rupiah kertas sebesar rp100. (seratus: sebutan pecahan dalam angka dan tulisan seratus:: gambar motif khas indonesia, ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil: dan gambar wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud padatulisan bi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, kode tuna netra (blind code) berupa efek rataan (active), gambar raster berupa tulisan nkri yang tertulis utuh dan atau sebagian, mikro teks yang memuat tulisan bi100000 dan angka yang tertulis utuh dan atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar,gambar motif khas indonesia, gambar wilayah negara kesatuan republik indonesia: dan ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil, dan dengan arah horizontal bagian kiri dan arah vertikal bagian kanseratus ribu rupiah , tulisan tahun emisi emisi tulisan tahun cetak tc gambar utama berupa tari topeng betawi beserta tulisan tari topeng betawi , pemandangan alam raja ampat beserta tulisan raja ampat , dan bunga anggrek bulan, tulisan bank indonesia , gambar motif khas indonesia, ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil: dan tulisan peluru. ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf pada bagian belakang: teks dengan rahmat tuhan yang maha esa, negara kesatuan republik & indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai seratus ribu rupiah : gambar tari topeng betawi, tulisan tari topeng betawi , gambar pemandangan alam raja ampat, dan tulisan raja ampat?raster berupa tulisan angka yang tertulis utuh dan atau sebagian, mikro teks yang memuat tulisan nkri100 dan angka yang tertulis utuh dan atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, danbidang persegi panjang yang berisi tulisan bi , angka nominal dan tulisan bank indonesia : bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi: terbuat dari serat kapas, berwarna kemerahandan electrolyte berupa angka dan terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat logo bank indonesia dan angka secara berulang yang memiliki efek gerak dinamis dengan motif batik kawung jawaertas pecahan (seratus ribu) tahun emisidaa perbankan. bi. transaksi rupiah kredit valuta asing. pembatascc. bahwa dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik perlu diberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi indonesia khususnya lindung nilai atas penghasilan investasisebagai berikut: sebagaifuture income sebagaimana dimaksud pada huruf berupa dividen, terhadap dividen dimaksud dapat dilakukan heading sebelum adanya kepastian jumlah dan waktu penerimapenghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima maupun yang akan diterima, cc.:dalam hal headingheading diaturnilai headingpendukungbank dilarang menerima pembatalan transaksi heading atas dividen yang akan diterima oleh pihak asing, dalam hal selama periode headingwajib melakukan penyesuaian atas jumlah headingheading menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen,: dan bank wajibheading sampai dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen yang dijadikan underlying. penyesuaian heading sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dengan penyelesaian secara getting. heading sebagaimana dimaksud pada atas kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional dan atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut: heading paling banyak sebesar nilai ekspor atauatautransaksis perbankan. bi. transaksi rupiah kredit valuta asing. pembatas global saat ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan pasar valuta asing domestik. dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai pengaruh terhadap perkembangan pasar valuta asing domestik tersebut, bank indonesia perlu melakukan pengelolaan likuiditas pasar valuta asing domestik dalam rangka mengurangi volatilitas nilai tukar khususnya heading atas penghasilan investasi indonesia. sejalan dengan hal tersebut, perlu diini diharapkan dapat meningkatkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian indonesia. ii. demihuruf cukup jelas., dan bunsuaian heading dapat dilakukan melalui transaksi forward, swap, dan atau pengakhiran lebih awal (early termination). huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen pada bursa adalah cum date, yaitu akhir periode perdagangan saham bursa dengan hak dividen. cukup jelascukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. prinsip syariahoperasi moneter berdasarkan prinsip syariah dan, bahwa, serta perluasan penerbit dan basis investor instrumen pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah, bahwa peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariahlima transaksi repo syariah peserta puas wajib menggunakan sbs dalam transaksi repo syariah. dalam hal peserta puas melakukan transaksi purchase agreement atas sbsoleh peserta puas wajib memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: dilakukan dengan akad al bai' ma'a al wa'd al syria, jual beli atas sbs harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (al bai' al gigi), cc. penjual sbs berjanji untuk membeli kembali sbs tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan dan pembeli sbs juga berjanji untuk menjual kembali sbs tersebut pada waktu tertentu yang diperjanjikan (muda 'adah): jual beli sbs menggunakan harga pasar atau harga yang disepakati, dan berjangka waktu (satu) hari (overnight) sampai dengan (satu) tahunmekanisme transaksi repo syariah diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii pelaporan peserta puas wajib melaporkan kegiatan puas sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia melalui sistem pelaporan bank indonesia. penyampaian laporan kegiatan puas sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan bank indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. peserta puas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. bab pengawasan bank indonesia melakukandalampihak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada pihak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulismelakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam peserta puasserta puasnyampaian laporan kegiatan puas dilakukan sesuai denganserta puas yang melanggar ketentuan pelaporan kegiatan puas kepada bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalamasar uang antarkanmata uanguas dengan akad mudharabah. sertifikat perdagangan komoditibukti pembelian atas kepemilikan komoditi yang dijual oleh peserta komersial dengan pembayaran tangguh atau angsuran berdasarkan akad murabahah. sertifikat pengelolaan danapernyataan penerimaan pengelolaan dana puas dengan akad makalah al istitsmar. surat berharga syariah yang selanjutnya disingkat sbs adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh bank indonesia, pemerintah, atau korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset sbs, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asingimbal hasil berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (shahibul maal). ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (indah atau jul) atas pencapaian hasil (hatilah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. murabahah adalah penjualan suatu barang atau komoditikalah al istitsmar adalah akad pemberian kuasa dari bus, uus, dan atau buk sebagai pemberi kuasa (muwakkil atau mustatsmir) kepada bus dan atau uus sebagai penerima kuasa (wakil atau mutsmiral bai' ma'a al wa'd al syria adalah penjualan sbs dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan. komoditi bursa yang selanjutnya disebut dengan komoditi adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan pasar komoditi syariah sebagaimana ditetapkan oleh bursa atas persetujuan dewan pengawas syariah, kecuali indeks dan valuta asing. perusahaan pialang pasar uang dankorporasi adalah badan usaha selain bank yang berbadan hukum dan berdomisili indonesiabab peserta puas dan kegiatan puas bagian kesatu umum peserta puas terdiri atas: bus, uus, dan atau buk. kegiatan puas meliputi: penerbitan instrumen puas, dan transaksi repo syariah. instrumen puas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sima: sika: dan cc. pa. pada saat penerbitan instrumen puas: bus dan uus dapat melakukan penempatan dana dan atau penerimaan dana, dan buk hanya dapat melakukan penempatan dana. dalam melakukan kegiatan puas, peserta puas dapat menggunakan perusahaan pialang. perusahaan pialang hanya dapat melakukan kegiatan puas untuk dan atas nama peserta puas. kegiatan puas melalui perusahaan pialang sebagaimana dimaksud pada menggunakan akad ju'alah. peserta puas dilarang melakukan kegiatan puas selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalamrp35. (tiga puluh lima juta rupiah). pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan mendebat rekening giro rupiah peserta puas pada bank indonesia. bagian kedua sima simdharabah, diterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta asingberdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap dan atau aset yang memiliki imbal hasil tetap: dan diterbitkan dengan nilai nominal paling banyak sejumlah nilai aset yang menjadi dasar penerbitansima diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketigrabahahdengan nilai nominal paling banyak sejumlah nilai perdagangan komoditi yang menjadi dasar penerbitannya, dan didasarkan pada komoditi dan transaksi yang halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang undanganempat dalam penerbitan sebagaimana dimaksud dalam huruf peserta puas dapat bertindak sebagai pemberi kuasa (muwakkil) atau penerima kuasa (wakil. peserta puas yang dapat bertindak sebagai pemberi kuasa (muwakkil) atau penerima kuasa (wakil) sebagaimana dimaksud pada yaitu bus dan uus. peserta puas yaitu buk hanya dapat bertindak sebagai pemberi kuasa (muwakkil) sebagaimana dimaksud padakad makalah al istitsmarana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan, memberikan pendapatan berupa hasil pengelolaan dana, dan dapat disertai dengan penyerahan agunan berupa sbs dan atau suk bi. hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf disepakati oleh peserta puas pemberi kuasa (muwakkil) dan peserta puas penerima kuasa (wakil) dengan ketentuan sebagai berikut: peserta puas pemberi kuasa (muwakkil) dapat meminta target hasil pengelolaan dana kepada peserta puas penerima kuasa (wakil): hasil pengelolaan dana dapat berupa pendapatan yang berasal dari bagi hasil, margin, atau fee atau umrah sesuai akad penyaluran dana yang digunakan oleh peserta puas penerima kuasa (wakil): dan pembayaran hasil pengelolaan dana oleh peserta puas penerima kuasa (wakil) dapat dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh waktu bersamaan dengan pengembalian dana. penyerahan agunan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: nilai sbs dan atau suk yang menjadi agunan paling sedikit sama dengan nilai nominal pa, sbs dan atau suk yang menjadi agunan dilakukan pengagungan (pledge) bi sss selama periode pengelolaan dana, dan cc. peserta puas penerima kuasa (wakil) dapat menjual sbs dan atau suk secara outright kepada peserta puas pemberi kuasa (muwakkil) apabila peserta puas penerima kuasa (wakil) tidak dapat mengembalikan dana pada saat jatuh waktu. dalam hal terdapat kelebihan hasil pengelolaan dana dari target yang disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf sebagian atau seluruhnya menjadi hak peserta puas penerima kuasa (wakil) sebagai insentif (hafiz) atas kinerja |
tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. prinsip syariahguna mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan yaitu pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah. untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut, perlu dilakukan pengembangan pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah yang merupakan bagian dari pasar uang agar berfungsi dengan baik. adanya pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik tentu akan mendukung ketahanan industri keuangan syariah sebagai media pengelolaan risiko likuiditas. berdasarkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta perluasan penerbit, dan basis investor instrumen pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah. strategi pengembangan instrumen pasar uang antarkan berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan mengembangkan instrumen pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang sejalan dengan kebutuhan industri perbankan syariah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan melakukan penempatan dana dan atau penerimaan dana adalah bus dan uus dapat: melakukan penempatan dana pada bus dan uus yang menerbitkan instrumen puas, dan atau menerima penempatan dana dari peserta puas dengan cara menerbitkan instrumen puas. huruf yang dimaksud dengan hanya dapat melakukan penempatan dana adalah buk tidak dapat menerbitkan instrumen puas. cukup jelas. cukup jelas. pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayaryang diterima dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha bank secara keseluruhan atau untuk membiayai kegiatan usaha bank secara tertentu misalnya pembelian sbs dan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah atau ijazah. huruf cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan akad jual beli yang sesungguhnya (al bai' al gigi) adalah akad jual beli yang antara lain diikuti dengan berpindahnya kepemilikan sbs yang diperjualbelikan berikut segala akibat hukum lain yang melekat pada sbs tersebut, antara lain hak atas imbalan sbs dan perubahan harga. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. transaksi bilateral. penyelesaian. mata uang lokal. banuntuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai tukar rupiah, diperlukan kerangka kerja sama penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi bilateral antara indonesia dengan negara mitra, bahwa untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi bilateral antara indonesia dengan negara mitra diperlukan perluasan jenis transaksi dengan menggunakan mata uang lokal, bahwbeberapa ketentuan dalamvii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vii transaksi domestic non deliverance forward ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank acid indonesia dilarang melakukan transaksi domestic non deliverance forward negara mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang negara mitra. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap kerangka kerja sama lcs tertentu.kerangka kerja sama lcs tertentu sebagaimana dimaksud pada danda saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku, ketentuan: dan sanksi administratif atas pelanggarnyelesaian. mata uang lokal. bandan menjagalocal currency settlement). untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi ekonomi antara indonesia dengan negara mitra, diperlukan perluasan jenis transaksi yang dapat diselesaikan menggunakan mata uang lokal, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadapii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. pengecualian terhadap larangan transaksi domestic non deliverance forward dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerangka kerja sama lcs antara indonesia dengan negara mitra. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas., serta untuk mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, bank indonesia terus mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien untuk memfasilitasi transfer dana dan setelan secara langsung dan seketika serta tersedia selama (dua puluh empat) jam sehari dan (tujuh) hari seminggu, bahwa langkah pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional dari bank indonesia diselaraskan dengan kebijakan bank indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan salah satunya melalui kebijakan giro wajib minimumc. sistem akunting bank indonesia, sertaantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam: huruf dan huruf angka sampai dengan angka dan huruf dan huruf angka sampai dengan angka dikecualikan terhadap buk, bus, dan uus yang menjadi peserta bank indonesia fast payment dan telah menyediakan dana bank indonesia fast payment. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku pada tanggal desember sampai dengan tanggal januari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: dan dan dan mulai berlaku pada tanggal januari (national driven), serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal, bank indonesia mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional melalui penyelenggaraan bank indonesia fast payment. bank indonesia fast payment dikembangkan untuk menciptakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang lebih efisien dalam mengakomodir transfer dana dan setelan secara langsung dan seketika (real time) dan tersedia selama (dua puluh empat) jam sehari dan (tujuh) hari seminggu. penyelenggaraan bank indonesia fast payment tersebut perlu diselaraskan dengan instrumen bauran kebijakan bank indonesia sektor moneter salah satunya kewajiban gwm untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan. penyelarasan instrumen kebijakan moneter dilakukan pada informasi yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban gwm dalam rupiah baik secara harian dan rata rata dengan memperhitungkan saldo rekening giro rupiah buk, bus, dan uus pada bank indonesia real time gross settlement dan dana bank indonesia fast payment buk, bus, dan u, saldo rekening giro rupiah buk pada bank indonesia real time gross settlement, dana bank indonesia fast payment buk, dpk bukktcukup jelas. cukup jelas.,, saldo rekening giro rupiah bus pada bank indonesia real time gross settlement, dana bank indonesia fast payment bus, dana pihak ketiga buskatads dan uusts dan uuskatadangka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka ill1lremunerasi terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban gwm dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam remunerasiremunerasi, dan tata cara pemberian remunerasbagaimana dimaksud dalam dan dilakukan setiap hari pada saat bank indonesia menyelenggarakan sistem bank indonesia real time gross settlement. informasi mengenaserta rekening giro valas buk bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam danserta rekening giro valas bus dan uus bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari: sistem bank indonesia real time gross settlement untuk rekening giro rupiah buk dan rekening giro rupiah bus dan uus, sistem bank indonesia fast payment untuk dana bank indonesia fast payment buk dan dana bank indonesia fast payment bus dan uus, dan |
peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pengendalian moneterperlu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang dilakukan melalui penetapan sasaran sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan pengendalian moneter, bahwa untuk melaksanakan pengendalian moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan pengaturan mengenai pengendalian moneter, khususnya pengaturan yang komprehensif meliputi seluruh aspek pengendalian moneter pasar ndalindalian moneter. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: pengendalian moneter adalah langkah bank indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneterengendalian moneter pasar uang adalah pelaksanaan kebijakan moneter melalui interaksi bank indonesia dengan pelaku pasar pasar uang. bab tujuan bank indonesia melakukan pengendalian moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. penjelasan atas peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pengendalian moneter umum bank indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. dalam mencapai tujuan tersebut, bank indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. selanjutnya, guna menjalankan tugas dimaksud bank indonesia berwenang menetapkan sasaran sasaran moneter dan. pengendalian moneter tersebut salah satunya dilakukan pasar uang secara terintegrasi dan sejalan dengan pengembangan pasar uang oleh bank indonesia. selanjutnya, guna membentuk pengaturan yang komprehensif yang meliputi seluruh aspek pengendalian moneter pasar uang yang mendukung perkembangan perekonomian, perlu ditetapkan peraturan bank indonesia tentang pengendalian moneter. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengendalian moneter pasar uang antara lain operasi pasar terbuka pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. huruf pengembangan pasar uang mencakup pengaturan, perizinan, serta pengawasan dan pengenaan sanksi pasar uang yang terkait dengan kegiatan antarpulau pasar uang. huruf yang dimaksud dengan pengendalian moneter lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kebijakan moneter antara lain guna pelaksanaan kebijakan moneter. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pelaksanaan transaksi adalah transaksi yang dilakukan oleh bank indonesia dengan peserta dan atau pelaku transaksi pasarrumen keuangan yang berjangka waktu lebih dari (satu) tahun antara lain surat berharga negara yang berjangka waktu lebih dari (satu) tahun. surat berharga negara meliputi: surat utang negara sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai surat utang negara, dan surat berharga syariah negara sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai surat berharga syariahpremi, diskonto, imbalan, haircut, termasuk metode penetapan hargayang dimaksud dengan pemantauan pasar uang antara lain dilakukan melalui sistem pemantauan transaksi valuta asing terhadapruang lingkup ruang lingkup pengendalian moneter meliputi: pengendalian moneter pasar uang, pengembangan pasar uang, dan pengendalian moneter lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kebijakan moneter. pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengelolaan suku bunga, pengelolaan nilai tukar, dan cc. pengelolaan likuiditas. pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui: pengaturan, perizinan, dan cc. pengawasan dan pengenaan sanksi, pasar uang. ketentuan mengenai pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud pada huruf dan pengendalian moneter lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bank indonesia. pengendalian moneter sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan juga berdasarkan prinsip syariah. bab pengendalian moneter pasar uang bagian kesatu umum pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui: pelaksanaan transaksi, pengaturan, perizinan, pemantauan, pengawasan, dan pengenaan sanksi. pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang, kepesertaan dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang, cc. harga yang ditetapkan dan atau acuan harga yang digunakan dalam pengendalian moneter pasar uang, sarana yang digunakan dalam pengendalian moneter pasar uang, dan atau aspek lainnya yang ditetapkan bank indonesia. pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian kedua transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: operasi moneter, transaksi lindung nilai kepada bank indonesia, cc. transaksi bank dengan bank indonesia sebagai tindak lanjut implementasi perjanjian kerja sama keuangan internasional antara bank indonesia dengan bank sentral negara mitra atau lembaga internasional: dan transaksi lainnya terkait pengendalian moneter pasar uang yang ditetapkan oleh bank indonesia. selain transaksi sebagaimana dimaksud pada transaksi pengendalian moneter pasar uang dapat dilakukan dengan: penerbitan instrumen dalam pengendalian moneter pasar uang, dan jual beli instrumen keuangan yang berjangka waktu lebih dari (satu) tahun. transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan jugabank indonesia menetapkan karakteristik, pelaksanaan, dan penyelesaian transaksi pada transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam transaksitiga kepesertaan dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang bank indonesia menetapkan kepesertaan dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf peserta dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang wajib memenuhi ketentuan peraturan bank indonesia mengenai pengendalian moneter pasar uang. kepesertaan dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan bank indonesia. bagian keempat harga dan acuan harga dalam pengendalian moneter pasar uang bank indonesia menetapkan harga dan atau acuan harga yang digunakan dalam pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf penggunaan harga dan atau acuan hargalima sarana yang digunakan dalam pengendalian moneter pasar uang bank indonesia menetapkan sarana yang digunakan dalam pengendalian moneter pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas: sarana yang digunakan pada pelaksanaan transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang (trading platform), sarana yang digunakan pada penyelesaian transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang (settlement platform), sarana yang digunakan dalam pemantauan pengendalian moneter pasar uang: dan sarana lainnya. penggunaan saranapemantauan dalam pengendalian moneter pasar uang dalam pengendalian moneter pasar uang, bank indonesia melakukan pemantauan: pasar uang, dan perkembangan pasar keuangan. pemantauan pasar uang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan bank indonesia. bab pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan pengendalian moneter pasar uangpeserta dan atau pelaku transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang. pengawasanviipengendalian moneter pasar uang. bab viii sanksi administratif bank indonesia mengenakan sanksi administratif kepada peserta dan pelaku transaksi dalam pengendalian moneter pasar uang atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pengenaan sanksi administratifketentuan penutup,,: peraturan anggota dewan gubernuricontoh: bukk pada posisi akhir bulan desember sebesar y6.ii. tambahan lembaran negara republik indonesia nomorcc.::, dan underlying transaksi lain yang ditetapkan oleh bank indonesia.kabupaten pekalongan tahun bupati pekalongan, menimbang: bahwa roadmap reformasi birokrasi kabupaten pekalongan tahun sesuaitelah berakhir, maka sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pekalongan tahun perlu menyusun road map birokrasi kabupaten pekalongan antar waktroad map reformasi birokrasinataan sistem manajemen sdm aparatur perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pelaksanaan analisis jabatan dan analis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan, tertuang dalam surat keputusan bupati pekalongan tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja struktural dan pelaksana tahun telah tersusun kebutuhan pegawai pemerintah kabupaten pekalongan tahun melalui sistem formasi kementerian pan dan rb, terdapat rencana redistribusi pegawai dan proyeksi kebutuhan tahun yang telah disusun dan diformalkan dalam dpa dan renstra, perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah disusun dan diformalkan melalui daftar usulan pns yang memenuhi syarat menjadi pejabat pengawas dan pejabat administrator, proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas kkn, pengumuman penerimaan pegawai diinformasikan secara luas melalui media masa dan website kabupaten pekalongan, pendaftaran secara online, persyaratan jelas, proses seleksi transparan dan bebas kkn dan pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka, seleksi penerimaan cons mulai tahun sudah menggunakan metode cat computer assisted test), pengembangan pegawai berbasis kompetensijabatan administrator dan pengawas pemerintah kabupaten pekalonganpelaksana pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten pekalongan, pelaksanaan uji kompetensi pegawai telah dilakukan, bekerja sama dengan perguruan tinggi universitas indonesia), kantor regional bkn, bkd provinsi jawa tengah dan kepolisian ri, telah dilaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi pns jabatan pelaksana, pengawas dan administrator lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan, telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi dengan analisis kebutuhan diklat melalui aplikasi sistem jaringan online akd, monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi sudah dilakukan secara berkala oleh instansi penyelenggara diklat bpsdm provinsi jawa tengah dan bpsdm kemendagri). promosi jabatan dilakukan secara terbuka: dilaksanakan pengisian calon jabatan pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan tahun pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui promosi terbuka, kompetitif dan objektif. promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang berasal dari pihak pihak independen dan setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka melalui media masa dan media elektronik. penetapan kinerja individu telah dilakukan penerapan penetaptriwulan, sedangkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu dilakukan secara tidak berkala. hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai. penegakan aturan disiplin kode etik kode etik instansi kebijakan tentang kode etik berupa peraturan bupati nomor tahun tentang kode etik pns lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan, aturan disiplin kode etik kode perilaku instansi telah diimplementasikan dalam fakta integritas seluruh pns lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin kode etik kode prilaku dilakukan oleh tim pembinaan kepegawaian bkd dan diklat sesuai kepala bkd diklat kab. pekalongan tahun adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi rekap kasus kepegawaian pns oktober sistem informasi kepegawaian pembangunan dan pengembangan simpeg telah disesuaikan dengan kebutuhan, berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor tahun serta telah terdokumentasi dalam surat keputusan kepala bkd dan diklat kabupaten pekalongan nomor tahun terkait simpeg kabupaten pekalongan, aplikasi yang terintegrasi dengan simpeg siarkan sistem informasi arsip kepegawaian), portal layanan kepegawaian satu pintu menu biodata pegawai, via saline verifikasi dan validasi online), corona asn portal informasi covid khusus asn kab pekalongan), ee formasi kabupaten pekalongan penyusunan formasi asn secara online). penguatan pengawasan gratifikasi telah ada kebijakan penanganan gratifikasi yang diatur dalam, peraturan bupati pekalongan nomor tahun ini telah disosialisasikan kepada seluruh opd dan unit kerja baik melalui pertemuan tatap muka, surat edaran dan pemasangan banner budaya tolak gratifikasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan, untuk mendukung kegiatan ini telah dibentuk unit pengelola gratifikasi upg) dengan keputusan bupati nomor tahun tentang pembentukan unit pengendali gratifikasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan. penerapan spip telah diundangkan peraturan bupati pekalongan nomor tahun tentang penyelenggaraan spip sistem pengendalian intern pemerintah) pada pemerintah kabupaten pekalongan, telah diundangkanpenyusunan keputusan bupati pekalongan nomor tahun tentang program kerja pengawasan tahunan berbasis resiko) inspektorat kabupaten pekalongan tahun telah dibentuk satgas spip tingkat pemerintah daerah maupun pada setiap opd dan unit kerja, pemetaan dan penilaian resiko program dan kegiatan pada opd dan unit kerja, melaksanakan sosialisasi, bintik dan pendampingan evaluasi mayoritas spip bekerjasama dengan bpk, melaksanakan evaluasi mayoritas spip pada opd, untuk meningkatkan mayoritas spip tingkat terdefinisi level telah dilaksanakan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi bpk perwakilan provinsi jawa tengah dan sesuai surat bpk nomor loa pw11 tanggal september perihal laporan pelaksanaan quality assurance oa) atas penilaian tingkat mayoritas spip pada pemerintah kabupaten pekalongan, mayoritas spip kabupaten pekalongan pada kategori terdefinisi dengan nilai mayoritas spip pengaduan masyarakat telah diatur dengan peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pemeriksaan pengaduan masyarakat, prosedur baku pelaksanaan kegiatan sop pemeriksaan pengaduan masyarakat, target kinerja kegiatan adalah pengaduan masyarakat diproses ditangani, dan dipantau tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaannya. whistle blowing system terkait whistle blowing system, pemerintah kab. pekalongan telah membuka mekanisme pengaduan masyarakat lapor siap melalui sms yang dikelola dan dibawah koordinasi dinas komunikasi dan informasi. dan sudah diterbitkan peraturan bupati pekalongan nomor tahun tentang pedoman sistem penanganan pengaduan whistle blower system) lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan. penanganan benturan kepentingan telah ada kebijakan penanganan benturan kepentingan yang diatur dalam peraturan bupati pekalongan nomor tahun tentang pedoman penanganan benturan kepentingan lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan. pembangunan zona integritas dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas kabupaten pekalongan untuk menuju wilayah bebas dari korupsi mbk) dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani mbm) pada tahun telah dilaksanakan tahapan yaitu dengan melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi mbk) dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani mbm) dan penanda tanganan pakta integritas tingkat pemerintah daerah dan ikuti tingkat perangkat daerah. untuk menuju langkah selanjutnya telah dibentuk tim upi unit penggerak integritas) untuk menentukan opd yang akan dijadikan pilot projek menuju wilyah bebas dari korupsi mbk) dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani mbm), dan juga untuk menilai mandiri bentuk tpi tim penilai internal). aparat pengawas intern pemerintah api) rekomendasi api didukung dengen komitmen pimpinan dan telah ditindaklanjuti, seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh sdm yang kompeten, independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi, api didukung dengan anggaran yang memadai, tercantum dalam daftar rencana program kegiatan inspektorat kabupaten pekalongan, seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis resiko sesuai bupati tahun tentang program kerja pengawasan tahunan inspektorat kabupaten pekalongan tahun penguatan akuntabilitas kinerja keterlibatan pimpinan pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan baik jangka menengah dan tahunan renstra dan senja). dokumen perjanjian kinerja sudah disusun baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah pimpinan terlibat secara langsung, adapun perjanjian kinerja sudah disusun dari tingkat eselon s.d eselon serta perjanjian kinerja pelaksana dalam bentuk sasaran kinerja pegawai skp). pengelolaan akuntabilitas kinerja tahun pemerintah kabupaten pekalongan sudah membangun aplikasi sakit berbasis elektronik dan digunakan sampai dengan saat ini, dengan alamat website: sikap.pekalongankab.go.id authenticity. yang dapat diakses oleh admin sakit seluruh perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan. dan telah disosialisasikan tahun seluruh perangkat daerah serta sudah dilaksanakannya bimbingan teknis dan desk penyusunan klip dan perjanjian kinerja opd, sudah disusunnya pedoman akuntabilitas kinerja peraturan bupatkabupaten pekalongan, dasar pelaksanaan evaluasi sesuai dengan peraturan menteri pan nomor tahun tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas pemerintah kinerja instansi pemerintah yang dituangkan dalam peraturan bupatisistem pengukuran kinerja (sasaran) pemerintah daerah dan perangkat daerah sudah berbasis elektronik dengan aplikasi e sakit dengan alamat website pemerintah kabupaten pekalongan dalam mengukur pencapaian kinerja berpedoman pada keputusan bupati nomor tahun tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten pekalongan tahun sedangkan ditingkat perangkat daerah sesuai dengan indikator kinerja utama iku) yang ditetapkan oleh masing masing kepala perangkat daerah, dengan aplikasi sakit pemutakhiran data dilakukan secara berkala yaitu triwulan sampai dengan akhir tahun anggaran, nilai sakit tahun adalah nilai capaian ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dokumen rpm tahun peningkatan pelayanan publik standar pelayanan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah kabupaten pekalongan sudah menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan publik: perangkat daerah dan utd puskesmas telah menyusun standar pelayanan dan telah dipublikasikan sistem informasi pelayanan publik sipp), perangkat daerah telah memiliki maklumat pelayanan dan telah dipublikasikan front office dan website perangkat daerah, terdapatpekalongan, terdapat, ditetapk, perangkat daerah telah menyusun standar operasional prosedur sop) sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan, telah dilakukan review dan perbaikan atas standar operasional prosedur sop) secara berkala, telah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal (oleh kementerian pan dan ombudsman ri). budaya pelayanan prima telah dilakukan sosialisasi fasilitasi sebagai upaya penerapan budaya pelayanan prima, informasi pelayanan dapat diakses melalui media dan terdapat sanksi reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar, pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan telah dilakukan inovasi untuk memudahkan pengguna pelayanan. pengelolaan pengaduan terdapat surat keputusan bupati pekalongan nomor tahun tentang pembentukan tim pengelola pengaduan pelayanan publik tingkat kabupaten pekalongan, terdapat media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka sms gateway, lapor sip, sp4n lapor), sop pengaduan pelayanan sudah dilakukan secara komprehensif dan terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan, pengaduan pelayanan ditindaklanjuti untuk perbaikan kualitas pelayanan dan pelaksanaan evaluasi atas penanganan keluhan masukan dilakukan secara berkala. penilaian kepuasan terhadap pelayanan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah dilakukan oleh semua perangkat daerah dan utd puskesmas: hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka dengan mudah pada website perangkat daerah, tindak lanjut atas survey kekuasaan masyarakat telah dilakukan. pemanfaatan teknologi informasi terdapat inovasi pelayanan publik yang menerapkan teknologi informasi dalam pemberian layanan contoh sip tenan, via oke, sinta sah dinas ptsp dan maker, simpel dan sapu jagad dinas kependudukan dan pencatatan sipil, siram online rsud kraton. inovasi pelayanan publik terdapat kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat kabupaten pekalongan sebagai ajang pemberian apresiasi kepada unit pelayanan publik yang telah melakukan inovasi dan sebagai motivasi lahirnya inovasi inovasi pelayanan publik unit pelayanan publik lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan sebagai wujud one agency one innovation, berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik kip) tingkat provinsi jawa tengah dan nasional, prestasi inovasi pelayanan publik kabupaten pekalongan dalam kip tingkat provinsi jawa tengah dan nasional antara lain: top pada kip tingkat provinsi jawa tengah tahun untuk inovasi gemas bunga desa, top pada kip tingkat provinsi jawa tengah tahun untuk inovasi laboratorium kemiskinan dan kampung iva, top pada kip tingkat provinsi jawa tengah tahun untuk inovasi kursus samara, top pada kip tingkat nasional sinodik) tahun untuk inovasi laboratorium kemiskinan. hal hal yang perlu ditingkatkan namun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih perlu untuk terus ditingkatkan. kondisi yang masih perlu ditingkatkan tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: pelayanan publik standar pelayanan dan standar operasional prosedur perlu dilakukan evaluasi dan disosialisasikan kembali setiap tahun agar sesuai dengan regulasi yang baru, belum semua unit pelayanan publik melakukan inovasi pelayanan, peta proses bisnis pemerintah kabupaten masih dalam bentuk draft: belum ada penjabaran peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan publik kedalam peraturan bupati. akuntabilitas kinerja aplikasi sakit belum terintegrasi dengan aplikasi lainnya (e playing, e budgeting, e simone), perlu adanya peningkatan sdm admin sakit melalui penyelenggaraan bimbingan teknis sakit, untuk tahun berikutnya diharapkan adanya peningkatan nilai sakit dari tahun sebelumnyamasih perlu ditingkatkan dan penambahan sumber daya manusia yang profesional, belum terwujud manajemen kinerja sebagai budaya birokrasi, penerapan pengelolaan sistem penanganan gratifikasi masih perlu dioptimalkan, whistle blowing system dan penanganan benturan kepentingan masih perlu dilaksanakan secarasistematika penulisan road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pekalongan: pendahuluan, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, visi misi bupati road map reformasi birokrasi pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, dan rencana aksi reformasi birokrasi. road map reformasi sebagaimana dimaksud dalam sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan tahun perlu optimalkan, efisiensi perjalanan dinas belum tepat, belum adanya unit yang telah ditetapkan sebagai zona integritas, wilayah bebas dari korupsi wbk) wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm, pengelolaan arsip perangkat daerah masih perlu dioptimalkan, ukuran kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi, tambahan penghasilan pegawai belum didasarkan pada kinerja individu dan organisasi, pendidikan dan pelatihan belum sesuai kebutuhan organisasi, ada jabatan fungsional yang belum terisi beberapa organisasi perangkat daerah. ii. visi misi bupati visi sesuai dengan visi bupati dan wakil bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah kabupaten pekalongan tahun adalah terwujudnya masyarakat kabupaten pekalongan sejahtera, religius dan berkelanjutan berbasis potensi lokal . pernyataan visi tersebut memiliki makna makna filosofis yang akan dijabarkan guna membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku segenap pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan selama makna yang terkandung dalam visi sebagai berikutakup, nyaman dan terpelihara dengan baik.. (i) pembanguan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, ti) pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat,. potensi lokal yang dimaksudmisi misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sertaterdapat (tujuh) misi yang akan dilaksanakrternakan dan perikanan, mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat, meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik, menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak,, memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah, mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah. tujuan dan sasaran masing masing misi tersebut diatas dijabarkan dalam masing masing tujuan dan sasaran sebagai berikut: misiccmengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatnyamengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat daerah rawan bencanameningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan perternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian dan peternakan. misi tujuan misi tersebutmisi tujuan misi tersebut menciptakan praktek kehidupan agama dan berukuran beragama yang lebih baik. misi, misimisimisiktor faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi kegiatan birokrasi faktor endogen yang paling menentukan adalah sumber daya manusia yaitu aparatur sipil negara dan sistem yangkalongan salah satu misi bupati adalah menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak. berdasarkan misi ini, reformasi birokrasi sudah menjadi kebutuhan organisasi dan layanan dasar pelayanan publik. keberhasilan reformasi birokrasi akan mempermudah pelaksanaan misi misi bupatiublik lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan yang makin baik, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat apabila diiringi dengan kemudahan kemudahan dengan cara memotong jalur birokrasi yang memungkinkan akan menghambat proses pelayanan publik khususnya terkait perizinan. tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerahbupati. apabila proses tersebut berjalan dengan baik, tidak akan ada lagi masyarakat yang mengadukan persoalannya kepada bupatiiv. road map reformasi birokrasi pemerintah daerah ruang lingkup reformasi birokrasi tujuan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik,sipil negara. sedangkan sasarannya adalah birokrasi yang bersih dan melayani, maka pemerintah kabupaten akan melaksanakan (delapan) area perubahan serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun sebagai berikut: wo| area perubahan hasil yang diharapkan organisasi organisasi yang tepat fungsi dan fegatran penang wo) area perubahan hasil yang diharapkan yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip prinsip peraturan meningkatnya penyusunan perundang. meningkatnya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. meningkatnya percepatan informasi produk hukum daerah kepada masyarakat yang membutuhkan. sumber daya sumber daya manusia apapun yang manusia berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. pengawasan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme akuntabilitas meningkatnya kapasitas dan pelayanan publik pelayanan prima sesuai kebutuhan jaan aran amar mental aparatur birokrasi dengan integritas dan atau pola pikir mind kinerja yang tinggi set) dan budaya kerja (culture set) aparatur rencana kerja capaian reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pekalongan tujuan, sasaran, mewujudkan meningkatnya meningkatkan pelayanan tata kelola kualitas publik langsung kepada masyarakat (direct services) pemerintah pelayanan dengan memperbesar dampak nyang baik publik. kinerja dan layanan aparatur dan bersih sipil negara melalui (good kunjungan lapangan (road shou) dan jemput bola , serta governance membangun pemerintahan and clean yang terbuka (open government)efektivitas dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui efisiensi pengembangan sistem manajemen manajemen pembangunan pemerintahefisiensi sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, kelembagaan melalui dan sistem pemetaan, penilaian, dan manajemen pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, sumber daya pengembangan sistem aparatur yang penilaian kinerja, baik.rencana kerja capaian reformasi birokrasi pemerintah kabupatenpendirian mal pelayanan publik mpp) pemerintah kabupaten pekalongan, launching aplikasi jaringan inovasi pelayanan publik jip) kabupaten pekalongan, pembangunan aplikasi sistem survei kepuasan masyarakat skm) perangkat daerah yang terintegrasi tingkat kabupaten, meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakatroad map reformasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalonganpekalongan. pelaksanaan road map reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan tahun dilaksanakan setiap perangkat daerah kabupaten pekalongan sesuai dengan tugas pokok masing masing, guna tertib administrasi pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan tahun dibentuk tim reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh bupati. jangka waktu road map reformasi birokrasi dalam peraturan bupati ini adalahagustus bupati pekalongan, diundangkan kajen ttd pada tanggal agustus.hukum setda kabupaten pekalongan endang murdiningrom, pembina tk. nip. meliputi penetapan peta proses bisnis pemerintah kabupaten pekalongan dan perangkat daerah: penetapan tata naskah dinas lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan sesuai dengan peraturan perundangan undangan, pengimplementasian tata naskah dinas elektronik ende) yang terintegrasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan, penyusunan peraturan bupati tentang budaya kerja lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan, penyusunan peraturan bupati tentang pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten pekalongdua) tahun depan.optimaldilakukan (lima) tahusatuan keberhasilan nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah tabel kegiatan prioritas untuk penguatan akuntabilitas kinerja satu kegiatan daerah b0162017 pengampu verifikasi penyusunan badan perencanaan, perang perencanaan penganggaran dan target| daerah pembangun kinerja daerah perang pengembangan bagian sistem knn akuntabilitas perang organisasi nan dan kinerja daerah pegawai instansi pemerintah. fasilitasi pendamping sistem bagian akuntabilitas perang organisasi kinerja dan instansi daerah pegawadilakukan dalam (lima) tahun sebagaimana tabel dan tabel tabel target indikator area penguatan pengawasan indikator keberhasilan satuan index persepsi anti angka korupsalian kalian kalian kalian kalian keuangan atas lap. keuangan mayoritas sistem legenda lian level instansi pemerintah han kapabilitas aparat pengawas dengan dengan intern level catatan catatan pemerintah indikator persentase pemenuhan laporan harta kekayadarikelima satuan one ao1s aoi tan perangkat kegiatan satuan daerah o . | advokasi pemenuhan perangkat pelaporan bkd diklat daerah laporan harta .kelima sawan one ois aon tan perangkat kegiatan satuan daerah dd. kekayaan penyerang gara negara. advokasi pemenuhan pelaporan laporan harta perangkat inspektorat daerah kekayaan aparatur sipil negara. gratifikasi. peningkatan badan perangkat pengelolaan pengelolaan daerah keuangan tertib adm. dan aset keuangan. daerah audit perangkat laporan daerah keuangan. penanganan| perangkat benturan daerah kepentingan pengelolaan perangkat whistle daerah las las las blowing sistem. penerapan perangkat sistem daerah pengendalian las |as intern pemerintah inspektorat han. peningkatan perangkat daerah kapabilitas aparatur pengawas instansi pemerintah. penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat. .kelima sawan one ois aon tan perangkat pengampu pembantu nan zona integritas wilayahkalonganemerintah kabupaten pekalongan, ditetapkan melalui target indikator capaian dan kegiatan prioritas selama (dua) tahun sebagaimana tabel dan tabel tabel target indikator area manajemen perubahan keberhasilan indeks teratas anga| indeks joel tenanfaa birokrasi tabel kegiatan prioritas area manajemen perubahan san daerah kegiatan satuan pengampu pembangunan perang budaya| kat |inspektorat integritas daerah implementasi bagian reformasi perang organisasi daerah pegawai penilaian perang mandiri kat inspektorat pelaksanaan daerah reformasi birokrasi budaya kat organisasi kerja daerah dan pegawai area penataan dan penguatan kelembagaan penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah kurang berjalan secara efektif dan efisienkalongandan kegiatan tahun (lihat tabel dan tabel pellet porfefe erven juara |eliloja| arema lola lemas babu lala been su lea pkb asa paha dinperind nah dan maker dinas perintis perdana ngan dinas ptsp dan dinas maker badan intensi pol kecil bea jenis penambahan jabatan eselon sumber bagian organisasi dan kepegawaian setda tabel target indikator area penataan dan penguatan organisasi satuan keberhasilan nilai kematangan angka organisasi daerah pemerintah daerah) tabel kegiatan prioritas untuk area penataan dan penguatan organisasi kegiatan daerah pengampu pengembangan bagian efektivitas perang organisasi kelembagaan kat dan perangkat daerah kepegawaian daerahlampiranpendahuluan latar belakang pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan amanah yang tercantum". misi pertama rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten pekalongan tahun adalah:pelaksanaan reformasi birokrasi sangat berperan penting dalam pencapaian misi tersebut dengan menetapkan langkah langkah operasional dalam road mappekalonganpekalongan: angka persentase aparatur sipil negara yang lulus pengembangan kompetensi sesuai persentase aparatur sipil negara yang tersertifikasi kompetensi tabel kegiatan prioritas untuk area manajemen sumber daya manusia aparatur kat kegiatan satuan daerah dengan perencanaan badan kepe kebutuhan aparat await pegawai. sipil negara daerah dan diklat analisis bagian jabatan dan organi analisis perangkat sasi beban daerah dan kerja. kepe await pengemban badan ngan kepada pegawai awatara wajan berbasis daerah negara kompetensi dan diklat promosi badan jabatan kepe secara await terbuka. asn daerah dan diklat pelaksanaan bagian evaluasi jabatan. perang organi kar dan daerah kepe await pengemban jabatan badan ngan kepada jabatan fungsi wajan nal fungsional. daerah tertentu dan diklatdalam satu unit pelayanan. untuk mengintegrasikan pelayanan, baik pada tingkat pemerintah kabupatendengan membangun mall pelayanan publik mpp).dimulai pada tahun kajen satu data merupakan upaya agar pemanfaatan data tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal satu instansi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data yang dapat digunakan antar instansi pemerintah. pengampu quick wins ini adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten pekalongan. adapun target yang akan dicapai sebagaimana tabel tabel target pembangunan sistem satu data kan petasan kegiatan prioritas satuan pengintegrasian data data perangkat daerahdan kepegawaianpekalongansisi tersandi dnn dnn dgn bkn daerah inovasikalongan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupatenpemerintah kabupaten pengarah anggota asisten pemerintahan dan kesraiimerangkap anggota kepegawaian setda anggota inspektur, kepala badan perencanaan pembangunan dan litbang, kepala badan kepegawaian daerah dan diklat: kepala badan pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan polisi pamong dan damkar, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan maker, kepala dinas arsip dan perpustakaan, kepala dinas komunikasi dan informatika: kepala bagian hukum setda, kepala bagian pembangunan setda, kepala bagian pengadaan barang dan jasa setda. tabel kelompok kerja reformasi birokrasi pemerintah kabupaten kelompok kerja area inspektorat, manajemen perubahan badan kepegawaian daerah dan diklat: bagian organisasi dan kepegawaian setda. kelompok kerja area bagian hukum setda, penataan penataan satuan polisi pamong peraturan perundang praja. undangan kelompok kerja area badan perencanaan penataan dan penguatan pembangunan daerah dan organisasi litbang, badan pengelolaan keuangan daerah, badan kepegawaian daerah dan diklat: bagian organisasi dan kepegawaian setda, bagian hukum setda. kelompok kerja area dinas arsip dan penataan tatalaksana perpustakaan, dinas komunikasi dan informatika: bagian pengadaan barang dan jasa setda, bagian hukum setda, bagian organisasi dan kepegawaian setda. kelompok kerja area badan kepegawaian penataan sistem daerah dan diklat: manajemen sdm bagian organisasi dan kepegawaian setda. kelompok kerja area inspektorat, penguatan pengawasan bagian organisasi dan kepegawaian setda. kelompok kerja area dinas komunikasi dan peningkatan kualitas informatika, pelayanan publik dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan maker, bagian organisasi dan kepegawaian setdasosialisasi secara intensif pimpinan perang tentang program pelaksanaan dan aparatur terhadap reformasi birokrasi. program reformasi birokrasi. pelaksanaan program sinergitas program dan reformasi birokrasi evaluasi secara terpadu. berjalan secara parsial bentuk task force, untuk dan intensional. memacu keberhasilan program reformasi birokrasi. kurangnya informasi evaluasi secara berkala dan dan saluran menyampaikan informasi komunikasi terkait hasilnya kepada pimpinan. dengan progress capaian dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi. adanya resistensi menciptakan sistem untuk sebagian aparatur memaksa adanya perubahan. untuk melakukan internalisasi tujuan perubahan karena reformasi birokrasi secara merasa sudah berada berjenjang. pada zona nyaman. pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerdua) tahun depan. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrreformasi monitoring dan pelaksana waktu birokrasi evaluasi pemerintah perangkat tim gabungan yang terdiri secara kabupaten daerah dari perangkat daerah terjadwal kabupaten pengampu area perubahan pada pekalongan reformasi birokrasi. tahun dapat melibatkan para berjalan pemangku kepentingan non pemerintah. perangkat unit kerja di| tim perangkat daerah secara daerah opd. pengampu area perubahan terjadwal reformasi birokrasi. selama tahun berjalandan untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten sebagaimana dalam tabel bawah ini tabel anggaran monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi durasi dukungan anggaran tanggung jawab penganggaran waktu setiap area perangkat daerah pengampu perubahan reformasi area perubahan reformasi bulan birokrdan atau bagian pelaksanaan organisasi dan kepegawaian bulan reformasi birokrasi setda. pemerintah kabupaten pelaksanaan inspektorat dan atau bagian reformasi birokrasi organisasi dan kepegawaian bulan pemerintah setda kabupaten kotakabupateperangkat peraturan menteri pendayagunaan aparatur daerahpemerintah kabupaten. ketentuan tentang pelaporan dujuan tujuan penyusunan road map reformasi birokrasi adalahpekalongan. menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten pekalongan dan perangkat daerah kabupaten pekalopekalongan tahunmts penyamputantaparan goran aktivitas penyampaian laporan pelaporan pelaporan disampaikan kepada setiap akhir hasil bupati selaku ketua tim tahun monitoring pengarah reformasi birokrasi berjalan dan kabupaten. dan atau evaluasi sekretaris daerah kabupaten |awal tahun selaku ketua tim pelaksana berikutnya reformasi birokrasi kabupaten. tindak tindak lanjut terhadap tindak lanjut hasil capaian sasaran dan area| lanjut monitoring perubahan reformasi birokrasi| untuk dan pemerintah kabupaten, yang| reformasi evaluasi komponennya masih perlu birokrasi ditingkatkan, dilakukan kabupaten penanganan penyelesaian oleh| dilakukan perangkat daerah pengampu| penanganan sesuai tugas pokok dan fungsinya. penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi. vi. rencana aksi reformasi birokrasi rencana aksi pencapaian sasaran reformasi birokrasi pemerintah kabupaten hi, $$ managemen perubahan la. penyusunan strategi manajemen perubahan pembentukan tim reformasi birokrasi bagian perangkat menyusun tim reformasi konsolidasi dan koordinasi organisasi dan daerah terkait birokrasi kabupaten tim reformasi birokrasi kepegawaian area perubahan reformasi birokrasi penyusunan road map reformasi birokrasi dan bagian perangkat menyusun road map menyusun road map quick wins organisasi dan daerah terkait reformasi birokrasi reformasi birokrasi kepegawaian area perubahan reformasi birokrasi penyusunan rencana kerja tahunan bagian perangkat menyusun rencana kerja menyusun rencana kerja organisasi dan daerah terkait reformasi birokrasi tahun reformasi birokrasi tahun kepegawaian area perubahan reformasi birokrasi sosialisasi road map reformasi birokrasi bagian perangkat sosialisasi road map organisasi dan daerah terkait reformasi birokrasi kepegawaian area perubahan reformasi birokrasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi penilaian inspektorat perangkat penilaian mandiri penilaian mandiri mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi) daerah terkait pelaksanaan reformasi pelaksanaan reformasi area perubahan birokrasi tahun birokrasi tahun reformasi birokrasi pembangunan budaya integritas diklat penyuluh anti korupsi badan seluruh diklat penyuluh anti diklat penyuluh anti korupsi kepegawaian perangkat korupsi daerah dan daerah diklat dan diklat jin diangkat penetapan bada potwapan budaya tetap perangkat penerapan budaya penerapan budaya integritas daerah integritas |c. penataan pola pikir dan budaya kerja nn dir ssi$fxr ftsnwnwi serta organisasi dan perangkat budaya kerja kepegawaian daerah akan pena akan program reformasi birokrasi organisasi dan perangkat inovasi reformasi birokrasi inovasi reformasi birokrasi kepegawaian daerah perangkat daerah perangkat daerah ne see ate organisasi dan perangkat penerapan budaya kerja penerapan budaya kerja kepegawaian daerah perangkat daerah perangkat daerah penataan peraturan perundang undangan undangan berkelanjutan penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati, harmonisasi, sinkronisasi, sinkronisasi, pembulatan pembulatan draft draft finalisasi draft finalisasi draft sosialisasi sosialisasi identifikasi produk hukum (tumpang tindih, bagian seluruh pembentukan tim pembentukan tim bertentangan)revisi produk hukum produk hukum yang diterbitkan bagian seluruh harmonisasi, harmonisasi, sinkronisasi, hukum perangkat sinkronisasi, pembulatan pembulatan draft daerah draft finalisasi draft finalisasi draft sosialisasi sosialisasi jama lo: hukum hukum perangkat daerah h:iam penguatan partisipasi publik dalam penyusunan bagian seluruh rapat koordinasi rapat koordinasi daerah penataan dan penguatan organisasi ' )') ) | evaluasi kelembagaan bagian seluruh monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi organisasi dan perangkat kelembagaan perangkat kelembagaan perangkat kepegawaian daerah daerah dan penilaian daerah dan penilaian tingkat tingkat kematangan kematangan organisasi organisasi daerah daerah penataan kembali perangkat daerah berbasis kinerja bagian seluruh penataan kelembagaan penataan kelembagaan organisasi dan perangkat perangkat daerah sesuai perangkat daerah sesuai kepegawaian daerah dinamika dan kebutuhan dinamika dan kebutuhan daerah daerah penataan tatalaksana aa organisasi dan perangkat kepegawaian daerah evaluasi sop bagian seluruh monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dan organisasi dan perangkat dan fasilitasi penyusunan fasilitasi penyusunan kepegawaian daerah standar operasional standar operasional pelayanan pelayanan evaluasi penerapan proses bisnis bagian seluruh organisasi dan perangkat kepegawaian daerah pembinaan penataan kearsipan dinas arsip dan| seluruh pembinaan kearsipan pada pembinaan kearsipan pada perpustakaan perangkat perangkat daerah menuju perangkat daerah menuju daerah terkait tertib arsip dan terintegrasi tertib arsip dan terintegrasi area perubahan reformasi birokrasi evaluasi pelaksanaan kearsipan perangkat daerah dinas arsip dan| seluruh pengawasan kearsipan pengawasan kearsipan pada perpustakaan perangkat pada perangkat daerah perangkat daerah untuk daerah terkait untuk mencapai target mencapai target kategori area perubahan kategori cukup cukup reformasi birokrasi r menyan pembangunan e government yang terintegrasi dinas seluruh pembangunan pembangunan infrastruktur komunikasi perangkat infrastruktur tehnologi tehnologi informasi dan dan informatika| daerah informasi dan komunikasi komunikasi dan dan aplikasi yang pengembangan aplikasi yang terintegrasi terintegrasi penguatan keterbukaan informasi publik (open dinas seluruh peningkatan badan publik peningkatan badan publik government) komunikasi perangkat yang terbuka yang terbuka dan informatika| daerah government) komunikasi perangkat keterbukaan informasi informasi badan publik dan informatika| daerah badan publik penerapan e procurement melalui unit kerja pengadaan bagian seluruh penyiapan sarira penerapan e procurement barang jasa pengadaan perangkat pengadaan barang jasa persiapan center excellence barang jasa daerah penerapan e procurement pengadaan barang jasa itaatuan (angkat pesanan #pwcironoe pdakanaan cpoonont pengadaan perangkat pelaksanaan e procurement pelaksanaan e procurement barang jasa daerah penataan sistem manajemen sumber daya manusia ' | hn. .aaa merencanakan kebutuhan pegawai badan seluruh penetapan kebutuhan penetapan kebutuhan kepegawaian perangkat pegawai pegawai daerah dan daerah diklat analisis jabatan dan analisis beban kerja bagian seluruh monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi organisasi dan perangkat pelaksanaan analisis pelaksanaan analisis jabatan kepegawaian daerah jabatan fasilitasi, penyusunan fasilitasi, penyusunan analisis jabatan dan analisis jabatan dan analisis analisis beban kerja sesuai beban kerja sesuai dinamika dinamika dan kebutuhan dan kebutuhan daerah daerah proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, badan seluruh seleksi pengadaan seleksi pengadaan aparatur akuntabel dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme kepegawaian perangkat aparatur sipil negara sipil negara secara terbuka daerah dan daerah secara terbuka diklat .:.:.iin.e ww' rasi " pengembangan pegawai reformasi birokrasi berbasis badan seluruh pelatihan disesuaikan kompetensi kepegawaian perangkat dengan kebutuhan dengan kebutuhan daerah dan daerah kompetensi kompetensi promosi jabatan secara terbuka badan seluruh pelantikan pejabat pelantikan pejabat pimpinan kepegawaian perangkat pimpinan tinggi secara tinggi, pejabat administrator daerah dan daerah terbuka sesuai syarat dan pengawas secara terbuka diklat kompetensi, kualifikasi, sesuai syarat kompetensi, rekam jejak jabatan dan kualifikasi, rekam jejak persyaratan objektif lainnya jabatan dan persyaratan objektif lainnya penetapan sasaran kerja pegawai badan seluruh implementasi skp implementasi skp kepegawaian perangkat daerah dan daerah diklat penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode badan seluruh penanganan kasus penanganan kasus perilaku pegawai kepegawaian perangkat kepegawaian kepegawaian daerah dan daerah diklat pelaksanaan evaluasi jabatan bagian seluruh monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi organisasi dan perangkat implementasi evaluasi implementasi evaluasi kepegawaian daerah jabatan jabatan pengembangan jabatan fungsional badan seluruh fasilitasi penghitungan fasilitasi penghitungan kepegawaian perangkat formasi jabatan formasi jabatan fungsional daerah dan daerah fungsional pelatihan jabatan diklat pelatihan jabatan fungsional diikuti bagian fungsional diikuti sertifikasi kompetensi organisasi sertifikasi kompetensi pelantikan jabatan dan pelantikan jabatan fungsional kepegawaian fungsional sistem informasi kepegawaian badan seluruh pengembangan aplikasi pengembangan aplikasi kepegawaian perangkat sistem informasi sistem informasi daerah dan daerah kepegawaian kepegawaian diklat i proses pelaksanaan remunerasi komponen kinerja organisasi: pengukuran capaian realisasi fisik dan anggaran bagian seluruh pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi tepat waktu pembangunan perangkat controlling integrasi pencapaian kinerja program daerah realisasi fisik dan keuangan kegiatan rencana kerja anggaran pendapatan dan pemerintah daerah tahun belanja daerah dengan pencapaian target indikator program kegiatan pengukuran capaian realisasi indikator kinerja bagian seluruh pengumpulan laporan pengumpulan laporan utama organisasi perangkat daerah tepat waktu organisasi dan perangkat kinerja instansi pemerintah kinerja instansi pemerintah kepegawaian daerah dan monitoring dan dan monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja dalam kinerja dalam sistem sistem sistem sistem akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintah instansi pemerintah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat seluruh monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi, inspektorat perangkat pemutakhiran data dan pemutakhiran data dan daerah pengawasan daerah pengawasan daerah komponen kniga tdi penyusunan evaluasi jabatan (info faktor, kelas bagian seluruh monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi jabatan, harga jabatan) organisasi dan perangkat implementasi hasil evaluasi implementasi hasil evaluasi kepegawaian daerah jabatan jabatan melakukan pemetaan kompetensi badan seluruh penyusunan computer penilaian potensi kepegawaian perangkat assisted test psikometri kompetensi pegawai negeri daerah dan daerah penilaian potensi sipil diklat kompetensi pegawai negeri sipil. penyusunan laporan kinerja individu badan seluruh kepegawaian perangkat daerah dan daerah diklat tunjangan kinerja badan pengelola| seluruh penyusunan dan penyusunan dan keuangan perangkat perhitungan tunjangan perhitungan tunjangan daerah daerah kinerja kinerja dw# fff wc#":i"i"i"a" iii 'j penguatan akuntabilitas penyusunan rencana pembangunan jangka badan seluruh pembahasan perda menengah daerah perencanaan perangkat rencana pembangunan pembangunan daerah jangka menengah daerah daerah dan dengan litbangpartisipasi publik dalam proses badan seluruh konsultasi publik dan konsultasi publik dan perencanaan perencanaan perangkat pembukaan masa pembukaan masa dan daerah musyawarah rencana musyawarah rencana pembangunan pembangunan rencana pembangunan rencana daerah dan kerja perangkat daerah kerja perangkat daerah litbang musyawarah rencana musyawarah rencana pembangunan wilayah pembangunan wilayah rencana kerja perangkat rencana kerja perangkat daerah daerah musyawarah rencana musyawarah rencana pembangunan rencana pembangunan rencana kerja perangkat daerah kerja perangkat daerah penyusunan rencana strategis perangkat daerah badan seluruh verifikasi rancangan pengendalian pelaksanaan perencanaan perangkat akhir rencana strategis rencana strategis perangkat dan daerah perangkat daerah daerah pembangunan daerah dan penetapan rencana litbang strategis perangkat daerah dengan peraturan bupati pengintegrasian sistem aplikasi sistem dinas seluruh pembangunan aplikasi operasional aplikasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam komunikasi perangkat sistem akuntabilitas sistem akuntabilitas kinerja government resource management system dan daerah kinerja instansi pemerintah instansi pemerintah informatika bagian organisasi dan kepegawaian penyusunan indikator kinerja utama pemerintah bagian seluruh pembentukan tim monitoring dan evaluasi kabupaten dan indikator kinerja utama perangkat organisasi dan perangkat penyusun indikator ketercapaian indikator daerah kepegawaian daerah kinerja utama kinerja utama apabila perlu perumusan indikator direvisi kinerja yang strategik penetapan indikator kinerja utama penyusunan rencana kinerja tahunan bagian seluruh pencernaan data untuk pencernaan data untuk organisasi dan perangkat disusun menjadi rencana disusun menjadi rencana kepegawaian daerah kinerja tahunan kinerja tahunan penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan bagian seluruh pencernaan data untuk pencernaan data untuk tinggi, administrator dan pengawas organisasi dan perangkat disusun menjadi perjanjian disusun menjadi perjanjian kepegawaian daerah kinerja dan penandatangan kinerja dan penandatangan perjanjian kinerja serta perjanjian kinerja serta monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi ketercapaian perjanjian ketercapaian perjanjian kinerja kinerja penyusunan laporan akuntabilitas kinerja bagian seluruh penyusunan laporan penyusunan laporan pemerintah kabupaten, perangkat daerah, organisasi dan perangkat kinerja instansi kinerja instansi administrator dan pengawas kepegawaian daerah pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten oleh tim dan laporan oleh tim dan laporan kinerja instansi kinerja instansi pemerintah perangkat pemerintah perangkat daerah oleh masing daerah oleh masing masing perangkat daerah masing perangkat daerah penyusunan laporan penyusunan laporan kinerja instansi kinerja instansi pemerintah pemerintah administrator administrator dan pengawas dan pengawas oleh oleh masing masing pejabat masing masing pejabat revi laporan kinerja revi laporan kinerja instansi pemerintah instansi pemerintah kabupaten dan perangkat kabupaten dan perangkat daerah oleh inspektorat daerah oleh inspektorat evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja inspektorat seluruh evaluasi sistem evaluasi sistem instansi pemerintah perangkat daerah perangkat akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja daerah instansi pemerintah instansi pemerintah seluruh seluruh perangkat daerah perangkat daerah penguatan pengawasan pemenuhan pelaporan laporan harta kekayaan bkd diklat seluruh monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan inspektorat perangkat dan pendampingan pendampingan pengisian aparatur sipil negara daerah pengisian laporan harta laporan harta kekayaan kekayaan penyelenggara penyelenggara negara dan negara dan laporan harta laporan harta kekayaan kekayaan aparatur sipil aparatur sipil negara negara penanganan gratifikasi inspektorat seluruh laporan gratifikasi laporan gratifikasi komisi perangkat komisi pemberantasan pemberantasan korupsi daerah korupsi opini badan pemeriksa keuangan atas laporan badan seluruh rekonsiliasi data rekonsiliasi data realisasi keuangan pengelola perangkat realisasi dana transfer dana transfer kabupaten keuangan daerah kabupaten kota kota daerah rekonsiliasi data rekonsiliasi data realisasi realisasi kas sekolah kas sekolah rekonsiliasi data rekonsiliasi data realisasi realisasi pendapatan dan pendapatan dan belanja belanja perangkat daerah perangkat daerah pembinaan pengelolaan pembinaan pengelolaan keuangan kepada keuangan kepada kabupaten kota dan kabupaten perangkat daerah kota dan perangkat daerah penguatan sistem pengelolaan keuangan penguatan sistem daerah pengelolaan keuangan daerah perangkat pemerintah daerah pemerintah daerah daerah penanganan benturan kepentingan inspektorat seluruh monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi perangkat benturan kepentingan benturan kepentingan daerahii. pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah pelaksanaan lingkungan pemerint, dalam pelaksanaan pemerintahan, kedelapan area tersebut menjadi fokus dan utama yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan berbagai upaya perubahan seperti antara lain perubahan kelembagaan yang memotong jalur jalur hirarki pengambilan keputusan, mengurangi kekakuan hirarki, mendorong inovasi, transparansi dan akuntabilitas, menciptakan sistem internal yang mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, pemberdayaan sistem pengawasan, dan perbaikan system remunerasi reformasi birokrasi lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan saat ini, seperti dari area: iii#3i'"i i nnnnirrr pengelolaan whistle blowing system inspektorat seluruh penyusunan kebijakan monitoring dan evaluasi perangkat whistle blowing system whistle blowing system penerapan sistem pengendalian intern pemerintah inspektorat seluruh penyusunan rencana penyusunan rencana tindak perangkat tindak pengendalian dan pengendalian dan evaluasi daerah evaluasi sistem sistem pengendalian intern pengendalian intern pemerintah pemerintah peningkatan kapabilitas aparatur pengawas instansi inspektorat seluruh pembinaan dan assessment pembinaan dan assessment pemerintah perangkat dengan badan pengawas dengan badan pengawas daerah keuangan dan keuangan dan pembangunan pembangunan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat inspektorat seluruh monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi perangkat tindaklanjut pengaduan tindaklanjut pengaduan daerah masyarakat masyarakat pembangunan zona integritas wilayah bebas inspektorat seluruh asistensi dan assessment asistensi dan assessment oleh korupsi dan wilayah bersih bebas melayani) perangkat oleh tpi untuk perangkat tpi untuk perangkat daerah daerah daerah yang dicalonkan yang dicalonkan wilayah wilayah bebas korupsi bebas korupsi wilayah wilayah bersih bebas bersih bebas melayani melayani pengukuran integritas organisasi dan jabatan inspektorat seluruh survey bekerjasama dengan survey bekerjasama dengan perangkat komisi pemberantasan komisi pemberantasan daerah korupsi korupsi peningkatan kualitas pelayanan pabrik pembangunan sistem aplikasi pelayanan publik dinas seluruh pengembangan tracking pendirian mall pelayanan yang terintegrasi komunikasi perangkat system publik kabupaten dan daerah pengembangan short pekalongan informatika message service gateway pengembangan perizinan dinas pembangunan aplikasi online non online single penanaman jaringan inovasi submission tahap modal dan pelayanan publik jip) penambahan jumlah izin pelayanan kabupaten pekalongan online) terpadu satu pengaktifan konfirmasi launching aplikasi jaringan pintu dan status wajib pajak inovasi pelayanan publik maker jip) kabupaten pekalongan lapor sip kegiatan survey kepuasan masyarakat. bagian seluruh perumusan kebijakan, pembangunan aplikasi organisasi dan perangkat pengembangan sistem dan sistem survei kepuasan kepegawaian daerah pelaksanaan survey masyarakat skm) perangkat kepuasan masyarakat daerah yang terintegrasi tingkat kabupaten, evaluasi kebijakan, pengembangan sistem dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat kegiatan peningkatan kinerja unit pelayanan bagian seluruh publik organisasi dan perangkat kepegawaian daerah penerapan reward punishment untuk pemberi bagian seluruh perumusan kebijakan dan perumusan kebijakan dan layanan dan kompensasi untuk penerima layanan organisasi dan perangkat pelaksanaan pelaksanaan kepegawaian daerah penerapan standardisasi prosedur pengelolaan bagian seluruh perumusan kebijakan dan perumusan kebijakan dan pengaduan dan pelayanan organisasi dan perangkat pelaksanaan pelaksanaan penerapan maklumat pelayanan bagian seluruh perumusan kebijakan dan perumusan kebijakan dan organisasi dan perangkat pelaksanaan pelaksanaan kepegawaian daerah kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bagian seluruh organisasi dan perangkat kepegawaian daerah monitoring dan evaluasi respon time pengaduan bagian seluruh perumusan kebijakan dan perumusan kebijakan dan pelayanan organisasi dan perangkat pelaksanaan pelaksanaan kepegawaian daerah monitoring dan evaluasi tindak lanjut dan bagian seluruh perumusan kebijakan dan perumusan kebijakan dan penyelesaian pengaduan pelayanan organisasi dan perangkat pelaksanaan pelaksanaan kepegawaian daerah jan ece emma em3 w$3m a.icccdcivxvxgc (jj. kegiatan pengembangan inovasi pelayanan publik bagian seluruh organisasi dan perangkat kepegawaian daerah pengembangan budaya inovasi bagian seluruh perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan dan organisasi dan perangkat pengembangan jaringan pengembangan jaringan kepegawaian daerah inovasi pelayanan publik inovasi pelayanan publik kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat bagian seluruh mendorong dan mendorong dan memfasilitasi nasional organisasi dan perangkat memfasilitasi perangkat perangkat daerah kepegawaian daerah daerah kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat bagian seluruh perumusan kebijakan, evaluasi kebijakan, kabupaten organisasi dan perangkat pengembangan sistem dan pengembangan sistem dan kepegawaian daerah pelaksanaan penyempurnaan pelaksanaan peningkatan inovasi layanan langsung jemput bagian seluruh perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan dan bola (direct service) organisasi dan perangkat pelaksanaan penyempurnaan pelaksanaan kepegawaian daerah bupati pekalongan, ttd diundangkan kajen pada tanggal agustusanajemen perubahan pembentukan tim manajemen perubahan dan pemerintah daerah belum ada: penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi belum disusun: dan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi belum dilaksanakan. penataan peraturan perundangan undangan inventarisasi, usulan dan menyusun prioritas kebutuhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,atau tidak sinkron oleh tim sesuai dengan keputusan bupati pekalongan nomor tahun tentang pembentukan tim pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan bupati dan tim penyusun rancangan peraturan bupati pekalongan dan melalui surat sekda tanggal januari perihal identifikasi dan penyesuaian produk hukum daerah. tim tersebut telah menyusun program pembentukan produk hukum daerah dan menyusun produk hukum kepala daerah selama periode tahun sampai dengan terdapat sistem pengendalian dan para koordinasi dan telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor tahun pembentukan produk hukum daerah dpembentukan produk hukum daerah, pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum daerah selama periode tahun sampai deng. surat sekda tanggal januari perihal tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah dan daftar usulan rencana penyusunan produk hukum daerah tahun pelaksanaan bimbingan teknis legal drafting dan produk hukum desa, pelaksanaan kajian permasalahan peraturan perundang undangan, pengundangan terhadap produk hukum kabupaten pekalongan, penggunaan aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih), j . penyelesaian perkara litigasi terhadap gugatan pengadilan dan penyelesaian perkara non litigasi luar peradilan, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor tahun tentang bantuan hukum kepada masyarakat dan peraturan bupati peraturan daerah kab. pekalongan nomor tahun tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, il. pelaksanaan rencana aksi ham dan penilaian ham kabupaten pekalongan, terciptanya sistem informasi bantuan hukum masyarakat sibahumas) guna peningkatan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. penataan dan penguatan organisasi menetapkan perda nomor tahun tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan pemerintahtentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja setda, setwan inspektorat, dinas, badan dan kecamatan, penataan |oo000000p guam stp sep koe elo joajaja sumber bagian organisasi dan kepegawaian setda pelaksanaan evaluasi jabatan sudah mendapat persetujuan dan penetapan dari kemenyan dan rb, tunjangan penghasilan pegawai tpp) didasarkan pada fingerprint dan kedisiplinan pns setiap bulan, pelaksanaan anja dan abk sudah dilakukan namun belum ditetapkan dengan peraturan bupati, penetapmbentukan tujuh) unit pelayanan terpadu upt) pada dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dinas perhubungan, dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian dan pangan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas penanaman modal perijinan terpadu satu pintu dan tenaga kerja. penataan ketatalaksaan penetapan peraturan bupati pekalonganpekalongan, beberapa unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis, diskominfo telah memiliki rencana induk master plan tata kelola pengembangan government pemerintah kabupaten pekalongan, sudah dilakukan implementasi pengembangan government secara terintegrasi, kebijakan pimpinan tentang keterbukaan infomasi publik tertuang dalam perda tahun tentang keterbukaan informasi publik dan perlu tahun tentang penyelenggaraan pelayanan publik, penetapan peraturan bupati tentang pakaian dinas nomor tahun |
mas bupati pekalongan provinsi jawa tengoptimalisasi pelaksanaaka perlu mencabut dan mengatur kembali pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana telah diatur dalam peraturan bupatiengingatpsurtifikat hak atas tanah hat) induk sertifikat yang dilepaskan sebagian tanahnya. bab vii tim verifikasi bupati membentuk tim verifikasi untuk melaksanakan proses penyerahan psu perumahan dan permukiman, yang ditetapkan dalam keputusan bupati. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada beranggotakan sebagai berikut: pengarah bupati, ketua sekretaris daerah: sekretaris kepala dinas, anggota tim verifikasi, meliputi: l.unsur perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan kebimbangan daerah, .unsur perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, .unsur instansi vertikal yang membidangi pertanahan, unsur perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu, .unsur perangkat daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman, unsur perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, perangkat daerah teknis terkait, camat setempat (sesuai dengan wilayah kerja yang terkait), dan lurah kepala desa setempat (sesuai dengan wilayah kerja yang terkait). sekretariat tim verifikasi, berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman. tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melakukan inventarisasi psu yang dibangun oleh pengembanghasil inventarisasi dan penilaian psu secara berkala kepada bupati. penilaian tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap: kebenaran atau penyimpangan antara psu yang ditetapkan dalam keputusan bupatbab viipemohon mengajukan permohonan penyerahan psu kepada bupati dengan tembusan kepada sekretaris daerah selaku ketua tim verifikasi dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan administrasi sesuai berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada hurufgundang pengembang untuk: pembahasan secara teknis mengenai hasil survey, evaluasi dan verifikasi atas psu yang akan diserahkan,atas psu yang akan diserahkan, dan pembahasan terhadap hal hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan psu yang akan diserahkan. dengan keputusan bupatifisik,barang milik daerah, sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah daerah,sesuai ketentuan peraturan perundang undanganformat berita acarpengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan psu ditelantarkan tidak dipelihara serta belum diserahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah berwenang mengambil alih asset dengan membuat berita acara perolehan psu perumahan dan permukiman. pengambil alihan psu dari pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: apabila hasil temuan bpk terdapat aset psu yang belum diserahterimakan secara fisik tetapi sudah tercatat dalam dbid, maka kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerahapabila berdasarkan hasil pendataan dari tim verifikasi terdapat psu yang ditelantarkan pengembang dan belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah, maka kepala dinas selaku sekretaris tim verifikasibupati menugaskan tim sertifikasi untuk memproses perolehan hak atas tanah psu yang belum diserahkan secara administrasi namun ditelantarkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, berdasarkan penugasan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf sekretaris daerah selaku ketua tim verifikasi menugaskan kepada kepala dinas selaku sekretaris tim verifikasi untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap psu yang akan diambil alih asetnya oleh pemerintah daerah, berdasarakan penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf kepala dinas selaku sekretaris tim verifikasi mengumumkan mengenai kedudukan, keberadaan pengembang dan detail psu sebagaimana tertuang dalam site plan dengan mempertimbangkan eksisting psu selama (empat belas) hari kalender pada media masa. kepala dinas selaku sekretaris tim verifikasi mengundang anggota tim verifikasi, perwakilan warga, kepala desa lurah dan camat setempat untuk membahas terhadap psu yang akan diambil alih asetnya oleh pemerintah daerah dan selanjutnya menugaskan anggota tim verifikasi melakukan pengecekan kondisi psu lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk surat keterangan status tanah psu oleh kepala desa lurah yang diketahui camat setempat, yang isinya memuat: tanah tersebut telah terdaftar atau belum terdaftar dalam buku desapekalonganpekalongan, atau tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengketakan pihak lain. melampirkan surat pernyataan dari masyarakat warga setempat bahwa prasarana, sarana dan utilitas perumahan tersebut ditelantarkan tidak dipelihara oleh pengembang. kepala dinas selaku sekretaris tim verifikasi mengundang tim verifikasi, perwakilan warga, kepala desa lurah dan camat setempat, guna: pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi psu: penyiapan konsep dan tanda tangan laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik psu dan berita acara pemeriksaan lapangan, dan konsep surat pernyataan penguasaan aset terhadap psu yang akan dilakukan pengambilalihan oleh pemerintah daerah. berdasarkan laporan dsu yang ditinggalkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada huruf dan surat pernyataan warga setempat sebagaimana dimaksud pada huruf point bupati menandatangani surat keputusan tentang penetapan psu sebagai barang milik daerah, berdasarkan keputusan bupati tentang penetapan psu sebagaimana dimaksud pada huruf sekretaris daerah mengeluarkan surat pernyataan penguasaan apada huruf paling sedikit memuatsu:ekalongan, danerdasarkan surat pernyataan penguasaan aset sebagaimana dimaksud pada huruf sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah melalui kepala, il. kepala dinas selaku sekretaris tim verifikasi wajib menyimpan dokumen asli berita acara hasil pemeriksaan lapangan psu sebagaimana dimaksud pada huruf dan surat pernyataan penguasaan aset sebagaimana dimaksud pada huruf serta fotokopi sertifikat hak pakai atas nama pemerintah daerah atas psu sebagaimana dimaksud pada huruf untuk keperluan pencatatan dalam dbid, kepala dinassu sebagaimana dimaksud pada huruf kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset selaku pembantu pengelola barang milik daerah. format surat pernyataan masyarakat warga setempat sebagaimana yang dimaksud pada huruf point,su. ketentuan mengenai pengelolaan psusu yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam bab pelaporan laporan perkembangan penyerahan psu disampaikan oleh bupatibab xiinutup pada saat berlakunya peraturan bupati ini,ea umum setda kabupaten ngan endang pembinaformat berita acara serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan. berita acara nomor . conan nomor . conan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas lingkungan perumahan yang terletak lokasi perumahan eenanantnnnnn desa lio. kecamatan. kabupaten pekalongan pada hari ini ., tanggal . jjj. bulan li. tahun dua ribu .ie. (ek) yang bertanda tangan dibawah ini nnaanananaaaaaaaaaa selaku direktur utama dari kaanananannanaa aan yang merupakan pengembang perumahan baaananananaaaaaan, berkedudukan eren dalam hal ini bertindak serta sah mewakili pt. baaananaanananan aan berdasarkan akta pendirian perusahaan peretetekkeeeee, selanjutnya disebut pihak kesatu. mna bupati pekalongan, yang diangkat berdasarkan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor . tahun . tanggal . tentang ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten pekalongan, berkedudukan jl. alun alun utara kajen kabupaten pekalongangadakan serah terima prasarana, sarana, utilitas lingkungan perumahan berikut bangunannya dengan luas kawasan pengembangan mencapai ea. m2, yang terletak lokasi perumahan . desa keeeeama. kecamatan . kabupaten pekalongan, yang berdasar padagelolaan barang milik daerberita acara pemeriksaan lapangan nomor, . . . tentang pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas yang terletak lokasi perumahan . desa . kecamatan . kabupaten pekalongan.: prasarana perumahan dan permukiman jaringan jalan seluas pnanaasanan jaringan drainase seluas . sarana perumahan dan permukiman sarana ruang terbuka ruang terbuka seluas kannanaaaaan cc. utilitas perumahan dan permukiman agananaaaan sejumlah see. unit anananaanan sejumlah kanaanann anak adapun nilai obyek prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan nop pbb tahun . sebesar rp. m2, maka nilai lahan tersebut adalah (job pbb total luas lahan yang diserahkan) rp. kn. snataasn rp. senat tere. terbilang). prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini penyerahan prasarana, sarana dan utilitas. dengan diadakan serah terima ini maka beban yang berkaitan dengan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam beralih menjadi tanggung jawab pihak kedua. berita acara serah terima ini ditandatangani kajen oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal berita acara serah terima ini, dibuat dalam rangkap (dua) dan dibubuhi materai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum sama. pihak kedua, pihak kesatu, format surat pernyataan dari masyarakat warga setempat. kelompok perwakilan warga (rw. bkmk.) desa kelurahan. kecamatan. kabupaten pekalongan pekalongan, tanggal, bulan, tahun) kepada yth. bupati pekalongan kajen surat pernyataan kami warga perumahan nama perumahan), alamat menyatakan bahwa prasarana, sarana dan utilitas perumahan nama perumahan) tidak dipelihara dan ditelantarkan oleh pt. akan membantu kelancaran proses pengambilalihan aset psu oleh pemerintah daerah demi kelangsungan fungsi psu lingkungan perumahanttd ttd wakil warga wakil warga mengetahui lurah kepala desa. camat . keterangan mohon dilampirkan tandatangan dukungan warga bupati pekalongan, salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum setda tid kabupaten pekalongan arsip kholbihi endang murdiningrum, pembina nip.dinas adalah adalahkepala dinas adalah kepalasudisu. berita acara serah terima fisik adalah suratyang selanjutnya disingkat pplawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidsu perumahan. pengembang adalah penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum. bab maksud, tujuan dan prinsip bagian kesatu maksud maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknis atas ketentuagian kedua tujuan tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah agar pelaksanaan penyerahan dan penyediaan psu perumahan daerah dapat mewujudkan:ketersediaan psucc.prinsip penyerahan psu yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan psu,su perumahan detujui oleh pemerintah daerah. setiap pengembang dalam menyusun rencana tapak sebagaimana dimaksudsuai ketentuan peraturan perundang undangan. penyediaan psu sebagaimana dimaksud pada adalahb mekanisme penyerahan psu pengembang wajib menyerahkan psu perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam yang dibangun oleh pengembang. penyerahan psusulaman guna kelancaran penyelenggaraan penyiaran radio kota santri kabupaten pekalongewan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang penyiaran sebagai direktur penyiaran. dewan direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada hurufparagraf persyaratan dewan direksi untuk dapat dipilih sebagai dewan direksi dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi syaratusia minimal (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran, pendidikan minimal sarjana atau setar: surat pernyataan bermeterai yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan ppl rkseterai, dan bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bemeterei. paragraf tata cara pendaftaran dan seleksi dewan direksi tata cara pendaftaran calon dewan direksi dari unsur masyarakat, adalah sebagai berikut: calon dewan direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon direksi kepada dewan pengawas, calon dewan direksi ukuran cm, sebanyak (empat) lembar, dan naskah visi dan misi serta program kerja ppl rks. tata cara seleksi calon dewan direksi dari unsur masyarakat,direksiks, berdasarkan berita acara hasil seleksi calonrks, dan calon anggota dewan direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses seleksi. paragraf tata cara pemberhentian dewan direksi anggota dewan direksidireksi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud huruf oleh dewan pengawas setelah mendapat persetujuan dari bupati,memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam apabila dewan direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf atau huruf dewan pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap dewan direksi yang bersangkutan. apabila hasil pemeriksaan terhadap dewan direksi sebagaimana dimaksud pada benar benar terbukti, maka dewan pengawas dapat mengeluarkan keputusan pemberhentian pemberhentian terhadap dewan direksi yang bersangkutan sertai alasan alasannya. sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud sementara,kepala stasiun sebagaimana dimaksud dalam berasal dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang penyiaran. kepala stasiun sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh dewan direksi. pengangkatan kepala stasiun sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (satu) bulan sejak diangkatnya dewan direksi. kepala stasiun dalam melaksanakan tugasnya dibantu karyawan ppl. pengangkatan karyawan ppl dilaksanakan melalui perjanjian kontrak kerja yang terlebih dahulu seleksi oleh dewan direksi. prosedur pengangkatan kepala stasiun dan karyawan ppl secara teknis ditetapkan dengan keputusan dewan direksis. dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, dewan direksi menetapkan program kerja setiap tahun, atas persetujuan dewan pengawas. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional ppl rks, dilaporkan kepada bupati. kinerja dewan pengawas dievaluasi melalui pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan operasional ppl rks. dewan pengawas mengevaluasi kinerja dewan direksi setiap akhir tahun. evaluasi sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya mencakup: realisasi penggunaan anggaran, capaian program, dan kepemimpinan. bab iii perijinan, standar dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat penyiaran bagian kesatu perijinan untuk menyelenggarakan penyiaran, ppl rks kabupaten pekalongangian kedua standar dasar teknik penyiaran dan penggunaan frekuensi radio ppl rks kabupaten pekalongan wajib menaati standar dasar teknik penyiaran. standarkal, kondisi ekonomi, sosks kabupaten pekalongan wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam penggunaan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. bagian ketigbagian keempat pengamanan dan perlindungan jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus lengkapi dengan sarana pengamelolaan aset, sumber pendapatan dan pembiayaan ppl rks bagian kesatu pengelolaan aset ppl rks tidak dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetapbagian kedua sumber pendapatan dan pembiayaan ppl rks dapat menggali sumber pendapatan daerah, yaitu:patan sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan daerah yang dikelola oleh daerah secara transparan ppl rks sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penerimaan sebagaimana dimaksud pada menjadi sumber pembiayaan ppl rks yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja derah kabupaten pekalongan. bagian ketiga pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah guna membiayai ppl rks yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dewan direksi dalam rangka membantu kepala dinas komunikasi dan informatika selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja anggaran dan menyampaikan kepada bupati melalui kepala badan pengelolaan keuangan daerah guna mendapatkan persetujuan. pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai keuangan daerah. bagian keempat pengelolaan siaran iklan siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jasa layanan siaran ppl rks. besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas dan bupati. besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kesesuaian biaya serta harga yang berlaku lapangan pasar. bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan tarif siaran iklan yang bersifat layanan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan, pemberian keringanan atau pembebasan dan penggunaan siaran iklan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas komunikasi dan informatika dibantu oleh dewan direksi dengan persetujuan dewan pengawas. bagian kelima pengelolaan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran jenis usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran yang diselenggarakan oleh ppl rks, ditetapkan oleh dewan direksi atas persetujuan dewan pengawas dalam rangka membantu kepala dinas komunikasi dan informatika. jenis usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam honorarium honorarium dewan pengawas, direksi, penyiar dan tenaga lainnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pekalongan. besarnya honorarium sesuai dengan indeks harga yangpekalongan nomor tahun tentang tata kelola lembaga penyiaran publik lokal radio kota santrilembaga penyiaran publik lokal radio kota santri , yang selanjutnya disingkaorganisasi bagian kesatu umum susunan organisasi ppl rks: (satu) orang dari unsur pemerintah daerah dijabat secara officio oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika, (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio siaran, dan (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi bidang penyiaran. paragraf persyaratasebagaimana dimaksud dalam huruf dan haruspendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara,bagi yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta mendapat izin dari atasan langsung, bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, dan tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan atau yudikatif, wajib memiliki pengalaman bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai, dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai. paragraf pengangkatan dan masa kerja dewan pengawas dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam diangkat oleh bupati. masa kerja dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf mengikuti masa jabatan. masa kerja dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf adalah (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu) kali masa kerja berikutnya. pengangkatan dewan pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat, dilakukan. paragraf tim seleksi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pengarah bupati, ketua sekretaris daerah: sekretaris kepala dinas yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika: anggota tim seleksi, meliputi: perangkat daerah terkait, dan unsur masyarakat dari praktisi radio. tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada adalah: membuat dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas, menerima berkas kelengkapan persyaratan administrasi, cc. memverifikasi berkas, kelengkapan persyaratan administrasi dan uji kepatutan, menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon dewan pengawas yang lolos seleksi administrasi dan uji kepatutan kepada bupati, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati. guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada dibentuk sekretariat tim seleksi yang berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika dan ditetapkan dengan keputusan ketua tim. paragraf tata cara pendaftaran dan seleksi dewan pengawas tata cara pendaftaran dewan pengawas dari unsur praktisi penyiaran radio dan unsur masyarakat, adalah sebagai berikut: (l). calonuji kepatutan dan kelayakan, tim seleksi membuat surat usulan pengangkatan dewan pengawas kepada bupati, dan calon dewan pengawas tidak dipungut biaya apapun dalam proses seleksi. terhadap calon dewan pengawas yang lolos uji kepatutan, tim seleksi memberikan peringkat atas hasil uji tersebut. apabila ada keberatan atas usulan pengangkatan dewan pengawas, maka tim seleksi melakukan evaluasi ulang atau seleksi ulang, tata cara seleksi ulang sesuai prosedur sebagaimana ketentuan dalam dan peraturan bupati inipengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud huruf oleh bupatimemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam apabila dewan pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf atau huruf bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap anggota dewan pengawas yang bersangkutan melalui api. bupatihuruf huruf atau huruf bupati dapat mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan alasannya.sebagaimana dimaksud dalam huruf sebanyak (tiga) orang terdiri dari: unsur pemerintah daerah (dua) orang. unsur masyarakat (satu) orang. anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah officio pejabat struktural eselon iii dan yang membidangi penyiaran radio sebagai direktur utama dan direktur teknis. |
bupati pekalongan propinsi jawa tengah peraturan bupati pekalongan nomor tahun tentang nilai sewa reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pekalongan, menimbang: bahwa guna optimalisasi pendapatan dan pelayanan pajak, maka perlu mencabut dan mengatur kembali nilai sewa reklame sebagaimana telah diatur dalam peraturan bupati kabupaten pekalongan nomor tahun tentang nilai sewa reklamenilai sewa reklame. nilai strategis pemasangan reklame kabupaten pekalongan jenis nilai strategis lokasi wilayah wilayah pertokoan jalan raya wilayah1 kecamatan kedungwuni kecamatan binadesa kecamatan kajen kecamatan tirto kecamatan siwalan kecamatan buatan kecamatan karanganyar kecamatan bojong kecamatan wonopringgo kecamatan ragi kecamatan resesi kecamatan doro kecamatan mojokerto wilayah kecamatan karangdadap kecamatan peninggalan wilayah iii kecamatan talun kecamatan lebakbarang kecamatan kandangserang kecamatan petungkriyono ms:sam pekalongan endang pembina tk. nip. lampiran iii peraturan bupati pekalongan nomor tahun tentang nilai sewa reklame. daftar perhitungan nilai sewa reklame tetap dan reklame insiden (non rokok) wilayah kabupaten pekalongan tabel perhitungan nilai sewa reklame maa ). . mu. papan permanen non pen aan billboard tahun lab aaaa s00 asu dibesar sesama tahun o00 sen bbb moi anon ata ato t00 non konstruksi neon box tahun app para aan benua asa to0000 men opo ser woo ant a00 a aaoooo tea ama coo ti01000 ppprpepn pra pa naa aap aang jaa .a. m. layar toko warung template) semua wilayah bulan mua wilayah men yui. teyyeye dea penis eny yemen belang kana mana ana nan ann ann pangan ann ann ann naa enak ena way panai nnn con bee tato naa ena way panai nnn yeon sea menenetat yemen nan men men mennnnnnnn dennnnnnn nennnnnnn maan pain bnn men tyn anno gaun wilayah ton pan pen men semua wilayah ding pan emas wilayah sp ben tenang men selebaran lahat cah semua wilayah lease tangan medemdndakan malin aag nan ann semua wilayah bas ti. eh. tt. too. tt. lt. satuan wilayah bea pasang nilai sewa jenis reklame kelas wilayah ukuran waktu strategis rp) rp.) o reklame berjalan pada kendaraan semua wilayah tahun reklame udara ' ' ' ' ) '| semuawilayah buah bulan kali reklame peragaan pameran semua wilayah penyelenggara ana ana ann reklame apung semua wilayah bulan reklame suara semua wilayah menit reklame film slide semua wilayah menit jgn mmambms .,.,.,.,.,. sbea endang murni yu, pembina tk. nip. lampiran peraturan bupati pekalongan nomor tahun tentang nilai sewa reklame. daftar pajak reklame tetap dan reklame insiden (non rokok) wilayah kabupaten pekalongan tabel pajak papan permanen non pen aan billboard tahun emo tkenskabibonasasasya ben denny men men pen men troye mono ara tenun wit "pena mpn ben men men men pen menang osen emo aga pai ben men men men pon moon gabon passa are jun "ss y kh i' . map layar toko warung template) semua wilayah bulan spanduk eemuawilyah bala embatumbu eemuawilyan bulan eemuarsitayah alan watpamting too moo am2 tahun pesterfstaker semua wilayah ame bulan semua ditahan a0emx#0m bulan emsavayah bulan jenis reklame kelas wilayah ukuran satuan waktu soo reklame udara penyelenggaraan rename apung reklame suara semua wilayah menit reklame film side semua wilayah mei u u u u uvu vu vu uvu u u u uv gu u u u uvu vu u u u u u u u u uvu u u u u u u u u u u u uvid diundangkan kajen pada tanggal septemokasi wilayah strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah padaiaya pemasangan adalah besarnya biaya untuk pemasangan reklame. biaya pemeliharaan adalah besarnya biaya untuk pemeliharaan reklame dalam satu tahun. nilai strategis yang selanjutnya disingkat adalahperhitunganharga dasar pemasangan dan pemeliharaan yang selanjutnya disingkat dpp adalah harga yang dikeluarkan untuk membiayai pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan reklame berdasarkan satuan tertentu. reklame insidentil adalah reklame yang pemasangannya bersifat insidentil. bab nama, objek, suby: a.reklame papan billboard videotron megaton dan baliho, reklame kain, reklame melekat, stiker, gambar lukisan dinding (wallpainting): reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada mobil, cara perhitungan pajak, wilayah pemungutan dan masabahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu: nsr dpp# ns dpp harga dasar pemasangan dan pemeliharaanlokasi penempatandaftar perhitungan nilai sewa reklame tetap dan reklame insiden non rokok) adalahtarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh lima keseratus) dari nsr. tarif pajak yang mengiklankan produk rokok dikenakan tambahan (lima belas keseratus) dari tarif pajak tetap dan reklame insiden (non rokok). daftar pajak tetap dan reklame insiden (non rokok)pajak reklame yang terutang dipungut wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan. nilai sewa reklame sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal januari bab ketentuan peralihan sebelum berlakunya nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada tetap dikenakan nilai sewa sebagaimana diatur dalamelum nilai sewa sebagaimana dimaksud pada diberlakukan, terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, makanilai sewa reklame. lokasi penempatan pemasangan reklame wilayah kabupaten pekalongan wilayah keterangan wilayah kecamatan kedungwuni, binadesa, kajen, tirto, siwalan, buatan, karanganyar, bojong, wonopringgo, ragi, resesi, doro dan mojokerto. wilayah kecamatan karangdadap dan peninggalan. wilayah kecamatan talun, lebakbarang, kandangserang, dan petungkriyo naa h.|i mlembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penasihat investasi. prilaku yang dilarangyang dilarang bagi penasihatrilaku yang dilarang bagi penasihat investasirilaku yang dilarang bagi penasihat investasi, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai perilaku yang dilarang bagi penasihat investrangan bagi penasihat investasi penasihat investasi dilarang: meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh penasihat investasi lan yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain, mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku, cc. memberi gambaran yang salah kepada nasabah mengenai kualifikasi dari penasihat investasi, memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi penasihat investasi, sifat jasa, dan fakta material tersebut tidak menyesatkan, memberi laporan atau saran kepada setiap nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut, menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila nasabah mengikuti nasihat yang diberikan, memberi saran kepada nasabah yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau pertukaran dari efek tanpa dasar pemikiran yang rasional, mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari penasihat investasi yang dapat mengurangi objektivitas dari nasihat tersebut, mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah, mengelola dana nasabah, dan atau melakukan pemeringkatan efek bagi penasihat investasi yang bukan perusahaan pemeringkat efek. bab iii ketentuan sanksiyang dilarang bagi penasihat investasi,dr. frans hendra winata, s.h., m.h: tempat tanggal lahir bandung, september agama katolik: pekerjaan advokat persatuan advokat indonesia), warga negara republik indonesia: alamat tampak siring elok nomor rt. rw. kelurahan kelapa gading, kecamatan kelapa gading, jakarta utara: disebut sebagai . iii. pemohon nama bob nainggolan, s.h., m.h., m.m, tempat tanggal lahir tarutung, april agama kristen: pekerjaan advokat persatuan advokat indonesia): warga negara republik indonesia, alamat jalan budiasih nomor rt. rw. kelurahan gegerkalong, kecamatan sukamara, bandung, disebut sebagai . iii. memohon ii: nama mari simorangkir, s.h: tempat tanggal lahir bandung, april agama kristen protestan, pekerjaan advokat persatuan advokat indonesia): warga negara republik indonesia, alamat jalan prapatan rt. rw. kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan, disebut sebagai n . pemohon iii: nama murad harahap, s.h: tempat tanggal lahir banda acehkomp. cipayung permai rw kelurahan cipayung, kecamatan biru, bandung, disebut sebagai n. pemohon iv: nama celana santosa, s.h: tempat tanggal lahir medankenari raya blok nomor rw kelurahan rengas, kecamatan ciputat, tangerang, disebut sebagai . pemohon nama nursyahbani katjasungkana, s.h: tempat tanggal lahir jakarta, aprilmelati blok rt. mekarsari, manggis, depok: disebut sebagai . pemohon vi: keresahan advokat atas keberadaan perawi yang dianggap tidak sensitif terhadap program reformasi hukum dan upaya pemberantasan korupsi yudisial (judicial corruption), tidak memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran, serta tidak memperjuangkan harkat dan martabat advokat. dengan dibentuknya kai tersebut, kemudian menimbulkan sengketa (konflik) antara pengurus perawi dengan pengurus kai, dimana keduanya mengklaim sebagai national bar association yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh advokat. sengketa tersebut hingga kini tidak kunjung usai, yang mana baik pengurus perawi maupun pengurus kai selain masing masing mengklaim sebagai national bar association yang sah, juga masing masing menganggap rivalnya sebagai national bar association yang tidak sah. alasannya adalah bahwa kai menganggap pembentukan perawi tidak sah karena pengangkatan pengurusnya dilakukan secara tidak transparan (tidak ada voting oleh anggota atau peserta dalam musyawarah nasional advokat sepertisisi lain, pengurus perawi menganggap keberadaan kai bukanlah national bar association yang sah karena kai dibentuk melampaui jangka waktu pembentukan organisasi tunggal advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam advokat, yaitu (dua) tahun sejak advokat diundangkan perpecahan tersebut mengakibatkan perwakilan indonesia iba international bar association), london menjadi berstatus peninjau dan bukan anggota penuh mewakili yurisdiksi indonesia. padahal, sebelumnya kadin pada tahun merupakan anggota iba mewakili yurisdiksi republik indonesia selama lebih dari dua dekade. bentuk organisasi profesi advokat yang ideal berdasarkan penjelasan atas, maka jelas bahwa upaya untuk membentuk organisasi tunggal (single bar association) advokat indonesia selalu berujung pada kegagalan dan bahkan tidak jarang didahului dengan konflik antar organisasi profesi advokat. hal ini juga tidak terlepas dari fakta bahwa pada dasarnya bangsa indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk atau multikultural (pluralisme), yang mana hal ini sesuai dengan wujud jiwa pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika dan diakui dalam uud apabila kemajemukan dan atau perbedaan ini dipaksakan harus ditampung dan dileburkan menjadi satu, maka selain bertentangan dengan semboyan bhinneka tunggal ika kembali. putusan dalam pengujian undang undang yang sudah berkekuatan tetap (res muricata) secara substantif, diartikan bahwa telah memeriksa dan memutus pokok perkara. dengan rumusan res muricata bahwa putusan demikian tidak dapat dirubah lagi haruslah menyangkut pokok (substansi) perkara. kekuatan putusan yang demikian hanyalah merupakan aturan umum belaka. meskipun dalam undang undang tidak diatur pengecualian terhadap aturan umum tersebut, dalam praktik dan doktrin juga dikenal pengecualian. undang undang yang telah diuji dan diputus oleh mk, dengan muatan dan atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh mahkamah, dapat dimohonkan pengujian kembali, jikalau permohonan pengujian yang diajukan tersebut menggunakan alasan dan syarat syarat konstitusionalitas berbeda. dalam hal demikian gugatan atau permohonan akan ditolak jika diajukan terhadap substansi atau materi undang undang yang sama, dengan alasan pelanggaran konstitusi yang sama. namun dimungkinkan untuk mengajukan satu masalah konstitusionalitas norma dalam undang undang yang sama, asalkan secara substansial dasar dan alasan konstitusionalnya berbeda. batu uji norma konstitusi yang digunakan misalnya berbeda dengan dasar pengujian sebelumnya, berdasarkan rangkaian hak hak konstitusional yang termuat dalam uud kekuatan tetap dari putusan sebagaimana dianut dalam undang undang dapat dipahami tujuannya yaitu untuk tercapainya satu kepastian hukum. namun pemberlakuan tanpa pengecualian tertentu,oleh karenanya meskipun putusan mengikat secara umum termasuk terhadap dirinya sendiri, akan tetapi tidak terikat secara mutlak pada kekuatan kekuatan res muricata putusannya, jikalau terjadi perkembangan dan perubahan fakta fakta yang relevan dengan penafsiran atas satu norma konstitusi pada putusan terdahulu. keterikatan terhadap res muricata substantif hanya dipandang sah dan layak sepanjang fakta fakta yang relevan dengan putusan tidak berubah dibandingkan ketika putusan dijatuhkan. ini berarti bahwa putusan terdahulu akan mengikat terhadap perkara permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama, meski hal itu tidak dapat dipandang bersifat mutlak. ada kemungkinan materi yang telah diuji dan diputus oleh didasarkan atas alasan dan dasar konstitusional yang berbeda, dengan yang dimohonkan kemudian,kitadalam hal demikian pemberlakuan undang undang guo secara ketat dan bersifat mutlak akan menimbulkan keganjilan karena membenarkan satu norma yang inkonstitusional berdasarkan alat penguji yang berbeda dan yang tidak diminta oleh pemohon, atau tidak terjadi pada perkara terdahulu, tetap dianggap berlaku. karena pertimbangan tersebut, kemudian telah memperhalus ketentuan tersebut dengan memberi kemungkinan permohonan pengujian atas materi, muatan dan atau bagian undang undang yang telah diuji, untuk diuji kembali atas dasar atau alasan konstitusionalitas yang berbeda. hal demikian telah diputus dalam perkara nomor puu iv dalam perkara pengujian nomor tahun tentang pengadilan pajak yang sebelumnya telah diputus dalam putusan nomor puu ii alasan konstitusional yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara terdahulu adalah berbeda dengan alasan konstitusional dalam permohonan pengujian terakhir. pendirian demikian sesungguhnya adalah merupakan pendirian dalam perkara yang disebut dalam putusan nomor puu iv yang kemudian dituangkan dalam peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor pmk bertanggal juni dalam perkara nomor puu iv tentang pengujian atas nomor tahun tentang komisi penyiaran indonesia khususnya dan yang telah pernah diuji oleh mk, dpr telah menyatakan keberatan dan mengajukan kritik keras atas penggunaan pmk nomor tahun tersebut. dalam keterangan resminya depan persidangan mahkamah konstitusi dikatakan bahwa: ketentuan dalam peraturan mahkamah konstitusi. adalah bertentangan dengan ketentuanketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang dalam penjelasan selanjutnya. terlepas dari perbedaan pendapat apakah yang diatur oleh pmk tersebut menyangkut substansi hukum materil yang menambah kewenangan dan bukan merupakan hukum acara, maka penafsiran, konstruksi dan penghalusan hukum (rechtsverfijning) adalah merupakan tugas dan wewenang hakim mk. muatan norma dalam putusan hakim sebagai hasil proses tafsiran, konstruksi dan penghalusan hukum tersebut sebagai judge made law, baik yang menyangkut materi substansi maupun hukum formal diterima sebagai sumber hukum dan menjadi praktek universal. pengaturannya dalam satu kaidah yang lebih spesifik dalam pmk nomor tahun dimaksudkan untuk menampung keadaan dimasa depan dan agar menjadi aturan yang lebih konkrit. memberi kewenangan rule making power untuk memperlancar tugas tugasnya sehingga pendapat tersebut kemudian dituangkan dalam pmk menyangkut hukum acara dibidang pengujian undang undang terhadap uud putusan yang memperhalus pengertian tersebut, sesungguhnya telah lebih dahulu ditemukan dalam putusan nomor puu i1 dan nomor puu iii tentang pengujian nomor tahun tentang sumber daya air. dalam putusan tersebut menolak permohonan pemohon dengan mengatakan bahwa yang dimohon pengujian tersebut adalah konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan tafsiran yang diuraikan didalam pertimbangan putusan tersebut. akan tetapi, jika tersebut dilaksanakan secara berbeda dengan tafsiran maka sda menjadi bertentangan dengan uud sda tersebut dipandang secara bersyarat saja konstitusional (conditional constitutional), dengan demikian, terbuka kembali kemungkinan tersebut diajukan depan mahkamah untuk diuji konstitusionalitasnya dengan melakukan penghalusan terhadap mk. menerima secara mutlak tanpa penghalusan demikian membawa konsekuensi teoritis apakah kita menganut asas stare decision sebagai unsur dalam hukum konstitusi kita. jika benar demikian, berarti sebagai negara berkembang yang berada dalam perubahan cepat secara sosial politik, tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan posisi dalam hal terjadi perubahan nilai dan visi maupun untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam putusan sebelumnya. padahal menafsir dan mengembangkan hukum dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan karena perkembangan waktu dan untuk memenuhi harapan serta aspirasi masyarakat. ini berkaitan dengan proses dinamis implementasi rule law. telah melakukan perubahan posisi dari putusan sebelumnya dalam kasus calon independen perseorangan dalam pemilukada. syarat tidak pernah pidana untuk menjadi calon kepala daerah. mahkamah agung amerika serikat juga mencatat perubahan posisi dari precedent yang ada sebagai berikut perubahan dalam abad kesembilan belas. perubahan abad keduapuluh, dan kali perubahan terjadi sejak tahun tahun merupakan titik balik bagi mahkamah agung dan negara amerika serikat. yang konservatif bidang ekonomi membatalkan banyak program new deal roosevelt, dan setelah terpilih kembali roosevelt mengusulkan jumlah hakim agung dari sembilan menjadi lima belas. tetapi kemudian merubah pendiriannya dengan mempertahankan undang undang new deal yang pokok. iv. kedudukan organisasi advokat dalam sistem ketatanegaraan indonesia. organisasi advokat yang dibentuk dengan nomor tahun merujuk pada yang menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat (tahun) setelah berlakunya undang undang ini organisasi advokat telah terbentuk . menentu. meskipun angka menentukan bahwa organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasar undang undang ini , undang undang nomor telah menyerahkan sebagian kewenangan publik pemerintahan tanpa melakukan pengaturan bagaimana susunan organisasi, kedudukan, wewenang, cara pembentukannya, dan pertanggung jawabannya, padahal sebagai organisasi yang dibentuk dengan satu undang undang yang menjadi bagian dari sistem hukum (ketatanegaraan) indonesia, seyogianya campur tangan negara harus menjelma, karena kewenangan publiknya untuk memberi izin dan status atau kedudukannya sebagai penegak hukum yang kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan.| karena hal hal demikian harus dijawab sekarang, apakah organisasi advokat merupakan lembaga swadaya masyarakat atau merupakan lembaga negara sebagai satu auxiliary state organ yang mandiri? hal demikian menjadi penting untuk dapat menentukan parameter uji konstitusionalitas organisasi advokat sebagai organisasi tunggal dengan kewenangan publik yang besar dan menentukan. karakteristik lembaga negara. ciri atau karateristik maupun kriteria yang harus tampak untuk menentukan apakah satu organisasi yang terbentuk merupakan lembaga negara atau tidak, antara lain adalah hal hal berikut ini: apakah dana pembiayaan lembaga diperoleh dari negara atau apbn: apakah lembaga diberi kewenangan untuk mengatur secara monopoli: apakah lembaga tersebut tunduk pada pengawasan negara, adakah sebagian tugas departemen dalam pemerintahan alihkan pada lembaga tersebut, apakah pimpinan dan pengurus organisasi diangkat dan ditetapkan oleh negara. dari enam kriteria tersebut, terjadi pertentangan dalam diri undang undangnya sendiri (self contradictory), khususnya dalam pengaturan organisasi advokat, karena satu sisi memiliki kewenangan yang monopolistik untuk menentukan standar, pelatihan, pengujian dan memberi izin praktik pengacara, dan memiliki kewenangan setidaknya dalam praktik menentukan besar pungutan uang pelatihan, uang ujian, dan biaya penerbitan kartu anggota terhadap publik calon advokat (self governing self regulating), yang seharusnya merupakan wewenang negara yang dilimpahkan kepada organisasi, tetapi dipihak lain, tidak jelas diatur pertanggungjawaban dan pengawasan pelaksanaan kewenangan organisasi advokat oleh negara. selain itu, pimpinan dan pengurusnya diangkat dan ditetapkan para anggota organisasi sendiri, pada hal pengangkatan pemilihan kepengurusan merupakan tolok ukur untuk menentukan karakter publik organisasi yang dibentuk oleh undang undang. kewenangan memungut uang terhadap publik sebagaimana diutarakan atas, merupakan fakta bahwa keuangan berdasarkan kewenangan yang diberikan negara, menjadi sumber pendanaan organisasi advokat. dengan ambivalensi demikian, meskipun dalam putusan nomor puu iv mengakui statusnya sebagai, sangat cukup dasar untuk mempersoalkan kedudukannya terkait dengan pembatasan hak hak asasi manusia untuk secara bebas berserikat dan berkumpul, seperti yang diajukan pemohon, karena pemberian sebagian kewenangan negara pada organisasi advokat dengan tidak pasarkan pada kriteria kelembagaan yang jelas baik dasar kewenangan dan pengawasannya, sehingga pemberian sebagian kewenangan negara dapat ditinjau kembali konstitusionalitasnya atas dasar fakta fakta yang telah terjadi sejak dianggapnya perawi sebagai wujud organisasi tunggal advokat berdasar tolok ukur yang disebut oleh hans kersen dalam menentukan organ negara hanya pada kewenangan (i) norm creating function, dan (ii) norm applying function, tidak memadai lagi untuk digunakan. independensi advokat. penggunaan rumus independensi tanpa suatu formula yang jelas sebagaimana dijumpai dalam menghasilkan perawi yang dapat bertindak secara tunggal, berdaulat penuh bidang sertifikasi, lisensi, pemungutan uang sertifikasi dan izin serta perpanjangan, dengan memberikan sanksi sanksi. dengan kewenangan publik demikian, dia benar benar menjadi organisasi yang self governing dan self regulating. dia menggunakan kewenangan publik yang diperoleh tanpa pengawasan, termasuk bidang keuangan, dalam menentukan besaran pungutan dan penggunaannya, dan undang undang tidak menyebutnya sebagai bagian pemasukan negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak pnb). undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, pada angka menentuada itu menyatakan. b. co. ad. e. ho. 9g. h. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah . diberikannya kewenangan publik untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, memungut uang pendidikan dengan besaran yang ditentukan organisasi advokat, menentukan kelulusan dan memberi izin praktik dan memonopoli pengusulan calon advokat yang akan disumpah oleh ketua pengadilan tinggi, menunjukkan pemberian kewenangan publik terhadap satu organ yang tidak jelas status publiknya dan tidak jelas memberikan pertanggung jawaban kepada siapa, menjadi soal yang problematik dalam hukum tata negara. sebagai organisasi yang dilampaui kewenangan publik, tanpa pertanggung jawaban dalam kebijakan dan keuangan demikian, organisasi advokat menjadi independen, dalam arti mandiri, bebas dan tidak memiliki hubungan organisatoris dan akuntabilitas dengan negara, yang memberi kewenangan publik tersebut. mengatur secara khusus independensi advokat, ketika konsiderans menyebut perlunya profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, demikan tetapi bunyi menjadi multi interpretasi karena dari bunyinya organisasi advokat merupakan satu satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri , dan dihubungkan dengan fakta diserahkannya sebagian kewenangan publik kepada organisasi advokat tersebut secara monopolistik, menyebabkan organisasi advokat memiliki status lembaga negara yang bersifat auxiliary organ tanpa landasan regulasi yang konstitusional. pengaturan tentang fungsi, tugas dan hak serta tanggung jawab, susunan organisasi dan pengurus, serta mekanisme pemilihannya yang seharusnya diatur secara memadai sesuai dengan prinsip konstitusionalisme, untuk dijadikan dasar atas penggunaan kewenangan publik yang diberikan, tidak justru dibiarkan mengambang dan kemudian diambil alih sendiri oleh perawi. sebagai perbandingan contoh yang dapat dirujuk adalah undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, yang antara lain juga membentuk satu komisi negara yang bernama komisi informasi, yang merupakan lembaga negara yang mandiri yang berfungsi menjalankan undang undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi. undang undang tersebut mengatur sekaliguspenentuan masa jabatannya. sebaliknya organisasi advokat yang dibentuk merupakan organisasi advokat yang memperoleh delegasi kewenangan publik, tetapiseandainyapunmakjawaban, pemilihan dan pengangkatan pimpinan dan anggota, serta masa jabatannya. jikalau mencermati apa yang termuat dalam akan segera terlihat bahwa pembuatngenal pembatasan dan pertanggung jawaban yang menjadi landasan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar dan bahwa indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam dan uudpenentuan pengurus organisasi advokatdianggaporganisasi advokat yang kemudian bernama perawi, untuk. pemberian kewenangan publik oleh negara tidak termasuk hal yang boleh ditentukan dalam ketentuan peralihan, yang hanya mengatur peralihan pengaturan dari satu keadaan lama kekuasaan baru. pemberian kewenangan publik terjadi melalui satu constituent act, yang tidak otomatis karena berlalu satu masa peralihan tertentu. konsekuensi yuridis terhadap wadah tunggal. konstitusionalitas norma dan sebagaimana diuraikan atas, menyebabkan tidak ada landasan hukum untuk menganggap bahwa perawi sebagai organisasi advokat satu satunya yang menjadi wadah profesi advokat yang dibentuk sesuai dengan setiap organisasi advokat yang membentuk dirinya sesuai dengan sepanjang masa peralihan tahun dalam belum berhasil membentuk organisasi tunggal secara konstitusional sebagaimana menjadi fakta empiris sekarang, dia dapat dipandang sebagai organisasi advokat yang sah menurut terlepas dari dukungan mahkamah agung yang cenderung memandang perawi sebagai wujud organisasi advokat satu satunya yang sah , maka perkembangan yang terjadi dengan tidak dilaksanakannya putusan mahkamah konstitusi tanggal desember nomor puu vii yang menilai advokat, tanpa mengaitkannya dengan dua organisasi advokat yang ada secara facto , hal tersebut memberi jalan sebagai keadaan baru yang menjadi dasar yang membolehkan diperiksa dan diutusnya kembali permohonan uji materi sebagaimana diuraikan dimuka. lebih jauh telah menyatakanpengadilan tinggi wajib mengambil sumpah para calon advokat tanpa memperhatikan organisasi advokat yang saat ini ada secara facto. organisasi advokat yang saat ini ada hanya bersifat sementara untuk jangka waktu tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu satunya wadah profesi advokat. apabila setelah jangka waktu tahun organisasi advokat tersebut belum bentuk maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum. hal itu harus diartikan bahwa perawi belum diterima sebagai wadah advokat satu satunya secara konstitusional. dilain pihak kondisi yang terjadi setelah putusan tersebut atas, melahirkan sikap diskriminatif yang serius, yang dapat dipandang sebagai perkembangan keadaan yang mendasar. dapat menilai kembali konstitusionalitas norma norma yang dimohonkan pengujiannya sedemikian rupa lebih komprehensif untuk merubah seluruh putusan terdahulu yang ternyata tidak menyelesaikan permasalahan, melainkan justru menimbulkan masalah. iv. konstitusionalitas organisasi tunggal diukur dari segi kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai ham tujuan utama ham dimuat dalam konstitusi adalah untuk mencegah beberapa pokok soal mengalami perubahan karena kontroversi politik, dengan menempatkan mereka luar jangkauan mayoritas dpr, sebagai prinsip yang harus diterapkan dan ditegakkan oleh sebagai pengawal konstitusi dan ham. putusan terdahulu menyangkut pengujian materi muatan yang sama, dan uud juga akan berujung pada konflik yang berkepanjangan seperti yang tengah terjadi sekarang ini. konflik antar pengurus organisasi profesi advokat yang berkepanjangan indonesia ini menyebabkan organisasi profesi advokat tidak dapat berperan secara maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya, diantaranya pengawasan kode etik dan perilaku terhadap advokat serta upaya meningkatkan kualitas advokat menjadi terabaikan. hal ini merupakan salah satu sebab terlibatnya advokat dalam praktik korupsi yudisial (judicial corruption) yang sehari hari dikenal sebagai mafia peradilan , akibatnya hukum menjadi komoditi, praktik suap dilangsungkan, dan jual beli putusan perkara pengadilan dikuburkan. keadaan ini mencoreng profesi advokat yang seharusnya merupakan profesi yang mulia dan terhormat (official nobile) yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada para pencari keadilan (justitiabelen) karena tidak memperoleh jasa hukum berkualitas dan profesional. pentingnya pemberian jasa hukum oleh advokat kepada masyarakat khususnya pada pencari keadilan (justitiabelen) dalam membela kepentingan mereka, dimana hak untuk dibela oleh advokat (legal counsel) merupakan hak konstitusional seorang warga negara (right counsel freedom appoint lawyer his her choice) sekaligus merupakan hak asasi manusia seseorang. pengertian judicial corruption menurut international bar association adalah sebagai berikut: according international bar association, the judicial system may corrupted when any act omission occurs which calculated to, does, result the loss impartiality the judiciary: specifically, corruption occurs whenever judge court officer seeks receives benefit any kind promise benefit any kind respect exercise power other action. such acts usually constitute criminal offences under national law: examples criminal corrupt conduct are: bribery: fraud: utilization public resources for private gain: deliberate loss court records: and deliberate alteration court records . yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: menurut international bar association, sistem hukum dapat menjadi korup ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imperial peradilan: secara khusus, korupsi terjadi manakala seorang hakim atau pejabat pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya. tindakan tersebut biasanya merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional: contoh tindak pidana korupsi adalah: penyuapan: penipuan: penggunaan sarana publik untuk kepentingan pribadi: penghilangan dengan sengaja dokumen pengadilan: dan perubahan dengan sengaja dokumen pengadilan . sebagaimana diatur dalam nomor tahun dalam dunia peradilan umum dan peradilan konstitusi pada umumnya hanyalah merupakan aturan umum sebagai prinsip dasar, yaitu bahwa putusan yang telah berkekuatan (in yacht van gewijsde res muricata) tidak dapat diperiksa dan diputus kembali oleh pengadilan yang sama. namun res muricata bukanlah satu formula yang mekanistik. prinsip tersebut lebih banyak dilihat sebagai kebijakan untuk memajukan kepastian, uniformis dan stabilitas hukum. dalam praktik, jikalau kondisi telah sangat berubah sehingga putusan terdahulu menjadi tidak sesuai lagi dengan pertimbangan akal sehat, maka dia harus diubah. makna sesungguhnya adalah bahwa konstitusi harus berada dipuncak hierarki dan dapat selalu digunakan untuk mengatasi kekeliruan sebelumnya. pun harus selalu terbuka pada perubahan dengan tetap berpegang teguh kepada moralitas konstitusi, semangat dan jiwa, serta prinsip keadilan yang mendasar, dan suara akal yang sehat. kata kata harus ditafsirkan dalam semangat keadaan yang berubah, yang sebelumnya tidak terlihat. meskipun demikian res muricata tetap penting untuk mempertahankan kesinambungan dan stabilitas, namun stabilitas tidak boleh menjadi penghalang terhadap dinamika yang terjadi, terutama dalam masyarakat yang sedang dalam transisi seperti indonesia. ham dalam konstitusi mengikat pembentuk undang undang, eksekutif dan yudikatif sebagai hukum dasar utama yang secara langsung dapat dilaksanakan. ham yang merupakan inalienable rights, membentuk harkat dan martabat manusia menjadi sesuatu yang tidak dapat dilanggar secara semena mena. ham merupakan norma yang menduduki nilai tertinggi dalam konstitusi yang superior (supra constitutional normativity) dan menjadi dasar tertib konstitusi dan landasan hak hak yang dijamin, sebagai dasar setiap masyarakat, perdamaian dan keadilan. meskipun dalam anggapan orang bahwa norma, dan bagian dalam uud semua berada dalam satu keadaan yang harmonis satu dengan yang lain, maka sesungguhnya kerap terjadi pertentangan antara satu norma dengan norma yang lain dalam konstitusi itu sendiri. terutama ketika perubahan perubahan yang dilakukan tidak dalam waktu yang serentak melainkan berkembang sebagai proses dalam satu rentang waktu yang panjang. federal jerman dalam satu perkara awal berdirinya, the southwest state menyatakan bahwa dalam memperlakukan konstitusi sebagai sesuatu yang memiliki makna yang utuh, tidak ada norma konstitusi yang dapat ditarik keluar dari konteks dan interpretasi secara berdiri sendiri. tiap ketentuan konstitusi harus ditaksir dengan satu cara yang memperlakukannya sesuai dengan prinsip prinsip dasar konstitusi. tiap frasa dalam konstitusi berada dalam hubungan yang pasti dengan klausul lainnya, dan bersama sama mereka membentuk satu kesatuan prinsip konstitusi dan konsepsi dasar, yang muncul dari keseluruhan konstitusi, terhadap mana semua ketentuan konstitusi yang ada tunduk terhadapnya. keutuhan konstitusi (the unity constitution) merupakan kesatuan yang logis dan teleologis. erat berkaitan dengan kesatuan struktural konstitusi adalah prinsip konkordansi praktis (practical concordance), menurut mana nilai nilai yang dilindungi secara konstitusional harus harmonisasikan satu sama lain ketika terjadi konflik diantaranya. satu nilai konstitusi tidak boleh direalisasikan dengan mengorbankan nilai konstitusi yang lainnya. pendek kata ini bukan soal kalah menang. kedua nilai harus diseimbangkan sehingga memperoleh hasil optimal. pembatasan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas, dimana tidak boleh bertolak lebih jauh dari yang perlu untuk menghasilkan satu kesesuaian diantara kedua nilai hukum tersebut. pertimbangan proporsionalitas ini merupakan satu proses tiga tahap: pertama, jikalau pembuat membuat yang berpengaruh terhadap satu hak asasi, sarana yang digunakan harus pantas terhadap pencapaian tujuan yang ditentukan. karena hak asasi dibatasi oleh kewajiban dan sering dibatasi oleh tujuan dan nilai yang ditentukan dalam teks konstitusi, mendapat pedoman dalam menentukan keabsahan tujuan yang ditentukan. kedua, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sah, harus memiliki akibat yang paling terbatas terhadap satu nilai konstitusi, yang dinilai secara fleksibel dan rasional. dan ketiga, alat yang digunakan harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. beban atas hak asasi tidak boleh ekstensif dibanding dengan keuntungan yang diperoleh dengan tujuan negara. uji konstitusionalitas norma dan nomor tahun pengujian norma yang dimohonkan dilakukan terhadap uud yang berbunyi: lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika: tiap tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan . jikalau keempat batu ujian tersebut atas dipadukan maka parameter atau tolok ukur yang dipergunakan untuk menguji adalah adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dimana tiap orang berhak untuk diakui, dijamin dan dilindungi atas dasar satu kepastian hukum yang adil secara sama (non diskriminatif) hadapan hukum. yang menyangkuuntuk meningkatkan kualitas profesi advokat , jikalau breakdown, terdiri dari unsur unsur sebagai berikut: organisasi advokat sebagai wadah profesi yang bersifat tunggal: organisasi advokat bersifat bebas dan mandiri, dibentuk sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. unsur unsur tersebut dapat diuji, dengan lebih dahulu memahami sifat sifat yang disebut dalam unsur unsur tersebut satu persatu sebagai berikut: organisasi profesi bersifat tunggal. sifatnya yang tunggal hendak menyatakan bahwa semua advokat yang menjalankan profesi sebagai advokat, setelah mendapat izin praktik yang diberikan oleh perawi dan kai yang masing masing mengklaim diri sebagai organisasi tunggal advokat, harus mendaftarkan diri sebagai anggota perawi kai untuk mendapat kartu keanggotaan dan diambil sumpahnya oleh ketua pengadilan tinggi, dan keberadaanya untuk mewakili pihak berperkara pengadilan, dalam praktek harus menunjukkan kartu keanggotaan. dengan demikian advokat indonesia tidak mempunyai pilihan lain untuk dapat melaksanakan hak aslinya sebagai manusia dan sebagai warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam profesi advokat, melainkan untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut dia terlebih dahulu dipaksa menyatukan diri dengan perawi kai yang mengklaim diri sebagai organisasi tunggal advokat yang sah. hal itu berarti mereka yang memperoleh izin dari organisasi bukan perawi, tidak boleh disumpah dan tidak boleh berpraktik depan pengadilan seluruh indonesia, yang sama artinya tidak boleh memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, meskipun dijamin oleh konstitusi. organisasi advokat bersifat bebas dan mandiri. menjadi pertanyaan besar, sesungguhnya apakah yang menjadi objek kemandirian sebagaimana dimaksud oleh undang undang apakah kemandirian advokat sebagai satu profesi, atau kemandirian satu organisasi advokat menjadi syarat bagi advokat untuk dapat menjalankan profesinya secara mandiri. lembaga lembaga independen yang merupakan state auxiliary organ merupakan perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum kartanegara pada abad kedua puluh, karena terjadinya perluasan tugas tugas pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan, yang menyebabkan organ organ yang ada secara tradisional tidak memadai lagi. sejak itu timbul lembaga lembaga negara atau semi negara untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan. lembaga lembaga independen tersebut dalam menyelenggarakan sebagian tugas negara, memperoleh dana dari negara, anggota dan pimpinannya dipilih oleh pemerintah dan kemudian disetujui dpr, dengan masa jabatan tertentu. lembaga lembaga negara demikian disebut bersifat independen, tetapi tetap bertanggung jawab kepada dpr pemerintah. kemandirian lembaga seperti itu diberikan adalah untuk bertindak dan melaksanakan tugasnya secara bebas dari pengaruh, tekanan dan pengarahan lembaga negara lain. dengan kata lain independensi tersebut merupakan independensi fungsional. secara agak menyimpang membentuk satu lembaga organisasi advokat dengan kewenangan untuk menjalankan sebagian tugas pemerintahan di mana sebelumnya pemberian izin pengacara dilakukan negara badan peradilan) sekarang diserahkan pada organisasi advokat secara mandiri, dalam arti bebas dari pengaruh, pengarahan dan bahkan pengawasan negara, juga dalam bidang keuangan. kutipan dan pertanggungjawaban pungutan yang sebagian merupakan hak negara dalam bentuk pnb, sama sekali tidak diberi landasan dalam undang undang guo. undang undang keuangan negara dan undang undang perbendaharaan negara memberi definisi keuangan negara sebagaimana telah dikutip atas, mencakup penerimaan dari pengelolaan izin pelayanan umum yang diserahkan kepada organisasi advokat. demikian juga sertifikasi dan pemberian izin praktik, yang akan mewujudkan hak orang untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang merupakan bentuk atau wujud pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi manusia yang dilindungi dan ditegakkan konstitusi, telah berjalan dengan suatu standard yang ditentukan oleh perawi, pada hal menurut uud tugas dan kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memenuhi (respect, promote, protect, enforce and fulfill hak asasi demikian adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, sehingga jikalau tugas pemberian izin praktik serahkan kepada organisasi atau lembaga masyarakat, hendaknya tunduk pada standar, ukuran, pemenuhan persyaratan dan pengawasan negara. pemberian hak organisasi advokat untuk melaksanakan sebagian tugas negara dan pemerintah yang demikian, juga tidak konsisten dengan maksud dan tujuan dibentuknya advokat. wadah tunggal yang bebas dan mandiri dibentuk adalah dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, karena dengan kemandirian organisasi advokat diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas profesi advokat menjalankan profesinya secara berdampingan dengan para penegak hukum lainnya. kemandirian seorang advokat dalam menjalankan profesinya tentu akan dilihat dari sikap batin yang berani membela hukum dan keadilan dalam mewakili klien yang menghadapi pihak lain, baik dalam perkara perdata maupun pidana, dengan mana advokat yang mewakili klien tidak tunduk pada godaan dan rayuan, paksaan dan janji janji untuk menyelewengkan hukum dan keadilan dengan mengorbankan kejujuran, keadilan loyalitasnya pada klien sebagaimana menjadi sumpah jabatannya yang pada pokoknya berbunyi: akan memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan uud untuk memperoleh profesi, langsung atau tidak langsung tidak memberi atau menjanjikan barang sesuatu, akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasar, organisasi advokat apa yang dibentuk telah dijadikan argumen bahwa sebagai satu ketentuan peralihan yang telah selesai, pembentukan perawi telah menjadi sah sebagai satu organisasi advokat yang bersifat tunggal tersebut. memang dalam keseluruhan ketentuan penyebutan organisasi advokat dituliskan awalnya dengan huruf kapital, sehingga sebagaimana kebiasaan penulisan perundang undangan hal demikian dianggap atau menunjuk kepada satu nama. tetapi meskipun kebiasaan demikian telah dijadikan satu petunjuk akan norma tatabahasa terutama dalam legal drafting, namun fakta tunggal demikian tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk yang bersifat mutlak tentang ukuran konstitusionalitas satu norma yang memiliki hubungan yang sangat penting dengan hak asasi manusia dan yang merupakan perwujudan harkat dan martabat manusia: keabsahan perawi sebagai organisasi advokat satu satunya, dari satu organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan (non governmental organisation) menjadi organisasi yang bersifat state auxiliary organ, dengan telah berlalunya masa peralihan tahun, yang dibuat tanpa merujuk kepada pengaturan secara konstitusional tentang kedudukan, tugas dan wewenang, susunan pengurus, tatacara penentuan pengangkatan pengurus, masa jabatan, pertanggungjawaban, telah menyebabkan penyerahan sebagian kewenangan publik dengan cara demikian dalam satu undang undang yang menjadi dasar legitimasinya untuk menjalankan tugas dan wewenang, tidak sesuai dengan uud organisasi advokat yang dibentuk sebagai organisasi advokat yang memperoleh delegasi kewenangan publik,sehinggmasa jabatannya. apa yang termuat dalam memperlihatkan bahwa pembentukmuat pembatasan dan pertanggung jawaban secara sewajarnya. prinsip kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan menurut undang undang dasar dan negara hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam dan uud menjadi landasan konstitusional pengawasan tersebut:tugas dan wewenang pengurus, susunan organisasi, penentuan dan pengangkatan pengurus organisasi advokat dan pertanggungjawabandan menganggap organisasi advokat menurut undang undang guo telah terbentuk secara sah dengan sendirinya karena berlalunya tenggat dalam ketentuan peralihan. hal demikianterbentuknya organisasi advokat yang kemudian bernama perawi, yang, peningkatan kualitas profesi advokat dan pembatasan ham. maksud dan tujuan advokat mengamanatkan pembentukan satu wadah advokat sebagai organisasi tunggal, adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. tujuan tersebut adalah causa yang sah dan halal serta dibutuhkan oleh masyarakat dan negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. tujuan tersebut juga merupakan tugas konstitusional negara, terutama pemerintah, sesuai dengan uud jikalau tujuan tersebut hendak dicapai dengan cara dan bentuk tertentu yang merupakan tugas dan kewajiban konstitusional pemerintah yang sah, seyogianya haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan secara sungguh sungguh, agar juga hak hak asasi manusia yang selalu berada dalam hubungan dan interaksi yang kadangkala tidak paralel, dioperasikan secara harmonis. jika tujuan untuk meningkatkan kualitas advokat menjadi sesuatu yang sah dalam rangka proses penegakan hukum secara keseluruhan, apakah hal demikian harus dilakukan dengan mengesampingkan hak asasi manusia yang menjadi supra constitutional norm. pengujian tentang hal demikian dapat dilakukan dengan menggunakan proportionality test sebagaimana diutarakan lebih awal, model konstitusionalisme dengan hukum tertinggi, membentuk satu lapisan batasan batasan substantif yang baru terhadap penggunaan kewenangan publik, dan mekanisme untuk meletakkannya. pembatasan substantif ini yang paling penting diantaranya adalah hak asasi yang memberi kepada aktor non negara tuntutan yang dapat ditegakkan terhadap negara. tuntutan ini muncul dalam bentuk argumen bahwa tindakan negara tidak sah atau cacat sejauh mereka melanggar hak hak asasi individu, membatasi pemerintah dalam satu sistem kontrol demokratis, pengakuan kebebasan individu, perlindungan ham merupakan tujuan sentral konstitusionalisme modern, bahkan pemenuhan ham merupakan tolok ukur keberadaan satu negara secara beradab. dalam menyelesaikan soal semacam itu, seyogianya bertindak menginstruksikan teori hak konstitusional atau keadilan konstitusional, dengan mendasarkan diri pada struktur hierarki norma dan nilai2 dalam konstitusi itu sendiri: penggunaan kewenangan publik, termasuk kewenangan legislatif, hanya sah sepanjang sesuai dengan hukum konstitusi. konstitusionalitas ham dalam uud dalam perubahan kedua, menyebabkan hukum konstitusi menyertakan ham sebagai tolok ukur dalam uji konstitusionalitas, dan tersedia satu mekanisme untuk mempertahankannya, dengan mengevaluasi hubungan yang formal dan normatif antara undang undang yang dipersoalkan dengan ketentuan konstitusi yang berkaitan, untuk mengambil keputusan dengan mengharmonisasi, atau setidaknya mengurangi ketegangan diantara undang undang dengan konstitusi. mahkamah konstitusi telah menempatkan posisinya sebagai penafsir tertinggi dari hukum konstitusi, dan pembuat undang undang telah diarahkan untuk bersikap sesuai putusan mahkamah konstitusi, ham dalam hierarki normatif konstitusi. hukum konstitusi menetapkan hubungan formal hierarkis antara seperangkat norma hukum yang menjadi muatan satu konstitusi. hubungan formal hierarkis yang paling penting adalah menyangkut hubungan yang ditetapkan antara lain: tiap ham tertentu dan ham lainnya, ham dan konstitusi yang tidak secara langsung berhubungan dengan ham. konstitusi sering mengalami benturan makna tentang sifat isi dan dapat diterapkannya satu aturan tertentu, benturan inilah yang mendorong pertumbuhan dinamis konstitusi. ham tidak hanya memerintahkan apa yang harus tidak dilakukan (negative rights) tetapi juga apa yang harus dilakukan (positive rights). satu hirarki norma ham dalam konstitusi (intraconstitutional hierarchies) merupakan kenyataan, tetapi hukum memberikan satu status yang istimewa bagi hak asasi sebagai norma konstitusi: doktrin menyebutkan bahwa ham memiliki kedudukan normativitas yang suprakonstitutional (supraconstitutional normativity) yang menjadikan mereka (setidaknya sebagian dari padanya) kebal terhadap perubahan melalui revisi konstitusi. ini melekat dalam karakter hukum alam, meskipun teori hukum alam sangat jarang dikemukakan (invoked) dalam pembicaraan ini. status istimewa hak asasi ini, yang kenyataanya supra konstitusional sebagai hak asasi yang tidak dapat dilanggar (inviolable rights): masalah hirarki norma yang rumit akan dihadapi ketika dua norma ham yang saling berhadapan satu dengan yang lain dalam satu kasus tertentu harus diputuskan, misalnya dalam kasus yang dikategorikan penghinaan, apakah kebebasan ekspresi pers atau hak individu atas kehormatan pribadi akan diberi keutamaan? dalam satu sengketa tentang penyitaan hak milik untuk kepentingan umum, seberapa jauh hak milik harus dimenangkan atas kepentingan umum atau sebaliknya seberapa jauh kepentingan umum sah digunakan untuk sebagai dasar merampas hak milik. banyak konflik semacam ini terjadi dan merupakan masalah riil yang tidak dapat dielakkan. akan tetapi ketegangan intraconstitutional seperti ini merupakan sumber bagi pembuatan putusan hakim konstitusi yang mendorong perkembangan konstitusi dalam rangka memberi ketertiban publik, melindungi moralitas publik, menjamin kesejahteraan umum, dan lain lain. hal ini membutuhkan suatu proses 'balancing penyeimbang' dalam arti bahwa pertimbangan tentang batas rasional yang pantas dari (i) satu hak konstitusional individu ataubalancing penyeimbang),satu jenis ham tertentu dibanding yang lain, mendasarkan pada urutan yang sama: penafsiran, penyeimbangan, proporsionalitas. jika satu sengketa memuat satu dengan demikian, solusi terbaik dalam mengatasi kisruh mengenai organisasi tunggal advokat (single bar association) adalah dengan mengakui bahwa bentuk organisasi tunggal advokat (single bar association) tidak seharusnya dipaksakan indonesia. tetapi dilakukan melalui musyawarah nasional advokat yang menentukan dan memilih pengurus dan bentuk organisasi profesi advokat. kiranya terkait dengan hal ini kita patut memahami apa yang menjadi weltanschauung indonesia. kita patut mengetahui apa yang menjadi jiwa dari philosofische grondslag bangsa indonesia. sedari awal founding fathers indonesia telah menyadari bahwa indonesia merupakan negara kebangsaan yang bersifat majemuk (plural). kemajemukan tersebut bukan untuk dipaksakan menjadi satu, melainkan kemajemukan itu merupakan kekayaan budaya dan alasan untuk bersatu bhinneka tunggal ika). tidak salah kalau para pendiri republik indonesia memilih pancasila sebagai falsafah bangsa indonesia yang sejak kemerdekaan sampai sekarang mampu mempersatukan bangsa indonesia yang plural dan heterogen. falsafah pancasila inilah yang menjadi jiwa dari uud dan hal ini diamanatkan dalam uud kemudian hal ini menjadi semboyan negara kita, bhinneka tunggal ika. semboyan ini merupakan motto yang diambil oleh mahapatih gajah mada dari karya mpu pantulan, kakawin sutasoma, yang lengkapnya sebagai berikut: rangka datu minutus wara buddha siswa, bhinneka rawa ring apan kena parwanosen, angka winata palawan satwa tunggal, bhinneka tunggal ika tan hana dharmma manga (pupuh yang diterjemahkan oleh dwi work retno matsuri dan astro bramantyo sebagai berikut: konon dikatakan bahwa wujud buddha dan siwa itu berbeda. mereka memang berbeda. namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? karena kebenaran yang diajarkan buddha dan siwa itu sesungguhnya satu jua. mereka memang berbeda beda, namun hakikatnya sama. karena tidak ada kebenaran yang mendua. bhinneka tunggal ika tan hana dharma manga). berdasarkan hal tersebut, maka jelas bangsa ini telah terbiasa untuk hidup dalam perbedaan sudah sejak beribu tahun yang lampau. dan dalam perbedaan tersebut, tidak perlu ada paksaan untuk disatukan. masing masing perbedaan diberikan tempat yang sama dan hidup berdampingan. inilah karakter bangsa indonesia yang sesungguhnya. dimana kemudian, kebhinekaan itu ditampung pertentangan, maka, ketika menghadapi konflikbatu uji proporsionalitas dalam proses menyeimbangkan keduanya (balancing exercise) dilibatkan. jika dalam balancing ditemukan bahwa satu undang undang melanggar satu hak konstitusional, namun undang undang tersebut dipandang masih konstitusional sejauh secara seimbang kebaikan dari fungsi peran undang undang tersebut melampaui keturunannya terhadap ham atau nilai konstitusi lain, sehingga akibatnya bahwa semua pelanggaran minimum secara absolut yang perlu untuk melayani nilai lainnya, masih dapat dibenarkan secara konstitusional. secara sederhana, dikatakan bahwa keuntungan konstitusional lebih besar dari ongkos konstitusional, sebaliknya keuntungan harus dapat dicapai dengan ongkos konstitusional yang paling sedikit. kita memecahkan konflik norma dengan menjawab pertanyaan, apakah mungkin, undang undang yang ada dihadapan kita dalam uji materil ini, dapat mencapai hasil, melayani nilai konstitusional yang sama tanpa menghilangkan ham orang lain. jika jawabannya mungkin, maka undang undang yang diuji tersebut inkonstitusional, jika diterapkan pada kasus yang dihadapi sekarang, maka kita menghadapi benturan antara peningkatan kualitas penegakan hukum untuk mendukung kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh luar dengan membentuk profesi advokat tunggal yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang member, merupakan tujuan yang secara konstitusional sah. namun jika tujuan ini diperhadapkan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dan menyatakan pendapat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanmaka telah terjadi kerugian yang jauh lebih besar yang timbul dengan diundangkannya peningkatan kualitas advokat indonesia, dapat dicapai tanpa mengorbankan hak asasi manusia tersebut sebagai supra constitutional norm atau norma konstitusi yang lebih unggul. harga yang harus dibayar terlalu besar dibanding dengan hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi negara, kesimpulan secara umum dengan uraian dan seluruh argumentasi tersebut diatas, tampak bagi kita bahwa paham liberal secara total dianut dalam pembentukan undang undang advokat sehingga membentuk organisasi tunggal advokat yang bersifat self governing dan self regulating. paham yang dianut dalam uud adalah paham negara kesejahteraan yang memberi landasan bagi campur tangan negara dalam bentuk memenuhi hak hak asasi warga negara dalam bentuk pengawasan dan tuntutan pertanggung jawaban. undang undang nomor tahun tentang organisasi advokat telah memberi satu mandat terbuka sebagai satu cek kosong dalam mengelola satu kewenangan publik, yang tidak menunjukkan kepastian hukum dalam hubungan ketatanegaraan dan ketatausahaan negara antara organisasi advokat dengan negara atau pemerintah. dengan demikian saja undang undang guo tidak sesuai dengan uud secara khusus nomor tahun tentang advokat yang dimohonkan untuk diuji sangat bertentangan dengan uud terutama norma konstitusi yang bermuatan ham yang sifatnya lebih unggul dalam hierarki norma konstitusi. pembatasan yang dilakukan oleh tentang organisasi advokat, terhadap kebebasan berserikat dengan kewajiban untuk memasuki organisasi advokat sebagai wadah tunggal, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layaktidak seimbang (unbalanced) dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat dalam rangka mendukung peradilan yang bebas, jujur, adil dan tidak memihak untuk menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia, karena meskipun instrumen yang digunakan dapat dipandang pantas (appropriate) untuk mencapai tujuan yang ditentukan. tetapi, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sah, membawa akibat yang sangat ekstensif terhadap satu nilai konstitusi, dalam bentuk hak asasi manusia yang dimuat dalam dan lain yang relevan. hal demikian juga tidak proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, karena tujuan tersebut dapat dicapai tanpa mengorbankan hak asasi manusia, ahli dr. tudung mulya lubis, s.h., l.lm. kemajemukan organisasi profesi advokat sebagai turunan hak konstitusional berserikat dan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak selayang pandang sejarah organisasi advokat indonesia laksana menegakkan benang basah. agaknya itulah ungkapan yang tepat untuk mengungkapkan upaya mewadahtunggalkan profesi advokat indonesia. sejarah menunjukkan, upaya mewadahtunggalkan profesi advokat indonesia memang tak ubahnya upaya menegakkan benang basah. bahkan mesin otoritarianisme orde baru pun tak sanggup mewadahtunggalkan profesi advokat alias tak sanggup mengerem laju pluralitas wadah organisasi profesi advokat. banyak profesi lain dan kelompok kemasyarakatan lain berhasil diwadahtunggalkan orde baru selama rentang kekuasaannya, namun tidak profesi advokat: cikal bakal upaya membentuk wadah tunggal profesi advokat dapat ditelusuri hingga zaman sebelum kemerdekaan indonesia. pada masa itu, untuk pertama kali berdiri sejumlah balik van advocate kota kota besar jawa jakarta, surabaya, bandung, dan semarang) dan medan, yang kemudian menyatu membentuk persatuan advokat indonesia dengan singkatan al pada tahun pada tanggal agustus musyawarah pai secara aklamasi meresmikan berdirinya persatuan advokat indonesia dengan singkatan perajin. ditetapkan pula istilah advokat untuk semua anggota perajin, dua tahun kemudian, pemerintah pun resmi memberikan dukungan kepada perajin untuk menjadi wadah tunggal profesi advokat. dukungan ini diwujudkan dengan diterbitkannya surat pernyataan bersama menteri panglima angkatan darat selaku panglima operasi pemulihan keamanan dan ketertiban pangkopkamtib) pada tanggal mei status perajin sejak pendirian hingga kini masih aktif dan terdaftar kementerian dalam negeri: tiga tahun kemudian, yakni tahun kongres iii perajin jakarta melahirkan lembaga bantuan hukum lbh), yang kemudian banyak menangani pencari keadilan yang berhadap hadapan dengan penguasa, yakni rezim orde baru, serta bersuara lantang terhadap penguasa. lebih dari itu, perajin sendiri semakin menanamkan visi dan misinya sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap demokrasi dan rule law, serta sangat independen dari tekanan atau kehendak pemerintah, pewadahtunggalan profesi advokat dalam perajin tak bertahan lama, hanya sepuluh tahun lebih. perpecahan tak terhindarkan: pada tahun dibentuk organisasi tandingan perajin dengan nama pusat bantuan dan pengabdi hukum indonesia pribadi) dan pada tahun dibentuk lembaga bantuan hukum tandingan lbh dengan nama lembaga pelayanan dan penyuluhan hukum lppm). dukungan pemerintah pun dialihkan: dari perajin pribadi dan lppm. selain itu, beberapa anggota perajin pun mengundurkan din dari perajin dan membentuk himpunan penasehat hukum indonesia phi), dengan adanya perkembangan demikian, pemerintah kala itu pun kembali berupaya mewadahtunggalkan profesi advokat dalam satu wadah baru dan meniadakan perajin. maka, dalam kongres perajin bandung pada tahun ketua mahkamah agung mulyono, menteri kehakiman ali said, dan jaksa agung ismail saleh menekankan dibentuknya ikatan advokat indonesia kadin) sebagai wadah tunggal baru tersebut. setelah melalui negosiasi yang panjang, perajin akhinya setuju dengan usulan pembentukan kadin sebagai wadah tunggal profesi advokat. maka kadin pun terbentuk pada tanggal november namun hal ini pun tidak bertahan lama. hanya dua tahun kemudian, yakni tahun berdiri ikatan penasihat hukum indonesia ipni). ipni dimaksudkan sebagai wadah bagi para pengacara praktik. pendirian ipni didasarkan pada dikotomi antara advokat dan pengacara praktik , sebab dalam kadin yang menggunakan istilah advokat untuk anggotanya pengacara praktik tidak bisa mendapat status anggota biasa sebagaimana advokat, melainkan hanya mendapat status anggota muda, setahun kemudian, yakni tahun beberapa konsultan hukum mendirikan asosiasi konsultan hukum indonesia akhir) dengan tujuan mempertegas perbedaan karakteristik antara konsultan hukum dengan profesi hukum lainnya. setahun setelahnya, yakni tahun berdiri lagi organisasi baru bernama himpunan konsultan hukum pasar modal hhrm), yang didirikan oleh sejumlah konsultan hukum, advokat, penasihat hukum, dan pengacara praktik: setahun setelah itu, yakni pada tanggal juli kadin pun pecah. sekitar an anggota kadin yang pada waktu itu mengikuti musyawarah nasional kadin hotel horison ancol, jakarta, menyatakan keluar dari kadin dan berikrar mendirikan organisasi advokat baru bernama asosiasi advokat indonesia aai): pada tahun kelompok sarjana syariah mendirikan asosiasi pengacara syariah indonesia api): setelah tumbangnya rezim orde baru, semangat mewadahtunggalkan profesi advokat kembali bangkit sementara kalangan advokat maupun pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. oleh sebab itu, kadin, aai, ipni, hari, spi, akhir, dan hhrm pada tanggal februari membentuk komite kerja advokat indonesia kaki) yang bertujuan membidani lahirnya satu organisasi tunggal advokat indonesia, pada tahun undang undang nomor tahun tentang advokat advokat) disahkan, dan pada tanggal desember dideklarasikan pendirian perhimpunan advokat indonesia perawi) sebagai wadah tunggal organisasi advokat. namun pendirian ini cacat hukum karena tidak melalui kongres nasional advokat seluruh indonesia, melainkan hanya melalui kesepakatan pimpinan (yakni ketua umum dan sekretaris jenderal) masing masing organisasi advokat (yakni delapan organisasi), sehingga dinilai tidak demokratis, akuntabel, dan transparan: oleh karena itu, empat tahun kemudian, empat dari delapan organisasi tersebut kemudian menarik diri dari perawi dan menyelenggarakan kongres nasional advokat seluruh indonesia pada tanggal mei jakarta. kongres tersebut menyepakati berdirinya kongres advokat indonesia kai) dan menyatakan kai sebagai wadah tunggal yang sah yang dimaksud advokat. tengah perseteruan perebutan status wadah tunggal berdasarkan advokat antara kai dan perawi, pada tanggal agustus sejumlah advokat mengaktifkan kembali perajin sebagai reaksi dan kepedulian atas perseteruan tak kunjung usai dunia profesi advokat indonesia saat ini, dari seluruh uraian atas, tercapai satu kesimpulan yang sangat jelas, yakni secara objektif masyarakat advokat indonesia memang sangat plural, sehingga memang tidak pernah bersatu dalam sebuah wadah tunggal dan tidak pernah bisa dipersatukan dalam sebuah wadah tunggal, sehingga setiap upaya pemaksaan arah tersebut akan senantiasa berakhir dengan kegagalan: ii. konsep kultivar dalam standar internasional: pengalaman jepang dan jerman advokat,menyatakanadvokat menyatakonstruksi norma hukum yang terbangun dari ketiga ketentuan advokat atas adalah bahwa dua tahun setelah berlakunya undang undang tersebut (yakni setelah tahun setiap advokat tidak lagi boleh mendirikan atau bergabung dengan organisasi profesi baru dan setiap advokat harus menjadi anggota organisasi advokat satu satunya tersebut, dengan kata lain, tidak ada advokat yang tidak menjadi anggota organisasi advokat tersebut dan bila seorang advokat tidak bergabung dengan organisasi advokat satu satunya tersebut maka tidak bisa menjalankan praktik profesi advokat. advokat adalah sebuah profesi universal dan dengan demikian memiliki standar standar internasional serta memiliki asosiasi asosiasi internasional, baik yang beranggotakan perorangan maupun organisasi. sejak dahulu perorangan advokat indonesia dan organisasi organisasi profesi advokat indonesia, termasuk perhimpunan advokat indonesia perajin ), misalnya, telah menjadi anggota asosiasi asosiasi internasional advokat, terutama international bar association iba ). sehingga, dapat disimpulkan bahwa dunia profesi advokat indonesia, baik masing masing individu advokatnya maupun organisasi organisasi profesinya, wajib tunduk pada standar standar internasional yang ditetapkan oleh iba. pada tahun iba meluncurkan standar independensi profesi advokat yang disebut iba standards for the independence the legal profession iba standards ). iba standards tersebut menyatakandari hal tersebutatau dengan kata lain tidak memenuhi standar profesi advokat yang ditetapkan iba melalui iba standards. tentu saja, ketentuan iba standards atas tidak dimaksudkan untuk berarti bahwa standar iba mengharuskan adanya lebih dari satu organisasi profesi advokat satu yurisdiksi negara. ketentuan tersebut sekadar menunjukkan bahwa hak kebebasan berserikat advokat membentuk organisasi profesi advokat tidak boleh dibatasi mesti hanya satu organisasi profesi saja. sehingga, tentu saja tidak masalah bila terdapat hanya satu organisasi profesi advokat saja bila hal itu terjadi secara alami, yakni merupakan kehendak masing masing advokat sendiri, bukan karena paksaan undang undang, dengan kata lain, karena memang tidak ada advokat yang ingin menggunakan hak kebebasan berserikatnya untuk mendirikan organisasi baru profesi advokat. indonesia juga adalah negara anggota pbb, karena profesi advokat adalah sebuah profesi universal yang sangat penting, terhormat (official nobile), serta berkaitan erat dengan penegakan hak hak asasi manusia, keadilan, dan hukum, diadakan pula oleh perserikatan bangsa bangsa pbb ) seperangkat standar pbb untuk profesi advokat, yang dituangkan dalam united nations basic principles the role lawyers basic principles ) pada tahun basic principles tersebut menyatakan sebagai berikut: lawyers like other citizens are entitled freedom . association and assembly. dan basic principles tersebut menjabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan freedom association and assembly tersebut, sebagai berikut: lawyers shall entitled form and join self governing professional associationsdari hal tersebut terlihat pula bahwa konstruksi norma hukum yang terbangun dari juncto juncto advokatdan basic principles. kalau tujuan diadakannya norma bahwa wadah profesi advokat harus satu satunya adalah agar profesi advokat bebas dan mandiri guna meningkatkan kualitas profesi advokat , jika merujuk pada basic principles ini justru sebaliknya. bila merujuk pada basic principles, justru dikatakan bahwa to protect their professional integrity" para advokat harus be entitled form and join self governing professional associations . sehingga, bila ketentuan basic principles tersebut dibaca secara contrary, artinya adalah upaya membatasi hak advokat to form and join self governing professional associations justru merupakan suatu upaya yang mengancam professional integrity profesi advokat. lebih lanjut, basic principles tersebut juga menyatakan:. sehubungan dengan ketentuan ini, saat pendiriannya organisasi profesi advokat yang dianggap sebagai yang satu satunya sebagaimana dimaksud advokat, yakni perawi, tidak elected its members, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama pimpinan delapan organisasi advokat yang ada saat itu. maka, hal inibasic principles, dengan mendasarkan diri antara lain pada standar standar internasional profesi advokat atas, beberapa negara diberlakukan sistem kultivar (yakni dalam satu yurisdiksi negara terdapat lebih dari satu organisasi profesi advokat yang diakui sah) dalam dunia profesi advokatnya, dan hal ini diakui oleh iba. negara negara penganut sistem kultivar ini setiap advokat bebas bergabung dengan salah satu atau bahkan lebih dari satu organisasi profesi advokat. contoh negara yang memberlakukan sistem kultivar adalah jepang dan jerman, yang masing masing akan diuraikan secara singkat berikut: jepang jepang, berlaku sistem federasi kultivar, yaitu terdapat lebih dari satu organisasi advokat namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama, jepang, terdapat organisasi profesi advokat. tokyo sendiri saja, terdapat tiga organisasi profesi advokat. beberapa dari ke organisasi ini telah berdiri sejak tahun an. pada tahun diberlakukan undang undang advokat jepang bengoshi hou) yang antaranya menyatakan berdirinya japan federation bar associations nihon bengoshi rangkai, atau disingkat nichibenren) fba ) sebagai organisasi federasi bersama seluruh organisasi profesi advokat yang ada, dan sejak itu hal ini berlaku sampai sekarang. dengan demikian, fba beranggotakan ke organisasi profesi advokat, sedangkan perorangan advokat menjadi anggota salah satu dari ke organisasi tersebut, berdasarkan undang undang advokat jepang, setiap organisasi profesi advokat dan setiap perorangan advokat anggota organisasi profesi advokat yang manapun dengan sendirinya (secara otomatis) menjadi anggota fba. seorang advokat tidak bisa langsung menjadi anggota fba tanpa menjadi anggota salah satu dari ke organisasi tersebut, melainkan harus menjadi anggota salah satu dari ke organisasi tersebut dahulu. begitu terdaftar sebagai anggota salah satu dari ke organisasi tersebut, saat itu juga menjadi anggota fba. seperti halnya indonesia, sebelum adanya undang undang advokat jepang yang lahir tahun tersebut pengawasan advokat dan ujian advokat dilakukan oleh kementerian kehakiman. namun sejak lahirnya undang undang tersebut dan fba pada tahun hingga sekarang, pengawasan advokat dilakukan oleh fba dan masing masing ke organisasi, sedangkan ujian advokat tetap oleh kementerian kehakiman (hingga sekarang).pertama tama ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan memang, bukan oleh fba. majelis kode etik organisasi tersebut bisa memutus bahwa advokat bersangkutan terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi hingga berupa pemecatan dari organisasi tersebut dan dengan demikian yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan profesi. namun, terhadap putusan dan sanksi organisasi tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan semacam banding kepada fba. bila majelis kode etik fba juga memutus bahwa advokat bersangkutan terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi kepadanya, eksekusi putusan tersebut dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tempat yang bersangkutan memang. meskipun terdiri dari organisasi ditambah fba, hanya terdapat satu kode etik advokat jepang, dan atas dasar kode etikfba maupun ke organisasi tidak mendapatkan dana atau bantuan apapun dari pemerintah. sumber paling utama keuangan fba maupun ke organisasi adalah iuran anggota. jerman jerman juga berlaku sistem federasi kultivar. terdapat organisasi advokat seluruh republik federasi jerman namun kesemuanya membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama german federal bar bundesrechtsanwaltskammer, atau disingkat brak) ( gfb ). gfb berstatus badan hukum publik dan dibentuk dengan undang undang. ke organisasi advokat juga berstatus badan hukum publik. gfb beranggotakan ke organisasi advokat, sedangkan perorangan advokat menjadi anggota salah satu dari ke organisasi tersebut. keanggotaan ke organisasi pads gfb adalah wajib. demikian pula, keanggotaan perorangan advokat pada salah satu dari ke organisasi tersebut adalah wajib, dan terjadi begitu orang tersebut diangkat sebagai advokat. jadi, perorangan advokat bukan dan tidak dapat menjadi anggota gfb. jerman, profesi advokat diatur dalam konstitusi, bukan hanya undang undang. ketentuan dalam konstitusi ini kemudian diatur secara lebih rinci lagi dalam undang undang federal tentang advokat jerman bundesrechtsanwaltsordnung, atau disingkat bra). selanjutnya, sejak tahun panduan penafsiran konkret atas norma norma etik yang dinyatakan dalam bra dilakukan oleh regulations assembly satzungsversammlung), yang merupakan sebuah badan independen yang beranggotakan presiden gfb, pars presiden dari masing masing dalam ketentuan uud yang menurut prof. soedirman kartohadiprodjo sebagai berikut: kesatuan dalam perbedaan perbedaan dalam kesatuan?. selain itu mengutip pernyataan guru besar antropologi universitas indonesia alm. parodi suparman dalam keynote addressmenyatakan bahwa pada intinya adanya kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling menghormati, yang diatur oleh hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan hidup warganya. hal ini disebabkan berlakunya prinsip perbedaan dan saling menghargai perbedaan, konflik atau persaingan berdasarkan atas hukum atau aturan main yang adil dan beradab, yang tidak dapat ditawar oleh seseorang yang mempunyai posisi tinggi atau kekuasaan yang besar. dengan demikian sudah sepatutnya jika lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif tidak turut campur dalam urusan organisasi profesi advokat terlebih lagi dalam hal ini dengan membatasi hak hak konstitusional para pemohon dan para advokat lainnya yaitu dalam halterkait dengan pemilihan bentuk organisasi profesi advokat, yang paling sesuai semestinya dikembalikan kepada para advokat melalui mekanisme musyawarah nasional advokat yang demokratis dan bukan diatur oleh undang undang, dimana pemilihan pengurus dari organisasi dilakukan secara terbuka dan dipilih oleh para advokat se indonesia untuk memilih pengurusnya dengan cara one man one vote yang mekanismenya diatur oleh musyawarah nasional advokat. bukan seperti proses pembentukan dan pemilihan pengurus (central board executive) organisasi profesi advokat seperti sekarang ini yang tidak demokratis dan transparan. padahal, pemilihan kepala daerah saja dilakukan dengan cara one man one vote, maka apalagi advokat yang seharusnya menjadi contoh demokrasi. hal ini akan menjadi lebih jelas jika merujuk pada dokumen internasional seperti. bentuk organisasi profesi advokat apapun yang kelak akan dipilih oleh para advokat melalui musyawarah organisasi advokat anggota gfb, dan perorangan advokat yang dipilih oleh seluruh masyarakat advokat berdasarkan asal organisasinya masing masing (yakni salah satu dari ke organisasi tersebut). sebagai konsekuensi status badan hukum publiknya, gfb dan ke organisasi advokat dikenakan pengawasan oleh negara (subject state supervision). namun ujian advokat dan pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh masing masing dari ke organisasi advokat. sehingga,ditangani oleh organisasi profesi advokat tempat advokat bersangkutan bernaung, bukan oleh gfb. namun, ke organisasi advokat tidak memiliki kewenangan menetapkan standar kode etik profesi. standar kode etik profesi hanya bisa ditetapkan oleh pembuat undang undang (yaitu parlemen), yakni dengan mencantumkannya dalam undang undang (yaitu bra), yang selanjutnya diberikan panduan penafsiran konkret oleh regulations assembly satzungsversammlung). jadi, dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya, masing masing dari ke organisasi advokat hams menanganinya berdasarkan kode etik advokat dalam bra dan panduan penafsiran kongresnya dari regulations assembly satzungsversammlung). dengan demikian, meski terdapat organisasi advokat hanya ada satu kode etik advokat jerman dan penafsirannya, dan atas dasarsumber utama dana ke organisasi advokat adalah iuran dari perorangan advokat yang menjadi anggotanya, sedangkan sumber utama dana gfb adalah iuran dari ke organisasi advokat. gfb tidak menarik iuran clan perorangan advokat. ill. hak hak asasi manusia dan demokrasi hak hak asasi manusia adalah hak hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bukan pemberian negara, namun wajib dilindungi oleh negara, terutama pemerintah. hal ini diakui oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud melaluipembatasan atas kebebasan berserikat advokat indonesia membentuk organisasi profesi advokat dan bergabung dengannya sejatinya adalah sebentuk pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia para advokat, yakni hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. hak ini adalah hak yang diakui dan dilindungi semua instrumen utama hak hak asasi manusia, baik yang internasional maupun yang nasional. untuk yang internasional, kita dapat mengutip antara lain universal declaration human rights udh ) dan international covenant civil and political rights ccp? ). udh menyatakan: . dan occur menyatakan: everyone shall have the right freedom association with others, . indonesia telah menjadi negara pihak occur dengan diundangkannya occur melalui undang undang nomor tahun nomor ), sehingga occur telah berlaku mengikat sebagai hukum positif bagi indonesia. dalam terjemahan resmi nomor occur tersebut berbunyi sebagai berikut. setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, . sedangkan untuk instrumen utama nasional tentang hak hak asasi manusia, kita dapat mengutip antara lain uud dan undang undang nomor tahun tentang hak hak asasi manusia ham ).: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat .m menyatakan: setiap orang berhak untuk berkumpul, berapa, dan berserikat untuk maksud maksud damai . dan . setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya . dari ketentuan ketentuan hak hak asasi manusia dalam udh, occur, uud dan ham atas terlihat bahwa norma norma hak hak asasi manusia uud dan ham pada dasarnya mengadopsi udh dan occur, baik redaksionalnya maupun semangatnya jiwanya. bila kita membandingkan ketentuan juncto juncto advokat dengan ketentuan ketentuan hak hak asasi manusia dalam udh, occur, uud dan ham atas,hukum hak hak asasi manusia karena membatasi hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. dirugikannya hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ini bukan lagi hanya sebatas kerugian konstitusional potensial, melainkan sudah kerugian konstitusional aktual. sebab, korban korban telah berjatuhan dan terus berjatuhan, sebagaimana kita saksikan sendiri dari keterangan saksi abdurrahman taro, seorang advokat anggota kongres advokat indonesia, pada persidangan mahkamah ini untuk perkara ini pada tanggal maret saya adalah termasuk salah seorang saksi fakta korban . beberapa kali saya menangani kasus beberapa ketika ditanya kartu advokat dan kemudian ketika saya sampaikan kai, terkadang saya ditanya penuh bercanda tapi kemudian setelah ada tukar pengalaman lalu saya ceritakan disebut sebut juga saya sampai menerangkan saya adalah mantan anggota dpr. akhirnya kemudian diterima tetapi ketika jakarta utara kebetulan situ bulan mei betul betul saya(sumber kutipan: risalah sidang perkara nomor puu viii 7t1 puu viii dan puu viii tanggal maret paragraf halaman bapak abdurrahman taro mungkin hanya satu antara sekian saksi yang hadir dalam persidangan ini. akan tetapi, luar ruang sidang ini masih ada begitu banyak abdurrahman taro lainnya. mereka diambang ambingkan haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, atas kepastian hukum yang adil, atas kebebasan berserikat. mereka ditolak berbicara, mereka diusir dari ruang ruang pengadilan. para justitiabelen (pencari keadilan) yang menjadi klien mereka juga menjadi merugikan hak aslinya, termasuk right counsel mereka dan right justice mereka. namun, memang, rezim hukum hak hak asasi manusia mengakui hak hak asasi manusia tidaklah absolut. rezim hukum hak hak asasi manusia mengakui hanya non derogable rights sajalah yang absolut, yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun , sedangkan hak hak yang bukan non derogable rights dapat saja dibatasi. hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak termasuk non derogable rights, sehingga berarti dapat saja dibatasi. namun pembatasan hak hak yang bukan non derogable rights yang berarti termasuk hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berikut derajat sejauh mana pembatasan itu boleh dilakukan haruslah didasarkan pada dua syarat batu uji: keadaan darurat (emergency): sejauh the extent strictly required the exigencies the situation, sebagaimana tertuang dalam occuryang terjemahan resminya dalam nomor berbunyi sebagai berikuttional dan tidak mengandung diskriminasi semata mata berdasarkan atas ras, jawa kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial . pembatasan hak berserikat dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang terbangun dari konstruksi hukum juncto juncto advokat tidak memenuhi salah satu pun dari kedua syarat batu uji tersebut. sehingga, dari sudut pandang hukum hak hak asasi manusia, pembatasan tersebut tidak dibenarkan sehingga pembatasan tersebut dari sudut pandang hukum hak hak asasi manusia adalah tidak sah (not legitimate). ahli mohammad darul falak, s.h., ma, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah, pertama, apabila dianggap advokat secara eksplisit menerapkan uud yaitu untuk membatasi hak berserikat voluntary yang cakupannya lebih luas dari hak advokat untuk berserikat membentuk professional self governing bar, yaitu satu satunya statutory independent regulatory body, atau otoritas jasa profesi advokat mungkin bisa disebut integrated bar the republic indonesia sebagaimana dimaksud oleh advokat. kedua, apabila advokat bukan hanya mewajibkan para advokat masuk dalam organisasi profesi advokat tertentu yang dapat disebut integrated bar, tetapi juga sekaligus melarang para advokat mendirikan dan menjadi anggota organisasi advokat yang lain, semata mata karena advokat mewajibkan advokat menjadi anggota satu satunya organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan advokat atau satu satunya statutory independent regulatory body, yang dapat juga disebut otoritas jasa profesi advokat. ketiga, ketentuan tersebut mengandung masalah konstitusional apabila dikonstruksikan secara hipotetis atau problem konstitusional: permasalahan selanjutnya adalah dari sisi konstruksi hukum karena adanya keputusan mahkamah konstitusi baik nomor puu ii maupun nomor puu iv yang menyebut bahwa organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan advokat adalah independent state organ dalam arti luas. yang menjadi persoalan, apakah benar undang undang advokat secara tekstual menyebut bahwa organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan advokat adalah lembaga negara atau independent state organ, lebih lebih dalam persepsi kalau state organ itu adalah lembaga lembaga yang menjalankan fungsi fungsi utama kekuasaan negara. dalam rangka menjernihkan persepsi yang belum semua pihak memahami atau menerimanya dengan seksama, ahli akan menggunakan istilah statutory serta independent regulatory body karena memang organisasi advokat yang ditentukan undang undang advokat memiliki fungsi regulatory dan juga bahkan fungsi supervisi. masalah selanjutnya adalah yang mewajibkan advokat yang diangkat berdasarkan advokat untuk menjadi anggota advokat, yang secara eksplisit dirumuskan dalam apabila diartikan mandatory membership apakah dapat menjadi bermasalah karena mandatory membership pada integrated bar republic indonesia, justru diartikan sebagai single bar, kemudian sejak kapan advokat menentukan bahwa itu single bar dan apa artinya bar? makna letaknya salah satunya adalah kolektivitas barrister, kolektivitas dari practicing lawyer yang belum tentu dia berorganisasi. persepsi mengenai atau konstruksi mengenai single bar ahli temukan dalam putusan nomor puu iv maupun putusan nomor puu vii yang mengutip ketentuan undang undang advokat. permasalahan selanjutnya, apabila advokat diberlakukan diskriminatif terhadap siapa? terhadap advokat yang juga anggota pendiri organisasi selain perawi, mengakibatkan haknya atas pekerjaan profesional advokat terhalang. diskriminasi terjadi apabila dan dimaknai bahwa para advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum, yang telah diangkat pada saat undang undang ini mulai berlaku, yang oleh dinyatakan sebagai advokat, sebagaimana diatur dalam undang undang ini tidak serta merta atau tidak otomatis menjadi anggota dari satu satunya statutory independent regulatory body yang dimaksud oleh advokat. penyebutan secara eksplisit wajib menjadi anggota organisasi advokat sebagaimana ditentukan oleh undang undang advokat adalah advokat yang diangkat menurut undang undang ini oleh organisasi advokat. bagaimana yang sudah diangkat? maka harus dijelaskan dengan ketentuan selanjutnya apabila tenggat waktu (dua) tahun untuk mendirikan organisasi advokat diartikan untuk mendirikan single bar. padahal tenggat waktu (dua) tahun itu dimaksudkan untuk mendirikan otoritas jasa profesi advokat. pada dasarnya ahli memahami bahwa apa yang ditentukan oleh undang undang advokat tahun boleh disebut integrated bar seperti misalnya filipina, integrated bar the philippine's yang ditentukan oleh undang undang yang menetapkan para advokat itu sebagai officer the court. ada pula yang sifatnya mandatory namun tidak menghalang halangi para advokat untuk mendirikan organisasi organisasinya sendiri, misalnya amerika serikat, walaupun mereka wajib menjadi anggota dari integrated bar berbagai negara bagian itu, bebas saja mereka mendirikan organisasi organisasi advokat, termasuk american bar association. dengan demikian, mandatory membership inilah yang menjadi kunci, karena kemudian kata wajib' berimplikasi arguments contrary nya tidak boleh yang lain. padahal yang wajib sini adalah untuk mendirikan atau bergabung dalam self governing, regulatory independent authority, menurut ahli advokat justru memenuhi hak advokat atas kebebasan untuk memiliki organisasi yang self governing, dan dapat menimbulkan bahaya apabila tidak ada pembatasan pembatasan dari organisasi yang mandiri ini yang memiliki kewenangan regulatory juga supervisi. kewenangan regulatory nya itu selain ditentukan dalam advokat juga dengan peraturan peraturan yang dapat dikeluarkan oleh organisasi guo, dan yang paling penting adalah sertifikasi. sertifikasi yang dalam konteks historis indonesia artinya dialihkan dari kementerian hukum dan ham atau menteri kehakiman dengan persetujuan mahkamah agung untuk advokat atau pengacara praktik dari pengadilan tinggi pengadilan negeri dialihkan kepada organisasi advokat, seperti yang terjadi pada federation japanese bar association yang semula juga sertifikasi atau izin praktik itu dikeluarkan oleh menteri kehakiman, lalu menjadi kewenangan dari federasi bar association jepang itu. lembaga yang dimaksudkan oleh advokat adalah otoritas jasa profesi advokat, kewenangan lain yang juga penting adalah melakukan pengawasan oleh komisi pengawas dari organisasi advokat, selain itu organisasi advokat ini juga mempunyai dewan kehormatan menetapkan kode etik, yang pada akhirnya dapat memberhentikan, disbandment legal profession: advokat guo juga menunjukkan adanya kompromi mengenai keanekaragaman jenis profesi maupun juga keanekaragaman organisasi advokat, yaitu pengacara pengacara praktik, konsultan hukum, semuanya dipersamakan saja, menjadi advokat. dari sisi ini dan dilihat dari tradisi legal profession seperti inggris, advokat pada dasarnya mengadopsi model fused profession yang kongresnya tidak membedakan antara barrister advokat ataupun solicitor dan serupa pula dengan legal profession act the republic singapore. bahwa menurut ahli dan advokat adalah konstitusional bersyarat, conditional constitutional, sepanjang tidak diartikan seperti legal construct yang bermasalah tersebut. dan advokat, seharusnya bermakna mewajibkan advokat yang diangkat pasca advokat menjadi anggota satu satunya statutory independent regulatory body atau otoritas jasa profesi advokat sebagaimana dimaksud advokat itu. sedangkan bagi para yang oleh dinyatakan sebagai advokat, sebagaimana diatur dalam advokat ini, maka dan seharusnya iso jure bermakna serta merta otomatis menjadi anggota satu satunya statutory independent regulatory body atau otoritas jasa profesi dimaksud. hal ini mewajibkan otoritas itu atau independent bar republic indonesia menerbitkan bukti administrasi misalnya kartu tanda anggota baru atau mengakui bukti administrasi lama iso facto mahkamah agungadvokat yang dianggap bertentangan dengan uud dan seterusnya, pemerintah tidak bacakanudmerugi.,l.,,nasional advokat indonesia (apakah itu berbentuk multi bar atau federation bar) tidaklah menjadi soal, yang penting pemilihan bentuk dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud ditentukan oleh para advokat sendiri melalui mekanisme musyawarah nasional. selain itu, organisasi profesi advokat dimaksud harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara akuntabel dengan menerapkan prinsip prinsip good corporate governance. lain halnya dengan upaya pembentukan organisasi profesi advokat dan pemilihan pengurusnya yang seyogianya tidak diperlukan adanya intervensi dari negara, sertifikasi profesi advokat (bukan organisasi profesi advokat) justru memerlukan adanya keterlibatan negara c.g. pemerintah sebagai jaminan pengakuan atas profesi advokat.,. mengenai praktik profesi advokat ini tentu tidak terlepas dari sertifikasi advokat dan penyelenggaraan pendidikan advokat, dimana saat ini pemberian sertifikat (sebutan) profesi advokat untuk menjalankan fungsinya (berpraktik) dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat sendiri. padahal, pemberian sertifikat (sebutan) profesi hanya dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasionalterhadap perkara nomor puu viii ketentuan nomor tahun tentang advokat yang dimohonkan pengujian terhadap uud perkara nomor puu viii mengenai pengujian advokat, yang dimohonkan pengujian oleh dr. frans hendra winata, sh, mh, dkk selaku para pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan dan advokat. adapun bunyi guo yaitu:advokat yangpara pemohon dalam permohonan guo, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin uudlambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika1berdasarkan ketentuan tersebut sudah seyogianya jika sertifikasi profesi advokat dilaksanakan oleh suatu badan lembaga sertifikasi nasional yang independen yang ditunjuk dan diberi wewenang khusus oleh negara c.g. pemerintah bersama organisasi profesi advokat yang ada indonesia, sehingga organisasi profesi advokat tidak perlu terjebak dalam kegiatan komersialisasi untuk menyelenggarakan kursus dan ujian advokat yang bersifat komersial. dimana penyelenggaraan kursus advokat dan pemberian sertifikasi profesi advokat ini merupakan salah satu penyebab timbulnya perseteruan antar organisasi profesi advokat. begitu juga mengenai pengelolaan uang pendidikan khusus profesi advokat pipa) dan bar examination yang tidak dikelola secara transparan sehingga menyebabkan sumber perseteruan antara organisasi profesi advokat indonesia. selain itu, dengan maraknya praktik korupsi yudisial (judicial corruption) yang melibatkan advokat yang disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat, maka sudah saatnya dibentuk suatu dewan etika nasional yang dibentuk oleh organisasi organisasi profesi advokat yang ada indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh advokat yang berpraktik indonesia, baik yang menjadi anggota suatu organisasi profesi advokat maupun yang tidak, dan melakukan penindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi advokat. dewan etika nasional tersebut diharapkan dapat memberikan sanksi tegas terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi advokat, dan putusan dewan etika nasional tersebut diikuti serta dilaksanakan oleh semua organisasi profesi advokat dan juga oleh seluruh pengadilan indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan efek jera dan diharapkan advokat advokat akan berpikir panjang jika akan melakukan tindakan tindakan yang melanggar kode etik profesi advokat maupun bagi yang sudah pernah melakukan pelanggaran kode etik tidak akan mengulang perbuatannya lagi (efek jera). sanksi yang diterapkan ini tidak memungkinkan lagi advokat yang dijatuhi hukuman terus berpraktik atau pindah keanggotaannya organisasi profesi advokat lainnya. tanpa adanya penyelesaian atas konflik organisasi profesi advokat ini, akan sangat sulit untuk mewujudkan keadaan yang tertib hukum dalam profesi advokat, sehingga diperlukan organisasi profesi advokat (national bar association) yang kuat dan bersatu serta berwibawa untuk mengawasi perilaku dan sepak terjundang undang terhadap uudpendahuluan legal standing perhimpunan advokat indonesia perawi ) sebagai pihak terkait yang mempunyai kepentingan konstitusional atas undang undang nomor tahun tentang advokat advokat). perhimpunan advokat indonesia perawi) adalah wadah organisasi advokat indonesia yang merupakan amanat dari juncto dan undang undang nomor tahun tentang advokat advokat ), yang didirikan jakarta pada tanggal desember yang merupakan kelanjutan dari komite kerja advokat indonesia kaki ), berdasarkan deklarasi pendirian oleh dan ditandatangani (delapan) organisasi, yaitukeberadaan perawi telah diakui oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan ham surat nomor m.hh.ah. tertanggal november juga oleh mahkamah agung (sk nomor kmk vi tanggal juni terlebih dengan keputusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu iv tanggal november yang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan: semedengan status yang dimiliki perawi sebagai organisasi advokat yang dimaksud oleh advokat, yang melaksanakan fungsi negara sebagai satu satunya wadah profesi advokat, sesuai dengan hak dan kewenangan yang diberikan oleh advokat, maka: hak dan kewenangan perhimpunan advokat indonesia perawi) sesuai dengan advokat adalah untuk, antara lain: melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat: melaksanakan magang untuk calon advokat mengadakan ujian calon advokat melakukan pengangkatan advokat: menyusun kode etik advokat indonesia melaksanakan pengawasan terhadap advokat. yang telah dilaksanakan sepenuhnya oleh perawi secara lengkap. dan oleh karena itu perawi telah melaksanakan tugas dan fungsi negara sebagai satu satunya organisasi advokat. kegiatan perawi organisasi internasional. perawi sudah lama menjadi anggota aktif dua organisasi profesi hukum terbesar dunia, yakni: (a) international bar association iba), dan (b) law association for asia and the pacific rahasia). kedua organisasi profesi hukum terbesar dunia ini hanya dapat menerima organisasi profesi hukum nasional yang dinilainya telah didirikan secara sah dan demokratis, serta menghormati rule law. salah seorang anggota pengurus dpn perawi tony budidaya) bahkan telah dipilih untuk duduk sebagai anggota dewan pengurus executive committee) rahasia untuk periode kepengurusan selain itu, perawi juga telah menjadi anggota dari kaukus internasional yang bernama the presidents law associations asia pola), dimana: sesuai dengan anggaran dasar pola, hanya pemimpin dari organisasi profesi hukum yang mewakili profesi hukum terbesar negaranya yang dapat menjadi anggota pola. pada tahun indonesia telah dipilih sebagai tuan rumah konferensi tahunan pola. acara ini dibuka oleh menteri hukum dan ham r.i. serta dihadiri oleh para pemimpin organisasi profesi hukum nasional dari belasan negara, bahkan dihadiri pula oleh para pemimpin organisasi profesi hukum internasional (seperti international bar association iba), law association for asia and the pacific rahasia), dan inter pacific bar association ipa). pada kesempatan itu, para pengurus perawi dan peserta konferensi ini diundang untuk mengikuti jamuan makan oleh ketua mahkamah konstitusi gedung mahkamah konstitusi dan pada hari yang berbeda diundang oleh wakil presiden r.i. istana wakil presiden r.i. perawi juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga atau organisasi internasional, antara lain: law council australia. kerja sama perawi dengan law council australia ini telah dijalani sejak tahun tanggal agustus misalnya, perawi telah dengan sukses menjadi tuan rumah bersama (co host) dengan law council australiaesertanya datang dari berbagai negara asia pasifik. law society england and wales. pada tahun lalu, law society england and wales dan solicitors regulation authority negara inggris telah melakukan penelaahan (termasuk pertemuan wawancara dengan para pengurus perawi dan berbagai pihak lainnya) untuk menentukan apakah advokat indonesia (anggota perawi) dapat dianggap layak untuk mengikuti program @qualified lawyers transfer scheme alts) mereka. patut dibanggakan bahwa sejak tanggal september anggota perawi dianggap layak untuk mengikuti program alts dalam rangka memperoleh izin praktik sebagai solicitors inggris dimana agar advokat indonesia. pelaksanaan kegiatan kegiatan perawi. bahwa perawi dalam melaksanakan hak dan kewenangan yang diberikan undang undang telah melakukan tugas tugas dan kegiatan kegiatan organisasi advokat, antara lain: menyatakan deklarasi perawi pembentukan perawi) pada tanggal desember meresmikan pembentukan organisasi advokat perhimpunan advokat indonesia perawi), acara peresmian perawi dihadiri oleh bagi manan ketua mahkamah agung ri), abdurrahman saleh jaksa agung ri), dan hamid alauddin menteri hukum dan ham ri): mengadakan pertemuan dengan presiden republik indonesia: mengadakan pertemuan dengan kapolri dalam hal sosialisasi advokat, mengadakan pertemuan dengan ketua mahkamah agung ri: mengadakan pertemuan dengan jaksa agung ri: mengadakan pertemuan dengan menteri hukum dan ham bertempat graha pengayoman, depkumham: melakukan teregistrasi advokat perawi: verifikasi pendataan advokat dan penerbitan kartu tanda advokat: melakukan heerregistrasi penataan ulang advokat: pembentukan dewan kehormatan pusat dan dewan kehormatan daerah perawi: pembentukan komisi pendidikan profesi advokat indonesia kp2ai), melaksanakan ujian calon advokat, mengangkat advokat, melaksanakan pengangkatan sumpah advokat oleh ketua pengadilan tinggi: mengikuti kegiatan kegiatan internasional: country focused training course for legal and judicial reform indonesia: focusing efficient legal and judicial system for civil dispute settlement' osaka jepang, yang diselenggarakan oleh japan international cooperation agency jica) menerima kunjungan dari bar association iran, delegasi wto, conrad adenauer stiftung kas) lembaga swadaya masyarakat jerman. mengirimkan anggota perawi untuk mengikuti conference inter pacific bar association ipa ) australia menerima kunjungan dari perwakilan law council australia, dr. gordon hughes dalam rangka menindaklanjuti kemungkinan kerja sama antara perawi dengan law council australia, mengirimkan delegasi untuk bertemu dengan pimpinan law council australian dan menteri kehakiman australia mengirimkan beberapa advokat perawi untuk mengikuti seminar osaka, jepang, yang diadakan oleh japan indonesia cooperation agency jica ): menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi presiden organisasi advokat asia presiden law association conference pola conference)., dimana pembukaan acara ini dihadiri juga oleh menteri hukum dan ham ri, andi matamata. dalam rangka acara ini, perawi beserta peserta pola conference juga mengadakan audiensi dengan wakil presiden dan juga bertemu dengan mahkamah konstitusi mengadakan nota kesepahaman bersama dengan law council australia dalam rangka strengthening legal exchange and friendly cooperation mengadakan kerjasama dengan unicef dalam mengembangkan sistem pendampingan dan bantuan hukum ramah anak, pada tanggal juli dpn perawi yang diwakili oleh harry onto selaku sekretaris jenderal bersama dengan tony budidaya, mengikuti pertemuan tahunan president law association pola) seoul, korea selatan: mengirim delegasi anggota perawi untuk menghadiri roundtable discussion domestic workers hotel holiday inn kuala lumpur yang diselenggarakan oleh malaysian bar council pada tanggal agustus perawi menjadi tuan rumah bersama (co host) dengan law council australia dalamara pesertanya adalah dari berbagai negara asia pasifik, menerima kunjungan kerja dari delegasi kementerian hukum vietnam, sekretariat nasional dewan pimpinan nasional perawi mengadakan pendidikan hukum dan seminar seminar, mengadakan pendidikan khusus profesi advokat pipa) bekerjasama dengan universitas dan perguruan tinggi lainnya maupun lembaga pendidikan, pembentukan dpc cabang cabang perawi daerah daerah: peluncuran bulletin dan buku kitab advokat yang dihadiri oleh ketua mahkamah konstitusi, ketua mahkamah agung ri, wakil ketua kpk, direktur jenderal administrasi hukum umum departemen hukum dan ham (mewakili menteri hukum dan ham ri), wakil ketua badan kehormatan dpr ri: membentuk pusat bantuan hukum pbh) perawi: menyelenggarakan musyawarah nasional pada tanggal juni mei pelantikan pengurus dewan pimpinan nasional perawi periode ball room hotel ritz carlton jakarta pelantikan dewan pimpinan nasional perawi untuk masa bakti menerima pengakuan dari law society england and wales dan solicitors regulation authority negara inggris bahwa anggota perawi advokat indonesia) dinyatakan layak untuk mengikuti program @qualified lawyers transfer scheme alts) dalam rangka memperoleh izin praktik sebagai solicitors inggris, dimana untuk: penandatanganan nota kesepahaman antara perhimpunan advokat indonesia dengan kongres advokat indonesia mahkamah agung hadapan ketua mahkamah agung yang menyatakan bahwa perawi adalah satu satunya organisasi advokat yang sah menurut advokat nomor tahun. dimana seluruh kegiatan tersebut akan diperinci dalam lampiran tertulis dalam keterangan pihak terkait ini. buku daftar advokat indonesia bahwa perlu juga disampaikan bahwa dengan telah diterbitkannya buku daftar advokat indonesia yang dimiliki oleh perawi, yang juga juga telah diserahkan dan didaftarkan kementerian hukum dan ham dan mahkamah agung ri, sampai dengan sekarang ini telah tercatat advokat yang menjalankan profesi dan terdaftar dalam buku daftar advokat adalah sejumlah orang. demikian uraian tentang legal standing dari perawi sebagai pihak terkait. untuk itu, kiranya untuk selanjutnya perhimpunan advokat indonesia perawi) sebagai pihak terkait perawi . eksepsi terhadap permohonan pemohon: permohonan yang kabur dan tidak jelas permohonan para pemohon dalam perkara ini disusun oleh para pemohon dan dibuat secara tidak jelas dan kabur (obscura libel), tidak sistematik dan susah dimengerti, dengan uraian yang panjang bolak balik, selain dari mengedepankan masalah legislatif review dibanding judicial review, sehingga dengan demikian adalah tepat apabila mahkamah konstitusi menyatakan permohonan para pemohon kabur dan tidak jelas (obscura dibeli) dan oleh karena itu permohonan guo tidak dapat diterima. siapakah para pemohon (?) bahwa permohonan judicial review yang diajukan oleh para pemohon adalah menyangkut dan advokat yang dianggap . menimbulkan dampak negatif yang tidak adanya pengakuan atas semboyan bhinneka tunggal ika yang menjunjung kemajemukan (pluralism) dalam masyarakat indonesia . selanjutnya diuraikan . secara khusus dampak pengaturan itudisiapakah para pemohon para pemohon menyatakan dirinya sebagai advokat, walaupun dengan tanda kurung persatuan advokat indonesia). dalam permohonan awal, dicantumkan jabatannya secara lengkap: dr. frans hendra winata, sh, selaku ketua umum badan pengurus pusat bpp) persatuan advokat indonesia perajin), pemohon advokat. hanya organisasi profesi advokat yang kuat dan bersatu serta berwibawa sajalah yang dapat menertibkan perilaku advokat yang banyak terlibat dalam praktik korupsi yudisial (judicial corruption) yang selama ini terabaikan akibat konflik yang berkepanjangan. dengan terciptanya organisasi profesi advokat (national bar association) yang kuat, bersatu dan berwibawa, serta dewan etika nasional yang berwibawa, maka diharapkan adanya pengawasan dan penertiban atas perilaku dan sepak terjang advokat indonesia. diharapkan organisasi profesi advokat yang ada dapat menjalankan fungsi bar association secara nyata dan berkontribusi dalam reformasi hukum nasional.il (material toe?bob nainggolan, sh, mh, selaku ketua dewan penasehat pusat perajin, pemohon ii: mari simorangkir, sh, selaku anggota dewan penasehat pusat perajin, pemohon iii: murad harahap, sh, selaku sekretaris dewan penasehat perajin, pemohon iv: celana santosa, selaku bendahara perajin, pemohon nursyahbani katjasungkana, sh, selaku ketua komisi pengabdian dan bantuan hukum bpp perajin, pemohon vi, david abraham, bsl, selaku ketua komisi hubungan luar negeri bpp perajin, pemohon vii, firman wijaya, sh, m: dr. marbun, sh, hum, selaku wakil ketua bpp perajin, selaku pemohon ix. yang dalam permohonannya, jabatan jabatan tersebut dicantumkan, tetapi dalam perbaikan permohonan, masing masing hanya menyebutkan, pekerjaan advokat persatuan advokat indonesia). para pemohon adalah advokat yang menjadi anggota dan pejabat dari ikatan advokat indonesia kadin) tempo dulu , dan sekarang juga advokat yang menjadi anggota dari perhimpunan advokat indonesia perawi): dr. frans hendra winata, sh, mh, pemohon anggota perawi dengan nomor induk: bob nainggolan, sh, mh, selaku ketua dewan penasehat pusat perajin, pemohon ii: anggota perawi dengan nomor induk: mari simorangkir, sh, selaku anggota dewan penasehat pusat perajin, pemohon iii, anggota perawi dengan nomor induk: murad harahap, sh, selaku sekretaris dewan penasehat perajin, pemohon iv, anggota perawi dengan nomor induk: celana santosa, selaku bendahara perajin, pemohon anggota perawi dengan nomor induk: nursyahbani katjasungkana, selaku ketua komisi pengabdian dan bantuan hukum bpp perajin, pemohon vi, anggota perawi dengan nomor induk: david abraham, bsl selaku ketua komisi hubungan luar negeri bpp perajin, pemohon vill, anggota perawi dengan nomor induk: firman wijaya, s, anggota perawi dengan nomor induk: dr. marbun, sh, hum selaku wakil ketua pbb perajin, selaku pemohon ix, anggota perawi dengan nomor induk: yang terdaftar dalam buku daftar advokat perawi sebagaimana juga dilaporkan dan didaftarkan mahkamah agung dan kementerian hukum dan ham ri. bahkan celana santosa, tercatat sebagai anggota perawi yang oleh dewan kehormatan perawi telah dikenakan tindakan scoring sementara karena terbukti melanggar kode etik advokat indonesia. berdasarkan data data tersebut diatas, khususnya pemohon pemohon dan pemohon iii adalah tokoh tokoh perajin tempo dulu, yang telah mendirikan kadin pada tahun dan mendapat jabatan jabatan tinggi pada saat itu kadin, telah mengubur perajin. sesudah masa bakti mereka berlalu, sekarang ini tidak lagi memegang jabatan sebagai pengurus kadin maupun perawi, mencari cari kembali nama organisasi yang telah terkubur yaitu perajin dan memakai nama yang serupa, yaitu perajin, bagaikan menggali kembali tulang belulang nenek moyang untuk direkonstruksi kembali dan dijadikan jelangkung . pemohon telah mempergunakan nama perajin (tempo dulu), menyatakan dirinya sebagai ketua umum perajin bersama roman rambe, selaku sekretaris jenderal, yang kini kedua duanya pisah ranjang , dimana roman rambe sekarang ini juga dinyatakan sebagai ketua umum perajin, padahal masalah siapa yang berhak menggunakan nama perajin masih belum tuntas dalam perkara perajin (versi frans hendra dan roman rambe) melawan perajin lampung (dengan akte pendirian nomor tahun hadapan notaris soekarno, s.h. berdasarkan data data itu saja sudah terlihat dengan jelas, persoalan sekarang ini tidak lebih dari masalah kedudukan dan jabatan . juga memberikan gambaran bahwa apa yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonannya adalah bersumber dari adanya organisasi yang selalu digoyang dan diprotes oleh pihak yang sudah usia tua atau belum mendapat jabatan didalam organisasi yang ada sekarang. alasan alasan idealisme dan slogan, ternyata demi kepentingan masing masing advokat, hanyalah alat untuk memicu dan menciptakan alasan demi kepentingan pribadi kelompok. negara republik indonesia diproklamirkan oleh soekarno hatta tanpa terlebih dulu meminta atau mendapat persetujuan atau mandat dari seluruh rakyat indonesia, eksis sampai dengan sekarang walaupun harus mengalami berbagai pergolakan bahkan pemberontakan dimasa lalu. keberadaan perawi harus dipahami dengan adil dan jujur termasuk oleh para pemohon. perawi didirikan pada saat adanya berbagai organisasi, yang tidak akur satu sama lain dan tidak selalu bertindak untuk kepentingan para advokat, tetapi hanya untuk kepentingan organisasi masing masing. para praktisi hukum terdiri dari berbagai sebutan, mulai dari advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, konsultan hukum dll. membuat para praktisi itu tidak dapat bernaung dalam satu organisasi yang anggaran dasar nya saling berbeda beda pengaturan tentang sebutannya. undang undang advokat telah menyelesaikannya dengan baik, yaitu: mo. advokat, penasihat hukum, pengacara praktek,.( advokat). perawi juga telah menjalankan fungsi dan tugas organisasi advokat sejak dideklarasikan berdirinya perawi pada tanggal desember sehingga tidak ada keragu raguan bahwa perawi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai mana seharusnya sebagai organisasi advokat yang dapat mengangkat harkat dan kemandirian advokat dan organisasi advokat sebagaimana amanat dari advokat. pihak terkait perawi akan menjelaskan lebih jauh tentang peran dari perawi dalam uraian berikut bawah ini. permohonan para pemohon salah alamat tentang judicial review) bahwa sesuai dan berdasarkan pernyataan pembuka (opening statement) tentang pelanggaran hak konstitusional para pemohon, dalam permohonan para pemohon sebenarnya tertanggal november serta uraian selanjutnya, para pemohon tidak mampu menunjukkan advokat melanggar atau bertentangan dengan uud negara republik indonesia uud para pemohon hanya mengemukakan uneg uneg, kekesalan dan keinginan, kehebatan serta harapannya untuk tampil serta eksis. hal itupun dipicu dan termotivasi atas perkataan mantan hakim mahkamah konstitusi prof. dr. mohammad lica marzuki, sh, sebagaimana dikutip para pemohon dalam permohonannya halaman .bahwa seharusnya beliau tidak menolak uji materil dalam perkara puu iv dan membenarkan wadah profesi advokat satu satunya (l advokat khususnya advokat tentang wadah organisasi profesi advokat satu satunya. para pemohon hanya mengemukakan kondisi organisasi advokat serta tingkah laku segelintir para advokat belakangan ini yang disayangkan oleh semua pihak, yang mendirikan organisasi sempalan termasuk para pemohon yang menghidupkan organisasi perajin yang telah lama tidak beraktivitas alias mati, akhirnya menggunakan dalih advokat khususnya melanggar hak konstitusional para pemohon, namun tidak mampu menjelaskan apa dan mengapa serta bagaimana tersebut terhadap uud dengan dalih ketidaksenangan para pemohon terhadap tingkah laku segelintir para advokat dan organisasi advokat sempalan tersebut dengan mengaitkan dengan uud terutama dengan menonjolkan bertentangan dengan bhinneka tunggal ika , yang sama sekali hanya kamuflase semata dan pada hakikatnya para pemohon sebenarnya ternyata mengajukan dan mengedepankan legislatif review, dan sama sekali bukan judicial review, oleh karenanya permohonan para pemohon adalah salah alamat. bukti bahwa permohonan para pemohon salah alamat karena yang dikehendaki para pemohon adalah legislative review terbukti dari permohonan para pemohon sebagaimana disebutkan dalam: halaman alinea keantara (gemildeld doel) dan bukan tujuan akhir (einddoel), sehingga ketika ada ketentuan dalam advokat yang sudah lagi tidak relevan dan tidak mengakomodir khususnyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. halaman permohonan para pemohon baris dari atas menyebutkan: taml (materiel toet( hak kebhinekaan (pluralitas), hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama hadapan hukum, serta hak dan pekerjaan yang layak). halaman alinea ke dari atas disebutkan oleh para pemohon: ri . halaman baris dari atas permohonan para pemohon menyebutkan:dewan etika nasional, amandemen advokat, halaman angka ri: halaman angka baris dari atas menyebutkan: "maka para pemohon memohon agar majelis. halaman angka permohonan pemohon menyebutkan dengan jelas: bahwa para pemohon sangat peduli akan, hak untuk berserikat kebhinekaan (pluralitas), hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlakuan dan berkumpul, hak atas perlakuan yang sama hadapan hukum, serta hak dan pekerjaan). petit permohonan. hal yang sama juga terlihat dengan jelas bahwa yang diinginkan para pemohon adalah legislatif review sebagaimana dalam petit angka . bahwa berdasarkan permohonan para pemohon atas, terbukti jelas bahwa yang diminta para pemohon adalah legislative review agar pemerintah dan dpr mengganti, merubah dan atau meng amandemen advokat, bukan judicial review karena bertentangan dengan uud melainkan karena terjadinya konflik antara perawi dengan kai dengan segala akibat hukumnya disertai keinginan agar para pemohon yang menamakan dirinya anggota perajin, dapat eksis. bahwa dengan demikian jelas bahwa permohonan para pemohon salah alamat, dan seharusnya tidak ditujukan mahkamah konstitusi. ke salah an alamat itu dapat dilihat dari ketentuan: uud menentukan: mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sertaomor tahun tentang mahkamah konstitusisekurang kurangnya harus memuat: uraian mengenai perihal dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun tentang mahkamah konstitusdengan demikian permohonan para pemohon salah alamat mengajukan pengujian undang undang (judicial review) atas nomor tahun tentang advokat mahkamah konstitusi, sebab mahkamah konstitusi tidaklah atas pemerintah dan dpr dan tidak diatur dalam uud bahwa mahkamah konstitusi dapat memerintahkan pemerintah dan dpr untuk merubah, meng amandemen dan atau me legislative review suatu uu, sebab putusan mahkamah konstitusi sesuai dengan putusannya hanya: &.selain itu, kalaupun para pemohon berkeinginan menguji terhadap uud dengan adanya kata kata organisasi advokat merupakan satu satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri., seharusnya para pemohon sudah tahu dan sadar (kecuali pura pura tidak tahu) bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv dalam pertimbangan hukumnya (halaman menyebutkan: konstitusi. memang putusan mahkamah konstitusi tersebut atas tidak menyebutkan nama perajin, yang disebut sebagai organisasi para pemohon, membuktikan bahwa perajin itu telah lama tidak beraktifitas alias mati, setelah terbentuknya kadin tanggal november apabila para pemohon menyatakan dirinya sebagai anggota a. ketua umum dpp perajin roman rambe , apakah para pemohon satu organisasi dengan pimpinan ketua umum dpp perajin roman rambe tersebut? perlu dijelaskan, karena menyangkut legal standing para pemohon perkara ini. kalau saja para pemohon terbium dengan ucapan mantan hakim mahkamah konstitusi prof. dr. mohammad lica marzuki yang menyebutkan penyesalannya dan seharusnya tidak menolak uji materil dalam perkara nomor puu iv karena organisasi advokat yang ada terus berseteru, sebagai seorang intelektual, telah berubah pendiriannya dan pendapatnya yang terdahulu terbukti tidak benar dan bukan sikap plin plan tetapi melihat kenyataan terjadinya perseteruan organisasi advokat yang berkepanjangan, maka putusan mahkamah konstitusi tanggal desember nomor puu vi yang dalam salah satu amar putusannya menyebutkanjadi jelas bahwa permohonan para pemohon salah alamat, dan oleh karenanya harus ditolak. permohonan permohonan judicial review yang diajukan oleh sudjono, sh, drs. hartono, sh, dan anggur hutagalung, sh, pada perkara puu iv dan puu i mahkamah konstitusi dengan putusan: menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya . terhadap nomor tahun tentangemohon sekarang ini terhadap nomor tahun adalah nobis idem. terhadap nomor tahun khususnya dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut, angkang . berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa nomor tahun sudah mendapat keputusan yang final dan mengikat, oleh karena itu permohonan judicial review yang diajukan oleh para pemohon yaitu tersebut adalah nobis idem. berdasarkandengan demikian, maka kami memohon agar permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena nobis idem. eksepsi terhadap legal standing para pemohon pendahuluan tentang keberadaan para pemohon pemohon sampai pemohon menyatakan dirinya sebagai advokat persatuan advokat indonesia) dan dalam permohonannya halaman alinea ke menyebutkan: dengan adanyaadvokat yang menaunginya (in cast perajin) untuk menciptakan dan membentuk advokat yang berkualitas sebagaimana tujuan dari didirikannya perajin pada tanggal agustus surakarta, dan para pemohon telah menjadi anggota perajin sebelum perawi didirikan. pada halaman butir juga menyebutkan, waktu (dua) tahun sejak berlakunya advokat, walaupun telah berlalu dan berlaku sekali (eenmalig), berakibat kepada organisasi advokat yang baru dibentuk atau telah dibentuk sebelum advokat. perajin dibentuk pada tahun surakartabahwa sesuai dengan ketentuan mahkamah konstitusi, yang mengatur legal standing, para pemohon tidak jelas menyebutkan dirinya dan status hukumnya, apakah sebagai perseorangan atau sebagai advokat, atau sebagai pengurus dan atau anggota perajin. sebab kalau sebagai perseorangan, tidak ada hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar oleh advokat, sebab advokat tidak mengatur hak hak perorangan melainkan mengatur profesi advokat dan organisasi advokat. sehingga para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan judicial review mahkamah konstitusi. bahwa kalau para pemohon sebagai advokat persatuan advokat indonesia) apakah itu sama dengan perajin? kalau sama dengan. ketua umum dpp perajin roman rambe, dan menurut yan paul pada diskusi seminar pengkajian hukum nasional tanggal november yang diselenggarakan khn menyebutkan:, kemudian organisasi lama dihidupkan, yaitu perajin, terpecah juga menjadi perajin frans dan perajin rambe. berarti bahwa perajin adalah organisasi yang telah mati tetapi dihidupkan lagi oleh para pemohon dan itupun terpecah menjadi perajin frans dan perajin rambe. bahwa lebih dari apa yang dikemukakan atas, bahwa para pemohon telah pernah tunduk dan menjadi anggota perhimpunan advokat indonesia (perawi) sesuai dengan daftar keanggotaan perawi bahwa pemohon sampai adalah anggota sebagaimana tabel bawah, bahkan pemohon telah pernah dikenakan sanksi kode etik oleh dewan kehormatan daerah perawi dengan nomor perawi dkd dki jakarta putusan v dengan pengadu marx adrian, sh, mh, hum, dan terpadu lubis, santosa, maulana law offices dengan putusan sanksi pemberhentian tetap bagi terpadu khn evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi advokat halaman dengan demikian bahwa tidak jelas status para pemohon sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review mahkamah konstitusi sebab tidak sesuai dengan mahkamah konstitusi. para pemohon tidak memiliki legal standing. berdasarka dalam penjelasan undang undang tersebut atas, di . dari kutipan kutipan atas dapat diketahui bahwa setiap pemohon haruslah: ()) salah satu dari keempat kelompok subjek hukum tersebut atas, (ii)(ii), bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab dan akibat atau hubungan kausal (causal terbang) dengan berlakunya undang undang yang dimaksud, (, jika kelima kriteria ini dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara mahkamah konstitusi. bahwa dalam perkara ini para pemohon adalah warga negara indonesia dengan pekerjaan advokat yang mengaku adalah anggota dari persatuan advokat indonesia perajin). bahwa agar para pemohon dapat mempunyai legal standing dalam permohonannya untuk pengujian terhadap uud maka para pemohon. kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya yang dimohonkan pengujian tersebut. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iiimahkamah konstitusiyang menjadi pertanyaan, apa yang dirugikan atas berlakunya dan tahun terhadap diri para pemohon dan hal tersebut wajib diuraikan secara jelas oleh para pemohon dalam permohonan ini. bahwa para pemohon adalah anggota perhimpunan advokat indonesia perawi) dan hingga saat ini tetap melakukan profesi sebagai advokat serta mendapatkan honor atas pekerjaannya tersebut yang merupakan penghasilan untuk kehidupan yang layak. para pemohon tersebut adalah: (tree dana jasa jamuan are non (layanan santosa story jagrsoe| yang sama hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak). dalam pengujian dan advokat atas perlu dikemukakan instrumen atau dokumen dan konvensi internasional untuk mendukung pengujian advokat terhadap beberapa batu uji uud yang telah disebutkan atas, agar fungsi dan tanggungjawab advokat dan organisasi profesi advokat dapat berkiprah sesuai kaidah kaidah internasional yang dimuat dalam convention: basic principles the role lawyers (dimana republik indonesia adalah anggota dari perserikatan bangsa bangsa), iba standards for the independence the legal profession kadin dan perawi merupakan anggota iba), the world conference the independence justice yang diadakan montreal, kanada pada tanggal juni deklarasi montreal tahun international covenant civil and political rights occur) (, dan bangalore principles judicial conduct. demikian opening statement ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran ringkas kepada majelis hakim konstitusi tentang duduk permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) ini. selanjutnya para pemohon akan uraikan permohonan uji materiil (materi&le toetsingsrecht) ini secara terperinci, sebagai berikut: tentang kewenangan mahkamah konstitusi ketentuan mengenai kewenangan mahkamah konstitusi bahwa para pemohon mengajukan permohonan uji materiil (material toetsingsrecht)ata dean jaman |band atranampsi oonisra mar oopansra| (manwiayas ootosoa tagptoooa| pss jam jalan bee bahwa faktanya, para pemohon selama ini bebas melakukan pekerjaannya sebagai advokat pengadilan maupun luar pengadilan, dan menerima honor atas jasa hukumnya sesuai nomor tahun untuk hal tersebut mohon akta bukti bahwa para pemohon tersebut tidak dapat melakukan profesi sebagai advokat selama ini sejak diundangkannya nomor tahun tersebut. bahwa terhadap hak berkelompok dan berserikat, faktanya para pemohon bebas melakukan haknya berkelompok dan berserikat dalam perkumpulan yang menamakan dirinya sebagai persatuan advokat indonesia perajin). mohon akta bukti bahwa para pemohon mendapat halangan dan hambatan untuk melakukan haknya berkelompok dan berserikat sebagai persatuan advokat indonesia perajin). tidak ada larangan dalam nomor tahun untuk para advokat berserikat dan berkelompok selayaknya paguyuban ataupun ormas maupun kelompok bantuan hukum apapun namanya sebagai hak kebebasan berserikat. bahwa para pemohon mengaku sebagai persatuan advokat indonesia perajin), masih perlu dibuktikan persatuan advokat indonesia perajin) yang mana? karena banyak para pihak yang lain menyatakan dirinya sebagai persatuan advokat indonesia perajin), juga salah satunya persatuan advokat indonesia perajin) yang didirikanjuga adanya persatuan advokat indonesia perajin) yang ketua umumnya adalah roman rambe yang telah didaftarkan mahkamah agung ri. bahwa terbukti faktanya ke sembilan pemohon tersebut sebagai warga negara indonesia yang sekaligus advokat yang terdaftar dalam perhimpunan advokat indonesia perawi) tidak pernah terhambat melakukan pekerjaan dan menerima motornya, serta bebas berserikat dan berkumpul dalam kelompok persatuan advokat indonesia perajin), kecuali ada persatuan advokat indonesia perajin) yang lain menggugat para pemohon karena keberatan digunakan nama persatuan advokat indonesia perajin) tersebut. jadi terbukti dan nomor tahun tidak pernah mengurangi hak hak konstitusional para pemohon. bahwa dibentuknya nomor tahun yang menyatakan ditetapkan dalamjuncto nomor tahun yang dimaksud adalah perhimpunan advokat indonesia perawi) . bahwa adanya ketentuan nomor tahun dibuat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat demi mendapatkan advokat yang mandiri dan bertanggung jawab dan menegakkan hukum sehingga terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum negara kesatuan ri. untuk mendukung kualitas advokat dalam melaksanakan profesi sebagai penegak hukum yaknuntuk mencapai tujuan nkri berdasarkan uud maka organisasi advokat dalam hal ini perhimpunan advokat indonesia perawi) sebagai wadah satu satunya untuk melakukan tugas tugas berkaitan dengan advokat yaitubahwa sebagai warga negara indonesia bebas untuk berserikat dan berkumpul dan mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum serta mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, demikian juga seorang warga negara indonesia berprofesi sebagai advokat. tetapi dalam pengaturan peningkatan kualitas advokat dimana dalam hal ini adanya tugas tugas untukhal tersebut diatas hanya dapat diselenggarakan oleh satu organisasi sebagai wadah satu satunya profesi advokat dalam hal ini adalah perhimpunan advokat indonesia perawi). bahwa dilihat dari tugas dan kewenangan perhimpunan advokat indonesia perawi) jelas tidak ada diatur tentang larangan untuk warga negara indonesia berprofesi advokat untuk melakukan perkumpulan maupun perserikatan apapun untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya baik untuk berpolitik maupun kebutuhan yang lain, yang tidak masuk dalam tugas dan kewenangan dari perhimpunan advokat indonesia perawi) seperti perkumpulan bantuan hukum terhadap tenaga kerja indonesia, yayasan bantuan hukum, dan lain lain. jadi jelas bahwa dan undang undang nomor tahun tidak mengatur dan melarang atau membatasi para pemohon dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul, hak perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang merupakan hak konstitusional para pemohon. perlu dijelaskan legal standing dari para pemohon apakah sebagai warga negara indonesia ataukah sebagai advokat yang merupakan anggota perhimpunan advokat indonesia perawi), karena persatuan advokat indonesia perajin) tidak memiliki legal standing yang diatur undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang jelas persatuan advokat indonesia perajin) bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, maupun badan hukum publik atau privat apalagi sebagai lembaga negara. sedangkan sebagai warga negara indonesia, nomor tahun tidak membatasi ataupun menghilangkan hak hak konstitusional warga negara indonesia, melainkan nomor tahun hanyalah mengatur tentang advokat saja, berkaitan dengan pendidikan advokat, pengangkatan advokat, pengawasan advokat, penindakan advokat dan pemberhentian advokat. jadi dalam hal ini para pemohon tidak dapat menjelaskan legal bandingnya bahwa para pemohon telah mengalami kerugian hak konstitusionalnya sejak diberlakukannya dan nomor tahun maka menurut mahkamah konstitusi, permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhi legal standing dari para pemohon. sejarah organisasi advokat untuk menyampaikan sejarah sekaligus untuk meluruskan sejarah pembentukan organisasi profesi advokat yang disampaikan oleh para pemohon, pihak terkait menyampaikan hal hal sebagai berikut: penjelasan sebelum menguraikan lebih lanjut, bahwa apabila pihak terkait membicarakan organisasi advokat yaitu persatuan advokat indonesia perajin), maka yang dimaksud adalah persatuan advokat indonesia perajin) yang ada pada tahun s d yang telah berakhir dan kubur pada tahun dengan berdirinya ikatan advokat indonesia yang didirikan pada tanggal november perajin tersebut tidak ada hubungan sama sekali, dan bukan yang dimaksud oleh pihak terkait dengan adanya sekarang ini yang menyebut dirinya perajin ketua umum dr. frans hendra. sh, sekjen roman rambe, sh) atau perajin ketua umumnya roman rambe, sh) ataupun perajin yang ada lampung. organisasi advokat sebelum advokat yang disebut sebagai organisasi advokat dimulai dengan terbentuknya persatuan advokat indonesia pai) ditahun yang kemudian menjadi persatuan advokat indonesia perajin) pada tanggal augustus hanya perajin ini yang benar benar disebut organisasi advokat (bukan yang menyebut dirinya sekarang ini perajin), yang walaupun ada organisasi yang berkiprah pada saat itu dalam pemberian jasa bantuan hukum namun tidak menyebut dirinya sebagai organisasi advokat. kalaupun ada pusat bantuan hukum dan pengabdian hukum pusbadhi), bina bantuan hukum, biro pembelaan dan konsultasi hukum mgr (bpk mgr), lbh golkar, lbh kosovo, lbh saksi . dlsb, semuanya tidak bersifat sebagai organisasi advokat, juga karena anggota anggotanya bukan advokat yang diangkat oleh menteri kehakiman atau paling tidak bercampur dengan yang bukan advokat misalnya pengacara dan lain lain. perajin hanya satu satunya organisasi dari para advokat, yang dijamin itu advokat adalah yang diangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman. organisasi perkumpulan lembaga lainnya tidak beda dengan suatu yayasan lembaga biro yang bertujuan hanya untuk melakukan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara langsung dan spontan. ini sangat berbeda dengan organisasi advokat yaitu perajin yang selain memiliki anggaran dasar, memiliki maksud dan tujuan dalam penegakan hukum dan keadilan, sedang pembelaan atau bantuan kepada masyarakat dilakukan melalui anggotanya selaku pelaksana profesi advokat, kecuali dalam rangka adanya kesepakatan dengan menteri panglima angkatan darat selaku panglima operasi pemulihan keamanan dan ketertiban agar perajin menjadi lembaga resmi untuk melakukan pembelaan terhadap orang orang yang terkait dengan g30s pki. perajin bercita cita dan untuk itu melakukan segala usaha untuk terbentuk suatu organisasi tunggal advokat dan wadah satu satunya adalah perajin, yang independen, bebas dan mandiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun. hal ini menjadi ciri yang sangat jelas dibandingkan dengan yang lain lain yang pada umumnya semuanya ada keterkaitan dengan penguasa atau pemerintah, misalnya, bina bantuan hukum bbh), biro pembelaan dan konsultasi hukum mgr (bpk mgr), lbh golkar, lbh kosovo, lbh saksi dll. yang juga selalu ada hubungan keterkaitan dengan penguasa dan pemerintah. perajin bercita cita sebagai organisasi tunggal dan wadah itu adalah perajin, dimana cita cita tersebut menjadi perjuangan perajin sendiri. para pemohon sendiri mengakui bahwa adanya pernyataan bersama yang ditanda tangani menteri panglima angkatan darat selaku panglima operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, menteri kehakiman ketua mahkamah agung dengan perajin, bahwa perajin adalah satu satunya organisasi profesi advokat indonesia. pernyataan itu diberikan oleh sekretaris jenderal perajin djohan jauhari, dalam keterangannya sebagai ahli dalam perkara nomor puu iv mahkamah konstitusi. bahwa yang menjadi ciri sekaligus sebagai syarat, perajin adalah organisasi advokat yaitu yang anggotanya adalah advokat yang diangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman, sedangkan organisasi yayasan lembaga bantuan hukum para anggotanya ada penasihat hukum, pengacara, pengacara praktik, insidentil, pokok dan lain lain, tidak memiliki kualifikasi sebagai advokat bahkan ada juga yang bukan sarjana hukum, yang pada masa itu persyaratan melakukan litigasi tidak terlalu ketat. dengan demikian jelas bahwa organisasi advokat yaitu perajin adalah wadah advokat satu satunya, sedang adanya organisasi yayasan lembaga bantuan hukum, selain bukan organisasi juga bukan beranggotakan advokat. bahwa benar apa yang disampaikan oleh para pemohon bahwa perajin menjadi sangat popular masyarakat, sebaliknya sangat vocal bagi penguasa karena mengkritisi segala sesuatu penyimpangan dari uud oleh karena itu penguasa pada tahun berusaha untuk membungkam perajin organisasi wadah tunggal advokat, yang juga menjadi organisasi perjuangan penegakan hukum dan keadilan , pemerintah mendorong dan memaksakan agar seluruh para praktisi hukum dalam berbagai organisasi yayasan lembaga bantuan hukum dll bergabung dalam satu wadah. akhirnya perajin menerima dan terlaksanalah musyawarah nasional pada tanggal november hotel indonesia, jakarta, dimana tergabung para anggota beberapa organisasi bantuan hukum lembaga yayasan, terbentuklah ikatan advokat indonesia kadin). kembali berdiri organisasi yang anggotanya hanya yang disebut sebagai advokat. para pemohon menjadi anggota pengurus dari kadin tersebut, yang kemudian sekarang ini menjadi anggota perawi. kadin menjadi organisasi tunggal yang beranggotakan advokat juga sebagaimana perajin dulunya. bedanya, kadin diakui oleh pemerintah penguasa, perajin dulu dianggap sebagai oposisi bagi pemerintah penguasa dijamin orba. pengurus dari kadin ditingkat pusat maupun daerah cabang didominasi oleh para pengurus perajin dulu yang sudah dikubur , sehingga juga militansi perajin telah mengalir kadin, dimana kadin juga menjadi organisasi perjuangan penegakan hukum dan keadilan , yang juga akhirnya tidak disukai oleh pemerintah penguasa, yang menjadi awal terjadinya perpecahan dan berdirinya asosiasi advokat indonesia aai) pada tahun perlu diperhatikan bahwa berdirinya kadin pada tahun sesuai dengan anggaran dasar, yang menjadi anggota adalah advokat yang diangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman ri . hal ini membuat para praktisi yang tadinya menjadi anggota organisasi lembaga yayasan bantuan hukum yang mungkin diangkat oleh ketua pengadilan tinggi, insidentil, pengacara, pengacara praktik, konsultan hukum, pokok dan lain sebagainya. tidak bisa menjadi anggota kadin (demikian juga dulu perajin) mengakibatkan berdirinya ikatan penasihat hukum indonesia ipni) pada tahun yang tidak mensyaratkan anggotanya adalah advokat, walaupun aneh bahwa diantara anggotanya ada juga advokat samping yang bukan advokat. bahwa juga kemudian terbentuknya himpunan advokat dan pengacara indonesia hari) dan serikat pengacara indonesia spi) selain karena masalah persyaratan advokat juga dengan alasan karena sudah terbit perseteruan antara kadin dengan maka spi didirikan dengan tidak hendak mencampuri perseteruan tersebut. bahwa asosiasi konsultan hukum indonesia akhir) dan himpunan konsultan hukum pasar modal hhrm) terbentuk dengan alasan yang berbeda dimana kedua duanya terbentuk dengan spesialisasi dibidang khusus yaitu konsultan hukum dan pasar modal. bahwa asosiasi pengacara syariah indonesia api) terbentuk pada tahun tidak terkait dengan adanya masalah perpecahan tetapi lahir karena prakarsa pihak pihak tertentu pada saat advokat akan disahkan. bahwa advokat yang diharapkan untuk melindungi hak dan kewajiban advokat sudah menjadi tuntutan organisasi advokat, termasuk juga oleh perajin pada masa perajin masih ada oleh kadin juga oleh seluruh organisasi lainnya. demikian juga dengan kualifikasi penegak hukum agar advokat sebagai penegak hukum sudah menjadi tuntutan seluruh advokat dan seluruh organisasi, yang dulunya sudah diprakarsai oleh perajin bahwa dalam rangka penyusunan ruu advokat pada tahun organisasi yang diakui oleh pemerintahindonesia hhrm), yang kemudian ditambah dengan asosiasi pengacara syariah indonesia api), yang oleh advokat (yang disahkan) ditunjuk untuk bersama sama sementara menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat. pada masa komite kerja advokat indonesia kaki) dan kedudukan (delapan) organisasi untuk itu kedelapan organisasi yang dimaksud advokat membentuk komite kerja advokat indonesia kaki) untuk melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat sampai terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud advokat. kaki melaksanakan inventarisasi dan verifikasi untuk melaksanakan dan memenuhi dimana seluruhmulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat, sehingga seluruh advokat telah terdaftar dalam buku daftar advokat dan telah dikeluarkan kartu tanda pengenal advokat kaki yang berlaku sampai dengan tanggal desember mengadakan pendidikan khusus profesi advokat pipa), ujian calon advokat, magang dan pengangkatan advokat dengan pengangkatan sumpah oleh pengadilan tinggi berbagai kota indonesia, untuk melaksanakan amanat dan advokat. mengadakan ujian calon advokat bekerja sama dengan mahkamah agung pada tahun kaki telah memprakarsai untuk terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh advokat. dewan pengurus dari kedelapan organisasi telah melaksanakan munaslub rakerlub untuk mendapat mandat dari organisasi tentang pembentukan organisasi advokat yang dimaksud. dengan mandat dari masing masing organisasi, dewan pengurus dari kedelapan organisasi tersebut telah sepakat untuk melaksanakan munas terbatas yang dihadiri oleh para wakil pengurus organisasi. munas terbatas telah dilaksanakan hotel yasmin, cipanas dengan hasil antara lain sebagai berikutentanganlahir dan terbentuknya perawi. sebagaimana diuraikan perawi lahir dan terbentuk didalam munas terbatas yang dilaksanakan oleh wakil pengurus dari (delapan) organisasi melalui wadah komite kerja advokat indonesia kaki) untuk memenuhi amanat dari advokat. sesuai dengan tugas dan fungsinya perawi telah melakukan: penyusunan dewan pimpinan nasional, melakukan teregistrasi, menerbitkan kartu tanda advokat perawi yang berlaku s.d desember untuk menggantikan kartu tanda pengenal advokat kaki yang sudah habis masa berlakunya, membuat buku daftar advokat serta mendaftar melaporkannya kepada mahkamah agung dan departemen hukum dan ham ri, melaksanakan mengadakan pipa, ujian calon advokat, magang dan pengangkatan advokat dengan pengambilan sumpah oleh pengadilan tinggi berbagai kota indonesia, untuk melaksanakan amanat dan advokat: dan lain lain. perawi dalam sistem hukum indonesia perawi sebagai lembaga penegak hukum bahwa para pemohon hanya mengajukan permohonan uji materiel judicial review) terhadap dan nomor tahun saja. bahwa para pemohon tidak mengajukan permohonan uji materiel (judicial review) terhadap undang undangan. wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara ri. bahwa dengan tidak diajukannya permohonan uji materiel terhadap nomor tahun berarti para pemohon mengakui dan menyatakan bahwa advokat adalah sebagai penegak hukum, yang bebas dan mandiri. bahwa dalam rangka penegakan hukum membutuhkan institusi institusi hukum, yang dalam negara merupakan catur wangsa yang terdiri dari hakim, jaksa, advokat dan polisi. institusi institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum, dimana penegakkan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan . bahwa berdasarkan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dik, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum ri . kekuasaan kehakiman menurutuntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. berdasarkan nomor tahun tentang kejaksaan dikatakan: kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah pisah dalam melakukan penuntutan nomor tahun tentang kejaksaan menyatakan: kejaksaan agung berkedudukan ibukota negara indonesia daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara ri". berdasarkan nomor tahun menyatakan: kepolisian negarnomor tahun menyatakan: dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian negara ri". berdasarkan undang undang nomor tahundvokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta berdasarkan undang undang tahun tentang advokat dikahwa dalam ketentuan nomor tahun telah memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan sejajar dengan penegak hukum lain yang merupakan catur wangsa penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan. hal ini menunjukkan bahwa dengan kedudukan tersebutnomor tahunsuai dengan penegak hukum yang lain, hakim, jaksa dan polisi, yang merupakan satu organisasi secara nasional, maka wadah satu satunya organisasi advokat yang merupakandalam penegakan hukum. bahwa dengan pengertian bahwa wadah satu satunya profesi advokat sebagai organ negara yang setara dengan organ penegak hukum yang lain, maka perawi tidak dapat diartikan sebagai organisasi masyarakat yang dimaksud dalam dan uud yang merupakan ketentuan yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara indonesia dan penduduk bukan berkaitan dengan penegak hukum. hal yang sangat berbeda tentang pengaturan dalam pada dan uud yang mengatur tentang warga negara indonesia dan penduduk yang bersifat umum. sedangkan berkaitan dengan warga negara indonesia yang berprofesi advokat dalam hal ini penegak hukum dalam catur wangsa diatur secara khusus dan berlaku asas universal yaitu asas lex specialis derogat generali. jadi dalam uraian tersebut diatas jelas bahwa perawi adalah merupakan lembaga penegak hukum yaitu organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri. tugas dan fungsi perawiadalah: perawi melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat sesuainomor tahun undang undangan. nomor tahun menyatakannomor tahunjjanji advokat dan atau kode etik profesi advokat. nomor tahun mengatur sebagai berikut dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum. hal tersebut sangat diperlukan dikewenangan perawi, perkara nomor puu iv tanggal novemberadvokatncermati tugas dan fungsi perawi serta kewenangan perawi jelas bahwa perawi tidak ikut serta mengatur tentang hak hak konstitusional warga negara dan penduduk indonesia yang diatur khususnya dalam dan uud perajin dan tentang wadah tunggal advokat perajin tempo dulu) untuk membedakan perajin pada tahun dengan adanya yang menyebut diri organisasinya dengan nama perajin, maka izinkan kami menyebutkan perajin dengan perajin tempo dulu), sedang perajin yang sekarang dengan huruf biasa. perajin tempo dulu) adalah organisasi advokat di era satu satunya organisasi praktisi hukum yang mensyaratkan bahwa yang dapat diterima sebagai anggota adalah advokat yaitu yang diangkat oleh menteri kehakiman dengan surat keputusan. walaupun pada ketika itu ada yayasan lembaga bantuan hukum perkumpulan organisasi sebagai perkumpulan para praktisi hukum namun tidak ada yang mensyaratkan keanggotaannya harus dan hanya advokat. sebagaimana kita lihat pusbadhi, lbh kosovo, lbh golkar, bpk mgr, bina bantuan hukum dan lain sebagainya. hal tersebut juga yang menjadi ciri khas yang membedakan perajin tempo dulu) sebagai organisasi profesi advokat, sekaligus sebagai satu satunya organisasi profesi advokat, sebagai organisasi perjuangan penegak hukum dan keadilan, yang dikenal dan terkenal bagi masyarakat, sekaligus sebagai organisasi perjuangan sangat proaktif untuk mengkritisi pemerintah dan penguasa. dengan campur tangan penguasa pemerintah, perajin tempo dulu) terjepit diantara organisasi yayasan lembaga bantuan hukum perkumpulan yang ada. ide pemerintah penguasa untuk menghimpun seluruh praktisi hukum dalam suatu wadah tunggal (agar terkoordinasi) memaksa perajin tempo dulu) untuk mau bergabung dengan berbagai organisasi perkumpulan untuk membentuk wadah tunggal yang baru. maksud dan tujuan pemerintah boleh dikata tidak tercapai, karena wadah tunggal yang lahir adalah juga organisasi profesi advokat yaitu ikatan advokat indonesia (kadin) pada tahun yang kemudian ternyata bahkan lebih solid dibanding perajin tempo dulu). dikatakan solid oleh karena kadin dapat dikatakan sebagai pewaris dari perajin, yang juga karena campur tangan pemerintah menyebabkan kadin pecah dan lahirlah asosiasi advokat indonesia aai) pada tahun perlu dicatat bahwa perpecahan dalam diri kadin menimbulkan organisasi baru yaitu aai, tidak kembali menggunakan nama perajin tempo dulu), sebagaimana para pemohon sekarang ini. perajin tempo dulu) telah menjadi masa lalu, tinggal kenangan akan kejayaan pada masa dulu, para tokoh dan aktivis perajin tempo dulu) telah larut dalam kenikmatan mengurus kadin. perajin tempo dulu) telah terkubur dengan lewatnya waktu, namun perajin tempo dulu) tetap dikenang dan tetap menjadi kenangan sebagai organisasi perjuangan yang pada masanya telah mengangkat tinggi nama dan harkat advokat dan penegak hukum, walaupun harus bermusuhan dengan penguasa pemerintah. sekarang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, bermusuhan dengan organisasi advokat yang sudah eksis yaitu perawi. organisasi advokat dan dinamika sebagaimana perajin tempo dulu), persyaratan keanggotaan kadin juga adalah advokat yaitu yang diangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman ketika itu. maka kadin menjadi satu satunya organisasi profesi advokat, selain adanya organisasi lain yang bukan organisasi advokat (termasuk karena keanggotaannya bukan advokat). persyaratan keanggotaan advokat menjadi penyebab terbentuk ikatan penasihat hukum indonesia ipni) yang kemudian disusul himpunan advokat dan pengacara indonesia hari) yang pada dasarnya tidak mensyaratkan anggotanya adalah advokat, justru dimaksudkan untuk menampung para praktisi hukum yang bukan advokat, yaitu penasihat hukum, pengacara, pengacara praktik dan lain lain. selain itu terbentuk asosiasi konsultan hukum indonesia akhir) dan himpunan konsultan hukum pasar modal hhrm) karena konsultan hukum tidak sama dengan advokat ketika itu. dengan berbagai penyebutan praktisi hukum, advokat, penasihat hukum, pengacara, pengacara praktik, konsultan hukum dll. telah membuat para praktisi hukum tidak berada dibawah satu atap, maka undang undang advokat telah mempersatukan mereka dengan menyatakan bahwa seluruhnya adalah advokat sebagaimana diatur dalam advokat tersebut advokat lahir dengan melalui perjuangan yang panjang untuk dapat mengakomodir seluruh pihak organisasi untuk bersatu dalam suatu wadah, dengan langkah pertama adalah menyeragamkan sebutan praktisi hukum menjadi advokat , kemudian menempatkan seluruh organisasi yang diakui pada saat itu (ditambah dengan api) dalam kedudukan yang sederajat, sekaligus memberikan kewenangan kepada kedelapan organisasi tersebut, untuk sementara waktu secara bersama sama melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat, sampai terbentuknya organisasi advokat dalam jangka waktu (dua) tahun sejak berlakunya advokat dengan demikian, sudah secara kasat mata terbukti bahwa ketika undang undang advokat dinyatakan berlaku dan kemudian terbentuknya perawi sebagai organisasi advokat (wadah satu satunya) seluruh advokat baik dari organisasi manapun (kedelapan organisasi tersebut) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota perawi tanpa terkecuali, tanpa harus menanggalkan keanggotaannya organisasinya yang semula. nama david abraham, bsl: tempat tanggal lahir surabaya, agustuspelepah raya rt. rw. kelurahan kelapa gading, kecamatan kelapa gading, jakarta utara, disebut sebagai . pemohon vii: nama firman wijaya, s.h., m.h: tempat tanggal lahir probolinggo, pebruarjalan jatiwaringin raya gg. mahdi nomor rw kelurahan jaticempaka, kecamatan pondokgede, bekasi, disebut sebagai . pemohon viii: nama dr. sf. marbun, s.h., hum. tempat tanggal lahir tapanuli, meperum ii, jalan cerme rw desa sidoarjo, kecamatan godaan, sleman, daerah istimewa yogyakarta, disebut sebagai n. pemohon ix: pemohon sampai dengan pemohon adalah warga negara indonesia dan berprofesi sebagai advokat, yang memilih domisili hukum pada sekretariat persatuan advokat indonesia perajin ) kompleks bukit gading mediterania florence), boulevard bukit gading raya blok kelapa gading permai, jakarta indonesia, masing masing bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, seluruhnya disebut sebagai . iii. para pemohon: permohonan uji materil (materi&le toetsingsrecht) ini dapat menghentikan kerugian hak konstitusional para pemohon dan juga para advokat lainnya, serta tentunya kerugian para pencari keadilan (justitiabelen) yang hak, oleh karena itu, permohonan uji materil (material toetsingsrecht) dan advokat terhadap dan uud ini telah para pemohon ajukan kepada lembaga yang berwenang (in cast mahkamah konstitusi).. ketentuan dalam advokat yang dimohonkan untuk diuji bahwa permohonan uji materiil (materi&dle toetsingsrecht) ini dimaksudkan agar muatan dan atau bagian advokat itu merugikan hak konstitusional para pemohon. adapun hak hak konstitusional para pemohon yang melanggar adalahseluruhnya secara tegas dan jelas diatur dalam uud yang pada intinya mengakui bhinneka tunggal ika sebagai semboyan bangsa indonesia, uud yang pada intinya memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap orang hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul: yang pada intinya menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum, dan uud yang pada intinya memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang masing masing mengatur sebagai berikut: para pemohon sebagai pengurus perajin sekarang perajin yang diwakili para pemohon). sesudah perajin tempo dulu) menjadi tinggal kenangan kebanggaan , hampir lebih kurang (dua puluh tiga) tahun sudah terkubur, walaupun menjadi kenangan tetapi sudah dilupakan, tiba tiba muncul nama perajin yang dipergunakan sepertinya untuk menamai sesuatu yang disebut sebagai organisasi profesi. bagaikan menggali tulang belulang perajin tempo dulu) untuk dijadikan monumen, atau juga tulang belulang itu dijadikan menjadi jelangkung atau cenayang. terlepas dari itu, yang jelas dinyatakan yang bersangkutan adanya perajin dengan ketua umum dr. frans hendra winata, s.h., m.h. dan sekretaris jenderal roman rambe, sh., yang kemudian ketua umum dan sekretaris jenderal tersebut berseteru dan pisah ranjang , perajin tempo dulu) adalah milik semua advokat yang sudah menjadi anggota pada saat organisasi itu ada sampai dengan tahun bukan monopoli dari beberapa orang. menggali perajin tempo dulu) dari kubur bukan sesuatu yang gampang seperti membalikkan telapak tangan. yang ternyata sekarang ini dipergunakan untuk tujuan tertentu atau kepentingan sekelompok orang. membentuk organisasi baru adalah hak dan terserah kepada masing masing orang, termasuk memberi nama organisasi tersebut. tetapi mempergunakan organisasi tempo dulu yakni perajin tempo dulu) yang memiliki nilai historis seharusnya tidak sembarang apalagi dilakukan oleh orang orang yang belum tentu memiliki kapasitas dan kewenangan untuk itu. menggali apa yang terkubur untuk kepentingan pihak pihak tertentu dan dipergunakan untuk melawan dan menakut nakuti pihak lain, sama dengan menjadikannya sebagai jelangkung atau cenayang . ternyata, belum lewat satu kali panen, ketua umum sudah bentrok dengan sekretaris jenderal dan terjadi pecah kongsi , bahkan info sekretaris jenderal sudah dinyatakan sebagai ketua umum perajin (edisi baru), dan sampai sekarang belum terselesaikan. pada saat tidak bisa mengurus dirinya sendiri sudah hendak mengurus organisasi advokat yang jauh sangat besar dibandingkan dirinya sendiri dengan alasan alasan yang muluk muluk, alasan konstitusi telah dilanggar dan lain sebagainya. ternyata perpecahan dalam tubuh organisasi sedemikian mudah, hanya karena berebut jabatan. adalah pantas pemohon selalu mempersoalkan kebebasan berserikat dan berkumpul, rupanya agar bila ada perbedaan pendapat khususnya tentang jabatan, bentuk organisasi yang baru maka jadilah dirinya menjadi ketua umum dari organisasi tersebut. tidak aneh bahwa sebentar lagi akan banyak sekali organisasi advokat dan banyak sekali yang menjadi ketua umum. beruntung mahkamah konstitusi telah berhasil memberikan pencerahan dan petunjuk, yang oleh karena itu dapat memperbaiki kesalahan dan ketidak pengertiannya para pemohon yang semula hendak menjadikan nama perajin sebagai ujung tombak dalam perkara permohonan ini, dengan perbaikan permohonan ini diajukan oleh para pemohon dengan adanya pekerjaan sebagai advokat (walaupun masih menyebutkan dalam tanda kurung persatuan advokat indonesia), tidak lagi dengan menonjolkan jabatan perajin. itupun, apabila para pemohon adalah advokat persatuan advokat indonesia, semestinya para pemohon secara elegan tidak lagi mempergunakan kartu tanda advokat perawi beserta nomor induk advokat perawi dan menyatakan sudah mengundurkan diri sebagai anggota perawi. sekiranya itu dilakukan maka dewan pimpinan nasional perawi akan menghapus mencoret nama nama para pemohon dari buku daftar advokat serta melaporkan kepada mahkamah agung dan kementerian hukum dan ham agar dicoret dari buku daftar advokat yang ada dikedua instansi tersebut. hal demikian tidak dilakukan oleh para pemohon oleh karena kartu tanda advokat perawi masih dipergunakan masing masing dalam menjalankan profesinya. perlu dicatat juga bahwa salah satu pemohon yaitu pemohon celana santosa, dalam status pemberhentian sementara dari profesinya dengan dikenakannya tindakan dewan kehormatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik advokat indonesia. dengan demikian akan dipertanyakan tentang legal standing para pemohon dalam permohonannya tentang uji materiel atas dalam advokat terkait dengan perawi dimana para pemohon menjadi anggota perawi (bukan pejabat perawi). perajin lain lain yang juga mengklaim sebagai perajin tempo dulu) bahwa ternyata, tidak hanya pemohon dr. frans hendra winata, sh, yang mengklaim dirinya sebagai ketua umum badan pengurus pusat perajin, juga yang tadinya menjadi sekretaris jenderal perajin yaitu roman rambe, juga sudah mengklaim dirinya sebagai ketua umum dpp perawi (vide permohonan uji materil perkara nomor puu viii tanggal november hal. butir dan butir kembali menjadi bukti bahwa bukan karena organisasi yang tidak tepat tetapi karena adanya oknum yang menjadi sumber intrik dan provokator yang dilatar belakangi kepentingan pribadi atau kelompok. organisasi atau negara tidak akan pernah kuat apabila banyak yang merongrong atau memberontak terhadap pimpinan yang sah. baginya yang penting adalah egonya sendiri. perbandingan perhimpunan advokat indonesia (perawi) dengan organisasi advokat luar negeri bahwa organisasi advokat merupakan wadah profesi advokat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang didasarkan pada undang undang nomor tahun tentang advokat advokat). fungsi organisasi advokat sebagaimana dijelaskan dalam advokat adalah sebagai berikut: melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat: melaksanakan magang untuk calon advokat: mengadakan ujian calon advokat: melakukan pengangkatan advokat: menyusun kode etik advokat indonesia, melaksanakan pengawasan terhadap advokat,: bahwa sesuai dengan advokat menyebutkan dalam waktu paling lambat (dua) tahun setelah berlakunya advokat, organisasi advokat telah harus terbentuk, sehingga berdasarkan amanat advokat tersebut maka pada tanggal desember dibentuklah perawi sebagai satu satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. dalam advokat dijelaskan bahwa advokat adalah merupakan penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan per undang undangan, sehingga oleh karenanya selaku penegak hukum maka kedudukan hukum advokat dalam sistem hukum indonesia adalah sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan. dalam rangka menjalankan fungsi negara maka advokat dan para penegak hukum lainnya memiliki lembaga satu satunya untuk tujuan agar dapat melindungi seluruh kepentingan para anggotanya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh undang undang kepadanya. dalam sistem hukum indonesia, kedudukan hukum para penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim tidak dapat disamakan dengan keberadaan profesi lain seperti notaris atau akuntan misalnya, karena sekalipun para notaris dan akuntan adalah jabatan profesi namun undang undang menghendaki bahwa jabatan advokat, polisi, jaksa dan hakim adalah selaku penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh per undang undangan. demikian juga dengan organisasi para penegak hukum haruslah merupakan organisasi satu satunya karena tidak akan mungkin ada beberapa lembaga yang menaungi polisi, jaksa atau hakim misalnya. bila ada organisasi penegak hukum yang dibentuk oleh pihak pihak tertentu diluar kepolisian republik indonesia, atau lembaga diluar kejaksaan republik indonesia, maka dapat dikatakan lembaga tersebut adalah lembaga yang illegal yang harus diberangus karena dapat disamakan dengan teroris. mengingat filosofi dasar dari keberadaan kelembagaan penegak hukum khususnya advokat dalam sistem hukum indonesia banyak disalah tafsirkan oleh pihak pihak lain sehingga akhir akhir ini sering timbul perbedaan pendapat diantara para advokat mengenai kedudukan kelembagaan perawi sebagai wadah satu satunya profesi advokat yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan lagi. hal tersebut dapat kita lihat dari adanya permohonan pengujian advokat mahkamah konstitusi. bila kita cermati amanat advokat khususnya yang mengatur tentang keberadaan perawi sebagai wadah satu satunya advokat juncto maka seharusnya keberadaan perawi sebagai wadah satu satunya tidak perlu lagi dipersoalkan karena disamping bunyi amanat undang undang nya sudah sangat jelas dan tidaklah mungkin ada lembaga lain diluar perawi yang sifatnya menjadi menyamarkan penyebutan satu satunya wadah dalamtsatu organisasi saja sehingga tidak ada perbedaan dalam menentukan kode etik untuk advokat. untuk melihat keberadaan wadah satu satunya organisasi advokat yang bebas dan mandiri maka dalam kesempatan ini diulas tentang wadah organisasi advokat yang ada dibeberapa negara. sebagai contoh amerika serikat, seluruh lawyer hanya dalam satu organisasi profesi yang disebut dengan american bar association aba). american bar association aba) sebagai satu satunya wadah profesi advokat amerika serikat didirikan agustus adalah asosiasi advokat dan mahasiswa hukum, yang terdapat pada setiap yurisdiksi amerika serikat. kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh aba sebagai wadah satu satunya asosiasi pengacara amerika adalah pengaturan mengenai standar akademik untuk sekolah hukum, dan perumusan kode etik yang terkait dengan profesi hukum. aba memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar seluruh amerika yang berkantor pusat chicago dan aba juga memiliki kantor cabang yang cukup besar washington d.c. dalam aba dikenal continuing legal education cle). cle merupakan sebuah konsep mengenai kegiatan edukasi secara terus menerus dan berkesinambungan. cle banyak digunakan oleh para profesi dalam peningkatan kualitas keahlian, pengetahuan dan profesionalitas mereka. sebagai contoh, amerika serikat, aba sebagai wadah induk advokat negara tersebut telah mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti cle ini. selain diselenggarakan untuk anggota aba, cle ini juga terbuka bagi peserta umum. maksud dan tujuan dari penyelenggaraan cle ini adalah terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para advokat dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum. aba memiliki sebuah standar minimum bernama model rules for minimum continuing legal education male) bagi seluruh advokat amerika serikat. model rules ini merupakan aturan umum dan aturan minimum bagi semua advokat, sedangkan untuk implementasi dan pelaksanaan lebih lanjut, aba menyerahkan kepada otoritas advokat masing masing negara bagian untuk mengaturnya lebih lanjut. dalam male tersebut, aba membedakan antara active lawyer dengan inactive lawyer, dimana male ini berlaku hanya bagi active lawyer. setiap active lawyer harus memenuhi kewajiban mengikuti cle minimal jam kredit (bila dalam sistem perkuliahan indonesia disebutnya sebagai satuan kredit semester atau sks), dimana satu jam kredit bervariasi yaitu ada yang menit dan ada yang menit tergantung ketentuan masing masing negara bagian. cle yang diikuti tidaklah harus melalui sebuah pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak yang telah memperoleh akreditasi dalam penyelenggaran cle, namun active lawyers dapat mengikuti pendidikan, seminar, maupun pelatihan lain yang diselenggarakan luar pihak yang diakreditasi. male juga memungkinkan active lawyer untuk mengikuti pelatihan in office cle ataupun self study melalui fasilitas video conference, audio, dan komputer, asalkan pelatihan tersebut berguna bagi peningkatan skill lawyer yang bersangkutan, dan pendidikan atau pelatihan tersebut diajukan oleh lawyer yang bersangkutan untuk memperoleh akreditasi. setiap tahunnya active lawyer tersebut memberikan laporan perkembangan partisipasinya kepada continuing legal education committee cle) yang dibentuk oleh aba. untuk memastikan laporan tersebut valid atau benar, disamping menerima laporan dari active lawyer, cle menerima laporan juga dari penyelenggara cle yang telah diakreditasi. bagi active lawyer yang tidak memenuhi persyaratan minimum pendidikan cle tadi, maka supreme court the state atas rekomendasi aba dan berdasarkan laporan sebuah komite yang bernama cle dapat memberikan sanksi berupa suspend (pencabutan sementara) izin praktik lawyer yang bersangkutan, dan apabila lawyer tersebut berkeinginan memperoleh kembali izinnya, maka lawyer yang bersangkutan wajib memenuhi hutang jam kreditnya pada tahun berikutnya dan membayar sanksi denda atau penalti yang besarnya bervariasi antara indonesia, sampai dengan saat ini belum ada standar cle terhadap para advokat. namun, walaupun cle ini belum memiliki standarnya indonesia, cle pernah diadakan beberapa kali indonesia oleh ikatan kekeluargaan advokat universitas indonesia dan himpunan konsultan hukum pasar modal yang merupakan profesi penunjang pasar modal dan organisasi advokat tersebut bawah koordinasi perawi. hanya saja, cle ini diadakan khusus kepada para anggota hhrm saja, dan tidak terbuka untuk umum. walaupun demikian, dari beberapa kali penyelenggaraannya, animo peserta yang mengikuti penyelenggaraan cle sangat besar. singapura terdapat organisasi advokat yang dinamakan the law society singapore. organisasi ini didirikan pada tahun yang merupakan badan perwakilan untuk seluruh advokat pengacara singapura. misi dari the law society singapore ini adalah untuk melindungi setiap anggotanya dan masyarakat dengan mempertahankan kompetensi dan independensi organisasi advokat yang menjunjung tinggi hukum dan kepastian hukum. law society dikelola oleh dewan, dibantu oleh sekretariat dan komite tujuan dan kekuasaan law society disediakan oleh, dan tunduk pada, ketentuan undang undang profesi hukum. tujuannya meliputi: mewakili, melindungi dan membantu anggota profesi hukum singapura: mempromosikan kepentingan profesi hukum singapura, mempertahankan dan meningkatkan standar perilaku dan pembelajaran profesi hukum singapura: melindungi dan membantu masyarakat singapura dalam segala hal yang berhubungan dengan hukum: membentuk skema dimana orang miskin dapat diwakili oleh pengacara. malaysia terdapat satu organisasi advokat yaitu the malaysian bar badan penguat malaysia) yang didirikan berdasarkan advokat dan pengacara ordonansi yang kemudian dicabut oleh undang undang hukum profesi tahun tujuan didirikannya the malaysian bar sebagai satu satunya organisasi advokat negara tersebut adalah untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan serta melindungi kepentingan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang ada malaysia. setiap advokat dan pengacara malaysia secara otomatis adalah merupakan anggota the malaysian bar selama dia memegang sertifikat yang berlaku untuk melakukan praktik. para pejabat dari organisasi tersebut, yaitu presiden, wakil presiden, sekretaris dan bendahara dipilih setiap tahun oleh dewan the malaysian bar pada pertemuan pertama yang secara tradisional yang dilaksanakan setelah rapat umum tahunan the malaysian bar. para pejabat dari organisasi tersebut tidak dapat menduduki jabatan selama lebih dari (dua) tahun berturut turut. para anggota melayani secara sukarela paruh waktu sebagai profesi hukum melarang pembayaran biaya atau remunerasi. india terdapat organisasi advokat yang dibentuk oleh parlemen india berdasarkan advokat india tahun yang bertugas untuk mengatur dan mewakili kepentingan para advokat yaitu the bar council india. organisasi untuk menjalankan fungsi regulasi dengan cara menetapkan standar dari kode etik advokat dan dengan cara menjalankan disiplin yurisdiksi dalam the bar council india. organisasi ini juga menetapkan standar pendidikan dan memberikan pengakuan terhadap sarjana hukum dari universitas yang nantinya akan berfungsi sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai advokat. selain dari pada itu the bar council india juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hak, hak istimewa, dan keuntungan dari advokat serta melalui pembentukan dana memberikan bantuan keuangan demi kesejahteraan advokat india. dengan melihat contoh contoh tersebut diatas maka keberadaan perawi sebagai wadah satu satunya organisasi profesi advokat selaku penegak hukum indonesia tidak perlu dipermasalahkan lagi karena disamping keberadaan tersebut merupakan amanat undang undang, juga keberadaan perawi sebagai wadah satu satunya tidak pernah membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap anggota perawi sepanjang tidak berhubungan dengan profesi advokat. penggunaan istilah kebebasan berserikat dan berkumpul haruslah diartikan sebagai kebebasan untuk berserikat yang dimiliki oleh seseorang yang dijamin oleh konstitusi yang tidak bertentangan dengan undang undang. kebebasan berserikat dan berkumpul tidak dapat diartikan sebagai kebebasan untuk memaksakan kehendak untuk membentuk organisasi sejenis dengan sekehendak hati yang dapat menggangu kelembagaan yang telah disahkan oleh undang undang. kebebasan berserikat dan berkumpul tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membentuk lebih dari satu organisasi untuk satu profesi advokat indonesia. keberadaan organisasi perawi sebagai wadah satu satunya organisasi advokat tidak pernah membatasi setiap anggotanya untuk berserikat dan berkumpul sepanjang hal tersebut dilakukan dalam organisasi diluar organisasi advokat sebagai penegak hukum. keberadaan perawi sebagai wadah satu satunya organisasi advokat tidak dapat ditawar tawar karena bila ada organisasi tandingan diluar organisasi perawi sebagai wadah organisasi profesi maka akan sangat dikhawatirkan setiap organisasi profesi tersebut akan mempunyai kode etik masing masing yang akan memperlihatkan pelayanan hukum akan semakin larut marut. dari undang undang advokat yang dimohonkan untuk diuji materiel oleh para pemohon nomor tahun tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar hal demikian jelas: uud mengatur . advokat tidak melarang bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya, untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. namun dalam menjalanpenegak hukum lainnya, yaitu hakim dalam ikatan hakim indonesia ilahinomor tahun tentang jabatan notaris). bahwa karena advokat adalahditingkat pusat maupun tingkat daerah. karena itukan hukum dapat terwujud. selanjutnya akan dilakukan pembahasan demi sesuai dengan isu yang dilansir oleh pemohon: nomor tahun tidak bertentangan dengan uud bunyi nomor tahun adalahberdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka jelas yang akan menjadi batu uji terhadap ketentuan dalam advokattersebut atas. dengan demikian, jelas permohonan uji materiil (material toetsingsrecht)l (materiel toetsingsrecht) terhadap undang undang (judicial review),uud namun ternyata masih ada ketentuan ketentuan dalam undang undang (in cast advokat) yang bertentangan dengan uud adapun muatan dan atau bagian advokat yang bertentangan dengan uud diatur dalam berbagai ketentuan advokat, bahwa para pemohon menyatakan nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud dengan alasan bahwa tidak mengakui adanya kemajemukan (pluralitas) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ri. bahwa pemikiran para pemohon adalah salah, dimana aturan uud adalah masuk dalam bab tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: uud berbunyi: lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika . dalam penjelasan uud dikatakan bahwa daerah daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik baik (misalnya bahasa jawa, sunda, madura dan sebagainya). bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa negara adalah negara kesatuan bukan negara republik indonesia serikat, sehingga hanya memiliki satu bahasa adalah bahasa indonesia, satu bendera adalah bendera merah putih, satu lambang negara adalah garuda pancasila dan satu konstitusi yaitu uud yang mana negara kesatuan adalah negara hukum yang menganut kodifikasi hukum, tidak menganut hukum anglo saxon yaitu mengikuti yurisprudensi. demikian juga masalah penegakan hukum, dimana institusi hakim, kejaksaan dan kepolisian adalah satu, maka menurut hukum yaitu berdasarkan uud institusi organisasi advokat yang merupakan organ negara yang independen dalam arti luas harus merupakan wadah satu satunya organisasi advokat dalam hal ini adalah perawi. dalam hal ierdasarkan keterangan hamdan zelda, dan akil mochtar, yang dalam hal ini mewakili dpr ri memberikan keterangan dalam perkara nomor puu i telahanggal februari pada pokoknya sebagai berikut: bahwa uud terdiri dari yaitu pertama, persoalan kekuasa . mengenai advokat tidak diatur dalam uud tejadi pemikiran para pemohon terhadap arti bhinneka tunggal ika adalah salah dan menyimpang dari falsafah negara kesatuan ri. nomor tahun tidak membatasi hak konstitusi warga negara indonesia, melainkan mengatur advokat dan mekanismenya menjalankan profesi dalam rangka peningkatan kwalitas melayani kliennya sebagai kepentingan publik. jadi wadah satu satunya organisasi advokat dalam hal ini perawi tidak bertentangan dengan uud melainkan suatu keharusan advokat masuk dalam wadah satu satunya organisasi advokat dalam hal ini perawi sebagai konsekuensi hukum advokat adalah penegak hukum maka perawi merupakan lembaga penegak hukum bagian dari catur wangsa. nomor tahun tidak bertentangan dengan uud uud berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkelompok dan mengeluarkan pendapat . uud adalah masuk dalam bab tentang warga negara dan penduduk. para pemohon telah salah mengartikan nomor tahun dan telah menghubungkan dengan uud kedua tersebut sangat berbeda dan tidak bisa dianalogikan satu dengan yang lain. perbedaan yang tidak bisa disamakan adalah bahwa uud mengatur tentang hak hak konstitusional seorang warga negara indonesia, sedangkan nomor tahun mengatur tentang advokat yang wajib masuk dalam wadah satu satunya organisasi advokat dikarenakan advokat adalah penegak hukum dan wadah satu satunya organisasi advokat adalah lembaga penegak hukum yang merupakan organ negara yang independen dan bagian dari catur wangsa dalam rangka penegakkan hukum negara hukum indonesia. nomor tahun tidak mengatur hak hak konstitusional warga negara indonesia, apalagi melarang warga negara indonesia ataupun advokat indonesia untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. faktanya para pemohon hingga saat ini bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam organisasi yang dinamakan perajin tersebut. demikian juga kita ketahui bahwa organisasi advokat lainnya seperti kadin, aai, ipni, hari, dan lain lain hingga saat ini tetap eksis walaupun anggotanya adalah juga sebagai anggota perawi. nomor tahun tidak bertentangan dengan uud bunyi nomor tahunbahwa para pemohon menyatakan nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud dengan alasan bahwa para pemohon (vide permohonan hal. bahwa perlu dijelaskan dan ditegaskan kembali bahwa para pemohon adalah anggota perawi yang aktif menjalankan profesinya dan tidak ada halangan apapun didalam menjalankan profesi dan mendapatkan honor dari profesinya. demikian juga didalam mendirikan organisasi masa ormas) perajin tetap tidak mendapatkan halangan dalam menjalankan profesinya. para pemohonpun dilayani oleh perawi untuk memperpanjang kartu perawi nya dan tidak ada halangan apapun juga. dalam hal ini, para pemohon tetap menjalankan profesinya dengan baik dan tanpa hambatan apapun dapat dirinci sebagai berikut: (ek ang meet beb amn mari simorangkir, sh. dengan nomor anggota does dengan nomor anggota shame fee asal dengan nomor anggota dengan nomor anggota hoon engan jana den wartsmatataa erd ter naa bahwa tidak benar pernyataan para pemohon dalam permohonan pada halaman dikatakan bahwa sering terjadi advokat dipaksa dikeluarkan dari ruang persidangan, seperti diangkat melalui menteri kehakiman atau pengadilan tinggi. bahwa para pemohon menyatakan sering, tetapi tidak pernah dapat menjelaskan peristiwa tersebut, dimana, siapa dan alasannya berdasarkan fakta fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. bahwa sesuai undang undang kehakiman bahwa advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip due process law, dimana, profesi advokat adalah, maka advokat harus memiliki satu institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang telah ditentukan. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, para advokat yang telah dilantik memiliki menteri kehakiman atau diangkat pengadilan tinggi tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan dengan adanya nomor tahun tetapi diwajibkan untuk melakukan pendaftaran saja untuk mendapatkan kartu perawi dalam rangka tugas perawi melakukan pengawasan, menindak, memberhentikan atas tindakan tindakan advokat yang sekiranya dapat merugikan kliennya atau publik. bahwa uud masuk dalam bab tentang warga negara dan penduduk, dimana uud menyatakan tentang hak hak konstitusional dari warga negara republik indonesia dan penduduk. sedangkan nomor tahun berkaitan dengan profesi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum. oleh karena itu, profesi advokat tidak dapat dikaitkan dengan uud yang masuk dalam bab tentang warga negara dan penduduk, melainkan harus dikaitkan pengaturannya dengan uud dalam bab tentang kekuasaan kehakiman. adapuengan undang undang. khusus untuk uud berbunyidalam hal ini dalam penegakkan hukum dalam peradilan yang merupakan catur wangsa yaitu hakim, advokat, jaksa dan polisi diatur oleh undang undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bukan dengan warga negara dan penduduk. jadi analisa hukum dan pemikiran para pemohon adalah salah besar jika mengkaitkan profesi advokat sebagai penegak hukum dengan warga negara dan penduduk, karena advokat menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum, sehingga pengaturannya berbeda dengan pengaturan warga negara dan penduduk, seperti catur wangsa yang lain dimana hakim, jaksa dan polisi adalah satu institusi maka advokat wajib satu institusi yaitu perawi adalah satu satunya organisasi advokat negara republik indonesia. karenanya kewenangan perawi pun adalah mengenai pendidikan advokat mengadakan ujian advokat mengadakan magang advokat pengangkatan advokat menyusun kode etik advokat pengawasan advokat penindakan advokat pemberhentian advokat dan lain lain. diluar hal tersebut diatas, advokat bebas berserikat, mengeluarkan pendapat, mendirikan organisasi massa, mendirikan partai politik, ikut sebagai anggota partai politik, menjadi anggota legislatif (non aktif selama melaksanakan tugas sebagai legislatif), bebas mendapatkan honor dari pekerjaan dari kliennya sesuai kesepakatan dan lain lain. faktanya para pemohon hingga saat ini aktif menjalankan profesi sebagai advokat dan menerima motornya tanpa hambatan, demikian juga bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat organisasi perajin, dan tidak pernah dihalangi atau dihambat oleh perawi maupun pengurusnya. untuk itu mohon akta bukti bahwa para pemohon pernah mengalami hal tersebut. jadi jelas bahwa nomor tahun tidak berkaitan dengan uud nomor tahun tidak bertentangan dengan uud karena tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layakdangkandasarkan bab.bank, sebagai hakim, jaksa, polisi, tentara, dan lain lainberdasarkan dari pekerjaan sebagai advokat, maka tidak setiap warga negard polisi. bahwa para pemohon telah mencampuradukkan ketentuan umum dengan ketentuan khusus, dimana terlihat bahwa para pemohon tidak menghormati dan tidakan nasibnya ternyata ditangani oleh warga negara yang tidak berkualitas menangani permasalahan tersebut. hal ini sangat dapat merugikan pencari keadilan yang notabene adalah warga negara dan pendudukyang ingin menjalankan pekerjaan sebagai advokat. berdasarkan hal tersebut, maka advokat tidak bertentangan dengan uud nomor tahun tidak bertentangan dengan dan uud bahwa advokat berbunyi: dalam waktu paling lambat (dua) tahun setelah berlaku undang undang ini, organisasi advokat telah terbentuk . ketentuan paling lambat (dua) tahun adalah, dengan maksud. bahwa advokat dibuat sekaligus merupakan kelanjutan dan konsekuensi dari advokat, yang ditetapini mengatur tentang waktu pelaksanaan harus terbentuknya organisasi dimaksud, yaitu organisasi advokat satu satunya, agar terdapat suatu kepastian hukum maka pembatasan waktu dibentuknya satu satunya organisasi advokat adalah suatu keharusan, dimana dibentuknya organisasi oleh para advokat adalah suatu pengakuan kebebasan dan kemandirian para advokat serta penghargaan terhadap kemampuan advokat mengatur dirinya sendiri dan membentuk organisasi advokat yang bebas dan mandiri sebagai institusi organ negara yang merupakan catur wangsa yang bernaung dalam kekuasaan kehakiman cg. uud bahwa perlu dijelaskan kekeliruan dari para advokat yang tidak menghormati dan menghargai dirinya sendiri sebagai advokat yang telah menyamakan profesi advokat yang mulia sama dengan organisasi massa lainnya dengan tujuan yang lain yang bernaung dibawah departemen dalam negeri, sedangkan organisasi advokat satu satunya adalah perawi adalah organisasi yang bebas dan mandiri yang masuk dalam lingkungan kehakiman yang diatur dalam uud1945. bahwa para pemohon telah keliru mengartikan tentang uud yang merupakan lambang dari negara sebagai bhinneka tunggal ika yang artinya walaupun berbeda beda tetapi tetap satu. maksud berbeda beda dalam hal ini berbeda suku, bahasa, budaya, tempat dimana geografis negara indonesia kepulauan tetapi adalah rakyat yang masuk dalam negara kesatuan ri, bukan negara serikatdasarkan hal tersebut, maka jelas permohonan uji materiil (materi&le toetsingsrecht) ini telah menyertakan ketentuan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan uud yaitu dan advokat, bahwa hanya undang undang yang diundangkan setelah perubahan uud sajalah yang dapat diujimateriladvokat diundangkan pada tanggal apradvokat merupakan undang undang yang diundangkan setelah uud perubahan pertama tanggal oktober sehingga advokat merupakan salah satu undang undang yang muatannya dapat diujimaterilkan mahkamah konstitusi: oleh karena itu, permohonan uji materil (material toetsingsrecht) dan advokat terhadap dan uud ini, telah diajukan para pemohon dengan memenuhi syarat formil yaitu adanya ketentuan ketentuan dalam uud yang menjadi batu uji terhadap ketentuan ketentuan advokat hal tersebut harus dimaknai secara cermat oleh para pemohon, yang berfikir tentang negara serikat, jika menyalahi arti bhinneka tunggal ika. bahwa jika pendapat para pemohon dibenarkan dapat menimbulkan perpecahan dan pembentukan negara serikat, dimana setiap negara negara serikat memiliki mahkamah agung, kepolisian, kejaksaan sendiri sendiri demikian pula organisasi advokat. tetapi perlu diketahui dan diyakini dengan baik bahwa negara adalah negara kesatuan, sehingga organisasi advokat adalah satu dengan memiliki cabang cabang seluruh wilayah negara ri. bahwa sesuai uraian atas, advokat tidak bertentangan dengan dan uud maka menurut hukum advokat, tidak bertentangan dengan dan uud karena advokat adalah yang merupakan pelaksanaan dan batas waktu pembentukan organisasi satu satunya advokat sesuai advokat. bahwa berdasarkan putusan nomor puu iv tanggal november yang telah dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, majelis hakim mahkamah konstitusi telah memeriksa, mengadili dan memberikan keputusan tentang pengajuan judicial review terhadap advokat mahkamah konstitusi, yang mana pengajuan tersebut telah ditolak oleh mahkamah konstitusi. bahwa pertimbangan penolakan terhadap advokat dianggap bertentangan dengan dan dan dan uud adalah merupakan yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlakunya tenggat waktulagi dipersoalkan konstitusionalnya. bahwa ketentuan advokatdalam hal ini yang memenuhi ketentuan ini adalah perawi berdasarkan kesepakatan dari (delapan) organisasi advokat yaitu kadin, aai, ipni, hari, hhrm, spi, akhir dan api yang sebelumnya membentuk kaki untuk membentuk perawi. berdasarkan uraian tersebut atas, maka advokat tidak bertentangan terhadap dan uud nomor tahun tidak bertentangan dengan dan uud bahwa advokat berbunyi: setiap advokat yang diangkat berdasarkan ini wajib menjadi anggota organisasi advokat . bahwa advokat adalah penegak hukum sesuai dengan nomor tahun yang tidak pernah diajukan oleh para pemohon untuk menolak kedudukan advokat sebagai penegak hukum, yang berarti para pemohon mengakui dan menjalankan serta tunduk kepada advokat, bahwa advokat adalah penegak hukum. bahwa konsekuensi advokat sebagai penegak hukum, maka organisasi advokat merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas negara dalam penegakan hukum. bahwa dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan diselenggarakan oleh kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan yaitu kekuasaan kehakiman yang diatur dalam uud tentang kekuasaan kehakiman. badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang undang vide uud dalam hal ini catur wangsa yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan advokat. bahwa hakim, jaksa dan polisi yang merupakan organ negara dalam penyelenggaraan penegakkan hukum negara kesatuan ri, bukan negara serikat, dimana hakim, jaksa dan polisi hanya memiliki satu wadah atau organisasi satu yaitu mahkamah agung ri, kejaksaan agung ri, polri yang memiliki kedudukan daerah daerah seluruh wilayah berdasarkan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, nomor tahun tentang kejaksaan ri, nomor tahun tentang kepolisian. didasarkan kepada hukum tata negara, dimana advokat adalah merupakan catur wangsa dan sebagai organ negara dalam arti luas serta berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka advokat harus masuk dalam sistem hukum kehakiman yaitu hanya memiliki satu satunya organisasi advokat yang merupakan institusi organ negara negara kesatuan republik indonesia, serta memiliki cabang cabang yang tersebar seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. bahwa hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bertentangan dengan semboyan bangsa indonesia yaitu bhinneka tunggal ika, karena makna dari bhinneka tunggal ika adalah walaupun berbeda beda tetapi tetap satu adalah indonesia, sehingga tidak dapat diartikan bahwa organisasi advokat dapat dibebaskan dan dibentuk terus menerus tanpa kejelasan dan pengawasan serta pembatasan waktu oleh para advokat sehingga negara kesatuan akan tumbuh ratusan bahkan ribuan organisasi profesi advokat yang membuat organisasi yang menggunakan aturan aturannya sendiri. hal ini penting, untuk melindungi masyarakat pencari keadilan agar tidak dirugikan atas segala tindakan tindakan advokat yang tidak benar tersebut dan advokat jadi jadian. ide para pemohon ini dapat menjatuhkan profesi mulia ini, karena tidak memahami bahwa advokat sebagai penegak hukum. hal ini akan membuat advokat advokat liar yang tidak jelas kualitasnya, dimana setiap advokat bebas membentuk organisasi advokat setiap waktu dan tidak memiliki kejelasan posisi organisasi tersebut. bahwa setiap orang akan mengaku sebagai advokat dengan meluluskan dirinya sendiri atas organisasi advokat yang dibentuknya sendiri, tentunya standard kualitas advokat tidak terjamin untuk melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan. hal tersebut akan sangat merugikan masyarakat dalam hal ini publik dan juga profesi advokat sendiri, dimana kepercayaan masyarakat kepada profesi advokat jatuh dan penghargaan profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi hancur . bahwa betapa bahayanya ide dari para pemohon untuk membentuk banyak organisasi advokat tanpa ketentuan dan batasan waktu, tetapi tetap memegang predikat sebagai penegak hukum. pada saat ini perajin yang diketahui terdapat beberapa perajin dan mengakui terdaftar, yang kesemuanya mengaku sebagai organisasi advokat dan mempergunakan perajin untuk berjuang dalam menyalahgunakan wewenang yang ada ditangan perawi yang merupakan organisasi satu satunya advokat. bahwa para pemohon menyatakan sebagai perajin dengan sekretarisnya komplek bukit gading mediterania florence) boulevard bukit gading raya blok kelapa gading permai, jakarta utara yang tidak jelas legalitas perajin yang mana, kapan dibentuk, didaftarkan depdagri atau kelanjutan dari perajin yang sudah mati berganti menjadi kadin. hal ini perlu kejelasan hukumnya, karena jika mengaku sebagai kelanjutan dari perajin yang sudah mati, siapa yang berwenang menghidupkan perajin kembali? karena sebagian besar anggota perawi dulunya juga sebagai anggota perajin, tidak pernah ikut menghidupkan kembali perajin. jadi jelas kedudukan para pemohon mengaku sebagai perajin sangat diragukan tentang loyalitasnya. bahwa selain itu juga tentang perajin juga telah didirikan oleh pendirinyabahwa demikian juga adanya perajin yang dipimpin oleh roman rambe, yang telah pula terdaftar dan menurut pengakuannya merupakan perajin satu satunya yang diakui oleh mahkamah agung ri. bahwa sesuai fakta yang ada, perajin yang banyak versinya, kondisi seperti ini merupakan larut marut organisasi massa yang didirikan oleh para advokat yang faham hukum tetapi tetap melanggar hukum. jika pendirian organisasi advokat sebagai wadah tempat berkumpul layaknya sebagai organisasi massa, hal tersebut tidak masalah karena berkaitan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai uud tetapi organisasi massa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai organisasi profesi advokat yang menjalankan fungsi sebagai organ negara dalam penegakan hukum, hal ini harus berkaitan dengan uud tentang kekuasaan kehakiman. bahwa para pemohon tidak dapat membedakan tentang hak dan kewajiban warga negara dan penduduk dengan hak dan kewajiban dari profesi advokat. organisasi masyarakat dengan organisasi profesi advokat. asas asas umum dan asas asas khusus. bahwa hal hal tersebut atas tidak dapat dicampuradukkan sehingga menjadi suatu dalil dengan dasar dasar yang tidak pada tempatnya dan tidak berkaitan untuk digunakan atas fakta yang ada, sehingga permohonan para pemohon dapat menghancurkan sistem hukum dalam kekuasaan kehakiman. bahwa advokat merupakan konsekuensi hukum dari advokatbahwa advokat suatu pemberian ketegasan pada seluruh advokat wajib menjadi anggota organisasi profesi advokat, agar dapat daftar, diawasi, ditindak dan diberhentikan oleh organisasi advokat yang merupakan satu satunya wadah profesi advokat dan berwenang menjalankan kewenangannya tersebut atas. sehingga tidak dapat perawi menolak advokat untuk menjadi anggota perawi karena pengurus perawi tidak menyukainya atau karena adanya perbedaan suku, agama, ras keturunan, politik, budaya dan sosial ekonomi serta latar belakang dari advokat tersebut. kesemuanya ini untuk mendukung tercapainya tujuan penegakan hukum yang mandiri, adil dan professional. bahwa pemberlakuan advokat tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara indonesia khususnya para pemohon. suatu kebohongan besar, jika para pemohon mengatakan bahwa sejak diberlakukan advokat, para pemohon tidak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa para pemohon tetap aktif menjalankan profesi advokat dan mendapatkan honor dari pekerjanya tersebut. demikian juga para pemohon bebas membuat atau mendirikan organisasi massa bernama perajin yang tidak pernah terhalangi hingga saat ini. untuk hal ini pihak terkait mengsomeer dengan keras kepada para pemohon untuk membuktikan bahwa dengan pemberlakuan advokat, hak konstitusionalnya melanggar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak maupun membatasi hak para pencari keadilan dalam memilih advokat. bahwa suatu kesalahan besar dari para pemohon adalah para pemohon tidak mengerti makna penegak hukum dan organisasi advokat yang merupakan institusi organ negara dalam arti luas dalam hal penegakkan hukum. tetapi para pemohon telah mencampur adukan hak dan kewajiban warga negara dan penduduk dengan profesi advokat, pemikiran para pemohon selain salah besar, juga sangat melecehkan profesi advokat. pencari keadilan memiliki hak untuk mendapatkan advokat berkualitas dengan standard nasional, sehingga tidak dapat warga negara biasa melakukan advokasi tanpa pendidikan khusus advokat yang telah memiliki standarisasi dari institusi yang berwenang dalam hal ini adalah perawi. bahwa selain cara berfikir para pemohon salah, ternyata memiliki pemikiran yang tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lain. disatu pihak menggebu gebu menginginkan organisasi profesi advokat bebas dibentuk seperti pikiran yang salah tentang bhinneka tunggal ika, yang menjunjung kemajemukan (pluralisme), dilain hal menginginkan terjadinya persaingan yang tidak sehat yang berakibat yang tidak kuat akan kehilangan anggotanya sedangkan yang kuat menjadi pemenang dalam persaingan, sebagaimana dinyatakan oleh para pemohon dalam permohonannya, halaman baris kedua dari bawah, sebagaimana dikutip bawah ini: pernyataan para pemohon tersebut, jelas menunjukkan bahwa para pemohon berkeinginan agar diperbolehkan dibentuk beberapa organisasi profesi advokat yang lalu diberikan seleksi alam, dimana akhirnya organisasi profesi advokat yang tidak berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan bermartabat akan hilang dalam persaingan. bahwa sangat memprihatinkan pernyataan para pemohon tersebut, dimana hal ini dapat merugikan publik, karena masalah nasib pencari keadilan dilakukan dalam suatu trial error, alias untuk kelinci percobaan. dimana letak moral sebagai advokat? dimana nasib pencari keadilan dibebaskan untuk untung suntingan mendapatkan advokat yang tidak jelas kualitasnya. dimana tanggung jawab kita sebagai advokat? bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apa keberatan dari para pemohon untuk menjadi anggota perawi? dan faktanya hingga saat ini sebagai anggota perawi yang aktif dan tidak pernah melanggar hak konstitusionalnya. justru jika tidak masuk dalam perawi dapat merugikan publik dimana akan kesulitan untuk melakukan pengawasan, penindakan dan pemberhentian kepada advokat yang nakal yang telah merugikan publik. bahwa para pemohon sangat mengada ada dalam memberikan alasan alasan hukum dalam permohonannya, berlebihan serta tidak sesuai fakta. alasan para pemohon yang berputar putar dan tidak memikirkan kepentingan publik tetapi tetap berkeinginan advokat sebagai penegak hukum, adalah suatu pemikiran yang tidak sistematis melainkan berpikir semaunya sendiri. terlihat bahwa alasan alasan tersebut diatas hanya digunakan sebagai lambang lambang saja, yang merupakan tujuan sebenarnya dari para pemohon adalah suatu keinginan menjadi pemimpin perawi, tetapi tidak mendapat dukungan dari para advokat perawi. bahwa ambisi yang menggebu gebu untuk menjadi pimpinan perawi sehingga tega menghancurkan sistematis hukum dan perawi, tega merugikan pencari keadilan, meruntuhkan harkat dan martabat advokat, menghilangkan kepercayaan kepada advokat dari publik, serta membentuk advokat advokat liar yang tidak memiliki standarisasi kualitas. timbulnya perpecahan semua ini, karena adanya advokat advokat yang ingin agar dapat menjadi pimpinan perawi dan dapat melanggar aturan aturan baku tentang kemandirian, peniadaan kkn serta memperkuat eksistensi perawi sebagai institusi yang kuat dan berwibawa sehingga sejajar dengan penegak hukum yang lain, yaitu hakim, polisi dan jaksa. pimpinan perawi hingga saat ini tetap menjaga kualitas advokatnya dengan menghilangkan semua bentuk kkn agar pencari keadilan tidak dirugikan. salah satu penyebab terbentuknya kai adalah karena salah satu pimpinan perawi meminta hak privilege agar dapat meluluskan anak atau istrinya walaupun sebenarnya tidak lulus ujian advokat, menolak katabelece dan lain lain. karena kedisiplinan dan menjaga mutu kualitas advokat tersebut, sehingga banyak pihak ingin menghancurkan perawi, merendahkan advokat, seolah olah advokat adalah profesi kedua saja. faktanya, kita dapat melihat bahwa perajin memiliki banyak versi dengan pimpinan yang berlainan, bagaimana dapat diketahui perajin mana yang benar. jika ingin agar negara republik indonesia lepas dan bersih korupsi, maka tentunya perawi wajib secara maksimal untuk meniadakan kkn didalam praktik praktik dan pelaksanaan kewenangan perawi. banyak advokat yang melanggar kode etik telah diadili oleh dewan kehormatan, tetapi begitu ditindak ternyata bukannya melakukan upaya banding, malahan keluar dan membentuk organisasi advokat tandingan? jadi permohonan para pemohon ini tidak murni memperjuangkan hak hak konstitusional seperti yang dikatakan dalam permohonannya tersebut, tetapi faktanya tidak ada yang dilanggar dari hak hak konstitusional para pemohon, melainkan hanyalah merupakan nafsu nafsu pribadi ingin menjadi pimpinan perawi yang tidak kesampaian sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan hancurnya profesi advokat dan merugikan publik, yang pada akhirnya tidak tercapainya tujuan negara republik indonesia,. bahwa jelas advokat adalah konsekuensi dan penegasan dari advokat, yang telah dibuktikan sebelumnya tidak bertentangan dengan 28e dan uud maka advokat tidak bertentangan dengan dan uud pembahasan terhadap isu isu para pemohon bahwa walaupun isu yang dipermasalahkan oleh para pemohon bukanlah wewenang dari mahkamah konstitusi, tetapi oleh karena masuk dalam polita dan petit dalam permohonan ini, maka pihak terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut: advokat yang ideal dan dapat diterima oleh para advokat secara filosofis dan sosiologis sesuai advokat dikatakan hukum adalah catur wangsa yaitu hakim, advokat, jaksa dan polisi yang mana melakukan profesi untuk penegakkan hukum negara kesatuan ri. yang dianggap bertentangan. sehingga, sudah selayaknya jika permohonan uji materiil (materi&le toetsingsrecht) ini diterima untuk diuji dan diputus oleh mahkamah konstitusi. il. tentang kedudukan hukum para pemohon (legal standing)(materigdle toetsingsrecht) terhadap suatu muatan maupun ketentuan undang undang.pemohon sampai dengan pemohon merupakan warga negara indonesia bukti pp 3a s.d. bukti pp 3i) yang dirugikan hak hak konstitusionalnya, akibat pemberlakuan dan advokat: berdasarkan ketentuan mahkamah konstitusi dan fakta hukum bahwa para pemohon masing masing merupakan warga negara indonesia (vide bukti pp 3a s.d. bukti pp 3i) yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, maka jelas para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) atas pemberlakuan dan advokat terhadap dan uud oleh karena itu, sudah selayaknya jika mahkamah konstitusi menerima permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) yang diajukan oleh para pemohon ini. berdasarkan seluruh uraian uraian tersebut atas, maka jelas permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) yang diajukan oleh para pemohon ini telah memenuhi syarat formalnya permohonan uji materiil (material secara konvensional, inti dan arti penegakkan hukum terletak padakan dan sikap tunduk sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup soerjani soeharto dalam rangka mewujudkan tujuan negara kesatuan dalam uud didalam penegakkan hukum pasangan nilai nilai perlu dioperasikan seperti nilai ketertiban dengan nilai ketentraman dimana nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. oleh karenanya, keterikatan maupun kebebasan diwujudkan serasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak terlalu ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi wayne fahri yaitu diskresi berada diantara hukum dan moral. salah satu faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah faktor penegak hukum yang salah satunya adalah peran advokat. secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak hak dan kewajiban kewajiban tertentu. suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas, yang dapat dijabarkan kedalam unsur unsur sebagai berikut: peranan yang ideal (ideal role), peranan yang seharusnya (expected role): peran yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role): peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role), peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam tersebut, juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. secara berturut turut peranan yang ideal yang diharuskan adalah sebagai berikut: nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman peranan yang ideal: yang isinya adalahperanan yang seharusnya: yang isinya adalah sebagai berikut: . yang isinya adalah sebagai berikut: peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan . yang isinya adalah sebagai berikutyang isinya adalah sebagai berikut:. nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia peranan yang ideal: dan yang isinya adalah sebagai berikutkekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara merdeka: kejaksaan sebagaimana dimaksud pada adalah satu dan tidak terpisahkan : peranan yang seharusnya: dan yang isinya adalah sebagai berikut:: pengamanan kebijakan penegakan hukum: pengawasan peredaran barang cetakan:k kriminal:. nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia peranan yang ideal: yang isinya adalah sebagai berikut: . peranan yang seharusnya: yang isinya adalah sebagai berikut: tugas pokok kepolisian negara republik indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat nomor tahun tentang advokat peranan yang ideal: yang isinya adalah sebagai berikut:. peranan yang seharusnya: yang isinya adalah sebagai berikuterdasarkan peranan ideal dari advokat untuk mewujudkan tujuan negara ri, maka jelas bahwa advokat yang ideal adalah yang dapat memberikan aturan aturan dimana para advokat dapat melaksanakan peranan idealnya negara kesatuan ri, bukan didasarkan tentang kebebasan advokat membentuk dan memilih bentuk organisasi advokat yang dikehendakinya tanpa adanya pembatasan jangka waktu, yang disebut multi bar association ataupun federation bar association. ini adalah pemikiran yang salah dan keluar dari sistem hukum yang berlaku indonesia. negara kesatuan dibentuk atas dasar filosofi pancasila dan kebhinekaan dari berbagai suku suku, dengan adat istiadatnya, kepulauan, agama dan kepercayaan bukan berbeda atas organisasi yang sengaja dibentuk, melainkan sejak sebelum berdirinya negara kesatuan ri, kebhinekaan atas suku, adat istiadat, geografis (kepulauan), agama dan kepercayaan sudah ada. sehingga dibentuklah negara kesatuan yang merupakan lambang dari bhinneka tunggal ika yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu. pembentukan negara kesatuan mewujudkan suatu tekad persatuan yang kuat dengan sistem sentralisasi dan pemberian hak otonomi kepada daerah daerah bukan sebagai negara serikat. didasarkan kepada negara kesatuan dengan filosofi pancasila dan uud maka penegakkan hukum dilakukan oleh para penegak hukum yang diatur oleh uud tentang kehakiman yang merupakan kesatuan para penegak hukum sebagai catur wangsa hakim, jaksa, advokat dan polisi dengan fungsinya masing masing sesuai undang undang. advokat sebagai penegak hukum yang masuk dalam sistem hukum kehakiman yang ditetapkan oleh uud dimana telah dijelaskan bahwa hakim, jaksa dan polisi memiliki satu wadah saja sebagai pengawasan atas fungsinya agar dapat berjalan dengan baik sehingga hakim, jaksa dan polisi dapat berperan dalam fungsinya secara ideal dan seharusnya. oleh karena itu, advokat yang merupakan salah satu penegak hukum dalam catur wangsa dan masuk dalam sistem hukum kehakiman, maka idealnya harus mempunyai satu wadah organisasi saja juga. tidak boleh disalahartikan tentang kebhinekaan tunggal ikan sebagai berbeda beda organisasi melainkan kebhinekaan tunggal ikan adanya adalah sejak dahulu tentang perbedaan suku suku, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang hidup negara kesatuan sehingga dinyatakan walaupun berbeda beda tetapi tetap satu yaitu rakyat indonesia. yang dimaksud oleh para pemohon dengan dibentuknya multi bar ataupun federation bar associate, yang tanpa batasan waktu pembentukannya, akan menimbulkan chaos. hal ini menimbulkan lahirnya penegak hukum liar dan merugikan publik. fakta yang tidak terbantahkan menunjukkan bahwa perajin saja tidak jelas kepengurusannya mana yang benar karena ada perajin versi para pemohon, perajin versi lampung dan perajin versi roman rambe, dan lain lain. alangkah bahayanya ide para pemohon, merasa bahwa negara adalah negara serikat, bukan negara kesatuan ri. masalah kebebasan berserikat dan berkumpul, atas perlakuan yang sama hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak telah diuraikan panjang lebar sebagaimana atas, sehingga tidak perlu diuraikan dan dibicarakan lagi. bahwa tempat bergabungnya para advokat dalam wadah perawi adalah dalam rangka sistem hukum negara kesatuan dan membentuk profesi advokat yang kuat, bersatu dan berwibawa, bermartabat serta berkualitas dalam rangka mengemban tugasnya sebagai penegak hukum. perawi tidak dapat diartikan sebagai organisasi pada umumnya seperti organisasi massa atau partai, tetapi maksud organisasi advokat perawi adalah sebagai suatu organisasi profesi advokat yang merupakan institusi yang sejajar dengan institusi penegak hukum lainnya yaitu hakim, jaksa dan polisi. dalam hal ini perawi telah dibentuk sesuai prosedur hukum yang sah dan telah diuji beberapa kali mahkamah konstitusi dan telah tumbuh besar dan kuat seluruh wilayah indonesia serta diakui dunia internasional. demikian juga para pemohon ternyata adalah anggota perawi juga, sehingga perawi adalah wadah satu satunya yang ideal bagi advokat dan sesuai dengan sistem hukum indonesia, sehingga dapat berperan secara ideal dalam penegakkan hukum untuk mewujudkan tujuan negara kesatuan ri. advokat yang bebas dari campur tangan negara pemerintah terhadap profesi advokat berdasarkan advokat,, wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia berdasarkan advokat, yang menyberdasarkan advokat, yang menyatakandasarkan advokat,dasarkan advokat, yang menyatakan: . berdasarkan advokat, yang menyatakan: . sesuai dengan ketentuan tersebut atas, jelas bahwa advokat, telah memberikan hak kepada advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, demikian juga organisasi advokat yaitu perawi adalah satu satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandirijadi jelas advokat telah memberikan jaminan kepada para advokat dan perawi sebagai wadah satu satunya profesi advokat bebas dari campur tangan pemerintah, sehingga advokat telah mewujudkan cita cita para advokat. hal tersebut telah diwujudkan oleh perawi dalam segala kegiatannya untuk meningkatkan profesi advokat supaya dapat melayani dengan baik pencari keadilan yang terlibat dalam masalah hukum. perawi telah melaksanakan ujian bagi calon advokat dengan jaminan bebas dari kkn dan setiap kali kurikulum pengetahuan bagi advokat dievaluasi untuk ditingkatkan. perawi telah melakukan munas perawi secara demokratis tanpa intervensi dari pemerintah sehingga telah terpilih kepengurusan sesuai dengan keinginan para peserta munas. hubungan internasional antara profesi advokat telah dilakukan dengan baik dan saling memberikan informasi untuk kemajuan pengetahuan bagi perawi maupun anggota perawi. tentang pemerintah tidak melakukan intervensi dan pengakuan terhadap perawi sebagai wadah satu satunya profesi advokat sebagaimana tertuang dalam sema nomor tahun yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia, dimana tentang seorang penegak hukum wajib mematuhi undang undang dalam hal ini nomor tahun demikian juga surat menteri hukum dan ham nomor m.hh.ah, bukanlah sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada profesi advokat, melainkan sebagai instansi yang wajib tunduk dan mematuhi advokat. bahwa adanya kai yang sebenarnya dibentuk oleh anggota perawi adalah bukan dikarenakan adanya intervensi pemerintah terhadap profesi advokat, melainkan hanyalah dikarenakan nafsu dan ambisi perorangan yang ingin menjadi pimpinan perawi namun tidak kesampaian. tujuan menjadi pimpinan puncak perawi tersebut disebabkan keinginan mendapatkan privilege untuk melakukan kekuasaan atas kelulusan bagi keluarga dan kerabatnya tanpa ijin yang merupakan suatu bentuk kkn yang diharamkan oleh perawi. perawi secara maksimal meniadakan segala bentuk kkn dalam tubuh perawi, sehingga mengakibatkan pihak pihak yang ingin menjadi advokat tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan menjadi tidak puas dan menyudutkan perawi. perbuatan perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir karena negara kesatuan telah bertekad untuk menumpas kkn, maka perawi telah menjadi pelopor peniadaan kkn dalam penyelenggaraan ujian advokat dalam organisasi perawi. berdasarkan hal tersebut, maka adalah salah besar pemikiran para pemohon, yang mengartikan pemerintah tunduk atas advokat sebagai intervensi. advokat dapat mencegah organisasi advokat dari komersialisasi penyelenggaraan pendidikan dan ijin profesi advokat serta dalam hak pemberian sertifikasi profesi advokat tidak benar adanya komersialisasi organisasi profesi advokat tidak benar bahwa sumber konflik antara perawi dan kai antaradimiliki oleh perawi, yang sebelumnya diselenggarakan baik oleh perawi maupun kai. pernyataan para pemohon adalah suatu kebohongan besar dan sangat tidak bertanggung jawab. yang benar adalah sejak diundangkannya nomor tahun tentang advokat, maka dalam waktu (dua) tahun dibentuklah perawi dan terhadap seluruh advokat dilakukan verifikasi serta didaftar sebagai anggota perawi yang merupakan wadah satu satunya profesi advokat. setelah pembentukan ad art perawi dilakukan verifikasi terhadap para advokat seluruh indonesia, dan perawi telah melakukan ujian advokat bagi para calon advokat yang bertumpuk karena belum adanya penyelenggaraan ujian advokat. bahwa para calon advokat mengikuti ujian advokat dengan biaya minim dan wajar serta bebas kkn, dengan mematok nilai kelulusan adalah (tujuh) demi menjaga kualitas advokat sebagai penegak hukum. jadi tidak benar bahwa setiap calon advokat yang mengikuti pendidikan dan ujian profesi advokat diharuskan membayar biaya yang tidak sedikit. penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh universitas universitas dan lembaga lembaga pendidikan bekerja sama dengan perawi untuk menjaga standardisasi pendidikan advokat tersebut, jadi hal ini bebas dilakukan oleh pihak pendidikan manapun selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan perawi demi menjaga standarisasi kualitas pengetahuan yang ditetapkan oleh perawi dimana dalam pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan oleh organisasi profesi advokat perawi secara transparan dan terbuka serta mengikuti good corporate governance. hal tersebut telah dijalankan dengan baik oleh pengurus pengurus perawi, sehingga perawi menjadi berkembang pesat dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi profesi advokat internasional. sebenarnya tidak ada konflik antara perawi dan kai, melainkan adanya ambisi perorangan dari anggota perawi yang ingin menjadi pucuk pimpinan perawi dan bersikap sewenang wenang serta menginginkan hak privilege, yaitu menggunakan perawi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. toetsingsrecht), sehingga sudah selayaknya jika permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) ini diterima oleh mahkamah konstitusi. selanjutnya, para pemohon akan mengajukan pokok permohonan yang merupakan bagian materi dari permohonan uji materil (materi&le toetsingsrecht), dan merupakan satu kesatuan dengan uraian persyaratan formil sebagaimana tersebut atas, dalam suatu uraian terperinci, sebagai berikut: ill. pokok permohonan uji materiil dan advokat bahwa permohonan uji materiil (materi&le toetsingsrecht) ini diajukan atas pemberlakuan dan advokat yang bertentangan dengan uud padahal, uud merupakan konstitusi indonesia.sebagai berikut: first, the constitution state the written document text which outlines the powers its parliament, government, courts, and other important national institutions. almost every country the world has documentary constitution the type. some them also set out fundamental rights, such the right freedom speech and the right fair trial. characteristic documentary constitution, particularly those guaranteeing fundamental rights, that they impose constraints the powers the legislature and government. second, constitutions are drawn establish the fundamental principles new system government subsequent revolution. that was the case with the first french constitution yang terjemahan bebashal tersebut sangat ditentang, karena perawi sebagai bagian dari catur wangsa harus menjadi contoh dalam pemberantasan kkn dalam upaya untuk menegakan hukum. oleh karena tidak berhasil memenuhi ambisinya, mengakibatkan anggota perawi tersebut membuat organisasi kai yang tidak dapat dikatakan sebagai organisasi profesi advokat melainkan hanyalah sebagai organisasi massa, namun kai tetap mengadakan pendidikan untuk calon advokat tanpa bekerja sama dengan perawi sehingga tidak jelas standarisasi pendidikannya. melakukan ujian sendiri, meluluskan calon advokat sendiri, mengangkat advokat sendiri dan untuk itu calon advokat harus membayar biaya yang cukup besar namun tidak dapat dilantik oleh ketua pengadilan tinggi. bahwa atas dana dana yang diterima dari calon advokat tersebut ternyata tidak mengakibatkan para calon calon advokat tersebut dapat dilantik menjadi advokat sehingga mengakibatkan terjadinya laporan pidana terhadap pengurus kai, demikian juga antara para pengurus kai telah saling pecat dan lapor kepolisian terhadap pertanggungjawaban keuangan. atas kerugian yang dialami oleh publik atas perbuatan mantan anggota perawi maka mari menjembataninya hingga terjadi kesepakatan antara perawi dan kai pada tanggal juni dalam rangka meminimalisasi kerugian publik yang ingin menjadi advokat, bukan suatu intervensi dari pemerintah republik indonesia, melainkan sebagai pihak ketiga dalam rangka membantu pihak yang dirugikan oleh kai. jadi pernyataan pernyataan dari para pemohon adalah suatu kebohongan dan memanipulasi fakta yang ada. segala keuangan kegiatan ujian dan pelantikan perawi telah dipertanggungjawabkan melalui akuntan publik dan dapat diketahui oleh publik. bahwa tidak ada aturan tentang larangan mengutip biaya pendidikan, ujian dan pelantikan karena minimal tempat pelaksanaan pendidikan, ujian dan pelantikan tentunya membutuhkan biaya. jika perajin melakukan pengumuman kompas, tanggal april dan tanggal oktober tentang perajin tidak pernah menyelenggarakan pendidikan advokat dan atau ujian advokat, hal tersebut adalah satu satunya sebab menurut hukum perajin adalah organisasi massa, bukan organisasi profesi advokat, tentunya tidak dapat menyelenggarakan ujian advokat dan menyelenggarakan pendidikan advokat tanpa bekerja sama dengan perawi. bahwa terlalu naif mempertandingkan perawi dengan kai, atau perawi dengan perajin, karena perawi adalah wadah satu satunya profesi advokat yang sah menurut advokat, sedangkan kai dan perajin adalah organisasi masyarakat yang anggotanya sebagian besar adalah anggota perawi dan mantan anggota perawi. berdasarkan hal tersebut, maka pernyataan pernyataan para pemohon harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. sertifikasi profesi advokat pernyataan pernyataan para pemohon terlihat tidak konsisten, merendahkan profesi advokat serta mundur belakang sewaktu profesi advokat kurang dihargai oleh para penegak hukum dikarenakan posisi advokat hanyalah terselip dalam hir dan kurap. atas kondisi tersebut, para advokat berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan kedudukan sebagai penegak hukum sejajar dengan penegak hukum yang lain dalam catur wangsa, yaitu (empat) pilar yang menegakkan hukum dan keadilan negara kesatuan republik indonesia. atas perjuangan para advokat dan sesepuh sesepuh advokat yang saat ini sudah tiada, untuk meningkatkan harkat dan martabat advokat, eksistensi advokat yang dapat berperan ideal sebagai advokat, dapat mengurus dan menentukan kehidupan para advokat sendiri, ternyata telah dikhianati oleh para advokat. pengkhianatan para pemohon adalah ingin mencabut kewenangan advokat untuk mengurus, mengatur, menentukan kualitas advokat, pemberian sertifikat dan lain lain atas diri advokat, merupakan suatu tindakan yang sangat dikutuk oleh para advokat. pernyataan para pemohon tersebut selain pengkhianatan kepada para advokat, juga tidak konsisten serta ambivalen dan standard ganda. pendidikan khusus advokat tidak masuk dalam kurikulum sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan pendidikan khusus advokat untuk dapat menjalankan profesi advokat. tentang materi pelajaran yang dibutuhkan calon advokat agar dapat menjalankan profesi advokat, adalah para advokat yang telah berpengalaman berpraktik menjalankan profesi advokat, bukan pihak lain. karena teori teori hukum telah dipelajari oleh setiap lulusan hukum, tetapi pelajaran tentang praktek menjalankan profesi advokat, adalah didasarkan oleh pengalaman praktik para advokat yang telah menjalankan profesinya. jadi sesuatu pemikiran yang salah dan menyimpang serta tidak patut tentang pendidikan khusus harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi semata mata. perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus advokat dengan bekerja sama dan pengawasan serta pemberian materi dari perawi. perlu diketahui sudah banyak para advokat yang telah menempuh tingkat pendidikan hingga dan menyandang gelar profesor yang telah memberikan sumbangsih untuk materi pendidikan khusus advokat, sehingga suatu ide yang merendahkan para advokat, apalagi profesi advokat lebih ditekankan kepada praktek dan etika daripada pemberian materi teori hukum. jadi sudah benar advokat menentukan dan mengurus dirinya sendiri. bahwa adalah sesuatu yang tidak konsisten dan ambivalen serta double standard pernyataan pernyataan para pemohon sehingga sudah sepatutnya pernyataan pernyataan tersebut tidak perlu dipercaya dan harus ditolak serta dikesampingkan. satu sisi para pemohon ngotot menginginkan agar advokat mandiri, bebas tanpa intervensi dari pemerintah republik indonesia, namun dengan usulan adanya pemerintah republik indonesia dalam pembentukan dan penunjukan badan sertifikasi nasional, jelas jelas merupakan tindakan intervensi dan merendahkan kedudukan profesi advokat bawah departemen pendidikan nasional. padahal profesi advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang lain dan masuk dalam uud serta memiliki undang undang sendiri yaitu advokat. adalah perjuangan para advokat sehingga terbitlah advokat, suatu perjuangan suci dari para advokat yang mencintai advokat agar advokat berdiri sejajar dengan penegak hukum yang lain. karena sewaktu ujian advokat ditandatangani oleh pengadilan tinggi, banyak terjadi jual beli sertifikat advokat sehingga kualitas advokat menurun, bahkan banyak pemberian sertifikat advokat kepada pejabat pejabat tinggi tanpa ujian. hal ini sangat meresahkan para advokat yang cinta akan profesinya. tentunya sebagai advokat, sudah menjadi kewajibannya untuk mencintai profesi advokat, tidak merusak, mengkhianati perjuangan advokat sehingga dengan membuat kurikulum pendidikan khusus advokat sendiri, mengawasi ujian advokat, tentunya hanya meluluskan calon advokat yang benar benar menguasai ilmu advokat dengan lulus ujian sesuai standard yang ditetapkan perawi. jika ujian advokat dipegang oleh pihak lain selain perawi adalah menghilangkan kewenangan para advokat dalam menentukan nasibnya sendiri, juga memberikan pihak lain untuk mengkomersialisasi sertifikasi advokat, karena pihak lain bukanlah advokat sehingga tidak memiliki hubungan kejiwaan dengan advokat dan perjuangan advokat untuk mandiri, bebas dan berkualitas. bahwa makin jelas bahwa para pemohon adalah advokat yang diragukan integritas dan kecintaannya kepada profesi advokat serta perjuangan para advokat selama ini, sehingga tega meruntuhkan kekuatan para advokat yang saat ini tergabung dalam wadah yang bernama perawi. para pemohon tidak mengerti bagaimana perjuangan para advokat untuk mengenalkan terbitnya advokat, sehingga banyak calon calon advokat yang telah lama menunggu ujian, telah berhasil menjadi advokat. para pemohon perlu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh perawi, baik secara nasional maupun internasional, sehingga sepatutnya para pemohon tidak merusak, menodai dan memasang kewenangan advokat, karena ambisi pribadi para pemohon. melihat ketidak konsisten, ambivalen, double standard serta pengkhianatan atas perjuangan para advokat indonesia, maka hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh para pemohon sebagai advokat. jelas sudah tujuan para pemohon adalah ingin menjadi pimpinan perawi, tetapi tidak ada yang memilih, yang jelas tidak ada yang memilih para pemohon karena sepak terjangnya justru merupakan pengkhianatan, merendahkan profesi advokat. berdasarkan hal tersebut, maka ide para pemohon wajib ditolak dan tidak perlu ditanggapi.. bahwa dengan adanya wadah satu satunya profesi advokat sebagai penegak hukum berdasarkan advokat, maka pengawasan terhadap perilaku advokat dan penegakhal ini dapat dibuktikan dari pekerjaan dewan kehormatan ditingkat pertama dan tingkat banding yang telah menyelesaikan kasus kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan para advokat dan dijalankan secara konsisten (terlampir data data tentang putusan putusan dewan kehormatan perawi atas pelanggaran yang dilakukan oleh advokat advokat). advokat dr. tudung mulya lubis, telah diproses atas pengaduan dari masyarakat yang mengadukan bahwa dr. tudung mulya lubis, telah melanggar kode etik dan telah diproses oleh dewan kehormatan dengan diberikan suatu keputusan pemberhentian tetap terhadap advokat dr. tudung mulya lubis, sh. terhadap putusan tersebut, dr. tudung mulya lubis, dapat mengajukan banding untuk diperiksa kembali tingkat banding atas pengaduan tersebut. ternyata dr. tudung mulya lubis, tidak mengajukan banding kepada dewan kehormatan perawi malah keluar dari perawi dan bersama sama indra tahun lubis, sh, dkk membuat kai kongres advokat indonesia) yang seolah olah sebagai wadah profesi advokat tandingan dari perawi. bahwa dapat dibayangkan jika terjadi kultivar atas wadah organisasi advokat, dimana setiap advokat yang melanggar dan akan diberikan sanksi berpindah terus kepada wadah yang lain, sehingga kultivar tidak dapat memberikan jaminan pemberian pengawasan perilaku advokat dan penegakkan kode etik profesi advokat dengan demikian penindakan atas pelanggaran kode etik profesi advokat tidak dapat berjalan secara efektif. jadi kesimpulannya, wadah satu satunya merupakan suatu solusi yang tepat dan menjamin terhadap pengawasan perilaku advokat dan penegakkan kode etik profesi advokat sehinggperlu diketahui, bahwa negara belanda profesi advokat masuk dalam singlebar yaitu wadah satu satunya dan kita ketahui bersama bahwa aturan aturan negara kesatuan banyak mengambil alih dari aturan aturan negara belanda dan dasar hukum kita adalah menganut sistem kontinental, tentunya yang efektif adalah advokat masuk dalam wadah satu satunya yaitu singlebaar. amandemen advokat bahwa berdasarkan penjelasan terdahulu, dimana dan advokat tidak bertentangan terhadap dan uud maka tidak diperlukan untuk mengamandemen advokat. bahwa advokat adalah penegak hukum yang merupakan anggota dari perawi. dalam hal ini perawi adalah suatu lembaga yang menjalankan sebagian fungsi negara yaitu melaksanakan tugas publik dalammengembangkan hubungan advokat internasional, yang mana keseluruhannya untuk meningkatkan kualitas advokat indonesia. dan lain lain bahwa pelaksanaan ujian dan pengangkatan advokat sebelum adanya advokat dilaksanakan oleh menteri hukum dan ham dan setelah disahkan dan berlakunya advokat tersebut, maka kewenangan yang berada menteri hukum dan ham beralih kepada perawi. oleh karena itu jelas bahwa perawi dalam hal ini melaksanakan sebagian fungsi negara yang disebut sebagai organ negara dalam arti luas yaitu melaksanakan tugas publik yang tersebut diatas. dengan demikian, perawi bukanlah lembaga badan yang menjalankan kebebasan berserikat karena sebenarnya kebebasan berserikat sudah ada dalam organisasi masyarakat yang merupakan kewenangan menteri dalam negeri ri departemen dalam negeri ri. oleh karena itu perawi tidak berwenang menghalangi atau menghambat advokat untuk berserikat, berkumpul, dan lain lain untuk membuat organisasi massa sesuai dengan tujuan perkumpulan tersebut. faktanya sampai saat ini banyak organisasi advokat yang berdiri seperti perajin dengan (tiga) versi kepengurusan, kai dengan (dua) versi kepengurusan, kadin dengan (dua) versi kepengurusan, ipni, aai, hari, spi, akhir, hhrm, api dan lain lain tetap eksis dan berkembang, walaupun anggota anggota dari organisasi massa tersebut diatas adalah merupakan advokat advokat perawi. bahwa tidak ada alasan apapun menyatakan bahwa adanya advokat telah mengekang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mencari penghasilan, dan lain lain oleh karena itu, permohonan para pemohon sudah sepantasnya ditolak karena tidak berdasarkan hukum, fakta yang ada. berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dan tahun tentang advokat tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. kesimpulan dan permohonan bahwa berdasarkan uraian pihak terkait dalam hal ini perawi, sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: para pemohon adalah anggota perawi hingga saat ini. para pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiel mahkamah konstitusi. permohonan para pemohon adalah bis idem. dan tahun tentang advokat yang diajukan oleh para pemohon untuk dilakukan judicial review pengujian materiel), adalah tidak bertentangan dengan uud khususnya dan uud perawi sebagai organ negara dalam arti luas adalah melaksanakan sebagian fungsi negara yaitu melaksanakan tugas publik yang diatur dalam nomor tahun tentang advokat. permohonan para pemohon yang diajukan dalam petit poin point dan poin adalah diluar kewenangan mahkamah konstitusi. berdasarkan hal hal tersebut atas, maka perhimpunan advokat indonesia perawi) selaku pihak terkait, memohon agar sudi kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi dapat memberikan putusan sebagai berikut: menerima seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh perawi sebagai pihak terkait. menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. menyatakan bahwa dan yang diajukan permohonan judicial review pengujian materiel), tidak bertentangan dengan uud khususnya dan uud menyatakan dan nomor tahun tentang advokat advokat) tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. untuk membukti: . kedua, undang undang dasar dibuat untuk menetapkan prinsip fundamental mengenai(detournement pouvoir) (grundnorm). hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, yaitu stufentheorie, makadan penjelasan nomor sebagai berikut: nomornomornomor uncto juncto undang undang nomor18undang undangdan butir jawab demi terselenggarakannya penegakan supremasi hukum, ketentuan juncto juncto undang undang guo harus dimengerti dan difahami dalam konteks konsideran undang undang guo, khususnya huruf dan huruf ,'an jasa profesi, misalnya: rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi . berdasarkan seluruh uraian mengenai konstitusi atas,dientanganara pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan uji materiil (material toetsingsrecht) ini terhadap beberapa ketentuan dalam advokat yang dirasakan telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia para pemohon, yang juga melanggar hak konstitusional dari pengemban profesi advokat secara keseluruhan. adapun ketentuan advokat dimaksud adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam dan advokat, masing masing'dimana keseluruhan ketentuan dalam advokat tersebut secara nyata telah bertentangan dengan pengakuan atas kemajemukan (pluralisme) bangsa indonesia sebagaimana diakui dalam uud serta bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak konstitusional yangududududadvokat maupun juga ketentuan ketentuan normatif dalam uudududud,udud: ahli lester huang, presiden rahasia) masalah uududyayi asosiasi professional pengacara mempunyasaya mencatat sejarah yang kompleksdari profesi hukum indonesia, dan sayasaya, saya mengakui hak dan kemerdekaan fundamental. sayasayasetiap masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. akan fundamental dan diberikan dalam uud dan uud sebagai berikut:'adapun pertentangan sebagaimana dimaksud secara nyata telah terjadi dalam hal hal yang akan kami uraikan dalam beberapa sub bab, sebagai berikut: pemberlakuan advokat telah bertentangan dengan dan uud bahwa ketentuan advokat yang pada intinya mengatur mengenai organisasi profesi advokat sebagai satu satunya wadah organisasi profesi advokat, secara nyata telahhanya mengakui satu organisasi profesi advokat perawi) merupakan bentuk nyata dari pengingkaran terhadap kemajemukan (pluralisme) bangsa indonesia. untuk lebih jelasnya, berikut kami kutipan kedua ketentuan tersebut agar terlihat dengan jelas pertentangan yang terjadi: advokat, yangsedangkan uud yang merupakan landasan hukum utama (konstitusi) terhadap pengakuan atas kemajemukan (pluralisme), sebagai berikut: pertimbangan disetiap masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. karena itu sayaysayay hong kong, dan asosiasi pengacara yang membidangi medis neo medico legal society). saya perlindungan ham dan kemerdekaan fundamental konvensi"". pengadilan menolak pembelaan ini dengan ketentuan berikut inid diskresi, kecakapanamin oleh konstitusi". dari pengalaman sayaih bermakna. kode etik dan regulasi harus ditegakkan agar mempunyai nilai, dan sejauh ada penegakan yt daya manusia dan sumber financial, dan lagi, jika ada wadah tunggal asosiasi pengacara satu negara, sumber sumber tersebut dapat dengan lebuh mudah didistribusikangan berjalannya waktu. saya juga mencatat bahwa salah satu hakim dam kasus canada yang sayaccial akan lebih terjamin. karena alasan alasan atas, maka pandangan personal sayasaksi ahli: nama sayasaya) fba")) pada tahun saya) iba")) untuk periode dan sebagai wakil presiden untuk periode dan saat ini saya menjabat sebagai presidentsayasaya tidak menyatakan kepada yang mulia bahwa saya adalah ahli mengenai undang undang kepengacaraan negara selain jepang. sayasaya ingin menyatakan bahwa sayaik praktik hukum banyak negara dalam kedudukan sayanomortbp"sayaditisayadish karena itu, saya yakin bahwa posisi yang diemban dalam masalah ini oleh undang advokat yang berbunyi sebagai advokat untuk melahirkan advokat yang bermutu yaitu profesional dan lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika . adapun semboyan bhinneka tunggal ika bermakna walaupun berbeda beda tetap satu jua (unity diversity). yang artinya segala perbedaan tetap diakui. namun yang terpenting adalah perbedaan tersebut harus tetap dalam kerangka negara republik indonesia., atas hal tersebut(pluralisme) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara republik indonesiadengan tidak diakui adanya kemajemukan (pluralisme) akibat adanya ketentuan advokat, maka secara nyata hal ini juga menunjukkan pertunangannya dengan uud yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul. untuk lebih jelasnya, berikut kami kutip ketentuan uudberdasarkan hal tersebut, maka jelas terdapat pertentangan antara kedua tersebut. dimana uud sebagai grundnorm mengakui hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara republik indonesia. namun demikian, advokat justru membatasi pengakudadvokat,alamadvokatnomor tahun tentang sistem pendidikan nasional sisdiknas). lantas, kebijakan yang dilakukan oleh perawi adalah melakukan harmonisasi ketentuan advokat dan sisdiknashardalam ada continue legal education dan kemudian kami hubungkan kembali dengan ketentuan ketentuaneetanggaltanggal april hotel patra semarang dan rakernas tanggal tanggaltanggaladvokat.advokat.advokat.advokat,advokat.advokat.ai: bahwa kongres advokat indonesia katerhadap satu organisasi profesi advokat saja. hal tersebut berarti bahwa organisasi profesi advokat lainnya (selain dari yang ditentukan advokat perawi) tidak diakui keberadaannya indonesia. dengan adanya ketentuanprofesi advokat yang menaunginya tersebut (in cast perajin) untuk menciptakan dan membentuk advokat yang berkualitas sebagaimana yang menjadi tujuan dari didirikannya perajin pada tanggal agustus surakarta bukti pp dan para pemohon telah menjadi anggota perajin sebelum perawi didirikan. sehingga jelas pemberlakuan ketentuan advokat tersebut telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon: dengan demikiantelah bertentangan dengan uud dan menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional para pemohon dan berpotensial merugikan hak konstitusional para advokat lainnya, sehingga sudah selayaknyabahwa tidak diakuinya organisasi profesi advokat lain, selain perawi, juga menimbulkan pertentangan dengan landasan hukum utama indonesia lainnya, yaitu ketentuanmana dalam hal ini, konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum. artinya, hukum tidak akan pandang bulu dalam memperlakukannomor tanggal oktober pendirian kai ini juga tidak terlepas dari kesadaran para komunitas advokat untuk melaksanakan amanahai. sejak berdiri sampai saat ini para advokat yang telah terdaftar sebagai anggota kaaaaai. bahwa tanggapan kaaadvokat. adapun untuk dan telah diuji dan diputus dalam perkara nomor puu iv begitu juga tentang telah diuji dan diputus dalam perkara nomornomornomornomor nomor nomorundang undangndang undangaai atas permohonan uji materi para pemohon bahwa pada prinsipnya kanomor kma dapatakaaaadvokat. dengan demikian sangat tepat jika dikatakan organisasi kai sudah sesuai dengan amanah advokat",dapat cc. memberikan tengahnomor nomor dan nomor hal ini tentunya harus diatasi'dapat(kadin it, hari dan hari: membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon pihak terkait perawi, ipni, perajin, spi, kadin haripara pemohon mengajukan permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) atas dan undang undang nomor tahun tentang advokat advokat) bukti pp terhadap dan undang undang dasar uud bahwa sebagaimana telah diketahui permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) atas dalam advokat bukanlah pertama kali ini diujikan bukti pp tetapi pernah dimintaujikan oleh pihak lain. para pemohon juga mengetahui dan menyadari mengenai hal ini, oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman pandangan bahwa isi dari permohonan uji materiil seseorang hadapan hukum, termasuk apapun latar belakang organisasi profesi advokat yang diikutinya, secara internasional, hak untuk mendapat perlakuan yang sama hadapan hukum ini jugnamun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. dengan diberlakukannya ketentuan advokat mengenai satu satunya organisasi profesi advokat, juga berdampak pada perbedaan perlakuan pada setiap orang (in cast advokat) hadapan hukum: hanya advokat yang menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana diatur advokat saja yang diakui selaku advokat, sedangkan advokat lain tidak. dalam berbagai persidangan, sering terjadi dimana advokat dipaksa dikeluarkan dari ruang persidangan . bahwa jika kondisi yang diusulkan atas dapatmbuktiadvokat.advokat.ud bahkan merasa dipermalukan dan dilecehkan dengan alasan, advokat masih dibelenggu lagi dengan advokat. dan advokatudadvokat sebagaimana yang ditentukan dalamadvokat, bukti terlampir. saksi telah memenuhi persyaratan dan atau ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam . (namun mengikuti organisasi profesi advokat lain selain dari perawi) seperti diangkat melalui menteri kehakiman atau diangkat pengadilan tinggi republik indonesia: begitu pula halnya dengan para pemohon jika tidak dapat menunjukkan identitasnya selaku anggota perawi hadapan persidangan. padahal, para pemohon menginginkan keberadaannya sebagai advokat bukan diakui hanya berdasar dari organisasi profesi advokat dimana para pemohon bergabung. namun demikian, hal tersebut tidak dapat terjadi karena pengadilan hanya menerima advokat yang menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan advokat saja perawi). dengan demikian, jelas para pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya perbedaan perlakuan hadapan hukum, yang hanya dikarenakan perbedaan organisasi profesi advokat yang diikutinya. hal ini juga berpotensial merugikan para advokat lainnya, fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa hukum telah membedakan perlakuan terhadap advokat hanya berdasar kepada organisasi profesi advokat yang diikutinya. dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan advokat mengenai wadah organisasi profesi advokat satu satunya ternyata juga telah bertentangan dengan uud yang menjamin adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang hadapan hukum, sehingga hak konstitusional para pemohon jelas dirugikan karena. oleh karena itu, demi perlindungan dan kepastian hak konstitusional para pemohon, maka sudah selayaknya jika mahkamah konstitusi menyatakan bahwadapatadvokat,advokatdapatadvokatadvokat,advokat terhadap uud'selain itu pula, ternyata pemberlakuan advokat juga berdampak pada pelanggaran hak konstitusi para advokat lainnya (in cast para pemohon), yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana yang dijamin dan dilindungiadapun yang menjadi kaitan antara pemberlakuan advokat dengan pertentangan terhadap ketentuan uud adalah kenyataan tatkala seorang yang berprofesi advokat namun tidak menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana yang diharuskan dalam advokat (in cast perawi), advokat tersebut tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya selaku advokat. hal tersebut terutama jika kita merujuk pada ketentuan advokat, yangrtinya, seorang advokat yang bukan anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam advokat cast perawi, maka advokat tersebut tidak akan dapat menjalankan tugas dan mengganti frasa mbuktii2.udadvokat. bahwa advokatadvokat dalam putusan nomor puug11:"mbuktikan keterangannya, pihak terkait himpunan advokat pengacara indonesia melampirdan anggaran rumah tangga himpunan advokat pengacara indonesia: bukti fotokopi keputusan kongres himpunan advokat pengacara indonesia nomor kongres4 hari vii tentang susunan pengurus dewan pimpinan pusat himpunan advokat pengacara indonesia masa bakti tanggal juli bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang advokat khusus halaman dan halaman bukti fotokopi akta pernyataan pendirian perhimpunan advokat indonesia nomor tanggal september bukti fotokopi pengumuman perawi bubar, yang dimuat dalam harian media indonesiabukti fotokopi kesepakatan bersama organisasi profesi advokat indonesia, tanggal februariadvokat,pekerjaannya yang akhirnya berbuntut pada tidak didapatinya penghidupan yang layak bagi para advokat: secara nyata hal ini merupakan dampak yang pasti akan timbul dari pemberlakuan advokat ini. seorang advokat yang telah memilih organisasi profesi advokat selain perawi akan kehilangan hak untuk menjalankan pekerjaannya termasuk hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. dalam hal ini, secara nyata para pemohon mempunyai potensi untuk melanggar hak haknya. namun tidak menutup kemungkinan bila saat ini pun telah ada sejumlah advokat yang secara langsung telah merasakan dampaknya: berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas pemberlakuan advokat telah menyebabkan para advokat (yang tidak menjadi anggota perawi), termasuk para pemohon telah dilanggar hak konstitusinya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. dengan demikian jelas secara nyata bahwa pemberlakuan advokat telah bertentangan dengan uud sehingga sudah selayaknya jikasalah satu hal yang menjadi pokok perhatian adalah kenyataan bahwa negara c.g. pemerintah telah campur tangan terlalu jauh terhadap organisasi profesi advokat indonesia, melalui advokat. secara nyata ketentuan advokat tersebut telah bertentangan dengan ham, yang menjamin: setiap orang berhak untuk berkumpul, berapa, dan berserikat untuk maksud maksud damar. dimana hal tersebut juga telah dinyatakan dalam international covenant civil and political rights, sebagai berikut:s .,dapat dapat menafkahi hidupnya dan melakukan pekerjaannya sebagai advokatnomor pan.mk perihal sidang pleno perkara nomor puu viii nomor puu viii dan nomor puu viii dengan ini disampaikan keteranganpada loncat11)tergabung dalam persatuan advokat indonesia merasa hak konstitusional mereka terganggusemboyan bhinneka tunggal ika,yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya . yang mana international covenant civil and political rights tersebut telah diratifikasi oleh pemerintaherdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa pengaturan atau pembatasan satu satunya organisasi profesi advokat telah menyalahi salah satu hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul: terkait dengan organisasi profesi advokat, kiranya indonesia juga perlu berkaca pada pergaulan dunia internasional. dimana para advokat sebagai warga negara juga mempunyai hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul. terkait dengan hal ini kiranya patut disimak convention: basic principles the role lawyers, yang menyatakan: lawyers like other citizens are entitled freedom expression, believe, association and assembly. . yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:. . juga bab deklarasi montreal tahun sebagai berikut: lawyers shall enjoy freedom belief, expressions, association and assembly: . yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: advokat seharusnya menikmati kebebasan berkeyakinan, berekspresi, berserikat dan berkumpul. selain itu, organisasi profesi advokat pun dapat didirikan satu atau lebih. hal ini secara jelas dinyatakan dalam iba standards for the independence the legal profession,bahwa para pemohon memohon pengujian konstitusional atas dan advokat terhadap dan uud bahwa dan advokat telah dimohonkan pengujian dan telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu iv tanggal november dengan amar putusan, menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnyaara pemohon dalam permohonan nomor puu iv sama dengan alasan alasan para pemohon dalam permohonan guo: bahwa pertimbangan pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu iv tanggal november sepanjang mengenai yang telah diuji mutasi mutans dengan batu uji yang sama menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo, bahwa pada pokoknya para pemohon mendalilkan bahwa lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika: kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai hak konstitusional, bertentangan dengan ketentuan keharusan organisasi advokat sebagai satu satunya wadah profesi advokat, keharusan setiap advokat menjadi anggota organisasi advokat, keharusan membentuk organisasi advokat dalam waktu paling lambat (dua) tahun sejak advokat mulai berlaku: bahwa dan uud yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan nomor puu iv mahkamah telah memberikan pertimbangan, antara laijjmenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonan para pemohon harus dinyatakan bis idem: bahwa advokat yang menyatakan,mahkamah, merupakan konsekuensi logis dari ketentuan advokat sebagaimana yang dipertimbangkan atas, sehingga pengujian norma ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum, bahwa mengenai pengujian advokat telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu iv tanggal november tersebut atas, mahkamah dalam pertimbangannya antara lain: i3untuk sebagian harus dinyatakan bis idem, sedangkan untuk sebagian lainnya harus dinyatakan tidak terbuktibagian bis idem dan sebagiberdasarkan seluruh uraian tersebut atas, maka dalam dunia internasional pun sangat tidak lazim jika kemudian organisasi profesi advokat dibatasi hanya kepada (satu) organisasi profesi advokat saja. karena hal tersebut berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia, yang juga merupakan hak konstitusional, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul. yang bahkan indonesia, dampak dari pembatasan organisasi profesi advokat tersebut juga berlanjut hingga kepada pengekangan terhadap hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum, serta hak untuk mendapakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. selain itu pembatasan ini juga berarti adanya pengingkaran terhadap kemajemukan (pluralisme) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara republik indonesia, sehingga bertentangan dengan jiwa bangsa indonesia yaitu pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika nya yang diakui dalam uud dengan demikian, jelas pemberlakuan advokat yang mengatur mengenai wadah organisasi profesi advokat satu satunya secara nyata telah bertentangan dengan falsafah bangsa indonesia yaitu pancasila (yang menjadi jiwa uud dengan semboyan bhinneka tunggal ika nya, yang mana hal ini diakui dan dijamindi: pemberlakuan advokat telah bertentangan dengan dan uud bahwa lain dalam advokat yang para pemohon uji materilkan adalah advokat. adapun advokat dimaksud, mengaturadapun advokat ini para pemohon ajukan untuk diujimaterilkan karenmengakui organisasi profesi advokat sebagai wadah organisasi profesi advokat satu satunya (sebagaimana telah diuraikan atas) dan memberikan batasan waktu untuk terbentuknya wadah organisasi profesi advokat satu satunya tersebut tidak mengakui adanya kemajemukan (pluralisme) karena membatasi terbentuknya suatu organisasi profesi advokat setelah lewatnya jangka waktu tersebut serta tidak mengakui organisasi organisasi profesi advokat yang terbentuk sebelum diundangkannya advokat. meskipun telah lewat waktu dan bersifat sekali (eenmalig), tetapi aturan tersebut telah melanggar hak konstitusional para pemohon dan berpotensi melanggar hak konstitusional para advokat lainnya sebagaimana banyak protes dilayangkan, yaitu (enam) permohonan uji materiil mahkamah konstitusi waktu lalu dan pendirian kaiwalaupun bersifat satu kali (eenmalig) dan telah lewat waktu jelas hak konstitusional para pemohon telah dilanggar dengan adanya pemberlakuan advokat ini: dengan demikian, jelas bahwasanya ketentuan advokat yang pada intinya memberikan batasan waktu untuk membentuk wadah organisasi profesi advokat satu satunya, yang mana dalam hal ini untuk berbeda dalam memilih organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi, kepentingan dan kekhususannyakibatnya ketentuan advokat juga berdampak pada hak hak konstitusional para pemohon yaitu merugikan hak konstitusional para pemohon, yang dijamin dalam ketentuan uud yang intinya menjamin hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, uud yang pada intinya menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum, dan ketentuan uud yang pada intinya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, advokat tersebut bermaksud memberikan batasan waktu untuk terbentuknya suatu organisasi profesi advokat. hal ini juga berarti bahwa organisasi profesi advokat yang terbentuk luar jangka waktu (baik sebelum maupun sesudah diundangkannya advokat yaitu pada tanggal april sebagaimana yang dimaksud dalam advokat tersebut, tidak diakui keberadaannya sebagai organisasi profesi advokat: hal ini jelas membuktikan bahwa ketentuan advokat telah bertentangan dengan ketentuan uud yang menjamin,'. dengan adanya advokat yang mengatur mengenai batas waktu pembentukan organisasi profesi advokat, maka hak konstitusional para pemohon untuk bebas membentuk organisasi profesi advokat, baik mengenai bentuk maupun waktu pembentukannya telah dilanggar. sehingga para pemohon jelas dirugikan dengan adanya pemberlakuan advokat yang bertentangan dengan uud tersebut. padahal manifesto dari uud yang memberikan jaminan hak berserikat dan berkumpul adalah penyebab: berdasarkan hal tersebut, maka jelas ketentuan advokat yang memberikan batas waktu untuk pembentukan organisasi profesi advokat telah membatasi hak para advokat, termasuk para pemohon untuk membentuk organisasi profesi advokat. yang mana menurut ketentuan uud setiap orang dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul: dengan demikian, secara nyata advokat telah bertentangan dengan uud yang mana hal tersebut telah merugikan hak konstitusional para pemohon untuk berserikat dan berkumpul, sehingga sudah selayaknya demi perlindungan dan jaminan hak konstitusional para pemohon (serta para advokat lainnya),lain itu, secara nyata pemberlakuan advokat juga telah bertentangan dengan uud adapun uud menjamin,rlakuan yang sama hadapan hukum ini juga mendapat pengakuan secara internasional, sebagaimanmasing masingnya waktu (dua) tahun sejak berlakunya advokat, walaupun telah berlalu dan berlaku sekali (materi&le toetsingsrecht) ini adalah sama dengan permohonan permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) advokat yang telah diputus, perkenalkan para pemohon menyampaikan alasan alasan dan dasar hukum diajukannya permohonan uji materiil (materi&le toetsingsrecht) ini. maka terlampir para pemohon telah membuat matriks perbandingan terhadap (enam) permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) advokat yang telah diputus sebelumnya oleh mahkamah konstitusi republik indonesia mahkamah konstitusi ri) (vide bukti pp dengan permohonan uji materiil (materi@le toetsingsrecht) advokat oleh para pemohon yang berbeda uraian dan alasannya. selain itu, perlu dicatat disini bahwa prof. dr. mohamad lica marzuki, s.h., pernah menyatakan dalam suatu focus group discussion tanggal oktober komisi hukum nasional republik indonesia khn ) hotel millenium, jakarta pusat, dan sekali lagi seminar pembaharuan hukum nasional span ) khn tanggal november hotel millenium, jakarta pusat, bahwa seharusnya beliau tidak menolak uji materiil dalam perkara nomor puu iv dan membenarkan wadah organisasi profesi advokat satu satunya il advokat khususnya advokat tentang wadah organisasi profesi advokat satu satunya. tujuan wadah organisasi profesi advokat satu satunya pada waktu itu adalah menciptakan organisasi profesi advokat (single bar association) yang kuat, bersatu, dan berwibawa. tetapi kenyataannya tujuan tersebut tidak terwujud, karena organisasi profesi advokat yang ada terus berseteru. oleh karena itu, advokat menurut beliau adalah tujuan antara (gemiddeld doel) dan bukan tujuan akhir (einddoel), sehingga jika tujuan itu tidak tercapai, maka advokat perlu ditinjau kembali khususnya tentang wadah organisasi profesi advokat satu satunya. sebagai seorang intelektual, beliau menyatakan bisa merubah pendiriannya karena pendapatnya terdahulu tidak terbukti benar dan ini bukan sikap plin plan tetapi melihat kenyataan terjadinya perseteruan organisasi profesi advokat yang berkepanjangan telah melemahkan organisasi profesi advokat dan tujuan organisasi advokat tidak tercapai. selanjutnya, para pemohon akan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang diajukannya permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) ini dalam suatu pernyataan pembuka (opening statement) dengan tujuan agar dapat memudahkan (eenmalig), berakibat kepada organisasi profesi advokat yang baru dibentuk atau telah dibentuk sebelum advokat perajin dibentuk pada tahun surakarta)hal ini berakibat pada pelanggaran atas hak atas perlakuan yang sama para advokat yang bernaung dalam organisasi profesi advokat yang baru dibentuk setelah (dua) tahun atau sebelum advokat diundangkan, yaitu mereka seringkali ditolak berpraktik mewakili klien oleh pengadilan karena tidak memiliki ijin berbicara. ini jelas merugikan para pemohon dan potensial merugikan para advokat lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan advokat ternyata juga telah melanggar hak konstitusional para pemohon, khususnya hak atas perlakuan yang sama hadapan hukum. hal tersebut secara nyata menunjukkan pertentangan advokat terhadap uud sehingga sudah selayaknya demi jaminan dan perlindungan hak konstitusional para pemohon,selain itu, salah satu dampak dari konstitusionalnya advokat sebagaimana tersebut atas, juga ternyata pemberlakuan advokat tersebut telah bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam ketentuan uud adapun'dengan tidak diakuinya para advokat yang tidak bergabung dalam perawi telah menyebabkan para advokat tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. padahal konstitusi telah menjamin hak tersebut, demikian pula halnya dengan para pemohon, yang mana para pemohon merasa dirugikan dengan pemberlakuan advokat. dengan adanya pemberlakuan ketentuan ini, maka klien (para pencari keadilan (justitiabelen) dipaksa memilih advokat yang merupakan anggota perawi, daripada advokat yang bukan merupakan anggota perawi. sesungguhnya hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia para pencari keadilan (justitiabelen),. mereka menjadi: kebebasan para pencari keadilan (justitiabelen) dalam memilih advokat ini, salah satunya diatur dalam ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana, sebagai berikut:secara internasional, hak untuk bebas memilih advokat (right counsel freedom appoint lawyer his her choice) diatur dalam huruf international covenant civil and political rights, iba general principles ethics for lawyers, dan convention: basic principles the role lawyers, sebagai berikut: huruf international covenant civil and political rights:.:. yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: dalam menentukan tuntutan pidana terhadap dia, setiap orang berhak atas jaminan minimum sebagai berikut, dalam kesetaraan sepenuhnya: (a) ., (b) mendapat waktu dan fasilitas yang cukup untuk persiapan pembelaannya dan untuk berkomunikasi dengan kuasa hukum yang merupakan pilihannya: . iba general principles ethics for lawyers: lawyer shall nothing interfere with the freedom client represented the lawyer his choice'. yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: seorang advokat tidak boleh turut campur dalam kebebasan seorang klien memilih advokat untuk mewakilinya'. convention: basic principles the role lawyers: all persons are entitled call upon the assistance lawyer their choice protect and establish their rights and defend them all stages criminal proceedings . yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: semua orang berhak meminta bantuan seorang advokat pilihannya untuk melindungi dan mempertahankan hak hak mereka dan untuk membela mereka semua proses perkara pidana. dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan advokat telah bertentangan dengan uud yang pada intinya menjamin hak setiap warga negara (termasuk hak para pemohon) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. sehingga sudah selayaknya jika advokat yang telah merugikan hak konstitusional para pemohon dan bertentangan dengan uud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: berdasarkan seluruh uraian uraian tersebut atas, maka jelas ketentuan advokat yang pada intinya hanya mengakui organisasi profesi advokat yang dibentuk dalam jangka waktu (dua) tahun sejak berlakunya advokat merupakan ketentuan yang bertentangan dengan jiwa uud yaitu pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika nya, yang mana hal ini diakuiecara nyata pemberlakuan advokat telah melanggar hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam uud uud uud dan uud, pemberlakuan advokat telah bertentangan dengan dan uud bahwa selain ketentuan dan advokat (sebagaimana telah diuraikan dalam poin dan atas), ketentuan dalam advokat yang para pemohon juga ajukan dalam permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) adalah ketentuan advokat. adapun advokat, mengatur sebagai berikuerdasarkan ketentuan advokat tersebut atas, maka jelas setiap advokat dipaksakan untuk menjadi anggota dari organisasi profesi advokat yang dimaksud dalam advokat, cast perawi: ketentuan advokat secara nyat dalam uud adanya ketentuan ini yangadalah suatu bentuk pembatasan dan pengingkaran terhadap falsafah negara yaitu pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika yang menjunjung kemajemukan (pluralisme)menjadi anggota.dan bertahan dalam persaingan yang sehat (survive) karena anggotanya terus bertambah,: dengan demikian, jelas bahwasanya ketentuan advokat yang pada intinyacara nyata hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan advokat tersebut telah melanggar hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam ketentuan. ketentuan uud telah secara tegas memberikan kebebasan bagi para pemohon untuk berserikat dan berkumpul, tanpa adanya batasan untuk menjadi anggota dari suatu organisasi profesi advokat. namun demikian, ternyata advokat yang secara hierarkis berada bawah uud justru memaksakan para pemohon untuk menjadi anggota dari organisasi profesi advokat yang dimaksud dalam advokat, cast perawi: hal tersebut jelas membuktikan bahwa advokat yang mengharuskan para pemohon untuk menjadi anggota dari organisasi profesi advokat yang dimaksud advokat, cast perawi, telah bertentangan dengan uud yang memberikan jaminan kebebasan kepada para pemohon untuk bebas berserikat dan berkumpul. dengan demikian, sudah selayaknya jika mahkamah konstitusi menyatakan ketentupemaksaan terhadap advokat untuk menjadi anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam advokat cast perawi juga berdampak kepada pelanggaran hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum. pada praktiknya,tidak diakui keberadaannya sebagai advokat. pengadilan seringkali menolakuntuk menghadiri sidang mewakili dan membela kliennya. walaupun sudah dilantik sebelumnya oleh lembaga yang berwenang seperti menteri kehakiman republik indonesia dan pengadilan tinggi republik indonesia seperti para pemohon: fakta tersebut telah membuktikan bahwa pemberlakuan advokat juga ternyata telah melanggar hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum. hanya oleh karena para pemohon tidak menunjukkan kartu keanggotaan organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam advokat cast perawi, maka pengadilan tidak menganggapnya sebagai advokat. hal ini menunjukkan diskriminasi, terutama terhadap advokat yang tidak: adapun hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum telah diatur secara tegas dalam ketentutersebut, maka perbedaan perlakuan yang diterima para pemohon yang tidak menunjukkan keanggotaan organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam advokat cast perawi dibandingkan perlakuan yang diterima advokat lain yang, telah membuktikan bahwa ketentuan advokat telah bertentangan dengan ketentuan uud sehingga sudah selayaknya jika advokat yang inkonstitusional tersebut demi tegaknya konstitusi haruskonstitusionalnya advokat juga telah menyebabkan melanggarnya hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana yang diatur tidak diakuinya advokat yang menjadi anggota luar organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam advokat cast perawi, advokat tersebut melanggar haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. para pencari keadilan (justitiabelen) terpaksa memilih advokat yang menjadi anggota organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam advokat cast perawi. padahal, belum tentu pencari keadilan 'justitiabelen) tersebut menaruh kepercayaan (lawyer client privilege) terhadap advokat dimaksud. sehingga pemberlakuan advokat juga ternyata telah membatasi hak para pencari keadilan (justitiabelen) dalam memilih advokat (right counsel) yang terbatas hanya kepada para advokat yang merupakan anggota dari organisasi profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam advokat cast perawi saja: berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas bahwa pemberlakuan advokat yang memaksakan setiap advokat untuk menjadi anggota perawi, secara nyata juga telah melanggar hak konstitusional para pemohon dan para advokat lainnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. sehingga sudah selayaknya jika advokat tersebutdari seluruh uraian uraian tersebut atas, maka jelas terbukti bahwa ketentuan dan advokat telah bertentangan dengan uud dan falsafah negara yaitu pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika nya, yang mana hal ini diakui dalam uud serta melanggar hak konstitusional para pemohon untuk bebas berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan uud hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan uud serta hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan uud oleh karena itu, demi tegaknya konstitusi, serta perlindungan hak konstitusional para pemohon, maka sudah selayaknya jika mahkamah konstitusi menyatakan ketentuan dan advokat bertentangan dengan dan uud dan untuk kemudian menyatakan dan advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. iv. undang undang advokat yang ideal dan dapat diterima oleh para advokat secara filosofis dan sosiologis undang undang advokat yang mengakui kebhinekaan pluralitas), dan menjamin hak atas kebebasanadvokat yang ideal menurut para pemohon adalah advokat yang memberikan pengakuan kebhinekaan (pluralitas), serta pengakuan atas jaminan kebebasan kepada para advokat terhadap hak ataskhususnya dalam rangka menentukan sendiri bentuk dan jangka waktu pembentukan dari organisasi profesi advokat yang dikehendakinya tanpa adanya pembatasan. dengan demikian, yang dapat mengangkat harkat dan martabat advokat: advokat bebas untuk memilih bentuk organisasi profesi advokat yang dikehendakinya tanpa adanya pembatasan jangka waktu, apakah itu multi bar associations ataupun federation bar associations. namun yang terpenting adalah pemilihan(branch power) manapun juga, dimana setiap anggota berhak untuk memilih sendiri pengurus pusat atau central board executive dari organisasi profesi advokat tersebut. tidak ada jual beli suara, intervensi dari luar baik secara langsung maupun tidak langsung dari cabang kekuasaan manapun, donasi mengikat yang dapat menyebabkan organisasi profesi advokat tidak independen dan imperial, hubungan patronage dengan lembaga negara dan seterusnya. hal ini penting agar nantinya akan terbentuk suatu organisasi profesi advokat yang dapat mewakili dan memperjuangkan hak hak dan kepentingan mereka selaku advokat. jaminan independensi dan imparsialitas organisasi profesi advokat hanya dapat diperoleh jika pemilihan jajaran pengurusnya dilaksanakan secara bebas, jujur, independen dan imperial. tentang pentingnya independensi advokat dinyatakan advokat van der taken belanda sebagai berikut: een dome advokat, een advokat, een katie advokat, een advokat, een afhankelijke advokat, geen advokat stupid lawyer remains lawyer, dishonest lawyer remains lawyer, lawyer without independence ceases lawyer) . yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: seorang advokat yang bodoh tetap advokat, advokat yang tidak jujur tetap advokat, advokat yang tidak independen bukan lagi advokat'. majelis hakim mahkamah konstitusi yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) ini, sebagai berikut: pernyataan pembuka opening statement) tentang pelanggaran hak konstitusional para pemohonmerupakan hak konstitusional yang dilindungi dan diakui oleh negara republik indonesia dalam uud hak hak konstitusional tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan dan uud selain itu, negara republik indonesia juga mengakui adanya kemajemukan (pluralisme) dalam masyarakat indonesia yaitu dengan adanya semboyan bangsa indonesia bhinneka tunggal ika. pengakuan atas semboyan bhinneka tunggal ika ini secara jelas dan tegas diatur dalam uud yang beritakan falsafah pancasila sebagai falsafah bangsa indonesia. diatasnya hak hak konstitusional tersebut dalam uud jelas dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia individu (warga negara) dari kesewenang wenangan (detournement pouvoir) dan atau penyalahgunaan kekuasaan (abs pouvoir) oleh negara terhadap individu. dimana hak hak konstitusional sebagaimana yang telah kami nyatakan atas (in cast hak kebhinekaan (pluralitas), hak), merupakan hak asasi manusia yang inherent dalam diri manusia. hak asasi manusia tersebut merupakan hak hak dasar sebagai hak konstitusional yang terdiri dari hak hak sipil, politik, dan ekonomi, sosial dan budaya yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal, langgeng dan tidak boleh diabaikan, dibatasi, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara sekalipun. oleh karenanya, hak hak dasar tersebut sebagai hak konstitusional harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap individu demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. demikian pula halnya dengan hak konstitusional para pemohon yang juga harus dilindungi dan dihormati. pada tanggal april diundangkan advokat yang diharapkan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan atas profesi advokat, yang mana dalam selain bebas untuk menentukan bentuk tanpa dibatasi jangka waktu pembentukan organisasi profesi advokat yang dikehendakinya, advokat juga dijamin kebebasannya untuk memilih bergabung dalam suatu organisasi profesi advokat yang dirasa sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya atau tidak bergabung dalam organisasi profesi advokat manapun. selain itu dalam menjalankan profesinya, advokat juga harus mendapat pengakuan dan perlindungan yang sama dari negara tanpa diskriminasi dalam menjalankan tugas profesinya sebagai seorang advokat untuk tanpa memandang asal organisasi profesi advokat dimana tergabung, dengan advokat yang menjamin hak hak konstitusional sebagaimana dimaksud atas, maka. dan dapat mewujudkan cita cita terhadap peningkatan kualitas dari para pengemban profesi advokat, serta dapat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesi advokat, dengan adanya advokat yang menjamin hak konstitusional para pemohon dan para advokat secara keseluruhan, maka para pemohon selaku advokat akan memiliki kebebasan untuk membentuk dan menggabungkan diri dalam organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya serta tuntutan jaman. hal ini tentunya akan menjamin terlaksananya hak konstitusional sekaligus hak asasi manusiapekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam dan uud undang undang advokat yang bebas dari campur tangan negara c.g. pemerintah terhadap profesi advokat jika melihat sejarah dari perkembangan organisasi profesi advokat indonesia selama ini, selalu saja mengalami konflik dan kegagalan karena adanya campur tangan negara c.g. pemerintah yang mencoba untuk mempersatukan organisasi profesi advokat dalam wadah organisasi profesi advokat satu satunya (single bar association), hal ini sebagaimana dapat kita telusuri sebagai berikut: pada tahun atas inisiatif dari pemerintah orba, organisasi organisasi profesi advokat yang ada pada saat itu dicoba untuk dipersatukan dalam wadah tunggal organisasi profesi advokat kadin melalui kongres advokat pertama atau musyawarah nasional (munas) yang diselenggarakan hotel indonesia, jakarta, pada tanggal november upaya penyatuan organisasi profesi advokat dalam organisasi kadin ini adalah upaya pemerintah c.g orba untuk membungkam perajin yang pada saat itu sering mengkritik kebijakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi sampai sampai dianggap sebagai anak nakal ( 'infant terrible). namun pembentukan ini kandas karena tidak bottom up, melainkan top down, dalam arti segala hal yang berkaitan dengan organisasi profesi advokat diatur dari atas c.g. pemerintah, dan bukan aspirasi para advokat sendiri. terlalu banyaknya campur tangan pemerintah dalam tubuh kadin ini menyebabkan eksistensi kadin sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat tidak bertahan lama. dengan berdirinya asosiasi advokat indonesia aai) tahun lengkaplah kegagalan, sesuai dengan tuntutan jaman: diundangkannya advokat, khususnya advokat yang mengamanatkan pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu satunya menjadi dasar dari dideklarasikannya perawi pada tahun dan jugawadah organisasi profesi advokat satu satunya, yang dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat, menertibkan pelanggaran kode etik profesi advokat dan pemberantasan korupsi yudisial (judicial corruption), akan tetapi, dikarenakan pembentukannya tidaktelah mengakibatkansebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap perawi bukti pp selain itu, perlu diperhatikan bahwa sekalipun perawi telah dibentuk, organisasi organisasi profesi advokat lainnya, yaitu kadin, aai, ipni, hari, spi, akhir, hhrm, dan api yang seharusnya melebur menjadi satu dengan perawi sesuai dengan amanat advokat tentang wadah organisasi profesi advokat satu satunya, pada kenyataannya secara alami tetap ada. dengan demikian upaya untuk mempersatukan para advokat dalam satu organisasi profesi kembali menemui kegagalan karena bertentangan dengan karakteristik masyarakat pluralistik dan sejarah pembentukan organisasi profesi advokat indonesia dari waktu waktu.nya sebagai organisasi profesi advokatseperti diantaranya yang belum lama ini terjadi dan menjadi pemberitaan, yaitu: kekisruhan yang dilakukan oleh beberapa oknum advokat gedung mahkamah agung republik indonesia mari) pada hari rabu, juli sebagaimana dikutip dari berita kekisruhan ini terkait dengan dikeluarkannya surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun kepada ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia yang menyatakan hanya perawi sebagai wadah organisasi profesi advokat satu satunya. dalam unjuk rasa ini kai yang dihalangi oleh pengamanan gedung mari, merangsek masuk dalam dengan menjebol pagar kerumunan dan meminta bertemu dengan perwakilan mari. selanjutnya pada tanggal november sejumlah advokat dari kai mendatangi gedung dpr untuk bertemu dengan komisi iii dpr guna mempersoalkan surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun kepada ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia tersebut dan meminta dpr mencopot arifin jumpa dari jabatan ketua mari bukti pp 6a dan bukti pp 6b). kekisruhan antara perawi dengan kai kembali terjadi saat perawi akan melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah advokat hotel gran media, kuningan, jakarta selatan pada september acara pelantikan advokat perawi). acara pelantikan advokat yang diadakan oleh perawi wilayah hukum pengadilan tinggi jakarta ini diwarnai keributan setelah beberapa advokat dari kai memaksa masuk ruang pelantikan dan minta dilantik juga. sebagaimana diberitakan, dalam acara pelantikan advokat yang diadakan oleh perawi tersebut sempat terjadi upaya memaksa masuk ruang pelantikan oleh kai dan bahkan tindakan anarkis seperti merusak pintu dan bahkan baku hantam antara para advokat dan calon advokat dari kedua organisasi profesi advokat ini bukti pp kekisruhan kembali terjadi pada tanggal september pengadilan tinggi semarang saat diketahui adanya rencana pelantikan dan pengambilan sumpah advokat yang akan diadakan oleh perawi wilayah hukum pengadilan tinggi semarang pada tanggal september puluhan calon advokat yang telah mengikuti pendidikan dan ujian profesi advokat dari kai mengajukan protes agar dapat turut dilantik dan disumpah. mereka menganggap pelantikan dan penumpahan yang dilakukan oleh perawi tersebut merupakan diskriminasi bukti kekisruhan antara perawi dan kai tersebut sama sekali tidak mencerminkan profesi advokat sebagai profesi yang mulia (official nobile), dan seharusnya kejadian tersebut tidak perlu terjadi jika semua pihak dapat mengendalikan diri dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing masing. tidak mengherankan jika dengan adanya kekisruhan ini citra profesi advokat mata masyarakat umum menjadi negatif. sebagai salah satu contoh ketidakpuasan masyarakat atas konflik perawi dan kai ini adalah dengan terbentuknya rekomendasi yang dinamakan petisi yang dibuat oleh dua tokoh hukum senior, yaitu mantan hakim agung adi kanojo soetjipto. s.h., fcb. arb., dan mantan hakim konstitusi prof. dr. hm. lica marzuki, s.h., serta sejumlah akademisi seperti prof. muhammad abdul, s.h., prof. dr. nigrum sirait, s.h., dan dr. sf. marbun, s.h., hum,. bahkan citra negatif ini juga diakui oleh advokat sendiri, hal ini tampak dalam musyawarah nasional al, dimana pada intinya musyawarah nasional aai tersebut advokat denny kailimang menyatakan bahwa menyesalkan adanya isu upaya pembelian suara dengan imbalan uang. selain itu dalam musyawarah nasional aai tersebut, advokat humphreys dekat menyampaikan bahwa makelar kasus marak terjadi saat ini dan aai akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memegangnya bukti pp 9a dan bukti pp 9b). selain itu, perajin juga menanggapi situasi ini dengan mengirimkan surat perajin nomor ku viii bpp perajin tertanggal agustus perihal tanggapan perajin atas sikap mahkamah agung republik indonesia terkait perseteruan antar organisasi advokat yang berkepanjangan bukti pp yang pada intinya menyatakan keprihatinan atas kekisruhan yang dilakukan beberapa oknum advokat gedung mari pada tanggal juli yang merupakan dampak dari perseteruan (konflik) berkepanjangan antar organisasi profesi advokat dan menyarankan amandemen terhadap advokat untuk menghentikan perseteruan (konflik) ini: dalam kekisruhan mengenai wadah organisasi profesi advokat satu satunya (single bar association) ini juga terdapat indikasi adanya campur tangan ma.ri. indikasi ini dapat dilihat dari dikeluarkannya surat nomor kma vi perihal: penumpahan advokat, tertanggal juni surat mari nomor kma vi bukti pp yang pada intinya memerintahkan kepada ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia untuk melakukan pengambilan sumpah terhadap sebagai wadah organisasi profesi advokat satu satunya berdasarkan kesepakatan pada tanggal juni antara pengurus pusat kai dengan pengurus pusat perawi: mengenai keterlibatan dan keberpihakan ma.ri dan atau pemerintah dalam penentuan bentuk organisasi profesi advokat pasca timbulnya konflik perawi dengan kai bukan hanya terjadi sekali ini saja. hal ini bisa dilihat dari diterbitkannya surat menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh.ah. tertanggal november yang ditujukan kepada mari yang dihembuskan pula kepada presiden republik indonesia surat menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh.ah. yang pada intinya. hal ini sebagaimana tercantum pada butir (a) surat menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh.ah. yang secara tegas menyatakan bahwa perawi telah terbentuk sebagai satu satunya organisasi profesi advokat dalam rangka melaksanakan ketentuan advokat bukti pp bahkan sebelum dikeluarkannya surat menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh.ah. pengakuan atas pendirian perawi yang telah sesuai dengan advokat juga telah dinyatakan oleh dpr melalui tanggapan tertulisnya sebagaimana termuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tertanggal november bukti bahkan, organisasi profesi advokat yang bertikai yaitu perawi dan kai juga masing masing bertemu dengan pemerintah dan ma.ri untuk meminta pengakuan sebagai wadah organisasi profesi advokat satu satunya yang sah indonesia berdasarkan advokat. hal ini bisa dilihat dari adanya pertemuan pertemuan yang dilangsungkan oleh perawi maupun kai secara sendiri sendiri dengan pemerintah dan ma.ri. selain itu, perawi juga bertemu dengan dpr bukti pp namun yang terjadi saat ini keterlibatan negara c.g. pemerintah berada dalam konteks yang salah karena lebih menekankan pada pengakuan atas organisasi profesi advokat dan bukan terhadap profesi advokat. keterlibatan negara c.g. pemerintah terhadap profesi advokat yang bebas (free profession) seperti yang telah terjadi adalah merupakan bukti bahwa negara c.g. pemerintah telah melebihi wewenangnya dan memposisikan dirinya sebagai negara kekuasaan (machtstaat) dan bukan sebagai negara hukum (rechtsstaat): seharusnya ada jaminan bahwa hukum itu sendiritaat). oleh karena itu jelas ketentuan dan advokat ini melanggar hak konstitusionalhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam dan uud secara overbodig (berlebihan), perlu juga dicatat bahwa surat mari nomor kma vi yang dimaksud atas didasarkan pada kesepakatan antara perawi dan kai yang melanggar kuh perdata dan seharusnya dinyatakan batal. bagaimana tidak, isi dari kesepakatan perawi dan kai dimaksud tidak pernah disepakati oleh kedua belah pihak, hal mana jelas jelas bisa dilihat dengan adanya kekisruhan pada saat penandatanganannya pada tanggal juni bukti sekali lagi terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu satunya indonesia adalah suatu utopia, hal ini merupakan beberapa bukti bahwa pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu satunya indonesia adalah utopia. berarti, secara yuridis formil, sudah jelas bahwa ketentuan advokat khususnya dan samping sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan advokat, juga merupakan pelanggaran hak konstitusional para pemohon dan para advokat lainnya atas pengakuan terhadap kebhinekaan (pluralitas), kebebasansecara faktual sudah terbukti berulang kali bahwa wadah organisasi profesi advokat satu satunya indonesia adalah sesuatu yang mustahil, merugikan dan berpotensi merugikan para pemohon dan advokat lain pada umumnya,dan: advokat yang ada saat ini harus diubah dan disesuaikan dengan aspirasi dan perkembangan jaman sehingga menjadi suatu undang undang yang ideal yang bebas dari adanya campur tangan negara c.g pemerintah ri, mahkamah agung dan dpr ri, baik dalam pembatasan mengenai bentuk organisasi profesi advokat, pembatasan mengenai jangka waktu maupun pembatasan mengenai hak para advokat untuk bergabung dalam organisasi profesi advokat. karena adanya campur tangan negara c.g. pemerintah terhadap hal hal tersebut bertentangan dengan konsep dari suatu organisasi profesi advokat yang seharusnya independent dan self governing, sebagaimana diatur dalam, yang berbunyi sebagai berikut: iba standards for the independence the legal profession.convention: basic principles the role lawyers: , yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:,. sedangkan ketentuan mengenai peran advokat dalam menjalankan tugas dan perannya tanpa adanya campur tangan pembatasan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun diatur pada paragraf konsideran iba standards for the independence the legal profession, sebagai berikut: suitable system administration justice which guarantees the independence lawyers the discharge their professional duties without any improper restrictions, pressures interference, direct indirect imperative for the establishment and maintenance the rule law. yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: sistem peradilan yang adil yang menjamin independensi advokat dalam menjalankan tugas profesinya tanpa adanya pembatasan, tekanan atau intervensi yang tidak patut, secara langsung maupun tidak langsung, adalah mutlak bagi penegakan dan penyelenggaraan rule law. dengan tidak adanya intervensi dari negara c.g. pemerintah maka diharapkan para advokat dapat menjalankan tugas profesinya dan juga dalam menjalankan perannya mendukung dan mempromosikan reformasi hukum, sebagaimana yang diatur dalam huruf (g) iba standards for the independence the legal profession mengatur bahwa organisasi profesi advokat mempunyai fungsi untuk mengembangkan dan mendukung reformasi hukum, serta memberikan komentar terhadap undang undang dan rancangan undang undang. berikut bunyi ketentuan huruf (g) iba standards for the independence the legal profession: the function the appropriate lawyers' association ensuring the independence the legal profession shall inter alia: promote and support law reform, and comment upon and promote public discussion the substance, interpretation and application existing and propose legislation:. yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: fungsi organisasi advokat yang benar dalam memastikan independensi profesi advokat adalah inter alia: untuk mengembangkan dan mendukung reformasi hukum, dan untuk mengomentari dan mengembangkan diskusi publik mengenai substansi, interpretasi dan aplikasi undang undang dan rancangan undang undang. undang undang advokat yang dapat mencegah organisasi advokat dari komersialisasi penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat serta dalam hal pemberian sertifikasi profesi advokat komersialisasi organisasi profesi advokat salah satu sumber konflik antarhanya dimiliki oleh perawi, yang sebelumnya diselenggarakan baik oleh perawi maupun kai bukti pp yang berpotensi melemahkan organisasi profesi advokat lainnya. hal ini terjadi karena dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organisasi profesi advokat, perawi dinilai tidak terbuka dan tidak transparan, serta tidak mengikuti prinsip prinsip good corporate governance, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat serta dalam hal pemberian sertifikasi profesi advokat. semua ini dijadikan monopoli dan hak khusus perawi: bahkan penyelenggaraan pendidikan ini sudah menjurus kepada kegiatan komersial, mengingat setiap calon advokat yang mengikuti advokat tersebusebagaimana ditentukan dalam advokat, dan adanya keharusan untuk para advokat bergabung pada organisasi profesi advokat tersebut, sebagaimana ditentukan dalam advokat. namun ternyata dengan diundangkannya advokat tersebut, khususnya pengaturan dalam tersebut malah menimbulkan dampak negatif yaitu tidak adanya pengakuan atas semboyan bhinneka tunggal ika yang menjunjung kemajemukan (pluralisme) dalam masyarakat indonesia, yang mana terdiri lebih dari (lima ratus) suku bangsa (data jumlah suku bangsa dikutip keynote address guru besar antropologi universitas indonesia, alm. parodi suparman,bahkan secara khusus dampak pengaturan iniakibat adanya advokat dan khususnya terhadap ketentuan dalam advokat, advokat, dan advokat kemajemukan masyarakat indonesia, termasuk dalamnya para pengemban profesi advokat tidak diakui sehingga berdampak pada hilangnya kebebasan untuk berserikat dan bergabung dengan organisasi advokat yang sesuai dengan kepentingan dan kekhususannya, bahkan yang terburuk adalah advokat tersebut tidak bisa melakukan praktik sebagai advokat sehingga menelantarkan pencari keadilan (para justitiabelen) karena ijin advokatnya tidak diakui oleh pengadilan akibat tidak berasal dari organisasi profesi advokat yang dibentuk sesuai advokat tersebut.pendidikan dan ujian profesi advokat diharuskan untuk membayar biaya biaya yang jumlahnya tidak sedikit bukti pp dan selanjutnya juga masih diharuskan membayar biaya pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat bukti pp dimana hal ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat (notice seiten), sejatinya dan berdasarkan kebiasaan internasional (international customary law), suatu organisasi profesi advokat tidak diperbolehkan untuk menerima pemasukan apapun selain dari iuran keanggotaan dan sumbangan donasi yang tidak mengikat, serta tidak melakukan kegiatan yang bersifat komersial. namun pada kenyataannya, perawi melalui biaya biaya kegiatan pendidikan dan ujian profesi advokat serta pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat tersebut telah mendapatkan pemasukan selain dari iuran anggota. hal ini menjadi salah satu sumber perseteruan (konflik) antara perawi dan kai. dalam perjalanannya, kai sendiri akhirnya melakukan hal yang serupa dengan perawi yaitu menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat secara komersial bukti pp para pemohon melalui perajin telah menujukkan sikapnya yang konsisten untuk tidak menjadikan perajin sebagai organisasi profesi advokat yang komersial, yaitu ditunjukkan melalui pengumuman perajin harian kompas, kamis, april dan surat perajin nomor ku x bpp.perajin tertanggal oktober perihal pengumuman perajin tidak pernah menyelenggarakan pendidikan advokat dan atau ujian advokat surat perajin nomor ku x bpp.perajin) bukti pp 20a dan bukti pp 20b). pada intinya pengumuman perajin dan surat perajin nomor ku x bpp.perajin tersebut menyatakan bahwa perajin tidak menyelenggarakan pendidikan advokat dan atau ujian advokat (sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain) dan tidak mengijinkan penyelenggaraan pendidikan advokat dan atau ujian advokat (oleh kerdil perajin maupun dengan menggunakan nama perajin). dengan kai mengikuti jejak perawi menyelenggarakan pendidikan dan ujian profesi advokat, terlihat seperti terdapat persaingan tidak sehat memperebutkan calon advokat untuk menjadi anggota organisasi profesi advokat mereka masing masing. hal ini dapat dibuktikan dengan menjamurnya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh perawi dan kai bukti pp yang tidak selaras dengan tujuan meningkatkan kualitas advokat karena berupa pengulangan kurikulum fakultas hukum jenjang dan tidak menekankan kepada segi kode etik profesi advokat dan praktik hukum acara pengadilan seperti hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan hubungan industrial, hukum acara perlindungan konsumen, hukum acara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum acara mahkamah konstitusi, hukum acara peradilan agama, hukum acara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hukum acara gugatan perwakilan (class action), dan lain lain yang dapat dipilih sesuai minat calon advokat yang dibimbing advokat senior selama (dua) tahun sejumlah modul dari jumlah minimal yang diwajibkan untuk ditempuh. hal ini disebabkan pendidikan hukum indonesia, khususnya jenjang bukan tergolong sebagai pendidikan profesional karena lebih berorientasi pada pendidikan teori, rendahnya standar pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat saat ini berakibat pada penurunan kualitas advokat, karena kurangnya pemahaman para advokat terhadap materi hukum acara pada praktiknya dan pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab advokat serta pemahaman kode etik profesi advokat. adanya persaingan ini menimbulkan dampak negatif dari penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. sebagai akibatnya, tugas untuk meningkatkan kualitas advokat indonesia oleh organisasi profesi advokat menjadi terabaikan. pendidikan harus bersifat terus menerus (continuing legal education) sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga organisasi profesi advokat pun akan terus berkembang dan tidak tertutup kemungkinan untuk membentuk organisasi profesi advokat baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, sertifikasi profesi advokat tujuan akhir penyelenggaraan pendidikan advokat adalah sertifikasi (sebutan) profesi advokat. dimana saat ini pemberian sertifikat (sebutan) profesi advokat kepada calon advokat sehingga nantinya dapat menjalankan fungsinya (berpraktik) sebagai advokat dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat sendiri. berdasarkan hal tersebut, maka pemberian sertifikasi ini juga perlu mendapat perhatian karena wewenang pemberian sertifikasi bukan wewenang dari organisasi profesi advokat. sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, pemberian sertifikat (sebutan) profesi merupakan kewenangan perguruan tinggi . berdasarkan uraian atas, maka jelas organisasi profesi advokat telah melakukan kegiatan komersial melalui penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat, serta melakukan pemberian sertifikat (sebutan) profesi yang mana bukan merupakan wewenang dari organisasi profesi advokat. oleh karena itu, untuk mencegah agar organisasi profesi advokat tidak terjebak dalam komersialisasi dalam menyelenggarakan kursus dan ujian advokat yang akan berdampak pada penurunan kualitas advokat indonesia dan potensi konflik, seyogianya jika penyelenggaraan pendidikan dan ujian profesi advokat, serta sertifikasi profesi advokat dilaksanakan oleh suatu badan sertifikasi nasional yang independen, dansesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, ikut sertanya pemerintah dalam pembentukan dan penunjukan badan sertifikasi nasional ini bukan merupakan tindakan intervensi pemerintah terhadap profesi advokat, melainkan sebagai wujud pengakuan negara c.g. pemerintah terhadap praktek profesi advokat agar terwujud kebebasan dan perlindungan bagi profesi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya:yang berbunyi . badan sertifikasi nasional tersebut mempunyai kewenangan untuk: menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan continuing legal education) sejumlah modul tertentu dalam waktu (dua) tahun yang sesuai minatnya, seperti pendidikan profesi, seminar, pelatihan (workshop), most court competition, praktek berperkara pengadilan, dan lain sebagainya, menentukan bentuk, materi, jangka waktu dan substitusi dari program magang: melaksanakan ujian sertifikasi profesi bagi calon advokat: memberikan sertifikasi (sebutan) profesi bagi calon advokat sebagai syarat pengangkatan dan bukti kelulusan dari ujian sertifikasi. mengenai standar pendidikan serta kelulusan calon advokat ditetapkan secara bersama oleh pemerintah dan organisasi profesi advokat, sehingga ada persamaan standar kelulusan profesi advokat yang ada republik indonesia. hal ini sesuai dengan definisi advokat yang diatur dalam iba standards for the independence the legal profession dan bab iii (a) deklarasi montreal tahun sebagai berikut: iba standards for the independence the legal profession: every person having the necessary qualifications law shall entitled become lawyer and continue practice without discrimination . yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: setiap orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam ilmu hukum berhak untuk menjadi pengacara dan terap berpraktik tanpa adanya diskriminasi?. bab iii (a) deklarasi montreal tahun lawyer means person qualified and authorized practice before the courts and advise and represent his clients legal matters,. terjemahan bebasnya yang berbunyi sebagai berikut: advokat berarti seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompeten untuk berpraktik hukum hadapan pengadilan dan memberi nasihat dan mewakili kliennya mengenai masalah hukum: . kerja sama dengan pemerintah ini menunjukkan bahwa organisasi profesi advokat tidak dapat berdiri sendiri begitu saja tanpa adanya kerjasama dengan negara c.g. pemerintah serta institusi institusi lainnya yaitu perguruan tinggi dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana ditentukanrpo sama dengan badan pemerintah dan lainnya dalam memajukan tujuan keadilan . dengan dibentuknya badan sertifikasi nasional yang juga merupakan pengakuan negara c.g. pemerintah terhadap profesi advokat diharapkan kualitas advokat kemudian hari dapat terjaga dan ditingkatkan menjadi lebih baik, sehingga akan membantu upaya penegakan hukum indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa hukum (legal services) c.g. para pencari keadilan (ustitiabelen). undang undang adanya perseteruan (konflik) yang berkepanjangan antara dua organisasi yang masing masing mengaku sebagai organisasi profesi advokatpadahal,, salah satu tugas dan fungsi dari organisasi profesi advokat adalah untuk melakukan pengawasan terhadap advokat yang menjadi anggotanya, dengan maksud dan tujuan agar paraagar dapat menjaga keluhuran martabat dan integritas profesi advokat. hal ini sesuai dengan gambaran umum tentang definisi, peran, dan fungsi dari organisasi profesi advokat yang diberikan dalam iba standards for the independence the legal profession sebagai berikut: functions the lawyers association the functions the appropriate lawyers association ensuring the independence the legal profession shall inter alia: maintain the honour, dignity, integrity, competence, ethics, standards conduct and discipline the profession, and protect the intellectual and economic independence the lawyer from his her client. yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: fungsi dari organisasi advokat fungsi dari organisasi advokat yang sesuai dalam menjamin independensi profesi advokat, antara lain:, serta untuk melindungi independensi profesi (intelektual dan ekonomi) dari kliennya . pengawasan terhadap para advokat menjadi kewenangan dari organisasi profesi advokati advokat menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. penegakan kode etik melalui organisasi profesi advokat masing masing sering kali tidak dipercaya objektif dan selalu dicurigai akan berpihak untuk membela kepentingan anggotanya dari pada membela kepentingan pelapor, sehingga laporan dari masyarakat ataupun dari rekan sejawat terhadap para advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat jarang sekali disidangkan apalagi diberi sanksi. adanya sikap yang mengutamakan perlindungan terhadap anggotanya ini menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas dari organisasi profesi. ini semua adalah akibat dari semangat korps yang masih tinggi i'esprit corps) antara para advokat: sekalipun disidangkan, putusan dewan kehormatan yang menghukum para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kenyataannya tidak dijalankan oleh advokat yang bersangkutan.fenomena ini menunjukkan bahwa putusan dewan kehormatan organisasi profesi advokat tidak efektif mengikat seorang advokat yang melanggar kode etik. yang lebih memperparah keadaan adalah tidak adanya pengaturan dalam advokat bahwa pengadilan harus tunduk atau harus melaksanakan putusan dewan kehormatan organisasi profesi advokat, sehingga advokat yang telah mendapatkan sanksi dari dewan kehormatan masih dapat berbicara pengadilan. akibatnya advokat yang melanggar kode etik tidak takut akan sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena putusan dewan kehormatan organisasi profesi advokat tidak dapat dieksekusi atau dengan kata lain tumpul .oleh suatu dewan etika nasional: karena tidak dapat terlaksananya pengawasan dan penindakan oleh organisasi profesi advokat sebagaimana mestinya, maka dibutuhkan adanya suatu dewan etika nasional yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang ada republik indonesia, yang beranggotakan: mantan jaksa dan mantan hakim yang jujur dan bersih, tokoh masyarakat yang kredibel dan mempunyai integritas: advokat senior yang jujur dan bersih serta kredibel dan berintegritas, akademisi yang kompeten, dan lain lain. dengan memiliki anggota sebagaimana disebutkan atas, yang kredibel dan mempunyai integritas yang tinggi, maka dewan etika nasional diharapkan dapat bersikap adil, independen dan imperial dalam memeriksa semua laporan pengaduan yang masuk tanpa kecuali, sehingga memberikan putusan yang adil bagi pencari keadilan (justitiabelen) atau pengadu (complaint) dan tidak menimbulkan kontroversi. perlindungan seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat: dewan etika nasional ini akan melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan ketentuan kode etik profesi advokat, serta melakukan penindakan terhadap para pelanggar kode etik profesi advokat. putusan dewan etika nasional ini memiliki kekuatan mengikat dan putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi profesi advokat dan seluruh pengadilan indonesia. untuk itu, perlu adanya kerjasama antara dewan etika nasional dengan organisasi profesi advokat dan pengadilan dalam menjalankan putusan dewan etika nasional secara efektif sehingga menimbulkan efek jera. mengenai kerja sama antara organisasi advokat dengan pemerintah dan institusi institusi lainnya telah diaturopesama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya dalam memajukan tujuan keadilan . hal ini untuk mencegah para advokat pelanggar kode etik menghindar dari putusan dewan etika nasional, selain itu ini juga dapat membuat mereka yang belum pernah melanggar kode etik profesi advokat maupun yang sudah pernah melanggar kode etik menjadi lebih berhati hati dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaannya, serta menjunjung tinggi kode etik profesi advokat: adanya ketentuan dalam advokat yang mengatur adanya peran dan fungsi dewan etika nasional yang ditunjuk oleh organisasi profesi advokat yang ada indonesia dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik terhadap seluruh advokat yang melakukan praktek indonesia, serta melakukan penindakan terhadap para pelanggar kode etik profesi advokat, akan memberikan pengaruh dan efek jera bagi advokat yang melanggar kode etik sehingga pada akhirnya akan dapat menjaga citra advokat sebagai official nobile. amandemen advokat berdasarkan seluruh uraian atas, menunjukkan dengan jelas bahwa diundangkannya advokat khususnya dan selain melanggar hak hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam dan uud dan bertentangan falsafah negara yaitu pancasila yang dimuat dan dijamin uud dengan semboyan bhinneka tunggal ika nya, namun juga secara lebih jauh telah menimbulkan berbagai konflik antar organisasi profesi advokat yang berkepanjangan, yang berakibat pada rendahnya kualitas dan kredibilitas advokat, tidak dialaminya perilaku advokat dan minimnya penegakkan etika yang efektif, sehingga mengakibatkan advokat terlibat pada praktek korupsi yudisial (judicial corruption). semua ini pada akhirnya berakibat dirugikannya para pencari keadilan (justitiabelen) dan masyarakat karena peran profesi advokat dalam upayanya untuk menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia terabaikan:: untuk mengatasi 'kekacauan' ini dan demi terwujudnya peran advokat sebagai the guardian the constitution serta memberikan perlindungan atas hak hak konstitusional para pemohon dan para advokat secara keseluruhan sebagaimana yang telah diakui dan dijamin oleh negara dalam uud khususnya terhadaphadapan hukum (equality before the law), serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana antara (gemiddeld doel), dan bukan tujuan akhir (einddoel), sehingga ketika ada ketentuan dalam advokat yang sudah tidak lagi relevan dan tidak mengakomodirkemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. terlebih lagi, jika ternyata ketentuan advokat dimaksud bertentangan juga dengan semboyan bangsa indonesia yaitu bhinneka tunggal ika sebagai esensi dari falsafah pancasila. bahwa untuk lebih memahami dan mencapai solusi yang terbaik mengenai kemelut dan perseteruan organisasi profesi advokat, maka kiranya layak jika para pemohon akan menguraikan jejak sejarah organisasi profesi advokat indonesia, sejak kemerdekaan agustus sampai dengan sekarang. yang mana nantinya dapat diketahui bahwa secara alamiah (naturally created condition) bentuk organisasi profesi advokat yang dianut oleh indonesia selama ini adalah multi bar association. sejarah pembentukan organisasi profesi advokat dari waktu waktu pada awalnya yaitu semenjak kemerdekaan, organisasi profesi advokat indonesia menganut multi bar association. hal ini ditandai dengan terbentuknya beberapa organisasi profesi advokat, dimulai dengan terbentuknya persatuan advokat indonesia pai) pada tanggal maret yang kemudian digantikan oleh persatuan advokat indonesia perajin) pada tanggal agustus surakarta solo), kemudian pusat bantuan dan pengabdi hukum indonesia pusbadhi) dan lain lain. presiden soeharto melalui suatu pernyataan bersama antara menteri panglima angkatan darat selaku panglima operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, dengan menteri kehakiman ketua mahkamah agung, dan pimpinan perajin pusat tertanggal mei pernyataan bersama ini ditandatangani oleh letnan jenderal soeharto selaku menteri panglima angkatan darat selaku panglima operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, wirjono prodjodikoro, s.h., selaku menteri kehakiman ketua mahkamah agung, serta sukarno, s.h., selaku wakil ketua perajin pusat) pernah menyatakan perajin sebagai satu satunya organisasi profesi advokat indonesia, walaupun dalam kenyataan tidak demikian dan perajin sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai wadah diatur dalam dan uud maka para pemohon memohon agar majelis hakimketentuan advokat yang menyatakan bahwa organisasi profesi advokat merupakan wadah organisasi profesi advokat satu satunyaorganisasi profesi advokat harus dibentuk secara demokratis oleh para anggotanya melalui musyawarah nasional advokat indonesia, mana proses pemilihan pengurus (central board executive) dari organisasi profesi advokat tersebut dipilih melalui mekanisme one man one vote , secara bebas tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari negara baik itu dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ketentuan mengenai pembatasan waktu dalam proses pembentukan organisasi profesi advokat sebagaimana diatur dalam advokat dinyatakan bertentangan dengan dan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. berdasarkan putusan majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil (material toetsingsrecht) ini, diatur seluruh republik indonesia. penyelenggaraan munas sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam waktu secepat cepatnya setelah putusan permohonan uji materiil (materi&le toetsingsrecht) ini dibacakantional bar association, mana faktanya sampai sekarang organisasi profesi advokat indonesia belum menjadi anggota penuh dari international bar association karena perseteruan (konflik) antara perawi dan kai. dengan demikianan internasional maupun tingkat nasional, ketentuan advokat yang mewajibkan setiap advokat untuk menjadi anggota organisasi profesi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam advokatsetiap advokat bebas untuk bergabung dengan organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka, mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (continuous legal education) yang berkelanjutan dan melindungi integritas profesi mereka guna mencapai kualitas advokat yang berintegritas, jujur dan independen, perlunya pengaturan yang jelas oleh pemerintah dan organisasi profesi advokat secara bersama sama mengenai pembentukan badan sertifikasi nasional yang sifatnya independen, untuk menetapkan standar pendidikan serta kelulusan dari calon advokat yang akan dilaksanakan oleh badan sertifikasi nasional, sehingga ada persamaan standar kelulusan profesi advokat. adanya keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah dalam pembentukan badan sertifikasi nasional ini merupakan bentuk pengakuan negara c.g. pemerintah terhadap profesi advokat. keberadaan badan sertifikasi nasional ini mutlak diperlukan untuk mencegah agar organisasi profesi advokat tidak terjebak dalam kegiatan komersialisasi jabatan dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian advokat yang akan berdampak pada penurunan kualitas advokat indonesia dan perseteruan (konflik) terus menerus antar organisasi profesi advokat: adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai dewan etika nasional yang terdiri dari tokoh tokoh masyarakat seperti, mantan hakim dan mantan jaksa yang jujur dan bersih, akademisi, advokat senior yang memiliki kualitas dalam bidang hukum, berintegritas dan memiliki kredibilitas tinggi dan jujur, sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penegakan kode etik profesi advokat terhadap seluruh advokat yang melaksanakan fungsi advokat dan berpraktik indonesia. selain itu, dewan etika nasional juga bertanggungjawab untuk penindakan terhadap para pelanggar kode etik profesi advokat dan memberikan hukuman atas segala pelanggaran kode etik tersebut. putusan dewan etika nasional ini memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi profesi advokat dan pengadilan indonesia. sikap tegas yang ditunjukan oleh dewan etika nasional akan memberikan pengaruh dan efek jera bagi advokat termasuk mencegah advokat melanggar kode etik profesi advokat dan kemudian diberi sanksi oleh dewan kehormatan etika agar advokat pelanggar etika tadi tidak bisa lagi menghindar dengan cara, misalnya berpindah organisasi karena putusan dewan etika nasional yang akan datang mengikat semua organisasi profesi advokat dan dilaksanakan oleh seluruh pengadilan indonesia secara efektif. sehingga keadaan ini pada akhirnya akan menjaga citra advokat sebagai official nobile,yang saat ini. berdasarkan uraian tersebut, maka). serta diharapkan adanya advokat yang ideal dan dapat diterima oleh para advokat secara filosofis dan sosiologis dapat menjadi pilar adanya tertib hukum, penegakkan etika profesi advokat, dan pemberantasan korupsi yudisial (judicial corruption)materiil (material toetsingsrecht) ini membuktikan bahwa dengan diundangkannya advokat khususnya ketentuan dan advokat, berakibat merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh uud yaitudan uud serta berpotensi merugikan hak konstitusional para advokat lainnya serta membatasi profesi advokat sebagai profesi bebas (free profession). akibat dari kerugian ini adalah hal hal sebagai berikut: tidak adanya kebebasan (adanya pembatasan) untuk mendirikan organisasi profesi advokat yang setara dengan perawi, karena eksistensi organisasi profesi advokat menjadi dibatasi akibat adanya campur tangan negara c.g. pemerintah yaitu pengakuan terhadap perawi sebagai organisasi profesi advokat satu satunya, yang secara alami dan berdasarkan sejarah seharusnya beragam. dimana, kewenangandimonopoli dan menjadi hak khusus perawi, sedangkan organisasi profesi advokat lainnya tidak diakui oleh negara dan dibatasi kewenangannyapadahal pengakuan dari negara ini tidak diperlukan dan pengakuan ini bersifat diskriminatif. dengan demikian tidak ada persaingan yang bebas dan sehat antar organisasi profesi advokat, padahal persaingan bebas ditolak berpraktik mewakili klien oleh pengadilan karena tidak memiliki ijin berbicara (berupa kartu anggota perawi), dimana waktu pembentukan (dua) tahun itu menunjukkan campur tangan negara melalui advokat, akibat penolakan untuk berbicara oleh pengadilan, para pencari keadilan (justitiabelen) menjadi tidak bebas (dibatasi) untuk memilih advokat yang diinginkannya (right counsel freedom appoint lawyer his her choice) karena mereka, sehingga kebebasan para pencari keadilan (justitiabelen) untuk menunjuk advokat atas keinginannya sendiri telah dibatasi oleh negara melalui advokat, secara faktual sudah terbukti berulang kali bahwa pembentukan karena datang dari pemerintah orba. hal ini dapat dilihat dari jumlah advokat indonesia saat ini yang mencapai advokat (jauh lebih banyak dari jumlah advokat pada saat pembentukan kadin sebagai wadah tunggal yaitu advokat) dan selain itu ketidakpuasan atas bentuk wadah tunggal yang tidak bottom up, melainkan top down, juga dapat dilihat dari jumlah pengajuan permohonan uji materiil (materiel toetsingsrecht) sebanyak (enam) permohonan uji materiil (materiel toetsingsrecht) mahkamah konstitusi waktu lalu, serta adanya rekomendasi petisi: bahkan bukti lebih jelas dari kegagalan pembentukan wadah organisasi profesi advokat satu satunya ini adalah seringnya terjadi perpecahan dan pembentukan organisasi profesi advokat yang baru. hal ini dapat dilihat sejak jamannya kadin dengan berdirinya asosiasi advokat indonesia aai) (yang kemudian diikuti dengan berdirinyadan terkini adalah berdirinya kai sebagai bentuk ketidakpuasan atas pendirian perawi. oleh karena itu, jelas bahwa konsep. diharapkan dengan dikabulkannya permohonan para pemohon ini, konflik berkepanjangan antar organisasi profesi advokat dapat diselesaikan dan secepatnya diadakan musyawarah nasional advokat untuk menentukan bentuk organisasi advokat yang ideal sesuai aspirasi para. selanjutnya diharapkan akan timbul persaingan yang sehat antara organisasi profesi advokat republik indonesia. persaingan yang sehat ini penting dan sangat diperlukan dalam menghasilkan organisasi profesi advokat yang berwibawa, efektif, bersatu, kuat dan martabat, yang berdampak dalam upaya meningkatkan kualitas advokat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi yudisial (judicial corruption), serta berprestasi dalam persainganmartabat akan kehilangan anggotanya dan tenggelam dalam persaingan. namun sebaliknya, apabila permohonan para pemohon ini ditolak, maka para pemohon yakin bahwa pelarut larutan profesi advokat dan perseteruan antara perawi dan kai negara kita akan terus berlanjut untuk masa yang tidak bisa diprediksi lamanya kapan itu bisa diselesaikan secara tuntas. konflik ini pada akhirnya akan merugikan masyarakat khususnya para pencari keadilan (justitiabelen) yang tidak memperoleh jasa hukum (legal service) yang berkualitas dan bertanggung jawab. organisasi profesi advokat samping melakukan pengawasan tugas profesi advokat, diharapkan juga dapat segera fokus melakukan reformasi dalam dan menyusun cetak biru reformasi profesi advokat sehingga dapat berfungsi sebagai national bar association yang aktif memberikan kontribusi kepada reformasi hukum nasional, aktif membela kepentingan publik, berbicara publik untuk kepentingan masyarakat, mengawal konstitusi, berpartisipasi dalam debat publik tentang negara hukum, hak asasi manusia, penegakan hukum dan legislasi. juga tentunya diharapkan bersikap tegas terhadap malapraktik, penanggulangan praktek korupsi yudisial (judicial corruption), mempunyai sikap terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat dan mengambil sikap terhadap masalah conflict interest yang rawan terjadi dalam pekerjaan advokat sehari hari. akhir kata, mengingat mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang undang terhadap uud serta mempunyaasasi manusia (the protector human rights), maka para pemohon berharap kiranya mahkamah konstitusi dapat mengakhiri perseteruan (konflik) yang berkepanjangan antar organisasi profesi advokat indonesia dengan menyatakan dan advokat bertentangan dan uud dan untuk kemudian menyatakan dan advokat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. berdasarkan hal tersebut para pemohon dengan ini mohon kepada majelis yang terhormat mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut: petit menerima dan mengabulkan permohonan pengujian materiil dan undang undang nomor tahun tentang advokat terhadap uud khususnya dan undang undang dasar menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang advokat bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon atas pengakuan terhadap kebhinekaan (pluralitas) sebagaimana diatur dalam kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam undang undang dasar hak konstitusional para pemohon atas perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana diatur dalam undang undang dasar dan hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam undang undang dasar menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:: menyatakan perlu pembentukan badan sertifikasi nasional yanguntuk menyelenggarakan pendidikan, magang, dan ujian profesi advokat: menyatakan perlu pembentukan dewan etika nasional oleh organisasi profesi advokat yang ada republik indonesia untuk melakukapp fotokopi undang undang nomor tahun tentang advokat: bukti pp fotokopi matriks perbandingan terhadap (enam) permohonan uji materiil materi&le toetsingsrecht) yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi: bukti pp 3a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para pemohon, s.d pp 3i bukti pp fotokopi akta notaris pendirian organisasi persatuan advokat indonesia, tanggal april bukti pp fotokopi kumpulan artikel tentang perpecahan perawi sebagai awal terbentuknya kai: bukti pp 6a fotokopi kumpulan artikel tentang kekisruhan dan perseteruan organisasi profesi advokat yang terjadi gedung mahkamah agung republik indonesia pada hari rabu tanggal juli bukti pp 6b fotokopi kumpulan artikel tentang demonstrasi sejumlah advokat dari kai gedung dewan perwakilan rakyat para hari senin tanggal november bukti pp fotokopi kumpulan artikel tentang massa kai yang melakukan keributan dan tindakan anarkis pada saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat yang diadakan oleh perawi gran media hotel jakarta pada tanggal september tunggal organisasi profesi advokat sebagaimana anggaran dasarnya dan kenyataan bahwa selain perajin tahun an sampai dengan tahun an terdapat berbagai organisasi profesi advokat yang dapat hidup berdampingan secara harmonis. perajin sendiri bukanlah organisasi profesi advokat yang mengklaim sebagai satu satunya organisasi profesi advokat pada waktu didirikan sampai sekarang. memasuki masa pemerintahan orde baru orba), perajin merupakan satu satunya organisasi profesi advokat yang konsisten mengawal konstitusi (the guardian the constitution), sehingga semua keputusan presiden keppres), instruksi presiden inpres), peraturan pemerintah pp) dan undang undang uu) yang bertentangan dengan konstitusi diprotes keberadaannya oleh perajin dan karena itu kiprahnya dianggap sebagai i'infant terrible (si anak nakal) atau sebagai oposisi (dissident) oleh pemerintah orba karena protes protesnya menentang penyimpangan atas uud oleh pemerintah dan majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat dpr) waktu itu. bahkan perajin pernah dianggap sebagai dividen. justice for all itulah sikap perajin waktu itu. keberadaan moral dan konsistensi yang diemban perajin inilah yang menjadikan organisasi profesi advokat ini begitu harum namanya forum internasional sebagai organisasi profesi advokat yang independen. perajin bukanlah organisasi profesi advokat satu satunya yang ada pada saat itu sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasarnya yang menyatakan bahwa perajin adalah organisasi yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, dan terlebih lagi negara hukum (rechtsstaat). dalam upaya membungkam perajin, pemerintah orba memprakarsai pembentukan wadah tunggal organisasi profesi advokat yaitu ikatan advokat indonesia kadin). kongres advokat pertama atau musyawarah nasional ini diselenggarakan pada tanggal november hotel indonesia, jakarta, dimana telah bergabung organisasi profesi advokat dan bantuan hukum dalam wadah tunggal organisasi profesi advokat, namun akhirnya kandas karena tidak bottom up, melainkan top down, dalam arti segala hal diatur dari atas c.g. pemerintah ri, dan bukan aspirasi para advokat sendiri. akhirnya pemerintah orba tidak senang dengan terpilihnya pengurus (dpp) kadin yang didominasi oleh perajin. dengan berdirinya ikatan penasihat hukum indonesia ipni) pada tahun dan kemudian diikuti berdirinya bukti pp fotokopi artikel tentang kekisruhan pengadilan tinggi semarang, tanggal september bukti pp 9b fotokopi artikel tentang terbentuknya rekomendasi yang dinamakan petisi bukti pp 9b fotokopi artikel tentang musyawarah nasional aai denpasar, bali pada tanggal november bukti pp fotokopi surat perajin nomor ku viii bpp perajin, tanggal agustus perihal atas sikap mahkamah agung terkait perseteruan antar organisasi advokat yang berkepanjangan, bukti pp fotokopi surat mahkamah agung nomor kma vi tanggal juni perihal penumpahan advokat, bukti pp fotokopi kumpulan artikel tentang adanya pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan perawi sebagai organisasi profesi advokat satu satunya: bukti pp fotokopi keterangan dewan perwakilan rakyat yang termuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tanggal november bukti pp fotokopi kumpulan artikel tentang perawi dan kai yang masing masing bertemu pemerintah dan mahkamah agung: bukti pp fotokopi kumpulan artikel tentang kekisruhan pada saat penandatanganan kesepakatan antara perawi dan kai pada tanggal juni bukti pp fotokopi pengumuman perawi tentang verifikasi data ulang dan penyelesaian masalah calon advokat kai, tanggal september bukti pp fotokopi pengumuman penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat dan pengumuman ujian profesi advokat tahun yang memuat rincian biaya yang harus dibayar: bukti pp fotokopi pengumuman perawi mengenai pelantikan dan pengambilan sumpah calon advokat yang memuat rincian biaya yang harus dibayar: bukti pp fotokopi pengumuman penyelenggaran pendidikan dan ujian profesi advokat oleh kai beserta dengan formulir pendaftaran: bukti pp 20a: fotokopi pengumuman perajin pada harian kompas tanggal april bukti pp 20b: fotokopi surat perajin nomor ku x bpp. perajin, tanggal oktober bukti pp daftar penyelenggaran pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan oleh perawi dan kai: bukti tambahan yang diterima diluar persidangan pada tanggal mei bukti pp fotokopi dan united nation basic principles the rule lawyers: bukti pp fotokopi international bar association standards for the independence the legal profession, bukti pp fotokopi butir dan draft universal declaration the independence justice singh declaration), bukti pp fotokopi risalah pembahasan ruu advokat dpr, bukti pp fotokopi kumpulan artikel tentang pernyataan perawi, pemerintah, dan mahkamah agung mengenai bentuk organisasi profesi advokat indonesia: bukti pp fotokopi artikel tentang pernyataan perawi yang menyatakan bahwa perawi bukan wadah tunggal, bukti pp fotokopi laporan tahunan centre for the independence judges and lawyers the international commission jurists icj) tentang harassment and persecution judges and lawyers, june may bukti pp 29a: fotokopi surat pemberitahuan executive director international bar association iba) mengenai diterimanya kadin sebagai anggota, bukti pp 29b: fotokopi artikel ikatan advokat indonesia kadin) resmi menjadi anggota iba: bukti pp 30a: fotokopi advokat wet, bukti pp 30b: fotokopi solicitor act bukti pp 31a: fotokopi keputusan supreme court canada tahun dalam perkara scj nomor bukti pp31b: fotokopi artikel the legal doctrine margin appreciation: bukti pp fotokopi vienna declaration and programme action: bukti pp fotokopi anggaran dasar ikatan advokat indonesia kadin): bukti pp 34a: fotokopi dan schedule united kingdom legal services act bukti pp 34b: fotokopi dan advocate wet: bukti pp 35a: fotokopi definisi law enforcement dari black's law dictionary: bukti pp35b: fotokopi bagian commentary united nations code conduct for law enforcement officials: bukti pp 35c: fotokopi legal profession act tahun new south wales, australia, selain itu, para pemohon mengajukan saksi drof. ahmad syarifuddin jayabaya, s.h., ll.m. sejarah pembentukan advokat terdapat beberapa kali tim dalam penyusunan advokat namun tidak pernah berhasil. semenjak direktur jenderalnya bapak bagi manan sampai dengan bapak paman, dan baru pada era bapak romli, menunjuk ahli menjadi ketua dan alhamdulillah pada waktu itu dapat berjalan: dalam penyusunan advokat ini, diikutsertakan semua anggota yang ada pada waktu itu, yaitu kadin, aai, spi, ipni, himpunan konsultan indonesia, konsultan hukum indonesia, dan ipni. alhamdulillah undang undang tersebut dapat dihasilkan. memang ada persoalan persoalan yang timbul pada waktu sekarang ini. persoalan pertama yang timbul adalah karena organisasi yang diamanatkan oleh undang undang ini tidak menjalankan undang undang ini. amanat dari advokat adalah apa yang diatur dalam aturan peralihan undang undang ini. sebagaimana diketahui bahwa undang undang ini memberi kesempatan untuk dibentuk satu organisasi advokat, maka diberikan kesempatan kepada ikatan advokat indonesia kadin), asosiasi advokat indonesia aai), ikatan berserik, yang pada mulanya asosiasi pengacara syariah indonesia tetapi pada akhirnya masuk dalam delapan organisasi advokat yang disebut dalam advokat, delapan organisasi advokat tersebut diberi kesempatan oleh undang undang, yaitu setelah dua tahun berlakunya advokat supaya terbentuk organisasi advokat, sebagaimana dimaksud oleh undang undang ini. organisasi yang dimaksud advokat adalah sebagaimana yang diatur oleh undang undang guo, yaitu satu organisasi advokat yang ditentukan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. artinya, undang undang ini mengakui kedaulatan ada tangan para anggota, bukan kepada organisasi: perawi yang sudah terbentuk saat ini adalah oleh organisasi advokat bukan oleh advokat yang memegang kedaulatan menurut undang undangnya. hal ini yang menurut ahli menimbulkan friksi friksi dalam persoalan advokat indonesia: bahwa mengenai frasa satu satunya dalam advokat apakah sesuai dengan uud atau compatible dengan uud, yaitutetapi uud ini tidak jelas, apakah yang dimaksud dengan kebebasan berserikat, berkumpul atau rights association dan assembly tersebut. untuk mendapatkan jawaban, maka harus melakukan suatu perbandingan dengan dunia internasional. seperti dalam american declaration the rights and duties man adr) dinyatakan, every person has the right associate with others promote, exercise and protect his legitimate interests political, economic, religious, social, cultural, professional, labor, union, other nature. kemudian dalam american convention human rights. dikatakannya, american has the right associate freely for ideological, religious, political, economic, labor, social, cultural, sports, other purposes. dari dua deklarasi tersebut dapat dikatakan bahwa sesuatu organisasi profesional atau other purposes mempunyai kebebasan untuk melakukan perserikatan, dan antaranya tidak boleh ada kewenangan pemerintah untuk memaksanya untuk bersatu. oleh karena undang undang ini ada kecenderungan untuk pemaksaan adanya satu maka hal yang demikian menurut ahli adalah sesuatu hal yang incompatible dengan uud kemudian dalam african charter human right and people's rights tahun dinyatakan every individual shall have the right free association provided that aides the law. subject the obligation solidarity provided for article one may compelled join association. dari ketentuan tersebut, menurut ahli ketentuan uud harus ditafsirkan dengan melihat ketentuan ketentuan praktik negara lain. oleh karena itu, menurut gudmundur alfredsson dalam bukunya the universal declaration human rights menyatakan dalam komentarnya the right freedom association recognizes the basic human desire unite order pursue achieve common purpose, whether for political, religious, ideological, economic, labor, social, sport, culture, professional objective. dari komentar tersebut jelas bahwasanya organisasi advokat itu dikualifikasikan sebagai organisasi profesional dan dia mempunyai kebebasan untuk mendirikan organisasi sesuai dengan ketentuan: selanjutnya mengenai mahkamah agung, apakah mempunyai kewenangan untuk ikut campur dalam masalah advokat ini. sebagaimana diketahui advokat menyatakan syarat syarat untuk menjadi advokat. penumpahan bukan merupakan syarat konstitutif, tetapi adalah sesuatu hal untuk dapat berbicara depan mahkamah dalam hal ini mahkamah agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri dan sejenisnya. jadi adalah sesuatu hal yang kurang tepat pada dasarnya atau useless apabila mahkamah agung mengeluarkan suatu surat yang melarang orang yang tidak sumpahnya untuk bersidang. oleh karena itu, menurut ahli hal tersebut merupakan sesuatu yang terlalu atau sudah luar koridornya: bahwa right the counsel adalah hak pribadi sehingga tidak boleh ada orang menghalangi seseorang untuk meminta bantuan kepada lawyer, dan apabila ada ketentuan yang menentukan lawyer tidak boleh berpraktik maka akan hilang hak dari pihak tersebut. oleh karena itu, membaca ketentuan itu harus sejalan dengan adanya kebebasan untuk right assembly than associate dari para profesional itu, bahwa advokat guo adalah mengatur mengenai kode detiknya harus sama sedangkan bagaimana organisasinya tidak menjadi masalah, karena hal itu yang akan menentukan benar atau tidak perlakuan advokat kepada kliennya: bahwa sehubungan dengan tafsir yang dilakukan oleh mahkamah agung, yaitu satu satunya adalah single bar association, menurut ahli, mahkamah agung tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan uud: sebagaimana diketahui dalam bab advokat memang diatur mengendengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. kata 'satu satunya' ini menjadikan persoalan konstitusional, khususnya berkaitan dengan masih adakah kebebasan untuk melakukan asosiasi, seperti yang ditentukan dalam. sehubungan dengan hal itu, ahli menyampaikan suatu putusan dari mahkamah konstitusi spanyol, yang mengatakan bahwa hal yang dianggap compulsory menimbulkan persoalan konstitusional, menurut ahli kata 'satu satunya' merupakan sesuatu yang compulsory sehingga menimbulkan persoalan konstitusional. kemudian dalam buku judicial application human rights law: national and regional and international jurisprudence yang disusun oleh nihil jayawickrama, mengatakan demikian, three criteria had been identified the constitutional court spain order determine where the compulsory membership association constitutional acceptable the sense being consistent with the freedom association. jadi, apakah ketentuan yang compulsory membership itu sesuai dengan harkat atau freedom association. pertama, the compulsory membership body representing sektoral professional intrusi must not till prohibition impediment the freedom association. dengan demikian, apabila ada ketentuan sebagai 'satu satunya' merupakan compulsory membership, maka tidak boleh melanggar, kedua, compulsory membership requirement must the exception, not the rule. advokat adalah rule atau norma, ketiga, compulsory membership association representative sektoral professional interest must not justified either conventional profession the nature the public interest which the association serve. artinya, compulsory membership harus dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan konstitusi, khususnyabahwa kemudian mengenai advokat, yang menyatakanahli, ada kaitannya dengan sebelumnya. apabila ditafsirkan ' wajib' menjadi organisasi advokat dengan tidak melanggar freedom association, maka diperbolehkan. tetapi apabila kata 'wajib' hanya kepada merujuk satu satunya organisasi advokat yang ada, maka bertentangan dengan konstitusi. bahwa mengenai advokat, tersebut menunjukkan bahwa pada waktu undang undang ini dibuat belum ada organisasi advokat menurut undang undang ini, dan menurut undang undang ini juga, diberikan kepada beberapa organisasi untuk menjalankan kewenangan kewenangan sesuai dengan undang undang ini yang waktunya dibatasi yaitu tahun. apabila dalam waktu lebih tahun ataupun lebih kemudian dibentuk pengurus advokat, maka pengurus advokat tersebut adalah pengurus yang bertentangan dengan undang undang ini dikarennya, bahwa undang undang advokat ini lahir dengan begitu begitu sulit karena sudah beberapa kali dicoba untuk diadakan advokat namun tidak pernah berhasil. pembentukan organisasi advokat saat itu mengacu pada konvensi mengenai hak asasi manusia, yaitu dalam international covenant economic social and cultural rights, dan mempergunakan analog dalam asosiasi union trade yang dalamnya terdapat masalah konfederasi dan federasi, yaitu the right trade union establish national federation confederation and the right the letter form join international trade union organization, artinya adalah sesuatu hal yang wajar saja kalau mau ada konfederasi atau federasi, tetapi yang penting adalah mereka diikat oleh satu kode etik yang sama. hal itu yang menunjukkan adanya bahwa keprofesionalan. kemudian ditambahkan sesuatu praktik yang dilakukan oleh american declaration right and duties dalam kerangka melaksanakan mengenai international governance and economic rights khususnya mengenai association, dikatakan every person has the right associate with others promote exercise and protect his legitimate interest political, economic, religious, social, cultural, and professionals. artinya, organisasi advokat itu diskualifikasi sebagai organisasi professional, dengan demikian pengertian adalah the basic human desire dari manusia. bahwa menurut ahli, sesuai dengan ketentuan advokat kedelapan anggotapm), dan asosiasi pengacara syariah indonesia diberikan kewenangan sementara untuk membentuk sesuatu organisasi sesuai dengan advokat tersebut. bahwa salah satu tujuan dibentuknya wadah advokat adalah untuk meningkatkan profesi advokat, sehingga hal tersebut menjadi tugas dari organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. bahwa undang undang advokat ini tidak menganut federasi tetapi menganut single bar, dan interpretasi kata 'satu satunya' memang tidak ada organisasi advokat lain yang dapat didirikan, bahwa untuk sementara waktu hingga terbentuknya wadah tunggal tersebut, maka tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang undang dijalankan bersama oleh ikatan advokat indonesia kadin), asosiasi aai, ipni, hari, spi, akhir, kpm, dan api. ahli prof. dr. je. sahetaphy sebagai mantan pendidik bidang hukum, ahli merah prihatin dan miris terhadap interaksi para penegak hukum dewasa ini, khusus para advokat bertalian dengan integritas, moral dan etika, bertalian dengan penjelasan butir tentu ada perkecualian, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum berbahasa belanda bahwa de uitzondering bevestigen segel , alias selalu ada perkecualian, dalam arti tidak semua buah dalam keranjang itu (sudah) rusak. jika buah yang rusak ini tidak dibuang atau tidak dapat ditangani, maka itu soal waktu saja, semua akan rusak atau busuk. perkembangan terakhir secara kriminologi viktimotogis dalam beberapa kasus membenarkan hal itu. fakta secara nomor fait dewasa ini membenarkan hal itu, tidak ada maksud untuk membeberkan menjadikan nomor fait' itu, namun ada perkelahian ibarat orang bertinju beberapa waktu lalu dari para advokat, membuat kesimpulan, ibarat nila setitik rusak susu seberang, mendirikan berbagai organisasi advokat semacam bar association dengan berbagai nama adalah sah sah saja kalau merujuk kepada uud namun dilupakan bahwa organisasi advokat bukanlah lsm, ormas, atau partai politik. bar association adalah organisasi profesional yang terhormat dengan kode etik yang harus berada atau berdiri garis paling depan membela keadilan dan kebenaran dan bukan kepanjangan tangan penguasa atau makelar kasus (markus) meskipun disumpah (beeediga): itulah sebabnya apa yang ditulis oleh sherwood perlu disimak dengan cermat, yaitu: jet remembered and treasure the heart every student, that man can ever truly great lawyer, who not every sense honest man . jadi disyaratkan dibutuhkan kejujuran integritas dan moral serta etika. apakah hal hal itu masih ada? tanpa hal hal itu profesi advokat adalah belachlijk alias menertawakan dan itu berarti pembelaannya dalam menegakkan hukum dan kebenaran adalah markus yang disumpah" alias jekyll and mr. hyde, undang undang advokat yang ada dewasa ini, yaitu undang undang nomor tahun adalah suatu legislative misbaksel dan harus dibakar kembali oleh mahkamah konstitusi secara mendetail: adanya berbagai organisasi advokat, apakah itu single bar , multi bar atau federation bar association sah sah saja, sebab sejak semula penguasa sejak orde baru sudah menjalankan policy divide impera . namun menurut hemat ahli dalam negara dengan proses pembusukan yang menunggu de grenade slag akibat kkn dari hulu sampai hilir, maka seyogianya single bar association adalah suatu condition sine gua non . dengan demikian maka kode etik profesi lebih mudah ditangani dan diimplementasikan. kalau toh mahkamah konstitusi berpendapat lain, misalnya federation bar association , maka mutlak perlu ditegakkan dan implementasi satu saja kode etik profesi, demi mencegah kutu loncat apakah ini berarti advokat yang sekarang ini dipandang sebagai "legislative misbaksel terserah mahkamah konstitusi, dan itu sebagai konsekuensi logis harus "review', ahli berpendapat "amin" saja. kesimpulan: undang undang advokat nomor tahun adalah suatu legislative misbaksel . jadi perlu dikaji ulang secara detail . code ethics harus ada dan cuma satu untuk diterapkan secara konsekuen terhadap any bar association demi mencegah kutu loncat. dengan dalih apa pun tidak diperbolehkan mendirikan "bar association baru. ahli benjamin mangkoedilaga, s.h. pembentukan suatu wadah organisasi advokat merupakan pula hak demokratis yang dijamin konstitusi.penentuan pilihan yang dipandang tepat the right choice ) pembentukan suatu organisasi profesi tergantung pada kesepakatan para penggagas dan pendirinya. kesepakatan tersebut didasarkan pada suatu wilsverklaring (pernyataan kehendak) yang tidak bercacat (gebrakan) oleh anasir wang, wang, berdoa (pemaksaan, kekeliruan, penipuan) menurut atau karena suatu campur tangan. dunia advokatlah yang pada ketiganya bersepakat memilih wadah organisasi mereka, apakah dalam bentuk single bar association atau multi bar association. pembentukan wadah organisasi profesi advokat yang dipilih, didasarkan pada kesadaran, bahwa wadah dimaksud dapat memberdayakan kiprah dan elan kejuangan mereka selaku penegak hukum. organisasi advokat dapat dibentuk secara single bar atau dalam wujud multi bar, sepanjang para penggagas, pendiri dan anggota memandang bahwa wadah organisasi yang dibentuk bakal memberdayakan dan mempersatukan dunia advokat dalam upaya pencapaian cita cita perjuangan. asosiasi advokat indonesia aai) pada tahun lengkaplah kegagalan inisiatifdari organisasi yang sudah adakarena kebutuhan jaman. memasuki era reformasi, pemerintah dan dpr telah mengesahkan advokat pada april dimana advokadengan kata lain (dua) tahun setelah advokat diundangkan yaitu pada tahun sebagaimana ditentukan dalam advokat. oleh karena itu, guna memenuhi ketentuan dalam advokat tersebut, maka pada tanggal desember jakarta dideklarasikan perhimpunan advokat indonesia perawi) yang merupakan perwujudan dari single bar association dan juga merupakan sinyal positif akan bersatunya profesi advokat indonesia dalam suatu organisasi profesi advokat satu satunya sebagaimana yang diamanatkan dalam advokat. akan tetapi, sekali lagi pembentukan perawi tersebut menimbulkan protes oleh banyak anggota organisasi profesi advokat, dimana pembentukannya tidak seperti pendirian ikatan advokat indonesia kadin) pada tanggal november yang pemilihannya melalui musyawarah nasional advokat dan dipilih oleh para anggota atau individu advokat secaraalhasil tidak memenuhi syarat pembentukan national bar association yang demokratis. salah satu bentuk dari ketidakpuasan itu akhirnya ditampung dalam bentuk deklarasi kongres advokat indonesia kai) pada, kai lahir dari deklarasi (empat) organisasi profesi advokat, yaitu ipni, kadin, hariampung manakala alat (een middle) tidak dapat mewujudkan tujuan (doeleinden) niscaya alat tersebut tidak berguna lagi. tatkala para anggota single bar association menyadari bahwa wadah organisasi yang dibentuk tidak dapat lagi mempersatukan mereka maka mereka dapat saja membentuk wadah federasi advokat. sebaliknya, manakala para advokat memandang multi bar association yang dibentuk menjadikan solidaritas mereka kian longgar dan tidak lagi menjadi perekat yang mempersatukan dunia advokat maka mereka dapat saja membentuk wadah single bar association. terulang bagi para advokat guna membentuk wadah single bar association atau multi bar, sebagaimana dijamin dengan kemerdekaan berserikat. hambatan normatif pokok masalah uud menjamin kemerdekaan berserikat. namun, berdasarkan advokat hanya menetapkan wadah tunggal bagi profesi advokat. advokat: advokat berbunyi: setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang undang ini wajib menjadi organisasi advokat : advokat tidak membuka peluang bagi pembentukan wadah multi bar association atau semacamnya,guna mewakili kepentingan mereka, mendukung pendidikan dan pelatihan yang berbentuk dan melindungi integritas profesi mereka. hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak asasi dari setiap warga negara indonesia (in cast hak untuk bergabung maupun untuk membentuk organisasi profesi advokat) yang dijamin dan dilindungi pelaksanaannya . berdasarkan hal tersebut, seharusnya tidak ada satu peraturan perundang undangan pun bawah uud yang berakibat dan berpotensi untuk mengurangi, mengatasi, atau mengabaikan hak konstitusional setiap warga negara. hierarki perundang undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang undangan yang lebih tinggi telah diatur dalam undang undang nomor tahun dan penjelasan yang berbunyi sebagai berikut: ketentuan hukum peraturan perundang undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada diundangkannya advokat, khususnya mengamanatkan pembentukan organisasi tunggal profesi advokat, yang dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat, akan tetapipada kenyataannya tetap ada, sebagai organisasi profesikebebasan untuk berserikat dan berkumpul yang dimiliki para advokat memiliki kebebasan untuk membentuk atau menggabungkan diri dengan organisasi profesi advokat yang bebas dan mandiri. adanya pengaturan mengenai batas waktu pembentukan organisasi profesi advokat dalam advokat yang merupakan satu kesatuan dengan ketentuan advokat, tentunya membatasi dan berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon atas kebebasan berserikat dan berkumpul: dengan adanya penentuan mengenai batas waktu pendirian organisasi profesi advokat tersebut, para pemohon menjadi tidak dapat mengembangkan organisasi profesi advokat sebagaimana layaknya, maupun untuk membentuk organisasi profesi advokat baru sebagaimana dimaksud. sehingga dengan demikian para pemohon dibatasi haknya yaitu menjadi tidak memiliki pilihan lain selain untuk menggabungkan diri dengan organisasi profesi advokat perawi sebagai wadah organisasi profesi advokat satu satunya yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang undang. hal ini jelas merugikan para pemohon, segala pembatasan mengenai hal ini dalam bentuk apapun, oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang pada akhirnya tidak hanya merugikan bagi para pengemban profesi advokat itu sendiri, tetapi juga akan berdampak buruk terhadap penegakan hukum secara keseluruhan. hal ini mengingat fungsi dan peran penting advokat dalam upaya menegakkan supremasi hukum akan sangat bergantung pada peran dari organisasi profesi advokat. oleh karena itu, penentuan mengenai batas waktu pembentukan organisasi profesi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan advokat seharusnya oleh mahkamah konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diamandemen dari yang semula menetapkan batas waktu (dua) tahun setelah diundangkannya advokat maka organisasi profesi advokat harus sudah terbentuk, perlu dirubah menjadi dalam jangka waktu secepat cepatnya menyelenggarakan musyawarah nasional advokat indonesia yang demokratis dan terbuka, yang memberikan kesempatan bagi para advokat untuk melakukan hak berserikatnya secara bebas dan demokratis dengansional bar association, sehingga internasional maupun tingkat nasional. dengan tergantung sebagai anggota penuh international bar association london yang merupakan badan organisasi profesi advokat internasional yang berwibawa, maka para pemohon mendapatkan manfaat pengembangan kualitas diri para pemohon sebagai advokat dan berkiprah dunia internasional mewakili yurisdiksi indonesia. pada saat ini indonesia belum menjadi anggota penuh iba karena perselisihan internal antara perawi dan kai. untuk memberikan jaminan atas terbentuknya suatu organisasi profesi advokat yang solid, bebas, dan mandiri, seharusnya advokat memberikan kebebasan kepada para advokat untuk menentukan sendiri bentuk dari organisasi profesinya. mereka bebas untuk memilih bentuk multi bar bar association ataupun federation bar association, dan yang terpenting adalah bahwa pemilihannyamanapun juga (branch power), mana setiap anggota berhak untuk memilih sendiri central board executive dari organisasi profesi advokat tersebut, dengan diamandemennya ketentuan mengenai batas waktu pembentukan organisasi profesi advokat sebagaimana diatur advokat, maka para pemohon selaku advokat akan memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan zaman. hal ini tentunya akan menjamin terlaksananya hak konstitusional para pemohon atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, adanya perseteruan yang berkepanjangan antara dua organisasi yang masing masing mengaku sebagai organisasi profesi. pengawasan terhadap para advokat menjadi kewenangan dari organisasi profesi:s advokat menjadi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya:dengan diundangkannya advokat khususnya juncto juncto tidak hanya melanggar hak konstitusional para pemohon, namun juga secara lebih jauh ketentuan atas telah menimbulkan berbagai konflik antara organisasi profesi advokat yang berkepanjangan. ahli dr. maruarar siahaan, s.h., pendahuluan. tampaknya seperti mengulang jarum jam masa masa lalu ketika upaya penyatuan organisasi advokat dalam satu organisasi tunggal oleh pemerintahan orde baru, dilakukan sebagai satu campur tangan untuk mengarahkan organisasi advokat agar tidak menjadi satu gangguan bagi stabilitas pemerintahan orde baru. upaya upaya yang bersifat top down tersebut, meskipun pada awalnya tampak berhasil, namun pada akhirnya perkembangan yang terjadi menunjukkan penyatuan yang dilakukan tidak bertahan lama. baik dalam pemikiran dan pengalaman sejarah advokat maupun cita cita yang ingin diusung, keinginan besar adalah untuk mewujudkan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat yang sering dirujuk sebagai nobile official', noble profession , yang ingin dicapai melalui kemandirian profesi advokat yang dijabarkan dan dijamin dalam satu advokat, yang membentuk satu organisasi yang self governing dan self regulating. campur tangan dalam bentuk pemberian izin dan sanksi sanksi yang dilakukan pemerintah dianggap menyebabkan organisasi advokat sangat lemah dan tercerai berai. sistem pemerintahan yang sentralistik, dengan budaya kawula gusti dalam hubungan kesatuan rakyat dan penguasa, dengan pusat kekuasaan sebagai sumber tunggal segala macam kewenangan, dimana loyalitas primer tidak tertuju kepada lembaga politik modern melainkan kepada orang yang berkuasa. perjuangan advokat agar profesi advokat diatur tersendiri dalam undang undang didasarkan pada keinginan dan tekad agar profesi advokat benar benar mandiri dan untuk itu kemandirian harus diatur, dijabarkan dan dijamin dalam satu undang undang tersendiri yang mengatur profesi advokat. konsiderans menyatakan dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangjelas bahwa yang diperjuangkan sesungguhnya adalah agar advokat mempunyai independensi yang kuat dalam rangka mendukung independensi peradilan. oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah sesungguhnya makna independensi tersebut, apakah independensi organisasi advokat atau independensi fungsional advokat yang diinginkan, dan apakah advokat memberikan yang membentuk organisasi advokat yang self governing dan self regulating tidak justru membawa implikasi negatif dilihat dari norma, jiwa, moralitas dan semangat konstitusi (spirit the constitution) yang termuat dalam uud ii. paham negara kesejahteraan uud pembukaan uud yang merupakan dasar dan tujuan negara sebagaimana diletakkan oleh pendiri republik indonesia, mengikat sebagai landasan kebijakan negara, baik dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. oleh karenanya politik hukum yang akan dijalankan bertitik tolak pada pandangan hidup, cita negara dan cita hukum yang termuat dalam pembukaan dan batang tubuh uud termasuk untuk merumuskan advokat sebagaimana berada dihadapan kita yang ingin kita nilai hari ini untuk kesekian kalinya. salah satu paham bernegara yang diletakkan dalam pembukaan uud tersebut adalah paham negara kesejahteraan (welfare state) yang tidak merumuskan peran negara kesatuan republik indonesia hanya sebagai penjaga malam (nachtwachterstaat) sebagaimana diinginkan paham liberal, melainkan secara aktif melakukan intervensi atau campur tangan untuk mewujudkan hak hak asasi manusia secara positif manakala dipandang perlu, untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan social. secara garis besar dalam melihat organisasi advokat, yang telah menjadi nyata dihadapan kita, ingin kita uji apakah independensi, termasuk menjadi self governing selfregulating, yang diperjuangkan advokat dan diberikan dalam sesuai dengan tolok ukur ukur paham negara kesejahteraan yang mengakui dan melindungi hak hak asasi manusia sebagai mana disebut diatas dan melakukan analisis ketatanegaraan yang meliputi aspek susunan organisasi, tugas, wewenang, maupun penentuan pejabat pengurusnya, sebagai satu organisasi yang dikualifisir menjadi organ negara. hal tersebut dianggap perlu, karena jikalau memang dia merupakan organ negara dan masuk dalam sistim ketatanegaraan kita. organisasi advokat sekarang merupakan bagian dari kekuasaan yang perlu dikenali sumber kekuasaannya, tujuan, penggunaan dan pembatasan wewenangnya ivo duhacek :.fo identify the sources, the purposes, uses and restraint public power). iii. kekuatan mengikat putusan dalam pengujian yang sama. sebelum masuk masalah pokok, sudah barang tentu akan timbul pertanyaan yang harus dijawab dahulu, apakah yang sudah pernah diuji boleh diuji kembali, walaupun dicoba untuk melakukan engineering dan variasi seperlunya. hal ini perlu dipecahkan lebih dahulu karena menyatakan bahwa materi muatan dan atau bagian undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, sehingga pertama tama perlu melihat kembali putusan yang telah mempersoalkan materi muatan undang undang dimaksud sebagai mana telah diuji dengan putusan nomor: perkara nomor puu i perkara nomor puu iv perkara nomor puu iv putusan yang relevan dengan materi muatan dan bagian undang undang yang diajukan pengujian dalam perkara sekarang adalah perkara nomor puu iv yang pada dasarnya memohon pengujian juncto tentang organisasi tunggal, terhadap mana memberi pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya , merupakan pendapat hukum yang hanya valid jika dilihat dari sudut pandang dan argumen permohonan perkara guo. pertimbangan tersebut didasarkan pada konteks yang terjadi pada saat putusan diambil, yang sekarang secara mendasar berubah. argumen yang dibangun untuk membenarkan dan advokat sebagai, menyebabkan tidak relevan untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya, dilihat dari karakternya sebagai ketentuan peralihan. hal demikian harus dilihat sebagai benar dengan asumsi tidak terjadi perubahan keadaan yang mendasari putusan terdahulu. munculnya putusan nomor puu vii tanggal desember yang tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya putusan yang bermuatan mengikat, merupakan keadaan yang menyebabkan tidak merupakan hambatan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus kembali konstitusionalitas norma yang sama yang pernah diputus sebelumnya. putusan dalam kasus kasus lain misalnya tentang calon independen perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, memberi dasar tentang hal tersebut, mana terjadi pergeseran dari putusan nomor puu ii1 tanggal mei yang menyatakan, .im. putusan tersebut, yang merupakan pengukuhan atas putusan nomor puu iii meskipun rumusan argumen demikian masih dalam taraf ratio decided, dan belum sampai pada dictum putusan, karena permohonan pengujian menyangkut electoral threshold untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. perubahan sikap terjadi dalam issue yang sama, materi muatan dan bagian undang undang yang sama, yaitu menyangkut calon perseorangan dalam pemilukada, terjadi setelah diundangkannya undang undang pemerintahan aceh, yang justru memperkenankan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. dalam putusan tersebut memberi pertimbangan sebagai berikut: pengaturan tatacara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kebijakan (policy) pembentuk undang undang yang harus berlaku umum atau sama dalam setiap ketentuan peraturan perundang undangan daerah masing masing, sehingga tidak menimbulkan dualisme antara warga negara indonesia yang bertempat tinggal daerah satu dengan daerah lainnya. selain itu, (staatsnoodrecht)yang lebih demokratis . dalam salah satu amar putusannya, mengabulkan permohonan dan merumuskan norma pemda, dengan alasan bahwa persamaan hak warganegara yang dijamin oleh dan mengharuskan pemda untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang undang sendiri, yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. memandang perkembangan ini sebagai fakta atau keadaan yang relevan dengan putusan res muricata terdahulu yang telah berubah, dimana kesempatan calon perseorangan sebagai kepala daerah wakil kepala daerah jika hanya diperkenankan berlaku provinsi aceh, akan menyebabkan diskriminasi. oleh karena itu, merasa tidak terikat lagi dengan putusan terdahulu sebagaimana ditentukan dalam mk. dalam putusan terakhir tersebut terlebih dahulu menyatakan bahwa bukan pencalonan kepala daerah wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut yang bertentangan dengan uud melainkan pada pencalonan kepala daerah wakil kepala daerah yang hanya menjadi hak partai politik tersebut dan yang tidak membuka kesempatan kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah wakil kepala daerah itu yang justru dianggap bertentangan dengan uud perkembangan yang terjadi aceh tersebut menyebabkan berpendapat bahwa hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin oleh uud dan kemudian dijabarkan dalam kebijakan pembentuk undang undang, harus berlaku umum atau sama dalam setiap ketentuan peraturan perundang undangan didaerah masing masing, sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum antara warga negara indonesia yang bertempat tinggal daerah satu dengan daerah lainnya. pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan perbuatan yang terpaksa harus dilakukan (staasnoodrechit), kekuatan hukum tetap yang diperoleh putusan sebagai putusan pertama dan terakhir yang bersifat final, yang diperoleh sejak diumumkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam jurisdiksi negara lain disebut juga dengan akibat hukum res muricata. disamping pengertian umum yang disebut sebagai putusan yang memperoleh yacht van gewijsde, hal itu berarti pertama tama dan yang paling utama adalah suatu keadaan dimana putusan tersebut tidak dapat diubah oleh pengadilan yang memutus (irrevocable). pengadilan tidak dapat membatalkan sendiri putusannya sekali pengadilan tersebut telah memutuskannya. putusan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap juga diterima sebagai kebenaran. res muricata juga berarti tidak dapat diajukan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan. hal ini terutama karena putusan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final, karena tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut. res muricata demikian juga disebut sebagai res muricata formal, yang berkenaan dengan formalitas yang tidak diperkenankan menyangkut adanya upaya hukum terhadap putusan demikian. res muricata dapat juga diartikan secara substantif, yaitu putusan berkekuatan yang menyangkut pokok perkara. suatu putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima sesuai dengan undang undang mk, bukanlah menyangkut res muricata secara substantif demikian. untuk memahami res muricata substantif tersebut secara jelas, kita dapat melihatnya dari bunyiforum kajian hukum dan konstitusi khk) diwakili oleh ketua umum khk bernama victor santoso sandiaga, s.h., yang beralamat jalan mean raya nomor kelurahan jaticempaka, kecamatan pondok gede, kota bekasi, provinsi jawa barat: ketua divisi hukum khk bernama okta hermawan, s.h., yang beralamat jalan kedondong nomor kelurahan sukamara jaya, kecamatan ciledug, kota tangerang, provinsi banten, dan anggota divisi kajian strategis khk bernama kurniawan, yang beralamat komplek dermis nomor kelurahan pluit, kecamatan penjaringan, kota jakarta utara, provinsi dki jakarta. sebagai n0n0n0 una lan naa nan. pemohon nama erwin agustin warga negara indonesia pekerjaan swasta alamat kampung sukamulya rt rw kelurahan ditangkap, kecamatan babakancikao, kabupaten purwakarta, provinsi jawa barat sebagai n0n0n0 0n05000 nan ana nun. pemohon eko santoso warga negara indonesia pekerjaan wiraswasta alamat perumahan mulyamekar indah rt rw kelurahan mulyamekar, kecamatan babakancikao, kabupaten purwakarta, provinsi jawa barat sebagai umum nuu teen pemohon ill:pendahuluan jika kita membahas tentang lambang negara republik indonesia garuda pancasila dapat dikatakan bahwa lambang garuda pancasila memiliki keterkaitan erat dengan philosophy groundslag yang juga merupakan staatfundamental norm nkri yaitu pancasila. bisa dikatakan bahwa jika diwujudkan secara grafis pancasila itu sendiri dapat diwujudkan melalui garuda pancasila. garuda pancasila adalah lambang negara republik indonesia dan mengenai peraturannysalah satu yang diuji sudah pernah diuji namun diujikan kembali dengan menggunakan penambahan batu uji yang berbeda. bahwa pengujian ini memiliki perbedaan terhadap pengujian nomor puu dimana dalam pengujian tersebut ketentuan norma dalam huruf diuji secara keseluruhan dengan menggunakan batu uji dan berbeda dengan permohonan pengujian yang pemohon ajukan adalah menguji sebagian frasa dalam huruf yaitukerugian konstitusional pemohon bahwa selanjutnya para pemohon ingin menjelaskan tentang. kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibatketentuan dalam dalam nomor tahun tentang bendera, bahasa, dan lambang negara,.dan uud yang menyataatur daluntuk frasa membuat lambang untuk perseorangan serta frasa menyerupai lambang negara menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena norma tersebut tidak memberikan batasan mengenai apakah membuat lambang negara untuk perseorangan dikarenakan motif kesengajaan untuk menghina lambang negara atau tidak. kemudian frasa menyerupai juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang pada tatanan implementasi berpotensi mengkriminalisasi warga negara yang mencintai lambang negara khususnya garuda pancasila. oleh karena norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas seperti apa batasan yang dikatakan sebagai lambang negara dan apa klasifikasi yang dapat dikatakan menyerupai lambang negara, oleh karena garuda pancasila merupakan spesies burung yang memiliki kesamaan dengan spesies burung lainnya, sehingga potensi membatasi hak masyarakat yang dijamin oleh uud untuk memajukan dan memelihara nilai nilai seni dan budaya sangat besar terjadi. bahwa keberadaan guorepublik indonesiasebagaimana terdapat dalam suatu negara hukum seperti yang termaktub dalam uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . bahwa pemohon dan pemohon iii adalah warga negara yang bekerja dan beraktivitas sebagai buruh (aktivis) yang harus merasakan proses hukum akibat membuat sample dalam kegiatan organisasinygambar lambang negara garuda pancasila) yang kemudian dilaporkan dan diproses dengan menggunakan huruf dan huruf serta huruf dan huruf nomor tahun dan dikenai vonis oleh pengadilan pidana penjara bulan dengan masa percobaan bulan putusan pengadilan negeri purwakarta bukti dan berdampak pada aktivitasnya lingkungan masyarakat maupun pekerjaannya dikucilkan karena dianggap sebagai terpidanakerugian yang bersifat potensial yang dialami oleh pemohon dan terdapat kerugian secara langsung kepada pemohon dan pemohon iii, yang jika dikabulkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi terhadaphubungan hukum (causal terbang) terhadap penerapanakan menghilangkan kerugian yang harus dialami oleh pemohon pemohon ii, dan pemohon iii masa mendatang dan akan berlaku juga untuk seluruh warga negara lainnya yang memiliki aktivitas yang sama dengan para pemohoniv. alasan pemohonjustru berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat dan merugikan setiap warga negara termasuk pengrajin pembuat lambang negara maupun menyerupai lambang negara karena berpotensi dikriminalisasikan. bahwa larangan terhadap huruf dan huruf untuk frasa menyerupai lambang negara tidak tepat karena larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana. bahwaubahmengingat pancasilanilai kristalisasi dari nilai nilai budaya bangssesuai dengan prinsip negara hukum dimana frasa kata menyerupai lambang negara dalam nomor tahun tersebut tidak memiliki penjelasan maupun batasandan uud karena frasa membuat lambang negara untuk perseorangan dapat dimaknai sebagai bentuk kreativitas serta bentuk kegiatan seni dan budaya serta upaya memajukan diri dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranyadalam penerapannya tidak memberikan kepastian hukum terutama terhadap frasa menyerupai lambang negara yang tidak memiliki kejelasan serta batasan yang jelas. misalnya mengenai klasifikasi batasan menyerupai lambang negara dan tidak jelas juga mengenai yang dapat dikenakan sanksi apakah membuat lambang negara untuk perseorangan dan menyerupai lambang negara tersebut diikuti dengan motif kesengajaan untuk menghina lambang negara ataukah hanya memang tanpa unsur kesengajaanpun dapat dikenakan sanksi seperti yang huruf nomor tahun tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang jelas membedakan adanya unsur kesengajaan. bahwa huruf bertentangan dengan uud karena timbulnya larangan serta sanksi dalam huruf dan huruf tersebut karena tidak adanya penjelasan mengenai frasa menyerupai lambang negara sehingga dapat memberikan dampak terjadi kriminalisasi seperti yang termaktub dalam huruf tersebut bagi setiap orang yang membuat lambang untuk perseorangan serta menyerupai lambang negara dapat dipidana seperti yang dialami pemohon dan pemohonupaya untuk membuat lambang untuk perseorangan yang sama dan atau menyerupai lambang negara yang memiliki ancaman pidana telah mengesampingkan tugas negara yang dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai nilai budayanya untuk memajukan kebudayaan nasional indonesia tengah peradaban dunia. petit berdasarkan alasan alasan yang diuraikan atas dan bukti bukti terlampir, maka pemohon memohon kebertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun, dan lambang negara serta lagu kebangsaan terhadap uud nri tahun untuk dimuat dalam berita negara. apabila mahkamah konstitusingurus forum kajian hukum dan konstitusi, bukti fotokopi identitas pemohon atas nama erwin agustin dan pemohon iii atas nama eko santoso bukti fotokopi akta notaris forum kajian hukum dan konstitusi:kta pendirian perkumpulan forum kajian hukum dan konstitusi, bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum kajian hukum dan konstitusi: bukti fotokopi kronologis dan berkas perkara pemohon dan pemohon iii: bukti fotokopi putusan pengadilan negeri purwakarta nomor pid.b pn.pwk, menimbang bahwaserta keterangan dalam perkara lain yang mengandung keguo adalah memohon pengujianhuruf dan huruf menyatakan: hurufdanterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud yaitu dan serta yang masing masing menyatakan: negara indonesia adalah negkita memperhatikan dalam konsideran menimbang sebagai maksud secara filosofis undang undang nomor tahun huruf dan huruf dikatakan: a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu dan bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keaneka. pada dikatakan:ram oleh garuda pada dikatakan: artinya undang undang nomor tahun sendiri yang menegaskan ada hubungan antara lambang negara garuda pancasila dengan pancasilpada pokoknya para pemohon mendalilkan bahwa pemohon adalah badan hukum perkumpulan yang bernama forum kajian hukum dan konstitusi khk) yang bergiat dalam bidang penelitian dan pengkajian hukum dan konstitusi, serta aktif melakukan upaya hukum untuk menjaga konstitusi. hal demikian telah dibuktikan oleh pemohon dengan bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) para pengurus khk, akta notaris pendirian khk, surat keputusan kementerian hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan perkumpulan khk, dan ad art khk (vide buktipemohon dan pemohon iii mendalilkan sebagai warga negara indonesia yang hak konstitusionalnya untuk mempergunakan lambang negara telah dirugikan oleh berlakunya hal demikian dibuktikan oleh pemohon dan pemohon iii dengan fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) atas nama pemohon dan pemohon iii (vide bukti serta fotokopi salinan putusan pengadilan negeri purwakarta yang menyatakan pemohon dan pemohon iii bersalah melanggar (vide bukti para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam dan serta uud yang dirugikan akibat berlakunya huruf dan huruf menurut para pemohon hak konstitusional tersebut dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh ketentuan guo, karena ketentuan guo menghalangi para pemohon untuk menggunakan lambang negara dalam kegiatan para pemohon. terhadap kerugian atau potensi kerugian para pemohon yang diakibatkan oleh huruf dan huruf mahkamah berpendapat bahwa kerugian atau potensi kerugian tersebut dimungkinkapalagi pemohon (khk) dalam pengujian undang undang yang sama dalam putusan nomor puu x bertanggal januari telah dinyatakanbahwa huruf sudah pernah diuji dan diputus olehnomor puu x bertanggal januari yang diajukan oleh salah satunya adalah forum kajian hukum dan konstitusi, yang dalam permohonan guo kembali bertindak sebagai pemohon dalam putusan nomor puu x bertanggal januari para pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf dan huruf terhadap dan uud adapun dalam permohonan nomor puu xii para pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf dan huruf terhadap dan serta uud setelah mahkamah menyandingkan kedua permohonan pengujian undang undang tersebut, mahkamah menemukan bahwa huruf sudah pernah diuji dan diputus sebelumnya, namun karena para pemohon dalam permohonan nomor puu xii mengajukan dasar pengujian berupa norma uud yang berbeda maka mahkamah berpendapat berdasarkan ketentuan mk, permohonan pengujian huruf tidak bis idem dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan huruf dan huruf bertentangan dengan dan serta uud menurut para pemohon frasa membuat lambang untuk perseorangan dan frasa menyerupai lambang negara yang terdapat dalam huruf dan huruf tidak memiliki pembatasan maupun penjelasan, serta menghalangi kreativitas dan upaya memajukan diri warga negara dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. i3. menimbang bahwa terhadap pengujian huruf meskipun para pemohon memohonkan pengujian menggunakan norma uud yang berbeda dari norma yang pernah dijadikan dasar pengujian dalam putusan nomor puu x tersebut namun menurut mahkamah hal demikian tidak mengubah pendapat mahkamah sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu x paragraf dan .1j, yang karenanya pertimbangan tersebut mutasi mutans berlaku untukguo. dalam putusan nomor puu x paragraf dan .1j, mahkamah, antara lain, mempertimbangkan: i3.15j:, menimbang bahwa mahkamah menegaskan negara memiliki alasan konstitusional untuk mengatur secara berbeda terhadap identitas tertentu yang dipilih menjadi lambang negara agar tidak menimbulkan kerancuan terhadap identitas (lambang) negara itu sendiri, i3. menimbang bahwa terhadap pengujian huruf mahkamah berpendapat bahwa huruf tidak dapat dipisahkan dari huruf karena huruf merupakan ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap huruf menurut mahkamah ketentuan huruf memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, agar norma larangan yang termuat dalam tersebut dipatuhi. ketentuan mengenai ancaman pidana merupakan wewenang negara dalam hal penegakan hukum guna mencegah tindakan pihak tertentu yang akan menyalahgunakan lambang negara yang pada akhirnya dapat merusak harkat dan martabat bangsa indonesia. ketentuan pidana dalam huruf tidak dapat dilepaskan dari kehendak untuk melindungi identitas (lambang) negara dari kerancuan yang justru dapat merugikan warga negara indonesia, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum atas: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah dalam permohonannya para pemohon hanya mempermasalahkan dikenalnya sanksi pidana atau denda bagi setiap orang yang membuat lambang untuk perseorangan yang menyerupai lambang negara , dan tidak mempermasalahkan norma pidana itu sendiri. dengan demikian karena menurut mahkamah ketentuan huruf yang menjadi unsur objektif dari ketentuan pidana huruf tidak bertentangan dengan konstitusi maka mahkamah berpendapat frasa membuat lambdan frasa menyerupai lambang negara yang termuat dalam huruf adalah juga tidak bertentangan dengan konstitusi. dengan demikian permohonan para pemohon mengenai huruf tidak beralasan menurut hukum,huruf dan huruftidiri bangsa indonesia. sehingga kecintaan masyarakat indonesia terhadap pancasila diwujudkan dengan menggunakan garuda pancasila. namungian ketiga, tentang larangan huruf dan huruf yang dalam penerapannya dapat berpotensi terjadi kriminalisasi kepada warga negara. pada tahun forum kajian hukum dan konstitusi, beserta para pemohon perseorangan dari elemen mahasiswa dan buruh menggugat keberadaan huruf dan huruf yang disidangkan pada tanggal januari (sidang pendahuluan dan pengucapan putusan pada tanggal januari dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu menyatakan huruf yang berlaku secara mutasi mutans terhadap hurufmenolak permohonan untuk selain dan selebihnya. putusan perkara nomor puu x putusan bukti hanya memutus sebagian dari yang dimohonkan oleh para pemohon, dimana huruf tidak dinyatakan bertentangan dengan uud oleh mahkamah konstitusi. norma pada huruf menyatakan bahwa:, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara sementara pengaturan sanksi terhadap huruf diatur dalam huruf yang menyatakan: dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun atau denda paling banyak rppersoalan yang timbul saat ini adalah adanya frasa membuat lambang untuk perseorangan serta frasa menyerupai lambang negara yang masih dianggap mengancam kebebasan warga negara untuk dapat mengekspresikan kecintaannya terhadap nilai budaya, dan kebanggaannya terhadap negjika ada seseorang warga negara yang membuat lambang untuk perseorangan yang menyerupai lambang negara maka diancam pidana penjara tahun atau denda seratus juta rupiah. sementara dalam penjelasannya tidak ada penjelasan lebih rinci terhadap frasa kata menyerupai lambang negara. hal ini yang menjadi dasar para pemohon mengajukan untuk yang kedua kali terhadap ketentuan normavang sama dalam huruf yang memilikiilmelalui permohonan ini para pemohon mengajukan pengujianyangi. kedudukan hukum legal standing) dan kerugian konstitusional para pemohonnomor tahun tentang perubahan atasutusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1vifat, fungsi, serta aktif melakukan perlindungan nilai nilai konstitusionalisme. bahwa pemohon dan pemohon iiidan pemohon iii. kecintaan pemohon dan pemohon iii serta nasionalisme sebagai warga negara indonesia telah menjadi spirit dan membuat pemohon dan pemohon illiii menjadi korban dari pelaksanaan nomor tahun tersebut kronologis perkara dan berkas lainnya bukti bahwa para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukankarena memberlakukan ketentuan tersebut menyebabkan hak pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak dapat dilaksanakan. bahwa pemberlaklam permohonan ini tidak berlaku karena selanjutnya pada menyatakketentuan dan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tentang pemilu.gs. bernard sari, m.m. pekerjaan bupati kabupaten maybrat alamat jalan raya ayaman kategori, maybrat sebagai . pemohon nama moses murder pekerjaan ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maybrat alamat jalan raya ayaman kategori, maybrat sebagai . pemohon ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal mei memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h. m.h., bidat, s.h., mukhlis muhammad masduki, s.h., sosteng squarebukti pmenyatakan: ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat. sejalan dengan maksud para pemohon untuk menguji konstitusionalitas terhadap uud dengan disandarkan pada ketentuan uud juncto huruf junctobahwpemerinta. faktor sosio geografis berikut ini adalah latar belakang sosio geografis permohonan guo, yaitu: i11.. belum tersedianya fasilitas penunjang pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan tersebut disebabkan karena, antara lain,. dengan demikian, hal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon untuk menjalankan roda pemerintahan daerah kabupaten maybrat. i11. akibat ketentuan adanya tersebut telah mengakibatkan kemacetan dan hambatan pelayanan masyarakat pemerintahan serta ketidak efektivan penyelenggaraan roda kegiatan pemerintahan, termasuk mengganggu pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan gangguan stabilitas keamanan daerah akibat konflik horizontal (perang suku) karena muncul kesenjangan sosial daerah satu dengan lainnya dan besarnya biaya transportasi dari dan lokasi kampung kumurkek. i11. faktor adat bahwa ketentuan yang menempatkan kampung kumurkek sebagai ibukota kabupaten maybrat sesungguhnya telahsehingga mengakibatkan menghilangkan hak hak dasar konstitusional kelompok masyarakat maybrat sesuai uud yaitu: ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik aiff. bahwa uu13diiv. pengabaian aspirasi masyarakat bahwa perubahan rencana letak ibukota kabupaten maybrat dari rencana awal ayaman sebagai tertuang dalam ruu pembentukan kabupaten maybrat (vide bukti kemudian diubah akhir pembahasan ruu pembentukan kabupaten maybrat menjadi kumurkek sebagaimana dinyatakan dalam telah mengabaikan aspirasi masyarakat yang merupakan hasil beberapa kali pertemuanmasyarakat melalui forum forum badan perwakilan kampung pada setiap distrik dan sampai desa telah menyatakan ayaman adalah ibukota kabupaten maybrat divide bukti bukti sampai bukti bukti sampai bukti bukti sampai bukti bukti bukti sampai bukti bukti sampai bukti yang kemudian disampaikan secara berjenjang kepadaiv. bahwa pada tanggal januari dalam acara open house tahun baru diadakansi. bahwa kemudian aspirasi keinginan masyarakat adat maybrat tersebut atas juga dilanjutkan dengan pertemuan pertemuan antara lain: sekitar bulan september. iv. bahwa pada. bahwapada tanggal maret jakarta, dpd pada tanggal mei jakarta, iv. bahwa kemudian lahirlah dukungan masyarakat melalui acara musyawarah adat ke liv.jakarta untuk selanjutnya diproses menjadi undang undang. kemudian, dpd ditindaklanjuti oleh dprdengan"segitiga emas"iv. perkembangan selanjutnya diterbitkanlah amanat presiden, yaitu diantaranya kabupaten maybrat provinsi papua barat sesuai rancangan undang undang nomor tahun iv.: cakupan wilayah kabupaten maybrat meliputi wilayah distrik ayaman, distrik artinyaadapu dalam rancangan undang undang pembentukan kabupaten maybrat (vide bukti p 7j.. iv. iv.:aiff yang menyimpang dari tujuan aspirasi masyarakat adat maybrat. iv.dan direktorat jenderal otonomi daerah departemen dalam negeri: iv.iv. kemudian,"iv.:.. iv.. iv."segitiga emas"maka oleh karenanyabahwa berdasarkanejalan dengan ketentuansejalan dengan rujukan serta2007serta. adapuiv.dan telah diserahkan langsung secara adat menggunakan noken", ketua komisi dprjakarta pada tanggal januari iv."adapudengan, iv.dibongkar, kediaman pribadi kepala distrik bakar, jalan raya dipasiv. keinginan masyarakat adat maybrat untuk memiliki daerah otonom baru deng,denganjakarta, menkopolhukam jakarta, menteri hukum dan ham jakarta, ketua komisi dpriv. bahwa munculnya tersebut, yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para pemohon, menggambarkan proses pembentukan tidak mengikuti tata cara pembentukan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun yang telah diperbaiki dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, karena menyimpang dari aspirasi masyarakat maybrat sebagaimana diadopsi dalam ruu pembentukan kabupaten maybrat. iv. bahwa adanya fakta hukum terkait munculnya ketentuan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon, yang bertentangan dengan uud yaitu: uud yaitu: negara indonesia adalah negara hukum : uud yaitu: uuduud1945, yaituuud yaitupara pemohon tiba pada bagian penting dari permohonan pengujian guo berupa harapan timbulnya kembali keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat maybrat dan pemerintah daerah kabupaten maybrat guna kelancaran pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, makaitikan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemberhentian penjabat bupati maybrat dan pengesahan pengangkatan bupati maybrat provinsi papua barat, bukti p 5a fotokopi petikan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati maybrat provinsi papua barat: bukti fotokopi petikan surat keputusan gubernur papua barat nomor tahun tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan dprd kabupaten maybrat masa jabatan bukti p 6a keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maybrat nomor tahun tentang persetujuan uji undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maybrat provinsi papua barat: bukti fotokopi rancangan undang undang pembentukan kabupaten maybrat provinsi papua barat, bukti fotokopi laporan akhir analisis potensi wilayah ibukota kabupaten maybrat oleh pusat penelitian dan pengembangan kebijakan dan manajemen p3km) universitas hasanuddin tahun bukti fotokopi musyawarah adat masyarakat dalam rangka penetapan ibukota kabupaten maybrat tanggal januari distrik ayaman, artinya, ayaman utara, mare, sifat, dan sifat timur, kabupaten sorong selatan, bukti fotokopi aspirasi masyarakat distrik ayaman kampung sorotan, nomor srnaspirasi masyarakat distrik ayaman kampung saus, nomorkeputusan badan perwakilan kampung sosial distrik ayaman, nomor tahu, nomor mb, nomor knomor fs tanggal oktober tentang persetujuan aspirasi masyarakat atas pembentukan calon kabupaten maybrat dan ibukota wilayah kabupaten sorong selatan dengan ibukota ayaman: bukti fotokopi keputusan badan perwakilan kampung tempel distrik ayaman, nomor tem tanggal oktober tentang dukungan usulan kabupaten pemekara, nomor k men distrik ayaman nomor k m tanggal oktober tentang dukungan usulan pembentukmefkajinkokpitnomor tahunomor tahun tanggal oktober tentang dukungan usulnomor f arotaskatsiadempeitmajiputusan putusan rujukan selanjutnya, maka para pemohon akan memberikan penjelasan berikutnya terkait masalah kedudukan hukum dan kerugian konstitusional mereka masing masing. pemohon mengajukan permohonan guo dalam kapasitas sebagai bupati kabupaten maybrat, provinsi papua barat, berkedudukan jalan raya ayaman kategori, maybrat, papua barat. pemohon iii diangkat sebagai bupati kabupaten maybrat berdasarkan keputusan menteri dalam negeri (bukti bukti p 5a)terutama ketentuan kerugian konstitusional muncul akibat ketentuan yang menyatakan ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat. padahal dalam ruu tidak disebutkan kumurkek distrik sifat sebagai ibukota kabupaten maybrat, baik karena alasan bahwa letak kumurkek tidak strategis dari sudut pelayanan masyarakat oleh pemerintahanbahwa kemudian sentra pelayanan pemerintahan tidak dilakukan dari kumurkek tetapi dar. kerugian konstitusional pemohon yang lebih luas adalah dengan berlakunya maka telah mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten maybrat yang telah berlangsung sejak diundangkannya undang undang nomor tahun akibat adanya perbedaan kondisi faktual dengan kondisi yuridis, yaitu secara facto sejak dua tahun pusat pemerintahan kabupaten maybrat berada ayaman satu sisi, tetapi bukti fotokopi keputusan badan perwakilan kampung kokpinisabarmefkajimforum komunikasi kelurahan ayaman nomor tahun tanggal januari tentang dukungrubiahohoyanenioetaetubundistrik sifat timur, kampung lomberekwetaseohwikulaksonloawan distrik artinya,tinsmurufjitu timur distrik artinya nomornya ayaman, bukti fotokopi keputusan badan perwakilan kampung tegak kecilgak besarahumanisjanuarintasjitu timuirohawikulaksonolorawantinsmuruftegak keciltegak besaaumanigohsamesurat pernyataan pelepasan tanah adat tanah lokasi kabupaten maybrat distrik artinya utara kampung kategori tanggal januari bukti fotokopi foto kantor dprd kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor sekretaris daerah pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor inspektorat pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor kesatuan bangsa dan politik pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor dinas pekerjaan umum pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan pemerintah kabupaten maybrat: bukti fotokopi foto kantor dinas pertambangan dan energi pemerintah kabupaten maybrat: bukti fotokopi foto kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika pemerintah kabupaten maybrat: bukti fotokopi foto kantor dinas sosial pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor dinas kehutanan pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor dinas pendidikan dan kebudayaan pemerintah kabupaten maybrat: bukti fotokopi foto kantor dinas kesehatan pemerintah kabupaten maybrat bukti fotokopi foto kantor dinas koperasi usaha kecil dan menengah pemerintah kabupaten maybrat: bukti fotokopi foto kantor dinas kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja dan transmigrasi pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor dinas pemuda olah raga dan pariwisata, bukti fotokopi foto kantor lingkungan hidup pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung pemerintah kabupaten maybrat: bukti fotokopi foto kantor penyuluhan dan ketahanan pangan pemerintah kabupaten maybrat: bukti fotokopi foto kantor badan perencanaan daerah pembangunan daerah pemerintah kabupaten maybrat: bukti fotokopi foto kantor cabang pembantu bank papua, bukti fotokopi foto kantor badan pengelola keuangan dan asset daerah pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kantor badan penanggulangan bencana daerah pemerintah kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto kegiatan resmi pemerintahan kabupaten maybrat, bukti fotokopi foto lapangan dan kegiatan upacara pemerintahan kabupaten maybruntuk mengadili permohonan guo, secara jure ibukota kabupaten maybrat berada kumurkek sebagaimana diatur dalam bahwa pemohon adalah pemerintah daerah kabupaten maybrat yang telah dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun berdasarkan pemohon menjalankan kegiatan pemerintahan daerah seluruh wilayah kabupaten maybrat. dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo sebagaimana disyaratkan undang undang nomor tahun pemohon mengajukan permohonan guo dalam kapasitas sebagai ketua dprdbukti p 6j.bukti p 6a). pemohon dan pemohon bersama sama merepresentasikan pemerintahan daerah tingkat kabupaten maybratdanpenyelenggaraan kegiatan pemerintahan wilayah kabupaten maybrat. sehingga bilamana tidak ada kepastian hukum tentang status ibusehingga hal demikian itu dapat menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemohon dan pemohon yang merupakan kerugian konstitusional pemohon dan pemohon il. tidak menjelaskan mengapa ada perubahan dari rencana menjadikan ayaman sebagai ibukota kabupaten maybrat sebagaimana dimuat dalam ruu pembentukan kabupaten maybrat (bukti menjadi ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat. fakta itu telah mengakibatkan munculnya kerugian konstitusional bagi para pemohon disebabkan munculnya persoalan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang secara facto ibukota kabupaten maybrat telah dua tahun berkedudukan ayaman yangadalah bupati kepala daerah kabupaten maybrat yang dibentuk berdasarkan yang berdasarkan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kabupaten maybrat dalam pengadilan: bahwakerugian konstitusional tersebut akibat ketentuan yang menyatakan, ibu kota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat', padahal dalam rancangan undang undang tidak disebutkan kumurkek distrik sifat sebagai ibu kota kabupaten maybrat, baik karena alasan letak kumurkek tidak strategis dari sudut pelayanan masyarakat oleh pemerintahhingga saat ini, sentra pelayanan pemerintahan tidak dilakukan kumurkek tetap, bahwa pemohon mengajukan permohonan guo dalam kedudukan sebagai ketua dewan perwakilan rakyat daerah dprd)vide buktivide bukti p 6a): bahwa pemohon dan pemohon (para pemohon) bersama sama merepresentasikan pemerintahan daerah tingkat kabupaten maybrat sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu bahwa b. pemerintahan , bahwa paraatas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan wilayah kabupaten maybrat, sehingga bilamana tidak ada kepastian hukum tentang status ibu hal demikian dapat menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab para pemohon dan merupakan kerugian konstitusional para pemohon yang dijamin dalam dan uudng menyatakan, ibu kota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat terhadap dan uuddalamberdasarkan dalil dalil permohonan para pemohon, bukti bukti surattulisan yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, yang menyatakan, ibu kota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat" telah menyimpang, mengabaikan, dan tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat adat maybrat sehingga menimbulkan konflik horizontal antarwarga masyarakat. hal demikian secara langsung telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi, terhambatnya pelayanan publik, terkenalnya arus mobilisasi barang dan jasa dari dan maybrat, dan tidak terciptanya rasa aman antarwarga masyarakat maybrat yang akhirnya mengakibatkan perpecahan antarsuku kabupaten maybrat, i3. menimbang bahwa tujuan pemekaran daerah, antara lain, (vide putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal november i3. menimbang, menurut konsiderans pembentukan daerah maybrat didasari atas berbagai pertimbangan, antaranya: a.:. i3. menimbang bahwa kabupaten maybrat merupakan pemekaran dari kabupaten sorong yang berdasarkan penjelasan umum pembentukan kabupaten maybrat didasarkan pada aspirasi::::: jawab pemerintah kabupaten sorong selatan sejak dimekarkan:::kabupaten maybratpimp:i3. menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para pemohon, pembentukan kabupaten maybrat lahir dari dukungan masyarakat melalui acara musyawarah adat ke maybrat pada tanggal agustus yang merupakan puncak aspirasi dan keinginan masyarakat adat maybrat untuk memiliki kabupaten dan pemerintahan sendiri. pada musyawarah tersebut, hadir keseluruhan komponen masyarakat adat maybrat dan melahirkan kesepakatan masyarakat adat maybrat untuk memiliki pemerintahan sendiri dengan ibu kota maybrat (daerah segitiga emas,dan kampung jitu), serta pada lima tahun pertama berkedudukan sementara ibu kota distrik ayaman: i3. menimbang bahwa selain dukungan masyarakat tersebut, telah pula diadakan musyawarah badan perwakilan kampung baperkam) untuk mengusulkan pembentukdengan tanggal oktober dipimpin oleh para kepala kampung dan ketua baperkam enam distrik induk ayaman, artinya, sifat, ayaman utara, mare, sifat timur) yang terdiri dari kampung dan satu, yaitu kampung dan satu, yaitu kabupaten maybrat dengan ibu kota maybrat maybrat dan sementara untuk lima, dan distrik sifat timur, termasuk limawalau demikian terdapat masyarakat adat maybrat lainnya yang terdiri dari kampung menghendaki ibu kota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek, distrik sifat. hal demikian, menurut para pemohon, tidak sesuai dengan rancangan undang undang dan menyimpang dari usulan awal rancangan undang undang mengenai pembentukan kabupaten maybrat (vide bukti i3. menimbang bahwa menurut para pemohon, jumlah penduduk masyarakat maybrat sebanyak penduduk. sebanyak warga maybrat dari kampung dan satu kel, yaitu wilayah yang dikenal dengan sebutan "wilayah segitiga emas" kampung kategori, distrik artinya utara dengan alasan geografis kampung kategori berada , serta sudah ada surat pernyataan penyerahan tanah adat secara sukarela untuk digunakan bagi pembangunan infrastruktur pemerintah dan hanya terdapat warga maybrat dari kampung yang menghendaki ibu kota kabupaten maybrat kampung kumurkek, distrik sifat sesuai surat pengantar bupati sorong selatan nomor setda ss bertanggal januari i3. menimbang bahwa sejak disahkan pada tanggal januari dan diresmikannya kabupaten maybrat pada tanggal april hingga saat ini, menurut para pemohon, telah terjadi ketidakefektifan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. kumurkek sebagai ibu kota kabupaten maybrat letaknya jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat, serta belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pemerintahan. secara faktual pelaksanaan fungsi pemerintahan dan seluruh dinas daerah, serta kegiatan dprd secara yuridis masih dinyatakan dalam bahwa ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek. bahwa hasil penelitian universitas hasanuddin makassar telah menyimpulkan bahwa kalkulasi potensi dan kemanfaatan lebih besar untuk meletakkan ibukota kabupaten maybrat ayaman daripada kumurkek (vide laporan akhir studi pengembangan wilayah analisis potensi wilayah ibukota kabupaten maybrat, halaman bukti fakta yuridis ibukota kabupaten maybrat kumurkek guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan akibat letak ibukota kabupaten yang tidak strategis itu tidak dapat diatasi, maka parmaybrat untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi wilayah kabupaten maybrat. bahwa para pemohon, secara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan yang berbunyi: ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat"ayaman yang dikenal dengan sebutan wilayah segitiga emas"pam) (bukti bukti bukti bahwa segenap aspirasi masyarakat tersebut agar ayaman menjadi ibukota kabupaten maybrat" telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan baperpam desa desa dalam lingkungan wilayah yang akan berada kabupaten maybrat, yaitu: keputusan keputusan baperpam wilayah distrik ayamarumasih ditindaklanjuti dengankeputusan keputusan baperpam pada tahun (bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dilaksanakan ayaman dan tidak dilakukan kumurkek. hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kumurkek sehingga pelayanan bagi masyarakat tidak dapat dilaksanakan (vide bukti sampai dengan bukti i3. menimbang bahwa ternyata kabupaten maybrat pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kegiatan dprd masih dilaksanakan ayaman. hal tersebut telah sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat dan faktor historis sejak jaman belanda bahwa ayaman merupakan pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan, sehingga memiliki sarana dan prasarana yang memadai: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, dalam penentuan lokasi ibu kota pada suatu wilayah harus didasarkan pada konsep yang jelas dan kajian yang transparsosial budaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan, serta yang paling utama adalah dengan memperhatikan kemampuan dan kesiapan sumber daya wilayah tersebut dengan tujuan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat wilayah tersebut, i3. menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, mahkamah menilai, penentuan ibu kota kabupaten maybrat yang berkedudukan kumurkek, distrik sifat secara faktual telah mengesampingkan prinsip prinsip dalam penentuan lokasi ibu kota suatu wilayah. aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan ibu kota kabupaten maybrat dalam pembentukan padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. pada kenyataannya penetapan ibu kota kabupaten maybrat kumurkek, distrik sifat malah menjauhkan masyarakat dari pelayanan kepemerintahan yang sudah sepantasnya diberikan kepada setiap warga negara. selain itu, penentuan ibu kota kabupaten maybrat yang berkedudukan kumurkek, distrik sifat turut pula memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. menurut mahkamah, pembentukan kabupaten maybrat yang pada awalntidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya ibu kota kabupaten maybrat kumurkek, distrik sifat. seharusnya, penetapan ibu kota kabupaten maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat dan yang paling penting adalah dengan mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat seluruh wilayah kabupaten maybrat. selain itu, secara facto penyelenggaraan pemerintahan riil kabupaten maybrat berada ayaman. dengan demikian, mahkamah dalam memutus permohonan guo berdasarkan uud yang menentukan pada prinsipnya negara indonesia adalah negara hukum yang demokratis. oleh karena itu demi kemanfaatan dan kepastian hukum yang adil dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang undangan maka dinyatakan bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai, ibu kota kabupaten maybrat berkedudukan ayaman , i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, dalilibu kota kabupaten maybrat berkedudukan ayaman ,ibu kota kabupaten maybrat berkedudukan ayamrief hidarief hidahmad fadli semadi ttd. ttd. muhammad alim anwar usman ttd. ttd. arief hid materialis akbar panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyono.41j: keputusan keputusan baperpam distrik ayaman utara (bukti bukti bukti bukti bukti bukti .5j: keputusan keputusan baperpam distrik sifat timur (sementara itu sudah ada persetujuan pelepasan tanah adat masyarakat kampung kategori wilayah dekat distrik ayaman (bukti p 15j:van pelayanan pemerintahan kepada masyarakat:::universitas hasanuddin makassar tahun (vide bukti p 8j, antara lain,dengan segenap uraian tersebut atas, makberlakunya ii. alasan alasan permohonan permohonan pengujian diajukan dengan paparan argumentasi yang dikemukakan berikut ini, yaitu: il. faktor historis i11. bahwa sejak masa penjajahan hindia belanda irian barat tahunij. batasan wilayah kekuasaan pemerintahan bahwa. arti nama maybrat bahwasetempat yang sangat berbeda dengan suku lain papua maupun indonesia pada umumnya. bahwa distrik ayaman adalah pusat pemerintahan yang membawahi keadapuahwaatas air) dan ada monumen peringatan pemerintahan hindia belanda distrik ayaman. bahwa kampung kategori distrik ayaman. bahwanegara republik indonesia tahun yaitu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. bahwa kampung kategori distrik ayaman adalah cikal bakal proses masuknya pemerintahan pertama maybrat dimulai dari kampung!muruf, siap atu. ide, mratmawe. asmuruf: kajian.lek: seayah. jitu,: tegak dari kampung lama tegak: go gohsames dari kampung lama gohsames, mi irawan dari kampung lama irawan. bahwa |
tpsuyanto pekerjaan petani alamat banteng sari rt rw desa purwosari, sukorejo, kendal, jawa tengah selanjutnya disebut sebagai pemohon nama drs. iseng achmad sukowi pekerjaan petani mantan anggota dprd kabupaten lumajang periode alamat dusun wunutsari rt rw jatirogo, kunir, lumajang, jawa timur selanjutnya disebut sebagai pemohon ii: nama akhmad pekerjaan petani alamat dusun teguh rt rw lereng timur, pasongsongan, sumenep selanjutnya disebut sebagai pemohon iii, nama galih aji prangko pekerjaan mahasiswa alamat jalan panda blok nomor rt rw jatimulya, tambun selatan, bekasi selanjutnya disebut sebagai pemohon iv: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni memberi kuasa kepada heri sutrisno, s.h., m.h., edy christiyono nugroho, s.h., daru supriyanto, s.h., pradana berbudi, s.h., m.h., dan achmad deva, s.h., kesemuanya adalah advokat pengacara konsultan hukum advokat magang pada tim pembela kretek yang beralamat jalan tebet barat dalam iveundang undang nomor tahun tentang kesehatan (selanjutnya disebut vide bukti p 1j sebagaimana diatur dalam uud tahun juncto huruf (a) undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (vide buktipetani tembakau, wiraswasta pelanting rokok, serta perokok harus mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungannya dari negara:tersebut menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum yang melindungi hak setiap orang untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. oleh karena itu, hak para pemohon sebagai petani tembakau dan pengusaha industri pelindungan rokok, serta perokok untuk bebas dari rasa takut harus dijamin dan dilindungi oleh undang undang: bahwa uud: norma konstitusi tersebut mengartikan adanya kewenangan konstitusional yang diberikan kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah dalam rangka menjalankan undang undang sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang undang tersebut: bahwa bab enam, bagian ketujuh belas mengenai pengamanan zat adiktif sebagaimana dan serta mengatur zat adiktiftidak memberikan rumusan yang jelas mana keberadaan frasa "padat, cair dan gas", tidak memiliki arti dan makna yang jelas. apakah frasa ini memang dimaksudkan untuk menerangkan sifat dari zat adiktif yaitu padat, cairan dan gas, ataukah frasa ini dimaksudkan untuk menerangkan "tembakau, produk yang mengadung tembakau yang berbentuk padat, cair dan gas". apabila yang dimaksudkan adalah sebagaimana rumusan terakhir ini maka rumusan guo tersebut jelas tidak tepat, karena tidak ada zat adiktif yaitu tembakau yang cair dan gas. tembakau jelas merupakan tanaman yang tergolong dalam benda yang berbentuk benda padat, bahwa ketentuan tersebut jelas dan nyata tidak harmonis dengan ketentuan huruf mana pembentukan peraturan perundang undangan yang baik harus memenuhi asas kejelasan rumusrumusan: dan . bahwa penamaan dan dalam kaitannya dengan "tujuan untuk pengamanan zat adiktif, ternyata berbeda antara ketentuan dengan ketentuan dalam disebutkan". kemudian dalam disebutkanmana antara dan rujukannya tidak sinkron dan tidak harmonis. apabila dilihat dari aspek kejelasan tujuan, maka apa yang menjadi tujuan dari penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif tersebut sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ataukah penggunaannya ditujukan untuk penggunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya sebagaimana dimaksud dalam bahwa pertentangan makna antara ketentuan dengan menunjukkan tidak seharusnya ketentuan dengan kaidah tata cara pembentukan peraturan perundang undangan yaitu memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam huruf. bahwa kepastian hukum demi tercapainya keadilan hukum yang berdayaguna serta bermanfaat bagi seluruh warga negara indonesia adalah mutlak, dan tidak dapat ditawar keberadaannya. maka dari itu, suatu perundang undangan haruslah memenuhi asas kepastian hukum, bahwa ketidakjelasan rumusan dan ketidakharmonisan antara dan maka secara otomatis ketentuan dan tidak memiliki kekuatan mengikat:ketidakjelasan rumusan dan ketidakharmonisan antara dan yang menunjukkan ketidakjelasan tujuan dalam perumusan norma dan merupakan bukti bahwa norma yang terkandung dalam rumusan dan danemohon dan telah diuraikan atas, maka jelas perumusan norma dalam dan serta adalah perumusan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bahwa dan serta adalah norma yang tidak dapat dipisahkan. dan adalah norma induk yang mengatur tentang pengamanan zat adiktif"'. sedangkan adalah perintah untuk mengatur lebih lanjut dan tersebut dalam peraturan pemerintah: bahwa memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. sebagai langkah tindaklanjut atau perintah dari pemerintah telah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah rpp) tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. apabila ditinjau kembali keberadaan yang tidak memenuhi kualifikasi rumusan yang jelas dan dikaitkan dengan keberadaan rpp tersebut, semakin memberikan bukti ketidakjelasan rumusan tersebut. sebagaimana rumusan dalam rpp tersebut, mana tidak ada satu maupun satu pun yang menjelaskan atau menerangkan tentang frasa "padat, cairan, dan gas". hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dalam membuat rpp kebingungan melakukan penafsiran terhadap frasa "padat, cairan dan gas" sebagaimana telah dirumuskan dalam tersebut: bahwa ketidakpastian hukum pengaturan tentang tembakau dalam guo berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap konstitusi. berpotensi menimbulkan terjadinya kesewenang wenangan pemerintah, atas kesalahan yang ditimbulkan dari berlakunya dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan telah lahir (rpp) tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. rpp yang mempunyai judul (recht title) rancang", mana materi yang terkandung dalam rpp secara khusus mengatur produk tembakau berupa rokok yang mengandung zat adiktif. sedangkan bahan dan produk lainnya yang mengandung zat adiktif tidak diatur dalam rpp tersebut, vide bukti bahwa rpp yang dikeluarkan pemerintah tersebut, sebagai akibat dari ketidakjelasan rumusan dan ketidak belasan pengaturan zat adiktif dalam dan menyebabkan terjadinya celah hukum untuk menafsirkan tersebut: menyebutkan," apabila diperhatikan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan materi rpp yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara jelas dan nyata pemerintah tidak memberikan penafsiran terhadap frasa "padat, cairan dan gas" padahal ketentuan mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dan multitafsir dan tidak jelas serta tidak mengandung prinsip kepastian hukum. pemerintah melakukan penafsiran yang sepihak, yang mengartikan bahwa yang diatur oleh peraturan pemerintah pp), sebagai amanat dari adalah hanya mengatur zat adiktif yang dikandung dalam tembakau dan produk tembakau saja. sedangkan bahan lain yang mengandung zat adiktif yang berbentuk padat, cair, dan gas tidak perlu diatur oleh pemerintah. pengaturan yang demikian jelasbahwa perumusan norma yang saling bertentangan dan tidak memenuhi kaidah dalam pembentukan peraturan perundang undangan, sebagaimana dalil dalil pemohon yang telah diuraikan atas, jelas dalam proses penerapannya bisa ekstensif, bisa terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturannya lebih lanjut mengenai zat adiktif dalam peraturan pemerintah. bahwa terjadinya pertentangan norma dalam dan serta adanya kewenangan yang diberikan dalam kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tersebut, maka memungkinkan pemerintah menggunakan wewenangnya tersebut untuk mengatur tembakau dan produk tembakau dalam hal ini rokok, dengan sesuka sukanya pemerintah sendiri, seenaknya pemerintah sendiri, dan bahkan dapat menyamakannya dengan narkotika atau psikotropika. pengaturan norma yang demikian jelas tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada siapa pun, dan jelas menimbulkan kerugian bagi para pemohon, bahwa yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah dan kemudian akan ditetapkan oleh presiden, merupakan ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum: bahwa pembentukan peraturan pemerintah yang akan ditetapkan oleh presiden, berdasarkan uud ditujukan untuk melaksanakan undang undang sebagaimana mestinya. apabila dihubungkan dengan tentunya dapat dilihat secara jelas bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum dalam dan maka peraturan pemerintah tersebut tidak akan mempunyai tujuan untuk melaksanakan undang undang sebagaimana mestinya, dengan demikian keberadaan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah adalah ketentuan yang bertentangan dengan uud bahwa pemohon dan pemohon sebagai petani tembakau dirugikan hak konstitusinya berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dari berlakunya dan serta sebagai petani tembakau, pemohon dan pemohon dapat dikategorikan sebagai petani yang menanam tumbuhan tanaman yang dikategorikan sebagai narkotika, pemohon iii sebagai pemilik industri pelanting rokok, dapat diangap sebagai industri yang mempunyai kategori yang sama dengan bandar narkotika. serta keberadaannya dapat dianggap sebagai industri yang menghasilkan serta menjual produk yang menyengsarakan masyarkat, memberikan penyakit bagi masyarakat serta tidak mensejahterakan masyarakat: pemohon sebagai perokok jelas akan dianggap orang yang sakit, yang mengkonsumsi produk yang mengandung zat adiktif yang dikandung oleh narkotika atau psikotropika. berpotensi dianggap dipersamakan sebagai pecandu narkotika atau psikotropika oleh masyarakat: bahwa berdasarkan uraian dalil dalil atas,maka secara jelas dan nyata keberadaan dan serta bertentangan dengan uud dan uud bahwa konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak hak bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa undang undang dan peraturan perundang undangan bawahnya tidak bertentangan dengan hak hak dalam konstitusi, bahwa kata "pengamanan" yang tertuang dalam judul bab enam, bagian ketujuh, yang kemudian ditegaskan lagi dalam apabila dilihat dalam kamus besar bahasa indonesia kata pengamanan" berasal dari kata dasar "aman" yang memiliki arti: bebas dari bahaya: bebas dari gangguan: terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak merugikan: mengandung resiko: tentram: tidak merasa takut atau khawatir. bahwa kata dasar "aman" kemudian ditambahkan awalan "peng" dan akhiran "an", yang kemudian menjadi kata "peng.a.man.an", mana menurut kamus besar bahasa indonesia berarti "proses, cara, perbuatan mengamankan"bahwa dengan berdasarkan arti kata "pengamanan" menurut kamus besar bahasa indonesia tersebut, maka apabila dihubungkan dengan dan maka makna dari rumusan tersebut adalah: proses, cara, dan perbuatan mengamankan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, yang meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas bertujuproses, cara dan perbuatan mengamankan penggunaan bahan yang mengandung zat aditif adalah dengan cara mengatur dan menetapkan produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, mana harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang telah ditetapkan, bahwa pengaturan terhadap zat adiktif meliputi tembakau dan produk tembakau, yang dilakukan dengan cara pengamanan sebagaimana dimaksud dalam dan jelas merugikan para pemohon. pemohon dan pemohon yang bekerja sebagai petani tembakau, dalam berbuat sesuatu, yakni menanam tembakau akan merasa takut karena ketentuan guo jelas dan nyata menunjukkan adanya ketiadaan rasionalisasi mengenai pengaturan "pengorbanan zat adiktif". dengan adanya penyebutan tembakau sebagai zat adiktif dapat dinilai menghambat dan mengurangi produk jenis tanaman tembakau yang mengakibatkan kerugian materiil para pemohon karena rokok kretek pasti menggunakan tembakau indonesia, sehingga guo tersebut bertentangan dengan uud bahwa para pemohon jelas tidak dijamin haknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. menanam tembakau adalah jelas merupakan hak konstitusional para pemohon yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana tertuang dalam uud tidak dijaminnya hak para pemohon dalam menanam tembakau, terlihat dari adanya pengaturan tembakau dan produk tembakau yang tegas disebut masuk dalam zat adiktif. mana terhadap tembakau dan produk tembakau akan diatur dalam peraturan pemerintah mengenai produksi, peredaran, dan penggunaannya, dalam kerangka "pengamanan": rasa aman bagi warga negara dapat tercipta apabila perundang undangan yang berlaku berlaku secara pasti atau memenuhi unsur kepastian hukum. ketidakpastian hukum akan menimbulkan rasa takut terhadap warga negara. dengan berlakunya dan serta yang tidak memenuhi unsur kepastian hukum, menimbulkan rasa tidak pasti atau was was atau rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat: ketidakpastian hukum yang berupa diatasnya tembakau dan produk tembakau sebagaimana dalam rumusan dan serta dengan tidak adanya harmonisasi dengan undang undang nomor tahun tentang perkebunan (selanjutnya disebut ini, berakibat pada sulitnya warga negara untuk mengetahui apakah tembakau masih merupakan industri prioritas seperti industri berbasis agro. kemudian, apakah industri produk tembakau dalam hal ini industri rokok masih akan tetap membeli tembakau lokal dari para petani tembakau. karena tidak mungkin orang dapat menanam tembakau dengan layak apabila tidak ada rasa aman. hal ini jelas merugikan para pemohon untuk menanam tembakau dan berwiraswasta bidang industri rokok, sehingga melanggar hak konstitusional para pemohon, penjelasan menyebutkan, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau : bahwa pemohon dalam hal ini petani terkait dengan proses penanaman jenis tanaman tembakau dan produkserta industri produk tembakau nasional indonesia dapat lestari dan terjaga untuk memenuhi kehidupannya dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup: bahwa ketentuan dan secara jelas dan nyata berpotensi menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum dan tidak adanya jaminketentuan guo berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap konstitusi yaitu sebagaimana diatur dalam dan 28g uud dan serta tidak memberikan jaminan atas pemberian manfaat dari teknologi bahwa dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional (konstitusional state) yang bersandar pada sebuah konstitusi yang kokoh pula. konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batas batas kewenangan dan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial secarayang"guardian" dari "constitutional rights" seimbang dan saling mengawasi (checks and balances), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill hak warga negara dan hak asasi manusia ham). dengan kata lain, konstitusionalisme dapat juga diartikan sebagai faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak hak rakyat melalui konstitusi. nino mengemukakan bahwa "constitutionalism means something liked limited government (faham konstitusionalisme merupakan sesuatu seperti pemerintahan yang dibatasi)", meskipun dalam perkembangannya mengalami pengkonsepsian yang bervariasi, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, seperti dikaitkan dengan gagasan rule law, separation power, recognizes individual rights, judicial review, pengisian pejabat publik, pemilihan umum, dan sebagainya. abdul mukti fadjar, hukum konstitusi dan mahkamah konstitusi, cetakan pertama, konstitusi press dan citra media, jakarta, hal. vide bukti p 9j secara umum, menurut mahfud md, bahwa konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaraan yang setelah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat jj. rousseau, dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisi pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. dengan kata lain, konstitusi sebenarnya tidak lain dari realisasi demokrasi dengan kesepakatan bahwa kebebasan penguasa ditentukan oleh warga masyarakatnya, dan bukan sebaliknya, mina kebebasan masyarakat ditentukan oleh penguasa. oleh sebab itu setiap pelanggaran atas konstitusi harus dipandang sebagai pelanggaran atas kontrak sosial. moh mahfud md, demokrasi dan konstitusi indonesia, rangka cipta, jakarta, cetakan kedua, hal. vide bukti bahwa uud sebagai konstitusi negara kesatuan republik indonesia, memuat ketentuan ketentuan mengenai hak asasi manusia, prinsip prinsip demokrasi, perekonomian dan kesejahteraan sosial, bahkan juga memuat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. hal ini menunjukkan,: bahwa uud sebagai dokumen ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut termaktub dalamjalan dengan dijamin dan melindunginya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uud mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan: ".dst". oleh sebab itu, segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi.dst,dst", vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu viidst". vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bahwa berdasarkan hal tersebut atas, dalam putusannya, pada intinya mahkamah konstitusi menegaskan bahwa keberlangsungan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah demi meningkatkan kualitas hidup manusia dan demi kesejahteraan umat manusia serta untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. hal tersebut mencakup juga terhadap peningkatan kualitas tembakau, sebagai bahan baku produk tembakau berupa rokok. mana peningkatan kualitas bahan baku adalah. artinya, peningkatan kualitas bahan baku rokok, yakni tembakau juga diupayakan arah kualitas tembakau yang mempunyai dampak yang baik bagi kesehatan. sehingga sudut pandang ilmu kesehatan, yang selama ini memandang bahwa tembakau adalah berdampak buruk bagi kesehatan tidak lagi terjadi. dengan demikian, diharapkan tembakau indonesia dapat menjadi tanaman kesehatan, yang mempunyai dampak yang baik bagi kesehatan serta dapat bermanfaat bagi para petani tembakau serta kesejahteraan umat manusia, bahwa mengatur zat adiktif, yang diatur dalam dan dan pada bab enam, bagian ketujuh belas pengamanan zat adiktif,dengan adanya ketentuan yang menjustifikasi bahwa tanaman tembakau mengadung zat adiktif, yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana diatur dalam dan jelas potensial merugikan hak konstitusional para pemohon. menurut pemohon dalam menanam tembakau tidak ada jaminan akan menjadi sejahtera apabila tembakau dan produk tembakau telah dijustifikasi sebagaimana tertuang dalam guo: sebagai anugerah dari allah swt, tuhan yang maha kuasa, tanaman tembakau adalah jelas tanaman yang baik, dan faktanya telah memberikan kesejahteraan bagi para pemohon: bahwa pengaturan terhadap tembakau dan produk tembakau, yang diatur melalui "pengamanan zat adiktif berpotensi tidak memberikan kemakmuran bagi para pemohon pada khususnya, dan pada masyarakat umumnya. hal ini dibuktikan dari penerimaan masyarakat terhadap makna zat adiktif yang diberikan kepada tembakau. bahkan beberapa pemerintah daerah melakukan penolakan terhadap tembakau yang dikategorikan sebagai bahan yang mengandung "zat adiktif. diantaranya, bupati pamekasan, kholilurrahman, menolak rancangan peraturan pemerintah rpp) dan rancangan undang undang (ruu) tentang tembakau. harian berawa.co.id arsip bupati dukung:penolakan rppruu tembakau). vide bukti bupati kendal, widya candi susanti mendukung para petani tembakau kendal, yang menolak rencana pengesahan rancangan peraturan pemerintah rpp) tentang pertembakauan: merdeka. comuni index. php read news bupati kendal dukung pembatalan rpp). vide bukti gubernur nusa tenggara barat muhammad zainal mandi menolak rancangan undang undang ruu) mengenai pertembakauan dikaitkan dengan zat adiktif. (http: co read news gubernur ntb tolak tembakau dikaitkan zat adiktif). vide bukti bahwa tembakau sendiri apabila dipandang dari multi disiplin ilmu haruslah dianggap baik. bukan hanya tanaman tembakau, ada jamu dan lain lain. apabila ternyata dalam perspektif kesehatan modern, dan bahkan pandangan badan kesehatan dunia world health organization who), yang memandang adanya dampak negatif tembakau terhadap kesehatan perokok dan bukan perokok, tentunya juga tidak serta merta begitu saja dapat menjustifikasi dalam norma yang menegaskan bahwa tembakau berdampak buruk bagi kesehatan: bahwa sebagai sebuah negara, indonesia kaya dengan sumber daya alam, dan itu merupakan potensi yang harus terus digali dan dikembangkan dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi iptek). salah satu kekayaan negara indonesia akan sumber daya alam yaitu sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik dunia,, oleh karena itu, demi tercapainya kemajuan bangsa serta kesejahteraan masyarakat, penelitian terhadap tanaman tembakau dan produk tembakau harus terus dikembangkan dan didukung, bahwa demi terwujudnya kesejahteraan umat manusia, keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting dalam era yang ilmiah, yang berlandaskan pada metode ilmiah dengan menggunakan teknologi modern dan canggih, dalam rangka meningkatkan kualitas tembakau menjadi kualitas tembakau yang baik bagi kesehatan, sangat diperlukan dan tidak boleh dihalang halangi oleh siapa pun. saat ini informasi mengenai bahaya dari tembakau dan produk tembakau bukan hanya telah ternormakan secara tegas dalam dan akan tetapi, bahaya dari tembakau dan produk tembakau sangat dominan dan telah mengarah pada kesimpulan final, bahkan dipercaya kebenaran mutlak oleh masyarakat. perlu disadari bahwa hal tersebut tentu tidak sejalan tidak sesuai dengan prinsip dasar ilmu pengetahuan yang memiliki kaidah kebenaran relatif serta tidak pernah ada kata final: bahwa dengan dijaminnya iptek dalam konstitusi, serta putusan mahkamah konstitusi yang menegaskan bahwa "." dapat diartikan, seharusnya yang dilakukan terhadap tanaman tembakau adalah mendukungnya dengan budaya riset. alasannya, adalah karena terhadap tanaman tembakau indonesia sudah mempunyai industri nasional kretek yang mapan dan jelas telah menyumbang hampir triliun kepada negara. riset penelitian secara intensif terhadap tembakau pun harus dilakukan dan didukung oleh industri rokok kretek nasional. hal ini agar tanaman tembakau dan industri nasional yang telah menyumbang hampir triliun kepada negara aman dan tidak dihancurkan, bahwa pandangan terhadap tembakau dan produk tembakau mengandung zat adiktif yang merugikan kesehatan, yang ternormakan dalam dan secara jelas dan nyata merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip prinsip ilmu dan teknologi. hal ini dibuktikan dengan adanya pertentangan disiplin ilmu lain yang telah berhasil menemukan bahwa tembakau dan produk tembakau adalah baik untuk kesehatan. penemuan terhadap tembakau dan produk tembakau yang baik bagi kesehatan tersebut adalah didasari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang riset penelitiannya dilakukan dengan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan: bahwa riset penelitian terhadap tembakau tidak bisa hanya dipandang atau dilakukan dalam satu sudut pandang ilmu saja, yaitu ilmu kesehatan. untuk meneliti tembakau sehingga menghasilkan kualitas tembakau yang baik bagi kesehatan, haruslah diteliti berdasarkan ilmu pengetahuan lain, yang berhubungan dengan tanaman tembakau. seperti halnya ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika atau ilmu sains lainnya. mana dalam penelitian riset tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan basic dasar keilmuannya, yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahwa dalam buku "divine kretek, rokok sehat", dijelaskan bahwa: "saat ini tembakau umumnya dianalisa secara per bagian (the parts), bukan dianalisa secara menyeluruh (the whole). mana terhadap tembakau dianalisa secara terpisah komponen komponennya, ada yang aktif, baik, dan buruk. nikotin dianalisa terpisah dari tar. padahal, setelah dikembangkan nanoteknologi, setelah pergeseran dari estonian relativitas einstein, kemudian smaller menemukan halokarbon, justru tembakau sangat istimewa karakternya ber device nano" vide bukti bahwa uraian dalam buku tersebut setidaknya memberikan wawasan ilmiah yang sangat jelas, bahwa keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan terus berkembang, dan tidak ada yang bersifat final, dan karena itu pula selalu terbuka upaya upaya penyempurnaan dan koreksi. apa yang saat ini dikatakan oleh umat manusia itu merugikan kesehatan seperti halnya tembakau dan produk tembakau, ternyata saat ini atau dikemudian hari justru bisa bermanfaat bagi kesehatan manusia itu sendiri. sehingga keberadaan tembakau dan produk tembakau yang dinamakan dalam dan jelas merupakan norma yang bertentangan dengan jaminan akan kemajuan teknologi sebagaimana diatur dalam serta uud bahwa terhadap tanaman tembakau dan produk tembakau faktanya telah dilakukan riset penelitian oleh dr. greta mahar ahli kimia radiasi), prof. sukiman bambang sumatra, drs., ms., guru besar molekuler seluler, nanobiologi universitas brawijaya malang), mana para ahli tersebut merupakan inventor dari rokok sehat: hasil penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah buku yang ilmiah, yang berjudul divine kretek, rokok sehat". dalam penelitian yang dilakukan oleh para ahli tersebut, tembakau dan produk tembakau ternyata memiliki dampak yang baik bagi kesehatan. hal ini tentunya merupakan anti desa, dan menepis pandangan yang selama ini ada dalam ilmu kesehatan, yang menyatakan bahwa tembakau dan produk tembakau berdampak buruk bagi kesehatan: bahwa studi tentang tembakau dan produk tembakau berupa rokok, termasuk rokok kretek, indonesia sampai saat ini dapat dikatakan parsial untuk ukuran besaran dampak masalahnya, karena sering terbatas hanya pada beberapa aspek saja. bahkan ukuran sampelnya pun relatif kecil dan lebih bersifat hospital based research karena sample diambil dari orang sakit yang dating rumah sakit. seharusnya, penelitian bersifat population based research dengan sample diambil dari populasi dengan sebaran yang mempertimbangkan aspek aspek sosial ekonomi, psikologi, kependudukan, pendidikan, gizi, iklim, kualitas lingkungan serta faktor faktor yang diperlukan: apabila riset yang komprehensif belum dilakukan, sangat naif jika pemerintah sudah berani membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan tembakau, dan produk tembakau berupa rokok, seperti menetapkan definisi nikotin sebagai zat adiktif dalam kesehatan. vide bukti p 14a) bahwa canggih apapun, dan sehebat apa pun ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menemukan tembakau dan produk tembakau baik bagi kesehatan, akan selamanya tidak bermanfaat bagi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. karena ketentuan guo telah memberikan justifikasi bahwa selamanya sebelum guo dibatalkan atau direvisi, tembak dan produk tembakau adalah berdampak buruk bagi kesehatan. para pemohon sebagai petani tembakau, pengusaha pelindungan rokok, dan perokok jelas tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana amanat yang dituangkan dalam konstitusi tersebut: bahwa dengan adanya ketentuan dalam guo, yang menjustifikasi bahwa tembakau dan produk tembakau mengandung zat adiktif yang berdampak buruk bagi kesehatan, jelas tidak sejalan dengdan adalah jelas dan nyata berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan uudseluruh alasan permohonan atas mahkamah konstitusi diharapkan untuk berkenan menyatakan bahwa ketentuan dan serta bertentangan dengan, serta uud oleh karena itu, ketentuan dan serta adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: iv. petit berdasarkan uraian uraian atas, paraseluruh permohonan para pemohon, menyatakan bahwa materi muatan dalam dan serta undang undang nomor tahun tentang kesehatan bertentangan dengan serta uud menyatakan materi muatan dalam dan sertap 14a sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bukti fotokopi tanda daftar industri nomor tanggal september bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para pemohon, bukti fotokopi kutipan buku hukum tata negara yang ditulis oleh ni'atul huda, bukti fotokopi kutipan buku dasar dasar ilmu politik yang ditulis oleh miriam budiardjo, bukti fotokopi kutipan buku hukum administrasi negara yang ditulis oleh ridwan hr: bukti fotokopi rancangan peraturan pemerintah rpp) nomor . tahun . tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan: bukti fotokopi kutipan kamus besar bahasa indonesia, bukti fotokopi kutipan buku hukum konstitusi dan mahkamah konstitusi yang ditulis oleh abdul mukti fadjar:sertabukti fotokopi kutipan buku demokrasi dan konstitusi indonesia yang ditulis oleh moh. mahfud md,buku divine kretek, rokok sehat: bukti p 14a: fotokopi kutipan buku divine kretek, rokok sehatsertaadalah petani tembakau, pemohon iii adalah pemilik industri pelanting rokok pr. angka jaya dan kamboja), dan pemohon adalah perokok yang dalam permohonan guo mengklarifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara indonesia, sehingga berdasarkan para pemohon tersebut dapat mengajukan pengujiandirugikan oleh berlakunya dan serta dengan alasan telah membatasi para pemohon untuk mendapat manfaat dari teknologi, dan menyebabkan para pemohon tidak mendapatkan, serta berwiraswasta dalam bidang industri rokokdan serta bertentangan dengan serta uud dengan alasan sebagai berikut: undang undang guo menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan rumusan mengenai pengaturan zat adiktif, yaitu penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif dalam, sedangkan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif dalam ditujukan dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya, undang undang guo berpotensi menimbulkan terjadinya kesewenang wenangan dari presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah, sebagai akibat kesalahan rumusan mengenai pengaturan zat adiktif yang dikandung dalam tembakau, bahkan pemerintah dalam mengatur zat adiktif dapat menyamakan dengan narkotika ataupun psikotropika, peraturan pemerintah yang akan ditetapkan oleh presiden sebagai amanat undang undang guo hanya mengatur zat adiktif yang terkandung dalam tembakau saja, sedangkan bahan lain yang mengandung zat adiktif yang berbentuk padat, cair, dan gas tidak diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. pengaturan demikiandan undang undang guo tidak menjamin hak para pemohon untuk menanam tembakau, karena tembakau dan produk tembakau termasuk dalam kategori zat adiktif, sehingga berlakunya dalam undang undang guo telah menimbulkan rasa takut dari para pemohon untuk menahan ataupun memproduksi tembakau, pengaturan tembakau dan produk tembakau melalui pengamanan zat adiktif berpotensi tidak memberikan kemakmuran terhadap para pemohon pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, tembakau dan produk tembakau mengandung zat adiktif yang berdampak buruk terhadap kesehatan sebagaimana diatur dalam dan adalah bertentangan dengan prinsip prinsip ilmu dan teknologi, sebab dalam disiplin ilmu yang lain dinyatakan bahwa tembakau dan produk tembakau adalah baik untuk kesehat. menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitasterhadap dan uud pengujian tersebut telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu viii tanggal november dan putusan nomor puu viii tanggal november serta putusan nomor puu x tanggal september oleh karena batu uji dan alasan alasan permohonan sepanjang pengujian dan pada hakikatnya adalah sama dengan permohonan pengujian dalam putusan putusan atas maka permohonan guo harus dinyatakan bis idem. i3. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas terhadap dan uud menurut mahkamah norma hukum yang diatur dalam undang undang guo berkait dengan menurut mahkamah keberadaan peraturan pemerintah sebagai delegasi tidak bertentangan dengan konstitusi karena dalam pelaksanaannya norma yang masih bersifat umum memang membutuhkan elaborasi dalam peraturan yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan uud oleh karena itu permohonan para pemohon, sepanjangpengujian adalah bis idem dan permohonan para pemohon sepanjang mengenai pengujiakil mochtarhamdan zelda panitera pengganti, ttd. suwardiara pemohon adalah individu yang hak hak konstitusionalnya dirugikan dan atau potensial dirugikan oleh berlakunya dan serta sebagaimana dimaksud dan penjelasannya: bahwa pemohon dan pemohon adalah petani tembakau. pemohon iii adalah pemilik industri pelanting rokok pr. andika jaya, dan kamboja vide bukti pemohon adalah perokok. bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia, vide bukti bahwa dengan berlakunya ketentuan: mak, bahwa ketentuan dan serta merupakan bentuk pembatasan penyimpangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jelas menghalangi hak hak konstitusional para pemohon untuk mendaptkan manfaat dari teknologi. lebih lanjut, ketentuan guo juga merupakan bentuk dari tidak adanya serta berwiraswasta dalam bidang industri rokok. sehingg sebagai warga negara indonesia, bahwa dengan ditetapkannya dan serta tentang pengamanan zat adiktif', para pemohon serta pihak terkait lainnya. pemohon dan adalah petani tembakau, pemohon iii adalah pemilik industri pelanting rokok, sedangkan pemohon adalah perokok, yang dengan berlakunya dan serta maka para pemohon melihat tidak adanya jaminan akan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap tembakau dan produk tembakau (rokok), serta berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dengan menjadi petani tembakau, serta berwiraswasta bidang industri rokok dan melakukan kegiatan merokok tidak mempunyai kepastian hukum indonesia,tersebut terhadap uudutamanya dan serta akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dan serta: ill. alasan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang kesehatan bersesuaian dengan"", obyek permohonan para pemohon, mengajukan pengujian terhadap berlakunya dan danokok permohonan alasan permohonan bahwa terhadap pernah dimohonkan pengujiannya kepada mahkamah konstitusi dan telah diputus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii serta putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang keduanya diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum tanggal novemberdalam dismudian dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor pmkengan demikian, para pemohon tetap dapat mengajukan kembali pengujian dan sepanjang adanya alasan yang berbeda. adapun alasan alasan para pemohon terkait terbitnya tersebut, antara lain: dan serta berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang adil dan penyalahgunaan wewenang serta tidak memberikan jaminpandangan negara demokrasi berdasar atas hukum, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). hal ini karena pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. ni'atul huda, hukum tata negara, rajawali pers, jakarta, hal, vide bukti untuk itu maka timbullah gagasan tentang cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah bersifat naskah (written constitution) atau tak bersifat naskah (unwritten constitution)., sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga lembaga hukum. gagasan ini dinamakan konstitusionalisme (constitutionalism), sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state. miriam budiarjo, dasar dasar ilmu politik, edisi revisi, cetakan keempat, gramedia pustaka utama, jakarta, hal vide bukti pandangan atas menunjuk bahwa antara demokrasi dengan negara hukum terdapat korelasi yang jelaskorelasi ini terlihat dari kemunculan istilah demokrasi konstitusionalsehingga implementasi dari negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasimanis suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. dengan demikian, negara hukum yang bertopeng pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (democratische rechstaat), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. ridwan hr, hukum administrasi negara, pt. rajagrfindo persada, jakarta, hdan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap)memutus permohonan pengujian ini dengan putusan yang kamarnya sebagai berikut: primer menerima dan mengabulkan permohonan pemohon: menyatakan bahwa dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana bertentangan dengan uud dan undang undang dasar negara republik indonesia serta tidak sesuai dengan semangat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia khususnya menyangkut sila ketuhanan yang maha esa mana setiap orang wajib berkata benar sehingga tidak menyesatkan peradilan. menyatakan bahwa dsubsiderdan dan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana dari buku kurap terbitan karya anda, surabaya: bukti fotokopi penjelasan hir rib (r. soesilo, pelita, bogor)aldan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana ataulaku perorangan warga negara indonesia mendalilkan dan merugikan hak konstitusional pemohon yang ditetappada pokoknya pemohon mendalilkan dan yangmerugikan hak konstitusionaladapun alasan pemohon adalah bahwa terdapat perlakuan yang berbeda antara saksi dengan terdakwa, yaitu saksi sebelum memberi keterangan disumpah terlebih dahulu sementara terdakwa tidak disumpah terlebih dahulu. hal itu menurut pemohon berakibat keterangan terdakwa tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga merugikan terdakwa dan potensial merugikan setiap warga negara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai terdakwa depan persidangan, terhadap dalil pemohon guo mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: menentukan bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu dari alat bukti, selengkapnya menyatakan: alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi: keterangan ahli: cc. surat, petunjuk: keterangan terdakwa (vide 1981j: jika melihat urutan alat bukti yang ditentukan dalam guo, keterangan terdakwa menempati urutan terakhir. artinya, secara urutan maka keterangan saksi didengar lebih dahulu daripada keterangan terdakwa, dalam pemeriksaan, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. artinya, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. dalam hukum acara pidana, seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan merugikan dirinya muka persidangan. hak tersebut diatur dalam yang menyatakan, . dari ketentuan tersebut, terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. dalam hal demikian terjadi, hakim ketua sidang hanya menganjurkan pada terdakwa agar menjawab. tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab, bahwa selain itu, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan juga harus memperhatikan asas asas hukum acara pidana, antaranya, asas praduga tidak bersalah, yaitu seseorang baru dinyatakan bersalah setelah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap: bahwa dari uraian tersebut atas, dan dihubungkan dengan dalil pemohon maka terdapat alasan hukum terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan persidangan berdasarkan ketentuan dalam yaitu: terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya: pemeriksaan persidangan harus tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah:: beban pembuktian berada pada penuntut umum, bahwa berdasarkan alasan tersebut, ketika keterangan terdakwa harus diberikan bawah sumpah sebagaimana dalil pemohon maka hal demikian tidak sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana diuraikan atas. oleh karena itu, menurut mahkamah, keterangan terdakwa yang diberikan bawah sumpah justru bertentangan dengan asas pelarangan penyalaan diri sendiri (non self discrimination) dan asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam hukum acara pidana, bahwa keterangan terdakwa tidak merupakan satu satunya bukti bagi hakim dalam memutus terdakwa bersalah atau tidak bersalah, karena dalam memutus hakim dilarang hanya menggunakan keterangan terdakwa saja, artinya meskipun hakim yang bersangkutan sudah yakin, tetapi juga harus disertai alat bukti lain (vide |j: bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat, hak hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam dan uud tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan dan pemohon tetap dapat melaksanakan hak hak konstitusionalnya dimaksud. terlebih lagi pemohon dalam permohonannya juga mengakui bahwa yang dimohonkan pengujian tidak secara aktual merugikan pemohon (vide permohonan pemohon halaman angkaperbedaan perlakuan terhadap saksi dan terdakwa depan persidangan, mana seorang saksi harus disumpah bahkan dengan ancaman penyanderaan rumah tahanan negara kalau menolak disumpah dan ancaman pidana kalau memberikan keterangan palsu meski ada sejumlah pengecualian yang bisa diterima. sementara itu terdakwa tidak harus disumpah atau setidak tidaknya tidak diatur dalam kurap yang membawa konsekuensi tidak dinilainya keterangan terdakwa sebagai alat bukti. perbedaan perlakuan seperti yang dikemukakan pada angka atas telah merugikan terdakwa dan potensial merugikan setiap warga negara termasuk pemohon pengujian. memang benar bahwa sampai saat ini yang dimohonkan pengujian tidak secara aktual merugikan pemohon namun karena sifatnya hukum publik, maka perlakuan yang berbeda itu mencederai rasa keadilan sebagai sesama warga negara khususnya manakala terbukti bahwa hakim telah salah memutus perkara yang bisa dipastikan bahwa salah satu penyebabnya adalah penghargaan terhadap keterangan terdakwa yang tidak dinilai sebagai alat bukti. perbedaan perlakuan antara saksi dan terdakwa dalam hal sumpah tersebut selain bertentangan dengan asas peradilan bebas mana terdakwa diperhadapkan persidangan tanpa diborgol, juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. keterangan terdakwa depan persidangan sepertinya diasumsikan sebagai tidak benar dan karenanya tidak menjadi alat bukti padahal dalam praktik peradilan bisa saja terjadi keterangan terdakwa mengandung kebenaran dan sebaliknya saksi bisa berkata tidak benar yang bisa disebabkan oleh adanya tekanan atau rekayasa kasus. selain bertentangan dengan dua asas tersebut pada angka atas, perlakuan diskriminatif antara saksi dan terdakwa depan persidangan, bertentangan dengan beberapa dari uud tuk lebih memperjelas dan mempertegas keberatan saya dalam permohonan pengujian ini saya ketengahkan alasan perlunya terdakwa disumpah depan persidangan yaitu sebagai berikut: bahwa kurap tersebut tidak menjelaskan mengapa saksi harus disumpah. yang mengatur tentang sumpah atau janji hanya menyatakan . untuk keperluan tersebut dipakai . namun jika kita hubungkan dengan penjelasan hir rib yang merupakan cikal bakal dari kurap, kita bisa menangkap keharusan mengangkat sumpah bahwa: kalau tidak bersumpah atau berjanji maka bahaya untuk memberi keterangan yang tidak benar diperbesar . penjelasan tersebut pada hemat saya masih tetap relevan dalam konteks kurap karena didasarkan pada penalaran yang wajar, mana hakim pengadilan membutuhkan kesaksian yang benar dan objektif, sementara seseorang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum jpu) tentu saja akan mendukung dakwahnya karena jpu mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk membuktikan dakwahnya. dalam hal ini, jika terjadi sebaliknya, mana saksi dihadirkan oleh terdakwa atau membelanya, tetap diperlukan sumpah atau janji agar hakim yang mewakili kepentingan masyarakat dan negara dalam penegakan hukum dan keadilan memperoleh keterangan yang benar dan objektif sebelum memutus perkara dengan titel demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa . dengan memakai logika hukum atas mana saksi harus bersumpah atau berjanji agar bahaya untuk memberi keterangan yang tidak benar tidak diperbesar, maka atas nama persamaan hak dan kedudukan depan hukum, pertanyaan yang menggugat adalah apakah seorang terdakwa depan sidang pengadilan boleh berkata tidak benar atau berbohong karena tidak diikat oleh isi sumpah? . benar bahwa oleh karena yang menghadirkan terdakwa depan persidangan adalah jpu, maka jpu mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwahnya. namun, apakah karena jpu mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwahnya maka seorang terdakwa boleh berkata tidak benar atau berbohong depan sidang pengadilan?. dalam sistem hukum yang berlaku negara lain khususnya yang materi hukumnya sebagian besar kemudian menjelma menjadi undang undang hukum pidana kuhp) atau hukum formalnya menjadi kurap yang berlaku indonesia, bisa saja hal itu terjadi. namun indonesia yang mendasarkan hukum dasarnya pada pancasila dengan sila ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama praktik semacam itu, mana atas nama undang undang seseorang diberi ruang untuk berbohong, tidak boleh terjadi. selain berbohong itu bertentangan dengan nilai nilai dasar hukum negara terlebih nilai nilai keimanan dalam agama, dalam praktiknya kebohongan itu bisa menyulitkan persidangan bahkan bisa menyesatkan putusan hakim pengadilan perkara, hal mana merugikan orang seorang atau potensial merugikan masyarakat dan negara. tidak sumpahnya seorang terdakwa berdampak pada penilaian atas keterangan terdakwa yang hanya dinilai sebagai keterangan saja bukan sebagai alat bukti sedangkan keterangan saksi yang disumpah dinilai sebagai alat bukti yang mendasari putusan hakim padahal dalam praktik peradilan seperti sudah dikatakan, bisa saja justru keterangan terdakwa yang benar sedangkan keterangan saksi baik dalam berita acara penyidikan maupun persidangan oleh berbagai faktor seperti tekanan dan ketakutan, justru tidak benar. oleh karena itu, dengan meletakkan sumpah kepada terdakwa, nilai keterangannya bisa menjadi alat bukti sepanjang bisa bersesuaian dengan alat bukti lain atau berdasarkan penalaran logis. hal itu juga termasuk dalam pengertian kesetaraan dan kesamaan hak depan hukum serta sesuai dengan asas praduga tak bersalah. hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara akan memberikan putusan dengan titel demi keadilan berdasar ketuhanan yang maha esa . itu berarti bahwa (mereka) dalam menimbang dan memutuskan perkara mempertaruhkan kemampuannya dan ketajaman nuraninya dihadapan allah dan oleh karena itu, putusannya tidak hanya sekedar didasarkan pada keadilan menurut hukum, tetapi berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang dengan jujur melibatkan rasa keadilan dan keyakinannya terkait dengan fakta fakta serta alat bukti persidangan. dia (mereka) juga memutus perkara dengan kesadaran bahwa tuhan melihat kejujuran atau ketidakjujuran mereka mana tuhan akan memberlakukan hukumnya terhadap pengadilan perkara. lalu bagaimana hakim bisa tiba pada sikap objektif yang optimal kalau dalam proses menimbang dia oleh karena undang undang harus menilai keterangan saksi dan terdakwa secara tidak seimbang mana keterangan saksi sebagai alat bukti sedangkan keterangan terdakwa hanya sebagai keterangan saja yang tidak bernilai sebagai alat bukti. bukankah disana ada sikap apriori yang bisa menjadi halangan objektivitas dan bukankah sepertinya terdakwa diposisikan pada pra vonis bersalah?. pertanyaan pertanyaan terakhir ini mungkin agak teoritis. tetapi apapun jawabannya, keyakinan saya adalah bahwa demi persamaan hak dan kedudukan depan hukum, saksi maupun terdakwa harus disumpah atau berjanji demi allah . bahwa mengenai sumpah atau janji, kurap berbunyi sebagai berikut sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut . sementara itu, kurap tanpa memberi penjelasan berbunyi sebagai berikut: baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya . bahwa baik kurap maupun kuhp tidak mengatur isi sumpah secara terperinci (spesifik) maupun juga tata caranya. kedua undang undang tersebut juga tidak memerintahkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah. dalam konteks pengujian ini, kiranya bukan pada tempatnya mempersoalkan payung hukum atas isi dan tata cara sumpah yang selama ini diberlakukan sebagai realisasi dari kurap tersebut atas. bahwa apapun isi dan dari manapun payung hukum sumpah atau janji tersebut, tidak boleh bertentangan dengan semangat pembentukan negara indonesia dan dasar negara pancasila. bahwa oleh karena pancasila diyakini sebagai kristalisasi dan adipati budaya bangsa, maka isi dan lafal sumpah atau janji haruslah pula digali dari budaya bangsa. pengertian dan penahan sumpah dalam budaya bangsa dapat kita baca dari kamus bahasa indonesia, yaitu: a). kamus besar bahasa indonesia :: janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu). b). kamus bahasa indonesia kontemporer dipinggir jalan,:: seolah olah seseorang bersumpah ,iiyang untuk pengujian ini adalah menyangkut perbedaan perlakuan antara saksi dan terdakwa depan persidangan serta lafal sumpah yangpengujian ini terkait dengan kekosongan hukum mana terdakwa tidak disumpah yang mengakibatkan keterangannya tidak bernilai sebagai alat bukti hal mana bisa merugikan terdakwa dan potensial merugikan setiap warga negara yang diperhadapkan sebagai terdakwa depan persidangan. bahwa peradilan yang bebas mengharuskan adanya proses yang mendudukkan terdakwa dalam keadaan yang bebas tanpa tekanan seharusnya memungkinkan terdakwa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya yang bisa mempermudah proses peradilan yang untuk itu terdakwa perlu diikat dengan sebuah sumpah dengan lafal sumpah yang memenuhi unsur unsur sumpah sebagaimana diuraikan atas dengan antara lain kesediaan menerima hukuman dari allah sehingga sumpah tersebut mempunyai daya ikat dan daya paksa untuk mengatakan yang sebenarnya. iv. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatasdan yang keputusannya bersifat final dan mengikat, berkenan memeriksa dan mengadili sertlar, tanda jasamuhammad chain afifullah, s.pi., maia. tempat tgl lahir pekalongan, juni selanjutnya disebut sebagai pemohon nama asep wahyuwijaya tempat tgl lahir bogor, november pekerjaan advokat alamat tebet utara tebet, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai pemohon ii: nama ah. wakil kamal tempat tgl lahir sumenep, juni pekerjaan advokat alamat lengkap jalan bunga nomor mataraman, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai pemohon iii: nama ahmad fauzi als ray rangkuti tempat tgl lahir huta siantar, agustus pekerjaan swasta alamat lengkap jalan mesjid, cibubur, ciracas, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai pemohon iv: nama edwin partai tempat tgl lahir tanjung karang, maret pekerjaan swasta alamat jalan losari nomor menteng, jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai pemohon nama abdullah stp tempat tgl lahir bengkulu, mei pekerjaan swasta alamat lengkap kalibata timur pancoran, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai pemohon vi: nama arif susanto tempat tgl lahir lamongan, april pekerjaan swasta alamat lengkap komplek penukar dki pondok kelapa, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai pemohon vii: nama dani setiawan tempat tgl lahir bogor, agustus pekerjaan swasta alamat lengkap jalan abdul wahab sawangan depok selanjutnya disebut sebagai . pemohon viii: nama emban supriyanto tempat tgl lahir jakarta, desember pekerjaan swasta alamat lengkap kramat jati kramat jati, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai pemohon ix, nama abdul roman tempat tgl lahir jakarta, januari pekerjaan swasta alamat lengkap jalan selong duri kosambi, cengkareng, jakarta barat selanjutnya disebut sebagai pemohon peristiwa pembantaian massal warga tanjung priok pada tahun pelaku pembatasan massal pada saat itu adalah militer yang berada dibawah komando tertinggi presiden. sebagai presiden saat itu, soeharto bertanggung jawab dan mengetahui banyaknya korban meninggal. peristiwa pemberlakuan asas tunggal pancasila tahun merupakan kebijakan soeharto untuk memaksa seluruh komponen organisasi kemasyarakatan untuk berasaskan pancasila. bagi yang menentang dituduh garis keras dan dikenakan tindakan tindakan baik extra judicial maupun melalui proses persidangan. peristiwa penculikan dan pemenjaraan aktivis mahasiswa yang menentang kebijakan soeharto. tindakan ini merupakan pembengkakan terhadap kebebasan berekspresi serta bentuk kediktatoran soeharto untuk mengamankan kekuasaannya dan kepentingan kroni kroninya. peristiwa dalam bentuk kkn pada pemerintahan, dimana seluruh sudut pemerintahan diisi oleh orang orang yang dekat dengan soeharto, dari keluarga, kerabat hingga orang orang yang loyal kepada soeharto. kekayaan negara dikelola untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat dan orang orang dekat soeharto. hingga saat ini kkn yang diberlakukan oleh soeharto masih terasa dan telah menjadi gurita yang menyengsarakan rakyat indonesia. peristiwa peristiwa operasi militer seperti yang terjadi karangsari lampung, aceh, papua, dan timor timur yang kejam dan tidak manusiawi. banyak masyarakat yang menjadi korban atas kebijakan soeharto. bahwa dengan adanya rekam jejak yang begitu buruk, seharusnya warga negara seperti soeharto tidak dapat lolos untuk mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. para pemohon melihat adanya pertentangan dan ketikdategasan antara dengan uud yang membuat warga negara dengan rekam jejak yang buruk bisa direkomendasikan untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. oleh karena itu beberapa yang bertentangan dengan uud akan diuraikan bawah ini. ketentuan angka huruf dan nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan bertentangan dengan dan uud bahwa dalam ketentuan yang diuraikan dalam angka telah secara tegas diatur bagi seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. secara singkat substansinya dapat ditafsirkan bagi seorang yang gugur berjuang melawan penjajah atau semasa hidupnya melakukan tindakan pahlawan untuk menghasilkan prestasi dan karya luar biaya bagi bangsa dan negaranya. berikut bunyi lengkapbahwa ketentuan umum atas harus diperluas tafsirnya dimana warga negara yang mendapat gelar pahlawan nasional, bukan saja untukwarga negara seperti soeharto ataupun warga negara lainnya yang memilki rekam jejak buruk akan tidak dapat masuk sebagai penerima gelar pahlawan nasional karena selama hidupnya tidak membela kebenaran membela bagi kepentingan bangsa dan negara. pemerintah melalui kementerian sosial akan sangat hati hati sekali dalam melakukan seleksi oleh karena ketentuan umum yang lebih tajam dalam angka tidak mungkin dapat meloloskan warga negara seperti soeharto atau warga negara lain yang rekam jejaknya buruk. bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia edisi ketiga, departemen pendidikan nasional terbitan balai pustaka, pada halaman menjelaskan bahwa pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. sedangkan kepahlawanan diartikan sebagai sifat pahlawan (seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan). bahwa melihat lolosnya warga negara seperti soeharto sebagai salah satu calon penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tidak menutup memungkinkan warga negara lain dengan rekam jejak yang buruk yang dianggap telah sesuai dengan definisi pada angka maka hal ini mengindikasikan penafsiran atau ketentuan umum terhadap pahlawan nasional sangat lemah. seharusnya definisi atau ketentuan umum angka merujuk pada definisi yang telah distandarkan dalam kamus besar indonesia seperti dimasukan nilai nilai keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kesatria. dengan adanya nilai nilai tersebut yang dipertegas dalam angka maka warga negara seperti soeharto tidak akan mungkin lolos sebagai calon yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, sebab sudah pasti tidak ada jiwa membela kebenaran dan nilai kesatria pada diri warga negara yang rekam jejaknya buruk. lolosnya warga negara dengan rekam jejak buruk mengartikan adanya ketidakjelasan dalam mendefinisikan pahlawan nasional dalam angka hal ini dimungkinkan, dimana kementerian sosial dengan ketentuan umum yang ada pada angka sekarang ini dapat menjadikan seseorang sebagai pahlawan nasional tanpa melihat rekam jejak yang dimiliki sebelumnya dengan nilai nilai atau prinsip dalam definisi atau ketentuan pahlawan nasional. bahwa dalam angka seharusnya kalimat pada .arus ditafsirkan sebagai seseorang yang. tidak adanya definisi yang lebih rinci seperti ini membuat kementerian sosial termasuk dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dimungkinkan keliru untuk memilih warga negara sebenarnya tidak patut mendapat gelar pahlawan nasional oleh karena yang pernah menjadi diktator, berbuat tercela, pelaku kejahatan kemanusiaan, dan koruptor dengan ketentuan yang tidak terinci dengan baik maka tidak menutup kemungkinan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan pun dapat dibeli oleh warga negara yang rekam jejaknya buruk oleh karena masa lalunya yang tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat. bahwa demikian halnya dengan dan yang mengatur tentang syarat umum dan syarat khusus bagi masyarakat yang akan menerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. penafsiran tekstual dan sudah jelas dapat memberikan celah bagi warga negara yang rekam jejaknya buruk seperti soeharto sebagai sebuah contoh untuk menjadi pahlawan nasional. seharusnya warga negara yang memiliki rekam jejak buruk tidak bisa masuk maupun memenuhi kualifikasi kemanusiaan, berkelakuan baik, integritas moral dan keteladanan sebagaimana diuraikan dalam huruf dan berikut bunyi lengkap dan adalah sebagai berikutbahwa agar pihak pihak pelaksana dari ini tidak salah mencalonkan warga negara yang memiliki rekam jejak buruk seperti soeharto sebagai sebuah contoh, untuk memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan maka pada dibutuhkan penafsiran atau syarat yang lebih konkrit, seperti berkelakuan baik seharusnya disyaratkan tidak pernah menjadi merugikan orang lain, merugikan keluarga, memperkaya diri sendiri dan menyengsarakan masyarakat indonesia. jika hanya kata kata berkelakuan baik saja yang ada dalam huruf maka sangat dimungkinkan sekali warga negara yang rekam jejaknya buruk seperti soeharto sebagai sebuah contoh dapat dianggap sosok yang baik oleh pendukung atau vokalisnya. warga negara dengan rekam jejak buruk seperti soeharto sebagai sebuah contoh, tidak mungkin memberikan kebaikan pada masa lalunya, pastinya selama yang bersangkutan masih hidup telah melakukan hal hal yang tidak berpihak kepada rakyat. oleh karena itu kata kata berlakukan baik harus dinyatakan, dan menyengsarakan masyarakat indonesia. bahwa demikian pula dengan syarat khusus pada huruf seharusnya dinyatakan konstitusional bersyarat dengan menafsirkan huruf sebagai syarat khusus bagi seseorang penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yangonstitusional bersyarat jelas untuk menghindari kesalahan kepada pemerintah khususnya kepada kementerian sosial termasuk dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus selektif dengan menegaskan syarat syaratnya secara rinci agar calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan merupakan sosok yang menjadi panutan dan contoh suri taulan bagi seluruh rakyat indonesia baik pada masa sekarang maupun dimasa mendatang. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas,etentuan huruf nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan bertentangan dengan uud bahwa yang dimaksud militer adalah angkatan bersenjata yang berada dalam suatu negara. hal ini definisikan dalam angka undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia tni). dengan demikian, militer yang dimaksud dalam ini adalah angkatan bersenjata yang berada indonesia yaitu tni. bahwa tugas pokok dari angkatan bersenjata indonesia atau disebut juga tentara nasional indonesia dalam uud disebutkan untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. arti pertahanan dan keamanan dalam angka nomor tahun dijelaskan sebagai berikut:bahwa peran yang diberikan kepada militer untuk terlibat dalam memberikan penelitian, memverifikasi, memberikan rekomendasi, dan analisa pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun jelas bertentangan dengan tugas pokok dari tni dalam uud dibidang pertahanan dan keamanan. berikut bunyi lengkapnya:: dan cc. merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan. bahwa dengan demikian peran yang diberikan kepada tni untuk terlibat dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan bentuk yang tidak sesuai dengan tugas yang diberikan dalam uud dimana militer bekerja pada ranah pertahanan negara. negara justru seharusnya menempatkan posisi tni pada ranah yang tepat bukan pada kewenangan pada tugas tugas yang ada pada dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, dimana pekerjaannya sangat berbeda dengan tugas tugas kemiliteran sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun tentang tni. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas huruf nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan telah bertentangan dengan uud karena tugas pokok dari militer atau tni adalah pertahanan negara. dampak dikabulkannya permohonan guo. bahwa konstitusional bersyarat pada angka huruf dan huruf nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan akan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai hak untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. kedepan tidak akan ada lagi orang orang yang dicalonkan untuk mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dengan ukuran ukuran yang tidak sesuai dengan uu, bertentangan dengan uud dan melupakan rekam jejak yang buruk setiap warga negarapendudukan kepentingan pertahanan dan menjauhkan masyarakat dari rasa ketakutan oleh karena militer tidak berada pada keanggotaan dewan melainkan berada pada posisi pertahanan negara. alangkah lebih baik jika tni diposisikan pada tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam uud meskipun banyak pilihan para pemohon untuk memajukan masyarakat dan kehidupan berbangsa, namun karena selama ini para pemohon menggunakan sarana yang ada untuk mengkritisi kebijakan negara agar masyarakat dan bangsa ini tidak lagi terpuruk seperti masa laluuud secara bersyarat (conditional constitutional) yaitu konstitusionalangka huruf dan huruf nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: pada angka harus huruf nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan bertentangan dengan uud menyatakan huruf nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormat dan tanda kehormatan: bukti fotokopi identitas pemohon ii, iii, iv, vi, vii vii, ix, dan xi, bukti fotokopibukti fotokopi laporan komnas ham tentang kasus tanjung prioknama herman saputra tempat tgl lahir jakarta, februari pekerjaan swasta alamat lengkap kebon kosong kemayoran, jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai . pemohon xi, berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada gatot goes, s.h.: ii) ardi santo, s.h.: ii) mulyadi phillips, s.h., si.: iv) guntur, s.h.: kurniadi, s.h.: vi) emir zullarwan pohan, s.h.: vii) haris azhar, s.h., ma, viii) indria bernada, s.h.: ix) yati andriana, s.h. nelson klik, s.h.: xi) daud bersih, s.h.: dan xii) putri manusia, s.h., yaitu advokat yang tergabung dalam tim advokasi aktivis tolak gelar pahlawan untuk soeharto, yang beralamat jalan borobudurpara ahlioktober dengan nomor puu viii yang telah diperbaiki dan diterima berat peristiwa penghilangan orang secara paksa periode bukti fotokopi ringkasan eksekutif laporan akhir tim gabungan pencari fakta tpf) peristiwa tanggal mei jakarta, solo, palembang, lampung, surabaya, dan medanberat peristiwa karangsari bukti fotokopi kliping mengenai dukungan presiden susilo bambang yudhoyono terhadap penuntasan kasus kasus pelanggaran ham: bukti fotokopi ringkasan eksekutif penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa kerusuhan mei oleh tim hoc penyelidikan peristiwa kerusuhan mei komnas ham: bukti fotokopi ketetapan mpr nomor viii ibukti buku berjudul soeharto sehat karangan asli warman adam, dkk tentang membongkar kleptokrasi warisan soeharto: bukti buku berjudul soeharto sisi gelap sejarah indonesia karangan asli warman adam tentang mengungkap kekerasan dalam sejarah indonesia, bukti buku berjudul jatuhnya soeharto yang menjelaskan seperti apa rezim pasca soeharto: bukti fotokopi kliping mengenai daftar (sepuluh) nama calon pahlawan nasional: bukti fotokopi kliping mengenai soeharto bertemu dengan presiden richard nixon yang membahas tentang dikumpulkannya partai komunis indonesia pki). selain mengajukan bukti berupa dokumen, para pemohon juga mengajukan ahli rocky gerung, asli warman adam, dan kabul supriyadi, serta saksi sugianto yang didengar keterangannya bawah sumpah pada maret, juni, dan juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon: rocky gerung hari ini ada acara kemasan depan istana untuk mengingatkan bahwa kasus penghilangan paksa aktivis belum terselesaikan. bahwa tahun lalu indonesia diperintah oleh rezim otoriter. konsep justice seharusnya bukan sekedar prinsip prinsip hukum, melainkan mencakup juga kondisi sosiologis. lubang moral yang ditinggalkan oleh orde baru hanya ditutup oleh konsep ham. sehingga ada kontras kualitas antara rezim lama dan rezim baru. kebaikan saat ini bukan hasil kerja partai politik, melainkan kerja moral masyarakat (aktivis). telah terjadi perpindahan dari rezim otoriter menuju rezim demokratis, hingga saat ini, antara lain telah lahir pemilu yang lebih demokratis. lahir juga yang dapat menjaga pemenuhan ham secara optimal forma. ada kemungkinan bahwa politik hukum yang didasarkan pada ham terhalang oleh politik transaksional. permohonan para aktivis adalah agar masa depan masyarakat menikmati value dari kepahlawanan. definisi pahlawan dalam adalah antibodi, yaitu tidak menjelaskan mendefinisikan apa apa. sifat pahlawan adalah beyond the call duty (melampaui tugasnya), dan dalam hal ini soeharto tidak melakukan beyond the call duty. debat akademis belum selesai mengenai apakah soeharto memang berjasa dalam perang kemerdekaan. negasi pemerintahan orde baru adalah, salah satunya, kekurangan stok kepemimpinan sehingga tidak ada sirkulasi kepemimpinan imunitas bersembunyi balik sebutan bangsa pemain. elit strategis hari ini adalah mereka yang pernah bekerja ruang kerja presiden soeharto. bagi yang pernah disiksa secara psikologis dan politis oleh pemerintahan orde baru, tentu merasa ada ketidakadilan bila gagasan kepahlawanan direduksi semata mata pada hal hal teknis normatif undang undang guo. jika dikatakan bahwa kita harus menghormati pahlawan dan karenanya harus menghormati founding father, premis tersebut tidak tepat dan harus diganti menjadi supaya negara menghormati nilai nilai founding father maka generasi sekarang harus membuat skrutinisasi terhadap nilai nilai kepahlawanan. era saat ini adalah the supreme civilian values, bukan sipil yang supreme melainkan nilai sipil yang supreme. undang undang guo, dari sudut pandang politik, kontraproduktif dengan semangat untuk memelihara transitional justice. generasi yang sedang tumbuh harus diberi kesempatan untuk betul betul menikmati suasana baru agar dia bisa hadir sebagai warga negara indonesia yang bermutu, yang paham bahwa ham adalah ukuran tertinggi kewarganegaraan seseorang. ide transitional justice telah dipelihara dalam satu dekade adalah untuk memastikan bahwa kita sedang bergerak menuju republic hope dari republic fear. the body injustice yang melekat pada soeharto masih beredar dalam perpolitikan indonesia. jadi dalam perjalanan transitional justice masih melekat sifat sifat otoriter yang dibangun oleh rezim soeharto, baik dalam partai politik dan kebudayaan. seharusnya ide transitional justice ini di backup oleh partai politik, universitas (civil society). dengan kata lain transitional justice justru disandera oleh transactions justice. ham harus terus menerus ditegakkan untuk menghidupkan lagi transitional justice. asli warman adam masa sejak hingga saat ini telah diangkat pahlawan, yang terdiri dari pahlawan pada masa orde lama dan orde baru, serta pahlawan pada era reformasi yang lamanya hanya tahun. orde lama dan orde baru mengangkat pahlawan yang orang antaranya pahlawan perempuan, sementara dari pahlawan era reformasi, hanya ada perempuan. dari pahlawan, adalah militer, dan seorang polisi yaitu tubuh yang menjadi pahlawan karena kebetulan berada depan rumah semena saat peristiwa .s, sebanyak lainnya adalah karena mengangkat senjata. sehingga sekitar dari pahlawan bernuansa militer atau perjuangan bersenjata. banyak pahlawan dari kalangan militer karena kriteria warga negara yang gugur dalam perjuangan membela bangsa dan negara: ii) warga negara yang membela bangsa dan negara yang tidak ternoda perbuatannya. kriteria pertama untuk militer, sementara frasa ternoda dipergunakan oleh orde baru untuk menghadang orang orang yang tidak disukai pemerintah. jalur pengusulan pahlawan pada umumnya dari bawah atas, tetapi ada jalur tol, yaitu melalui menteri. tien soeharto diusulkan langsung oleh menteri melalui jalur rekor polkam. basuki rahmat diusulkan menjadi pahlawan juga melalui jalur khusus. masa pada era kriteria pahlawan sangat umum. menurut paul johnson dalam heroes: from alexander the great and julius caesar churchill and gauge, terdapat kriteria pahlawan, yaitu: berpikir independen, ii) konsisten, iii) yakin pada perjuangan, dan iv) berani mengambil resiko. paul john menyatakan, keberanian adalah kriteria kepahlawanan yang paling unggul. dalam salah satu syarat pahlawan adalah tidak pernah dihukum dengan pidana tahun, hal ini sebaiknya dikonkretkan bahwa koruptor tidak akan pernah menjadi pahlawan. selain itu harus ada syarat bahwa orang yang pernah melakukan pelanggaran ham berat tidak boleh menjadi pahlawan nasional, agar tidak terulang kasus anak agung gde agung pada diangkat menjadi pahlawan nasional dicalonkan dari daerah istimewa yogyakarta, dan bukan dari bali. legiun veteran bali menolak pencalonan tersebut karena anak agung gde agung pernah melakukan kekerasan bali. selama ini tidak pernah ada pencabutan gelar pahlawan yang terjadi pada orang pahlawan yang ada. alilin dan tan malaka, pada masa orde baru, tidak dicabut gelar pahlawan tetapi dinyatakan off the record dan kemudian dihilangkan dari materi buku pelajaran. gelar yang pernah dicabut adalah gelar mahaputra audit, yang dicabut oleh mars. kriteria anggota dewan gelar, tanda jasa, dan pahlawan harus dikritisi karena dari anggotanya pernah menjadi menteri dan bahkan ada yang hingga saat ini masih menjalankan unit usaha yang dulu didirikan soeharto. tim pemberian gelar tidak harus dari militer jika banyak orang lain yang mengerti masalah pemberian gelar dimaksud. jika ada pahlawan yang ternyata latar belakangnya buruk, akan merepotkan para guru sejarah karena nilai yang hendak diajarkan bertentangan dengan perilaku pahlawan bersangkutan. kriteria keberhasilan dalam pembangunan bisa dipertimbangkan, tetapi jangan sampai pelanggar ham berat dan pelaku korupsi diangkat menjadi pahlawan nasional. pahlawan adalah contoh dalam hidup kita, maka jangan sampai pahlawan yang menjadi contoh kehidupan ternyata perilakunya buruk. tahun dan keduanya memiliki kekurangan. tahun kriterianya berlebihan dalam hal istilah ternoda . lebih longgar dalam hal ternoda tetapi memberi peluang bagi koruptor dan pelanggar ham berat untuk menjadi pahlawan. ahli pernah diundang knpi surakarta untuk membahas pencalonan soeharto sebagai pahlawan. ahli dan dr. budayawan pada prinsipnya menolak pencalonan karena pendapat masyarakat terbelah secara ekstrem, tetapi hasil seminar tersebut tetap diajukan provinsi jawa tengah dan depok. dari anggota badan pembina pahlawan pusat, anggota menerima pencalonan soeharto, dan menolak. terkait pencalonan orang yang diduga terlibat pelanggaran ham tetapi secara pro justicia belum terbukti, meskipun terlambat tahun, pemerintah harus membentuk kkr agar jelas siapa saja pelaku pelanggar ham. meskipun pada akhirnya tidak dihukum, hasil pemeriksaan akan menjadi pegangan untuk menilai pencalonan seseorang menjadi pahlawan. sumber penilaian yang dapat dipergunakan oleh departemen sosial dan dewan gelar bukan hanya dari pengadilan, tetapi dari komnas ham, kkr, dan lain sebagainya. anggota dewan gelar tidak harus orang yang pernah menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, tetapi bisa orang yang mengetahui perihal gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. memiliki masalah krusial lain, yaitu menyangkut orang yang berhak dimakamkan taman makam nasional kalibata, yaitu pemegang gelar pahlawan, pemegang bintang mahaputra, dan pemegang bintang republik indonesia. pada masa orde baru, istri istri menteri menjadi pemegang bintang mahaputra yang boleh dimakamkan taman makam nasional, sementara pemegang bintang gerilya yang nyata nyata berkorban besar, justru tidak dapat dimakamkan taman makam nasional. setelah ada protes dari legiun veteran republik indonesia, akhirnya presiden, dengan melanggar uu, mengijinkan pemakaman pemegang bintang gerilya taman makam pahlawan kalibata. h.m. kabul supriyadi hukum ham mengatur kekuasaan pemerintah, hak hak yang diperintah, dan hubungan keduanya. ketentuan ketentuan dalam guo tidak sepenuhnya berlandaskan nilai nilai ham. merujuk pengertian pahlawan nasional pada angka seseorang yang pernah melanggar ketentuan normatif yang mengatur relasi yang dimaksud, masih dapat terpilih sebagai orang yang menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. dari perspektif ham, sebagaimana juga ditegaskan uud harus secara ketat diatur pembatasan mereka yang dapat menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan agar yang menerimanya bukan orang orang yang pernah melanggar ketentuan normatif yang mengatur relasi penguasa negara satu pihak dan manusia yang berada wilayah negara yang bersangkutan pihak lain, atau, mereka yang pernah bertindak otoriter kepada warga negaranya, menyalahgunakan kekuasaan, bertindak diskriminatif, dan lain sebagainya, seharusnya dibatasi hak haknya untuk menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. dari perspektif hukum ham, dalam konteks pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, salah satu aspek yang memperoleh perhatian adalah rasa keadilan korban pelanggaran ham. ketentuan guo tidak memberikan jaminan bahwa suara hati dan rasa keadilan korban pelanggaran ham dapat mewadahi dalam struktur dewan gelar. syarat dalam huruf mengenai kelakuan baik, sangat kabur, sehingga dimungkinkan orang yang terpilih adalah orang yang pernah melanggar ketentuan normatif yang mengatur relasi yang dimaksud. syarat khusus dalam huruf yaituadalah sangat kabur. ada warga negara yang melahirkan pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, tetapi arah neoliberalisme yang bertentangan dengan dasar negara. penyelidikan komnas ham belum ditindaklanjuti atau belum diselesaikan secara hukum. hal tersebut harus dipertimbangkan dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. (yang mengatur penyelidikan pro justicia) hanya memberikan kewenangan kepada komnas ham untuk melakukan penyelidikan. tetapi hingga saat ini kasus kasus yang telah selesai diselidiki oleh komnas ham tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu kasus trisakti, semanggi semanggi ii, penghilangan orang secara paksa, kasus mei kasus karangsari, dan sekarang ini juga sedang melakukan penyelidikan untuk kasus petrus, kasus dan kasus latino. ada kemungkinan orang yang bersangkutan terlibat pelanggaran ham, tetapi tidak dapat dinilai bersalah karena belum diadili, namun jika dikatakan tidak bersalah pada kenyataannya yang bersangkutan, menurut dugaan penyelidikan, terlibat pelanggaran ham. saksi pemohon: sugianto saksi adalah korban penculikan aktivis tahun saksi adalah ketua ikatan orang hilang indonesia kopi). saksi adalah mahasiswa ugm antara tahun hingga dan aktivis solidaritas mahasiswa untuk demokrasi, yang salah satu tujuannya menolak militer masuk kampus. sebagai mahasiswa, saat itu saksi merasa tidak bebas berekspresi karena organisasi mahasiswa dibatasi. pada maret saksi diculik klender, jakarta timur. saksi dibawa dari rumah, mampir koramil duren sawit, kemudian dibawa suatu tempat lalu ditutup mata dan disiksa serta diinterogasi. pada maret saksi dibawa polda metro jaya dan ditahan dengan dikenai anti subversi. penahanan ditangguhkan karena presiden habibie mencabut antisubversi. terdapat korban penghilangan paksa, yang kemudian ditemukan adalah orang meninggal, orang dilepas, dan orang masih hilang hingga saat ini. pada komnas ham melakukan penyelidikan pro justicia (selesai november yang hasilnya menyimpulkan adanya pelanggaran berat ham pada peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis: yang kemudian berkasnya dilimpahkan kejaksaan agung. pada september dpr mengeluarkan rekomendasi agar presiden: membentuk pengadilan ham hoc, ii) mencari korban yang hilang: ii) memberi kompensasi dan rehabilitasi kepada keluarga korban: dan iv) pemerintah meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa. hingga saat ini pemerintah presiden) belum mewujudkan rekomendasi tersebut. sebagai korban, saksi merasa jika gelar pahlawan diberikan kepada pelanggar ham yang belum mempertanggungjawabkannya secara hukum, hal tersebut mengganggu pemenuhan hak korban sebagai warga negara. pihak yang pernah terlibat pada pelanggaran kejahatan terhadap ham tidak bisa menjadi atau mendapat gelar pahlawan. pihak yang terlibat dalam seleksi gelar pahlawan seharusnya memiliki integritas dan kompetensi yang baik dalam masyarakat. dugaan bahwa adanya keterlibatan soeharto dalam pelanggaran ham bukan spekulasi melainkan hasil penyelidikan lembaga yang diberi amanat oleh uu, yaitu komnas ham. soeharto dinilai terlibat dalam kasus karangsari, mei trisakti semanggi semanggi ii, penculikan aktivis dan kasus berpura. kasus penculikan yang dialami saksi tidak pernah dituntaskan dan tidak ada pemulihan hak terhadap korban. kekhawatiran saksi dan komunitas korban ham adalah jika pelanggar ham dicalonkan bahkan mendapat gelar pahlawan, maka akan mempengaruhi sikap dan perilaku lembaga penegak hukum yang menangani kasus penculikan dan pelanggaran ham dimaksud. jika pelanggar ham menjadi pahlawan, hal tersebut menjadi pembenaran bagi tindakan yang telah dilakukan oleh pahlawan bersangkuttanpa tanggal bulan maret yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada april menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini. pokok permohonan bahwa ketentuan angka huruf dan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dianggap secara potensial merugikan hak hak para pemohon karenatanpa mempermasalahkan bahwa orang tersebut diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn), diktator, kejam, dan tercela, melakukan tindak pidana ham berat, dan tindak pidana korupsi, bahwa menurut para pemohon, anggota dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang terdiri atas (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur militer dan atau berlatar belakang militer sebanyak (dua) orang dapat mengakibatkan pihak militer atau tni menjadi tidak profesional dan merugikan kepentingan bangsa yang lebih besar, bahwa menurut para pemohon kata kata "berkelakuan baik" harus dinyatakan secara dan menyengsarakan rakyat indonesia, bahwa peran militer dalam memberikan penelitian, penilaian, memverifikasi, memberikan rekomendasi dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam undang undang guo jelas bertentangan dengan tugas pokok dari tni bidang pertahanan dan keamanan, singkatnya menurut para pemoho dianggap bertentangan dengan ketentuara pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian nomor bukti terhadap uud dengan merujuk pada mk. kepentingan hukum legal standing) para pemohon bahwa para pemohon adalah perseorangan yang berkewarganegaraan indonesia yang pada tahun telah mengkritisi kebijakan pemerintah orde baru yang dipimpin oleh soeharto. aksi mengkritisi kebijakan saat itu didorong karena banyaknya perbuatan soeharto yang merugikan hak hak para pemohon dan masyarakat. hak hak yang dilanggar oleh kebijakan soeharto antara lain, dilarangnya kebebasan berekspresi para pemohon dan: bahwa pokok permohonan para pemohon tidak memenuhii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v karena permohonan para pemohon tidak didasarkan atas berlakunya suatu norma yang ada dalam undang undang guo yang dianggap telah merugikan hak konstitusional dari para pemohon.didimantantanda kehormatan, karena hal tersebut menjadi kompetensi dari pengadilan tata usaha negara ptun). bahwadefinisi atau pengertian pahlawan nasional dirumuskan seperti itu adalah dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian ganda. dalam angkabahwa demikian jugaberkelakuan baik sebagai syarat umum bagi orang yang akan diberi gelardang undang dasar negara republik indonesia tahudimana calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, yaitudibahwa dalam periode dan periode periode sebelumnya keanggotaan dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatandimana sesuai undang undang nomor tahu,, tanda jasa, dan tanda kehormatan khususnya bidang militer. bahwa undang undang nomor tahun tentang tni,sehubungan dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang tni atas maka keberadaan unsur militer dalam keanggotaan dewan gelar, tanda jasaara, undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan sebagai berikut bahw:: dan pengabdian sesuai dengan profesi. terkait keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara berupa pengabdian sebagai prajurit tnimenurutarar berdasarkan hal halgelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. iihuruf serta undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang menyatakan: angka undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan: dalam undang undang ini yang dimaksud denguruf undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormat: dan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan: berkelakuan baik:undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormat mtiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara . atas hal hal tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwamasyarakat, dilakukannya tindak kekerasan, tindak pembredelan, tindakan penangkapan semena mena terhadap siapapun yang mengkritisi soeharto dan rezimnya serta perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat amat merugikan dan menyengsarakan rakyat indonesia. saat ini pemohon juga selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dan menolak kepada orang orang tertentu karena rekam jejaknya untuk mendapatkan posisi tertentu dan gelar tertentu. bahwa pemerintahan susilo bambang yudhoyono sby) dengan kabinet indonesia bersatu memiliki kewenangan unutk memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada warga negara yang dianggap memenuhi syarat khusus dan syarat umum. kewenangan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut salah satunya akan diberikan kepada soeharto, namun karena banyak yang menentang akhirnya pemberian gelar ditunda. pemberian gelar kepada soeharto menunjukkan bahwa lemahnya syarat syarat yang ada dalam nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan (selanjutnya disebut dimungkinkan sekali dikemudian hari pemerintahan yang baru akan memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada orang orang dengan rekam jejak tidak baik dimata masyarakat oleh karena syarat syarat yang tidak ketat dalam undang undang. jelas jika terdapat warga negara tertentu yang mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tetapi dalamuntuk ikut serta memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. bahwa hak konstitusional para pemohon untuk turut serta memajukan masyarakat, bangsa, dan negara serta hak untuk menjauhkan diri dari ancaman ketakutan yang telah dilakukan sejak tahun namun ternyata syarat syarat pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang diatur dalam telah memungkinkan warga negara yang tidak baik dalam rekam jejaknya untuk mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, seperti soeharto sebagai sebuah contoh merupakan kemunduran peradaban dalam masyarakat dan suatu bangsa dimana kedepannya berpotensi memberikan ancaman ketakutan karena militer ada sebagai salah satu menilainya. para pemohon sebagai perorangan dan warga negara indonesia jelas telah tanda kehormatan, karena hal tersebut menjadi kompetensi dari pengadilan tata usaha negara: bahwa dalam permohonan para pemohon,maksud dari tindakan kepahlawanan yang terdapat dalam angka undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan mempunyai arti melakukan tindakan atau perbuatan yang melindungi hak hak asasi manusia seperti merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kebebasan serta membela hak hak warga negara indonesia yang tertindas, hal ini berarti definisi atau pengertian pahlawan nasional sudah memenuhi prinsip prinsip hak asasi manusia ham). proses pemberian gelar pahlawan nasional dilakukan melalui kajian akademik bidang ilmu sejarah sesuai dengan jiwa zamannya untuk mengukur peristiwa masa lalu yang dalam ilmu sejarah disebut dengan anakronisme. definisi umum ini akan dirinci melalui kriteria penilaian terhadap rekam jejak calon pahlawan sehingga dapat mencegah calon pahlawan yang memiliki rekam jejak yang buruk semasa hidupnya. demikianundang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan'berkelakuan baik sebagai syarat umum bagi orang yang akan diberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatanyarat syarat untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pun tidaklapun status sosial. hal ini merupakan pengakuan terhadap prinsip prinsip hak asasi manusia ham). sebagai ilustrasi, praktek pemberian gelar pahlawan tahun yang merupakan implementasi dari undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan telah dilakukan melalui prosedur danguoguodalam proses pengajuan pahlawan tahun tim peneliti pengkaji gelar pusat tp2gp) telah beberapa kali melaksanakan pembahasan, penelitian, dan pengkajian secara cermat, teliti dan mendalam terhadap data riw hidup dan riw perjuangan (delapan bebas) orang calon pahlawan nasional yang telah lengkap berkas administrasinya. dari pembahasan tersebut menghasilkan calon pahlawan nasional yang memenuhi syarat, ditunda dan ditolak tidak memenuhi syarat yaitu: calon pahlawan nasional yang memenuhi syarat sebanyak (sepuluh) orang, yaitu: jenderal soeharto dari prov. jawa tengah. kh. abdurrahman wahid dari prov. jawa timur. sayyid idrus bin salim segar juri dari prov. sulawesi tengah. prof. johannes semena dari prov. maluku. all sadikin dari prov. jawa barat. andi makasar parenrengi lawan dari prov. sulawesi selatan. johannes abraham dimana dari prov. papua. hj. andi debu dari prov. sulawesi barat. kh. ahmad sanusi dari prov. jawa barat. sri susuhunan pakubuwono dari prov. jawa tengah. calon pahlawan nasional yang ditunda sebanyak (lima) orang, yaitu: raden ayu lasminingrat dari prov. jawa barat. retina kencana config puji arung pancang toa dari prov. sulawesi selatan. gusti ketut punja dari prov. bali. kh. abdullah bin nuh dari prov. jawa barat. sardmidi mangunsarkoro dari prov. yogyakarta. calon pahlawan nasional yang ditolak tidak memenuhi syarat sebanyak (tiga) orang, yaitu: mahindra topeng karaeng galesong dari prov. sulawesi selatan. kh. rumit dari prov. jawa barat. abu bakar aman dot dari prov. nanggroe aceh darussalam. hasil pembahasan tp2gp terhadap calon pahlawan nasional tersebut atas disampaikan oleh menteri sosial kepada bapak presiden melalui dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan untuk diproses lebih lanjut, kemudian oleh dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan penelitian dan verifikasi kembali sebelum disampaikan kepada presiden dengan hasil hanya (dua) calon pahlawan nasional yang disetujui oleh presiden untuk ditetapkan menjadi pahlawan nasional yaitu: prof. johannes semena dari prov. maluku. johannes abraham dimana dari prov. papua. juga harus melalui (tiga) antara lain:tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormata:selain itu negara republik indonesia tidak mengenal dikotomi sipil dan militer dalam pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, justru sebaliknya pendikotomian bisa dianggap pelanggaran ham. sipil dan militer adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam meneliti dan mengkaji calon pahlawan. bahwa dalam periode dan periode periode sebelumnya keanggotaan dewan gelarmana sesuai undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatatentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormata khususnya bidang militer. bahwa undang undang nomor tahun tentang tnibahwa sehubungan dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang tni atas, maka keberadaan unsur militer dalam keanggotaan dewan gelar, tanda jasa,. undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan sebagai berikut bahwa:,, dan pengabdian sesuai dengan profesi. terkait keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, berupa pengabdian sebagai prajurit tni,berdasar1945. berdasarkan uraianiv. kesimpulan berdasarkan penjelasan atas, pemerintah memohon kepadagelar, tanda jasa, dan tanda kehormat,emerintah mengajukan (dua) ahli yaitu bambang soeharto dan abdul syukur,ambang soeharto aspek filosofis perjuangan bersenjata pada masa lalu tidak berhasil karena kalah senjata dan manajemen. abad mulai muncul perjuangan diplomasi (politik) yang masih diwarnai perjuangan bersenjata secara sporadis, kemudian memuncak dengan proklamasi perjuangan kemerdekaan pada awal mulanya dilakukan oleh rakyat, bukan oleh tentara. rakyat membentuk laskar laskar, yang kemudian laskar laskar bergabung menjadi tentara atau sekarang bernama tni. perjuangan kemerdekaan diakhiri dengan perjuangan diplomasi pada yaitu konferensi meja bundar. dalam konteks tersebut, orang orang yang berjasa, berjuang mengorbankan dirinya, bahkan melebihi dari kewajibannya, bukan saja harta bendanya tapi nyawanya, disebut sebagai pahlawan. aspek yuridis pemberian gelar, tanda jasa kehormatan dilakukan berdasarkan yang diundangkan pada juni tata cara pengusulan gelar pahlawan diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun pengusulan pahlawan dari masyarakat diajukan kepada walikota bupati, yang kemudian walikota bupati bersama dprd mengajukan gubernur melalui dinas sosial provinsi. dinas sosial provinsi menunjuk tim peneliti dan pengkaji gelar daerah tp2gd) untuk melakukan pengkajian dan seminar nasional. kemudian hasil pengkajian dilaporkan kepada gubernur, yang kemudian gubernur mengajukan kepada kementerian sosial yang selanjutnya membentuk tim peneliti dan pengkaji gelar tp2g). kemudian kementerian sosial mengajukan usulan nama nama calon pahlawan kepada dewan gelar yang melanjutkan usulan kepada presiden. nama yang disetujui akan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada november. saat diajukan sebagai pahlawan, natsir pernah dianggap ternoda karena dianggap terlibat prri, namun karena mendapat amnesti dan abolisi dariara pemohon sebagaisoekarno (pada saat itu), keterlibatan natsir dalam prri dikesampingkan. kriteria ternoda harus dinilai dari koridor hukum. pelanggar ham tidak boleh menjadi pahlawan, tetapi harus tetap berpegang pada hukum dalam menafsirkan pelanggaran ham dimaksud. pengajuan kasus pengadilan hoc ditolak bulat oeh dpr untuk diajukan kepada presiden. penyelesaian ham berat harus melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi kkr). penilaian pelanggar ham harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. jangan hanya karena penolakan terhadap soeharto lalu diubah. terkait putusan pengadilan kolonial, penilaian tidak dipidana tahun adalah tergantung konteks waktu. putusan pengadilan belanda adalah masalah politik. semua yang melakukan perlawanan untuk kepentingan bangsa dan negara adalah pahlawan. penyerahan soekarno kepada belanda tidak dikategorikan sebagai noda , karena hal tersebut adalah bagian dari perjuangan diplomatik. huruf adalah untuk kepentingan bangsa dan negara indonesia, dan bukan untuk kepentingan bangsa lain. abdul syukur ahli adalah dosen jurusan sejarah pada fakultas ilmu sosial universitas negeri jakarta, dan anggota tim menyeleksi pahlawan yang dibentuk menteri sosial. pemberian gelar pahlawan bukan keputusan akademik, melainkan keputusan politik presiden. dalam pengkajian akademik, menelaah gelar pahlawan tidak harus sejarawan tetapi juga melibatkan ahli bidang lain. dalam menelaah calon pahlawan, yang dilakukan ilmu sejarah adalah: menelusuri rekam jejak calon dengan metode tahap heuristic, yaitu pencarian data dan fakta yang dibutuhkan: ii) metode tahap kritik, untuk meyakinkan bahwa data yang dibentuk adalah benar, iii) tahap interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap data, fakta, dan informasi yang sudah dikritik: iv) menghasilkan kronologis (historiografi) metode yang dipergunakan dapat menghilangkan keraguan seseorang terhadap calon pahlawan. perjuangan seseorang dalam hidupnya dapat diketahui dengan bantuan metodologi sejarah. seperti apakah seseorang melakukan pengabdian kepada negara dan bangsa, melebihi tugas yang diembannya, ataukah seseorang pernah menyerah pada musuh dalam perjuangannya, ataukah seseorang mempunyai semangat bangsa yang tinggi dan perjuangannya berdampak luas hingga menembus batas batas kedaerahan. anakronisme adalah menggunakan nilai nilai masa kini untuk memahami masa lalu. anakronisme ini sering menimbulkan subjektivitas tinggi. untuk menghindari anakronisme, diperlukan penahan jiwa zaman yang tentunya berbeda. frasa berkelakuan baik dalam huruf harus dipahami sesuai fase kehidupan calon pahlawan yang dinilai. angka dan huruf harus diartikan dengan mengi jiwa zaman. ada kelemahan proses pengajuan pahlawan, yaitu tidak ada batas waktu pengajuan pahlawan. inggris pengajuan pahlawan dilakukan tahun setelah masalah yang dihadapi selesai. istilah ternoda ada dua, yaitu menyerah kepada musuh, dan ii) mengkhianati bangsa dan negara: yang tafsirnya juga beragamgelar, tanda jasa,huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dianggapnya bertentangan dengan dan uud tahun angka menyatakuruf menyatak. huruf menyatakan: syarat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: berkelakuan baik: huruf menyatakgelar, tanda jasa dan tanda kehormhuruf huruf dan huruf yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon beranggapan, bahwa definisi dan ketentuan syarat syarat pahlawan nasional sebagaimana tercantum dalam angka huruf dan huruf gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. (vide permohonan guo angka hal. menurut para pemohon, bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena militer sebagai alat negara yang bernaung dalam tentara nasional indonesia tni) seharusnya bekerja secara profesional bidang pertahanan, tetapi diberikan kewenangan untuk duduk dalam dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam huruf keberadaan tni menunjukkan pertentangan dengan uud tahun mana seharusnya tni berada pada tugas pertahanan bukan pada penilaian pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. (vide permohonan guo angka hal. dalam permohonan guo para pemohon mengemukakan, bahwa kerugian potensial juga berupa kekhawatiran yang akan terjadi masa mendatang, jika yang melanggar hak konstitusional para pemohon masih berlaku, maka kedepan warga negara yang memiliki rekam jejak buruh, dan tanda kehormatan. (vide permohonan guo hal. berdasarkan hal hal tersebut, para pemohon menyatakan bahwa angka huruf huruf dan huruf bertentangan dengan dan uud tahun sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: angka harus ditafsirkan sebagai ketentuan yang memiliki pengertian,. (vide permohonan guo huruf hal. huruf harus difahami sebagai pengertian bersyarat yaitu selama tidak pernah . (vide permohonan guo huruf hal. huruf harus dimaknai sebagai bersyarat, konstitusional bersyarat sepanjang hidupnya tidak menjadi diktator atau melalukan tindakan represif atau melakukan tindak pidana . (vide permohonan guo huruf hal. sedangkan huruf bertentangan dengan uud yang berbunyi sebagai berikut:republikkniperkara nomor puu ii1angka huruf huruf dan huruf dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa para pemohon guo dalam permohonannya adalah perseorangan warga negara indonesia yang berprofesi antara lain sebagai advokat dan swasta, yang dalam permohonannya menyatakan pada tahun telah mengkritisi kebijakan pemerintah orde baru yang dipimpin soeharto. menurut dpr kedudukan para pemohon tersebut sesungguhnya menunjukan bahwa kepentingan hukum para pemohon yang didalilkan tidak ada relevansinya dengan ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian. bahwa dalam permohonan guo, para pemohonara pemohon sebagai akibat dari berlakunya undang undang guo yang dimohonkan pengujian. dalam permohonannya, para pemohon hanya mengemukakan asumsi dan kekhawatiran yang akan terjadi masa mendatang jika yang dimohonkan para pemohon masih berlaku. selanjutnya pemberlakuan tersebut dikhawatirkan para pemohon kedepan orang orang yang diduga terlibat dalam kejahatan kemanusiaan, diduga terlibat kkn, dictator, kejam, dan tercela akan dapat dengan mudah memperoleh gelar pahlawan nasional. bahwa dpr berpandangan, berlakunya angka huruf huruf dan huruf selain tidak terdapat relevansinya dengan kerugian yang didalilkan para pemohon, juga tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional yang dijadikan batu uji oleh para pemohon yaitu dan uud bahwa kerugian dan potensi kerugian yang dikhawatirkan para pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan guo, sesungguhnya tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan berlakunya angka huruf huruf dan huruf yang dimohonkan pengujian. oleh karena, ketentuan undang undang guo mengatur mengenai persyaratan untuk memperoleh gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berlaku untuk umum bagi semua warga negara, sehingga tidak ada keterkaitan dengan kepentingan para pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. bahwa pemberlakuan angka huruf huruf dan huruf senjatanya tidak menghalang halangi, tidak mengurangi dan tidak menghambat hak konstitusional para pemohon dalam melakukan aktivitasnya untuk turut serta memajukan masyarakat, bangsa dan negara serta ikut dalam pembelaan negara. berdasarkan uraian tersebut, dpr berpendapat bahwa para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional yang secara actual sebagai akibat berlakunya undang undang guo sehingga para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana disyaratkan dalam undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. terhadap anggapan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, dpr memberikan keterangan sebagai berikut: sebagai bangsa yang besar, bangsa indonesia menghormati dan menghargai pendiri negara (the founding father) republik indonesia, termasuk dalamnya para pahlawan dan mereka yang berjasa terhadap bangsa dan negara. salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap para pahlawan dan warga negara yang berjasa terhadap bangsa dan negara adalah dengan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang merupakan simbol pengakuan negara terhadap jasa orang orang yang telah mendarmabaktikan hidupnya dan memberikan karya terbaiknya untuk bangsa dan negara. uud tahun memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, dan kewenangan presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diatur dengan undang undang dengan tujuan agar presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dilaksanakan secara transparan, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. untuk menjamin terlaksananya pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang, dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan berdasarkan asas antara lain sebagai berikut: asas keteladanan yaitu. asas objektivitas yaitu tidak memihak, selektif dan akuntabel . asas keterbukaan yaitu pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol secara bebas oleh masyarakat luas . asas keadilan yaitu pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali . asas kehati hatian yaitubersyarat . selain berdasarkan asas, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dilakukan sesuai dengan syarat yaitu: syarat umum yang meliputi: syarat khusus untuk gelar yang diberikan kepada seseorang yang: ccemohon yang diberikan uud dan yang dirugikan oleh angka huruf dan nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. bahwa hak konstitusional para pemohon dijamin dalam uud yang memberikan hak para. bahwa hak konstitusional para. bahwa hak konstitusional paraangka huruf huruf dan huruf nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. menurut pandangan dpr ketentuan mengenai asas asas dan syarat syarat pemberian gelar, tandan jasa, dan tanda kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam dan sudah jelas, komprehensif dan terukur baik dilihat dari sisi integritas, moralitas maupun perspektif yuridis normatif, sehingga apabila ada penyalahgunaan dalam hal pemberian gelar pahlawan nasional sebagaimana dikhawatirkan oleh para pemohon adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma. jika terdapat persoalan dalam penerapan norma dalam pemberian gelar pahlawan nasional maka dengan asas keterbukaan, masyarakat luas dapat mengontraknya. dpr berpendapat bahwa syarat berkelakuan baik sebagaimana diatur dalam huruf adalah pengertian yang luas dan umum dapat saja berkelakuan baik itu difahami termasuk perbuatan yang tidak merugikan orang lain atau tidak merugikan keluarga atau tidak memperkaya diri sendiri atau tidak menyengsarakan masyarakat indonesia. oleh karena itu perlakuan baik tersebut secara yuridis normatif harus terukur dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah. untuk menjaga asas praduga tak bersalah maka persyaratsebagaimana tercantum dalam huruf merupakan salah satu ukuran yuridis normatif untuk menilai kelakuan baik seseorang yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, pahlawan nasional didalam diberikan pengertian yaitu salah satu bentukrase melakukan tindakan kepahlawanan dalam pengertian definisi pahlawan nasional sebagaimana tercantum dalam angka dapat mengandung makna tindakan perbuatan yang mengandung sifat sifat kepahlawanan seperti membela kebenaran, memiliki sifat kesatria,dengan demikian definisi atau pengertian pahlawan nasional yang terdapat didalam angka memiliki pengertian luas komprehensif dan secara substansial mengandung materi sebagaimana pendapat dan pandangan para pemohon yaituterhadap pendapat para pemohon yang menginginkan huruf yang berbunyirus dimaknai tidak menjadi diktator atau melalukan tindakan represif atau melakukan tindak pidana ham berat dan atau tindak pidana korupsi serta menyengsarakan kehidupan rakyat. dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf dengan argumentasi para pemohon tidak menjadi dictator dst. merupakan dua substansi yang berbeda. ketentuan huruf tidak memiliki pertentangan dengan uud sedangkan pendapat para pemohon merupakan norma baru yang bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. kendati demikian jika dihubungkan dengan persyaratan untuk mendapatkan gelar, pendapat yang disampaikan oleh para pemohon telah terakomodasi didalam persyaratan untuk memperoleh gelar. dpr berpendapat bahwa mengenai peran militer atau yang berlatar belakang militer sebagai salah satu unsur dalam dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan bukan merupakan konstitusionalitas norma tetapi merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang undang. dengan demikian ketentuan huruf undang undang guo tidak bertentangan dengan uud berdasarkan keterangan tersebut atas, dpr berpandangan ketentuan angka huruf dan hurufbertentangan dengan dan uuddan pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal agustus yang berarti telah melewati tenggat yang ditentukan oleh mahkamah pada persidangan tanggal juli yakni kesimpulan diserahkan paling lambat tanggal agustusangka huruf dan huruf: militer dan atau berlatar belakang militer sebanyak (dua) orang: dan cc.huruf syarat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: berkelakuan baik, hurufiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada tahun telah mengkritisi kebijakan pemerintah orde baru presiden soeharto) karena banyak kebijakan orde baru yang merugikan hak hak para pemohon dan masyarakat. adanya warga negara tertentu yang mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tetapipara pemohon, apalagi terkait keberadaan militer sebagai salah satu penilai calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud yaitu dan yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan angka huruf huruf dan huruf bahwa setidaknya terdapat dua perspektif dalam melihat hubungan antara pahlawan dengan masyarakat. perspektif pertama melihat pahlawan sebagai ikon (signifies) yang mewakili citra warga negara secara umum (signifies) yang dalam hal ini para pemohon adalah bagian dari warga negara dimaksud. perspektif kedua melihat pahlawan sebagai kesatuan nilai yang akan diteladani (ditiru) oleh generasi penerus dan menjadi tolok ukur dalam bersikap, yang tentunya akan berpengaruh terhadap keberadaan (nilai) para pemohon. sebagai sebuah generasi yang citra bangsanya akan diwakili oleh pahlawan, dan sebagai ahli waris nilai nilai kepahlawanan, menurut mahkamah, para pemohon memiliki potensi kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh pemberlakuan undang undang yang dimohonkan pengujianilai. bahwa dari perspektif kebudayaan, suatu kebudayaan atau komunitas budaya dapat mempertahankan eksistensinya melalui, antara lain, mekanisme pewarisan untuk mentransfer nilai, teknologi, dan lain sebagainya, kepada generasi penerus. pewarisan hal hal tersebut bersifat selektif, yang artinya suatu masyarakat (komunitas) menentukan prioritas mengenai hal hal yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. nilai nilai tentang kehidupan menjadi hal penting untuk diwariskan demi memberikan jaminan agar manusia (masyarakat) tidak punah. nilai kehidupan diwariskan agar generasi berikutnya dapat membangun kehidupan yang lebih baik tanpa harus berupaya menemukan serta merumuskan nilai nilai hidup baik melalui pencarian bersifat trial and error yang dimulai dari awal. nilai yang baik, salah satunya diabadikan sebagai nilai kepahlawanan, yang dipilih untuk diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai landasan mencapai hidup baik. namun demikian, jika proses penentuan nilai kepahlawanan, dan penentuan sosok yang dipercaya menjadi representasi nilai kepahlawanan dimaksud, ternyata mengandung cacat, maka nilai kepahlawanan yang diwariskan akan menjadi nilai yang cacat pula. proses pewarisan antargenerasi, secara sosio antropologis, adalah sebuah proses dialog kebudayaan. artinya, dalam kondisi ideal, generasi yang menjadi ahli waris kebudayaan memiliki hak untuk secara kritis menerima maupun menolak nilai nilai yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. pewarisan kebudayaan, secara ideal, adalah sebuah proses yang sebenarnya memungkinkan generasi ahli waris memilih dan memilah nilai nilai apa saja dari generasi pendahulu yang akan diambil dan diri. pewarisan nilai dapat terlaksana secara alamiah maupun secara kelembagaan. alamiah dalam arti bahwa pewarisan dilakukan secara turun temurun oleh individu maupun kelompok kepada individu maupun kelompok penerusnya, tanpa adanya pelembagaan formal ataupun campur tangan formasi kekuasaan tertentu. sementara pewarisan secara kelembagaan adalah pewarisan yang melibatkan lembaga resmi yang memiliki legitimasi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria dan atau memilih orang maupun institusi yang akan menerima gelar pahlawan, tanda jasa, atau tanda kehormatan. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua model pewarisan tersebut memiliki keunggulan kelemahan masing masing yang harus disikapi secara bijak penerapannya. i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan angka bertentangan dengan dan uud menurut para pemohon,arus diperluas tafsirnya, yaitu warga negara yang mendapat gelar pahlawan nasional bukan hanya yangpara pemohon, dengan bertolak dari sifat sifat (mantan presiden) soeharto yang lolos seleksi dan dicalonkan sebagai pahlawan dari daerah jawa tengah, secara induktif berpendapat bahwa nilai keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan, tidak menjadi bagian dari tafsir pahlawan nasional yang dimaksud oleh terhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat, sebagai ketentuan umum,. dari penafsiran secara sistematis sebagaimana dimaksud atas, mahkamah berpendapat nilai yang diusulkan para pemohon untuk diakomodasi sebagai tafsir kepahlawanan , yaitu keberanian, keperkasaan, dan kerelaan berkorban, telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari makna asas asas dan syarat pemberian kerugian konstitusional dan potensi kerugian bahwa dengan lemahnya definisi pahlawan nasional sebagaimana diatur dalam angka dan tidak rincinya syarat syarat pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf jelas merugikan hak konstitusional para pemohon, dimana para pemohon: menginginkan adanya pahlawan nasional atau tokoh tokoh yang menjadi panutan dalam kemasyarakatan dan berbangsa yang tidak memiliki rekam jejak buruk dalam semasa hidupnya, tidak dapat dipenuhi oleh angka dan oleh karena definisi dan ketentuan syarat syarat yangkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan seperti soeharto sebagai sebuah contoh. warga negara yang tidak baik rekam jejaknya seperti soeharto sebagai sebuah contoh, dimana dalam rekam jejaknya soeharto adalah seorang diktator, mengambil tindakan hukum diluar proses peradilan (extra judicial) sebagaimana telah diakui oleh dirinya sendiri, ternyata lolos dari definisi pahlawan nasional dan syarat syarat yang diatur dalam dan dengan demikian dimungkinkan sekali warga negara yang memiliki rekam jejak seperti soeharto dapat mudah lolos untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.ara pemohon untuk senantiasa memajukan rakyat dan bangsa ini. para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena militer sebagai alat negara yang bernaung dalam tentara nasional indonesia tni), yang seharusnya bekerja secara profesional bidang pertahanan tetapi diberikan kewenangan untuk duduk dalam dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebagaimana dalam huruf keberadaan tni menunjukan pertentangan dengan uud dimana seharusnya tni berada pada tugas pertahanan bukan pada penilaian pemberian gelar, tanda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disebutkan dalam undang undang guo. dengan demikian, menurut mahkamah, angka tidak bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan huruf dan huruf bertentangan dengan dan uud menurut para pemohon, keberadaan huruf yang menyatakan, syarat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: berkelakuan baik: dan huruf yang menyatakan,membuka celah bagi warga negara yang rekam jejaknya buruk untuk menjadi pahlawan nasional. para pemohon mengkhawatirkan bahwa frasa berkelakuan baik yang menjadi syarat pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, akan dimaknai secara sepihak oleh pendukung calon pahlawan tertentu untuk meloloskan calon pahlawan bersangkutan. mahkamah berpendapat bahwa istilah baik pada frasa berkelakuan baik harus ditafsirkan sebagai nilai baik yang diterima oleh seluruh komponen bangsa indonesia, dan bukan nilai baik yang diyakini secara terbatas oleh sekelompok orang tertentu. i3. nilai adalah sesuatu yang bersifat relatif, parameternya selalu membuka kemungkinan untuk diubah dan ditentukan ulang. mahkamah dapat memahami kekhawatiran para pemohon bahwa pemaknaan nilai akan bergeser dan berubah seturut perubahan zaman. namun, pergeseran dan atau perubahan nilai dimaksud tidak selalu bersifat negatif, melainkan dapat juga nilai baik justru mengalami penguatan dan perbaikan makna. menutup definisi atau mendefinisikan secara kaku nilai baik melalui undang undang, menurut mahkamah, memang dapat meminimalisasi dekadensi nilai dalam masyarakat berbangsa, namun sisi lain sekaligus potensial menutup pergeseran makna nilai menuju yang lebih baik. ketentuan mengenai nilai nilai kepahlawanan dalam undang undang adalah sekadar aturan yang makna sebenarnya baru akan muncul manakala ketentuan ketentuan tersebut diimplementasikan. dalam konteks pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang benar benar harus diperhatikan adalah mekanisme seleksi dan penentuan penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan oleh presiden. kualitas tim seleksi yang dalam undang undang guo disebut sebagai dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus benar benar diperhatikan mengingat dewan dimaksud bertugas menterjemahkan undang undang guo berdampingan dengan nilai nilai kepahlawanan yang hidup dalam masyarakat untuk mencari dan menyeleksi calon penerima gelar pahlawan nasional, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. mendefinisikan nilai kepahlawanan secara tuntas dalam suatu peraturan perundang undangan, terutama dalam bentuk undang undang, cukup sulit dilakukan mengingat nilai kepahlawanan memiliki dimensi yang sangat luas. untuk menampung keluasan dimensi nilai kepahlawanan, serta memberi ruang bagi pergeseran makna nilai nilai kepahlawanan, definisi dan penjabaran nilai kepahlawanan (meliputi penentuan parameter atau kriteria) seharusnya diserahkan kepada peraturan perundang undangan bawah undang undang, sebagaimana juga telah dinyatakan oleh undang undang guo bahwa verifikasi terhadap usul pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, diatur dalam peraturan pemerintah. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, istilah baik pada frasa berkelakuan baik yang diatur dalam huruf telah jelas merujuk pada nilai baik yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat atau bangsa indonesia pada umumnya, dan karenanya tidak bertentangan dengan dan uud begitu juga dengan huruf pemaknaan tentunya merujuk pada gagasan atau pemikiran besar yang secara moral maupun material membangun (meningkatkan kualitas) kehidupan bangsa dan negara. syarat dimaksud sebaiknya diatur dalam peraturan perundang undangan bawah undang undang agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan pendapat masyarakat. dengan demikian, menurut mahkamah, huruf dan huruf tidak bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan huruf bertentangan dengan dan uud menurut para pemohon, uud menyatakan bahwa tugas pokok angkatan bersenjata indonesia atau tentara nasional indonesia adalah melaksanakan usaha pertahanan dan keamanan negara, dan bukan menjadi anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang tugasnya antara lain meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan serta memberikan pertimbangan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (vide terhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat bahwa keberadaan unsur militer atau unsur yang berlatar belakang militer tidak dapat dilepaskan dari kategorisasi penerima gelar pahlawan yang dapat berasal dari militer. untuk dapat memberikan penilaian dalam rangka memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan terhadap mereka yang berasal dari militer memerlukan pemahaman dari anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berasal dari unsur militer. selaras dengan hal tersebut, kewenangan presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan sebagaimana dinyatakan dalam uud dalam pelaksanaannya memerlukan masukan dari tim yang lebih mengetahui mengenai latar belakang para calon kandidat penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. oleh karena warga negara indonesia yang berlatar belakang militer juga memiliki hak yang sama untuk diajukan sebagai calon dan atau menerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, maka unsur militer atau yang berlatar belakang militer juga diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap calon kandidat dimaksud. terhadap kekhawatiran para pemohon bahwa pemberian tugas tambahan kepada militer untuk menjadi anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan akan mengganggu tugas dan profesionalitas militer, mahkamah berpendapat kekhawatiran tersebut tidak pada tempatnya. dari struktur dan jumlah anggota militer yang dimiliki negara indonesia, keberadaan dua orang anggota militer dalam dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, tidak berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan tugas militer tni dan kepolisian). apalagi undang undang guo tidak mensyaratkan militer aktif sebagai anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, melainkan dapat juga orang yang berlatar belakang militer atau purnawirawan. berdasarkan pertimbangan tersebut, keberadaan anggota yang berasal dari unsur militer dan atau berlatar belakang militer sebanyak (dua) orang sebagaimana diatur dalam huruf tidak bertentangan dengan dan uudakil mochtar dan muhammad alimmartian wibowo jasa, dan tanda kehormatan. huruf merupakan bentuk ketidakprofesionalan yang merugikan para pemohon. bahwa selain itu para pemohon dan masyarakat memiliki trauma yang panjang dengan keberadaan tni pada ranah pekerjaan sipil. keberadaan tni sebagai anggota dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan selain tidak pada tempatnya juga memberikan rasa takut kepada para pemohon dan masyarakat, dimana pada masa lalu tni telah digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah yang berkuasa. oleh karena itu jika tni berada pada bukan kewenangan pertahananara pemohon dan masyarakat, maka depan warga negara yang memiliki rekam jejak buruk dan tanda kehormatannomor tahun tentang dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan telah diundangkan pada tanggal juni sejak diundangkan sampai dengan saat ini, diimplementasikan dengan adanya dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebanyak (tujuh) anggota. anggota anggota tersebut antara lain bernama dan memiliki jabatan sebagai berikut: djoko suyanto haryono sono silalahi buwono sudarso meraih shihab jimmy assiddigie edi sedyawati laksda tni ir. sudirman, s.e., m.ap. sekretaris militer selaku sekretaris dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan) bahwa pada tanggal kementerian sosial telah melakukan penyaringan terhadap (tiga belas) calon penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan namun yang diajukan dewan berjumlah (sepuluh) orang. nama nama penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan antara lain: ali sadikin jawa barat) habib said juri sulawesi tengah) soeharto jawa tengah) abdurrahman wahid jawa timur) andi debu sulawesi barat) yohanes semena maluku) abraham dimana papua) andi makasar sulawesi selatan) pakubuwono jawa tengah) sanusi jawa barat) bahwa salah satu nama yaitu soeharto sebagai mantan presiden republik indonesia adalah seorang diktator, koruptor, penjahat kemanusiaan dan telah menorehkan sejarah kelam bagi peradaban republik ini. soeharto melepaskan jabatannya pada tahun oleh karena banyak perbuatan dan kebijakannya bertentangan nilai nilai kemanusiaan, antara lain: peristiwa pembantaian massal pada tahun diduga soeharto terlibat dalam gerakan september. dalam peristiwa ini, dalam kurun waktu ribuan bahkan ratusan ribu orang dibantai. peristiwa pembunuhan misterius atau dikenal dengan singkatan petrus terjadi sekitar tahun berbentuk extra judicial terhadap warga negara yang dianggap residivis atau penjahat kambuhan. telah banyak korban dalam peristiwa ini, namun jumlah korban tewas tidak pernah tercatat dalam sejarah., tempat, tangga lahir bandung, maret pekerjaan pengusaha warga negara indonesijuni memberi kuasa kepada jamaluddin karim, s.h., m.h., dr. syaiful bakeri, s.h., m.h., dr. zainal arifin husein, s.h., m.h., dr. arisan, s.h., m.h., hary wibowo, s.h., m.h., alex simorangkir, s.h., m.h., rd. yudi anton rikmadani, s.h., m.h., ibnu sina chandranegara, s.h., m.h., merry ariani, s.h., m.h., dan desa irawan samir, s.h., kesemuanya adalah advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam karier partners law office, yang beralamat wisma kosovo 7th floor indonesia marine service) jalan m.h. thamrin kav. jakarta pusat yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . oiditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana nomor x pmj dit. reskrimsus tertanggal oktober padahal pelaku tindak pidana yang dituduhkan mengirimkan beberapa email yang mengandung unsur asusila) dilakukan oleh teman dekat pemohon yang tidak mau diperiksa oleh penyidikuntutan penerbitan status tidak sah karena berdasarkan hasil investigasi komisi kejaksaan yang dituangkan dalam surat nomor kk tertanggal desember dan surat nomor r ll kk tertanggal maret yang dikirimkan oleh ketua komisi kejaksaan kepada jaksa agung, adanya surat menko polhukam nomor polhukam de ii hk. tertanggal januari dan petunjuk ke tertanggal november makaapril patut dianggap tidak sah atau diterbitkan secara melawan hukum karena sesuai fakta dan kebenaran materil, penyidik belum memenuhi petunjuk yang sangat penting dan ii)juni patut dianggap tidak sah atau diterbitkan secara melawan hukum karena penyidik belum memenuhi petunjuk yang sangat penting sehingga dapat terjadi error persona dalam penyidikan perkara pidana sesuai laporan polisi nomor lp x pmj dit.reskrimsus polda metro jaya tanggal oktober bahwa perihal syarat kerugianterlahir dalam hukum.dapat dijelaskan bahwa secara spesifik dan aktual sebagai berikut:reskrimum tertanggal mei pemohon), lawan::l membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada memohon sebesar menolak permohonan pemohon praperadilan untuk selebihnya:i lan v ditreskrimum, tanggal mel yang dikeluarkan oleh memohon adalah tidak sah, menyatakan berita acara hasil pemeriksaan bap penyidikan perkara ini sebagai tidak sah dan batal: menghentikan penyidikan perkara ini demi hukumjkt. sel terhadap kepala kepolisian negara republik indonesia kapolpemohon dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap jaksa penuntut umum yang telah menerbitkansecara tidak sah dan pemohon sangat yakin hakim praperadilan akan mengabulkan gugatan pemohon untuk membatalkan ini karena adanya surat surat dari komisi kejaksaan yang telah melakukan investigasi secara mendalam dan menemukan bukti adanya pelanggaran dalam penerbitan bahwaapat dijelaskan bahwv pmj dit. reskrimum tertanggal mel telah terjadi kriminalisasi yang kasat mata terhadap pemohon antara lainu, hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan pranoto pada hari senin tanggal agustusbahwa atas kedudukan pemohon sebagaimana dijelaskan atas bahwa pemohon telah dan pernah mengajukan permohonan serupa sebagaimana dan diputuskan oleh mahkamah bahwa tidak diterima berdasarkan putusan nomorutusan mahkamah tersebut yang memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak diterima dikarenakan adanya kesuburan materi permohonan pengujian undang undang guo namun tidak dikarenakan kualitas kedudukan hukum pemohon: bahwa kedudukan hukum pemohon sebagai warga negara yang sah dan meyakinkan, sudah sepantasnya bahwa mahkamah mengabulkan kedudukan hukum pemohon sebagai pemohon permohonan guo sehingga tidak memberikan penilaian bis idem atas perkara yang dimohonkan ini,pokok pokok permohonan bahwa permohonan pengujian undang undang guo sesungguhnya telah diputuskan oleh mahkamah melalui putusan nomor puu xi dengan pemohon dan kepentingan konstitusional yang sama, bahwa putusan mahkamah nomor puu xi memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima dikarenakan adanya kesuburan materi pengujian undang undang guo dengan pola konstruksi penilaian mahkamah dengan permohonan yang saat itu diajukan, bahwa atas hal tersebut, muncul adanya anggapan bahwa permohonan pemohon adalah nobis idem dan sudah sepatutnya ditolak, bahwa terdapat perbedaan konsepsi khususnya penerapan asas bis idem dalam hal perkara pengujian undang undang guo, bahwa menurut kuhp asas nolii: bahwait, sedangkan dalam proses peradilan mahkamah khususnya berkenaan dengan kewenangit: bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bis idem merupakan asas yang tidak dapat dipergunakan dalam peradilan norma, dikarenakan mahkamah selaku peradilan normakan, bahwa oleh karena itu permohonan guo beralasan hukum untuk tidak dinyatakan bis idem, bahwa tujuan negara republik indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea empat pembukaan uud yaitu:empatprinsip, the form its institutionsand procedures,:negakkan uud sebagai hukum dasar negara agar tidak dicederai oleh kepentingan kepentingan politik yang dibingkai dalam norma hukum berbentuk undang undang, bahwa negara republik indonesia sebagaimana oleh dan uud adalah negara hukum. salah satu ciri negara hukum menurut dicek adalah "due process law yang diartikan sebagai fundamental constitutional guarantee that altift, liberty property. also constitutional guarantee that the law shall not unreasanable, arbitrary, capricious." sedangkan kata arbitrary diartikan sebagai course action decision thakata due process law sebagai salah satu ciri negara hukumilyang adil, tetapijuga harus didasarkan pada hukum formilyang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan ketentuan hukum materiil yang memenuhi syarat syarat dan nilai keadilan. norma hukum prosedur itu haruslah bersifat fair, sehinggademikian pulcess law yang fairasasi manusia, maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materiil itu haruslah bukan saja harus bersifat fair, tetapijuga bersifat pasti dan adil. ketidakhadiran, ketidakpastian, dan ketidakadilan hukum prosedural dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius, karena dapat dipidana yang berakibat pada hilangnya kemerdekaan, penyitaan hak milik bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materiil yang secara prosedural tidak memenuhi standard due process law, yang menjamin kepastian dan keadilan serta kemanfaatan. lebih berbahaya lagi jikdalam prinsip negara hukum, maka hukuman yang menjadi panglima, bukan person penegak hukum yan dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini".g oleh dicek disebut sebagai "the rule law not man"uud tetapi juga membuka peluang selebar lebarnya bagi penggunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. padahal uud menegasbahkan penjelasan umum kurap juga meny". bahwa lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak habis corpus dalam sistem peradilan anglo saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. habis corpus act memberikan hak pada sesesuatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar benar telah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak hak asasi manusia, bahwa munculnya konsep praperadilan tak bisa lepas dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (strict judicial scrutiny) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. konsep ini mengemuka pertama kali ketika inggris mencetuskan magna charta pada tahun yang lahir sebagai kritik atas kesewenang wenangan raja saat itu: bahwa meski kelahiran konsep magna charta bertujuan membatasi kekuasaan raja, namun dalamnya terdapat gagasan bahwa ham lebih penting daripada kekuasaan raja. tak seorang warga negara dapat ditahan, atau dirampas harta kekayaannya, atau diasingkan, atau dengan cara apapun dikebiri. hak haknya kecuali dengan pertimbangan hukum. konsepsi ini selanjutnya dikenal dengan nama habis corpus'. paradigma absolutisme raja bergeser arah kedaulatan rakyat, setelah sekian lama dikekang oleh raja, dia luluh oleh sentuhan aliran rasionalisme, bahwa merujuk pada sejarahnya, habis corpus muncul dari prinsip dasar bahwa pemerintah harus selalu tunduk pada hukum. karenanya, hukum ditafsirkan dan diterapkan oleh hakim. konsep ini kemudian diformalkan oleh parlemen inggris pada abad pasca lahirnya habis corpus, penangkapan dan penahanan yang dilakukan harus dilengkapi dengan surat perintah dari pengadilan, yang dikeluarkan atas nama raja, dan ditujukan pejabat kerajaan tertentu. surat perintah ini memiliki subpoena, bahwa pentingnya habis corpus kembali ditegaskan dalam konstitusi amerika serikat pada abad amandemen pertama konstitusi amerika serikat menyatakan bahwa(kebebasan sipil): bahwa penegasan serupa juga muncul perancis, bersamaclaration des droits i'homme citizen pada buah dari revolusi perancis. terinspirasi dari habis corpus, deklarasi ini mengenal hak atas surat. hak ini menjamin bahwa tidak seorang pun bisa ditangkap dan ditahan secara sewenang wenang. konsep hak atas surat ini yang kemudian diadopsi prosedur hukum pidana perancis. sebelumnya, semasa kekuasaan raja louis xvi, pembentuk dan motor hukum adalah raja, karena mengidentifikasi dirinya sebagai negara etat c'est moi. raja louis xvi berperan secara massal menjadi hakim sekaligus penuntut. struktur politik ini menjadi pencetus utama revolusi untuk menempatkan ulang hak hak rakyat pada tempat yang asasi, yakni sebagai subjek hukum dan persamaan depan hukum, bahwa terkait dengan due process law mahkamah agung amerika serikat menjelaskan habis corpus sebagai, writ anteseden statute, . throwing its root deep into the genius our common law", klausul ini menjadi arus kuat dalam ideologi konstitusionalisme amerika, khususnya terkait dengan hak atas pengadilan yang adil, bersanding dengan konsep due process law, bahwa selanjutnya, the writ habis corpus atau dikenal juga sebagai "great writ liberty memungkinkan para hakim untuk menyelidiki keabsahan penahanan seorang tahanan, sehingga tidak ada warga yang kehilangan hidup, kebebasan, atau properti tanpa proses hukum. habis corpus terpisah dari kasus pidana dan berbentuk gugatan perdata (proses nonkriminal). proses ini meninjau konstitusionalitas penahanan seseorang pemohon, proses ini amerika serikat dikenal sebagai collateral attack, bahwa habis corpus sesungguhnya tidak didasarkan pada konsep modern hak individu, melainkan hak prerogatif kerajaan dan kebaikan dan belas kasihan raja. dalam praktiknya konsep ini didasarkan pada perintah hakim terhadap institusi yang melakukan penahanan, untuk memeriksa apakah tindakan ini dilakukan secara benar. habis corpus dikeluarkan oleh institusi pengadilan melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka, sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun: bahwa secara gramatikal, istilah habis corpus berarti 'menguasai diri orang'. sederhananya konsep ini adalah upaya hukum untuk menentang pen: bahwaselengkapnya', bertentangan dengan dan uud bahwa beberapa ketentuan uud sebagai batu uji atas ketentuan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap) secara lengkap adalah sebagai berikut: uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum: ppp. pengertiannya dapat dilihat dari dua sisi, secara materil habis corpus berarti 'upaya hukum yang menentang penahanan seseorang'. secara formil, habis corpus diwujudkan dengan surat perintah pengadilan atau dikenal sebagai 'great writ. great writ merupakan cara menanyakan dan meninjau kembali keabsahan penahanan, kepada institusi pihak yang sedang menahan seseorang. surat perintah habis corpus berisi,an alasan yang menyebabkan penahanannya", bahwa habis corpus tidak menciptakan hak hukum substantif, melainkan memberikan pemulihan atas pelanggaran hak hak hukum atau atas tindakan mengabaikan kewajiban hukum. dengan kata lain, habis corpus adalah mekanisme prosedural penegakan hukum atas hak dan kewajiban yang diberikan, dikenakan, atau diakui pada otoritas lainnya peradilan terhadap penyidikan. habis corpus menekankan pentingnya perintah pengadilan untuk membawa tahanan pengadilan guna tujuan peradilan, bahwa prinsip dasar habis corpus inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (wang middle), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya, bahwa pada akhirnya prinsip dasar habis corpus memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang bam disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat syarat formil terutama syarat syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahadalah produk hukum negara untuk menggantikan het helene inlandsche element hir staatblaad tahun nomor yang merupakan warisan kolonial hindia belanda, meskipun telah diperbaharui dengan nomor drt tahun walaupun nomor tahun lahir sebelum perubahan uud yanghuruf kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik menegaskan bahwa: "in" (dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atas jaminan minimum berikut dalam persamaan yang penuh: untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi saksi yang memberikannya,. kovenan tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah dengan nomor tahun dan due process law yang disebut dalam kovenan tersebut memuat prinsip keadilan dan keseimbangan,lealasan alasan praperadilan sebagaimana termaktub dalam huruf undang undang guo yang menegaskan bahwadalam hal ini tidak termasuk sebagaimana dimaknai yaknimas merupakan pemaknaan yang keliru dan bertentangan dengan uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum .ertentangan dengan dan uud'"': menyatakan hurufyang mengikat":bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama sanusi wiradinata, masc pemohon,menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan oktober yang diterima di kepaniteraan mahkamah tanggal oktober yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: pokok permohonan bahwa pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya huruf kurap karena telah membatasi hak pemohon selaku terlahir dalam perkara pidana untuk mengajukan praperadilan, yang tidak diberikan hak untuk memohon kepada hakim mengenai hal yang tercantum dalam ketentuan guo tersebut yang bersifat memberi hak secara diskriminatif sehingga bertentangan dengan uud hak konstitusional pemohon dirugikan dengan ketentuan guo karena keberadaannya yang berisi norma dengan rumusan yang tegas telah mengakibatkan pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum sebabohon merasa dirugikan dengan putusan hakim yang hanya mengabulkan tidak sahnya penangkapan dan mengabaikan seluruh barang bukti dan keterangan, serta saksi yang pemohon hadirkan disebabkan hakim dengan mendasari guo tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan bukti dan keterangan tersebut, pemohon merasa dirugikan atas penetapannya sebagai tersangka berdasarkan fakta tidak sah, karena pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara nomor lp 1482agkatnya, menurut pemohon dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka walaupun dalam faktanya tidak ada saksi yang melihatnya dan permohonan praperadilannya ditolak hanya penangkapan yang tidak sah saja yang dikabulkan berdasarkan ketentuan guo karena menurut hakim praperadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus bukti, keterangan dan saksi yang dimohonkan oleh pemohon. oleh karena itu, berdasarkan alasan alasan praperadilan sebagaimana yang ada dalam huruf undang undang guo dimaknai "" jelas merupakan pemaknaan yang keliru danhyang juga merupakan(penyidik dan jaksa penuntut umum), pemohon dalam hal ini merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak hak konstitusionalnya atas huruf undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana,bukan constitutional review melainkan constitutional complaint man: bahwa keinginan pemohon untuk memperluas lingkup wewenang praperadilan yang antara lain sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya berita acara pemeriksaan tersangka, sah atau tidaknya penyidikan dan penuntutan, serta pengurangan hak kebebasan tersangka lebih merupakan saran kepada pembuat undang undang mana hal tersebut tidak dapat diuji konstitusionalitasnya mahkamah konstitusi karena menjadi kompetensi legislatif. substansi yang diajukan oleh pemohon sudah masuk dalam ruu kurap,iii dan putusan nomor i puu v iimenyampaikan bahwa terhadap ketentuantelah pernah putus oleh mahkamah konstitusi dengan register perkara nomor puu xi tanggal februari dengan amar putusan menyatakan "permohonan pemohon tidak dapat diterima" pemerintah sangat memahami bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima bahwa hal demikian karena pemohon pada kedudukan yang tidak mempunyai legal standing. artinya, belum masuk kepada pokok perkara yang diajukan permohonan pengujian tersebut, namun demikian, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah permohonan pemohon kali ini termasuk pada kualifikasintah sekali lagi memahami hal demikian terhadap ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan putusan menolak pun menurut ketentuan atau peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk dapat saja dimohonkan kembali asal ada alasan alasan yang berbeda dan batu uji yang berbeda pula: terkait dengan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan hurufdasar pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menganggap ketentuan guo dianggap diskriminatif, yaitu karena pemohon diperlakukan tidak sama dengan pelapor. pemerintah dapat menjelaskan bahwa: proses praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang wenang dari penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik atau penuntut umum, yaitu utamanya di,pemerintah dapat menjelaskan pula bahwa maksud dan tujuan yang hendak ingin ditegakkan adalah dalam proses praperadilan tersebut adalah adanya tegaknya hukum dan dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. terhadap seseorang yang telah dilakukan tindakan tindakan tertentu oleh penegak hukum, yaitu dari mulai penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan. dengan demikian, menurut pemerintah bahwa mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam sampai dengan kurap adalah guna kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak hak tersangka atau terdakwa dalam atau yang seringkali dikenal sebagai dalam pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kurap, yaitu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. hal demikian juga, pernah dijadikan pertimbangan mahkamah konstitusi atau pendapat mahkamah konstitusi, sebagaimana tertuang dalam perkara atau putusan nomor puu xi terkait dengan dapil pemohon yang menyatakan ketentuan huruf kurap berisi norma dengan rumusan kata yang sangat, jugahadapan hukum. terkait dengan hal tersebut, pemerintah dapat menjelakepada mahkamah, bahwa objek permohonan pengujian undang undang ini adalah ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap),, ii. kedudukan hukum legal standing)perkara guo merupakan terkualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia sehingga pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam perkara guo bahwaguo pada prinsipnya merupakan wujud asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang muka hukum, yaituatau tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, mana seseorang tersangka berhak juga untuk mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya tindakan penegak hukum untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, maupun penahanan. selain itu, bahwa huruf kurap juga menjamin adanya hak hak tersangka dalam ketentuan atau dalam lain dalam kurap juga ditentukan bahwa kurap menjamin hak hak tersangka untuk memperoleh keadilan, yaitu sebagaimana diatur dalam bab dari kitab undang undang hukum acara pidana tersebut. oleh karena itu, menurut hemat pemerintah, apabila dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya, dalam penerapan dari tersebut oleh penegak hukum terjadi atau terdapat kelemahan, terdapat kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tersebut, dalam tatanan praktik, sebagaimana yang dirasakan oleh diri pemohon, maka menurut hemat pemerintah, ini sangat terkait erat dengan masalah implementasi yang jika para penegak hukum itu didalam melaksanakan tindakannya tidak profesional, maka menurut hemat pemerintah tindakan demikian termasuk kategori professional conduct dari aparatur yang diberikan untuk melaksanakan kewenangan kewenangan itu, terhadap dalil yang menganggap bahwaketerangan sebagai berikut: bahwa seseorang dapat saja dijadikan tersangka apabila dalam dugaan apabila adanya dugaan yang kuat bahwa seseorang sebagai pelaku satu tindak pidana yang sedang dididik oleh penyidik, walaupun dengan instrumen yang minimum, sebagaimana kita kenal adanya dua alat bukti yang cukup, kemudian, persoalan dalam praktik hukum juga sering kali ditemukan, sangat tergantung kepada diskre hukum itu sendiri, baik dari pihak kepolisian, maupun kejaksaan dalam hal ini, maka yang harus dilihat adalah dilihat dari konteks kasus demi kasus. artinya, tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lainnya. atau dengan perkataan lain, tidak dapat digeneralisasi untuk semua kasus kasus, sebagaimana juga yang menimpa pemohon prinsipal dalam permohonan pengujian ini, oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kasus memang memiliki kekhususan, atau typical, atau ciri ciri sendiri sendiri. ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ada kalanya juga diperiksa dahulu sebagai saksi, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. hal ini tergantung dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memperoleh dua alat bukti yang cukup, kemudian ditemukanlah seorang tersangka itu menjadi tersangka atau diawali dengan menjadi saksi terlebih dahulu, oleh karena itu, menurut pemerintah, norma hukum yang dimuat dalam angka kurap tidak mungkin diartikan bahwa seorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan. tetapi, yang mungkin terjadi adalah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, tetapijuga belum diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka: dari seluruh uraian rangkaian penjelasan pemerintah tersebut, pemerintah juga dapat menjelaskan hal hal yang lain. bahwa sebagaimana kita ketahui apa yang dirasakan oleh pemohon dan mungkin banyak seperti yang dialami oleh pemohon. oleh karena itu, pemerintah sebetulnya menangkap sinyal dan hal hal yang memang dalam implementasi penegak hukum terjadi kekurangan kekurangan. oleh karena itu, pemerintah sebetulnya pada era yang lalu dan beberapa tahun yang lalu, sudah mengajukan ruu kurap dpr untuk dilakukan perubahan perubahan, sebagaimana hal hal yang terjadi kekurangan dalam praktik selama ini dengan menggunakan instrumen ketentuan undang undang nomor tahun tahun tentang hukum acara pidana, sebagaimana kita ketahui, apa yang diinginkan oleh pemohon bahwa agar adanya ketentuan yang diperluas terkait dengan praperadilan, maka dalam rancangan undang undang tentang hukum acara pidana,dalam bab ix, sebagaimana kalau kita baca dalam ruu tersebut adalah hakim atau bab nya adalah judulnya hakim pemeriksa pendahuluan yang dahulu idenya adalah sebagai hakim komisaris yang kemudian pendekatannya menjadi konsumsi media yang cukup tajam, namun, sebagaimana kita ketahui sampai berakhirnya masa jabatan anggota dpr yang berakhir pada tahun yang belum lama ini, kuhp dan kurap memang belum sempat dibahas, walaupun sudah ada dpr. sebagaimana kalau kita baca, dalam ruu tersebut bahwa bab ix, hakim pemeriksa pendahuluan bagian kesatu, kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan. kemudian pembatalan atau penangguhan penahanan, dan seterusnya: jadi menurut pemerintah, apa yang terjadi kepada diri pemohon, maka nanti jika ada perubahan kitab undang undang hukum acara pidana atau undang undang hukum acara pidana, semoga saja seperti yang dialami pemohon depan tidak terjadi lagi. selanjutnya, menurut pemerintah, apabila tindakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan atau implementasi dari norma yang diajukan pengujian oleh pemohon tersebut, maka kiranya juga pemohon dapat melakukan tindakan tindakan yang dapat saja melaporkan kepada pihak atau pengawas instansi masing masing, sebagaimana kita ketahui kalau kejaksaan ada jambi atau jaksa agung pembina, jaksa agung muda pembinaan atau sana juga ada komisi kejaksaan, kemudian kepolisian juga ada komisi kepolisian yang mudah mudahan itu juga dalam rangka untuk penegakan hal hal yang terkait dengan implementasi daripada undang undang atau penegakan hukum tersebut. terhadap anggapan pemohon yang mendalilkan ketentuan guo bertentangan dengan dan uud pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: dalil pemohon yang menganggap ketentuan guo diskriminatif terhadap pemohon karena diperlakukan tidak sama dengan pelaporsebagai berikut: bahwa prosesan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum vide perkara nomor78 puu xi terhadap dalil pemohon yang menyatakanerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa ketentuan guo pada prinsipnya merupakan perwujudan asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukumtersangka untuk memperoleh kepastian hukum yang adil mana seorang tersangka berhak untuk mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. selain ketentuan huruf kurap yang menjamin hak tersangka, ada lain dalam kurap yang menjamin hak hak tersangka untuk memperoleh keadilan bagi tersangka sebagaimana" diatur dalam bab kurap. apabila terdapat kelemahan ataupun kekurangan yang terjadi dalam. proses penerapan norma atau implementasi norma dalam tatanan praktek, in cast sebagaimana yang dimohonkan pemohon menurut pemerintah hal demikian termasuk dalam kategori tindakan tindakan tidak profefesional conduct oleh aparatur yang diberikan kewenangan untuk itu. terhadap dalil pemohon yang menganggappenjelasanecalon tersangka. oleh karena itu, norma hukum yang dimuat dalam angka keduabahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 menyatakan amar putusan tidak dapat diterima karena mahkamah berpendapat bahwa tidak memenuhi syarat formal permohonan, yaitu dan mk: bahwa pengujian yang dilakukan pemohon adalah nobis idem atau setidaknya permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima lagi (poltit tidak jelas sebagaimana permohonan sebelumnya). apabila menurut pemohon, tindakan yang dilakukan oleh polri jaksa tidak profesional dan sewenang wenang, maka pemohon dapat melaporkan tindakan tersebut kepada propam kompolnas komisi kejaksaanhukum acara pidana kurap)namun, apabila yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adiknya dan secara bijaksana, menimbang bahwa dpr pada persidangan tanggal oktober tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan keterangan, baik lisan maupuhuruf kurap terhadap uud maka mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan guo,ernah mengajukan permohonan dengan. substansi yang sama dan telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor pux1 bertanggal februari dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. namun, menurut pemohon permohonan pemohon guo berbeda dengan permohonan nomor puu x1 yang telah diputus oleh mahkamah tanggal februari sehingga permohonan pemohon guo tidak bis idem bahwa menurut pemohon terdapat perbedaan konsepsi, khususnya penerapan asas bis idem dalam perkara pengujian undang undang guo. menurut kurap, asas apij.et, sedangkan dalam proses peradilan mahkamah konstitusi, khususnya berkenaan dengan pengujiet. oleh karena itu, bis idem merupakan asas yang tidak dapat dipergunakan dalam peradilan norma karena mahkamah konstitusi, pemohon dalam permohonan guo juga menguraikan mengenai tujuan negara indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat uud negara hukum dengan mengutip ciri negara hukum menurut a.v. dicek, sejarah lahirnya kurap dan perbedaannya dengan h.i.r: dan akhir permohonannya (halaman angka pemohon mengutip dan uud i3.6j menimbang bahwa setelah mencermati polita pemohon sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi ataupun tidak menguraikan perbedaan dasar pengujian uud yang digunakan untuk menguji yang dimohonkan pemohon sebagaimana yang disyaratkan yang menegaskan materi muatan dan atau bagian dalam undang undang yang telah diuji dapat dimohonkan kembali jika materi muatan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian berbeda. menurut mahkamah, dalam uud yang digunakan sebagai dasar pengujian, baik permohonan pemohon guo maupunxi adalah sama yakni dan uud selain itu, menurut mahkamah mencermati lebih lanjut polita pemohon hanya menguraikan hal hal yang tidak berkaitan dengan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan uud namun pemohon hanya menguraikan mengenai tujuan negara hukum dan cirinya, serta hanya mengutip uud yang dijadikan dasar pengujian tanpa menguraikan tentang norma pertunangannya antara yang dimohonkan pengujian dengan uud walaupun mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari kamis tanggal september telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan untuk memperbaiki permohonannya, meskipun telah mengajukan perbaikan permohonan akan tetapi pemohon tidak memperbaiki permohonannya sebagaimana yang menasihatkan oleh mahkamahsanto, anwar usmanria farida indrawilam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas huruf kurap telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang memiliki legal standing, dikarenakan hak konstitusional pemohon telah dirugikan atas berlakunya huruf kurappenyidik dan jaksa penuntut umum, melakukan penyitaan secara tidak sah, melakukan penggeledahan secara tidak sah, menahan pemohon selama (sebelas) hari secara tidak sah, memeriksa pemohon sebagai tersangka dengan ancaman pidana atas (lima) tahun tanpa didampingi penasihat hukum, penyidik menolak untuk memeriksa saksi meringankan yang telah mengakui sebagai pelaku tindak pidana yang dituduhkan bahkan yang telah diperintahkan olehyang berkaitan erat dengan perkara pidana yang dituduhkan sesuai dengan petunjuk dan jaksa penuntut umum menerbitkan surat pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap secara tidak sah. dalam hubungan ini,, ii) berita acara pemeriksaan tersangka tidak sah ill penyidikan perkara pidana tidak sah ivwahiduddin adams suhartono ttd. dewa gede laguna panitera pengganti, ttd. suwardurangan hak kebebasan tersangka tidak sah dan polda metro jaya, tanggal mei dan laporan polisi nomor lp x pmj dit. reskrimsus polda metro jayaselaku terlindung lembaga perlindungan saksi dan korban lps) agar tidak membuka rahasia bisnis kotor dari sebuah kantor advokat yang telah dilaporkan komisi pemberantasan korupsi, komisi yudisial, deputi unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp4) dan aparat penegak hukum lainnya atas dugaan tindak pidana mafia hukum gratifikasi kepada aparat penegak hukum), penggelapan pajak dan pencucian uang, bahwa berdasarkan ketentuan atas, maka terdapat dua syarat yang hams dipenuhi.dalamatara lain,kurap.stinya termasuk,, patut diduga sudah biasa memberikan kesaksian palsu dan merupakan bagian dari mafia hukum pengacara lucas yang justru sering diketahui , ii) membuat berita acara pemeriksaan terlahir sebagai tersangka secara tidak sah, iii) melakukan penyidikan perkara pidana secara tidak sah, iv) mengurangi hak kebebasan pelapor secara tidak sah dan: menerbitkan status lengkap terhadap berkas perkara pidana secara tidak sahbagai berikut:pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan sebelum saksi saksi diperiksa pemohon selaku terlindung lps dicekal, dicantumkan namanya dalam daftar pencarian orang dpo) bahkan red notice interpol, padahal lps telah berulang kali memberitahukan secara resmi kepada penyidik bahwa pemohon berada "rumah aman" lps indonesia dan lps tidak berkenan menyerahkan pemohon karena adanya surat dari komisi kejaksaan yang secara tegas menyatakan bahwa penerbitan cacat hukum atau diterbitkan secara tidak sah,p. tertanggal april dalam perkara pidana nomor lp v 2012p mj dit. reskrimum, tertanggal meiuh. tertanggal juni dalam perkara pidana nomor x pmj dit reskrimsus tertanggal oktobersudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara nomor v, pemohon sangat yakin hakim praperadilan akan mengabulkir. otto geo biwara purba tempat tanggal lahir tanjung pinang oktober warga negara indonesia alamat jakarta pekerjaan pekerja pertamina sebagai n uhn ann. pem nama ir. syamsul bahri hasibuan s.h.,m.h. tempat tanggal lahir palu desember warga negara indonesia alamat jakarta pekerjaan pekerja pertamina sebagai nnn nun nan pemohon il: nama iman tempat tanggal lahir medan agustus warga negara indonesia alamat jalan taman ayun nomor jakarta timur pekerjaan pekerja pertamina sebagai n n050n2020 . . pemohon iii: nama robby prijatmodjo tempat tanggal lahir kediri meilamat jalan kresna rt. rw. perumahan pemda, jati asih bekasi pekerjaan pekerja pertamina sebagai nn0n n050 n0n anu hanan n . demo iv, nama mack ricky avant tempat tanggal lahir tuban maret warga negara indonesia alamat bukit cimanggu villa blok s9e bogor pekerjaan pekerja pertamina sebagai n0n0550500000000n000 ane nana . demo pohon nama yuli santoso tempat tanggal lahir jakarta juli warga negara indonesia alamat perum humilis indah baik vii cilacap pekerjaan pekerja pertamina sebagai nn 0n anu un. . demo pohon vi, nama joni nazaruddin tempat tanggal lahir palembang februari warga negara indonesia alamat jalan kecapi raya nomor jarakarna, jaksel pekerjaan pekerja pertamina sebagai n 2000500000000n0025 . . pem vii, nama piece waran tempat tanggal lahir sei gerbong september warga negara indonesia alamat jalan kelapa cengkih timur baik ej1 jakut pekerjaan pekerja pertamina sebagai n 2n2000 . pemohon viii: nama maison des arnoldi tempat tanggal lahir mainan desember warga negarafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausul didahulukan pembayarannya . bahwa dalam praktik dan dengan mengingatundang undang nomor tahun atas, maka secara hukum adanya pailit terhadap perusahaan, dalam hal pemenuhan hak hak pekerja seperti pasangan dan hak hak lainnya harus didahulukan dari pemenuhan kewajiban perusahaan yang pailit. bahwapertentangan yang secara nyata yang berimplikasi pada tidak terciptanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap para buruh adalah dalam hal perusahaan yang pailit merupakan perusahaan asuransi, yang mana berdasarkan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian, dinyatakan bahwa:likuidasi merupakan hakbila disandingkan dengan hak hak buruh yang bekerja dalam perusahaan asuransi, tentang pemberlakuan hukum, apakah akan mendahulukan mengutamamengutamakan hak hak buruh sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. bahwa baik dalam undang undang pajak, undang undang asuransi maupun undang undang guo semua menyatakan diutamakan didahului. bahwa ketidakpastian hukum siapa yang didahulukan sangatlah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja sehingga perlu untuk tafsirkan oleh mahkamah konstitusi. dari semua kreditor kreditor dimaksud, siapakah seharusnya utamakan dan apa yang mendasari hal tersebut? terkait pertanyaan tersebut, para pemohon mencoba menguraikan alasan alasan kenapa pekerja yang menjadi prioritas sebagai berikut: bahwa pekerja merupakan kelompok yang menggantungkan kehidupannya dan keluarganya kepada perusahaan tempat dia bekerja dan hampir semua pekerja yang dikenakan pemutusan hubungan kerja tidak dapat lagi bekerja perusahaan lain yang sebabkan oleh beberapa hal seperti masalah umur dan lapangan kerja yang terbatas, yang artinya hak hak pekerja seperti pesangon merupakan modal utama untuk melanjutkan hidup untuk kehidupan pekerja dan keluarganya: ii. bahwa bila dibandingkan dengan pemegang polis asuransi, maka ketergantungan pemegang polis asuransi terhadap dana asuransi tidaklah se vital pesangon atau hak hak buruh bagi buruh dikarenakan asuransi peruntukan untuk meng cover risiko yang mungkin terjadi bagi pemegang asuransi sementara pesangon pergunakan untuk penghidupan pekerja, iii. bila bandingkan dengan pemegang hak tanggungan dan pemegang didunia, kedudukan dari pekerja jauh lebih lebandingkan dengan perusahaan perusahaan pemegang hak tanggungan yang tentunya mempunyai dana dan kemampuan lebih untuk hidup dibandingkan dengan pekerja. iv. bila dibandingkan dengan piutang piutang negara seperti pajak, tentunya posisi pekerja sangat lebih lemah dan lebih penting untuk didahulukan bagi pekerja, mengingat pajak itu pun secara hukum akan tetap dikembalikan untuk kepentingan masyarakat yang tentunya termasuk pekerja dalamnya. sangat tidak logis piutang negara diutamakan banding pekerja karena bagaimanapun negara bertanggung jawab secara konstitusional terhadap jaminan hidup yang layak bagi warga negara termasuk pekerja. bahwa berdasarkan prinsip perlakuan khusus terhadap pihak yang lemah maka sudah selayaknya dan sepatunya lah hak pekerja didahulukan dari semua kreditur lainnya. bahwa berdasarkan hal hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan undang undang dasar yang menjamin akan adanya suatu kepastian hukum. bahwa dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pekerja sebagaimana diuraikanur separatis yang dalam praktik lebih didahulukan pembayarannya. bahwa dalam konsideran menimbang undang undang nomor tahun menyatakan,cita cita sebagaimana dalam konsideran menimbang tersebut terlaksana apabilafrasa didahulukan pembayarannya diartikan pembayarannya didahulukan daripada para kreditor separatis pemegang jaminan gadai, didunia, dan hak tanggungan. undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan 28d uuddang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwhak buruh tidak dapat dikalahkan oleh pihak lain sekali untuk itulah yang menyatakan bahwa upah buruhundang undang dasar bahwa meskipun terdapat beberapa sistem hubungan industrial yang dikenal dan dianut oleh negara negara dunia, baik itu hubungan industrial berdasarkan liberalisme (utility system), hubungan industrial berdasarkan kemanusiaan (humanitarian system), hubungan industrial berdasarkan demokrasi (democratic system), hubungan industrial berdasarkan perjuangan kelas (class struggle system), dan hubungan industrial berdasarkan komitmen seumur hidup (life long commitmentillife time employment). namun negara indonesia menganut sistem hubungan industrial yang berdasarkan pancasila, yaitu suatu sistemud yang tumbuh dan berkembang atas kepribadian bangsa dan kebudayaan. dalam sistem ini, pemerintah dengan segenap upaya mendorong dan berperan serta untuk mendorong, melindungi dan memenuhi hak hak buruh. hal ini mengingat bahwa dalam praktik hubungan industrial, pekerja atau buruh dipandang sebagai salah satu faktor produksi dalam perusahaan, dengan kata lain buruh pekerja dianggap sebagai benda barang yang merupakan objek dari hukum ekonomi yaitu hukum permintaan dan penawaran. dengan mengingat posisi rentan para pekerja, maka pemerintah menghasilkan berbagai kebijakan dan regulasi yang menjamin dan melindungi hak hak para pekerja, semisal melaludan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. bahwa undang undang nomor tahun.didahulukan pembayarannya , karena meskipun upah dan hak hak buruh jamin dalam hal terjadinya pailit atau likuidasi perusahaan, namun posisi pekerjadalam hal terjadinya kepailitan, maka kreditor akan terbagi kedalam bagian yaitu kreditor separatis, kreditor preference dan kreditor konsumen.buruh selaku kreditor preference yang masih menunggu urutan peringkat pembayaran setelah ketagihundang undang nomor tahunebutkan atas, maka dengan sendirinya juga menimbulkan ketidak erdasarkan hal hal yang telah para pemohon uraikan atas, maka undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan adalah inkonstitusional dengan undang undang dasar kecuali klausul .di didahulukan pembayarannya dimaknai bahwa para pekerja. kesimpulankepastian hukum,.ehingga upah pekerja dalam ago dianggap sebagai utang yang harus didahulukan pembayarannya. bahwa tidak adanya penafsiran yang tegas terhadap undang undang guo utamanya terhadap klausul didahulukan pembayarannya , berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggapnya hak atas rasa adil bagi para pekerja. karena dalam mekanisme pelunasan utang perusahaan yang pailit adalah bermbayaran diprioritaskan kepadakreditor termasuk para kreditor separatis pemegang jaminan gadai, didunia, dan hak tanggupermohonan pengujian materiil (judicial review) para pemohon: menyatakan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan sejauh frasa didahulukan pembayarannya adalah inkonstitusional terhadap undang undang dasar kecuali bila frasa didahulukan pembayarannya ditafsirkan bahwa pelunasan upah dan hak hak pekerjatenagakerjaan bukti undang undang nomor tahun tentang perubahan ketiga undang undang nomor tahun bukti undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian bukti undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pembayaran utang bukti berita tempo. yang berjudul nasib pilot batavia air belum jelas , bukti berita detik finance yang berjudul nasib pilot batavia air belum jelas , bukti berita antara news. com yang berjudul aji putusan pailit tpi ancam pekerja , bukti ktp para pemohon selain itu, para pemohon juga mengajukan dua orangtimbel siregar bahwa kondisi riil indonesia saat ini angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan sd, smp. hal tersebut bisa dilihat dari data bps agustus menyatakan bahwa lulusan sma atas hanya 9y5 dan dari angkatan kerja formal tersebut mengalami peningkatan tahun yaitu mencapai juta orang sedangkan informal mengalami penurunan. hal tersebut merupakan sebuah tren yang baik, tetapi apakah pekerja pekerja formal tersebut mendapatkan kualitas pekerjaan dan kualitas kehidupan yang baik, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan. apabila menciptakan lapangan kerja mungkin sudah naik, tetapi pada saat bekerja apakah pekerja itu mendapatkan sesuatu yang berkualitasprovinsi, ternyata hanya provinsi yang mempunyai upah minimum khl, provinsi masih bawah. apabila melihat indikator upah, masih sangat jauh dari kebutuhan dari hidup layak. hal tersebut sesuai dengan undang undang guo yang menyatakan bahwa pekerja harus mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan hidup layak, tetapi faktanya sampai hanya provinsi, dan selebihnya masih bawah, bahwa rata rata upah tahun dan tahun juga sangat minim dan rata rata masih dari khl sedangan kebutuhan hidup layak masih sulit karena pemerintah masih mengedepankan politik upah buruh murah walaupun presiden susilo bambang yudhoyono pada saat berpidato ilc dua tahun lalu, mengedepankan bahwa buruh harus mendapatkan upah layak dan politik upah buruh murah harus ditinggalkan dan ini terus dikampanyekan, tetapi faktanya, ternyata banyak buruh yang masih mendapatkan upah bawah ketentuan yang harusnya diterima, bahwa upah adalah sebuah indikator harapan utama dari para buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan apabila melihat apbn sangat sedikit mengalokasikan untuk mensubsidi buruh. buruh bukan kelompok miskin dan tidak akan pernah dapat blm, serta tidak akan pernah mendapatkan fasilitas yang didapatkan oleh orang miskin seperti jamkesmas. buruh dianggap kelompok menengah, tetapi faktanya buruh hanya mendapatkan sebatas upah, yang memang masih provinsi yang belum mencapai khl. buruh formal yang ada saat ini menurut data kemenakertrans mendapatkan upah sebatas upah minimum atau bawahnya dan berdasarkan hasil penelitian ilo tahun menyatakan dengan sangat terang upah buruh formal dari mendapat upah bawah upah minimum. jadi sangat jelas bahwa politik upah buruh murah masih terus dijalankan oleh pemerintah. upah buruh formal masih bawah upah minimum dari juta, bahwa tentang kondisi pengupahan bila pemerintah sigap menjalankan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang ssn dan bpjs tetapi faktanya sampai sekarang belum terimplementasi. jaminan sosial sebenarnya bisa menunjang kesejahteraan buruh. jadi buruh tidak hanya mendapatkan dari sisi upah, tetapi dari sisi kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial. tetapi faktanya sampai sekarang belum berjalta dari jamsostek, hanya sekitar juta pekerja formal dari sekitar juta buruh formal termasuk pns, tni, polri dan juta pekerja buruh formal yang baru mendapatkan jaminan sosial jamsostek berupa jaminan hari tua, kematian, kecelakaan kerja, dan masih juta setengah hanya mendapatkan jaminan kesehatan, bahwa penegakan hukum sebagaimana tercermin dalam undang undang nomor tahun menyatakan wajib tetapi faktanya jaminan sosial masih sedikit dirasakan oleh pekerja yakni yang seharusnya untuk mendukung pemerintah serta mendorong untuk meratifikasi konvensi ilo dan pemerintah juga harus menyediakan tunjangan pengangguran sebagai bentuk proteksi kepada buruh ketika mengalami phk. sampai saat ini banyak buruh yang ketika mengalami phk jarang mendapatkan pesangon yang layak sesuai dengan alasan yang di phk, bahwa harus ada kebijakan pemerintah yang bisa menanggung buruh, ketika di phk yaitu berupa tunjangan pengangguran, seperti yang ada konvensi ilo tetapi pemerintah saat ini belum meratifikasinya dan masih mengedepankan lima program saja yaitu jaminan kematian, kecelakaan kerja, jht jaminan hari tua), jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun: bahwa dalam kondisi ekonomi sekarang ini dimana pemerintah gagal menstabilkan harga, kedelai dan sebagainya, harga kebutuhan pokok sehingga inflasi cukup tinggi dan demikian juga dengan kondisi mata uang kita yang sangat melemah, dimana kondisi ini akan mengancam jalannya proses produksi. hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan tutup karena impor yang sulit dan dengan dollar yang sangat sulit pasaran. suku bunga sbi naik yang berakibat pada suku bunga pinjaman yang akan naik sehingga akan bisa mengganggu cast flow perusahaan dalam menyediakan proses produksi tempat kerjanya: bahwa masuknya produk asing akibat adanya banyaknya perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah indonesia seperti acuta asian china free trade area) sehingga produk lokal harus berkompetensi dengan produk produk impor yang relatif lebih murah. kondisi ekonomi seperti ini, menyebabkan kondisi buruh akhirnya terancam diujung tanduk, bahwa buruh dalam kondisi upah yang sangat belum layak dan jaminan sosial yang belum memadai karena memang ada kebijakan negaramalaka nomor klender, jakarta timur pekerjaan pekerja pertamina sebagai nnn0 nan ana lana anna una pem ix, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada janes sihaloho, s.h.: rando tambunan, s.h.: b.p. beni dirty sinaga, s.h.: decline situmorang, s.h.: zaitun umam, s.h. m.h.: dan anton febrian, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum sihaloho aim law offices, beralamat kantordalam rangka pembangunan nasional untuk pembangunan manusia indonesia yangimplementasikan undang undang ssn dan diperburuk dengan kondisi ekonomi yang mengancam perusahaan. maka buruh perlu adanya sebuah proteksi langsung yang sudah diatur dalam undang undang nomor tahun dalam bentuk kompensasi phk yang ada misalnya dalam ketika terjadi proses pailit: bahwa apabila buruh tidak ada proteksi, maka nasib buruh akan sulit, ketika buruh tidak punya jaminan sosial, ketika buruh tidak bersubsidi oleh pemerintah secara langsung dari apbn, ketika buruh tidak punya saving ketika bekerja dengan upah yang tidak layak, artinya, buruh akan terancam nasibnya dan ini akan menciptakan kemiskinan baru. seharusnya pemerintah melihat bahwa buruh sebagai faktor yang sangat signifikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada konsumsi, investasi, dan ekspor impor. artinya pemerintah harus melihat buruh sebagai sebuah kelompok yang memang harus diproteksi. oleh sebab itu, saatnya buruh mendapatkan kepastian hukum tentang masa depannya apalagi ketika buruh mengalami sebuah masalah, seperti phk dan ketika perusahaan dililitkan. logo pamungkas bahwa pada saat sebuah perusahaan mengalami pailit, ketentuan yang ada yang mengatur tentang masalah pailit ada kitab undang undang hukum perdata. ketentuan yang lain ada pada undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. kemudian, undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan serta undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian yang kesemuanya mengatur dan memberikan prioritas kepada objek yang diatur oleh undang undang tersebut untuk mendapatkan referensi. apabila melihat undang undang yang mengatur hal tersebut terbagi menjadi dua bagian besar yaitu kitab undang undang hukum perdata sebagai sebuah ketentuan yang bersifat lex generalis, yaitu kuh perdata yang menyatakan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang undang diberikan kepada seorang berpulang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpulang lainnya semata mata berdasarkan sifat bintangnya, gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, tetapi kemudian, diberikan pengecualian dalam hal undang undang ditentukan sebaliknya. ini artinya bahwa kitab undang undang hukum perdata memberientuan yang lain untuk menjadi ketentuan yang sifatnya lex specialis. undang undang pajak, undang undang ketenagakerjaan, undang undang asuransi diisi oleh semua undang undang berstatus sebagai lex specialis. ketika beberapa undang undang tersebut menjadi lex specialis dan menyatakan diri secara rigid memiliki keutamaan, maka siapa yang lebih utama dari sekian banyak undang undang atau tiga undang undang yang lex specialis tersebut?, bahwa antara undang undang yang berstatus sebagai lex specialis tadi pertanyaannya adalah mana yang diprioritaskan? undang undang tentang pajak memprioritaskan bahwa utang pajak menjadi yang paling diprioritaskan, kemudian undang undang usaha asuransi adalah pemegang polis, undang undang ketenagakerjaan adalah upah buruh. hal tersebut menyebabkan upah buruh nomor tegakan, bahwa berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, maka sesungguhnya adalah kuh perdata yang kemudian lex specialis kan, tetapi pada sisi lain dengan adanya undang undang pajak kemudian menghapus undang undang yang juga lex specialis. dalam praktik undang undang pajak seringkali pajak didahulukan, tetapi ketika kita melihat konstruksi hukum yang ada, tentu saja tidak bisa seperti hal tersebut apabila alasannya adalah alasan sosiologis, tetapi ketika alasannya adalah alasan hukum, maka ketiga undang undang tersebut adalah produk produk legislatif dan memiliki kesamaan derajat: bahwa terkait dengan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, klasifikasi upah apakah upah pada saat buruh bekerja, ataukah upah pada saat buruh mengalami phk, dalam undang undang nomor tahun diatur tentang kebijakan pengupahan nasional, salah satunya adalah ketika phk ada pesangon kompensasi dan hak hak lain, bahwa phk yang dilakukan oleh kurator memang diatur pada saat pailit, tetapi ketika phk dimohonkan oleh pekerja itu tidak diatur, sementara undang undang pailit diatur. semestinya undang undang tersebut diselesaikan terlebih dahulu, mana yang lebih preferen, apabila dibuat lex specialis mana yang lebih lex specialis sehingga ada sinkronisasi dan harmonisasi dan setelah itu direferensikan. namun apabila kita mengundang orang asuransi, maka pemegang polish yang akan mendapatkan yang hak dahulu, jikaajak, maka majalah yang didahulukan karena semuanya memiliki kepentingan: bahwa apabila berbicara tentang undang undang ketenagakerjaan, maka upah buruh yang diprioritaskan. dengan demikian menurut ahli, pekerja memiliki posisi yang tidak terlalu menguntungkan karena dalam undang undang pailit disebutkan bahwa utang harta pailit hanya sekedar upah, bukan hak hak yang lain, bahwa benturan kepentingan dari kreditor yang lain akan mampu mengalahkan para buruh, sehingga rasa perlu ada satu bentuk perlindungan yang khusus agar buruh terlindungi tanpa harus kemudian berbenturan dengan kepentingan kreditor kreditor yang lain, dan khususnya kepentingan yang memiliki jaminan yang baik yaitu perlindungan hukum. beberapa undang undang yang terakhir tentang pemberian status hak sebelum memiliki kepastian hukum karena masing masing undang undang justru secara rigid menentukan hirarki paling tinggi, atas hak mendahului dengan mengesampingkan undang undang yang lain kecuali kuh perdata. semuanya undang undang tersebut rigid mengatakan yang paling utama, oleh karena itu perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi dari seluruh undang undang terkait, khususnya terkait posisi hak pekerja pada saat produsen pailit, menempati urutan yang paling lemah, baik dari aspek ekonomi, kemampuan membela kepentingan, dan masa depan sebagai pekerja pada perusahaan yang mengalami pailit. oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan pekerja dengan menempatkan kepentingan dalam hak mendahului berupa upah dan hak lainnya, yaitu upah dan hak lainnya dalam hirarki tertinggi menjadi penting, agar terhindar dari tekanan dan hambatan pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengajaterhadap ketentuan yang dimohonkan untuk diuji pada register nomor puu xi pada intinya adalah terkait dengan ketentuan undang undang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau rupakan utang yang didahulukan pembayarannya. oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar atas anggapan tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dengan putusan pernyataan pailit dari pengadilan yang berwenang yang dalam hal ini pengadilan niaga, maka pengelolaan perusahaan atau debitur pailit beralih dari para direksi kepada kurator yang diawasi oleh seorang atau yang diangkat sebagai hakim pengawas pengadilan niaga. dimana tugas kurator adalah melakukan pemberian dan pemenuhan hak hak para kreditor masing masing, yaitu kepada kepada kreditor separatis. kepada kreditor preferen. kepada kreditor konsumen. pada prinsipnya pemenuhan hak hak atau pembayaran kewajiban kepada debitur, para kreditor separatis dilakukan tersendiri dan terpisah atau bersifat separatis dan mendahului para kreditor lainnya, termasuk para kreditor pemegang hak istimewa, dan para kreditor bersaing. artinya, posisi kreditor separatis berada atas kreditor preferen karena mereka mempunyai jaminan kebendaan yang dinyatakan terpisah atau separatis dari semua perjanjian utang piutang pada umumnya sebagaimana ditentukan dalam undang undang kepailitan. bahkan berdasarkan ketentuan undang undang kepailitan dan pkpu, kreditor separatis mempunyai hak untuk mengeksekusi hak haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan, atau yang sering kita ketahui sebagai parade eksekusi. walaupun untuk itu dan guna kepentingan bersama para kreditor, berdasarkan ketentuan undang undang kepailitan dan pkpu hak untuk mengeksekusi, hak para kreditor separatis dimaksud ditangguhkan selama hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. dalam konteks bekerja atau buruh sebagai salah satu kreditor yang mempunyai hak dalam proses kepailitan berdasarkan ketentuan undang undang ketenagakerjaan sebagaimana sudah pemerintah sebutkan atas yang kemudian juga dijelaskan lebih lanjut, dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksudadalah upah pekerja buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya: ketentuan guo menurut pemerintah telah sejalan dengan ketentuan ketentuan lainnya dalam kuh perdata dan juga undang undang kepailitan dan pkpu. khususnya beberapa ketentuan dalam kuh perdata yang antara lain diatur dalam dan kuh perdata, pada bagian akhir dikatakan bahwa kecuali apabila antara para berpulang atau kreditor ada alasan alasan untuk didahulukan: menurut ketentuan kuh perdata bahwa hak untuk didahulukan antara orang orang berpulang, para kreditor, terbit dari hak istimewa atau preferen dari gadai dan hipotek atau separatis.annya lebih tinggi daripada orang berpulang atau para kreditor lainnya semata mata berdasarkan sifat bintangnya. berdasarkan ketentuan atas nampak jelas hak istimewa tersebut merupakan suatu hak yang timbul dari ketentuan suatu undang undang yang memberikan hak kepada seorang berpulang atau kreditor. sehingga tingkatannya lebih tinggi dan didahulukan pembayarannya daripada orang orang berpulang atau kreditor lainnya yang semata mata berdasarkan sifat bintangnya. walaupun demikian, berdasarkan ketentuan kuh perdata bahwa gadai dan hipotek dalam hal ini kreditor pemegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis adalah lebih tinggi daripada hak istimewa atau kreditor preferen kecuali dalam hal hal mana oleh undang undang ditentukan sebaliknya sehingga posisinya berada atas kreditor separatis, pengecualian itu antara lain adalah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu yang menyatakan,, pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. yang dimaksud dengan utang harta pailit adalah segala biaya biaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kepentingannya atau kreditor yang lain dipenuhi. contohnya adalah utang harta pailit antara lain adalah fee kurator, biaya pemberian, kemudian termasuk biaya appraisal, akuntan, biaya lelang, biaya sewa, dan upah karyawan. artinya, upah buruh tidak hanya sekekreditur preferen yang mendahului kreditor lainnya yang konsumen. akan tetapi pelunasan upah buruh diambil dari bundel pailit yang mendahului kreditor separatis. yang dimaksud dengan upah sebagaimana diatur dalam penjelasan undang undang nomor tahun,, dengan demikian, khusus upah pekerja atau buruh, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kreditor separatis atau setara dengan fee kurator, biaya kepailitan dan pemeliharaan serta biaya sewa. hak tersebut diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh undang undang, sebagaimana diatur dalam kuh perdata yang menyatakan bahwa hak gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal hal mana undang undang ditentukan sebaliknya, jadi ketentuan undang undang nomor tahun tersebut telah menempatkan posisi buruh sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. namun prinsipnya tidak dapat mendahului hak para kreditur separatis yang memang terpisah dari hak haknya tersebut. akan tetapi hal demikian diberikan pengecualian, sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun dan berdasarkan ketentuan kuh perdata. dengan perkataan lain, berdasarkan ketentuan tersebut atas, hak hak buruh sebagai salah satu kreditor dalam kepailitan pada prinsipnya adalah merupakan hak istimewa yang timbul dan diberikan oleh undang undang untuk mendahului daripada para kreditor lainnya, khususnya kreditor bersaing atau kontur atau kreditor konsumen. namun khusus hak upah bahkan mendahului hak kreditor separatis. oleh karena hak pekerja atau buruh, sebagaimana dimaksud dalam undang undang ketenagakerjaan terbagi dalam dua, yaitu: hak upah, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit, yang dengan adanya ketentuan undang undang kepailitanu (fee curator), biaya pemeliharaan, biaya penilaian, biaya lelang, dan lain sebagainya. hak hak lainnya, yakni hak yang timbul dalam hubungan kerja atau sebagai akibat dari hubungan kerja merupakan hak yang diistimewakan saja yang diberikan keistimewaan oleh undang undang untuk mendahului para kreditor konsumen lainnya. dengan demikian, hak pekerja atau buruh ada yang masuk dalam kelompok biaya kepailitan dan ada yang masuk. dalam kelompok kreditor preference. dalam arti bahwa hak pekerja atau buruh sebenarnya tidak seluruhnya sekadar merupakan hak preference, akan tetapi ada hak yang lebih diistimewakan dan diposisikan sederajat dengan biaya pengadilan (fee curator), biaya pemeliharaan, biaya penilaian, dan biaya lain lainnya, termasuk biaya lelang dalamnya, yakni hak atas upah, baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan. selain upah, juga termasuk adalah merupakan hak hak yang bersifat preference biasa, bahwa sesungguhnya ketentuan yang ada telah sesuai, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, serta telah memberikan kedudukan yang didahulukan terhadap pembayaran upah dan hak hak lainnya bagi pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan sebagai hak istimewa. bahkan, hak atas upah menjadi lebih diutamakan justru dalam rangka melaksanakan amanat undang undang kepailitan dan pkpu. bahwa terhadap anggapan para pemohon yang mempermasalahkan kedudukan pajak dalam pemberian hak hak para kreditor. pemerintah dapat menjelaskan bahwa hal ini dimungkinkan untuk didahulukan dari para kreditor konsumen, bahkan termasuk didahulukan dari para kreditor separatis yang harus dipenuhi, yaitu kewajiban pajak pajak dimaksud dari bundel pailit, karena undang undang memang mengatur demikian dan merupakan pengecualian dari statement umum dalam ketentuan kuh perdata, sebagaimana yang pemerintah sudah sebutkan atas. ketentuan undang undang yang memberikan pengecualian tersebut masing masing antara lain dapat pemerintah sebutkan adalah berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum tentangbahwa hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang semata mata disebabkan oleh adanya penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud dan biaya perkara yang semata mata disebabkan adanya pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, dengan demikian, secara yuridis, posisi tagihan pajak adalah merupakan salah satu kreditor dalam kepailitan yang oleh undang undang diposisikan sebagai kreditor preference yang mempunyai hak mendahului yang diistimewakan, yaitu berdasarkan ketentuan kuh perdata. hak tersebut disamakan dengan biaya kepailitan yang diambil dari bundel pailit, sehingga kedudukannya dibayarkan sebelum pemenuhan hak hak kreditor separatis, selain itu, secara filosofis, penempatan pajak pada posisi mendahului kreditor separatis tersebut karena pajak pada hakikatnya adalah terkait dan menyangkut kepentingan umum dan kemaslahatan orang banyak yang didahulukan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara: bahwa terhadap anggapan para pemohon bahwa mempermasalahkan hak hak buruh yang bekerja dalam perusahaan asuransi dan membandingkan hak mendahului dari para pemegang polis dengan hak mendahului para buruh sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perasuransian sebagaimana mengutip ketentuan dalam dimaksud, pemerintah dapat menjelaskan bahwa ketentuan tersebut adalah pernyataan yang sifatnya statement pada umumnya. oleh karena itu, pemegang polis sebagai pihak yang menyetorkan sejumlah dana dan pemegang polis sebagai sertifikat hak jaminan kebendaan. oleh karena itu, pemegang polis menjadi salah satu kreditor terpisah atau separatis dan dijamin oleh undang undang. walaupun ketentuan tersebut menegaskan lebih lanjuterhadap negara harus lebih diutamakan sebagai penegasan dari apa yang diatur dalam kuh perdata. bahwa dari seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan undang undang ketenagakerjaan yang dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan muttitafsir adalah tidak tepat karena pada dasarnya undang undang atau ketentuan yang terkait dengan ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak pekerja atau buruh. kalaupun terhadap ketidaksempurnaan dalam implementasinya atau pelaksanaannya, menurut pemerintah hal demikian semata mata terkait terhadap dengan teknis atau proses penyelesaian atau yang terkait dengan proses administrasi. dalam kaitan itu dapat dicontohkan misalnya, sebuah perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga, maka pemerintah akan segera menghitung hak hak pekerja atau buruh yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan undang undang ketenagakerjaan. selanjutnya, menyampaikan perhitungan. tersebut kepada kurator atau hakim pengawas melalui ketua pengadilan niaga agar setelah aset perusahaan dilelang maka hak pekerja atau buruh yang sudah dihitung tersebut dimintakan untuk didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagaimana telah diuraikan atas. dan selanjutnya ketua pengadilaniah yang akan menentukan urutan pembayaran utang terhadap para kreditor tersebut termasuk pekerja atau buruh: dengan demikian, menurut pemerintah ketentuan undang undang ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum dan tidak multitafsir. justru sebaliknya telah menguatkan kedudukan pekerja atau buruh dengan mendahulukan pembayaran upah dan hak hak lainnya dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi. sebaliknya menurut pemerintah, apabila ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau ditafsirkan lain, maka menurut pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan dapat menimbulkan muttitafsir, bahwapat memberikan putusan.agustus danpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa landasan filosofis dari pembentukan undang undang ketenagakerjaan adalah untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan hak hak dasar tenaga kerja dalam menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, sertarangka memberikan jaminan pemenuhan hak hak dasar tenaga kerja, maka dalam undang undang ketenagakerjaan telah mengatur mengenai persoalan berupa buruh yang pada prinsipnya harus memperhatikan tiga aspek, yaitujuga menyangkut bagaimana proses upah ditetapkan. aspek ekonomis merupakan aspek yang lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara makro maupun mikro juga bagaimana implementasinya lapangan. asas: bahwa salah satu aspek penting dalam persoalan pemberian upah kepada tenaga kerja adalah aspek hukum mana hukum harus dapat memberikan jaminan dalam pelaksanaan pemberian upah kepada tenaga kerja. aspyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. oleh karenanyadalam haldalam uud yaitu yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.dan undang undang dasar putri telah mengeluarkan dan mengesahlam jaminan pemberian upah kepada tenaga kerja, salah satunya tercermin dalam ketentuan undang undang ketenagakerjaanpada pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, bahwa menurut pendapat dpr, ketentuan undang undang ketenagakerjaan telah cukup memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja untuk tetap mendapatkan upahnya manakala perusahaan tempat tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan pailit atau dilikuidasi. hal tersebut dipertegas dalam penjelasan undang undang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang lainnya, bahwa terkait jaminan hak atas upah tenaga kerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit juga telah diatur secara tegas dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang menyatakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkanberdasarkan ketentuan undang undang kepailitan tersebut, maka hak upah baik sebelum maupun sesudah putusan, pernyataan pailit digolongkan dalam utang harta pailit yang merupakan biaya kepailitan yang harus dibayar terlebih dahulu mendahului kreditor separatis, biaya lelang, dan lain lain. dengan perkataan lain, hak upah tenaga kerja diposisikan sederajat dengan biaya pengadilan, fee curator, biaya pemeliharaan, biaya penilaian, biaya lelang, dan lain lain. oleh karenanya, dpr berpandangan ketentuan undang undang ketenagakerjaan juncto undang undangpada perusahaan yang dinyatakan paildpr berpendapat ketentuan undang undang ketenagakerjaan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang undang dasarkonstitusional utama permohonan para pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa yang didahulukan pembayarannyabekerja pt. pertaminadengan berlakunya sepanjang frasa yang didahulukan pembayarannya dalamdansaat ini bekerja pt. pertamina beranggapan akan dirugikan hak konstitusionalnya: menurut para pemohon norma yang terkandung dalam telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan para pemohon berpotensi untuk tidakkonstitusi. oleh karena itu, menurut para pemohon guo telah merugikan hak konstitusional para pemohonsepanjang frasa yang didahulukan pembayarannya terhadap uud dengan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan menyatakan upah dan hak hak lainnya dari para pekerjahburuh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, akan tetapior separatis yang merujuk buku kedua bab xix kuh perdata dan undang undang nomor tahun yang diubah, sehingga, akan tetapi dalam praktik hak pelunasan upah pekerja buruh ditempatkan dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dan para kreditor separatis, sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausul didahulukan pembayarannya : kuh perdata,pekerjatas maka secara hukum adanya pernyataan pailit terhadap perusahaan, dalam hal pemenuhan hak hak pekerja buruh seperti pesangon dan hak hak lainnya harus didahulukan dari pemenuhan kewajiban perusahaan yang pailit: kuh perdata, piutang pekerjapekerja buruh sebagai kreditor terhadap perusahaan tersebut. pekerjaadanya pertentangan tersebut berimplikasi pada tidak terciptanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap para pekerja buruh khususnya dalam hal perusahaan yang dinyatakan pailit adalahsuransi yang berdasarkan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian, menyatakan, .apabila disandingkan dengan hak hak buruh yang bekerja dalam perusahaan asuransi, khususnya tentang pemberlakuan hukum apakah akan mendahuluhak hak pekerja buruh sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan dalam undang undang pajak, undang undang asuransi dan undang undang guo semua menyatakan diutamakan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja buruh sebagaimana diuraikan atas maka ketentuan uu13 sepanjang frasa,or separatis yang dalam praktik lebih didahulukan pembayarannya. menurut para pemohon, hak pekerja buruh tidak dapat dikalahkan oleh pihak lain sekali pun perusahaan pailit: bahwadidahulukan pembayarannya , karena meskipun upah dan hak hak pekerja buruh dijamin dalam hal terjadinya pailit atau likuidasi perusahaan, namun posisi pekerja buruhyaitu para pekerja buruh dan pekerja buruh menjadi terabaikan hak asasi manusianya untuk mendapatkan penghidupan yang layak oleh karena dalam hal terjadinya kepailitan, kreditor akan terbagi dalam (tiga) bagian yaitu kreditor separatis, kreditor preference dan kreditor konsumen. pekerjapekerja buruh selaku kreditor preference yang masih menunggu urutan peringkat pembayaran setelah tagdengan demikian, sebagai akibat dari tidak jelasnya penafsiran yang berujung pada ketidakpastian hukum sebagaimana yang disebutkan atasdengan uud berdasarkan seluruh uraian atas maka adalah inkonstitusional, kecuali klausul . didahulukan pembayarannya dimaknai bahwa para pekerja buruh,terhadap permohonan para pemohon, presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal agustus dan keterangan tertulis serta kesimpulani3 menimbang bahwa setelah membaca, mendengar, dan mempelajari dengan saksama permohonan para pemohon, keterangan para pemohon, keterangan presiden, keterangan dewan perwakilan rakyat, bukti bukti surat tertulis para pemohon, keterangan ahli para pemohon, kesimpulan para pemohon dan presiden, mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, i3 menimbang bahwa pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas frasa yang didahulukan pembayarannya dalam tentang pelunasan utang dalam hal perusahaan dinyatakan pailit. yang tidak mendahulukan pembayaran upah pekerja buruh, melainkan mendahulukan pembayaran, i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan guo mahkamah perlu mengemukakan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: bahwa berdasarkan pembukaan uud tujuan negara ini dibentuk,|dan divide penjelasan bahwa pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan para pemohon tersebut memiliki kesamaan substansi dengan pengujianyang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vi tanggal oktober oleh karena itu, mahkamah perlu mengutip beberapa pertimbangan dalam putusan tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:. tujuannya adalah supaya dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata, dan seimbang. pembayaran tagihan kreditor dilakukan, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar terlebih dahulu yang diatur dalam undang undang terkait dengan jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap seorang debitur. kreditor yang demikian sejak awal diperjanjikan untuk diselesaikan bagiannya lebih dahulu dan secara terpisah (separate) dengan hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta yang dijadikan.cang. pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerjafhburuh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha: bahwa perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak hak buruh telah berpotensi terabaikan dengan adanya yang tidak menjamin pemenuhan hak hak atas buruh dalam hal perusahaan pailit atau likuidas yang dijamin dengan hipotek, gadai, didunia, dan hak tanggungan lainnya. dalam urutan berikutnya, berdasarkan peraturan perundang undangan, adalah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kemudian upah buruh. padahal,: bahwa pada bagian lain dari putusan tersebut mahkamah juga mempertimbangkan, tidak dapat disangkal bahwa kedudukan pekerja buruh dalam perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan mendasar yang menggerakkan proses usaha. unsur lain yang memungkinkan usaha bergerak adalah modal, yang juga merupakan unsur yang esensial. masing masing unsur tersebut diikat dengan perjanjian, yang karena isinya menjadikan unsur unsurpengakuan tetapoleh karena itu, dalam membuat kebijakan hukum, hak hak pekerja buruh tidak boleh .termarginalisasi dalam kepailitan, namun. i3. menimbang bahwa untuk selanjutnya, berdasarkan tujuan pembentukan negara dan ketentuan konstitusional sebagaimana diuraikan atas, mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu mengenai apa yang menjadi dasar hukum bagi adanya hak tagih masing masing kreditor dan apa yang menjadi dasar hukum bagi adanya peringkat pembayaran, yang berdasarkan pertimbangan mengenai dua hal tersebut, mahkamah dalam putusan nomor puu vi tersebut menolak permohonan yang substansinya sama dengan permohonan guo dan hak tagih atas upah pekerja buruh tetap sebagaimana peringkat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. namun demikian, mengenai norma yang diturunkan dari tujuan negara dan ketentuan konstitusional atas dalam terkait dengan peringkat kreditor dalam memperoleh pembayaran hak baginya dan praktiknya dalam ranah empirik ternyata terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai kedud. terlepas dari pertimbangan putusan tersebut, terhadap permohonan guo mahkamah akan mempertimbangkan tersendiri, i3. menimbang bahwa mengenai yang menjadi dasar hukum bagi adanya hak tagih masing masing kreditor ternyata sama, kecuali bagi hak tagih negara. dasar hukum bagi kreditor separatis dan bagi pekerja buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitur. mengenai dasar hukum kewajiban kenegaraan adalah peraturan perundang undangan. adapun mengenai dasar hukum bagi adanya peringkat atau prioritas pembayaran sebagaimana pertimbangan putusan nomor puu vi tersebut atas, adalah karena adanya perbedaan kedudukan yang disebabkan oleh isi perjanjian masing masing berhubung adanya faktor faktor tertentu. meskipun antara kreditor separatis dan pekerja buruh dasar hukumnya adalah sama, yaitu perjanjian, namun manakala dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek, dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan, bahwa dalam aspek subjek hukum, perjanjian gadai, hipotek, dan didunia serta perjanjian tanggungan lainnya, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu pengusaha dan pemodal, yang secara sosial ekonomis para pihak tersebut dapat dikonstruksikan sama. terlebih lagi pemodal, yang boleh jadi adalah pengusaha juga. sebaliknya, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu pengusaha dan pekerja buruh.aspek objek, perjanjian gadai, hipotek, didunia, dan perjanjian tanggungan lainnya yang menjadi objeknya adalah properti. sementara itu, perjanjian kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga atau keterampilan (jasa) dengan imbalan jasa dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja buruh, sehingga antara keduanya dalam aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia. pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan tersebut terkait dengan apa yang sejatinya dilindungi oleh hukum. pembentukan hukum jelas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia. dalam kasus ini manakah yang seharusnya menjadi prioritas, kepentingan manusia terhadap. properti atau kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya. apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah pekerja buruh dalam kegiatan usaha yang dibayar sebulan setelah pekerja melaksanakan pekerjaan, hal ini merupakan argumentasi tersendiri karena upah pekerja buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering peringkatnya. dalam perspektif tujuan negara dan ketentuan mengenai hak konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf menurut mahkamah kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis, bahwa dalam aspek risiko, bagi pengusaha risiko merupakan bagian dari hal yang wajar dalam pengelolaan usahanya, selain keuntungan dan atau kerugian. oleh karena itu, resiko merupakan hal yang menjadi ruang lingkup pertimbangannya ketika melakukan usaha, bukan ruang lingkup pertimbangan pekerja buruh. sementara itu, bagi pekerja buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadi tidak tepat manakala upah pekerja buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dengan argumentasi yang dikaitkan dengan risiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya. adalah tidak adil mempertanggungkan sesuatu terhadap sesuatu yang tidak turut serta dalam usaha. selain itu, hidup dan mempertahankan kehidupan, berdasarkan uud adalah hak konstitusional dan berdasarkan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya berdasarkan dan tersebut, negara dalam hal ini pemerintah, harus. meajukan, menegakkan, dan memenuhinya dalam peraturan perundang undangan yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, i3. menimbang bahwa mengenai hak hak pekerja buruh yang lain, menurut mahkamah, hal tersebut tidak sama atau berbeda dengan upah pekerja buruh adapun hak hak lainnya tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat bawah kreditor separatis. sementara itu, mengenai kewajiban terhadap negara hal tersebut adalah wajar manakala berada pada peringkat setelah upah pekerja buruh. argumentasinya adalah, selain berdasarkan uraian atas, karena fakta yang sesungguhnya negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerjahburuh upah adalah satu satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya, i3. menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, permohonan. hakim oleh delap masing masing sebagai anggota, pada hari rabumaria farida indrawtanpa dihadiri para pemohon atau kuasanyaterialis akbar maria farida indraw.juga tergabung dalam serikat pekerja yang bertujuan memperjuangkan kepentingan buruhdan uud yaituadalah perorangan warga negara indonesia (individu), yang bergerak atas dasar kepentingbahwa para pemohon sebagai pekerja (individu) mempunyai kepeduara karyawan pt. pertamina khususnya, dan pekerja yang bekerja pada perusahaan lain pada umumnya.para pemohon adalah juga para pekerja yang berpotensi untuk dikenai pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, bahwa bilamana undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tetap diberlakukan tanpa adanya penafsiran yang tegas terhadap ketentuan tersebut, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus pengingkaran hak hak para pemohon selaku pekerja dan pekerja lainnya yang bekerja perusahaan tempat mereka bekerja yang sedang mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan.. bahwa salah satu dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yaituhburuh merupakan utang yang.berdasarkan ketentuan atas, yang menyatakan bahwa upah dan hak hak lainnya dari para pekerja buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. bahwaur separatis yangsini,. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun yang menempatkan hak hak pekerja harus didahulukan , akan tetapi dalam praktik ditempatkan dalam posisi setelah pemenuhan hak negara dan para kreditor separatis, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan undang undang nomor tahunbertentangan dengan: e1.undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa yang diwakili oleh: nama gunawan jabatan ketua komite eksekutif ihas alamat jalan mampang prapatan xv 8a tegal parangecline situmorang, s.h., b.p. beni dirty sinaga, s.h., rando tambunan, s.h., ridwan darmawan, s.h., taufigul muji, s.h., henry david oliver sitorus, s.h., sumber malang, s.h., janes sihaloho, s.h., zaitun umam, s.h. m.h., anton febrian, s.h., priadi, s.h., arif suherman, s.h., dona fusion, hi., dan syair, s.h., m.h., para advokat dan pembela hak hak konstitusional yang tergabung dalam tim advokasi supremasi sipil (tass), yang beralamat jalan mampang prapatan nomor tegal parangukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. hukum sebagai social control dalam pengembangan perilaku profesionalitas tentara nasional indonesia dilandasi oleh undang undang dasar yang memberikan tugas kepada tentara nasional indonesia sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negarfrasa surat pernyatakan mahkamah berpendapat bahwa: yang pertama: .yang kedua: .bahwa pemohon menilai putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii terkait mempermasalahkan tentang pengunduran pegawai negeri sipil pns) dari jabatannya dan telah dinyatakan oleh mahkamah konstitusi bahwa tersebut konstitusional, sedangkan mengenai pengunduran diri anggota tentara nasional indonesia, dan anggota kepolisian negara republik indonesia tidak dipermasalahkan dalam uji materiil tersebut. sehingga pemohon menilai perlu ditinjau kembali putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii dengan menguji kembali konstitusionalitas tersebut. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiilbahwa huruf undang undang guo menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik dan gabungan partai politik adalah kewajiban untuk menyerahkan: "undang undang dasarmerintahan daerah harus selaras dengan ketentuan ketentuan yang diatur dan dibatasi olehdalam undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia dinyatakan secara tegas tentang jati diri tentara nasional indonesia dan pelarangan ruang lingkup keterlibatan tentara nasional indonesia dalam perpolitikan praktis. bahwa pada huruf secara tegas menyatakan: jati diri tentara nasional indonesia adalahhwa padalarangan terhadap keikutsertaan dalam politik praktis juga termaktub jelas dalam undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, yangundang undang guo melegitimasi dan memperbolehkan anggota tni polri untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan terlebih dahulu menyertakan surat pengunduran diri dari jabatan negeri, hal mana bertentangan dengan larangan yang secara tegas dinyatakan dalamrule law juga mengandung beberapa elemen penting, salah satunya dihindarinya kesewenang wenangan (avoidance arbitrariness) . bahwa surat pengunduran diri bagi peserta pemilukada dari tentara nasional indonesia tni) dan kepolisian republik indonesia polri) tanpa surat penonaktifan, hakikatnya masihlah sebagai anggota tentara nasional indonesia tni) dan kepolisian republik indonesia polri), hal ini dapat mengakibatkan rusaknya sistem hukum.entara nasional indonesia tni) dan kepolisian republik indonesia polri) menjadi terhalangi. bahwa apabila huruf undang undang guo diberlakukan maka anggota tni polri yang mempunyai kapasitas sebagai aparat represif negara berpotensi melakukan tindakan kesewenang wenangan. berdasarkan hal yang telah pemohon uraikan atas ketidak harmonisa atau ketidak kelarasan antara undang undang guo terhadap undang undang tentara nasional indonesia tni) dan undang undang kepolisian republik indonesia adalah merupakan pengingkaran terhadap prinsip prinsip negara hukum. dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan huruf undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang frasa surat pernyataan mengundurkan diri tidak.karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum:frasa surat pernyataan mengundurkan diri sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang guo bukanlah suatu tindakan yang telah mengundurkan diri . sehingga, ketentuan huruf undang undang guo berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam undang undang dasar ketidakpastian hukum disebabkan karena satu sisi huruf dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia dengan tegas melarang anggota tentara nasional indonesia untuk berpolitik praktis, menjadi anggota partai politikdengan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesiafrasa surat pernyataan mengundurkan diri dalam huruf undang undang guo ini telah ditafsirkan secara keliru oleh komisi pemilihan umum kpu) dalamyang berbunyberdasarkan peraturan kpu tersebut, kpu memberikan persyaratan yang sifatnya optional diantara memilih mundur dari jabatan struktural atau jabatan fungsional. sehingga frasa surat pernyataan mengundurkan diri bukan merupakan tindakan telah mengundurkan diri sehingga seorang bakal calon kepala daerah yang masih aktif sebagai anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia dimungkinkan terlibat dalam politik praktis. bahwa berdasarkan hal hal yang pemohon sebutkan atas maka huruf undang undang guo berpotensi multafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang frasa surat pernyataan mengundurkan diri tidak dimaknai dengan harusihuruf undang undang guo ditafsirkan serta diimplementasikan hanya melalui penyerahan surat pernyataan mengundurkan diri dan bukanlah suatu tindakan yang telah mengundurkan diri dari instansi dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang . dengan kata lain ini memperbolehkan anggota tni polri untuk mencalonkan diri dalam pemilukada meskipun belum berhenti dari instansi yang bersangkutan. bahwa apabila norma dan tafsir dalam huruf undang undang guo tetap diberlakukan maka akan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam undang undang dasarnerapan guo juga berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari anggota tni polri. misalnya ketika terjadinya sengketa pemilukada dimana salah satu atau lebih calon peserta berasal dari keanggotaan tni polri, maka akan berpotensi terjadi konflik bersenjata yang melibatkan anggota tni polri. bahwa pemohon sangat sangat meyakini bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin dalam undang undang dasar dengan demikian pada dasarnya setiap orang atau warga negara memiliki hak yang sama didalam proses pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. namun terkait dengan hak untuk dipilih dan memilih bagi anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia sudah dibatasi dengan undang undang tentara nasional indonesia dan undang undang kepolisian negara republik indonesia. ini semua demi menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. pembatasan ini sejalan dengan tugas pokok dibentuknya tentara nasional indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia menyatakan:. pembatasan ini juga sejalan dengan fungsi kepolisian republik indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, yangrtinya berdasarkan tugas dan fungsi yang pemohon sebutkan atas jelaslah bahwa anggota tni polri mengemban tugas yang mulia didalam pertahanan dan keamanan negara. sehingga bila anggota tni polri mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka wajib terlebih dahulu mengundurkan diri jabatan struktural dan fungsionalnya. amanat undang undang dasar apabila dikaitkan dengan larangan berpolitik praktis dalam undang undang guo secara tegas merupakan pembatasan terhadap hak dan kewajiban anggota tni polri. berdasarkan uraian yang telah pemohon sebutkan diatas, maka jelaslah bahwa frasa "surat pernyataan mengundurkan diri dalam huruf undang undang guo harusverpotensi melanggar hak akan kepastian hukum yang dijamin dalam dan undang undang dasar karena surat pernyataan mengundurkan diri bukanlah telah mengundurkan diri sehingga pegawai negeri sipil, tni, dan atau polri walaupun mereka telah menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri mereka tetaplah pns, tni, dan polri aktif sebelum adanya surat keputusan dari atasan mereka yang berwenang. untuk selanjutnya undang undang dasar yang dijadikan salah satu landasan dalam membentukpengembangan tni harus berdasarkan prinsip sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia mana tentara nasional indonesia harus dikembangkan dan dibangun dengan mengacu pada empat pilar yaitu nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional. dalam salah satu pilar pengembangan tni yaitu supremasi sipil yang mengandung makna dimana kekuasaan sipil mengendalikan militer melalui pejabat pejabat sipil yang dipilih oleh rakyat. prinsip ini mensyaratkan agar militer tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil yang telah terpilih secara demokratis. pengendalian oleh pejabat sipil memungkinkan suatu bangsa mengembangkan nilai nilai, lembaga lembaga dan praktek praktek yang berdasarkan atas kehendak rakyat banyak dan bukan atas keinginan para pemimpin militer. konsep supremasi sipil biasa diterapkan negara negara yang menjunjung nilai nilai demokrasi dan konsep tersebut adalah lawan dari supremasi militer dan lawan dari sistem politik otoritarian. supremasi sipil sebagaimana dijelaskan diatas adalah upaya untuk membangun hubungan sipil militer yang sehat yang menuntut otoritas sipil dan militer bersikap proporsional dan profesional. militer harus menghargai dan mematuhi otoritas politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. supremasi sipil memerlukan lebih dari sekedar upaya pengendalian pejabat pejabat sipil terhadap militer guna meminimalisasi intervensi militer dalam politik.tujuan dibentuknya tentara nasional indonesia sebagai salah satu alat negara adalah untuk bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, hal tersebut telah dinyatakan dengan jelas dalam uud yang berbunyibahwa dengan fungsi tentara nasional indonesia untuk mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara republik indonesia ini, tentara nasional indonesia harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam perpolitikan praktis. bahwa undang undang dasar memberikan atribusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan tentara nasional indonesia dalam menjalankan tugasnya dalam bentuk undang undang, yang untuk selanjutnya melalui presiden mengesahkan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia. bahwa dalam huruf undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia menyatakanbahwa dalam rangka pembentukan tentara yang profesional maka, dalam undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia melarang kepada prajurit untuk terlibat dalam,tugas kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan undang undang dasarahwa untuk menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, maka undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia telah menyatakan adanya batasan batasan ataupun larangan bagi anggota kepolisian negara republik indonesia sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia yang berbunyiberdasarkan hal hal yang pemohon uraikan atas, maka jelaslah bahwa tni polri mengemban tugas mulia dalam bidang pertahanan dan keamanan negara dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. anggota tni polri diperbolehkan terlibat didalam politik praktis hanya setelah mereka mengundurkan diri dari jabatan struktural dan fungsional. dengan demikian frasa surat pernyataan mengundurkan diri yang terdapat dalam huruf undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang tidak dimaknai dengan adanya surat keputusan non aktif dari jabatan struktural dan jabatan fungsional tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia. berdasarkan uraian yang telah pemohon sebutkan atas, maka jelaslah bahwa frasa "surat pernyataan mengundurkan diri dalam huruf undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang tidak dimaknaikesimpulan bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwprinsip negara hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menjamin netralitas tni polri yang mengancam keutuhan negara kesatuan republik indonesia sehingga bertentangan demenyatakantapan nomor pleno ii ihas x1tanggal desember bukti fotokopi akta notaris mengenai anggaran dasar indonesian human rights committee for social justice, tanggal febrnomor tahun tentang tentara nasional indonesiatempointeraktif, dengan tema lsm: standar ganda tni dalam pilkada , bukti fotokopi berita suara karya, dengan tema anggota tni calonkan diri harus pensiun : bukti fotokopi berita antara news. com, dengan tema empat pasangan calon mendaftar pilkada kalbar : bukti fotokopi berita lipsus kompas.com, dengan tema jangan sampai ada pns, polisi, tni saat kampanye! , bukti fotokopi berita rakyat merdeka online, dengan tema, komisi dpr juga didesak ikut panggil biner sitompul : bukti fotokopi berita kalimantan news.com, dengan tema mayjen army gandeng besan fadel daftar pilkada , bukti fotokopi berita republika online, dengan tema, nyamuk kalbar, mayjen army belum dapat izin mabes tninon pemerintah indonesian human rights committee for social justice) yang memperjuangkan hak hak konstitusional khususnya bidang hak asasi manusia, yang bertugas untuk memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur, menghapus ketidakadilan global, membebaskan dunia dari kemiskinan, kelaparan, peperangan, perbudakan, neokolonialisme dan imperialisme, yang juga mempunyai tujuan tingkat nasional yaitu, menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberadaerpotensi menghambat tujuan pemohon untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan melakukan inisiatif pembaharuan sistem politik, serta merugikan kepentingan publik yang selama ini diperjuangkan dan dibela oleh pemohon, karena berdasarkan guo,ketika mereka mengikuti pemilukada statusnya masih dalam status aktif, sehingga hal tersebut dapat merusak sistem demokrasi dan berpotensi melanggar hak hak sipil politik warga negara, serta dapat,badan hukum privat yang dapat dirugikanmenimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkanhuruf telah dimohonkan pengujian dan diputus mahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal aprildalam perkara nomor puu viii pada pokoknya mendalilkan bahwa hurufbukan jabatan politis, melainkan jabatan karir, dalam hal ini adalah jabatan strukturalsebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. guo jugaoleh karena itu pemohon merasa tidak diperlakukan sama depan hukum sebagaimana disyaratkan oleh uud terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah telah berpendapat bahw. jabatan merupakan kepercayaan atau penghargaan dari atasan atau pimpinan dari suatu organisasi negara terhadap prestasi kerja yang diraih oleh seorang pns untuk meningkatkan produktivitas kerja pns dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. dengan demikian. pemohon juga telah keliru menyamakan jabatan presiden, gubernur, bupati walikota dan bahkangota dpr dengan jabatan struktural kepala dinas pendapatan daerah provinsi. presiden, gubernur, bupati walikota, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum: dalam perkara guo, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwpanjang frasa surat pernyataan pengunduran diri , bertentangan dengan. dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: calon kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya yang berasal dari anggota tni dan anggota polri, pada hakikatnya masih anggota tni dan anggota polri jika tanpa dibarengi dengan surat penonaktifan dari instansi yang berwenang. hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya sistem hukum,ni dan polri menjadi terhalangi, anggota tni dan anggota polri yang mempunyai kapasitas sebagai represif negara berpotensi melakukan tindakan kesewenang wenangan, hal tersebut menjadi tidak selaras dengan tugas mulia tni dan polri yang tertuang, frasa, surat pernyataan pengunduran diri dalam guo bukanlah tindakan yang telah mengundurkan diri , sehingga hal tersebut berpotensi multitafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seorang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari anggota tni dan anggota polri yang masih aktif dimungkinkan terlibat dalam politik praktis. oleh karena itu, frasa surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri dalam guo khusus bagi calon yang berasal dari tni dan polriemohon dalam perkara guo dengan perkara nomor puu viii adalah berbeda. oleh karenanya, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas huruf pendapat mahkamah menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam paragraf angka tersebut atas dan termuat lengkap pada bagian duduk perkara, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama bidang politik, termasuk anggota tni dan anggota polri yang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. hal tersebut bersesuai: bahwa ketentuanmenyatakan, undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesiaundang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesiaerupakan ketentuan pelarangan terhadap anggota tni dan anggota polri untuk ikut serta dalam pesta demokrasi pemilu dalam hal ini pemilukada yang telah dianulir olehhingga berdasarkan guo anggota tni dan anggota polri diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah maupun wakil kepala daerah asalkan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negerinyafrasa surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri dalam huruf yang ditafsirkan oleh pemohon bahwa anggota tni maupun anggota polri yang ketika mendaftarkan diri menjadi peserta pemilukada walaupun sudah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri belumlah dapat dikatakan non aktif dari keanggotaannya. dengan demikian anggota tni maupun anggota polri masih dapat dikatakan aktif dan belum benar benar keluar dari kesatuannya sehingga dapat terlibat dalam politik praktis yang berpotensi memanfaatkan jabatannya dan melakukan tindakan sewenang wenang. mahkamah berpendapat, pemohon telah keliru dalam menafsirkan guo, karena guo justru memberikan persyaratan yang jelas kepada anggota tni maupun anggota polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta pemilukada harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya. meskipun dalam guo tidak menjelaskan mengenai tindak lanjut dari surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri tersebut, namun demikian bukan berarti anggota tni dan anggota polri itu masih aktif dalam menduduki jabatannya, karena proses surat pernyataan pengunduran diri anggota tni dan anggota polri dari jabatan merupakan kewajiban atau kewenangan dari atasan anggota tni dan polri yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilukada untuk menindaklanjutinya. dengan kata lain, ketegasan pengunduran diri anggota tni dan atau anggota polri dari jabatannya tergantung dari atasan untuk memprosesnya, sehingga jika anggota tni dan atau anggota polri yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilukada kalah, maka dapat dipastikan anggota tni dan atau anggota polri tersebut tidak akan kembali jabatannya. selain itu jikalau frasa surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri dalam huruf harus diartikan anggota tni dan atau anggota polri benar benar keluar dari instalasinya apabila mendaftarkan diri menjadi peserta pemilukada, ketentuan tersebut dapat dikatakan telah menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang telah dijamin oleh uud karena ada tenggang waktu proses administrasi pemberhentian dari anggota tni atau polri berhadapan dengan jangka waktu pendaftaran yang dalam tahapan pemilukada sangat singkat: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atasakil mochtar hartonoaiful anwaremohon adalah indonesian human rights committee for social justice ihas), sebuahsasi manusia,sertamana hal tersebut tercermin dalam ad art dan aktivitas sehari hari pemohon:berpotensi menghambat tujuan organisasi untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan untuk melakukan inisiatif pembaharuan sistem politik, hukum, dan keamanan, sehingga tujuan pendirian organisasi pemohon akan berpotensi terhalangi. bahwa berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga pemohon telah terlihat dengan jelas bahwa yang diperjuangkan oleh pemohon adalah kepentingan publik. bahwa hal tersebut dapat dilihat dari kerja kerja pemohon diantaranya melakukan advokasi kebijakan pada judicial review undang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, undang undang apbn undang undang apbn p undang undang apbn p undang undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. bahwa dari seluruh permohonan tersebut diatas mahkamah konstitusi telah mengakui dan menerima legal standing pemohon untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan publik.rugikan kepentingan publik yang selama ini diperjuangkan dan dibela oleh pemohon selaku organisasi masyarakat. adapun kerugian akibat pemberlakuan huruf undang undang guo pegawai negeri sipil pns), tentara nasional indonesia tni), dan polisi republik indonesia polri) dalam status aktif ketika mengikuti pemilukada sehingga merusak sistem demokrasi dan berpotensi melanggar hak hak sipil politik warga negara, dan. fakta hukum bahwa pada tanggal oktober pemerintah indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa pada tanggal april pemerintah indonesia telah mengeluarkan dan mengesahtentang tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana juga meliputi tata cara pemilihan kepala daerah.urufketentuan huruf atas, maka bagi bakal calon kepala daerahdengan melampirkan surat pengunduran diri sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa berdasarkan undang undang tentara nasional indonesia dituntut untuk profesional yaitu dengan diberi tugas yang antara lain untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. bahwa berdasarkan undang undangahwsebagai atribusi dari undang undang dasar juga menuntut profesionalitas tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia dengan cara melarang anggota tni polri untuk terjun dalam politik praktispernah diuji dan telah diputus oleh mahkamah konstitusi dengan putusan nomor puu viii yang pada intinya menolak permohonan terhadap tersebut. untuk itu pemohon mengajukan kembali (judicial reviewviii dalam bagian pertimbangan mahkamah konstitusi terlihat bahwa dalil pemohon terdahulu adalahterkait dalil para pemohon dalam perkara nomor puu viii pekerjaan jabatan advokat alamat margersari nomor sidoarjo tepat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada imam syafi'i, s.h., andy dermawamoh. novel ibrahim salim, smendengar dan membaca keterangan presiden, membaca keterangan dpr: mendengarkan keterangan ahli pemohon dan presiden: membaca kesimpulan presidemerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa, dana setoran yang dilakukan oleh para calon jamaah haji tersebut terhadap negara, adalah wujud keseriusan para calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah rukun islam yang lima. bahwa, calon jamaah haji menyetor dana tersebut karena untuk pemenuhan sistem kursi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan membayar uang muka sebagian dari ongkos naik haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk beberapa tahun ini pembayaran uang muka tersebut sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah) sebagai setoran awal dan untuk mendapatkan kursi, dimana dana tersebut dibayar kepada pemerintah sebagai setoran awal penyelenggara ibadah haji. bahwa, setoran bpi yang sebelumnya rp. (dua puluh juta rupiah) sekarang menjadi rp. (dua puluh lima juta rupiah) adalah aturan main yang dipaksakan oleh pemerintah terhadap pemohon dan para ramah haji lainnya. bahwa, penentuan atas tentu sangat memberatkan bagi pemohon maupun para jamaah haji lainnya. bahwa,.lima puluhbahwa, bpi sebenarnya sama dengan pembelian mobil yang sistem index yaitu pembeli setalah sepakat untuk membeli mobil tersebut misalnya dengan harga sekitar rp. (tiga ratus juta rupiah), maka untuk keseriusan calon pembeli mobil wajib membayar dont payment sebesar rp. (lima juta rupiah), jika mobilnya sudah siap, calon pembeli harus meluasnya, jika calon pembeli tidak siap, maka pihak penjual (dealer) memberikan mobil tersebut kepada orang lain yang mampu untuk membayar lunas, dengan tetap tidak membuat batal akad jual beli terhadap pembeli awal. bahwa, sudah seharusnya jika dana penyetoran bpi yang dilakukan oleh pemohon dan para calon jamaah haji lainnya itu diasumsikan seperti pembelian mobil, yaitu bahwa para calon jamaah haji menyetor uang muka merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah) adalah bentuk dari kesediaan para calon jamaah haji untuk naik haji dan mendapatkan nomor antrian sebagaimana yang telah ditentukan oleh penyelenggara, dan apabila antrian tersebut pada saat pelunasan ongkos naik haji, calon jamaah haji yang telah membayar uang muka tidak mampu meluasnya maka penyelenggara memberikan antrian tersebut kepada para calon jamaah haji yang antrian berikutnya dan mampu meluasnya. bahwa, pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan mahkamah dalam perkara nomor puu xiii dalam halaman yang menyatakan,, pendapat mahkamah guo memberikan makna, jangan daftar haji jika tidak punya uang rp. (dua puluh lima juta rupiah). pertanyaannya, jika ada calon jamaah haji, hanya punya uang rp. (lima juta rupiah) kan tidak bisa daftar haji, padahal tahun lagi dia akan mendapatkan arisan rp. (tiga puluh juta rupiah). artinya untuk daftar haji saja calon jamaah haji ini harus nunggu tiga tahun. padahal dari segi keseriusan, calon jamaah haji ini sangat serius dan ingin berangkat haji, bukankah argumentasi mahkamah guo, tidak relevan dan merugikan calon jamaah haji, yang punya uang pas pasan. padahal merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid meskipun ada calon jamaah haji saat pelunasan tidak bisa melunasi, pemerintah maupun bpk tidak akan mengalami kerugian, sebab nomor porsi akan diberikan calon nomor urut dibelakangnya. bahwa, mahkamah lupa jika mahalnya bpi bertujuan supaya terjadi penumpukan dana jamaah haji, hal ini diakui oleh meter agama era suyadhama ali sebagaimana beritakan oleh liputan6.com pada tanggal november yang menyatakan,ketika sudah menumpuk baru dipikir ayo dikembangkan, supaya semakin berkembang. bukanlah pemikiran ini yang akhirnya berkembang menjadi gagasan investasi dana haji. artinya dana haji yang terakumulasi mendekati rp. trilliun ini dihasilkan dari keringat para calon jamaah haji. bukankah ini sama halnya pemerintah memanfaatkan antusiasme para calon jamaah haji untuk kepentingan pemerintah itu sendiri? bahwa, pemohon juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mahkamah dalam halaman yang menyatakanmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. bahwa, pendapat mahkamah yang setuju dengan tugas bpk terkait pengelolaan keuangan haji untuk investasi dengan prinsip syariah menafikan, uang calon jamaah haji yang sebenarnya bisa berkembang lebih besar jika dikelola oleh jamaah haji itu sendiri. bahwa mahkamah menafikan ide dasar mahalnya bpi sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah) adalah dikarenakan memang kesengajaan dari pemerintah agar dana bpi. menumpuk, nah kalau sudah menumpuk dari pada tidak berkembang, maka harus investikasikan supaya berkembang. bahwa, tidak adanya perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh uud harus dimaknai setoran dana uang muka bpi para calon jamaah haji tersebut yang disimpan bank adalah merupakan uang milik para calon jamaah haji, bukan dana pemerintah sehingga yang tetap mempunyai kewenangan atau hak terhadap uang tersebut adalah tetap penyetoran atau para calon jamaah haji, bukan beralih kepada pemerintah atau badan pengelola keuangan haji bpk) penyelenggara ibadah haji secara otomatis dan langsung bisa dikelola oleh pemerintah tanpa meminta persetujuan lebih dulu kepada para menyetor. sehingga jika pemerintah langsung menggunakan dana haji hasil dari setoran yang dilakukan oleh para calon jamaah haji adalah tindakan yang menyalahi hak hak pemohon sebagai calon jamaah haji. bahwa, hal ini sejalan dengan hasil pembahasan para ulama melalui forum ltima ulama komisi fatwa se indonesia cipayung jawa barat pada tahun dimana dalam forum tersebut menghasilkan dana setoran haji yang ditampung dalam rekening menteri agama yang pendaftaran termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syari adalah milik pendaftar (calon haji). oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid halangan syari yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya. bahwa, pemerintah selalu membuat contoh pengelolaan dana haji malaysia, ini sebagai apology pembuat undang undang agar diperbolehkan mengelola dana haji sepanjang sesuai dengan prinsip syariah. pertama, malaysia setoran bpi hanya rp. (empat juta rupiah), sehingga tidak memberatkan bagi calon jamaah haji, sementara indonesia setoran awal bpi sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah) sangat memberatkan calon jamaah haji. indonesia daftar tunggu bisa sampai tahun, sementara malaysia daftar tunggu hingga tahun jawa pos agustus kenapa bisa demikian, dengan setoran awal malaysia yang murah, maka calon jamaah haji akan banyak yang daftar, dengan banyak yang daftar menambah panjang antrian, dan pengelola dana haji malaysia yang diuntungkan. bahwa, biaya setoran awal bpi indonesia meski mahal, namun karena ini urusan kewajiban agama, maka pemohon maupun calon jamaah haji lain, tetap menyetor bpi. janganlah bpi rp. rp. (dua puluh lima juta rupiah), rp. (lima puluh juta rupiah) pun, pemohon dan calon jamaah haji akan tetap mengupayakannya. yang penting bisa berangkat haji. bahwa, disini pembuat undang undang seakan akan memanfaatkan antusiasme calon jamaah haji, karena dana terkumpul sampai rp. (seratus trilliun) barulah membuat ide supaya dana haji bisa berkembang. bahwa, dengan pemohon menyetor bpi seharusnya mendapatkan perlindungan keuangan dan kepastian hukum agar uang pemohon tidak digunakan oleh bpk untuk investasi sebagaimana dijamin oleh uud kedua, bahwa pemohon tidak mau berdebat soal prinsip syariah, seakan akan investasi sepanjang menggunakan prinsip syariah maka boleh. investasi prinsip syariah pun tetap tidak boleh dan melanggar hak konstitusional pemohon jika sejak awal pemohon tidak rela uang pemohon yang niat awalnya untuk setoran bpi tiba tiba dikelola untuk investasi. pembuat lupa jika setiap investasi selalu ada risikonya. pertanyaannya jika mengalami kerugian siapa yang akan disalahkan? siapa yang akan mengganti uang bpi pemohon? disinilah letak pelanggaran hak merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid konstitusional pemohon. sebab dana pemohon tidak mendapat perlindungan hukum yang pastibahwa, dana bpi milik pemohon atau calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan terkait penyelenggaran ibadah haji. bahwa, investasi dana pengelolaan haji adalah bentuk kesewenang wenangan pembuat uu, sebab dengan adanya guo, tidak adanya perlindungan hukum bagi uang pemohon yang sudah masuk dalam rekening bpk. bahwa, sudah sangat jelas jika dana haji yang berasal dari setoran awal para calon jamaah haji adalah murni uang calon haji yang tidak boleh dipindahtangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya. bahwa, huruf undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji. bahwa, frasa berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai standart syariah kehati hatian, kemanan dan nilai manfaat jelas tidak ada dasar hukumnya. sebab, tidak pernah ada mandat dari pemohon yang memberikan kepercayaan kepada bpk untuk memutar uang pemohon agar berkembang lebih besar dari yang disetor. bahwa, frasa berwenang telah melanggar hak hak konstitusional uang pemohon dalam setoran awal bpi untuk tidak digunakan dalam berinvestasi.merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidlbahwa, pemohon bisa menerima jika setoran awal bpi digunakan dalam bentuk investasi asalkan sejak awal tidak melakukan pemaksaan. misalnya, setoran bpi minimal rp. (lima juta rupiah), dan pembuat sudah memberikan pengumuman, jika calon jamaah haji boleh menyetor lebih dari rp. (lima juta rupiah), dan nantinya uang bpi akan dikelola oleh bpk untuk investasi. artinya, ada pilihan buat pemohon, jika pemohon punya banyak uang lebih dan tidak mampu mengelola uang bisa berkembang. maka pemohon akan menyetorkan setoran awal bpi mendekati harga keseluruhan misalnya rp. (lima puluh juta rupiah). namun jika pemohon merasa bisa memutar uang, tentu pemohon hanya berkewajiban membayar setoran awal bpi sebesar rp. (lima juta rupiah), sisanya akan pemohon putar sendiri untuk investasi agar bisa berkembang untuk melunasi saat waktunya panggilan berangkat haji. bahwa, argumentasi pemerintah yang mengatakan penggunaan dana bpi untuk investasi tidak perlu meminta ijin calon jamaah haji adalah argumentasi yang tidak beralasan secara hukum. sebab sejak awal pemohon menyetorkan bpi bukan untuk investasi, melainkan setoran awal bpi. maka pemohon tidak rela jika uang pemohon diinvestasikan. dari pada uang bpi pemohon dikelola oleh bpk, pemohon lebih senang pemohon sendiri yang menginvestasikan uang pemohon. bahwa, huruf dan nomor tahun sangat ambigu, disatu sisi seharusnya bpi itu adalah mutlak hak bpk, mau depositokan, diinvestasikan. yang penting dana haji guo tidak menyusut. tetapi menyatakan setoran merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidartinya disatu sisi pembuat mengakui jika bpk adalah sebagai wakil yang sah dari jamaah haji, disisi lain fakta diu, sementara pemohon menyetor bpi pada tahun saat bpk belum ada, kapan pemohon memberikan mandat kepada bpk sebagai wakil pemohon? ini semakin mempertegas jika huruf dan nomor tahun tidak mengandung pengakuan maupun jaminan hukum terhadap hak hak pemohon sebagai calon jamaah haji. bahwa, makna kepastian hukum dalam uud dimana ada kesewenang wenangan pembuat terlihat tidak diatasnya pengelolaan dana keuangan haji system bergulir untuk calon jamaah haji bagi yang tidak mampu melunasi bpi, agar nantinya pada saat berangkat calon jamaah haji tetap bisa berangkat dengan dana talangan dari bpi yang berjumlah mendekati trilliun. bahwa, jika permohonan guo dikabulkan oleh mk, maka menghindari terjadinya penumpukan dana bpi dan rawan terjadi korupsi, sebab sudah terjadi menteri berurusan dengan kpk gara gara tergiur uang bpi. solusi terbaik adalah pemerintah mengembalikan uang setoran pemohon. pemerintah cukup mengambil bpi maksimal rp. (lima juta rupiah). biarlah dengan setoran awal bpi per calon jamaah haji rp. (lima juta rupiah). jika jutaan antrian calon jamaah haji, nilainya tetap triliunan. bahwa, pelanggaran hak konstitusional pemohon tentang perlindungan hukum yang dijamin dalam terkait berlakunyadalah, pertama,merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid digunakan dalam investasi. padahal pemohon tidak pernah memberikan mandat kepada pembuat terkait diperbolehkannya investasi. kedua, bahwa, pembuatesiko kerugian. maka jika mengalami kerugian pemohon yang dirugikan bukan bpk. ketiga, pemohon menyetorkan dana awal bpi adalah kewajiban sepihak yang yang dipaksakan oleh pemerintah dengan nilai tinggi sebesar rp. (dua puluh juta rupiah)amaah haji lainnya. bahwa,khususnya terhadapkeuangan haji: bukti fotokopi buku tabungan bni atas nama pemohon: bukti fotokopi surat dari kementerian agama, bernomor b190 kk. hj. bertanggal februari perihal permohonan pengumpulan lembar merah setoran awal: bukti fotokopi artikel dari website dengan judul setoran awal ongkos haji naik jadi rp. juta, selain itu, pemohon menghadirkan satumuhammad cholil nafis, ph. mukadimah saya telah berjanji kepada pemohon bahwa jawaban saya sesuai dengan batas keahlian saya meskipun mungkin jawaban saya ada sebagaian yang sesuai dengan harapannya juga mungkin tidak sesuai dengan harapan pemohon dalam pengujian huruf dan nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji terhadap undang undang dasar. setelah saya membaca poin poin dalam surat permohonan dan isi pokok pengujian dari pemohon dan tanggapan dari pemerintah maka saya akan menjawabnya secara gambaran umum dan satu persatu pokok perkara yang ditanyakan kepada saya. menurut imam mawardi dalam kitab al akam al sulthaniyah bahwa pemimpin dipilih dan ditetapkan untuk melanjutkan risalah kenabian dalam merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji lembaran negara republik indonesia tahubahwa, pemohon adalah calon jamaah haji indonesia yang mendaftar sejak tahun bahwa, antrian panjang calon jamaah haji menyebabkan pemohon harus daftar meskipun daftar tingginya saat itu mencapai kurun waktu tahun. bahwa, pemohon daftar melalui kantor kementrian agama sidoarjo jawa timur dengan menyetorkan dana sekitar rp. (dua puluh juta rupiah) melaui bank bni dengan nomor rekening bank bni cabang surabaya pemuda, tertanggal setoran februari bahwa, pemohon sudah bertanya kenapa setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji kenapa bpi mahal sekali mencapai rp. (dua puluh juta rupiah)? padahal beli mobil harga rp. (tiga ratus juta rupiah) saja nya cukup rp. (lima juta rupiah). penjelasan lisan dari petugas kementrian agama sidoarjo merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjamin kelestarian pelaksanaan ajaran agama dan menjaga stabilitas sosial dunia (al imamat madu'akun likhilafatin nubuwwah hirasatiddin siyasatid dunya) (al mawardi: bahwa pemerintah menjalankan amanah dan tugasnya kepada rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan (tasharruful imam 'acara'iyyah maupun bil mashalahah). apabila terjadi benturan antara kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan golongan dan perorangan. demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafasadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa dibatalkan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum. kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara adalah tercapainya tujuan hukum (magasin syariah) yang diwujudkan dalam bentuk melindunginya lima hak dasar kemanusiaan (al dharuriyaat al khas), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan keturunan, dan harta penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan dananya harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, atas kepentingan perorangan dan golongan. pokok perkara bahwa, setoran bpi rp. (dua puluh lima juta rupiah) adalah aturan main yang dipaksakan oleh pemerintah terhadap para ramah haji. bahwa, penentuan atas tentu sangat memberatkan bagi para calon jamaah haji lainnya. bahwa,enam puluh limafaktanya malaysia setoran awal calon jamaah haji hanya rp. juta. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pertanyaannya: dalam islam harta dilihat tidak hanya dibelanjakan untuk apa, tapi juga ditanya bagaimana cara memperoleh harta tersebut. nah dalam konteks setoran awal haji yang memberatkan, bukankah ini sama halnya pemerintah mempersulit calon jamaah haji yang kebetulan punya uang tdk sampai juta tidak bisa daftar haji. bagaimana pendapat ahli? jawaban: ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan kemampuan (istilah'ah), baik secara bekal (al aad) maupun kendara dan kuota (al lahirlah). karena itu, yang wajib melaksanakan ibadah haji adalah bagi yang sudah mampu untuk melaksanakannya. kini karena jumlah penduduk yang besar sedangkan kuota haji terbatas maka kota adalah bagian dari ketentuan untuk dapat melaksanakan ibadah haji. indonesia keberangkatan haji diatur dengan cara antri melalui setoran pendaftaran bpi sebesar rp25. penentuan juta atau juta atau bahkan gratispun sebenarnya tak ada ketentuan. khusus dalam ajaran islam. semua tergantung kesepakatan atau kebijakan pemerintah sesuai kemaslahatan umum. islam hanya mengatur bagaimana yang masalah bagi umat yang hendak menjalankan ibadah haji asalkan tidak terdapat kemafsadatan yang merusak kepentingan umum. sebab penentuan setoran awal bpi tidak termasuk dalam syarat istana'ah bagi muslim tetapi hanya uang muka sebagai bukti keseriusan (al mukadimah diimani jiddiyah) ketika mendaftar untuk berangkat naik haji. jika alasan membayar setoran awal juta untuk mengurangi antrian orang daftar haji perlu dikoreksi replikanya apakah hal itu efektif. sebab terbukti setiap tahun orang yang mendaftar untuk berangkat haji terus meningkat. dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam fatwa dsn mui nomor dsn mui vi tentang pembiayaan pengurusan lembaga keuangan syariah yang ketentuannya antara lain: lks hanya mendapat umrah (fee upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan garde (hutang) yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan: hukumnya boleh (mubahjja'iz). produk dari fatwa ini adalah talangan haji oleh bank yang pernah berlaku perbankan meskipun setelah itu dihapuskan. hal ini menunjukkan bahwa uang setoran awal pendaftaran haji bukan kategori ketentuan istilah'ah dan jika digunakan untuk mengurangi daftar merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid antrian pun kurang tepat sehingga diperlukan terobosan baru dalam manajemen penyelengaraan haji yang lebih bermasalah kepada umat. seperti pembatasan melalui akurasi data orang yang telah berangkat haji sehingga tak boleh mendaftar berangkat atau moratorium penyetoran pendaftaran haji sampai selesainya penamaannya yang lebih baik. bahwa menteri agama era suyadhama ali sebagaimana beritakan oleh liputan .com pada tanggal november yang menyatakan:pertanyaan: bagaimana pendapat ahli terhadap rasionalitas pemikiran menaikkan setoran awal haji, padahal uang itu belum digunakan oleh pemerintah artinya uang calon jamaah haji triliunan rupiah nganggur, padahal tentu jika uang tersebut buat usaha masing2 calon jamaah haji akan bisa berkembang lbh besar dibanding disetorkan rekening bpk (badan pengelola keuangan haji)? jawaban: sebenarnya pada saat uang disetorkan kepada rekening menteri agama harus dilaksanakan sesuai akarnya. bahwa dana itu dalam kenyataannya tetap diinvestasikan produk perbankan. kini masalahnya sudah berbeda setelah adanya tahun tentang pengelolaan keuangan haji. bahwa uang itu akan diinvestasikan dengan prinsip kehati hatian dan sesuai dengan prinsip syariah. saya ingin menyatakan bahwa masalah dana haji ini sudah difasilitasi oleh nomor tahun tentang keuangan haji. namun akarnya perlu disesuaikan. bahwa, calon jamaah haji setelah daftar tunggu tahun, pada saat mau berangkat tidak mempunyai uang utk melunasi, maka nomor porsinya diberikan nomor urut dibelakangnya. ini tidak memberikan kemudahan memberikan pinjaman dana bagi calon jamaah haji yang tidak bisa melunasi, padahal ada dana triliun nganggur milik para calon jamaah haji. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pertanyaan: bagaimana pendapat ahli, ini hanya mengatur penggunaan dana calon jamaah haji yang sekarang berjumlah triliun untuk investasi. tapi tidak mengatur untuk memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji yang tidak bsa melunasi saat mau berangkat? jawaban: menurut saya, ini sesuai dengan syariah bahwa pelaksanaan ibadah haji diwajibkan hanya bagi orang muslim yang telah mampu. adapun bagi yang belum mampu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. hal ini juga ditegaskan dalam keputusan ltima' ulama komisi fatwa se indonesia pada juli bahwa umat islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari lks lunas. jika talangan haji sebelum berangkat haji saja harus lunas sebelum berangkat maka berarti lebih tidak boleh saat pelunasan bpi dengan cara meminjam kepada yang lain. pendapat imam syafi'i: jasa! san gia itu maa ala barangsiapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidaklah terkena kewajiban haji karena dianggap tidak berkemampuan . ummimerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpertanyaan, bagaimana pendapat ahli, uang calon jamaah haji yang berjumlah sekitar triliun dikelola oleh bpk, tanpa adanya pengurus bpk dari unsur calon jamaah haji? padahal keberadaan unsur dari calon jamaah bertujuan sebagai control terhadap penggunaan uang calon jamaah haji. jawaban: menurut ajaran islam tidak ada ketentuan bahwa wakil pengelola dana haji harus ada anggota yang berasal dari sebagian jemaah haji. syarat menjadi wakil itu harus amanah dan bertanggung jawab yang berasal dari unsur manapun. apalagi ketentuan penemuan anggota bpk melalui ketetapan undang undang dan diseleksi secara terbuka. hal ini sebagaimana firman allah swt. surat an nisa uni nasa oak seks lai sala liat gan alan sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat pertanyaan, bagaimana pandangan islam terkait dana setoran haji dipergunakan untuk investasi? padahal tidak semua calon jamaah haji iklan uangnya dipergunakan untuk investasi. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid jawaban: memang sistem pengelolaan dana haji sampai saat ini belum berubah, khususnya akad dalam setoran awal pendaftaran haji. jika dilihat dari akad yang ada dalam setoran haji belum memuat akad tentang penyerahan dana untuk diinvestasikan. oleh karenanya, depan bpk harus memperbaiki akad dengan calon jemaah haji bahwa uang setoran awal pendaftaran haji akan investasi seperti menggunakan akad mudharabah atau makalah bilujrah atau akad lainnya yang sesuai dengan syariah. karena dana setoran pendaftaran haji adalah milik jemaah haji, baik yang berangkat tahun berjalan dan yang daftar tunggu maka manfaat atau hasil investasi harus kembali kepada jemaah haji sesuai dengan porsi dan persentasenya. penggunaan dana hasil investasi semuanya untuk mensubsidi penyelenggaraan ibadah berjalan (seperti tercantum dalam tanggapan pemerintah tahun sementara sebagian hasil dana investasi itu ada yang dari dana jemaah haji yang belum berangkat maka hukumnya haram. sebab sebagian dana itu adalah milik jemaah haji yang masing dalam daftar punya. karenanya, pemerintah perlu meminta ridha (istirahat) kepada jemaah jika dana optimalisasi itu digunakan semuanya untuk penyelenggaraan haji tahun berjalan. namun menurut hemat saya, sebaiknya dana hasil optimalisasi setoran haji diberikan kepada pemiliknya sesuai porsi dana dan prosentase keuntungan yang didapatnya. sebab dana jemaah yang menunggu kuota keberangkatan akan terkena inflasi yang akan berkurang saat waktu melunasi bpi. rasulullah saw bersabda: (adi calls alia gaya! ula jay tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. hr. abu dawud dan daruguthni hal ini juga sesuai dengan fatwa keputusan ltima' ulama komisi fatwa se indonesia pada juli bahwa: hasil penempatan investasi dana setoran bpi merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji), sebagai pengelola pemerintah kementerian agama sekarang bpk) berhak mendapat imbalan yang wajar tidak berlebihan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dana bpi milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. bahwa, dalam keterangan pemerintah dalam persidangan sebelumnya menyatakan, bahwa setoran pipih dan atau pipih khusus tidak dapat diambil oleh jemaah haji secara sepihak, sebagaimana diatur dalam dan undang undang pengelolaan keuangan haji karena hal dimaksud dapat memengaruhi penyelenggarapipih atau pipih khusus berdasarkan dan undang undang guo tentunya akan memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan pertanyaannya: bagaimana perspektif syariah, melihat kebijakan tersebut calon tidak boleh membatalkan secara sepihak, kecuali meninggal. sementara jika calon haji meninggal tidak bisa mewariskan nomor porsi kepada istri suami atau anak?. jawaban: menurut saya hal ini sudah sesuai syariah. sebab orang yang sudah meninggal telah gugur kewajiban melaksanakan ibadah haji. dan, ahli waris tidak berkewajiban untuk menyajikannya. kecuali sebagai badal haji (pengganti) yang hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. ketentuan dalam badal haji tidak harus dari keluarga atau ahli waris tetapi hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. dengan sistem gugur bagi yang sudah meninggal telah sesuai syariah karena meninggal telah menguburkan kewajiban dan hal itu dapat memperlancar orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. demikian juga ketentuan tidak boleh membatalkan secara sepihak karena akarnya sudah mulai (mengikat) kepada kedua belah pihak sehingga cara membatalkannya pus harus sesuai kesepakatan atau ketentuanseptember dan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan pada tanggal merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid oktober dan tanggal oktober yang pada pokoknya meneranghuruf pkhpengelolaan keuangan haji: keuangan haji sebagaimana dimaksud pada dapat ditempatkan dan atau diinvestasikan. bahwamerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidwarga negara indonesia dan calon jemaah haji yang mendaftar sejak tahundan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji. bahwyang diajukan. bahwa pengelolaan dana ibadah haji termasuk digunakan dalam investasi merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang undang (open legal policy) yang tidak berkaitan dengan hak konstitusional pemohon. hak pemohon adalah untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji, yang dilakukan dengan cara penyetoran biaya ibadah haji sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, dengan demikian. antara hak merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid saat itu mengatakan, yang antri banyak, sehingga setoran awal bpi harus ditinggikan rp. (dua puluh juta rupiah) untuk mengurangi antrian calon jamaah haji. bahwa, pada tanggal februari pemohon mendapat surat dari kementrian agama kantor kementerian agama kabupaten sidoarjo nomor kk. hj. tentang permohonan pengumpulan lembar setoran awal sebagai prosedur pemberangkatan pada tahun undangan ini tidak dihadiri oleh pemohon. dikarenakan pada tahun pemohon sudah berangkat haji menggunakan haji plus, untuk porsi onh biasa pemohon (tahun pemohon menunggu berbarengan pemberangkatan dengan istri yang diperkirakan berangkat tahun bahwa, pemohon sangat keberatan dengan biaya awal bpi sebesar rp. (dua puluh juta rupiah) guo, sebab bagi pemohon uang sebesar itu jika digunakan untuk usaha dalam setiap tahunnya bisa bisa berkembang lebih dari sementara jika disetorkan kepada kementrian agama, pemohon tidak pernah tau berapa bunganya, apakah bunga guo kembali kepada pemohon atau tidak? bahwa, pemohon tidak pernah dijelaskan oleh petugas saat itu jika nantinya uang yang disetorkan oleh pemohon akan diinvestasikan. jika demikian jelas pemohon merasa dirugikan hak konstitusional pemohon, apabila uang pemohon tanpa persetujuan pemohon tiba tiba diinvestasikan. sebab hakekat pemohon membayar setoran awal bpi adalah uang muka untuk biasa penyelenggaraan ibadah haji. bukan untuk investasi. bahwa, pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuanyang memberikan kewenangan kepada badan pengelola keuangan haji untuk dapat menginvestasikan setoran awal bpi pemohon adalah melanggar hak hak konstitusionalsarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid konstitusional pemohon dengan kebijakan pengelolaan dana ibadah haji yang dikelola oleh bpk tidak berhubungan secara langsung, walaupun dana ibadah haji yang dikelola oleh bpk bersumber dari setoran ibadah haji. bahwa berdasarkan uraian tersebut,, baik dalam pengelolaan keuangan haji secara runtun, karena menurut pemerintah maksud dan tujuan dari pemohon adalah sama, namun pemerintah menjawab secara garis besar tersebut dibentukbertanggung jawab menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji bagi setiap warga negaranya yang hendak menunaikan ibadah hajimerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwamaka dibentuk undang undang guo. bahwa samping mengatur pengelolaan setoran bpi jemaah haji, undang undang guo juga mengatur dana abadi umat dau)bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan huruf pkh), pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa perjalanan ibadah haji arab saudi tidaklah murah bahwa menurut undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji,ahwa setelah terbitnya pengelolaan keuangan haji, dalam pengelolaan keuangan haji yang berbunyi: setoran bpi dan atau bpi khusus sebagaimana dimaksudbahwa menurut pkh yang berbunyi: pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh bpk: bpk sebagaimana dimaksud pada merupakan badan hukum publik berdasarkan undang undang initersebut atas kewenangan menetapkan pengelolaan setoran awal bpi merupakan kewenangan bpk. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakangol, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pengelolaan keuangan haji yang berbunyi: dan likuiditas, bahwa berdasarkan pengelolaan keuangan haji yang berbunyi:pengelolaannya. bahwa berdasarkan ketentuan atas investasi setoran awal jemaah haji oleh bpk, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati hatian, nilai manfaat dan likuiditas, serta kerugian merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang timbul sebagai akibat kesalahan dan atau kelalaian pengelolaan dalam penempatan dan atau investasi keuangan haji ditanggung secara renteng oleh anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bpk. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakanpkh), pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa menurut pemerintah pemberlakuan setoran awal bpi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap calon jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji, karena dengan adanya penetapan besaran setoran awal bpi sebesar rp. (dua puluh juta rupiah) pada tahun dan saat ini sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah), dimaksudkan untuk menunjukan kemampuan finansial dan keseriusan dari calon jemaah haji, serta sebagai filter bagi calon pendaftar jemaah haji sebagaimana diatur dalam dan pengelolaan keuangan haji, karena hal dimaksud dapat mempengaruhi penyelenggarmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa apabila besaran setoran awal bpi terlalu rendah, maka calon jemaah haji dapat dengan mudah mendaftarkan dan membatalkan pendaftaran harinya. saat ini dengan setoran awal sebesar (sebelum mei dan sebesar (setelah mei volume pembatalan haji masih cukup tinggi. hal ini terlihat dari data jumlah jemaah haji yang membatalkan setoran bpi nya, baik setoran awal maupun setoran lunas dalam kurun waktu (empat) tahun terakhir sebagai berikut: gee aaa aman oleh karena itu ketentuanhukumdengan setoran awal bpi yang sangat rendah justru dapat memperpanjang daftar tunggu, sehingga menimbulkan kekacauan, kegaduhan, dan ketidakpastian hukum, karena penyelenggaraan ibadah haji diperlukan perencanaan, pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. sebagai gambaran jumlah daftar tunggu (waiting list) jemaah haji sampai dengan per tanggal juni adalah sebagai berikut: hae jasa tunggu (orang) (orang) (orang) ega setoran awal bpi (civil aktif) setoran lunas merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid m(unastunda) jabatan sastera bahwa berdasar seluruh uraian tersebut atas, maka hak hak pemohon terkait dengan pelaksanaan ibadah haji sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya pengelolaan keuangan haji dan berlakunya pengelolaan keuangan hajiketentudrs. siswa susanto, dea: pertama tama, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada hakim panel mahkamah konsitusi yang telah mengijinkan saya sebagai ahli hukum keuangan negara dari pihak memohon pemerintah) untuk menyampaikan penjelasan saya dalam kasus pengujian materi (judicial review) terhadap undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji, khususnya terkait dengan (a), dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid permohonan dimaksud, bila dicermati, pada intinya dipicu oleh ketidaksetujuan pemohon terhadap tiga hal yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji. yaitu: pertama, keberatan terhadap pemberian kewenanganoleh pemerintah kepada badan pengelola keuangan haji bpk) untuk melakukan pengelolaan dana haji: kedua, keberatan terhadap pengelolaan dana haji dengan cara diinvestasikan yang menurut pemohon tidak terbebas dari adanya risiko yang menyebabkan terjadinya kerugian yang akan menyebabkan kerugian dipihak pemohon, bukan kerugian bpk: ketiga, keberatan terhadap besaran uang muka yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar rp. (dua puluh juta rupiah). bagi tim penyusun rancangan undang undang pengelolaan keuangan haji, ketiga hal tersebut atas, yang merupakan inti materi gugatan para pemohon, bukanlah hal bardiajukan dan diperdebatkan oleh para pakar dan berbagai pihak,tim penyusun. dan, alhamdulillah, berbagai kajian yang berujung pada ketidaksesuaian pendapat konsepsi yang kemudian dituangkan dalam undang undang tersebut. terkait dengan alini, perlu saya sampaikan bahwa kasus yang terjadi antara para pemohon dan memohon adalah sebuah kasus yang terjadi dalam lingkup hukum keuangan negara. yaitu merupakan kasus yang terjadi dalam rangka pengelolaan keuangan negara. khususnya, terkait dengan cara bagaimana pemerintah menyediakan layanan kepada masyarakat, dan bagaimana teknik pembiayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan layanan tersebut. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidebagaimana berkali kali saya sampaikan dalam forum seperti ini ketika saya diminta sebagai ahlikalau boleh dikatakan, keliru. penggunaan sudut pandang dimaksud,perkenankanlah sayasaya pelajari beberapa universitas baik indonesia maupun negara lain, dan yang saya dalami selama ini, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. sebagai praktisi, yaitu ketika saya yang kemudian menjadjuga selaku direktur pusat kajian keuangan negara dan daerah pada universitas patria artha yang ditunjuk selaku anggota tim kecil penyusunan rancangan undang undang pengelolaan keuangan hajiyang kemudian ditetapkan menjadi undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan haji. merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] dalam kaitan ini, sekedar menyegarkan ingatan berbagai pihak perlu pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa, pada prinsipnya, suatu produk perundang undangan terdiri dari dua unsur. yaitu, pertama, unsur frame atau wadah, yang lebih dikenal dengan aspek hukum: kedua, unsur content atau isi,iag) inilah yang kemudian dituangkan dalam, menurut berbagai kepustakaan, berupa keamanan dan ketertiban (defence and order), kesehatan (health), pendidikan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid (education), keadilan (justice), dan semua layanan dalam bentuk fasilitas yang tergabung dalam kelompok pekerjaan umum pemerintah (public works). mengingat semua jenis layanan dimaksud merupakan kebutuhan dasar (asasi masyarakat) (free charge). kendati pengaturan penyelenggaraan perjalanan haji bagi penduduk hindia belanda oleh pemerintah pada masa , baru pada tahun dibentuklah bagian penolong haji oleh perserikatan muhammadiyahelusur,na dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). dalam perkembangannya, masalah pengelolaan haji bukan lagi hanya sekemerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoipengelolaan keuangan haji. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bpk berwenang: merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] berangkat menunaikan ibadah haji. untuk menjawab keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap yang pada intinya berupa pemberian kewenangan oleh pemerintah kepada badan pengelola keuangan haji bpk) untuk melakukan pengelolaan dana haji dapat diberikan penjelasan sebagai berikut bawah ini. dari kenyataan yang ada selama ini perbandingan antara jumlah masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji jauh lebih besar dibandingkan dengan besaran kuota yang diberikan oleh pemerintah saudi arabia. animo masyarakat yang semakin berkembang dari waktu waktu telah mengakibatkan terjadinya daftar tunggu para calon jemaah haji yang semakin hari semakin panjang. seiring dengan berjalannya waktu, jumlah setoran awal para calon jemaah haji, sebagaimana besarannya telah ditetapkan oleh pemerintah, telah bertumpuk (terakumulasi) dengan jumlah yang semakin besar. bahkan sangat besar sekali, hingga mencapai jumlah triliunan rupiah. sementara itu, uang triliunan tersebut hanya dibiarkan menumpuk dalam rekening atas nama menteri agama tanpa dikelola dengan cara yang memadai menurut tata kelola keuangan yang baik. bila dicermati, salah satu alasan tidak memanfaatkannya uang dana haji dimaksud adalah bahwa ternyata menteri agama, selaku menteri teknis, tidak memiliki kewenangan pengelolaan uang tersebut. ini adalah harga mati menurut ketentuan tata kelola keuangan negara. meskipun, menurut kenyataan, dana tersebut berada dalam rekening menteri agama, dana tersebut merupakan dana yang dikuasai negara. dus, harus dikelola dan bawah kendali pemerintah, c.g. menteri keuangan selaku bendahara umum negara. namun demikian, karena status dana dimaksud bukanlah merupakan penerimaan negara dalam arti sebenarnya sebagaimana layaknya penerimaan dari sektor pajak ataupun pungutan lainnya yang tergolong dalam penerimaan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid negara bukan pajak pnb)ditinjau dari segi pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal ini pengelolaan keuangan negara, keberadaan dana dalam status idle adalah tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat. hal ini bertentangan dengan kewajiban pengelola keuangan negara, yaitu bendahara umum negara, yang salah satu kewajibannya adalah memaksimalkan manfaat yang mungkin diperoleh dari dana yang dikelolanya untuk kepentingan negara yang pada gilirannya akan mendukung kepentingan masyarakat. pertimbangan itulah yang digunakan ketika terdapat kenyataan bahwa terdapat dana yang jumlahnya sangat besar yang mencapai triliunan rupiah yang tidak dimanfaatkan. padahal, seharusnya dana, antara lain untuk: meningkatkan kualitas penyelenggaraanibadah haji, merasionalkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, memberikan nilai tambah terhadap dana haji,tanggungjawab pengelolaan keuangan negara), satu sisi, dan manfaat yang dapat bpk). sebagai lembaga pengelola keuangan negara untuk tujuan tertentu, badan pengelola keuangan haji memiliki karakter yang unik. kendati bawah kendali pemerintah, lembaga tersebut bersifat non strukturalmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kepadanya. lembaga bpk tersebut berada langsung bawah presiden, tetapi bawah pengawasan menteri keuangan dan menteri agama, secara teknis dan secara keuangan. dengan status dana maupun kelembagaan sebagaimana tersebut atas, pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akibat yang mungkin ditimbulkan oleh lembaga tersebut bpk) dalam kegiatan operasionalnya. yang perlu diperhatikan adalah, walaupun dana dana yang berada dalam pengelolaannya laba (nomor profit). artinya, manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan keuangan maupun asmeningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji langkah ini akan mencakup tiga hal utama penyelenggaraan ibadah haji, yaitu pemogokan, cjawab penyelenggara haji untuk melakukan pembayaran lebih awal, misalnya satu tahun sebelumnya. hal tersebut disamping memberikan kepastian,, bahwa selama ini antara penetapan bpi dan waktu pelaksanaan ibadah haji relatif sangat dekat,bagi para jamaah. demikian pula halnya dengan transportasi dan catering. di. kebutuhan akan dana pendukung dimaksud, ditinjau dari segi pengelolaan keuangan negara, memang tidak selayaknya dibiayai dari sektor perpajakan, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid karena akan menimbulkan aspek ketidakadilan. sementara itu, dana yang disetorkan oleh calon jemaah haji, pada hakekatnya, hanya mencakup biaya transportasi, pemogokan, dan biaya hidup selama tanah suci. oleh karena itu, manfaat yang berasal dari hasil pengelolaan dana haji dimaksud akan merupakan sumber pembiayaan yang dapat diandalkan. merasionalkan biaya penyelenggaraan ibadah haji konkritnya,,. memberikan nilai tambah terhadap dana haji dan kemaslahatan jemaah serta umat. denganpenerapan prinsip nirlaba berbagai manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana haji akan terakumulasi baik dalam bentuk asset dan modal yang dikelola yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada seluruh jemaah haji, pada khususnya, maupun kepada seluruh umat islam,pada kenyataannya, jumlah yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional maupun kegiatan investasi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana yang terakumulasi dan berada dalam pengelolaan pemerintah. oleh sebab itu, pemerintah berpendapat untuk dapat memanfaatkan dana menganggur (idlefund) dimaksud untuk tujuan pembiayaan kegiatan pemerintah jangka merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid panjang, misalnya untuk pembiayaan proyek proyek infra struktur pemerintah, yang membutuhkan pendanaan yang relative besar yang untuk sementara belum dapat ditanggulangi melalui system penerimaan apbn. hal yang demikian dimungkinkan, karena, pertama, sesuai dengan prinsip yang sehat dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah disampaikan atas, kedua, para ahli berpendapat bahwa pada prinsipnya, pada saat terjadi kesulitan pendanaan, antara lain yang disebabkan karena krisis ekonomi, dana yang terhimpun dan berada tangan pemerintah tersebut, dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian nasional, dan ketiga,bila diperhatikan, berbagai negara, seperti misalnya: malaysia, dalam pengelolaan tabung haji, juga menggunakan dana haji dengan skema sebagaimana dirancang oleh pemerintah indonesia. dalam kaitan ini, penggunaan dana haji oleh pemerintah, selain memperhatikan prinsip prinsip syariah, berbagai risiko sebagai akibat keputusan pemerintah dalam penggunaan dana haji dimaksud untuk kepentingan investasi pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah. hal tersebut, tidak terlepas dari pertimbangan seperti halnya ketika pemerintah memutuskan pengelolaan dana haji dimaksud diserahkan tangan sebuah lembaga khusus yaitu bpi, yang nota bene merupakan lembaga bawah kendali presiden, dan dengan kendali teknis operasional tangan menteri agama dan menteri keuangan. sebagaimana disampaikan atas, dengan memasukkan penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk layanan publik, satu sisi, dan menempatkan setoran uang haji dalam kelompok penerimaan negara, sisi lain, memberikan makna bahwa pemerintah akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan ibadah haji tersebut bagi umat islam yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. oleh karena itu, kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak pemohon tentang risiko yang mungkin menimpa pemohon atau para calon jemaah haji lainnya karena penggunaan dana haji oleh pemerintah adalah sama sekali tidak berdasarsarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoi, pada hakekatnya merupakan alat seleksi yang mengendalikan pendaftaran calon je...dengan mendasarkan pada pemikiran dimaksud, pembayaran uang muka bpi, tidaklah dapat disetarakan dengan sebuah 'tanda jadi' dalam sebuah perikatan, seperti halnya dalam perdagangan sebagaimana dicontohkan oleh pemohon. dari penjelasan tersebut atas dapat kiranya disimpulkan sebagai berikut, pemerintah,: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidian biaya ibadah haji:bentuklah badan pengelola keuangan haji: laba dengan mengacu pada sikap korporasi berdasarkan prinsip syariah islam::,:selanjutnya, atas dasar simpulan dimaksud perkenankanlah saya menyampaikan pendapat terhadap gugatan pemohon sebagai berikut: bahwa, dan tidak akan merugikan para calon jemaah haji: bahwa manfaat yang diterima oleh masing masing calon jamaah dari pengelolaan dana secara kolektif akan lebih besar dibandingkan dengmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid institusi dalam kelompok tersebut berkewajiban membiayai kegiatan institusi tersebut. hal tersebut. setiap anggota akan menikmati manfaat yang berasal dari setoran awal bpi anggota sebelumnya, dalam bentuk rasionalitas biaya haji, dan calon anggota sesudahnya ketika penyelenggara ibadah haji melakukan pembayaran dimuka untuk berbagai kegiatan ibadah haji yang pada saat itu (tahun berjalan) calon jemaah yang bersangkutan belum melaksanakan pelunasan karena bpi nya belum ditetapkan, sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan diturunkan dari kaidah sistem pengelolaan keuangan negara. sedangkan kaidahrisiko yang mungkin terjadi terhadap pengelolaan dana haji dimaksud oleh bpk selaku lembaga pemerintah termasuk penggunaan dana dimaksud oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah. dr. arief mufraini, lc., si. memahami term dana haji yang diperkenalkan oleh pemerintah undang undang nomor tahun dan praktik lapangan yang sudah berlangsung) pada dasarnya memerlukan kepiawaian analisis dari dua kajian berbeda namun masih dapat dikombinasikan secara apik untuk kepentingan optimalisasi malahan umat menuju falah (human welfare), yaitu ekonomi keuangan modern (outsider effort) dan interpretasi atau praktik dari classical islamic legal (gigih madzhab). kerja akademis ini dikenal dengan sejumlah term yaitu optimum regime nafi: internalisasi parmoranz: moral endogeinity chopra: value structure alparslan: islamic law adaptability ahmad: sain and islam alias model, iit dan masih banyak lagi. pertama: dalam perspektif ekonomi dan keuangan pada skala makro, aktivitas masyarakat dalam melakukan setoran dana haji dapat diartikan sebagai bagian dari aktifitas saving masyarakat yang kemudian. terakumulasi untuk merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid mengantisipasi ketidakpastian atau naik turunnya pendapatan dimasa datang. aktifitas saving kerap dikaitkan dengan pertumbuhan (growth) ekonomi, dengan begitu, rasionalitas ekonomi (abstinence, opportunity loss cost, inflasi) menghadirkan lembaga intermedia yang memberikan ruang rasionalitas penyimpanan asset dalam kondisi yang lebih menguntungkan dalam perhitungan ekonomi (effort economie). lembaga intermedia tersebut menerima sebagai liabilitas yang nantinya diterjemahkan menjadi asset dengan cara investasi. lembaga financial intermedia dalam konteks dana haji adalah peran dari kehadiran bpk dan perbankan pada pengelolaan dana haji. hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa. setoran bpi pada dunia perbankan memberikan level kepercayaan tersendiri pada jamaah haji, dan dana haji terbukti memberikan stabilitas operasional dunia perbankan dalam hal ini perbankan syariah. namun demikian, pengetahuan islam (ekonomi dan keuangan islam) mengkoreksi kajian diatas, dimana pertumbuhan ekonomi tidak melulu dimulai dari upaya pengembangan modal dalam frame saving ataupun investasi setelah konsumsi, namun lebih kepada upaya tidak memfungsikan hubungan linear positif antara pendapatan dan konsumsi. konsumsi harus berada dalam frame ibadah yang dengan demikian kebutuhannya menjadi sangat terukur tanpa harus menjadi independen variable dari pendapatan (wealth). konsumsi dapat derivasi dengan konsumsi turunan yang dapat dikatakan sebagai transfer payment untuk konsumsi orang lain (utility sharing). besar kecilnya volume utility sharing pada konsumsi adalah level pertama penciptaan kesejahteraan (human welfare), bukan besar kecilnya rate pertumbuhan pendapatan. mengupayakan hak orang lain dari income tidak perlu menunggu gerakan produktivitas yang disandingkan dengan adanya akumulasi asset dan modal yang dimiliki. tingginya pendapatan bukan merupakan ukuran kesejahteraan pada area geografis tertentu, namun lebih kepada tingginya proses transfer paymentuutility hak orang lain yang berlangsung secara massive dalam batasan maupun melampaui area geografis tertentu, hal ini dapat berlaku pada dana haji dan siswa. dengan demikian setoran bpi dan kerja optimalisasinya oleh bpk pada dunia perbankan untuk kepentingan peningkatan layanan operasional haji tidak merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dapat dikatakan sebagai aktivitas saving tapi merupakan transfer payment untuk kepentingan utility sharing sesama calon jemaah haji dalam konteks peningkatan layanan haji. pemahaman malahan optimum pada pengelolaan dana haji adalah: kemanfaatan keberkahan b). kemanfaatan akan sangat terkait dengan resiko (algunmu bil guru wal khatra birdman), dipastikan akan ada titik kulminasi dari manfaat marginalnya, pemanfaatannya berlaku besar pada akumulasinya (jamaah haji secara keseluruhan) namun keberkahan (berlaku personal) antar sesama jamaah haji akan selalu naik secara eksponensial. kemiskinan dan inequality adalah bagian dari sunnatullah. definisi, design dan kebijakan dari ekonomi pembangunan mengupayakan standar kesejahteraan dari kemiskinan dan meminimalisir gap dari inequality. kemiskinan akan selalu ada, namun kemiskinan yang bergerak transformasi menjadi sejahtera (long term run allah) adalah indikator penting dalam proses pembangunan ekonomi. dalam membangun model, pendapatan tidak berlaku sebagai golden role yang difungsikan oleh konsumsi dan lainnya. kebijakan historis empiris (kapitalis) upah gaji sebagai instrumen produktivitas household untuk mengkonsumsi output barang tertentu, yang kemudian pada akhirnya akan memberikan dampak akan produktivitas output barang lainnya merupakan mekanisme dari sebuah proses peradaban kapitalisasi. manipulasi instrumen gaji upah dengan logika diatas akan berujung pada besaran gap inequality, apalagi ketika hal tersebut tidak difungsikan oleh konsumsi yang tidak terstandarisasi ajaran islam. berdasarkan hal tersebut, intervensi kebijakan pemerintah (government expenditure) dapat dialihkan dalam frame functional distribution income untuk mensubsidi struktur dan infrastruktur, budaya kreatif dan inovasi yang menciptakan kenyamanan konsumsi yang berkualitas (tanpa mengalami budget constraint) untuk barang dan jasa kesejahteraan generasi mendatang (fasilitas pelayanan haji), seperti halnya mengupayakan (subsidi) bagaimana pendidikan yang baik dan bagus dapat dinikmati rakyat dengan harga murah (kompensasi sbs untuk pendidikan islam), harga komoditas makanan sehat dan bergizi murah, harga komoditas obat obatan berkualitas murah dan bahkan barang dan jasa terkait dengan public services dengan harga murah (sistimntang pengelolaan keuangan haji keuangan haji sebagaimana dimaksud pada dapat ditempatkan dan atau diinvestasikan. undang undang nomor tahun tentang pengelolaan keuangan hajipenjelasan nomor tahun menjabarkan rasio legis tentang pentingnya pengelolaan dana haji antara lain, haji merupakan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid transportasi dan birokrasi) hingga pada upaya menjaga inflasi pada komoditas yang memberikan pengaruh besar pada kenaikan kemiskinan. pada pemahaman ini semakin besar dana haji semakin besar kemungkinan capaian malahan optimumnya, dengan catatan besaran dana yang terakumulasi tidak akan punya arti kebijakan pembangunan ekonomi tanpa ada yang memanagenya secara baik (the greatest power comes within its management). penulis berfikir semangat tahun hadir sebagai self reinforcement umat dalam kerangka menghindari 'inertia dan coordination failure'. besaran nilai setoran awal sangat terkait dengan kebijakan pemerintah (functional distribution), namun ketentuannya menjadi relatif jika dikaitkan dengan kepentingan jamaah haji (gap dan inequality). terbuka ruang diskusi antara jamaah dan pemerintah mengenai fair prianya, namun menurut penulis nomor tahun hanya mengatur soal adanya setoran awal, nominal besarannya tidak menjadi substansi tersebut. kesepakatan dan kesepahaman fair price dapat dituangkan pada peraturan dibawahnya. kedua dalam perspektif gigih klasik (interpretasi dan praktek), ruang debat akan sangat terbuka lebar ketika analisis diarahkan untuk takrif gigih pada pengelolaan dana haji mulai dari setoran awal, optimalisasi, operasional hingga dana abadi umat. diskusi yang berkembang dapat berporos kepada sejumlah rujukan (ketetapan) bahwa dana setoran awal adalah milik masing masing jemaah haji dalam frame rezim keuangan pemerintah, hal ini kemudian menuntut adanya usulan pembenahan akad, jenis akad yang paling tepat hingga kepada investasi dana haji atas seizin dari jemaah haji. referensi gigih klasik tidak membicarakan secara spesifik jika dikaitkan dengan fenomena pengelolaan dana haji sebelum ataupun sesudah hadirnya nomor tahun berfikir takrif gigih kontemporer akan sangat sulit melepaskan masa lalu pengelolaan dan masa baru yang akan dijalankan oleh bpk. untuk kepentingan ini beberapa bahasan gigih klasik yang dapat dikaitkan adalah syirkah, hukum wal iltizamat dan aliyah (syamsiah attabiiyah dan syamsiah i'tibariyah) akumulasi dana haji pada pengelolaan dan pengembangan masa sebelum terkesan (semoga bukan suatu bentuk bilah dari penulis) seperti. syirkah amalan, kepemilikan atas suatu benda secara bersama tanpa didahului adanya suatu kesepakatan (akad). bentuk dari sirah amalan ini adalah syirkah merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ihtiyariah, suatu kepemilikan bersama yang muncul akibat dari perbuatan bersama setiap pihak yang mempunyai hak kepemilikan tersebut. dimana jamaah menyetor bih dan kemudian bpi dikelola oleh pemerintah untuk peningkatan layanan seluruh jamaah. hak dan kewajiban yang muncul dari syirkah tersebut dikembangkan oleh pemerintah sebagai regulator dan eksekutor dalam koridor bahwa esensi semua hak pada dana haji adalah ibadah syariah (keinginan syariat), semuanya tidak ada satupun hak yang dimiliki manusia kecuali hak tersebut disandarkan kepada hukum syariat, karena hanya allah lah semata yang memiliki segala hak dan substansi hak atas manusia tidak dibangun dari pemikiran manusia. namun demikian manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan hal hal lain seputar hak tersebut, seperti cara dalam menentukan term and conditions, seperti cara implementasi, aplikasi dan upaya perlindungan hak tersebut. dari sini lahir sejumlah aturan yang terkait dana haji dibawah pengawasan institusi pemerintah dan masyarakat. atas kondisi tersebut, niatan lebih menjaga hak dan kewajiban yang lebih syari, kemudian dihadirkan nomor tahun bpk berperan sebagai wakil jamaah dalam kepemilikan dan pengelolaan dana haji. sirkatul amalan ikhtiyariyah lebih dikembangkan kepada kodifikasi sirkatul uud, rigiditas skim akad menjadi acuan dalam pengelolaan yang sudah terlanjur ikhtiyariyah. kritik dan saran bermunculan dalam perumusan nomor tahun hal ini sah sah saja dan sangat baik untuk dinamika, namun tentunya saran yang holistik pada setiap tahapan mekanisme sangat dibutuhkan. masukan parsial bisa saja cocok (in term takrif) pada satu proses mekanistik namun belum tentu cocok untuk proses yang lainnya. setoran dana haji yang terakumulasi sebagai akibat dari keterbatasan porsi keberangkatan (waiting list) dan atas dasar pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah bpk), kebijakan direct dan indirect, penetapan operasional haji, laporan akuntansi keuangan haji dan investasi dana haji selanjutnya dapat menjadi dasar adanya pengakuan aliyah (capability legal form) pada pool fund dari dana haji. dimana dana haji sebagai syamsiah attabiiyah dan syamsiah itibariyah (entitas) tersendiri yang terpisah dari kapabilitas legal form para penyetoran. kelembagaan dana haji tersebut akan mempunyai kapabilitas personal legal form untuk ketentuan ketetapan hak, kewajiban dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tanggungan (dzimmah) yang berbeda (tersendiri) dan para pihak yang memiliki kelembagaan tersebut (calon jamaah dan jamaah haji). bpk dapat bekerja sebagai wakil ataupun pemerintah sebagai tarik dari para calon jemaah haji dalam pengelolaan dan pengembangan dana haji. bpk dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan dana haji, bpk dapat berdiskusi dengan dpr dalam penetapan biaya operasional haji dan seterusnya tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada satu persatu jamaah haji dan bahkan dana haji dapat berlaku sebagai wajib zakat. pengakuan aliyah ini memberikan ruang kepada para pengelolanya untuk menginvestasikan sebagai wakil atau tarik, namun begitu resiko investasi tidak hanya berlaku pada setiap portofolio investasi tapi juga berlaku pada konflik keagenan bpk dalam upaya meningkatkan layanan haji. everything for shareholders adalah peningkatan kualitas layanan haji, sedang everything for stakeholders adalah pembangunan ekonomi umat. takrif ini diilhami oleh adanya pengakuan entitas masjid ataupun baitulmaal pada era gigih dikembangkan serta adanya kewajiban membayar zakat perusahaan yang terpisah dari para shareholder nya pada era kekiniantentuan pengelolaan keuangan hajpengelolaan keuangan haji yang dianggap bertentangan dengan uud bahwa isi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: hurufengelolaan keuangan haji: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keuangan haji sebagaimana dimaksud pada dapat ditempatkan dan atau diinvestasikan hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya guoengelolaan keuangan haji yang pada intinya sebagai berikut: . perihal kewenangan menginvestasikan keuangan haji : bahwa berlakunya guo mengakibatkan dana haji hasil setoran pemohon tidak mendapat pelindungan hukum yang pasti. frasa berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai standar syariah, kehati hatian, keamanan, dan nilai manfaat dalam guo tidak ada dasar hukumnya. menurut pemohon, tidak pernah ada mandat dari pemohon yang memberikan kepercayaan kepada badan pengelola keuangan haji bpk) untuk menginvestasikan dana setoran haji pemohon agar berkembang lebih besar dari yang disetorkan. (vide permohonan halaman perihal investasi keuangan haji : bahwaselain itu, sejak awal pembuat undang undang sudah meninggikan biaya setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji bpi) yang bertujuan agar terjadi penumpukan dana bpi sehingga pembuat undang undang melalui bpk bisa mengelola dana bpi milik pemohon dan calon jemaah haji lainnya. (vide permohonan halaman bahwa guo dianggap bertentangan dengan uud khususnya yaitu: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang berketentuan sebagai berikutseluruhnya:sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpengujian materiil @uo pengelolaan keuangan haji terhadap uud pandangan umum bahwa dalam pembukaan alinea ke uudmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiduud menyebutkan negara indonesia adalah negara hukum , makna negara hukum yang dianut uud tahunpembukaan uud mengamanatkan tujuan didirikannya negara republik indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa . tujuan negara indonesia yang. tertuang dalam alinea keempat pembukaan uud mengidentifikasikan bahwa indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state). juniors ridwan dan achmad sidik: hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik: amanat tersebut mengandung makna yang dilaksanakan sekali seumur hidup. merupakan bagian dari kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas, sehingga dapat menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan amanat uud bahwa pada dasarnya pengelolaan keuangan haji memberikan pengaturan penting yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang dapatefisiensi bpi, dan untuk kemaslahatan umat islam. sisi lain, pengelolaan keuangan haji juga mengamanatkan pengelolaan keuangan haji yang dilakukan bpk harus berdasarkan prinsip syariah, kehati hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. pandangan terhadap pokok permohonan bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan jumlah jemaah haji yang sangat besar dan berbagai instansi, baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan berbagai aspek pelayananoleh karena itu, dalam konteks indonesia, penyelenggaraan haji merupakan suatu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, sehingga penyelenggaraan ibadah haji harus menjadi tanggung jawab negara dan merupakan tugas nasional. selain itu, sesuai dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xi11 dinyatakan bahwa . putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bahwa setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji bpi) yang pengelolaannya memerlukan pengaturan tersendiri. berdasarkan amanat pengelolaan keuangan haji, pengelolaannya dilakukan oleh bpk sebagai badan hukum publik dan wakil yang sah dari jemaah haji yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. tujuan yang diharapkan dari pengelolaan yang dilakukan oleh bpk adalah untuk memberikan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid nilai tambah dan rasionalisasi biaya bagi kemaslahatan jemaah haji dan umat islam. bahwa berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xiii. putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii bahwa terhadap huruf pengelolaan keuangan haji yang menyatakanada dasarnya guo mengatur mengenai salah satu kewenangan bpk untukterhadap argumentasi pemohon dalam permohonannya, menurut dpr pengaturan mengenai kewenangan bpk sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan haji merupakan bagian dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh pembuat undang undang pemerintah dan dpr ri) kepada bpk. kewenangan bpk yang diberikan oleh pengelolaan keuangan haji tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. selain itu, keberadaan bpk yang bertindak merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa, pengertian investasi menurut para ahli ekonomi adalah, berikut pengertian investasi menurut para ahli ekonomi merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] untuk dan atas nama jemaah haji dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dengan batasan batasan yang jelas dalam pengelolaan keuangan haji merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan jaminan pelindungan atas harta atau dana jemaah haji sesuai dengan amanat uud tahun hal ini juga sesuai dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xiii yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji dalam undang undang guoselain itu, berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xiii dinyatakan. meskipun pendapat mahkamah atas merupakan putusan terhadap undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan ibadah haji penyelenggaraan ibadah haji), namun menurut dpr tetap relevan dalam hal kewenangan menginvestasikan keuangan haji, karena sebelum adanya pengelolaan keuangan haji, dana haji juga telah diinvestasikan oleh menteri agama dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan sbs. dalam pengelolaan keuangan haji, justru masalah pengelolaan dana haji telah tegas tegas diatur sehingga akan memberikan kepastian hukum kepada calon jemaah haji. bahwa kewenangan bpk dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dalam guo dibatasi harus berdasarkan prinsip syariah, kehati hatian, keamanan, dan nilai manfaat. yang dimaksud dengan investasi sesuai dengan prinsip syariah adalah transaksi yang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dilakukan oleh para pihak harus adil, halal, thalib dan masalah, serta terbebas dari unsur larangan seperti riba, masih, dan garam. prinsip kehati hatian dan keamanan dalam pengelolaan keuangan haji diwujudkan melalui sistem pengawasan terhadap bpk yang dilakukan secara eksternal dan internal, internal dilakukan oleh dewan pengawas dan eksternal oleh dpr berdasarkan hasil audit dari badan pemeriksa keuangan. selain itu, adanya ketentuan mengenai tanggung jawab renteng anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas terhadap kerugian atas penempatan dan atau investasi keuangan haji yang ditimbulkan atas kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaannya juga merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati hatian dan keamanan. adapun nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji, salah satunya akan diperoleh oleh calon jemaah haji sendiri melalui rekening virtually secara berkala sesuai dengan persentase dari nilai manfaat keuangan haji. calon jemaah haji akan dapat memonitor perkembangan besaran nilai manfaat masing masing secara berkala. dengan demikian, berlakunya ketentuan guo telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan uud bahwa investasi dalam melakukan penempatan dan atau investasi, maka bpk telah mempertimbangkan beberapa aspek seperti yang tercantum dalam undang undang guo menyatakan bahwmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid aspekaspekberdasarkan keterangan diatas, sesungguhnya resiko dalam investasi keuangan haji telah diantisipasi oleh bpk dan hal ini sekaligus menegaskan bahwa guo bukanlah merupakan bentuk kesewenang wenangan pembuat yang melanggar hak hak konstitusional pemohon justru memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemohon. keuangan haji berdasarkan prinsip syariah. pengertian investasi syariah adalah aktivitas penempatan dana yang tidak mengandung perbuatan masih (perjudian spekulasi) , garam (ketidakjelasan samar samar), dan riba pada sebuah aset atau lebih. ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan: transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. uang sebagai alat pertukaran bukan sebagai komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup. adapun terhadap argumentasi pemohon bahwa disatu sisi pembuat undang undang mengakui jika bpk adalah sebagai wakil yang sah dari jemaah haji, disisi lain fakta ndang undang, sementara pemohon menyetor bpi pada tahun. saat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bpk belum ada, kapan pemohon memberikan mandat kepada bpk sebagai wakil pemohon? divide permohonan halaman menurut dpr ri, argumentasi pemohon merupakan hal hal yang bersifat transisional yang telah diatur dengan jelas dalam pengelolaan keuangan haji, dalam ketentuan penutup dinyatakan bahwa (vide pengelolaan keuangan hasil. dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan keuangan haji yang sebelumnya berada bawah menteri agama berdasarkan pengelolaan ibadah haji akan beralih kepada bpk berdasarkan pengelolaan keuangan haji. adanya pengaturan dalam ketentuan penutup atas dimaksudkan untuk memberikan pelindungan dan jaminan kepastian hukum sesuai dengan amanat ketentuan uud bahwa terhadap dan pengelolaan keuangan haji yang menyatakan:ada dasarnya guo mengatur mengenai keuangan haji yang dapat ditempatkan dan atau diinvestasikan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. terhadap argumentasi pemohon dalam permohonannya, menurut dpr masalah pengelolaan keuangan haji telah diatur dengan jelas dan tegas dalam pengelolaan keuangan haji untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan pelindungan atas dana jemaah haji sesuai dengan amanat uud pengaturan tersebut antara lain: investasi keuangan haji (vide pengelolaan keuangan haji, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penempatan dan atau investasi keuangan haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas (vide pengelolaan keuangan hasil, kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan pengawas, presiden, dan dpr (vide pengelolaan keuangan haji. pengelolaan keuangan haji oleh bpk melalui pengaturan yang jelas dan tegas dalam pengelolaan keuangan haji justru akan memberikan keuntungan kepada jemaah haji berupa pembayaran nilai manfaat berdasarkan persentase dari nilai manfaat keuangan haji yang diberikan secara berkala rekening virtual jemaah haji divide pengelolaan keuangan hasil, sehingga setiap calon jemaah haji akan memperoleh tambahan dana dari hasil investasi keuangan haji yang dilakukan bpk. dengan demikian, keraguan pemohon dalam argumentasinya bahwa nilai uang bpi tidak dapat menahan tekanan inflasi yang menyebabkan nilainya tergerus dan mengikis daya beli masa depan (vide permohonan halaman menjadi tidak relevan karena adanya keuntungan nyata yang akan diperoleh oleh calon jemaah haji dengan adanya pengelolaan keuangan haji oleh bpk. adapun jika terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangan haji, maka akan menjadi tanggung jawab anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas secara tanggung renteng (vide pengelolaan keuangan hasil. ketentuan mengenai tanggung jawab renteng tersebut semata mata dimaksudkan agar keuangan haji dikelola dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang terbaik demi terus meningkatkan pelayanan kepada calon jemaah haji, sehingga argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa investasi dalam bentuk apapun akan mengalami resiko kerugian divide permohonan halaman juga telah diantisipasi dan diatur dengan jelas dalam pengelolaan keuangan haji. adapun terhadap argumentasi pemohon bahwayang berarti sejak awal pembuat undang undang sudah meninggikan biaya setoran awal bpi bertujuan agar terjadi penumpukan dana bpi dan dengan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid begitu pembuat undang undang melalui bpk bisa mengelola dana bpi milik pemohon . menurut dpr ri, adanya setoran awal bpi dimaksudkan sebagai indikator kesiapan atau kemampuan (istilah) serta komitmen dari jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji yang dibayarkan pada saat pendaftaran. hal ini merupakan pengejawantahan syarat istilah dari ibadah hajiristitaah mengadakan perjalanan sana". ketentuan ini juga sesuai dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xiii bahwa . dengan demikian, pengaturan mengenai setoran awal bpi justru untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan pelindungan kepada setiap calon jemaah haji sesuai dengan ketentungelolaan keuangan hajpresiden menyerahwarga negara indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji sejak melalui kantor kementerian agama sidoarjo jawa timur dengan melakukan setoran awal sebanyak rp. , (dua puluh juta rupiah) bank bni cabang surabaya. pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya huruf dan yang menyatakan: hurufdengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon sangat keberatan dengan biaya awal biaya penyelenggaran ibadah haji bpi) sebanyak rp. (dua puluh juta rupiah), sebab menurut pemohon uang sebanyak itu jika digunakan untuk usaha dalam setiap merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tahunnya bisa berkembang lebih dari sementara jika disetorkan kepada kementerian agama, pemohon tidak pernah tahu berapa bunganya, dan apakah bunga tersebut kembali kepada pemohon atau tidak, pemohon tidak pernah mendapatkan penjelasan dari petugas bahwa uang setoran awal haji pemohon akan diinvestasikan. hal tersebut sangat merugikan hak konstitusional pemohon, karena uang pemohon diinvestasikan secara tiba tiba tanpa persetujuan pemohon. padahal hakekat pemohon membayar setoran awal bpi adalah uang muka untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji bukan untuk investasi: cc. bahwa ketentuan huruf dan yang memberikan kewenangan kepada badan pengelola keuangan haji bpk) untuk dapat menginvestasikan setoran awal bpi pemohon adalah melanggar hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam uud i3.6j menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa secara cermat uraianmenurut mahkamah, pemohon sebagai calon jemaah haji yang telah menyerahkan setoran awal biaya ibadah haji yang didasari ketentuan huruf dan potensial dirugikan dengan berlakunya guo, dengan demikianngujian konstitusionalitas huruf dan yang menurut pemohon bertentangan uud yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid pengertian investasi menurut having dan basalamah investasi ialah pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva real (tanah, rumah, mobil, dan lain lain) atau juga aktiva keuangan mempunyai tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dimasa yang mendatang, selanjutnya dikatakan juga investasi ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber sumber (dana) yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru masa yang akan datang. pengertian investasi menurut mulyadi investasi ialah pengairan sumber sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba masa yang akan datang. pengertian investasi menurut radon sukarno investasi diartikan ialah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang barang modal dan juga perlengkapan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan juga jasa jasa yang tersedia dalam perekonomian. pengertian investasi menurut james van horn kegiatan yang dilangsungkan ialah dengan memanfaatkan kas pada sekarang ini, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil barang masa yang akan datang. pengertian investasi menurut henry simamora investasi ialah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk menambahkan atau pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi (misal pendapatan bunga, royalty, deviden, pendapatan sewa dan lain lain), untuk apresiasi nilai investasi, atau juga untuk manfaat lain bagi suatu perusahaan yang berinvestasi, yang seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. pengertian investasi menurut fitz gerald aktivitas ialah berkaitan dengan usaha penarikan sumber sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang. barang modal tersebut kemudian akan menghasilkan aliran produk baru masa yang akan datang. fitz gerald juga kemudian mengungkapkan bahwa merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidhuruf dan telah berlaku sewenang wenang karena setoran awal ibadah haji pemohon digunakan untuk investasi. padahal pemohon tidak pernah memberikan mandat kepada pembuat undang undang terkait diperbolehkannya investasi atau tidak,, pemohon yang akan dirugikan, bukan bpk, setoran awal bpi adalah kewajiban sepihak yang dipaksakan oleh pemerintah dengan nilai tinggi. artinya sejak awal pembuat undang undang sudah meninggikan biaya setoran awal bpi yang bertujuan agar terjadi penumpukan dana bpi, dan dengan begitu pembuat undang undang melalui bpk bisa mengelola dana bpi milik pemohon dan calon jamaah lainnya: i3.9j menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa permohonan pemohon, keterangan presiden, keterangan dpr, keterangan ahli para pihak, memeriksa bukti bukti pemohon, dan kesimpulan presiden, maka terhadap dalil dalil pemohon mahkamah perlu mempertimbangkan isu dan sekaligus pertanyaan konstitusional apakah benar huruf dan bertentangan dengan uud dikarenakan bpk diberi kewenangan untuk mengelola keuangan haji dengan menginvestasikannya sesuai prinsip syariah, kehati hatian, keamanan, dan nilai manfaat melalui penempatannya dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya? terhadap pertanyaan dan isu konstitusional tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa fokus masalah yang diminta pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan uud adalah pemberian kewenangan kepada bpk untuk mengelola bpi dalam bentuk penempatannya sebagai investasi. menurut pemohon, pemberian kewenangan kepada bpk tanpa ada mandat dari calon jamaah haji yang telah membayar setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid merupakan norma yang sewenang wenang. lebih jauh, dengan menginvestasikan bpi, maka akan ada resiko kerugian, hal mana juga akan merugikan pemohon. selain itu, pemohon juga mempersoalkan besaran dana awal yang harus disetor calon jemaah haji yang bertujuan untuk terjadinya penumpukan dana bpi dan akhirnya bisa dikelola dalam bentuk investasi. bahwa terkait persoalan pertama, apakah benar pemberian kewenangan kepada bpk untuk mengelola dan menginvestasikan bpi merupakan norma yang sewenang wenang karena wewenang itu tidak berdasarkan mandat dari calon jemaah haji sebagai pemilik dana? terkait pertanyaan tersebut, hubungan antara negara dan warga negara dalam penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan umum penting untuk dipertimbangkan lebih jauh, sebagai berikut ini. bahwa sesuai uud kekuasaan tertinggi negara (kedaulatan) berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. kekuasaan tertinggi rakyat diimplementasikan melalui pemilu untuk memilih wakil wakil rakyat yang akan duduk lembaga perwakilan dan juga kepala pemerintahan tingkat pusat maupun daerah. pemilu merupakan instrumen atau sarana bagi rakyat untuk menyerahkan sebagian urusannya untuk dikelola oleh pemerintah yang dipilihnya. ketika rakyat telah memilih wakil wakilnya dan memilih siapa yang akan memimpin pemerintahan, maka saat itu, kontrak antara rakyat dengan penyelenggara pemerintahan sesungguhnya telah terjadi. dengan kontrak itu, semua urusan rakyat yang diserahkan kepada negara untuk dikelola sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. ketika negara menjalankan mandat tersebut dalam aktifitas aktifitas konkrit, negara mengambil segala langkah baik langkah legislasi maupun pelaksanaannya agar mandat penyelenggaraan pemerintahan untuk mengurus kepentingan publik dapat terlaksana secara baik dan tujuannya tercapai. untuk pelaksanaan, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka pelaksanaan kewajiban pemerintahan untuk menjalankan mandat rakyat sesungguhnya telah berjalan. dengan telah adanya mandat dan dilaksanakan sesuai aturan yang dibentuk wakil wakil rakyat, ketika hendak melaksanakan tugas tugas pelayanan publik, pemerintah sesungguhnya tidak lagi membutuhkan kontrak baru dengan rakyat, kecuali bila hal itu berdampak merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pada timbulnya akibat hukum berupa kerugian, baik fisik maupun harta benda secara individual. bahwa salah satu hal yang menjadi bagian dari tugas penyelenggaraan pelayanan publik yang mesti dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi warga negaranya yang beragama islam untuk melaksanakan ibadah haji. fasilitasi tersebut merupakan bagian dari konsekuensi bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan uud jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan konstitusi tersebut tidak saja dalam bentuk memberi ruang kebebasan, melainkan juga turut memfasilitasi bagaimana warga negara yang memeluk agama dapat beribadah menurut agamanya secara layak. dalam rangka menyediakan fasilitas atau layanan bagi warga negara beragama islam yang akan menunaikan ibadah haji, negara (pemerintah) perlu mengambil langkah langkah legislasi agar pelayanan pelaksanaan ibadah haji dapat diberikan dengan sebaik sebaik dan selayar layaknya. salah satu keputusan yang dihasilkan dari langkah legislasi itu adalah membentuk undang undang guo yang salah satunya membentuk bpk yang diberi wewenang untuk mengelola bpi, salah satunya dengan menginvestasikan dana dimaksud. bahwa undang undang guo dibentuk oleh wakil wakil rakyat yang dipilih warga negara yang memiliki hak pilih melalui pemilu, sehingga apa yang dimuat dalamnya sudah dianggap sebagai bagian dari kontrak antara rakyat dengan pemerintah, termasuk norma guo yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. pengaturan mengenai pembentukan bpk yang salah satu kewenangannya adalah mengelola bpi yang dihasilkan melalui proses legislasi tersebut merupakan hasil dari kesepakatan para wakil rakyat. oleh karena itu, dari aspek terbentuknya, norma itu sama sekali tidak dapat dianggap sebagai kesewenang wenangan pembentuk undang undang. bahwa bagaimana dengan ketiadaan kontrak persetujuan antara calon jemaah haji dengan bpk terkait penggunaan dana tersebut? apakah hal itu merupakan kesewenang wenangan yang telah melanggar hak atas jaminan perlindungan hukum pemohon sesuai dengan uud bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan pemerintah, setoran awal bpi bukanlah tabungan jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid melainkan merupakan uang muka (down payment dp) untuk booking seat antrian haji. oleh karena setoran awal bpi tersebut bukan berstatus tabungan melainkan dp, maka pengelolaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana pelayanan pelaksanaan ibadah haji bagi warga negara beragama islam. dengan status itu, ketika telah membayarkan setoran awal, dana tersebut sudah diposisikan sebagai dana penyelenggaraan haji, sekalipun masih berstatus milik jemaah dan jika seandainya calon jemaah meninggal dunia, dana tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya. bahwa dengan dikelolanya dana calon jemaah haji yang berasal dari setoran awal oleh pemerintah melalui bpk, apakah telah menghilangkan perlindungan hukum bagi warga negara yang telah membayar uang muka ibadah haji? sebagai pengelola, sesuai undang undang guo, pemerintah sepenuhnya mengambil tanggung jawab atas segala tindakan pengelolaan dana dimaksud, termasuk ketika menginvestasikannya. apabila investasi tersebut menghasilkan nilai tambah, maka nilai tambah tersebut akan kembali menjadi bagian dari penerimaan keuangan haji yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat islam. sebaliknya, jika investasi tersebut mengalami kerugian, tanggung jawab tersebut pun menjadi beban pemerintah untuk memukulnya. sebab, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan bpk sepenuhnya berada bawah tanggung jawab presiden melalui menteri. dalam konteks ini, norma guo sesungguhnya justru memberikan jaminan kepastian atas pengelolaan keuangan haji. bahkan dengan melakukan pengelolaan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dapat ditingkatkan dan lebih meringankan beban yang harus ditanggung oleh jemaah haji. sebaliknya, jika undang undang guo tidak memberikan jaminan kepastian mengenai bagaimana keuangan haji dikelola serta tidak pula diatur bagaimana penanggulangan risiko pengelolaan keuangan haji, barulah hal itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat merugikan calon jemaah haji. sejauh undang undang guo menentukan secara tegas tata cara pengelolaan dan badan pengelola keuangan haji secara jelas, hal itu tidak dapat diskualifikasi telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] bahwa terkait masalah kedua ihwal risiko kerugian dari kegiatan investasi dana haji bagi calon jemaah, lebih jauh akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana telah disinggung atas, setoran awal bpi diposisikan sebagai dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah. pada saat tersebut telah dibayarkan, maka tanggung jawab pengelolaannya ada pada pemerintah. ketika dana dimaksud dikelola dalam bentuk investasi, segala risiko sepenuhnya ada pada pihak pengelola. sehingga apabila terjadi kerugian, maka pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan haji oleh bpk lah yang harus menyelesaikannya. sementara warga negara calon jemaah haji sama sekali tidak dibebani tanggung jawab oleh undang undang guo untuk turut memukulnya. pada ranah ini, pengelolaan keuangan haji hanya diatur dalam kerangka berbagi kelebihan manfaat dengan jemaah haji secara keseluruhan dan tidak berbagi kerugian dengan jamaah secara keseluruhan maupun individual. bahwa oleh karena tanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji ada pada pemerintah, maka pengelolaan tersebut sesungguhnya tidak berhubungan dengan dampak kerugian yang akan dialami oleh calon jemaah. calon jemaah hanyalah subjek yang akan menerima tambahan nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji dan tidak akan turut ikut menanggung kerugian bila pengelolaan dana haji tersebut sampai mengalami kerugian. bahwa selain itu, melalui undang undang guo juga dibatasi bahwa pengelolaan keuangan haji oleh bpk dalam bentuk investasi juga disyaratkan untuk investasi investasi yang aman dan sesuai dengan syariat. dengan pembatasan demikian, perlindungan terhadap dana calon jemaah berupa ibadah haji sesungguhnya telah dilakukan dengan sedemikian rupa. oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, ketika risiko dan tanggung jawab atas kegiatan itu ditanggung oleh pemerintah, maka ancaman kerugian yang akan dialami pemohon sesungguhnya tidak akan terjadi. jika dihubungkan dengan konsep kontrak antara negara dan warga negara, maka apa yang dilakukan pemerintah dengan mengelola keuangan haji demi untuk meningkatkan nilai tambah untuk kemaslahatan penyelenggaraan haji dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid umat islam pada umumnya merupakan sebuah langkah baik dan justru bersesuaian dengan kehendak uud bahwa terkait persoalan besaran dana awal yang harus disetor calon jemaah haji yang dinilai pemohon merupakan keputusan yang bertujuan agar terjadinya penumpukan dana bpi dan akhirnya bisa dikelola dalam bentuk investasi. terhadap hal tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana diterangkan oleh pemerintah, penentuan jumlah setoran awal bpi merupakan salah satu cara untuk dapat mengendalikan calon yang terdaftar dalam daftar tunggu. hal mana, langkah demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. bahwa sebagaimana diterangkan juga oleh ahli yang dihadirkan pemohon, bahwa sesuai ajaran islam ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. kemampuan tersebut salah satunya diukur dari kesanggupan yang bersangkutan untuk membiayai bekal maupun perjalanan menunaikan ibadah haji. oleh karena ibadah ini hanyalah bagi orang mampu, bagi yang secara ekonomi tidak atau belum mampu, sama sekali tidak boleh memaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji. dengan demikian, ketika pemerintah memutuskan bahwa setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib membayar setoran awal dalam jumlah tertentu yang diperhitungkan sebagai bentuk kemampuan yang bersangkutan untuk membayar segala kebutuhan ibadah haji, maka kebijakan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan uud apalagi dengan hukum islam. bahkan, kebijakan tersebut telah sejalan dengan syarat bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji yaitu memiliki kemampuan, termasuk kemampuan keuangan. bahwa walaupun demikian, kebijakan pemerintah mengenai besaran setoran awal bpi pada dasarnya bukanlah masalah terkait konstitusionalitas norma, melainkan berhubungan dengan pelaksanaan norma terkait tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. oleh karena itu, dalil terhadap besaran dana awal bpi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, norma norma guo sama sekali tidak melanggar atau potensial melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas atau dana awal bpi yang telah merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid disetorkannya. selain itu, yang terpenting adalah bahwa maksud pemohon untuk menunaikan ibadah haji dengan membayar dana awal yang mana dana itu dikelola dan diinvestasikan, sama sekali tidak menghalangi hak pemohon untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan antrian yang telah diperolehnya ketika mendaftar dan mendapatkan porsi haji. i3. menimbang bahwa dengan mendasarkan pada basis argumentasi hukum sebagaimana dibentangkan atas, mahkamah berpendapat, permohonan pemohon agar huruf dansuhartonosuhartono ttd. ttd. menahan m.p sitompul saudi israialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber sumber untuk yang dipakai untuk mengadakan suatu barang. dari modal itulah maka akan dihasilkan aliran produk baru masa yang akan datang. pengertian investasi menurut sunariyah investasi ialah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan masa masa yang akan dating. bahwa, apakah benar menyimpan uang bank benar benar aman?, secara sekilas terlihat aman, sebetulnya keputusan ini sama sekali tidak aman bagi masa depan kesejahteraan finansial dana haji. bunga yang ditawarkan bank pun tidak dapat menahan tekanan inflasi yang menyebabkan nilai uang bpi akan tergerus, dan mengikis daya beli masa depan. salah satu prinsip investasi adalah high risk high return, yang berarti semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar pula keuntungan yang dapat anda peroleh. anda pun dapat mengukur tingkat toleransi maksimal anda terhadap risiko sebuah investasi. apakah anda menginginkan profit yang besar? berani mempertaruhkan aset dan kekayaan? atau anda tidak masalah menerima hasil investasi yang lebih sedikit asalkan uang yang anda diinvestasikan tetap aman? dengan merenungkan pertanyaan pertanyaan tersebut, anda bisa menemukan investasi yang cocok bagi anda. bahwa setiap investasi ada risikonya ini, pemohon akan jabarkan jenis jenis risiko investasi dalam pasar uang risiko pasar (interest rate risk) risiko investment risiko gagal bayar risiko inflasi risiko valuta (currency exchange rate risk) risiko politik marketability atau liquidity risk jenis jenis risiko investasi pasar keuangan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid risiko pasar (interest rate risk), yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga (dan tingkat bunga naik) mengakibatkan investor mengalami capital loss. risiko investment, yaitu risiko terhadap penghasilan penghasilan suatu aset finansial yang harus re invest dalam aset yang berpendapatan rendah (risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat surat berharga investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. risiko gagal bayar (default risk atau credit risk), yaitu risiko yang terjadi akibat peminjam (debitur) tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. risiko inflasi (risiko daya beli atau purchasing power risk). untuk menghadapi hal tersebut kreditur biasanya berusaha mengimbangi proyeksi inflasi dengan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi. risiko valuta (currency risk atau exchange rate risk). risiko politik, ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. marketability atau liquidity risk, ini dapat terjadi apabila instrument pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrument pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. bahwa, dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang disetor dari calon jamaah haji kepada negara untuk ongkos naik haji. dengan syarat dan ketentuan sistem antrian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kementrian agama republik indonesia. bahwa,menurut angka nomor tahun pengertianmerdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] |
pas bupati pati provinsi jawa tengahan hukum setiap e arwamito, sh., mh. pembina mp319670911 batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) ditetapkan sebagai berikut kapitalisasi gada ingatan damian asma aro (konstruksi dalan pengesahan mask dibatasi penyusutan metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method), yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disebutkan dari aset tetap dibagi dengan masa manfaat. penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semesteruaw lak lawbaw ntk) kakmasa manfaat| masa beban sisa kode asli manfaat periode periode masa penyusutan penyusutan akumulasi umur aset bulan) bulan) nilai perolehan awal akhir penyusutan per bulan akumulasi awal dalam periode akhir nilai buku akhir akhir cool 6o0| 16e6,6es. (r00000000. t200000000. .0a| a71, ,7a. a47 so0o, ) ir20000000000| asal masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel bawah ini pes kodifikasi uraian manfaat (tahun) term tele emumapanas wefafar gamma (efeforfonfmatmesramng aiafeorfosfaarmaa afafoaf tatanan afefoaforf tatanan arattemoor isfefosf imarbengaigan aturan wafafoaf ttatpenasan isfefosf tntakamordanamantanga fenol tita studio komunitarian pemancar tafefooforfmarsuao afefoofosftarkomumtai wefefonfonfreramanpemanar fefonfon peran komunitas nama isfefor| tar kotnteran dan kesehatan kodifikasi uraian manfaat (tahun) (eropa patokan (efefonforfuneatartatomom (jee jon joe fun artatomtonum mayur tjefefosfonftmermaraaaesaoan ama tiap fosfor maps asas eoraeingeangan ananta testing laboratory lainnya raja oxford martamamtomum gangan tiap (aje foafosmemttantatertorum iamamamiss dan instrumentasi afefonf ymatmmsamtaan mefefonforisemai ifa fosfor mementtaan yon senam tisfafonfosisamaasma gisfefonforlma mms kerutan aisfasof items @sedang tmatiamtaas gisfahnaf inatrensoan tisfelis| (matras penetapan dan kemasan (defeat tmamanamtaoaa kodifikasi uraian manfaat (tahun) teperep atemmmantaa helaian tataerema gjefataf imamutama (efefaforframutambatattmarbaat wjefataf tremamanotantaga teo tel emueomameu wefaforf tomemangetng walafof comme wafafosf tpmmananitenaa (elaforf umum mortonmorasi tebe wefafarf yasmaangemaan gefafeaf andamana kodifikasi uraian manfaat (tahun) polder aaa oefoemanaman rteranyaraaa afafaoaf dima aaa foafoelimsmai gansutasak alsfefonfonfmssaasiaa feoafon finsttasipengaman alafaoaf iman alalelo tasamaatamya mel olahraga fnfeoefor aan seat kemah msamattotomppana tafeforf isermsappatan etomi afsforforfmermarpantemomi eta gan sin dam renovasi too saung bangunan batam rengataset tetap lainnya kecuali alat musik modern band dan aset tetap dalam renovasila jaserremp inn tak baba loro matar one besar apung overhaul 200p s.d. s.d. poo oto baba laras armada bantu overhaul 200p s.d. s.d. pooan elo tlh elo yo. aan elo ps0 tes dea pen elo leh latto pena pen logo logo loo oom tea pena ben tee logo loo loo oom tea tea bea eni leo loo loo oom loo elo sea mean pertanian elo elo latto lampiran peraturan bupati pati nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kerangka konseptual akuntansi pemerintahan pendahuluanstandar akuntansi pemerintahan sap) atasan sap)pengaturan hal hal yang belum diatur sap.es tel io 00000horor| elo elo yoo aan tee, oo. terjerat temnesanuata ema banana o elo oo. tebe arssamtemmtasasneaa alalejoofarfamsmao howmany sensasi too dea s2505a500 leleh ho. tetes p50sa500 tak sa505a500 etos mfeteferf aamtetmamangantaeraan wfoleforforfmarkeanaman dorman sonsaame elo elo ltr oo. persentase renovasi restorasi penambahan perolehan diluar tahun) penyusutan) uii elo elo voodoo| elo yoo jala |anos| jatattaboratorum jia jstor| unit atau laboratorium | overhaul 0065d. elo ps0 leh aa www fee omar tortotum kimia ruri operasi c0esa elo ps0 tee ji|a |ojos| alat peraga praktek sekolah overhaul 0065d. logo logo bnn ben uii molelmlalmemaas tama sam logo look loo oom lingkungan loo look loo oom esa destructive testing laboratory overhaul s.d. lainnya loo etos elo oo. bea pen meja terr mantamaatorum pengekangan eup germany sogsatane elo 2s05a50n elo oomel pesusason ss005a15n tel tebe anne sesesason ss00sa1s6 too jelajah2jos| jatatersenjataan hoeonferfsematap drama gama pesesason ss00sa1sn too ji|a |anos|o2| persenjataan non senjata api oo ) renovasi 206sd. sesnsason s5005a158 bnn dna bee dak ji|la |ajosjoa|senjatasinar overhaul 206sa.2s0 pesesason lte ooh s5005a156 (tt oto teejeejenjatttmas woman preman senjata (tt ooh r50sas0o0 ooh s5005a156 (tt oto jalajafaio| komputer sasesason ss06sa1sndna bteeoo000000o| p250sa500 teori| 25005a750 titel dna jala jajan| jattmesptorasi btt ioo yo| 2251sas00 batu ioo yo| s5005 a1756 beton ben bnn dna btt ioo 0o yo| s250sa500 bet s5005 a750 ada ben bnn dna ben bnn dna jala |aja2| jatatpengeboran beo panas00 blt ioo yo| 25005a1758 bern yoo# inn beo pa50sa500 beo s5005a1750 ter yoo ben pemurnian jala ejasjor sumur renovasi 206sa. beo pa50sa500 beo s5005a1750 ter yoo tpejebejereaa roma sae lte ooh lte ooh lte ooh ttttsasesason ss005a15n jelajah2jaa| jahat bantu bkspoasi oo | btt ioo 0o yo| s250sa500 bet ooh s5005 a750 ben bnn dana ben bnn dna p2505a500 bet ooh s5005 a750 ben bnn dana ben bnn dna jis |ajaib| jahat keselamatan kerja o | beo pasnsaso0 beo s5005a758 beo yoon pen ben tejeeefaamams genom sea beo p25asas00 beo s5005a1750 ter yoo tea ben tetep ema dea bet io 00o yo| beo s5005a1750 ada ben bnn. sen tea ben beo p25asas00 ss00sa15n jalajafae| jatatperaa spasesason ss00sa1aan tes tel io 00000horor| elo elo yo. aan tee dn, dea dea men ben dn, ooh too dak tebe sa505a500 s5005a150 oli tebe saath tememangsamg elo ps65a505 elo oo. elo elo noasrosaesn elo aaoo aan tem leh logo ps6 bee bee dea pen mea toe leh lho ps6 dna met bee pena pena men tebe jilapajor| isatandandembtan loo bee pena men loo logo ps5 loo tea ben tebe loo elo dns bee ben ban elo ost elo oao05a201 beelte o 00000oo| tepat| titel o 00000o yoo200 dna btt ioo bli ioo000o yo| 21005a200 btt ioo2 ben bnn dna too boom too ben bnn dna |o2|os| bangunan air bersih air baku renovasi 206s4. beo r0005aa5 bet ioo yo| passage6sn betrnoo pen ben beo bo 1toko| sasnsasn beo dea palapa fog| jimstatasi beo 20005aa56 be yo| passage6sn sana dna lte lte titel oto tut lte itoohooo| ras05 a000 dna dnaoo se00saas pasesaosn tel se00saas sasesaosn too jiwa jojo|instalasi gardu listrik renovasi s06sd.3ow tool sasesaosn too s000saman sesesaesn too ji|a |ajoajos|instalasi gas o ) | renovasi 206sa. tool ooh as0season oto ji|a |aja|oo|instalasi pengaman renovasi 206s4. . r0005a2s6 lte . pasesaemn oto tool pasesaosn jalajafoa| (saringan se00saas asesaotoo tee ama renovasi renovasi tebo job novatujuan tujuan kerangka konseptual akuntans komponen utama kebijakan akuntansi, tujuan kerangka konseptual, asumsi dasar, (a) nilai penyusutan, (b) metode penyusutan yang digunakan,jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalahdan franchise, lisensi,paten, adalah hak ekskajian, adalah suatu kajianyang mempunyai nilai sejarah budaya, adalah film dokumenterset tidak berwujuddapun penjelasan masing masing asumsi dasar adalah sebagai berikuttuntutan ganti rugi diakui bila telah memenuhi kriteriaakuntansi inimana tabel bawah ini tahun) ten sama usai set ate berau gslatorf state berwujud islatorforf asetat berwujud tisislorforfoafkaman sesuai (alasan sumber moo . pengakuan amortisasi aset lainnyaidcameracamerapenjelasan untuk masing karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikutdan entitas pelaporan. kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporentitasantar entitasentitas akuntansiyatakan bahwpada dan dijelaskan bahwa pinjaman luar negeri antara lain digunakan untuk diteruspinjamkan dan dihibahkan kepada pemerintah daerah. sedangkan pemerintah daerah dapat meneruspinjamkan dan atau menerushibahkan pinjaman luar negeri kepada bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganccpidkpd'skpterdiri atasmodal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang membergakuan belanja diakui pada saatbelanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfernerimnjelasan dari masing masing prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikutskpcciloopati, ttd. haryanto salinan sesuai dengan aslinya can tan bagian hukum i | seed u5. sh. mh. pembina mp3 materialis: pertimbangan biaya dan manfaat, dan keseimbangan antar karakteristik kualitatif. penjelasan dariadalah sebagai berikutpati, ttd. beberapa bagan hukum snn haryanto eda arwamito, sh., mh. pembina mp3 lampiranpelaporan keuangan pendahuluan tujuan tujuan kebijakan akuntansi pelaporan keuangancontoh format laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikutiithl belanja belanja pegawai belanja barang dan jasa jumlah belanja operasi belanja modal mmioo jumlah belanja too surplus defisit mana dnanyabijakan akuntansi pemerintah daerah. babi. lra pemdaadalah sebagai berikut pemerintah kabupaten patiekuitas. contoh format neraca adalah sebagai berikut neraca skpdbendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan kas blue kas bendahara bos piutang pajak piutang retribusi piutang lainnya penyisihan piutang belanja dibayar dimuka persediaan jumlah aset lancar aset tetap ner tanah peralatan dan mesin aca gedung dan bangunan skp jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan akumulasi penyusutan pem jumlah aset tetap erin aset lainnya tah tagihan jangka panjang tagihan penjualan angsuran kab tuntutan ganti rugi upa kemitraan dengan pihak ketiga aset tidak berwujud ten aset lain lain pati akumulasi amortisasi aset tidak berwujud akumulasi penyusutan aset lainnya skp jumlah aset lainnya men jumlah aset p kewajiban hata kewajiban jangka pendek utang perhitungan fihak ketiga pfk) ata pendapatan diterima muka utang belanja utang jangka pendek lainnya sanaa jumlah kewajiban jangka pendek jumlah kewajiban sarana ekuitas ekuitas jumlah kewajiban dan ekuitaslubneraca pemdabasis. diulang pada setiap halaman laporan informasi berikutcontoh format laporan operasional adalah sebagai berikut laporan operasional skpd pemerintah kabupaten pati manaki 20x1 20x0(defisit) laporan operasional skpdoperasional pemdaefekccmbayaran belanja pegawai, pembayaran belanja barang, pembayaran belanja bunga, pembayaran belanja subsidi, pembayaran belanja hibah, pembayaran belanjacc. arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penjualan investasi non permanennon permanencc. arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang dalam neger daerahdalam negercontoh format laporan arus kas adalah sebagai berikut pemerintah kabupaten pati laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan desemberdana desa penerimaan dana insentif daerah penerimaan dari pendapatan lainnya penerimaan pendapatan dari pendapatan luar biasa jumlah arus masuk kas arus keluar kas pembayaran belanja pegawai pembayaran belanja barang pembayaran belanja bunga pembayaran belanja subsidi pembayaran belanja hibah pembayaran belanja bantuan sosial pembayaran belanja tak terduga pembayaran belanja bagi hasil pajak pembayaran belanja bagi hasil retribusi pembayaran belanja bagi hasil pendapatan lainnya pembayaran belanja kejadian luar biasa jumlah arus keluar kas arus kas bersih dari aktifwwwinterpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat isap adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas asapsaldo akhirbos kas kas lainnya saldo akhir kas laporan perubahan ekuitasontoh format laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut laporan perubahan ekuitas skpd pemerintah kabupaten pati skpd see vencer terkena anna nan aenaannmamaananskpdpemdakebijakan akuntansi, dijelaskan hal hal berikut inicontohmena ekonomi makro ekonomi regional 2langen pan lintas akuntansi pelaporan kenangan daerah skpdban penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan dketomuan canada dlam sap pada seo es kebijakan akuntansi tertentu sa pra petapa pan pelana pee perayaan (kesatuan non operasional pos mar biasa laporan perubahan puts perubahan ekuitas 3a neraca aoi aan era|kenangan gan pengapalan (ara naga,pan pergi tetapkan san anam pencapaian bare yang telah ditetapkantangan spd penyusunan laporan pee keuangan skpd data sap peta did keenan ang ada dalam sap pada skpd kebijakanakuntansitertentu (jera isa. pendapatan lra belanja pembiayaan (toisa aset kewajiban ekuitas catatan atas laporan keuangan pemda pemerintah kabupaten pati catatan atas laporan keuangan |a1 maksud dantujuan penyusunan laporan keuangan landasan hukum penyusunanlaporankeuangan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangankeuangan dee tetapkan ngan jae salam pencapaian target yang telah ditetapkan lal entitasrkalian engan ketentuan yang ada dalam sap as kebijakan akuntansitertentu jera |sa1 pendapatan lra belanja pembiayaan laporan perubahan sal perubahan sal loka issupati pati, salinan sesuai dengan aslinya yen ian hukum ttd. (san (setiap haryanto ito, sh. mh, onnriasiho lampiran iiibossecara umum pengakuan aset dilakukan j))(a): kualitas lancar, sebesar (nol koma transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutangyang sangat besarsuai deng lra) asal entitas akuntansi dan entitas pelaporanj)) investasi penyisihan periode jatuh tempo (aging schedule) atas dikecualikan untuk investasi non permanen dalam bentuk dana bergulirjika dana bergulir tidak disalurkan kembali kepada masyarakat, maka dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sehingga pendapatannya dikategorikan sebagai piutangdana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya dana bergulir. penyisihan dana bergulir neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari dana bergulir yang bersangkutandengan chanelling agency terdiri atas kualitas lancar, dengan kriteriaengan kriteriaasal: neraca, lo: lak: ualitas diragukan, dengan kriteriaengan kriteria, tidak mudah rusakadalahtidak mudah rusakkuasai, tanah harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, sertaeralatan dan harga pembelian, jasa konsultansi perencanaan dan mesin pengawasdan biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa jaringan konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta biaya manfaat ekonomi atas |
bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun tentang tata cara promosi dan mutaswujudkan kesejahteraan umum masyarakat lingkungan pemerintah kabupaten pati, dibutuhkan pegawai negeri sipil yang memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas, dan berkinerja baik sesuai formasi dan kebutuhan daerah,, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional perlu melaksanakan promosi dan mutasi pegawai negeri sipil secara objektif, kompetitif, dan akuntabel, bahwa agar pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai negeri sipilpegawai negeri sipildan antar provinsi, peraturan.imgender, suku, agama, ras, dan golongamutasi adalah perpindahan satu posisi jabatan posisi jabatan lain yang setarapns, dan pada pemerintah daerah secara objektif, kompetitif, dan akuntabel. bab promosi promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal. promosi.: promosi dalam perangkat daerah, dan promosi antar perangkat daerah pratama dengan memperhatikan kebutuhan organisasiketentuan peraturan perundang undangandan kebutuhan organisasi, promosi pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya dalam jpt pratama berdasarkan kelompok rencana suksesi dapat dilaksanakan setelah. promosi. promosi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara. promosi pns dalam jpt pratama diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bab iii tim penilai kinerja pns tim penilai kinerja pns ditetapkan dengan keputusan bupati. tim penilai kinerja pns sebagaimana dimaksud pada memberikan pertimbangan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tim penilai kinerja,mempunyai tugas sebagai berikut: menelaah rekam jejak pns, menelaah potensi pns, cc. menelaah kompetensi pns dalam jabatan, menelaah kinerja pnsim penilai kinerja pns dibantu oleh sekretariat tim penilai kinerja pns. sekretariat tim penilai kinerja pns sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian. . sekretariat tim penilai kinerjaim penilai kinerjaim penilai kinerja pns, dan mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim penilai kinerja pns. babtentuan mengenai kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati tersendiri. bab mutasi mutasi dapat dilakukan bagi pns yang menduduki ja, dan jpt pratama. mutasisesuai ketentuan perundang undangan dan karena kebutuhan organisasi. mutpns dalam danmutasi sebagaimana dimaksud pada memperhatikan: kualifikasi pns: kompetensi pns, kinerja pns, integritas moralitas pns, dan kebutuhan organisasi, mutasi pns dalam jpt pratamaejabat pimpinan tinggi pratamaejabat pimpinan tinggi pratampln salinan at tana karna bupati pati provinsi jawa tengahperaturan bupati ini ditetapkastandar satuan harga dan biaylbanian hukum, esh putih, sh, pembina tingkato19lm tan dari tempat kedudukan tempat yang so19lserial pra pecahan. han menggunakan kendaraan umum, dibayarkan bee wil ketua dprd garam sehari vang harian sesuai tarif yang berlaku (at cost). |
salinan okt hua aaaa ane.realisasi pendapatan1. jumlah belanja rp2. defisit rp31. pembiayaan penerimaan daerah pengeluaran daerah jumlah pembiayaan netto rp232. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp20g: ala bagian hukum kel setda z gai binti, sh, #membina tk. ntp sin listrik air aan ena (iangeemsilan mein kepada listrik fo2001m005001 mengoperasikan genset tidatada instalasi pengolahan air limbah ipar) pengelolaan air limbah ipar)nyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifikserta mampu menyelaraskan dengan permasalah faktual bidang pembenihan ikan nilabidang pembenihan ikan nila, dan bertanggung jawab pada pekerjamengelola kualitas air dan kesehatan ikan nilidentifikasi parameter kualitas air, mengelola kualitas dan kuantitas air, melakukan seleksi induk, memelihara induk dan mengelola pakan. teknisi panen dan pengemasan benih melaksanakan tugas mengestimasi hasil panen, menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja panen, dan pengemasan. teknisi laboratorium melaksanakan tugas pemantauan terhadap hasil pekerjaan serta pencatatan operator, menggunakan peralatan laboratorium, mengelola seluruh kegiatan terkait pengujian laboratorium. teknisi listrik dan mekanik melaksanakan tugas membuat desain instalasi listrik dan instalasi aerasi, mengelola perawatan mesin dan instalasi listrik, mengevaluasi pemeliharaan mesin, mengevaluasi perbaikan mesin, serta melakukan pemantauan terhadap hasil pekerjaan. teknisi pemeliharaan benih melaksanakan tugas mengelola pakan benih, mengelola kualitas dan kuantitas air, memantau pertumbuhan benih serta hasil pekerjaan dan pencatatan operator. kemungkinan jabatan teknisi pemeliharaan induk, teknisi panen dan pengemasan benih, teknisi laboratorium, teknisi listrik dan mekanik, dan teknisi pemeliharaan benihtujuh(c.membuat laporan produksi tidak ada kompetensi pilihan kelompok prk.apo1. mengidentifikasi parameter tidak ada kualitas air prk.apo2. menyiapkan peralatan tidak ada lapangan prk.apo2. menyiapkan bak budidaya tidak ada prk.apo2. mengelola kualitas dan tidak ada kuantitas air prk.apo2. memilih induk tidak ada prk.apo2. memelihara induk tidak ada prk.apo2. mengelola pakan tidak ada daftar unit kompetensi persyaratan prk.apo2. mencegah hama yang tidak ada menyerang ikan memproduksi larva ikan tidak ada nila melakukan pematangan tidak ada gonad induk ikan nila mengendalikan proses tidak ada pengedaran ikan nila prk.apo2. mengobati ikan sakit tidak ada prk.cfo2. mengelola kuantitas dan tidak ada kualitas air prk.cfo2. mengidentifikasi hama dan tidak ada penyakit yang menyerang ikan prk.apo2. memelihara larva tidak ada mengendalikan hama dan tidak ada penyakit ikan a032261. membangun wadah tidak ada pembenihan ikan nila sesuai dengan rencana tata letak kelompok |prk.apo2. menentukan padat tebar tidak ada benih prk.apo1. mengemas ikan packing) tidak ada prk.apo2. melakukan sortasi tidak ada menyusun rencana tidak ada kebutuhan tenaga kerja mendistribusikan tidak ada larva benih ikan nila kelompok ind.mmo02. melakukan pemeriksaan tidak ada mutu bahan baku dan bahan pembantu ind.mmo2. memelihara kondisi aseptik tidak ada ind.mmo02. menggunakan peralatan tidak ada laboratorium dasardaftar unit kompetensi persyaratan ind.mmo3. melaksanakan tidak ada pemeliharaan preventive maintenance) peralatan uji mutu i|m. menganalisis teknik tidak ada pengambilan sampel membersihkan peralatan tidak ada laboratorium yang habis pakai 1akan6. melakukan uji kualitas air tidak ada secara mikrobiologi kelompok prk.apo2. menyiapkan peralatan mesin tidak ada listrik prk.apo3. memasang sarana instalasi tidak ada air prk.apo3. memasang sarana instalasi tidak ada listrik prk.apo3. memasang sarana aerasi tidak ada prk.apo3. merawat mesin listrik tidak ada oto.kr06. melepas dan mengganti tidak ada rangkaian listrik unit elektronik mengevaluasi pemeliharaan tidak ada mesin mengevaluasi kondisi mesiyelesaikan pekerjaan berlingkup luas terkait dengsecara umum pada bidang pembenihan ikan nilabertanggung jawab dalamcepat dan tepat menyelesaikan masalahcc. tegas, inisiatif, dan bijaksanatugas terkait penilaian terhadapyang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti bawah ini: manajer unit pembenihan kepala bagian pembenihan melaksanakan pekerjaan membuat program produksi, merencanakan operasional produksi, menentukan kebutuhan sarana utama dan penunjang, mengevaluasi seluruh aspek unit pembenihan, melakukan pengawasan proses produksi dan distribusi, serta membuat laporan. kemungkinan jabatan manajer unit pembenihan kepala bagian pembenihana.prk.apo2. melakukan pengawasan tidak ada proses produksi membuat laporan produksi tidak ada mengevaluasi kinerja tidak ada bawahan mengembangkan tim dan tidak ada individu kompetensi pilihan pbd.apo2. mengestimasi hasil tidak ada produksi pbd.apo2. merencanakan produksi tidak ada pbd.apo2. membuat program produksi tidak ada pbd.apo2. merencanakan biaya tidak ada operasional produksi merencanakan sarana tidak ada pembenihan ikan nila merencanakan kebutuhan tidak ada induk ikan nila merencanakan pemijahan tidak ada dan perawatan larva ikan nila merencanakan pengedaran tidak ada benih ikan nila mengorganisir proses tidak ada produksi benih ikan nila prk.apo1. membuat perencanaan tidak ada kerja mengontrol pencapaian tidak ada target produksi kini bidang pembenihan ikan nilambenihan ikan nilroduksi, mengontrol pencapaian target produksi, dan membuat laporan produksi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologiyusunan sop produksi, mengontrol pencapaian target produksi, membuat laporan produksi secara umum, dan konsep teoritis penyusunan sop produksi, mengontrol pencapaian target produksi, membuat laporan produksi bidang pembenihan ikan nila secara khusus dan mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.nila, dan bertanggung jawab terhadap hasil penyusunan sop produksi, pencapaian target produksiperusahaan bidang pembenihan ikan nila, tepat dalam pelaksanaan rencana produksi, menyusun sop produksi, mengontrol pencapaian target produksi, membuat laporan produksi, dan cc. tegas, inisiatif, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan kegiatanmenyusun sop produksi, mengontrol pencapaian target produksi, membuat laporan produkkerjaan mengelola penelitian dan pengembangan usaha, melakukan pengawasan terhadap proses pemasaran, membuat rencana kelayakan usaha perikanan, menentukan sistem jaminan mutu, membuat studi kelayakan usaha, dan menentukan skala usahapulmengevaluasi kinerja tidak ada bawahan prk.apo1. membina kerja sama tidak ada prk.apo2. melakukan monitoring tidak ada dan evaluasi terhadap proses produksi penjualan ikan melakukan komunikasi tidak ada lisan dalam bahasa inggris pada tingkat operasional atasgevaluasi tidak ada pelaksanaan rencana produksi mengontrol pencapaian tidak ada target produksi prk.apo2. merencanakan biaya tidak ada operasional produksi prk.apo2. melakukan monitoring tidak ada dan evaluasi terhadap proses produksi prk.apo2. melakukan pengawasan tidak ada terhadap proses pemasaran prk.apo3. membuat rencana tidak ada kelayakan usaha perikanan mengevaluasi produksi tidak ada benih ikan nila mengevaluasi kelayakan tidak ada usaha pembenihan memilih lokasi tidak ada pembenihan ikan nila menyusun struktur tidak ada organisasi unit usaha pembenihan ikan nila mendesain standar tidak ada penilaian dalam evaluasi melakukan kajian tidak ada kebutuhan pengembangan organisasi membuat sistem evaluasi tidak ada dan pemanfaatan hasil evaluasi kebijaklakukan satu tugas spesifik pada, dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan mutu benih ikan, serta dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penanganan pemeliharaan induk, pemeliharaan benih, serta pemanenan dan pengemasan benihinduk, pemijahan, pemeliharaan larva, pemeliharaan benih, menyediakan pakan alami, pemanenan dan pengemasan pada,atu tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti bawah ini: operator pemeliharaan induk melakukan tugas antara lain menyiapkan peralatan, menyiapkan wadah pemeliharaan dan pemijahan induk, menyiapkan induk, memberikan pakan, mengukur kualitas air, dan mencatat seluruh aktivitas. operator pemeliharaan benih melakukan tugas antara lain menyiapkan peralatan, menyiapkan wadah pemeliharaan, memelihara benih, memberikan pakan, mengukur kualitas air, melakukan treatment air, dan mencatat seluruh aktivitas. operator panen dan pengemasan benih melaksanakan pekerjaan atas perintah atasannya untuk melakukan tugas antara lain menyiapkan peralatan panen dan pengemasan, memanen benih, melakukan sortasi, mengemas benih, dan mencatat seluruh aktivitas. kemungkinan jabatan operator pemeliharaan induk, operator pemeliharaan benih, dan operator panen dan pengemasan benihefektif harian cjracamzoiso1 fiemsimartara (manca pemijahan induk ikan nila gonad induk ikan nila pengedaran ikan nila nila jenjang kualifikasi kodifikasi ao3pino1 kualifikasi3 bidang pembenihan ikan nila. deskripsi mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan spesifik terkaitdan konsep umum yang terkait pengambilanmengoperasikan mesin mesin budidaya (pembenihan)nila, cc. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, serta menyusun laporan tertulis dalam lingkup kegiat: dan bertanggung jawab pada pekerjacepat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam melaksanakan pekerjaan mengambilusaha pembenihukuran kualitas air dan kesehatan ikan mengambil sampel air, mengambil sampel ikan, mengukur parameter kualitas air, mengidentifikasi hama, penyakit ikan dan kesehatan ikan. operator listrik dan mekanik mengoperasikan dan merawat sarana instalasi air, listrik, genset, pompa dan mesin lainnya, serta mencatat seluruh aktivitas. kemungkinan jabatan operator pengukuran kualitas air dan kesehatan ikan, dan operator listrik dan mekanikjnerapkan praktik praktik tidak ada keselamatan dan kesehatan kerja k3) melakukan komunikasi tidak adakompetensi pilihan prk.apo2. mengukur kualitas air tidak ada harian prk.apo2. mengidentifikasi hama tidak ada yang menyerang ikan prk.apo2. mengidentifikasi penyebab tidak ada penyakit ikan prk.apo2. mengobati ikan sakit tidak ada mengendalikan hama dan penyakit ikan |
walikota tasikmalayajenis dokumen arsip keterangan nas akhir aeea mpenyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) tahun setelah tahun dinilai kembali dokumen pedoman penyusunan rka skpd perubahan yang telah disetujui tahun setelah tahun dinilai kembali pena danamon dokumen rka skpd perubahan tahun setelah tahun dinilai kembali penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan aman bapaaawam pengantar nota keuangan pemerintah dan rancangan peraturan daerah rapid tahun setelah tahun permanen perubahan tahun anggaran berakhir dea materi rapid hasil pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah rapat) tahun setelah tahun dinilai kembali nana bon ema can enam paca mmm amnsaan tama man amnsmnan tama man lamnsownan tama sman ema jenis dokumen arsip keterangan nas akhir aeea mmusyawarah rencana pembangunan musrennbang) kota tahun setelah tahun dinilai kembali ana aan bean betamatananaa enam dai rancangan dokumen pelaksanaan anggaran rupa) skpd yang telah disetujui tahun setelah tahun dinilai kembali asah kran dpn sep yang sah semi) nenek bera deli ketat dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd yang telah disahkan oleh pejabat tahun setelah tahun dinilai kembali pencipta keuangan daerah bpk) aumanggarambertoir gefeamsmmaan ancaman surat penyedia dana ssp,spm dan sp2d) up, gu, tu, tahun setelah perda tahun dinilai kembali hasil badan usaha milik daerah bumi) dan pengelolaan kekayaan daerah tentang pertanggung jawaban apbd disahkan pendapatan pendapatan asli daerah ito surat ketetapan pajak daerah tahun setelah perda tahun dinilai kembali tentang pertanggung laa surat setoran pajak ssp) daerah, antara lain tahun setelah perda tahun dinilai kembali pajak hotel tentang pertanggung pajak restoran jawabjenis dokumen arsip keterangan was . ssn" ::t surat ketetapan retribusi daerah tahun setelah perda tahun dinilai kembali tentang pertanggung ika bukti pembayaran retribusi, antara lainpertanggung retribusi pelayanan persamaan kebersihan jawaban apbd retribusi pasar grosir dan atau pertokoan jawaban apbd disahkan retribusi pelayananpertanggung retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol jawaban apbd beam jenis dokumen arsip keterangan api tentang pertanggungjawaban apbd disahkan bukti penerimaan skpd dari badan layanan umum tahun setelah perda tahun dinilai kembali dinilai kembali jawaban apbd disahkan dokumen penerimaan dana perimbangan ddd hd# efdjawaban apbd disahkan dana bagi hasil untuk kota tahun setelah perda tahun dinilai kembali jawaban apbd disahkan dana alokasi khusus dak) tahun setelah perda tahun dinilai kembali jawaban apbd disahkan mesin pep maa sera jenis dokumen arsip keterangan aaf mama dokumen penerimaan lain lain pendapatanyang sah io alokasi dana penyesuaian tahun setelah perda tahun dinilai kembali jawaban apbd disahkan sumbangan pihak ketiga tentang pertanggung tentang pertanggung tentang pertanggung ilaha dokumen pengelolaan barang milik negara daerah selamabarang dimiliki permanen belanja ooh dokumen belanja langsung tahun setelah perda tahun dinilai kembali belanja barang jasa jawaban apbd disahkan belanja modal jenis dokumen arsip keterangan hh hibah jawaban apbdyoo bukti penerima pembiayaan tahun setelah perda tahun musnah lpa tentang pertanggung dana cadangan jawaban apbd penyertaan modal pada bumi jawaban apbd disahkan penambahan penyertaan modalmbiayaan daerah tahun setelah perda tahun dinilai kembali surat penyediaan dana spd) tentang pertanggung surat permohonan pembayaran spp) jawaban apbd disahkan surat perintah membayar spm) surat perintah pencairan dana sp2d pembiayaan daerah tahun setelah perda tahun dinilai kembali buku kas umum bku) tentang pertanggung buku kas pembantu bkp) jawaban apbd dijangka waktu simpan jenis dokumen arsip keterangan aktif inaktif was :": a neraca jawaban apbd disahkan catatan atas laporan keuangan talk) paman h luar negeri permohonan pinjaman ubah luar negeri blue boo tahun setelah tahun permanen diterbitkan dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai rey bootahun permanen surat menyurat dengan leader pinjaman berakhienis dokumen arsip keterangan wrap :))senam aaaaaa pinjaman berakhir dana,aga progress report pinjaman berakhir monthly report quarterly report laporan pembayaran hutang daerah tentang pertanggung laporan posisi hutang daerah jawaban apbd disahkan mma pama pinjaman berakhir ketentuan peraturan yang menyangkut bantuan pinjaman luar negeri tahun setelah permanenjenis dokumen arsip keterangan nas akw er h perubahan dokumen kebijakan akuntansi selama belum ada tahun permanen aaa arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi tahun setelah perda tahun musnahjawaban apbd disahkan inn surat penetapan pemimpin proyek bagian proyek, bendahara atas penggunaan anggaran tahun setelah perda tahun musnah jawaban apbd disahkan berkas permintaan pembayaran spp) dan laporannya tahun setelah perda tahun dinilai kembali (oo spm ls, spm du, billet giro, spm nihil , npp, keputusan pembukuan rekening tahun setelah perda tahun dinilai kembali tentang pertanggung ( kita keputusan pembukuan rekening selama rekening permanen angga jenis dokumen arsip keterangan nas akhir aeea m pembukuan anggaran terdiri dari selama rekening tahun dinilai kembali buku kas umum bku), buku pembantu, register dan buku tambahan masih aktif daftar pembukuan pencarian pengeluaran dpp), daftar himpunan pencarian dhp), rekening koran aremawat com mosramaun eaambemumuroemoa see atas dana sisa atau pengeluaran lainnya tentang pertanggung jawaban apbd disahkan keterlambatan menyelesaikan pekerjaan, dll tentang pertanggung jawaban apbd disahkan ulmemowmmemaana penyusunan anggaran pilkada dan biaya bantuan pemilu dari apbd tahun setelah perda tahun permanen kebijakan keuangan pilkada dan penyusunan anggaran bantuan pemilu tentangpermanen dan kontingensi untuk biaya pilkada dan bantuan pemilu tentang pertanggung ahun musnah panwasda kota, ppk, pps, kpps dan panwasda, permohonan tentang pertanggung pengajuan rka kpud dan panas ahun musnah kota dan bantuan biaya pemilu dari apbd tentang pertanggung jawaban apbd disahkan memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang jadwal retensi arsip keuanganjenis dokumen arsip keterangan nya asas kesastraan jawaban apbd disahkan biaya pemilu dari apbd tentang jawaban apbd disahkan berkas penetapan bendahara dan atasan langsung bendahara kpud, tahun setelah perda tahun dinilai kembali bendahara panwasda dan bendahara pada panitia pilkada dan pemilu tentangahun dinilai kembali barang jasa, rabat, bunga, jasa giro, dan lain lain tentangtelah perda tahun dinilai kembali termasuk perubahan pergeseran revisinya tentang pertanggung jawaban apbd disahkan dokumen penyediaan pembiayaan kegiatan operasional ppo) pemilu termasuk tahun setelah tahun dinilai kembali bee berkas penetapan bendahara dan atasan langsung bendahara kpud kota, panwasda tahun setelah tahun dinilai kembali aka ema jenis dokumen arsip keterangan rss ,ahnhnnhanna berkas penyaluran biaya pemilu ppk, pps dan kpps termasuk diantaranya tahun setelah tentang tahun dinilai kembali bukti transfer bank pertanggungjawaban apbn disahkan s5. dokumen rencana anggaran pendapatan dan belanja kelurahan tahun setelah tahun musnah pena nana sasa demam program kerja pemerintah kelurahan tahun setelah tahun dinilai kembali rencana kerja pembangunan jangka menengah kelurahan tahupermanen maan params etayawaman dont bukti pungutan kelurahan tahun setelah tahun musnah dokumen pembebasan eks tanah kas kelurahan tahun setelah tahun permanen peraturan kelurahan tentang pembebasan tanah kas kelurahan tahun anggaran berakhirtahun setelah tahun permanen kas kelurahan tahun anggaran berakhir persatjenis dokumen arsip keterangan www asas aoi drg k18 perjanjian sewa tanah kas kelurahan selama masih berlaku tahun dinilai kembalipermohonan ijin gubernur kelurahan, sekretaris dan kasi tahun setelah tahun dinilai kembali asa dapat lain lain pendapatan asli kelurahan tahun setelah tahun dinilai kembali naam dapat yaadinilai kembali aman dapat laporan keuangan kas kelurahan tahun setelah tahun musnah pertanggungjawaban kepala kelurahan laporan keuangan tahunan kelurahan) tahun setelah tahun permanen rasa nasa doamminsanteme pra elmmmsatmamaaa hasil pengawasan dan pemeriksaan internal tahun setelah tahun dinilai kembali jangka waktu simpan jenis dokumen arsip keterangan aktif inaktif asa dinilai kembali tuntutan perbendaharaan tuntutan perbendaharaan hak dan tuntutan ganti rugi tuntutan ganti rugi lunasi kewajiban habis walikota tasikmalaya, ttd. budi budimanuauanguangan lingkungan pemerintah kota tasikmalaya. bab asas jra keuanguangan digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan keuangan lingkungan pemerintah kota tasikmalaya. jrauangjadwal retensi arsip keuangan jangka waktu simpan jenis dokumen arsip keterangan aktif inaktif diato anggaran ppa) uppa)jenis dokumen arsip keterangan www asnswwk":":" hn". aaaaaa penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah aan teman pesan kata paman pengantar nota keuangan pemerintah daerah dan rancangan peraturan daerah rapid tahun setelah tahun permanen nota keuangan pemerintah tahun anggaran berakhir hasil pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) tahun setelah tahun dinilai kembali woman fermium fat dana mey amntmersah bacan atanammatam pama dokumen persetujuan bersama antara dprd dan kepala daerah tentang perda tahun setelah tahun permanen nana amanat tamtama dokumen rancangan penjabaran apbd beserta laporannya tahun setelah tahun permanen saban penempatan tahun anggaran berakhir hasil evaluasi gubernur tentang rapid tahun setelah tahun permanenanggaran pendapatan belanja daerah perubahan rapid p) yohbersama dprd dan pemerintah daerah unie pan dini kemal |
;r*\ . : bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor tasiun 2ol4 tentang pelimpah{ai{ sebagian keiiieiuangan bupati kepada ca]via lingkungan pemerintah i(optimalisasi pelayanan kepada masyarakat guna menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan bupati kepada camat; bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun 2oo4 tentang pemerintahan daerah, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kecamatan yang menegaskan bahwa camat d.uru.ggg, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan und.ang_ undang nomor tahun 2,6an kabupaten maluku tenggara barat lembaran n"g"rd republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republiklndonesia nomor396l)a2oll tentang pembentukan peraturan perang.ang undangan lembaran negara republik lnd.onesraturan menteri dalam negeri nomor tahun o1o tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten); t2. keputusan menteri dalam negeri nomor tahun oo4 tentang pedoman organisasi kecamatan; paten).al2 nomor menetapkan memutuskan: peraturan bupati buru tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat lingkungan pemerintah kabupaten buru. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daerah kabupaten buru' pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelam kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten'b pelimpahan sebagian kewenangan pelimpahan sebagian kewenangan bupati merupakan pemberian tugas bupati kepada camat untuk membantu dalam mewujudkan pelajar yang cepat' tepat dan murah dengan memperhatikan tata letak, jarak, tingkat kesulitan geografis kecamatan' terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan, dan perubahan kebijakan pemerintah daerah']akan ditetapkan dengan keputusan bupati' sebagian kewenangan yang tercantum dalam lam peran peraturan pati ini. dilimpahkan bupati kepada camat adalah sebagaimana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan darilatsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru' penyet.ikpenduduk dan karakteristik' bab pembinaan,pengawasandan bawah pengendalian sekretaris daerah' pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada. yang dilimpahkan' meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pegawai yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan' bab laporan pertanggungjawaban laporan dan pertanggungjawaban kepada bupati atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang camat wajib menyampaikan melalui sekretaris daerah dilimpahkan. laporan sebagaimanalaksanakan pembinaan teknis. bentuk laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada akan diatur dengan memperhatikan aspek teknis, administratif dan substaseptember ol4 u,?d diundangkan namea pada tanggal september ol4 sekretaris daerah kabupaten buru, eed ut, adji sultra berita daerah kabupaten buru tahun 2al4 nomor ((? ditetapkan namea azh tr c gi4 e'f c(rn heh; h' e f.t tre .4ap_ vir lv!_ ezt e ee. ee . '+e i,e $:e cc,da u)d, luv =d6d tr:t 5sil hu) e i ('' ltt d_! hf!x'f ,r.t6 'e ,if ,hhf .ih eg8,* =h i {jo 'r. tse fo. q2is kr( ca, s^e !(e hhu di:o ;te .ll dobj >,! i i k.!] u26d [,g pzu fi e c'e td# use d h i!lu "n .il#.!2d. lue e ij h#hh :t"\r vuf a.v fj( a' o!! ouo na' ehir hb0 t.e tata ii6 hh(g h(e bou .de li, fro t4. fi e.i ^.d ari (s.i ${h (uj lla{'!: 'au)r 'rt ts=l e.h a'h sto hf hi\!^vl tr.= 585isis h{or e e att l, <(^ fxs otr f.{ efi .h 7e'z fff _<; ,,. e'e f{e p.gg eb= jzf felt (r1 jj( fr} f;eei fts5 e p f.e' fi3h c.u!. e. e:< ue e:* f{e $$ ee^,i : hiq s'e ;?*t g*? yeb# ,e'e'g u e"e rd(6ddn )d!a* h.; )ah bn.! o h >,(e afr hy i e g hte :. ',) xd,* :(ud e'e e's hee d6i6j1 f,s,h re b'sr' d::.i event; cd;'e yr\ t!j4 j^a o h : h'eh u av*q ;h19aa4 >og {ftr d r 9ild ee,t 6tro file h)! qyl v)j{r dc0 i5d '!i iio e?s ood i e!+ pi{ bnq 'ri a2* (gdd .i .! lr9?' !du? iya .r< be'tr oouop \.<vav !yx ii h.= xix eil 'rri frn ri x.e df, h(j h'= 6o( 8d 'fre d. .: dhv! (d 'td j . *^ .d#:! , td5 h!u7.l ej; (qy( _68 .at'i i ia 6i'ii <i.ts food rear ifi h6d h(! d e d> .e> rlr24 trl fre fr. eif flu dlr4d iy!!hh\vhh harv19rr fvv hh# he! i.^ a hs3 *ox jyo 'oal eh e'f g' (g l r enr h.ru .*+ .tur. hru f.i a d#ha mla v19huh hg =trtfodc c e u s'$.s ha a edi:d o.d .rl fr9,. h .tny!\u e.g *.e uir het eee ee' eeee [t fr # '! u rbo. o 'ddg ees e. .h p'ts r a ad* sh 99h*h* t,z l,d li6, boc b0d c() d.i hde.i \y19 \9u )aa?) h,fl8r> uom e;dt96 lil l!.diubah :u=h0 yoa. du,n .ud9 a'r! h.i e.h h.e re# .ge 'de,e yy ry6'ht.i ad.d! hl9!lu 19ddm rvi9ha dd\9w !*y!u :y# r !qf n! o u', leila sii li.i r'! d.i di!!i% ooo(do aaaaaa (,z ist {''! l.im {q' (r} tra(. (t, a.a xcd l\ltr:r ibn jika{ tj) 8o u j,; yd' e([ *ii h'i bl'= ':i ihh ;g!l ur( l.i +*!d ^(:d d+. eii i'e ge.g : e'd ":i id d .ii r'nj4 e'd :l'.r #;ii j{. ee".e blai.e ryf .** uc , .^a rv er:b .h t'vh't' 9r+!194l i$*iii i{silat ie;gfi*;ffff8[ 5fr tu*'!h* v'9alv dd d data v:y* f.lr l i hrr0) _.i \!au b0cd.o y.:x ilu h "i.gh '6s r1e a.r gne he# o'o: \ivvahv doh q6v a.r aj1 o() lid ((ts ge!h6 (g. (u he8 ,ld h:e ]ii n'e o::d ^hp hr' i\vh\ v_v r,i eo' bbh hd'( dun trj4 !'ieh 6j>fu ^ . *sh *ij e:t0.j 6j';{ r=i hi4 (g6 hlv fr ;!cd mt2 ll, tsi !., =j{ .\1g !'* elit sss.e +i6h5 ei: h::uh,fv sh$ ge6u6tr6t >ha added h**v hv d.ilh^.d *rvd9)u2 vth juta but au{faa *ha.hll h', =gg jev(v ijh et jli.u _9. . e c r . a,d $'l ee.e ef e"e 'n.u u f;'p'e did tr.= h!4f 'r. fr.j hid x'* j'i ).= '^n fla a*4ad rv^i !huj uj1 b8b0? hd : lu ugl >+p !,z o(d =.r e.e .ri lio dss ap) a_) lio .he r,iq =h9iltp ^l !q bb'e i!u' ) @dd lu h0z cd$ ({) il ,a4 o.;: hae i*a cdo 0qh >.u nd' hbq eet ern9 tuz rt24o tqp tf frl v(d d.a gf" !9ddd5 o.( o f!u hvv qy'y.l ui\ ymzeji.i3 . ?io.ddd?d h.e*g r'$. hiv hfr^ d'l e*e prv\v a\h tr:r iri .qb e',. 'il p'e h.r hfi ehe e iii. ex+ ,\hh ,:oo eoo j.j n.!. hm. =<i e= u u sn ohh e)() e)ta+, !!h>in '!r(d etr y.y ht ee i'a kph^h b5.vi x&tl)ia irr #.r eee eee"$e,tee '=:9lll ? i be,v .,.' g.= .e*e f^uo hfi e2b0 ^(_ds*e ,*ee egn ." s^.,c e. :e i,g ect tfr ::# ii .d u.i< v.i.i i.i . c lrl j4 oe o.p eil ldd l.i !'t?'x hse e?e :*j4 !( ec! efr j:= ddd" hhh# 'utuh ?.* p'oi .3h^ ;oj .rite. ug.d d r,a lll 'tida^ a c>!!cg( e${${e .duo+ j<f aot{ 6s_i .tr jot 9a.a lgh l.i h! (e.i oir ti'd o ,,y .{'j .ru jl a a trp (,z uf. v2z dddddd a^d)^ .1t )i:rn lalu dbb ll yda ''doi:i rd:r o+l ts' 'x ,:y .!l 'rd e.e e0:'.] xej4: tre xs e a\'!l vgl., that'h vf,' vhh*hp* lelah aa)ddf:e lle l.i !u (\) hso c';.' g'i a#v pu pde urr o,g lhe .x ; h!>hhh !{d! ev hfl d'h a >.as3a yr . !a()ii!?o abs. ufi aj) 'rr iiddfii e'* _\z dodo 'fl xid ufv^*)d vhv.!lv*.ga ,)l unr uj.\ ei! hd iii e v ie+: h.ej1 a.a !y* lull. (vj vdt9 i{jt'i' o e o(u :,] a.d f^l i\': l}g e.v oii,hu rs egg g.t ni:cd 'trd o.aoo' ffi e gee u! j4.d rvs hf; r',tr, dil.!6i: :tr8 ,. viii,*w*t)j z4\, agz h(! par jai b0q q0. qh: gri a.s oa) itr (,z fpa t5z f]f rae d!u !!a)iptv roa .y#cu .'' li= ylo .r o,e t1.b d'h ii e e i[]h p<x 'roa qte ,draw 'ee't o=h .lie e#'iie e.! e,, aa.;' h', f.a )r',d sp# saif xf;r ytriltri j:xe o jo(oa*o lv.i hi' hvh! a hph.l cc6, ch(d( )(d h{e 5j; g }ih a\iu jure f_ lgi{h: hhn u e ;*s $ee $#e e ee[c[ue efi[ ^.i !.rre!rserv 'li l'"sul bld yd! yr!* !.=: he*s'osp. e'{ .o.e hu'^lli c.e. ,^al(grillo ft g e es' .fna e"e e.h e.h 3e g ue u fh.t \e aa ru;) yat fi9\vw j. sft .h >!y(g .^a) m*j ).j)t fls (5z +.i :!! cio rrc ;it (.) 'rj ctr .!(! cio }}l luk (,z4o (r) i:j< hh()() qp. s'# i)e frl free j(t 0je f' !r5 para + { irl ui v 'dvd d,2d(u u!:ya fi, uq' u.h h.h.e ,\i^*g*tdi ad' u#d w' i ' t ' : urr u)u,aau j1,rl ijo ll hide hjj al6 add d'=b0d6c a:. \!rvv! hrv yrv s,e elr' :e3fr bii he# fi* [$"gn f,$ s'e e:eeeeee . , = vtg i c'r(e tv e, hee (g=o=t16)xq)tsr: r)trove vdr &o.o o,i1 9ot s,e jph night g v diu f,e .4h," ery he. c.ei *:' !!ttr hnl s;e ssy rf,r:huv df9 ld\v ft1 .i vat^' tvt jbn e.# atol ''li hard hil l . h'opx \ohh j4.g (,z tr7, ddu {d+r hd !!dl\ ular i!!i\u* va!h $s.e tu+h:^ 'u. "i i*?e u.e e.e *e$" hli &ee .rdu\y #'jrd( 8nh *.dvthuh* a.a aw! fri:f j\vh;: (uia\cl. eeas ?a vb dtr hn)l (o.iv;'c aav h(j s{l= se { ii hh^ !vd hhh 'dubes idt !.j h.l6)hu ='p ('a h0c x9dah v$thu }jahat 9hh* u2ttr r1li 24a 'aqs (!h6 5sfr o{)() tu" (d'a !j({ trl?,r )!v:j ooa tlc0m fri ltr{u ztl yr, i! tr !v(j he* !i}{ *8o t) hon f;tfl e,' &s.h r## !rtv jt li! lf1 xej te., h* &e rcl e*r hss$e !v!!i! 'il^ lu,.( gg$e$m h o o.o"x o.tr $e* e5{ ly hee*sp ='e ^* . rv .: $* ol.n rdi u\v time lu!h: .e,j x6s s'.= uok !u.e ,r , ry'c q14 (g+.t lu h e.u zj{ rl{ ltu 'r( e.,d ,!v (dlr .lo armada \r. tt(u! ril')e._ sts a'n !(u u a,h fu d':? e.im .; otsus 'hp idj4 h.ee5 hau e.s 9re h.g tr.l drh h0 ehe 'di( 'ub (ugh 'f, ddd 1id90 rail *ud e.u (u<!u !il q;e vuv .:! lij q,,r' ryc o;{'e d',! a:i"* i.i vv va v^hvh gz4tr itr h(g (,z ij<ije1 d9 'rt ep4 p>r ,pj4 ,i>e *g) 7kz kih daily! $4i tur l."a 'il i^' ae1 .i\ ffi (uv 'n ud v.ld de* la\vii hir a :i,r'()!{ e .ee nfr* ;eeeeee +e .iv cle '=n fss $r: e':t=ue*:; e''j :u ess hu. etsu;i d.o o.e fo ,o e,a.a s.p hs' ii.s. vn\' iflix vd *j{ h!! a\g)r\d .4ahw svu t*, h, (\t &e: il _hh vfi hhv jv). alv: $ s.fl $fs a\dd hits fts ema vif dfi d dd #.t .''l ly nxw ei# il.k h\u ffi ale dfi, fih h.^: :flu qi: ei! h hhj ,\ !h >aau adh =d r\i h>d .i'u h0d tro adl). )t') hnf exi trd bor;e* .() !) o.dri cp: hr'r{ fi^h hrl ht f, hh ' $ :v.ri(! .'l dtu? ll ar l u1! . lio udh' ;i. (glh w.j h.ffi; rvw tseeeht g!*h r.l g+i .rri trm ;i\ ; a l l (e,ro (,z flq ([l l'\ qlp e>d eld tih df.'ix l.i a.i z*\;)z rdf frl icdbpjddd cd hd= +r5'= is. q',n'tr r ! i:f .;dso*ijf f,riil es ^^f , "e x,i ee" :john 3r1 .t! hl, xhh.c x.ec: ili until hee efr$ f$e" (j.= o.o.a.ej4 .o.qj1 i.l d.* yuri jt .i x8. ,o d $e: 4t hh! d.aa il ja.!^! eri tr_c !a? o'!i >g s.a )a^\lva lulu9vl j{e j;il .v ',: 'a{ j,!i >_o ',. uod g.g u<h84,* ',d dtu d)_! rvd ld9a{ lr> hrr ea!.,d d!iii she#e irr o.s (g(\td e'o ha eh?) ffi he. (ddh0 "i9add 'd[ .(! d4 luh lup dan trh{ hai i=a9 ee 6h8666 h([ hrl ilr tr! d'" :ac ddd b.q 66rcj qtc ir( dxb dxtrtr h.? [ he fey ee^ #(fu atas aav l.] i+l b0c j < !(e (ua (,z ,4o trl z4g t t fri* e'iff ei=trd h0d h:e{. e e e.$ u.e ths tre ''r i''i *$= ^ # r#$j!l hr':: o.= hee$hh# vd. ul1119'l >6ij e.g ye6g *hh oee >ar6. !r: ''.foto ilkid i"'t{h u)) s",ff hrung q.o. hf;fr s{ bd !np o65d9 h.g teh e'a bn6 u6e ij lu"d 'ee a'g rye .luu (u =.o ore.h >,o !dd lu a!f .lr rl'u:y t?dd ibh 6f, nwl *tu hnd jl ^lv _tr . iri .ri bo_v .:^( dita a ^ *lv i . (glass oq) !). bfi otl hilton (]" !( u+, trd h([ d(g .ee =b0 (.) f.o. q.) h)() (,z e i hth a!! 'ai g'e !dn,a6 e:'to o.d c6 d d.:: t\tr,ilmu'! sechs '"x" b ff c 't {hp.rj hit lvu(v p#a u0=.lr ytr',.c dddd o.il.fase e0il i o'e11 1d ox::x aa#j! *.e d.e e*i $see5 etr d. ^ "ffe i!. bni fr(li?\_d{h6(r.!(! y.; tr. l.r.: c{.9f" efi entah e'd tr.i1 aa.il llw*l ttda,,\ \vrvlviy xo'' (!+., *'e a=] o r l9#.ifi4^ l.[tr## tr'nd h.ge ir! pun ;cd xtr .i: 6da fri^. i nli il'a*f h;i5nii a.rj o.<< at. y.a ts9 !:h e4h 6d) g.f u05 6j ^. :ij .i^ plj_ll l l h_r frs h6al, !{;i h{oe u4 ^cd dh! dh0 u0(e utr broo itr ( , l . i li ard !lv y:i flp a(! ud: darul alor.d sil (6i: n"y0. t \ pd.r i i foo h.tu ev1 \u\u*ty r; 'l4 (g= oij l!!rutte t.* hh t s ll,'! i:gh.e h,s ts.e ot{ p.e hard (g(dsi b0d >.( d'tr _td dhl ':i oi!_o tr'nh iti ari aaa'i tvl ogz ct) +.t :l' o++.{ bner & h h(lr vt! t 3ry d',o i. hd. hts3 cs:rdo atl hh** hxo oio0j b0c qri h(d ehi i.i rcd .', ij1 heh c]ojh std *ih0 xn.d tr'd ilv e.h (q d b%t .phe *ce he1 jpo aau h+* gz4o o'rt 'r= rft e'x 'p=rn 6r.:j a a a c6lio (u'd ' : >)l er9 gz4e gtp 24a fr] f"h t j* ai.d aaa )r) \vlutuluitu ll dij aad oo5 . h l'v dg. dvd ad y!r!rh !v5tito.(!v $*e ite=e xo=ilq ;:ffi.! '^^ li.l x:i" hvhvvl'dvh all aal ha'l dh . bo ddt >.u lir cb0 tr. of2 o.ih aziz aid 'a!!t e.q h0'.= a.fi h.t il, ps.i \9fi rfr ili .ru .j,n 6auu a00 qpv ':: =\r tlo v nnd llv ')e vt!wrv iuh! dudu rv!tvr ffd tu, ld su) i:?s .j# (jj: ill ft'l ddd b0:, hl!ee& xoc bp, &.i.i e!) o q* .id eya\ !;i 5l! iiolrtr *!+.r d d f .t(u ots a)i5 dd:y ';ir c:e oz4fr u)!n cll *i'a h(g o j1b0 a.a y { 'r! q.> tsd hbo ooi g24a (r) err b(6a (udq vf,c i',i,= g.(u cda bio adh rv fi!(vq de! >,o' jai v6a. hbo fl a0d h(d d00 ej( vld& (\i hau tr) t rhz i(* rii ct) ddd *p*tu yli :"^ h.e tr'sd .ii! de; d'h eeh:e hrv !! 'i.rr g"e# e*. ahi: aa^t o([h 'r.i i.dh: i"n:: fi'tr li\v(ud .rotor $it ij;6ii) tuh =! he.e u#)l ar) a'.i'di+., d!rvi dj( drd d)qh :$(oa) *v** }.z or> e.h ts= }li( hhh ee${ efi a,il; iui h*h vij sgq( i^. r pf"e hw! girl s*a o.f,r .e dcdcdc" ff hf\v q\vv ^!! d(vlv )r{ vcard hari{, ls o ei5. lt wu^d vututud a,i itu lj4 itt! .i; lio tr<; cl) t!! ldl v' r l'l otra lhh thi : h y .(e h'u .ii !rl )cji o,un(,) nc(d h'h =e'h '.ikut .dhi add pl6 er. itr shio l+j tbo ig; (dtr ocd ocj ts lund' te> iac hir *th vee cv(j 9dv if'h5 eeb o(e$i a4a itr (uh d(u fin& :i" ez4tr trl tt) h.h ail urr l6) i\i g' f \ . l. :cd (j! c'c ;dc: d"ii o,nc] zif t&a z4ap il., i i |
dinas menimbang: mengingat bupati buru provinsi masuk u peraturan bupati buru nomor tahun ot8 tentang penetapan rencana stategis serta.nian kabupaten buru tahun 2ai7 dengan rat=umat tujuan yang mat{a esa bupati buru, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (lltanian7tanian kabupaten buru tahun asuk'u tenggara barat lembaran negara republik indonesia tahun t999omor o$; negara republik indonesia undang undang nomor tahun z}ci5 2onetapkan memutuskan: peraturan bupati buru tentang rencana sti(ji*tenis dinas pertaniantuh dinas pertanian adalah dinas pertanian kabupaten buru; rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun yang selanjutnya d.disebut rvhpn adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode {dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2ao5 sampai dengan tahun t7. t9. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten burr.rencana strategis dinas pertanianrtanian kabupaten buru tahun ditetapkan oleh bupati kabupaten buru; dinas pertanian kabupaten buru men1rusun rencana strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; pen5susunan renstra dinas pertanitanian; dan rencana strategis dinas pertanian provinsi maluku. bab renstra dinas pertanian tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan renstra dinas pertanitanitanian sebagaimana terlampir dalam dokumen renstra dinas pertanianrtani\aapembangunan daerah; bab penutup renstra dinas pertanitanian kabupaten buru tahun oi7 pengen"alian dan evaluasi renstra dinas serta"ni.dimaksud pada t2).mana tercantum dalam dokumen renstra dinas pertanian bersifat indikatif. pa"sal apabila dalam pelaksanaan rpm kabupaten buru tahun al7 2o22 mengalami perubahan, maka renstra dinas pertanian kabupaten buru tahun tsexnererus daerah kabupaten buru, berita daerah kabupaten buru tahun 2ol8 nomor nm1 mad astagaengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati pacitan, bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan komponen standar harga satuan pemerintah kabupaten pacitan tahun makaperkabupaten pacitnomor tahun utusbeberapa ketentuan dalamh diubah terakhir dengan peraturan bupati nomor tahun diubah sebagai berikut: ketentuan dalam lampiran romawi barang pakai habis, romawi alat angkutan, romawi vi: alat pertanian, romawi vii alat kantor dan rumah tangga, romawi viii alat studio, komunikasi dan pemancar, romawi alat kesehatan, romawi alat laboratorium, romawi komputer, romawi xvi peralatan olah raga, romawi xxi kemitraan dengan pihak ketiga, romawi xxii aset tidak berwujud, romawi xxiii beban cetak dan pengadaan, dan romawi xxiv uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakatz^\mua l4e clean aslinya kepala victim, deni gaya oro, sh. ilina nip. lampiranaftar isi bidang barang: barang pakai habis barang pakai habis bahan bahan bangunan dan konstruksi bahan kimia bahan bakar dan pelumas bahan baku bahan bibit tanaman bahan bibit teman bibit lele bahan lainnya suku cadang suku cadang alat angkutan suku cadang alat besar suku cadang alat laboratorium suku cadang alat studio dan komunikasi alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor kertas dan cover lainnya raga suvenir cendera mata alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya that obatan obat obat obat lainnya natura dan pakan natura pakan persediaan penelitian persediaan penelitian teknologi bidang barang barang tak pakai habis barang tak pakai habis komponen komponen rambu rambu pipa pipa plastik pvc (upc) pipa lainnya iii. bidang barang alat alat besar atp at' >i?cat* ala i ala besar ul. alat alat besar barat u1. tractor ol. grader excavator hler aspal equipment computing equipment aggregate and concrete equipment loader mesin proses alat bantu feeder kompresor electric generating set pompa unit pemeliharaan lapangan peralatan selam alat bantu lainnya iv. bidang barang alat angkutanbidang barang alat bengkel dan alat ukur alat bengkel dan alat ukuratble perkakas bengkel listrik perkakas bengkel kayu perkakas bengkel khusus peralatan las alat bengkel tak bermesin perkakas bengkel listrik perkakas pengangkat perkakas standard standard tool) perkakas khusus special tools) perkakas bengkel kerja peralatan tukang besipembanding alat ukur lain lain mat timbangan biara alat ukur lainnya vi. bidang barang alat pertanian vii. viii. ix. alat pertanianbidang barang alat kantor dan rumah tangga bn^" ^ *| alat kantor dan rumah tangga alat kantor mesin ketik mesin hitung mes jumlah alat reproduksi 14obidang barang:. 4lat studio, komunikasi dan pemancar x~i w~r alat studio, komunikasi dan pemancar alat studio peralatan studio audio t"^ peralatan studio video dan film ttv y peralatan cetak alat studio lainnya alat komunikasi alat komunikasi telephone alat alat sandi alat komunikasi lainnya bidang barang alat kesehatan alat kesehatan alat kedokteran alat kedokteran umum bidang barang: alat laboratorium alat laboratorium unit alat laboratorium alat laboratorium batuan geologi hat laboratorium bahan bangunan konstruksi alat laboratorium aspal, cat dan kimia xv. bidang barang rambu rambu rambu rambu rambu rambu lalu lintas darat rambu bersuara rambu tidak bersuara xvi. bidang barang peralatan olah raga peralatan olah ragxvii. bidang barang barang bercorak kesenian, kebudayaan olah raga barang bercorak kesenian, kebudayaan olah raga barang bercorak kesenian alat musik alat peraga kesenian xviii. bidang barang hewan hewan ternak ternak potong ternak perah ternak unggas ternak lainnya xix. bidang barang biota perairan biota perairan ikan bersirip pieces ikan bersirip) ikan budidayaxx. bidang barang tanaman tanaman tanaman tanaman xxi. bidang barang: kemitraan dengan pihak ketiga kemitraan dengan pihak ketiga kemitraan dengan pihak ketiga sewa xxii. bidang barang aset tidak berwujud aset tidak berwujud aset tidak berwujud software xxiii. bidang barang beban dan penggandaan beban dan penggandaan beban cetak beban cetak beban penggandaan beban penggandaan xxiv. bidangsatuan rp) barang pakai habis i.0i bahan .0i. bahan bangunan dan konstnikiti i.0i.0i.00i aspal material mix ton aspal drum daun aspal emission ller semen semen bersama militan tig. semen merah semen ppc pc ber zak semen putri zak kapur pasang zak kapur gamping glass block (), kaca bening tebal kaca bening tebal nun kaca bening kaca kaca ray ban tebal nun ].() kaca patri tebal ()(), kaca temporer tebal segment tig 4v.z k0, pasir pasir beton ex. merapi 4o4 ooo.oo pasir pasang (will iz() aaaa pasir urug aaa \\{\{\ oil anan urug khm hl.i tanah model .o tanah situ ins tanah liat 0000r sewa angkut pasir kni m3 ooo.oo batu batu putih lokal vl3 ()() batu kab pecah belah oos batu gunung pecah batu pecah aas aaaa batu kali pecah aaa 1a ol. l^<vl ift dai pacu tll8 \f\y. batu pecah x\(i batu pecah batu pecah batu tempel batu apung 1fi zo. f\y ^ \ v1'x batak tebal buku alih doo.oo .ui.u1.1hi3 uuu3 batu bata merah buah sewa angkut batu km m3 o.ooo.oo cat cat dasar tig cat genteng tig cat kayu tig (). (),() cat meni tig cat tamu cat tembok interior kualitas (secara dulu) ,() l,l.ji01. cat tembok exterior kualitas (setara dulu) l.l|^ cat dasar kualitas (setara dulu) cat tembok kualitas i.1j7.oi. serak satuan rp) politus remis dempul ter konter player tembok player kayu player besi spiritus cat best eco cat besi emas eco seng seng datar bjs ,9x1, lbr seng datar bjs .9x1. lbr seng gelombang bjs ,8x3, lbr seng gelombang bjs ,8x1, lbr .()() baja baja iwf besi plat 4x6 tebal 2inm lbr (),() besi plat border 'x8' tebal 3mm lbr ooo.oo besi plat strip panjang mt3x30mm ljr besi siku 60x60 ljr best siku >60x60 ljr besi siku l30 ljr .() ().()() besi strip baja tulangan canal baja tinggi buah oo.ooo.oo reng baja ringan buah besi beton besi bagi baut besi beton polos besi beton ulir besi beton (),() besi beton 16mm, 12m ljr ()(),() besi beton d.13nim,12m ljr besi beton mm, 12m ljr besi beton ljr besi beton itim, ljr besi beton mm, 12m ljr besi beton mra, ljr besi beton mm.i2 ljr tegel paving stone tebal cm, persegi abu abu status paving stone tebal cm, persegi abu abu dasar paving stone tebal cm. berlian abu abu k200 l7l paving stone tebal cm, segi abu abu k200 paving stone tebal cm, persegi medali abu abu k200 paving stone tebal cm, berlian medali abu^ abu k200 paving stone tebal cm, segi merah abu abu k200 ,o(r paving stone tebal cm, persegi abu abu ,halus k200 paving stone tebal cm, persegi abu abu ,kasar k200 paving stone tebal cm, berlian abu abu k300 paving stone tebal cm, segi merah paving stone tebal cm, persegi merah paving stone tebal cm, berlian merah k300 paving stone tebal cm, segi medali k3()() cdi7ci17te satuan rp) l7. .0l01.0i3. paving stone tebal cm, persegi abu abu halus k300 paving stone tebal cm, persegi abu abu kasar issuu iz sr. koo pav ing stone lebar cm. berlian abu abu s^v koo ju.ov7u.uu _. renoir keramik oil v).uv v7.uu wastafel keramik lengkap dari water meter bali (loo wood filler ~>^u^ u,zoo. 'ii keramik polos, uk. keramik tos, uk. lt. .oi.oi.0i0t3.ooo24 keramik . nama, uk. .1x00, keramik polos, uk. .^( ,(k) r.l. .0j.01x)l0j3.0o026 keramik nama, uk. iui v>v.4jo,(h) keramik nama, uk. soo t)u uv7,v7u keramik lolos, uk. iso v)v. jv7,v)u keramik nama, uk. loo uj.joo. oi) keramik itt. polos. koo rtv7u,uu keramik nama, aoo tegui keramik iii . {ytv^yyi tegel terasa \a1 '>7s tegel terasa 30x30 tegel terasa 40x40 tegel granit 30x30 tegel granit 40x40 j17 ooo (l l .voo.oo tegel granit 60x60 tegel granit motif batik 60x60 u.u otl. tegel keramik itt motif agama, uk. i\f\i\ >\ i f j i tv!' tegel point keramik nama buah zo. tegel keramik dinding, uk. tegel wafel .x20 ubin keramik artistik 5x20 buah ubin keramik artistik 10x10 buah ubin keramik artistik 10x20 buah a x ubm keramik artistik 15x15 buah zj. ubm kerangka artistik 20x20 buah r. v ubin keramik artistik 5x20 buah ubin keramik artistik . 10x10 bali ubin keramik artistik 10x20 buah manner mariner jill f\y rr, manner 11a manner keramik kasar .ooo.oo keramik timbul ix \ x ,ooo.oo keramik mozaik motif ^ v x l kansteen tebal atas cm; bawah cm; tinggi genteng fiber glass ,8x3 lbr atap poll karbonat lbr \ ljv i\i endemik gresik lbr " genteng beton buah '\ genteng kaca zu.voo.oo genteng keramik buah 11a genteng keramik lajur buah genteng mandili buah j.voo.oo genteng metal zicalume polos rainbow genteng metal zicalume pasir rainbow genteng penting buah .l l atap abituren selulosa (motif i'i onduvila .4x1, lbr jyl\ ii\ genteng) atap abituren selulosa (motif gelombang) insulin ,05x2 lbr x.xuo.oo nok abituren selulosa ,() (),() genteng wuwnnfl java lokal b.l |oi. genteng wulung karang pilang wisma ,() rp) genteng parenting gelombang b.l besar (ri. l014'bbl8 genteng nok parenting genteng burung kodok t\i\ nok genteng beton b.l rangka atap baja ringan truss x33 zio t\f\l\ i\t\ 'l4j0022 rangka atap baja ringan truss x33 z() ,ooo.oo rangka atap baja ringan truss x33 z08 . rangka atap baja ringan web x40 .0l014j0025 rangka atap baja ringan web x40 w08 rangka atap baja ringan web x26 c08 ryy x v \ i\i rangka atap baja ringan bis beton bus beton buah bus beton buah bus beton buah bus beton buah beton bus buah ooo.oo beton bus buah plat plat aluminium 1kg ol. plat strip uk. "x5" seng plat lbr strip plat tebal mm, lebar meter plat besi tebal iii2 .0i. .0i. plat besi tebal ni2 kawat brondong brondong kawat pabrikasi kuman kawat anyaman mm: kawat lcrabar ooo.oo dilapisi sisi mm; lubang mesh galvanis. brondong kawat pabrikasi ukuran kawat anyaman mm: kawan lebar dilapisi sisi mm: lubang mesh galvanis. karung karung plastik ukuran: lembar lo'l karung plastik ukuran: lebar minyak cat thinker biner biner l() .() minyak cat bahan bangunan dan konstruksi lainnya asbes datar (dashboard) tebal 4mm lbr ,()() l.j. .ob o02 asbes gelombang besar tebal .05x1, lbr asbes gelombang kecil tebal ,05x1, lbr l7701. asbes wulung gelombang besar tebal lbr oo,()() i'.lt. ol. asbes wuwomg gelombang kecil tebal ra) lbr asbes plat gresik(endemik) lbr asbes lbr ,()() ty. ol. plat asbes tebal lbr plat asbes tebal lbr .()( plat asbes tebal lbr plat asbes tebal lbr ()() t.j. gypsum tebal lbr ().(l() gypsum board 120x240x9mm lbr lis gypsum lis gypsum i\l\l\ lis sum ()(),()() j, lis gypsum ooo.oo premium vinil composite ,() (),()() twilight) premium vinil composite rs) ()(),()() 1a1 dir aci itis dam cat! l\i aim rp) r.l. "l. aluminium composite pane! acp interior) seven 122x244x3 lbr f i y ii'l list u.8tlu,tm . aluminium composite panel acp exterior) seven dd,,d a i,. zzz44x3 lbr jil gdn .zuv.ouu,vm) aluminium composite panel acp alucobond tai 122x244x,i \ir lbr v.zuu.ttu high preasirre nominated hpl) {\n 7i\i\ perancah kayu kayu talium) . . l1". .0j j22 j0025 roster klinker zo. jvl.t ijuk in i i utl,() tiang pagar u.oo pintu dorong uk.l,zx j,l nit kg l pintu swing ganda rfc ttt brc pmg uk. ,2x33) unit pagar tvv brc pmg 2x2 mt) \,y'.y unit ";( (ifi i l\i\ ul%\"' rangka pintu jendela aluminium ,5x10x1 profil pintu aluminium ,5x link l'uu, profil jendela aluminium (ki rangka pintu jendela aluminium powder coating ,5xl oxlnmi profil pintu aluminium powder ,5x7lmm coating ramsey dina bolt buah karet kusen aluminium kl l skrip fi.xer d. suan skrip riset buah segment tube paku bant buah ()().() pagar besi komplit dug mainan pintu pagar besi komplit dug mainan pintu rolling door (j pintu harmonika j .l) pintu lipat t\(\i\ i\i ft4.uuu.u() reng x27 b50 top plate \i7ao 75x40 w08 klem buah pan skrip buah pan skrip bali i4. ()(), pan skrip m12 buah engsel stl \ i engsel kuningan arch asli x l engsel jendela duan i\i\ ly, engsel angin buah ! engsel pintu . buah espanyol . stl v y i t\(i gender gender (biasa) besar buah l y gender (biasa) . kecil buah .()13ll. gender kuningan room kecil buah x "i y till gender tanam buah kunci gembok . buah kunci gembok buah l l l 7tyj\n\ kunci tanam z6.v oo.oo tr.l lot22.0b06' kunci tanam putar kunci tanam antik bali iv6. kunci tanam kandar mandi buah l.j. kimci silinder bali kunci slot buah il y kunci lemari . . bali hak angin hak angin lurus hak angin ikutan stl \ y l.i. hak angin limits bisa disetel maju mundur stl ,() kait angin bali spring klip buah tj. oii .(k) dor closer buah dor stop rel pintu doing buah buah nama satuan rp) lolo22t0oo82 pipa slang spiral saluran kran set closet duduk putih, porselen komplit bali .() (),()(l .0j. closet jongkok putih, porselen ina dan sekelasnya buah ooo.oo kran air buah (), septik tank buah ooo.oo sumur meresap buah .!) ,()<; watermark buah wastafel bali (),() ol. rol l.l. l0lolo22joo9l sifon passer set l2()().() bak fiber glass buah ()(),()() bak cuci stain steel buah renoir buah floor drain buah roster klinker nama merah buah )()() got lingkaran) buah ()().()() li. got lingkaran) buah roster karawang 12x11x24 buah ()().() l.!. l022. paku i8. ()().() paku asbes .() paku cacing ooo.oo paku reng ()(),() paku seng payung ()(),() paku sekrup (), ()().() l7. .() paku sumbat .()() paku triple (),()() paku usuk .()(l ot. skrip .oio22.oo"iio kapasitor sox j35" w20mf72" "0v buah ooo.oo kapasitor sox mfy2. buah l9()(),() fitting plafon se( ()(),() todos set .((()().() isolator buah ()().() .j) .0j stop kontak brock buah ooo.oo sakelar brock buah ,()(l sakelar handel buah ooo.oo sekering lengkap las door buah buah ()(),() panel box buah ooo.oo j.j") .0j.() .()bl" sekering brock amp. buah ooo.oo .()oj22 rekening brock amp buah ()(), r23" kabel ix2,5nim2 .ooo.oo kabel r000v)"j.xl.5mm2 ooo.oo kabel ;2xl.5nini2 .()(l "l)j) .oj)oj.oj. .(") kabel 2x2.5nini?. .()() ,(io ()0i27 kabel 3x2,5mm2 kabel 2x4 ini2 roll ooo.oo kabel 2x2, roll ()()gi0 kabel roll kabel 4x2, roll ooo.oo kabel 2x10 kabel tema "l022)00j34 kabel tema kabel tema ().()() l."i. tema .() "l37 kabel tema kabel tema tema (). .()() 0j.0l".0r. """ kabel tema ,()() kabel tema kabel tema ram kabel tema ()().()( kabel tema ij. kabel tema (),()() 0l) .00l46 tema ()(),()( )o"l) "l47 kabel tema olo kabel tema or* rp) kabel twisted tema it77 .x.8y6, )ol02"2i) kabel twisted sutra .0r.0r022. kabel twisted sutra 9x11. kabel twisted sutra "l53 77o kabel twisted sutra (). .()() .0l022." merlin buah ii \ .() ().() merlin buah v i nil .() .()() r.l. (n. ."o0156 mcb"i()"a merlin buah mcb merlin buah .() (), mcb20 merlin buah i40.uu merlin bali merlin bali (. i4ft, merlin buah ,(,) merlin buah phase merlin buah mcb phase merlin buah i\i phase merlin buah merlin bali i l\l .iy.s.()7i4) kontaktorsn mitsubishi buah kontraktor mitsubishi buah kontraktor mitsubishi buah ini kontraktor mitsubishi bali j()j. u,u() j."l7.0t()j.0t022. kontraktor mitsubishi buah it\ wallpaper alt .() gorong gorong .()() gorong gorong l(). x8(),()(i 0l022. gorong gorong r76 gubug kerja unit ."() luka .() (),() kapur ton .i36,() .() r.l. .oj" water proving type membran rol ditulis water proving type cair fosfor ij?. ol7oj" concord uk. 11x20x300 lbr concord uk. ,8x30x300 lbr additive beton ex. fosfor .iv,4b . jyr. "l()r.0l" .00r8" pompa submersible controller lorentz unit head ()m, outlet mueller besi pompa submersible karen sp phase. unit ooo.oo head 158m; outlet ,.) i'dct; mueller besi ex. pompa submersible karen sp phase k_ m.' aaa aaaa ary unit head 87m; outlet det; mueller besi ex. ri. .() .0t."()r.o" .oo"l88 pompa jet pump shimizu bit watt; head4ii unit (max); outlet shimizu) pompa sumur dangkal shimizu ps bit 226bit wall. unit ooo.oo head (max); outlet l022.()0i90 modul sur ica buah modul surya solarland l \ rtv buah modul surya ketika, wp" buah ooo.oo militer, solar panel kabel power solar cell lot ooo.oo kabel sensor lot jl. kabel pompa lot ooo.oo .() .() .() box outdoor buah ooo.oo sensor air dan sensor tandon l.v7.() .() lcm kabel kedap set l.|; .00i99 aksesoris sect mur. kabel set l.o so.ooo.oo list) "l. .() vdisconnet set ooo.oo rp) l0"r022. surge protector set i.() rak modul surya galvanis set kabel seling sun sensor matahari set ,() ventilasi udara buah tangga tusuk buah .0r01. tiang listrik buah .()() box panel luar penempatan stabilizer unit "ro j702270{) pipa sindo medium ,()() pipa sindo medium t."l7. pipa dia pado medium ()(),()(l pipa dia. sindo medium ()l() (.),() .0j7jojo"2ioo2t3"" pipa dia. sindo medium ().()() jl4 pipa dia. sindo medium (),()() pipa dia. sindo medium .() (),() pipa sindo medium .()() ()l oki pipa gl" dia. sindo medium ()(),() pipa dia. sindo medium .()j7022. "2j pipa hype supralon " " ()().() pipa hype supralon j.l. .oj. ol7o" pipa hype supralon ()(),() "l.j pipa hype supralon ()(),()(i pipa hype supralon (),()() pipa hype supralon .() (),()() t7r. .()j.0j7022700225"" pipa hype supralon jo (), .()() pipa hype supralon .() ,()() j7j. .oj pipa pvc dia. .ooo.oo pipa pvc """aw .l()().()(l pipa pvc dia7 (), pipa pvc ''aw ()(),() pipa pvc .ooo.oo j701.017oi pipa pvc ()().()(l pipa pvc lo.ooo.oo pipa pvc pipa pvc tee draw buah tee draw buah tec draw buah "l. .() tec draw buah tec draw buah ()(),() tee draw buah (). ()(),()() tee draw buah ()t),() tee draw buah ()(),()l) tee draw buah o.ooo.oo tee draw 'll buah ()().()() tee lange buah ().()(i tee lange buah ().()() j7l. .0l7or. j0248 tee lange buah (),()() tee lange buah ,() tee all lange buah ,()(i tee lange buah ()(),()( r.j". ")"j.oj7o"l.0227o0252 tee all lange buah tee lange buah ooo.oo oj7oj7o22. tec lange buah ooo.oo tee lange buah (). ()(),() sacked draw buah r."i. .oj sacked draw buah ()(),()() t.7ol0 ol. sacked draw buah ooo.oo .0l022. sacked draw buah ,()() sacked draw bali ()().()() j7l. .0i. l0j. societ draw buah sacked draw bali (). ()(),() draw buah ()().() sacked draw buah j77 sacked draw buah sock draw pvc sock draw pvc buah j."lj7. sock draw pvc sock draw pvc buah satuan rp) j.i. l022700268 sock draw pvc buah sock draw pvc bali sock draw pvc buah (),() 27l" sock draw pvc buah sock draw pvc q\" buah sock draw pvc buah sock draw pvc bali fl. kmc pvc buah kmc buah nie pvc buah rie pvc buah nie pvc bali l17.o1.0j.ot4)21oo28(ir nie pvc buah "l01. nie pvc buah nie pvc buah nie draw buah kmc draw buah l7i)"l nie draw buah nie draw buah (),() nie draw buah nie draw bali nie draw buah nie draw buah nie draw buah buah nie draw buah (jl ol.oj 022joo" buah nie draw buah t.j. .() .0l70l022. nie draw " 9o " bali l.l." "l. nie draw buah nie draw buah nie draw buah nie draw bali nie draw buah li. nie draw buah water mur pvc buah water mur pvc buah .0i. water mur pvc buah water mur buah water mur buah i99, ()(). l308 water mur buah l308 .() water mur buah water mur buah water mur buah water mur buah water mur buah l7.0l0j. water mur buah siang las bali lang las buah lang las buah ii5, ()() lang las buah lang las buah valve buah air valve buah air valve buah air valve buah air valve buah air valve buah air valve buah perlu sock buah perlu sock buah perlu sock bali ,()() perlu sock buah perlu sock buah .oj.0j. ol. o224jo332 perlu sock "x2" buah z7.oi.oi.oi.o22.oo333 perlu sock ""xl7k"" buah .oro' perlu sock cfi buah "r022 celup sock t" buah f357 '"36y _375 l376 .77qi .0j "l. l022. "00343l 47f4) ^0l022 "7l "oos'ko .022j "oj4) "2j "l.7jo"l ,oi."o" )l022j ol022 l1701. perlu sock perlu sock perlu sock perlu sock pvc yer"up" sock p"vc~ perlu sock pvc serius sock pvc perlu sock pvc celup sock pvc^ perlu^ sa:k pvc perlu sock pvc celup sock pvc^ perlu sock pvc" perlu sock perlu sock pvc lanie sadie claire sadie came sadie came^ saldouble nile double apple double nile double nile double nile double nile double nile double nile double nile sock sock sock hdp"e sock sock sock sock hype sock hype bodie^l|join equal j''"x3 4x^l 2y ""xj7" ""x ""x" ""xl5" "xi" 27xj 0j" couple couple) couple couple couple couple couple) couple) couple sock hype draw luar) sock hype draw luar) sock hype dari luar) sock hype draw luar) ""( hype draw luar) sock hype draw sock hype draw dalam) (sock dpe sock hype dari dalam) sock hype draw dalam) hype draw dalam) sock hype dari dalam) satuan rp) buah bali ,3t) ,t)t) buah ()()(),()() buah buah (), ut) buah buah ().t)t) bali ,70t),t)t) buah .4t)t),t)l) buah 8t)t), buah ()t) buah .8t)t),t)t) buah (),()t) buah buah buah .6t)t),t)t) buah ooo.oo buah ooo.oo buah ooo.oo buah ,t)t) ,0t) buah .t)t)t),t)l) buah .t)t)t),t)() buah .8t) ,t)t) buah .8t) ,t)t) buah ,8t)t),0t) buah ,t)t) buah .10t) )t) buah .50t),t)() bali .5t) ,t)() buah buah .70t).t)(l buah .90t),t)() buah .3t)t) )t) buah 2t). .t)t) buah buah ,80t).t)t) buah buah buah .()0t),t)() bali 57l.5t) ,t)() buah ,t)() rain buah rit;ih iiu) buah buah buah ooo.oo buah buah duan hsuan buah (u\ buah 6t)t),t)t) buah buah ooo.oo buah buah wxy t .zt satuan rp) elbow hype buah elbow hype buah elbow hype buah elbow hype buah (),() elbow hype buah .l()(), elbow hype buah ()(),()() elbow hype buah ,!()().()() r."o" lo"2ioo" elbow hype . buah elbow hype bali tee hype buah .() .() tee hype . buah l\l\ l\i .0t.0t. .(") tee hype . buah ()(), tee hype buah (), ()(),()() tee hype buah ()(),()() tee hype buah tec hype buah ooo.oo tee hype buah ooo.oo dop hype txt cap buah ()(),() dop hype 11i end buah x11 dop hype tx v end cap buah dop hype end cap buah .v800,()o dop hype " txi end cap buah (),()() dop hype end cap buah j.l. l() .0r. .()04r8 dop hype buah dop hope end cap buah .7j01. l0t. dop hype buah perlu hype reduced) buah ()(),()() r4. .0ljo"r. perlu hype reduced) buah perlu hype reduced) buah (),()() perlu hype reduced) buah perlu hype reduced buah ooo.oo perlu hype . reduced buah ooo.oo (ii perlu hype reduced) bali clamp saddle buah ()()(),()() clamp saddle hype buah clamp saddle hype buah clamp saddle hype buah l70j.()j.() clamp saddle hype buah clamp saddle buah clamp saddle . buah l() .3t) ,()() l17. .()l.or. .()" clamp saddle hype buah l() .()() clamp saddle buah ooo.oo clamp saddle hype buah ooo.oo clamp saddle buah ooo.oo li. clamp saddle hype buah ooo.oo clamp saddle buah clamp saddle hype buah i20, ()(),()l) clamp saddle hype buah .olo clamp saddle hype buah i2(). ()(),()l) .olo l022.() clamp saddle buah l17^ i)t. .() """ clamp saddle buah gate valve onda bimbingan onda) buah ()(),()() gate valve onda (keuangan onda) buah ().() gate valve onda kuningan ex. onda) buah gate valve onda kuningan ex. onda) buah stop kran onda kuningan onda) buah stop kran onda kuningan ex. onda buah j74.ooo.oo stop kran onda kuningan onda) bali stop kran onda kuningan ex. onda) buah ooo.oo stop kran onda kuningan onda) buah stop kran onda kuningan onda) buah kran buah kran buah water meter onda bahan dan besi bcr sni buah ni\ i\i ()().() water meter onda bahan dan besi ber bali t7. water onda bahan dari besi ber buah 31l buah i.l' or.oj.o" dop buah ooo.oo rp) .7j01 .70j .7j01 .70j 7j01 .0j tmi. t022. 0t022j in. t.q22j 0ij022j .02i 0jj022 )t. )l022 )l022 ,0l(j22 )t022 (k) dop dop dop dop giboult joint giroud joint '()() t)() qom 00481_ strato strato lisolatif tba karet packing karet packing karet packing floating^ valve floating valve floating valve floating valve floating valve check valve l0222 ol. check valve check valve pintu mainholle 60x60 trotoar pintu mmnholje 80x8(trotoar tren] ()(j]ltr]] torch itr tren itr tren itr tren itr onda onda onda] onda onda onda onda onda stainless stainless pelampung plastik pelampung plastik pelampung plastik kuningan kuningan kuningan penn penyu pendiri penyu penn tren itr tren itr tren itr poin poin poin tren itr tren itr poin poin l.l. .()l.() tren stainless steel itr tren stainless steel itr tren staples steel itr penguin penguin tren staples steel itr penguin penguin bahan staplen atan bagian stainless steel, sudah kaki penopang baut anggur, bebas lumut dan bebas perawatan t17. toi ].ij. uj.ox l17. ll7. .ol ()50i j022]() septik bio septik kertas gosok lem kayu lem vinyl penyu penyu kapasitas orang kapasitas orang .() joi24) .o22.oo5i2 ()5l3 sami residu kuas patok batas besi hello plafon 4x4^ 5mm harpa besi siku tandon air besi hollow besi hollow pipa besi pipa besi ukuran 30x30, lebar ,55mm ukuran 40x60. tebal .7mm diameter diameter buah buah buah buah buah buah buah buah ,()() buah buah buah bali u0,()() buah uh' buah buah buah buah buah buah (),()() buah bali bali buah buah buah buah buah ().l)() buah bali .()(l buah buah .()(l buah buah buah buah buah buah buah bali lbr buah buah buah buah unit meter meter meter meter ooo.oo ,()() .700j0() )l) (),()() .6u(),()() ooo.oo ooo.oo .ooo.oo .()()().()() ().() (), .()() ,ooo.oo bahan kimia bahan kimia cair u7. .oj. .7jo j0l.02j002. pmid sanitizer desinfektan sanksi deg^ketan vol botol galeri galon ()().() 1x1^ hjf laj nrt iki rp) i.0i. bahan kimia gas .ai. .q24 k)3ik) asetil liter (). (), oksigen liter bahan kimia lainnya account strip j00 o02 aerobic blood culture bottle, bottle box (opt) (ffcc mod.) basis 5x20ml 1x25 kit (opt) (ffcc mod.) basis 5x80ml 1x100 kit ji\ t iii albumin i\ \ i . ' l02. albumin 6x100 kit l02. "j00007 albumin bcg elite 2x125 kit albumin clav kit 9x25 kit albumin basis std kit ()().() albumin basis kit albumin standard basis standar kit 1t t til ()(),() alk phosphatase dgc 5x20 kit ()().() alkaline detergen kit ()().() alkaline phosphatase basis 5x20ml 1x25 kit i2.() ().()(i alkali phuspot ().() alkalin prostat ]x80mr kit .()() ,() alkohol medisnya galon galon alt gpt 8x22, 1x22 clav .() ,()() .0i.() .02j005. alt gpt elite kit amfetamin device, inst answer box test box l.i. .()i.()l.() .() .570002i aquabidest liter ()(l.() h." .() squads ltr galon squads steril infant botol isi itr galon i48. ()(),() .() squads steril informan botol isi botol squads steril botol aquadest informan informan btl aquadest with dirigen brata galon itr galon aquadestilata brata botol isi itr galon ast got clav kit 8x22, 1x22 kit ooo.oo autoclick rrt pes .005ooo benzodiazepine device, list answer box strip box ooo.oo bga schweizer pak isi pak ()().( schweizer pak isi pak bilirubin direct clav kit 4x25 1x2 kit .()() l02. bilirubin direct elite ()(),() billimbin dec, kit 2x100 1x50 kit ,() o.()() zv* blood control normal, dif mineral vial vial blood lancet opened pes box botol urine steril, opened l1. .0i.0l02. "5j00040 box slides buah ad2 toilet ()().()() calcium basis std kit ()().() calcium chloride, coa data via! box calcium cpc basis 4x20ml 1x20 std kit x57. ()(),() calcium standard basis standar kit (),() calibration seni clav kit .x3 kit or. calibration l8()(),()() carbon function botol l02. carsinolisa biotekindo test kit carsinolisa biotekindo test kit carsinolisa biotekindo test kit ()(),()() carsmolisa cea biotekindo test kit ()().()() carsinolisa psa biotekindo test kit ()(),() cartridge genexpert kit kit l.lj" ol0lo2. "o5".0o055 cat gica ()(),()() l7. .() cat wright east merck botol botol r^y7. cellclean alto (cca system satuan rp) l7. callback (d"c"l "a), box box system callback dfl (dfl 310a), box box system lelucon stick opium box .0loi."o2 .o6' centrifugal hole box j.70j()l. centrifugal besar unit s18. ()().()() .005j00' clilamylisa biotekindo test kit (),()() chlamylisa biotekindo test kit chloride basis std kil (). ()(),()() chloride standard basis standar kit cholesterol .()() cholesterol clav kit isi kit x99 cholesterol 9x25 ml, clav cholesterol basis cholesterol basis standart kit (). ()(),()( .() .()() cholesterol basis kit l02. ()() cholesterol pap elite kit ()(),()() cholesterol standard basis standar kit ,()() r.l. .()j.02j005." cholesterol clav kit"="4x t()0mr kit voo.oo .() ()() .() cholinesterase analis system incienpro unit ooo.oo cholinesterase basis 5x20ml 1x25 kit .() .() .() cias new) basis "x20 mr+r2 1x25 kit so] bio merioirx box tes box .()() .0j.0j. .() .() ck nac new) basis 5x2() 1x25 kit climate blue l7. tj() .02j()"() ()" clinipet yellow .()() .() zeus test kit zeus test r.r." .0r02. .() 'o" koagulan eda (),()() kolesterol 6x100 kit .() ()(). ()()() combi macheray stop box nagel t.i. .()"l,() .() .() combi macheray strip box ,()() nagel tj7j() t.0lj02. ()" combi sgl macheray strip box ooo.oo nagel combi macheray strip box nagel oo92" combi macheray too strip box .()() nagel combi macheray strip box ()().()() nagel combi macheray strip box (). x()().()() nagel combi macheray stop box ()(),()() nagel ()() .()()() combi macheray strip box l,() ().()() nagel combi macheray too stop" box ()().()() nagel .() .() combi macheray stop box ()(). nagel combi macheray strip box l.() .() (i.()() nagel .() colour .() .() cotton swab steril opened box pes box cover glass ()mmx20nim box .() .() creating t04 creation 5x80ml kit ()(),()() 17l j74) .()()t05 creating flu tes analiticon kit isi kit .0i. .()"oio" kreatinin basis 4x2() 1x20 kit ooo.oo std i07" kreatinin basis 5x80ml 1x100 kit 3ml std ro8" .l7. creation elite kit kil ()() kreatinin standard basis standar kit ooo.oo satuan rp) kreatinin pap elite kit kit t.t. .0lo2.oo5.0oh1 cytolisa biotekindo lest kit cytolisa biotekindo test kit darah kontrol tl. .005j00h4 dengue device, inst answer dengue don g lgm panti kit l71. ."00h6 dengue duo cassette g lgm biotekindo 'test kit dengue duo capture inverness test kit dengue early rapid rapi gen kit test kit dengue capture inverness test kit ooo.oo "l20 dengue indirect inverness test kit dengue g lgm, sky test box= test box .0l02". dengue capture likeness test kit i46. ,() i.j77. )jj" ".() "l23 dengue ag, rapi gen box test box datacheck strip, glucoieder kit strip lancet diaries diakon dilluent diff mineral galon silent mineral kit silent itr gal ,()() diphtheria index test kit direct prenav latex plasmatex box isi box )l7027005.00t32"" dl 96ne non fennenta uve bacteria card kit dsena nova test kit eda gender ml, berisi50 btl .ot,(")l024) .00l" helical multiparametic calibration elite .ot7024) "t36 entamoebalisa biotekindo test kit extra wash solution clav kit isi kit .(> extranet neutral merck itr btl ez clean mineral kit t.ot. )ot40 ezm cleaner c13 botol fertility fsh index test kit "l43 ot. fertility index test kit fertility proatin index test kit l7l77. o1.0lo2.()o5.o or45 fixer fuji iff galon flashback blood collection needle, box pes box |"r47" t"7770t, 0t702. flourocell ret 12ml(ret 800a), cartridge, system ,() (),() i7l77ot7ot7o2. flourocell ret, nourocell {wdf oa), cartridge, system r5o t.r. .oj.() .o"o5."oot50" touroceir wdf (wdf 810a) cartridge, system gamma basis 5x20 1x25 kit t.t. .ot. .02jo05joo52 gamma basis 1x100 kit 17l7 l02. gempa so! merck btl "l55 .00t5 basis 5x20 1x25 kit l.j. t.0t. glukosa kit glukosa kit glukosa botol glucose macheray stop box nagel glucose god basis kit glucose god basis std kit j62_ glucose god basis kit glucose god standard basis standar kit tjl. glucose hexokinase basis rt"4x20ml std kit glucose hexokinase basis ".5x80 1x100 kit l^. glucose* macheray strip box nagel tj77o glucose, kit ml, clav glukosa satuan rp) l7. .ot. .oo5. "6l69 glukosa clav kit isi kit gol darah d result set goi darah a,b,ab,d rebus gol darah "l73 0j.0i. .005j00l" gol darah a.b.ab.rh gol darah screen tulip set tj. golongan darah golongan darah ooo.oo "l77" ahli hbs antigen ll7. .00t79 rapid test cassette, box lest. mono box l1. ."0t.0t. ".005t00180" hbs stop. ins answer box test box icg strip, bo.x test. mono hcl ,1n, botol ml, ()() j0l702j005.()0i83 hcv device aeon aeon strip.box isi box hcv rapid csr cassette box lest. mono choi direct combo, elite kit= ca! ,()() tj7. cholesterol precipitant basis x250 kit ,()() precipitat e250 hdl c immune basis 5x20inl 1x25 kit ooo.oo hdl cholesterol 4x24 4x8 clav calibration 5x1 clav helicolisa index test helicolisa index test kil l7l. .0i.() t94"" hematologi cleaner hematologi analyses unit hemoglobin hemoglobin concentrate) basis 2x2d mr+ 2x20 kit hetalia anti index test kil t99 hetalia anti index test kit hetalia anti index test kit hetalia anti index test kit hetalia anti index 9test kit hetalia ag anti index 96test kil hetalia index test kil herpelisa recombinant) biotekindo test kil herpelisa recombinant) biotekindo test kit herpelisa recombinant) biotekindo test kil t2. (). herpelisa recombinant) biotekindo test kil hibiscus l7l ."o"02ro heterogen jl. .() l02.005jo0211 device aeon aeon strip, box isi box stik harmonisa estradiol index test harmonisa ferritin index test kil harmonisa index test kil harmonisa progesteron index test kil harmonisa testosterone index test kii l1. .0t4)t, )02j8 hsv zeus test kit l1. hsv zeus test j005. hsv zeus test kil hsv zeus test kil h t nova test kil huniatrol n13511 vial hmnatrol 'al (), instan eosin alkohol), box gr), thermo scientific .') o.() (),o() t.i. .0t 0l02. instan hematoxillin, box (6set a=b), thermo scientific )05j002" acak elisa biotech kil jt. iron free basis 4x20 1x20 std kit .')()(),()() l1. .0t.02j005j00" iron free days iron standard basis standar kit isofliu'ance .00232_ istat i.lfc". .0j02. .0d233 dengue combo elisa inverness test kit rp) kalium keton* macheray too strip ()(),()() nagel kso boiling ooo.oo lampu homogen fotometri buah ().() u().i1() lampu homogen mikroskop buah lampu microscope bali l7."0l ol".' o2.o" .o024o larutan benedict reagen ().()() larutan eda 83ooo.oo larutan eosin ,()() larutan gempa cairan ooo.oo larutan harem cairan ooo.oo t"t. turk ,()() (dgc) basis 5x20 1x25 kit ooo.oo choi direct combo, kit lx8()ml cal 1x1 elite ,()() .() .() christ direct human human type kit (). ()().()() .() precipitant basis 1x250 kit ooo.oo t"j .0j 0r.o2j0o5. oo" o"" ldl c select basis 5x20"ml r2" 1x25 .()()(),() joi. ldl c select fs5x25 kit ()() ldl cholesterol 4x5 ml, clav l') ()" leptospira g lgm focus ()u.() .()2j05. leptospirosis ()u.()() ,() .()(r255 leptospirosis g lgm t.t. .() .0r."()2j005. lipase basis 5x20ml 1x25 kit ()(),()() .() .() lp(a) basis 4x20 2x8 kit ooo.oo lose mineral ml" kit ()(),()() lysercell (wdf 220a) box system box .() ().() ,()() ii02 sol itr liter bll ()(),()() .() .() pope cleaner 30d20d silent (a; ltr 30r rise x99. ().() .() cfl lose ()().()() iil(l2() .()() m 30e ez cleaner m 30e cleaner x18. ()(),()() magnesium standard basis standar kil x0(), magnesium basis std malaria pan cassette .() matrix tomb .() .()() .()027l silent x52. media weinstein jensen .() .() .()() micro cette cordata, lot box ooo pes. box ,() i)(),oi) .() .()() microlab vital scientific unit ().()() mikropipet variable ui. pes qlmipette ()().() morphine device, ins answer box test box ooo.oo 't77" narkoba abon box isi tes box ().()() .() .() normal control tenun clav kit 5x5 .ooo.oo objek glass buah .() occult jlo strip ?() antek amended strip,box isi box ()(). .()i.() oil imersi oneplus strip ()().()() opium clubs^ stick pes ()().()(l .() .() .()() opium glucose strip tube ()().()() steril memberi um usul .()() ()() pancreatic amilase basis 5x20 ()(). pan dengue early inverness "test ()' pan r malaria cassette biotekindo test .()() ()() pengecatan gram ()(),() l.l. .()l.()l.l) .()() .()() pengecatan .() ,()() i)l.() .() .()() lepton both botol '.829j7.'i0. petridish diameter cm, mika box box paspor date gen ooo.oo .()() piano ()(). v7. .()l.() plasmotec maria biotekindo test ()().() sa1uan rp) plasmotec malaria pf pv biotekindo test kit iti\ \ .v74. ,()() plasmotec malaria biotekindo test kit list ,(h) plate count agar taa uu,u() plesteran bulat, new box pes box jf\l\ i\l\ ()() precinorm roche roche vial isi .ml kti precinorom a t vtv,vm' precinorom ~ti m\i\ (). .()() pregnolisa index test kit titl'l .34v, pinter paper hitachi) roll .ooo.oo t05 writer paper roll printer paper edition ul) rail vo. .0i.0t. probe cleaner mineral vial v46.ooo.oo probe mineral kit i (),(.i0 rak pipet westerngren buah i'\ voo.oo rapid ()(),() rapid test dengue test ().()() rapid test fokus .() o5. rapid test rapid test i rapid test focus l\l rapid test focus rapid test s>phillips . rapid test wikia reagen aber various ltr \l .()4u.rt()u.uu reagen asam urat uu.uo l1. .00i321 reagen bilirubin auto derek i.2v0, t7r, reagen bilirubin auto total t l ().voo.oo .() .005x)0323_ reagen bilirubin t d oo.oo reagen cells .voo.oo reagen kreatinin (),() reagen ganda reagen kolesterol reagen nanum kalium reagen pack cbs400 cbs400 . .ooo.oo reagen pt att .() ()i() ()() reagen salmonella oa,ob fcs .()() reagen salmonella "t l > .ot. .() reagen total protein kit l.() (), reagen urea kit il33j reader gula darah reader triglyceride kit kil (). (),()() .v55. ,()() cendol developer fuji itr galon ()(), rickettsia scrub typus group inverness test (),() rickettsia scrub typus group inverness test kit jiro"2jo05. rickettsia spotted fever group inverness test ktt ()(),l) rickettsia spotted fever group inverness test kit itis oo.oo rise mineral ktt ().()() rise mineral kit v() (),() rise ltr gal ."o tjo2. rpr syphilis test t". jot rubella bioickmdo test kit (), (),()() ;() rubella biotekindo test kit rubella zeus test kit rubella zeus test kit (). ()(). salmonella vial ()().() .() .() sampel cup electra elite box pes .() ().() sample cup 353_ sample cup stardew pack pes pak sample cup hitachi's, pak uoo pes dot rak aaa sang tangan h|poalergy kk), powder. handal box ooo.oo salon hibicety mineral btl serum lot act ml, vacusera box wtf cyt satuan rp) .00358_ serum kontrol kit serumah polio box isi box scot human "i()x kit 36l' t02. .oo361 scot kit sort 5x80 j.j. "o0363 sept clav kit isi kit l() sept human kit .> sept . kit sept 5x80 sept elite kit sistem solution ltr . botol slide microscope white fronted, .') box, thermo scientific snap pack sodium hipoklorit liter sodium hipoklorit liter siklik lancet pes pak l1. 02j005. spiritus various ltr botol spot anti index test kit spot anti biotekindo test kit i377 spot anti kit spot anti paman) kit v24 spot biotekindo test kit spot fh>pi lg index test kit spiritus bakar liter split with kemarin box isi sputufol ltr bagi putus pot disposable bali soo.oo nova test kit nova test kit stick cholesterol stick ric acid .v' stick urine urvxxon tube= stop tube t702. "05j00390 strip glukosa diab check box lest box sulfolyser sls oa, system botol botol syphilis strip aeon aeon strip.box isi box preset 22x1 system solution, elite .0j. tabung centrifugal plastik buah s396 tabung centrifugal rrc buah tabung clothing time buah tabung eda ml. box box x1. vacusera tabung eda, ml, psc. box vacusera tabung k3eda ml, pes. box tabung k3eda glass ungu box indo j7. tabung k3eda glass ungu box box vacusera tabung reaksi 10x16mm buah lr. ,0j. tabung reaksi duran box pes box tablig reaksi 12x50mm buah tabung value buah tabung vakum greener with lot activator, pak tst pak o8' .() .0t.02j0() tabung vacutainer 3cc buah tca ,2m teolog att vial teolog att rol teolog calls buah teolog vial i99. (.i teolog pts buah lot pt s, cordata nil kit termal panci kana termal paper920) j7. tetanus index test kit l.jr. thc device, inst answer box test box i438 f439 46l_ 47j l.t. t7jol.o to2. .0042y l.]l7.o1.0l02jq05.'0o4' ()lj02joo5]q0427" lt7. ,oi. "o05. .l7. y.]j.o\xn l]l] .0j lf. rt. l7l. .005j) '3j j02.()o'5jo'() j02.0j) j02. )() '2j005.() .70j. ri. )l" l1. .0j j.l7]o]l. .005jq() .0t0q54) j02. '5j0045j )o5.064j7] .0q54) .02j0() too5.oq460 .() q2j0 o5. oq463 j02. i.l7.0l. .0q466 )() .0q469 .t. 14t74) .o' .0047r ti7. t005j00472 li.l. li. l7. l.y."7joj ]oq474 to24) ]qq476 l02.0j) .0t. .'0q478] ."o2]o054)q479 oj]o] .0q480 .() .005j0048"l the exa load kit the exa vir load startup equipment thermal paper thermal paper tjm thermal paper .x30mm thermometer tips yellow, opened comique total protein total protein total protes standard total protein total protein, elite tourniqueq toumiquette jet toxolrea toxolisa toxoplasma toxoplasma tps trigliserida trigliserida trighceride standard trigliserida tnglycerides triglycerides triglycerides triglyserides mono navy, jk' stat reagen jc)] trqmbocyl tropospot1 tru cal tru cal lp(a) ducalis tru juj multi calibration) tru i^jyj kontrol^ lipid) tru lab lp(a) control level tru lab lp(a) control level tru lab kontrol normal) tulai tnt tru lab (kontrol patologis) tsh3, bio serious tube] tt]ldl, tube well package elisa urban bilirubin and urobilinogen jest) urea urea urea cts urea cts6xl00""mr urea jx8()ml urea urea urea urea human urea standard urea clav urea uv" glitch urea uv, kit 6x20 stj salvo ric acid ric acid uryxxon stica biotekindo biotekindo basis basis basis basis biotekindo biotekindo zeus zeus biotech days basis salvo basis basis basis elite biotech index d>asis basis basis basis basis basis^ basis days basis biotech biotech macheray nagel basis basis basis basis hitman basis clav salvo macheray nagel test test pes 4x20ml 1x20 std 5x80 standar std 2x125 test test 96esq test standar std test test 3x3 box tes box tes strip rl r2^1x25ml 1x0. ri 3x100 2x1. 4x20 1x20 std 5x80 1x100 standar kit isi mi" kif kit isi strip satuan kit kit bali bali buah box buah kit rp) oo.oo ,()() ()(),()() .x()().()() ()(),()() kil kit kit kit kit kit kit kit kit ooo.oo (),()() kit ()(),t)() kit kit kit (),()() ooo.oo ()().()() kit oo.oi) kit kit ()(),()() vial kit (),()() kit kit kit kit ooo.oo kit kit box .t.() (),(i(i box kit .() (), kit ooo.oo .()()(),() kit kit kit kit kit kit ()().()() kit kit ,() kit kit ()(),()() x46. ()(), .() .ooo.oo box ,() rp) j.i. 'l. pacu tube sodium citrate ml., endo box=100pcs box .() vida'kiri box test box ooo.oo l.i, .()l0lj02.oo5jo0484 vida ()().()() .0t." .0q485 vida ft4n box test box 9_() i),(k) vida tsh3 .ooo.oo virilis anti biotekindo test kit virilis anti biotekindo test kit virilis ebv biotekindo test kit (). ().()() l17. .0t02j005.q0490 vitoria ebv biotekindo test kit l(). .3l) .()l) virilis ebv ena biotekindo test kit i.j, virilis ebv biotekindo test kit l(). ()(),()(l tl. virilis ig. biotekindo lest kit o(),()() virilis ebv biotekindo test kit i(). ()(). virome dengue index teks kit ll. washing schweizer bot) isi btl ()() ()() ()i kidal reel .()()() )l) kidal set bo, reine ooo.oo jidai slide h7pa,pb dl"^ set via! set ooo.oo wing needle buah wright eosin merck btl wright eosin methyl blue solution merck l.(> .()()().()() check l.(. ()(), i.l.7joi.ijo2jo05. yellow tips unesco) ooo.oo i.l7joi.ol02. zil nielsen larutan l.]. l0lo2.' .oo5o6 basis 5x20 1x25 kit ()().()l) amilase basis 1x25 kit aceh acid glasial c3h60) liter .h()().() acetic acid glasial c3h60) liter ()(). acetidcalld liter liter aseton c3h60) merck liter (), aseton c3h60) liter .ooo.oo pa, using liter botol "5i4 h2s04 pa, pekat, kemasan ller botol liter h2s04 pekat liter .()() ll70i.0lj02. )()5r7" h2s04 pa, pekat, kemasan liter botol l.i08. x0(),()(i merck 'ltr317 liter (). (),l)() pa, using liter botol |520_ heaton enterica agar merck flesh .(> .02j0() ()52i hgs merck liter liter o.ooo.oo i.l7.0l()l02. kh2p04 merck ()().()l) lji,70i. .() kinetik (),()() merck r000"mg50" li31. ()(). merck .ooo.oo pa, merck, pack x() ,()() pat tenets, botol solution pa, itr botol ooo.oo l1. pa, merck, itr botol ooo.oo acetonitril merck gradient oracle for ma\ma\yaaa ka\ya\ a\yl chromatography lichrosolv liter l.(> .()()(),() agar agar powder gram soo.oo alkaline prostat 5x80 kit soo.oo alkohol c2h60) liter ooo.oo alkohol c2h60) brata o drum ,()() jl. a.' a.' m.' alkohol l wvv* ukuran botol plastik isi itr botol \.l. .{)\.0i702.()" aluminium foil ai) ogr gram ().()li .7j01. 'i. alununimn chloride c13.6h20) gram (). ()().()l) aluminum hyrokside a1(0h) ogr gram t7701. aluminium oxide gram ooo.oo aluminium oxide gram ,soo.oo aluminium (ai) gram ().()() aluminium pt^der al) gram .soo.oo aluminium uat gram ()(),()() satuan rp) l77.()r,()j.q2.() l.r7.0t.0l7027005.()() l.l7. .oo5.() l.t. .() .() .() .t7.0t() .()() ammonia ammonia^ chloride^ ammonium hidroksida oh) ammonium acetate nh4ch3coo) ammonium bicarbonate ch4 ammonium carbonate ch6 ammonium carbonate ch6 ammonium chloride ammonium chloride l7l. .0l702 o05.0q554 rjt7j01.0l()2j005o0555 l7r. .0j. .02o05. .0t0i 7joj.ot 77otot .005j9 02j005o() j02.o() .o() ()() j02700t00567 amonium chloride which) ammonium chloride which) ammonium iron sulfate ammonium iron sulfate arainonium iron sulfate ammonium iron sulfate ammonium molibdat ammonium amiriqtiium ammonium ammonium ammonium amonium ainmqnium ammonium ammonium molibdat molibdat nitrate nitrate oxalate oxalate sulfate^( nh4) sq4 sulfate septa molibdat lt01.() tj02. o0570 tj.7j01. ammonium vanadat ammonium vanadat ammonium oxalate ammonium oxalate "t82 .() ()5j005 ."02j005. l.j. .ot.o" .0j t77oi tjm !.()() .() o570o578 .0l702. .ot027005. to2 h702 aquadest seri aquadest_ steril asam asetat asam asetat asam askorbat asam fosfat asam fosfat enzim adenin bilirubin 005j()() buret bursa t7.()l.() ()5j00587 blood agar base blood agar base brom phenol hue indicator buffer solution buffer solution buffer solution buffer solution merck merck brata merck merck merck ogr ogr ogr for analysis acs. st) for analysis acs. iso (nh4) fe(" s04) (nh4) fe( s04) (nh4) fe( s04) 12h20 (nh4) fc( s04) 12h20 uk) 250gr gram) (nh4) 7cnh4)2s04 ()gr (nh4) s04 pa7 merck, pa. gr. rak untuk gelas ware dari aluminium pa. gr. two speed. mechanical second timer, speed max without container, hp, hz, stainless steel container widi, stainless steel ltd and knob jtr ukuran botol plastik isi ltr for analysis acs for anak sis acs gram merck merck merck merck merck merck tex gram gram traceable srm from nist ptb, cert pur treceablc srm from nist ptb, cert pur traceable srm from nist ptb. cert pur traceable srm from nist ptb. corti pur liter gram gram gram gram gram gram gram buah buah gram gram gram gram gram gram botol botol buah botol buah botol liter liter gram liter liter gram kit buah gram gram gram liter liter liter liter .t) ()(),()( .ooo.oo )(l .soo.oo i9(). ()(). .v56. .ooo.oo ()(). ,()() (),()() .x4(),i) ().()() .(l() ,() .h()(), ()(). ()(), rp) j.l. .0i,0l.02j005.'() buffer solution buffer solution favorit cair merck merck . . brata traceable srm from nist ptb, cerai pur traceable srm from nist ptb, corti pur brata, liter liter can .v7. favorit table brata brata, kg "2j00" oo5. cholesterol cholesterol kit kit lit cholesterol kit l\i\ .v2. dulcitolv merck gram (),()() broth merck flesh hit eda ltr botol egg york telluride+ merck pack ethanol c2h60) ether alkohol ller botol or. formalin glukosa glukosa gram stain merck merck liter kit kil unit (),( fumarol vial k608 gram gram .()( ().( k608 gram gram .()( l1. oo5t0o6 indicator ebt podium proton merck brata gram can gram can j.j. 'l. lactose roti lactose monohidrat laurel sulfat broth merck merck merck flesh flesh flesh lead acetate chs lead acetate coo) grain) gram gram .v56. lead oxide 0m( grin) gram lusin iron agar merck flesh minilyse botol minilysejg) ltr ltr botol silent rins ltr ltr galon galon mandiri ltr galon ()( monitor merck gram t7j0l0l02j005] t.t. .0r.02j00570() methyl red have nutrient agar merck gram) too" ()" gram gram flesh l.]. .()l. nutrient broth merck flesh kubik tabung opium glucose stop tube x(l(). perhydrol brata botol lantanum chloride c13 plate count agar merck merck buah flesh plate count agar bentuk botol plastik isi gram botol pvridoksin silent system gram botol losing for system rome salam oa, botol set lt. .ot. .o"064r salmonella slot ._ .,. human vial kil ooo.oo l027005700642 slot kit j.r. l02. sept human sept j.l7. .0l027005. sept sodium carbonate na2 c03 639i q. l1.7jot01.o2.0o570o648 sodium hidroksida sodium hidroksida flex" cairan liter sodium hidroksida cair liter v82. softclik lancet accused pack agar merck flesh .o"l. .o" .o6652 tca liter .(>(l(l,()(l l.l.biroi.0j.o2.oo5.oo" cbs agar thioglyco patel merck merck vino selective agar flesh flesh rp) toj. ot02j() .0l02j005j00659" total protein tulen jc7h8y trigiclerid urea ric acid urine strip yeast e.extract disco pemeriksaan sampel lingkungan pangan _671 jq05_.0q664_ )"r."02j0 )() .0l02. disphosporus pentoxide p205) disphosporus pentoxide p205) methanol merck air minum. bersih. air limbah lengkap. air limbah rumah sakit, pestisida cair, pestisida padat. air badan air lengkap. udara ambient. pangan extrapure m.i. merck, m600g .0j, l0"l02j0o5. ll701. wright eosin methicillin microbact merck merck oid oid .()l.ot ."oj. .0lor ]qi. .oj .0i.()l 02j005 mueller hinton agar nalidicix acid jetilmyein nitrofurantion norfloxacin ol0t 02j" .() "2j0() .ijo5 02j0j) (j5 ()" j006j3" nutrient agar oflocaxine sullqnamid tetracyline trimethorpin vancomycin oid oid oid oid oid^ oid merck, m"erckjm6888 oid oid tmb j60 oid, oxo jd," na oid. m n oid] oid nor oid] oid verify nitrofloxacin oid oid oid oid bio medium oid oid] oid, oid. nor "()() levin agar selenit casting agar potasium permanganat standart chloramphenicol (crm) argon gas brain heart inclusion roti brand parker agar protest aerocult agar broth (base^ sup) koagulasi plasma sabit eda) l]l7.0r.0l] ]7joj ]() ]() .0l02. "_7iq .t) facto lepton oxidase test ong posisi alt antisera nigella polivalent antisera listeria polivalent antisera listeria q]]ozo()5j)07o3] .(m) arabinose^ arginine ornithine purple broth base lop ose node osc manis nilai anos steril poly bag ).0j. )() albumin joo blue tip cholesterol kit kit .(. tube l\l\ l\l\ flesh sampel ooo.oo botol flesh flesh best flesh botol best best ooo.oo best best best best best best best best ooo.oo best gram grain gram gram isi '. gram ooo.oo gram test test gram l(tft oll t>\} \f\t gram pack ()().() gram test pack ampul .(i20. x00, ampul .() (). .sampul gram gram gram (.,). gram ,()() gram l.() fis gram dos 76j. ]() of^ m.t c1117c117t1z sa1uan rp) control hematolyser ten i\i\ 7i)j. control serum l\i\ kreatinin . 'll \i glukosa lit ltl\lt golongan darah . 7f\ lift l\l\ zvl .zuu, hbs antigen ju.rti .lm' r.t. meter digital combostik korea ttl\ l\t\ .s41, cholesterol i\{\ .ft uj.z uu. ull hematologi cleaner i\t\ zz. l7l j02] hemoglobin l\t\ l\l .^ .x00. kalium leukosit . ify narkoba z.xuu. ul) natrium \ \ oil imersi . . piano strip glukosa . strip urine \it i735 tut l\ \ tca ill tliemial paper tourniquet trigliserida urea ric acid . una acid kidal i.vzo. .0l02. kidal yellow tip \(\i\ reagen sel paket fast pesticides detection paket .ooo.ooo.oo test formalin paket test corak paket l\l\t\ .voo. "ll7. .0t.02o05] test rhodamin paket .v. test me any yellow paket .voo.oo l.l. media bakteri bgl gram r.t. media bakteri laktosa breath) gram test kit borgx kit test kit rhodamin kit oo test kit formalin kit .() (.' test kit kesadahan kit wi l u\ ou. test kit kromium kit test mangan kit ou. test kit kit uu. test kit klorin kit oo. test kit fe lon besi kit (lo.ooo.oo kalium kit test kit nitrit (m) ooo.ik) rj"l] tjo zo"o"5x) test kit sianida kit test kit fluorida kit test kit seng kit l.j. t.02j005. test chloride kit test sulfat l.l y.oj, kidal ao,bo,to,th fortress sel l\j golongan darah fortress set l l v (loo.ooo.oo some cell pack ltr bok seinen stromatolyzer botol reagen slot fluitest glory set "ll7j01,0l02. reagen sept fluitest glory set ()().()()(),(l() reagen urea fluitest glory set reagen kreatinin fluitest glory set ooo.ooo.oo .0l]02j005. cell clean system cl some control eightcheck n,l,h) sel 3x1, alt gpt 2x40 paket l.j. .l7. j7l. j\f .vll .()'l .7j01 loo 8i) 8j9 0r02j005. .0l702. .() o0793 o0794]] o0796 rj. .o"l. 0z005j o20q5j .005j ^005j "or \\j.o ui\ oum r.l. .o]l. 02m5 )]l.7j014)l] "0o8i6 loji7" ")] .))q5 .u7. alt gpt opt 2x40+1x20 cholesterol 2x50 glucose 2x50 tnghccridcs mr_2x50 ric acid 2x50 salnionela trophy sainioncia trophy salmonela riiyphy salmonela tliyphy golongan darah anti golongan darah anti golongan darah and reagen cleaner abbot) reagen silent reagen lose abbot) rhesus fortress reagen hematologi analyses nihon kohen) isotopic reagen hematologi analyses nihon kohen) clean hijau reagen hematologi analyses nihon kohen) hero nac diatur kidal diatur kidal diatur kidal diatur kidal urine strip diatur gold diatur gold diatur gold system control eight check system cell pack )tr sosmed cell clean perlengkapan passive sampler golongan darah goloirganjparah rhesus) glukosa asam erat cholesterol hemoglobin compactdiy polifoni test formalin perikanan test kit boraks perikanan asam sulfat alkohol kadar isolat agensi bakteri hidup core bacterium sp.tricodemia dan verticillium hemoglobin distro lose liter distro cleaner liter distro silent liter asam sulfosalisilat wienerlab creating kinetika x100+2x25 wienerlab col stat enzimatik tutup atas awali, massa, badan sampler. filter imprcgnasi. filter telon. wadah sampler polypropylane. alumunium foil brasil. sticker dua ama kodifikasi sampler. bahan kimia impregnasi nal oj kapasitas liter kapasitas masa masing occ 100ml satuan rp) paket paket ooo.oo paket ()(), paket ().()()(),()() paket l3()().ooo.oo botol .()() ,()() botol ,()() botol ().()()(),()() botol ().( i0() )() botol ooo.oo botol ooo.oo botol ooo.oo botol .(.'() botol (),()() botol ,()() botol ooo.oo box .()() .()() .()() box .(l oo.ooo.oo botol oo.ooo.oo \ial .() ().()() vial .ooo.oo sial .()() \ial ()(),()() tube ()().()() \ial loo.ooo.oo vial loo.ooo.oo vial loo.ooo.oo set logo.ooo.oo box l.soo.ooo.oo botol l,300j()()().()() paket ()().()() botol ()()(),()() botol botol ().(l() ,()() botol ()().(l()(),() botol ()(), botol oo.ooo.oo botol paket ()().() (),()() paket liter ()().() .()() botol ().()() ,()() tut ,()() ooo.oo liter .() ().()() liter .()()().() liter ooo.oo botol ooo.oo kit .ooo.oo kit satuan rp) t7jot01 o2j005o0835:' wienerlab standatrol s e novelis control normal c^c distro sersan normal qca vascular plain golongan darah anti kit \ial vial box botol bahan bakar dan pelumas bahan bakar minyak t7. t7]qi.o") ;.()i.oi r.7joi.()l' i.tot.oi .0t01 jot) 04j()014j)() ."oot4)qo7) premium minyakjaiiah pertalian pertamax pertanian turbo pertahun^pex biq^ sorai solar despite bens liter liter liter liter liter liter liter liter liter liter .0i. minyak pelumas _27 lolos from j74)l l7. tol jl.7joj. lj7j ol01 j00005 q4j002 04jo024) .00j) ]^^ 04x2. )0j)ir] tj002j00()i3 .qo2j()oqi4" 04j002j000r5 ]002j0" ()2j000 t8" "02j0() "()4j0024) "04j002. 04j002j0() j04joq2jo() "02j00026]" mrnimfj )4j0()"2j() .04j002j0()() j04j0" "." "0j) )4j0024)003j j04j002.000j2 j04. minyak pelumas minyak bekisting mesra super mesra 01i_]^ui oli oh) vista modul modul resol liter yaraalube supreme^ supreme liter castrol ls^2t 5gtp2t minyak rem jumbo rem piston skor jumbo oli oli endure supreme flick shel relik timing oli oli top one top one liter oli mesin prima liter peparnas"s" pelumas sae pelumas pelumas grease air aki minyak rem bahan bakar gas tabung ltr oo.oo ltr .tut), jj.uuu.uu .uuu.uu liter kaleng liter liter kaleng ooo.oo .ooo.oo .() ,()() .()004k) ltr ooo.oo buah loo.ooo.oo liter liter liter liter liter liter liter tabung .0i.0i. bahan baku .0i.0i. kawat tjsj.o .(")ot.ooo2 join kawat harmonika kawat beton j0l05. "0i kawat nyamuk kasa aluminium kawat duri pagar t7j0lj0lj05". kawat lokal kawat burung kawat berat i.7a. kayu kait ga)am kayu jat balik diameter 1vi vlf ivilkk nri lain rp) kalijati usuk m.t kayu jati papan 20x2 titi kayu jati papan 20x2 kayu jati reng iii vll kamper balok v14 l\l\ inti mtt kayu kamper papan kayu kamper usuk kayu kamper reng kayu meranti balok iv3. kayu meranti papan kayu meranti usuk fit kayu meranti begestmg dolken kayu cm ()0cm big kayu tahun akasia kayu akasia balok kayu sengon kayu krueng .(i() list kayu list kayu propil \f\ kayu bakar kayu kasau kelas kayu kasau kelas kayu kasau kelas .i53.()()(),() lit kayu kasau kelas .s24.ooo.oo ac a a1 a a kayu reng z j rtt zj, tuo.uo lit lit kayu reng ikat i> i i .ft00, a a1 a aa1 a kayu reng cias att uo, kayu reng kelas kayu reng kelas kayu reng kelas cerukcuk kayu papan lbr papan kayu rabat lbr bahan baku lainnya teakwcxxi 122x244x4 nun lbr f\l\ a a a a1 teakwood a_. a_, oxz 10x4 lbr {rj. oo.oo a la h toples rt , lor oo.oo triple lbr .0ii triple lbr triple lbr teakwood lbr alt multiplex . lbr \ \ multiplex imn lbr .() ,() fit lit lie a \ al baru bongkahan .00mt a a bambu ori .00mt ac a a1 a a bambu ori 600cm fki bahan bibit tanaman ia1 bahan bibit tanaman pertanian "vi a aa benih terong bungkus benih cabe kecil bungkus benih cabe besar bungkus ooo.oo benih sawi hijau bungkus benih bayam bungkus benih kacang panjang bungkus benih seed bungkus i.i. .oi.oi. .60i.ooo8 bendi kangkung darat bungkus benih pepaya bungkus benih point bungkus ul. ul. uo. ul. benih kacang buncis bungkus t'\(\ nnn benih labu bungkus bibit tanaman perkara tinggi pohon aaa .u .ui.m bibit tanaman mangrove tinggi pohon nft vlt uo.w^ bahan bibit tanaman perkebunan bougeniille variegata batang (). ()o.oi) l.l.ini. asoka daun batang ,()() .oo2.oo663 asoka daun ke^l batang romusa batang tyf rp) l7lj7. .0ljo8. ."o6oo" lolipop lilin batang j002." terang bulan batang .0l puring daun kecil batang .ooo.oo 0l08j(j02. puring daun besar batang lidah mertua batang jt. toojjoooj nusa indah batang melati air batang amabilis batang sakura batang kana batang l.j. .oj.0r.08jo02. kroweha batang aiff\i\ \ spiderlily batang \ \ walisongo batang l1. olokootoooa palem regu batang pucuk merah batang rumput jepang batang rumput mini gajah batang ketapang kencana (mutiara) . batang \ \i\ tabelnya daun kecil 3ni batang l\l\l\ l\l\ tabelnya daun besar batang .0j. sepatunya batang l\l\l'\ l\l\ look pecut (kerucut) batang ooo.oo look tiang batang \l\l\ \l\ ooo.oo .() sawo kecik batang tirai payung batang pule batang pule batang rambutan (okupasi) batang durian bangkok (okupasi) batang l08. melengkung diamond (okupasi) _rt. batang \l\ l\l l\l oo.ooo.oo melengkung kristal (okupasi) batang oo.ooo.oo alpukat (stek) batang sawo jumbo (okupasi) batang l68. sawo manila (stek) batang matoa (okupasi) batang list mangga (okupasi) batang geolog pantau batang 0j.08j002j" tabelnya daun lebar batang ketapang kencana batang petai 60cm batang ijf .0r08jo02, trembesi batang lamtoro batang ri. jeruk keprok batang ooo.oo jeruk limau batang ooo.oo .08j002] jeruk lemon batang i l h bibit kelapa tengah hibrida tinggi batang !"" bibit kakao sambung tinggi batang bibit logjamur padat dalam buah o00s7 mil align qii bersertifikat dari bps tinta m fva ij\fa ^aa.muv vaa*a a_^a batang tanaman minimal ll. .08j002j() o054 bibit jeruk bersertifikat bps, diameter batang batang bawah cm, tinggi tanaman dan ichir akan" bibit alpukat bersertifikat bps, tinggi min batang 50cm daun min helai bahan bibit ternak bibit ikan bahan bibit ikan bibit ikan tawes ukuran skor ooo.oo bibit ikan tombol ukuran skor benih udang bbi skor calon induk unggul nila skor .ooo.oo calon induk unggul lele bbi skor calon induk unggul tombol .0t) lfi'. ol. calon induk minggu gurame ekor l.ooo.ooo.oo 1jk7. calon induk ijiggul gurame skor calon induk unggul gurame skor benih lele skor ()(). satuan rp) benih ikan lele ukuran skor benih ikan nila ukuran ekor bahan lainnya bahan lainnya bahan organik lokasi kompos, bahan dasar kotoran hewan haq7 a1. vvz 11r )\j dati ian iv) rp) barang pakai habis ul. suku cadang suku cadang alat angkutan suku cadang alat angkutan darat bermotor ban mobil bridgestone copia buah .v. ail.\j .oouop ban mobil bridgestone f( r>nia rs lfl dll .uz. .oouop ban mobil bndgestone lqs dll .m9 .() uu,ud ol. oz. ban mobil bridgestone p(>nri as dll ol. oz. ol. ooi.ouo ban mobil bridgestone l ueber riil dari l (in oz. ooo ban mobil bridgestone eco r.voli duan f\l .ooo.oo \ i \ \"> ban mobil bndgestone ixt> tuanya hr16 er ()ot buah i\i\f\ l\i\ \fl l\l\t\l\(i ban mobil gajah tunggal zt\ r16 87v hampir bax buah a') aaaa ban luar mobil bridgestone jiv duan luu.uuu.uu ban luar mobil bridgestone k.1d tuan ban luar mobil bridgestone didn z.v uu. ol. oz. ban luar mobil bridgestone io3 o3k dati os l l a7ni ban luar mobil bridgestone duan z.uui.uuu.uu ban luar mobil bridgestone s fsr dll vt. uuu. .oj .oz.oi. .0001j ban luar mobil gajah tunggal .3tj lot zj l duan oz.oi ban luar mobil bridgestone ld zj3 ( k] riil juan ul z.u ou.u uu.v ol. oz. ol. ban luar mobil bridgestone duan l.l. oi. oz.oi. ban luar mobil bridgeston tur d.ou duan spu. uou.uo ol. oz. ol. ban luar mobil bridgestone tl.oj> duan tt t\t oz.o .ozu ban luar mobil bridgestone fq7 7as ij zf3 bali t\t ('u.uuu,ud .viz.u .vji viiiviz ban luar mobil dunlop buah ")< n ui z. >. uuu.uu ul. oz.oj .ozz ban luar mobil bridgestone lo3.o3 buah u.uuu.uu oz.oi. .ooj ban luar mobil bndgestone zx} zu3.d3k duan tt(l i i1 ban luar mobil buah l\t\l\ l\l\(\ i\l\ oz.oi. .ouz.i ban luar mobil duan i\i uu.uou. 7z. ll l ia7 i oz. ozo ban luar mobil bridgeston turi duan ttl l o.^u.uuu.uu ll .oz.oi .ooz ban luar buah 7fi l ll oz.oi. .ooo ban dalam roda buah zuu.uuu.uvj ol. ozv ban dalam kuali o.il ou. ,000jo ban dalam u.ok dual! i") acc mobil sss7 nzt ol. oz. acc mobil nis; f(> rtn dll al"? acc mobil la. \ iji. ov an run sas 'i ll .000j4 acc mobil s07 dll .uaz.mju.uu ll ooj acc mobil \ap dll uu.uuu.u ll .000j acc mobil q l t3ot> z4u izv ou an) duan ul ll ooj acc mobil vjj ino buah ll a idno ooj acc mobil kt^ buah ui .mm uv acc mobil yfl buah 7s(l l ll i i i ia acc mobil ixi '^ lp uc, buah sin o.^u.uuu.uu t\l\t\ .() acc mobil kca u. vla duan l l l, suku cadang isuzu panther ller k.iti i.j ^y.uou.oo l\tw suku cadang isuzu panther piston c v* \ \ suku cadang isuzu panther ring piston uui .0004j suku cadang isuzu panther iviei set aas .uuu.uu l\(\t\a{t suku cadang isuzu panther x4 ill omk o l it ufl l.l. suku cadang isuzu panther ]\ 1a o tia medii sai timing l\f\l\ao suku cadang isuzu panther piksel ingin lini (\i a i ua suku cadang isuzu panther .a# rivier utara (itu l \ \c l suku cadang isuzu panther [. a a.a faj voor liter solar adil ofj siku cadang isuzu panther filter oli bali suku cadang isuzu panther oil mesin gin suku cadang isuzu panther karet sentral rem set suku cadang isuzu panther ball joint atas bali ^ ' suku cadang isuzu panther bali joint bawah buah l.l. ol. suku cadang isuzu panther skor depan bali ri]* l62jojo6oi .660t7 suku cadang panther skor belakang buah #.6i. .06l00058 suku cadang iv zu panther pinangan disk break buah suku admin uzu panther kampus rem belakang buah df* tvt taj int 1lm rp) suku cadang isuzu panther kampus rem depan buah suku cadang isuzu panther later roda depan buah suku cadang isuzu panther . later roda depan buah ri. .0j, tjo6j." suku cadang isuzu panther later roda belakang buah ooo.oo ll, .()t. .6l.06j. suku cadang isuzu panther pancingan later road blk buah suku cadang isuzu panther piston disk break buah suku cadang isuzu panther duduk mesin buah suku cadang isuzu panther duduk vresneleng buah ooo.oo suku cadang isuzu panther tie rod end buah ooo.oo suku cadang isuzu panther rack end buah rl7j 02j0 loo suku cadang isuzu panther water pump buah shiki cadang isuzu panther olor hand rem bilah .(. i2()i (l01. suku cadang isuzu panther karet rem depan buah suku cadang isuzu panther karet rem belakang buah l1. suku cadang isuzu panther oli rem buah ooo.oo oj. suku cadang isuzu panther bos sentris kecil buah suku cadang isuzu panther bos sentris besar buah ooo.oo suku cadang isuzu panther slang rem depan buah suku cadang isuzu panther dop buah ooo.oo suku cadang isuzu panther string alternator buah a80 suku cadang isuzu panther string kipas pdk buah .() .()() a80 suku cadang isuzu panther (alor seed buah suku cadang isuzu panther later worm ster buah ooo.oo suku cadang isuzu panther busi pemanas buah ooo.oo ()i ()i ()olo(l084 suku cadang isuzu panther rica buah ooo.oo .() suku cadang isuzu panther sekring cop buah ooo.oo .0l02. suku cadang isuzu panther sering tabung buah suku cadang isuzu panther _._ kabel set relay buah ooo.oo "0j .00loo688 suku cadang isuzu panther sil gardan buah ooo.oo suku cadang isuzu panther lem red buah .()() suku cadang isuzu panther kres joint buah suku cadang isuzu panther rantai kamera buah suku cadang isuzu panther gigi kamera buah .l)()(). suku cadang isuzu panther deeper buah suku cadang isuzu panther sepatu kamera buah ooo.oo suku cadang isuzu panther filter angin buah ().() (),()(l suku cadang isuzu panther saringan bensin buah ooo.oo loo suri cadang isuzu panther kabel busi sela buah .()()(), suku cadang isuzu panther platina buah x01. suku cadang isuzu panther kondensor buah ooo.oo ioo" suku cadang isuzu panther olor gas buah .(.) ,()() ioo" ."0j. 02j loo suku cadang isuzu panther slang radiator atas buah .()()0j00 suku cadang isuzu panther slang radiator awali buah .()()(),() suku cadang mitsubishi liner set jj.7j(rr.() suku cadang mitsubishi piston scl 02jo suku cadang mitsubishi ring piston sel i06 l02. suku cadang mitsubishi . . metal duduk set ooo.oo suku cadang mitsubishi metal jalan set i08" suku cadang mitsubishi metal samping set suku cadang mitsubishi paket mes set fio" suk u cadang mitsubishi timing belt panjang buah suku cadang mitsubishi timing belt pendek buah l"r2" suku cadang mitsubishi filter udara buah ooo.oo suku cadang mitsubishi filter solar buah ()2j x66l suku cadang mitsubishi filter oli buah suku cadang mitsubishi oli mesin liter gin ooo.oo suku cadang mitsubishi karet sentral rem set ooo.oo suku cadang mitsubishi tie rod end buah ooo.oo suku cadang mitsubishi water pump buah suku cadang mitsubishi skor depan buah ooo.oo .() .() suku cadang mitsubishi skor belakang buah .()() suku cadang mitsubishi matahari buah inn .()] uz. .buzz suku cadang mitsubishi tampak copying all 04o.l a)dj)u t23" suku cadang mitsubishi klep buah ooo.oo l.l "l02.6i.o ol. oo124 suku cadang mitsubishi klep buah .()() .() l.l|toi. .0l.o6l. suku cadang mitsubishi kampus rem belakang set x7. suku badan^ mitsubishi kampus rein depan set "j47 t52" t54 "r6" "l69 t75 .t7. r.j. ".0j jm\ lt. noi rl7.()y lx." xoi t.jj701 loj .() .00x28 loot29 ,ol06].o oj30 )6r.06l3 .0166x00132 .0t." )0t33 ol6 lo(rl6ot34 .0l00r.00i37 u cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suk cadang mitsubishi l038 suku cadang mitsubishi .() .() "l0014l oty i2j01. l06144 .()2j"0x00"l. (x45] 4l" )ix01.(k) .6l.06t. ()"l48" "0r49 02x14) loo .00x51 .0166x06152 .06160x53 .02j0x601. ()i54" j02xl( x()l55 .0x61661x0156 .02jox()"6l"() t.661x0158 .() .() .06j60] ()2joi.o6i.o(yr6i" ()" .6t.()o"i.()"6i6" suku^ admin mitsubishi suku cadang mitsubishi (l3^^^roda depan later roda depan later roda belakang pancingan later trek later kres joint duduk mesin duduk tesneieng tie rod end ring promes besar ring promes kecil olor tcsneleng karet rem depan karet rem belakang oli rem string ljl7, .() .() l."r.7jol.()2jo"l."ool66r67 )01x0668" 1x701.02j0l() j() .66l. 0f)l70 r.7j0l02 .7j()l()2j0l.00j.()0i72 6lj7. .02j6600l00l73 6l7.() .() 7loj .02x6.0x160675" l()0l7' suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku" cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi sdc cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi l]()febishi olor seed later tensions besar later tensions kecil knalpot kit copying atas kit copying bawah later worm ster sawit oli pinangan disk break slang radiator atas slang radiator bawah novel si! roda belakang sil roda belakang 6embed sil roda depan later roda gila piston disk break sil tcsneicng depan sil vresneleng belakang liner piston ring piston metal duduk metal jalan metal samping paket mesin sil blok filter udara filter solar atas filter solar bawah filter oli oil mesin liter karet sentral rem tie rod end water pump buah buah buah buah buah buah buah buah set buah buah buah set buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah set buah buah buah buah buah buah buah buah set set set set scl set scl scl buah buah bali buah gin set buah buah .(l() ,()(l ().( .()() ().()(,l(). (,i .() ooo.oo .()() l') .()()().()() .ooo.oo .ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo (). ()().() .() .ooo.oo .ooo.oo .ooo.oo .(i0().()() rp) suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku ladang mitsubishi suku cadang mitsubishi skor depan bali .()()() )() t.t. suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku ladang mitsubishi suku cadang mitsubishi skor belakang buah .()()() i() lt. suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku ladang mitsubishi suku cadang mitsubishi matahari buah .0ij00j. t82 suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku ladang mitsubishi suku cadang mitsubishi kampus copying buah o3. )() ,()() ooi suku cadang mitsubishi king pen bali ooo.oo suku cadang mitsubishi kampus rem belakang set ooo.oo suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi kampus rem depan set ,()() suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi later roda depan buah ooo.oo suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi later roda depan buah )()(),()() suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi later roda belakang dalam buah ooo.oo ()2jot.o oj. oot90 suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi later roda belakang luar trek later buah buah ooo.oo .ooo.oo l.j. .0l02.l) suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi kres joint bali ooo.oo suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi duduk mesin buah ooo.oo .7jo loo suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi duduk vresneleng buah ,()()() suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi tie rod end buah suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi ring promes besar buah ooo.oo suku cadang mitsubishi ring promes kecil buah ooo.oo suku ladang mitsubishi olor hand rem bali )(.t suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi karet rem depan sel h.ooo.oo l199" o2.oi.o0t.o0t99"" suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi karet rem belakang scl ooo.oo suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi oli rem buah ooo.oo tjo suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi string' buah ().()() u4i() suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi olor seed buah ooo.oo suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi olor cuk buah .()() ,()() .\j l.4j mii4y ai4'4y ai4y4y mibuah ooo.oo ltnalpot buah ooo.oo lx7.0i. .0tit copying atas buahonline bawah \f\lya ama buah ooo.oo .t'a.4y mi.4y a.4y4ya,4y mfworm ster buah ().0l)(),()() tl.7nr bali8nr buah .()()(),atas buah ooo.oo )2ot oo1 ."002t2bawah buah .0t.o2.oi. ljj7joj.02i tool00216 l1. 0i. .0l0'or.o(r2i8 02j0t00l00219' .0101x1x0220 suku cadang mitsubishi novel ]2_57 yl\ \.0is)\ l.l.' .02jo]l (12x1 l1. ol" '.qj l1x01 'u.7j0j, 47x1. .o'l .'0j r4.7o'l02'. ll7o1.02j01 i.i. .()j.q2.6l l7. .026l r.t.7j0j. ll7(6o' .7j01.02x1 ll701.02j6l ijl7j(h, ll7.0lo2j01 j00l00223 6or. jot) .00l(x226 j00l] joo 1x0230]' j00l00233' j00l00235' jo6l. .(x1x0237' )6lo() ^o'ss suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi sil roda belakang sil roda belakang lem red suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi ^ss suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suk cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi] tj2(]ss suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi ()0t4) 06l:.00245r 001x0248 ()()l]() suku cadang mitsubishi suku ca'd xlitsub 1x2( ^^^ suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi sul cadang xsubisld suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi[ t]l2() suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi 00l00252 suku cadang mitsubishi suk xc'ad suku cadang mitsubishi sil roda depan klep klep klakson liner piston ring piston metal duduk metal jalan metal samping paket mesin timing belt later tensions filter oli saringan bensin filter angin oli mesin liter karet sentral rem tie rod end water pump skor depan skor belakang matahari kampus copying klep kecil klep besar klep kampus rem belakang kampus rem depan later roda depan later roda belakang pancingan later trek later kres joint duduk mes duduk vresneleng x0254 ()()l00259 001x0261 .()() ()ql0() 'l002' hljo6270 suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi tl^^^^^ suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi suoi cadang] m]itsubis'hij xo' suku cadang mitsubishi ]ss^ cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi '0l. l00271 ^.( suku cadang mitsubishi suku cadang suku cadang mitsubishi suku cadang mitsubishi tic rod end ring promes besar ring promes kecil olor vresneleng karet rem depan karet rem belakang ol ren string olor seed knalpot later worm ster sawit oli pinangan disk break slang radiator atas slang radiator awali si! roda blk depan sil roda blk belakang lem red later roda gila piston disk break bali buah buah buah bali bali buah buah set set set set set set set buah bali buah buah buah gin set buah buah buah bali buah buah buah buah buah set set bali buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah bali buah buah buah bali bali bali buah buah buah buah buah buah buah olivia omt\ fly suku cadang mitsubishi sil vresneleng depan bali title itis .()()(), a'. ffy suku cadang mitsubishi sil vresneleng belakang buah \i l.i. .()i.( h)l00275 suku cadang mitsubishi olor seed buah ()(),()() suku cadang mitsubishi olor gas buah ooo.oo jl. ()"l.02x1.00x00277 suk u cadang mitsubishi busi buah suku cadang mitsubishi kabel busi buah lr. .0l02i)j x01. acc motor astra gtz5s. buah (),()ll acc motor astra gm5z 3b buah soo.oo acc motor astra gtz buah .() (),()() acc motor astra gsm gtz 6v buah i\i \ \ acc motor astra n7c 3dm. tuan acc motor astra buah ()().^ (), .6j x1601x628 acc motor premium l2" n5 3b. buah l() x1. acc motor premium gm5z 3b. buah ()().() .0i. ban luar sepeda motor aspera premio urban dua i>i \ titik iti\ .i()(),()() ban luar sepeda motor aspera premio urban suatu itis ti\ ooo.oo fft ban luar sepeda motor aspera prem" urban tirai lift 11tit iti ()(),()(l ban luar sepeda motor federal buah x11 ooo.oo ban luar sepeda motor bali ban luar sepeda motor nr72,nr25.nr21 nr( buah ooo.oo r294 ban luar sepeda motor tr) buah \1t itis ooo.oo r294 ban luar sepeda motor nf59) buah .lo.ooo.oo ban dalam sepeda motor tube bali ooo.oo ban dalam sepeda motor tube buah ban dalam sepeda motor tube () buah ooo.oo .61x61706298" ban dalam sepeda motor tube buah ooo.oo ban dalam sepeda motor irc buah xx(x.6i x6"ix6"30o" busi buah x1, .6ro"oro6"30f busi buah busi kharisma buah .li()(). busi . c7" ngk has buah o2.oix0x06364" dop halogen bebek buah dop renteng comet buah ooo.oo dop kota buah ooo.oo 36x dop depan buah ooo.oo dop nama biru homogen buah ooo.oo i\i ittf\itis dop depan buah ooo.oo dop depan bebek biasa buah ooo.oo tleft dop renteng coklat buah ooo.oo .063i2 dop stop dop halogen kabel buah buah o.ooo.oo .0j.0i01.06l0() "r4 dop stop nama buah .() .()() dop renteng rx buah ooo.oo dop bebek aspera buah .()() ,() dop aspera buah gir set vega asli buah ooo.oo itis ttl gir set supra aspera buah 1t1\ itis ooo.oo itf gir set max note aspera buah ltf\ tilt gir set pro buah .0l02. t,66i gir set supra fit new buah ltf\ gir set jupiter . buah ooo.oo gir set gren ahm buah l7.ox02. gir set ktl ahm buah ooo.oo gir kaze mpm buah o.ooo.oo "rl7j6i 010x061 j60327' gir buah x06328' gir note mpm buah gir spurs mpm buah .02jo x001. mpm buah o.ooo.oo itis gir ymh ash tuah \ t itis o.n.ooo.oo ll. .()l.()26l. "0i buah ooo.oo gir honda buah o.ooo.oo gir honda kharisma . buah ooo.oo ins l ll 177s ul. uz. ul. ul. i\lu\ .q4. .() .()() gir s2k baik buah .() .()() ll7l t.()" .61jo()"l gir biasa (lpm) buah o.ooo.oo 'd102o1. .{y03' gir s2k buah .t"i gir s"2k buah a.! tvn tnv l1mf ~v rp) gir seed supra buah gir set aspera buah gir set k3v ahm bali gir set buah set indosat buah j00345 gir set max note indo buah gir set jupiter asli buah gir buah .()() gir set supra ahm buah gir set smash new buah gir depan buah 6ij7. x606166351" gjr' r.x37"t buah gir buah handle kopling pro buah ooo.oo .()6jx0354 handle kopling buah handle kopling rgr buah handle kopling buah ooo.oo 6i. :o6o2. "6o6i.o635" handle rem supra buah handle rem buah handle rem gren buah ooo.oo handle tiger buah .()() ti. .o6.() (x"i. handle rem shogun buah :ol .00jx636" kampus kopling buah i.l. 'l, .6l. kampus kopling rxz buah kampus kopling honda gren buah ooo.oo kampus kopling gns buah kampus kopling king buah kampus kopling kph buah 6r. .06l." kampus kopling cll ahm buah 'i. .6i.66i.6o369" kamera note biasa buah kamera ahm buah 6l77. .66l. kamera legenda buah kamera moin buah kamera sgp buah kamera honda buah kamera jupiter buah kamera honda buah o7.(l() kamera note asli buah kamera kharisma buah .(l(l(), kamera gren ahm buah kamera note buah kampus rem yamaha buah kampus rem buah t5, kampus rem asli buah kampus rem pro aspera buah kampus rem ahm buah ooo.oo kampus rem vega indosat buah t87" kampus rem gren aspera buah kampus rem indosat buah kampus rem mega pro buah n4. kampus rem ymh buah .j5. kampus rem buah kampus rem buah kampus rem buah kampus rem alpa asli buah kampus rem gren aspera buah kampus rem suzuki asli buah fiskal satria biasa buah didapat supra buah didapat bali didapat supra aspera buah didapat buah pro buah ll. didapat mario buah didapat buah didapat fiz buah ().( l0( .02x1 j'ooi didapat buah eni ivan1 l lain s.atlas rp) didapat buah didapat pro biasa buah didapat fiz asli bali later bandul buah later buah ooo.oo later buah ooo.oo 4l3" later buah later buah :ot.(i" :(ji:()6i:6o4i5" later . buah later buah t01. later . . buah (r2: t:o(r4i" later buah ooo.oo i:r. .0t( .00i: later . buah i9.(l(l(l,()() "vr later never note buah endure . buah olor gas note buah n2,( olor gas buah olor seed pro aspera buah ."o t.o2". "ro()j:"()() olor seed fiz buah l":06j: olor seed aspera buah f428 olor kopling buah f428 olor seed pro biasa buah itis olor cuk shogun . buah iti \i\ 1tf\ toi olor gas grand buah i't olor (ias crystal buah \ \ olor seed jupiter . suatu olor cuk jupiter buah olor seed fit buah oot."oo435 olor gas buah olor seed mega pro buah olor kopling vespa buah olor seed smash buah olor rem win buah olor kopling note hibah tit orang magnet buah orang tutup magnet buah orang grand buah orang tutup klep kapten buah orang tutup klep kharisma buah karet angkat bos tromol buah w47 karet angkat sgp buah w47 karet angkat karisma buah karet angkat sgs buah karet angkat pro tek . buah karet angkat rxs buah karet angkat yamaha buah pak knalpot .rt buah ooo.oo pak knalpot . buah pak prima buah pak templar grand buah pak kaler pro tex buah pak burung s2k buah pak burung bawah buah ().( pak burung bawah buah .()( pak burung bawah pro buah pak burung buah .l)( pak karburasi ymh buah pak manifold fiz buah pak mesin tengah . buah .() pak carbs . buah pak burung bawah jupiter buah pak cop alfa force buah y~ft pak tutup kamera buah titik j\l\ pak knalpot buah pak' legenda buah buah pak kaler jupiter buah ]v1 aal * rnaivla aix pak kopling buah pak kopling grand buah pak kopling cg buah pak magnet protes buah (),( pak kopling jupiter buah t79' j7r. :()t. .o] 'l0() pak cop buah pak burung kharisma buah .()( .06l. pak knalpot grand buah pak membran buah pak knalpot jupiter buah karet footsteps suzuki buah 4i5 karet footsteptiger bima karet skor buah karet house kopling buah karet supit grand buah :oi. .or00j. karet supit buah karet tutup tangki buah karet barter dpn pro buah karet barter dpn jupiter buah (li ()(ll karet barter dpn grand supra bali karet tutup tangki motor buah ooo.oo karet footsteps suzuki buah baut burung buah (). ayunan rem buah depan grand buah angker grand buah aluminium kopling buah n6.()( apung apung buah ooo.oo yo2' jarang mega pro bali .() .() depan buah abs buah ooo.oo belakang force buah l.]. .(ll.() .() .()() paha rem asli supra buah t07" l00t.() belakang buah roda yamaha jupiter buah roda grand buah i0' .0l02i)l.( kll.' bos supit fiz buah .() .() bentik gns buah roster jupiter buah itis roster prima . buah 1t1\ft roster tiger buah r i\i\ roster buah xoi tools roster buah i7l701.( roster mio buah begal kick stater buah bos gear buah .(1i. .() .()() .() bos supit grand buah bos gear steve gear buah bos gear buah coil alfa buah .() coil pro buah coil buah n2. carbs rxs buah cdi fiz bali ()( i1)() cover alfa dpn+ buah cop busi bali clip body . buah cakep handle buah dek belakang grand buah dudukan stir bening buah i \ v2. dudukan gear ymh buah dudukan lampu buah dudukan lampu new buah disk part mega pro buah ()( l.i >)l o2. .()0l. disk part mega pro aspera buah buah filter oli emas^ aif dl? 'w rp) filter oli buah r.r.yoi. plester buah filter bensin bali footsteps asli buah footsteps supra buah footsteps belakang supra buah l.r7. jarang buah oo. handspad buah l7l7 t0l02.ol.o ol. oo548 house kopling fiz buah handgrip force buah 'l.l.77or02':o t.()0i.0o550 handgrip honda grand buah (o' .0t00i.' komuter biasa buah kran bensin buah ()0i. o553 kaca renteng alfa buah kaca renteng supra buah kontak shogun buah kontak supra buah .'r. .() 'r() kontak fiz buah ().( .dl.' (yi kran bensin buah kabel body grand buah kabel body buah t.t. .()i.o2.oi7o(ri.do56'i kabel tes . buah t62' 77oj. kick' stater buah kuningan lampu . buah l7r77()'r. t.'()dl7() kunci cakram buah ()l ()0i kampus ganda kfl) buah kancing gir dpn buah kancing gir dpn supra buah .(n'.027or.d01. kancing gir dpn buah kampus ganda kharisma buah kawat solo rem gns buah komuter buah i02.oi.do komuter yamaha buah .()() kick stater win buah r.j77.()'l ,027dr. odj. pancingan lampu buah 'l7l77. .0l7o' .'d0575 lmggisan buah lem tribun besar buah i9.( (),()(l lo'o'l lem tribun kecil buah membran . buah mika renteng grand buah flo' l.l. mika buah to) manifold fiz buah l.j77.o'l. :oj. mika lampu depan shogun buah ooo.oo mika renteng shogun buah o2. mika renteng dpn shogi buah mika renteng cristal ___ buah mika stop cristal buah mika stop shogun . buah .ot() .0l7o ol7o o588 manifold grand buah .()(. .()( manifold variasi buah l7l7770'l. o270l7o ol. oo5' manifold tiger buah manifold buah mika renteng supra depan buah o.ooo.oo mika renteng supra fit dpn buah o.ooo.oo mika renteng kharisma dpn buah 'l. odl 0d595 mika renteng fiz dpn buah mika lampu belakang shogun buah player pro tek buah pleno force . . buah o.ooo.oo player t>uan i\tl i i .() .di.()di.oo6dd nosi hitam merah jati i obat sur buah o2' pylon silver buah ici l\f\l\ l\l\ pir kampus rem buah .(^ pir skep grand buah l.l'.' .^. .dl.do pen sekar buah ooo.oo pulse force buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah ,()() buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah i.' buah buah buah ooo.oo buah buah buah buah ,()() ,()(l buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah \f\y ^yl buah buah buah (too olt buah buah buah buah ooo.oo buah buah buah buah t7.oi l7l. .l701 yin \.\7m r.r. .vii i:00l. :dl. .d() .() .oi.()dy:o% :ooi:oo6 pulse cdi :o7( ]()i: .() tr. :0i:()dl700623 o2.ol7(10i: :o2.oro(ri.do6' :() .0di:(l0626' .00lx0627 .o2:o7oo7do629 .d(yi7()d630' (1201x01: .(7i:()0l]o0634 .0i: .(k) .001x0639 .()l700 t:i.' .() o2. .oo toi. oi: :oo7 pompa oli tornado piringan lampu fiz piringan lampu pir jarang panggang sale sgs panggang sate vega pedal rem' fiz pedal persneling r.x pir stater pangan sate supra pangan skor tabung piringan lampu bebek paha rem pompa oli fiz paha rem pir skep kripton panel rem yamaha pir sepoi pedal stater pro pedal stater fiz pedal persneling pro renteng variasi rantai rop kamera kec]l grand rumah sekring renteng variasi races fiz rol kamera set reflektor supra fit rol kamera besar honda rumah handel supra .'0i: :()i:dd7() .() .do70() l.( .0700r0() lol .() :dl. eparki sfl reflektor alfa uji sgs lampu mega pro races races regulator regulator supra regulator smash eparki set fiz eparki grand kopling jupiter reflektor new rantai indosat stir ninja soket cdi grand spion variasi kaguya spion variasi honda lebar sun spider carbs seed rpm seed win stasioner lebar dpn trial setelan kamera saringan knalpot satria setelan klep grand stut kopling rxs setelan kamera switch rem setelan rant pro slang bensin setelan rail d ina til iran tiv iv \ uiv iv l na1 dili hp) skrip handel 5x12 bali setelan kamera note buah tit itis setelan kamera kph bali tit sekring milik dati i\i lt. .()i. :ot.d(')io{)' sekring kotak buah ^ign kharisma buah .ooo.oo il2 ()i sun milik . buah '8l' sun gepeng . buah sambungan rantai bali r>. stud kopling bulan iti soul cdi alfa fky) bulan setelan rante jupiter bupati 1l l l ! l". j,u(.' tutup baut skor . . bupati i\i totok lampu sgs dpn+ bali 19n.\i{)\js") totok lampu dpn fiz bali top set kharisma . . i, bali n4. tutup oli variasi buah tutup klep buah tutup klep grand buah toi. food" tutup gir kamera grand buah tutup box grand buah f695 tutup pentil manasi bupati .( ri77ro tutup magnet supra buah toi. .odl. tutup oli yamaha . rx. buah jo.ooo.oo i\r\i f\i\7f\a tapal kuda bulan (^t v.uou.uo tti i\ \7i\r\ tutup magnet yamaha tuan l\t\ xlt4 tutup show jupiter bulan zj. tutup klep jupiter buah tank sekar r.xs . buah sekar asli buah s6. ring sekar rxs ash buah roller mio buah z3, pen sekar rxs asli buah karet tutup skor buah iti pir sister buah "l l iti stir mega pro buah pangan skor . buah ayman rem buah ft l l^ xr47lt gir set kawasaki klx150 buah suku cadang suzuki apv bal join set buah t7'l4 suku cadang suzuki apv bost set 'l5' ol. ot. suku cadang suzuki apv acc buah suku cadang suzuki apv sport seok buah oo.ooo.oo suku cadang suzuki apv trek end buah itf suku cadang suzuki apv . teror buah iti fit suku cadang suzuki apv later set * \ fit suku cadang suzuki apv _. stabilizer buah l l 'i ooo.oo iti suku cadang suzuki apv seok . pasang suku cadang nova gardan buah tit ().(l(l(),()(l .(jl.do'l.' suku cadang nova stop lamp belakang kin buah ,()( itis ittf suku cadang nova skor belakang buah sayap "g" buah ol. odi kampus rim depan buah ball joint nova ori buah cleaner element buah wiper daun buah iti it tf kampus kopling buah matahari buah drug later buah iti later roda depan buah l l kampus rim belakang bali t.'l. .dl.'0dl.0o735 stempel buah {\\ c\\ (u\\ i\i\t xfy ui.uz.ui.u ul. uu jo spion . buah busi buah .to l^.dl.o' filter udara buah filter bensin buah filter oli mesildan filter solar buah is&i _j \.l kj a l" p) sep tromol depan bali iwi alt hi kampus kopling bali ftin\ win iti itis drug later bali itt l\l\n string apv "g" buah lem spieler bali perak silinder kap ill ooo iti ti\n manifold buah i'i. li l\l l\l\l mampu buah latm tiram belt buah lz. v'.v v v ,i v' iti l\l\ plastik steel bali j.iju,v;v; rak end duan u,uuo,uv) iti itis tall list duan kris kopel buah j40. iti itis it t^ bubut later buah lio ww) iti titi iiitncc master rim samulo" buah 7yi iti filter udara sakura" buah .uuu.uu .0k) '.0j .00r' dop tancap bagi c l l lil i\\ l\\ \ latto dop besar buah .uuu.uu olor persneling bali (loo hh), iti a l {\i\n71\ filter oli buah )u.uuu,uu l\\ l ll ai karet skor buah soo 7t.nyi\>.\i\i f762 i\i l l it tn71 karet stabilizer buah it4 iti l l l\f\fx71 instalasi condensed buah juu. uvl u.uvj la l\l\'x7 alarm mobil u iu duan itt jou.uuu.uu iti bola lampu kota dan rem belakang buah vo. atz t pack konter buah z.ju.uuu.uu ibl l ll ai * vowel buah soo juu.uu l ll i ni'o pack mental bulan (w1 zu.uuu.uu iti a n ta bantalan piston duan xuu.uuu.uu l l seok beker dual! s(w) jou. iti itis l\l\f slang pass buah iti selongsong udara buah l l l 6t).li() u,u(l hi "ll l ll l l paling dex klep buah l l lil l iti oo.ooo.oo i'll a ltt l pilot sport duan .voo.uuu.uu iti suku cadang alat besar suku cadang alat besar darat ban perut bridgestone lae, duan ban perut bridgestone r t itis flap, bali l l l l l ttl ban perut bridgestone a l flap, buah l l il l ill l l l la l ban perut bridgestone t7i flap, dua lil l iti \ l lila lf ban perut bridgestone dual (l l . ' l\i\l\l\ ban perut bridgestone ion n.nii dua sou. "l ll i iai ban perut bridgestone .4k d.itsi juan tt l ll ila l la winner ea) perkins gens fl; 0il l l l .s00, ill il l "l l ail l piston ring( se) perkins gens 7llo \i\f. piston( se) perkins gens l l il l iii main bearing( se) perkins gens il l l lil con rod bearing( se) perkins gens gasket set( se) perkins gens tbilisi milii nozzle( ea) perks gens fxi o l l lil iti iti valve in( ea) perkins gens otl l l l o .s otl. iti iti i'tit i ia valve ex( ea) perkins gens (lo vv. il l a l oil seal crank shall( ea) perkins gens (lo ill a ia oil seal uo(l .ouo, iti iti l \ a \ l uu.ou l l l l lt l oil seal > i l l iti l l oil seal oft tit l l zz.xoo.oo oil' seal iii a l seal lil l l oil seal itis all packing full set mesin diesel f2l l l l .4z8. oo.oo packing full set mesin diesel f3l oio itis a l szo. .0z. .lml.( k)u2 packed full set mesin diesel car p n oil i.zuu.uu outlet valve mesin diesel (). jb. outlet valve mesin diesel .7tff. outlet valve mesin diesel inlet valve mesin diesel f2l of " rp) intel valve mes diesel f3l l.r. o1. .o0r0(fo33 inlet valve mesin diesel f4l l7r. .() .00j. bush inlet valve mesin diesel f2l bush hilt valve mesin diesel f3l bush inlet valve mesin diesel f4l tt. bush outlet valve mesin diesel f2l .i7. (), bush outlet valve mesin diesel f3l bush outlet valve mesin diesel f4l bush rocker arm& braket mesin diesel f2l set bush rocker arm& braket mesin diesel f3l set bush rocker arm& braket mesin diesel f4l set setting valve mesin diesel f2l setting rail mesin diesel setting valve mes diesel f4l ooo.oo :oot. metal jalan mesin diesel f2l set metal jalan mesin diesel f3l scl metal jalan mesin diesel f4l set metal duduk mesin diesel f21. set metal duduk mes diesel f3l sci .00j. mata duduk mesin diesel f4l scl trust metal mesin diesel f2l set .() :00t. trust metal mesin diesel scl .0t trust metal mesin diesel f4l set tinder liner mesin diesel f2l unit cylinder liner mesin diesel f3l unit ooo.oo .0t.o2:o2:o6l70o057 cylinder liner mesin diesel f4l unit piston asy mesin diesel f2l set piston asy mesin diesel f3l set piston asy mesin diesel f4l set 6l" t1. :()0t.0006t bush connecting road mesin diesel f2l bush connecting road mesin diesel bush connecting road mesin diesel f4l plunge injection pump mesin diesel f2t unit plunge injection pump mesin diesel f3l unit plunge injection pump mesin diesel f4l unit cdehveri valve mesin diesel f2l delivery valve mes diesel f3l .() (),() :() delivery valve mesin diesel f4l nozzle mesin diesel f2l nozzle mesin diesel f3l t:t: :ot nozzle mesin diesel f4l fuel filter mesin diesel f21. fuel filter mesin diesel fuel filter mesin diesel f4l tt. hand pump mesin diesel f2l unit hand pump mesin diesel f3l unit ooo.oo t.t ."() hand pump mes diesel f4l unit oil pump mesin diesel f2l o2.o2:oo]:ooo8o: oil pump mesin diesel f31 oil pump mesin diesel f4l t:t. :() oil filter mesin diesel f2l oil filter mesin diesel f3l oil filter mesin diesel f4l t.l. push road mes diesel f2l ooo.oo push road mesin diesel f3l ooo.oo push float mes diesel f4l shim silinder head mesin diesel f2l .() .() shun silinder head mes diesel f31. shim silinder head mesin diesel f4l :t, .o2:() :oo van belt mesin diesel f2l van belt mesin diesel f3l t00093 van belt mesin diesel f4l acc mesin diesel f2l unit acc mesin diesel f3l unit acc mesin diesel f4l unit ampere meter mesin diesel f2l unit .() ampere meter, mesin diesel f3l unit nana badan if * enix< ally na1 rp) ampere meter mesin diesel f4l unit kabel acc mesin diesel f2l set ()! kabel acc mesin diesel f3l set kabel acc mesin diesel f4l scl klem acc mesin diesel f2l set klem acc mes diesel f3l set t':t: :oi:o2.o2.()oi:'ohio5 klem acc mesin diesel f4l set switch kontak mesin diesel f2l switch kontak mesin diesel ,() i'os' switch kontak mesin diesel f4l i.j. gear pto mesin diesel f2l .oio t'ooroouo gear pto mesin diesel f3l .() iii oll gear pto mesin diesel f4l ring piston mesin diesel f2l set ring piston mesin diesel f3l set ring piston mesin diesel f4l scl bearing pto mesin diesel f2l bearing pto mesin diesel f3l bearing pto mes diesel f4l ().() bearing blower mesin diesel f2l bearing blower mesin diesel f3l bearing blower mesin diesel f4l l1. cross joint mesin diesel f2l cross joint mes diesel f3l .() cross joint mesin diesel f4l ()().()() kampus kopling mesin diesel f2l kampus kopling mesin diesel f3l kampus kopling mesin diesel f4l ban luar truck buah ban dalam truck bali "l l t29' ban luar buah :()i:o2:() '.ooi.ooi'3o selang hidrolik paket filter oli unit filter solar unit filter udara unit acc buah acc att buah acc buah acc buah .v). (),()() ban dalam korea unit ban depan india tabless unit ban depan backbone loader taisha tabless unit ban dalam wheel loader korea unit i42 ban luar wheel loader gagal tunggal unit ().()( electrical unit ban bridgestone luar dalan+market gtr unit (). .()() ban ptr pneumatic tire roller armour luar dalam market mill tl. (7l 'f46 ban dalam backbone loader taisha tabless unit ban luar tabless unit t.'i: :()i.o' :o2:()oi.ooi48 ban luar backbone loader taisha tabless unit blok mesin unit ().()() ,()() .()() pompa oli list .()'i :o2.o2'.'()o nozzle unit i52 packing set . unit metal duduk unit metal jalan unit r55 pin piston unit ().() (). ring piston unit piston engine art unit sielkit gear pump genuine unit xl\l l l .()()().()() .j .() .t)0l.t) .01p^^ .()() sielkit silinder string filter transition unit unit pressure guide ipa ampere meter unit i:i. .oio2.o2:ooi:ooi62 pressure guide ipa ampere meter unit inne" rp) eparki turbo unit ()(). :() filter oli unit sel arm untuk kimetsu long arm unit .(l2. 'i: filter kimetsu unit .()() i67 .01o2. turbo unit o.ooo.ooo.oo fan radiator buah ooo.oo kuku bucket buah roller bawah buah i:i: :()i seal trek adjusted) buah (). ,()() negeri trek buah l':i. .() .00j acc buah idle kanan) buah filter oil buah filter angin buah seal basket buah ()().() ,()() l1. .() filter solar atas buah suku cadang alat besar lainnya .() ()l baut spesial mg6 mv6p ,() ,()() buah :0i: mps. koplo. maju mg6 mv6p scl :i: mps. koplo. maju mg6 mv6p 0y0,08y, :() .() set (). ()(). t.j: :oi. :(j2.() .()()() cincin antara mg6 mv6p buah ()' .()() cincin antara mg6 .mv6p buah ()().()() i:i: :() :027o44) pena mg6 mv6p .()(). buah pena kw2 mg6 mv6p buah bantalan poros mg6 mv6p buah .() ,()() pasak mg6 mv6p :y2 buah bantalan luncur mg6 mv6p buah mps. koplo. mundur mg6 mv6p l3, scl .t] '0j2 mps. koplo. mundur mg6 mv6p'' scl pena cf6 mv6p ,()t) buah i:i: ~.o t.o2:() :o() .()oo] pena kw2 mg6 mv6p r0, buah .() hh5 pena mg6 m'v6"p (): () .() buah pena kw2 mg6mv6p ,08l3, ()(), .() buah ,() :() :()()()i7 lever mg6 mv6p :() 'l () buah lever kw2 mg6 mv6p 0y0, buah ()(), leher m(y6 mv6p r0, :() '() (i4:()(). buah :() .() lever kw2 mg6 mv6p .() (). buah penghubung mg6 mv6p buah ooo.oo :0i:() penghubung kw2 mg6 mv6p "oro:() :() buah rumah bantalan mg6 mv6p .0l), buah 7l)().()() .() o0024 baut mg6 mv6p 0y' .08y, (). .()(). buah ri.l. '.{) .()() .() penutup mg6mv6p l3, ()] buah ti: .0l'. hollow shaft buah (). ()(),()() hollow shaft mg6 mv6p ,() .()(), bali o2. mur pengikat mg6 mv6p buah cincin pengaman mg6 mv6p bali l'. pinangan penahan mg6 mv6p bali ll': :()]: :0003l' poros piringan mg6 mv6p buah poros piringan kw2 m(} mv6p buah saringan buah .() poros kopling mg6 mv6p buah :j.' :o7: poros kopling kw2 mg6 mv6p buah bingkai kopling mg6 mv6p buah pelat tekan mg6 mv6p buah penutup mg6 mv6p buah (),() pena berulir bali i:r. :oi.o2:() :oo4:oo()4o bush mg6,mv6p buah i.r. :or.o2,o2:oo4:oo'o4i ring] mg6 m'v6p buah mur cincin mg6mv6'p buah cincin pengaman mg6 mv6p buah penutup mg6 mv6p buah ring mg6 mv6p bali ol. ring mg6 mv6p bali l.l.noi. menggeser bali oo.ooo.oo garpu mv6p bali y:ih.0i: (y649 pena mg6 mv6p buah oo.ooo.oo olivia rp) sama bintang buah ooo.oo sama bintang kw2 buah .004joo52' oil seal mesin gila jalan (tx6( xl() buah oo.ooo.oo :oi4. oil seal mesin gila jalan 50x72x10 buah l() o(),() oil seal mesin gila jalan 50x80x12 buah i)(), l.l. oil seal mesin gila jalan 105x130x13 buah ooo.oo ll. oil seal mesin gila jalan 60x85x12 bali (). ()().()() bearing mesin gila jalan buah bearing mes gila jalan (i7' buah x()().() ri: :oi.o2:o2.() :ooo59 benang mesin gila jalan buah r.l. .o"l. bearing mesin gila jalan buah soo.oo i:i: :ot. '.o' bearing mesin gila jalan buah bearing mesin gila jalan bagi ooo.ooo.oo bearing mesin gila jalan buah .() packing lembar ()().()() hardy kopling scl hardy koping kw2 sot i:i'. :oi:o2:o2:o'o4. yx) gear pinion buah ()().() gear pinion kw2 buah ()().() . ) pasak buah mur buah .() cincin pengunci buah r:i'. ,oi.o2:o2:oo4:ooo72 poros beralur buah poros beralur buah gigi mencekam buah mur buah cincin pengunci buah .() pasak mg6 mv6p buah :oi.() baut spesial mg6 mv6p buah mur mahkota mg6 mv6p buah cincin antara mg6,mv6p buah rr.y()i.o' :o2:o() .ooo8i dudukan pegas mg6 mv6p buah skrip menyetel buah k).()() rt: :oi:() :o2.oo' .'ooo83 baut penutup mg6 mv6p buah l1. .'() pelat penahan mg6 mv6p buah ooo.oo baut garpu mg6 mv6p buah ()(),() i:o2:() :() .o() baut garpu mg6 mv6p buah ()l. (m) ()() cincin antara mg6 mv6p buah oo.oo i:i. .() mur pengunci mg6 mv6p buah mur pengunci mg6 mv6p buah ().() .()() ."() ()' mur mg6 mv6p buah bola sendi mg6 mv6p buah support mg6 1v1v6p buah ooo.ooo.oo support mg6 mv6p buah l]r. .() .() o0094 poros penghubung mg6 mv6p buah .() o6. (),o() bearing gear box mg6 mv6p 22215c buah (),() bearing gear box mg6 mv6p buah ooo.oo bearing gear box mg6 mv6p buah it: .() :() bearing gear box mg6 mv6p buah .() .()() bearing gear box mg6 mv6p' syy buah too i't: :() bearing gear box mg6 mv6p buah oo.oo bearing gear box mg6 mv6p buah "l' t:i: .()'i. :o2.oo4'.oo1() needle bearing mg6 mv6p dia ,5x buah ooo.oo l.i. .() :() :00i() oil seal gear box mg6 mv6p 50x65x10 buah ()().() .() .() .()() oil seal gear box mg6 mv6p 80x100x12 buah ()().()() r:i. :()i:() :o2io4:t)() to5 snap ring outer mg6 mv6p 50x2 buah ib.xoo.oo (i01(i6 snap ring outer mg6 mv6p 75x2. buah ():() snap ring mg6 mv6p 42x1. buah pegas tekan mg6 mv6p .d. (). .() buah pegas tekan bonus mg6 mv6p buah (km ball mg6.'mv6p dia buah i:i. .()i.() :() .() :iii bail mg6 mv6p buah .() m.(k) pena mg6 mv6p buah .()() bus roda blk \mf ka\f7 oo p.rtu suatu c(\ mti\ cincin penahan mg6 mv6p buah l.n7.() .() pelat penyair mg6 mv6p buah r7.()i. ring gear mg6 mv6p buah lam aly^ f71 t"' rp) poros roda blk mg6 mv6p buah .()() .0l'. '7l' gelang penyekat mg6 mv6p buah bus roda muka mg6 mv6p buah poros roda muka mg6 mv6p buah cincin penahan buah i:'i: :oi.o2.o' :oo' :ooi22] ring bearing atas mgo vop buah ring bearingbawah buah .() .00l' bus roda muka mg6 mv6p" buah ts" union mg6 .mv6p buah t26 poros cacing ().d. buah toi gigi tembereng mg6 mv6p buah pasak buah i:i: 'l. t29 lengan garpu mg6 mv6p buah ()(). i.i: :'o7o2. :o04.00r30 sambungan mg6 mv6p .d: :'o2' buah bus kemudi mg6 mv6p (). (). bagi .6l) "l32" :(ii :(i2:o' :'oo4.oor32' bus kemudi mg6 mv6p bali .0i: '.' pasak mg6 mv6p .d. buah pasak mg6 mv6p '7i.d: buah i.i: :oi:o2:o2:()() .ooi35 benang kemudi mg6 mv6p buah i.l. :i)l, .() .00l' fuel filter elemen mg6'mv6p buah ()(), i:i: oil filter elemen mg6 mv6p buah iii diagram membran mg6 mv6p buah 3l(). ()(), nozzle engine mg6 mv6p buah disc coupling iyi g6 mv6p buah i:i. .oi. :o' plunge mg6 mv6p buah .() ring piston std mg6 mv6p scl piston +pin+circle std mg6 mv6p set metal jalan std mg6 mv6'p set ooo.oo metal duduk std mg6 mv6p set (). x()(). crank shaft mg6 mv6p buah gasket cyl head mg6 mv6p buah gasket set mg6 mv6p set valve inlet mg6 mv6p buah valve outlet mg6 mv6p buah i.l. '.'00i51 home bengkok mg6 mv6p buah l8()t).() seal crank shaft mg6 mv6p buah seal front cover gb g2.5ix70xi() buah 27l. ()(.l. liner std mg6 mv6p' buah timing chain mg6 mv6p scl water pump mg6 mv6p set shaft rocker asy mg6 mv6p scl valve spring inner mg6 mv6p buah value spring outer mg6 mv6p buah :() .'o' metal jalan std mg67mv6p 6oi5' lingkup oo.oo metal duduk std mg6 mv6p tangkap ()(). con rod bush mg6 mv6p buah i.l. .0r. t63 ring piston std mg6 mv6p or5()' set i7. packing set sel piston asy std mg6 mv6p set oil filter mg6 mv6p bali fuel filter mg6. mv6p oi buah oo.oo valve met mg6 mv6p buah :o6i69 exhaust valve mg6 mv6p buah ()(),() nozzle' f3t9i2 mg6 h4v6p 0i5t)h9 buah ()(). i:'i. .oi cylinder mg6 mv6p buah ()(), fan belt mg6 mv6p buah i)().() acc mg6 mv6p 12v buah ()(). dinamo ampere mg6 mv6p imr buah :() (l().() oi. dinamo starter mg6 mv6p imr buah l758.x()().() switch starter mg6 mv6p imr buah ooo.oo pangan dinamo mg6 mv6p imr buah ooo.oo control ampere mg6 mv6p buah roda gigi starter mg6 mv6p buah ()(),()() p4. kabel acc pendek mg6 mv6p imr buah .()() ]^.() .t) .0018i kabel acc panjang klem kab acc mg6 mv6p buah ()(). r82' 1fri.o] kabel acc panjang klem kab acc mg6 mv6p imr buah ()().()() ()i belt mg6 mv6p imr buah ().()() rp) cyl roller bearing nup2313 'l'l7.0i:() .004i) cyl roller bearing .6l cyl roller bearing i.i. ]_87 cyi roller bearing nup i:i. rubber buffer ring gear .0oi' tempat duduk ul2 be'li rubber buffer .r. .0r. roda rantai needle bearing il': cyr roller bearing nup2208 ().()() ii: .'0i: 'l96 poros pinion 'r97 roda rantai ooi cyl roller beam nup .'00i99 c\l roller bearing nup (). pasak :i: metal jalan std metal duduk std (l(i:(l() i.r. .o2.() .'0o4.o02' ring piston std k204' ii. .0i() packing set mgb k204' piston asy std i:i. fuel filter oil filter nozzle ii: :()i:('l2:() under liner mgb valve inlet .() .()() valve outlet :() .() ball'beam .() ().j8 ball bearing t22.() ()():r9 belt (): oo.oo belt j22. '.06o0.3r'' l.i. :oi() ,() .() roda cacing 'i.l. .() .oo' :o02i7 poros cacing .t) :() :i() ii. .() .002i8 bairbearing :i6 .() .() paper roller bearing (). i:i: :()i.() .() :o02' pipa percikan muka t22.'7o7)'l '.()i.() :() ()'22r pipa percikan belakang t22:r6.o2()o:oo' .() .() kran cbooo! i.i: '.() .() ,() slang air belakang '.() .() slang air muka .0i .() .'() flow dead dalam t22.y0. i:i: .()l. :(i04.' sama pipa dead luar ri. ]oi. penutup mgb .() .() selubung 0i.() .() tapped roller bearing i.i.' .() .o2.oo4.'0o230 tapped roller bearing i:i. ol.() :()' o0' pena pasak '.(l(r poros roda muka i2' :t3:()o'oo:() balok antara :i3' '.jl' ()().( l.i. .0i: roller bearing :i3 i.i.' .0i. .()() roller benang nup kl( ':() pegas spiral kanan '.' pegas spiral kiri plat siku pembersih r.l7: .() plat pembersih t2' bus i.l. (l2:o' .() pengait ()u,u() li: .() pegas tarik r22:i5. asper atap i22:r7'.'o'o()o:(io terpal penutup j22:'i' :ooo:i4 li. :oi: :oo' selubung .i. selubung bus kjb i.iffi. roda gigi pej^alik .(i2. .() oil seal reduktor 40x62x12 rp) oil seal reduktor 40x55x10 ()().()() oil seat reduktor 46x62x12 :() ball bearing reduktor i48. ().()() ball bearing reduktor ()().0i) needle bearing reduktor lo.ooo.oo needle bearing reduktor mgb s6. ()(), cyl roller bearing ()().()( ball bearing reduktor lo.ooo.oo tj. .0i, ball bearing reduktor 6206n l1. ball bearing reduktor ()(),()() needle bearing reduktor ()(),()() saingan udara ,()() roda gigi ().()() menggeser ()().()() menggeser i25. .()() cincin antara i25. ,()() cincin antara .soo.oo poros pembalik mgb ()(),()() .'()i. :() .'o6269' oil (stick ()(),() .'()(') kabel rem mgb ()(), pasak ()().()(! j'.i. .0t.() kampus kopling polos duplex hub clutch ,()() kampus kopling alur duplex hub clutch .()() suku cadang alat laboratorium suku cadang alat laboratorium bahan bangunan konstruksi mata bor buah ooo.ooo.oo suku cadang alat studio dan komunikasi suku cadang alat studio lampu lcd proyektor toshiba buah .(ll)(). rp) barang pakai habis alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor alat tulis ballpoint kuliner bali ()()(), ballpoint pilot bpt p( pes) box ooo.oo ballpoint pilot bpt p buah ballpoint standar box ooo.oo ballpoint standar a1e7 buah ()(). ballpoint piccolo box ooo.oo ballpoint piccolo buah ].00i. ballpoint box ballpoint buah x() o3:oi.o6t:'voor' ballpoint tico gei ink pen buah (l().()() i.oo'o ballpoint faster c600 buah tiri. ballpoint master pen buah u)() r.i. :o'i:() :oi.ooi.otot3 ballpoint snowman buah ()'l ballpoint weiyada buah .() isi ballpoint gentel buah drawing pen buah i3. u)() pensil steadily mars lumograpli box ,(!() pensil stadler mars autograph buah spidol kecil snowman isi box boardmarker snowman box boardmarker snowman buah permanent marker snowman buah pensil irama faber castle pensil colour besar box stabil boss buah ooo.oo kraton pensil nama buah tas anak buah ooo.oo j:j: ]'. .6o'ro0027' airline buah t.'i .o6i:oo'o28 spidol airline buah ooo.oo ballpoint parker urban matte black gold trim rollerbal buah ,()()(),()() tinta tulis, tinta stempel tinta stempel zenith buah tinta stempel adat buah xo.ooo.oo ()' fill ballpoint parker botol ()().()( retail panel buah tinta rel til color buah o.ooo.oo tinta retail black buah o.()o0,()() penjepit kertas jepit kertas bulldog buah ooo.oo jepit kertas bulldog bali ooo.oo ^ jepit kertas clip lion200" buah t.'r. jepit kertas buah binder note campus asst pak .() .() binder note aichi ooo.oo i:i: .oi.() .or() :ooo7 binder note aichi pak i:i: .()io3:oi:o'o' .ooo8 binder note aichi pak binder note eagle pak j(h0 binder clip big ukuran besar pak binder clip big ukuran sedang pak binder clip big ukuran kecil pak l7.0i:() :()()'ot3 paper clips atom box .() .() paper clips joyce no: buah) box paper clip dato no: pak .() :6i. '(jl binder clip iuran l() kecil pak binder clip ukuran sedang pak penghapus korektor w1. correction menko buah correction type campus pes buah correction gentel gentel sel tip kertas peron buah ,()(.t0.(l(> "wa twice tawar rp) tip kertas menko menko buah slip karet pelikan dg buah .() .() stip karet pelikan dg buah stip karet stadler rasoplast putih buah .()()() )() tri7. .() penghapus pilot article buah i6.()()() )() penghapus pilot bali penghapus pilot buah penghapus pilot buah penghapus atari papan tulis white board buah penghapus cadel papan tulis white board buah .()()(), ttltoi. blanco fluid pelikan buah .(l() ,()() blanco fluid pelikan buah blanco fluid pelikan buah buku tulis buku kotak sinar dunia isi lembar buah buku tulis sinar dunia isi lembar buah ,()() buku tulis sinar dunia isi lembar buah buku tulis sinar dunia isi lembar buah :ot buku tulis big boss isi lembar buah ().()() buku agenda kky ()() bali ooo.oo buku agenda vicky; buah .()() ,()() buku block note cemara buah ooo.oo buku block note aichi buah .()() ,()() tt. buku block note aichi buah ooo.oo buku block note elmundo garis isi buah ooo.oo buku block note elmundo polos isi bali i3.(l() ,()() buku bukti kas ideal t 2f merah buah i9.() (),()() buku bukti kas ideal merah buah (). buku buku kas kky lbr bali" buah ooo.oo buku bukti kas kky lbr bali ooo.oo buku bukti kas prima lbr bali ooo.oo buku double folio mambo isi bali buku double folio mambo isi olb buah ooo.oo buku double folio mambo isi too buah ooo.oo :t7. .ot: ".()6o21 buku ekspedisi ideal lbr bali t.t. :oi.o3.ot:6o5to6o22"" buku ekspedisi ideal isi lbr buah .()() oi. .o1.oo5.o0o23 buku ekspedisi kky isi km) lbr buah ooo.oo buku register smile isi lbr buah buku register smile isi lbr buah .() ().()() buku folio kky isi lbr buah ooo.oo buku folio kky lsi200 lbr buah .() .()i: buku folio kky isi lbr buah buku kas folio kky isi lbr bali ooo.oo .() .()i.() buku kas folio ncr ncr folio buah ooo.oo .0i.() .()() buku kas kartu ideal isi lbr bali buku kas kartu ideal tsi too lbr buah buku kas tabelaris lbr buah .()() buku kas tabelaris lbr bali ooo.oo buku kas tabelaris kky lbr bali ().( buku kartu regret isi lbr buah buku kartu regret isi oi bi buah ooo.oo .0i.() .() .() buku kwitansi kky besar lbr bali o.ooo.oo .()() buku kwitansi kky kecil l.b buah ooo.oo t.i buku gambar sinar dunia ukuran buah ooo.oo t".t. ."0i. .() buku selama buah ooo.oo order dan map owner teka folio buah ooo.oo t:t: owner teka kwitansi buah ooo.oo box file cemara plastik saipul buah box file vip plastik saipul buah ooo.oo ()() box file ideal kertas polos buah box file yeshiva bali ooo.oo tt. .() ale tray biz owner buah .l) ,()() .() ()() ale tray biz plastik buah ooo.oo .#. ale tray kijang buah ooo.oo t:f7:6t:o3:oi6o63)6oio comp. ale banten comp. ale imax buah ooo.oo k.dc olivia cni? c11711z aci itiziioan] ran ikan rp) folder banten buah folder banten bali map plastik big bali tas plastik inter folder bcg ()f benih resting buah stop map biz buffalo buah ttt. stop map danger folio bali stop map kertas biasa bali snelhecter map kertas biasa buah snelchccter map diamond buah hang map banten buah hang map aichi buah buah hang sel limit buah l.i. hang sel limit buah o.ooo.oo pembatas owner nama decider diamond buah pembatas owner nama decider 6t) diamond bali dokumen keeper exclusive imitasi buah ri. dokumen keeper exclusive imitasi bagi dokumen keeper imo buah dokumen keeper imo l.b buah dokumen keeper resting bali dokumen keeper resting l.b buah dokumen keeper star buah dokumen keeper star l.b buah map raport k13 gram buah ooo.oo penggaris penggaris butterfly bali warisan baja taj una buah warisan baja bajirao buah .() .() warisan baja terima buah penggaris mes gambar butterfly meter bali penggaris mesin gambar square meter line bali busur butterfly bali penggaris besi bali (), cutter alat tulis kantor) cutter keiko besar bali cutter triple nama bening menko buah isi cutter menko besar pak .(j0(),()() gunting ideal besar bali pita mesin ketik pita mesin ketik brother rol pita mesin ketik brother rol pita mesin ketik electric royal elektrik rol pita mesin ketik brother elektrik rol pita mesin ketik swallow manual nylon rol pita mesin ketik swallow manual cotton hitam rol ooo.oo pita mesin teluk pelikan hitam rol pita mesin teluk pelikan medali litani rol alat perekat lcm kertas tapol besar buah .() lem kertas postal cair botol lcm buah lem fox gram buah .()() ,()() cclotape dalam 24x12 iii rol doubleatape nuclei rol doubleatape nach rol doubleatape nach plak band nach pls bening rol to" plakband ber sedang rol plakband ber besar plakband dalam sedang rol plakband dalam besar rol plakband nach besar rol solar! foam rol \i\ ul. solusi sedang rol cl. staples tl. staples hechnitchine hd buah staples tech machine hd buah wl' ^ rp) staples hechmachiiie staples hechmachine target hd buah buah staples o'lot t.i:7ot .0t.0t3. isi staples isi staples isi staples isi staples isi staples isi staples atom atom great wall merah hd great wall hd max max box box pak pak pak box .()()(), barang cetakan nota nota nota nota kontan konami kontan kontan kecil ncr ply kecil besar ncr ply besar ncr ply buah buah buah buah t7: .0ti: faktur pajak standart faktur pajak standart faktur nota cemara paper line ncr rkp ncr lembar fr bali buah bali ooo.oo surat jalan surat jalan ncr .3x50 3x50 buah buah surat jalan ncr ply bali buku agenda cemara olb buah buku agenda cemara tail oo'lb buah stop map bh. buffalo folio nama s d lembar stop map bahan concorde stop map bh. karton lapis kain batik s d' too' s d lembar lembar stop map lambang ganda bh. mika stop map bh. plastik mika blank disposisi s d s d uk. inch lembar lembar rim blank lamp. gaji percetakan dicetak rim .ot. :0002t' os.'ot :o'i:ot .0l4:o'0o26 sticker sticker sticker sticker sticker sticker sticker percetakan percetakan percetakan percetakan percetakan percetakan percetakan uk. foto cetak nama. logo lembar uk. folio cetak nama. lembar uk. folio cetak nama. ooo lembar uk. foto cetak nama. lembar uk. folio cetak nama. lembar uk. folio cetak nama. lembar pohon cetak nama. lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar sticker percetakan uk. folio cetak nama. lembar lembar dos arsip dos arsip dos arsip percetakan percetakan percetakan putih, 40x20x20 cx)lat,40x20x20 putih, 40x60x20 buah bali buah dos arsip percetakan coklat, ()x60x20 buah hvs folio kartu percetakan dicetak; muka lebih lembar .() t.0t4.o00' :oi: :()() hvs folio kartu hvs foliobar lembar .() hvs folio kartu percetakan dicetak: muka lebih lembar :() hvs folio kartu hvsmbar lembar blank bahan kertas hvs uk.l percetakan dicetak: muka nama s d lembar blank bahan kertas hvs uk.l blank kartu super buffalo uk. folio percetakan percetakan dicetak: muka nama s d dicetak: muka s d lembar lembar iy. blank kartu super buffalo uk. foto percetakan dicetak: muka s d lembar ri. :o'l. t4:o0045' '.ot.oi 1j. .() yoj. .0l'. :oo' t4l) .03ik bahan kertas konstruk uk. folio^ bahan kertas konstruk uk. folio bahan kertas konstruk uk. folio kartu war.a kertas konstruk blog cetak nama kertas konstruk blok cetak nama bh. kertas kunst blok cetak nama bh. kertas ivory nama bh. kertas ivory nama bh. kertas ivory nama percetakan percetakan percetakan percetakan percetakan percetakan percetakan percetakan percetakan dicetak: muka s d dicetak: muka lebih dicetak: muka lebih dicetak: muka lebih dicetak: muka lebih dicetak muka lebih dicetak mukalebih dicetak muka lebih dicetak mukalebih .t)0q53 :ot:t)37qi7o]i4:() :ot: :o"l. .ot4'. stop map pelayanan pbb p2^ stop map cetak uk. folio blank tanda terima pelayanan pbb )]. l.i: .0t.0i4.oo065 i:i. :()^ ol'.()l4]qo667 :o' :() ()' .() :0l014. it. oi: .0i:ol4. ()() .os.olo] :o3:ot:o i4.o6o76" blank surat pemberitahuan pajak terutang spot) blank surat pembentahuaii pajak tentang spot) blank daftar himpunan ketetapan pajak dkp) blank sampul dkp^ blico sampul daftar hasil rekaman( dhr) blank permohonan penelitian ssb bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) cetak stop map pelayanan pbb peta uk. folio,cetak logo dinas cetak logo dinas, buffalo uk. foto, ncr, pla\ nama double. uk. kartu. schl engine uk. kartu. set^ox ncr] ''p tay'l shot kertas bc. cetak logo kertas bc. cetak logo ncr, play. nama. uk. folio gr, isi lbr uk. folio, cetak logo. cetak tanda terima sementara tts) cetak amplop dinas tak blank std cetak^ kanko std main cetak sticker detail kartu ppd pajak daerah non pbb dan bpt figura dan piagam ssd surat setoran pajak daerah) bukti lulus uji elektromlq( blue) tas promosi ivory surat pemberitahuan obyek pajak pop) lampiran surat pemberitahuan obyek pajak l pop lembar pengawasan arus dokumen lead) continuous form play dua waria bahan kertas samson uk.27x12. nama, kop dinas hvs folio, play isi uk.folio bagian uk. 5x14. cm. full colour bahan pvc card, uk. ukuran piagam keras bc, 200gr. figura kali. kaca, triple tinggi: ()cm lebar; 22cni full colour uk, folio, cetak bolak balik. isi 5i) lbr uk, folio, cetak bolak balik. isi uk. kartu, isi lbr lembar lembar lembar lembar lembar lembar lebar lembar lembar buah buah lebar box box box lembar lembar lembar lembar eksemplar besides pak rim buku lbr lbr buah eksemplar set pes buku buku buku alat tulis kantor lainnya ()()i .() removed pines gambar pines gambar )l()] ]oq()() spon uang air span uang spon joyce itq love roda push pines push pines colour k506 bulat k5()() sc6] buah pak pak buah buah buah olivia rp) bantalan stempel hero besar buah l7. 'l.() 't. 'l6. bantalan stempel perforata perforata hero joko joko besar kecil buah buah buah til perforata joyce buah .0l016. post kertas kecil papan plat nama boko af. acrylic nama plate holder buah buah papan plat nama boko acrylic nama plate holder bali lautan lautan stadler kecil besar bali bagi tit iti ().? (). standart buku standart buku lion lion n0. pasang pasang tape dispenser respon buah pita mesin fax pensil nama pensil nama panasonic isi panjang isi panjang rol kotak kotak kertas dan cover lainnya kertas hvs gram hvs gram sinar dunia sinar dunia rim rim hvs gram sinar dunia run hvs gram sinar dunia nama rim hvs gram copy paper run hvs gram sinar dunia rim ()l.( 00l hvs gram sinar dunia run hvs gram hvs gram sinar dunia rim rim berbagai kertas kertas facsimile kertas kertas astro biz romeo 210x30 rol run lembar ()0t).() kertas kado lembar kertas karton kertas lipat besar lembar pak ooo.oo kertas minyak lembar .5i)(i,() kertas manila kertas linen lembar lembar tt' :() .o2.oo2:otot kertas payung print kertas foto super glossy ukuran (230gsm) isi lembar lembar pack kertas cover cover putih pak kertas buffalo nama lembar it \ til oo.oo amplop amplop putih paper line besar pak .()() amplop putih paper line sedang pak amplop putri paper line 'ka:il pak kertas dan cover lainnya plastik pak bahan cetak transparent sheet transparent pelikan pcf dos transparent yeshiva foto 21x32 dos sheet dato foto lbr dos sheet dato dpi lbr dos bahan cetak lainnya plastik pres eliminating lembar benda pos materai materai materai buah buah materai dua z.( k)u.()() cek lembar perangko l.lc. ol. perangko perangko buah buah voo.oo 1at cmw\ cti ki7 miwrmzw rp) perangko buah perangko bagi bahan komputer continuous form continuous form sinar dia ply sheet box continuous form sinar dia ply sheet box l.i. continuous form sinar dia ply sheet box ooo.oo continuous form golden ply sheet box continuous form golden ply sheet box bso.ooo.oo continuous form ncr. ukuran kartu. play. box satu nama continuous form ukuran sheet play box .() (),()(,i .ot. .001i) continuous form ply nama dos pita printer pita printer panasonic rol pita pinter panasonic lq2180 rol tinta printer ribbon cartridge plutonik p7210 buah ()().( tinta printer ribbon cartridge ekson buah tinta printer ribbon ekson buah pita printer magical ribbon colour buah tinta printer blue print can< colour, besar bali tinta printer blue print can( black. besar buah pita printer fargo transfer film hdp bali pita printer fargo dtc color ribbon rail images, rbn d4500 part number r:f. :oi.o3.o6.oo3.voor pita pinter fargo ribbon colour buah .7o().oo0.()(l pita printer barcode ribbon chennai trans'er roll o.ooo.oo ribbon excellent wax, size (f lot 1606e0999153325 pita writer fargo dtc color ribbon standar roll black resin images. rbn d450() resin std part number tt.y.lh. pita pinter ribbon voli buah t:i: .ot. :otot5 pita printer film voli buah tinta toner printer km.ooo tinta printer data print buah v2. l.i: tinta printer data print data print bct back buah tinta printer desk jet'# t62sa color buah tinta printer desk jet'# 5i626 black buah tinta printer canon canon buah r.l. .() tinta printer canon canon clr(bj buah tinta printer canon canon bali tinta printer ekson ekson bali .()l o3. .()(m. tinta foto copy nippon nippon box tinta foto copy green life type box tonnes printer canon canon, ep buah tonnes printer canon canon. ep buah cartridge canon canon black buah cartridge canon canon bc black buah cartridge canon canon bc colour buah cartridge canon canon bc photo buah cartridge printer canon mp258 color cl st1 buah o.ooo.oo cartridge printer canon mp258 black pg buah cartridge ekson nama buah tinta printer ekson buah tinta printer ekson l3110 buah tinta printer ekson botol tinta cartridge ekson black botol oo.ooo.oo tinta cartridge ekson nama botol cartridge canon buah cartridge printer canon z]z.]j].z1] buah iv] rp) cartridge printer canon buah cartridge printer canon buah cartridge ekson logo colour buah cartridge ekson logo black buah cartridge ekson colour buah cartridge ekson black buah ().( .()() cartridge colour, ukuran sedang buah cartridge black, ukuran sedang buah ().() (). .r7:oj.() :o6:oo4:o() cartridge colour, ukuran sedang buah i7l cartridge black, ukuran sedang buah cartridge canon lama colour buah .() ,() cartridge canon pi.xma black besar buah oo.ooo.oo cartridge canon lima black kecil buah ooo.oo toner fill laser jet buah .()() toner compatible buah toner compatible buah toner hp. compatible buah toner compatible buah tonnes laserjet black buah tonnes original buah v47 tonnes original buah v47 .() tonnes original bali tonnes original buah ooo.ooo.oo i.y.oj tonnes buah o.oo(), tonnes buah usb flash disk flash disk buah (). ().()() flash disk buah i:j. .() :() :() flash disk buah flash disk bali ooo.oo usb usb port, usb buah ()(). ,() hard disk internal hard disk internal inch buah hard disk internal inch buah i:j. :oi.() o6.()o9."o0'o03" hard disk internal inch buah hard disk internal inch buah li^ yoi hard disk internal inch buah v48. ,()() (i6 hard disk internal inch bali ()( hard disk internal inch buah hard disk internal inch buah ()l (ioo(w hard disk internal inch buah ()(),() hard disk internal inch buah ooo.oo hard disk internal inch buah hard disk internal inch i2" buah hard disk internal inch bali hard disk internal inch bali .() hard disk internal inch buah mouse mouse lexus optic usb buah mouse nolink pmo 133n buah ooo.oo cd dvd plus buah maxwell maxwell buah cdr sony sony buah melody melodi buah bahan komputer lainnya internal room internal 24x sata buah .()() exstemal room external buah ssd ssd buah ssd ssd bali ssd ssd buah ()().()() i:i. o3. ssd bali ssd buah ssd buah l.besi. ssd buah ssd buah ().( ()(), l.l.y. ssd buah .() .()() bak ina piri rlk ta^i llknirain >j \ vj4 rp) tempat keping j.r. .0i. .000i3 card reader buah i.r. ol03. .oi2. cleaning kit hdp bali cleaning kit complete card) buah cleaning kit voli buah cti\ \l\l\ {\i sfp module sfp transceiver sfp buah t\l\l\ j.vo.ooo.oo perabot kantor sapu dan sikat sapu ijuk sunflower buah sapu ijuk leopard sapu besar buah sapu lidi bertangkai buah .()() ,()(l t.t. .o]o3. :ooi:ooo4"" sikat baju tema bali ti't itis sikat baju bagus buah sikat lantai buah .{) .()0i.( sikat . bali sikat sepatu buah tit .v()(). ()0i. sikat gigi pepsodent double care buah sikat gigi oral buah pencuci scotch byte buah .000i2 kemuning taiwan taiwan bali kemuning kemumu biasa cap layani biasa, besar super buah buah ooo.oo alat alat pel dan alat pel top star buah r]. ,()l.() .() alat pel desc buah alat pel shannon bali serbet makan lokal kotak kotak buah (l(). kain pel pel biru buah tissue kotak pasca lembar pak tissue kotak paser lembar pak tissue kotak green fac soft lembar pak ()(), i3(i7()() ()() tissue kotak tesla lembar pak ,()() tissue gulung nice bathroom tissue lbr roll tissue gulung paser roll tissue gulung paser penyerap mini lbr roll kaneko buah handuk tanggung bali ,(l() handuk royal beach besar buah lap tangan handuk nama polos buah tissue basah sheet buah ooo.oo tissue basah makin sheet ukuran nama putih buah buah ember, slang, dan tempat lainnya ember tutup, tanggung buah ember kecil tanpa tutup buah gayung air onyx frost bali tl ft t tlt pengen lokal ltr buah eigen mission ltr buah l4() .()() ember bak cuci lion star diameter buah (.), o() .o() timba besar lion star liter buah selang plastik . roll eigen bahan plastik mika, kapasitas liter bali keset dan tempat sampah keset karet serabut tebal nama buah keset karet lubang buah y.oi keset keset handuk buah ()().() citra victory bagian plastik buah tempat sampah lion star grill bin liter buah ooo.oo tempat sampah lion star tutup goy ang liter buah tempat sampah lion star tutup goy ang liter buah .() tempat sampah lion star injak bundar liter buah (),()() ,0j tempat sampah lion star injak bundar liter buah t t t t t i't tempat sampah bio gift oval pilah, berikut tiang set tempat sampah know round dustin with astray stainless buah tempat kribo neo liter, roda bali tempat sampah kribo neo liter, roda buah aiv. ivi 1x4x1. xvj ri)[ v ^f bahan kimia untuk pembersih pembersih pakaian sold ill 'rt rrt artrtrtrt rrt cii v4i41 rt. liquid sottener, till x()u bungkus v.ov)u,uu pembersih pakaian solisi a.' o l l burhan, softener, gram . bungkus iii l l t\t\ iy.6tlu,u6 pembersih pakaian attack o l l liquid sottener, fill .rtl bungkus caa zrt v5th),tlu pembersih pakaian rins liquid fill bungkus pembersih pakaian rins butiran molto. gram bungkus pembersih pakaian rins matic front load bungkus l l lil **x itis pembersih pakaian rins ^tl rrt irtxrtxrt4 ,. matic top load bungkus jid pembersih pakaian rins *_ rtj fill o l l rt. .rt rtl matic liquid revisi top load bungkus ()c(l (lil . pemutih pakaian danish botol add pemutih pakaian \4rt danish wiki d,,irt.l botol (.idd m\)i\)\) pewangi pakaian molto ui' ii floral bliss, ml, chill bungkus pewangi pakaian molto o l l one, mi, fill bungkus l l zo.d uu.uu pelican pakaian rapikan after fill bungkus l l l l l o.zuu.lh) pembersih lantai dipol ~< rt' o l l classic pine rrtirtl botol d(i z4. uu.uu ttl ttf ttir l. pembersih lantai wip classic line (in tit pembersih lantai i,>_. .rt2 siklin lantai aaa rt l yoo drt.rt ddd pembersih closet hari rt.i n,, botol pembersih closet hari aaa voo botol w1(w) pembersih kaca ii _ clear caa rt.i botol sami mandi liiebuov batangan gram bali idd sabun nandi lifebuoy rt. u]rrt rt. cair joo white mld botol ttl t\fx tttt tttttth rt.rrt.]l sabun mandi lifebuoy crt kk' xk'team t^air wmt mid botol sabun mandi lifebuoy cll ica i fill cair bungkus l l l zj. hf,l"' sabun mandi nuevo cair botol l l f\l sabun cuci piring sunlight lime botol ~ti\i tit ,(m) iti i't tttt tt ttl sabun cuci piring krt sunlight ketika bungkus sampo clear men botol sampo rejoice rt.i rrt.rt botol ttd pasta gigi pepsodent til l l plus widening n.rt bali o.z. pasta gigi pepsodent sensitive expert buah ddd dii zj. voo.oo pasta gigi fepsodent al lxx ei white duan a(w1 iti t\f tttt pasta gigi enzim .z4 bali zo. voo.oo ttl f\fx fttttth obat nyamuk pra>' rtl rtl botol ot( it. a.i rt. rrt rt_rt.rt alat untuk makan dan minum mangkok elite ar. elite unit d i mangkok green leaf t"te> al\n tir i.:. unit l l l l l l mangkok green leaf nri *iii unit mangkok sang t~v home collection diameter unit ttl\ l l ttl ttf t\t~t mangkok melanin 4rt artist soto melamin irt unit l l l iti ttl tttt l\it \t\ mangkok besar lokal bali laa mangkok sayur melamin lokal rtu buah title l l .{) ,()() ttl l\f9 fft fft ping porselen drtlrtrt u.rtu\ lolos duan) l.'nit id i l l rtt ft trt f\f\f\i\(t piring ganda aaa .i zoo unit ww) rtt ftftrt itrtrt sendok distro cream spoon unit d(wi( u,uuu.uu i \fi l l l neiidok oll isi unit "i(wi jj, juu,uu tttt l l v garpu distro rtl crtr i'll.] f.\ lake work (isi unit (). uuu.uu entoiig nasi lokal unit ooo.oo gentong sop zebra unit z \ v l v l\lt vi itftrt i't trt ill pengambil makanan util u.rtl. dual iww jz.uuu.ik) tttt garpu kue posisi oj.ooo.(m) ttl ft trt i \ i garpu makan pirtrtirt ql\ uu\ u.uuu.uu ll l l l l l l crtr art sendok kue dosen (ww) (w) uj.uuu.uu ktt tttt sendok makan dosen g i wid d ) olt. uuu.lju piring makan buah l l l l l cangkir lepet buah gelas tangkai buah l l tutup gelas dosen v l l l l teko keramik bali l l l l l pengharum ruangan pengharum ruangan stella spray orange botol l l l l l u7.u z.uuu oikkkiklkikfktkk dkkkknikkkkk reilgllaruill uailgail ci\ tv ic latlpva melati mawar iso v. 4lll.yu, till. vlt iv>t ii. buah l.\l. ' v ,\ v' alat matic stella buah pengharum stela matic fill bali l.lll.oj. pengharum mobil grade sensation bali pengharum ncbi ambique car buah awx wyw rp) kamper dahlia box eco care botol perabot kantor lainnya botol isi ulang handsome buah keranjang air mineral isi buah ()()(m) ivc all all iviiiiciai buah io.ooo.oo stem padat pemanas makanan pak l.l. tempat tisu kotak lion star buah ooo.oo cover tisu bahan kain kaca berbodi buah perak plastik putih mengkilap uk, odd roll i:r7, plastik being uk2, 1000m roll ooo.oo alat listrik kabel listrik kabel supreme supreme, telp 100y rol .()( m). :oj.o37o8:ooi.'ooo2 kabel supreme supreme help4 100y rol .0j. kabel remaster remaster. extension meter kabel remaster jaringan meter kabel eternal tema rol l7.0j, .08i)0l00006"' kabel eternal tema ,5x2 mra( meter) rol kabel room presto presto 10m+lampu21() bali kio.oo (switch) kabel room presto presto 15m+lampu buah ooo.oo ()0i klem kabel index meter kabel roll ()().() .()() kabel roll k)().()() kabel roll (),() kabel roll .()() .()() lampu listrik high pressure sodium lamps param bali high pressure sodium lamps param bali ,(l() ,()() lampu mercury philips philips watt buah ooo.oo lampu mercury philips philips watt bali ()(). lampu microscope philips philips buah ooo.oo lampu photometry philips philips buah lampu lcd proyektor toshiba toshiba buah .()() lampu camera unit .ooo.oo metal halide lamps param hqi 70w g buah metal halide lamps param 250w n 'si e40 buah o.ooo.oo .() lampu shinoda shinoda, c35 candle twisted buah .(l()(), clear l.r: .() .000l2 lampu shinoda ch)roda. c35 torpedo clear frost bali i.i: :oj:o3.o' (io2:()o'oi3 lampu panasonic papias'nic. eft' e6772v bali lampu emergency success success, lantern buah ooo.oo .()l .() lampu emergency tico tico, petronas bali (). ()().()() quictronie lamps param t e 2x18 d1m( for cfl) buah quictronie lamps param param, ez plus: 1x36. buah (for fl) ()() ()() neon ring philips buah .() .() neon ring philips buah ooo.oo yo" lampu panasonic watt buah lampu panasonic watt buah ()(). lampu panasonic watt buah flood light pju watt buah flood light pju att buah flood light watt buah ()(). flood diglit watt buah ()( light watt bali led flood light too watt buah flood light watt buah lampu hallopica watt buah lampu led philips watt buah lampu led philips watt buah toi. lampu led philips watt buah lampu pic philips watt buah ()().() lampu pic philips watt buah lampu pic philips att buah (l(). la.x olivia tzl.i tl_f^ vni zvl zxx1 zvzvzh lampu pic nl.'i rrt philips watt buah titik itis .i4. soo.oo t t t tl xzx xix lampu slang jalur ama roll cil itis ltl\ it ti x i vm lampu meteor nama buah 1t t 1i i x x v z"a r^n rgb plat stop too mtr roll zx v x0. to t \ t \ \a rt rt. idt lampu pl philips [a.rtl. timah tit tf\ iti uu.laju.uo zvz) it ti xtf lampu hpi t al. philips aaa rtl, buah itis \ \ v zxx zxzxzxjzi lampu son philips buah tit tit zvo zzh axzz , rt lampu sorot i rt philips rtu buah \f\ \l\ l\l\ j<) k)u.()(l iti inti tttt lampu led cung philips \v7 buah ddd to inti tttt rt rt. lampu pll lrt u rt rlulips .1a n.rti. buah ddd la aaa.ia lampu sorot . oa rtx n.!.!, watt putih buah ddd ?>j.uuu.uu to \ t1 zvzxzx lampu watt buah tit ixi zxx zxl zxzxjzx mature lengkap rt . watt unit iptv v itis yxx zxi j\ \ lampu led bilangan buah \it lampu too watt buah neon watt buah stop kontak stop kontak brock * ~x arc pes (l. stop kontak brock z=a rtz^ bsi standart cream pes tilt itltftltl crtrtrt zrtrtirtl stop kontak brock fmt t 1st tutup cream nl hm hcs iti tti\ .uuu.uu zxx tilt zxzxzxzx stop kontak brock c^z irtrtrtrtrt zrtrtl ,, stop kontak tempel .start buah l\lit l\l\ zxo zxx1 itltftlt zxd crtrtrt zrtrtrtrt stop kontak brock brock r.start buah tz" iti xlt tit (). uuu.uu to tilt itltltlt7 zvd crtrtrt rtl istri stop saklar brock brock r.start buah ddd o. uuu.uu stop kontak 4lubang buah tit edit kontak kabel panasonic triple buah ooo.oo saklar zxx saklar brock i\m loz ozz, uos atlit l\l\ saklar brock dos saklar brock buah zx v \ iti rrt .00s stacked zxx tilt tttt stacked brock alia buah) r.start buah atlit u.uuu.uu zxx xzx xzx1 stacked brock a1 jiu11 are new dee p.start buah ddd l.^ j,uuu.uu critfxt tdd dream,juu stacked \f xf\ buah ooo.oo sitting lighting fitting philips z~x 220v buah it ' lighting fitting philips 220v buah v \ v v v fitting lampu gantung outdoor paket till l ttl batu baterai zxx zxx f\lt tlt4 batu baterai abc alkali, size, isi crt* set tit itl zxx tzx ftftftftl batu baterai dz crt, ci. super rower. size l.a set xlt ftl suu.uu fto f\ftl\t\ rrt zrt x rtrtrtrtj batu baterai panasonic aaa aaa rt.start bulan ddd x x zx xzx vz batu baterai panasonic z?t>aaaa cr2t) si e rtu buah 1l l l zxx \ t tf\z batu baterai start rtrtrtt volt kotak start buah j4. juu.uu batu baterai set tlx batu baterai fit! set itl\ batu baterai volt besar irt buah tit itl\ stabil stabil matsunaga laos start buah itis x3. stabil matsunaga buah itis alat listrik lainnya zxx itis bravo 'rrt philips d1.4l4rrt oral <av1 a a41\ philips. r.start buah itl xlt itl j22.uuu.uu bravo lampu mercury ballast rrt buah itl tit itis ()(), bravo ballast .start bali ii id uuu.uu bravo ballast rrt buah bravo ballast alt start buah itl ho. uuu.uu zxx t tleft konektor brock rrt.start buah uh.uuu.uu kontraktor brock bali itl xix o42. u(klub kontraktor brock start buah ittf itl jack speaker brock new trie canon .start buah jj.uuu.uu isolasi listrik dato rt__ .start buah itl tlx exit uuu.uu 41xxx bravo philips bali tit tll l iti zxx zxz l.l.x01. .0i2. tixzxzx bravo au' philips r.start bagi aaa aaa bravo son philips buah l.l(l7. bravo bsn '250ff buah l7. bravo buah monitor s151 plus philips buah (). (). dz' wh'wi txt tlm xiz? olivia gdi? civz agi iiiziida lain rp) monitor philips bali ignites sn buah kapasitor buah kapasitor cp buah armatur lengkap watt buah armatur lengkap watt buah armatur lengkap watt bali bali sun bali mika pemecah sinar buah terminal kabel buah l'. :012t00028 control traffic light buah bali relay bali ssr buah l.r. l03.' .0r2t0' pangan kotak box lampu lalu lintas bali control fishing buah 32a buah timer buah :or2. rfz44 buah bta bali program buah buah buah driver bali regulator buah i.i. :oi:o3:o8:or2.'ooo43 bohlam buah pak buah power supply matic buah display led buah buah .0j2. biji mata bali baterai solarcell buah balas led driver buah balas led denver buah 01l' lampu son buah lampu son buah fitting gantung buah f57 kap gantung buah f57 fotoceli volt buah i.l. .0j2.() lampu watt buah baterai bali solar charge controller buah solar panel buah lampu buah klem pak klem pak klem pak klem pak t.r. :() :ot2.'o0067 slasher buah dus putih buah kabel ties pak kabel lampu hias sekering otomatis buah inverter kelistrikan single phase inverter sine a\e unit oo.ooo.oo smart kwh phase vac. konten itas gsm 4g 3g 2g unit .8o().(l() baterai volt, unit perlengkapan dinas bahan baku pakaian kain pakaian dinas sensoris, american dini meter ftl \z\ i \f\l\ \ kam pakaian batik korps mori prismisima 112cm meter kain kain berlin ini27402 meter t7. kain kain roof roof meter kain armani armani superbowl italy meter .()() mama rara mr^ <*at hp) kain celana famatex meter ooo.oo kain katun biasa, polos meter i\i\r\ i\i\ kain kembang kembang triton biasa art*rrt meter t\i\t\ i\t\ 4o.()u(). u() l1. .() .00j kain polos uk. standar meter x.u()(),uu kain satin biasa meter l\l\tt kain sifon polos halus meter ooo.oo kain strain biasa meter .>.(. kain tesla biasa meter t.t7. :00r.' kain netron biasa meter .ooo.oo penutup kepala peci asing bahan beludru. asing. buah hitam. topi pet dinas hansip lengkap dengan lambang buah .() .() topi dinas bahan: beludru dgn buah .i.*v identitas+ laten jilbab nama khaki tuan v l 7t0t .() jilbab damkar drt.start suara iil\{ (wj f). topi kopi bali baret biasa bali zl l l03. jilbab buah alii ()(),() penutup badan kaos adidas adidas, berkerah (untuk laki laki) buah kaos adidas adidas (untuk perempuan) buah ooo.oo .()() baju katun stei .()03to() jaket adidas adidas buah ooo.oo celana adidas adidas (untuk laki laki) buah celana adidas adidas (untuk perempuan) buah pakaian pdu pub catering catering stel pakaian korps stc l03. pakaian pdl pol . sel kabel pack lengkap dengan celana scl t.l7: .000tt kabel pack tanpa celana buah pakaian lapangan buah ooo.oo perlengkapan pakaian lapangan scl .() .() rompi pengamanan dishub buah ll7.0t.() .() ()j5 rompi bagian kain bordir bali ooo.oo kaos olah raga buah penutup tangan sang tangan iz" standard upacara, bahan kain pasang (),()() rajut sang tangan bahan karet pasang penutup sepatu pria pasang sepatu wanita pasang sepatu olah raga pasang sepatu panjat tiger pasang sepatu karet lotto pasang sepatu tambang caterpillar pasang sepatu boot pasang ooo.oo sepatu pdl pasang ooo.oo atribut tanda pengenal model: eboni buah card lokal buah al l l .() kepsek . lokal buah tanda pangkat leher kerah baju model: logam dilapisi plastik bali ooo.oo t.l7.0l03. tanda pangkat leher kerah baju model .disorder buah ()(), tanda jabatan bupati wabup logam nama kuning emas. buah ()(),()() tanda jabatan satpol lencana korps logam nama kuning emas buah (). ,() lencana korps bordir buah o.ooo.oo tanda nama dada buah edge pemda bordir buah edge lokasi bordir buah lai (),()() edge satpol buah l03. edge bali monogram fiber biasa buah setangan lel aduk pramuka buah l]l. .()l. .()06o0020 l1. .{)i: i:i:' :oi ikat pinggang kopi ikat pinggang lintas bangkok t"ali kota tali pluit kopel (pentungan) kopel (pentungan) pisau rambo pisau sangkar kuningan bahan: lon pakai komando bahan; karet pakai sarung kulit imitasi uk. panjang bagian: karet pakai sarung kulit imitasi uk. panjang model: satpam pakai sang, bahan kulit king kobra baja tameng satpol buah buah bali buah buah buah buah buah buah i.i. .0i. perlengkapan lapangan .() .() .q07x)0q0i l.l7, bendera merah putih bendera merah putih ukiran 180x270 ukuran buah buah perlengkapan dinas lainnya ll7. i.t: .o]i o3:(y:()() :() ()o3 :() :q0004' ]d08.() .() :()() o3:o9:()() :()()oo7 masker kain masker kain :() tas pengantar surat veldfledd tempat minum gordon gordon taplak meja rapat tutup galon karangan bunga bahan. kain bahan: kain kaos bahan: terapi uk. standar bahan: plastik almira darwin lokal] lokal loka2 lokal ukuran ocm buah buah buah buah .()() meter ()(), meter buah ()(), bali unit perlengkapan pendukung olah perlengkapan pendukung olah .() .() .() .() j]i: i:t. :oi:() :ii4) :() .ti. .()() .u. .o6()() seeing target seeing tangan body protector head guard kap protector sabuk pertandingan sepasang bendera juri biru merah golok seni tov seni bahan kaler sepatu adidas puma dengan spon cm3 bahan busa padat dan ringan, uk. 18x busa tebal size untuk umum dengan tinggi badan bahan sintetis leather panjang cm, lebar' cm. tebal bahan nylon ukuran bahan bilah stainless steel. tebal bilah mm, panjang bilah bahan rotan, panjang buah buah buah buah set buah bali buah suvenir cendera mata plakat plakat pemda plakat akrilik oxl oni buah buah suvenir cendera mata lainnya j.o\ iu. \aj.o\ i:j: ]:i. :t2. ]oo6o2' :i' .() )() 'o04 ,i2:()() :i2: tas kain suvenir kain batik2didaerah suvenir batik khas suvenir sarung suvenir makna suvenir kerajinan khas suvenir makanan khas .0q2. o3:i2:() :oou' makanan khas pacitan bingkisan peserta gerakan good bag tas batik tas bahan belacu ukuran ukuran buah potong potong ().() o(),() pes pes bali paket paket oo.ooo.oo paket buah l.7t) .() buah buah alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya t)l. .l)(] .00q03 isi stand pameran tingkat kabupaten margarin minyak gula pasir paket buah ikm lain rp) gula merah keju kotak tepung tapioka tepung moca o()(l. (6l. telur ayam . ooo.oo bawang merah bawang putih garam rt pak coklat batangan rt. batang ooo.oo bahan lomba cipta menu tingkat provinsi paket ()().()()( .()( gula aren (). asem ooo.oo sereh :j3.()()i:"(k) kencur .00i:() temulawak ooo.oo .0j. :i3.() ()" lengkuas kunyit ()i:o3:i3:()oi:oo'o22'" jahe silver buah mixer buah loyang tipis buah loyang tebal rt bali o.ooo.oo panel kukus tingkat buah o.ooo.oo ll. cetakan roti rrt _rt pak ooo.oo :() 'l6) dingklik buah harapan . bali ooo.oo pisau staples buah ooo. .'l3:(60l00' bak besar . buah blender buah ooo.oo timbangan buah i()].()()(i35 baskom rt. buah ooo.oo l.l. .() kuas roti buah oven . bali o.ooo.oo r.i: '.()l. l00038 ember besar buah ooo.oo lolos. penjepit roti buah i:i. l03: kompor, gas, regulator unit :i3. '0r.' celemek buah ooo.oo diklik buah bak besar buah i\l sabit . . av>l l alii pisau stainless buah i\ \it timbangan rt buah baskom plastik . buah mixer buah l7.()'i. ]00i:00o49 plastik pengemasan . buah centong bali ooo.oo l.l7.o'l :00i: alat pengaduk buah .(.l. l3:i3:() wajan besar buah panel lorem bali ooo.oo kain peras buah ooo.oo citing besar buah .0l ember besar rrt bali l l l \ l .(kio.oo oven buah blender buah sler buah kompor gas regulator buah (l().()()(). pisau cutter rt. buah isolasi plastik buah ooo.oo lampu unse buah ooo.oo masker buah ooo.oo kapas penutup bag log sak plastik duduk bag log sak v v7\ ,v v tutup cincin bag log sak fyo cincin bag log sak life603. plastik *nm pak ember air bali ooo.oo buah o.ooo.oo buah pak sak botol ller buah buah buah buah ooo.oo buah ooo.oo buah .()() buah ooo.oo unit botol ooo.oo dus dus ooo.oo buah ooo.oo pak ooo.oo pak ()().()() pak .l)(l().()() pak buah rol joo.ooo.oo buah buah buah buah rol buah ooo.oo pak ooo.oo bungkus buah botol (),()() buah buah ooo.oo .ooo.oo lo.ooo.oo pak pak pak pak .ooo.oo pak roll i8.(ll)().(l() pak i.ooo.oo bdl bdl .lo.ooo.oo pak pak pak .ooo.oo pak loo.ooo.oo too too "no" t16 t18 .0j r.u7.o"i l.j. ()i:() .00j: ()i:o6074" 'l3: .00u00078 .()()() :00l]00t] (k) sekop drum pengurus sekop garpu garuk kotoran garam ampas tahu polar ubi kayu mol katuljlalus tetes terpal .()( sak clem gayung timba besar drum plastik liter ()]l .'70i:() i:r. .(6i'.o3 l.'i: :'oj.o' taj.o\ tum. minim i]i: :oi.o3 u03 :()0i: ()q94 ol]o0095 ()() .00i: (6i: (]103_ .(6oi.() ol' :o6j]()()l61 .()'()]:" i:"oo620 ]i:o6l30 isfoouoob] :i" :'o6i:ooi34 :i3:00l700135 pemotong benang pendedei red skala meteran pita ukur penggaris gunting jahit mesin jahit minyak mes kancing biasa hak kancah resting jarum tangan jarum jahit jarum pentol kapur jahit benang obras kain kapas benang jahit karbon jahit kain praktek jadi kain praktek dasar kertas pol soul sekoci pembalut^ celana dalam kayo putih kantong kretek tas kardus sedang kardus besar kantong plastik iklan plastik khp kantong plastik kecil kantong plastik sedang lorem kantong plastik besar merah karet gelang tali mafia kertas buyer kantqngjilastjsampalibesar kantong plastik sampah sedang plastik cap p]antik bambu kretek jumbo kretek lorem kretek blitar* kantong piastikkmiing besar bersabloii tas belanja kantong karung plastik x26x60 till," dada \ja\ita vll q1 11r11r o a ail kantong plastik hitam pak kantong plastik hitam pak l03 .00i39 plastik khp .7x13 pack plastik khp 7x10 pack ii.d oll. plastik klip 5x10 _._ rt. pack plastik klip kiat] 10x150 pack .(k)().( plastik klip obat uk5x8 pack ooo.oo kretek kecil transparan pack ooo.oo l.l77.0l0343. kretek lorem pack ooo.oo kretek merah besar hype pack kretek kuning besar hype _.rt. pack ]4s ll.l. !'.00l' kolam biolog unit media tanam vertikultur unit (). (). rumah kebun bibit desa green unit ooo.t house peralatan dan bahan untuk pangan paket oo.ooo.oo kalian jasa sewa kendaraan, ril l l \i\i i\i\ oo.oo tenaga sopir. air baku minimal liter 'l477. vo37l3. ol7o o153 jasa sewa kendaraan, . rit tenaga sopir, air baku minimal kapasitas liter bahan praktek pengolahan ikan paket nugget ikan bahan praktek pengolahan ikan paket 2i(). kerupuk ikan . .rt bahan praktek pengolahan ikan paket (),() (),() abon ikan j7j. :oj. .00j.o6j57 bahan praktek pengolahan ikan paket ooo.oo sempalan ikan i5i .oj)j: o0158 bahan praktek pengolahan ikan paket otak otak ikan bahan praktek pengolahan ikan . paket (),()() kaki naga i7j. .oj .i37o'o roo66o bahan praktek pengolahan ikan paket ooo.oo stik ikan . l7l. .0j. ()016j bahan praktek pengolahan ikan paket siomay ikan "l62' bahan praktek pengolahan ikan paket ooo.oo tabu tuna .13700j. 'l63' paket peralatan pengendalian paket ooo.oo harga dan per sakit ikan pelatihan janin instan dan paket minuman segar .o6l65 pelatihan membuat bros dari paket pita pelatihan menjahit paket ic l .ooo.oo paket saras upr nila paket l l .ooo.oo paket sarira apr paket .(l oo.oo .j3.00j. paket sarira grindulu mapan paket paket sarira kolam sekolah ._. paket j3:()0i:00j76 paket budidaya lele .rtrtrt paket paket budidaya rumput laut paket t>i i ooo.oo paket budidaya nila paket paket budidaya gurami paket paket budidaya udang paket l\lti\ l.ooo.ooo.oo paket budidaya gabus paket paket saras upr lele . paket i'\ ooo.oo biogas digest . unit :i3. kandang sapi . unit bolo rapid test antigen abbot) pes rapid test antibody pes .ooo.oo kantong genome pes l.l. ol. hepafilter pes rol. handscoon obat pasang o.ooo.oo l.l^:oi. 'l85 masker pes l.lj7.()l. masker rcs .ooo.oo vi. alv alii mama ii \i ti \ 111c. nix tjl dati o l rill masker bedah pes masker bahan kain bersalin dual safety box buah lie il l strip tes gula darah strip \l jas hujan buah payung buah ni\ t\i i\t .0j. :o0loo193'' kasur busa ukuran 200x120x10 buah themiogun buah tlt l\lt paradigm rol i\l \l\ u(iu.uuu.uu styrofoam besar bulan \t\ t\t\i\ u.uuu.uu styrofoam sedang kecil buah tt\l\ l\l\ "l98 ice pack buah apd overall . pes l l l l l .ooo.oo handscoon organ hit zo, ju.uu goku baju kerja buah w\l\ t\t\ jo. tl. ransel gunung bahan polyester, anti air buah l l l l l 'l. t3:o0r: sepatu pdl boots safety bahan kulit buah tas punggung bahan polyester rtl, buah hand dealer buah figura buah styrofoam lembar o.ooo.oo .() .00i:o6208 payung payung kecil buah ooo.oo kaca fdm :oj :()6l bahan praktek pelatihan pembuatan kerajinan paket besok bantal bagian makron buah ooo.oo kantong jenazah pes minyak pisau mesin cukur minyak clippers wahl original buah .()() ,() f v. oil pisau mes cukur wakil oli original jepit rambut jepitan rambut buaya jepit buah buaya salon barber .037i3.o'o6. botol semprotan bottle water spray buah barber pangkas salon kuas sikat cukur t"" fade brush andil buah ywl l l l fi'i sikat andil original kuas cukur fade kain cape barber kain kep kip barber cape buah barber salon gunting potong rambut editing potong gunting buah blending koryu nikki inch hitam pompa angin pompa angin, electric mini buah ooo.oo pump portable gooseneck kettle kapasitas ml, bahan unit stainless still. temiomeler hari range server z \nnn xgs 60tb, bahan kaca. unit t\l\ cm, kapasitas kona coffee drip scale uk. ,5x13x3, cm, kapasitas ."^ unit kg, with timer timbangan knock box wadah kopi espresso bahan stainless still, i\j\ hari paper filter size" l\\ c\t\ vcf kapasitas unit l l l l l cup, isi perbmigkus lembar cover mic bahan tebal, waterproof buah oxygen pes handscoon non steril pasang (r|)) barang pakai habis obat obatan obat obat cair acetyl stein 200mg mln botol x()().()(i .oaoloot00002 citra sup botol ,(l oo.oo actrapid injeksi vial ri. (n.o4:()i.ooi:o6oo4 adonan injeksi ampul ()() perang inhalasi botol also drop botol aloclair plus spray botol sinclair plus mouthwash 60ml botol ambroxol mg sirup botol ()(), amikasin inj vial o4t01 ooj amikasin inj. vial amikasin sulfat inj via! .()() j:o4.oi7ooi aminuddin mg ml inj ampul aminofluid infus botol ()(),()() aminofusin hear infus botol .() .() aininophylin inj ampul i77.oi.() .{n7()() t.ooj7 aminophylline inj ampul amiodarone mg ml inj ampul 047oj. aman gram injeksi vial ooo.oo .0j. aman drop botol ooo.oo aman syrup kering botol (),()() .() .() aman syrup kering botol arah.xycilin botol x5(),()() amoxycillin inj vial ampicilin inj lo.ooo.oo lantanida doen sup botol antara bijeksi ampul ()(j028 apicalis syrup botol ooo.oo .() .() .()()() apicalis drop botol ()(),()(l .() aqua maris baby drops botol aqua pro injeksi botol aquabidest ampul aquadest fib botol aquamarine spray botol loo arixtra inj vial x()(). asam klorida "t), botol asam tranexamat inj ampul .6j766l()() asam tranexamat inj ampul asam valerat (250mg ml) sirup botol sering inf. botol sering inf inj botol ouo atropin sulfat inj ampul atropin sulfat mg ml inj ampul adys nasal spray2() botol azithromycin injeksi vial :()j .oi:ooi:ooo46 bactesyn inj vial benjamin enzim penisilin serbuk inj vial ()(). bcrotec meg puff inh. botol betadine kumur botol .() nostrum syr botol .() .() calcium glukonat ampul candistin drop nil cawapres inj. ampul cefadroxil syr botol o.ooo.oo .0l04.o6. cepat syrup kenang botol .()() cepat forte syr kenang botol ()().() ccfazol gram injeksi vial oo.oo l.l*t)l.() .6l.() cefazolin 6nj via! ()()().( .() ol. ccfiia syrup botol i.(h) cbooo cef.mirae syrup botol ()(), m a w mtf tat71 k.u rp) cefoperazone injeksi vial ()().()l) cefotaxime vial t60063 cefpirome omg injeksi vial soo.oo .00l00664 colspan suspension botol 046jj001. ceftazidim vial (). ceftriaxone i'll via! soo.oo .0r.(j01. efron gram injeksi vial soo.oo censo asthenof tetes mata botol (l(l.()() censo augentomc tetes mata botol censo came botol censo catarlent tetes mata botol ()(),()(l .() .() censo refresh 5ml botol soo.oo (6endo cover 15ml botol censo efrisel tetes mata botol i7. ()().()ll censo gentamycin botol ().()() .() l001. censo glaopen ampul censo glaoplus ampul censo tomato botol l7:oj. .ot00i.ooo79" censo club ampul censo bytes tetes mata botol censo midiyatil botol ()(), censo concert ampul ()(),()() censo panthocain tetes mata botol i3.x() ,()() censo panthocam tetes mata botol oo.oo censo siioxan tetes mata botol oo.oo j.l7:oj. censo station tetes mata botol censo timor l5"% "mr tetes mata botol ()(). censo tobroson botol ()(), censo tropis botol .()() censo vasco tetes mata botol censo osama ampul ooo.oo censo xylrol botol oo.oo cephaflox gram injeksi vial x(k).()() cepat injeksi igr vial .() septik suspension botol oo.oo merit injeksi vial .fl"4j0j. ()lj00097" cetadop 200mg injeksi ampul ooo.oo cetirizine syr botol ,(l() cetirizine mg syr botol cliloramfemcol botol chlorampenicol botol o.ooo.oo chlorpromazine cpz inj ampul ()(),()() ooi. ciprofloxacin infiks botol ooo.oo cithicolin inj ampul ooo.oo clanek sirup botol (). ().()() solo oo" chlorpromazine cairan injeksi mg ml ampul .()l) chlorpromazine cairan injeksi nig nil ampul co. amoxiclav syr botol ()().(l(l codipront suspension botol ooo.oo colsancetin injeksi vial .()l) .(jl. comafucin hear infus botol i)(),()() combivent nebulizer ampul constipen suspensi botol cotrimoxazol suspensi botol ()().( percuma plus botol 6j." .0j dexamethason inj ampul ()().()() dexamethason ampul l.i oo.oo dexketoprofen mg ml inj ampul dexketoprofen trometamol 25mg ml inj. ampul ()().() .01o01. decorosa inl'us botol decorosa infus botol dextrose botol (). dextrose too piggy botol x() .()() "t24 ooi dextrose inf ampul ()l dextrose pigypaks (tsuka) botol ().()() dextrose as . "ml infus sail botol o.ooo.oo dextrose cl" minibus sapi botol olivia rp) dextrose botol ().()() .0j dialifer inj ampul ()().()i) t30 diazepam mg injeksi ampul diazepam rectal mg ampul dipheiihydramin inj viiipul dobutamin inj vial .0i. l00i60134 domperidon syr botol dulcolactol suspension botol eas primer infiks botol econ omg injeksi vial econ injeksi ampul elkajia sirup botol ()l). epbedrin injeksi ampul epinepbrine inj ampul ephron 2000iu vial t43" erytbromycin syrup 200mg 5ml botol eritromisin sirup kering mg botol etbigobal injeksi ampul extract inj ampul extract inj ampul ooo.oo fargoxin injeksi ampul ri49' fenobarbital injeksi mg ml ampul fend gliserol tetes telinga botol fentanyl injeksi ampul ooo.oo r.i7.0j.() .or:o ol. y5" fibrin join oiu injeksi ampul lj. ].00l6oi53 fitomenadion inj mg ml ampul flixotide injeksi ampul ()(), lubis suspensi botol ooi fortunes injeksi ampul framing injeksi ampul furosemid rag ml inj ampul gastrin tetes mata botol t.j. .0jt00l60~ gastrin injeksi ampul gavial injeksi ampul ooi gentamicyn inj. ampul gentamycin botol hentian violet oml oles bibir botol x00,() 04oi. getidin inj ampul .()]. glukosa botol kotoran vial borgx glycerol") oles bibir botol aldol decanoas inj mg ml ampul haloperidol monomer inj mg 'ml ampul .(l()(), haloperidol monomer drops mg ml botol tempo injeksi lu ml poetic alfa via i:i." .0r64.()r. l00l" epa mez injeksi ampul herbesser injeksi vial hexagon mint sipil botol ()(), r.i. human albumin botol hyperbep inj ampul l484.() ibuprofen omg botol ibuprofen botol kapten inj injeksi ampul aladin tetes hidung botol boost syrup botol j.r. "l. l001. itunes syrup botol inceiin inj ampul indexen injeksi ampul interno injeksi ampul intermoxii injeksi vial intersect syrup botol interline syrup botol inviclot injeksi vial indomie injeksi ampul im) "l001. lopamiro botol "0j. lopamiro botol ,() lrf. lopamiro botol iiv \oiy ix xix dati lopamiro itis botol v v i\i\ k),() lopamiro botol 2i3. lopamiro botol .() l00t98" isosorbide nitrate inj mg ml ampul en 500ml infus ampul itis inf botol tilt itl inf botol \lt l\l inf botol (tit itis (m).() inf botol z4. (m),u(i kelamin infus *rtl botol v l itis kalium klorida rt.rtt botol orbit l\lt z.soo.oo oi: kanamycin gram injeksi vial .()(l kandistatin suspension oles bibir drt.rt botol tit itis infus botol \ v itis ooo.oo "2y9" kelamin inj vial \ v v .()() i7i. ketopain injeksi ampul i itis ooo.oo ketorolac bij ampul atlit itis ooo.oo ketorolac inj ampul t lfl ketorolac injeksi ampul itis ketorolac inj ampul itl injeksi \ : vial (\( i3. ,0v) t.t. laktosa 60ml syr drt.rt botol atlit cameron i25mg injeksi vial t:t. lantas injeksi injeksi vial ,ooo.oo kapital injeksi bijeksi ampul aoo.oo .o4to"loot.o6220 lapixune gram injeksi vial aladin suspension botol itis iri. .() .()l. laxadine emulsi botol k),()() lolos infus botol itis lever flexpen vial device injeksi 50mg 10ml ampul levofloxacm infus botol .(l oo.oo levopront syr botol (),()() .() lidocain injeksi ampul (),()() lidodex injeksi ampul soo.oo monomer injeksi rag ampul atlit "3f lycaivit syrup botol oo.oo t.t7 mantra suspension botol .()() maltofer drops 30ml botol ()(). t7l. .() :ot.() monitor infus botol ()().()() km) monitor '! inf. ost botol ()(),( maros infus botol ooo.oo meningococal polysacaride vaksin serbuk inj ampul \> f\ \ .0i. leptin swingbaler drt.rt itl v l l ll infty a l c metil crgometrme mat l ]rtl rt] . m1 injeksi t),zmg mi ampul metbylprednisolon inj vial atlit metoclopramid gavial drop mg ml botol ()<), metoclopramide inj mg ml ampul ()(), metoclopramide hcl injeksi ampul metronidazol infus botol metronidazol infus botol melon na. bikarbonat inj. ampul ()(),()() melon nanum bikarbonat infus .rtl botol s04 infus infus ampul s04 botol ooo.oo milo inj midazolam inj ampul k). morfin injeksi ampul t"t mim muara drop botol mucogard suspensi botol .() myomergin injeksi ampul epi injeksi ampul zu .\t .yjn .yi .\ \ m am'\ infus botol piggy botol soo.oo l.jf7. .() .()l.()()l. botol (). ()(). .i9 ots ns3% botol nasacort botol i9. ().()() f\v j.a olivia ally kain rp) natrium cloud salin ots botol ()i natrium klorida tsuka) ampul i.l. .6i. natrium klorida inf. wisata botol latin l\l\ .()() .() nanum klorida piggy back botol itis itl o.ioo.oo natrium phenithoina injeksi ampul t\l\ l\l nebacetin powder botol itis neo maulana suspension botol neo injeksi ampul neuciti injeksi ampul t461tt01. neurosanbe injeksi ampul o4. neurotik . sirup oml botol ricardo.x 10ml injeksi ampul itis nicardipine injeksi ampul nosorbid mg ml injeksi ampul tit itis natrium omg 5ml inj atracunum inj) ampul \ \ itis novpcix flexpen vial t \a \a i24._m) novorapid flexpen vial itl itis itl injeksi omg ampul nufirom injeksi vial novel omg mi ampul sirup botol berasal botol octedine botol itis omeprazole 40mg injeksi vial .(l oo.oo omeprazole injeksi ampul ajm .oot. omnipaque . 350mgl oml botol omnipaque 350mgl 50ml botol titik itis t.l7. .()t.00t.() ondancetron injeksi ampul o4. ondansetron . injeksi ampul onescrube botol oo.oo tibet 5ml botol ottoman tetes telinga botol ottoman syrup botol ottoman oral drop botol (),()() oxcytocin inj mcg ml ampul itis itis oo.oo .() .() oxvtocin ampul .()i. .ot0 oi". o0297 pantoprazol inj vial pantoprazole 40mg inj vial 11t pantopump injeksi via ooo.oo paracetamol oml infus botol paracetamol . syr botol paracetamol drop botol oo.oo paracetamol infiks botol ()(). paracetamol syrup botol t.t .00t00305 pembacaan injeksi ampul too pembidik liid. ampul ()(), pembidik mg nil ampul petisi inj mg ml ampul phenytoin injeksi ampul ().(, pbytomenadion bij ampul ooo.oo pbylomenadione omg injeksi ampul icon rt. injeksi vial izu .il o.o() pirabrain syrup botol pracetak ampul .() .() plasbimiin 100ml infus albumin botol ponder syrup botol ppc progam penisilin crystal) "juta tu"lje vial ration syrup botol juta via! progam pmc lin cry stal ppc) proinfark dopamin rrt . injeksi ampul h()(),()() profis syrup botol profis forte syrup botol .(. prostigmin injeksi ampul .() (), protein injeksi ampul q cef "5p dry syr botol ranitidin injeksi ampul i.ooo.oo .01j :oq328 ranitidin hcl injeksi record recoil mg ml inj regivell it. .0t tl ur. loo337" loo339" omo] u0q345 regivell heavy inj 4ml benyamin rilis ringer asetat sering ringer decorosa ringer laktat singers dextrose inbox iccf albumin sulphate salicina sanadnya sandostatin sangobion baby santo santo santo )l": .0j: 047o] o4:ot: :ot. (m:oi: u00352 yq353] t.()() lo0360 t00363 santagesik dopamin meracuni serum serum serius anti difteri sevoflurane baxter sianocobalamin digital sikzonoate journ solving station mg ml inj heavy inj 4ml infus infus inf ()"milik infus wisata infus oml gram injeksi mcg dosis injeksi 60ml injeksi drop infus drop syrup ejeksi injeksi 5mg 5ml injeksi injeksi u50t) liid 500jgcg mt injeksi injeksi tebal asi sterol steroid :()037l" .t) stronger sucralfat symbicort tur trivia terang terastarch terrace_ terre isofluran) tenaga tbiampbenicol pokedex tomat topaz totilac :() tramadol tanpa vremena trial trofi 2mg injeksi gram injeksi injeksi omg inj neo minopbagen suspensi ]5mcg tetes telinga injeksi omllnfus gram injeksi injeksi sup injeksi injeksi injeksi infus mg ml inj injeksi syrup injeksi tuberculm ppd ssi ultrasonik vaksin beg vaksin beg vaksin beg vaksin dtp bb bib penstabil syrup gel injeksi injeksi injeksi vaksin bbu vaksin hepatitis rekombinan vaksin merapat vaksin vaksin meningitis vaksin meningitis cairan injeksi mcg ml ampul ampul ampul ampul ampul botol i.ooo.oo softball (),()() botol botol botol botol l().(l()(),()() botol ,()() vial" botol ampul botol ()(), vial .(l()().()() botol ()( botol ()().()() botol ()().()() botol ampul ampul o.ooo.oo ampul ()().()() vial ()().()() ampul ampul aoo.oo botol k),()() ampul ()() ampul ()() )() ampul botol ampul vial vial oii oo.oo ampul ampul ,()() botol ooo.oo botol )(l botol ().()() ampul softball via! ()(), botol ()(). vial ()(),()() botol (). ()(),()() ampul ()().()() ampul vial softball ampul (),()( ampul i4. ()(),()() botol via botol ooo.oo vial .()() botol oo.oo ampul ,()() ampul oo.oo ampul oo.oo ampul ()(),()() ampul .()() ampul ampul ampul ampul ampul ()():()() mia xi1 lj \1x (rp' vaksin ampul vaksin ampul itis ftin rr7] .o" ."o t.color396""" vaksin penstabil dtp hb hib . . ampul ix l itis a.t ol.() vaksin polio bop ampul vaksin polio bop oral drops input vaksin polio ipv ajiipui vaksin polio ipv cairan injeksi ampul vaksin polio oral bop ampul alamin inf. 500ml botol soo.oo aseptik sirup botol vancomycin inj vial itis t".ly0l() :0i: pentolan nebulae ampul tit itis h), viccillin inj vial atlit itis "() vigamox botol itis itis vit. injeksi ampul atlit i't vanitas , seni botol wid unica botol vitro tube zincpro s\r botol mistis gram vial caption pink pot kioramfenikol botol oo.oo ooi antihemoroid supp sup astatin drop botol police publishing pasta pot tj. .()t.04ot.00t. tkf trikresol formalin) botol biocombin injeksi bukopin injeksi ketoprofen inj voyages injeksi .ooo.oo .() ftin klorida semprot botol .()() alvolgil botol anestesi septocaine botol fndometbason rt._ botol ooo.oo cresopbat botol uenoi botol isoform paste botol pulpit botol clo goston . baby cough sirup sirup biovitan syr sirup dulcolac supp dewasa suppositorii pamor supp suppositorit pamor supp suppositoni kaltrofen supp suppository erlamycetm flash txt frlamycetm plus rt. flash ooo.oo ltd rr*t etil klorida semprot hash itl ooo.oo glukosa inj flash .() .() hidrokortison tube hexagon obat kumur botol voyages injeksi . amp vertigo injeksi amp ondansentron injeksi amp lidocain injeksi amp ondansetron injeksi mg 2ml amp o.ooo.oo fpbineprin amp .()()(), pentolan nebulizer _._ flash ooo.oo coparsetin botol nifudiar sirup botol obat padat ability discmelt tablet soo.oo t\a t\t it tt itrtftiti aceirbose atlet t. 'iou.ou acarbose tablet lil. acetosal omg tablet acetylcystfcin caps kapsul ooo.oo vl. citra tablet olivia .r. .0t jl. o(j2joo08j )0010j ami .() o0(2j4j oo2j()oqt6j ooloiioty )0019j :()() acyclovir acyclovir adalah rqs albendazo] alias alkana alkana alamin uopuruiql allopurinql alien valentin alprazolam amalia tab .()() ()() .() )002y i.o4:oj l.() .() .0t l.() :ot :00027j .() (j() .ob2. ()() .()() :() )(j() ()2joj) .()() .(j() ()() 4k) )(w36] :(j() :oo24)oq4oj .()() .(j0() :() )fl043 :() "q44" :() .(] :(jl002. :0l002. ()b47 :()].(j() .()0048j :() )i: .()b049 .0l002: :oj4k) )005r :0l() .(){)() l.l7.()i: :oj4)()2jq() ojl .() oq2.() .() .0l() :00057j l.t. .0l002. :r. .()r.(w:()t )t)2joo59 ljj7.(jl loyal04. ()() :ot :()() t.v7m. )t: :() i() .() l.() .()r.() ()() i:() .o" lqq"2joo7i .qi.() .00072j l002.() amadialy tab ambroxol aminophyiin mineral amitriptylin hcl andodipny amlodipin aman amqxycilin amqxycdiin ampicilin analisis anal tram aneinolat ()() 0j5mg omg mg^ omg 500mg] tab angintriz antalgin asid lantanida doc strip antimalaria arkive asam flat asam mefenamat asam tr^alamat aspar applets action force atorvastatin 2mg mg^ avqdart dutasteride azithromycin bamgetol aquino berry vision besi fumarat asam flat betahistine mesias ffi biolincom bioprexum biosanbe biotbicol bisacodyl bisoprolol brain tab ()"m"g rag ()5mg "mg 5mg orang 5jng brahim cal 95jab mandarin_ mandarin candesartan candesartan captoprii captoprii carbamazepi^ carbo a(lsorbent catalan 16mg ,5mg tablet tablet ,()(l tablet oo.oo tablet kapsul tablet joo.oo tablet tablet oo.oo tablet ().()() tablet tablet kapsul tablet ().()() tablet tablet tablet tablet ()(). tablet ()(). tablet .()() tablet ()(). tablet kapsul tablet ,()() tablet tablet tablet cable tablet tablet oo.oo tablet tablet tablet tablet tablet tablet ()(): tablet tablet tablet soo.oo tablet kapsul tablet (l,()() tablet tablet tablet tablet i5. ()(),() tablet tablet tablet table tablet tablet .() u() )() tablet oo.oo tablet tablet tablet tablet tablet tablet tablet tablet ooo.oo tablet tablet tablet ().()() tablet tablet tablet tablet lain rp) aniplex tab tablet cefadroxil kapsul cepat kapsul itis i\t "(j77" cefixime kapsul cerewet omg tablet septik tablet soo.oo ceremony kapsul ()(),()() cetirizine tablet chlorampenicol kapsul ()().()() chlorpheniramini maleat tablet .()() chlorpromazine too tablet chlorpromazine . tablet oo.oo carlos tablet x0(). cimetidin tablet ciprofloxacin tablet .()() cithicolin tablet oo.oo cithicolin tablet ()(). citicolin tablet clanek tab kapsul :i. :()l clindamicyn mg" kapsul xoo.oo "to :()() ciindamicyn kapsul f95" :or. o() od95' litium tablet r.i. :oi. :oi:oo2:ooo9" ciobazam tablet ()(),()(l r.i: :oi. o0" .0o097 clobazam omg tablet ()().()() clofritis omg tablet login rt. tablet clonidin tablet ()().()() clopidogrei tab tablet clorilex omg tablet .(. oo.oo clorilex tablet ()(), chlorpromazine omg tablet "l.r. clozapine tablet ,()() i:i: .()l. clozapine tablet oo.oo co. amoxiclav tablet .() cobain meg kapsul code king tablet ()().()() code tablet oo.oo t.t. .oi:o4:or.oo2".(joi"ii" code tablet l5()(). l.r. .() codipront kapsul t:r. .oi.o4:o"i:do2".ori3"" christine tablet twin 300mg kapsul :o'i :o4:d"i:oo2.()oi condor y'a g tablet cobaan 5mg tablet xoo.oo cotrimoxazol mg" tablet ().()() cotrimoxazol tablet :o4:o favox . tablet (), 4mg tablet percuma tablet .rt tablet t22 depakote table fl. t23"" depakote tablet .(. oo.oo .0i: dexamethason rag tablet dexketoprofen tablet "l26" t.r. .()l :ot. diazepam tablet tablet oo.oo diazepam tablet tablet diethvlcarbamazin tablet dioxin tablet oo.oo diltiazem tablet k),()() .() dimenhydrinat tablet i32j l.l :ot. .dk) disflatyl tablet ooo.oo 047or: .()dl33 domperidon tablet .() .0t.t)() .()0i34 donepezil tablet i.ooo.oo dompet tablet lio.oo dome meg tablet dosivec kapsul ,() i.j#r01.() .00l38 doxycycbn kapsul \.() .00t39 dulcolax bi*coil tablet t01. efavirenz tablet olivia cd17cicit1z agi ii1iida xi1 lain rp) eliza tablet alkana tablet .0i. oo2. lion tablet ephedrm tablet ()(). erysanbe ()() tablet ()(),(l() .0r.d' erythromycin kapsul ooo.oo r.l. .0r. .0dl47 erythromycin kapsul ()().()() ethambutol tablet etbigobal kapsul toi eutbyrox tablet r.'l. .() ethyl kapsul i:r, .() exaflam tablet exaflam tablet famotidme mg" tablet famous . .rt tablet t."l. :0i: faster tablet faster tablet fenitoin omg kapsul ."o"l. fenobarbital tablet ()(l.()() fenoxymetbyi penisilin _.rt__rt tablet .()() 'l6r ferriprox fct tablet r'i62" ferro fumarat tablet :ot: traces tablet ,()() fitomenadion omg tablet soo.oo fluconazole kapsul flunarizine tablet ()().()() flunarizine tablet folat 400mcg tablet forlap tablet xoo.oo romero .rt. tablet ().() britania . . tablet ()(), furosemid tablet gabapentin kapsul .()() gabexal omg kapsul voo.oo galaksi kapsul i2. ()().() gallus tablet ,0i.() ()r77 gastrin tablet gemfibrozil kapsul glauseta tablet .00r80"" tlibenclamid tablet .oi:o4:ot:oo2.o()r8i gliclazide tablet i.i. t.d4:ot.oo2.odt82 glimepiride tablet glimepiride tablet ()().() gliquidone tablet glucose tablet gliserol guaiacolat tablet l": t7:dl. .0i:d02.00t87 gorie tablet ()()(), gotropil tablet ooo.oo govotil tablet govotil tablet griseofulvin tablet x0(), aldol monomer tablet haloperidol rag tablet 7i)i. haioperidol tablet haloperidol tablet hamil tablet hamil cas meg tablet terbesar omg tablet helmer tablet hidro tortbiazid table drocblorotbiazid 25mgfflct tablet (),() .()l (ll ibuprofen tablet tl. ibuprofen tablet ()().() kaler as. valerat) tablet ,()() .7a kapten omg kapsul {jbl. iodium tablet ()().() (*.() itunes tablet "22y t28 j250 j255 ll. l1. \.u. 1x7. turn y.t: :oi i.t 'tt." :oi t.t. i:'i. ."qi t:t: .oi 14x70t t.t. .qi t.t: .oi .(y.oi:oo" :oq209 :o4.oi:oo2.'qo211 .(x] :ot. :o"02i5 oaoloozoojio .0t. .0t." .0t002]() .()t.0d2. ."()i: .'0q2" oao ."0i:([ .(m:ot. :o"l. .0d229" .o" :"o :q4jo :d4.0l] :0d2"3j :q4". itunes plus ingin indexen tab interhistin intersect ten ask \.\.7m t.t. 1x7: i.t7.ot .1x7. .047ot. "o2. oq243 t(w2.oo xi6 :0l) :oi: .o" )t:o02:()() "otot.( .ot.0027o" .(m701. :047oi: :047oi: :() )i:()()" .t) :0l] .(k) )l002".()q270" interline internal forte invited irbesartan irbesartan isoniazid isoniazid^ isosorbid mitra kaliper kaine alex kalsium laktat kaltrofen kalem kanamycm kendaran ketokonazol ketoprofen ketorolac ksr isin cameron cameron cameron lamivudine lancip lansoprazol kapital tab lapiflox lapimox lapisan asal lasi 3t]nig rag rag mg] omg omg ,5jng leos tesichol levocetirizine level iox;asin lempar tab lipatan caps lisinopril lisinopril monomer monomer loperamid loprolol loratadine maltofer foi omg omg mecobalamin caps metal melintir melqxicam meloxicam leptin merjopam vertigo mestinya metformin metformin methyl prednisoion methyl predniggjon rag 500mg tab tablet tablet taxi i\j\' tablet tablet table^t soo tablet tablet atlet tablet tablet puisi tnhlct tablet xoo *t\'v'rt ' ' tablet mm\l i\f tnhlpt xso v'.v'v' tablet tahlil aim aim kapsul tablet tablet tablet x5(),()() tablet ooo z. jif ,y>y tablet tablet tablet aim tablet tablet y.). tahlil dll tablet kapsul hso (hi 07v).v'vi kapsul tablet v v ,i't tablet tablet sfl oil kapsul tablet uuj hhi (hi tablet (\{\(\ (hi kapsul ichi (hi 'v'v'.vh' (hi tablet n i (hi tablet diet s(l kapsul tablet soo 'lv .v tablet tahil (hi \ v7,\h' tablet tablet duet ttd z. mulai'u tablet atlet uo.uu tablet atlet tablet is11 (hi +ju.v v' tablet atlet kapsul vvl atlet tablet atlet tablet tablet tablet tablet tablet tablet li. tablet tablet tablet tablet radang a kj m lj a_' methylergometrine tablet methylprednisolon tablet u\(\ l\t\ metbylprednisolon 4mg tablet metbylprednisolon tablet metocblopramid atlet ui) metronidazole xrt ulat* point s i yu.uw vicaris xrt ulat* atlet t\i\ i\i miniaspi atlet sd selama atlet mst continues omg xrt lrt* atlet muara tablet t\i\ mucohexin tablet .0i. mucosa tablet moores tablet natrium bikarbonat atlet .() natrium diklofenak irt* tablet natrium diklofenak tablet nepbrolit strip kapsul neuciti xrt irt* atlet neurodex xrt irt* atlet neurosanbe xrt irt* atlet neurosanbe plus tablet nefirapine tablet 1l\ new diatas tablet nifedipin tablet nifedipin tablet nifedipin atlet isotop tab tablet nitrokaf regard tablet norelut tablet noticia tablet nude tablet unfit tablet num tablet cystat vaginal tablet oat kategori tablet oat kategori anak tablet oat kategori ii kdt (fdc) . tablet oat kompak tablet oat (multi drug therapy) dewasa tablet ofloxacin tablet t.t: .ot. "3t6 ofloxacin kapsul olanzaine tablet omeprazole ondancetron kapsul tablet ooo.oo loo.oo 32d" opus tablet osteocal . tablet pamor tablet pantoprazol tablet pantoprazol tablet pantoprazole kapsul pantoprazole kapsul paracetamol tablet parafomialdebida tablet pebavral tablet perias tablet pbenobarbital tab tablet (),()() pbenoxymetbyl penisilin tablet pbenytoin caps omg kapsul pbylomenadion tab omg tablet l.i oo.oo pioglitazon tablet \ \i pracetak atlet i\t\l\ pirate pamyat mg" tablet l.l.l sl. piroxicam tablet oo.oo .i01. piroxicam tablet plato tablet ().() bak olivia satuan {v>a\\ lethal tablet i\i\ tt. pradana tablet prednison tablet prestenol . . tablet primaquine tablet proclozam atlet profolat" meg tablet proper tablet ii\ it \ k).() primus atlet i\(\ i\i\ prolata baby kapsul promavit kap tablet proneuron atlet \l\ loo. ot' policy cyproheptadin) tablet propanol omg irt* atlet propanol tablet propil this tracy omg tablet prostat tablet protein kapsul pyrazinamide tablet (),()() pyridoxin vit. b6) tablet q cef kapsul ramipril atlet , > ramipril irt* atlet xoo.oii ranitidin tablet ranitidin tablet renal kapsul lit nil retaphyl tablet retinal tablet retinal tablet tablet rifampicin tablet rifampicin tablet rifampicin tablet ikona tablet rolls tablet rincobal meg kapsul rindam tablet t7. risperidon tablet ()()(l,() risperidon tablet rizal tablet rizal tablet "l.l. :0i: rosuvastatin tablet rotate tablet ooo.oo rotator omg tablet salbutamol tablet salbutamol tablet salofalk tablet ()(),()() sandepril tablet sama tablet santo table! too :o"i: ."o"i: dopamin rrt. tablet dopamin plus tablet sequel cable serotipe diskus omg box serotipe diskus box sertraline hydrochloride tablet segmen kapsul simbol (), tablet simbol meg tablet sildenafil citrate tablet simar tablet ,()ll simvastatin tablet ,()() :() simvastatin tablet sistenol irt* tablet sprinter cable spironolactone omg tablet wj. .o' spironolactoi* tablet stable kapsul dl, rp) sulcolon tablet ()(). sulfadoxine tiniethanune tab rt . tablet tablet antidiare paralel tablet tablet tambah darah . .rrt tablet tamofen tablet ()(),()() cawapres tablet oo.oo o4.o"i: :o0417 cawapres tablet vit tablet tebakan tablet "o" tenovafir table 'l.l. :o"l. tenovafir| lamifudine| efavirenz tdf|3tc|efv) mg| mg| ., tablet til zl\ l\l\ total tablet terang xrt irt, atlet \zt\ l l tetracyclme rag kapsul r i l l tetracycline kapsul l l theron kapsul .(i50. r,i. .()l. theophylin tablet thiamin tablet tbiampbenicol kapsul .i oo.oo tliiamycin kapsul tbv tool omg tablet tiap\ tablet pokedex tablet (),()() toyama tablet l\i l\i .loo.oo tramadol kapsul vremena tablet i\i\ t\i\ triamcort tablet trifluoperazin 5mg tablet tribexypbenidyl trigol meg tablet kapsul i:i. .0i: .0r.o" udia tablet lend tablet ultravita tablet uranium omg tablet ooo.oo uranium tablet urdabex rrt kapsul i.ooo.oo printer kapsul l l (l u.uo .()l. unispal tablet l\l\ urotractin kapsul ursodeoxycholic acid t inlet nil utrogestan omg kapsul valisanbe tablet valisanbe tablet valsartan 160mg tablet ()(),() valsartan tablet artigo tablet bloc tablet i.ooo.oo venosmil atlet l l l verapamil tablet vipalbumin tab rt kapsul ()(),() vit hall tablet vit. tablet vit. complex tablet vit. tablet vit. b12 50mg tablet vit tablet .i." ."o"i: vit. tablet vitamin ipi tablet vitamin sianocobalamui) meg tablet oo.oo i:r: :oi:o4."oi. vitamin complex tablet vitamin tablet boston tab tablet ."() zibramax tablet .1o"o: i.(') zidovudine zidovudine lamivudmc tablet tablet oo.oo lll^. ol, zidovudine omg tablet gat zidovudine|lamivudine tablet zink dispersibel atlet l7r. dem tablet .() antara tablet alprazolam tablet alginat atlet .l7. .04i)i:002i) asam folat tablet obat flu kombinasi atlet z.vh) hvoscin butilbromide dopamin rt . atlet tit multivitamin b1,b6,b12) atlet nipedipin atlet uu.uu parasetamol rrt istri. tablet uu. ut.' paracetamol supp anak tablet ll paracetamol supp dewasa rrt tablet .uuu.uu vit. tablet ?i) .() vitamin complex istri* atlet zinc phosphate tablet l l l oo.ooo.oo zink . ., tablet lk \ l iii soo.oo asam askorbat rt rt tablet izz l\t\ z33. omeprazole . kapsul kurt. tt^ ketoprofen supp rt . kapsul l l l ambien tab kapsul nepbrolit kapsul kapsul spasial tab tablet multivitamin . _. stop vitamin . rt rt tablet visoprine antivirus tablet .() ,()() azitromycin mg antibiotika . rt. tablet oseltamivir antivirus tablet cefadroxil tablet monasit tablet ciprofloxacin tablet bioplacenton rt rt tube floxigra rt tablet dopamin tablet metronidazole tablet ~l f\f% .00ii2 akita tablet gentamicin . rt tube ().()() pracetak tablet ciprofloxacin tablet y16 alat kapal rrt rt rt tablet y16 cefadroxil kap . kapsul mucosa 30mg .rt. rrt. tablet fiucadex tab tablet calortusin tab . . . tablet i'k it71 cefadroxil kapsul \l\ iii\ glibenclamid rrt rt tablet antara .rt . rrt atlet vitamin tablet obat salep aloclair plus gel tube bedak cil pot benson tube .(l oo.oo betadine tube betametason cream tube season tube bioplacenton tube bisacodyl dulcolac supp supp bisacodyl dulcolac rrt rt.rt supp supp fill muazin tube censo gentamisin tube .0i:o" ".ooi censo servis tube itis ltd endo patrol arm caa .ketat ube cbloramfenicol tube qy. cloramphenic^l bufacetin tube :oi desoximetasone """ tube k1. dulcolax supp omg supp oo.oo han rp) dulcolax supp supp supp ()(),()() dugin rectal tube erlamycetin ._. tube futaderm cream tube 111f\ gentamicin sulfat tube \l\l\ l\i gentamycin tube hydrocortison tube ichtyol pot person . tube ooo.oo intrasite gel tube \i\i\ (). ,()() kalcinol gram cream . tube ()(),()l) kaltrofen supp omg supp "so" analog florabase kelly . tube ,()() ketokonazol ogr tube levertran salep kulit pot memo cream tube miconazol tube .o"i: miconazole tube oo.oo miconazole powder %"" tube (): (), microlax supp enema tube ooo.oo ()l nebacetin intent . tube (). ()().()() nebacetin powder botol oo.oo oxytetracyclin tube oxytetracyclin tube l7. oxyletracycline tube ,()() permanganat kalium pk) pot i50.()() profil cream . . tube :o"i: .6i:oo5.o6o45 salep salep tube salicis bedak botol scabimite ogr tube oo.oo steroid rectal tube (). (),()() steroid rectal tube oo.oo stola suppositoria supp ()(): sulfadiazine silver tube t:i: :() .()" suprafenid omg supp supp ()(),()() transpulmin baby balsam tube l." :o"l mi)i: transpulmin balsam tube trombone ogr tube xoo.oo .(m. ol. trombophop gel tube agustin pula ula (mo voltage kelly tube xylocain t0gr ube .() .5i)q060 calcigel buah s2.v)(),(>() o4.0io05o00()l hemostat gel tube ().()() .()() obat lainnya multivitamin vitamin tablet obat obatan lainnya obat obatan lainnya obat ikan amino lima asam ammo cair ().() (),() i:i. .6i: 00i: obat ikan amino liquid asam amino can oo.oo (m. .() obat ikan aqua enzim enzim probiotik ogr obat ikan aero2 oksigen granula ogr obat ikan aqua septik antiseptik ()().0o :() obat ikan blue copper antiseptik curi (),() obat ikan fish imunovit imunostimulan oec oo.oo 00i ()() obat ikan fish cyprus antibiotik pro xoo.oo .(m. obat ikan group nafsu makan ogr oo.oo (m.() (iopio obat ikan inrofloxs antibiotik euro oee (),()() cair obat ikan inrofloxs antibiotik emo ()(). serbuk .\f jlf obat ikan manual inrofloxs antibiotik euro oee cair obat ikan a2l1. a inrolloxs antibiotik euro (\l\ t\l .l oo.oo serbuk obat ikan mantap meningkatkan kwalitas air loo.oo obat ikan progo perekat pellet ogr i3, ().0u tvi oz\ obat ikan . plankton penumbuk plankton zi\ obat ikan protes plus asam amino rt^ l.\).j\)\)j)\) i.i. .oi.o4.o2.ooi. obat ikan prefix aqua\ ita multivitamin uh) ~)z sl{\i\ zj,(s0u, obat ikan sel multi probiotik cair 7z{\ obat ikan t_a f~y art stress ofi vit anti stress obat ikan vitaliquid vitamin cair loo obat ikan vitaliquid vitamin cair obat ikan l'. irt._i.t vitamin k komplek \\)\) soo oo.o0 _24_ obat hewan . antnelmcntika u() oo.oo obat hewan rrt irt lrt rtrtrt rtrtrt antnitiistamin uoo obat hewan rrt art \rt n^fi rtrtrt anti diare vial obat hewan . ' zrtrtrtl.rrt rrt anti kembung ()(t ,'ou.uo 28_ obat hewan anti parasit .07y.zoo,oo obat hewan antibiotik long acting injeksi obat hewan desinfektan oil obat hewan general aiiasthesia lal z40. oo.oo obat hewan guyane oil obat hewan hormon oxytocin vial y. obat hewan ttf~i hormon pgf2a vial a l oo.oo obat hewan hypocalcalcacenia tt( rt). x4.?s00. obat hewan < v invemiectin zza oo.oo obat hewan obat amg uox oo.rti oo.oo obat hewan obat luka spray isi obat hewan ruborantia (\l .vl5.x3u,u0 obat hewan vaksin obat hewan rt vaksin obat hewan vitamin complex obat hewan anti ekloparasit injeksi kemasan botol . obat hewan anti ekloparasit spray kemasan tabung \t\ (v l tabung, mengandung diclorofention xvi obat hewan arti l irt. r inici l ci arti anti dikti ine ksi vial (\l .ooo.oo obat hewan antibiotik injeksi kemasan botol ml, mengandung oxytetraciciinc . obat hewan antibiotik injeksi kemasan vial ml, mengandung oxytetracicline obat hewan rt antibiotik injeksi kemasan botol ml, mengandung oxytetracicline obat hewan antibiotik injeksi kemasan botol ml. mengandung oxytetracicline obat hewan rt preparat sulfa injeksi vial obat hewan preparat sulfa injeksi botol mengandung sulfida inc. s v kemasan r.r.76l. .00r. obat hewan preparat sulfa injeksi axial obat hewan preparat sulfa bolus isi bolus bolus ioo.oo obat hewan antipiretik injeksi vial ltt\ \i\ obat hewan rrt . antipiretik injeksi vial obat hewan antipiretik ejeksi kemasan vial v l ._. obat hewan antipihistamm injeksi kemasan vial ml, mengandung diplienhidramme obat hewan antihistamin injeksi kemasan botol ml, mengandung diphenhidramme obat hewan antihistamin injeksi kemasan botol ml. mengandung la iuiiciiiuvu artis obat hewan anthelmentik bolus mengandung pot oxfendazole isi bolus obat hewan anthelmentik bolus mengandung pot oxfendazole isi bolus rp) obat hewan anthelmentik atlet stop strip obat hewan hormon msg ampul obat hewan hormon prostaglandin ampul obat hewan hormon hcg ampul obat hewan vitamin mengandung namn) a.d.e. kemasan botol obat hewan vitamin atp suplemen penguat, kemasan botol .<) obat hewan anthelmentik injeksi vial obat hewan preparat kalsium vial obat hewan preparat kalsium vial obat hewan preparat besi vial obat hewan antimastitis larutan injeksi intra kamar, mengandung cloxacicline dan ampicilinc isi sering sering :r. .o"i obat hewan vitamin injeksi vial obat hewan salep mata kemasan tube obat hewan vitamin serbuk kemasan gram secret obat hewan antibiotik serbuk kemasan gram secret lyo obat hewan anthelmentika serbuk secret :o"l. obat hewan oxytocin injeksi kemasan val obat hewan anthelmentika cair botol obat hewan desinfektan kemasan literal liter obat hewan penstrep vial obat hewan anthelmentika bolus obat hewan vial obat hewan anthelmentik bolus pot pot (). .() obat hewan anthelmentik bolus pot pot ooo.oo obat hewan anthelmentika atlet obat hewan anti ektoparasit vial obat hewan anti kembung vial obat hewan anti larva lalat kaleng obat hewan antibiotik spray kaleng obat hewan antihistamin vial o0(w2 obat hewan antimastitis intramamari (svriiigcj sering obat hewan complex \ial obat hewan complex (bolus) bolus obat hewan desinfektan liter obat hewan formalin liter obat hewan hormon pgf2a oni vial obat hewan hormon pgf2a nal tio box ooo.oo obat hewan penstrep via! loo.ooo.oo obat hewan preparat besi vial obat hewan preparat sulfa bolus) bolus ()(): obat hewan preparat sulfa injeksi vial .ooo.oo obat hewan salep mata tube obat hewan vaksin (dosis) dosis obat hewan vaksin anthrax (dosis) dosis obat hewan vitamin atp vial obat hewan obat rumput roundup botol o.ooo.oo rp) barang pakai habis natura dan pakan natura makan an sembako beras putih putih, pulen beras merah ooo.oo terigu segitiga biru minyak goreng biola eigen liter eigen minyak goreng biola spesial eigen liter eigen too voodoo minyak goreng biola special fill liter pak minyak goreng biola special fill liter pak gula putih pulau (), gula merah tepung beras rose brand gram pak tepung ketan rose brand gram pak tepung tapioka rose brand gram pak tepung maizena gram pak mie instan bungkus beras kg"; oo.oo gripping pisang gurih bungkus o.ooo.oo "t? too t.ooi writing pisang manis bungkus garam beryllium bungkus gula medali gula putih kecap asin botol kecap manis botol keripik getuk bungkus (). ,(,)() keripik ketela bungkus o.ooo.oo keripik tales gurih bungkus keripik tales pedas bungkus kolong klithik bungkus kolong pati bungkus o.ooo.oo kopi bubuk bungkus .() kopi ginseng pak" ooo.oo mie goreng dus .()() mie rebus dus minuman beroksigen (btl ml) kardus minuman mineral galon minuman mineral botol dus minuman mineral (gelas ml) dus minyak goreng origen j), liter bali penyedap rasa sale pisang goreng bungkus l(l() saus sambal botol .() sans tomat botol susu kental manis 370g kaleng ooo.oo susu coklat 370g kaleng o.ooo.oo susu rendah kalori dus ().' susu tulang 600g dus ()(). teh celup besar isi kotak tepung beras .(l()(), tepung terigu tepung maizena o.ooo.oo bawang merah bawang putih cutting brokoli buah anggur merah oo.ooo.oo buah apel fuji buah jeruk o()(), l.l.y) buah lengkung 57_ buah naga .() l.foi. buah pepaya buah salak l.ii^ ol. buah jambu kristal f~\ lat iviei c1aksi17i1z gi i iii j.\ rp) buah manggis rt l\l\ l\t\ buah pisang sisir l\l\ t\l\ bunga kol . rt i\l'\ l\l cabai hijau cabai merah \i\ t\f\ cabai rawit rt daging ayam kampung skor l\l\ f\t\ daging ayam ras \t\ .0t." daging sapi daun bambang daun seledri rt rt. rt. .(l oo.oo jamur tiram l\l\ .o()( kacang bawang bungkus kacang hijau .rt .rt ,rt . kemiri rt kentang rt ketumbar .ooo.oo kerupuk udang . rt. . \l\ makaroni .0r. .0i". ooo8o" merica ._. rt. "l." l00r0008r tabu buah telur ayam kampung telur ayam ras rt rt ooo.oo tempe . buah tomat wortel ___ rtrtrt . ikan bawal ikan gurami ikan tengiri lobster rtrtrt .rt nugget udang plastik otak otak ikan plastik role ikan rt. plastik tabu tuna rt. plastik "i:i." .o'l. .oi:00i:oo"o" tempura rt . plastik udang manis . udang pasir rrt plastik telur ayam rtrtrt . butter susu bubuk rrt kotak susu cair liter coklat blok buah 103j sp peiigeraulsi buah baking powder bungkus keju buah lestin rt. gula halus meiosis sprinkles rt \l\ .i.toi.o"? syrup brands rasa) rt botol ose kakao fermentasi gula stik . stik minuman mineral aqua gelas dos mineral aqua botol botol mineral aqua botol botol air mineral aqua botol dos air mineral aqua botol 15t)0ml botol mineral aqua galon galon air mineral botol isi pak sari kacang hijau k otak natura lainnya kopi kapal api special gram pak teh siliwangi teh celup melati isi pak t\n mix t\l\i\c\x len siliwangi tiup asli isi pill tepung puding^^usu steht gram pak yoi. tepi agar agar satelit pak within ajinomoto within sasa rp) merica butiran ketumbar butiran kecap bango manis botol kecap bango manis botol garam dapur gram pak mentega blueband gram pak yri. gambar bawang merah bawang putih talk buah ,() tempe buah pisang sisir ooo.oo pisang buah daging ayam 4t). ,() ikan laut lele ooo.oo bandeng semangka jeruk bayam ikat ooo.oo kangkung ikal l7. kembang kol ooo.oo jagung .() wortel ooo.oo kentang :"() kacang panjang .() telur ayam negeri telur puyuh l.x ol. tabu tuna bungkus pentol bungkus kacang hijau seledri prei baris o.ooo.oo sawi putih ll. sawi hijau ikat kedelai teri kering teri nasi abon sapi makaroni abon tuna ()(), tepung sagu mutiara bungkus mentega gram mie telor buah sampel part per bungkus permen pak apel buah telor asin butir biskuit wafer bungkus susu kotak bali susu kental manis kaleng roti kaleng buah kerupuk bawang spesial biskuit run bungkus """ biskuit kelapa bungkus "63_ jeruk bali ~'~ penyediaan makanan tambahan anais paud paket penyediaan makanan tambahan anak sekolah paket gabah ooo.oo madu botol sosis buah l.l. pakan l.ljp. pakan hewan bekatul complete kandungan protein min 'w% mt^i rp) gamblang glikosida panjang stek stek jaranan panjang stek minimal stek jerami paket j~\ kaliandra tinggi minimal batang indigofera tinggi maximal batang konsentrat ayam kandungan protein min. lig t'l konsentrat sapi kandungan protein min rumput gajah panjang stek rumpun .() rumput mexicana rumpun rumput raja rumpun rumput setara rumpun pakan penyu . ikan segar i\aa konsentrat ayam kandungan protein min konsentrat ayam kandungan protein jagung jagung gilig kasar bibit indigofera tinggi min batang bibit rumput odot tinggi min sick pakan ikan pakan ikan pelet terapung 1mm pakan ikan pelet terapung 2mm pakan ikan pelet terapung 3mm pakan ikan pelet tenggelam 2mm pakan ikan induk pakan standar cacing sutra tube pakan bandeng pakan standar pakan udang pakan standar pakan kerapu pakan standar pakan sidat pakan standar pakan udang pakan ikan nun bbi pakan ikan j2.()q2.0q014 pakan ikan pakan induk ikan pakan lele sak pellet ikan api lele pellet ikan apung ram nila pellet ikan api nun nila olivia rp) barang pakai habis persediaan penelitian i.i. .0i. persediaan penelitian teknologi pertanian pupuk plt tablet pupuk organik kompos kandang bahari '"' pupuk pupuk cair organik cair liter pupuk pupuk cair organik herbafrom liter pupuk cair rmc cair liter l() .() ri". pupuk granul i. ooo.oo pupuk cair organik bonek liter pupuk npk bertiga, granul pupuk polska plus, granul o.ooo.oo pupuk aph agen pembuat hay all) pupuk npk granul rp) barang tak pakai habis i.i. .0i komponen komponen rambu rambu .0i. .00i komponen rambu rambu darat kabel twisted strana nl lmk s pln meter kabel 2x2, supreme nl lmk s pln meter kabel 3x4 supreme nl lmk s pln meter i:i y() .0l() :q(h]qoo4 kabel 3x2, supreme nl lmk s pln meter kabel 2x2t supreme nr lmk s pln meter ol04. kabel 3x4 supreme nl lmk s pln meter kabel 3x2, supreme nl lmk s pln meter .7i) .or. l00008 kabel supreme saltik s pln meter kabel mni supreme sni lmk s pln meter supreme nl lmk s pln meter .()() .()() kabel supreme sni lmk s pln meter clam service k.ak single phase bali konektor await\. n bali ooo.oo box phase delta group buah box meter phase saka type cat powder coating buah box meter phase saka type cat powder coating buah panel kabinet uluran to.v cm. cat powder coating buah :oo6r8" panel kabinet ukuran2t)x30xl2cm. cat powder coating buah panel kabinet ukuran" t7x20xl2 cm. cat buah powder coating "", kontraktor sn mitsubishi volt buah ()(.),()() kontraktor sn mitsubishi (6voit" a"c buah l.l, .0i. .00i: kontraktor sn mitsubishi buah kontraktor sn mitsubishi volt bali timer themen manual bali fotoceli selon kontak plasma buah mg dome nl lmk s pln buah mg dome seluk s pln" buah mg dome nl lmk s pln buah ooo.oo .mcb mg dome sni lmk s pln bali mg dome sni lmk s pln" bali i:r. :o2.oi.o4.oor.ooo"3i mg dome nr lmk s pln buah mg dome sni lmk s pln bali mg dome nl lmk s pln buah ooo.oo terminal i wing pin buah terminal l wing pin buah bubar bali meter ground rod meter loiijor ooo.oo lampu tanda fort bali panel meter ins manual buah panel meter digital lain digital buah sun aluminium, bulat buah ()i. sun aluminium, bulat nmi buah .06i: sun garpu alurmnirmi, garpu rmn bali kanal lebar cm) tebal mm. lebar meter r.l. 0i: kawat seling stainless stainless meter ooo.oo kawat seling stenlees stainless meter wire clips ukuran bali wire clips ukuran buah pan skrip ukuran buah pan skrip ukuran ml2 buah baut stainless lengkap stainless buah z02. baut lengkap ukuran mio buah beton block ukir an 60x60 unit rp) pipa pipa plastik pipa plastik pipa pvc mission ukuran meter pipa pvc mission ukuran meter pipa pvc va" mission ukuran avv meter kni pvc 'a" jaya ukuran vi" buah java ukuran buah pvc i' a" jaya ukuran buah "l" pipa pvc mission pipa pvc meter ll. kme pvc' " kme pvc buah t:l7:o2:o2:o6:oo]: )oo() klem pipa pvc y," klem pipa pvc buah ketik" buah ooo.oo pipa pvc dim meter l1. ()l00012 pipa pvc dim meter pipa lainnya pipa ist tebal nmi meter pipa ist tebal meter pipa 'a" ist tebal meter pipa ist tebal meter pipa ist tebal meter pipa ist tebal meter satuan rp) alat alat besar alat alat besar darat .0i. .0i tractor tractor lainnya four well drive traktor perindo unit .() (), four well dave traktor perindo unit olo09.ooo5"" four well drive traktor four well drive traktor four well dave traktor kuota kuota kuota power hos power hos power unit unit unit i.3t3)i.or.o" lo69i)ohio traktor traktor traktor traktor tangan multi vapor mesin pembersih pantai lokal penggerak gx2 myanmar myanmar myanmar quick f" std roda std, roda std, roda4 model gx20(), jenis motor langkah horisontal, net power hp rpm unit unit unit unit unit x07, so.ooo.ooo.oo grader grader attachment motor grader kimetsu gd5114 unit motor grader motor grader caterpillar mitsubishi unit unit .0i.0i. .oo3 buldoser buldoser kimetsu unit (). .()() o() buldoser buldoser caterpillar kimetsu 31e20 unit unit soo.oo .0i.0i. excavator i.0i. .00i crawler excavator attachment excavator tobelo sk200 v11s unit excavator tobelo sk330 unit excavator daewoo solar unit excavator daewoo solar unit excavator daewoo solar slr unit .()() r3. t:or. f.excavator daewoo solar340 unit "g" l3. .0l0l0" :() excavator excavator daewoo caterpillar gbb unit unit excavator excavator tobelo volvo unit unit excavator sumitomo (lo unit excavator excavator hitachi kimetsu unit unit .(.)o excavator unit .0i.0i.o3.0o2 wheel excavator attachment wheel excavator daewoo solar unit .3t) .0i.0i. hler dump truck dump truck remaja light truck roda unit ts. dump truck remaja dump sampah bengkel. unit dump truck remaja dump body situ unit t2.ot.or. dump truck hino putro hino futbol30 standar unit dump truck hino putro hino putro power sering unit .i44. ,()t) :3t7ot. dump truck toyota dma right gear power seeing with off road unit dump truck hino putro m3, unit dump truck isuzu borneo unit aspal equipment .ot.0i. aspal prayer .2jpi. aspal slayer bukan bas ltr unit . ^'l. aspal slayer barat itm unit aspal space sinar baja ltr unit lviilhiv ian rp) aspal equipment lainnya aspal cutter atlas coco unit computing equipment vibration roller vibrator roller caterpillar t * unit vibrator roller bola unit vibrator roller sakai unit ()().()() vibrator roller bola unit .()() aggregate and concrete equipment concrete breaker breaker unit aggregate and concrete equipment lainnya mobile stone dong peng jaw cruiser.l50 mm. unit m3 jam power hand dll willwaouke unit hand book willwaouke unit ooo.oo loader wheel loader attachment a la la well loader daewoo vega '., unit .o.v zin .uu \t\ well loader hitachi unit .zoo,( 'iji \ n f\f\r\f\i well loader kimetsu iir ifi kapasitas unit aza all .vov. i\f'\ z\z\ l \ well loader kimetsu a l kapasitas unit zza azt zaa 4x a4 40x loader lainnya zlt izx load cell sartorius nri fk' 20ffc3 ton unit c io load cell sartorius tc3 ton unit load cell sartorius tc ton unit portable scale intercom usa type unit portable scale mass load unit mesin proses water treatment mesin proses) a l aaaa1 water treatment ferossorb filter kap jam .* unit c m in "ll zl. water treatment water softener kap jam unit z' l zl "l "l l1 water treatment microsoft filter kap jam unit l l water treatment multi sort filter cap jam unit ,voo. d\ t mesin proses lainnya power miller seki kai unit oo.oo zizizizh engine yamaha unit i\7il~\ zl engine yam alia unit engine yamaha m wx vlb unit engine yamaha unit l l laz .ooo engine yamaha unit aaa engine yamaha unit engine yamaha x7i\ unit .() i\i\i\i\f\ engine yamaha heiwa sp! unit ihh engine yamaha kedai unit i io f\l izin engine yamaha unit engine yamaha unit engine yamaha unit engine yamaha mz. unit engine yamaha unit engine yamaha unit .() ,() i v i engine yamaha unit mesin kapal yuma unit alat bantu feeder belt conveyor feeder) belt convey bahan plastik ,karet, pa. cm. buah pb.l7()cm kompresor portable kompresor kompresor interpol rand unit kompresor atlas coco unit kompresor interpol rand rx3tp185 rpm unit zl l l kompresor firman pds unit (). ()(), electric generating set l.m ol. portable (generating set i.3v0i.o3.o4.oo2.koboi generator honda unit .c. generator honda f.t unit aiv vpfvipii a iiv7\3i liv iv7\ j5ia a \! na1 rp) generator shogun gel unit .0t 4i1ii ih141i1 generator shogun gfl unit il4\ generator multiple unit generator multiple unit generator cincin unit generator yamaha generator yamaha unit 41ih generator yamaha unit iii generator yamaha unit 41j\ \m1 generator yamaha unit iii! generator yamaha unit generator yamaha unit (,), generator yamaha unit lull generator yamaha unit generator yamaha unit .() ,()() l"l 4l4\ generator yamaha unit iii generator yamaha unit generator yamaha r . i i . unit ooo.oo generator yamaha unit generator yamaha unit generator yamaha t~t~ new unit generator yamaha t^l"" new unit iii generator yamaha unit nil generator yamaha unit coc (lll j. generator yamaha ra loot) unit generator honda unit .ooo.oo generator honda unit .() generator set deut f41912 open unit nil generator set deut t~ f41912 shield unit generator set data stc rangka roda unit generator set asahi stj unit generator set perkins type p45 open unit stationary generating set generator diese! kribo kribo 1p 3p silent unit electric generating set lainnya genset watt unit 114i gentel watt unit genset unit ,()() genset watt buah ooo.ooo.oo electric generating set lainnya genset laptop isuzu genset silent eg401s) buah pompa pompa pompa air bar precure unit pompa air grupos nf30 unit pompa air hitachi hitachi dt p30()gp pjs unit i\i\ \i1ken master air kompresor unit pompa air panasonic panasonic unit to"" pompa air panasonic unit pompa air panasonic unit pompa air panasonic gp* "j"x unit pompa air panasonic gp 200ja p unit pompa air sanyo sanyo 2555djp unit pompa air sanyo sanyo unit .()() nail pompa air sanyo sanyo unit pompa air sanyo sang spec unit pompa air sanyo unit pompa air santo unit pompa air sanyo t5tt" watt unit i "i pompa air sanyo ph" watt unit .40l() (). o5.o1o.ooo22" pompa air shimizu shimizu unit .t]()l. pompa air shimizu shimizu unit pompa air water unit t." "l.(i3." .0t0. pompa air water unit .^^^ hha satuan t\li i\j\rm7 pompa air water unit ill pompa air water unit tl\ vi v^ vc " vmo .oh). pompa air water unit oo. oll pompa air unit i\i\i\ pompa pompa air jam, unit tia z rottlpa air oni tt v v j0.oj( .(v0t ,ua pompa air rvv unit (va aa vtt pompa air juara izin ov^rd l esei unit (laa (v(l vt v1 v v vat pompa air viii \rad\a rv. if il cara inci diesel unit 7tt vs vl v v v3s pompa air bara men diesel [ . unit 7a(v ,vu2 ,uo " ac pompa air bara inch spb diesel unit o v .3xv pompa air tt\ pompa set inch hp unit vi v v v3tt pompa air dz.<nr.o czi* r^pompa net iucn april" unit s(v tto t(va lie v1 .0003v pompa air tllazz. xc\ "vxi lrtlrt. az diesel honda bupati o.ooo.o ott.l .(te. pompa lainnya pompa air sirkulasi unit kelengkapan pompa air mesin grin unit . pompa operator limbah jil korea unit unit pemeliharaan lapangan mesin diesel l* motor diesel myanmar f , "f" y v tit sda unit ria rpm motor diesel myanmar sda unit rt rpm motor diesel myanmar rdi unit rpm motor diesel myanmar tld ii1i1i sda unit motor diesel myanmar sda unit motor diesel antar til sda unit l\f\ motor diesel myanmar til7 sda unit i .il5, ,() motor diesel fiz sda unit fill motor diesel myanmar ri17 sda unit .0tl motor diesel myanmar iti sda i5. unit motor diesel myanmar ' ~ sda unit motor diesel myanmar rard sda unit dx f "ii diff motor diesel myanmar tti sda unit l\i motor diesel myanmar i't"" ia iiv sda tf105 unit rpm motor diesel myanmar trio* sda unit y2. .0u0.1k' mtt.\ motor diesel myanmar dpi n\y sua unit v v7 v(v lift motor diesel myanmar sda l3. unit .4uu3' itx rpm motor diesel myanmar cr\ "fit sda ln. unit zj.i64.z00, motor diesel myanmar t*!"* sda unit motor diesel kuota tt 50h rpm unit ol\ motor diesel kuota tit rtt tll rpm unit 11l" motor diesel kuota ittf rpm unit motor diesel kuota "tt "tt it") unit t "il rpm rrt motor diesel rt kuota tti.'' unit motor diesel kuota t*t till", pk ()() unit rpm motor diesel kuota rvt i i v z400 unit n 1l\ oo.oo motor diesel fiubota x>t\ kpm unit k nl iii^ cf^l van star unit .jr. motor diesel advance star unit motor diesel golf star unit motor diesel dong feng hp+ dinamo unit l.j* .() motor dies) dong feng stater radiator u.nt son (,)() w l wl a>" *ri ciwwxww c*m rp) .()() motor diesel honda lemah unit motor diesel induk elektronik stater unit motor diesel shanghai str unit motor diesel tong feng dinamo roda una motor diesel tong feng stater radiator unit motor diesel vada una .f) diesel lampu kuota rpm una diesel lampu kuota rpm una diesel lampu kuota rpm una diesel lampu kuota una rpm peralatan selam tanks tabung selam) tabung selam aluminium cuft liter una sepatu karang bodies una i0(). fin swimming open hill buah .()()(),( tank boot buah knives pisau selam) pisau selam buah t6(). regulator instruments regulator octopus una bouyancy compensation device body any compensation device all skill level unit bcd) belt sabuk pemberat) sabuk pemberat buah weight pemberat) timah pemberat buah diving gloves gloves buah pelampung life jacket life jacket tunas size buah life jacket tunas size bali life jacket tunas size buah tas selam tas peralatan selam buah baju selam wet smt buah rush guard suit buah peralatan selam lainnya snorkel buah masker buah ooo.oo tank net buah ooo.oo carbine rmer set buah tools kit bali dry bag buah ooo.oo alat bantu lainnya alat bantu lain lainnya propeller masa inc ccw kuningan una ray metal detector una o1. .r6."o ol. ooo3""" ray metal detector una rav metal detector una rp) alat angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya kendaraan dinas kepala daerah sedan unit k)(). kendaraan dinas kepala daerah jeep unit ooo.oo rt.^ ook" kendaraan dinas wakil kepala sedan 2200cc unit .()() daerah kendaraan dinas wakil kepala jeep unit .() daerah kendaraan dinas kena dprd sedan minibus uml ()().(l00,() kendaraan dinas wakil ketua sedan minibus 2200cc unit (). o00.(l()(),()o dprd kendaraan dinas pejabat eselon unit kendaraan operasional double gardan unit kendaraan operasional roda unit kendaraan bus kecil tipe unit kendaraan bus kecil tipe unit kendaraan bus kecil tipe unit .() (). o()(). kendaraan bermotor penumpang bus penumpang orang keatas) kendaraan operasional roda dan atau bus besar unit micro bus penumpang s d orang) kendaraan operasional roda unit kendaraan bus sedang tipe unit oo.ooo.oo .() "o003" kendaraan bus sedang tipe unit kendaraan bus sedang tipe unit mini bus penumpang orang kebawah) kendaraan operasional minibus unit kendaraan bermotor angkutan barang pick kendaraan operasional pick unit kendaraan bermotor beroda dua sepeda motor sepeda motor the road unit kendaraan operasional kantor unit (). ().(l00, roda tipe kendaraan operasional kantor unit roda tipe :2t(l2.()i: :00t. kendaraan operasional kantor unit roda tipe kendaraan operasional kantor unit roda tipe kendaraan operasional lapangan unit ooo.oo roda tipe .oot. kendaraan operasional lapangan unit roda tipe kendaraan operasional lapangan umt roda tipe kendaraan operasional lapangan unit .() (). roda tipe sepeda motor trail klx2" umt kendaraan bermotor beroda tiga kendaraan bermotor beroda lainnya kendaraan operasional lapangan unit roda tipe kendaraan operasional lapangan unit roda tipe kendaraan operasional lapangan ikut roda tipe .(^. kendaraan operasional lapangan unit .(l oo.ooo.oo roda yk>i rp) kendaraan bermotor khusus mobil ambulance mobil ambulance toyota hi ambulans transport karoseri unit .() \y. .00tt) mobil ambulance ambulans emergency l300 sasis unit mobil ambulance karoseri ambulans transport unit yl. mobil ambulance ambulans emergency l3() mitsubishi unit mobil jenazah mobil jenazah mitsubishi l3() mobil jenazah karoseri unit .0i. mobil jenazah mobi jenazah apv mat) unit mobil jenazah karoten ambulans jenazah ulat kendaraan bermotor khusus lainnya skyline crane telescope meter unit alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor angkutan barang gerobak dorong gerobak sampah dorong unit l3. gerobak sorong buah kendaraan bermotor penumpang sepeda sepeda gunung gigi ganda unit rp) alat bengkel dan alat alat bengkel bermesin perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi mesin bubut mesin bubut inhil (p unit mesin bubut smt gac, preston gear head unit late. max swing over bed: max swing cross slide; mm. distance between center. spindle paper mt. step spindle speed: step. range speed rpm. travel carriage mm. travel cross slide mm, travel slide, travel stock qml: mm. motor power: hp, param dimension ffx all mesin bubut master c06230 max swing over bed unit mm. max swing cross slide nun. max swing over gap mm, distance between center mm, spindle paper step spindle seed step, range speed rpm, travel marriage: mm. travel cross slide mm. motor power hp. packing dimension 760x xiw in.w tzu ls.g mesin bubut gap late, max swing umt over bed mm. max swing over cross slide mm. max swing over gap nun. distance between center: mm, spindle paper range speed l\l\f\ rpm, travel caneggc mm, travel cross slide mm, motor power nil parking dimension z80 nii ouu, mesin bubut besi type ycy, mesin bubut kayu wood mesin book mesin book bosch unit mesin book bosch unit mesin book bosch unit ,4t)(). mesin book bosch unit' mesin book bosch unit mesin book bosch unit mesin book bosch umt l50(),() mesin book dealt unit mesin book dealt unit mesin book ein hill duduk umt mesin book lull tap254116b unit mesin book freeze duduk unit ().() mesin book akita 16mm unit mesin book akita unit mesin book akita listrik) unit mesin book akita unit mesin book akita umt mesin book akita unit 111x1x1? uv voy o x xix isa (r|>) mesin book akita nhp unit mesin book mater r tx sk, charles unit t\l\ \y1 mesin book mater at* f~aa sk, charles unit mesin book mak tec ktx sk, charles unit mesin book mesin book mater rrt w fx 7aa sk, charles mm, duduk west like unit unit mesin book west lake tap wj12e1nh unit ."oro" lo"o5:o0026 mesin book duduk nikkan mm, rpm unit mesin book duduk nikkan pisau jck unit mesin book duduk manual nikkan unit mesin book akita umt mesin book chief unit mesin book duduk nikon unit mesin book drill press sanusi umt mesin book drill press mesin book window window 2j4ri3",5speed unit set mesin book kribo unit mesin book toshiba umt mesin book zay unit hammer rotary hammer rotary bosch bosch drg i dee unit unit hammer rotary bosch unit hammer rotan' hammer rotary bosch dealt m ra unit init hammer rotary unit or. hammer rotary hammer rotary demolition hammer akita bosch gbh gsh388 unit unit unit demolition hammer bosch usa unit demolition hammer akita unit ooo.oo demolition hammer akita unit demolition hammer akita umt demolition hammer angel drill mesin drill akita akita proses una # umt unit unit a a mesin impact drill proses bak deer, umt bor duduk elektrik west lake tap 12e1nh umt bor duduk elektrik west lake umt mesin gerinda |_1 2_] mesin gerinda ats elektrik unit |_1 2_] mesin gerinda bosch ggs unit mesin gerinda bosch gsm duduk unit mesin gerinda bosch gws unit mesin gerinda mesin gerinda mesin gerinda bosch bosch bosch gws gws "x ttt t gws unit unit umt mesin gerinda with unit mesin gerinda dealt umt mesin gerinda dealt unit ooo.oo mesin gerinda dealt unit mesin gerinda mesin gerinda mesin gerinda dealt milii! akita prof pro ,straight uml unit unit ooo.oo mesin gerinda akita duduk unit .000i6 mesin gerinda akita unit mesin gerinda akita unit mesin gerinda fukuyama too umt mesin gerinda mesin gerinda elektronik window sem tps nmi unit umt mesin gerinda scrap mm. kg. unit f\za i\f\ gerinda duduk elektrik gerinda duduk elektrik kinfuji kinfuji hts unit umt (),()() gerinda duduk e^tnk rrt unit mesin kulit mesin sesat kit taking unit ta. isa lain fwww rp) mesin kompresor mesin kompresor unit 60t), mesin kompresor ttt 2hp unit iii i\i\ mesin kompresor mesin kompresor mesin kompresor pole position umt unit unit t t 7i\l\ 6t) xoo, mesin kompresor slv stone unit mesin kompresor spk unit mesin kompresor mesin kompresor spk spk spk ;gpcm7 unit unit ]() o3.01ol0t8o0" mesin kompresor spk spk spk ;gpcm7 limit mesin kompresor spk unit i59, (),()() mesin kompresor big pioner mt7 ttt mk ltr unit mesin kompresor mesin kompresor fini 20ltr ltr hpp unit umt mesin kompresor tiger air unit mesin kompresor harmon hx unit mesin kompresor lakoni spk unit (),()() mesin kompresor lakoni spk unit mesin kompresor mesin kompresor mesin kompresor lakoni lakoni lakoni spk 125x; .5hp spk sps rll .5hp2 umt umt unit mesin kompresor bima b5. hp' unit mesin kompresor mesin kompresor mitsui mitsui umt unit mesin kompresor mesin kompresor mesin kompresor mesin kompresor multiple multiple multiple multiple r 1tt i " unit unit unit unit soo.oo i'\ tiga mesin kompresor pioner mix "2r color" unit mesin kompresor umt mesin kompresor unit mesin kompresor super tiger 50ltr unit mesin kompresor mesin kompresor mesin kompresor tiger ml. uno air uno air phase fa1025 phase unit l ml unit .() l900,()() mesin kompresor uno air (). phase unit mesin kompresor uno air too ph.ase unit r." .oi mesin kompresor uno u lhp page unit mesin kompresor uno air phase unit :o3.oi."oi".o"i8.ooo40 mesin kompresor uno uba phase unit odl mesin kompresor uno air uba phase umt oio! mesin kompresor mesin kompresor uno air jno i60 2hp3phase unit unit mesin kompresor mesin kompresor uno air uno air hp unit unit mesin kompresor mesin kompresor uno air unit unit mesin kompresor moster press mpa unit mesin kompresor gat unit mesin kompresor row unit mesin kompresor power one p124, unit mesin kompresor unit mesin kompresor mesin kompresor multiple press unit mesin kompresor gat type psi unit .() ,() mesin las listrik mesin las listrik esto ar7 bx6 phase unit mesin las listrik esai unit mesin las listrik mixta welding umt .3lp. mesin las argon esai unit mesin dynamo iron dinamo type power 22i) unit rp) mesin gunting plat mesin gunting mental mesin gunting bosch mack paper type rpm unit unit mesin pemotong plat mesin potong plat muller unit mesin potong plat mesin potong plat miller muller unit unit mesin potong plat mesin potong plat muller muller 4mni 5mm unit unit y03: mesin potong plat mesin potong plat muller muller 6mm 8mm unit unit mesin potong plat proses unit mesin potong aluminum uar mitra saw rpm unit mesin profil kayu mesin router both unit mesin router both unit mesin router mesin router both inhil r76()l unit unit mesin router akita unit mesin router mesin router mesin router mesin router akita akita akita mater 12ram unit unit umt unit mesin router bosch gst unit sociale shoulder unit perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya elektrik breaker elektrik breaker akita akita unit unit elektrik breaker akita unit wood pointer oscar oscar, unit menekuk pipa hidrolik proses "l umt mesin bef sender akita unit mesin boxer mesin impact french akita akita umt umt mesin polished blac dekker unit mesin polished bias dekker kp" unit (),() mesin polished blac dekker prof6138 unit mesin polished both gex unit mesin polished mesin polished both both gpo unit unit mes polished mesin polished ein lill ein hill pls umt unit otl o.oo .()() mesin polished akita pbl unit mesin polished mesin polished blac decker unit unit .() patrol engine akita dcs hawa sah unit .04i: patrol engine patrol engine patrol engine akita akita akita dcs9()l(). hawa sah dpc cabin shaw dpc chain shaw unit unit unit sharpeimer akita unit sharpenner akita unit """ .0i:0i:04r. shear akita unit shear akita french unit shear slide compound sow akita akita unit unit thickness simplified late calder boring machine akita janji shanghai rrc unit init unit gasoline engine training engine stand unit motor listrik phase rpm unit motor induksi phase rrt volt unit motor induksi phase rrt ,'38o volt unit r^. motor induksi phase pembengkoktipa rrt rpa volt rpa umt unit n3. membengkok pipa rpa rpa unit r.j2. .04i: pemotong ^ipa tembaga pemotong pipa tembaga rpa rigid 's d s d l!nit unit fff olivia x f ika sly rp) raguan penjepit pipa riddim phx unit ragam tanggal standar lokal unit ragam tanggal standar dukung umt pompa vakum dukung unit lia manifold dan selang unit l3. z03: .04l. manifold dan selang unit .() l()l04r. regulator oksigen yamato japan unit mesin chief monster carpenter unit timbangan duduk cahaya add umt mata bor chief inhil unit .o3:o t:ot:o4r.ooo52 mata bor chief inhil unit mata bor chief inhil unit i,(i0 l7o mata bor chief inhil list r00' mata bor plong holes unit mesin press kayu musee feel unit setrika uap iron fog unit mesin gosok fukuyama fs9935 unit mesin giling sem unit iai\ mesin pelebur cartoon unit mesin slayer meiji unit mesin emosi taken unit mesin ketel uap kapasitas fire tube unit perkakas konstruksi logam yang transporatble mesin gerinda tangan mesin gerinda tangan blak deer unit l3. .q3.oiy2i)qrqoqo2_] mesin gerinda tangan both ggs unit mesin gerinda tangan both ggs umt mesin gerinda tangan both gws unit tt\fai\i\ i.a mesin gerinda tangan both gws unit mesin gerinda tangan both gws unit mesin gerinda tangan both gws8 t0 unit mesin gerinda tangan dealt unit mesin gerinda tangan dealt unit l3. mesin gerinda tangan einliill unit mesin gerinda tangan inhil pro unit mesin gerinda tangan hitachi sbi umt ,()() mesin gerinda tangan akita unit mesin gerinda tangan akita unit 15_ mesin gerinda tangan akita umt mesin gerinda tangan akita umt lv4 mesin gerinda tangan akita unit mesin gerinda tangan akita unit mesin gerinda tangan ngo umt mesin gerinda tangan orita unit mesin gerinda tangan orita unit mesin gerinda tangan orita unit angel gender akita unit angel gender akita umt angel gender akita unit mini die gender akita unit (),()() mini die gender akita unit mini die gender akita umt mesin gerinda dealt unit mesin bor tangan mesin bor tangan hitachi type sa, 10mm unit rpm .\fa.r\ mesin bor tangan gold dragon type jiz umt rpm iy. '() mesin bor tangan bosch t)e'gbs16 unit mesin bor tangan mater type ram. unit mesin bor tangan hitachi mm. unit rpm .o' hammer akita unit ,()() hammer drl akita unit l3. hammer drt akita unit fs. hammer drill akita hpt5oo umt v1. iac\lvi7\ d \iv \ll nv aoi iv vi s.a rp) hand drill akita unit lata hand drill akita unit hand drill akita unit .0t.' .000t3 hand dll akita umt hand dll akita unit hand drill akita mt602 unit t\i\ \i\ rotary hammer akita unit rotary hammer akita za1 unit rotary hammer akita unit v6 rotary banner akita unit t\ l\l\ lv. .v00,() rotary hammer akita t~a unit dil stand bosch bs bosch umt z \fx fia a lain mesin drill blak deer umt ooo.oo mesin drill blak deer unit mesin ampelas tangan belt sander akita unit belt sander akita unit belt sander akita unit finishing sander akita 9045b unit finishing sander akita unit finishing sander akita 7x. fx7a unit .00007_ finishing sander akita umt mesin sander inhil unit mesin sander inhil unit sander polished akita j v spb unit sander polished akita pbl unit 7a \ .v. "t2 sander polished akita unit sander polished akita unit mesin gergaji besi mesin cut off both gco unit mesin cut off inhil pro unit mesin cut off inhil c314 unit mesin cut off akita unit \l\l\ mesin cut off akita l.init ia1"t t an dia mesin cut off akita unit wv mesin cut off akita at* unit "s \4i x v s wv yl. mesin cut off orita unit nibble akita unit nibble akita unit groove outer akita unit perkakas konstruksi logam yang transporatble lainnya blower akita unit brush outer akita unit .(( concert cutter akita umt i concert cutter akita unit concert cutter akita ioc unit concert cutter akita unit stone gine akita unit concert player akita unit cordes tool dealt ic unit cordes tool akita unit cordes tool akita unit .0q9.0q0! cordes tool akita unit cordes tool akita unit (),()() cordes tool akita unit fia i h'u\ jon cutter mater unit cutter akita unit cutter gallery gagang pisau unit zc\i\ cutter gallery (serbaguna) unit impact wreck akita unit impact wreck akita unit jet cleaner dealt unit mixer akita unit cio ci io dcm screw driver akita unit \f. oi} ov'v. .wv' .j6. screw drive akita unit f2. .() screw driver akita umt screw div akita unit l.i2. screw driven akita unit r \ irv xtz* xa1?d rp) mesin obeng bosch gsr unit mesin obeng bosch gsr umt mesin obeng bosch gsr umt mesin obeng cordes black decker umt mesin obeng cordes black decker umt mesin obeng dealt black decker unit trimmed akita unit trimmed akita unit mesin trimer bosch unit mesin trimer inhil unit mesin timer mater unit mesin trimer blak deer unit blower elektrik size rpm umt hot gun bullock usa umt hot gun bullock usa unit mesin alat gosok listrik blak deer unit perkakas bengkel listrik solder listrik solder delta unit solder gold star unit solder remaster unit solder kiwa unit solder salary unit solder unida unit tester listrik telepon internet tang amber digital) unit tang amber jarum) umt l.() (), l3. .0r03t037: respon philip standart umt perkakas bengkel kayu mesin gergaji mesin gergaji akita unit mesin gergaji cross cut akita umt l00003 mesin gergaji potong akita unit mesin gergaji tangan orita type unit mesin gergaji tangan ats cs185 toko unit mesin gergaji circle orita type unit mesin gergaji selendang oscar unit ooo.oo mesin bor kayu mesin bor black decker hammer unit .o().oo3.ooo02 mesin bor black decker hammer unit mesin bor black decker rotary himne 8t) ss2 unit mesin bor bosch unit ooo.oo mesin bor bosch unit mesin bor bosch unit mesin bor bosch untuk kayu unit mesin bor bosch unit mesin bor bosch untuk kayu unit mesin bor china china duduk elektrik unit mesin bor cordes black decker unit l3. mesin bor dealt use unit mesin bor dealt use unit mesin bor dealt umt mesin bor einliill bas chorotc unit .t) .003t00016 mesin bor euihill nmi impact unit mesin bor inhil sew impact unit mesin bor inhil scn impact umt mesin bor (listrik tangan) unit it3. mesin bor (listrik tangan unit ()02i mesin bor akita impact unit mesin bor akita listrik unit mesin bor mater umt mesin bor mater umt mesin bor mater unit k03. mesin bor mater unit mesin bor bullock unit mesin bor bullock unit .0i: mesin bor bullock unit rz* 1v1e.ivia u \lv rp) mesin bor bullock 7171z unit mesin bor rrt kayu unit l\z t\ \z f\l\t\zz mesin bor nikon jck mm. mm, 2y5 unit .ooo.oo y3. .oi. mesin bor nikon unit mesin penghapus mesin penghapus seri line sib free hz, uii rpm mesin penghapus fuji unit l~i 15000rpm mesin penghapus pasrah orita unit f1t\l\t\ t*a rpm mesin pasrah fuji type unit r*i r\ rpm mesin pasrah akita unit mesin player pasrah fuji type unit x48. (). mesin pasrah duduk china aft rvi phase unit gergaji chain saw mesin saw both gsg foam ruber unit mesin saw both pez purpose unit mesin saw both pez purpose umt ata mesin circular saw akita nun unit ti4\ \ lata .* mesin band saw oscar unit nil ,1z l'\ mesin band saw oscar unit o l l (l l zl. o,l) mesin jigsaw bosch rrx tin < gst unit \ l .x22. mesin jigsaw bosch gst .*> umt x l .x22. mesin jigsaw bosch gst unit mesin chain saw akita pitch unit l3. .0l06: mesin mother saw bosch unit mesin mother saw bosch unit mesin militer saw bosch unit o6:oi2:()oo14" mesin chop saw dealt umt mesin resiprocant saw dealt unit t l hedge cutter ahs ahs unit mesin circular saw bosch z** gks unit izx mesin circular saw akita unit jn) z.\)\)\)j)\) mesin circular saw akita unit l mesin circular saw akita unit z11 x l .* mesin circular saw akita unit l06. mesin circular saw mater umt mesin circular saw mater unit reciprow akita unit x l gergaji potong essen buah o.ooo.oo mesin chain saw inch unit perkakas bengkel kayu lainnya mesin ampas black decker umt mesin ampas black decker multi sander umt mesin ampas bosch " *t~vr* belt sander gbs unit l l mesin ampas bosch t v r"* gbs unit mesin ampas bosch gex unit mesin player bosch gho unit mesin player einliill unit mes player akita umt mesin player akita unit mesin profil akita unit mesin profit modem type mij umt mesin profit fuji type umt mesin profil ats wt6 unit mesin profit aid rv rpm unit list mesin wood working oscar unit perkakas bengkel khusus perkakas bengkel khusus lain zw\ i\f\ t\f\t\t\i .:^. hammer init 1qh hot gun bosch unit hot gun bosch ghg 630dce umt ia. spy gun embung segala umt spy gun tabung savoia type unit rp) ji4 .() .00007_ .()i:07i)0_8." l3. :o3.0to7:oo8:ooo13 l3t03.()l073)08x) :()(t00015 kitchen wonder mesin pengulas kedelai mesin penggiling daging mesin penggiling bumbu mesin penggerak disk mill mesin penggerak segar.q" ichiban matic shandong best motor penggerak mesin ayakan kacang mesin sesat kulit tico taking type b k kapasitas type jam type type ffc power rpm rpm type buatan china unit unit mesin pengulas mesin potong kain sega yamato l3. .0t) mesin ]ulang kancing mesin benang besar mesin dex yamato typical j2j3. r:q7.o"o" .() "(] {k) mesin verde yamaha yamaha mesin lines mesin poles stel ats .(j. 3t03.oi j2. j2:() :oo8:qqo2" :() ."0t) mesin cangklong mesin totol urutan besar dan kecil mesin circle mini typical taking inch, buatan lokal "o"x"]20xr2. gc2605 shen hwa mesin silver pasti mesin matras pompa aktor limbah pompa hisab fukuyama fukuyama pompa otomatis trailer limbah pompa recycle kembali ungkap besi ungkap biasa fukuyama lion star bara japan bara japan lokal phi min 3m''^ jam] unit unit umt vjv. v7.v v umt unit umt umt unit umt unit unit umt x84. ,()() umt unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit peralatan perkakas las lainnya jtl s.io^. ill:() k()() .00q() ()0q3 ti: :o" ij2. "l7q8.() ym.omj memo .00010_ o8jo4:oo()ri q8.oo4:"ooq]i2 :() mesin las kacamata las kacamata las kacamata las yaiuuar google google .0j0i kacamata las topeng jas topeng las topeng las salary fo goal art google art selang ias selang las selang las^ selang las bravo las bravo las bravo las emi sun oid blue """ blue red twin eco kartika block model iragwell gagang sunloid, topeng gerinda blue blue oksigen red twin uio eco travels l3.2j) .(il 1t2: s.jfb o4.l)0o17 .(7oo78] .()00j9 ]qo() :q8."(7o4:ooo22" ]q8j) ]() p8. .00j) bravo las inhil trayqjas bravo las bravo las inventor bravo las trayqjas bravo las alatas plasma quali telain travels inventor b " ()f arc telain digitmodulator alatas alatas alat las alat las wim ingin inhil inhil inhil inhil" lander las j^tong einen yamato sanyo pit bjendeqlasdquble seal bx7400a regulator aeetelyn type unit unit umt unit unit unit umt umt unit unit unit unit unit unit umt umt unit unit unit unit kkj.oo unit unit umt .<) unit umt unit unit unit umt nav bif tlz* rp) alat bengkel bermesin perkakas bengkel listrik perkakas bengkel listrik lain tang listrik germany unit zl. l3. selang kompresor spiral unit "r. o3.o2t02:o0670ooo3 selang kompresor spiral l~5m tw' unit selang kompresor spiral uml selang kompresor spiral uml perkakas pengangkat dongkrak hidrolik dongkrak buaya buah l3: stand dongkrak buah perkakas standard standard tool) tool kit set tool kit set remaster kunci sok set tool kit box tool box buah tool box buah tool box bali tool box buah tool box proses buah kunci pina k.inci dina rrc ukuran buah kunci nina rrc ukuran buah kunci nina rrc ukuran buah kunci nina xviii >i l il^u ukuran buah kunci pipa ukuran buah kunci nina l xl v4 ukuran bu[di kunci nina .1b. u>ft* ft kz'k'v* ukuran buah perkakas standard lainnya m a^ h. k aa u.b mja ago rachel) buah kunci ago rachel) buah kunci indon buah jvuiici ago ratchet buah .() evell l'i ago buah buah iifvrvt nf i jvuiici ui^grid l ldots buah kunci buah lll wipo handle from buah io" rvuuui rara wipo handle from buah is. kunci inggris wipo handle from buah rs luigi flora flora buah reuni means citra bali kunci inggris flora pes buah kunci inggris flora buah kunci inggris rrc ukuran buah kunci inggris rrc ukuran buah kunci inggris rrc ukuran buah kunci inggris rrc umam ts":::: buah kunci garis rrc ukuran diamond buah kunci inggris rrc ukuran buah kunci inggris rrc ukuran wipo handle buah kunci inggris rrc ukuran wipo handle buah kunci inggris rrc ukuran wipo handle buah kunci garis rrc ukuran wipo handle buah yo" kunci inggris rrc bisbol buah kunci inggris bisbol buah kunci inggris torsi torsi buah kunci inggris torsi torsi heavy duty buah kunci inggris torsi torsi, ada meteran buah kunci ring ago ] ]: .x"] l7]4mm buah "r. kunci nng ago bali kunci ring ago 116x3 buah .o3.o2.o5.o32.ooo34 kunci ring ago 16x7 buah l.i|: kunci ring ago buah l.t( yo" kunci ring ago buah kunci ring ago buah ina hoi iiv \oiy iv \ lain i\i al\ kp) kunci ring ago buah fif\ lia kunci ring ago buah (), kunci ring ago buah kunci ring flora q.rtl, tali fto.ouu.uu kunci ring walter buah ,()() kunci ring kunci ring kunci ring walter walter walter bali busan d.nl, buah 25z. i\t\i\ i\i\ kunci ring kunci ring walter" walter" 4x7 buah buah kunci ring walter buah kunci ring walter buah kunci ring kunci ring kunci pas writer walter ago buah buah buah kunci pas kunci pas bullock king tony jua bali \(\ _57 :"o5. "o" a'\f kunci pas kunci pas kunci pas king tony kmg tony king tony buah dati buah ()().(k kunci pas king tony buah l\l\ .() kunci pas kunci pas king tony kondo buah buah i'lia til kunci pas kunci pas kondo kondo buah buah (\e t\i\l\ l kunci pas kunci pas kondo rondo buah tuan (iz\ fiz f\c l\f\f\ kunci pas kunci pas rondo kondo d.u suami buah 71z 11z fiz kunci pas kondo buah .zuo.uo perkakas khusus special tools kunci kunci bullock bait set, pes ovs) set kunci bullock panjang pes ovalis) set" kunci bullock pendek pes ovs) itl bait set, ops 3t) loves) a11 t40 pcs set . kunci kunci bullock bullock pendek pes ovs) itl bait set, ops 3t) loves) a11 t40 pcs set set kunci t jci exelenct nun set l>l 71z 71z ol?. oo07 kunci t7cit set liv fiz tmc kunci kunci tech tech nun bali set pes panjang pes set set l fc l\ \ lata kunci tech pendek pes set" perkakas khusus special tools lainnya obeng arloji lokal pcs buah obeng arloji proses buah obeng arloji obeng arloji proses proses hand plastik pes buah buah ()(),() .() obeng arloji rrc buah obeng arloji salary buah mesin potong keramik bosch gdc unit r3. t7. mesin potong keramik mesin potong keramik bosch dealt unit unit fan mesin potong keramik einliill tc7100 unit mesin potong keramik akita unit mesin potong keramik akita unit tiz ]ot7:oo oi5 mesin potong keramik mesin potong keramik mesin potong keramik it\lf\r\n \jpmumiri nci proses proses proses serial aflllfl i\z umt unit umt unit v l l l oo.oo maxi jill perkakas bengkel gergaji .3ll. gergaji gergaji diamond diamond gosok gosok buah bali .() dz* nz* iviei lava ni eiv rp) gergaji diamond gosok buah gergaji diamond gosok buah "v l l gergaji rebrand rebrand gosok buah gergaji remaster untuk kayu buah gergaji remaster untuk kayu bali gergaji kin rvi kayu bali gergaji kin ryu kin rii buah gergaji phx plastik biru untuk kayu buah gergaji phx pegangan kayu untuk kayu buah gergaji phx plastik biru untuk kayu buah gergaji phx plastik kayu untuk kay buah gergaji proses untuk buah rrt. . . . figura gergaji proses bali gergaji proses untuk kayu feel buah gergaji rrt buah is" gergaji rrt buah gergaji salary besi buah gergaji salary besi buah gergaji salary ,besi buah gergaji salary besi buah gergaji salary kayu buah gergaji salary besi buah gergaji salary gagang plastik .lipat buah ().() gergaji seni tenun saw kayu plat biru buah gergaji seni bali gergaji seni "7t) bali gergaji seni besi buah :o3:o2:o7:o"oi.ooo3()" gergaji tangan kung buah water pas .() water pas axe level buah water pas axe level buah i21. (), water pas axe lever40 buah water pas axe level buah .() .070q6.()( k)q5 water pas axe magnet buah l3: water pas axe nama bali water pas axe ama buah water pas axe nama buah water pas axe nama buah oio yoon toko water pas axe nama buah water pas ats buah water pas ats bali water pas ats ats buah water pas buah water pas ats buah ,()() water pas biasa buah siku siku diamond buah siku diamond uk] buah .(l() siku diamond uii.l pasang siku diamond pasang palu palu batu buah palu batu bali palu batu buah palu batu buah palu batu buah palu kondo r509.() kgkambiiig buah palu koridor buah i71.()q(u) palu kondo buah palu kondo salary, buah palu kondo sandi479 bali l03. palu kondo gagang fiber buah x03 palu kondo gagang fiber bali ,()() palu kondo gagang^fiber buah palu kondo gagang fiber buah modem buah mil my m ^jt sl pi iii rp) perkakas bengkel lainnya i\z tl t titi tang hard ware dona acz scanner buah tang hard ware tang kakak tua buah \i\(\ .() tang hard ware tang kombinasi buah (ij aaaa t tang hard ware tang kombinasi buah fxfifi f\ \ ir\z tang hard ware tang plong bali \f\(\ f\fif\r\ tang king tony ost land cucut buah \t\t\ tang king tony land cucut buah (). ()(),() t\t\t\ tang king tony land cucut buah t\z t\z tang king tony trouve50 buah ayakan pasir ukuran buah ayakan pasir ukuran buah bak plastik ukuran kaki buah betul diamond halus besi buah betul diamond halus besi buah betul diamond uk, halus besi buah betul diamond halus besi bali betul proses besi buah laz t\fx t\zf\ betul proses besi buah l*t betul proses besi buah modem uk. buah modem buah i ^ j i "v lemak lokal buah linggis buah linggis buah linggis proses buah linggis proses buah meteran yamato yamato rail buah taf meteran panjang buah taz laztazz meteran panjang buah aft tiz zfa meteran panjang buah (). .()( zta meteran panjang buah meteran panjang buah ,()() meteran panjang buah taz taf zfa catatan potongan keramik cap mata cap pisau kering buah ooo.oo potongan keramik feeder kering buah .()() potongan keramik fukuyama basah buah potongan keramik fukuyama pisau basah buah ."' .20l),()() t\^ taztazz potongan keramik kenji kering buah i20. ,()() potongan keramik bosch pisau basah buah oo.oo potongan keramik bosch pisau kering buah siku kombinasi waterways salary buah siku kombinasi wateipass salary buah taz cetak proses travel buah cetak proses travel buah taz jaz tata cetak proses bulat buah cetak proses bulat buah sarung tangan heron kuning dosen sang tangan heron bini dosen sang tangan heron hijau dosen ()(),()() tata z sarung tangan heron merah dosen taz fara la aze pompa kaki tabung meteran buah ooo.oo pompa kaki tabung meteran buah f\ \ z pompa kaki tabung meteran buah i'l taz taz taz katrol cham blok stan buah katrol elephant ton buah katrol elephant c"2tt. ton buah katrol kondo ton buah katrol kondo ton buah katrol kondo ton buah ooo.oo katrol kondo ton buah katrol kondo ton buah taz taz katrol kondo ton buah aim) aaa(ct katrol kondo ton tuan m03. katrol proses ton buah j2: katrol proses buah .^. katrol proses ton buah patok ^"cross buah ooo.oo tt' naira aim * (fcf ikf jt\ jan rp) patok cross twin buah patok apex self penting vice buah ata patok apex mall putar buah t\ \t1 tit patok apex paron bod\ benar buah tabata patok apex tablcvice bali ,() pencekik pipa bali l3. ".() .009r00074 menekuk pipa rrt buah .() (),() menekuk pipa .rrt taz buah ii tiri :( ()(),()() table saw akita buah t\i\ .?(){},yiv i\z i\f\(\ \ \f\m table saw kita ()7tt aa l (\() \z f\z find nfifino alat pemecah batu pagi besar ()() ovj.wju,v v' peralatan tukang besi gunting plat gunting plat rrc standart lurus buah gunting plat kin fuji ""' buah gunting plat kondo buah oo.oo gunting plat kondo buah ooo.oo gunting plat kondo pes buah gunting plat taiwan buah tang koinbona.si tang kombinasi blitz buah lata ()().()() tang kombinasi block buah tang kombinasi block buah tang kombinasi siaran buah tang kombinasi diamond buah tang kombinasi diamond buah tang kombinasi rrc ukuran standart kecil buah tang kombinasi rrc ukiran standart kecil buah tang potong tang potong ats buah " tang potong diamond buah tang potong king ttc krp buah tang potong buah soo.oo tang potong proses buah tang potong proses pls buah ,()() tang potong proses spr buah ()(),(l(l tang potong salary plastik buah tang potong salary "serong buah kikir kikir berita flat has buah kikir berita flat has buah kikir berita flat has buah ()(), kikir berita flat has buah kikir berita flat ent buah ()(),()() kikir berita flat cut buah l60(),()() kikir berita flat ent buah kikir jatah square smooth buah soo.oo kikir pakai' square smooth buah oo.oo "lo"] kikir jatah "halfround smt buah ioo.oo jatah double extra slim paper handle buah kunci pas kunci pas ago buah kunci pas ago buah kunci pas ago buah kunci pas ago buah soo.oo kunci pas ago "l6 buah kunci pas ago ltr buah kunci pas diamond bali kunci pas diamond buah kunci pas diamond buah kunci pas kribo set kunci pas kribo buah ,()() kunci pas kribo t vi buah lai kunci pas kribo buah .^. kunci pas teki imn buah t2. kunci pas teki buah kunci pas teki buah rp) kunci pas teki buah kunci pas tekno buah kunci pas teki buah kunci pas teki 12x buah :0i3t00021 kunci pas teki bali kunci pas teki buah kunci pas teki buah drei biasa obeng) obeng teki way buah obeng block pes set) buah obeng roman buah obeng crosraan buah obeng roman buah .() :ot5: obeng roman buah obeng roman buah obeng roman buah obeng roman bali obeng roman buah obeng crosraan buah obeng roman buah obeng roman buah obeng roman buah obeng roman buah .() :00qj] obeng roman buah obeng roman buah :() t5:o obeng roman buah obeng roman buah obeng crosraan buah obeng roman way buah obeng roman ram way buah obeng roman way buah obeng roman way buah obeng flora buah obeng flora buah obeng flora x75 buah obeng flora buah obeng flora buah obeng flora 125mm buah obeng flora buah obeng handy care obeng jam pes kecil buah obeng remaster bolak balik buah obeng king tony pes set) buah obeng king tony pes buah oo.oo obeng proses buah obeng proses buah obeng proses way bali obeng proses buah obeng proses biasa buah obeng rrc buah obeng rrc buah obeng sales cir line buah obeng salary buah obeng salary elips buah .oy. obeng serv cir line buah obeng sales buah obeng salary eclipse buah obeng serv cir line buah :0l5. obeng top graf top graf buah obeng iha .5x75 buah drei kembang obeng) obeng kembang flora ukuran buah obeng kembang serv 6juni buah .016m002 obeng kembang salary; buah .i03. obeng kembang seni buah drei ketik obeng) obeng ketik serv buah .^. obeng ketik verse buah obeng ketik verse buah riz zvl rp) peralatan tukang besi lainnya gunting beton ats buah gunting beton mujer buah gunting beton ruler buah gunting beton ruler bali gunting beton ruler buah :02l00006 player lokal buah .?()(), :02t. plester lokal buah plester lokal buah plester lokal buah plester lokal buah obeng radio proses buah obeng radio proses buah ,() gunting butterfly buah gunting mundial buah gunting octa buah .() o(), gunting index bali peralatan tukang kayu tatah biasa tatah lokal buah tatah lokal buah tatah lokal "uk buah tatah lokal buah tatah lokal buah tatah lokal buah bor engkol bor engkol rrt 2gigi buah peralatan tukang kayu lainnya pahat diamond buah pahat diamond buah pahat diamond buah :() .() pahat diamond buah pahat diamond buah pahat diamond ukuran buah .() pahat diamond ukuran bali t3. .() pahat flora too buah paling flora buah pahat rrc set pahat kayu set pahat salary buah i29. (.) pahat besi lokal buah \y: :o" :000l3 pahat besi lokal buah .() :() pahat besi lokal" t5.85x7" buah pahat besi l5l85;xy buah bor tangan diamond untuk kayu buah bor tangan rrt lokal" untuk kayu buah bor tangan rrt untuk kayu buah bor tangan salary buah mini sickle rrt untuk kayu bali pneumatic tools akita buah oorlog pneumatic tools akita buah pneumatic tools akita buah pneumatic tools akita buah y09o" pneumatic tools akita buah peralatan ukur, gip dan meeting peralatan ukur, gip dan meeting lainnya gps garmin ecs unit gps garmin sound appl unit gps garmin handlieild unit gps garmin tft colour display. unit internal memory waterproir3()hourbatcr\. waypoint storage. map source era r*n. u, trt,early ease, label data l.:^ gps garmin trax unit multimeter digital yaitu digital phase buah dosigmeter ^ia aksesoris ariel pen buah ogz olivia ivi y . rp) dagger buah gps theodolite nokia dt 2t0 buah to" gps theodolite nokia dt buah gps theodolite nokia dt 5t0a buah gps tlieodohte nokia dt 6i0 buah .00013_ total station nokia buah a \ jala total station nokia set kfc buah (). ()().()() t.000t5" total station nokia set buah total station nokia set buah monster teste buah ty" universal tester buah game.x buah "o" tachometer buah .() peralatan bengkel khusus pemadam peralatan bengkel lainnya mata bor box j2. mata bor ram box mata bor box mata bor box oo.ooo.oo baut mur box baut mur box baut mur box mesin bor listrik tangan bor tangan elektrik set alat bengkel bermesin lainnya alat bengkel bermesin lainnya mesin pahat modem model unit t3. gilingan sambal pecel sega unit ()().() air staples hingga unit ()().()() air staples hingga unit isi air staples max pae ().()() isi air staples max pae tidak u pembakar gula merah unit t2. .o" :r3:ooi t)()oo8" tangki minyak unit pompa angin tekan unit .() .() .(i0()i(i klem kayu lubang umt \i. \i\imi* ben grindcore kribo umt .03i)27l3.00t.000t2" stand grindcore kribo unit ts.t.otot ".00t. abstraksi cut umt tabung acetelin unit ''+ .j\}\).\j\' tabung acetyl unit l3. .02t3: bui plastik (gentong) elephant umt ember plastik kusuma unit dandang kepala gagal unit to" patok ragam unit sekop flying swallow unit pisau potong region unit y2.t3.ooi pisau fishing rrc unit alat ukur alat ukur pembanding showatch stopwacht sesko hanheart buah .() (). nanometer nanometer sowa buah nanometer buah perimeter mikrometer) mikrometer buah ooo.oo alat ukur pembanding lainnya mikrometer rrt range mm. set mikrometer titulo range mm, set (), gas detector bali electric conductivity cond bali o3. bore gauge kribo kw06 i53 dial bore gauge buah digital art tester kribo kw06 digital art tester ohm buah rp) cable locator kribo t7\ tfl\ kw06 cable locator buah kw() alat ukur lain lain alat ukur lainnya google blok titulo orde sertifikat kalibrasi bali jangka sorong digital rrt range 150mm, res buah l() jangka sorong digital titulo range 150mm res ooi buah l3. penggaris stanley steel terima panjang res sertifikasi bali kalibrasi penggaris stanley steel terima panjang res imn sertifikasi buah (loy kalibrasi . rrt. alat dir tekanan range buah ik \f aim timbangan sapi manual tbi buah al\ l\i .(i45. ()(),() meteran meter buah alat timbangan biara timbangan meja kapasitas timbangan meja dame unit lata alat timbangan biara lainnya timbangan meja distro unit (),() timbangan meja lion star 2_kg unit timbangan meja remaster unit timbangan digital digi series buah alat ukur lainnya alat ukur lainnya meteran gas meghan buah rp) alat pertanian alat pengolahan alat pengolahan tanah dan tanaman pacul cangkul cangkul cangkul uk. quick cangkul cangkul lengkap dengan pegangan mata baja besi buah bali buah cangkul cangkul lengkap dengan pegangannya buah buah .4t) ,() cangkul baja besi buah cangkul besar crocodile buah :() cangkul kecil crocodile buah koran dan cangkul cangkul bali bali linggis linggis linggis buah buah tractor tangan dengan perlengkapannya traktor tangan capung quick ring gx200t2 unit i3. (). .^rrt traktor tangan capung rawa quick ring gx200t2 unit traktor tangan capung rawa traktor tangan traktor tangan traktor tangan traktor tangan quick quick quick quick quick ring lqw cr2 gx2()0t2 lhb2 ring low cr2 gx2()ot2 lhb3 dala rd65 a.4jm47mmt% mmf vi' ayr imola d1 2s good di is \f\.'\j ev _i kmf unit unit unit umt unit traktor tangan traktor tangan traktor tangan traktor tangan quick quick quick quick good di is roda i." \. rtz v j k_j v\_jjx tmj\' good di is roda good d1 2s d1 2s roda unit unit unit k).(h) (k),0o traktor tangan traktor tangan quick quick good d1 2s roda good d1 2t roda vyj xi xrt vv_uci gatra unit unit logo.oo 8t) traktor tangan dongfeng good d1 2s roda good d1 2t roda vyj xi xrt vv_uci gatra umt alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya pompa air kuota quick g3000 di 2t unit .() (),() pompa air myanmar yst umt pompa air myanmar bara inch spb diesel unit pompa air myanmar bara inch spb diesel unit ]0o' pompa air myanmar bara inch spb diesel unit pompa myanmar bara inch spb diesel unit pompa pompa rice transplant rice transplant myanmar pompa set inch hp selang hisap pompa set inch pi50 selang hisap transplant unit unit unit umt rice transplant twin jarwo unit .o4.o" rice transplant unit ()(),() .() rice transplant l1 rtp204() umt ().()() rice transplant ap4 unit rice transplant pca umt rice transplant cultivation kribo tray gasoline unit unit :^) cultivation quick gx200 cakar baja unit ().l) cultivation honda fj50" rotary le) unit wwr wxw rp) cultivation honda fj500( rotan a.\le+ ban karet umt multi vapor mesin tak silinder umt traktor roda quick a360 umt traktor roda quick a360 grass cutter unit l3. .0i:oi: ol"3i) traktor roda quick a36() disc plug unit traktor roda quick a360 star1. unit l3.2l04. traktor roda quick a360 disc plug unit "l. t.0l013. traktor roda quick l4400 unit traktor roda class traktor tabs unit traktor roda myanmar ef494hp unit "o" biopori manual unit biopori mesin limit .^ i)r3. biopori mesin biopori tanah unit biopori mesin biopori corak tanah umt .()r. l013i) mesin sensor kecil buah mesin sensor tanggung buah mesin sensor besar buah wakil totol buah citra bambu buah h.ooo.oo sekop bali garuk buah banco buah (). oo().o0 citra seng buah mata renda buah pompa air twp umt pompa air "hp unit pompa air twp kg konverter kit umt pompa air twp umt pompa air twp kg umt pompa air twp kg konverter kit unit' "o" .0i:0l" multi vapor raptor rvt unit multi vapor raptor rvt unit multi vapor raptor rvt unit o4. "l.o13:0oo53" organik kompos kandang bagian dasar kotoran hewan npk granul npk granul aph agensi pengendali hi) cair dan powder cultivation quick cakar baja unit alat pemeliharaan tanaman ikan ternak arit arit sabit buah arit sabit besi baja bali arit sabit bergerigi besi baja bali penyemprot mesin power spray er) power prayer honda model motor umt power prayer gendong honda unit penyemprot tangan hand prayer) hand prayer mission mps buah hand prayer dragon standar buah hand prayer vasco buah hand prayer dragon d514 deluxe buah hand prayer mission hr4 buah hand prayer mission bali hand prayer foto yt 14btr55 buah hand slayer swan bottle unit hand slayer swan otomatis liter unit to" hand slayer swan semi otomatis liter umt hand slayer swan semi otomatis liter unit alat pemeliharaan tanaman ikan ternak lainnya nursery tray crown unit nursery tray ranger unit nursery tray myanmar unit nursery tra> gunung biru unit nursery tray tanaka unit .2y w.() chain saw hagvarraa type unit (^. chain saw hagvarma type unit chain saw akita type unit .fi) .() mesin chain tiger umt ww. tt. ekk iii on\ alat pemotong rumput tiger type cycle air cooled unit .() (), alat pemotong rumput tanaka type cycle air cooled unit mesin pemotong rumput fal\ hp rpm unit zl\l\ t\i\ iy4. ember plastik kusuma buah i\t\ gunting pangkas bahan baja uk. buah gergaji pangkas bahan baja uk. buah gunting galah bahan baja uk. buah pisau okupasi . . bahan baja stainless buah cungkup plastik nama susu tebal fa(\ . gunting tanaman lokal gunting dahan bali gunting tanaman dayu editing dahan bali gunting bunga proses hand grip kayu buah gunting bunga proses gold buah gunting bunga proses stainless steel pes buah gunting bunga fiskal buah gunting bunga grand land buah gunting bunga grand land bali i'a fai gunting bunga grand land bali gunting bunga grand land buah l~\z l\l\ gunting bisa grand land zz bali gunting bunga grand land buah ginting dahan grand land bali gunting dahan grand land buah gunting dahan grand land buah gunting dahan grand land buah gunting dahan grand land bali gunting dahan salary buah gunting dahan grand land ginting dahan multi fungsi buah ginting dahan sugannan rrt bali editing dalian fiskal buah gunting dahan fiskal buah gunting dahan serv buah ginting dalian salary buah gunting dahan salary mini tool buah gunting dalian fiskal buah .ot. :o" '04t gunting rumput grand land buah gunting rumput grand land buah gunting rumput grand land bali gunting rumput grand land buah gunting rumput grand land bali gunting rumput grand land buah ginting rumput grand land buah gunting rumput grand land extend buah ginting rumput phx gunting rumput, posisi satin buah ()(),() gunting rumput grand land buah ginting rumput grand land buah gunting rumput germany buah gunting pangkas uk, bahan baja buah gunting galah uk. bahan baja buah gergaji pangkas uk. bahan baja buah pisau okupasi uk. bagian baja stainless buah nursery tray unit nursery tray unit chain saw type unit chain saw type unit chain saw type unit mesin chain saw unit alat pemotong rumput type cycle air cooled unit alat pemotong rumput type cycle air cooled unit mesin pemotong rumput rpm unit ember plastik buah gunting pangkas bahan baja uk. bali gergaji panik bahan baja uk. buah gunting galah bahan baja uk. buah .:^. pisau okupasi bahan baja stainless uk. buah cungkup plastik nama susu p:25m.l; tebal .5t) .() bali buah buah bali bali buah buah i47. (), bali bali bali buah buah bali buah buah buah buah buah bali bali buah buah buah buah buah buah buah buah buah i30 (k), buah buah buah bali buah buah bali buah buah buah buah buah buah bali buah bali buah buah ()().() .() :o2:oo9:oqo8y tt5 :o' .qi i': .o4.oi l".' :o] :o' .o'i: :o4.oi': i:"i2:o4:oi:o2.oo9:ohio4" ty2:o4: :()o9:om05 gunting tanaman ginting dahan gunting tanaman gunting dahan ginting bunga gunting bunga gold gunting bunga gunting dahan^ editing win gunting dalian gunting dahan gunting dahan gunting bunga handgrip kayu stainless steel pes .0t)' :0009r '.() .q" y)(k) o2:o"o9.oq too editing bunga editing bisa gunting bunga gunting bunga gmitingjunga gunting bisa gun ung rumput mit"ing"rum'put307290' "' editing rumput editing rumput gunting rumput gunting dahan gunting dalian mini tool gunting dahan^ gunting dahan u3. l3:' '." :() 1yy.o4y1 .o4:oy cbooo guntingdahan editing damai editing dahan rrt gunting dahan multi fungsi editing dalian pisau okupasi gergaji pangkas .t)qi :oo9'.oon3 (') lo" h4' editing galah gunting pangkas gunting rumput type jhs gunung rumput i': :'io4:()i .(] l'." ()' )t2lt7 ot.ooy.ooi ts] [l0t) ]0012l] ginting rumput gunting rumput, posisi satin_ gunting rumput extend gunung rumput editing rumput rantai sensor besar rantai sensor kecil pisau mesin potong rumput dorong pisau mesin potong rumput tendon pisau mes potong rumput mobil :o4.oi '.'l04. :o4.oy :37o4:oi 02j09. :00l' oimkmm yyy yogi oi.oy yoi gunung taman besar editing taman kecil sah y:^"]] kikir zak polybag polybag gembur mesin potong rumput mesin pemotong daun uk. bahan baja stainless uk. bagian baja uk. bahan baja uk. bahan baja shil shil vasco vasco remaster remaster kuman 40x40 ukuran still hs45 buah buah o3k) bali buah buah ,t) .0t k), buah bali .(l oo.ooo.oo buah .() alat panen alat kerontokan mesin power dresser) ".() 'o" ala lperontqkpadi alat perontok jagung .0t) .t) perindo alat perontok kedelai alat pergi dur kadar air moisture tester) perindo perindo tpa tpa kap ton per jam tpa ton per jam unit unit unit l2. alat pengukur kadar air moist teater) ta unit olivia iviei. iii l\i iv \li ivj rp) alat panen lainnya sak karung pak pisau penerus kelapa bahan besi baja, gagang ka\u buah alat laboratorium pertanian alat laboratorium pertanian lainnya trocart set stetoskop majestic buah sulit mika dati uu.uu .q5. .00q04_ sulit mika r. xfa o.,rtl, fcsuati (ig uui uo. uuu.uu sulit kaca duan 1w.4uu.uu sulit plastik buah sulit plastik buah (lz l l sulit plastik buah jarum milik pack tabung reaksi jati )g vuu.ou venoject bulan j5.00u.u0 vamtoiner bupati zz. uu.uu pot plastik dosen l\l\l\ .(t00. cawan petri . buah deck glass buah obyek glass rtu buah (l l l l l jarum jahit . dosen inset anatomi buah gunting operasi buah scale buah scale blades buah l l v mortir penumbuk medium buah pipet buah breaker glass pixel buah kertas label lbr pack masker box k).()() mikroskop molekuler unit nampan plastik buah kapas rol corong buah gelas ukur pre buah .057o mikrometer . buah sentrifugal umt termos medium buah bed side cabinet buah l\ acc check roche advantage buah dosen acc check roche softchck too buah dosen (),()() f\t f\f\f\zo angiocath plus pes aquasonic parker btl baju score lokal bahaniplastik stel 'i bak petrus lokal stel bed periksa lokal ginekologi stainless buah bengkok lokal buah dokter himtleigh buah endotracheal rush buah gibson bsn rci gibson bsn rci gibson bsn rci align saw pesulap pes jk 't k). gliserol split lokal pes kulon handle mess mic n0. buah hunger film stainless lokal buah i.ooo.oo hunger film stainless lokal buah hearing aid hayati f13x buah ()(), indikator box indikator biologi box indikator dalam buah box ()(). l3. .0r. .015o0058 leucoplast bsn rol f\a leucoplast bsn sli l2.o4. leucoplast bsn rol leucoplast name buah paper eco sony set petridish asst pes (). d * rp) senter medik peron kecil bali ()().() boyband bsn rol boyband bsn rei spmocan braun pes spinosa braun pes ooo.oo spmocan braun pes tromol besar lokal bali hl. venoject lokal unit venoject tube term umt l.() ".ol5. version pes version pes k), rak tabung reaksi lokal kayu buah bowl solution lokal unit oo.oo meja anestesi kimura fiesta unit mobil operating lamp sungai unit mayo surgery set epos german unit electro surgical unit editor unit usg pro unit ()().() gynecology bed terkena tsn 005c unit infant incubator terkena unit meja mayo unit baju operasi spuaniace steril medicloth m0301 buah ooo.oo fotometri eppendorf unit mikroskop binokular olympus unit food cart unit mesin logging swing sn50 unit fox dermal currents lawson cat no:i9 "large buah fox dermal currents lawson cat buah fox dermal currents lawson cat buah eyes dermal punches lawson cat buah dermal punches lawson cat buah ()().()() picard dermal currents lawson cat n0.i9 o26o buah pifffard dermal currents lawson cat buah picard dermal currents lawson cat buah una comedy express orig. pat lawson cat nol9 () buah ooo.oo una comedy express orig. pat lawson cat buah loo" saaifeld comedy express lawson cat buah saalfeld comedy express lawson cat buah cutacle scissors sharp poin curved lawson cat buah (),()() i:" .0i: .ol5: cutoicle snippet pier handle lawson cat buah (),()() h04 nail scissors curved lawson cat buah nail hippersconvace edge stainless lawson cat buah t06" .ot5: (ir06 autoclave china liter unit split disp buah ().()() split disp bali ()(),() erlemever buah glukosa kit glukosa kit l7()(),()(i i12 kolesterol kit ()(),()( trigliserida days kit ()(),()() tlireway stopcock one med buah kasa steril buah ()(). boyband buah .()() boyband bali i.ooo.oo jarum term buah kasa hidrolik one med buah ()(), i2o cath tewas rush buah cath tewas rush bali .() (),() i22" verbal opened buah o123 wing nelle term buah mess sulap buah i25 disposable glycemic sering opened buah .() ecg kuda channel) unit ooo.oo .3if> .0l5.oo12" elektrode eec buah l6(). (), i28" folly balon kateter rush buah oo.oo folly kateter io. buah l. . .() :00l30 folly kateter ^o. buah i t 1x1 iviei tiri rp) handscoon sensiglow box hitfix bsn buah zza j\fa i33' lampu operasi mobil opened bulb unit tall mosquito mean bengkok opened bali i \ ty2:() :oij5.oi5:()()i3y mosquito mean lurus opened buah ()(l, nebulizer comfort umt i\l optalmoshcop mini eine umt inset chirurgi one med buah inset chirurgis one med buah ()i5. split term buah timbangan badan tinggi badan dimension plat from: unit tabung oksigen lengkap (dgn trove+ sharp kubik unit (,l(),() "r43" walker lokal kaki buah f44" gunting episiotomy mic buah gunting gips (scissors gips) buah o.ooo.oo gunting buah "o"r57"o'o gunting jar buah gunting korea mitra atau buah eiffel .() gunting kujungtiva mitra atau buah eiffel y50 .27o4.0i: .ot5."oo"l50 gunting lurus mic buah gunting lurus buah ()(), gunting mat cembung buah gunting nekrotomi mic buah gunting plester mic buah :() .() .o"() t55 gunting rawat luka mic bali gunung tali pusar mic buah gunting alias mic buah ()(), o4. .o0158 gunting terbang mitra atau buah eiffel t59" gunting terbang mitra atau buah eiffel gunting terbang mitra atau buah eiffel antologi bed cesena tsn 005c unit :"o"() hand fat mess sulap hand fat mess hand hold pulse hand coen size nono steril buah n6" hand coen sensiglow box handle mess mic buah ooo.oo handpiece low speed "l69 l". or5.00l" hunger film stainless lokal buah "l70 hunger film stainless lokal buah hanscooun steril mater pes ooo.oo .()' hanscooim steril mater pes hanscooun steril mater pes hanscooun steril mater pes hearing aid hayati f138 buah heating set mitra eiffel set .() t:() :or5:"oot7" hepatik bsn . . . buah .()(){), fumarol vial l675. indikator box indikator biologi box ml0(l (i5.0i5 ()018i indikator dalam buah box ooi infant incubator cesena unit ()r.o5:or5.oo t83" infus pump unit u3.l34.(h) intensifying screen green sensitif stra unit jarum disposable box koo .() .0i5. jelly usg galon kaca mulut buah kasa hidrolik merah new drc buah .y04. kasa hidrolik one med bali i:3i k04.0l705 0r5. ()i90 kasa steril buah o.ooo.oo l.m04. kateter mitra buah .3feo4. .() kertas esg rol .{)() radaiwz* lvi a(l rp) klem hordeolum mic buah vogel tang rentang+tempat bh) rt rt rt. buah rentang kecil rrt. rt. rentang sedang krom klem rt.rt. rt rrt. karet besar national buah r3: l05':015t) karet tajam mic .rt buah saat glass . saat glass o.ooo.oo saat glass mangkok besar lokal buah )<i .0i: t5. nanometer rt. .()i:o' nanometer oksigen+slang bh) buah mayo l3] .0lo' .ot5:o'o208 mayo surgery set epos german umt meja anestesi kimura fiesta unit meja instrumen max buah meja mayo lini meja may buah meja operasi kursi operasi unit .() .002r4 mesin logging swing sn50 unit meet sulap buah mess pesulap rt. .rt buah micropipet buah mikroskop binokular olympus unit .() .() mobil operating lamp sungai unit mosquito mean bengkok one med buah mosquito mean lurus one med buah nail hippersconvace edge lawson cat buah stainless .o" .05i) t5.'oo' nail scissors curved lawson cat buah nald moeder rt rrt nebulizer comfort comfort unit fa l~a afa nebulizer unit x l nebulizer rrt .() .() neerbelken rrt. rt. rt ngt stomactube term buah z ia all nst l3t. oksigen buah y32 optalmoshcop mini eine unit" r05. optalmoshcop besar ooo.oo opium glucose strip rrt tube orophyaringe rt.rt papereco song set i'l 50y. genset anatomi genset cirurgie lepton both botol picard dermal currents lawson cat buah inset chirurgis one med buah inset chirurgis one med buah plate count agar botol plester bcn .5x5 buah pov urine rrt buah povidon yodium ltr botol :o4.oi protoscooe . buah pulse oxymeter buah rak tablig reaksi lokal kayu buah ring tang bali roller drive rrt buah saalfeld comedy express lawson cat buah saalfeld comedy express lawson cat buah salmonella rt. vial saturasi x04. scordpasien buah f.^: ".() "r5." score petugas masker buah sort perak ijin buah senter medik aaron kec buah maka radaimz* [nama hak ivi satuan spinosa braun res spinosa braun d.^rt res j4.1hh .uu spinosa braun res j4.>uu.uu spiritus rtt. isotop iv . khi,vh) split term buah u"i putus pot mika box i > > tut standar infus lokal bulan jet steak pan iffi, linn sterilisasi kering o .suu.uo sterillisator v v v l stetoskop class vo \ v v l stetoskop hitman suction pump eropa iti o.oo surel term bali *t v v l (h). sering infiks braun k).2tk). sering pump rami t76" table top pulse . 'j3.(kio.oo tabung kecil v v v v \ tabung oksigen lengkap (dgn trove+regulator masker sharp kubik unit v v v v l tampon tang bali v l r2" tang cabut berdiri buah tang cabut permanen bali ll v v v l .^ tang cabut sulung buah o l v j.s z. sentimeter buah v v v v l thermometer badan buah v l thread stopcock one med buah tongue patel bulan c(\ va luu.uu total protein kit i v l.? (), trigliserida diakses kit v v .rt* troll anestesi bali troll emergency buah v l ()(). troll obat buah troll instrumen buah tromol ss. buah tromol alat ukur besar lokal. buah tromol gas besar buah tromol gas sedang buah tromol gas kecil bali "l l tube support buah ultrasonik nebulizer nakamura bali .h zll una comedy express orig. pal lawson cat buah l"i2. "30i" lima comedy express orig. pat lawson cat n"oj9 "ordo buah pad steril dock steril) one med buah urea kit v l iii ric acid kit urine strip tube usg pro umt venoject lokal unit venoject tube term unit .2i) .0r5. version pes verbal one med buah viewer rontgen l v l walker lokal kaki buah baskom yellow tips pak ice bag ice bag liter buah vacutainer tube vacutainer tube buah vacutainer needle gram vacutainer needle gram buah vacutainer holder vacutainer holder buah ooo.oo split mika buah split mika buah _321_ jarum suntik besi jarum suntik besi buah l\\ f\f\' fan forced circulation. unit chamber volume temp derajat celcius, linier mikroprosesor, function power rp) inkubator max temperatur chamber capacity liter. unit .() l3. eliminating flow stomach kolom gelas phore internal diameter cm, flurenccs filter element main filter epa filter eir micro prosesor control, kapasitas ml, continues running umt unit unit .i91. k). labu kocok phore unit designator plate rrc umt o76. (k). designator plate rrc curam umt ."o5:o t5: designator plate germany unit h22. ,() designator plate designator plate duran vacuum ocm unit umt .'! botol timbang duran unit t3. botol timbang vortex pre speed rpm. umt umt .() t5]o" pipet measuring class measuring liner pre pre umt umt k).() measuring cylinder pre umt buret (telon) horseman umt kl00 soxhlet (flask) pre cap stator cap umt cover glass besar germany umt obyek glass cat sail brain .4x76. cat umt sentrifugal cawan abu eba rrc eba, unit umt corong filter rrc unit corong pemisah pre unit ()l .()i. :or5: ()" dispenser easy calibration hot plate magnetic labu ukur labu ukur brand ika pre pre umt umt unit umt .ooo.oo "5y" magnetic stirerrer ika power unit ooo.oo muscle finance neraca analitik balance tliermoyne meter surabaya unit umt refatoraeter otago unit resistance hanna unit termocouple logging hanna umt :o4.oi."o5:oi vacuum pump cast unit l." .0r5: vortex mixer mix tabung centrifugal plastik thermoline germany umt unit meter mulsa plastik ultron model nama hitam perak unit umt ooo.oo alat uji borgx alat uji formalin paket paket ooo.oo tabung eda box tabung plain box box (). o0().() vacutainer needle box box ()().() .() reagen rbt botol .() (),()(l enka cm, cm, unit ()().() alat prosesi alat pembuat pelet makanan ternak alat pencetak pelet galvanis, besi, mesin bansm pk, cm, 60x80 unit mesin perah susu mesin pemerah double cup unit mesin perah kambing lokal, kapasitas liter, anti karat, cluster pemerahan set, listrik watt scl mesin perah kambing import set alat prosesi daging .^. penggiling paling buatan sendiri kap. kg jam unit penggiling import kap. kg jam unit i2. ,(k) wwr txw s.aturan rp) mesin pengepung beras mesin pengepung unit otl o.oo alat prosesi lainnya mesin ajang tembakau canal cm, plat body unit cm, siku 4x4 pisau ajang tembakau bahan baja cm, 8cm buah chopper mesin pencacah kapasitas mesin unit ooo, rumput) kg jam, mesin penggerak motor bensin. chopper mesin pencacah rangka siku tebal. body plat unit rumput) user mm, kapasitas kg jam, mesin penggerak motor bensin, hp diesel .* alat perang gula stainless buah alat pemeras empon empon buah xt) )() .()(i alat pencuci empon empon buah ayakan seamless 6x160 buah mesin pengepung buah mesin pelarut empon 38x31x39 stainless bali terpal buah l.ooo.ooo.oo mesin perang tembakau unit (l. ooo.ooo.oo mesin perang tembakau umt ioo.oo pisau ajang tembakau buah ooo.ooo.oo pisau ajang tembakau buah alat pasca panen alat pengasapan tungku pengasapan ikan kecil full stainless steel; skor umt ikan, cm, cm. cm,t tungku pengasapan ikan besar full stainless steel; () ekor unit ikan, cm. cm. cm. cm. alat pembekuan freezer kapasitas power unit .()() temperature compressor pes inflation thickness mm, freeze capacity kg defrosting time non cfc compressor, dimensi 610x ram, berai freezer positron chest kapasitas model unit freezer pcf215. power: 220v hz, dimensi berat: alat penggiling padi alat penggiling pecah kulit padi stake asked mpc import) kap . umt ton jam alat penggiling pecah kulit padi perindo kap ton jam unit rice killing unit crown unit (),()()' rice killing unit perindo model isekai tob unit alat pasca panen lainnya pengering isolator kap dan kerangka besi dan dinding unit kontrol suhu aluminium, p:150cmx. () 80cmx,t: lo?: pengering isolator kap dan kerangka besi dan dinding unit ooo.oo kontrol suhu aluminium, 150cmx, 80cmx,t: pengering isolator kap 100kg dan kerangka besi dan dinding umt ooo.oo kontrol suhu aluminium, cmx, cm.x,t: pengering isolator kap kerangka besi dan dinding umt ooo.oo dan kontrol suhu aluminium, cmx, cmx, .3ifc) cup dealer n*n otomatis titik besi dan aluminium gis jam unit ooo.oo cup dealer otomatis titik besi dan staples steel gls unit jam rp) cup dealer semi otomatis titik cup dealer otomatis titik) full staples steel gls jam unit cup dealer semi otomatis titik cup dealer otomatis titik) full staples steel gls jam unit .() (),() food hand wrapper unit .()() .t)() bak merebus pindang benguk us pindang deep frying non kontrol staples steel; kap. kg. cml: cmt: cm,tebal plat stainless steel; kap kg. diameter t6() besi dan stainless steel kap kg, cm.\, cmx. umt unit unit deep frying non kontrol stainless steel. cmx, 35cm.x, umt deep fry ing kontrol deep frying kontrol besi dan stainless steel kap kg, () (l stainless steel unit unit ooo.oo .()() presto kecil full stainless steel kap kg. diameter umt presto agak sedang full stainless steel kap kg. diameter uml oo.ooo.oo presto sedang full stainless steel kap kg. diameter 38x40 unit (t0(). presto besar full stainless steel kap. kg. diameter cm, tinggi unit spider tabung stainless; penyangga besi kap. kg, diameter cm, tinggi umt spider tablig staples: pony angga besi kap. kg, diameter cm. tinggi unit spider tabung stainless; pony angga besi kap. kg, diameter cm. tinggi unit spider tabung staples; penyangga besi kap. kg, diameter cm. tinggi unit .0i:o" spider hand dealer biasa tabung stainless, pen angga besi kap. kg, diameter cm. tinggi best uk. plastik unit unit hand dealer biasa best; uk. plastik unit hand bag dealer hand bag dealer :::::::: besi; uk. plastik besi; uk. plastik unit unit :o4.o"i:o7.oo6:ooo3() hand bag dealer hand bag dealer besi; uk. plastik besi; uk. plastik 90cm unit unit i.ooo.oo hand bag dealer bes uk. plastik unit .() :o06. (k) foot dealer las tipis foot dealer las tipis foot dealer las tebal best; uk. plastik besi; uk. plastik besi; uk. plastik umt umt unit foot dealer las tebal besi; uk. plastik unit .() ().( foot dealer las tebal nun besi; uk. plastik umt continue dealer tanpa kaki penyangga besi; uk. plastik umt continue dealer dengan kaki penyangga continue dealer dengan kaki penyangga besi; uk. plastik best; uk. plastik unit unit .(. i73t: alat pengeras manual stainless steel dan besi; kap. kg, diameter cm, tinggi unit pencetak pentas bakso staples steel kap pentol menit unit t:3l04.0n) :() penggorengpakum stainless steel; kap. unit (lyn rp) penggoreng vakum stainless steel kap. umt silent cutter dimensi: 775x710x940ram listrik ovata voltage ()v 50b yip kapasitas produksi 120kg jam volume: 201iter weight: 126kg unit silent cutter malindo tipe mesin qs620b kapasitas bowl diameter dimensi: 38x70x123 berat: power watt, unit ]." :o" .() meja preparasi bahan stainless steel ukuran: (150x lockdown stem meja dilengkapi alas kay semoga tidak akan melengkung unit l3. 0l07. meja preparasi seragam ukuran 180x70x85 bahan: stainless steel unit keranjang plastik ukuran: (617x422 x385) bahan plastik bisa keranjang plastik rabbit ukuran bahan plastik buah widi bahan bambu anyaman buah belt conveyor plastik+karet, p.a:95cm, pb: ()cni buah dryer tariknya kapasitas ton unit dryer perindo mesin penggerak ratna dicuci, unit .() widi bahan bambu anyaman lcm buah ooo.oo solar dry dome (uk. 8x6 in) polikarbonat tebal mm. unit kapasitas solar dryer dome (uk 8x12 polikarbonat tebal mm. kapasitas unit rumah pengering biofarniaka uk. polikarbonat kapasitas unit ().() rumah pengering biofarmaka uk. polikarbonat unit l." .o" "o" rumah pengering biofarmaka uk. polikarbonat unit ]() mesin perang biofarmaka kapasitas kg, material pisau seamless steel, penggerak motor listrik unit mesin perang biofarmaka kapasitas kg, material pisau stainless steel, penggerak motor listrik unit .()( alat produksi perikanan scoop net seok ikan stainlesssteel buah seok ikan besar buah seok ikan sedang buah seok air kecil buah portable traps bubu) bubu 45x30x15 buah perangkap lainnya jaring nilon (400x100) buah jaring nilon inci (400x10 buah jaring nilon inci (400x100) buah jaring nilon (400x100 buah ,()() jaring nilon inci (400x100) buah jaring nilon adinda mesin yard buah jaring nilon adinda mesh buah .()() l32. :or7. jaring nilon adinda mesh too yard buah jaring nilon i buah jaring nilon d15 md( 100x10 buah sau tajam utama jaring nilon d24 bali lata jaring nilon rt. rt t~\ d12 buah faz zl\ tail jaring nilon af\t\ d12 buah diaz jaring karet (400x100) buah jaring payang p=50m unit tail jaring insang monofilamen .rrt. arida (100x100) buah 2d4.rtd0o.()o jaring insang monofilamen arida (100x100) buah jaring insang monofilamen united (100x100) buah jaring insang monofilamen arida (100x200) buah i\l jaring insang monofilamen momo (70x80) buah jaring insang monofilamen momo (70x80) bali jaring insang monofilamen momo (70x80) bali jaring insang monofilamen momo k80) buah ooo.oo jaring insang monofilamen momo (70x80) bali ooo.oo jaring insang monofilamen momo (70x80) buah jaring insang monofilamen momo ztw ,3d (70x80) buah jaring insang monofilamen momo (70x80) buah ()().()(l jaring millet panel custom (100x200) unit jaring millet gondrong bawal custom (70x80) unit jaring purse seine mini m d unit ooo.oo jaring lirik mes size tail jaring lirik mes size tail aaa jaring lirik mes size i28. ()(), i\z anno buah zl\ jang gill net permukaan tipe unit l.ooo.ooo.oo jaring gill net permukaan rrx' tirai avicii tipe unit jaring gill net dasar rt.rt rt. zatztalzia. tipe (2x70 unit l.ooo.ooo.oo jaring gill net dasar tipe umt pancing lainnya pancing mini long line mata pancing basket o,ooo.oo rumpon laut dalam unit ()().() """ rumpon laut dangkal unit pancing rawai mata pancing; mata. main line branch line umt pancing rawai rt mata pancing: mala, main line branch line unit ooo.oo swivel stainless buah sacked rrt rrt stainless buah mata panci . rt. rt ustad kotak zti mata pancing ustad kotak mata pancing ustad kotak mata panci ustad kotak cincin tembaga biji tall plastik gulung .()()(). senar dolphin bundel senar dolph bundel ().()() senar dolphin bundel """l7 senar dolphin bundel senar dolphin bundel senar dolphin bundel kiri kili stainless staples steel biji pancing rawai layar mata pancing unit ooo.oo pancing hand line rt. unit pancing rawai dasar mata pancing rt.rt rt umt ooo.ooo.oo jala jala tebar unit jala panen unit ().()(l bak pemeliharaan sementara az taz i\z happy unit zt'az tail ooo.oo aquarium too buah bak grading plastik buah keramba jaring apung) keramba jai apung petak umt f*v kain rp) alat yang dijatuhkan jangkar besi buah .() u,()(i .oi: pemberat timah clinton alat produksi perikanan lainnya box ikan garuda styrofoam buah box ikan garuda sty toplam buah ooo.oo coll box marina marina; plastik buah coll box manna marina; plastik buah t3: coll box marina marina; plastik buah coll box marina manna; plastik bali coll box ocean buah coll box ocean buah k.(,(i0 co](bqx ocean buah (), ,() coll box ocean buah coll box ocean buah coll box ocean bali coll box ocean buah .o4. "lo8.o4o:0o0r4" keranjang ikan .cc plastik 80x60x50 buah keranjang ikan plastik 70x45x40 buah kapal penekanan fiberglass jukung meter umt ():t) kapal penekanan fiberglass dalang meter unit r." :() kapal penekanan unit .o8:o"4o:voor9 kapal perikanan unit kapal perikanan kayu, unit ooo.oo mesin kapal myanmar bali .o" :() mes kapal myanmar buah :o4:or:o8:o4o.ooo23" mes kapal myanmar buah mesin kapal kuota baya: buah mesin kapal andong daya: buah mesin kepiting honda buah .() ()". mesin tempel yamaha buah .() mesin tempel yamaha buah mesin tempel yamaha pk" buah .() .() .() :() lampu celup dalam ()0w meter unit .() mesin penggiling rasi mod mesin tabung penggiling unit .() tali poly etilen united tali poly etilen united tali poly etilen united tali poly etilen united tali poly etilen united (),(l() gerobak motif kayu ukuran unit i54. .()() .() ]() kompas box kayu unit kompas box acre lie unit oo.oo kompas box acre lic unit .0i:o" fish finder garmin unit i8. (t0042 fish finder garmin unit ,() fish finder garmin fcv umt ,()() fish finder garmin echo umt fish finder garmin striker 5dv unit fish finder garmin striker 7dv umt fish finder garmin striker 7s\ umt (). gps" garmin unit :ot: :o004" garmin montana unit .() garmin mantera unit .() t:o8:o4"o:ooo5"r garmin unit garmin etre unit .0i:o" garmin ! : tro unit gps garmin edge unit gps garmin edg unit terpal plastik lembar terpal plastik lembar terpal plastik lembar .() terpal plastik lembar ()(),() terpal plastik lebar terpal plastik lembar i:v2:o4.or.o8:o4o:ooo62" terpal plastik^ lembar terpal plastik lembar terpal pasti gulung i00 rol buah ' ' uml buah oil unit i'll unit rol i\r rol unit ooo.oo unit unit unit unit pack ooo.oo pack pack .ooo.oo pack pack ooo.oo paket ooo.oo ]()470l" .2o4: .0l :()l 08o40 o8o40: 08o49 o8.o40: ".() tkk) makanan tanjakan brondong pompa celup blower kolam kantong klasik benih plastik mpa l b kio omi kantong plastik benih kincir tambak kincir tambak kolam terpal bundar care care masker phase phase penutup kepala (nurse cap) pack apron pyc pack sepatu boot jack^ sarung tangan vinyl pack sarana dan prasarana balai benih ikan( bj) cool box hand gps garmin chanel kincir tambak liter kincir tambak perahu dan motor tempel tipe perahu dan motor tempel tipe kredit cm^ operator phase phase buah umt mit ooo.oo unit .ooo.oo paket (), voltage hz) power watt, pressure mpa output: lx4 l min paket unit unit ooo.oo alat alat peternakan stick pengukur sapi q9.oo2 ooj_ tongkat ukur tongkat ukur tongkat ukm produksi eks import produksi lokal stainless still buah buah buah ,() punch gelombang telinga) alligator ear tag lokal buah container .04m .() .0t container nitrogen cair container nitrogen cair container lapangan container lapangan container lapangan container lapangan container transport l3. .ot. ]oq7: ()oh) container transport impor impor impor import import import import import liter liter liter taylor karton usa type liter type liter type liter tolol karton usa type" liter type color container transport container transport 17_ "l8~ km) .() .()() container transport container transport container operasional container depo container depo container dapo .() container penghitung^emeu container lapangan import liter import type liter taylor liter karton taylor liter wliarton import type liter import type liter import type liter taylor liter karton import type liter liter, bahan aluminium alloy unit umt ,()(i unit umt k),()() umt k).(k) unit unit umt umt .()() unit (),()() umt umt ooo.oo umt umt uml unit umt unit dissemination gun (). to.()() gun sapi gun kambing ukuran mini straw stainless still, ukuran panjang 33cm, bentuk selongsong bulat panjang buah buah olivia rp) alat pemotong alat potong kuku buah tabung tempat susu militan kapasitas liter buah militan kapasitas liter buah panel susu stainless kapasitas liter, bahan stainless buah militan kapasitas liter, bahan stainless buah (), .() militan kapasitas liter, bahan stainless buah militan kapasitas liter, bahan stainless buah militan kapasitas liter, bahan stainless buah mesin pentas telur mesin pentas telur kapasitas butir unit alat alat peternakan lainnya kit kambing bahan stainless steel ltr buah alat berangsur bali tl2. kl00 alat pemeriksa kwalitas susu unit automatic sering kristal unit automatic sering kristal unit ml00 ear tag set k). ear tag set kl00 ear tag lokal set gunting straw bali heat detector unit ]() inset set pita ukur buah plastik glove buatan jerman lembar pak plastik sheet buatan france isi batang pak straw carter bahan plastik dan stainless.ukuran cm, bulat buah h.ooo.oo termos stainless ltr buah ,() timbangan susu kapasitas unit timbangan ternak import unit timbangan ternak lokal bahan stainless, panjang cm.lingkaran unit trotoar sapi buah vaginal spectrum kambing buah spectrum pembuka vagina) stainless still buah heal lamp kaca lamp tab pengikat bentuk spesifik khusus lampu buah tempat pakan ayam bahan plastik, minimal muat buah tempat minum balkan plastik, otomatis buah oo.ooo.oo tempat umum bahan plastik, manual, vol liter buah tempat minum bagian plastik, manual, vol liter buah pemanas kandang bahan bakar gas buah ()() ,()() ear tag bahan plastik karet elastik. isi i<i0 pes set ()() .() ear tag bahan plastik karet elastik, isi pes set (). ,()() karpet ternak bahan karet, 110cm cml4 set" karpet teman bahan karet,, inlay, uk. 110cm cmx set pita ukur plastik, meteran. buah pita ukur plastik, meteran bali alat pengolahan lainnya alat pengolahan lainnya alat pengukur kadar air biji kopi dan kakao buah alat uji beab kakao buah o.voodoo mesin tempurung pencetak permen cokelat kapasitas kg^acb unit t40o4.o1. mesin penyu kulit buah kopi (pulpen) kg jam unit w~a wax wxw rp) mesin pengulas kulit tanduk kopi kg jam unit (fuller) mesin sangrai kopi kg jam uml ooo.ooo.oo mesin pembusuk kg jam umt ()()() mesin pencacah sampah plastik lini rp) alat kantor dan rumah tangga alat kantor mesin ketik mesin ketik manual portable inci) mesin ketik manual brother deluxe inci bali mesin ketik manual brother type m2() inch bali mesin ketik elektronik elektrik mesin ketik elektronik nakajima inci buah mesin ketik elektronik mesin ketik elektronik nakajima nakajima ae83() 18mcb inch buah buah mesin ketik elektronik brother buah mesin ketik manual lainnya mesin ketik manual olympia a3. inch buah mesin hitung mesin jumlah mesin hitung elektronik calculator mesin kalkulator canon ls 120v buah kalkulator kalkulator citizen citizen sdc 812bn, digit ct 7t8c, digit buah buah mesin kas register mesin kas register mesin kas register mesin kas register sharp sharp rasio a207 xe"a30" s400 buah buah buah mesin kas register rasio crs buah mesin penghitung uang mesin hitung uang timor ti300 buah mesin hitung uang timor buah mesin hitung uang sharp buah alat reproduksi penggandaan) mesin fotokopi lainnya mesin foto copy canon unit mesin foto copy mesin foto copy xerox canon docuprint, unit unit mesin foto copy fuji xerox sc2020 a3 nama unit biograf i.j.z.od. ul. oj. uli. biograf biograf biograf iso iso iso rz570 unit unit umt alat penyimpan perlengkapan kantor lemari besi metal lemari besi metal lemari besi metal brother brother pintu dorong 204g putu ayun kaca, w88 d45 bali buah lolos lemari besi metal brotherali lemari besi metal lemari besi metal brother sargentsafeuah bali lemari bes metal alba sd rak pintu sliding besi, buah z \ zzz1 lemari besi metal lemari besi elite 4jo, metal sliding door. rak putu kaca geser buah buah besi rak buku rak buku perpustakaan muka kompartemen, bahan plat besi finish. buah rak besi lubang lion rak. uk) buah .|. rak spi siku lubang brother 100x38 buah (r|>) rak arsip besi siku lubang 240cm, cm, sap buah rak besi rak buku muka, pilot: buah rak kayu rak buku lokal pintu, kalijati, buah rak buku lokal jk. cm. buah dua muka dengan papan pemisah bersal, bahan kalijati, coklat fitur filling cabinet besi filling cabinet acre tabanan drivers buah filling cabinet alba card cabinet kartu) buah .() .() filling cabinet alba fct04". laci, buah filling cabinet brother laci, buah filling cabinet atlantic fc" tr4: y5: cm. buah central lock, handle pasti. laci k)5t00006" filling cabinet vip laci buah brankas brankas daicbiban ke\ lock with mmf ava mu\m %il buah handle, combination lock. shelf draper with key. deposit draper with key. yim to() brankas brother akidah buah brankas sargentsafe patriot berat kg, abadi api buah peti uang cash box coin box fnc gs&n box jaicluban buah t0o8. a.sn box daicbiban dhs i2; buah mm, berat cash box core ksb mm. buah electronic keys combination code dan anak kunci i5.()!. cash box ichiban with alarm buah 2t05 cash box kribo cm, berat kg. buah kunci pengaman dan kode kombinasi locker locker dato putu dt unit locker elite h.183x d.38x38 cm( uml compartment) locker brother loker pintu, putih, unit .()() ,() locker kribo loker pintu. coklat. unit cm, dilengkapi kunci. :2t05. locker alba lc "pintu loker besi uml locker lion pintu umt :ot: .ot5. locker besi putu) uml kontainer container claris tool box porta besar buah container claris tour box b"ms buah ()(), container club box ltr bali container lion star axis, bali .(l() ,()() container box lion star wagon container. liter buah container box lion star excel large susun unit container box lion star excel container xc umt medium susun "." :o5:oi:o4:ot" .o()qo8" container box rongga audio bsr buah container box kapasitas liter ukuran buah x0. container box kapasitas liter ukuran buah .ot8. container box kapasitas liter ukuran buah rp) container box container box kapasitas liter ukuran kapasitas liter ukuran buah buah .0t)(), o5.0i.(m.o2o lemari display rak majalah display lokal uk. cm, bahan kalijati, coklat fitur buah lemari katalog katalog kabinet lokal uk. cm, dua muka laci, bahan kalijati, tinggi kaki cm. nama coklat buah lemari kaca ].q4.t) .0000l .ot.tj4. ^(k) mmmm^ l04. rak arsip kaca lemari kaca ukuran x28() ukuran x280 lemari kaca lemari kaca ukuran x280 ukuran x280 lemari kaca lemari kaca ukuran almari dokumen bahan kaca, rangka aluminium ukuran 60cm ()cm 150cm uml buah buah buah buah buah alat penyimpan perlengkapan kantor lainnya .() :(ji29:00q07 trt: lemari pakaian lemari bias lemari obat lemari obat rak obat rak baju bayi rak^iring lemari rak piring rak koran rak koran dan majalah lemari sepatu l3. (t015 lemari sepatu rak sepatu rak l3. .o5.ot:o4:o29:ooo32 rak book trolley rak uk. cfl buah lemari sepatu rak koran lemari hias center lemari bias unit rak loka xtbuab rak pajang olympic olympic lokal aluminium import brand lokal kami universal olympic orbitrend brother louvre scenes pintu exclusive center lemari bias nama black white bahan besi plat, pintu rak kaca, lemari rak obat apotik. cm, kunci tiap lemari rak obat apotik, bahan baja. susun, full kaca pintu aluminium, uk. cm, model biasa tongkat, bahan blocktcak tebal mm, rangka ka\ ama coklat tipe bahan besi bolong. klip penjepit koran dan bans penyimpan majalah aluminium coklat pintu kaca rien, susun, lemari kaca, pintu sliding, aluminium, susun lbs garnet, type alaska, sp^a t75 buah unit una unit unit una bagi buah buah buah buah buah buah buah buah alumunium coklat pintu kaca uk. bahan kayu una :(, buah buah buah i80. (). bali buah alat kantor lainnya cctv camera control television system cctv .0s, rt. kamera analitik kamera perekam; mp, 1920x1080:25fps. 4mni f1. lens (6mm optional) cctv lpr (licence plate recognition) apr automatic number plate recognition) ctr high definition image paket una una v" * ajakan iran rp) network video recorder chanel camera unit l\l\i\ network attached storage bav unit zi;i joo. papan visual papan nama pengadaan papan nama tanah unit papan data paket ooo.ooo.oo movie board movie board movie board movie board moviboard moviboard moviboard ukuran ukuran ukuran buah buah buah ooo.oo i\i movie board best deal ukiran buah """ movie board best deal uk uran buah white board white board prima df. stand kaki beroda. xza double face, buah white board white board prima fantasi st,stand kaki beroda. single face, (double face+standar) bali unit ,0r. .005i) white board white board prima sakura gantung, i\ia gantung, penjepit siku. buah bali ooo.oo alat detektor uang palsu alat detektor uang palsu alat detektor uang palsu timor kribo t2078 bj buah buah alat detektor uang palsu dynamic x50 buah copy board electric white board copy board plus series m s nun, panel umt copy board copy board plus pius nf20, mm, panel, plain paper m lyw: mni. panel, plain paper unit unit copy board plus c 20s, mm, panel, plain paper unit alat penghancur kertas penghancur kertas gesa primo cross unit penghancur kertas kribo s34() unu penghancur kertas ideal strip cut unit penghancur kertas ideal cross cut unit penghancur kertas penghancur kertas alat penghancur kertas ideal new united cross cut et20c premam peugliancur kertas sheet capacity auto reverse uml unit uml ooo.ooo.oo numerator numerator numerator kw trio digits digits buah buah numerator new digits bali numerator menko model digits buah numerator joko digits bali laser pointer laser pointer logitech r500 presentation remote graphite buah laser pointer laser pointer argus argus amp16ap ani mp buah buah laser pointer universal laser pointer pen buah ,() led projector infocus proyektor focus n128hdx uml lcd proyektor nec np v300x unit ooo.ooo.oo proyektor ekson eb x450 uml proyektor acer k330 uml proyektor acer p6200s unit proyektor proyektor sony ben vpl cw255 mx631st umt umt ooo.oo ^w1 iza alien .05fl)l proyek tor ben mx726 unit l\l \l\ i\i .( proyektor ben mx842ust unit i.ooo.oo proyektor ben w2700 unit .0pi. technology rasio kontras brightness lumen ansi unit ooo.ooo.oo rp) focusing screen layar projector layar motorized layar motorized la\ motorized focus focus focus screen proyektor elektrik motorized inch top layar tripod layar projector universal focus lay projector focus screen pro aktor motorik remote inch screen projector inch motorized lay proyektor elektrik cm) tripod inch cm) projector screen manual gantung screen pro aktor layar proyektor manual screen gantung inch cm) screen stfold custom inch liivievving area 6x4 buah buah bali buah buah buah unit .() papan gambar mm3) l3: .056t00002 papan gambar papan gambar btva bola vinyl, katup umt unit alat sidik jari i v2.o5.0t :ot: :() ()q03 )() mesin sidik jari mesin sidik jari mesin sidik jari jari fingerprint career fingerspqt fingerspot fingerspqt timor revo revo bnc umt uml uml uml buah mesin antrian .() .()l. o5.o75.ooo01 mesin antrian mill papan tulis portable interactive whiteboard touchscreen interactive wliiteboard buah alat kantor lainnya timbangan digital refigratqr yos yooood .q5:() ()() col box cool box telepon telepon album foto pembelian rangka reklaiiie trolley hidrolik digi uchida cosmos cosmos panasonic sana l3. .() )13j5. :()0qi3] .() .0t. palet plastik series nun kapasitas panjang lebar tinggi kapasitas ton dimensi nun. material ppb rangka billboard mesin jahit double frame juki iris scanner box case signature pad bola bola taman topaz embed hard case, trolley; beton bertulang tebal ram 5cni, diameter min rangka aluminium, kain. bersalin buah unit uml umt unit umt bali unit buah buah paket uml buah buah buah buah mill l00():()o .()() ,()u .ooo.oo ,() ,ooo.oo alat rumah tangga membelai meja rapat meja rapat meja rapat meja rapat meja rapat aditecb modern nova series 120x cm:"bahan particle board lapis melamin, kaki besi cm, bahan kayu particle board lapis melamin scott2237240x120x75 cm.persegi uml unit uml bali rp) meja rapat lokal uk.300xl50cm. cm. model biasa, bahan kalijati tik blok kayu klas buah meja rapat bentuk oval tinggi cm, akasia buah meja rapat . oval uk. bahan akasia buah l\l\l\ meja rapat ukuran bahan full kayu buah ooo.oo meja rapat x(\ tt\ ukuran 200x70x75 full kayu unit a \l\ v l .doo, tempat tidur kayu tempat tidur kayu diva springer) singkil international classic unit tempat tidur kayu tempat tidur kayu diva springer) singkil aman complete set diva springer) american pillow burgundy set unit unit tempat tidur kayu diva springer) uml meja ketik meja ketik uk. 100x60cm. t.70cm. bahan kayu jati tik blok kayu klas berlari dan terkunci buah meja telepon meja telepon uk.50x40cm cm, bagian kayu jati tik blok kayu klas rangka besi kayu bagi meja resepsionis nurse station bahan multiplex, ketebalan ,8nun. finishing hpl .m2 meja resepsionis pelayanan kantor bahan kayu meter (). ,() meja sekolah meja siswa metal, high quality l6t) w55() h650 bali hoo.ooo.oo meja biro meja biro orbitrend nst laci unu meja biro modern class, laci gantung unit meja biro expo laci gantung unit l868. meja biro vip laci kanan unit meja makan kayu meja makan kayu uk.300x200cm. cm, model size, bahan kalijati tik blok klas tanpa laci, polos buah meja makan kay bahan kayu jati kualitas terbaik diameter meja beralaskan marmer buah meja makan kayu prasmanan panjang uk. bahan kay jati buah ().()() meja makan kayu bulat bahan kayu jati diameter buah kursi fiber glas plastik kursi plastik dimensi: buah kursi rapat kursi rapat kursi rapat kursi rapat future ichiro tiger kursi susun 1c308 ukuran cm. buah buah buah kursi tamu kursi tamu kursi sofa tamu box, bahan kayu jati, set kursi busa dudukan meja unit ij\ t\z t~\ j\z kursi tamu kursi sofa, bagian kay jali. scl meja unit arah .^. kursi tamu bahan kalijati. non busa dudukan, set meja unu .f: kursi tamu fuji venesia sofa bed) uml inicia fii anh gizi vat kursi biasa kursi hadap fabric l460 w410 h820 nun buah ai la i\l\l\ fata bangku sekolah meja siswa reefs meja siswa (iso s nl) type unit . msd s nl, ada panel depan, rak meja siswa reefs meja siswa smp (iso s nl) type uml ooo.oo msp s nl, ada panel depan. rak meja siswa reefs meja siswa sma smk (iso unit nl) type msa s nl, ada panel depati, rak meja siswa aero tata meja siswa model dobel unit meja siswa) bangku tunggu kursi tunggu seat stainless unit kursi tunggu seat seamless unit zi\ kursi tunggu seat stainless unit kursi lipat kursi lipat expo msr 5i28 buah zl lzl lata ,()() kursi lipat cbitose cbitosee haa buah kursi lipat cbitose yamato buah kursi lipat kursi lipat naturebike tipe bali partisi partisi bahan kaca ketebalan 5mm, ooo.ooo.oo alumunium ketebalan membelai lainnya kursi direktur erosi tiger high buah kursi manajer erotic tr, hidrolik buah kursi baca kursi baca perpustakaan. rangka buah ooo.oo metal, bagian kaki terdapat karet plastik kursi baca lokal model: biasa bahan kalijati. buah jok busa dilapisi vin nama hitam coklat meja baca vicente meja baca perpustakaan buah sb, dimensi cm, kapasitas orang meja baca vicente meja baca perpustakaan buah dimensi cm, kapasitas orang meja baca koz\ meja baca perpustakaan, dimensi bali meja baca lokal uk. ()x bahan buah rangka kalijati, coklat muda kursi siswa reefs kursi siswa non iso s nl) bali type ksd r kursi siswa reefs kursi siswa smp (iso s nl) type buah ksp sni . kursi siswa reefs kursi siswa sma smk (iso buah tii dwn nl) type ksa s zl""zi kursi siswa fresco t~x t *t v kursi siswa fd, meja unit menyatu dengan kursi (kursi mahasiswa) . kursi siswa aero kursi siswa paud tk buah meja asesoris sound 80x50x75 buah meja komputer expo sdc unit meja komputer vip cm) unit meja komputer orbitrend gsc unit meja komputer olympic mdc unit meja perpustakaan l1. w900 h735 buah meja kursi teras bahan kayu non jati, fitur. alas sel duduk busa kursi ginjal almari pakaian bahan kayu jati kualitas buah terbaik putu uk. ais.ax) kursi guru pimpinan buah meja guru pfeipinan bali l.| meja kursi paud rectangle metal paket l.f2. o.ooo25 meja danau s sd wakil .() ().(l00. (r| meja dan kursi smp paket ().()() meja lipat kursi taman rt kursi taman meja lipat naturebike size kursi, meja dengan bahan kayu dan rangka besi dilengkapi payung taman bahan besi, ukuran buah set buah alat pengukur waktu jam mekanis jam dinding mikado besar buah ooo.oo jam dinding sesko bulat bali ooo.oo alat pembersih mesin penghisap debu a vacuum cleaner vacuum cleaner electroiuxit .() ,()() vacuum cleaner racun cleaner vacuum cleaner bosch hitachi sharpu unit unit mesin pemotong rumput mesin pemotong rumput tiger type cycle air cooled unit mesin pemotong rumput tanaka type cycle cooled unit mesin cuci mesin cuci mesin cuci modena electroiux turbo drum sensor t ixv flex ewp85742 front load unu unit .()()().() mesin cuci electroiux edv705 air dryer umt mesin cuci sankei aw805 top load unit o3:()o4: mesin cuci mesin cuci wd l8065tp front load rt i xf\t\fyx \ wf l700tc top toad unit unit mesin cuci sharp es f800h top load unit mesin cuci mesin cuci samsung t\a f~a wa70h4000sg lop load satu tabung kapasitas kg, watt uml buah alat pendingin lemari lemari polygon prm 28qb. liter, dua pintu umt s0, lemari kulkas sharp sharp sj 315sc st, liter, dua putu sj g190c, liter, satu pintu unit uml lemari lemari gn inv201, liter, satu pintu gn c272scn. liter, dua putu unit unit lemari lemari samsung samsung rt22farida, liter, dua pintu rs554ruas. liter, side side uml uml .fl()i: lemari electroiux etb 4407sd; ltr unit lemari panasonic nr b25gf;2291lr unit lemari lemari pendingin kulkas pintu watt pintu satu, tegangan volt, frekuensi hz, arus daya maks lampu w.refrigeran kl34a () gr, berat bali umt split split daijin .5pk uml .() split daijin 2pk uml split samsung aroohcsdt, uml split samsung ar13vena. uml ooo.oo y3. sharp ah xp9nsy pk. inverter uml .3ip5. sharp plasniacluste uml .()0t), i.3ii.o5.o2.o4.oo4.ooo7 p10rv3 dual cool unit .2i05.o2.o4.oo4.ooo8 sio unit rp) kipas angin kipas angin mission box fan) uml kipas angin mission pw standing umt kipas angin mission mwf dinding uml kipas angin mitsubishi ri6 gu. standar uml kipas angin miyako kst 18rc, standar umt kipas angin miyako dinding inch besi uml remote o2y4.oo6.ooo7" kipas angin panasonic fv 30run dinding unit kipas angin panasonic f es404, standing umt :() :() :o4:() .ooo9 kipas angin panasonic feat5 ceiling umt kipas angin cosmos dinding wfc uml i.ooo.oo .() .() kipas angin standar, watt buah kipas angin kipas angin kecil watt buah ().() (), kipas angin kipas angin dinding besi wall bagi fan power exhaust fan exhaust fan mission mv buah .()() .() exhaust fan mission buah exhaust fan panasonic fv:25tgu bali exhaust fan panasonic fv ()afu bali exhaust fan panasonic fv 45gt4 buah ooo.oo alat pendingin lainnya cooler lion star marina ltr uml cool box lokal x95 cmx umt ooo.oo (kapasitas ton), liber glass cool box lokal x71 cmx (kapasitas urin kg), fiber glass t05.() :0t5: floor standing panasonic uml .()() .() floor standing panasonic uml ooo.oo floor standing daijin uml floor standing daijin fern71, uml .()() .()() alat dapur kompor listrik alat dapur) kompor listrik mission uml kompor gas alat dapur) kompor gas modena sx6001 uml ooo.oo kompor gas ringan tungku una kompor gas ringan advance rl timer, uml tungku .() .() .{) kompor gas ringan r1 511e, tungku umt kompor gas miyako kg tungku unit ooo.oo .() .() kompor gas hoc tungku una l6no, kompor gas portable dan tabung cook una ()(),()() gas kompor gas tungku, bahan telon bali kompor gas lengkap tabung gas, regulator unit ooo.ooo.oo dan selang standard pertama kompor gas komersil buah ooo.oo rice cooker alat dapur) rice cooker longm una ooo.oo rice cooker longm uml ooo.oo ."books magic com mission mrj umt .() magic com panasonic mbs unit ooo.oo magic com kapasitas liter, watt buah oven listrik oven mission buah li14. (). oven cosmos co liter buah ooo.oo t.i2: oven ozone ox buah oven ozone ox 898br bali l5. ()o.() oven sharp bali oven sharp eo 28lp liter bali ooo.oo tabung gas tabung gas tabung gas lpg buah tren air tendon l. .() mesin instalasi tandon tb buah ().() rp) piring alumunium rak piring alumunium rak piring full kaca putu alumunium buah .(. alat penyimpan beras rice box vita kapasitas kg, kedap udara buah .0y6. rice box cosmos buah panci panci mission unit o5. .o57o"l" .ooo02 panci orchid kalawat unu panci lokal ukuran aluminium bali panci lokal panci metro buah r3.io" :oi panci bahan aluminium unit blender blender depok unit blender kirin unit blender philips unit blender sharp unu blender miyako bl soiplap unu t() .()o blender kapasitas ltr, gelas kaca, buah mixer mixer philips unit foot gender mission 220v bali heating set water heater national elektrik bali i.ooo.oo heater steele ec diameter buah thermo air termos lion star liter buah ooo.oo termos lion star liter buah (),()() termos elephant liter seamless buah ooo.oo alat dapur lainnya wajan carita ukuran buah wajan maxim (telon) buah tempat nasi fujita stainless steel bertutup sendok nasi buah rice bucket lion star "31iter buah rice bucket green leaf ltr buah rice bucket keramas ltr buah rantang seamless unit ()(),()(l drink jar lion star spirit liter buah drink jar lion star lago ltr buah r\\ teko rigoletto bagi r\\ teko yosbikawa ltr bali t.3t2: regulator slang stardom uml dandang lokal stainless steel) unu i.ooo.oo dandang lokal aluminium unu dandang langsung lokal uml tuding saji green leaf avalon unit .o" :o75: .000l7" tutup saji kotak kecil buah tutup saji married buah gelas ukur lokal stainless steel kecil unit tekanan pasti buah soleil bahan kayu buah ayakan lokal sedang buah cetakan lokal kue lumpur besar) buah ooo.oo cetakan lokal kue sus maker buah pompa galon amor model buah nampan lokal kayu bulat buah nampan lokal kayu persegi 56x35 buah box air lion star besar jumbo) buah ,(l()(). centong sup tunica i5qcc buah seok aluminium lokal besar aluminum buah alat pengirim roti tawar aero bali pisau taiko besar (sayur) buah topics jir super deluxe bulat diameter tup tinggi unit yi2": baskom yosbigawa sedang buah .() ml. tempat sendok^ kirana industri bali loyang aluminium lokal uk. 20x20x7 bagi slr lain rp) lo\ ang aluminium lokal uk.30x30x3 buah ooo.oo kereta makan lokal stainless steel unit ooo.oo kereta sayur lokal stainless steel unit virus besar lokal buah ()004i virus sedang lokal buah virus kecil lokal buah h.ooo.oo r3: :05i) ayah leg besar lokal buah (),()() r3, .() .() kitchen set olympic ksa atas) unit kitchen set olympic ksb bawah) uml tutup gelas stainless besar buah tutup gelas stainless sedang buah tabung elpiji lokal buah gelas ganda selama3 (c3951 unit h.ooo.oo cangkir lepet sang lion star gogo unit taplak meja batik yokohama segi buah saingan santan aluminum buah (). .() mengocok telur buah ooo.oo pemanas soup buah proyek tempat sayur buah ."' proyek oval dish buah ."' oo.ooo.oo .o5. .o5.0267ooo57" pre square buah pemanas makanan persegi panjang buah ooo.oo pemanas makanan doble persegi panjang buah .()() ,()() topics kaca besar buah toples mika seal buah ().() rak dapur tingkat stainless pintu unit (). (),()() oven gas satu pintu 80x50x55 stainless buah ooo.oo wajan besar diameter 90cm buah ().() (), alat rumah tangga lainnya home use) televisi telev tsi panasonic th 49f unit televisi panasonic unit televisi panasonic 24f unit televisi panasonic inch lcd.led, smart th 49fx700g unit televisi polygon pld 22d9500 umt :() televisi sharp 24inch led 24le157 unit ooo.oo televisi sharp inch sharp quot led lc 32le348i unit :()() televisi sharp inch led lc 32dx288l \ unit ()(), televisi toshiba "inci ved"32l33()() unit x00.()() televisi samsung inch led ua32j41i) unit ooo.oo "l. .27o5 "o00ir televisi inch smart 32lb582d umt .() t2" televisi led inch, watt bali loo.ooo.oo televisi samsung flat smart inch ua65tu7000) buah televisi inch smart led ua43n5500 umt ().() televisi inch limit televisi mcb unit televisi smart inch buah amplifier amplifier toa watt ac dc) unu h.ooo.oo amplifier toa watt ac dc) unu (). ,() amplifier watt ac dc) .ooo.oo amplifier calvin unu ooo.oo amplifier pioneer unu loudspeaker speaker active creative inspire gs8() pasang speaker active creative inspire p380 pasang sound system sound wireless frequency response: h 20k voltage ac10() 240v universal with battery rms power unu ()(). o0(). megaphone |p5. megaphone zr2015s irme megaphone putih unu iln tva i'a rar rp) megaphone tmc, megaphone dengan aki unit megaphone emblem f es 46r megaphone unit megaphone emblem, es 36r unit megaphone best megaphone unit microphone microphone share beta unit microphone toa wireless unu unit power supply power supply enema revolution sex 550w erv55() unu power supply swt power supply cooler master gold full modular unit mpy flag eu) power supply corsair series rm750x (cp sipil eu)_ power supply raidmax xtx vampire oow rxiooogh unu zzz power supply thermal take tougbpower grand sync unit ffx l\l gold full modular ps tpg l\qc(\mufti 0850fpcgeus) power supply cougar psu gx f750 750w unit ups nolink pro700sfc 650va unit ups nolink pro850su 850va unit f\ l\a i\t\t\l\ \ toc ups nolink cn zx zxr r. za. .z, kupu none professional unit lux i\ i b.l z. seni& oouop \,ouu ddd idq [tilt unu win iim s\t camera video camera video drone hasseblad unit gimbal camera cms f l adjustable aperture bit blog bil hdr video ocu sync transmission technology. minutes flight time top speed mpb omnidirectional . webcam 720p buah camera film cctv resolution unit j t rz' "tv cctv resolution unu zz a biasa lain cctv resolution, infra red unit cctv tzt .0mp resolution, ptz uml mesin jahit mesin jahit butterfly china unit [_2_ mesin jahit juki china unit mesin jahit singer limit mesin jahit singer type dy ,l.90x50xt unit timbangan orang timbangan badan fleet digital buah timbangan barang timbangan barang t*' zt\ timbangan duduk unu latin nnn ooo.oo timbangan barang timbangan celeng unit timbangan barang timbangan duduk digital umt timbangan barang zc' timbangan duduk digital uml timbangan digital besar pengukur berat, berat kg. buah kapasitas lambang garuda pancasila lambang garuda garuda kayu unu lengkung lambang garuda garuda kayu unu lengkung gambar presiden wakil presiden foto presiden lokal uk. 35x30 (lux) umt foto presiden lokal uk. 50x64. (lux) unu jvc tvy jva fix^ tiang bendera .2y|f. tiang bendera lokal pipa besi, panjang (polos) unit (^, tiang bendera lokal pipa besi, panjang umt (sambung) tiang bendera lokal pipa besi, panjang (sambung) unit .t)(l [olivia hak liv bayi kain lain rp) setrika setrika bio bio jumbo standing unit setrika philips unit setrika setrika bahan stainless, watt buah tangga aluminium tangga aluminium buah dispenser dispenser dispenser jvc miyako dr430 unit buah dispenser hot cool buah mimbar podium mimbar podium bahan kayu ]5x45x5()em unit coffee maker hari ripper v60 ceramic w r bahan ceramic, uk. cm. diameter imn l73. o6.o47:0oo0y home espresso machine coffee thermometer silicon linea mini mar .oco. uk. ,7x37, cm. watt, vit, berat bahan stainless still silicon unit unit mater super jolly manual dosen gender coffee gender bagian heavy duty die cast alumunium. wall, uk. n600 for manual brew, day watt, kapasitas gram. berat unit unit .(. .'' o.()() ,oo handy handy cam handy cam sony panasonic dcr hc42e ccd unit uml handy cam panasonic unit handy cam jvc gz ex315 unit handy cam canon legia mini unit handy cam handy cam handy cam canon sony sony z v eos body hxr n nex vg30 uml unit unit .(. mesin obras mesin obras juki unit mesin obras pegasus kg. 120w 220v unit mesin obras mesin obras sirusa yamaha rpm uml unit mesin obras yamaha iv1y ()2bb, benang unit mesin obras yamaha 747a. benang uml mesin obras btf komplit mesin obras btf komplit butterfly butterfly gni kmp s china nl amp s jepang uni! umt mesin peluang kancing mesin lubang kancing yamaha unit mini comp comp sony set comp akira jjj j set comp akira porta scl ,() karpet karpet karpet karpet alas lantai polos lebar karpet permadani ukuran cm, bulu rasul lembut meter bali ooo.oo sabak tinggi tempat abu rokok (berdiri) bahan aluminium buah mesin pengering tangan hand driver buah player player fujita mps unit player dks6100 unit jemuran .3fe5. tempat jemuran handuk bahan aluminium buah .3i; bracket standing peralatan bracket standar peralatan braket dorong standing inc hitam buah rp) alat rumah tangga lainnya home use) lainnya microwave sharp r 899r 1n buah microwave sharp buah pflnfl^vonis nn cf770mate v.z x i buah microwave mh6843bak buah microwave cosmos co 99r9 bali r3. .() '.() coaster argo slice coaster buah ooo.oo kantong plastik sampah lokal besar buah kantong plastik sampah lokal sedang buah i.ooo.oo mesin bordir juki jepang unit mesin eci yamaha m2: benang unit sabak bahan aluminium buah stereo set panasonic xix sc pm 21gcs s micro comp) unu home teater sony unit home theater jvc s33 unu elektrik well pump sbunizu bit unit elektrik well pump sanyo pwt1261 unit pompa air shimizu ps bit buah pompa air shimizu ps bit buah pompa air passer pw buah pompa air grupos ch" umt air pot lion star ltr buah y2: hunger baju bigg black grey buah) sel hunger baju distro nama lum keranjang claris before (pakaian) buah ooo.oo tempat tissue lion star bulat tissue paper box) buah senter buah ooo.oo lampu emergency kermiaster buah lampu emergency . . ruby l' 770c buah pembuka botol can opener cs unit electric jar pot uchida buah r3: '.o' :o' plastik wrapping film lokal buah .() alat pengganti ruangan stella buah pigra buah gembok remaster buah .()() gembok remaster bali 'o2. :o0036 tikar umat buah hair driver depok buah meja pengaduk adonan roti buah kulon.oo portable bed buah wastafel ina nama gelap bali streambox prosesor. core ().() ()(). dragon pack round cup cake pak dragon pack round cup cake pak .so.ooo.oo cup kopi isi pak cup cake plastik besar isi pak cup cake plastik tanggung isi pak ooo.oo cup cake rosa polos pak ooo.oo cup cake rosa nama pak voo.oo cup cake rosa nama pak parcel bambu diameter buah l'. parcel bambu diameter buah tusuk gigi pak cup kertas lotus black pak ooo.oo ping lidi buah fas surut buah tas set uk. buah lilin anti seleb pendek pak 17isi6 pak oo.oo bantal nano fiber pillow soft buah guling nano fiber soft buah spree dan bed cover sutra pencil jacquard set cover meja bulat bahan satin berbodi buah r.'^ tempelan mej^ prasmanan bahan kain polyester melanin set tempelan meja bulat bahan kain poly ster kelamin buah rp) :o5, bunga meja bunga ruangan pojok besar ventilasi tekanan positif ventilasi tekanan negatif spree rangkaian bunga jadi bahan kain dan plastik beserta vas rangkaian bunga jadi bagian kam dan plastik beserta vas ukuran 120cm x200 !.' :o' selimut terpal terpal tenda teror tenda teror tenda teror tenda teror tenda teror tenda teror kursi roda bak fiber buat ukuran 4x6 ukuran 6x8 ukuran 10x6 besar pipa jarak reng 50cm besar cagak ukuran 8x6 besar pipa jarak reng 50cm besar cagak ukuran 6x6 jarak reng ukuran 5x6 jarak reng ukiran 4x6 jarak reng ukuran 3x6 jarak reng besar pipa 50cm, besar cagak besar pipa 50cm, besar' cagak besar pipa 50cm, besar cagak besar pipa 50cm, besar cagak sel scl paket paket buah buah buah buah scl set scl scl set scl voodoo.do .ooo.ooo.oo ,ooo.oo .v() .() ,() .(loo.ooo.oo diameter 02v6 02v6 .077v() galon beserta air mineral peti jenazah kain kafan kompas tekanan negatif tekanan negatif tekanan negatif aqua ruang udara bersih chamber air shower) mesin cukur tenda camping matras angin streambox kandar operasi ruang tulip ruang wakil magic clip cordes metal original tenda gamping naturebike tent matras angin double naturebike sleeping pad double prosesor core bali buah bali buah (). ,()() paket paket paket wakil .() paket buah bali buah unu alat pemadam kebakaran alat pemadam portable \.32m. l3: l.' '.() q'oloooot oo!:q()oo8 oo!:ooo9 00logo11 portabel jenis powder abc) portabel jeniinvoke invoke invoke invoke idola invoke invoke invoke 1kg 2kg 3kg .5kg 6kg 9kg cartridge) gunner abc ep portable portabel jms powder portabel jms powder portal'jenis powder :o' :o2 portabel jenis powder portabel jenis powder portabel jms powder portabel jms powder gunner gunner gunner gumbo gunner gunner gunner :o'o'i: oo! portabel jms powder abc) mobil unit powder frame, selang, roda) guiuiebo invoke ep portable ep portable ep portable ep portable ep portable ep portable e"p' 6c portable ep 9c: portable buah bali buah buah x79.() buah buah buah buah ().()() buah buah bali buah buah buah buah buah buah buah ooo.oo wifi latd dl? cll7f aciiitizijdaivi rp) mobil unit powder frame, invoke bali selang, roda) mobil unit powder frame, invoke buah ,()() selang. roda) mobil unit powder frame, invoke buah selang, roda)oop trolley buah mobil unit powder protect trolley buah ()(),()() mobil unit pow der servo x \ t i f\j rrx abc trolley buah mobil unit powder serv vo abc trolley buah mobil unit powder serv abc trolley buah carbon dioksida c02) protect exp kap.02) protect exp kap() protect exp kap unit carbon dioksida c02) protect exp kap. unit v77. ,(l(l carbon dioksida c02) protect exp kap. unit ll.() *v ju\ juri ztl pengisian carbon dioksida c02):oo"l. gas calon free protect kap. unit gas calon free protect kain unit ()(),() gas calon free protect kap. unit gas calon free protect kap. unit gas calon free protect kap. unit gas calon free protect kap. unu gas calon free protect kap. uml troll unit gas calon free protect kap. unit troll unit gas calon free protect kap. unit .() troll unit gas calon free protect kap. unu l()()(),() troll unit gas calon free protect kap. unu troll unit gas calon free protect kap. uml ,()() troll unit gas calon free protect kap. unit troll unit gas calon free protect kap. unit troll unit gas calon free protect kap. r25 unit unit gas calon thematic protect unu unit gas calon thematic protect kap. umt .() .t) .t) unit gas calon tliermatic protect kap. unit unit gas calon thematic protect kap. uml portable unit dry chemical protect exp, kap. unit (). t)() powder r3. l00065 portable unit dry chemical protect exp. kap. umt powder :color() portable unit dry chemical protect exp. kap. unit powder portable unit dry chemical protect unit powder l3. .00t. portable unit dry chemical protect exp. kap.y05 portable umt dry chemical protect exp, kap unu powder w'o5. t.ooo73 portable unit dry chemical protect exp. kap. unu powder rr* ina iviei qpfqiii il iran iiv aol kain rp) portable unit dry chemical protect exp, kap. unit powder portal unit dry chemical protect exp, kap. unit powder portable unit dry chemical protect w . exp, kap. unit powder portable unit dry chemical protect exp, kap. unit ,ooo.oo powder portable umt dry chemical protect i . exp, kap. unit powder portable unit dry chemical protect exp, kap. unit powder pompa kebakaran portable pompa pemadam kebakaran godina unit pompa pemadam kebakaran tobat cet tobat v82, 55bp high unit portable r* pressure high volume fire pump v82 pompa pemadam kebakaran tobat vc72as include suction home. umt portable trainer, floodligbt project, baterai charger alat spinner detector spingkler pendant fire spindle buah detector spingkler t i firewall fire spnngkier buah detector spingkler upright fire springklcr buah hidran kebakaran hidrat bo.x bali :o" box hidrat type umt box hidrat type indoor) buah box hidrat type indoor) buah box hidrat type indoor) buah hidrat pillar with main valve unit ball valve hidrat two wav unit rx. r " steel electroplating chronic . . hidrat valve . . . . buah hidrat valve buah hidrat valve bali selang hidrat kanvas, uk. roll selang hidrat kanvas, uk. roll l x x selang hidrat rubber, meter roll . . selang hidrat rubber, meter roll selang hidrat ro^'ale) "x20m meter d . *.! selang hidrat royale) x30ni meter xax v selang hidrat royale) "x20m meter selang hidrat royale) "x3()m meter selang hidrat royale) "x20m meter selang hidrat royale) "x.30m meter selang pemadam kebakaran fire jerman, uk. roll home) selang pemadam kebakaran fire jerman, uk. roll home) selang agar unit xjv pakaian panas lengkap baju celana pemadam buah baju taman api set helm, baju, celana sel baju taman panas nome set helm, baju, celana. sepatu set helm pemadam ,. buah helm nama tanda evakuasi nama medali, kuning. set putih kaos tangan safety buah sepatu boats pasang t\ a'i xa"x \ax x sepatu pemadam buah topeng masker) gas masker corong soba self contained breathing buah aparatus masker buah rp) alat pembantu kebakaran buah buah buah voo.oo buah voo.oo buah buah buah buah t8() ,() buah bali bali buah buah unit unit unu buah .() :ot6joo() r3.i() toy l :016x) .() .0t6. alarm smoke fire detector franchise nozzle franchise&^ nozzle franchise nozzle reaching connection cabang selang pemadam kebakaran .0t) :ot6. .o2.07j16]0oo' r3. fire blanket home rack. home rack l3. ,02i) .()16j) t3. '.trt6j) l3j. .() '.or6. 'o'l2 l3. ]()' :() :()t) :()' :() ()(h6' lampu senter lampu senter besar machine coupling bosch lampu senter rechargeable machine coupling machine coupling nanometer nozzle no asli noz.zle jet spray uk. uk] jerman. diameter bbm). size inlet c w coupling (local) .0r6.() segitiga agar since nan jitu j6. :or6'.t)002t t.' tabung calon thematic tanda assembly point tandu lipat tulisan cara penggunaan agar tulisan jalur evakuasi bali unit buah buah bali buah buah meja dan kursi rapat pejabat meja pejabat meja kerja pejabat eselon wagub wabup wiki walikota meja kerja wabup uk. 185x100cm cm. berlapis kaca rien tebal mm. bahan kalijati kualitas kualitas setara, laci, bersanibmig dengan meja telepon, kelengkapan writing set, kotak memo unit meja ketua wakil ketua meja kerja ketua wakil ketua dprd uk.l85xl00cm cm. berlapis kaca rien lebar mm. bahan kalijati kualitas kualitas setara, laci, bersambung dengan meja telepon, kelengkapan writing set unit meja pejabat eselon meja kerja sekda meja kerja pejabat setingkat eselon uk.200x 100cm cm. berlapis kaca rien mm, bagian ka\u jati kualitas kualitas setara. laci, bersambung dengan meja telepon, writing set, kotak memo. uk.l85xl ot)cm cm. berlapis kaca rien tebal mm. bahan kalijati kualitas kualitas setara, laci. bersambung dengan meja telepon, kelengkapan writing set bali unit meja pejabat eselon meja kerja pejabat eselon uk. 180x90 cm, model biasa, bahan kalijati kualitas kualitas setara. meja telepon. writing set, bak surat, kotak memo buah o.ooo.ooo.oo rp) meja pejabat eselon meja kerja pejabat eselon uk.l60x70cm. cm, kalijati kualitas kualitas setara, laci, alas meja kaca rien mm, bak fwtiot, kotak memo. buah meja kerja pegawai non struktura meja kerja staf uk.l4()x70cm. cm, berlapis kaca rien tebal mm,kayu jati kualitas kualitas setara. laci. alas meja kaca rien buah buah meja kerja staf ukuran cm, tinggi cm, bahan kayu akasia klas karpet kaca mm, laci pintu buah buah meja rapat pejabat meja rapat menteri gubernur bupati walikota meja rapat bupati uk.400x200cm. cm. model biasa, bahan kayu jati tik blok kayu klas nama coklat buah meja rapat pejabat eselon wakil gubernur wakil bupati wakil walikota meja rapat wakil bupati uk.400x200cm. cm. model biasa, bahan kalijati fik blok katoi klas nama coklat buah ooo.ooo.oo meja rapat ketua wakil ketua meja rapat ketua wakil ketua dprd uk.400x200cm. cm. model biasa, bahan kalijati tik blok kayu klas nama coklat buah meja tamu ruangan tunggu menteri gubernur bupati walikota meja tamu untuk ruang tunggu bupati unit; uk. 75cm tinggi 45cm, bahan kalijati tik blok kayu klas buah) meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon wakil gubernur wakil bupati wakil walikota meja tamu untuk ruang tunggu wakil bupati unit; uk.75x75cm tinggi 45cm. bahan kayu jati tik blok kayu klas buah meja tamu ruangan tunggu ketua wakil ketua meja tamu ruangan tunggu ketua wakil ketua dprd unit; uk.75x75cm tinggi 45cm. model size, bahan kayu jati tik blok kayu klas buah meja tamu ruangan tunggu abad eselon meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon uk. biasa, kalijati atau partikel board buah meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon uk. 120x60 cm. cm. model biasa, bahan partikel melamin. nama coklat muda buah meja tamu biasa meja tamu biasa uk. 120x60 cm. model size, bahan partikel melamin. laci buah kursi kerja pejabat kursi menteri gubernur bupati walikota kursi kerja bupati uk.60x60cm. cm. model antik, bahan kalijati klas stainless steel spon. sandaran tinggi, dapat digerakkan vertikal dan bonsontal, tangan dudukan dan sandaran busa dibungkus belum, berkaki beroda buah kursi pejabat eselon wakil gubernur wakil bupati wakil walikota kursi kerja wakil bupati uk.60x60cm. cm, model antikm, berkaki beroda buah rp) kursi kerja bupati dan wakil bupati kursi pejabat desain ekslusif. material kulit. dimensi 72x51x116 single lock bali kursi kerja ketua wakil ketua kursi kerja ketua wakil ketua dprd 60x6()cm. cm, model antik, bahan kalijati klas stainless steel sjm, sandaran tinggi, dapat digerakkan \artikepejabat eselon uk.50x50cm. cm. model biasaeselon uk.50x50cm. cm, model biasa, rangka kaki ventrikel sandaran tinggi, dapat digerakkan vertikal! dan horisontal, tangan dudukan dan sandaran busa dibungkus iinitasiler buah kursi pejabat eselon kursi kerja pejabat eselon uk.50x50cm. cm. model biasa. rangka kaki bercat, ama hitam, sandaran rendah. tangan, dudukan, sandaran dibungkus imitasiler buah (>()(). kursi kerja pegawai non struktural kursi staf uk.60x60cm cm, model size, bahan kalijati klas l spoil. nama coklat atau disesuaikan buah kursi rapat pejabat kursi rapat menteri gubernur bupati walikota kursi rapat bupati uk.60x60 cm. cm, model size, bahan kalijati klas stainless stel spon,nama menyesuaikan, putar buah kursi rapat ruangan rapat abad eselon wakil gubernur wakil bupati wakil walikota dan kursi kursi rapat wakil bupati uk.60x60 cm. cm, model size, bahan kayu jati klas stainless stel spon,nama menyesuaikan, putar bali ,(lt)(),( kursi rapat ruangan rapat abad eselon dan kursi rapat ruangan rapat pejabat eselon kursi rapat ruangan rapat pejabat eselon uk.60x60 cm. cm, model biasa, bagian kalijati klas stainless stel sjm, ama menyesuaikan, putar buah kursi rapat ruangan data dan kursi rapat ruangan rapat staf kursi rapat ruangan data kombinasi dari kursi jabat dan kursi pegawai, berkaki buah kursi rapat pejabat lainnya kursi rapat staf uk.50x50cm cm. model biasa. bahan rangka besi burial. tangan dudukan dan sandaran karet busa dibungkus imitasiler. berkaki beroda bali kursi hadap depan meja pejabat kursi hadap depan meja menteri gubernur bupati walikota .#) kursi hadap depan meja kerja bupati kursi hadap bahan static leather buah rp) o5.() .()o3 kursi hadap depan meja pejabat eselon dan kursi hadap depan mekursi beroda tanpa tangan. sandaran rendah, dudukan dan sandaran beralas karet dibungkus imitasiler, nama hitam, coklat kursi kayu, sandaran rendah. dudukan dan sandaran berasaskan karet busa dibungkus imitasiler nama hitam coklat buah bali kursi hadap depan meja pejabat eselon dan kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon kursi kayu sandaran kendali. sandaran berasaskan karl busa dibungkus imitasiler nama hitam tanpa besi bercat buah kursi tamu ruangan pejabat kursi tamu ruangan menteri gubernur bupati walikota kursi tamu ruangan bupati vab model bertangan, sandaran dan dudukan beralas karet busa dibungkus kain belum buah kursi tamu ruangan pejabat eselon dan kursi tamu ruangan pejabat eselon kursi tamu ruangan sekda kursi tamu ruang pejabat eselon lainnya kursi tamu biasa seperti kursi tamu mang tunggu bupati dan wabup sama dengan kursi tamu ruang tamu sekda dengan kerangka besi bercat buah buah viii. bidang barang alat studio, komunikasi dan pemancar harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) alat studio, komunikasi dan pemancar list siti hin peralatan studio audio audio amplifier audio amplifier vanili chanel ld 1088b unit microphone wireless mic microphone wireless mic mic wireless clx 4chanel paket microphone wireless mic . mic wireless meja mc 4u paket (). .() microphone wireless mic mic wireless 4ch paket voice recorder zoom voice recorder perekaman hingga trek unit digital \jed running text running text running text rgb unit cm. display area cm. kirim text via wifi, tampilkan gambar.jam, countdown, timer. lebih dari animasi, font menyesuaikan windows, day watt l3. .0i.oi. peralatan studio audio lainnya equalizer pioneer ma unit .()() .() equalizer leave bana231 unit porta sound psr unit .() (), 0i: l() portasound yamaha bumbu1%b psr unit rhythm machine b x rnu buw|u1bw roland bub keyboard synthesizer rs unit mdr yamaha mdr umt apli. guitar roland jazz, chorus roland unit o() ,()lj ampla, ke\ board leave usa umt headphone sensitivity b+ 3db freq umt response hz. to" u0i ."000i0" mixer featured channel mic line buah gain control with band dual engine digital multi .() .() speaker passive inch watt set ()(). oo0.o0 stand speaker inch set mic mic wireless frequency uhf, buah jarak 70m speaker zs f10()0bm" unit kabel audio crimson roll .() (), ti2. .()r()i. jack audio jack audio umt .() (). .0i. speaker yamaha speaker aktif dbr unit frequency ( db) khz headphone audio tecnica ath m20x unit m2() profesional monitoring headphone black peralatan studio video dan film teleprompter portable telepromper pt1200 studio portable unit telepromter with monitor tripod camera tripod camera professional tripod mg ai bali .() material 760mm i545nim .0i. tnos camera buah (l().()()(). lighting stand tripod tripod camera alter besi uk.sedang unit lensa kamera lensa f2, mount lens unit .() (). full frame format, dual linier camera adaptor camera adaptor ack adaptor adaptor kamera) buah oti o.ooo.oi) mixer pvc mixer pvc mixer chairil unit mixer pvc mixer panel unit harga kode barang bi * nama barang iv1c.kr aiy til satuan rp) camera digital camera digital fujifilm x tio kit, kompak, unit camera digital fujifilm x2(),kompak, unit ().()l) camera digital canon power shot mark unit kompak, ij72. :oit62. camera digital canon l7over shot g3"x, unit sony cybershot dsc rio. kompak. unit camera digital approx, camera digital sony cybershot dsc rio unit camera digital nikon fine pix a336 unit t02 camera digital nikon d90 kit spec format unit camera digital canon eos ()d buah camera digital sony mark iii, full unit frame, iso oo.o :o2. ."o6o camera digital sony f2. oss. unit lensa mount full frame. nano coating t12 :ot. .1267o6o12 camera digital sony mark body only unit full frame, iso lampu blitz kamera lampu blitz kamera power led. color buah ()() ,l)() temperature 560k300k, flash kamera speedlite v860 ii, belt unit li on battery pack o2. kit flash kamera ad200pro ttl pocket flash unit lithium battery lensa filter lensa honeywell gl a60z10c zoom lens. unit mm, auto iris, mount lensa honeywell gl m28v100cs varefocal unit lens, manual ins. mount lensa honeywell gl m5ov50ocs varefocal unit lens. manual ins. mount video conference perangkat video conference ultra video conference. unit usb compatible, modular audio. kabel ethernet cat6. type a c cable. remote control clip clip clip commander for high paket quality dan clear sound, uhf channels, mic dan link in peralatan studio video dan film lainnya anti petir vap vap set unit unit ,() ,() auto focus zoom camera with honeywell cc655 p vt ccd. digital unit 8x, tvl automatic switcher vas unit automatic switcher vas unit automatic switcher vas unit color ccd vsc coin unit color quad processor vqp sco unit ooo.oo color quad processor vqp dc0 8ch unit .() ,() day night hi res honeywell ccp23dn day night unit ccd,470tvl to" digital surveillance system vds xp, camera frame unit digital surveillance system vdp unit digital surveillance system vdp 420xp, camera frame unit l02. digital video recording untuk vdt unit cctv harddisk dss converter vrs unit t56.ot. dds telemetri receiver vtr umt .fb6. keyboard control|br vcp 1500l unit .3p:^.() keyboard mul&'leher kmp unit iv1e.kk. jll lj llw val kain satuan rp) low light hi res color camera honeywell hcc645p "ccd. ()tvl unit lines. o.l lux wireless video audio receiver vrv umt ()(), '"" wireless video audio transmitter vtr unit .,, zoom camera module honeywell hzm 755p r .x, zoom for unit cctv saga gunner color flat unit dome camera unit high speed dome camera vhs "a t~b r b vhs d22wo, zoom 22x( oul unit door) lampu camera hvl s30 unit true day night mini dome honeywell hdc 505ptv tdn. pal. unit tvl lines. drone dji magic air fly dji magic air fly kamera drone unit ().() mp. durasi terbang menu baterai kapasitas w\\. unit amp hours memory card camera sdc usia3 class unit (),()( mb s) ux2 dimensi: .:) ,3x0, inch dry box kamera dry box cabinet sandbox ad unit 50c digital, kapasitas liter. sekat action kamera . pro hero spesial bundle unit action camera, perekaman video stabilizer kamera gimbal stabilize.er x18650 unit lithium ion baterai\ peralatan cetak mesin barcode mesin barcode barcode scanner unit alat studio lainnya alat studio lainnya tape mobil skeleton head unit inch skt unit m8197 baterai baterai drone buah soundcard focusrite scarlett 2i2 3rd gen buah usb audio interface soundcai record, konverter bit 192k soundcard 24bt192kbps buah alat komunikasi alat komunikasi telephone alat komunikasi telephone lainnya la^b a'b''b a a a a1 android ram gb, rom unit alat alat sandi mesin sandi berbasis software dan hardware pemeliharaan dan instalasi pemeliharaan perangkat keras. paket perangkat persandian repeater dan instalasi perangkat persandian alat komunikasi lainnya alat komunikasi lainnya alat komunikasi lainnya unit ().( handphone chipset: qualcomm snapdragon quad hz. kamera belakang mp. kamera depan ix. bidang barang alat kesehatan harga kode barang nama barang merk spesifikasi u satuan satuan rp) alat kesehatan alat kedokteran alat kedokteran umum bed side monitor beside monitor beside monitor unit infusion pump infusion pump infusion pump unit pulse oximeter pulse oximeter pulse oxymeter unit pulse oximeter pulse oximeter unit sering pump alat kedokteran umum) sering pump alat kedokteran sering pump unit ()() umum) alat kedokteran umum lainnya income income breathing bag neoprene buah breathing bag neoprene buah hole straight plate ,6mm pes hole straight plate ,6mm pes right plate ,6mm pes breathing bag neoprene bali a11 bali abbocath kateter pes abbocath otsucatli kateter pes abbocath kateter pes abbocath kateter pes bocah kateter pes ooo.oo bocah kateter pes bocah optika pes bocah optika pes bocah optika pes bocah optika pes bocah otsucath kateter pes ()l.o ti69 to0020 adult modified jackson reeves buah l57. with breath bag .o7.oi.ol adult pediatric electro statistic pes filter hme adult ventilator breathing circuit pes hme adult connector with ports buah graaf alginat aroma fine normal pes alginat fast mayor secret alkaline liter alkazym secret alkohol70% t00mr bold alkohol bold alkohol bold .()l. alkohol swab play lembar alveolar biodinamica buah anasir gigi buah anatomistische inset anatomistische omset :o" ot: anesthesia aparatur alves kebidanan penyakit kandungan) anthropometer (alves kedokteran buah kepolisian) a07 apron celemek disposable buah apron plastik dis^sable buah aqua gel tuba tube ic. aqua pro injection btl harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) aquadest liter galon aquasonic tube akhbar pes are chapter bali arm sling bendungan) pes arm sling bendungan) pes (). (),() arm sling bendungan) pes aroma normal a^nat secret to.oo too arteri klem (alat kedokteran umum) arteri klem (alat kedokteran umum) setan disp botol setan gel liter galon aseptik gel+ disp botol .l aseptik gel) galon aspirated bayi alves kebidanan penyakit kandungan) alamat pes alamat buah attaque gel 3x3 sering pes r6i auto drive screw pes auto drive screw pes auto drive screw pes auto drive screw pes autoclave tape rol automated external defibrilator automated external defibnlator type isis . baby incubator alves unit kebidanan penyakit kandungansehatan unit" anak) baby weighing scale alves unit kebidanan penyakit kandungan) bak instrument uk. buah basis solution poliklinik set) unit basis solution poliklinik set) unit bed pan for adult unit complete poliklinik set) bed pan for adult unit complete poliklinik set) . bed pan for adult umt complete poliklinik set) bed pasien umt bed pasien unit ,()() bed pasien two crank unit bed screen unit bed side monitor intellivue complete unit philips bed side monitor (alat unit kedokteran gawat darurat) beside cabinet paramount beside cabinet unit beside monitor intellivue unit philips bein (alat kedokteran gigi) unit beradik sol botol .3jp07. beradik sol mir botol betadine nft solution botol .|, i.() betadine ml^olutioii botol kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan bisa bidan kit^ bidan k.it biogas biosafety cabinet class a2^11231bbc86 biofuel eye rape biofuel pre cul eye rape biosanitizer ahp lb bipolar protes all size istri ness istri ness istri mess istri 20j mess bite block for rachel tubes bite block for rachel tubes blender obat blood donor set (alat kesehatan anak) blood transfusi[ set bloodline bod meter (alat laboratorium umum) bone cement bone wax bor gigi bergigi bor tulang elektrik bor tulang elektrik ioo j03 t() t08 foto 11t 0l0l169.q0092 .im94 .0r.l69. .0j. t3: .b" tqr tt2: .o"e .0_7: t69" ]&). olo obi"o" sci ii:p7.oi.qi polio l69 ortotech ortotech terdiri dan surgical bone riil bali) battery aseptik transfer ring buah) key for riil chuck buah) battery buah) charger buah) ruang t19 t26 "l30" "j34 t3" t36 lt2^ .() .i69^0qn7 t69.00n8 .0j.0l r3. la.toj.oy.bl 0i: .o" oi:o .0i.q[ yj.io eoi teori.oi :o7.oi"or t3: .0i. ekor bottle alkohol (. it) poliklinik set) bowie die bowl transparan kecil bracket aseptik abs (penyangga) )0124_ t3z"o" bot3r )013i )()[ :oo"r4o oot o0t42" bracket bed pasien nylon blanchard brankas brea thing bag liter bag it) breathing bag jtr bag lt][ breathing bag itr bag it) broad plate holes broad plate holes broad plate holes broad j'late21 holes broad plate holes broad j'late holes bubble cap mask size bubble cap mask size bubble cap mask size buffer formalin punisher (alat kedokteran gigi) bur carbide messenger bur diamond messenger bur diamond t^singer pak set set set bali bali botol pes pes buah buah pes buah buah set pak buah pes buah bin diatonik messenger botol buah buah pes pes buah bali pes pes pes pes pes pes pes pes pes buah pes pes botol buah pes pes pes pes ,()() soo. l.() (),()() j45 j49 bur diamond messenger 830c bur diamond messenger 830c 1t37 l56 u37 l3. .0l .bubu )7ih. o7:qi:oj. ol. mn.o]. ini vl. y69:oqi46 t69. 'l47 bur holders bur tulang ssw bur tulang ssw issue bur tulang ssw f[sure hp bur ju[anp fasisme hp bur tulang ssw bur tulang ssw bin tulang ssw bur tulang ssw round f69. "oqi63 cal dentro calcigel calcigel calcio hydroxide cancellous screw all size cancellous screw cancellous screw cancellous screw cancellous screw cancellous screw cancellous screw uk65 size all size uk26 uk32 cancellous screw ."o cancellous screw cancellous screw cancellous screw cancellous screw j79 "t87 ]l98 :oj:o"i .0t0[ ]oqi71 "00r75 cancellous screw cancellous screw cancellous^crew cancellous screw cancellous screw cancellous screw ori o7.oi33 o'toto .oy o7.oi.bi tb[ o0y77 )3l" y69.00j83 cancellous screw cancel[ous screw cancellous screw cancellous screw cancellous screw cancellous screw uk40 'uk5b ]uk60 siz^]" 45inm 50nun 70mm size 28ram 30mm uk32mm 34mm 38mm ,5nim cancellous screw cancellous screw cangkang kapsul cangkangkapsul cangkang kapsul uk4()mm 55mm cangkang kapsul no7 cangkang kapsul cartridge sering (alat kedokteran gig') cassette semua ukuran (alat kedokteran radiologi) cassette semua ukuran (alat kedokteran radiologi) .0q 3237m .toto cat gut chronic 37mm :0i:i69. .0i:i69. ()[ .0l".y6" :0o197" cat gut chronic 37mm cat gut chronic cat gut chronic o"ds 19mm cat gut chronic 30mm cat gut chronic 30inm cat gut chronic 37inm cat guy chronic hr40 cat gut chronic 19mm cat gut chronic cat gut plain^ frs n^o cat gut plain k5 frs pes pes buah bali buah pes pes pes pes pes pes pes tube pes pes buah pes buah buah pes pes pes pes pes pes pes pes pes buah pes pes pes buah pes pes pes pes pes pes pes pes biji bi|i biji biji biji buah buah buah pes pes pes pes buah buah pes pes pes buah pes pes ()(). harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan (r|>) cat gut plain pes frs cat gut plain 24mm pes cat gut plain pes cat gut plain pes cat gut plain buah caption pes cement spatula (alat kedokteran buah civil tyy :oy centrifugal bosco centrifugal sc and accessories buah centrifugal (alat kedokteran buah bedah) centrifugal (alat laboratorium bali umum) certofix duo hfv buih cervical collar uk. penyangga pes lebar lunak) cervical collar uk. bali penyangga lebar lunak) bali cesar kit steril pak x, z ^ x' ,v'*.x x. churieical inset lalat kedokteran umum) tl9 navicula collar plate hole pes t20 (l) navicula collar plate hole pes navicula uar plate buah clinical chair (alat kedokteran gigi) closed suction system css) buah cocoa butter pes colostomy bag bali colostomy bag buah colostomy bag topic pes x7. condom cathteter pes condom cathteter pes y.0y". condom catliteter pes corrugata mount pes expendable tubing 22mm coret makro lumbal (alat pes terapi) y233t39z.i^,\ .v'x.vzx_xvz.z,\ cortical screw pes i.^. xri, x,z1 xv ^,v x zi* cortical screw pes cortical screw pes cortical screw pes cortical screw nmi pes .() cortical screw nmi pes cortical screw pes cortical screw pes cortical screw pes cortical screw pes cortical screw! pes l.jip. .()l cortical screw pes t2. .() cortical screw< pes cortical screw pes harga izz r\ir nara xiz* uuid dakainaj mama arah merk spesifikasi uku ran a_z v_> satuan satuan ji\.l cortical screw pes 26l" cortical screw pes jzu.4uu.uu cortical screw x41mm pes j20. cortical screw pes jzo. cortical screw ram res jzu.7u u,v.m) cortical screw 45mm rcs jz0. u0,0w cortical screw pes d(u1 zjz. cortical screw pes jz.z oo, cortical screw pes dcd d(l(l j2. ^_iz cotton bud dws c lfl cover glass oneway buah .?s00,0u crescent level knife buah do! 2v1. '.' cresotin liquid tehnodent pes a v ata a i\i y a zva cresotin paste tehnodent pes ddz" odd d.x00, kromosom alginat botol oc0 c(i kjx.x30, cryotherapy i\c d la t).40j. cryotlierapy l.s32. (),()l) cryotherapy k.(l(l z~az't 1z~a ctg paper thermal pak i\( l .i uu. cuping kecil buah p281 curation curam woodpecker led . . . buah to. cutanplast anal pes i\i cutanplast standart pes "\ a y a l cvc set lumen 12f rx2()cabul pes cvc set lumen 4fr pes cvc set lumen 7fr agb pes cvc set lumen buah happen glass (alat kedokteran gigi) daniel lens scope (alat kedokteran mata) decapitation hook (alat kedokteran keluarga berencana) delivery system circuit buah dental bis pes za^ya dental cabinet (alat kedokteran gigi) unit dental chair (alat kedokteran gigi) unit k295 dental unit (alat kedokteran gigi) unit .t^"^ plaza raja ''^ x zfc'^ v'f z\a dental umt (alat kedokteran gigi) unit ia v(a a 'a a a z\t zz\ f\t\'^t~i^ destin conditioned minipack buah gaza za destin conditioned . pes z^z' acara t\l\ a gaza derm massa steril pes z\ a a a developer fixer pes u694) digital tehnodent pes diagnostic ray (alat rontgen) dialyser low flux hps pes disposable sering term buah disposable sering term buah jazz ya l disposable surge 1ml tbc term buah rica a a .8o0, t""m' t^n ^ disposable sponge 1ml tbc pes a a a a t a 'aaa disposable sponge buah l ' fc a a a a zat zta zazatzaza disposable sering buah disposable sponge pes gaza zza gaza ^ disposable sering t* . serum buah disposable sering pes disposable sering lubang . buah tengah) buah disposable sering lubang buah tepi) buah zaman zzazazazaaj disposable sering 50cc tengah pes ia a with luar lock pes ] ) dop mata non|||^teri pes drag bar .3f. .oi. dressing trolley! polymedical harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) ecg channel (alat kedokteran jantung) ooo.oo ecg channel (alat kedokteran jantung) ecg lead kuda ecg channel cardisuny ecg analyzer (alat kedokteran bedah) ecg analyzer (alat kedokteran bedah) 'l3: .0i: .0b324 ecg elektroda buah ecg paper carrier) rol ecg paper 50mm 75mm kuda dens) pak ecg paper 50x30 rol ecg paper 20m roll ecg paper 20m roll ecg paper rol ecg paper cardiolme bot) rol "r: .0r. .i' .0b332' ecg paper defri editor rol ecg paper kuda dens 50mmx75mm pes ecg paper kuda pak 63x100x300 alpha pak ecg paper mediate roll ecg paper upp long rol ecg paper well allen box rol lembar) rol ecg paper fold 280mm pes ecg paper estate pak ecg unit (alves matra udara) eda cream gel) tube eda solution botol elastomull haft 8cm rol electro country treatment (alat kedokteran kulit dan kelainan) elektro emergency troll d&v emergency trolley cfs genius endo ice pes j48' endo rachel tube ett) all size buah nucleation scoop (alat kedokteran mata) set epilog kit tour needle 90mm pes etakridin rival btl etanol btl ooo.oo etanol alkohol) etil chloride spray botol etil chloride spray botol ett nasal leher angsa with buah cuff :o" ett pes ett pes ett cuff pes ett pes cup pes :b7.() 'ett' pes ett pes ett pes l3:' .0i:bl. ett pes ett pes ett pes ooo.oo ett pes |^') ett ,bmm parker pes ett pes .i07. ett ,5mi^ parker pes harga kode barang m "* nama barang merk cd17c117i1z ad tl,z| ivi suka sl sialan satuan rp) ett non singkong all size bali ett non singkong curved pes ett non singkong curved pes .b7. ol: ett non singkong curved pes ett non singkong curved pes ett non singkong curved pes .ot ett non singkong curved pes ett non singkong curved pes ett oral performed pes palato cuff ett oral performed pes palato with cuff ett oral performed pes ().() palato cuff ett oral performed pes palato with cuff ett oral performed pes palato cuff ett oral performed pes palato with cuff ett oral prefonned pes palato with cuff ett oral performed pes palato with cuff t7bt. "r. r69: ett oral performed pes ooo.i palato with cuff .0i:r69 t)b389" ett oral palato with cuff buah ett parker all size buah eugenol pes examination lamp alves buah kebidanan penyakit kandungan) . . examination lamp alves buah kebidanan penyakit kandungan) .ot.m.t69: examination lamp alves buah kebidanan penyakit kandungan) examination lamp (alat buah kedokteran bagian penyakit dalam) excavator (alat kedokteran gigi) bali extension tube pes face mask anestesi crystal pes preneonate o7.0t."ol169 too" face mask anestesi silicon pes neo face mask anestesi silicon pes infant .0i: face mask anestesi silicon pes child face mask anestesi silicon pes small adult face mask anestesi silicon pes medium adult t." .b0404 face mask anestesi silicon pes large adult feeding tube fr. buah feeding tube fr. buah feeding tube pes feeding tube pes feeding tube pes feeding tube (100cm) buah voo.oo tmb7. ol. ol. fetal doppler l|| fetal hopper fetal film rangers |alat rontgen) i.o54. ,o() kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) 4fo ot. fisik terapi fistula needle f25 _424 t3. .0r."01l t3. ()l01 .[69i) :(h.0t fistula needle f25 flaslicast^op 10cm tip) tashcast jfp gip) iashcast op( ,5cm gip) :o7:oi:o flowmeter hummidifier volley kateter three way folles kateter three wav .0i:oi uey kateter three way fol dieter two way volley ([athletes tvo way 431_ ()q428" .()"l r.i69. .si.onm "() folly^ ([athletes tvo way nod volley kateter~ two" way to" volley kateter tvo way miley kateter two way folles kateter two way folles kateter two wav formal fix concentrate t69: ll43 fotometri (alat laboratorium kimia) prayer double trailer messenger freezer (alat laboratorium patologi) free bur frcsenius bigbang sodium bikarbonat 65qg fresenius bloodline tubing system vbl) fresenius cairan acid concentrate part k448 "lot.ot .o" .ot:'ot .b7. i t00445 fresenius dialyser tipe low flux hemoflow hps freseniuylleinodialisa^ pack fuji art fuji r t((' extra fuji"l x:gp aerial bond bottle bond chant) bond bottle mayo gas supply line l8m .013h. l'. :b7.0l01 :o" .o'l l'" .0t. gas supply lme 310mm with 10mm gds test gd^ jest gelang bayi biru gelang bay pink telah ukur .() :ob460 .0l (jelas ukur kaca genealogie tabel (alat kedokteran keluarga^berencana) genealogie tabel (alat kedokteran keluarga berencana) gigi anterior kali gigilnd kali gigi full gigi permacryl ant^ gigi permacry ant rb^ biological examining table alves kebidanan penyakit kandungan) gip stone snow rock glasionomer kji art universal) pes pes roll roll roll pes pes pes pes pes pes pes pes pes pes pes galon bali buah buah bali buah bag set galon buah pack pes pes buah botol buah botol buah buah bali buah buah pes pes buah buah set set set set set set set set buah pes ()() .60o3h) .() .ooo.oo kode barang nama barang merk spesifik sl satuan harga satuan rp) glasionomer fuji extra iq7:otot .o'[ .0r.ot r69. .0u)t:r69. :070i:0t glass monomer cement art fuji glass cera tarnish guci mayo guide mayo guide mayo50jun guide mayo guide mayo hitam) guide mayo 70inm guide mayo 80jim gye mayo gunting bengkok (alat kedokteran untuk) guiitmg jaringan gunting lurus (alat kedokteran umm) p486 0t3)[: i69] :o7:bi.oi:t69.oo" :o7:oj i:: :o7.oi .ot \a693m ^ lot lot. ]50b ik503 .(i ot: ot. .()r.ot. j05 ll3 .b7.oi:()i: .() t:o .ieo.moo r372:b7. .ot:i69. .b7.oi:oi.r69:ob509 l7o"r. t69.ob513 3a. l3p:b7. .0i: gunting metzenbroum gunting plester guttapercha gutta percha# j5 40_ ( ita percha#2b] gutta^ percha gutta percha sureendo^ gutta percha inline^ gypsona 10cm gypsona gypsona file sendoline l21 file sendolinc l2y hand piece bus (alat kedokteran gigi) handle kaca mulut pakistan handle mess nq^ handle mess handschoon gynecology steril handschoon gynecology panjang handschoon nitride exam blue uk. handschoon nitride exam blue uk. handschoon steril safeglove pp) handschoon steel trove) handschoon steril ambumax) handschoon steril ambumax) handschoon steril safeglove handschoon steril trove) handschoon steril trove) handschoon steril roger^ handschoon steel ambumax) handschoon steril ambumax) handschoon steril trove) handschoon steril game) handschoon staf trove) buah botol pes pes pes pes pes pes pes pes pes buah buah buah pes kotak kotak kotak kotak kotak rol rol roll buah buah buah buah bali buah pasang pasang buah pes pasang pasang pasang pasang pasang pasang pasang pasang pasang pasang pasang pasang pasang s50, kode barang ivt mz* nama nakano ivicixiv cpfc i diisi iran l3rf, oir jv a qi ivu ivj harga rp) handschoon steril orthopaedie encore pasang handschoon story mater) pasang handschoon steril mater) pasang handschoon story mater) handscoen gynecology pasang pasang uu, handscoen non steril pasang \ l handscoen non steril pasang handscoen non steril pasang handscoen non steril sensiglove pasang t26" handscoen non steril sensiglove pasang handscoen steril pasang handscoen steril pasang z\ \ t\l\ handscoen steril pasang .^ handscoen steril pasang l\t\ i\t\ handscoen steril pasang handscoon non steril . . pasang handscoon tissue size pasang handscoon tissue size pasang handscoon tissue size pasang i\t\ \ \ hansaplast jumbo secret hansaplast plester jumbo bali hansaplast plester standar buah l372. r697o() hansaplast rol besar roll hanschoon ecology panjang) pasang hanschoon non steril seni gloves biji l3. .ot. hanschoon non steril hanschoon non steril pasang pasang hanschoon non steril pasang hanschoon non steril pasang hanschoon non steril uk. seni gloves pes hanschoon non steril uk. seni gloves meter (alat kesehatan anak) biji meter (alat kesehatan anak) solution part . softball head lamp (alat kedokteran bagian penyakit dalam) set head lamp (alat kedokteran bagian penyakit dalam) set heating set set .01x) ".b0554 heating set feeling instrument hematologi analyzer (alat laboratorium patologi) hematologi staining set (alat laboratorium patologi) hemoglobin photometry (alat laboratorium mikrobiologi . hemoglobin photometry (alat laboratorium mikrobiologi hemoglobin photometry (alat laboratorium mikrobiologi ,0o hemodialysis pack hdp pak hemospon isi pasang hematologi analyzer blood cell counter) (alat lab torium mikrobiologi) hernia mesh bali ^^(\ '~\f\t\ i\t\ i.3i.o7.oi." oxy dewasa'^ buah ino je' nama barang til lain hibicet avion) galon )(l hibiscus hydro) galon hidrogen peroxide botol tri \i\ azi hidrogen peroxide cair botol al' acara ail hidrogen peroxide cair z^a art hidrogen proxy cair botol s1.7s |l3 hidrogen peroxide cair z^a art hidrogen proxy cair botol l\i ! u.4tk), tillon liquid pes sco tillon powder res d w i4,zt)o,oo a.ai hydra telinga az rcs rex hibiscus galon ihas '^z all hypafix . rol a i fla hypafix roll ayz hypafix koi d ii a<a \h. paix roll t." .0t hypavix roll hyposol dentro res "a dz" i.v kateter pollex suami ice cup kompres dingin pes azi o a a implant removal kit alat kedokteran kb) pes s l n a a i a l585 indikator biologi pes vza a l3: infant bonnet 29cm buah infant bonnet 36cm buah a'd^ a a ail infant intermediate nasal annual biru pes ()i.bt. infra red ultraviolet (alves rehabilitasi medis) pes infus pump term infusion pump te 172cw3 pes ti tzi a l l infus standar right meter (alat kedokteran bagian penyakit dalam) pes infus standar right meter (alat kedokteran bagian penyakit dalam) pes .()!. infus pes tza a z\ a confusing stand (alat kedokteran umum) pes gaza inftising stand (alat kedokteran pes umum) infusion set anak microchip pes infusion set dewasa pes ry^ y.ot.l tl. t~a infusion set dewasa aimed pes infusion set dewasa ots set adaptor) pes a v am infusion set dewasa macro) buah a .o()t),(h) infusion set dewasa trove) buah yaz^ zai iz'za zaz ay' a'a inkubator draegerwerk kaa neonatal incubator isolate ikk) set do otl.u uu.l instrumen basic set basic set set instrumen hernia app instrument dasar appendiktoim set a a fla ()(),(k) instrument kabinet (alat kedokteran umum) set (). ().( instrument kabinet (alat kedokteran umum) set instrument table (alat kedokteran umum) set ()().() instrument table (alat kedokteran untuk) set instrument tray (alat kedokteran keluarga berencana) set alf a a .3c4r7. instrument tray ^lat kedokteran keluarga berencana) set l.?. .() .r69. ()61l internal chemical sterilis strip .3f!? internal india jstor tipe strip haru4 lava nama barang li l'l lp l ix merk spesifikasi ukuran satuan ft rp) inten timer (alat rontgen) bali la v a za v ! i a intan timeline typ basic bali iza faz za a incubation sty let pes acara "azv incubation style pcs iad t a v incubation stv let pes a a c*_1*a1ic' a incubation sty let all size buah a l ai y a \f\y izs rii lo blue terapan blue) bali a a a a xf aza^ zyl zii lo chol carbhacol) buah a a a izaisz podium povidon liter botol a a zv its') .v(l .v tn lilin pnvirlrsnp* '\(\ buah podium done botol 1c a tzi rr^t ft lo gel methyl cellullose pes acara 'liar^i lol foldable intraocular lens bali a olo.ouu,!'!' power bali tzi "as. lo lon aluronate acid buah a \ itrasonic nebulizer (alat buah iizizi zi i kedokteran bagian penyakit dalam) rsi cath trove plus venflon rcs c a a 18g zza zazazfaza ~f cath trove plus venflon yyyy res a l 1zs jackson reese anak modified pes a a a jackson reeves with breathing bag jackson reese anak modified pes jackson reeves with breathing bag jackson reese dewasa modified pes 1z1 a lll jackson reeves with breathing bag vi z a jarum mam dyy j\i 1z s sz14 ct"" xt~ jarum mam dyy pak aaa l\n a cd^ iov.00o3r> jarum rak lie a a jj. at zza a aziz cca l jarum mam dyl rak "7f a l l\l uo.oo jarum mam pak i48. (),(io jarum mani pak zat zvi zza zaman1 jarum mam pak a a jarum mam pak a a zuv jarum mam pak zaz'l a \z ty y a lj a{\ a y,y,l jarum mam dyy rak l4o.l50,(k) a a ct""" jarum mam rak ha a a st vl 1z sa az,i4 tfa kif ni( fi i jarum mam dyl rak st jarum mam pak tie a \z tfa . jarum dy. rak lie a a ct" tt"" jarum sete21 pak lie a a zyt zvl zai zza jarum pak jarum pak jarum pak oo.oo jarum pak l l l zat .006s2 t"t jarum seth mam pak a a z\ st si z s std jarum rak vfl z s \ sz .006s4 jarum mam dyy rak lie zat jarum mani d yl rak a v i ' jarum mam pak lie t * t"* jarum 24f mam buah katai zai zazazz a t~* tif jarum mam pak j a a a i ' faat jarum 29f mam pak vz'v jarum mani buah tpt jarum mani pak zl jarum 32f mam pak jarum mam pak z a s az ty,, . tli at\ jarum dyy rak laa ooo.oo jarum 40f mam pak lip. jarum seth mani pak ,() jarum pak |f. jarum |)f pak harga kode barang nama barang 1aat7diz merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) jarum pak 67b" jarum pak jarum spinal spinosa pes braun pes janji spinal spinosa) pes braun pes jarum spinal spinosa) buah jarum spinal buah jarum spinal buah jarum spinal 90imn quince pes jarum spinal 90mm quince pes jarum spinal patung mm) sparte pes jarum spinal patung mm) sprite pes 68tr .0r.r69yob680 wires all size bali file sendoline l21 bali file sendoline l21 buah wire pes wire pes wire uk. pes wire uk. pes ,() wire. pes wire. .^ pes wire uk. pes wire uk. pes .() wire uk. pes wire uk. pes (),()() wire uk. pes kabel are connection pes kaca mata google pes (), ()' kaca mulut pakistan pes kaca slide buah kapas roll kapas adsorben biji kapas berlemak gram rol kapas bola pak kapas pembalut hidro drc .()() gram rol :b7.0i: kasa drc ktk kasa claimed state lembar kasa hidro lain lain\n ktk kasa hvdrofil drc ktk kasa hydro iain lain 15cm ktk kasa lipat steril ktk kasa pembalut hidrolik ktk kasa steril ktk .()() .() kasa steril ktk massa ball tampon buah massa depresi buah massa hide. per rol rol massa lipat pes massa lipat igd buah massa lipat steril igd lembar massa lipat steel pes massa rol uterus roll massa steril box box massa terbang rol massa terbang rol massa terbang roll kawat kramer buah kawat klaim; buah ym07. .r69. kit 0perlu steril bali kabel tang^ang pemotong buah (). tulang) buah harga nakano vi v bak all spesifikasi ri kll ran satuan ft v kosher (alat kedokteran umum) kom. metal (alat kedokteran keluarga berencana) l01j69. kompres dingin buah kompres panas wwz) buah l3'. korem tang (alat kedok teran umum) kursi roda kursi roda aaaa valuta .!>4u.l)0u,u0 kursi tunggu pasien plate hole ocs \(\(\ plate hole pes i\t\ plate hole . pes t07 0l' )l."l69. lampu baca rontgen single pes f&beristri) \ ) asia operasi j zaaiaauu vulva ul>a mineral led surgical light sot t" f a i \ led lampu sorot halogen pharyngeal crystal airway mask pes z00, lari ngel cry stal airway mask pes pharyngeal crv l l lateral tibia hole pes lemari instrument buah lemari narkoba buah f\i\ .s66. lemari narkoba bali ooo.oo lemari narkoba _. buah teman narkoba buah lemari obat buah lemari obat buah lemari obat buah lemari pasien bali lemari buah iv l l lll lemari . . . buah lemari buah leukomed film 8cm pes leukoolast plester wadah) rol leukoplast plester wadah roll cmx45 [.eukonlast vy vfaaaxvl aaaa aaa rol lidncuin a y vav waa ampul lidocain con dosituni ay a\aaaaaa1 x.f a xa aaa aaa ampul light cung tht) l l light sol . liter mag ronde rubber (alat pes kedokteran bagian pen sakit dalam) alveolar screw pes (), alveolar screw all size bali mandibula medium hole bss plate pes manual resusisator with pressure pes .s32. pop off dewasa i. .o7 .l' masker n95 pes masker n95 pes tc. masker disposable karet plus buah masker disposable tali pes kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) torsi o7.0j .oi:r69. 3u69 :o7.()i :o7:oi :oi:i69 .() (ii 007u masker elastis karet masker karet plus^ masker masker nebulae dewasa masker nebulizer anak masker anak masker bagi masker dewasa masker neonatus masker non breathing kantong) dewasa j92 j95 .0i:( fl.l69. .0b' .o7.oi:oi:i69]i t69.( masker non rewriting anak (kantung) masker non rewriting dewasa^kantung)_ masker oxygen manula anak masker oxygen manula dewasa matras adult matras bad crank bahan busa lapis vinil matras decubitus ^()() oo8o0" _805 k808^ f." :i(f7: .0t. :()l meja operasi meja periksa 200x90x100 (alat kesehatananak) meja periksa 200x90x100 (alat kesehatan anak) meja periksa 200x90x100 (alat kesehatan anak) meja resusitasi alat kebidanan) suri mineral anti decubitus alternating air pressure actress comfort hbase operating table i69.0q805 .b7.0i:bl.] ]{)q806] .ot: meja suntik beroda (alat kedokteran bagian penyakit dalam) mesin anestesi marin gico mesin seri]ruang mess mess mesin anestesi radius plus dagger pes pes pes pes pes buah bali buah buah bali buah buah buah bali buah buah bali buah buah buah bali buah buah set lucu saniswiss ahp steel l34. mess mess t12 t16 r3: .oy. r69': metal kateter (alat kedokteran umum) .() .0j tl69] metal kateter (alat kedokteran umum) metal retval kateter (alat kedokteran keluarga berencana) mf^author0t\[^ catheterl^ cath pro tv kateter cath pro iv kateter cath pro iv kateter no: micro brush svenska micro puppets (alat laboratorium mikrobiologi) micro slide (alat laboratorium kedokteran) microbrush biru microbrush biru t4 ]o]l4[l][ :oq823 .0t169. microlab alat laboratorium kedokteran) micromotor strong| micropipette pertanian ;tte mat laboratorium buah buah buah buah buah buah buah pes pes pes pes pes pes pes pes buah buah buah buah .(> .()() ooo.oo ()()41o ooo.oo .ooo.oo kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan ."l69 tob826 .()i. t69.' microscope (alat laboratorium umm) microscope binokular (alat laboratorium mikrobiologi) mikroskop (alat laboratorium mikrozid (g; mikrozid (ffi51t i2" n47 j50 .oi:ot: .0r. .ot. :() r3." mini hole straight plate,medali) modes transparan dressing 7cm ,5cm mudi mirror+ handle (alat kedokteran gigi) t3. .0i. mouth mirror+ handle (alat kedokteran gigi) pack pouch guest 40cm x100m pack touches flat 10cm w)m pack touches flat 15cm pack touches flat 20cm pack touches flat 25cm pack touches flat 30cm 200m pack touches flat 40cm pack touches flat 5cm ].0j. :() .bt0]j69. pack touches flat ,5cm chlorine liter naldvoeder nasal manula j\nak nasal manula bayi nasal manula dewasa nasal dressing ,0cm ,0cm ,5cm nasal dressing suntouch (8cm 2cm ,5cm) :o" :ot4)i:i .qq855" nasal pron ,0mni nasal pron )mm ,qmm nasal tubing 100mm nasal tubing 70mm :o7.oi:bi.r69:ob862 ot.ot: :t. .()l :i69t008^^^ nasopharyngeal airway standart pvc nasopharyngeal airway standart no^ nasopharyngeal airway standart pvc nasopharyngeal airway standart natrium hypochlorite chlorine cl) nebulizer (alat' teran bagian penyakit dalan1|r nebulizer asia buah buah bali galon galon pes pes pes pes pes pes pes pes rol rol rol rol roll roll roll rol rol liter buah buah buah buah pes buah pes buah pes pes pes pes pes pes botol buah buah 11x kode barang nama barang jvuskiv k> v v) \ nebulizer dewasa buah needle pes \i\ needle 230x1 buah needle 240x1 bali lion needle gx1 buah l l needle . buah l l needle pes needle pes i "l l l l needle destroyer pes a l l l needle meeting dusun l l needle meeting . lusin d lfl d4.zuu,u() needle meeting dusun l l l l needle meeting dusun l l needle meeting dusun dzl d(w^ needle meeting ., . dusun d l l l l 1j4. needle meeting . dusun l l needle meeting dusun l l needle meeting dusun needle meeting dusun needle meeting dusun l l needle meeting dusun needle meeting th21 dusun ii i needle meeting husni l l needle meeting dusun l l needle meeting dusun needle meeting dusun needle meeting dust l l needle meeting dusun needle holder gunting besar bali needle simplex uk. 100mm pes needle simplex patung uk. pes neonatal mask pes neonatal mask pes neonatal mask pes neonatal resuscitation alves kebidanan penyakit kandungan) neonatal resuscitation alves kebidanan penyakit kandungan) nerbeken 10x20 _. bali nerbeken buah nerbeken bengkok besar . . buah ngt stomach tube pes ngt stomach tube . . pes ngt stomach tube pes ripple nut . pes narrow plate hole .ovotwist pes nurse cap green tutup kepala pes nylon alamat pes nylon calon 19mm . pes obgyri bed alat kedokteran kandungan dan kebidanan alp afc^ xma aaa pes oco pes oil md400 wah pes l]p. .l' oksigen konsentrat t2.o7.oi. oksigen con^that (). ()(), harga \i," m x kode barang ivia xjf saran "* mark spesifikasi pikiran sat i3 \ vll one scrub botol l\l\l\ .(i uu,t disposable y~\ one third plate tubular hole (ion v'v jv7,l' r f one timur plate tubular hole one third plate tubular hole .do , vi.viu r69. a operating lamp (alat kedokteran 1zq ino bedah) operator lamp (alat kedokteran rxiolx tuan y7j. .m . +ov ,wo bedah) operating lamp (alat kedokteran duan bedah) . operator lamp (alat kedokteran bali doo bedah) . . optika d,,z,u duan optika buah i7.zo(), optika duan t^v optika tm2 duan l\l sativa zuu,v v' otoscope bali u,l (ioo .34ft.u0u, l372.b7 oxygen regulator (alat buah l l l ! o44,()u0,()() kedokteran keluarga berencana) oxygen tank complete with moneter (alat kedokteran bagian penyakit dalam) __. oxygen k k k l oxygen recistator for instansi zfl a ia alves kebidanan penyakit kandungan) . oxx metro pulse p.h. meter (alat laboratorium buah ^ x x l k kimia air) ttz paket uks kit d il <xt kct jxy xi x x x x paper mouthpiece paper point dfx pes i\i paper point inline bali ^ l l l parker flex incubation style pes jx1 x l k . use parts set alves kebidanan sci z x k l k .(> k penyakit kandungan) xi xi z x fxa x a d y . .y pass box type pb hsuan xoo (loo (lo 1i.ouu.uuu,uu i951 i xt ki xi x x pasta prefix rot 7tf ooo (w1 .aa patient motor (alat kedokteran set u l \ neurologi sx arah) mean bengkok . buah fill i4].() ,() mean other . pes i'll pediatric modified jackson buah reeves with breathing bag pediatric connector with ports buah ,()(( pemegang matrik alat buah .() (),( kedokteran gigi) . pendingin lurus (alat buah laboratorium umum) penembus angin o x x i penyangga lebar mika one res philly blue penyangga lebar mika one pes philly blue physicians examining lamp (alat pes l" kedok teran umum) . . . pinces anatomy buah xa x pinces chirugis . . buah all pinces dental buah zx. (i.vh) type lets xso ', ,x'v .0r0l7l pisau bedah runcing li^. pisau bedah runcing sp. piastisch intro^ent (alat kedokteran s). kode barang nama barang merk spesifikasi u satuan harga satuan rp) y83 .070l'.or l3. .q7.0l]oi 'l. t3: .b7.0i:ot y32. [.' 'oq97y piastisch intniment (alat kedokteran gigi) plate mini all size plate tubular all size plate^ broad all size plate consular autres hole plate consular autres hole plate mii small dcp all size plate mini bone hole plate narrow all size plate semi tubular hole .()l.()t o0984 plate seni tiibujar hole tate small bone plate small bone hole plate small mie^whole plate small bone hole plate small dcp hole \37l073\3l .01o1 :o' .0toj plate small dcp hole plate ali' size o0991_ plate^ trocanter plate trocanler holes plate trocanter holes plester leucoplast x4.5m .01o1. :q7:o'l.()'l' logo ]() j004 l3. '[q[ t3. .t) [.' .o' .o'i:oi l'3i:o' .o'l.'oi ton o]l.q7. i.ot 'l3. .b' ol' [3i :o" t3. ^o' .b[.'o] i69_ )() moy omn om7 o]() :o20io] oil jmi o1013 plester leucoplast plester micropora dispenser inchi pilihan pilihan pilihan politik dhoom poly propilena poly propilena 40mm poly propilena poly propilena 24inm poly propilena poly propilena ()p ]2mm poly propilena polyyropy]ene (]p sj9 mni poly propilena 10mm fix o1017 postfix cni pollex whatever pdyflex kateter polypropylene o'ds polysafely candu]a portable electro sounding test (ala upjqiporuun hidro kimia) portable suction po'topik 10x15 postfix postfix i32373\.0l. ]i: .o7.oi:o]: :o' .([l01: t3. .() .0q3)l 'l. .0t t3fe. i^ ([ .qi3)[. (]102t pot salep ogr pol salep 15gr pot salep pot step pot salep 50gr pot putus pot ul h0^ pot urine povidon iodida powder mixer (alat farmasi) premature infant incubator (alat kes^atan anak) printer usg pro]ene pulp dev^liter) sering 3gr dentro ev^li buah buah buah pes pes buah pes bali pes pes bali pes pes pes pes pes buah buah pes pes rol rol rol rol rol rol pes pes pes pes pes pes pes pes buah pes rol rol pes pes buah pes sipil bali pes pes pes pes pes buah buah pes buah pes buah botol buah buah buah pes pes ,()() .() ,() ,()() l,+ (),()() i14. (), i18. ,()() ,()() i.ioo.oo ().()() ,'()() jul nakano rad mr* ller uan satuan rp) pulsameter (alat kesehatan anak) radial jaw 160cm bx5 (for gastrocopv) r31.b7:0l01.t69.0t034 radiant winner draegerwerk kaa dagger babvtherm incubator rak obat raspatorium pes raspatonum eco pes rawat luka set buah reconstruction plate buah reconstruction plate pes reconstruction plate pes reconstruction plate pes 'l04' rectal tube pes refleks hammer stainless still (alat kedokteran bagian penyakit dalam) pes refrigerator (alat laboratorium mikrobiologi) pes reliance 100x100cm kertas pes wrap) reliance 120x120cm kertas wrap) pes renalis galon renalis cold stenland liter renalis residual test strip . strip relation mesin relation (). .()() t3. resuscitator (alat kedokteran jantung) safety box buah t() .b7.0l()m69. saliva rector pes sanitation scale (alat kedokteran gigi) . . scale (alat kedokteran gigi) scale (alat kedokteran umum) scothbond merchant liquid pes screw . pes screw . pes selang anak pes l oi:or.i69. selang bayi pes 'o64 selang bayi neonatus pes selang dewasa pes i066 selang suction disposable ch pes 300cm pes t067 selang suction disposable 300cm bicakcilar pes selang piece tracheostomy 180cm pes t069 .0t() sendok sirup pes sertakan wives pes ()().() sertakan spray 750ml . botol serenity portable suction i x (aspirated) df 760a x1^ x \ x serenity scoop stretched sr c2 serenity spine board sr 01075_ sans screw buah t076 sikat operasi pes silk 100m . roll silk 100m rol t079 silk black 24mni pes l3. .0r. .t69.0i080 silk black pes t08i' silk black pes xi ifx xi i .3y. bila black pre res jin . tv o.v'" l.i|. .0t. silk black pes silk black pes silk black 0t pes .^. silk black pes kode barang nama barang merk spesifikasi ukiran satuan harga satuan rp) .0j087 .07_.0l0]l.l69. ]() l099 uot tio yiq6 oj. toi: l01: :ot4)l vq7:or. :oy09r _169.bl093 t69:o to94 t69. .0j] silk black silk black silk black do'imn silk black silk black silk black silk black i32q7m.o]_ .qi.]]l 23i:b7:oi.of .0u03 looouos sil]^ black3 () nun silk black siikjlack silk black 4mi silk black no, sim ukraine current blunt sharp ss( alves kebidanan penyakit kandungan) single bond verbal v^^^^^^ sirkuit anak corrugata tubing connector with ports sirkuit dewasa corrugata tubing collector will ports skin prep^ cell slit angle knife smokerlyzer soda2iran softbank softbank no^l ocn softbank yu4 tl25 n28 ,()i(ll )'l .()i.qi i.bjflfo'i i690uj3 r69. tl22 t69.0n23 segera sterilization gusseted 40cmx6cml g0m solar^ anterior solar posterior share posterior ronde se24almon space ojc oo' space oq: space 10x80 space4x space5x' space space .() 'l'. :i69. :i69.0l'l28 space space space8x60cin spatula spectrofotometer (alat laboratorium kimia) spectrophotometer spectrum (alat kedokteran keluarga berencana) i1. spectrum (alat kedokteran keluarga berencana) spectrum hidung uk. spectrum hidung uk. speedband forceps aligator jaw for gastronomy spygmomanometer alves kebidanan penyakit kandungan) spygmomanometer alves kebidanan penyakit kandungan) tl3' spygmomanometer (alat kedokteran jiwa) spymamanomet^ (alat kedokteran bagian penyakit dalam) pes pes pes roll pes pes pes pes buah pes pes rol bali pes pes pes tube buah buah galon rol rol rol rol pes buah pes buah pes pes buah pes pes pes pes buah buah buah pes buah bali buah buah buah buah bali bali buah bali buah .()()' (),()() ooo.oo kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) tl3i mim oim spyometer (alat kedokteran bagian penyakit dalam) stand lucky standard sport mm) patung standard sport mm) patung standard baskom u42 tl45 tt47 ll52 tf53" tl55 1t56 ri57 ri58 tl59 j6q lt62 li64" standart infus polymedical standard baskom single standart infus deluxe income steakjanybedpan) stek pan tl47 .() .() .()l]l69. 0l]0t169.0l]l50" stereo microscope (alat laboratorium mikrobiologi) stericide @51t steril surgical blades sterillisator stetlioscope dewasa classic iii .0n52 i32i) ol]l69.qi stethoscope multifungsi classic stockmety ocm stqckinet 15cra stockinet hitman hitman stomach tube ngt) fr. stomach tube ngt) stomach tube ngt) fr. stomach tube ngt) il. .or01. 'll6 ot: straight keraton knife streamer (alat kedokteran umum) suction kateter oi:i69. h66' \32mj. suction kateter suction kateter suction kateter suction kateter suction kateter suction pump d&v infinity suction pump vaccine maxi aspirated ac. liter t69 suction pump alves kebidanan penyakit kandungan) suction pump (alat kedokteran bedah) suction pump (alat kedokteran gawat darurat) o1t73 suction pump (alat kedokteran t.h.t) suction pump (alat kedokteran t.h.t) suction pump (alat kedokteran t.h.t) :01t75 suction surel nq^l4 surel surel surel no^ surel .0n81 3i|^b7] ot. y7.()i:0t169. ]h84 :ot ti69. surgeon cap] tali) surgical] kiri marker surga'cel 4jc] "y] surgical9 hr_48rnm surgical surgiciyiy 22mm )m)h bali buah buah buah buah bali bali buah pes bagi galon pes set buah buah rol rol rol buah buah bali buah buah buah pes pes pes pes pes pes surgical} pes pes pes buah buah pes pes lembar pes pes pes pes .()() (), ,() kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) h88 ri91 n92 tl94 t95 .qu87 surgical .0r.0t. otot: surgery mono taxon^ surgery monofilament surgical monofilament 26mm i:i2: .()n94] ]%' t690n98] surgery monofilament 36mm surgical monofilament surgery jpg sutra merah isi future wire all size injektor flq\v^ hernia mesh heavy 5cm ,5cm plate hole plate hole plate hole ll20' plate hole plate hole tabung oksigen (alat kedokteran umum) t205 tabung oksigen (alat kedokteran umum) tabung oksigen (alat kedokteran umum) .() .() tabung oksigen (alat kedokteran umum) tabung oksigen (alat kedokteran umum) tabung oksigen (alat kedokteran umum) tang bayonet .() .() t69. :i69:012iy tang molar atas tang molar bawah tang pencabut gigi .0r216 t23o t231 :o7:oi:o[ l32.07x)\.(n i3. .oy.(nm .o7:oi.o[: .01o1 iqqomo" :o tang pencabut gigi tang radix atas tang^ radix bawah tang meter tenaxulum (alat kedokteran keluarga berencana) tensi meter (alat kedokteran umum) tensi sentimeter beroda (alat kedokteran umum) sentimeter beroda (alat kedokteran umum) sentimeter digital tensimeteq dewasa sentimeter mencuri complete (alat kedokteran bagian pen sakit dalam) imron sister .q[ i69.() tensqcrepe tensocrepe cm_^ tensocrepe inchi tensocrepe inch] tensqcrepe tensoplast stk anak tensoplast stk dewasa pes pes buah pes pes pes pes pes buah pes pes pes pes pes pes pes buah buah bali buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah bali bali buah buah buah buah set set rol rol buah buah rol roll roll buah buah buah pes buah (): .ooo.oo (). ()(). (). ()(), ()(), (). .() 3i. kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) termometer mencuri untuk suhu badan (alat kedokteran bagian penyakit dalam) termos besar vaksin karier buah bali .0004k) termos besar vaksin karier bali termos besar ' vaksin karier bukit oo4) t242 .169t01242 termos besar vaksin karier buah tes kehamilan opened pes test tube box (alat kesehatan anak) bali i \ v three way stop cock pes ifx zk l \l\ "l24" three way stop cock with extension tube polymer) pes tht set alat kedokteran t.h.t) set timbangan badan (alat kedokteran umum) buah timbangan badan (alat kedokteran umum) bagi timbangan badan (alat kedokteran umum) buah timbangan bayi (alat kedokteran umum) buah .b7.or ll' :or252"" timbangan bayi (alat kedokteran umum) buah timbangan injak buah timbangan tip suction buah buah x27. tourniquet tracheostomy filter with hmf paper oxy pes pes tracheostomy tube with cuff+ set size pes tracheostomy tube with cuff+ set size pes t262 l3. .0l701.r694n260 .0r.r694)r26r ()l tracheostomy tube wili cuff+ set size tranfusion set tranfusion set pump pes set pes tranfusion set with invent pes tr69: toward thoracic drainage kateter pes toward kateter wili trotoar pes ()().() toward kateter with trotoar pes troll oxygen buah .(. roly instrumen troll mak buah tromol kasa tempat kasa buah "l' tutup oly w&h4q0ml basin stand (alat kedokteran umum) ultra sound therapy (alves rehabilitasi medis) pes buah set umbilical cord klem pes under pad non steril pes "f2" under pad steel complex caroline up3 (unpo ol) pes buah final laki laki pes l31. final perempuan pes qi'i a'? oqa urine analyses urine analyzer (alat laboratorium patologi) set l.:^ urine bag stei^ buah j2. usg anestesi usg mineral bersama mineral set ,() (),() kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) usg pare mineral digital ultrasonik diagnostic imaging stem dp set y284 usg set uteri current (alat kedokteran keluarga berencana) buah uteri packing forceps (alat kedokteran keluarga berencana) buah uteri suction create (alat kedokteran keluarga berencana) uteri zone (alat kedokteran keluarga berencana) buah buah t28' vakum vaksin ads alat suntik buah vaksin alat suntik buah vaksin alat suntik buah vaksin alat suntik ads vaksin alat suntik sekali pakai bali buah ri296 .o7:o t:ot. vaksin alat suntik sekali pakai vaksin safety box buah buah ventilator hamilton mesin ventilator umt ventilator covidien puritan bennett ventilator system with f&p humidifier unit volume set pes care wound dressing ah) pes t3or care omid dressing ah) pes care wound dressing dc) pes washed pes ():( baskom (alat kedokteran umum) pes baskom (alat kedokteran umum) pes wives pes wrap ppr sms (lo oxl ocm) box wrap ppr sms (120x120cm) box rav unit (alat laboratorium, mesin listrik unit .(y7.o t:oi.l69:ot3 multi drug drugs rapid test panel urine mop mama coc bzo amp met k2a'hc) parameter isi buah rxi plus blood glucose tes stop buah i76.() (),() autoclave nebulizer bioskop unit unit unit ().() (),()() oksigen konsentrat unit stetoskop kardiologi unit ooo.oo fisioterapi tens sederhana ulat lampu ltv unit tht set unit (). ()(),(io 132f abn android sphygmomanometer stabilisator autoklaf limit unit ()(). ()(), r3i: .0r01. stetoskop hitman classic s.e unit ()().()() abn cardiology stainless steel unit bed pasien abs engkol unit stik easytouch cholesterol box stik easytouch asam urat box sponge tan ()7i)l()l seperangkat komposit set .()() ,() hemostat ___ . artuculating paper lembar lomatuell lembar lff: .0r332 fuji box sb. cotton roll plstka ()(),() debit arsen kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) i336] .io7:bi.ot elite cement liquid elite current powder chem paragon color fenol r35 :o7.o tbi: 3io7oi:bi: :o7oi" :q7.oi.oi 32m 0l' :() mitra kartu golongan darah gbla kertas buyer police publishing pasta campus dentro regulator oxygen manset abn bulan abn tensi abn spectrum trial lens set 20d cyl j353 t3: _136i 0l01 q7:o7o7 o7:( ti.oi oro o7.o7o7 i.o .oi:oi .ov.o7 .0l' 'l3' t3. t3: n70 t37' n75 f385 ( . q7.o7oi join'i q7.oi.q'i .o7o7 q7.()i: i )l]bt (hoi .o7q! 'l.()l .0i: 7oi .0l7i: r69 r69 (ii3.a3 bl360' endo pulse oxyrnetri pq () amuba mrm optivisor head wearing magnifica headband rawat luka set easy touch glukosa cresotin liquid tehnodent cycle goston bur diamond messenger bur diamond messenger bui^ diamond messenger ke[tes us(t 25m meja makan pasien oximeter hepafiter lampu infra red lampu mikroskop band dewasa biru hoo band dewasa pink isi ()[ band dewasa kuning isi band dewasa merah isi band anak kuningjsi band anak merah isi ioo blue tips vein viewer ultrasound terapi .or.o .0t. i3' .'o tb7 (ii t3. .() .'ot.'oj 0t378 bed patient beside cabinet hepafiher fuv[l8() hep^lter uy earloop steril free powder face ship jid hazmat t386 masker alat kedokteran umum bed patient manual bed patient electric anti decubitus suction pump portable aspirated cum blood transfiisiset abbocath abbocath cat gut chronic jarum 0n95 cat gut p]ain jarum etakridin rival volley kateter folles kateter handscoen non steril opened pak pak pak pak box pak pot unit unit unit unit unit unit unit ().()()(),()() .() (),() unit unit box pak vial ooo.oo rail buah limit .()() unit (mki unit unit .()() ,() box loo.ooo.oo box loo.ooo.oo box loo.ooo.oo box box loo.ooo.oo box pak unit loo.ooo.oo mit .ooo.oo unit .2i()()()(),() unit unit unit box box buah bali box. ooo.oo paket .() umt ,()(l umt .() unit umt ooo.oo set pes (7t) pes x),() pes pes (). (), pes pes pes pasang ,()() pasang pasang pasang set kode barang xtz* nama barang xa17d1 merk cmi ci i lie'1td satuan rp) infus set dewasa set nasal manula anak buah nasal manula dewasa pes i \ v nebulizer anak buah r404 nebulizer dewasa buah t'\ politik roll (). .()() povidon login ml. botol tensocrepe inch buah ()(), urine bag buah ()(),()l) tens dan ultrasound terapi unit ooo.oo uks kit paket \f\ i\i\ ooo.oo lansia kit paket .l) ,()(l inline hiv similis duo buah ^f \ candle tcm buah echochardiography unit ooo.oo t415 gown buah ooo.oo nose unit ().() .()() basic safety unit ooo.oo stetoscope unit ooo.oo l3. .0l stabilisator unit .(l oo.ooo.oo alat tes gula darah limit ().()() ,()() kotak obat buah .() (),()() drag bar mobile streamer umt .l()().() ,()()" patient monitor unit set perawatan luka set j69: troll buah nose set nose, hepafdter, kantong nose, laptop, printer) unit t427 sentimeter digital imron hbp unit ().() ,()() hilli flow nasal annual fnc) unit .(l oo.ooo.oo high flow nasal annual fnc) unit electro surgical unit esu) unit ecg unit meja operasi unit lampu operasi unit bed transfer patient unit .(l oo.ooo.oo oxygen generator unit .(l oo.ooo.oo electro surgical unit esu) unit film viewer unit .(l()(l,()(i fetal monitor unit neonatal bilirubin meter unit dental aerosol suction machine unit e30 (alat kedokteran gigi) perifer unit .() termometer infrared stand sensor) unit abacus selang tyson unit ooo.oo tangga telescope unit steriliator umt bidang barang alat laboratorium harga xt a ril\l? mi"* life bak nama barang merk c ftr lix uix xit satuan rp) alat laboratorium l.ft. z.w>. unit alat laboratorium aaa! aac i.j.z. .u5 alat laboratorium batuan geologi soft rock compression machine compression machine steel frame electric v ac, hp,] phase,speed: per minute set alat laboratorium bahan bangunan konstruksi drill machine core drilling machine cast aluminium gasoline engine 7hp, cycle vertical drilling position set completion completion mold machine steel played, dia. height.with collar and base plate set completion hammer machine steel played lbs,hammer \diglit j8" drop height set :0l06. completion pedestal wooden base with steel platen x).(io completion mold holder machine steel quick camping system set x), stone crushed stone crushed unit xx1,( ) mortar alat laboratorium bahan bangunan konstruksi) mortar ex, rrt afl mortar ex. rrt afl z4. juu.uu mortar ex, rrt mortar ex, rrt x), mortar ex, rrt mortar ex, rrt m), mortar ex, rrt alat pemeriksa beton mapping beton unit ,() concrete hammer set digital concrete test hammer unit alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya core drilling test set for cutting core samples from aspal.concrete and other material the road, run ways and structures set flow meter cast aluminium camping bolt.wih set water bath stainless steel water heater.thermostat deg. set nanometer tekan beton model analog, manu tactiuer bbs buah timbangan model; digital each buah (x). proving ring marshall model: analog kapasitas ibf buah alat laboratorium aspal, cat dan kimia alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya asphalt compact control unit ductilitv machine electric unit marshall stability specimen completion control(impor automatic unit x)(),() r3l7o' :olo7.o53.obo04 marshall tes set ast unit alat laboratorium mekanika tanah dan batuan eistoder ext rider extruder steel frame hydraulic system set stability mold stability mold cast split type i.d. wide set alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya direct shear test set dynamic cone iter ashton for determining sharing resistance soil sample for rapid determination field cbr value (rapid quality control) sci set harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) i\ \r\ \'a elected direct shear test set la l v sat t17zv ashton for determining sharing resistance soil sample set inn field cbr test set for determining cbr value place set laboratory cbr test sq 360a set sindir elektrik ton ton set alat laboratorium umum alat laboratorium umum lainnya plastik mika khp pak sarung tangan plastik pak .i08.ot.rl2() baker glas bali baker glas buah baker glas buah .00070l) baker glas buah baker glas buah x01. erlemeyer room buah siring bali tabung durham buah botol sampel bali .() (), autoclave steriiisator basah liter buah tf^ {\iu\i1 l.j.z. uo. oi.l l.z us.uu meter hanna buah l l l \ \ jas laboratorium buah 1fc l l l h l l att alat laboratorium mikrobiologi aoc j.z. uo. z.lw? alat laboratorium mikrobiologi lainnya \rt \ \ \ incubator unit v . a \aad timbangan neraca analitik umt l l in in^ aa i \i hot plate starrer umt e \ \ k k v i .() (). \aaa stabilisator kering unit v l \ v v a alat laboratorium kimia a01 monitor ii l \aa monitor sharp android umt e \ji l l l l l aiq .ub.ui. .12z alat laboratorium kimia lainnya a10 aaaaaa .ouu conductivity meter unit \a turbidinity meter limit .o8(), ii aa iai spectrophotometer uv vis unit aoi l l iii alat laboratorium hematologi alat laboratorium hematologi lainnya \l la l \l centrifuse unit photometry unit shaker unit hematologi analyzer z31 umt alat laboratorium makanan alat pembuat mie pencetak mie otomatis buatan sendiri stainless steel zv7 l i unit nil akun pencetak mie libaoda rrc (m^an i3 v jw,r vap. k' z.j 3x i iu. rou.7v v ,v v( aia.i aaa1a7 .uu4.uuu03 pencetak mie ichiban \at knn iro iam kali unit pencetak mie ichiban tipe power75() unit alat laboratorium proses teknologi tekstil mesin pengering mesin pengering umt .()()(). ooo.oo alat laboratorium pertanian hammer mill penggiling tepung ikan hammer mill kap kg jam besi cor;motor bensin rrt pk, cmx, cmx. xooein unit penggiling tepung ikan hammer mill kap kg jam besi cor;motor solar rrt pk. cmx. 68cmx. umt .() .() penggiling tepung ikan hammer mill kap kg jam besi cor;motor solar pk. cmx, cmx. unit ,() harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) meat gender meat gender power; watt, voltage v 50hz kapasitas kg. size cm. netto weight; umt meat gender willniaii electric meat printer \ .\i iv tipe: sxc bahan full stainless, kelengkapan anti ikx alam ivicsiii cll^ kdp ucllgoll oau r^a hans risk'ii \4animal \l<i ptf buku dll kll cana?i(as pendidik*;! okp ini cil tol luo nol ^v ixt judul. ukuran cm) 25x43 beratfke) a^^y aaa \^aa^^ unit personal computer komputer processor gh , umt komputer processor umt komputer processor gh unit stabilizer ups stabilizer ups idc ,100v a 7a u1 lirik'^atau rower iviaiidgeiiieiii unit wl " i\s\l\ l\l\ taa\ alat laboratorium proses teknik kimia l\ t\ t f t wash bak fl xi l x l x wash bak set .li uu.th)u,()t) dvj aaa alat laboratorium lain alat pengolah air limbah ipar sistem biofilter umt ooo.oo unit alat laboratorium lainnya unit alat laboratorium lainnya meter tech r " txt tech, model scan test buah x x l \ x x x ix xi x x x xi meter tech txt if" tech, model scan test buah vij.ioo.oo t\c\ xi meter tech t"* f,. f. ffff f,._l tech, type cyber scan buah oil x x xt x x9 x xa x9 baker glass duran buah baker glass duran xav1 loo ml, kaca being buah v l l l x l x xi \ x baker glass diu an ini dual l\i \l\ i\t xi x1 baker glass pre bali i\i\ xi \ x x xa xa baker glass pre buah xa x baker glass pre buah baker glass pre uk. buah l v baker glass pre uk. bali l l x x x baker glass rrc xa ml, kaca putih beiiiiig bali x x x x v baker glass rrc x x x bali t\i\ i i baker glass rrc buah a v l l baker glass rrc i\r\ ftj buah va x x l a x x x1 ixa xiz baker glass pre la x x ukuran buah x x x x l alat uji plastisitas botol timbang bali la l l x l.x2y. xa x x a x alat uji plastisitas ~x a x gelas ukur sa, buah x x x \ a x xa x alat uji plastisitas c x gelas ukur pires, buah a x xa xi xa aaa1 x alat uji plastisitas gelas ukur pires, buah yy. x x1 xa x alat uji plastisitas ~vi j x \ beker glass shot buah l l ,y00, alat uji plastisitas y~y fxi beker glass shot buah x l alat uji plastisitas erlenmever pires. buah meter conductivity inilah cond cat vvv set xa x1^ meter conductivity inilah tia cond cat vvv set x x xi aa x1z karet penghisap pipet filler (ex: germany buah a x xa xi karet penghisap pipet filler brand (ex: germany) buah yu.oo shadow motorized elektronik mikrotom shadow unit a x x .3u0,t shadow diamond point marker shadow unit >iz i\f\ s26.y00, shadow drying hot plate shadow unit t x l l l (),()() kinipet caro stabil biji v l la l kriket caro stabil biji x l v l kinipet caro stabil biji kinipet caro stabil biji kinipet caro stabil biji va va v1 kinipet caro stabil biji oo.l kinipet caro stabil biji h), l.je. .()l. kinipet caro stabil biji dehumidifier unit k). l.|r2. centrifugal hole unit ii.(n9. .a(i harga f"i ffw kode barang "kt nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) jarum bmp kecil biji jarum bmp besar biji microscope binokular olympus umt stainless steel base holds shannon buah straight mayo dissenting sensors lawson buah slide cabinet shannon unit jas laboratorium nama putih buah jas laboratorium lengan panjang buah petri dishub ukuran buah streaming antibiotika sopan unit" streaming antibiotika unit terdiri dari tabung tes uji, pipet uji .() .0l". pisau laboratorium stainless steel bali alat peraga praktek sekolah alat peraga praktek sekolah bidang studi: bahasa indonesia alat peraga praktek sekolah bidang studi: bahasa indonesia lainnya alat peraga edukatif (memancing box huruf dan angka) alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa dasar alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa dasar lainnya alat peraga edukatif jungkit buah duduk tunggal) :o" .03t03. alat peraga edukatif (timbangan buah beban) alat peraga edukatif (box box beyonce) alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa lanjutan model torso wanita torso wanita uk. tinggi cm; uk. lebar buah cm; bahan fiber glass model pencemaran makanan model pencemaran makanan uk. 73x26x15 cm, tatakan bali 84x34x2, cm, bahan fiber glass, alas triple, nama macam model lembu model sapi lembu dgn bagian organ tubulin bisa buah dicopot model torso mini torso mini laki laki uk. tinggi buah torso mini wanita uk. tinggi buah labu ellen mayer labu erlenmever pre buah labu erlenmey pre buah labu erlenmeyer pre buah labu erlenmeyer pre buah labu erlenmever pre buah thermometer kamar termometer alk oid hoc buah termometer panas derajat buah """ termometer oid derajat buah pipet isap pipet pre (ukur) buah pipet pre (ukur) buah pipet pre (ukur) buah pipet pre gondok) buah pipet pre gondok) buah pipet pre gondok) buah pipet pre gondok) buah pipet pre 25ml gondok) buah pipet pre (volumetrik) buah pipet pre (volumetrik) buah pipet pre (volumetrik) buah pipet pre (volumetrik) buah m8. lensa |() lensa ((:kung) buah .2j08. lensa cekung) buah .3k) lensa cekung ri5: o;5i) buah o * harga ino ini? xiz* kue dakainij v fa dalam ' inicia hak nlj artalrlk aal ukuran fta1 lan satuan rp) lensa cembung) bali lensa cembung) bali lensa cembung) t()tt5 (); buah alat demonstrasi pernapasan model pemanasan ukuran 60x34x2. buah model pernafasan dengan gelembung pani paru buah alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa lanjutan lainnya anatomi kerangka manusia titian buah kerangka manusia mini uk. tinggi cm. lebar 17cm. bahan plastik keras. ama putih tulang buah anatomi toko torso laki laki buah anatomi toko torso wanita buah torso laki laki tampak tulang belakang buah torso seluruh tubuh buah torso dwi fungsi( bisa) bahan fiber glass buah batang static buah batang static buah to" batang static buah botol semprot lokal buah botol semprot lokal buah labu destilasi pre (dengan pipa sampmgj buah labu destilasi pre (dengan pipa samping) buah labu destilasi pre (dengan pipa samping) buah labu destilasi pre 500mi (dengan pipa sampai) buah labu destilasi lokal buah labu destilasi lokal bali labu volumetrik pre tutup glass buah labu volumetrik pre tutup glass buah labu volumetrik pre tutup glass buah t3. labu volumetrik pre tutup glass 500ml buah labu volumetrik pre tutup plastik buah labu volumetrik pre tutup plastik bali labu volumetrik pre tutup plastik balimenengah lainnya botol regent japan naraumouth plastik buah botol regent japan naraumouth plastik buah botol regent japan widemouth" plastik buah botol regent japan widemouth plastik buah x)qq05 botol regent rrc naraumoudi kaca beng buah botol regent rrc naraumouth kaca ,\libur buah botol regent rrc naramiiouth kaca .\n\hcv buah botol regent rrc naraumouth kaca buah botol timbang duran 25x40 oml bali botol timbang duran 30x50 buah botol timbang duran 35x30 15ml buah botol timbang duran 50x30 30ml bali botol timbang duran 35x70 45iii buah botol timbang pre buah buret lokal buah buret lokal buah buret lokal ml" bali buret lokal buah buret lokal ml, kapasitas buah burner spirit glass lokal buah catu data lokal buah catu data akal buah cawan pinggang menguap lokal buah cermin cekung lokal bali cermin cekung lokal buah cermin cembung lokal buah cermin cembung lokal buah corong kaca lokal buah corong kaca lokal buah kaca penutup lokal isi buah ()(,x. domain lokal ohm buah \_j ix x 1v1 nama htl ftl xlt vpfvif iie vf iran ian isa l.' drl rpi f\t\ f\c i~\ distilling flak pre buah z1zv a11 gelas ukur lokal buah t~\f\t\y\ gelas ukur lokal buah (),()() gelas ukur lokal buah fx1 fxz fxz x fx xzx1z gravity bottle pre buah (), gravity bottle pre buah gravity bottle pre celebrated buah keith saring lokal isi too pak kumparan lokal buah kumparan lokal ()x buah kumparan lokal 1200x buah zxzvzx kumparan lokal 3600x buah fax i\l fx1 kumparan lokal 12000x buah labu ukur lokal buah labu ukur lokal buah labu ukur lokal buah microscope lokal l perbesar500x buah microscope lokal perbesar 500x buah microscope xsp pembesaran 500x buah i09. ()(), microscope xsp 1250x, lanjutan buah .() ,()() f.53_ microsite lokal isi buah f.53_ fx1 ax dati neraca lokal buah i\f\ f.53_ neraca lokal buah neraca pegas lokal buah ifx v ax;\ pemegang lampu lokal klem holder bali penjepit klep lokal kapasitas buah penyangga buret lokal isi bali pipet panjang lokal isi buah pipet pendek lokasi kapasitas buah pipet tetes lokal buah ()(),() pipet likur lokal bali o0().(.) pipet ukur lokal ml, kapasitas buah pipet ukur lokal ml, kapasitas buah ring corong pisah lokal buah ring corong pisah preali spatula kaca lokal buah fyjx anfx x26. 74_ sumbat karet lokal lubang buah l3.2o8. sumbat karet lokal lubang buah tabung reaksi lokal 150x16 buah tempat battery lokal isi buah fx1 xza fxfxaxi .() tempat battery lokal isi buah fl tempat battery lokal isi buah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam ipa) fisika smp (dak) paket . peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam ipa) biologi smp (dak) paket alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa atas model kepala dan otak model kepala dan otak bmm buah model kulit model kulit bmm buah axi axaxaxax1 model kulit uk.26x38x9 cm, tatakan 47x15x5 cm, bahan fiber glass, alas triple, nama macam duan t\i\ lo.xyo.uo t\.ca aaz model mata model mata manusia satu buah .3i. model telinga model telaga bmm buah model telinga sd. smp.smu buah ri. ixv i.t max laa xe* adama* kuah kak r .'\ ix \ix viv o \ u \tx isa lan rp) model hati dan ginjal model had bmm buah ffx model ginjal dan hati bmm buah model gigi model gigi bmm buah model pertumbuhan gigi lokal tidak tidak buah model pertumbuhan gigi lokal remaja buah model pertumbuhan gigi lokal dewasa buah model lambung model lambung bmm buah model ginjal model ginjal bmm buah segitiga porselin segitiga porselen buah segitiga porselen buah model jantung model jantung bmm buah f\w fxfvfx fx x alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa atas lainnya batang pengaduk kaca panjang buah batang pengaduk kaca panjang buah cawan krus porselen buah gelas kimia pre bali gelas kimia patch buah gelas kimia pre buah fi x ffx gelas kimia pre buah gelas kimia pre buah gelas kimia pre buah i38. (),()() kaca arloji nmi buah kaca arloji buah kaca pembesar buah fa l kaca penutup 20x20 buah zif f\l\ kaca penutup 22x22] buah i^fx kaca prisma derajat buah 1fix fxj\ kaca prisma derajat buah kasa kasa 14x14 buah kerangka manusia lokal buah lempeng tetes lubang buah lumpang dan alu porselen buah lumpang dan alu porselen buah mikroskop siswa molecular. model xsp 12b bali x iz e \ \ ffx mikroskop biologi molekuler 1500x buah model paru paru dengan diafragma buah model paru paru penampang paru paru bali ifx l x x alat peraga praktek sekolah bidang studi: ips alat peraga praktek sekolah bidang studi: ips atlas ips lndonesia& dunia halaman buku l x x x atlas ips indonesia& dunia mini halaman buku ,()() atlas jawa timur halaman buku atlas pusat kebudayaan halaman buku atlas ragam budaya nusantara halaman buku dan dunia atlas sejarah dunia halaman buku atlas sejarah nasional halaman buku atlas sejarah pendidikan halaman buku atlas sejarah pendidikan dasar halaman buku atlas sekolah lanjutan halaman buku globe physical buah globe physical buah globe physical buah indonesia pakaian daerah 109x79 bingkai peta asean besar, 128x100 bingkai fl f"x x peta asean kecil, 109x79 cm" bingkai peta asia kecil, 109x79 bingkai ax1 alami axaxaxjax peta australia kecil, 102x72 bingkai z5o, oo.oo peta dunia jumbo, 219x125cm bingkai peta dunia sedang, 125x88 bingkai peta dunia kecil. 109x79 bingkai peta eropa besar, 127x94 bingkai ,() v1. kode barang nama barang mark spesifikasi pikiran \3t eft vfl ixu iv xll dati1 ft x xlx isa lan rp) peta indonesia jumbo, 238x129 bingkai f\y\f\'\ peta indonesia fx x besar, 179x109 bingkai iffi peta indonesia kecil, 102x72 bingkai xxx x x fll fiz peta jawa timur 148x78 bingkai ffx fxfxfxh planetarium model gerhana plastik, 20x6 buah x x solar sistem susunan planet plastik, 20x5 buah xfx x x x alat peraga praktek sekolah lainnya alat peraga praktek sekolah lainnya peralatan tik (dak) paket .() .() a1 fx \ a a1 peralatan media pendidikan paket dak) xrt fx1 peralatan teknologi, informasi dan paket peralatan teknologi, informasi dan paket komunikasi tik) smp (dak) l\ * a1 a a l\y\t\f\ pengadaan media pendidikan paket xxv 1f\ x fx x smp (d kk) axh alat laboratorium lingkungan hidup imax ax1 alat laboratorium kwalitas air dan tanah xav axu alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya xax x \ x hot plate stiker heidolph unit fxfvfx vfx fv x hei () l x x x x x1 bod cod tss glassware set paket x \ xt x1 x x x x1 conductivity meter portable unit l\l\t\ i\t\ t\t\ herba cll o k ,ax xt x* x x x x i uji total padatan tersuspensi paket fx i l\i rocker kultivar r400 3mbl alat laboratorium lingkungan hidup lainnya ajax ahv alat laboratorium lingkungan hidup lainnya thermohygrometer analog haar unit synth thermohygrometer digital tea umt impinger (lokal) paket alat laboratorium kwalitas udara x x fxz x x xj generator set honda er2500cx unit fl l .ooo.oo watt) fxz fxfxfxfx^ mat laboratorium kwalitas air meter toa 30p 31p unit f\ i dan tanah electric generating set honda generator set att unit j.z.u8.uv alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi alat laboratorium standard dan kalibrator alat laboratorium standard dan kalibrator lainnya alat laboratorium standard dan batu timbangan kalibrasi paket .(. kalibrator lainnya img 1kg paket xi. bidang barang komputer harga kode barang nama barang merk tit ttt spesifikasi ukuran satuan satuan rp) komputer komputer unit komputer jaringan komputer jaringan lainnya pemeliharaan publik publik paket pemeliharaan server webhosting web panel which paket panel avh) web panel cwp press paket pemeliharaan server webhosting sistem informasi desa sertifikat ssl paket pemeliharaan keamanan server .2to.()l tor. promo virtual environment paket pemeliharaan senar virtualisasi pemeliharaan server storage nfs storage paket k).() (), pemeliharaan server repository git server paket backup aplikasi pemeliharaan server backup vps paket domain dns) pemeliharaan ruang server instalasi ruang server paket pemeliharaan sen cloud cloud file hosting paket l.v. ooo.ooo dikritik sxt lte kitrbsxtr& rile lte pemeliharaan server data pemeliharaan perangkat server paket data media converter giga bite gigabyte transmit unit personal komputer p.c unit desktop all one intel atom telepon atau sederajat balai k al\f x^vavakaaa kaua* a_ %u%zauiul unit desktop all one intel core atau sederajat unit desktop one intel core atau sederajat unit desktop one intel core atau sederajat unit komputer cpu vga 4gb core unit (). (l, lap top laptop macbook pro kapasitas unit ssd 1tb note book notebook total afn tn gbif*rfn at iu ^z t vii diisi ainu ftvuviutui unit notebook total afn tn gbif*rfn at iu ^z t vii diisi ainu ftvuviutui notebook intel core atau sederajat unit notebook intel core atau sederajat unit notebook intel core atau sederajat unit notebook processor gh . wifi. unit usb notebook ft processor gh . wili. unit usb notebook processor gh7. wifi. unit usb notebook notebook intel core atau unit sederajat notebook macbook pro inch unit ooo.oo (mxk521d a) space grey tablet tablet umt tablet unit tablet unit tablet unit .() tablet apple ipad pro processor unit chip core) personal kom^ter lainnya mini intel atom telepon atau sederajat unit mini intel atom telepon atau sederajat .^. mini intel core atau sederajat unit' harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukl ran satuan satuan rp) mini intel core atau sederajat unit mini intel core atau sederajat umt peralatan komputer peralatan mainframe card reader peralatan mainframe) smartcard reader dual buah hard disk harddisk ssd inch usr rifah iwi ''v'vj.vfv capacity harddisk hdd inch usb buah capacity ooj) harddisk server storage rpm buah :ro.o2.or harddisk harddisk external backup sen buah inap peralatan personal komputer monitor monitor inch umt monitor inch umt monitor inchi unit monitor inchi umt monitor led monitor led u27i9 resolution i.mi\jm %lt,\fb e z umt :2560x ips mini dp, printer peralatan personal komputer) printer ekson dfx unit ,v vf,v \' pinter ekson unit printer canon s200spx unit printer inkjet canon unit pinter inkjet canon hilt j.y.i\}\j printer inkjet canon 'nit nil printer inkjet canon lima biji printer inkjet canon utama diisi uii is'k (uk) printer laser canon mf unit printer laser script l_2lll pinter printer kartu contactless buah encoder printer printer ktp fare hdp llllvl cairan vjv list '\ v', v v v7iv t printer ekson dot matrix lx unit printer ekson l3600 scan copy unit] ooo.oo printer ekson l5290 scan cnn la~'i.yyr lzy'u \w.v|zy unit ii : printer ekson 'nit nil printer auto cutting printer boson tm aaa aaa kec |z1 aaa \j\j 'v k', kh v7,v'v' u220b umt . printer ekson l315() unit 'v'vj. hj,kh' printer printer 'nit unit {\{\{\ vzk'. 'k' v7 vi'" .()2703t003: printer printer miittifiino if. unit printer printer fnk tank ini umi doo inn? fi nft nnn77 printer canon laser printer rp7900 foosifi tlllvl a.y\j\l ini soo printer printer e! voli akan<;ia unit (\{\ pinter init vim doo \}\j.\}\j\i printer printer thermal mesin annan llllvl ^11x1( dll kll unit xoo a^. te" printer ekson umt printer ekson l3] unit scanner peralatan personal komputer) scanner ekson photo umt scanner ekson photo umt .() scanner scanner umt scanner scanner unit o00.( l scanner scanner unit scanner max astra umt scanner max astra unit :^. scanner scanner plastik smart tico unit ps406 keyboard (^alasan personal komputer) keyboard logitech black+ mouse scroll black buah keyboard logitech ps2 org buah o0():()() harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) keyboard tablet android samsung galaxy tab with spen unit external portable harddisk hard disk external inch buah hard disk external inch buah (), hard disk external inch buah ,()()" hard disk external inch buah hard disk external inch buah hard disk external inch buah hard disk external inch buah (). ,()( hard disk external inch buah hard disk external inch bali hard disk external inch buah ()()().( external portable harddisk harddisk ekstensi usb micro usb usb type connection interface usb gen operating tcmperatiu c (41t) "c( "f). storage media; hdd. buah harddisk external book kapasitas tb, premium storage umt (). ,() peralatan personal komputer lainnya ivieuiorj' ddr2 2gb buah ooo.oo iviciuory ddr3 2gb buah caw\ iviciiiorv ddr3 4gb buah idr3 8gb buah ivicniorv ddr4 2gb buah tfw zx i ivieruur} )dr44gb buah memory ddr4 8gb buah t h until letak l intel core buah processor niei intel core5 dekstop; ghz buah ooo.oo processor intel intel core7 dekstop; buah .()() lz*~ h processor di p.d afl \ _ . a"t(i dii retail pack sock v9^> buah (l(), ui. motherboard amd am3 vajkoo rkv amu^o ckel bali motherboard intel lga bigstar rij if f'it' r^ l c'a diusir kj41 intel socket lja buah x7l motherboard foxconn g7mc es, ]5g.vga,lga bali r3:27l(). o2.037ot8.tool5 motherboard gigabyte intel oc. xtioi buah vga card nvidia before super; ddr2; bit bali vga card nvidia before gtx470;1280mb pdr5 320bit buah ooo.oo "is sound card creative audio video editor bali :()() ,() sound card panasonic rp " sd256e a: mega bali harddisk internal for buah multiport adapter original new macbook pro usb umt ups nolink kapasitas va, voltage unit peralatan jaringan server server prosesor core unit .() server prosesor core unit server prosesor core unit server prosesor core unit ()(). server storage intel yeon e3 l220vo unit server storage intel yeon e5 2603v4 unit senar storage inte7 yeon silver4 unit ()(), server story^ intel yeon e5 2680v4 unit .() router .3f2. router cpu core unit router cpu core wikt kjiiii z.v7,v>z.z,.i'\ v .uu harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) router cpu cores unit router cpu core unit router tenda ac23 simo antena unit l3. .io. router cpu core support sfp port buah router port unit o.() hub switch port unit switch port unit switch port unit switch port unit switch managed port unit" switch managed port unit switch managed port unit switch managed port unit ()().(l() rak server rack server unit firewall firewall device service gateway srx220 umt (). firewall device service gateway srx340 umt ooojio firewall device service gateway srx550 unit cat cable .0000i kabel lan utp cat umt acces point access point maps wireless umt access point vi x)fu im. ii i.;i; . x . maps wireless ceiling mount unit access point vi x)fu im. ii i.;i; . x . maps wireless ceiling mount access point maps wireless ceiling umt x() ,()() mount access point maps wire tess ceiling umt mount peralatan jaringan lainnya ups kva unit ups kva unit ups 30t) kva umt ups kva unit stabilizer kva umt stabilizer umt network video recorder ch video, sata interface unit network video recorder ch video, sata interface umt kabel lan cat unit kabel lan cat unit" paket perbaikan jaringan relay wifi pemeliharaan menara relay wif! pemeliharaan jaringan area fiber optic, utp dan akses end paket lokal user (). server analitik server prosesor core umt ram :r() server web server prosesor core unit ram kabel fiber optic coloured optical fiber core. rol single mode fiber duct cable xii. bidang barang alat produksi, pengolahan dan pemurnian kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) sumur sumur pemboran sumur pemboran air sumur pemboran air sumur bor unit xiii. bidang barang alat keselamatan kerja harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) alat keselamatan kerja alat deteksi alat deteksi lainnya alat deteksi lainnya sistem peringatan dini (early asing system) horn speaker, braket horn. power amplifier, modul siring. acc 40a, pipa besi pipa besi box besi, kabel speaker. perlengkapan lainnya paket alat pelindung masker masker lainnya masker lainnya masker hidung buah alat sar alat penolong life jacket life jacket size buah ooo.oo alat penolong lainnya pelampung ring buah xoo.ooo.oo pelampung torpedo buah tali nylon roll papan surfing penyelamat buah .() ().() teropong binokular buah bidang barang peralatan proses produksi kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) peralatan proses produksi unit peralatan proses produksi transport and storage jet pump mesin instalasi air jet pump umt blower blower gas meghan blower twin bare blower blower panasonic unit buah o.voodoo. oti xv. bidang barang rambu rambu harga kode barang nama barang merk spesifikasi u ran satuan satuan rp) rambu rambu rambu rambu lalu lintas darat rambu bersuara .j.z. ,u1 ,wu traffic light \ t l traffic light simpang empat batang traffic light simpang empat til listak traffic light simpang empat tenaga sur traffic light simpang tiga tng. count down traffic tight sibilant? tiga listak traffic lot nnrfahlc tenaga sur iiaiici iigiii torii| <uig viii^ iiy tiang over head ,modi tenaga surya, tanpa kabel dng spesifikasi bahan: controller induk;controller pembantu; panel solarcelhbatrcy volt ah; amp isyarat asp ()cm lld lokal tiang lurus;patok pengaman.rambu dengan tiang traffic light simpang tiga) taire overhead model tenaga surya tanpa kabel dng spesifikasi bahan; controller induk;coiitrollcr pembantu; panel solarccl lbatrey volt ah; lampu isyarat asp ()cm lld lokal tiang lurus;patok pengaman ;rambu dengan tiang rambu bersuara lainnya modul lld kuning buah modul lld hijau sda buah modul lld merah sda buah modul lld kuning buah modul led hijau sda buah kabel nyy roll roll kabel nyy roll timer housing lamp asp buah housing lamp asp set oo.oo housing lamp asp sda set .(> housing lamp asp sda set housing lamp asp set housing lamp asp sda set lensa polikarbonat sda set lensa polikarbonat buah lamp lld asp buah lamp lld asp set lamp lld asp sda set lamp lld asp sda set lamp lld asp set lamp lld asp sda set controller mikroprosesor sda set controller mikroprosesor signal group umt .0i: controller mini micro signal group unit controller mini prom unit controller slasher unit controller band (tenaga surya) unit modem tenaga sur unit .() counting down hitung mundur unit counting down hitung mundur digit unit f8. counting down hitung mundur matrix umt yt\% solar cell vms" unit . . battery deep wp volt unit tiang lengkungsolar cell ah volt unit d ~* ino kuil mama ila dakainvj ivhskk. pire tiri ei i ftr tft aft ft.'a satuan rp) tiang lurus solar cell octagonal batang tiang lengkung solar cell . octagonal batang tiang lurus solar cell batang patok pengaman batang i.0i. warning light untuk persimpangan unit warning light . 2x1 aspek lx2 aspek unit modul ranking text aspek aspek unit modul ranking text per unit traffic cone karet buah road karier polyethylene pl) buah paku marka solarcell buah paku marka temporer glass buah deliniator plastik pipih buah x01. deliniator led solar cell pipih buah pengecatan marka jalan thermo in2 pembuatan pita pengaruh termoplastik asli glassbead astro alligator marka jalan penghambat unit presenter pemasak pemanas unit rambu lalu lintas oox ioo buah rambu lalu lintas dengan tiang lembar rambu lalu lintas dengan tiang sda terpasang rpp lembar daun rpp . terpasang rpp sda lembar daun rpp terpasang rpp . sda lembar daun rpp x240 terpasang rpp sda lembar daun rppr^an tunggal watt terpasang laju tenaga sur lengan ganda watt terpasang ooo. oo" warning light controller: lampu syarat aspek cm, lld; lampu isyarat aspek lld; tiang lengkung; patok pengaman;kabel nyy 4x2, nun; pipa pvc tombol penyeberangan; speaker hom; rambu lalu imbas paket .() rotary lamp mobil patrol lft usa umt rotary lamp mobil patroli wang glx unit rotary lamp mobil beacon beacon rb i20gl umt rotary lamp mobil terminal rrt umt emergency lamp sky unit warning lamps cont+ aspek unit warning lamps cont+ aspek unit tiang lampu ukuran standart umt rambu lampu suar dry acc a ]2v; finder karet t=8mm d= cm); moyang eye; rantai stalink ram;ballast ton; solarccll. lampu suar unit senter model (pengatur lalu lintas) unit rambu tidak bersuara rambu jalan kerucut lalu lin ukuran unit kerucut lalu lintas ukuran unit l|, i8. .ooi.ooo3 kerucut lalulintas ukuran unit kerucut lalu lintas ukuran unit z*fyt\r? tft kode barang alf cpp^if ik' act i iiz ivu iv \jn ft \ u \la sa1 rp) kerucut lalu lintas ukuran unit kerucut lalu lintas ukiran unit rambu lalu lintas+ tiang ukuran cm. rpp tiang unit biasa rambu lalu lintas+ tiang ukuran cm. rpp tiang unit biasa rambu lalu lintas jalan uk. 45x45 cni;bahan aluminum unit dengan reflektif meeting rambu lalu lintas jalan uk. 60x60 cm;bahan aluminium unit dengan reflektif meeting rambu lain lintas jalan uk. 75x75 cm;bahan aluminium unit dengan reflektif meeting .00l0()0r2 rambu pendahulu penunjukjalan uk. 105x140 cm;bahan unit rpp) aluminium dengan reflektif meeting rpp uk. 105x180 cra;bahan unit aluminium dengan reflektif meeting model rpp uk. 105x180 cm;bahan unit aluminium dengan reflektif meeting model y ,r ._. rpp uk. 120x180 cm;bahan unit aluminium dengan reflektif' ._ . . meeting model rpp ukuran 150x200 unit "l7 delinaetor patok tikungan bahan:pipa plastik;reflektor high unit intensity grade 10x20 delinaetor patok tikungan bahanipipa plastik;reflektor hilir unit ()(). ().() intensity 10x20 l00019 paku jalan solar cell) unit l00019 paku jalan solar cell) ukuran: 123xl33x( sumber cahaya lld pes. material: high pressure casting aluminium. solar cell type:mono poly crystaliiic silicon. peak voltage solar cell vp) peak power solar cell wp):250m water prof :2j8.0ir02.00t. pan jalan maternal campuran kaca glass. unit diameter luar diamclci dalam mm, nama putih dan kuning, tinggi badan paku marka rambu road bear unit rambu lalu lintas jalan model unit marka jalan cone. ruber base mm), mixed bay high quality, mixed highly pigment and anti activities. highly reflective arol nun white galore out the night rambu cermin cermin tikungan polikarbonat sda lembar cermin tikungan polikarbonat terpasang cermin tikungan polikarbonat terpasang cermin tikungan polikarbonat terpasang cermin tikungan ukuran unit cermin tikungan ukuran unit cermin tikungan ukuran unit guard rail pagar pengaman guardrail _. . tebal ,67m lebar 312mm meter guard rail pengadaan guard rail terpasang rambu tidak bersuara lainnya i.3z18.oi.o2.oi misi gas ruan^ smoke meter pengukur unit. misi gas ruan^ kekebalan asap emission gas analyzer alat uji, pengukur co. co2. harga kode barang fft nama barang merk i y r spesifikasi ukuran satuan satuan dl4\ rp) gas analyzer cap unit diesel smoke tester cap unit portable brake tester cap unit decolanometer) cap unit portable score umt headlight tester cap unit t981. ()" sound level tester d5y357] umt composer unit generator set umt "lo" pengukur kegelapan kaca film unit ]]] pengukur dimensi umt l3. .183h][) .()()qi2 pengukur tekanan ban . unit sinar ultraviolet umt kaliper untuk pengukur kedalam umt aliran is"' non contact infrared unit pes profesional tool umt xvi. bidang barang peralatan olah raga harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan (r| peralatan olah raga peralatan olah raga peralatan olah raga atletik lempar cakram lempar cakram maaf sni buah lempar cakram dhs l,5kini buah lempar cakram maaf sni buah lempar lembing lempar lembing gram nama buah t9.0t.ol002. lempar lembing gram nama buah tolak peluru tolak peluru rox buah l01.003t() (k) tolak peluru rox bali peralatan olah raga atletik lainnya tongkat estafet yandex bahan fiber glass, isi pes set uuo.oo balok start bahan logam besi set stop watch timer q&q hs43 water resist buah .() meteran roll seller fiber meter buah peralatan permainan alat tenis meja bet ping pong tiga around classic carbon bali "i." ."i9:or.o" :ooi:ooo"o2" bet ping pong butterfly driver buah bet ping pong butterfly slayer buah .0i: ."() bet pmg pong butterfly nakata s4) buah bet ping pong butterfly n"agama(s10) buah ."l9:oi."oi()0i: bet ping pong butterfly extra buah bet ping pong butterfly sen buah bet ping pong butterfly energy buah or. o00() bet ping pong line ecu buah tiang net ping pong butterfly bl08 stel net jaring ping pong roll instant model buah net jaring ping pong dhs seri oo] bali bola ping pong butterfly plus ysi3 pak bola ping pong new itaku isi colored pak media ding done unit meja tenis beserta kelengkapannya bahan kayu kualitas bagus net beroda unit alat volley bola volley masa mv210 thailand buah i9. bola volley masa super gold bali bola volley masa gold buah bola volley masa mv2200 buah bola volley masa mv210 buah bola volley molten mr80 o l size5 buah bola volley molten v5m3500 size buah "s" bola volley molten m5000 buah .or: .0o" net volley masa gold buah "l0 net volley masa super gold buah net volley gto buah :"o2.oo2:voor2 net volley gto super buah net volley matsuda vn572 buah net volley matsuda buah oo.oo "l5 net volley matsuda original buah alat milyar meja billiards beserta perlengkapannya feet unit meja biliar murray superior std pool table outside dimension unit i.3a. .oi.o2.oo4 alat badminton life. raket badai^n none voltric original buah raket badminton none voltric original buah race bad^ton none carbon sp original buah f3. raket badminton lining super force original buah kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan .ir9.oi to_ i9.0t 3t2. :"o2:oo4]oqo() netbadminton ne]badminton net badminton net badminton shuttlecock shuttlecock shuttlecock shuttlecock shutdecqck shuttlecock lining none none none none nine indocock masa^ cahaya^ emas dakota ln bn bnj42c original sunrise bn152c" pro"] nylon league hitam standar diamond hitam merah buah buah bali buah dos dos dos dos dos dos alat basket :ot.() .0l02. bola basket bo]a basket bola basket bola basket molten masa gg7x official bola basket bola basket nike protein padding pro court amber dominate bb0361 dbl titanium size nba indoor outdoor grz buah buah buah bali buah buah (),() keranjang bola ring tx2:i9:ot7o2:oo9:()(x)() ring basket ring basket speeds portable tiang basket plus papan pantul ring basket besi tempel tembok kerb set raket tenis o2:or3:o()oo2 to.o]. .t) raket tenis raket tenis raket tenis raket tenis raket tenis wilson wilsqrq wilsqiq none none surge pro new blx score gram japan score gram buah buah buah buah buah net tenis .00001_ r9.ot. .() .() net tenis net tenis ziegler gto bali buah peralatan permainan lainnya .i9oi .r9.()t oioiumqi o2]oi8]qoq3] .ot8^qoo4 : l8]() 02j018.0q007 bola tenis bola j^jenis bola tenis^ bola sepak boi sepak bola sepak bola sepak bola futsal :t9.oi .0r8.00j)t0 :ot8:()o"oi2 .ot8: oi3[ bola futsal 02i)] bola futsal bola futsal bola futsal bola futsal] bola futsal bo]a futsal bola futsal jungkit kepiting :ot8. .0ir00020" .o2.or8:ooo" bola bola jumping amal pagar mandi bola rupali, perosotan dan arman .yi9 ape perosotan ape panjat tambang club house anak ember playground aero dunlop dunlop specs molten nike nike7 free puma mitre mitre mitre first molten proteam pro smash isi sqrt^ll court original isi fort isi galaxy "v3400 "m"agama19sc3321ioo react football sc2736 si .c: menor pro awt77 hurricane cosmic respond f9g1500 lk flood pvc bahan plastik, dimensi ukuran 110x39x44 bahan plastik, bentuk bulat bundar, diameter bahan karet lentur. berbentuk hewan, jenis mainan tunggangan ada suara musik bahan plastik, dimensi ukuran 139x61 bahan plastik, dimensi ukuran panjang lebar cm. tinggi terdiri dan nan. perosotan dan rumah rumahan pak pak pak buah buah buah buah buah bali buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah unit ooo.oo loo.ooo.oo harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) karpet bermain anak puzzle karet abjad set 19i), rocking horse kuda goyang buah pagar pemain pengaman anak sot mainan balok kayu set peralatan senam matras matras buah matras happyfit 180x61 bahan nbr buah matras standart ukuran tebal paket ooo.oo matras bayi ukuran mm, waterproff buah peralatan olah raga air peralatan olah raga air lainnya jaket pelampung tunas sizes buah jaket pelampung tunas size buah jaket pelampung tunas snorkeling si e bali kaki katak speed size buah 0r: :00l) kaki katak tidak anak buah peralatan olah raga udara balon udara balon selfie balon raksasa ukuran 6m dilengkapi dengan rangka dari bahan besi set balon selfie balon raksasa ukuran 6m buah peralatan olah raga lainnya sepeda olah raga sepeda polygon monarch unit sepeda polygon heist unit sepeda polygon helios unit l3.l t9. .0037oo'o04 sepeda polygon straits unit sepeda polygon leisure strada unit sepeda polygon city sierra deluxe sporty nil sepeda polygon bmx dirt jump tnd unit sepeda polygon sport comic cx2 unit sepeda polygon sport cozjnic cx3 unit sepeda polygon race syncline unit sepeda sepeda onthel tua .^naik unit sepeda sepeda gunung lipat unit peralatan olah raga lainnya treadmill treadmill elektrik set vll. bidang barang barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga barang bercorak kesenian alat musik alat musik tradisional daerah gamelan jawa pelog slendro rancak ukir lengkap, bahan perunggu set gong raksasa ukuran meter. bahan bimbingan buah o.()0o, .o() gamelan gamelan belok bahan besi paket .0l7ordo00004 gamelan gamelan slendro bagian besi paket rebana paket alat musik furor set rebab (kayu kemuning) set tabuh set (). kendang ketapang set kendang calon set kendang bem set gambang set peking set saron set demang set gong gedhe set suwukem set kemlu! set ketuk kembang sol ,()() kenong set bonang penerus set bonang barung set (). .()() gender sol ooo.oo slenthem set ooo.oo .()]. siter set ()()(), tabuh (kayu asem) sci .00i. kendang ketapang (kayu tahun) set kendang calon (kayu tahun) sci kendang bem (kayu tahun) set (). ,()() gambang (kayu tahun) set peking (perunggu) set ft32 f33 saron (perunggu) set ft32 f33 saron (perunggu) set demang (perunggu) set demang (perunggu) set gong gedhe (perunggu) set (). ,()() susukan (perunggu) set .() (),()() kempul (perunggu) set ()() ketuk kembang (perunggu) set .o' :ot.o'o1. kenong (perunggu) set .0004i bonang penerus (perunggu) set . o0.()() ,o0 .t) bonang barung (perunggu) set . gender (perunggu) set slenthem (perunggu) set rebab set .() (),() siter set .()() biaya fitur, prada (ancaman), kante, sanggar, selaras gamelan set ,() ().(i o(u)(l alat musik modem band amplifier guitar marshall mg15gr unit araplifer bass kevin inch) unit keyboard yamaha dgx unit gitar akustik rockwell rc loo ce natural buah gitar akustik cort sex ced natural buah x0(),()() gitar klasik yamaha jr buah gitar klasik yamaha black buah gitar bass yamaha trax174 hitam buah (),()(l drum yamaha set drum rolling set harga kode barang merk dir riil ci i efter kam lj akan sa1uan satuan rp) drum pearl fx set drum sonar set terompet lark knob nickel bali organ rasio rasio, wk unit organ roland unit organ mamalia psr unit drum band set oo.ooo.oo "l8" drum band set t02.ot.ot.oo2.o0 ol9 drum band set alat peraga kesenian wayang kulit wayang kulit satu kotak isi tokoh way ang. kotak ditambah senjata way aig dan batang wayang lengkap dengan buku katalog wayang. kotak wayang terbuat dari kay pohon nangka berkualitas, bahan wayang terbuat dari kulit korban kualitas gamet tanduk sapi hitam sesuai standar barang bercorak kesenian lainnya barang bercorak kesenian lainnya reog set reog set reog set jaranan pegon set xviii. bidang barang hewan harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) .3i;. hewan ternak ternak potong domba domba jantan tinggi cm, umur bulan ekor domba betina tinggi cm. umur bulan ekor j fc afe kambing kambing jantan cm, telaga cm. umur min bin ekor kambing betina tinggi min cm, telaga min cm, umur min bin ekor r003. kambing jawarandu jantan tinggi min cm, telinga min cm, umur min bin ekor kambing jawarandu betina tinggi min cm. telinga ini cm, umur min bin ekor kambing lokal jantan tinggi cm, umur bin ekor ()().()() kambing lokasi betina tinggi cm, umur bin ekor )t. kambing lokal betina tinggi min cm, umur bin ekor kambing lokal jantan tinggi mill cm, umur bin ekor .0t. kambing boer betina tinggi min cm, umur min ekor kambing boer jantan tinggi min cm, umur min ekor . kambing betina tinggi cm, umur ekor kambing jantan tinggi min cm, umur ekor kambing bobot hidup, kondisi baik, seal sapi potong sapi jantan calon kerman po brahman, umur bin. tinggi lumba ekor :() :or.oo5:ooo2 sapi jantan calon kerman limousin mental, umur bin, tinggi lumba ekor sapi jantan calon kerman limousin mental, umur ekor bin, tinggi lumba sapi betina bilangan tinggi min umur bin ekor sapi bobot hidup, kondisi baik. chai o.ooo.flo ternak potong lainnya kelinci jantan jenis new zealand, berat badan min ekor :()" calon pejantan kelinci jenis new 21zealand. berat badan min ekor ternak perah sapi perah sapi perah calon induk jenis fh, umur bin, tinggi lumba min ekor .()( o2.oo"iroooo2 sapi perah calon induk bunting jenis fh, umur bin. image lumba min ekor sapi perah betina peranakan tinggi min umur bin ekor ternak unggas ayam ayam buras jantan umur bulan ekor ayam buras betina umur bulan ekor .()() ayam arab jantan ekor ayam arab betina ekor doc ayam potong umur hari ekor bullet umur bulan ekor ternak ayam ekor itik itik jantan ekor itik betina ekor doc bebek ekor ternak lainnya ternak lainnya p3.() sapi jantan bak^an lokal jenis po brahman, umur bin, tinggi lumba ekor harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) .() sapi betina calon induk lokal jenis po alunan, umur bin, tinggi lumba ekor sapi betina induk lokal jenis po brahman, umur bin, tinggi ganda ekor sapi jantan bakalan crossing jenis limousin mental. umur bin, tinggi lumba . ekor sapi betina calon induk basil jms limousin mental, umur bin, tinggi lumba ekor xix. bidang barang biota perairan harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) biota perairan ikan bersirip pieces ikan bersirip) ikan budidaya ikan air tawar budidaya la tombol taw ekor .()4oi.ordo t:ooo2" nila ekor lele ekor l3. .(vt()t. lele ekor patin cin ekor our ami ekor kerapu ekor o4. lo].00l t0o0" bandeng ekor kakap ekor sidat ekor induk ikan lele ekor logo induk nila ekor induk tombol tkg ekor ikan budidaya lainnya rumput laut biasa rumput laut kultur jaringancluster budidaya udang, raju ngan, kepiting, dan sebangsanya) lainnya induk lobster air tawar gram paket benih lobster air tawar ekor benih lobster inchi biji xx. bidang barang tanaman harga kode barang nama barang merk spesifikasi u rr\m satuan satuan rp) tan tanaman tanaman tanaman perkebunan benih bibit bengkel tinggi batang benih bibit cengkeh tinggi batang benih bibit cengkeh tinggi batang benih bibit kakao tinggi batang .0r.o benih bibit kakao daun minimal helai batang benih bibit kelapa dalam tinggi batang benih bibit kopi robusta tinggi batang l003: benih bibit kopi arabica tinggi batang .0l701.0o3.ooo09 benih bibit nilam tinggi batang benih bibit lada tinggi batang benih kapas deleted bebas, sehat 6i. ak.i benih kapas berkayu bebas. sehat benih kakao sambung tinggi batang benih kakao biji batang benih kakao sambung pucuk kaki batang .iii (tool6 benih kakao sambung pucuk kaki batang .0r. l003." benih kakao kelapa kotor tinggi batang list. benih tembakau like ooo.oo :ot .oo benih tembakau vic benih tembakau ram ooo.oo benih tembakau ram benih kapas deleted benih kapas tanaman hortikultura bibit harian okupasi batang bibit jeruk keprok okupasi batang ot.0t:() bibit jeruk bear okupasi batang bibit rambutan okupasi batang ,()() bibit mangga okupasi batang ()().()() bibit blimbing okupasi batang oo.oo bibit salak cangkok batang bibit sukun stek batang bibit alpukat okupasi batang bibit nangka okupasi batang i29. ,()() bibit jambu air okupasi batang bibit duku okupasi batang bibit melengkung pingpong okupasi batang ooo.oo bibit manggis okupasi batang bibit anggur stek batang (). ().()() bibit sawo okupasi batang (),()() bibit srikaya okupasi batang (),()() bibit sirsak madu okupasi batang i29, ()(),()() benih bayam "inbrida pt. panah merah purwakarta) benih cabe besar inbrida pt. panah merah purwakarta) pak gram) .() .() benih jintan biji inbrida[ pt. panah merah purwakarta) pak benih cabe kecil inbrida panah merah purwakarta) pak gram) benih kacang panjang inbrida ud. rgen nl) pak( gram) benih terong inbrida ud. rgen tan!) pak gram) benih tomat inbrida ud: r1g"en tani) pak gram) ,()() benih kangkjjpg inbrida rgen tan!) pak( ioo ()().()() benih kangkjjpg gram) benih sawi inbrida ud. rgen tani) pak ,() gram) harga z x kode barang aaa 1u ? nama barang iu17di di?eil7 il ' cl iii til ft \ u xia isa lain rp) benih cabai keriting hibrida pak gram) benih cabai rawit hibrida pak gram) tanaman pangan benih padi hibrida vmi benih padi non hibrida kg_ bem path non hibrida ss) l.i(k), benih jagung hibrida benih jagung komposit r\i\ hi benih kedelai hibrida es) l l benih kedelai ij , hindi ss) l l zs. uu.u0 benih kacang tanah gelendong d(u1 i\i benih kacang tanah ose j4. juu,uu tanaman hias balsemanea pot bayam merah pot ll l t .x0(),0o beludru coklat pol ()(),(io beludru hijau pot cendrawasih pot color bebek pol l l l .0t.oo6.ooo7" jengger ayam air mancur pol l l .ooo.oo jengger ayam air mancur pol l l .x() ,oo jengger ayam pot kembang coklat pot l l l l kroket pol l l lili pans bintang pol (), lib paris kasar pot ()(), lili paris kucai pol l l .x() lili paris umbi pot l l nenas kerang pot l l l i2. ()().0o nenas merah pot ,()() pakis gunung pol l l pakis kelabang pot pakis rol batang v l l l pakis mos pot batang pol l l \r\y .a pakis perak pot .()u(j, pangkas kuning . . pol seruni pol sugi putih pot sutra bombay ungu pol '_27 :o" :o"o027" verdana pol anggrek bulan pot ll l v l l anggrek douglas pot r\e i\r\y asparagus panjat rot uu.uu f\f\y balancing bintik pot .oj. balancing putih pot l l ix l vx f\t\y f\f\ begini kecil pot i\i begini perak pot beras tumpah pol anggrek decorobium pol l". :o" .0i:o"i. golden shower pot hortensis pot kehancuran pot kuping gajah pot kuping keledai pot meranti pol \i\i\ meranti bintik pot meranti maskot pot ()().() meranti pisang pot i\i miana bangkok pot monster pot l l mutiara pot f\t paling i^ot z^( l.k. sumbar meja^jan pol (), j5. sinterklas ungu pot sri rejeki pot supplier foster kasar pot vou. iia kode barang dad am " dei dii aei i!i i ati ft a u xli aa1uan rp) supplier halus pot l l l l l ooo.oo tanduk rusa pot l l l l walisongo pot l l l l l lamanya pot l l l ii i air mata pengantin pol l l l it1 flame irian pol l l l l l fii i\ \ f\t\ jasrainus rambat pot i l w\ ft3. ()u, "6l" lantang rambut pot l l l lil loo.oo lee kuan yew pol l l l l l ()(),()() sirih gading pot .()()(),() stepanut ungu pot i v ,()() stepanut pot i sungsang pot anggrek macan tangkai l l l l l ii l l " l l l f"(l anyelir tangkai in i iii ii ll l l l l l apple blossom tangkai l l l l l aster tangkai wifi .ouu.uo dendrobium tangkai f l l iii .loo.oo douglas tangkai f i i .l oo.oo aldol tangkai l l l ooo.oo golden shower tangkai l3: .() .0l006.() krisan langkah mawar tangkai l l . tanaman obat cabe jamu ruas ruas iif i i \ jahe lokal bersih dan sehat l l l jahe gagal . bersila dan sehat f\y\ "l l l l l .() .0l01. ()() kunyit bersih dan sehat il l l l l ()(), temulawak bersih dan sehat "l l l i\i\ ()(),()() kencur u * bersih dan seal 4s, lengkuas ig tanaman lainnya vanili ruas ruas ,() vanili batang lada batang (),()() xxi. bidang barang kemitraan dengan pihak ketiga harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan rp) kemitraan dengan pihak ketiga kemitraan dengan pihak ketiga sewa sewa tanah sewa tanah sewa tanah puskesmas ngadirojo tahun sewa tanah zona iii2 tahun [(). ,()() sewa tanah zona m2 tahun ().() ().()i) sewa tanah zona ni2 tahun voodoo.oo sewa tanah zona ni2, tahun (),() sewa lainnya sewa lainnya sewa dekorasi dan kelengkapannya ni2 l.i oo.ooo.oo xxii. bidang barang aset tidak berwujud harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) aset tidak berwujud aset tidak berwujud software software microsoft windows pro microsoft win pro bit bit eng intl umt indonesia only usb microsoft windows home microsoft win home city64 bit eng unit (). ()(),()() intl indonesia only usb microsoft windows server microsoft core unit microsoft windows server microsoft core for goveninient unit .() ()(),()i) datacenter rehat enterprise linux red hat termasuk add tahun smart agent ware enterprise edition .()()(),()() software software e s aplikasi paket web, laporan pajak daerah .oi:o5:odr.oo"oo8" software software sim portal pajak paket ().() .() daerah aplikasi web informasi dan layanan daerah software software e pop dan e pop paket aplikasi web, laporan pbb online software win svr std core olp unit ooo.oo gov relic .oi.oi:o5.ooi:don software tableau creator untuk fasilitasi paket .()t)()( io(),()() data (termasuk lisensi dari sen tableau jangkawaktu tahun) software weh service management. paket (). ()(). software image apr. jasa instalasi dan setting sen er. training dan pendampingan software lainnya internet security bitdefender internet security, tahun unit internet security kaspcrsky internet security lyr paket windows) total security bitdefender total security user paket antivirus set endpoint, user. tahun unit antivirus bitdefender user, tahun unit antivirus avia tahun unit remote utility team viewer licensed users, paket concurrent channel. active user remote sql server microsoft sql server standard tahun oracle database oracle oracle database standard edition tahun ht" microsoft office pro pius microsoft lisensi pemerintah lint i4, .() microsoft office pro microsoft lisensi pemerintah unit microsoft office pro plus microsoft lisensi pemerintah tahun ()l i)l.() microsoft office standard microsoft lisensi pemerintah unit h60. nitro pdf profesional nitro pdf reader, pdf editor unit software software pelayanan administrasi paket (),()() kependudukan kecamatan kelurahan xxiii. bidang barang beban cetak dan penggandaan harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rp) beban cetak dan penggandaan beban cetak beban cetak beban cetak cetak buku s d lembar eksemplar ().() ,()() buku 9t. .0i:0t001. cetak buku s d lembar eksemplar ().() ().()() buku cetak buku s d lembar eksemplar ooo.oo buku 97r." .()l.()l00i. cetak buk u t50 s d "lembar eksemplar .()()(),()() buku cetak buku s d kembar eksemplar ().()() ,()() buku cetak buku s d lembar exemplary ixo.ooo.oo buku cetak buku s d lembar exemplary ().() ,()() buku o6.07o7o014) cetak buku s d lembar exemplary ooo.oo buku cetak buku s d lembar exemplary ().)) ,() buku cetak buku s d lembar exemplary ?() u0(). buku :i. .oi.oi.ooi.ooo77 cetak buku s d lembar exemplary ooo.oo buku cetak buku s d lembar exemplary .l)()(),()() buku cetak buku s d lembar exemplary ().() ().() buku cetak buku s d lembar exemplary ooo.oo buku .() .() .() .() cetak buku s d lembar exemplary buku .l". .() .() .()() cetak buku s d lembar exemplary .() ().()() buku cetak buku s d lembar exemplary (). ,()() buku cetak buku s d lembar exemplary ().() ,() buku .() .() cetak buku eksemplar s d kombinasi nama) buku cetak buku eksemplar .()()(). s d kombinasi nama) buku cetak buku s d kombinasi eksemplar nama) buku cetak buku l50 s d (a3 kombinasi eksemplar ooo.ooo.oo nama) buku .() .()() .()() cetak buku s d a3"kombinasi eksemplar nama) buku cetak buku s d kombinasi eksemplar ooo.oo nama) .'' buku cetak buku hvs gram nama. buku ooo.oo lembar per buku cetak buku cetak cover dan penjilidan buku ()().() dkp cetak buku cetak buku potensi pajak hvs buku ooo.oo folio, gr, jilid nama cetak ama lembar cetak nama lembar ooo.oo cetak ama lembar . ) .() .()() cetak nama lembar cetak nama lembar ().() (),()() kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan cetak stiker cetak stiker cetak stiker cetak leaflet cetak leaflet cetak leaflet cetak leaflet cetak kartu peserta ujian cetak undangan detail booklet cetak bangko cetak kwitansi sticker jurusan ukuran stiker tarif angkutan umm letak stiker register kapal folio art paper von 20gr. 42cin ,5cm full colour inka selebaran pajak daerah bahan. 150gr. full colour, bolak balik uku. ,5x33 jenis bagian art paper tokoh o.r.ioo.o .l2: oi:ooy yool oy:ooi oj:ooi olo ooq46[ poso] cetak sertifikat cetak banner cetak basho cetak spanduk cetak spanduk cetak materi modul bintik oj.loo ()() olo ol. l00054[ teori cetak banner cetak neon box ivory eliminating 230gr lem 22cm full colour isi halaman cetak bangko administrasi cetak kwitansi pendaftaran pelayanan bahan bahan bahan kain bahan mmt uk. folio, hvs y73m cetak billboard cetak_e ticketing cetak tiket hvs 100gsm, full color. ukuran cetak backdrop background cetak blank kia cetak foto cetak foto cetak kalender 42r ukuran era jcms kertas ivory cetak kwitansi cetak blank ukuran kertas ncr. cetak blank cetak blank ol. ol. cetak blank cetak blank blank karcis retribusi tera tera ulang blank karcis retribusi cetak kalender blank retribusi tpi nota pembelian blank retribusi tpi nota penjualan blank produksi telah lokal blank jenis kapal dan akan blank rekap retribusi tpi bahan kertas hvs bersama cacah bahan kertas cm. bersama, cacah ukuran cmx jenis kertas art canton 230gr lembar full colour. cetak basho cetak leaflet bahan flexi bahan 120gr, full colour.bolak balik ukuran lembar lembar lembar ,()() .() (). lembar ooo.oo bali lembar ooo.oo lembar lembar lembar ooo.oo ().() .()() lembar buah (),)) .() .()() buku buah i80.() roll per lembar lembar lembar lembar .() buah buah bundel bundel bundel bundel (). xoo,() bundel (). .()() eksemplar eksemplar buah iii2 buah beban penggandaan beban penggandaan beban penggandaan .()l, .() belanja penggandaan belanja penggandaan kertas kertas lembar lembar beban cetak dan penggandaan lainnya beban cetak dan penggandaan lainnya beban cetak dan penggandaan lainnya yo6 scan dokumen upload dokmnei|, lembar lembar xxiv. bidang barang uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat harga kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan satuan rhadiah pelunasan pembayaran pbb tingkat kecamatan baku s d milyar peningkat kecamatan l2. hadiah perhiasan pembayaran pbb tingkat kecamatan baku s d milyar peringkat kceaniatan *r*()i: hadiah perhiasan pembayaran pbb tingkat kecamatan baku s d()l kiri (logo hadiah pelunasan pembayaran pbb tingkat kecamatan baku diatas milyar peningkat iii kecamatan pelunasan pbb tingkat dusun lingkungan desa "o08 hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan wonorejo, baku s d rp. peringkat desa o0(), hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan ponorogo, baku s d rp. peningkat desa to" .0r01 yoon toko hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan ponorogo, baku s d rp. penvoodoo.oo hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan ponorogo, baku lebih dari rp. . peningkat iii desa oo.ooo.oo t4"" hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan gunung, baku s d rp. peringkat desa hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan gunung, baku s d rp. peringkat desa ol. ol. ol: hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan gunung, baku s d rp. peringkat iii desa ()() o00.() .:^ .() .00l. hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tinglftt desa kecamatan putting. baku lebih dari rp. peringkat desa ooo, ooo.oo kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan gunung, baku lebih dari peningkat desa hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan gunung,pringkuku, baku s d rp. peningkat desa tl727o7ot.o6lo()62r" hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pringkuku, baku s d rp. peningkat desa voodoo.oo hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pringkuku, baku s d rp. peringkat iii desa hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pringkuku, baku lebih dari rp. peringkat desa ooo.ooo.oo .o7ooi:o6o74" hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pringkuku, baku lebih dan rp. peningkat desa ki( kh),(h) hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pringkiiku, baku lebih dari rp. peringkat desa (j( ()(h).(h) hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pacitan baku s d rp. peningkat desa ooo.oo hadiah pelunasan pembuat aran pbb p2 tingkat desa kecamatan pacitan baku s d rp. peringkat desa .()() hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pacitan baku s d rp. peringkat iii desa .() ,()ii hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pacitan baku lebih dari rp. peringkat desa ooo.ooo.oo hadiah pelunasan pembuat aran pbb p2 tingkat desa kecamatan pacitan baku lebih dan rp. peringkat desa hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan pacitan baku lebih dan rp. peningkat desa hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan kebonagung baku s d rnon nnn ivrp. c^, peringkat iii desa oo.ooo.oo d " maka kode barang nama barang merk cni l?di711f aci itifiioau spesifikasi ukiran tpi ill lain uan rp) hadiah pelunasan pembayaran peringkat desa i 'i i .ooo, pbb p2 tingkat desa kecamatan kebonagung lebih dan rp. t.0i:o oi: oo036 hadiah pelunasan pembayaran peringkat desa svn jii uu.viva pbb p2 tingkat desa kecamatan kebonagung lebih dan rp. hadiah pelunasan pembayaran peringkat desa cbooo.oo pbb p2 tingkat desa kecamatan kebonagung lebih dari rp. hadiah pelunasan pembayaran peringkat desa pbb p2 tingkat desa kecamatan arjosari baku s d rp. hadiah pelunasan pembayaran peningkat desa .() (),()() pbb p2 tingkat desa kecamatan arjosari baku s d rp. hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan arjosari baku s d i~\r\i~\ i\t\ rp. peningkat iii desa ()().()() l6700l00()4y hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan arjosari lebih dari j\fi \ rp. peningkat desa l.()() .() ,()() hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan arjosari lebih dari rp. peningkat desa ooo.oo hadiah pelunasan pembayaran peringkat desa ()()().()()(), pbb p2 tingkat desa kecamatan arjosari lebih dari tl t"\ i i rp. hadiah pelunasan pembagi aran peningkat desa pbb p2 tingkat desa kecamatan sawangan baku s d fifa rf\ rp.l4(). hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan sawangan baku s d rp. peringkat desa .()()(),()() hadiah pelunasan pembayaran peningkat iii desa oo.ooo.oo pbb p2 tingkat desa kecamatan sawangan baku s d afi fifa iffi fifa rp. hadiah pelunasan pembayaran peringkat desa ooo.ooo.oo pbb p2 tingkat desa kecamatan sawangan baku lebih dan rp. hadiah pelunasan pembayaran peningkat desa ooo.oo pbb p2 tingkat desa kecamatan sawangan baku lebih dari rp. hadiah pelunasan pembayaran peringkat iii desa oo.ooo.oo pbb p2 tingkat desa kecamatan sawangan baku lebih iffi iffi fifa dan rp. l06050" hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan bandar baku s d nnn nnn peringkat! desa ()().()()(), hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tinggal desa kecamatan miliar baku s d rp.l35. (). o() ,0o peringkat desa oo.() (),()bandar baku s d rp. peningkat iii desa hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan bandar baku lebih dan kp.ijj.('()('.t't'ti,uu peringkat desa ooo.ooo.oo l2: hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan bandar baku lebih dari rp. peringkat desa .() hadiah perhiasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan bandartegalombo baku s d t\i\f\ i'\f\i'\ t\f\ rp.l25. peringkat desa hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan tegalombo baku s d rp.l25. peningkat desa ()(). hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan tegalombo baku s d rp. peningkat desao.ooo.oo hadiah perhiasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan tegalombo baku lebih rp.l25. (). (), peringkat desa ooo.oo.ooo.oo hadiah perhiasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan tolakan baku s d f\f\ f\f\f\ t\i\f\ i\ l rp. peringkat desa ()().()() ,()() hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan tolakan baku s d rp. peringkat desa ()(i. hadiah pelunasan pembuat aran pbb p2 tingkat desa kecamatan tolakan baku s d rp. peningkat desa ().() hadiah pelunasan pembuat aran pbb p2 tingkat desa kecamatan tolakan baku lebih dari rp. peningkat desa ooo.ooo.oo .oi.oi. hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan tolakan baku lebih dari rp. peningkat desa hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan tolakan baku lebih dan kp. peringkat desa oo.ooo.oo hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan ngadirojo baku s d rp. peringkat desa .() ,ngadirojo baku s d rp. peningkat desa ooo.oo hadiah pelunasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan ngadirojo baku s d rp. (), peringkat iiinoo.ooo.oobaku s d rp. peningkat desa .().() (),() peningkat desa .( i hadiah perhiasan pembayaran pbb p2 tingkat desa kecamatan sudiro lebih dari rp. ,() peningkat iii desa oo.ooo.oo hadiah lomba krl juara desa hadiah lomba krl juara desa hadiah lomba krl juara iii desa hadiah lomba krl juara harapan desa ., () hadiah lomba krl juara harapan desa hadiah lomba desa tingkat kabupaten juara desa hadiah lomba desa tingkat juara desa kabupaten hadiah lomba desa tingkat kabupaten juara desa .(too.iii desa '. ol. hadiah lomba program pokok pkk tingkat kabupaten juara desa .y27 hadiah lomba program pokok pkk ting^kabupaten juara desa r~> kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan hadiah lomba program pokok pkk tingkat kabupaten juara iii desa gelar teknologi kontes ternak kambing juara gelar teknologi kontes ternak kambing juara gelar teknologi kontes ternak kambing juara iii 5oo:o"o"o.() uang pembuatan kejuaraan juara desa ' lomba perpustakaan desa kel. kelurahan uang pembinaan kejuaraan juara desa lomba perpustakaan desa kel. kelurahan uang pembuatan kejuaraan lomba perpustakaan desa kel. juara iii desa kelurahaniii kelompok lomba posyandu juara orang i.soo.ooo.oo lomba posyandu juara orang lomba posyandu juara orang .() lomba posyandu juara harapan orang lomba posyandu juara harapan orang lomba posyandu juara harapan iii orang lomba kebersihan mck pasar daerah juara pciigelola pasar daerah lomba kebersihan mck pasar daerah juara pengelola pasar daerah lomba kebersihan mck pasar daerah juara iii pengelola pasar daerah .() .()iii pengelola pasar daerah hadiah rontok juara paket hadiah rontok juara paket hadiah rontok juara iii paket jmasyarakat hadiah guru prestasi orang hadiah juara kelas orang hadiah juara kelas smp orang hadiah peraih tertinggi orang ooo.ooo.oo" hadiah lomba mtq tingkat kabupaten perseorangan juara orang hadiah lomba mtq tingkat kabupaten perseorangan juara2 orang hadiah lomba mtq tingkat kabupaten p^orangan juara orang ei\l\ juu.uuu,uu 9y." hadiah lomba mtq tingkat kabupaten l^kelompok juara orang harga kode barang nama barang merk spesifikasi u kura satuan satuan rp) hadiah lomba mtq tingkat juara orang kabupaten kelompok hadiah lomba mtq tingkat juara orang kabupaten kelompok uang pembinaan kejuaraan "" juara orang lomba cerita anak tingkat sd uang pembinaan kejuaraan juara orang lomba cerita anak tingkat sd mi uang pembinaan kejuaraan juara orang lomba cerita anak tingkat sd mi nominasi desa sadar adminduk juara paket nominasi desa sadar adminduk juara paket nominasi desa sadar adminduk juara iii paket biaya pendampingan korban orang kekerasan bagi masyarakat khusunya perempuan dan anakharapan orang hadiah apresiasi gtk paud seleksi kabupaten orang dikemas hadiah apresiasi gtk paud nominasi promosi orang ,()() dikemas hadiah apresiasi gtk paud nominasi nasionalharapan kabupaten orang dikemas hadiah apresiasi gtk paud juara harapan kabupaten orang dikemas lomba duta genre juara orang soo. lomba duta genre juara orang r32 lomba duta genre juara iii orang lomba duta genre juara harapan orang oyi lomba duta genre ._ juara harapan orang :() lomba duta genre juara harapan iii orang lomba duta genre orang juara favorit dan busana terbaik peningkatan kualitas rupali tidak keluarga penerima bantuan orang layak huni pers) hadiah lomba desain batik juara orang hadiah lomba desain batik juara orang hadiah lomba desain batik juara orang k)():() ()" hadiah lomba desain batik juara harapan orang l.voo.ooo.oo hadiah lomba desain batik juara harapan orang hadiah lomba desain batik juara harapan iii orang bantuan langsung tunai buruh iran bulai ooo.oo pabrik rokok bantuan langsung tunai buruh tani orang bulai tembakau subsidi harga tembakau orang kali t60lomba kebersihan tingkat juara paket kelurahan lomba weber4lian tingkat juara paket kelurahan kode barang nama barang merk spesifikasi ukuran satuan harga satuan rp) lomba kebersihan tingkat kelurahan juara paket penerima manfaat kegiatan p2l penerima manfaat dana ketahanan pangan dan pertanian kegiatan pekarangan pangan lestari p2l) kelompok pembangunan irigasi air tanami dangkal dak) pembangunan irigasi air tanami dangkal desa banjar kec. kebonagung unit 18l). pembangunan irigasi air tanah dangkal dak) pembangunan irigasi air tanah dangkal desa gawang kec. kebonagung unit pembangunan migrasi air tanah dangkal dak) pembangunan migrasi air tanah dangkal desa jeruk kec bandar unit pembangunan irigasi air tanah dangkal dak) pembangunan irigasi air tanah dangkal desa ponorogo kec ponorogo unit pembangunan irigasi air tanah dangkal dak) pembangunan irigasi air tanami dangkal desa kaleid kecniobovkembangdoharjo kec pacitan unit pembangunan dam parit dak) pembangunan dam part dan salurannya dak) unitevaluasi dan penyempurnabab tata cara penyerahan hibah hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan programas diserahkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah dan dituangkan dalam berita acara serah terima ttd. abdullah abu bakar maria karangnya,.s.h,m.miubah sebagai berikut ketentuan ditambah huruf baru yaitu huruf dan huruf sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutentuan huruf dihapusss.baru yaitutercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. ketentuan lampiran huruf (format penetapan tim koordinasi programas tingkat kota)nph)laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial kediri, woo kepada yth. walikota kediri c.g. kepala .tahun anggaran . berupa ap. . spoon.kanananannnananannnnnaaaananan yth. lurah. format surat pernyataan tanggung jawab surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan dibawah ini nama? aeeececenanenkennakaanannn alan jabatan ketua rt. . kelurahan .i jeda alamat lon aan berkenaan dengan pemberian hibah atau bantuan sosial hasil kegiatan programas tahun anggaran . yang kami terima dari pemerintah kota kediri, dengan ini kami menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan barang yang telah diterima sesuai nph atau usulan. demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. kediri, woo yang menyatakan ketua . rw. kelurahan . materai format penetapan tim koordinasi programas tingkat kota:pan meo peran tanggal susunan tim koordinasi programas tingkat kota kediri kedudukan dalam tim jabatan pengarah walikepala bappedaanggota internal wwwkeswadayaan dan ekonomi masyarakat pada kpm kasi penerapan teknologi tepat guna pada kpm kasual pada kpm kepala bagian hukum (sepuluh) orang staf pada kpm anggota eksternal tingkat kota ketua kaannanaanna nana aan sekretaris kanatanaa nana nana kecamatan mojoroto ketua kaannaaananna nana anna sekretaris kanaaanaaannnannnennneaa kecamatan kota ketua kaannanananna nana ana sekretaris kanaanannannnannnaaa kecamatan pesantren ketua kaannanananna nana ana sekretaris kanaanannannnannnaaa anggota dhan nnnnnananananaa nana antennata dest. orang) walikota kediri, format nph: kop skpdanaanan anna jabatan lurah leon instansi kelurahan. alamat nnnnaaanannananaaanlanananaaaaananaanaanan anna ktp nananaananaanaaaa aan jabatan ketua rt.rw. kelurahan . alamat nnnnaaanannananaaanlanananaaasosial. bab besaran. pihak kesatu berkewajiban memberikan hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan programagikuti proses penyusunan peraturan perundang undangan daerah, melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi perundang undangan daerah,undang undangan daerah,undang undangan daerah, melaksanakan pembinaevaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan pencegahan, j .egakan peraturan daerah seksi penegakan peraturan daerah mempunyai tugas: menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan dalam rangka penegakan perundang undanganmelakukan tindakan penertiban non yudisialnyegelan dan pembongkaran terhadap pelanggaran perundang undangan daerah, melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan penegakan peraturan daerahdakan seksi penindakan mempunyai tugas: menyiapkan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan penindakan meliputi penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan perundang undangan daerah, melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perundang undangan daerah, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum, melakukan penyidikan dan atau operasi tangkap tangan serta penyitaan benda dan atau suratnyelenggarakan tata administrasi pemeriksaan penyidikan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian perkara pengadilan negeri dan instansi berwenang, melaksanak, melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan penindakantenteraman dan ketertiban bidang ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas: mengidentifikasikan, pengumpulan data dan informasi dalam melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, memimpin, membina pelaksanaan pengendalian dan penertiban terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, cc. mengadakan pengawasan dan pemantauan operasional seksi seksi: mengoordinasikan kegiatan seksi seksi,ketenteraman dan ketertiban mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan bidang dan ketenteraman dan ketertiban, mengoordinasikan urusan bidang dan ketenteraman dan ketertiban, pengelolaan urusan bidang dan ketenteraman dan ketertiban, penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, 'mengoordinasikan dan kerjasamaoperasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum bupatimbantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pembantu pengamanan dan penertiban aset sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan pembantu pengamanan dan pengawalan tamu vip termasuk pejabat negara dan tamu negara. bidang ketenteraman dan ketertiban terdiri dari: seksi operasi dan pengendalian, seksi pengamanan, seksi ketenteraman dan ketertiban umum, mempunyai tugas: menyiapkan bahan data dalam rangka penyusunan program kerja operasi dan pengendalian, melaksanakan operasi dan pengendalian dalam rangkalaksanaan pengamanan dan penertiban assetksanakan koordinasiertiban terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis (gepeng) dan wanita tuna susila dan atau waria, melaksanakan kegiatan kesamaptaan dan membentuk unit pengawas tindak internal dalam rangka penegakan disiplin, membantu tugas pengamanan kegiatan instansi perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan, melaksanakan penegakan disiplin pegawai negeri sipil melalui kegiatan apel pagi dan bersama perangkat daerah terkait mengadakan razia terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran jam kerja, mengadakan pengamanan kegiatan unjuk rasa serta memfasilitasi dalam rangka penanganan penyelesaiannya kepada instansi terkait yang membidangi, melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan operasi dan pengendalian, il.eksi pengamanan mempunyai tugas: menyiapkan bahan data dalam rangka penyusunan program kerja pengamanan, membantu pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi dan atau aset yang masih dikuasai pihak lainnyiapkan bahan data dalam rangka penyusunan program kerja operasi ketertiban umum, melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan non justicia terhadap kegiatan masyarakat yang mengarah pada pelanggaran yang tidak diatur dalam perundang undangan daerah, melaksanakan kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban pada masyarakat, melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum atas kegiatkegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum, melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis gepeng) dan wanita tuna susila dan atau waria, mengadakan razia terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran jam sekolah: menyusun program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalammaupun kegiatan sosial kemasyarakatan,, bencana sosial maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat terjadinya bencana, melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dalam rangka membantu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar, menyusun laporan hasil kegiatan bidang perlindungan masyarakatrencanaan operasional, pengelolaan, dan mengoordinasikan urusan bidang perlindungan masyarakat, penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan danmasyarakat dan ketertiban umum serta kegiatan sosial kemasyarakatan, cc. persiapan dan mengerahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat (lintas) dari kemungkinan terjadinya bencana baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial maupun dari gangguan keaman, penyusunan program kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan peningkatan potensi masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan koordinasintaati kebijakan,(siskamling)rlindungan masyarakat terdiri dari: seksi satuan perlindungan masyarakat, seksi pengamanan swakarsa, seksi kewaspadaan masyarakat: menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan dalam rangka menciptakan sumber daya dan ketertiban masyarakat,ndidikan, dan pelatihan, menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan pengerahan dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, membantu penyiapan sarana, prasarana dan peralatan operasional satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan koordinasi, mengumpulkan dan mensistematisasikan data jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan kegiatan peningkatan satuan perlindungan masyarakat bagi aparat pemerintah maupun anggota masyarakatanggulangan bencana serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umummilu, melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, j .wakarsa seksi pengamanan swakarsa mempunyai tugas: menyusun dan menghimpun kebutuhan teknis pembinaan potensi masyarakat sebagai upaya antisipasi dan partisipatif serta terpadu secara swadaya masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, menyiapkan bahan data dalam rangka pemberian pembekalan pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat untuk melakukan pengamanan swakarsa terhadap gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, melaksanakan pembinaan, pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalammendukungdan kerjasama dengan instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pam swakarsa (community policing) dan meningkatkan pelaksanaan kepedulian terhadap keamanan lingkungan masing masing siskamling)malang. sekretaris satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut sekretaris adalah sekretaris satuan polisi pamong praj. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi pembinaan potensi masyarakat dalam pengamanan masyarakat (community policing) serta kegiatan sosial kemasyarakatan dan mendukung penyelenggaraan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umumwaspadaan masyarakat seksi kewaspadaan masyarakat mempunyai tugas: menyusun dan menghimpun kebutuhan teknis pembinaan potensi masyarakat, sebagai upaya antisipasi dan partisipatif secara terpadu, melalui pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, menyiapkan bahan data dalam rangka pemberian pembekalan pengetahuan serta keterampilan penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat atau relawan, melaksanakan pembinaan, pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana:dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan fasilitasi pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakatcegahan dan penanggulangan kebakaran bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran mempunyai tugas: melaksanakan pencegahan kebakaran berupa pemberian pelayanan untuk mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran dalam bentuk penyiaran unit kerja penanggulangan kebakaran, melaksanakan pendataan daerah rawan kebakaran, menyusun profile plan menyelenggarakan pembinaan satuan pelaksana kebakaran salazar) menyelenggarakan pembinaan kepada pengelola bangunan dan lingkungan, dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan, melaksanakan pemadaman kebakaran,melaksanakan, mengoordinasikan penanggulangan kebakaran dalam kelancaran lalu lintas, pengamanan lokasi kebakaran, penyediaan suplai air, pengamanan listrik dan penyelamatan korban serta bantuan unit pemadam kebakaran lainnya, melaksanakan tugas bantuan pemadam kebakaran sesuai dengan permintaan dari daerah yang bersebelahan, yang perlu didukung dengan adanya naskah kesepakatan bersama diantara dua atau lebih wilayah kabupaten kota dalam bentuk memorandum understanding: melaksanakan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran dan bencana lain, dalam bentuk penyelamatan (rescue) yaituil.anggulangan kebakaran mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, mengoordinasikan urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengelolaan urusan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, penyusunan program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan polisi dan atau lintas untuk pengamanan lokasi kebakaran, pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaranncegahan dan penanggulangan kebakaran terdiri dari: seksi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan kebakaran, seksi penanggulangan kebakaran, seksi operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakarankebakaran pembinaan dan penyuluhan kebakaran seksi pencegahan kebakaran pembinaan dan penyuluhan kebakaran mempunyai tugas: melakukan program pelatihan kebakaran terpadu integrated fire drill) secara berkala dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan pengevaluasian penghuni pada kelompok bangunan yang sistematis dan tertib, yang terkoordinasi bersama instansi pemadam kebakaran setempat, melaksanakan peningkatan dan pengembangan system, metode, peralatan dan kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran, melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran yang tersedia, serta mendokumentasikan dengan baik hasil pemeriksaan dan pengujian kinerja peralatan system proteksi yang adaanggulangan kebakaran seksi penanggulangan kebakaran mempunyai tugas: melakukan pemadaman sedini mungkin sesuai dengan standar operasional prosedur sop) yang telah ditetapkan antara lain melalui system dan prosedur notifikasi adanya kebakaran, alarm dan prosedur komunikasi darurat:erah terdekat dalam rangka koordinasi tindakan pemadaman, memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaranoperasional pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran seksi operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran mempunyai tugas: menyusulaksanakan pendataan daerah rawan kebakaran, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana penanggulangan bahaya kebakaransatpol pp, pembentukan upt pada satpol sebagaimana dimaksud pada ditetapkansatpolsatpolsatpol pp, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksiatpolunit pelaksana teknis dinas utd) pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pbk) pada dinas cipta karya dan tata ruang berita daerah kabupaten malang tahun nomor d), dan peraturan bupati malang nomor tahun tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakaabupaten malang kepala satuan fungsional dana dagakan perundang bidang ketentraman bidang keadaan undangan daerah dan ketertiban perlindungan masyarakat kebakaran seksi seksi operasi seksi satuan perlindungan seksi pencegahan, pembinaan pencegahan dan pengendalian masyarakat dan penyuluhan kebakaran seksi penegakan seksi seksi seksi penanggulangan peraturan daerah pengamanan pengamanan swakarsa kebakaran seksi operasional, pemeliharaan seksi seksi ketentraman seksi sarana dan prasarana pemadam penindakan dan ketertiban umum kewaspadaan masyarakat kebakaran garis komando bupati malang, eeeeee1 garis koordinasi ttd. rendra kresna usersiben desktop perlu perbupyperbup tahun perlu tahun murtad nomor tahun lampiran satpol.docpol terdiri dari: kepala satpol pp, sekretariat, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perlindungan masyarakat, bidang pencegahan dan penanggulangan kebakar, kepala bidang dan kepala uptsatpol pp, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satpol atau pejabat lain yang ditunjuk oleh bupati. bab tugas dan fungsi bagian kesatu satuan polisi pamong praja satpol mempunyai tugas: menegakkan perundang undangan daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta urusan sub kebakar: pelaksanaan kebijakan, koordinasimbantu pengamanan, pengawalan tamu vip termasuk pejabat negara, tamu negara, dan membantu pengamanan, penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah,kepala satpol kepala satpol mempunyai tugas: memimpin dan membina pengawasan penegakan perundang undangan daerah, penyelenggaraan termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan tindakan kepolisian terbatas sesuai peraturan perundang undangan yang berlakusatpol ppsatpol pppol ppsatpol pp, menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan satpol ppsatpol pplaksanakan kegiatan pencegahan, penegakan serta penindakan terhadap pelanggaran atas perundang undangan daerah, menyusun rencana kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa pelanggaran sesuai dengan laporan kejadian, temuan oleh aparat atau tertangkap tangan, melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengadakan pencegahan, penegakan dan penindakan terhadap seseorang, sekelompok orang dan suatu badan hukum, melaksanakan administrasi penyidikan, pemberkatan dan pengiriman berkas perkara jaksa penuntut umum sampai tingkat pengadilan:rencanaan operasionalmengoordinasikcc. penyelenggarapelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi perundang udangan daerah, pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengikuti proses penyusunan peraturan perundang undangan daerah, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah, pelaksanaan pembinaan dalam rangka penegakan perundang undangan daerahlaksanaan pencegahan dalam rangka penegakan perundang undangan daerah, pelaksanapelaksanaan tindakan penertiban non yudisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang undangan daerah, il. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan atau operasi tangkap tangan serta penyitaan benda dan atau surat terhadap pelanggaran perundang undangan daerah, penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyitaan teknis pelaksanaan penyelesaian badan peradilan dan instansi berwenang, mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum, oo. pelaksanaan penyegelan dan pembongkaran terhadap pelanggaran perundang undangan daerah, dan pelaksana. bidang penegakan perundang undangan daerah terdiri dari: seksi pencegahan, seksi penegakan peraturan daerah, seksi penindseksi pencegahan mempunyai tugas: menyiapkan bahan atau data untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknik kegiatan pencegahan meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka mendukung penegakan perundang undangan daerah, |
bupati mojo{ero peraturan bupati mojokerto nomor tasiun 2ot2 tentang tata cara pemberian{ izin dan perhitungan nilai pemuivgutait tribus izin pemakaian i{ei{ayat daerah pada ruas{g milik jalan daerah dengan kalimat tujuan yang mati esa bupati mojo(ero, menimbangjasa usaha dan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian mang milik jalan daerah, perlu mengatur tata cara pemberian win dan perhitungan nilai retribusi lain pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jallajalankeputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman cara penghitungan nilai sewa reklamekeputusan menteri pekerjaan umum nomor ipr m tentang pedoman dan pemanfaatan bagian bagian jalan;oii jasa usaha lembaran daerah kabupaten mojokerto tahun ol1, tambahan lembaran daerah kabupaten mojokerto nomor memutus{ai{ menetapkan: peraturan{ bupati tempat{g tata cara pemberian tzen dan perhitungan nilai pemungutan retribusi izin pemain(akan kei(ayan daerah pada ruas{g milik jali\n daerah bab i(adalah badan pelayanan perizinan terpadubadan pelayanan perrzinarr terpadu adalah kepala badan pelayan arr perairan terpadu kabupaten moj puerto,xrlatau jalan, bangunan gedung, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat alat berat milik daerah. izin pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan remaja) adalah lain atas pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah oleh kepala kepala badan pelayanan permainan terpadu kabupaten mojokerto. in' diatur dalam peratrrra.n daerah. l2. nilai strategis titik lokasi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi tersebut berdasarkan pada kriteria kepadatan, pemanfaatan tata, nang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. jalan adalah pasar rxtxtlatau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah rksat dtl atau pemerintah daerahbando jalan adalah reklame yang menggunakan konstruksi bangunan berupa portal danlatau jenis konstruksi lainnya yang melintang atas jrrlatau sanksi administratif berupa bunga danlatau denda. bab tata cara div persyaratan setiap orang atau badan yang memakai memanfaatkan kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah yang digunakan untuk bangunan pemasangan reklame media informasi wajib mendapatkan izin pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah dari kepala bppt. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada kepala bppt dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut foto copy ktp pemohon pimpinan badan hukum; foto copy bukti pembayaran pajak reklame (untuk penyelenggaraan reklame); surat keterangan kepala desa kelurahan diketahui camat setempat bagi bangunan tidak permanen atau semi permanen; daftar lokasi titik penempatan reklame; rencana gambar rincian teknis bangunan untuk reklame permanen; izin mendirikan bangunan untuk reklame permanen yang berukuran diatas m2; bab iii peninjauan lokasi setiap permohonan izin pemakaian kekayaan daerah yang telah dinyatakan lengkap persyaratannya dilaksanakan peninjauan lokasi oleh tim teknis. tim teknis izin pemakaian kekayaan daerah dibentuk oleh bupati dengan anggota sekurang kurangnya terdiri dari unsur badan pelayanan perijinan terpadu; dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; satuan polisi pamong praja; badan dinas sesuai kebutuhan; tugas tim teknis uin pemakaian kekayaan daerah meliputi melaksanakan pengkajian permohonan lain pemakaian kekayaan daerah melaksanakan peninjauan lokasi; menyampaikan rekomendasi kepada kepala bppt; setiap peninjauan lokasi dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis sebagaimana dimaksud dalam dan pemohon. berdasarkan hasil peninjauan lokasipemakaian kekayaan daerah. bab st'rat pemberian izin pemberianlzin pemakaian kekayaan daerah dituangkan dalam surat izin yang ditandatangani oleh kepala bppt yang sekurang kurang4ya memuat nama pemohon; alamat pemohon; lokasi usaha; masa berlaku lain status lain hak dan kewajiban pemegang izin; jangka waktu penyelesaian permohonan lain pemakaian kekayaan daerah paling lambat (tiga) hari kerja setelah dilaksanakan peninjauan lokasi. bab dasar perhitungan pengenaan{ retribusi nilai retribusi izin pemakaian perhitungan luas objek; nilai strategis; dan besaran retribusi. kekayaan daerah ditetapkan berdasarkan luas obyek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf pada bangunan untuk pemasangan reklame papan (baliho billboard megatronldihitung dari jarak antara pipa penyangga bando pada sisi sisi jalan dikalikan lebar jarak antara pipa rentan g portal tertinggi dan terendah dikalikan tinggi obyek. nilai strategis pemakaian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan berdasarkan kriteria kepadatan lokasi objek dan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha dengan ketentuan sebagai berikut nilai strategis untuk pemasangan reklame spanduk kain banner, umbul umbul untuk kepentingan komersial yang memanfaatkan tiang penerangan jalan umum sarana lainnya yang berada pada rua.ng milik jalan daerah sebesar (satu) untuk semua lokasi ruang milik jalan daerah; nilai strategis untuk pemasangan reklame berupa papan baliho billboard megaton untuk kepentingan komersial yang memanfaatkan jalan umum sarana lainnya yang berada pada ruang milik jalan daerah sebesar (satu) untuk semua lokasi amg milik jalan daerah; nilai strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan dibedakan berdasarkan kelas jalan meliputi sebagai berikut nilai strategis untuk pemasangan reklame gempa bando jalan jalan utama sebesar o,4o (nol koma empat puluh); nilai strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan jalan kelas sebesar (nol koma tiga ratus dua puluh lima); dan nilai strategis untuk semasa ngan reklame berupa bando jalan jalan kelas sebesar (nol koma dua ratus tujuh puluh lima). kelas jalan sebagaimana tersebut pada angkretribusi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam rr.rr,rr untuk pemakaian reklame media informasi sebagai berikut pemasangan reklame spanduk, umbul umbul untuk kepentingan komersial yang memang,akan jalan sarana lainnya yang berada pada ruang milik jalan daerah sebesar (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan per atau bagiannya; emas ringan reklame insidentil tidak permanen berupa papan (banner baliho sombong untuk kepentingan komersial sebesar .soo (tujuh ribu lima ratus rupiah setiap buran per m2atau bagiannya; pemasangan reklame permanen berupa papan bando jalan mengatur o,, billboard untuk kepentingan komersial luas kurang dari (satu) sebesar (lima ribu rupiah), sebulan per m2; luas satu sampai dengan (sepuluh sebesar ls.o'o lima belas ribu rupiah) sebulan per m2; luas lebih dari sepuluh sebesar 3o.ooo (tiga puluh ribu rupiah) sebulan per m2; nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan perkalian luas objek sebagaimana dimaksud dalam nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam atau dengan rumus nilai strategis ruang milik jalan daerah besarnya tzu busi nilai retribusi: bab pemungutan, pembayaran,tempat pembayaran dati pe$setoran retribusipada bendahara khusus penerima bpp pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada atas dilakukan oleh wajib retribusi dengan menggunakan ssbendahara khusus penerima pada bppt selambat lambatnya dalam waktu jam wajib menyetorkan retribusi yang diterima dpp i(a atau rekening kas daerah yang ditetapkan bupati. setiap penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud bukti setor retribusi. pada diberikan bendahara khusus penerima melakukan pembukuan atas setiap penerimaan retribusi. bab \rii peiyibekuan izin, pencabutan izin setiap bangunan dan atau reklame yang belum memilih<r izin pemakaian kekayaan daerah dapat dilakukan pembongkaran atau penurunan. setiap bangunan atau reklame yang menyimpang dari win pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dapat dilakukan pembekuan izin dan penghentian sementara kegiatan. bentuk penyimpangan sebagaimana ditetapkan dalam win pemakaian kekayaan daerah antara lain melakukan pembangunan atau pemasangan pembangunan permanen atau tidak permanen yang tidak sesuai izin; pembangunan atau pemasangan yang dilaksanakan membahayakan lingkungan sekitar; pembongkaran, pembekuan izin dan penghentian segment ara kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan setelah penang lang jawab atau pemilik win diberikan peringatan dengan tahapan sebagai berikut peringatan tertulis dengan jangka waktu (tiga) hari kerja; peringatan tertulis dengan jangka waktu (tiga) hari kerja: peringatan tertulis iii dengan jangka waktu (tiga) hari kerja: pembongkaran dan penghentian segment ara sebagaimana dimaksud pada dan dengan melakukan penyegelan atas tempat kegiatan. terhadap tindakan pembekuan dan penghentian sementara dapat dilanjutkan dengan pencabutan lain pemakaian kekayaan daerah apabila penanggung jawab atau pemilik rrt:'dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsiri teknis. bab viii pengawasan dan pengendalian dalam upaya penertiban izin pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan pengawasan dan pengendalian. pengawasan dan pengendalian izin dilaksanakan oleh tim tekniuv\r. ert bupati must diundangkan mojokerto pada tanggal u'r ltj '?ze rt it. sekretaris daerah kabupaten mojokerto pembongkaran penertiban dan dilakukan oleh epoch. ardi berita daerah kabupaten mojokerto 2oi2 ior lampiran peraturan bupati mojokerto nomor s:z taifun ol2 tai|gagal il4ri ,et.t klasifikasi kelas jalin bupati'r i|,,t", mustofa i{a"dial pasa jala\i{ utaiyia jalan{ kelas jalani item,as jl. jatinegara simpang empat sma puri s d simpang empat tugu uks jl. raden wijaya simpang empat sma hari s d sdn banjaragung) jl. jatinegara simpang empat kenangan s d simpang tiga tugu uks) .j1. niaga wonosari jl. pahlawan wonosari j1. masjid wonosari j1. wijaya kusuma s d simpang empat tugu uks semua jalan yang menjadi jalan daerah kabupaten mojokerto yang tidak termasuk dalam jalan utama dan jalan kelas |
bupati mojokerto peraturan bupatiisasi perjalanan dinas pejabat daerah;hibahatau dalam negeri yang diterima langsung kementerian negara dalam bentuk uangpasarmbentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepalamojokerto nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun berita daerah kabupaten mojokerto tahun nomorbantuan sosial tercantum dalam lampiran () yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. mekanisme pelaksanaan pengeluaran untuk belanja keperluan mendesak adalah sebagai berikut: pengajuan dari skpd kepada bupati diformulasikan dalam rka skpd; kajian teknis tentang program dan kegiatan sesuai dengan kriteria belanja keperluan mendesak; pengesahan dpa skpd oleh ppid setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerahvt ^o^ bupati mojokerto, mustofa diundangkan mojokerto pada tanggal ov^^o^lr &[>> sekretaris daerah kabupaten mojokerto, herry berita daerah kabupaten mojokerto tahun nomor |
bupati mojokerto peraturan bupati mojokertobupatibangunan gedung; peraturan pemerintah nomor tahun tentang rumah dinas;munikasi dan informatika, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kuningan. dinas adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten kuningan: melaksanakan pengelolaan data pengembangan kemitraan komunikasi media::: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. seksi pelayanan informasi publikserta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan informasi publik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan informasi publiknyiapan pelaksanaan kebijakan teknislaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang tata kelola, pelayanan, dan pembinaan profesi komunikasi publik. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan informasi publik mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan informasi publik: melaksanakan kegiatan terkait pelayanan informasi publik: melaksanakan pengelolaan data informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, melaksanakan pengolahan data terkait pelayanan informasi publik: melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi: melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat bidang layanan publik: melaksanakan system informasi pelayanan informasi publik: melaksanakan penyusunan daftar inform: melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi pelayanan informasi publik: melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. melaksanakan pendistribusian dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan bidang pelayanan informasi, melaksanakan program dan kegiatan penyebaran pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media profesi: oo): melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat bidang layanan publik. bagian keempat bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik: penyiapan bahan penyusunan: penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik mempunyai uraian tugas menyusun rencana program kerja bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik: menyiapktata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan aplikasi informatika, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang: menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik membawakan seksi pemberdayaan dan penyajian informasi: seksi pengembangan dan layanan aplikasi. seksi pemberdayaan dan penyajian informasi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok memberdayakan dan menyajikan informasi meliputi penyajian informasi, pengelolaan website resmi pemerintah kabupaten kuningan, pelayanan nama sub domain, dan pengelolaan multimedia, penyusunan dan pengelolaan konten website, pengelolaan teknis e mail resmi pemerintah kabupaten, dan media sosial resmi pemerintah kabupaten kuningan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi standarisasi mempunyai fungsi, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan penyajian informasi, pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan dan penyajian informasi untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi standarisasi mempunyai uraian tugas melaksanakan penyusunan program kerja seksi pemberdayaan dan penyajian informasi: b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan penyajian informasi, melaksanakan penyusunan konten website resmi pemerintah kabupaten kuningan: d.melaksanakan pengelolaan konten website resmi pemerintah kabupaten kuningan: melaksanakan pengelolaan media sosial resmi pemerintah kabupaten kuningan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan media sosial resmi pemerintah daerah pemerintah kabupaten kuningan, melaksanakan pelayanan nama subdomain pemerintah daerah pemerintah kabupaten kuningan, h.melaksanakan pengelolaan teknis e mail resmi pemerintah kabupaten kuningan: melaksanakan monitoring dan evaluasi e mail resmi pemerintah kabupaten, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan sistem informasi melaksanakan pengendalian kegiatan seksi, melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi,eksi, oo. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seksi pengembangan dan layanan aplikasiterkait integrasi dan interoperabilitas sistem informasi, tata kelola dan standardisasi tik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan dan layanan aplikasi mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknispengelolaandan layanan aplikasi mempunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan dan layanan aplikasi, melaksanakan penyusunan dan pengembangan tata kelola tik lingkup pemerintah: menyelenggarakan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi pemerintah, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tik dan infrastruktur pemerintah, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan serta pengembangan tik dan infrastrukturpenyiapan bahan perumusan, rekomendasi, pelaksanaan serta supervisi standardisasi tik lingkup pemerintah, melaksanakan pengembangan rencana strategis tik dan pengembangan arsitektur tik smart city: melaksanakan pemberian rekomendasi, pendampingan serta bantuan teknis pembangunan dan pengembangan sistem informasi lingkup pemerintahbidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. bagian kelima pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi,infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. ii. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang infrastrukturinfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi mempunyai uraian tugas menyusun rencana program kerja bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan data center infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi keamanan informasi, menyelenggarakan perencanaan dan pemeliharaan arsitektur teknologi dan data serta integrasinya untuk penyelenggaraan government kabupaten kuningan, melaksanakan operasional infrastruktur teknologi dan pengelolaan data serta integrasinya dalam penyelenggaraan government kabupaten kuningan, melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian keamanan dan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan government kabupaten kuningan, melaksanakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur tik pemerintah kabupaten kuningan, melaksanakan penyusunan dan pengelolaan infrastruktur pasif tik kabupaten kuningan, melakukan pengembangan dan perencanaan strategis infrastruktur tik pemerintah kabupaten kuningan, mengembangkan dan memperbaharui arsitektur teknologi informasi dan komunikasi bagi pemerintah kabupaten kuningan, aa. melakukan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian masalah keamanan dan audit tik, bb. mengembangkan dan memperbaharui arsitektur dan integrasi data pemerintah kabupaten kuningan: cc. mengelola operasional infrastruktur tik pemerintah kabupaten kuningan, dd. mengelola kerjasama pemanfaatan infrastruktur pasif tik pemerintah kabupaten kuningan, ee. menyusun dan mengelola infrastruktur pasif tik pemerintah kabupaten kuningan: ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas. bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasiseksi pengelolaan data center dan keamanan informadata center dan keamanan informasi. ii. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan data center dan keamanan informasi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan data center dan keamanan informasi: penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data center dan keamanan informasi: penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan data center dan keamanan informasi: pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan data center dan keamanan informasi. iii. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan data center dan keamanan informasi mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan data center dan keamanan informasi, menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelengaraan data center dc) dan disaster recovery center( drc): menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan aset tik: menyelenggarakan layanan interoperabilitas: menyelenggarakan layanan pusat application program interface api) daerah: menyelenggarakan layanan hosting dan location sever: menyelenggarakan layanan filtering konten negatif, menyelenggarakan government cloud computing,data center dan, melaksanakan penyusunan standar pengelolaan keamanan sistem informasi dan proses audit tik, menyusun dan mengembangkan rencana strategis keamanan sistem informasi, oo. melaksanakan pengawasan, penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan tik,embangan infrastrukturmbangan infrastruktur. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan infrastruktur mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan infrastruktur, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan infrastruktur, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan infrastruktur: pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan infrastrukturperencanaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik) melaksanakan pembangunan infrastruktur tikinterkoneksi jaringan intra pemerintah, mengembangkan dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur tik untuk konsep smart city: pengembangan infrastruktur pasif dan aktif tikkoneksifitas layanan publik dan pemerintahan serta non pemerintahan, menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. bagian keenam bidang persandian dan statistik bidang persandian dan statistik mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis supervisi bidang persandian dan statistik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang persandian dan statistik mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan bidang persandian dan statistik: b.penyiapcc. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang persandian dan statistik: d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang persandian dan statistik. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada bidang persandian dan statistik mempunyai uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang persandian dan statistik: menyuap kan bahan pelaksanaan kebijakan bidang persandian dan statistik: menyiapkmenyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang persandian dan statistik: memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan bidang persandian dan statistik. bidang persandian dan statistik, membawakan: seksi persandian, seksi statistik. seksi persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata kelola persandian untuk pengamanan informasi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak dan perangkat keras persandian, serta pengelolaan jaringan komunikasi sandi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksidilingkungan pemerintah daerah: pengembangan sdm sandi dan peningkatan kesadaran pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah, pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak dan keras persandian serta jaringan komunikasi sandi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi persandian mempunyai uraian tugas, menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah: menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi, kepala dinas adalah kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten kuningan. sekretaris adalah sekretaris pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten kuningan. bidang adalah bidang pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten kuningan. unit pelaksana teknis dinas adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas komunikasi dan informatikauningan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dinas komunikasi dan informatikbidang informasi dan komunikasi publik, membawakan seksi kemitraan dan kelembagaan komunikasi media, seksi pelayanan informasi publik. bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, membawakan seksi pemberdayaan dan penyajian informasi, seksi pengembangan dan layanan aplikasi.ngirim, menyimpan, memanfaatkan dan menghancurkmengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi mengadakan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian, memeliharalingkungan pemerintah daerah: mengoordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah, oo. pengelolaangoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandman. seksi statistik mempunyai tugas pokok menyelengarakan kegiatan perumusan kebijakan, bimbingan teknis penyediaan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi statistik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud seksi statistik mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis seksi statistik: penyiapan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pelayanan kebutuhan data dan informasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi statistik mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi statistik: mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah: mengelola dan memanfaatkan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem informasi, menyajikan data dan informasi secara manual dokumen maupun secara elektronik, menyusun statistik tingkat pertumbuhan dan perkembangan kemajuan pembangunan, menyajikan data dan statistik hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan kemajuan yang telah dicapai dalam bentuk buku kuningan dalam angka,eksi statistik:eksi statistik: memberikan saran dan pertimbangan kepada bidang persandian dan statistikdalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seksi statistik, ooeksi statistik atas persetujuan sepengetahuan kepala bidang persandian dan statistik: memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang persandian dan statistik: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang persandian dan statistik sesuai dengan bidang tugasnyaomunikasi dan informatikmunikasi dan informatikmunikasi dan informatikomunikasi dan informatika kabupaten kuningan umum dan keuangan program pegawai kelompok bidang naa lea alone penanya fungsional informasi dan pemberi tahan informasi dan dan statistik komuni kasi publik berbasis komunikasi lttttittititi seksi seksi seksi seksi "kelembagaan. standar sasi center dan keamanan tersandi komunikasi media informasi seksi pen pengembangan pengembangan stati stik informasi publik dan layanan infrastruktur pengadaan secara elektronik bupati kuningan aceh purnama bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,bidang persandian dan statistik, membawakan seksi persandian, seksi statistikentukan bidang komunikasi dan informatikkomunikasi dan informatika pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas:dinas komunikasi dan informatik:ketatausahaan dan kearsipan dinas, pengelolaan dan pelayanan perlengkapan dan rumah tanggakebutuhan perlengkapan dan alat rumah tanggag yiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan asetkebijakan teknis bidang keuangan, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan bidang keuangan, melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan bidang keuangan, melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan dinas, melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan bidang bidang, penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah pad) sesuai kewenangan dinas serta pelayanan administrasi keuangan dinashimpun bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas bidang keuangan, melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan, pembinaan, evaluasi dan pengendalian, penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dinas, mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pemegang kas lingkungan dinas bidang keuanglaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan tahunan,cc. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporidang program, mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan sub bidang program: melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja dengan unit unit organisasi lingkungan dinasgkoordinasikan bahan penyusunan program dan kegiatan kerja dinas bidang programserta menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan, pelaporan akuntabilitas kinerja dinas, kpj,laki dan ppd): melaksanakan tugas kedinasan lainnyaopini dan aspirasi publik dibidang kemitraan dan kelembagaan komunikasi media:dibidang pelayanan informasi publik:nyusun rencana program bidang informasi dan komunikasi publik: melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis:::publik.seksi |
larmy andy tempat, tanggal lahir padang sidempuan, april alamat jalan limau masih, pkm lantai universitas andalas, padang sebagai 05000050n0n00 . pemohon nama khairizvan edgar tempat, tanggal lahir padang, april alamat dados tunggul hitam, kota tangah padang sebagai n 2000505000050n0000n ln . pemohon il: nama ilham kasuma tempat, tanggal lahir payakumbuh, oktober alamat tanjung gadang sebagai n 00n2n ln . . demo iii: nama mida yulia murni tempat, tanggal lahir kampung dalam, juli alamat desa balai narasi pariaman utara, pariaman sebagai n 200050n0000n0n200nn en . pemohon iv, nama ramzanjani tempat, tanggal lahir tanjung balik, juni alamat jalan limau masih, pkm lantai universitas andalas, padang sebagai 2n 05050000000000n0 luna label ll. pemohon nama ari wira dinata tempat, tanggal lahir muara bungo, agustus alamat jalan koto tua, limau masih, padang sebagai 2n 2n unl lan lal lee. pemohon vian kesimpul dan pemerintahengan perbaikan permohonan yang diterima melalui email kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: i. pendahuluprof. dr. johannes gunawan para pemohon menyatakanara pemohon berpandangan bahwa dengan memberikan status badan hukum pada ptn, maka telah terjadi 'privatisasi'. namun demikian, paraorasi dies universitas indonesia dengan judul tanggung jawab moril kaum intelegensi,dr.pertama, badan hukum itu memiliki hak dan kewajiban tersendiri. kedua, harta kekayaan tersendiri. ketiga, memiliki legal standing (segitiga persona stand judicial). keempat,kutipan dari otto von guerre, scrollen, holder, binder, dan juga berbentuk badan hukum yayasan. artinya, terdapat tiga dasar. pertama, dasar yuridis. kedua, dasar filosofis. ketiga,miftah thaha ugm, mengatakan bahwa pengelolaan ptn, ui, ugm, unair pada saat itu, pada tahun an dan an, ternyatabahwa frasa peraturan akademik pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi yang secara utuhdiseharusnya frasa peraturan akademik'oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan dan uud dalam artian inkonstitusional menurut para pemohon. iv. argumentasi konstitusionalitas nomor tahunundang undang sisdiknas juga dinyatakan oleh mahkamahbahwapemohon menyebutkan bahwatanggal,pernah menyatakan,mengenai perguruan tinggi,ahliahl: bahwa ketentuan menyatakan:giahli sangat sependapat,miliar atau sebesar us$ juta untuk dukungan keuangan termasuk untuk siswa yang berprestasi secara akademis, siswa yang berpenghasilan rendah, mahasiswa pascasarjana:menyatakan''selain itu,.dan maksimal untuk ips, dan. bahwa bentuk swastanara pemohon menyimpulkan ketentuan guo inkonstitusional. petit, sekarangdr:dan: memastikan ketersediaan layanan pendidikan, undang undang nomor tahun memastikan keterjangkauan layanan pendidikan, undang undang,apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ex ago bono : menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan penambahan pemohon atas nama tiffany cardinal dan fadli ramadhani dengan surat bertanggal desemberud bukti fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon: selain itu, pemohon juga mengajukan (dua) orang ahli, yaitutersebut, antara lain,,usman range saksi merupakan rektor universitas haluoleo:lah satu program beasiswa yang paling membantu adalah bidik misi kurang lebih mahasiswa.., tentang hak asasi manusia,dr. frans umbu dattaeper semester untuk bidang eksakta dan bahwaherry suhardiyanton:ndahuluanbahwandang undang dasar negara republik indonesia tahunterlebih sepanjang persidangan, penguatan argumentasi pertanggungjawaban negara atas hak mendapatkan pada umumnya, serta pendidikan tinggi pada khususnya, dikuatkan melalui keterangan ahli hukum tata tata negara, yakni prof saudi isra dan prof yusril iha mahendra(c),kedudukan hukum pemohon (legal standing)tentang pendidikan tinggi, khususnya akibat hadirnyadalam hal ini kami membantah opening statement pemerintah atas permohonan ini yang menyatakan bahwa kami tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang kami atas berlakunya undang undang tersebut"marwahnyamemenuhi kepentingan umum, dalam hal ini memenuhi hak atas pendidikan tinggi,,:ndang undang dasar negara republik indonesia tahun:d.:bahwa, dalam persidangan mahkamah konstitusi, khususnya pada bagian 'mendengarkan' keterangan ahli, berdasarkan uraian kedua ahli dari pemohon, menyatakan bahwa konstruksi badan hukum sebagaimana dimaksud oleh undang undang guo dapat disejajarkan dengan model bumn badan usaha milik negara) dengan penyertaan pendanaan oleh negara yang bersumber dari apbn sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. model tersebut sangat jelas tidak tepat jika diberlakukan pada perguruan tinggi. sebagaimana diuraikan, kemungkinan pembebanan biaya pendidikan kepada mahasiswa membesar amatlah terbuka lebar, terlebih jika melihat realita biaya operasional yang mahal dari pendidikan tinggi itu sendiri. bahwa otonomi yang sangat diperlukan oleh perguruan tinggi adalah otonomi dibidang akademik. kebebasan dalam 'mengolah ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan pokok. sementara itu, otonomi dibidang non akademik (pengelolaan organisasi, pendanaan, dsb) juga dibutuhkan sebagai supporting dalam memajukan keilmuan dihapus, namun menjadi catatan khusus, ketika hal ini dimaknai dengan perlu diberlakukannya status badan hukum. permasalahan otonomi dibidang non akademik akan menguras konsentrasi universitas negeri, contoh kecilnya untuk 'mencari' pendanaan tambahan dengan kemampuan investasi yang dimiliki, menurut pandangan para pemohon, otonomi non akademik dalam bidang pengelolaan organisasi, pendanaan, dan sebagainya tersebut tidak perlu diberikan dengan melekatkan status badan hukum, melalui regulasi peraturan perundang undang undangan) 'spesial' terhadap managemen universitas negeri dengan fleksibilitas pengunaan keuangan dan organisasi kepegawaian (mengangkat dosen, karyawan, peneliti) sudah cukup menunjang otonomi non akademik yang diperlukan. kekhawatiran kami, jika status badan hukum melekat pada perguruan tinggi negeri, tentu juga membuka kemungkinan pailit nya institusi pendidikan ini, nasib mahasiswa, dosen, karyawan, dan segenap civitas akademik akan terlunta lunta. jika dianalogikan, 'untuk membunuh seekor nyamuk, tidak perlu bom atom, karena bom atom tentu akan memusnahkan sekitarnya dalam artian, tidak perlu status badan hukum' yang dilekatkan perguruan tinggi negeri untuk memberikan otonomi akademik maupun non akademik, cukup regulasi khusus yang memainkan peran dalam pemberian otonomi tersebut, karena efek status badan hukum' dapat memberikan kudarat pada perguruan tinggi negeri itu sendiri. bahwa berdasarkan uraian sampai dengan tersebut, serta setelah menelaah kembali keterangan pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat, para pemohon kembali berkesimpulan bahwa ketentuan pada sepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum" serta dan undang undang guo inkonstitusional. argumentasi konstitusionalitas nomor tahunundang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi secara redaksional menyatakan:' ataupun 'bodoh' disisi potensi akademik. berdasarkan uraian opening statement pemerintah tidak menjawab pengingkaran negara ini, begitu halnya dengan dewan perwakilan rakyat yang serta merta mendiskriminasikan warga negara yang memiliki potensi akademik kurang untuk mengucap pendidikan tinggi,ndang undang dasar negara republik indonesia tahunfrasa peraturan akademik" pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi yang secara utuh menyatakan: , bahwa berdasarkan opening statement pemerintah, tidak menanggapi hal ini ketidakpastian hukum terkait frasa peraturan akademik ini, namun dewan perwakilan rakyat menanggapi dengan bantahan bahwa frasa peraturan akademik mengacu pada program studi yang diambil oleh mahasiswa yang tentunya akan berbeda setiap perguruan tinggi, menurut kami, pandangan tersebut tidak dapat dijadikan tafsir yang benar, karena secara utuh ketentuan tersebut menyatakan bahwacara utuh, kewajiban pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu justru bersandar pada peraturan akademik, karena frasa sesuai dengan" makna kata semua'' berdasarkan kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa) adalah: pas: cocok, serasi sepadan, seimbang: selaras: mufakat, sama, sejalan: sama, tidak bertentangan10 cocok, baik sekali, bergantung pada, sejalan: dalam artian, pemenuhan kewajiban pemenuhan mahasiswa yang kurang mampu akan menjadikan peraturan akademik sebagai acuan pokok. dengan kenyataan pembentukan peraturan akademik dibentuk oleh universitas, yang sejatinya berbeda beda baik berdasarkan kondisi geografis maupun sosial yang ada, tentu akan menimbulkan perbedaan pengaturan. perbedaan pengaturan yang sangat mungkin muncul inilah yang akan membuka ruang ketidak pastikan hukum sehingga bertentangan dengan undang undang dasar. bahwapada titik ini, pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat tidak mengutarakan argumentasi sanggahan atas bentukpengingkaran ini. oleh karenanya para pemohon berkesimpulan ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam artian inkonstitusional menurut para pemohon negeri yangketentuan menyatakan:, perguruan tinggi negeri sendiri hal ini muncul, sebagai contoh, kami membayar biaya praktikum dan bus kampus setiap semestinya, dan biaya biaya operasional tambahan lainnya, semisal sumbangan wajib dan biaya biaya dalam mengikuti proses perkuliahan. bahwa pemerintah tidak memberikan argumentasi bantahan terhadap konstitusionalitas ketentuan undang undang guo, sebaliknya dewan perwakilan rakyat mendalilkan sebaliknya, dengan ketentu' serta huruf (c) undang undang guo, yang menyatakan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi bersifat nirlaba mementaskan argumentasi kemungkinan komersialisasi pendidikan tinggi sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. namun perlu dipertegas disini, yang kami maksud komersial para pemohon menyimpulkan ketentuan guo inkonstitusional. penutup berdasarkan uraian yang kami kemukakan atas, sebagai kesimpulan pengujian undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pendidikan tinggi, nomor perkara puu x kami para pemohon tetap kukuh pada petit awal yakni:bertentangan terhadapjelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilsepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum?, dan sepanjang frasa peraturan akademik', hurufudsepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum", dan sepanjang frasa peraturan akademik", huruf dan terhadap alinea keempat pembukaan uud(untuk selanjutnya disebut uud sebagaimana dikutip atas,udpada pokoknya mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara indonesia yang saat diajukannya permohonan guo berstatus sebagai mahasiswa. para pemohon mendalilkan mereka mempunyai hak hak konstitusional yang diberikan oleh alinea keempat pembukaan uud dan uud yaitu hak memperoleh pendidikan tinggi yang kemudian terancam hilang ataupun terkikis akibat diundangkannya norma sepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum", dan sepanjang frasa peraturan akademik', huruf dan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnyamemiliki kerugian hak hak konstitusional yang didalilkan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus), dan potensial menurut penalaran yang wajar telah atau dapat terjadi,, sepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum', dan sepanjang frasa peraturan akademik', huruf dan yang menyatakan: dan atau cc.ertentangan dengan alinea keempat pembukaan uud danalasan pada pokoknya sebagai berikut: bentuk perguruan tinggi negeri ptn) badan hukum sebagaimana ditentukan dalam dan bertentangan dengan konstitusi karena telah membuka ruang untuk suatu perguruan tinggi negeri berbentuk badan hukum yang tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii bertanggal maret: frasa peraturan akademik" dalam ketentuan yang menyatakan pemerintah, pemerintah daerah, danftelah:, menimbang bahwaahli, yaituselengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan penambahan pemohon dengan surat bertanggal desember mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan demikian karena kualifikasi pemohon yang ditambahkan dan materi permohonan pengujian konstitusionalitasnya sama dengan pemohon yang sudah ada. lagipula, putusan mahkamah mengenai pengujian konstitusionalitas bersifat era omnes, yaitu berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk juga pemohon yang sedianya akan ditambahkan tersebut, menimbang bahwa pemerintah menyampaikan keterangan lismenyatakan, yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan uud untuk membuktikan keterangannya, pemerintah mengajukan saksidan ahli ahli yaitu prof. dr. johannes gunawan, dr. hadi subhanfebruari februari dan maret selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal januari dan menyerahkada pokoknya menyatakan, yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan konstitusilengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara,memeriksadan kesimpulan pemerintah, keterangan saksi dan ahli dari pemerintah, keterangan dpr, serta kesimpulan dari para pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon mengenai norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, pada pokoknya isu konstitusional yang harus dijawab mahkamah dalam perkara ini adalah: apakah bentuk ptn badan hukum" sebagaimana ditentukan dalam dan bertentangan dengan konstitusi? apakah? apakah frasa peraturan akademik" pada ketentuan yang"dan tidak seragam sehingga? apakah? apakah? menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas sebagaimana tersebut pada paragraf angka dan angka atas telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah nomor puu x bertanggal desember yang telah diputuskan sebelumnya pada paragraf sampai dengan paragraf sehingg. dengan demikian, pengujian norma sepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum", dan dan bis idem, konstitusionalitas frasa peraturan akademik dalamketentuan merupakan ketentuan yang membebankan kewajiban kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan atau perguruan tinggi untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya melalui bantuan biaya, beasiswa, pinjaman dana tanpa bunga, dan bantuan atau pembebasan biaya pendidikan. dalam hal pemenuhan hak mahasiswa tersebut, pemerintah tentu saja menetapkan kualifikasi mahasiswa yang dapat memperoleh bantuan untuk menyelesaikan pendidikan, namun perguruan tinggi adalah institusi yang paling mengetahui mahasiswa yang paling membutuhkan bantuan ekonomi untuk menyelesaikan studinya yang tidak bisa diseragamkan untuk seluruh perguruan tinggi. oleh karena itu, pengaturan tentang pemenuhan hak mahasiswa tersebut selain diatur dalam peraturan yang ditetapkan pemerintah juga dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan akademik yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi demi kepastian hukum yang adil. dengan demikian, dalil para pemohon terkait dengan frasa peraturan akademik' dalam tidak beralasan menurut hukum, konstitusionalitas pinjaman dana tanpa bunga dalam hurufpada umumnya terdapat tiga model sebagai dasar pembiayaan terhadap pendidikan tinggi yaitu, pertama, pembiayaan terhadap pendidikan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh negara. dalam pembiayaan model ini tidak akan ada biaya kuliah karena seluruhnya telah dipenuhi oleh pemerintah melalui alokasi anggaran untuk lembaga: kedua, pembiayaan dengan menggunakan user fees policy, yaitu mahasiswa yang memperoleh manfaat langsung dari pendidikan tinggi, dalam hal perolehan pendapatan yang tinggi masa mendatang, harus berkontribusi sebagian atau seluruhnya atas biaya pendidikan. berdasarkan model ini, pendidikan tinggi akan mengenakan biaya pendidikan yang realistis untuk menutupi biaya pengajaran. biaya dapat dikenakan terhadap mahasiswa terlebih dahulu atau ditangguhkan setelah mereka lulus. umumnya model ini tidak diberlakukan secara murni, tetapi dilengkapi dengan subsidi negara. negara juga menggunakan skema pinjaman untuk biaya pendidikan bagi mahasiswa, ketiga, pembiayaan karena adanya hambatan finansial menjadi halangan bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan kuota mahasiswa yang potensial dan pada saat yang sama harus meningkatkan mutu pendidikan. untuk mengurangi kendala keuangan dan beban pemerintah, maka diberikan otonomi keuangan terhadap institusi penyelenggara pendidikan tinggi tersebut. institusi diberi kewenangan untuk mencari sumber pendapatan selain yang didapatkan dari mahasiswa: menimbang bahwa berdasarkan ketiga model pembiayaan sebagaimana tersebut atas, menggunakan model pembiayaan campuran antara model kedua dan ketiga, karena pembiayaan penuh terhadap pendidikan tinggi oleh negara belum dapat dilakukan pada masa sekarang ini. oleh karena itu, agar negara tidak melalaikan kewajibannya dalam bidang pendidikan, maka selain tetap harus memberikan subsidi kepada perguruan tinggi, negara juga memperkenalkan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasitelah lulus atau setelah mahasiswa yang bersangkutan memperoleh pekerjaan. bila skema pinjaman dana tanpa bunga tidak diperkenalkan maka akses bagi masyarakat tidak mampu untuk menikmati pendidikan tinggi akan semakin terhalang karena kurangnya alternatif pembiayaan pendidikan tingginya. seiring dengan peningkatan pendapatan negara, seharusnya subsidi semakin meningkat dan skema pinjaman dana tanpa bunga dapat dikurangi dan pada akhirnya dihilangkan sebagai bagian dari politik hukum pendidikan tinggi (legal policy). berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para pemohon terkait dengan pengaturan pinjaman dana tanpa bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak beralasan menurut hukum, konstitusionalitas kehadiran perguruan tinggi asingdalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi asing memang dibutuhkan pengaturan, mengingat pada masa sekarang, hubungan antarnegara telah meningkat sedemikian rupa dan masuknya perguruan tinggi asing indonesia merupakan hal yang tidak terhindarkan, namun harus tetap tidak mengorbankan kepentingan bangsa dan kedaulatan negara, dalam hal ini kekuasaan pemerintah negara kesatuan republik indonesia. bahwa indonesia harus siap menghadapi era keterbukaan hubungan antarbangsa saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. banyaknya pendidikan tinggi asing yang beroperasi indonesia tanpa izin dan tanpa akreditasi yang jelas akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi dunia pendidikan indonesia. oleh karena itu, dalam era keterbukaan hubungan antarbangsa sekarang ini, diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan perguruan tinggi asing indonesia yang menjamin dipenuhinya seluruh norma yang berlaku indonesia mengenai pendidikan tinggi yang berdasarkan pancasila dan uud terkait dengan hal tersebut, menurut mahkamah, telah secara cermat dan berhati hati mengatur hal tersebut. pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi asing wilayah indonesia diatur dalam menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut, perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi indonesia tetap harus mematuhi peraturan perundang undangan indonesia dan bekerja sama dengan perguruan tinggi indonesia. selain itu, izin penyelenggaraan pendidikan tinggi diberikan secara selektif pada daerah, jenis, dan program studi tertentu. pemerintah tetap dapat mengontrol biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, melalui standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik. dan disesuaikan dengan karakter, budaya, dan jiwa bangsa indonesia serta tidak menimbulkan komersialisasi pendidikan,, sehingga dalil para pemohon yang menyatakan bahwa kehadiran perguruan tinggi asing untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi indonesia akan menyebabkan swastanisasi pendidikan tinggi dan menimbulkan diskriminasi pendidikan antara masyarakat ekonomi mapan dan ekonomi lemah tidaklahmengenai sepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum', dan dan bis idem: permohonan paraara pemohon mengenai sepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum', danluthfi widodo eddyonoketerangil(untuk selanjutnya disebut uudii. kedudukan hukum pemohon (legal standing) udkhususnya akibat hadirnya sepanjang frasa atau dengan membentuk ptn badan hukum' serta dan sepanjang frasa peraturan akademikwww soo a h4 yoo ajax umat l ma pala mi. ln, lean lan apn amanat uni lisa pena more unnes kana pnp pln bln ena alu (ai anne surplusunit cost aspera ana standar satuan optprodi tn: standar satuan bot prodi sai ssboptprodi ss bot prodi rutin ptn mia sppldil sesaji born uktsem. weight reokteranklmik |assess jama o o o a sarjanakedokteran jaksa otengweerngandtechnology |arena see james dee wan kes peer dan (jml mhs kecil) uca non pap tas teducatonene jap2aas juga ooh kore anakan sama uisrrjana kedokteran sem oorrerpersevestek oessieeo remesmocomersa amen poecancenekerang tabel besaran indeks kelompok perguruan tinggi) aan boo perguruantinggitainnya oo tabel besaran indeks kejahatan)ivlina inn bos bkt jpe jimutawahdansuwberdan (ri0eh jre erorowomomkutuk aje desa area aus jae peer lek erooeksta lan aap uvowcocereat tae sera peremajaan peternakan aer sera jemaat firma ekowisata ape jre 7emkvesmowaossan (to (sen20 aro oa oto aje oto jera aje pas raragambar uang kuliah tunggal untuk mahasiswa kaya dan mahasiswa tidak mampu ukt msw kaya : ukt msw miskin a biaya kuliah tunggal bkt) see bot ukt::ud,:a.ii tabel anggaran investasi gedung dan investasi nongedung tahun bed otd beasiswauntukdosen inengantantetamawaakat pena anna pengabdian pada masyarakat ian man belanda negeri (bot) mampu perguruan tinggi: ja. alat laboratorium |b. gedung kesehatan dan pendidikan kesehatan tal ' 'bahwa undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi ataupun 'bodoh' sisi potensi akademik:ud iii.: |
gaterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun ,yang diajukan oleh: nama rekan alauddin pekerjaan bupati bengkulu selatan alamat jalan affan basin, manna, kabupaten bengkulu selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama susan hadi, sp., m.m pekerjaan ketua dprd kabupaten bengkulu selatan alamat jalan raya padang panjang, manna, kabupaten bengkulu selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama aguslianto, sos pekerjaan wiraswasta alamat tanjung bulan, tanjung kemuning, kabupaten kaur nama bukan pekerjaan wiraswasta alamat muara maras, semidang alas maras, kabupaten seluma selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal oktober memberi kuasa kepada: zainuddin paru, s.h: ismail nganggur, s.h, rule marginata, s.h: fauzan muslim, s.h: warisnya kusuma dewi, s.h: dan anggi prabowo, s.h: kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada zainuddin paru partners law office, beralamat jalan rancho indah nomor rw tanjung barat, jakarta selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, membaca permohonan pemohon pemohon ii, dan pemohon iii: mendengar keterangan pemohon pemohon ii, dan pemohon iiipemohon pemohon ii, dan pemohon iii: mendengar keterangan saksi pemerintah: mendengar dan membaca keterangan pihak terkait bupati kabupaten seluma, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait bupati kabupaten kaur: memeriksa bukti bukti pemohon pemohon ii, dan pemohon iii serta pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis pemohon pemohon ii, pemohon iii, dan pihak terkait bupati kabupaten seluma serta pemerintah: duduk perkara menimbang bahwa pemohon pemohon ii, dan pemohon iiinovember sertadesember yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: umum alinea ketiga undang undang nomor tahun terhadap uud bahwa kemudahan dan kesejahteraan rakyat yang sedianya menjadi tujuan dari pemekaran suatu wilayah sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun pembentukan daerah otonomi baru sedianya ditujukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya dapat terjangkau namun pada kenyataannyajustru mempersulit dan menghambat laju kesejahteraan masyarakat. sehingga merugikan pemohon illsebagaimana yang dijamin olehdengan demikian,2003iii mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, pokok permohonan bahwa kabupaten bengkulu selatan sebagai daerah otonom telah dibentuk sejak tahun yang lalu melaluibukotanya adalah manna (bukti bahwa sejak indonesia merdeka yaitu tahun berdasarkan keputusan gubernur militer sumatera selatan nomor gb tentang pengangkatan naksir sebagai bupati bengkulu selatan, wilayah kabupaten bengkulu selatan meliputi kawedanan seluma, kawedanan manna dan kawedanan kaur yang dengan terbitnya undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah, istilah kawedanan dipersamakan dengan kecamatan,yaitu, kabupaten bengkulu selatan sebelum terbitnya undang undang nomor tahun memiliki luas wilayah hingga km2. namun, setelah terbitnya undang undang nomor tahun melalui penjelasannya, luas wilayah bengkulu selatan sebagai kabupaten induk berkurang menjadi km2 sementara, kabupaten baru yang dibentuknya yaitu kabupaten seluma mempunyai luas ,44km?dan kabupaten kaur mempunyai luas km?. pembagian luas wilayah ini tidaklah proporsional karena pembagian luas wilayah bengkulu selatan sebagai kabupaten induk tidak sampai setengah dari masing masing wilayah yang dibentuknya atau sekitar saja luas yang tersisa atau sekitar wilayah yang terlepas dari kabupaten induk: bahwa undang undang nomor tahun telah mengurangi wilayah bengkulu selatan secara tidak wajar hingga sehingga, pengurangan yang tidak proporsional tersebut telah dan mengurangi potensi daerah dan tentu saja dapat menghambat pengelolaan pembangunan bengkulu selatan. sementara itumaka pada implementas: bahwa perolehan dau dan dak kabupaten bengkulu selatan bidang pendidikan dan kesehatan yang sedianya diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bengkulu selatan dalam rangkakarena ternyata terserap pula oleh penduduk asal dari kecamatan semidang alas maras, kecamatan semidang alas khususnya dan penduduk kabupaten seluma umumnya serta penduduk asal kecamatan tanjung kemuning khususnya dan penduduk kabupaten kaur pada umumnya. hal ini disebabkan karena penduduksecara geografis memiliki kedekatan jarak tempuh dan waktu tempuh dibandingkan kalau tempat tempat fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada kabupaten seluma maupun kabupaten kaur. demikian juga terhadap kuota bbm yang harus. hal ini, tentu saja merugikan pemohon selaku kepala daerah kabupaten bengkulu selatan dan mencederai rasa keadilan masyarakat bengkulu selatan. oleh karena itu, dau yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat kabupaten bengkulu selatan tetapi sebagian terserap oleh penduduk dari kabupaten seluma dan penduduk kabupaten kaur juga kuota bbm yang seharusnyaadalah bertentangan dengan uud 1945adapun data dau kabupaten bengkulu selatan yang dimanfaatkan oleh penduduk kecamatan semidang alas dan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma dan kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur adalah sebagai berikut: dau dibidang kesehatan: jumlah seluruh kunjungan pasien rsud hasanuddin daerah manna jumlah seluruh kunjungan pasien pada rsud hasanuddin daerah manna tahun yaitu orang dengan rincian: rawat inap total orang rawat jalan total orang sedangkan jumlah kunjungan pasien dari kabupaten kaur dan kabupaten seluma pada tahun adalah sebagai berikut kau ro seluma masa poo para par) dau bidang pendidikan: data siswa yang berasal dari luar kabupaten bengkulu selatan jenjang kaur seluma aur luma daur luma daur luma |3z |a2 isi buta 3ism2 als sis lal dna tentang kaur seluma war luma kaur luma kaur seluma als lol aa, |smr |, ism2 bul |anl lal asli lal |sm2 lal lal data jumlah mahasiswa akademi kebidanan manna asal kabupaten kaur dan seluma sejam samaran pasaman esa juara tahun kabupaten persentase jumlah mhs mahasiswa ee bidang bbm: data kuota bbm bahan bakar minyak) yang digunakan oleh penduduk asal dari kabupaten seluma dan kabupaten kaur kabupaten bengkulu selatan s.d tahun penduduk asal kabupaten) pembelian bbm spbu manna swrawwawawsy catatan jumlah kuota bbm dikedua spbu yang ada kedua spbu dalam kabupaten bengkulu selatan rata rata sebanyak ton perhari.maupun terjadi antarabahwa terkait dengan batas (tapal batas) wilayah lapangan antar kabupaten yang dibentuknya, hingga kini belum ada ketetapan menteri dalam negeri meskipun telah diamanatkan sejak (sembilan) tahun yang lalu didalam undang undang guo dan penjelasannya undang undang nomor tahun keadaan ini telah menimbulkan banyak polemik dan gejolak tengah masyarakat maupun terjadi antaryang secara otomatis akan mengakibatkan hak hak pemerintah kabupaten bengkulu selatan menjadi tidak jelas dan terganggu, sebagaimana yang tersirat dan yang tersurat dalam bukti bukti dibawah ini, sebagai berikut: adanya surat edaran nomor dari gubernur bengkulu kepada para bupati walikota se provinsi bengkulu, bertanggal desember. yang menyatakan bahwa .telah terjadi fenomena persengketaan perselisihan perbatasan antar kabupaten induk dengan kabupaten pemekaran yang sangat kompleks dan rawan. hal tersebut apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak negatif yang mengancam kerukunan, ketentraman dan ketertiban serta persatuan dan kesatuan. (bukti surat nomor dari gubernur bengkulu kepada menteri dalam negeri, bertanggal juni perihal permohonan penyelesaian batas dan luas wilayah kabupaten dalam provinsi bengkulu, yang menyatakan bahwa karenaadanya tarik menarik kepentingan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain khususnya kabupaten pemekaran didalam provinsi bengkulu mana menimbulkan ekses ketidakharmonisan antar kabupaten satu dengan lainnya serta menimbulkan ketidaknyamanan penduduk desa kecamatan batas wilayah yang saat ini disengketakan. (bukti surat nomor b.i kk dari bupati kaur kepada gubernur bengkulu bertanggal november perihal pembangunan tugu selamat datang. menyatakan bahwa akan dibangun tugu alamat datang namun menghadapi kendala mengenai penentuan titik koordinat batas wilayah dengan kabupaten bengkulu selatan (bukti surat nomor dari gubernur bengkulu kepada bupati kaur bertanggal desember perihal pemberhentian pembangunan gapura batas antara kabupaten kaur dengan kabupaten seluma. menyatakan bahwa . pembangunan tugu batas antara kabupaten kaur dengan kabupaten bengkulu selatan untuk dapat diberhentikan dahulu pekerjaannya sampai dengan mendapatkan ketetapan dari menteri dalam negeri tentang batas wilayah daerah atau sudah ada persetujuan dengan pemerintah kabupaten bengkulu selatan. (bukti hasil rapat masyarakat bengkulu selatan, bertanggal juli yang menyatakan kekecewaannya dan mewacanakan untuk memisahkan diri dari wilayah provinsi bengkulu dan bergabung propinsi sumatera selatan (bukti laporan hasil penyelenggaraan dialog dan silaturahim dengan kabupaten seluma dan kabupaten kaur, bertanggal september (bukti surat pernyataan pemuka masyarakat terhadap ketidakadilan tahun dan mendukung untuk diajukan uji materi bukti adapun,bunyi dalam undang undang guo sebagai berikut:penjelasanbahwa ketidakpastian hukum menyangkut tapal batas wilayah sebagaimana diuraikan atas adalah bertentangan dengan indonesia sebagai negara hukum (rechts staat)dan bertentangan puladaan yang demikian yaitu tidak adanya kepastian hukum potensial mengakibatkan melanggarnya uud dan atau prinsip prinsip yang melekat padanya: bahwa penjelasan umum alinea ketiga undang undang nomor tahun yang memberikan bagian wilayah kabupaten seluma seluas ,44km?, dan kabupaten kaur seluas km? telah menyisakan wilayah asalnya yaitu kabupaten bengkulu selatan sebagai kabupaten induk seluas ,10km?. apabila dihitung dengan persentase, maka sekitar sisa wilayah untuk kabupaten bengkulu selatan sebagai kabupaten induk sementara sekitar lainnya adalah untuk luas wilayah daerah yang dibentuknya. artinya, dengan pembagian wilayah untuk kabupaten seluma seluas km?, dan untuk kabupaten kaur seluas #t2. km? serta sisanya untuk kabupaten bengkulu selatan sebagai kabupaten induk seluas km? maka, kabupaten bengkulu selatan sebagai kabupaten induk tidak mendapatkan setengahnyapun dari luas wilayah masing masing kabupaten yang dibentuknya tersebut. sehingga, lahirnya tahun ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat hingga menimbulkan berbagai gejolak tengah masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan atas. oleh karena itu, huruf dan huruf huruf dan serta penjelasan umum alinea ketiga undang undang nomor tahun telaherhadap ketidakadilan atas dan guna mencegah timbulnya konflik vertikal maupun horizontal, maka pemohon selaku bupati bengkulu selatan telah berkali kali berupaya dan mengajukan jalan penyelesaiannya yang terbaik (bukti s.d bukti bahwa berbagai upaya pemohon untuk menuntut penambahan wilayah sebagaimana diuraikan atas mendapatkan respon positif dari menteri dalam negeri untuk ditindaklanjuti melalui suratnya nomor pum bertanggal september perihal peninjauan batas wilayah kabupaten bengkulu selatan (bukti yang pada butir dan dinyatakan sebagai berikut: dalam rangka keseimbangan luas wilayah antara kabupaten bengkulu selatan kabupaten induk) dengan kabupaten kaur dan kabupaten seluma kabupaten pemekaran), bupati bengkulu selatan sesuai surat tanggal mei mengusulkan perluasan wilayah yang berasal dari sebagian wilayah kabupaten kaur dan kabupaten seluma sebagai berikut: yang berasal dari kab. kaur km? yang berasal dari kab. seluma km? sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pengembangan wilayah kabupaten bengkulu selatan kedepan, diharap bantuannya untuk memfasilitasi perluasan wilayah dimaksud, sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. bahwa sejalan dengan harapan bapak menteri dalam negeri atas (vide bukti maka penambahan luas wilayah untuk kabupaten bengkulu selatan adalah seluas km? yang diperoleh dari kabupaten seluma seluas km? dan dari kabupaten kaur seluas km?. sehingga apabila dilihat dalam tabel adalah sebagai berikut: wilayah undang undang nomor tahun pembagian wilayah berdasarkan keinginan para pemohon dan sejalan dengan harapan menteri dalam negeri. adapun mengenai batas wilayah berdasarkan titik koordinat, sebagai berikut: batas air karaoke arah utara titik awal muara air maras dengan titik koordinat sebagai berikut derajat menit detik ls," derajat menit detik bt. derajat menit detik ls, dera 4derajat menit detik ls, derajat menit detik bt. derajat menit detik ls: derajat menit detik bt. batas menelusuri air atas46menit detik bt. derajat menit detik ls, derajat menit detik bt. derajat menit detik,ls,lazderajat menit detik bt. batas air pulau kanan arah utara titik awal, muara air pulau'bt. derajat menit detik ls, derajat menit detik bt. der:alat menit detik ls, derajat menit detik bt. derajat menit detik ls:batas menelusuri air padang guci belok kiri selanjutnya menelusuri air cawang kiri13kewenangan mahkamah konstitusi bahwpara pemohon dalam perkara guodengan demikianbatas menelusuri air padang guci sampai ulu air padang guci,: derajat menit detik bt. bahwa dengan penambahan luas dan penentuan titik koordinat batas wilayah sebagaimana telah diuraikan pada nomor atas, maka bertambah pula wilayah administrasi pemerintahan daerah kabupaten bengkulu selatan, yaitu: masuknya kecamatan semidang alas marketapang baru. desa padang bakung. desa gunung bantan. desa gunung kembang. desa lambat akar. desa maras tengah. desa tatang alai. desa kembang mumps (sebagian). desa karang anyar (sebagian) masuknya kecamatan semidang albandung agung. desa pintu layang. desa anjungan bumi agung. desa pasar bulan. desa petai kayu. desa rantau panjang. desa tatang durian. desa nanti agung. desa rendah gajah mati desa rendah gajah mati ii. desa awalan. desa muara dua. desa gunung mesir. desa tebat gunung. desa padang serunai. desa maras jauh. desa gunung lagu (sebagian). desa kayu utang (sebagian) masuknya kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur kedalam wilayah kabupaten bengkulu selatan, mana berdasarkan peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan nomor tahun tentang pembentukan kecamatan tanjung kemuning kabupaten bengkulu selatan serta susunan organisasi dan tata kerjanya, yang terdiri dari desa, namun yang masuk kabupaten bengkulu selatan hanya sebagian (dua desa), yaitu: desa tanjung kemuning desa tanjung kemuning desa silika desa tanjung iman desa pelajaran desa pagar dewa desa talang tais desa siring agung desa darat sawah desa aur ringgit desa tanjung aur desa tinggi ari desa padang lebar desa tanjung bulan. desa beringin tinggi bahwa dengan penambahan luas dan penentuan titik koordinat batas wilayah sebagaimana diuraikan atas, maka dapat ditentukan batas wilayah antara kabupaten bengkulu selatan dengan kabupaten seluma dan kabupaten kaur, adalah sebagai berikutsemidang alas dan kecamatan semidang alas maras, kabupaten bengkulu selatan:tanjung kemunihwa dengan perluasan kabupaten bengkulu selatan maka kabupaten bengkulu selatan dapat mengembangkan potensi alamnya, seperti kawasan hutan dan kawasan budidaya, yaitu kawasan hutan yang semula km? maka setelah peninjauan ulang kawasan hutan akan menjadi km? dengan perincian: hutan lindung bukit sanggul km? hutan lindung bukit riki km? hutan lindung raja bandara km? hutan produksi tetap bukit cabang km? hutan produksi tetap perpaduan tinggi km? hutan produksi terbatas air mengenang ,79km? hutan produksi tetap air mengenang ,47km? jumlah km? sedangkan luas yang dapat dibudidayakan baik untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, maupun sarana dan prasarana adalah seluas km km? km'. data kawasan kabupaten bengkulu selatan sebelum dan sesudah pemekaran dengan kabupaten seluma dan kaur perbandingan kawasan hutan kabupaten bengkulu selatan sebelum dan sesudah pemekaran luas sebelum luas sesudah selisih kawasan hutan pemekaran ha) pemekaran ha) ha) pay berbatasan langsung dengan kabupaten kaur bukit raja bandara reg hpt air kurang reg berbatasan langsung dengan kabupaten seluma hl. bukit sanggul reg hpt bukit cabang reg data kawasan hutan kabupaten bengkulu selatan saat ini kawasanhutan register luas( ha) letak administratif lo. heh cagar alam lubuk tapi lubuk tapi, kayu ajaran tangga etos bnn ben eos tuna". hutan produksi hp. air mengenang kec. manna jumlah s790o0o| hutan produksi terbatas hpt. bukit cabang kec. pino hpt. perpaduan tinggi kec. manna, pino, pino raya hpt. air kurang kec. kurang jumlah hutan lindung hl. bukit sanggul kec. pino, manna hl. bukit raja bandara kec. pino, segini hl. bukit riki kec. segini jumlah oo lo. jumlah (a4 c4d) oo dari tabel tersebut atas terlihat bahwa selisih luas kawasan hutan kabupaten bengkulu selatan sebelum dan sesudah pemekaran sangatlah signifikan, nilai selisih luas kawasan hutan tersebut merupakan luas kawasan hutan yang dimiliki oleh kabupaten hasil pemekaran saat ini yakni kabupaten kaur dan kabupaten seluma. untuk kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan kabupaten kaur yakni hutan lindung bukit raja bandara dan hpt air kur. adapun kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan kabupaten seluma yakni hutan lindung bukit sanggul dan hpt bukit cab. berdasarkan uraian atas dapat diketahui bahwa sebagian besar luas kawasan hutan kabupaten bengkulu selatan yang berbatas langsung dengan kabupaten pemekaran yakni kabupaten kaur dan seluma telah menjadi milik kabupaten hasil pemekaran tersebut. bahwa pembagian luas wilayah yang tidak proporsional diatas, dilatar belakangi oleh prosedur (legalitas formal) yang tidak benar yang berakibat cacat hukum pada undang undang nomor tahun dan pembagian luas wilayah yang tidak proporsional diatas juga melewati proses yang tidak wajar yaitu adanya kepentingan politik dari sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan (abuse power) untuk memaksakan kehendak secara tidak fair (hegemoni politik). sehingga, terbitnya undang undang nomor tahun yang sedianya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik tetapi justru memunculkan banyak persoalan. adapun kehendak politik yang menyimpang tersebut diantaranya: unsur pimpinan lingkungan pemerintahan tingkat kabupaten seluma pada saat itu, mulai dari bupati, ketua dprd, sekda hingga asisten adalah tokoh tokoh yang berasal dari seluma daerah cikal bakal otonom baru. belakangan diketahui mantan ketua dprd kabupaten bengkulu selatan, urban effendi kemudian menjadi bupati kabupaten seluma. anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten bengkulu selatan yang berjumlah (tiga puluh lima) orang hasil pemilihan umum periode (dua puluh satu) orang diantaranya adalah anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan dapil) seluma dan kaur. sehingga hampir dapat dipastikan bahwa hegemoni politik kepentingan amat sangat kuat dan terbukti dalam setiap rapat suara mayoritas adalah mereka yang menginginkan pembentukan daerah otonomi baru dengan segala upaya dan manipulasi yang merugikan kabupaten induk, kabupaten bengkulu selatan. dea soap fan end haa sa. selai batin sun hn, das! sak bahwa samping adanya kepentingan politik yang menyimpang atas, juga lahirnya undang undang nomor tahun berangkat dari prosedur yang dilanggar. sebagai contoh,bukti danbukti masing masing ditanda tangani oleh urban effendi selaku ketua dprd bengkulu selatan akan tetapi seputar mengenai batas wilayah masing masing kabupaten tersebut belum pernah dibahas dalam rapat rapat paripurna (bukti bukti dan bukti sehingga, hal ini tidak sesuai(bukti bahwa mengenai batas wilayah guo yang tidak pernah dibahas dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan (selanjutnya disebut dprd) merupakan pengabaian atas aspirasi masyarakat bengkulu selatan karena dprd merupakan representasi dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleholeh karena itu, dan undang undang nomor tahun 2003bertentangan dengan uud yang menegaskan bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. bahwa terbitnya undang undang nomor tahun mengandung cacat hukum. sebagai contoh, dalam(untuk selanjutnya disebut keputusan dprd bengkulu selatanbukti padahal, kabupaten manna gud non sama sekali bukan salah satu daerah yang akan dibentuk maupun dimekarkan meskipun telah diralat dengan dikeluarkannyaputusan dprd kabupaten bengkulu selatan nomor tahun (bukti namun, keputusan dprd bengkulu selatan tahun atas dijadikan konsideran atau landasan berpikir dalam menerbitkan beberapa keputusan diantaranya: (bukti bahwa contoh lain adanya cacat hukum juga terjadi pada surat nomor b.1dari gubernur bengkulu tertanggal februari yang ditujukan kepada menteri dalam negeri, perihal pemekaran wilayah kabupaten provinsi bengkulu (bukti mana didalamnya masih menggunakan dasar keputusan dprd bengkulu selatan nomor tahun yangbahwa cacat hukum tidak saja berhenti sampai disitu, yaitu sebagaimana yang telah diuraikan atas, cacat hukum terjadi pula pada undang undang nomor tahun itu sendiri yaitu pada paragraf bagian umum dalam penjelasannya menyebutkan bahwa.dst.dan. padahal, keputusan dprd bengkulu selatan nomorsementara, undang undang nomor tahun adalah tentang pembentukan kabupaten mukomuko, kabupaten seluma, dan kabupaten kaur provinsi bengkulu dan tidak menyebutkan adanya kabupaten manna (vide bukti bahwa cacat hukum juga terjadi ketika ada kesepakatan antara pimpinan dan anggota dprd kabupaten bengkulu selatan untuk mendahulukan terbentuknya kabupaten seluma dan kabupaten kaur daripada menentukan luas wilayah maupun batas dari masing masing kabupaten (bukti s.d bukti hal ini jelas bertentangan denganyang mengharuskan terpenuhinya dulu mengenai luas dan batas wilayah (bukti bahwa persoalan cacat hukum atas bukanlah semata mata karena kesalahan seseorang (human error) akan tetapi menggambarkan kepentingan politik sesaat yang tidak bisaolehtas wilayah adalah lebih merupakan hal yang dapat dilihat dan ditentukan oleh masyarakat. bahwa salah satu yang harus dipertimbangkan dalam terselenggaranya otonomi daerah adalah mengenai rentang kendali pemerintahan (span control). oleh karena itu, sejak semula pemekaran dan pembentukan kabupaten seluma dan kabupaten kaur adalah untuk memacu kemajuan provinsi bengkulu pada umumnya serta kabupaten bengkulu selatan pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuktujuan pemekaran daerah adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, untuk mendekatkan, memudahkan dan mengefisienkan pelayanan pemerintahanakan tetapi, setelah lahirnya undang undang nomor tahun justru menuai banyak masalah yang pada akhirnya penderitaan bermuara pada warga setempat, khususnya yang berdomisili wilayah kecamatan semidang alas, kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma dan kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur, bahwa rata rata jarak kecamatan pusat pemerintahan tidak memenuhi indikator rentang kendali sebagaimana diatur dalam karena pada kenyataannya jarak tempuh yang jauh antara kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma ibukota kota tais kabupaten seluma yaitu t63 dengan waktu tempuh menit dibandingkan dengan jarak tempuh dari kecamatan semidang alas maras ibukota kabupaten bengkulu selatan yaitu 17km dengan waktu tempuh menit mengakibatkan banyak penduduk dari kecamatan dari kabupaten pemekaran mencari penghidupan daerah kabupaten induk, dari (dua ratus dua puluh delapan) orang pedagang sayur keliling yang berjualan kabupaten bengkulu selatan (dua ratus) orang atau (sembilan puluh persen) berasal dari kabupaten seluma, bahwa pemohon iii berdomisili kecamatan kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma dan kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur saat belum lahirnya undang undang nomor tahun mempunyai aksesterlebih dahulu akanyang dekat dan mudah untuk mendapatkan berbagai pelayanan fasilitas pemerintah daerah kabupaten bengkulu selatan. seperti, mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan mana lokasi rumah sakit pemerintah daerah dan sekolah anak anak pemohon iii dekat dengan tempat tinggal pemohon iii. namun, setelah berlakunya undang undang nomor tahun akses untuk mendapatkan kemudahan dan kedekatan jarak tempuh menjadi hilang mana untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan pemohon iiiseluma, ataukaur, belum lagi hingga kini mobil angkutan umum tempat tersebut sulit untuk didapatkan dimana sebelum berlakunya undang undang nomor tahun jarak tempuh kecamatan semidang alas maras, untuk sampai kantor pemerintahan kabupaten bengkulu selatan hanya dalam waktu kurang lebih menit dan mudah mendapatkan kendaraan angkutan umum yang bisa menghantarkan pemohon iii tempat pusat pelayanan masyarakat. demikian juga, untuk mendapatkan fasilitaspelayanan kesehatan dan pendidikan tingkat kabupaten, pemohon iii harus menempuh jarak yang kurang lebih sama dengan pusat pelayanan administrasi. kondisi ini, tentu saja bertentangan dengyang menjamin bagi warga negaranya memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. apabila dilihat dengan tabel: asal tujuan tempuh tempuh (desa siliwangi, tj. bengkulu selatan menit kemuning, beruang men kab. kaurberlakunya huruf dan huruf huruf serta dan serta penjelasan umum alinea ketiga undang undang nomor tahun petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas dan bukti bukti terlampir, maka dengan ini para pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi negara berkenan memeriksa dan menjatuhkedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guotidak disesuaikan dengan putusan mahkamahtidak disesuaikan dengan putusan mahkamah:pemohon ii, dan pemohon ibukti fotokopi naskah pelantikan gubernur bengkulu, bukti fotokopi berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati bengkulu selatan, bukti fotokopi: bukti fotokopijudicial review uji materi)mahkamah konstitusi mk): bukti fotokopi surat pernyataan, bukti fotokopi peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerahkaur, bukti fotokopi surat nomor iii b. perihal pemekaran wilayah kabupaten provinsi bengkulu, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ibnu hadi ainun, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hasan hamid: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hamdani wani, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama jani hadirin, s.h: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama dibangun: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama junaidi hamid: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama mirza efendi, sos, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama births. msdata peta adminstrasi kabupaten bengkulu selatan pasca pemekaran wilayah: bukti fotokopi surat nomor perihal pengantar, bukti fotokopi surat nomor perihal undangan, bukti fotokopi surat nomor perihal konsultasi dengan gubernur bengkulu dan dirjen pum departemen dalam negeri masalah batas wilayah: bukti fotokopi surat nomor perihal permohonan fasilitas penyelesaian masalah luas dan batas kabupaten bengkulu selatan dengan kabupaten seluma dan kabupaten kaur, bukti fotokopi surat nomor perihal permohonan penegasan batas daerah kabupaten bengkulu selatan: bukti fotokopi surat nomor perihal permohonan dukungan terhadap peninjauan kembali undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten muko muko, seluma dan kaur, bukti fotokopi usulan rencana peninjauan ulang batas dan luas wilayah kabupaten bengkulu selatan: bukti fotokopi lembaran negara republik indonesia, bukti fotokopi surat nomor i b.: bukti fotokopi surat nomor perihal permohonan penyelesaian batas dan luas wilayah kabupaten dalam provinsi bengkulu, bukti fotokopi surat nomor b.i kk perihal pembangunan tugu selamat datang, bukti fotokopi surat nomor perihal pemberhentian pembangunan gapura batas antara kabupaten kaur dengan kabupaten seluma, bukti fotokopi hasil rapat masyarakat bengkulu selatan, bukti fotokopi laporan hasil penyelenggaraan dialog dan silaturahmi, dengan kabupaten seluma dan kabupaten kaur, bukti fotokopi surat nomor pum, perihal peninjauan batas wilayah kabupaten bengkulu selatan: bukti fotokopi penetapan jabat tanpa paripurna, bukti fotokopi surat nomor fokus viii perihal uji materil terhadap nomor tahun tentang pembentukan kab. muko muko, seluma dan kaur provinsi bengkulu: bukti fotokopi surat pernyataan pemuka masyarakat bengkulu selatan.: bukti fotokopi kliping surat kabar radar selatan hari selasa, tanggal januari mengunjungi perbatasan bs seluma pilih gabung bs , bukti fotokopi kliping surat kabar hari sabtu, tanggal februari dprd seluma dukung gugatan jabat mkselain itu, pemohon pemohon ii, dan pemohon iii mengajukan seorang ahli dan (sepuluh) orang saksi pada persidangan tanggal februari dan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli irman putra sidin basis otonomi pada daerah kabupaten kota, maka pembentukan kabupaten kota yang baru seyogianya dibahas secara rinci dan persetujuan sempurna secara konstitusional daerah induk yang ingin dimekarkan. dalam artian bahwa persetujuan dprd dan kepala daerah menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar, haruslah dapat terealisasi dengan sempurna. jikalau syarat mutlak ini tidak terealisasi dengan sempurna sesuai tata cara pengambilan keputusan yang mengikat bagi dprd maupun kepala daerah induk, maka meski gubernur, dprd provinsi, menteri, hingga presiden dan dpr menyetujui sebuah pembentukan wilayah atau pemekaran menjadi undang undang, maka hal ini dapat dinyatakan inkonstitusional. dengan bahasa mudahnya bahwa jikalau kemudian syarat konstitusional berupa pembahasan dan persetujuan dprd melalui paripurna tidak terpenuhi tentang daerah pemekaran yang termasuk palin krusial adalahhak sempurna secara konstitusional, dprd sebagai perwujudan kehendak demokrasi masyarakat setempat haruslah berwujud dalam sebuah paripurna yang sah secara konstitusional. jikalau sebuah keputusan dprd tentang pemekaran tidak melalui pembahasan untuk disetujui, tidak diambil dalam paripurna yang sah secara konstitusional, maka undang undang tersebut yang sudah disetujui bersama oleh presiden dan dpr sesungguhnya secara formal adalah inkonstitusional, namun yang perlu ditekankan bahwa seandainya pun dprd melakukan paripurna yang sah dalam pembahasan untuk disetujui bersama, kalau keputusan dprd tersebut dalam rasio yang wajar, diambil berdasarkan pertimbangan pertimbangan politis semata dengan mengabaikan kondisi kondisi objektif sebuah daerah, maka secara materiil juga sesungguhnya dapat menjadikan undang undang pemekaran yang telah disetujui bersama oleh dprd, oleh dpr dan presiden adalah inkonstitusional. yang mulia ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi. suatu periode pemerintahan indonesia berlangsung tahun. oleh karenanya dalam tahun pascalahirnya undang undang pembentukan kabupaten kota alias pemekaran daerah sudah bisa diukur tingkat kemajuan pencapaian undang undang tersebut. jikalau kemudian ternyata ditemukan bahwa terdapat sebagian masyarakat semakin tidak dapat mengakses pelayanan pemerintah, jikalau dibandingkan sebelum pemekaran, maka hal ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa terjadi ketidaksempurnaan dalam desain pemekaran tersebut. desain pemekaran bisa jadi dirancang sebagai kepentingan politis belaka atau kepentingan subjektif belaka. desain seperti ini biasanya mau memudahkan semuanya termasuk kecenderungan abai terhadap proses formal yang tentunya pengabaian terhadap proses formal cenderung berakibat secara substantif atau materiil yang kemudian menjadi materi dari undang undang pembentukan kabupaten tersebut justru tidak efektif, bahkan inkonstitusional. adapun substansi yang harus jelas secara konstitusional dibahas dan disetujui dprd setempat atau induk dalam hal pembentukan wilayah kabupaten kota yang baru adalah tentang batas batas wilayah antara daerah daerah tersebut termasuk dengan daerah induk. penentuan batas wilayah yang jelas dan pasti dari sebuah pembentukan daerah baru atau induk berdasarkan prinsip konstitusional otonomi daerah pascaperubahan kedua undang undang dasar maka harus selesai pembahasan dan persetujuannya pada tingkat daerah otonomi, yaitu dprd kabupaten kota. prinsip kepastian hukum akan pemekaran daerah sesungguhnya sudah selesai pada tingkat kabupaten kota atau induk asal, sehingga proses selanjutnya hanyalah proses penunjang (supporting) dan lebih kepada pertimbangan pertimbangan efektifitas pemerintahan antara pusat dan daerah. oeh karenanya, undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten mukomuko, seluma, dan kaur ini yang menyebutkan bahwa batas wilayah kabupaten mukomuko, seluma, dan kaur secara pasti lapangan ditetapkan oleh menteri dalam negeri adalah tidak memberikan kepastian hukum bagi daerah yang dibentuk. undang undang ini secara jelas (expression verbs) sudah mengakui dirinya tidak memberikan jaminan kepastian hukum negara hukum dalam undang undang dasar dan undang undang dasar saksi saksi mirza efendi saksi adalah mantan anggota dpr periode dari daerah pemilihan wilayah seluma pada saat itu pemerintahnya mayoritas dipimpin oleh orang seluma, bupati dari two, ketua dprd dari seluma, sekda dari seluma, dan asistennya juga, camat camat hampir dikuasai oleh mayoritas orang seluma termasuk dpr nya posisi daripada kekuatan, walaupun saksi pada saat itu adalah dari dapil seluma, saksi secara hari nurani sangat sangat tidak setuju dengan hasil keputusan daripada yang telah diputuskan batas wilayah ini. jadi kesehatan dprd setuju untuk dilaksanakan pemekaran. namun untuk kata batas karena banyak perlu yang akan dibahas kemudian hari atau selanjutnya sehingga masalah tata batas belum dibahas sampai sekarang, sampai periode saksi berakhir: junaidi hamid saksi adalah salah satu anggota yang masuk pada panitia anggaran dan dari anggaran diarahkan kepada kabupaten seluma. births saksi sebagai anggota dprd tahun proses pemekaran cacat hukum, karena dprd belum pernah melakukan rapat paripurna tentang batas wilayah: nasir saksi sebagai tokoh masyarakat bengkulu selatan, sejak pemilihan bupati bengkulu selatan periode selalu saksi ingatkan pembagian wilayah kabupaten bengkulu selatan, kabupaten seluma, dan kabupaten kaur. tetapi masa periode tersebut tidak pernah dibahas sehingga pada suatu saat ada timbul gerakan masyarakat bengkulu selatan berkisar bulan april atau mei masyarakat mengundang gubernur agustin untuk bertemu dengan masyarakat bengkulu selatan untuk membicarakan tentang tuntutan tapal batas antara kabupaten seluma, dan bengkulu selatan, serta kabupaten bengkulu dengan kabupaten kaur tetap sampai saat ini belum ada realisasi. penentuan tapal batas sampai sekarang tidak melalui paripurna dprd bengkulu selatan periode dibangun saksi membenarkan keterangan yang disampaikan saksi nasir dengan adanya pemekaran, adanya cerita dari masyarakat terutama dari semidang alas maras dan semidang alas yang mengatakan bahwa akibat dari pemekaran, mereka menjadi susah. yang mana mereka yang selama ini apabila berurusan kabupaten bengkulu selatan yaitu kota manna yang kurang lebih km, sedangkan apabila hendak tais ibukota seluma menjadi km, kecamatan kemuning, ada empat desa yang mengharapkan kiranya juga sama prinsipnya, yaitu menjadi sulit dengan adanya pemekaran. yang mana kalau selama ini kurang lebih untuk manna, tetapi setelah sekarang setelah pemekaran untuk berurusan dengan pemerintah daerah bantuan, menjadi hampir dua kali lipat jaraknya. irianto other bahwa warga kecamatan tanjung kemuning, khususnya empat desa yaitu tanjung bulan, beruang tinggi, padang tinggi, dan surawangi semenjak tahun dan telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada dprd kabupaten bengkulu selatan, bahwa masyarakat wilayah empat desa tersebut, apabila berurusan kabupaten kaur, khususnya bantuan berjarak tempuh km. sedangkan kabupaten bengkulu selatan hanya berjarak km. jadi, pelayanan kesehatan setiap masyarakat puskesmas tanjung kemuning, masyarakat belum pernah dapat rujukan berobat rumah sakit kabupaten kaur, selalu dibawa rujukan rumah sakit kabupaten bengkulu selatan, termasuk membeli alat bangunan, bbm, alat alat nelayan masih tetap membeli kabupaten bengkulu selatkedudukan pemohon bahwa pemohon sebagai bupati kepala daerah kabupaten bengkulu selatan, bertindak berdasarkan kedudukannya tersebut sesuai dengtertanggal agustus (bukti naskah pelantikan sebagai bupati bengkulu selatan (bukti dan berita acara sumpah jabatan sebagai bupati bengkulu selatan (bukti akan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas huruf dan huruf huruf dan serta penjelasan umum alinea ketiga undang undang nomor tahun (bukti terhadap uud adapun bunyi tersebut adalah sebagai berikut: huruf dan huruf: kecamatan semidang alas maras. hurufburhani bahwa memang benar dan berapa kebutuhan kehidupan masyarakat kecamatan semidang alas maras, kabupaten seluma, semuanya manna termasuk penjualan bahan bahan hasil hutan atau hasil pertanian manna: bahwa setelah terjadinya pemekaran saat ini dari dulu sampai saat ini, masyarakat merasa keberatan karena alasan rintang kendali untuk layanan publik atau publik dari desa saksi sampai datang seluma, manna hanya lebih sedikit. biaya untuk berurusan administrasi pemerintah baik ataupun yang lain lain maka masyarakat tidak dapat mengurus cuma satu hari termasuk dua hari: muslimin semenjak terjadi pemekaran kabupaten seluma, saksi belum pernah menyentuh dan ada yang dapat dilalui. herry alfian saksi sebagai anggota dprd provinsi bengkulu, komisi berdasarkan undang undang nomor tahun ada asas kepatutan dan keadilan. pertama adalah luas wilayah kabupaten bengkulu selatan selaku kabupaten induk yang luasnya setelah pemekaran menjadi kilometer persegi, kabupaten seluma seluas kilometer persegi, dan kabupaten kaur hampir kilometer persegi. asas kepatutan berdasarkan permohonan dari bupati bengkulu selatan bahwasanya bupati bengkulu selatan hanya meminta luas wilayah penambahan luas wilayah, tidak mempersalahkan batas wilayah. kalaupun dikabulkan, maka ketiga kabupaten ini luas wilayahnya hampir sama angka hal tersebut sudah disampaikan kepada gubernur, dan gubernur telah memfasilitasi pertemuan ini dan memediasi8 kepala daerah untuk hadir kantor gubernur. pada saat itu bupati tidak hadir, hasil keputusannya adalah untuk menindaklanjuti bulan april pada tahun ditindaklanjuti mediasi oleh gubernur. kesimpulannya ada kabupaten yaitu kaur dan seluma tetap berpegang teguh pada undang undang nomor tahun gubernur akan memfasilitasi mediasi pertemuan kepada menteri dalam negeri berdasarkan surat gubernur yang disampaikan kepada menteri dalam negeri, agar keputusan disampaikan yang telah dilahirkan dalam pertemuan april itu agar masing masing pihak dapat mensosialisasikan kepada masyarakat masing masing: kabupaten kaur dan kabupaten bengkulu selatan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas keberatan pada pertemuan bulan april: sampai hari ini juga belum ada keputusan dari menteri dalam negeri dengan peninjauan kembali undang undang nomor tahun insani saksi sebagai sebagi anggota dprd provinsi bengkulu selatan komisi sebenarnya sudah lama menginginkan masalah perbatasan bengkulu diselesaikan segera. saksi bersama sama dengan dprd provinsi dan pemerintah provinsi bengkulu mencoba memfasilitasi masalah perbatasan, yaitu seluma, kaur dan manik untuk segera diselesaikan tetapi tidak ada titik temu sehingga sampai kepada mahkamah konstitusipemohon adalah bupati bengkulu selatan merasa dirugikan dengan berlakunya huruf dan huruf huruf dan dan undang undang nomor tahun karena menurut pemohon pembentukan undang undang guo dilakukan tanpa melalui rapat paripurna dprd bengkulu selatan, demikian juga dengan pemohon dan pemohon iii merasa dirugikan akibat berlakunya yang menjadi objek permohonan guo, bahwa kabupaten bengkulu selatan sebagai daerah otonom telah dibentuk sejak tahun tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten kabupaten, dalam lingkungan daerah provinsi sumatera selatan, dengan luas wilayah hingga km? namun setelah pembentukan undang undang nomor tahun luas wilayah bengkulu sebagai kabupaten induk berkurang menjadi km? sementara kabupaten seluma km2, dan hal ini menurut pemohon tidaklah proporsional, bahwa pembagian luas wilayah yang tidak proporsional tersebut menurut para pemohon dilatarbelakangi oleh prosedur yang tidak benar karena belum pernah dibahas dalam rapat rapat paripurna, sehingga hal ini dinilai bertentanganbahwa pada intinya menurut para pemohon huruf dan huruf huruf dan dan undang undang pembentukan kabupaten mukomuko, kabupaten seluma, kabupaten kaurembentukan kabupaten mukomuko, kabupaten seluma, kabupaten kaur. menurut pemerintah, para pemohon tidak dirugikan atas pemberlakuan ketentuan undang undang guo karena proses pembentukan kabupaten mukomuko, kabupaten seluma, kabupaten kaur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. dan kalaupun pemohon yang merupakan pejabat daerah merasa keberatan dirugikan maka dapat menyampaikan keberatannya tersebut melalui lembaga yang ada seperti kepada kementerian dalam negeri ataupun melalui proses legislasi. berdasarkan penjelasan atas, menurut pemerintah para pemohon tidakil. penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk uji pengujian formil bahwa disamping mengajukan uji materiil, menurut pemerintah para pemohon juga mengajukan pengujian formil undang undang nomor tahun terhadap anggapan para pemohon tersebut. pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikukabupaten mukomuko, kabupaten seluma, kabupaten kaurtu yaitu undang undang kabupaten mukomuko, kabupaten seluma dan kabupaten kaur. pengujian materiil terkait dengan pembentukan menurut pemerintahbahwa pembentukan undang undang guo telah, sehingga dipandang perlu membentuk kabupaten muko muko, kabupaten seluma dan kabupaten kaur yang merupakan pemekaran dari kabupaten bengkulu selatan. bahwa pembentukan undang undang guo bertujuan untukada prinsipnya pembentukan undang undang guo didasarkan pada tujuan pemerintah dalam meningkatkan seluruh aspek kehidupan, antara lain: meningkatkan efisiensi dan efektivvpemerintah menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya keinginan para pemohon untuk menarik kecamatan semidang alas dan semidang alas maras kabupaten seluma serta kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur untuk masuk kedalam wilayah administratif kabupaten bengkulu selatan, dengan alasan pembagian wilayah pada saat pemekaran yang tidak proporsional serta adanya masyarakat ketiga kecamatan tersebut yang memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan bahan bakar minyak yang terdapat kabupaten bengkulu selatan sehingga menurut para pemohon berpotensi menyerap dana alokasi khusus dak) dan dana alokasi umum dau) kabupaten bengkulu selatan. perlu pemerintah sampaikan kepada yang mulia majelis hakim, bahwa proses pembentukan kabupaten mukomuko, seluma dan kaur beserta cakupan wilayahnya, selain berdasarkan peraturan perundang undangan dan asas asas pemekaran wilayah juga telah memperhatikan pertimbangan aspek konstitusional, historis, sosiologis, yuridis dan teknis administratif. bahwa secara konstitusi dan yuridis pembentukan undang undang nomor tahun merupakan pelaksanaan amanat dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai upaya dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dari sisi historis, bahwa penentuan wilayah kecamatan semidang alas dan semidang alas maras yang termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten seluma serta kecamatan tabung kemuning yang termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten kaur adalah berdasar cakupan wilayah pada saat kedua kabupaten tersebut masih berbentuk kawedanan. dari segi sosiologis, pembentukan undang undang guo merupakan wujud pelaksanaan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kemajuan dan perubahan yang lebih baik pada daerah yang ditempatinya terutama kemajuan dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan laju perekonomian dan menjamin terpenuhinya tuntutan masa depan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, bertanggung jawab dan demokratis. bahwa aspirasi masyarakat tersebut,bahwa persyaratan teknis administratif dalam pembentukan undang undang guo telah memperhatikan dan mempertimbangkan: aspirasi dan dukungan masyarakat kabupaten bengkulu selatanmeskipun setelah pemekaran kabupaten bengkulu selatan memiliki luas wilayah km? kabupaten seluma km?, kabupaten kaur km? namun potensi yang ada pada masing masing kabupaten tersebut relatif sama, karena secara umum juga sebagai daerah agraris yang berbasiskan pada sektor pertanian dan keunggulan pada sub sektor perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan. adapun pusat pertumbuhan kehidupan kemasyarakatan telah dianggap mampu dalam melayani masyarakat hal ini dapat dilihat secara faktual tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang merata guna mendukung kelancaran mobilisasi barang dan penumpang. sehubungan dengan hal hal tersebut atas maka secara logis dapat dianalogikan bahwa secara riil keberadlah sesuai dengan konstitusi, cita cita dan harapan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. bahwa selain penjelasan diatas, menurut pemerintah apabila permohonan para pemohon dikabulkan oleh mahkamah konstitusi akan dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan serta pemerintahan kabupaten mukomuko, kabupaten seluma dan kabupaten kaur mengingat pembentukan kabupaten tersebut telah berlangsung selama tahun dan selama ini masyarakat telah hidup berdampingan satu sama lain dengan harmonis, tentram dan sejahtera, selain itu masyarakat juga telah menikmati hasil hasil yang positifdari pemekaran tersebut yang sebelumnya tidak pernah dinikmati. iv. tanggapan pemerintah terhadap keterangan ahli dan saksi bahwa dalam persidangan mahkamah konstitusi tanggal februari para pemohon mengajukan (satu) orang ahli yaitu dr. irman putra sidin dan (tujuh) orang saksi. terhadap keterangan ahli dan saksi tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa ahli dr. irman putra sidin pada pokoknya menyatakan bahwa: pada prinsipnya dari sebuah pemekaran daerah sesungguhnya adalah agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dari pemerintah guna mengurus kehidupan sehari harinya. kebutuhan warganya maksimal dan seminimal mungkin tak terkendala. karena, prinsip pertama dan utama dari sebuah negara adalah pelayanan, pelayanan, dan pelayanan. pelayanan inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar akan kebutuhan pemekaran daerah. prinsip ini dalam artikulasi konstitusionalnya menyebutkan bahwa. bahwa persetujuan dprd dan kepala daerah menjadi syarat mutlak yang tak bisa ditawar, mengenaitak sempurna secara konstitusional. terhadap ketangan ahli tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa menurut pemerintah tujuan dan maksud pemekaran daerah seperti yang ungkapkan ahli justru hal inilah yang coba diwujudkan dalam undang undang guo, undang undang nomor tahun mempunyai tujuan yang jelas yaitu membentuk daerah otonomi baru yaitu kabupaten mukomuko, kabupaten seluma dan kabupaten kaur provinsi bengkulu, guna mendorong peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan tercapai kesejahteraan masyarakat kabupaten pemekaran tersebut. bahwa terungkap persidangan dengan ditetapkannyelah membawa kemajuan yang sangat besar terjadinya perubahan dan peningkatan segala bidang kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten mukomuko, kabupaten seluma dan kabupaten kaur. bahwa menurut pemerintah, yaitu adanya keinginan dan aspirasi masyarakat yang secara resmi telah disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,: dan sebelah barat berbatasan dengan samudera hindia. penjelasan umum alinea ketiga:mace, kecamatan final, kecamatan kaur tengah, kecamatan kaur selatan, kecamatan meja, kecamatan nasal dan kecamatan tanjung kemuning dengan luas wilayah keseluruhan km?.hal ini sejalan pula dengan putusan mahkamah nomor puu x bertanggal juli oleh karena itu, sesuai dengan uud yang, pemohontokoh partai politik kepala desa, lurah dan segenap masyarakat kabupaten bengkulu selatan saat itu menginginkan adanya kemajuan dan perubahan yang lebih baik wilayah kabupaten bengkulu selatan sehingga mereka menginginkan pemekaran wilayah sehingga manjadi tiga kabupatekeputusan gubernur tahun tentang pembentukan tim pemekaran kabupaten dalam wilayah provinsi bengkulu. keputusan dprd kabupaten bengkulu selatan nomor tahun tanggal agustus tahun tentang persetujuan pemekaran untuk kabupaten bengkulu selatan. adanya surat keputusan nomor pem tanggal desember tahun tentang surat pernyataan dukungan dari bupati bengkulu selatan. adanya surat nomor pem tanggal desember tentang persetujuan bersama antara bupati dan dprd bengkulu selatan. adanya surat bupati bengkulu selatan nomor b1 bulan juli tahun tentang usul pemekaran wilayah gubernur bengkulu. surat bupati bengkulu selatan nomor tanggal april tentang tindak lanjut usul pemekaran kepada gubernur bengkulu. surat dprd kabupaten bengkulu selatan nomor pts dprd.i tanggal februari tentang pemekaran kabupaten bengkulu selatan surat dprd bengkulu selatan nomor kom. a dprd.i tanggal maret tentang persetujuan pemekaran eks kewedanaan seluma dan eks kewedanaan kaur dari dprd bengkulu selatan dprd provinsi bengkulu surat gubenur nomor tanggal april tentang rencana pemekaran wilayah provinsi bengkulu bahwa terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan para pemohon, menurut pemerintah, keterangan saksi saksi tersebut tidak terkait dengan isu isu konstitusional dengan ketentuan yang dimohonkan untuk uji tersebut, namun sangat terkait erat dengan permasalahan yang alami dalam tata kehidupan sehari hari dan kesaksian dari para pemohon tersebut telah ternyata bertolak belakang dengan kesaksian yang dihadirkan oleh pemerintah maupun yang dihadirkan pihak terkait. dan saksi saksi dari pemerintah dan pihak terkait tersebut adalah saksi saksi yang riil tinggal dan berdomisili wilayah kecamatan yang dijadikan dasar permohonan pemohon tersebut. sehingga menurut pemerintah kesaksian yang hadirkan oleh para pemohon tersebut bersifat spekulatif dan asumsi belakdan huruf huruf dan diga ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa pemerintah mengajukan lampiran pernyataan sikap bupati kaur melalui mahkamah tanggal maret selain itu, pemerintah mengajukan (tiga belas) orang saksi yang telah didengar pada persidangan tanggal februari dan maret yang pada pokoknya sebagai berikut: sumardi saleh awalnya terjadinya kabupaten seluma dan kabupaten kaur adalah berdasarkan aspirasi masyarakat. pada waktu itu kabupaten bengkulu selatan sudah berumur hampir kurang tahun. akhirnya diambil kesimpulan apabila tetap mengikuti bengkulu selatan, maka saksi dan masyarakat tidak akan hidup, maka muncullah untuk memajukan kabupaten. aspirasi ini ditanggapi oleh seluruh masyarakat dan dari dewan provinsi, dan sampai pusat. tahun telah dimekarkan kabupaten bengkulu selatan menjadi kabupaten: bahwa tidak ada segala macam titipan, seluruh masyarakat kaur menyampaikan aspirasinya kepada dewan bengkulu selatan diterima, dikaji, bahkan sampai ada untuk kunjungan studi banding lampung. info bahan hutagalung saksi sebagai mantan anggota dprd bengkulu selatan: bahwa pemekaran kabupaten kaur dan kabupaten seluma merupakan usulan oleh masyarakat kabupaten kaur dan kabupaten seluma melalui panitia yang dibentuk, yaitu presidium pemekaran kabupaten kaur untuk kabupaten kaur dan panitia pemekaran kabupaten seluma untuk kabupaten seluma yang disampaikan secara langsung dan bersama sama dengan unsur masyarakat kepada dprd bengkulu selatan, pemerintah melalui usulan disampaikan melalui surat bupati bengkulu selatan nomor tanggal juni atas usulan masyarakat dan surat bupati bengkulu selatan pada saat itulah, dprd melakukan rapat paripurna untuk membahas hal ini, pada rapat paripurna, ketua dprd pada saat itu meminta pendapat dari anggota dewan untuk menanyakan setuju atau tidak, dan semua anggota dprd kabupaten bengkulu selatan menyetujui terhadap pemekaran kabupaten bengkulu selatan menjadi kabupaten yaitu kabupaten kaur, kabupaten bengkulu selatan, dan kabupaten seluma. atas dasar keputusan paripurna inilah maka dprd melalui ketua mengeluarkan persetujuan untuk ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya, bahwa proses pemekaran benar benar sudah dilakukan pembahasan dprd, bahkan dprd sudah melakukan studi banding. tidak benar kalau ada tuduhan yang disampaikan kepada dprd bahwa pemekaran ini adalah rekayasa dan tidak dilakukan pembahasan secara terbuka, itu tidak benar karena ini sudah melalui rapat paripurna kali, saksi mohon kepada majelis untuk kiranya menolak kalau ada tuduhan yang menyatakan bahwa pemekaran ini tidak dibahas secara terbuka, termasuk dalamnya adalah batas batas wilayah. karena yang dibahas, proposal yang secara lengkap dalamnya sudah termasuk batas wilayah yang menyebutkan bahwa wilayah kabupaten seluma dan kabupaten kaur diantaranya yaitu tanjung kemuning dengan desa, dan kecamatan semidang alas maras, serta kecamatan semidang alas yang desa masuk kepada kabupaten seluma. samsul amanah bahwa lahirnya kabupaten kaur dan kabupaten seluma ada sejarah, tidak karena perkembangan jaman, dahulunya tiga kabupaten adalah kewedanaan sejak jaman belanda. kewedanaan seluma, kewedanaan anak, dan kewedanaan kaur sudah ada batas yang sudah ditentukan sejak awal: oleh sebab itu undang undang nomor tahun merujuk kepada kewedanaan itu tentang menetapkan luas wilayah masing masing kabupaten: saksi tidak pernah mendengar masyarakat mengatakan ingin berpindah bengkulu selatan, sidi hardi saksi sebagai kepada desa, desa talang alai bahwa desa talang alai adalah sebagian wilayah kabupaten seluma: bahwa kehendak masyarakat desa talang alai tetap bergabung dengan kabupaten seluma karena sejak kabupaten seluma sudah mendapatkan fasilitas yang memadai. amin meneken bahwa sejak proses pengajuan usulan pemekaran kabupaten kaur dan kabupaten seluma, selama proses pembahasan dprd bengkulu selatan sampai keluarnya persetujuan pemekaran kabupaten kaur dan kabupaten seluma tidak ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dpr kabupaten bengkulu selatan, bahwa menurut pencernaan saksi, semua masyarakat, baik dari kabupaten kaur dan kabupaten seluma maupun dari kabupaten bengkulu selatan semua mendukung terhadap pemekaran kabupaten kaur dan kabupaten seluma, oleh karena itu, maka dprd kabupaten bengkulu selatan mengeluarkan persetujuan terhadap pemekaran kabupaten kaur dan kabupaten seluma yang didukung oleh semua anggota dprd kabupaten bengkulu selatan dan semua fraksi yang ada dpr kabupaten bengkulu selatan. suhardi saksi sebagai kepala desa beruang tinggi, kecamatan tanjung kemuning, kabupaten kaur, sejak kaur menjadi kabupaten tahun tidak ada seorang warga yang mempermasalahkan tentang tapal batas, dan tidak ada warga yang ingin bergabung kepada kabupaten bengkulu selatan, keadaan masyarakat pada saat ini telah baik keadaan dari sebelumnya. terbukti dari fasilitas kesehatan puskesmas dengan perlengkapan peralatan tidak memadai telah memadai dan obat obat yang cukup, serta didukung oleh tenaga medis yang cukup, bahwa masyarakat empat desa sepakat menolak bergabung dengan kabupaten bengkulu selatan. eden suyanto saksi dan masyarakat dengan saksi suhardi lebih tenang, aman, damai dan tenteram kabupaten kaur karena mempunyai nilai nilai tradisi yang sama dan asal susul yang sama dan apabila bergabung dengan bengkulu selatan akan mempunyai tradisi dan bahasa yang berbeda. anto subsidi saksi sebagai kepala urusan pemerintahan desa siliwangi: desa saksi berbatasan langsung dengan kabupaten bengkulu selatan. masyarakat saksi prinsipnya menolak bergabung dengan kabupaten bengkulu selatan, dan tidak merasa asing apabila berurusan kantor kantor kabupaten kaur, arsip dampak positif daripada pemekaran sebelum dan setelah mekar dengan masyarakt empat desa sangat banyak sekali positifnya. semenjak pemekaran perekonomian sudah sangat membaik: semenjak bergabung dengan kabupaten kaur sudah ada smp: saksi tidak pernah mendengar bahwa warga empat desa ingin bergabung kepada bengkulu selatan. jadi sejak pemekaran sta sudah ada unit, sebelum pemekaran tidak ada sama sekali, smp sebelum pemekaran unit berdiri tetapi setelah pemekaran sudah berdiri unit. khon sari saksi sebagai camat semidang alas, tidak ada masyarakat semidang alas yang menyatakan melalui pemerintah ingin bergabung bengkulu selatan: pemerintahan pada saat ini sangat kondusif, semenjak bupati bapak riskan belum pernah ada gugatan. panji saksi sebagai kepala desa muara maras: pemohon nomor bernama bukan adalah warga saksi, yang menurut saksi selaku kepala desa cenderung mengada ada gugatan. tanda saksi adalah kepala desa serian bandung yang berbatasan langsung dengan kabupaten seluma dengan kabupaten bengkulu selatan: masyarakat serian bandung sampai kapanpun tidak akan bergabung dengan kabupaten bengkulu selatan. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah, tanggal februari yang pada pokoknya sebagai berikut: ketentuanhuruf dan huruf huruf dan dan penjelasan umum alinea ketiga nomor tahuaghuruf dan dan penjelasan umum alinea ketiga undang undang nomor tahun yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon, akibat pembentukan undang undang nomor tahun maka luas wilayah bengkulu selatan sebagai kabupaten induk yang semula luas wilayahnya km? berkurang luasnya menjadi km? sementara itu kabupaten selamatan kabupaten kaur yang merupakan kabupaten hasil pemekaran masing masing luasnya km dan km2 hal ini menurut para pemohon telah mengabaikan asas keseimbangan (tidak proporsional) dan berakibat mengurangi potensi daerah yang tentu saja dapat menghambat pengelolaan pembangunan bengkulu selatan. bahwa menurut para pemohon ketentuan huruf dan huruf huruf dan serta penjelasan umum alinea ketiga nomor tahun telah menimbulkan banyak polemik dan gejolak ditengah masyarakat maupun terjadi juga antara pemerintahan daerah yaitu antara pemdaegas dan luas wilayah yang jelas. bahwa berdasarkan hal hal tersebut, para pemohon beranggapan ketentuan huruf dan huruf huruf dan dan serta penjelasan umum alinea ketiga nomor tahun bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunnomor tahubentukan daerah baru melalui pemekaran wilayah dilakukan berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut meningkatkan efisiensi dan efektiffiibahwa pembentukan kabupaten kabupaten mukomuko, kabupaten seluma, dan kabupaten kaur provinsi bengkulu dengan nomor tahun telah memperhatikandan mempertimbangkan prinsip prinsip pembentukan daerah sebagaimana telah diuraikan atas, sehingga terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan berkurangnya wilayah bengkulu selatan sebagai akibat pemekaran wilayah akan mengurangi potensi daerah yang dapat menghambat pengelolaan pembangunan bengkulu selatan, menurut pandangan dpr tidak cukup beralasan, mengingat jika memperhatikan prinsip prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan kabupaten kabupaten guo justru akan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat karena rentang kendali dipersingkat sehingga tercapai efisiensi pemerintahan yang akan lebih mendorong peningkatan partisipasi dan produktivitas masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang merata. bahwa selain itu, secara yuridis pembentukan kabupaten mukomuko, kabupaten seluma, dan kabupaten kaur provinsi bengkulu dengan undang undang nomor tahun yang dalamnya mengatur penentuan batas batas wilayah kabupaten seluma dan kabupaten kaur sebagaimana diatur dalam dan yang dipersoalkan oleh para pemohon juga telah sejalan dengan ketentuan uud juncto undang undang tentang pemerintahan daerah yang pada saat pembahasan undang undang guo berlaku yaitu undang undang nomor tahun yang pada pokoknya mengatur mengaturhal hal sebagai berikutbentukan daerah ditetapkan dengan undang undang. undang undang pembentukan daerah antara lain mencakupbahwa samping itu proses pembentukan undang undang nomor tahun juga telah memenuhi persyaratan administratif dalam pembentukan daerah yaitu sebagai berikut: aspirasi dan dukungan masyarakat kabupaten bengkulu selatan yangterkait dengan anggapan para pemohon yang menyatakan tidak ada kepastian hukum mengenai batas batas wilayah kabupaten yang baru dibentuk sehingga menimbulkan gejolak didalam masyarakat dan antar pemerintahan daerah, dpr berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai batas batas wilayah kabupaten kabupaten dimaksud, maka dalam ketentuan dan penjelasannya undang undang nomor tahun telah mengamankan kepada menteri dalam negeri untuk menetapkan secara pasti dilapangan mengenai penentuan batas batas wilayah kabupaten hasil pemekaran dimaksud disertai dengan peta batas daerah berdasarkan hasil pengukuran dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat. bahwa jika belum terdapat keputusan menteri dalam negeri yang menetapkan batas batas wilayah kabupaten hasil pemekaran sebagaimana dijelaskan para pemohon dalam permohonan guo sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,maka hal tersebut adalah, melainkan persoalan penerapan norma ketentuan dan penjelasannya undang undang guo. bahwa berdasarkan uraian atas dpr berpandangan ketentuan huruf dan huruf huruf dan dan dan serta penjelasan umum alinea ketiga undang undang nomor tahun terhadap uudpadahalini art. sehingga, kabupaten bengkulu selatan cast dalamdan tentu saja ini merugikan pemohon selaku kepala daerah kabupaten bengkulu selatan,padahal, indonesia adalah negara hukumlakunya huruf dan huruf huruf dan serta penjelasan umum alinea ketiga undang serta penjelasan umum alinea ketiga nomor tahun tidak bertentangan deng,idak bertentangan undang undang dasar negara republik indonesia tahunetap memiliki kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa pihak terkait bupati kabupaten kaursejarah kabupaten induk bengkulu selatan, sebelum mekar, kabupaten tersebut terdiri dari tiga kewedanaan, yaitu kewedanaan seluma, kewedanaan manna, kewedanaan kaur. wilayah kewedanaan inilah sebagai dasar pemekaran dua kabupaten, yaitu kabupaten seluma dan kabupaten kaur, bahwa batas geografis kewedanaan adalah batas alami yaitu sungai pulau kiri. secara historis desa siliwangi, beruang tinggi, tanjung bulan, dan padang tinggi yang disengketakan sebelumnya merupakan bagian daripada marga padangan guci. marga ini sama dengan nagari kalau sumatera barat yang merupakan kesatuan adat istiadat yang tidak mungkin untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya, setelah pemekaran banyak kemajuan kemajuan yang didapat yaitu bidang ekonomi misalnya listrik sudah menyala, berdirinya pabrik cpo, jalan produksi semakin baik dan semakin banyak, penyerapan tenaga kerja baik bekerja cpo maupun bekerja bidang perkebunan makin tinggi, masuknya bank bengkulu sebagai sarana perekonomian, bidang sosial, berdirinya smp yang sebelumnya pada saat masih dengan kabupaten bengkulu selatan itu baru hanya sd, sekarang sudah ada smp, terus pelayanan pendidikan dasar juga meningkat, prasarana kesehatan juga jauh lebih baik: bidang keamanan, masyarakat sudah sangat aman dan nyaman beberapa kali pemilihan presiden legislatif presiden, kepala daerah, dan kepala desa, sangat kondusif. pembuatan ktp berjalan aman tidak ada satupun masyarakat protes untuk bergabung dengan kabupaten bengkulu selatan. untuk membuktikan keterangannya pihak terkait bupati kabupaten kaur) menyampaikan alat bukti tulisan yang bertanda bukti pt. sampai dengan bukti pt. sebagai berikut: bukti pt. rencana umum tata ruang wilayah rtrw) kabupaten kaur, peta administrasi kabupaten kaurnota kesepakatan penegasan batas wilayah antara kabupaten bengkulu selatan dan kabupaten kaur: bukti pt. fotokopi laporan hasil kunjungan tim tapal batas dprd kabupaten kaur dan tim tapal batas eksekutif pada tanggal juni keterbatasan kabupaten kaur dengan kabupaten bengkulu selatan, bukti pt. fotokopi surat pernyataan, bukti pt. fotokopi surat pernyataan anggota bpd nomor dbt klt desa beruang tinggi: bukti pt. fotokopi surat pernyataan anggota bpd nomor dbt klt desa sulauwangi: bukti pt. fotokopi surat pernyataan anggota bpd nomor dbt klt desa padang tinggi: bukti pt. fotokopi surat pernyataan anggota bpd nomor dbt klt desa tanjung bulan, bukti pt. fotokopi berita acara nomor sw tjk kk bukti pt. fotokopi berita acara nomor bt.tu bukti pt. fotokopi berita acara, tertanggal november bukti pt. fotokopi berita acara nomor pd i2.6j menimbang bahwa pihak terkait bupati kabupaten selumaapa yang dipersoalkan oleh para pemohon tentang masalah luas wilayah kabupaten induk lebih kecil dibanding dengan kabupaten seluma dan sengketa perbatasan antara kabupaten seluma dan kabupaten bengkulu selatan sesungguhnya salah alamat untuk dipersengketakan mahkamah konstitusi, sebab berdasarkan undang undang nomor tahun dan permendagri nomor tahun pada pokoknya disebutkan bahwa . dan penentuan batas wilayah antara kabupaten seluma dan kabupaten bengkulu selatan adalah didasarkan pada batas wilayah eks kewedanaan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun didasarkan atas fakta historis wilayah eks pemerintahan kewedanaan seluma dan didasarkan pula pada kesamaan adat istiadat, bahasa dan sosial budayanya: bahwa proses pemekaran kabupaten bengkulu selatan menjadi kabupaten yaitu kabupaten bengkulu selatan, kabupaten seluma, kabupaten kaur daerah otonomi baru, dari sisi teknis prosedural telah melalui proses yang panjang dengan kajian sosiologis, politis, yuridis, ekonomis, sosio historis, geografis, dan kultural oleh tim yang berwenang yang didukung persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang akhirnya bermuara pada proses pengusulan, pembahasan dan persetujuan oleh pemerintah kabupaten bengkulu selatan bersama sama dengan dprd kabupaten bengkulu selatan sebagai kabupaten induk, bahwa tidak dapat diterima cara berpikir para pemohon yang menganggap penduduk warga kabupaten seluma yang berada daerah perbatasan atau berdekatan dengan kabupaten bengkulu selatan khususnya yang menjadi pasien rsud hasanuddin daerah manna, menjadi siswa kabupaten bengkulu selatan, menjadi mahasiswa kebidanan kabupaten bengkulu selatan, mengambil bahan bakar minyak kabupaten bengkulu selatan dijadikan alasan penghambat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten bengkulu selatan dalam melaksanakan otonomi seluas luasnya sebagaimana uud bahkan pemikiran para pemohon yang sempit dan subyektif bertentangan dengan amanat uud dan ini tidak boleh terjadi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. untuk membuktikan keterangannya pihak terkait bupati kabupaten seluma) menyampaikan alat bukti tulisan yang bertanda bukti pt. sampai dengan bukti pt sebagai berikutsurat pernyataan dukungan nomor pem tertanggal desember bukti pt. fotokopi surat nomor pem, perihal penyataan bersama dprd kabupaten bengkulu selatan dan bupati bengkulu selatan: bukti pt. fotokopi surat nomor perihal pemekaran wilayah kabupaten bengkulu selatan: bukti pt. fotokopi surat nomor perihal mohon untuk ditindaklanjuti proses pemekaran wilayah kabupaten seluma dan kabupaten kaur,pt. fotokopi surat pernyataan bersama dprd kabupaten bengkulu selatan dan bupati bengkulu selatan, bukti pt. fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bengkulu nomor pts dprd i tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bengkulu terhadap pemekaran wilayah kabupaten bengkulu selatan menjadi (tiga) kabupaten dan kabupaten bengkulu utara menjadi (dua) kabupaten: bukti pt. fotokopi surat keputusan presidium persiapan kabupaten seluma nomor pks tahun tentang perubahan pertama komposisi dan personalia presidium kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi surat nomor kom a dprd i perihal persetujuan pemekaran kabupaten eks. kewedanaan seluma dan eks. kewedanaan kaur bengkulu selatan: bukti pt. fotokopi surat nomor b.i, perihal rencana pemekaran wilayah kabupaten dalam provinsi, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap kepala desa dan dan ketua bpd, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap kecamatan semidang alas, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap, bukti pt. fotokopi data kegiatan fisik dan non fisik tahun lokasi kecamatan semidang alas maras: bukti pt. bukti fisik tidak diserahkan: bukti pt. fotokopi keputusan bupati nomor tahun tentang penetapan nama nama penerima pembangunan rumah korban bencana alam kabupaten seluma tahun bukti pt. fotokopi surat nomor dispendik ! perihal data pembangunan pkb, smp sma tahun dan data guru sd, smp sma tahun bukti pt. fotokopi rekap pembangunan yang ada kecamatan semidang alas maras, bukti pt. fotokopi data bantuan kecamatan semidang alas dan semidang alas maras kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi program peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang ada kecamatan semidang alas dan semidang alas maras kabupaten seluma tahun sampai dengan bukti pt. fotokopi data pembangunan sarana kesehatan yang dibangun pemerintah daerah kabupaten seluma kecamatan semidang alas dan kecamatan semidang alas maras, bukti pt. fotokopi data jumlah kekuatan pegawai negeri sipil lingkungan dinas instansi kecamatan sam kabupaten seluma tahunbelas,januari, tahun dua ribu tiga belas, bukti pt. fotokopi surat penyataan sikap pada hari selasa, tanggal dusesepuluh, bulan februari tahun dua ribu tiga belas: bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap pada hari sabtu, tanggal sembilan, bulan februari tahun dua ribu tiga belas, bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap pada hari jumat, tanggal delapantujuhenam, bulan februari tahun dua ribu tig belas: bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap pada hari selasa, tanggal lima, bulan februari, tahun dua ribu tiga belas, bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap pada hari selasa, tanggal dua puluh sembilannggal dua ribu tiga belas: bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap, tanggal dua puluh lima, bulan januari, tahun dua ribu tiga belas, bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap, pada hari sabtu, tanggal dua puluh enam, bulan januari, tahun dua ribu tiga belas, bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap, pada hari jumat, tanggal satu, bulan februari, tahun dua ribu tiga belas, bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap, pada hari minggu, tanggal dua puluh tujuh, bulan januari, tahun dua ribu tiga belas: bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap, pada hari rabu, tanggal tiga puluhempattiga puluh satu, bulan januari, tahun dua ribu tiga belas: bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap, pada hari senin, tanggal dua puluh delapan, bulan januari, tahun dua ribu tiga belas: bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap pada hari rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan jandua puluh sembilan, bulan januari, tahun dua ribu tiga belas: bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap pada hari sabtu, tanggal dua, bulan februari, tahun dua ribu tiga belas:lima belastahun dua ribu tiga be:tiga belas, bukti pt. fotokopi surat pernyataan sikap,tiga, bulan februari, tahun dua ribu tiga belas, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap bupati seluma: bukti pt. fotokopi pernyataan sikap ketua dprd kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat ilir tal,o kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat semidang alas maras, kabupaten seluma: bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat semidang alas, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat sukaraja, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat air perlukan, kabupaten seluma: bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat lubuk sandi, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat seluma barat, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat seluma utara, kabupaten seluma: bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat seluma, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat seluma timur, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat seluma selatan, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat talo, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat ulu talo, kabupaten seluma, bukti pt. fotokopi pernyataan sikap camat talo kecil, kabupaten seluma, bukti pt. hasil kesepakatan rapat tokoh masyarakat dan kepala desa kecamatan semidang alas dan semidang alas maras tentang tapal batas yang dalam sengketa dengan bengkulu selatan pada mahkamah konstitusi, tanggal april menimbang bahwa pemohon pemohon ii, dan pemohon iii pada tanggal maret pihak terkait bupati seluma tanggal maret dan pemerintah tanggal april menyampaikan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan mahkamahpemohon ii, dan pemohon iii adalah menguji konstitusionalitas: huruf dan huruf yang menyatakan,, dan kecamatan semidang alas maras , huruf yang menyatakan,dan yang menyatakan: kabupaten seluma mempunyai batas wilayah: undang nomor tahun 2003telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon secara spesifikdan aktual atau setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar: kedudukan pemohon bahwa pimpinan ketua dan para wakil ketua) dprd kabupaten bengkulu selatan bertindak, tertanggal oktober (bukti bahwa eksistensi pemohon dalam mengajukan permohonan perkara ini didasarkan padauji materi undang undang nomor tahun mahkamah (bukti adalah penerima mandat yang bertindak untuk dan atas nama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan. bahwa berdasarkan uuddan uudoleh karena itu, dalam huruf undang undang nomor:: dan sebelah barat berbatasan dengan samudera hindia ogan komering ulu provinsi sumatera selatan . penjelasan umum alinea ketiga yang menyatakan,?emohon pemohon ii, dan pemohon iii adalah pengujian konstitusionalitas undang undang cast huruf dan huruf huruf dan penjelasan umum alinea ketiga terhadap danpemohon ii, dan pemohon iii dalam permohonan guo sebagai berikut: pemohon dan pemohon adalah badan hukum publik yaitu bupati bengkulu selatan dan ketua dprd kabupaten bengkulu selatan: pemohon iii masing masing perseorangan warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal kabupaten kaur dan kabupaten seluma: menimbang bahwa pada pokoknya pemohon pemohon ii, dan pemohon iii mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya huruf dan huruf huruf dan penjelasan umum alinea ketiga dengan alasan alasan sebagai berikut: pemohon selaku bupati bengkulu selatan mewakili daerahnya dalam dan luar pengadilan. dengan adanya guo, pemohon selaku ketua dprd kabupaten bengkulu selatan bertindak untuk dan atas nama dprd kabupaten bengkulu selatan untuk melakukan upaya hukum dan bertindak dalam maupun luar pengadilan mengenai, karena penentuan batas batas wilayah daerah pemekaran tidak pernah dibahas dalam rapat paripurna, pemohon iii masing masing selaku perseorangan menganggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya guo yang mengakibatkan jarak dan waktu tempuh untuk mencapai pusat pemerintahan daerah menjadi sangat jauh. samping kurangnya alat transportasi umum, jug, i3.9j menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon dan pemohon tersebut atas, menurut mahkamah, pemohon dan pemohonhuruf huruf dan serta penjelasan umum alinea ketigai3.10j menimbang bahwa terhadap pemohon iii, menurut mahkamah kendatipun berdasarkan mk, pemohon iiiterhadap uud tetapi telah ternyata bahwa tidak ada satu pun hak konstitusional pemohon iii yang dirugikan oleh berlakunya undang undang guo sehingga pemohon iiidan pemohon mendalilkan dengan berlakunya huruf dan huruf huruf dan serta penjelasan umum alinea ketiga bertentangan dengan dan dan uud karena pembentukan kabupaten seluma dan kabupaten kaursehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. terhadap alasan permohonan pemohon dan pemohon tentang adanya pemekaran yang mengakibatkan telah mengurangi luas wilayah, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: dalam putusan nomor puu x bertanggal februari mahkamah telah berpendapat, antara lain,'bahwa pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah nomor puu tanggal februari tersebut mutasi mutans berlaku pula terhadap dalil pemohon dan pemohon guo, bahwa seandainya benar dalil pemohon dan pemohon bahwa dalam pembentukan batas wilayah kabupaten seluma dan kabupaten kaur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau cacat hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, menurut mahkamah dengan mendasarkan kepada ketentuan dan penjelasannya, hal tersebut merupakan kewenangan menteri dalam negeridari undang undang, i3. menimbang, pemohon iii mendalilkan pada pokoknya bahwa norma huruf huruf huruf dan serta penjelasan umum alinea ketiga telah menghambat akses masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pemerintahan, kedekatan jarak tempuh kota kabupaten tidak terwujud, memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya. terhadap dalil pemohon iii tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa mengenai pemekaran wilayah yang menurut pemohon iii mengakibatkan kerugian konstitusional, mahkamah telah berpendapat dalam putusan nomor puu iii bertanggal oktober yang antara lain, menyatakan. bahwa pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah nomor puu iii tanggal oktober tersebut mutasi mutans berlaku pula terhadap dalil pemohon iiid, i4. pemohon iiidolak permohonan pemohon dan pemohon untuk seluruhnya, permohonpemohon ii, pemohon iii,hamdan zelda ahmad fadli semadi ttd. ttd. hartono arief hid panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan. dengan demikian, kaitannyapemohon mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian atas huruf dan huruf huruf serta dan serta penjelasan umum alinea ketiga undang undang nomor tahun terhadap uud bahwa sebagaimana diuraikan atas, pemohon merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi seluas luasnya sebagaimana diamanatkan uud namun,dengan alasan yang sama sebagaimana nomor dan nomor atas, pemohon telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnyasertaapalagi, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten terkait dengan penentuan batas batas wilayah daerah pemekaran tidak pernah dibahas dalam rapat paripurna,, kedudukan pemohon iii: bahwa pemohon iii adalah perorangan warga negara indonesia yang tinggal wilayah kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma dan kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur yang secara langsung merasakan dampak dariyaitu diantaranya, jarak dan waktu tempuh untuk mencapai pusat pemerintahan daerah menjadi sangat jauh disamping alat transportasi umum yang masih sangat jarang sementar. tentu saja, hal ini tidak sejalan dengan tujuan dari pemekaran itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam konsideran undang undang nomor tahun bahwa pembentukan kabupaten akanoleh karena itu,aka, pemohon iiidan serta penjelasnico indra sakti, s.h., kn. tempat tanggal lahir jakarta, mei alamat jalan tebet timur dalam ixe nomor rt rw kelurahan tebet timur, kecamatan tebet, jakarta selatan, provinsi dki jakartauntuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pemohon memohon mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian materil: huruf undang undang peradilan tata usaha negara terkait dengan pembatasan langsung yaitu pembatasan yang tersebut,, juncto dan serta undang undang peradilan tata usaha negara, yang selengkapnyadan dan serta uud oleh karena itu, permohonan ini termasuk dalam kategori "pat menghapuskan citra buruk dunia peradilan sebagaimana digambarkan oleh beberapa tokoh seperti: prof. dr. satjipto rahardjo yang mengistilahkan bahwa dunia peradilan indonesia tidak lagi menjadi rumah yang teduh bagi para pencari keadilan, tetapi telah alih fungsi dari "rumah keadilan (hall justice) menjadi "rumah penjagalan (slaughter house). dan terhadap fungsi hukum pun menjadi tidak bermakna, sebagaimana kata penyair w.s. rendra, hukum tanpa ditegakkan oleh peradilan bersih, tak ubahnya hukum yang ditulis atas air, atau dengan menggunakan terminologi akademik, hukum yang menurut roscoe pound seharusnya berfungsi sebagai tool social engineering dalam arti yang positif, telah bergeser jauh menjadi arah dark engineering. menurut asas hukum asas ubi adem ratio, ibi idem jus legal : pada perkara yang sama berlaku hukum yang sama pula atau similis similis. putusan perkara terhadap pejabat tata usaha negara organ yudikatif yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, sepatutnya sama atau simetris terhadap putusan sengketa pemohon terhadap pejabat tata usaha negara organ eksekutif, sebagaimana perkara nomor ptun jkt dan nomor ptun jkt. penyelenggara peradilan tata usaha negara telah melakukan tindakan diskriminatif, baik secara: horisontal, memberikan hak ekslusif terhadap pejabat tata usaha negara organ yudikatif dibanding dengan organ eksekutif, dan secara vertikal, mengecualikan gugatan pemohon dengan memberikan kekebalan hukum terhadap, ketua pengadilan negeri jakarta selatan, kepala badan pengawasan mahkamah agung sebagai pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada undang undang peradilan tata usaha negara. sehingga kewenangan konstitusional pemohon beserta para ahli waris melanggar atas sikap keputusan peradilan tata usaha negara yang memberi perlakuan yang berbeda terhadap pejabat struktural pengadilan dan tidak mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum, sebagaimana diatur dan uud penyelenggara peradilan tata usaha negara telah menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap pemenuhan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana dimaksud angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (bukti. original intent perkara itis, pemohon beranggapan bahwa keputusan ketua pengadilan negeri jakarta selatan telah menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang wenang. bahkan terindikasi melakukan pengambilalihan atau setidak tidaknya turut serta mengambil alih hak milik para ahli waris almarhum burhanuddin secara sewenang wenang, karena keputusan ketua pengadilan negeri jakarta selatan menganulir hasil pemeriksaan badan peradilan. serta diadakannya laporan pengaduan masyarakat oleh badan pengawasan melekat, ketua pengadilan tinggi dki jakarta dan pengawasan fungsional, kepala badan pengawasan mahkamah agung republik indonesia, sehingga pemohon dan para ahli waris almarhum burhanuddin mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jakarta, sehingga pemohon perlu mendapatkan kebenaran material sebagaimana pada perkara penetapan nomor ptun jkt., dan gugatan pemohon terhadap kepala badan pengawasan mahkamah agung yang tercatat pada perkara nomor ptun jkt. keputusan ketua pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan bahwa permohonan eksekusi para ahli waris sebagaimana surat tanggal november (bukti dinyatakan telah selesai atas dasar adanya surat perjanjian perdamaian tertanggal maret (bukti demikian pula permohonan rehabilitasi hak tergugat tidak dilaksanakan, sebagaimana: surat ketua pengadilan negeri jakarta selatanganulir dan menyatakan non executable hasil pemeriksaan badan peradilan, perkara nomor pdt. pn. jkt. sel., tanggal januari junctotusan pengadilan tinggi nomor pdt pt.dki, tanggal januari juncto putusan mahkamah agung nomor pdt tanggal oktober untuk selanjutnya disebut perkara pat. pn. jak. sel , dan surat ketua pengadilan negeri jakarta selatan tanggal mei nomor w10 u3 hk. (bukti perihal permohonan peninjauan klarifikasi dan pelaksanaan eksekusi, yang juga menolak untuk merehabilitasi hak tergugat atas putusan uitvoorbaar bij voorraad putusan perkara perdata nomor pdt. pn. jkt. sel., tanggal januari juncto putusan pengadilan tinggi nomor pdt pt.dki, tanggal september juncto putusan kasasi mahkamah agung nomor pdt tanggal november juncto putusan peninjauan kembali nomor pk pdt tanggal januari dasar hukum yang dipergunakan oleh ketua pengadilan negeri jakarta selatan adalah adanya surat perjanjian perdamaian pada perkara nomor pdt. pn. jkt. sel., yang dibuat pada saat perkara berlangsung tingkat kasasi, dibawah tangan dilegalisir hadapan notaris, antara penggugat almarhum burhanuddin dengan salah satu tergugat stefan ginting, sehingga terjadi kembali permufakatan jahat yang dilakukan oleh lawan berperkara pasca perjanjian, tidak terkecuali termasuk juga kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan turut tergugat iii) yang memfasilitasi peralihan hak atas tanah bersengketa secara melawan hukum. berdasarkan pengakuan ketua pengadilan negeri jakarta selatan kepada pemohon, pada pertemuan kira kira pada tanggal september secara lisan dan explicit mengakui kekeliruannya karena berdasarkan pernyataannya atas dasar pada pengalaman menjadi ketua pengadilan negeri lombok, lebih memilih melaksanakan hasil pemeriksaan badan peradilan. namun dalam perkara ini merasa terikat, untuk menjaga konsistensi penetapan dua ketua pengadilan negeri sebelumnya, berupa penetapan pencabutan sita jaminan nomor pdt. pn. jak. sel., tanggal agustus dan penetapan pencabutan sita jaminan nomor pdt. pn. jak. sel. tanggal oktober sehingga beliau terpaksa untuk mengeluarkan keputusan yang tidak berdasarkanokok permasalahan pemohon tersebut atas adalah adanya pejabat struktural peradilan atau pejabat tata usaha negara organ yudikatif dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, telah mengeluarkan keputusan yang substansinya secara langsung maupun tidak langsung telah mengintervensi hasil penyelenggaraan peradilan atau hasil pemeriksaan badan peradilan. sehingga pemohon beranggapan bahwa terdapat praktek yang terindikasi sebagai mafia peradilan, yang memiliki modus: terstruktur, dilakukan oleh sebagian besar pejabat struktural peradilan, sistematis, design mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, masif, sudah menjadi modus dan mewabah. terulangnya upaya pemohon untuk mendapatkan kebenaran materiil atas adanya praktik tersebut yang menjadi sumber permasalahan hukum bagi pemohon, membuktikan pula adanya kejahatan yang terindikasi sebagai mafia hukum , membuktikan bahwa organ yudikatif telah mengamputasi kontrol publik dan memiliki kekuasaan yang absolut dan berlaku eigen richter. bahwa keputusan ketua pengadilan negeri jakarta selatan yang menganulir hasil pemeriksaan badan peradilan terindikasi merupakan bentuk dari tindakan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, tindakan mana merupakan tindakan contempt court, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum nomor tahun tentang mahkamah agung butir alinea ke yang berbunyiahwa perbuatan, yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan itu sendiri atau contempt court, perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan, menyerang integritas dan impartialitas penyelenggaraan peradilan atau scandilising the court dan tidak mentaati perintah perintah pengadilan atau disobeying court ordermengakibatkan permufakatan jahat yang dilakukan oleh lawan berperkara pasca perjanjian perdamaian menjadi legal dan sempurna. keputusan tata usaha negara guo mengindikasikan, telah melakukan atau setidak tidaknya turut serta melakukan bersama lawan berperkara mengambil alih hak milik almarhum burhanuddin atau para ahli waris secara sewenang wenang, sehingga melanggarnya hak konstitusional pemohon dan para ahli waris lainnya, sebagaimana dijamitiga) alasan, yakni: pemohon adalah perorangan wargadan atau kewenangan konstitusional untuk: sebuah negara hukum atau rechtsstaat sebagaimana diatur oleh uud kewenangan konstitusional pengakuan terhadap kedaulatan rakyat sebagaimana uud kewenangan konstitusional pengakuan hukum sebagai panglima sebagaimana diaturserta perlindungan terhadap pengambilalihan secara sewenang wenang oleh siapapun juga, berdasarkan uud cc. kerugian konstitusional tersebut nyata nyata terjadi berdasarkan sebab akibat (causal terbang), dari: praktik bernegara dari pejabat tata usaha negara baik pada organ eksekutif maupun pada organ yudikatif, yang selalu mengesampingkan huruf undang undang peradilan tata usaha negara dalam membuat keputusan tata usaha negara, sehingga seluruh keputusan tata usaha negara yang diterbitkannya adalah illegal atau caca konstitusional pemohon dirugikan oleh penyelenggaraan peradilan tata usaha negara yang tidak menerima permohonan pemeriksaan atas sengketa yang terindikasi mafia peradilan , dengan menyalahgunakan norma huruf juncto dan undang undang peradilan tata usaha negara danhuruf juncto dan undang undang peradilan tata usaha negara bahwa ciri ketiga negara hukum menurut friedrich julius stahl, adalah pembentukan peradilan tata usaha negara sebagai upaya pemenuhan terhadap teori negara hukum, apabila dalam tugasnya berdasarkan undang undang penguasa masih melanggar hak asasi (adanya campur tangan penguasa dalam kehidupan pribadi seseorang) maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan, merupakanrepublik indonesia dan pembentukan peradilan tata usaha negara pada tahun bahwa politik hukum atau arah hukum pembentukan undang undang peradilan tata usaha negara adalah hendak menciptakan suatu kondisi bagi setiap warga masyarakat untuk dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, apabila dalam pelaksanaan pembangunan nasional terdapat ataubangunan nasional, oleh karenanya untuk menyelesaikan sengketa diperlukan adanya peradilan tata usaha negara, yang dapat menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban, serta kepastian hukum, sehingga terciptaberdasarkan literatur hukum hanya terdapat (tiga) bentuk keputusan normatif, yaitu vonis, legislasi dan keputusan tata usaha negara. dengan demikian keputusan normatif yang bukan merupakan vonis dan legislasi adalah merupakan keputusan tata usaha negara. keputusan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri jakarta selatan dan kepala badan pengawasan mahkamah agung adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, oleh karenanya pada perkara cast yang bersangkutan adalah pejabat publik. pejabat tata usaha negara sebagaimana dikemukakan oleh hans kersen, sebagaimana dikutip oleh prof. dr. jimmy assiddigie, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi fungsi law creating function and law applying function adalah pejabat tata usaha negara. kedua pejabat tata usaha negara tersebut mengeluarkan keputusan tidak dalam fungsinya untuk menegakkan hukum. keputusan ketua pengadilan negeri jakarta selatan dan kepala badan pengawasan mahkamah agung adalah keputusan tata usaha negara, karena dikeluarkan dalam rangka fungsi pelaksanaan hasil pemeriksaan badan peradilan, berada luar fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur pada undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman (bukti fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penentuan, pelaksanaan putusan: pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa luar pengadilan junctooleh karenanya tersebut diikuti larangan bagi hakim untuk melaksanakan putusan pengadilan, sebagaimana diatur huruf undang undang nomor tahun tentang peradilan umum . norma huruf undang undang nomor tahun merupakan hak imunitas atau kekebalan hukum yang diberikan kepada seluruh pejabat tata usaha negara baik pada organ eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, apabila mengeluarkan keputusan tata usaha negara untuk melaksanakan .hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan undang undang, dikecualikan dari gugatan warga masyarakat. norma guo merupakan perlindungan yang diberikan oleh undang undang dalam melaksanakan putusan pengadilan karena merupakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman huruf undang undang kekuasaan kehakiman, dan implementasi pelaksanaan negara hukum sebagaimana diatur uud huruf undang undang peradilan tata usaha negara menjadi bertentangan tujuan hukum, yaitu terhadap: asas kepastian hukum, asas keadilan dan kemanfaatan. karena tidak bermanfaat bagi seluruh pejabat tata usaha negara dan tidak memberi kepastian hukum bagi warga negaranya, bahkan menghapuskan, menghilangkan, membatasi, atau setidak tidaknya menjadi penghalang bagi pemohon untuk mencari kebenaran materiil, dalam upaya penyelesaian hukum atas sengketanya terhadap pejabat struktural peradilan. pelanggaran tujuan hukum atas berlakunya norma huruf undang undang peradilan tata usaha negara, pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum, kepastian hukum dari sisi lain dapat diartikan sebagai suatu tentang kesesuaian antara das sein dan das pollen. pada das sein secara faktual dan jure seluruh pejabat tata usaha negara telah mengabaikan manfaat dan kepastian hukum atas berlakunya norma guo tentang pembatasan langsung, dan das pollen yang mengatur, bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan, apabila keputusan tata usaha negara dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan, sehingga, terhadap keputusan tata usahdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku). berdasarkan asas asas dalam pembentukan undang undang sebagaimana diatur pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan undang undang, bahwa norma huruf undang undang peradilan tata usaha negara, telah melanggar asas pendayagunaan dan kehasilgunaan disamping melanggar tujuan hukum khususnya kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan, karena norma tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung selalu dikesampingkan oleh seluruh keputusan pejabat tata usaha negara baik pada organ eksekutif maupun pada organ yudikatif, yaitu oleh: kepala badan pertanahan nasional, kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan, ketua pengadilan negeri jakarta selatan, ketua pengadilan tinggi dki jakarta, kepala badan pengawasan mahkamah agung. bahkan batalnya lagi, pada perkara itis norma tersebut dijadikan dasar hukum oleh ketua pengadilan tata usaha negara jakarta maupun majelis hakim perlawanan untuk menutupi pelanggaran peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara pada organ yudikatif terhadap indikasi kejahatan mafia peradilan , sehingga norma tersebut juga menjadi melanggar asas kejelasan tujuan. penyelenggaraan peradilan tata usaha negara sebagaimana penetapan perkara nomor ptun jkt., dan keputusannya pada perkara nomor ptun jkt., membuktikan bahwa norma tersebut menimbulkan diskriminasi atau perbedaan perlakuan antargolongan, tidak hanya horisontal antara pejabat tata usaha negara organ eksekutif dan yudikatif, namun juga diskriminasi vertikal karena permohonan pemeriksaan sengketa pemohon terhadap pejabat tata usaha negara organ yudisial yang tidak dapat diterima oleh peradilan tata usaha negara. upaya perlawanan terhadap penetapan sidang permusyawaratan atau dismissal proses oleh ketua pengadilan tata usaha negara, ditangani oleh majelis hakim perlawanan sebagaimana diatur pada dan undang undang peradilan tata usaha negara, objektivitas putusan diragukan dan dapat seringkali, karena pada hukum ac tidak menganut sistem dua tingkat peradilan indonesia sebagaimana diatur pada uud karena: secara teknis: perlawanan sebagai upaya hukum atas penetapan dismissal kurang menjaga wibawa ketua pengadilan, karena majelis hakim perlawanan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan sendiri kecil kemungkinan dapat membatalkan penetapan dismissal yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan, independensi majelis hakim tersebut tidak dapat menjamin objektivitasnya apabila keputusannya menyatakan bahwa penetapan dismissal tidak berdasar, karena ketua pengadilan sebagai pimpinan hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian yang dikenal dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) terhadap anggota majelis hakim perlawanan. sistem dua tingkat peradilan indonesia: melalui dan uud dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkatan antara mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan badan peradilan yang berada bawahnya, yang kemudian akan diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, pada konsiderans menimbang poin dinyatakan tujuan nomor tahun adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan sistem peradilan yang terpadu agar mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa. oleh karenanya perlawanan terhadap sidang permusyawaratan secara langsung bertentangan dengan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana diatur pada dan uud bahwa berlakunya norma huruf juncto dan undang undang peradilan tata usaha negara, bertentangan dengan:sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, atas salah satu tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara sebagaimana pertimbangan undang undang peradilan tata usaha negara adalah "agar warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukumundang undang guoii puu v dan putusan putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasntikan keadilan, terhadapiselesaikan peradilan tata usaha negara . juncto uud karena penyelenggara peradilan tata usaha negara tidak mengimplementasikan negara hukum dan mengakui hukum sebagai panglima, atas tidak dapat diselesaikannya secara hukum sengketa pemohon terhadap pejabat tata usaha negara pada organ yudikatif.atas: untuk menyelesaikan secara hukum sengketa pemohon terhadap seluruh pejabat tata usaha negara baik pada eksekutif maupun pada organ yudikatif. untuk menegakkan hukum untuk memberi kepastian hukum berdasarkan undang undang peradilan tata usaha negara, karena norma tersebut disalahgunakan dan tidak memberi pengecualian gugatan terhadap pejabat tata usaha negara pada organ yudikatif. penggunaan norma tersebut oleh penyelenggara peradilan tata usaha negara untuk melindungi pejabat tata usaha negara yang terindikasi melakukan praktik mafia peradilan , atau sebagai norma yang melindungi persembunyian suatu kejahatan. uud karena penyelenggara peradilan tata usaha negara tidak mengakui hak konstitusional pemohon untuk diperlakukan sama hadapan hukum, baik vertikal antara pemohon dengan pejabat tata usaha negara pada organ yudikatif, maupun horisontal antara pejabat tata usaha negara pada organ yudikatif dengan organ eksekutif. uudmelakukan diskriminasi terhadap permohonan pemeriksaan sengketa dan pembedaan serta mengecualikan pejabat tata usaha negara organ yudikatif dari permohonan pemeriksaan sengketa yang pemohon ajukan, sekalipun terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan yang terindikasi mengintervensi kemerdekaan kekuasaaan kehakimri aspek kemanfaatan, norma tersebut lebih banyak menimbulkan kudarat dibanding dengan kegunaannya. pemohon berwenang atas pengakuan terhadap kedaulatan rakyat bahwa menurut prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., dalam makalah membangun budaya sadar berkonstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, sebagai bahan orasi ilmiah peringatan dies natalis xxi dan wisuda universitas darul ulum unida) lamongan, desember edisi mahkamah konstitusi menyatakan bahwa:perubahan mendasar lainnya adalah perubahan prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat menjadi dilaksanakan menurut undang undang dasar. hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam uud berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing masing. perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar (concentration power and responsibility upon the president) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). prinsip prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. cc. kedaulatan rakyat sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi ada tangan rakyat meliputi segi ruang lingkupnya (scope power), dan juga segi jangkauan kekuasaannya (domain power). lingkup kedaulatan rakyat menyangkut kegiatan apa saja yang dilakukan dalam lingkup kedaulatan rakyat, sedangkan jangkauan kedaulatan rakyat adalah siapa yang menjadi penguasa atau pemegang kekuasaan tertinggi, dan siapa subjek yang dijangkau oleh pengaruh kekuasaan itu. yang terakhir ini berkenaan dengan hubungan kekuasaan antara the subject dan the sovereignlakunya norma huruf undang undang peradilan tata usaha negara, menyebabkan hak dan atau kewenangan pemohon tidak dapat diterima oleh peradilan tata usaha negara, membuktikan bahwa: praktek kekuasaan yang absolut dan tirani dari organ yudikatif, yang mengamputansi secara total segala bentuk kontrol termasuk kontrol publik yang merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. demikian pula pengingkaran akuntabilitas kekuasaan kehakiman merupakan pengingkaran pula terhadap kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. pada hakikatnya uud telah menentukan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap pemenuhan rasa keadilan masyarakat adalah warga masyarakatnya sendiri. artinya, siapapun yang melaksanakan fungsi fungsi itu dalam praktek penyelenggaraan negara, sumber kekuasaan yang dimilikinya pada dasarnya adalah kedaulatan rakyat dan ditujukan sebesar besarnya untuk bangsa dan negara republik indonesia, tidak hanya untuk kelompok kepentingan lembaga peradilan itu sendiri. pemohon berwenang atas implementasi negara hukum uud secara tegas menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, konsekuensi yang timbul dari penegasan uud tersebut, antara lain: tegaknya supremasi hukum"undang undang dan peraturan pemerintah), samptu presiden juga mempunyai kekuasaan yudikatif (misalnya memberikan grasi, amnesti, abolisi). dalam suatu negara hukum,erlakunya huruf undang undang peradilan tata usaha yang dikesampingkan oleh seluruh pejabat tata usaha negara baik pada organ eksekutif dan organ yudikatif yang menolak untuk melaksanakan hasil pemeriksaan badan peradilan adalah pengingkaran terhadap berlakunya supremasi hukum. demikian pula sikap peradilan tata usaha negara dalam penyelenggaraan peradilan yang tidak menerima permohonan pemeriksaan sengketa pemohon terhadap pejabat tata usaha negara organ yudikatif, merupakan pengkhianatan terhadap penegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur uud serta pelanggaran terhadap undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman,adili . yang tidak saja merupakan penjabaran lebih lanjut melainkan implementasi juncto uud pemohon berhak atas penegakkan hukum dan keadilan menurut prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., dalam bukunya konstitusi dan konstitualisme, hal. dalam rumusan sila kedua pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab', prinsip kemanusiaan yang dianggap ideal adalah kemanusiaan yang 'adil' yang langsung dikaitkan dengan kata 'beradab'. jika sifat adil itu sederajat dengan sifat ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa (tauhid), maka secara empirik keadilan dan keberadaan merupakan konsekuensi logis dari tingginya kualitas ketakwaan warga suatu masyarakat. peradaban tidak mungkin tumbuh dalam struktur sosial yageftidak berkeadilan.jika struktur sosial timpang, maka dalamnya akan terjadi penindasan antarsesama manusia. dari rumusan sila kedua pancasila dan pendapat tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa peradaban dapat terbentuk dari hasil penyelenggaraan peradilan dengan fungsi utama menegakkan hukum dan keadilan. tidak akan ada peradaban yang tidak didasarkan atas berkehidupan yang keadilan, dan tidak akan ada keadilan jika peradaban dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak berkembang. oleh karena itu, dalam upaya membangun peradaban bangsa kita yang tinggi dan bermartabat, penting sekali artinya menegakkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. apabila struktur keadilan mengalami keruntuhan, itulah yang kemudian menjadi pertanda merosotnya peradaban yang bahkan pada akhirnya menghancurkan keseluruhan eksistensi bangsa itu sendiri. bahwa berlakunya huruf undang undang peradilan tata usaha negara dan menjadi dasar hukum penetapan perkara nomor ptun jkt, nyata nyata merupakan pengkhianatan terhadap penegakkan hukum dan keadilan sebagaimana uud kedudukan mulia dari seorang hakim adalah ketika lalunya dipergunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga menunjukan kualitas hakim yang bersangkutan. jabatan wakil tuhan yang disandangnya adalah ketika berani melawan kemungkaran dan kebatilan. namun ketika palu dipergunakan untuk meruntuhkan hukum dan keadilan, serta keberpihakan hakim terhadap kemungkaran dan kebatilan, maka peradaban bangsa dan negara ini sudah mengarah kepada zaman jahiliyah. oleh karenanya sudah sewajarnya pergeseran peradaban tersebut dihentikan dengan pembatalan norma hukum guo. pemohon berwenang atas prinsip hukum sebagai panglima tertinggipersyaratan berlakunya suatu undang undang dalam hal ini undang undang peradilan tata usaha negara adalah berlaku secara umum, terhadapseluruh sengketa yang terjadi antara warga masyarakat terhadap pejabat tata usaha negara baik pada organ yudikatif, eksekutif, dan legislatif, dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya, telah merugikan kepentingan warga masyarakatnya, sebagaimana diatur pada undang undang nomor tahun tentang perubahan. berdasarkan penjelasan pemerintah pada saat pembahasan undang undang peradilan tata usaha negara dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dengan agenda tentang penjelasan istilah istilah yang tepat pada badan atau pejabat tata usaha negara, terhadap usulan fraksi karya pembangunan untuk merubah istilah tata usaha negara menjadi pemerintah, penjelasan pemerintah adalah sebagai berikut: istilah tata usaha negara memberikan pengertian tentang kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam rangka yang disebut dengan kekuasaan umum dan hal ini dititikberatkan pada hal hal yang bersifat kegiatan. pemerintah khawatir apabila mengikuti gagasan atau pikiran fraksi karya pembangunan, yaitu istilah badan tata usaha negara diganti dengan badan pemerintah karena istilah pemerintah sudah memasyarakat. sebetulnya ada sebagian kegiatan yang terletak bidang yudikatif dan ada pula yang terletak dalam bidang legislatif. jadi apabila dianggap struktural, maka hal ini tidak tepat sebab intinya adalah kegiatan. berdasarkan undang undang peradilan tata usaha negara, pejabat tata usaha negara pada seluruh organ negara yang melakukan fungsi pemerintahan atau urusan pemerintahan, mempunyai kedudukan yang sama hadapan undang undang peradilan tata usaha negara. maka nyatakan bahwa tidak dapat dibuatnya, selaku pejabat tata usaha negara pada organ yudikatif yang menjalankan fungsi pemerintahan, bertentangan dengan negara hukum dan asas kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dan uud serta melanggar persamaan hadapan hukum atau equality before the law baik secara horisontal maupun vertikal, sebagaimana dimaksud junctorma huruf undang undang peradilan tata usaha negara telah dikesampingkan dan diabaikan oleh seluruh pejabat tata usaha negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa norma guo tidak memenuhi asas manfaat dan kepastian hukum atas keberlakuannya. pemohon berhak atas tujuan hukum berlakunya suatu norma bahwa seluruh pejabat tata usaha negara mengingkari kepastian hukum dan kemanfaatan norma huruf undang undang peradilan tata usaha negara dan peradilan tata usaha negara sendiri yang sepatutnya berdasarkan konstitusi berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, justru menggunakan norma guo untuk tidak memeriksa sengketa pemohon terhadap pejabat struktural peradilan yang terindikasi melakukan kejahatan mafia peradilan . berlakunya norma guo mengakibatkan pemohon dan para ahli waris tidak mendapatkan kepastian hukum dan manfaat berlakunya norma. sehingga berlakunya norma guo bertentangan dengan tujuan hukum, karena tidak bermanfaat, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tidak berkeadilan. samping itu secara yuridis norma guo menjadi bertentangan denganohon berhak perlindungan atas pengambilalihan hak milik secara sewenang wenang dari siapapun juga bahwa keputusan ketua pengadilan negeri jakarta selatan yang menolak pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh pemohon dan para ahli waris, merupakan bentuk pembenaran terhadap pengambilalihan hak milik secara sewenang wenang dan pengingkaran terhadap kekuatan hukum dari akta otentik hasil pemeriksaan badan peradilan, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat para pihak yang bersengketa dan mempunyai kekuatan eksekutorial. keputusan guo menghilangkan hakohon dan para ahli waris atas tanah bersengketa dan hukuman denda terhadap para lawan bersengketa. tindakan melanggar peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh pejabat struktural peradilan, sesungguhnya merupakan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pengabaian asas manfaat dan kepastian hukum atas berlakunya norma huruf juncto dan undang undang peradilan tata usaha negara, melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon terhadap kepastian hukum. terhapuskannya, dihilangkan, dibatasi, atau setidak tidaknya menjadi terhalang hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon untuk mendapatkan kebenaran materil peradilan tata usaha negara atas pelanggaran kepastian hukum bagi pemohon, lebih disebabkan oleh berlakunya norma guo. hal demikian sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan atas pengambilalihan hak milik secara sewenang wenang oleh siapapun juga sebagaimana diatur dan uud sehingga sudah sepatutnya terhadap norma huruf undang undang peradilan tata usaha negara untuk dihapuskan. pemohon berhak dihormati hak asasi manusianya dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa hak persamaan hadapan hukumpersamaan hadapan hukum dapat dibatasi oleh undang undang, dalam perkara cast pembatasan diatur pada undang undang nomor tahun tentang perubahan keduaberupa pembatasan langsung maupun pembatasan tidak langsung.pada perkara guo. telah melakukan diskriminasi baik secara horisontal, antara pejabat tata usaha negara organ eksekutif dengan organ yudikatif, demikian pula secara vertiktara pemohon dengan pejabat struktural peradilan. senjatanya undang undang peradilan tata usaha negara berlaku umum terhadap seluruh pejabat tata usaha negara dengan pengecualian pembatasan langsung. dengan pembatasan sengketa yang dialami oleh pemohon terhadap pejabat tata usaha negara organ eksekutif saja. maka membuktikan perlakukan diskriminasi penyelenggara peradilan atau perlakukan istimewa terhadap keputusan pejabat tata usaha negara organ yudikatif sekalipun terhadap pelanggaran berat yaitu intervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. berdasarkan uraian uraian seperti dikemukakan dalam angka sampai angka atas, maka nyatakan bahwa norma undang undang yang dikandung dalam huruf juncto serta undang undang peradilan tata usaha negara dan norma khusus yang diciptakan oleh majelis hakim perkara nomor ptun jkt., khususnya terhadap frasa yang berbunyi: hurufnyatakan bertentangan denganv. kesimpulan dari uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka ii, dan iii atas, maka sampailah pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini,juncto serta undang undang peradilan tata usaha negara terhadap norma konstitusi sebagaimana diatur dalam negara indonesia yang memiliki kewenangan dan hak konstitusional yang diberikan oleh uud khususnya: huruf juncto dan undang undang peradilan tata usaha negara, norma khususberlakunya norma undang undang yang diatur dalam: hurufumulatifemohon mempunyai kewenangan dan atauperlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang wenang oleh pejabat tata usaha negara, sebagai konsekuensi dari pernyataan: uud kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar : uud negara indonesia adalah negara hukum. keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dan undang undang tentang peradilan tata usaha negara, pada frasa yangadalah bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam dangabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya terhadap uji materil huruf juncto dnorma: huruf undang undang peradilan tata usaha negaradan undang undang peradilan tata usaha negara,bertentangan dengan undang undang dasar menyatakan bahwa norma:ada frasa yang berbunydak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang undang ini: ra. keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan. didak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. memerintahkan kepada panitera mahkamah untuk memuat amar putusanradilan tata usaha negara: huruf.ptun. hak konstitusional pemohon dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh ketentuan guo karena ketentuan guo menghalangi upaya pemohon untuk mencari kebenaran materiil dalam sengketa terhadap pejabat struktural peradilan: i3. menimbang bahwfotokopi kartu tanda penduduk provinsi dki jakarta atas nama pemohon (vide buktigugatterhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanenurut mahkamah materi atau substansi ptun yang menjadi pokok permohonan tersebut telah cukup jelas, sehingga mahkamah berpendapat tidak diperlukan keterangan dari presiden dan dpr: pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan huruf dan ptun bertentangan dengan dan dberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: i3 menimbang.ewenangan dan atau hak konstitusional pemohon tersebut atas secara aktual melanggar, atas berlakunya huruf undang undang peradilan tata usaha negara, atas peristiwa konkrit sebagai berikut: terhadap permohonan pelaksanaan atau eksekusi hasil pemeriksaan badan peradilan, seluruh pejabat tata usaha negara baik pada organ eksekutif, kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan: maupun pada organ yudikatif, ketua pengadilan negeri jakarta selatan, dan ketua pengadilan tinggi dki jakarta serta kepala badan pengawasan mahkamah agung republik indonesia, telah mengeluarkan keputusan ilegal yaitu menolak untuk melaksanakan hasil pemeriksaan badan peradilan, atau mengabaikan kemanfaatan dan kepastian hukum, atas dasar berlakunya norma huruf undang undang peradilan tata usaha negara. pemohon beranggapan bahwa keputusan pejabat tata usaha negara organ yudikatif dalam melaksanakan fungsi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan perbuatan yang melebihi dari intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur. i3. menimbang bahwa selanjutnya mahkamah mempertimbangkan permohonan pengujian konstitusionalitas dan ptun yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara perlawanan terhadap penetapan dari ketua pengadilan tun yang menyatakan bahwa suatu permohonan tidak diterima atau tidak berdasar. menurut pemohon, keberadaan ketentuan guo telah melanggar hak konstitusional pemohon karena upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan yang dimaksud oleh ditangani oleh majelis hakim dari pengadilan tun itu sendiri sehingga mengakibatkan objektivitasnya diragukan atau seringkali (vide permohonan pemohon angka halaman setelah mencermati permohonan pemohon, mahkamah berpendapat bahwa dan ptun sesungguhnya tidak mengatur mengenai majelis hakim yang akan menangani gugatan perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan, meskipun kemudian ketentuan dan ptun dalam praktiknya ditafsirkan demikian karena gugatan tun memang diajukan kepada pengadilan tun dimaksud. menurut mahkamah akan menjadi tidak benar apabila perlawanan terhadap penetapan dismissal ditangani oleh pengadilan iun yang berbedaadahal jika gugatan perlawanan tersebut dikabulkan maka pokok gugatan akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan tun sebelumnya. adapun dalam konteks objektivitas putusan, menurut mahkamah, harus dibedakan antara posisi hakim sebagai jabatan pengadilan dengan posisi hakim dalam struktur organisasi pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan tun. sebagai pengadilan, semua hakim memiliki kedudukan yang sama atau sederajat, yang tidak boleh saling mempengaruhi antara satu hakim dengan yang lain. sementara dalam posisinya sebagai anggota organisasi pengadilan, seorang pemegang jabatan hakim memiliki hubungan administratif dengan sesama hakim dan atau dengan hakim yang ditunjuk sebagai koordinator administratif. dalam posisinya sebagai pejabat pengadilan, hakim yang menangani perkara perlawanan terhadap penetapan dismissal, dilindungi sekaligus diwajibkan oleh hukum untuk bertindak independen tanpa mempertimbangkan bahwa penetapan dismissal yang sedang diwakilinya adalah penetapan dismissal yang diputuskan oleh hakim yang secara officio merupakan ketua pengadilan tun dimaksud. dengan demikian, menurut mahkamah, tidaklah tepat argumentasi pemohon bahwa objektivitas putusan majelis hakim yang mengadili perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan tun (penetapan dismissal) dipengaruhi oleh hubungan struktural administratif dengan ketua pengadilan tun dimaksud. pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan dan ptun bertentangan dengan dan uud (vide permohonan pemohon angka halaman namun tidak menjelaskan mana letak pertunangannya. setelah mencermati dan uud yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan antara dan ptun dengan dan uud karena justru uud menyebutkan secara tegas dan jelas keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu badan peradilan bawah mahkamah agung, sementara uud hanyapertimbangan hukum tersebut atas, mahkamah menilai permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas dan ptuhuruf dan ptunwahiduddin adams, anwar usman, muhammad alim, maria farida indrawi, materialis akbar, santsanto panitera pengganti, aaa ttd. maa martian wibowopenyelenggara peradilan tata usaha negara tidak menerima permohonan pemeriksaan sengketa pemohon terhadap pejabat struktural peradilan yang melakukan intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, atas dasar berlakunya norma huruf juncto dan undang undang peradilan tata usaha negara. berlakunya norma guo melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, terhapuskan, dihilangkan, dibatasi atau setidak tidaknya telah terhalang tidak dapat menyelesaikan sengketa terhadap pejabat struktural peradilan secara hukum. pemohon juga mendapat perlakuan diskriminatif terhadap pemenuhan hak untuk mendapatkan kepastian hukum, utamanya hak untuk mengajukan pemeriksaan sengketa terhadap keputusan pejabat tata usaha negara organ yudisial, yaitu: atau pejabat tata usaha negara organ yudikatif, atas dasar hukum berlakunya norma huruf juncto dan undang undang peradilan tata usaha negara. kekuasaan absolut mahkamah agung, permohonan pemeriksaan sengketa pemohon terhadap kepala badan pengawasan mahkamah agung tidak diterima, majelis hakim memaksakan diri untuk melakukan temuan hukum, berupa norma khusus pada putusan nomor ptun jkt (bukti juncto putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor pt.tun.jkt., tanggal mei (bukti untuk selanjutnya disebut perkara ptun jkt peristiwa konkrit ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa terhadap pejabat tata usaha negara organ yudikatif dalam melaksanakan fungsi pemerintahan meskipun berada luar kekuasaan kehakiman terhapuskan, dihilangkan, dibatasi atau setidak tidaknya telah terhalang, sehingga upaya pemohon untuk mencari kebenarterial terhadap intervensi kekuasaan kehakiman menjadi hal yang mustahil. akibat keputusan ilegal seluruh pejabat tata usaha negara yang tidak mengakui hasil pemeriksaan badan peradilan, secara spesifik telah menjadi bulan bulanan gugatan pemohon peradilan tata usaha negara, sebagaimana: gugatan pemohon terhadap pejabat tata usaha negara pada organ eksekutif telah dikabulkan seluruhnya, sebagaimana putusan pada gugatan terhadap: kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, putusan nomor ptun jkt., tanggal oktober (bukti dengan amar putusan terbukti telah melanggar peraturan perundang undangan, dengan pertimbangan hukum: bahwa sikap diam tergugat tidak memproses surat permohonan hari.nomor ptun jkt., tanggal desember (bukti )., juncto putusan pengadilan tinggi jakarta nomor pt.tun.jkt., tanggal juni (bukti )., gugatan dimenangkan oleh para ahli waris almarhum burhanuddin, karena kepala badan pertanahan nasional selain menolak putusan perdata berkekuatan hukum tetap, masih juga tetap tidak melaksanakan putusan nomor ptun jkt., dengan menerbitkan keputusan baru yang mensyaratkan para ahli. warisjukan tuntutan perdata atau tata usaha negara terhadap kepemilikan tanah hak bersengketa pihak ketiga ny. novara, dengan pertimbangan majelis hakim: bahwa tergugat menyalahgunakan kewenangannya. sikap demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi ahli waris yang berarti bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah, khususnya dan d. kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan, dengan putusan nomor ptun jkt., tanggal juli (bukti juncto putusan banding nomor pt.tun.jkt., tanggal januari (bukti juncto putusan tingkat kasasi nomor k tun tanggal agustus sebagaimana telah dirilis pada website mahkamah agung (bukti dengan pertimbangan majelis hakim: bahwa terhadap dalil tergugat yang menyatakan putusan perkara pat. pn. jak jo. putusan pdt pt.dki. juncto pdt dapat dikesampingkan dengan adanya perjanjian perdamaian tanggal maret tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, karena adanya putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia pdt tanggal pebruari yang menekankan permohonan kasasi dari pemohon kasasi stefan ginting, pemohon kasasi edison politik siahaan dan yohanes irianto putro, ditolakdua putusan guo, telah membuktikan bahwa surat perjanjian perdamaian telah dipergunakan oleh seluruh lawan berperkara sebagai alat untuk melakukan permufakatan jahat terhadap orang tua pemohon. namun peradilan tata usaha negara tidak menerima permohonan pemohon untuk memeriksa sengketa terhadap pejabat tata usaha negara organ yudikatif, yang secara langsung maupun tidak langsung mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman, berdasarkan: norma huruf undang undang peradilan tata usaha negara, sebagaimana gugatan pemohon dan para ahli waris terhadap ketua pengadilan negeri jakarta selatan dengan objek pembatalan keputusan tata usaha negara ilegal dan keputusan fiktif negatif, ketua pengadilan tinggi jakarta dan kepala badan pengawasan mahkamah agung, pada penetapan ketua pengadilan tata usaha negara jakarta nomor !ptun jkt., tanggal april (bukti juncto putusan perkara perlawanan nomor plw ptun jkt., tanggal juni (bukti juncto putusan peninjauan kembali perkara nomor pk tun tanggal juni yang dirilis pada website mahkamah agung (bukti selanjutnya disebut penetapan nomor ptun jkt ., dengan penggunaan dasar hukum oleh majelis hakim perlawanan dan hakim agung peninjauan kembali, berlakunya norma huruf juncto dan undang undang peradilan tata usaha negara. praktik eigenrichtig dan kekuasaan absolut lembaga peradilan, dengan melakukan temuan hukum oleh majelis hakim untuk melindungi kepala badan pengawasan mahkamah agung republik indonesia, pada keputusan perkara nomor ptun jkt., dengan norma khususahwa temuan hukum yang diupayakan oleh majelis hakim perkara nomor ptun jkt, tanggal november didasarkan pada original intent yang keliru, karena kepala badan pengawasan mahkamah agung tidak pernah menempuh prosedur penyelenggaridangan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memeriksa perbuatan tercela dari ketua pengadilan negeri jakarta selatan. upaya hukum penyelesaian secara administratif terhadap keputusan ilegal ketua pengadilan negeri jakarta selatan, atas laporan pengaduan masyarakat, telah disikapi keliru oleh kepala badan pengawasan mahkamah agung yang saat itu masih dijabat oleh bp. dr. h.m. syarifuddin, s.h., mh., karena menyatakan tidak berwenang untuk menerbitkan surat katabeletje , yang disampaikan secara lisan kepada pemohon pada saat berkunjung badan pengawasan mahkamah agung.cara hukum sengketa terhadap pejabat tata usaha negara organ yudikatif, atas dasar berlakunya norma huruf juncto dan peradilan tata usaha negara. pemohon berharap dengan dikabulkannya uji materi norma guo, hak dan atau kewenangan pemohon untuk menyelesaikan secara hukum peradilan tata usaha negara, atas sengketa pemohon terhadap ketua pengadilan negeri jakarta selatan pada perkara konkrit, apabila masih juga mengeluarkan keputusan administratif yang mewajibkan pemohon untuk mengajukan kembali gugatan. karena keputusan majelis hakim pada gugatan pemohon sebelumnya adalah tidak dapat diterima, sehingga tidak termasuk dalam pengertian nobis idem apabila pemohon mengajukan permohonan sengketa terhadap keputusan tata usaha negara cast. dan pemohon berharap agar mahkamah agung dapat melakukan perbaikan bagi pembinaan dan rekrutmen pejabat struktural peradilan yang memegang kekuasaan kehakiman agar menjaga amanah dan tidak mempermainkan hukum terhadap para pencari keadilan (justisibellen) dan warga negaranya. pemohon juga berharap agar fungsi pengawasan oleh badan pengawasan melekat dan badan pengawasan fungsional dapat lebih peka terhadap laporan pengaduan masyarakat dengan menggali dan serius menindaklanjuti laporan terhadap perilaku sebagian oknum peradilan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun gos. hasil ma'ruf, m.h. pekerjaan wiraswasta alamat jalan cholil nomor kelurahan kuno panji, kecamatan belinya, kabupaten bangka, provinsi bangka belitung dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada iwan prahara nur asnawi, s.h., artistik pratama putra tenggara, sh., dan halida atika, sh., para advokat yang tergabung pada kantor hukum iwan prahara partner beralamat kantor jalan jenderal ahmad yani nomor pangkalpinangemohon serta saksi dan ahli pemerintahlatar belakang bahwa mengingat permohonan pengujinamun terhadap yang berbeda sebelumnya pernah dimohonkan oleh warga masyarakat bangka belitung pada tahun lalu mahkamah konstitusi. maka semangat serta latar belakang terhadap permohonan pengujian ini, secara garis besar memiliki banyak persamaan. terutama terhadap sisi sejarah serta kerugian faktual yang dialami pemohon. kami akan menguraikan kembalidilagi terjadi. bahwa berdasarkan cbertentangan dengan dan undang undang dasar pokok permohonan bahwaahwa bunyibahwa bunyi dan undang undang nomor tahun adalah,menyatakanklasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri dalam adalah kontradiktif serta diskriminasi, mana tidak dijelaskan secara terperinci tentang maksud serta tujuannya, mengingat pada penjelasan dikatakan cukup jelas, padahal mendirikan badan badan usaha seperti koperasi perizinan tidak wajib harus dari menteri. ataupun badan usaha seperti cv, apalagi perorangan tidak harus dengan sebuah perizinan yang dikeluarkan menteri. sehingga keberadaan guo telah menafikan keberadaan badan badan usaha yang telah berdiri.sangat multitafsir, yang menimbulkan kebingungan, mengingat tidak ada nya kejelasan lebih lanjut terhadap apa yang menjadi tujuan serta semangat dari keberadaan guo. namun timah serta kementerian esdm telah membuat kebijakan tersendiri sesuai dengan amanat dari bahwa frase kata mengenai penyelenggara usaha jasa pertambangan kemudian diatur oleh peraturan menteri pada adalah sebuah bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya, kembali rakyat tidak diberikan ruang sedikitpun untuk bernafas karena terbukti hanya dijadikan alat kepentingan untuk menekan kehidupan ekonomi rakyat. pt. timah dan kementerian sdm memaknai frasa kata pemegang iup danadalah menghentikan serta melarang sistem kerja sama yang selama ini menggunakan pola kemitraan antara pt. timah dengan masyarakat. hal ini dapat dibuktikan dengan keluarnya permen esdm nomor tahun dan nomor tahun untuk legitimasinya bahwa permen esdm nomor tahun dan tahun adalah turunan dari yang hanya menimbulkan kegaduhan serta keresahan rakyat. sedangkan ratusan masyarakat yang tetap memaksa untuk bekerja ditambang, banyak yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan lalu dijebloskan dalam penjara dan ribuan orang menjadi pengangguran, perekonomian melemah, kriminalitas melonjak sedangkan bagi pemilik modal yang berkolusi tidak memperdulikan padahal sistem kemitraan cukup membantu pt. timah dan menguntungkan kedua belah pihak. bahwa frase kata tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan pada huruf sangat tidak ilmiah dan tidak logis, bukankah dan jelas keberadaan dan tidak dikaji lebih komprehensif lagi maksud serta tujuan dari tersebut, yang lagi lagi dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas. akibatnya pemerintah dalam hal ini kementrian esdm pada akhirnya mengeluarkan jumlah jenis yang hanya mengakibatkan rakyat mati perlahan. bahwa frasa kata mengenai penyelengaraan.lagi.. berdasarkan apa yang telah diuraikan,rminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidak adilan (injustice), ketidak pastikdandan sertadengan frase kata sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau setidak tidaknya dihilangkan. dan khusustidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidak tidaknykhususnya dan menyatakan bukti fotokopi uud bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: selain itu, pemohon juga telah mengajukan dua saksi yang bernama agus ada dan tepi marbinanda dan telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari dan februari yang menerangkan sebagai berikut: agus ada saksi mengkoordinir rakyat yang melakukan penambangan daerah, bahwa saksi sangat mengetahui kondisi lapangan dan ada kuasa penambangan pemerintah daerah dari bupati dan ada kuasa penambangan milik tambang timah, bahwa kuasa penambangan pemerintah dikeluarkan oleh dinas pertambangan setempat dan apabila kuasa penambangan milik pt. timah dikeluarkan oleh kantilasi yang namanya spl surat penunjukan lokasi) izin usaha penambangan, bahwa persoalannya adalah pt. timah hanya mengeluarkan iup berbentuk surat penunjukan lokasi, misalnya hektare, tetap lapangan saksi menambang harus menggantikan hektar, sedangkan harga hektar misalkan rp100. saksi harus menggantikan itu, bahwa seluruh peralatan tambang rakyat yang beli dan persoalannya seharusnya pt. timah mengeluarkan izin berikut peta, misalnya hektar sehingga saksi yang harus membebaskan lahan tersebut, bahwa sejak direktur yang baru pt. timah tidak membeli timah, jadi timah yang digali oleh masyarakat sebelum adanya permen nomor pt. timah masih membeli tetapi sekarang pt. timah tidak membeli lagi, bahwa kondisi pertambangan pulau bangka sekarang ini tidak lagi pemerintah daerah yang memiliki kp, jadi tidak ada lagi wilayah pertimbangannya yang ada hutan produksi. tepi marbinanda bahwa berkaitan dengan permasalahan yang ada pt. timah yaitu adanya ketidakjelasan aturan ataupun berkaitan dengan undang undang, bagi saksi selaku pelaku pertambangan, biasanya apabila sudah menemukan lokasi ataupun ingin bekerja maka saksi akan datang pt. timah yang ada daerah tersebut, dan mengajukan koordinat lokasi yang kemudian akan segera diurus oleh pt. timah dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada, bahwamalah sempat dihentikan dari pertengahan tahun kemarin sampai dengan sekarang karena belum ada kejelasan aturan harus dibagaimanakan, bahwa bagi saksi sebenarnya apapun aturan dan bagaimana saksi dapat bekerja karena selama ini saksi menganggap pt. timah memang banyak yang punya iup saat timah mulai mengalami ketidakjelasan terhadap masyarakat, maka saksi menjadi terpukul, bahwa: bahwa saksi bermitra dengan: bahwa saksi mempunyai iup dari pemda tetapi tidak bisa kerja karena saksi enggak punya izin usaha jasa pertambangan sampai hari ini. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah telah memberikan keterangan secarasehubungan dengan anggapan pemohon bahwa frasa klasifikasi dan kualifikasiyang telah ditetapkan oleh menteri dalam undang undang minerva adalah kontradiktif serta bersifat diskriminatif. mana dalam ketentuan peraturan perundang undangan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tujuan pembuatan ini: mengingat pada bagian penjelasannya punyang selanjutnya kami sebut permen esdm nomor tahunomor tahun tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan. yang selanjutnya kami sebut permen esdm nomor tahun bahwa definisi klasifikasi diatur dalam angka permen esdm nomor tahun yaitu,: cc. mana penjabaran untuk standarisasi penerbitan izinnya dijabarkan dalam lampiran dan 1b, permen esdm nomor tahun kemudian penjelasan mengenai frasa kualifikasi diatur dalam angka permen esdm nomor tahun yaitu, penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan. tambang dan reklamasi, kesehatan dan keselamatan kerja,50. sampai dengan rp300. , : kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari rp300. sampai dengan rp.1miliar,miliar sampai dengan miliar, kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari miliar sampai dengan mimaka sebagaimana telah diatur dalam undang undang minerva,. bahwa oleh karenanya berdasarkan penjelasan atas, ketentuan guo makaminerva.timah, tbk. bahkan pada tahun timah public dan berhasil mendirikan beberapa anak perusahaan. keberadaan timah tbk.idak lebih seperti sebuah pepatah lama yang berbunyi, jauh panggang dari api. timah tbk. hanya mau mengeruk temannya saja tanpa peduli kepentingan rakyat serta daerah. tingkat kepedulian timah tbk.engantimah yang tujuannya untuk menutupi kembali lubang lubang dan kolong kolong bekas galian timah (yangbanyak tersebar hamper seluruh daerah yang ada provinsi kepulauan bangka belitung). setelahkoba tin (sekarangzaman itu. berdasarkan kontrak karya itulah, maka koba tin pun dengan leluasa ikut sehubungan dengan anggapan pemohon bahwabahwa bara atas nama menteri: bahwa dalam, bahwa untuk mendapatkan persetujuan direktur jenderal mineral dan batu bara atas nama maatau,.peraturan esdm nomor tahun. bahwatimah, mana hal ini menunjukkan keberadaan dan undang undang minervasebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan usaha jasa pertambangan, diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri esdm nomor tahun dan peraturan esdm nomor tahun bahwabisabahwayang berbunyi sebagai berikut. dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, optimalisasi pemanfaat setelah mendapatkan persetujuan menteri. sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah atas, maka anggapan pemohon bahwa frasa tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksudbergerak sebagai mitra usaha timah, mana hal ini menunjukkan keberadaan dan tidak dikaji lebih komprehensif, sehingga dalam penjelasannya hanya dikatakan cukup jelas adalah tidak benar dan tidak berdasar.merupakan suatu bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya.: bahwaundangan tingkat yang lebih rendah: sehingga keberadaan peraturan menteri memberikan pedoman dan panduan,. bahwa oleh karenanya sebagaimana telah dijelaskan oleh pemerintah atas, makatelahkhwan anarki bahwa ada perubahan situasi yang signifikan yang terjadi pertambangan pada umumnya, khususnya pernikahan juga terjadi bangka belitung, itu dimulai signifikansinya pada tahun mana sana dengan isu yang berkembang pada waktu itu, sebelumnya pt. timah memiliki tambang hanya an. ini yang dikelola memang semua kendali bawah pt. timah dan kemudian dikerjakan juga, dioperasikan bersama mitra kerja sama dengan mitra usaha dengan kapasitas skala tambangnya. namun, setelah tahun terjadi perubahan situasi , melakukan penambangan dengan peralatan sederhana berkapasitas kecil cadangan cadangan pt. timah,itu bebas menambang sana yang sebenarnya pada awalnya itu adalah ilegal, artinya penjarahan, bersamaan dengan itu juga pada kurun waktu. untuk diketahui bahwayang kondisinya situasional pada saat itu, dengan menerapkan imbal jasa kepada masyarakat yang hasil produksinya imbal masakan dan kemudian masyarakat dibayar, bahwamengalami kerugian yang signifikan karena akibat dari bijih timah yang diselundupkan tersebut pt. timah tidak mendapatkan hasil juga sesuai dengan yang dimilikinya, bahwa sebagai gambaran pada tahun sampai dalam pt. timah yang berjumlah untuk hektare, waktu itu perubahan situasi masyarakat masuk secara massal dan menambang lokasi lokasi tersebut dalam iup tersebut yang tidak bisa dikendalikan oleh pt. timah, aparat, maupun aparat keamanan pada waktu itu, yang kemudian hasilnya muncul, kolektor kolektor pengumpul, yang kerjanya menampung bijih timah dari hasil penambangan kemudian diperjualbelikan. kolektor kolektor tersebut bertebaran dengan jumlahnya bisa sampai ratusan, sampai sekitar an pada waktu itu: bahwa kolektor kolektor besar tersebut yang kota memiliki modal besar, kalau ini dibedakan kampung sama kota ini dari kepemilikan modalnya besar dan mengendalikan untuk ekspor bijih yang pada waktu sebelum bulan juni pertengahan dibebaskan untuk ekspor luar negeri dan dalam kondisi tersebut pt. timah tidak bisa mendapatkan hasil produksinya, bahwa dalam perkembangannya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang melarang pt. timah mencoba merangkum masyarakat dengan membuat sistem. sistem tersebut yang disebut pola kemitraan tambang skala kecil, mana masyarakat masyarakat kolektor tadiini bisa kita jalankan dengan tata cara yang benar. namun munculnya semester semester swasta yang jumlahnya cukup signifikan waktu itu atas an unit, kemudian muncul juga kuasa kuasa penambangan swasta yang totalnya sampai saat terakhir adalah hektar, berkembang juga sini kolektor kolektor: kolektor kolektor non timah yang bawah pt. timah juga kolektor kolektor besar pada waktu itu sebagai pemilik dan lain lain berkembangnya membuat situasi menjadi lebih rumit. jadi biji alur biji malah bisa diperdagangkan dari penambang langsung kolektor dan seterusnya bahkan kolektor besar juga. hal tersebut sulit dikendalikan pada waktu pt. timah sudah berusaha melakukan pengamanan berkerja sama dengan aparat kepolisian, tetapi ini memang karena sangat masif lapangan sehingga sulit dikendalikan, bahwakarena sana mereka tidak menambang langsung tapi membuat semacam perdagangan atau menjual beli dengan masyarakat yang kemudian bisa diperjualbelikan pihak yang lain: bahwa akibat dari situasi tersebut dapat kita lihat pt. timah selaku pemilik terbesar atau sekarang namanya berubah menjadi seluas hektar itu mendapat kontribusi hektar yang jumlahnya hanya dari timah. produksi pt. timah yang warna biru tersebut sangat jauh berbanding terbalik: bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam tahun terakhir yang perlu dicarikan jalan keluarnya karena dalamkejadian ini, membuat manajemen melakukan pengetatan terhadap tata kepalanya: bahwa dampak yang terjadi pada pt. timah akibat situasi tersebut, yang paling signifikan adalah terjadinya kerusakan cadangan jangka panjang pt. timah validasi terakhir hal tersebut yang sebenarnya dengan yang luas tersebut kita mempunyai cadangan yang besar, tetapi yang valid yang bisaperusahaan public yang terbaik tidak bisa kita laporkan, bahwa dari asas penambangan yang dilakukan masyarakat dengan selektif, artinya endapan timah itu ada yang kadar tinggi ada yang kadar rendah, cara pengelolaan tersebut dibuat perbandingan artinya dikombinasikan supaya jangka panjang konservasi cadangan, namun, dengan kejadian seperti itu yang kadar kadar yang tinggi sudah rusak berat sehingga yang kadar rendah tidak bisa dikelola menjadi cadangan. selain itu, sangat rentan terjadi penyelundupan dan ilegal mining dalam situasi tersebut yang menyebabkan rendahnya produktivitas karena peralatan peralatan sederhana ini, aspek teknologi karena masyarakat yang masuk juga menambang dengan peralatan sederhana yang kemudian recover nya rendah sehingga masih banyak nilai nilai material hasil penambang yang lari yang tidak bisa kita ambil karena ini sepeti mineral halus, mineral ikutan, dan material yang lain tidak bisa berikut oleh sistem material: bahwa terganggunya lahan yang sudah direklamasi, pt. timah sudah reklamasi an hektar namun itu tidak bisa dikembalikan karena ada persyaratan harus diklarifikasi duludari ilegal mining tadi menjadi rusak kembalibisa kembalikan karena harus cek ulang kembali, mana yang rusak mana yang enggak sehingga masih menanggung bebannya. jadi selama itu belum dikembalikan,: kemudian beban tanggung jawab tetap, yaitu tahap reklamasi tersebut, kemudian keselamatan kerja penambang, kewajiban sebagai dan up. masyarakat yang tadi dirangkum menjadi tanggung jawab pt. timah terkait keselamatan kerjanya, namun produksinya yang tidak bisa dikendalikan. hal tersebut menyebabkan tidak efisiensifitas penambangan, dan melakukan penataan lokasi reklamasi supaya kewajiban bisa dilakukan: bahwa untuk mencapai strategi perusahaan yaitu pertama rencana kerja penambangan harus dibuat sepenuhnya oleh pt. timah, kemudian dirangkum karena bebas, tapi dengan kondisi yang sangat kritis ini cadangan semakin menipis, rusak berat mau enggak mau perusahaan harus mengambil alih seluruhnya untuk perencanaan dilakukan seluruhnya oleh perusahaan, kemudian operasional penambangan harus dikendalikan sepenuhnya oleh pt. timah sehingga harus masuk pola pola kolektor harus kita lepaskan dan kita harus masuk langsung masyarakat untuk mengelolanya yang kemudian pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan yang harus kita tingkatkan bahwa masyarakat setempatlah yang harus merasakan manfaatnya dengan kehadiran pt. timah lokasi tersebut, baik penambangan, baik tenaga kerja maupun kontribusi sosialnya, maka strategi ini yang akan dikembangkan perusahaan depan: bahwa pt. timah intinya berusaha akan memotong pola pola kolektor seperti itu nya mana kegiatan pertambangan ada kegiatan striping, penguasa penambangan, pengangkutan,. sebagai gambaran bahwa sampai saat ini sampai dengan januari sudah melakukan kemitraan tersebut dengan masyarakat sekitar melibatkan masing masing kabupaten yaitu totalnya melibatkan mitra usaha badan usaha lokal terdapat masing masing kabupaten, bahwa kemudian jumlah masyarakat yang bisa dilibatkan untuk bekerja sana lebih kurang orang lebih karena kita menghitung yang pokok tambangnya saja. hal tersebut juga belum termasuk dengan kemitraan reklamasi yang sekarang sedang kita buat prosesnya dengan melalui kemitraan kerja sama dengan pemerintah daerah juga supaya masyarakat ikut terlibat dalam proses penanaman penanaman yang dilakukan: bahwa bangka dan belitung yang sampai saat ini sudah dilakukan sebanyak kami gambarkan juga bahwa proses untuk menjadi mitra usaha pt. timah juga ada yakni sesuai dengan ketentuan yang dilakukan perusahaan bahwa mau tawarkan sini masyarakat lokal yang melalui badan usaha lokal kemudian mengajukan semacam permohonan yang selanjutnya pt. timah membuat prosesnya yang dialokasikan pada lokasi lokasi yang telah ditentukan. sehingga diharapkan keteraturan penambangan, pengendalian produksi, dan konservasi cadangan bisa kita lakukan sehingga perusahaan dapat sustain dalam jangka panjang. ahli pemerintah: irwandi arif bahwa mineral dan batubara, dan seterusnya,mudian berdasarkan undang undang yang berhubungan dengan ketiga tersebut, makabatu bara dan batu bara dengan pertimbangan yaitu untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka perlu dit bara, bahwa seiring dengan perkembangan dinamis yang terjadi masyarakat seperti yang disampaikan oleh direktur mineral dan batu bara, direktur teknik, antara lain khususbahwa dalam pertimbangan peraturan menteri nomor tahun dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat optimalisasi dan konservasi sumberdaya mineral jenis timah aluvial khusus, dantersebut melalui program kemitraan, bahwa perlu ditekankan seluruh penyelenggaraan usaha pertambangan itu dinyatakan tujuannya dan menjadi sangat fundamental dalam penyelenggaraan usaha jasa pertambangan. ada tiga poin, tentunya yang pertama menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yangdan yangseperti yang kita ketahui bahwa ditambahkan pula dalam dalam keputusan menteri nomor bahwa penyelenggaraan yang dimaksud usaha jasa pertambangan yang dimaksud dalam sebelumnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pertambangan meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan perlindungan lingkungan, bahwa sebagai informasi tambahan dalam penjelasan umum ini, bahwa pemberian izin pelaku usaha jasa pertambangan sesuai peraturan menteri esdm nomor tersebut, ada pelaku usaha pertambangan yang diberikan oleh menteri izinnya, ada yang diberikan oleh gubernur, ada yang diberikan oleh bupati atau walikota tergantung kepada wilayah mereka beroperasi. jadi tidak semuanya terpusat, kemudian bagian kedua adalah penjelasan khusus menyangkut pokok perkara. yang pertama, bahwa undang undang minerva, dikatakan situmenteri. tentunya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan itu. klasifikasi dalam peraturan menteri nomor tahun mengatakan dalam tu terdiri dari konsultan, perencana, pelaksana, dan penguji peralatan. dibagi empat. hal yang relevan dengan pemohon menurut ahli adalah klasifikasi pelaksana, bahwa kualifikasi dalam dalam permen nomor tahun dibagi tiga yang sebelumnya dalam permen nomor hanya dua besar dan kecil, dan sekarang ada menengah, dan dalam kualifikasi ini berlaku untuk semua klasifikasi, ada empat tadi. tentunya untuk kualifikasi ini menyangkut pekerjaan pekerjaan dalam proses pertambangan dari hulu hilir khususnya sini menyangkut pelaksanaan kegiatan penggalian tim aluvial yang dinyatakan dalam mengeruk kekayaan alam berupa timah dari pulau bangka. ironisnya, hal ini masih terus berlanjut. konon pada tahun kontrak karya koba tin segera berakhir. pertanyaan yang muncul sekarang ini adalah apakah kewajiban serta kontribusi yang akan diberikan koba tin terhadap rakyat setelah berakhirnya kontrak karya tersebut akan dipenuhinya? pertanyaan pertanyaan yang seharusnya dapat disikapi dengan baik dan bijak oleh pemerintah. selain mendapatimah tbk., koba tin memiliki kontrak karya seluas hektare, yang terletak wilayah bangka tengah dengan undisturb area km2. luas daratan provinsi kepulauan bangka belitung sendiri adalah km2 yang terdiri pulau bangka km2) dan pulau belitung km2). kekayaan ini harusnya tetapc, tengah kekayaan alam yang melimpah. akhirnya bahwa klasifikasi kecil, hanya menekankan bahwa apabila memiliki kekayaan bersih rp. sampai dengan rp. , , yang lainnya tentu lebih besar berdasarkan klasifikasi tersebut. apabila melihat pada peraturan sebelumnya kualifikasi kecil tersebut sebenarnya bila tafsirkan dari sampai , . jadi dapat ahli simpulkan bahwa untuk usaha jasa pertambangan tim aluvial mendapat perhatian pemerintah agar usaha jasa lokal dan masyarkat sekitar mendapatkan kesempatan melakukan untuk kemitraan dalam pelaksanaan penggalian timah aluvial. hal ini terlihat dari penyesuaian kualifikasi pada peraturan menteri nomor tahun yang menyempurnakannya dari peraturan menteri nomor tahun sedangkan yang ditetapkan oleh menteri itu adalah klasifikasi dan kualifikasi dari usaha jasa pertambangan bukan izin untuk badan usaha koperasi ataupun perseorangan dari usaha jasa pertambangan: ahli tidak melihat adanya kontradiktif dan diskriminasi dan justru untuk penggalian endapan timah aluvial yang mendapat perlakuan khusus untuk kualifikasinyabahwa undang undang minerva dan keputusan menteri nomor serta nomorminerva bahwa: bahwa mengenai dalam undang undang minerva. dikatakan sini, bahwa pemegang atau uwilayah usaha pertambangan yang disahkannya kecuali izin menteri. bahwa tentang larangan bagi anak perusahaan atau afiliasinya dalam jasa pertambangan, tujuannya atau dalam rangka mencegah atau terjadinya transfer pricingnya bagian dari perusahaan itu sendiri, dan memberdayakan penggunaan jasa lokal, bahwaitu terjadi dengan tidak mengutamakan kepunyaan dari perusahaan itu sendiri: bahwaapabila pemegang ini dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, apabila setelah melakukan, tentunyasdm. jadi tidak bisabahwa, bahwa undang undang minerva dan dalam kenyataannya seperti yang ahli baca bahwa ada sangat banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang memenuhi persyaratan undang undang minerva ini daerah bangka dan belitung. maka pemberian izin menteri tidak akan dilakukan untuk kepada pemegang atau upk untuk menggunakan anak perusahaan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan. maka perusahaan jasa pertambangan lokal yang akan digunakan, bahwa yang keempat mengenai undang undang minerva. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan menteri dan ada suatu sebab kenapa diatur dengan peraturan menteri. ada satu dalil bahwa peraturan mengenai ketentuan yang bersifat lebih spesifik, diatur dalam suatu hierarki peraturan perundangundangan yang lebih rendah dari undang undang, adalah suatu hal yang wajar dan diperbolehkan oleh hukum positif yang berlaku indonesia, jadi peraturan menteri adalah salah satu hierarki peraturan perundang undangan yang rendah dari undang undang yang diperbolehkan oleh hukum positif yang berlaku indonesia. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan rakyat telah memberikan keteranganbahwabahwa dalam rangka penguasaan negara sebagaimana diuraikan atas, khususnya dalam hal fungsi pengaturan oleh negara yang diwujudkan melalui pembuatan undang undang oleh dpr bersama dengan pemerintah, serta melalui regulasi oleh pemerintah. maka kemudian dpr bersama dengan pemerintah merumuskan dan mengesahkan undang undang nomor tahun yang salah satu substansi materi mengatur mengenai usaha jasa pertambangan, yaitu dalam bab xvi yang antara lain mengatur tanggung jawab usaha pertambangan dibebankan kepada pemegang iup atau ipk, bentuk badan jasa pertambangan. usaha jasa pertambangan mengutamakan kontraktor tenaga kerja lokalbahwa materi muatan ketentuan undang undang nomor tahun yang dipersoalkan konstitusional oleh pemohon berisi mengenai pengaturan bentuk badan usaha jasa pertambangan yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan yang kualifikasi dan klasifikasinya ditetapkan oleh menteri. materi muatan guo, bahwaksud dalam materi muatan undang undang.bahwa pendelegasian kepada menteri merupakan norma yang tidak bertentangan dengan undang undang dasar tahun, atau undang undang pertambangan mineral dan batubara, bahwa terhadap pendapat pemohon yang menyatakan ketentuan norma dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan undang undang dasar tahun dpr berpendapat guo yang berisi pengaturan pendelegasian kepada pengaturan dalam negeri tidak berkaitan dengan kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun norma ini tidak membuat adanya diskriminasi warga negara dalam hukum dan pemerintahan karena norma ini hanya bersifat pengaturan lebih lanjut. sedangkan norma substansi yang akan diatur ada dalam peraturan menteri tersebut, bukan pada norma pendelegasiannya, demikian juga halnya dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berisi mengenadasar negara republik indonesia tahun pun demikian yang berisi, setiap orang berhak, bebas, dketentuan dan undang undang nomor tahun, untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan undang undang dasar tahun apabila dan undang undang negara republik indonesia nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara dihilangkan. maka pelaksaan undang undang ini, bahwa berdasarkan uraian atas, dpr berpendapat dan undang undang republik indonesiapara pihaknduduk asli pulau bangka yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya dan sertauud karena mendapatkan perlakuan yang berbeda (diskriminatif). secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan pemohon yang selama empat tahun mencari timah dengan sistem membuka tambang konvensional yang mempergunakan peralatan sederhana. pada awalnya klasifikasi yang dipergunakan, namun pengertian tersebut bergeser menjadi kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum: bahwa pemohon bekerja menggunakan sistim kemitraan dengan pt. timah, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan wilayah izin usaha pertambangan milik pt. timah, dan hasil yang didapatkan wajib dijual hanya kepada pt. timah, namun dengan mulai diterapkannya membuat pemohon merasa terancam, mengingat adanya persyaratan yang sangat berat untuk memenuhi kualifikasi seperti yang disebutkan dalam selain itu, menurut pemohon apabila diterapkan maka secara otomatis pt. timah tidak diperbolehkan lagi menerapkan sistem kemitraan sesuai dan yang pada akhirnya menyebabkan pemohon kehilangan mata pencaharian:serta terhadap uud yang masing masing menyatakanpemohon mengajukan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: menurut pemohon, frasa klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri dalam adalah kontradiktif dan diskriminatif, mengingat dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas, apalagi menurut pemohon syarat mendirikan badan badan usaha seperti koperasi perizinannya tidak wajib harus dari menteri. selain itu, menurut pemohonyang tercantum dalam adalah sebuah bentuk aturan yang sehingga mengakibatkan pt. timah memberhentikan sistem kemitraan. hal tersebut berakibat ratusan masyarakat yang tetap bekerja ditambang ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijebloskan dalam penjara dan ribuan orang menjadi pengangguran, menurut pemoho, sehingga rakyat tidak diberikan ruang sedikitpun untuk bernafas. selain itu, frasa tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan dalam huruf sangat tidak ilmiah dan tidak logis, karena, hal tersebut menyebabkan rakyat mati perlahan karena pemerintah memberikan keistimewaan dan kesempatan kepada perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah, menurut pemohon penjelasan dan serta mencermink dan apabila diperhatikan dengan angin segar bagi rakyat pulau bangka dan belitungahuntimah tbk dan koba tin saja,1999ini berbeda dengan masa masa sebelumnya pun masih terjajah oleh pemerintahnya sendiri. bahwesensi undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan) mengatur kegiatan eksploitasi sumber sumber pertambangan dalam satu payisaksama dan dalam muatan tersebut ada bentuk pengaturan yang diskriminatif karena memberikan perlakuan yang tidak sama antara pemohon dengan pemilik perusahaan pertambangan besar lainnyabernama agus ada dan tepi marbinanda yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari dan februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi: agus ada saksi mengetahui kondisi lapangan tentang adanya kuasa penambangan dari pemerintah daerah dan ada kuasa penambangan milik pt. timah, kuasa penambangan pemerintah dikeluarkan oleh dinas pertambangan setempat, sedangkan kuasa penambangan milik pt. timah dikeluarkan oleh kepala wilayah operasi yang berbentuk surat penunjukan lokasi izin usaha penambangan dan pt. timah hanya mengeluarkan iup berbentuk surat penunjukan lokasi: seluruh peralatan tambang rakyat yang beli dan pt. timah tidak mengeluarkan izin berikut dengan peta, sehingga saksi yang harus membebaskan lahan tersebut, sejak berlakunya permen nomor tahun pt. timah tidak lagi membeli timah, sehingga timah yang digali oleh masyarakat yang dulunya beli oleh pt. timah sekarang tidak beli oleh pt. timah. saksi: tepi marbinanda permasalahan yang ada pt. timah yaitu terkait adanya ketidakjelasan aturan: terkait kemitraan dengan pt. timah,dihentikan karena belum ada kejelasan aturan sehingga pt. timah mulai mengalami ketidakjelasan terhadap masyarakat, dan menyebabkan saksi menjadi terpukul,. saksi bermitra dengan pt., saksi mempunyai iup dari pemda tetapi tidak dapat bekerja karena saksi tidak mempunyai izin usaha jasa pertambangan.pada tanggal maret. definisi klasifikasi diatur dalam angka permen esdm nomor tahun yaitu mana penjabaran untuk standarisasi penerbitan izinnya dituangkan dalam lampiran dan permen esdm nomor tahun penjelasan mengenai frasa kualifikasi yang diatur dalam angka permen esdm nomor tahun yaitu penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan perusahaan, pasca tambang dan reklamasi, kesehatan, keselamatan kerja.. sampai dengan rp. , . kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari rp. sampai dengan rp1miliar.rp. miliar sampai dengan rp. miliar, kualifikasi menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari rp. miliar sampai dengan rp100 milsebagaimana telah diatur dalam, oleh karenanya berdasarkan penjelasan atas,guo: bahwa terhadap anggapan pemohon tentangdalamdanbara atas nama menteri:: untuk mendapatkan persetujuan direktur jenderal mineral dan batubara atas nama men: dan,dalam undang undang guobahwapt. timah, dimana hal ini menunjukkan keberadaan dan undang undang guotersebut, pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:dapaterupakan suatu bentuk arogansi penguasa kepada rakyatnya dimana undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bahw undangan tingkat yang lebih rendah. sehingga keberadaan peraturan menteri memberikan pedoman dan panduan, terhadap: ikhwan anarki ada perubahan situasi yang signifikan yang terjadi pertambangan pada umumnya dan khususnya pernikahan bangka belitung, yang dimulai pada tahun dimana sebelumnya pt. timah memiliki tambang yang dikelola dan dibawah kendali pt. timah yang dioperasikan bersama mitra kerja sama dengan mitra usaha. namun, setelah tahun terjadi perubahan situasi di dan melakukan penambangan dengan peralatan sederhana berkapasitas kecil cadangan cadangan timah:bebas menambang yang sebenarnya adalah ilegal dan bersamaan dengan,pt.dengan menerapkan imbal jasa kepada masyarakat yang hasil produksinya diimbaljasakan dan kemudian masyarakat dibayar,sehingga mengalami kerugian yang signifikan sebagai akibat dari bijih timah yang diselundupkan: dalam perkembangannya pt. timah mencoba merangkul masyarakat dengan membuat sistem pola kemitraan tambang skala kecil, mana masyarakattersebut dapat dijalankan dengan tata cara yang benar: munculnya kolektor kolektor non timah dan kolektor kolektor besar membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga alur biji dapat diperdagangkan dari penambang langsung kolektor dan seterusnya bahkan kolektor besar. hal tersebut sulit dikendalikan oleh pt. timah meskipun sudah melakukan pengamanan bekerja sama dengan aparat kepolisian, tetapi karena sangat masif lapangan sehingga sulit dikendalikan:yang tidak menambang langsung tetapi membuat semacam perdagangan atau menjual beli dengan masyarakat yang kemudian dapat diperjualbelikan pihak yang lain, sehingga akibat dari situasi tersebut pt. timah selaku pemilik terbesar hanya mendapat kontribusi hektar atau dari produksi pt. timah, permasalahan utama dalam tahun terakhir yang perlu dicarikan jalan keluarnya adalahdampak yang terjadi pada pt. timah akibat situasi tersebut yang paling signifikan adalah terjadinya kerusakan cadangan jangka panjang, sehingga pt. timah validasi terakhir yang sebenarnya dengan yang luas mempunyai cadangan yang besar, tetapi yang valid dapatadalah perusahaan public sehingga tidak dapat dilaporkan, terganggunya lahan yang sudah direklamasi pt. timah namun tidak dapat dikembalikan karena ada persyaratan harus diklarifikasiilegal miningdapat dikembalikan karena harus cek ulang kembali sehingga masih menanggung bebannya. jadi selama itu belum dikembalikan, pt.. hal tersebut menyebabkan tidak efisiensinyavitas penambangan, dan melakukan penataan lokasi reklamasi supaya kewajiban dapat dilakukan: pt. timah intinya berusaha akan memotong pola pola kolektornya mana kegiatan pertambangan ada kegiatan stripping, penguasa penambangan, pengangkutan, sebagai gambaran sampai saat ini sudah melakukan kemitraan tersebut dengan masyarakat sekitar dengan melibatkan masing masing kabupaten yaitu melibatkan mitra usaha badan usaha lokal terdapat masing masing kabupaten, ahli: irwandi arif tujuan mineral dan batubaradan batu bara dengan pertimbangan yaitu untuk melaksanakan ketentuan seiring dengan perkembangan yang terjadi masyarakat, khususnyadalam pertimbangan peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan untuk optimalisasi dan konservasi sumberdaya mineral jenis timah aluvial khusus, sertamelalui program kemitraan: seluruh penyelenggaraan usaha pertambangan tersebut bertujuan yaitu pertama menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan,pemberian izin pelaku usaha jasa pertambangan sesuai dengan peraturan menteri esdm nomor ada pelaku usaha pertambangan yang diberikan izin oleh menteri, gubernur, bupati atau walikota, tergantung kepada wilayah beroperasi dan tidak semuanya terpusat: kualifikasi dalam permen nomor tahun dibagi tiga yang pada awalnya dalam permen nomor hanya dua yaitu besar dan kecil, dan sekarang ada menengah, yang berlaku untuk semua klasifikasi: ahli tidak melihat adanya kontradiktif dan diskriminasi dalam hal penggalian endapan timah aluvial yang mendapat perlakuan khusus untuk kualifikasiundang undang dan keputusan menteri nomor dan nomor yangguo yaitudi, guo tentang larangan bagi anak perusahaan atau afiliasinya dalam jasa pertambangan, tujuannya dalam rangka mencegah terjadinya transfer pricing, dari perusahaan itu sendiri, dan memberdayakan penggunaan jasa lokal.terjadi dengan tidak mengutamakan kepunyaan dari perusahaan itu sendiri.tmenegaskan bahwaepunyael besar saja. tentu telah terjadi sebuah bentuk administrasi hukum yang tersistematis dkehadirpada kenyataan terkini ternyata terbukti kemudian hanya menimbulkan kesemrawutan serta ketidak pastikan hukum. selain tidak mampu menghadirkan rasa keadilan bagi rakyat, ini dalam penerapannya dipenuhi dengan tipu muslihat jahat dan lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal saja. apalagi terhadap jumlah maupun jenis yang dituangkan dalam peraturan peraturan turunan dari ini, baik yang berbentuk keputusan menteri kepmen) maupun peraturan menteri permen). apabila pemegang dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, setelahesdm. jadi tidak dapat. undang undang guo, tetapi dalam kenyataannya bangka belitung ada banyak kelompok, badan usaha, serta koperasi yang memenuhi persyaratan undang undangfebruari yang pada pokoknya sebagai berikut:usaha jasa pertambangan mengutamakan kontraktor tenaga kerja lokal, sedangkancc. materi muatan ketentuan guo yang dipersoalkan oleh pemohon:sukan dalam materi muatan undang undang,pendelegasian kepada menteri merupakan norma yang tidak bertentangan dengan uud: ketentuan guo untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan uud apabila dan tentang pertambangan mineral dan batubara dihilangkan, maka pelaksaan undang undang guo. pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan guo adalah apakah dan sertadan untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijaminrujuk putusan mahkamah dalam permohonan nomor puu x bertanggal november yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut: . berdasarkan pertimbangan mahkamah dalam putusan tersebut, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara tentu akan sangat berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan maupun dampak ekonomi dalam hal ini kesejahteraan masyarakat daerah setempat. pengelolaan, eksploitasi, pengembangan, serta pendayagunaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah bersama sama dengan pelaku usaha jasa pertambangan, baik berupa badan usaha, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat tentunya tetap harus mengacu kepada sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing masing dengan tetap mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, dan efisiensi yang berwawasan lingkungan: selain itu,kepada masyarakat secara terbuka dengan tujuan untuk memberi manfaat secara ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat guna mempercepat pengembangan wilayah serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan menengah, serta memajukan tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat, i3. menimbang bahwa memang tidak secara rigid mengatur tentang klasifikasi dan kualifikasi pelaku dan penyelenggara usaha jasa pertambangan, menurut mahkamah regulasi penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral telah cukup mengakomodasi dan melindungi hak hak pelaksana jasa usaha pertambangan baik yang berbentuk badan usaha, koperasi ataupun perseorangan. oleh karena itu, menurut mahkamah, adanya regulasi bagi penyelenggara dan pelaksana jasa usaha pertambangan yang ditetapkan oleh menteri tidak hanya sekedar menentukan klasifikasi dan kualifikasi. hal yang paling penting adalah harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar besar bagi kesejahteraan rakyat indonesia khususnya untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain, pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. oleh karena itu, menurut mahkamah, adalah tepat dan sesuai dengan semangat konstitusi, apabila sistem pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional khususnya bagi pelaku dan penyelenggara usaha jasa pertambangan diatur dalam peraturan bawah undang undang: i3. menimbang bahwa dengan merujuk kasus yang dialami pemohon, menurut mahkamah, frasa klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri dalamdaasih memerlukan aturan pelaksanaan, dalam hal ini adalah peraturan daerah, sudah tepat dan sudah memberikan adanya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud sehingga persoalan tersebut lebih merupakan masalah implementasi. selain itu, menurut mahkamah ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif, karena ketentuan guo tidak hanya berlaku bagi pemohon tetapi juga berlaku bagi semua penyelenggara dan pelaksana usaha jasa pertambangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi masing masing, i3. menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah dan serta adalah konstitusional, dan oleh karena ituhani dhani kesemrawutan ini bahkan dapat dilihat dengan adanya perubahan perubahan permen yang terkesan mendadak serta dipaksakan. seperti nampak pada perubahan permen esdm nomor tahun menjadi permen esdm nomor tahun terjadinya revisi terhadap permen tersebut tidak lain karena sudah mulai timbulnya gejolak serta keresahan yang muncul masyarakat akhir akhir ini. gejolak serta keresahan ini bahkan sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama daerah daerah yang memang masyarakatnya hidup dari sektor pertambangan seperti yang ada provinsi bangka belitung. sayangnya niat pemerintah untuk merevisi permen tersebut tidaklah demi menjawab serta memberikan solusi terhadap keresahan yang muncul masyarakat. mengingat tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat penambang dalam revisi permen tersebut. revisi yang ada hanyalah sekedar mengganti kulitnya saja, bukan substansi pokok yang telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. justru apabila permen esdm nomor tersebut diterapkan, maka akan membuat gejolak serta keresahan yang semakin lebih besar lagi. sifat kebanyakan pemerintah dalam menyikapi peraturan peraturan turunan dari ini semakin menampakkan wajah asli dari kelahiran yang tidak lain adalah penyerahan nyawa rakyat kepada kaum kapitalisurusdiskriminatif terhadap setiap orang yang ingin berusahn serta adalah suatu pengingkaran serta menunjukkan ketidakkonsistenan perizinan yang dimiliki badan hukum, koperasi maupun perorangan menjadi percuma karena tidak lagi dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. sehingga tersebut haruslah dipertegas dengan sebuah jumlah maupun jenis yang jelas secara tegas atau dihilangkan sama sekali. adapun alasan alasan yang menjadi dasar serta pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut.lganggap pemberlakuan dan serta berpotensi merugikan konstitusional para pemohon. bahwa pemohon adalah penduduk asli serta dilahirkan pulau bangka, mana selama kurang lebih (empat) tahun ini pekerjaan pemohon adalah mencari timah dengan system membuka tambang konvensional ti), semacam pertambangan skala kecil yang mempergunakan peralatan sederhana. sendiri awalnya klasifikasi yang dipakai olehpenambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. bahwa sebagai penduduk yang tinggal pulau bangka, maka bagi pemohon tidak ada pilihan lain selain membuka tambang inkonvenmengingat sebagian besar wilayah pertambangan pulau bangka sudah sepenuhnya dikuasai timah tbk serta koba tin, yakni: untuk timah tbk memiliki luas areal (sekarang disebut dengan wilayah pertambangan) darat pulau bangka mencapai hektare. maka selama ini rakyat bekerja menggunakan sistim kemitraan dengan timah, yang mana dalam system ini siapapun baik perseorangan, badan usaha maupun kelompok kelompok masyarakat diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan wilayah izin usaha pertambangan milik timah. salah satu butir kesepakatan wilayah izin usaha pertambangan milik timah dan masyarakat ini adalah setiap bijih timah yang didapatkan dari hasil pertambangan tersebut wajib dijual hanya kepada timah. pemohon sendiri biasanya dalam bekerja lebih sering bersama sama dengan kelompok kelompok masyarakat lainnya, mengingat efesiensi dan serta kemampuan modal usaha yang dipikul bersama. salah satu butir kesepakatan dari pola kemitraan antara timah ini adalah setiap bijih yang didapatkan dari hasil pertambangan tersebut wajib dijual hanya kepada timah, bahwa dengan berlakunya membuat pemohon menjadi sangat khawatir serta terancam, mengingat selain tidak tegas dan jelas, persyaratan persyaratan yang terdapat dalam membingungkan serta cukup berat untuk dapat dipenuhi oleh pemohon. dan cukup beralasan rasa khawatir serta perasaan terancam yang dialami pemohon mengingat interpretasi serta memaknai guo tidak memiliki ketegasan serta tidak memiliki jaminan terhadap kepastian hukum, terutama terhadap penerapan serta pelaksanaan dalam prakteknya kemudian timah serta pemerintah melalui kementerian esdm memaknai bahwa berdasarkan guo maka secara otomatis timah tidak diperbolehkan lagi menerapkan system kemitraan sesuai dan secara sepihak timah memutuskan semua kontrak kemitraan dalam pekerjaan eksploitasi pertambangan dengan ribuan masyarakat bangka. bahwa selanjutnya dalam putusan mahkamah konsuud |
saden lukman romaji. warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan manik maya putih raya, nomor kelurahan cibaduyut wetan, kecamatan bojong loa kidul, kota bandung, disebut sebagai . pemohon eni rifat. warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan asep berlian, nomor kelurahan ciputra, kecamatan cibeunyang kidul, kota bandung: disebut sebagai . pemohon ii: yong jalan hid. warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan ali bin abi thalib, nomor bandung: disebut sebagai . pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus nomor ext sk mk vi1 bertanggal juli memberikan kuasa kepada reply harun, s.h., m.h., ll.m. julia sastrawijaya, s.h. adalah advokatdan berdasarkan surat kuasa khusus sk mk pan ix bertanggal september memberikan kuasa kepada wasit suseno, s.h., m.a., yaitu konsultan hukumbaik bersama sama maupun sendiri sendiri.:para pemohon: memeriksa bukti bukti dardan registrasi pada hari kamis tanggal agustus dengan nomor puu vii yang telah diperbaiki dan diterima persidangan mahkamah pada hari rabu tanggal september menguraikan hal hal sebagai berikut: i.. il. para pemohon dan kepentingan para pemohon starting point hari kerja sejak perkara registrasi berbeda beda. dengan demikian, kualitas putusan pun akan lebih terjamin. tugas konstitusional untuk mengawal hasil pemilu agar tercipta pemilu yang jujur dan adil pun dapat dilaksanakan secara lebih baik. adanya pembatasan (tiga kali dua puluh empat) jam akan membatasi mahkamah untuk ikut menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu seandainya setelah tenggat waktu tersebut terlampaui masih terdapat masalah masalah yang terkait dengan hasil pemilu yang menuntut penyelesaian mahkamah. misalnya, terkait dengan putusan mahkamah agung nomor nomor p hum tanggal juni yang menyatakan tidak sah ketentuan huruf serta dan peraturan kpu nomor tahun karena bertentangan dengan pemilu. yang diperintahkan untuk dibatalkan dan dicabut tersebut terkait dengan penghitungan tahap pemilihan anggota dpr. bila putusan tersebut dilaksanakan akan berpengaruh pada hasil pemilu, yaitu perolehan kursi parpol. parpol yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan putusan tersebut karena mempengaruhi hasil pemilu akan terhalang untuk mengajukan perkara mahkamah bila pembatasan (tiga kali dua puluh empat) jam tersebut tidak dikesampingkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. bila aturan dalam hukum acara mahkamah yang diatur dalam berpotensi menghalangi tugas konstitusional untuk mengawal hasil pemilu agar tercipta pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat konstitusi, sudah selayaknya ketentuan tersebut dikesampingkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan konstitusibahwa dan pemilu(conditional constitutional), atau setidak tidaknya menyatakan bahwa tidak berlaku khusus bagi pemohon (constitutional complain1?)surat pengaduan tentang berkas permohonan yang tidak respons: bukti p fotokopi rekapitulasi lampiran model dprd kabupaten kota, bukti p fotokopi surat dpd pan kota bandung, bukti fotokopi surat pernyataan banyan perdikan: bukti fotokopi rekapitulasi model dprd kabupaten kota: bukti fotokopi surat pengaduan dpd pan kepada mahkamah konstitusi,, bukti fotokopi rekapitulasi model dprd kabupaten kota hasil perolehan suara partai dan calon: bukti fotokopi rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd, bukti fotokopi rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd, bukti fotokopi materi gugatan php kursi dprd kota bandung dapil il, dapil iii, dan dapilago, danmahkamah berpendapat sebagai berikut, kewenangan mahkamah menimbang bahwa berdasarkan uud yang tercantumundang undang terhadap uudpuleden lukman romaji, dkk) dalam permohonan guo sebagaimana tersebut dalam paragraf atas termasuk dalam kualitas para pemohon perorangan warga negara indonesia sesuai huruf mknggota legislatif untuk pemilihan anggota dprd kota bandung, pemohon ii, dan iii, para pemohon telah menemukan fakta tentang kesalahan penghitungan suara daerah pemilihan daerah pemilihan yang dipersoalkan: para pemohon menganggap tersebut, merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional mereka yang diberikan oleh uud yaituokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dan pemilu bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa pembatasan pengajuan permohonan selama (tiga kali dua puluh empat) jam tidak rasional dan tidak memberikan kesempatan kepada pencari keadilan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mengajukan permohonan sehingga guo melanggar frasa "jujur dan adil. pembatasan pengajuan permohonan selama (tiga kali dua puluh empat) jam membatasi akses akan keadilan hukum, dalam hal ini pemilu yang jujur dan adil. pembatasan pengajuan permohonan selamakhususnya uud pendapat mahkamahmahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa ketentuan normatif tentang asas pemilu diatur dalam uud yangadalahmekanisme penyelesaian sengketa hasil pemiluyang diajukan para pemohon adalah pengujian konstitusional cast dan yang keduanya mengatur mengenai pembatasan pengajuan permohonan selama (tiga kali dua puluh empat) jam kepada mahkamah konstitusi adalah salah satu mekanisme dalam tahapan pemilu yang semata mata didasarkan,menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, kendatipun berdasarkan para, dalil dalil para pemohon tidak berdasar dan tidak beralasanmoh. mahfud md, abdul mukti fadjar, arsyad sanusi, achmad nowiki, maruarar siahaan, hartono, maria farida indrawi, akil mochtar, dan muhammad alim,oleh tujuh hakim pada hari kamis, tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu sembilan, oleh kami abdul mukti fadjar, selaku ketua merangkap anggota, arsyad sanusi, achmad nowiktanpa dihadiri oleh para pemohon kuasanya, dan dihadiri oleh pemerintah atau yang mewakili. ketua, ttd. abdul mukti fadjar. anggota anggota, ttd. ttd. arsyad sanusi achmad nowikialias ngapaibahwa penjelasanpengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana disebutkan dalam perubahan kedua uud bahwa pemohon ii, dan iii untuk calon anggota dpr kota bandung dapil dan kota bandung, telah menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dengan mengajukan perselisihan hasil pemilu daerah pemilihan dapil). permohonan tersebut telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi putusan nomor php.c vi1 kendati demikian, masih ada daerah pemilihan yang perlu ditegakkan kejujuran dan keadilan pemicunya, karena ditemukan kesalahan penghitungan perolehan suara dapil tersebut yang berimplikasi pada perolehan kursi. namun, berdasarkan ketentuan para pemohon terhalang untuk mengajukan permohonan karena permohonan hanya bisa diajukan dalam jangka waktusebagai peserta pemilu yang berhak atas terlaksananya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana disebut dalam perubahan ketiga uud para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pemilu yang jujur dan adil, atas pemberlakuan mk. pemohon pemohon ii, dan pemohon iii adalah calon anggota legislatif untuk pemilihan anggota dprd kota bandung. pemohon ii, dan iii berkepentingan langsung terhadap kursi dapil yang akan dimohonkan ini. pemohon ii, dan iii telah menemukan fakta tentang kesalahan penghitungan suara dapil dapil yang dipersoalkan, yang bila dibenarkan oleh mahkamah akan menyebabkan pemohon ii, dan memperoleh kursi dprd kota bandung. namun, karena ketentuan mk, permohonan perselisihan hasil pemilu yang akan diajukan secara terpisah dari permohonan ini terancam tidak dapat diproses lebih lanjut. para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pemilu yang jujur dan adil serta hak atas perlindungan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam perubahan kedua uud para pemohon menyatakan proses atau pun mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum oleh mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam mkri dinilai tidak adil apabila ini kemudian menghilangkan hak pemohon yang meminta perkaranya disidangkan setelah tenggat waktu (tiga kali dua puluh empat) jam, mengingat berkas pemohon yaitu untuk perkara php kota bandung tidak sedangkan padahal berkas perkara sudah masuk dalam hitungan masa jam masa pendaftaran perkara bahwa meskipun pemohon sengketa perkara hasil pemilu mahkamah konstitusi berdasarkan mkri adalah partai politik tetapi kerugian konstitusionalnya secara langsung dirasakan oleh para pemohon yang dalam hal ini adalah caleg dari pan berdasarkan hal hal yang disebut atas, pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian nomor tahun ii. kronologis. bahwa para pemohon dari dapil kota bandung telah mengajukan php untuk dapil ii, iii, dan dpp pan pada tanggal mei bahwa pada saat itu melalui kuasa hukum dpp pan telah menyanggupi mengenai perkara yang diajukan oleh para pemohon dari kota bandung: bahwa semua alat bukti yang menyangkut perkara dari dapil kota bandung telah diserahkan oleh para pemohon kepada dpp pan pada tanggal mei bahwa dpp pan melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan seluruh permohonan php dari seluruh wilayah yang mengajukan sengketa mahkamah konstitusi pada tanggal mei namun permohonan berkas dari perkara guo tertinggal namun oleh pemohon iii diserahkan lansung kepada panitera mahkamah konstitusi, bahwa para pemohon bersama kuasa hukum dari dpp pan datang mahkamah konstitusi dan diterima oleh panitera atau petugas penerima php pada tanggal mei pada pukul bahwa secara bersamaan dengan perkara dari dapil lain, berkas perkara dari dapil pemohon telah masuk mahkamah konstitusi iv. tentang pokok perkara. bahwa pada tanggal agustus telah diundangkantanggal maret telah diundangkan. bahwa memuat ketentuanbahwa pemilu memuat ketentuan yang berbunyiatas merupakan ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu dapat diajukannya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, yang merupakan salah satu kewenangan yang diatur dalam uud juncto huruf mk. pemohon menilai ketentuan batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu selama (tiga kali dua puluh empat) jam tersebut bertentangan dengan setidaknya tiga dalam uud yaitu perubahan ketiga uud perubahan kedua uud dan perubahan ketiga uud dengan penjelasan sebagai berikut. hak atas pemilu jujur dan adil bahwa perubahan ketiga. pembatasan pengajuan permohonan selama (tiga kali dua puluh empat) jam terutama melanggar frase 'jujur dan adil dalam perubahan ketiga uud sudah menjadi kelaziman bahwa harus ada pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilu. bila tidak, akan muncul ketidakpastian yang lama menyangkut hasil pemilu tersebut. kendati demikian, pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilu tersebut mestilah rasional dan memberikan kesempatan kepada pencari keadilan (justice seeker) untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mengajukan permohonan. pembatasan waktu (tiga kali dua puluh empat) jam untuk pemilu serumit indonesia adalah sangat tidak rasional. pemilu indonesia sering disebut sebagai the most complicated election the world karena melibatkan jumlah partai dan pemilih yang banyak indonesia negeri dengan penduduk terbesar keempat dunia setelah china, as, dan india dan dengan sistem pemilu yang tidak sederhana (proporsional dengan daftar terbuka open list proportional representation system). sekadar perbandingan, inggris, misalnya, batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu ditetapkan selama hari sejak hasil diumumkan. padahal, pemilu inggris sangat sederhana (plurality majority system) dengan jumlah pemilih dan partai calon yang tidak sebanyak indonesia dalam surat suara rata rata hanya tercantum lima calon. indonesia, pemilu sangat kompleks. untuk pemilu ada parpol yang menjadi peserta dan ada ratusan caleg surat suara. baik suara parpol maupun suara masing masing caleg harus dihitung secara berjenjang sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan sangat besar. menetapkan jangka waktu (tiga kali dua puluh empat) jam berpotensi menghilangkan hak warga negara, termasuk pemohon ii, dan iii, akan pemilu yang jujur dan adil. hal ini misalnya pernah terjadi pada mirza, calon anggota dprd kota banda aceh. dalam pemilu mirza harus merelakan kehilangan kursi karena pembatasan waktu tersebut. pada pemilu komisi independen pemilihan kip) banda aceh terpaksa melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sebanyak dua kali karena komplain dari mirza. komplain dilakukan karena ada kesalahan penulisan hasil pemilu sebuah ppk banda aceh. perolehan suara pan, partai mirza, yang seharusnya tertulis karena kesalahan tersebut murni kekhilafan (human error), kpud tidak berkeberatan melakukan rapat pleno ulang. dalam rapat pleno kedua ini, pan dipastikan memperoleh kursi, yang sebelumnya diperuntukkan bagi partai bulan bintang pbb). sebagai caleg yang dinominasikan urutan pertama, mirza berhak atas kursi pan tersebut. karena banyaknya kpud yang melakukan rapat pleno ulang akibat komplain dari partai, kpu memerintahkan kepada kpud kpud untuk menyampaikan hasil rapat pleno pertama dan melarang kpud kpud melakukan rapat pleno kedua, ketiga, dan seterusnya. atas perintah kpu tersebut, kpu banda aceh melaporkan hasil pleno pertama sebagai lampiran hasil pemilu yang akan diumumkan oleh kpu secara nasional pada tanggal mei mirza sama sekali tidak mengetahui bahwa hasil pemilu yang dilaporkan adalah yang diumumkan dalam rapat pleno pertama. pengumuman hasil pemilu dilakukan pada hari rabu, mei sekitar pukul wib. namun, pengumuman tersebut sebenarnya hanyalah untuk dpr dan dpd, sedangkan untuk dprd provinsi dan dprd kabupaten kota hanya berupa lampiran. itu pun baru didapatkan kpud kpud dari kpu keesokan harinya, kamis, mei umumnya kpud pulang daerah masing masing pada hari jumat, mei dan baru menggelar rapat pleno pada hari senin, mei termasuk kip kota banda aceh. ketika digelar rapat pleno yang dihadiri perwakilan parpol itulah, mirza mengetahui bahwa pan telah kehilangan kursi karena hasil pemilu yang dilaporkan adalah hasil rapat pleno pertama. mirza datang jakarta untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu mk. namun, karena batas pengajuan (tiga kali dua puluh empat) jam jatuh pada hari sabtu, mei, sekitar pukul kedatangannya sudah terlibat. mirza terhalang ketentuan untuk memperjuangkan haknya. sesungguhnya masih banyak mirza mirza lain baik untuk pemilu maupun untuk pemilu termasuk dalam hal ini pemohon ii, dan iii. partai amanat nasional telah mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu dan diterima kepaniteraan pada tanggal mei tetapi berkas dapil mana pemohon ii, dan iii tercecer dan tidak termasuk dalam permohonan tersebut. akibatnya, pemohon kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil beberapa dapil yang melibatkan pemohon ii, dan iii. access justice bahwamengatur mengenai akses akan keadilan bagi setiap warga negara, termasuk pemohon ii, dan iii. dalam hal ini termasuk pula akses keadilan akan pemilu. pembatasan pengajuan peralihan hasil pemilu selama (tiga kali dua puluh empat) jam jelas jelas telah membatasi akses akan keadilan tersebut karena pembatasan yang dilakukan termasuk tidak rasional untuk pemilu serumit indonesia. pembatasan seharusnya tidak dimaksudkan untuk membatasi akses akan keadilan. perkara perselisihan hasil pemilu indonesia hanya terkonsentrasi mahkamah yang berada jakarta. padahal, bisa jadi perkara yang dimohonkan berada daerah yang sangat jauh dari jakarta. walaupun secara formal yang mengajukan permohonan adalah dewan pimpinan pusat partai politik, tidak bisa dimungkiri bahwa persoalan yang dimohonkan tersebut berasal dari daerah daerah yang jauh. dengan kondisi geografis indonesia yang sangat luas, ditambah sarana komunikasi yang belum memadai, kiranya pembatasan waktu (tiga kali dua puluh empat) jam hanya akan membatasi akses akan keadilan hukum, dalam hal ini pemilu yang jujur dan adil. pembatasan tugas untuk melindungi konstitusikewenangan pada (termasuk adalah instrumen bagi untuk melindungi konstitusi. tidak seperti kewenangan ma, kewenangan bersifat limitation, tidak bisa ditambah, apalagi dikurangi. itulah sebabnya ketika ada pembatasan dalam bahwa undang undang yang bisa diuji hanyalah yang diundangkan setelah perubahan pertama uud oktober yang tercantum dalam mk, mahkamah mengenyampingkannya karena membatasi kewenangan mahkamah yang diatur secara limitation dalam uud hal ini dinyatakan mahkamah dalam putusan perkara nomor puu i tanggal desember yang kemudian diperkuat dengan putusan perkara nomor puu ii tanggal april yang menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. dalam putusan perkara nomor puu i mahkamah antara lain menyatakanpembatasanantara lain ketentuan perubahan ketiga uud akan pemilu yang jujur dan adil. pembatasan waktu (tiga kali dua puluh empat) jam telah membuat parpol dan calon anggota dprd berbondong bondong mengajukan perselisihan hasil pemilu dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. akibatnya, untuk pemilu mahkamah menerima kasus perselisihan hasil pemilu yang dibundel dalam perkara parpol dan perkara dpd. semua kasus harus diselesaikan dalam jangka waktu hari kerja sejak permohonan registrasi. mahkamah telah menyelesaikan semua kasus tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan undang undang mk). namun, tidak bisa dimungkiri bahwa menyelesaikan kasus perselisihan hasil pemilu dalam jangka waktu hari kerja dengan hakim yang hanya berjumlah orang mengundang sejumlah masalah, misalnya soal kualitas putusan. bagaimanapun hakim mahkamah juga manusia yang terbatas tenaga dan pikirannya. seandainya jangka waktu pengajuan permohonan ditentukan lebih rasional seperti hari yang ditetapkan inggris, tidak jam, mahkamah tidak akan kebanjiran perkara dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. waktu bagi mahkamah untuk menyelesaikan perkara pun akan lebih longgar karenaong sip, s.h., spd. m.h. pekerjaan advokat alamat jalan garuda nomor perum ottawa, kelurahan temukan, kecamatan grogol, kabupaten sukoharjo sebagai nn0n0n0n nnn nnnnnnannana annan null. pemohon me) nama sukarwanto, s.h., m.h. pekerjaan advokat alamat jalan kantil, nomor badan, kelurahan purwosari, kecamatan laweyan, kota surakarta sebagai nnnnnnnnnnnllnllllll. pemohon il, nama mega chandra sera pekerjaan mahasiswa alamat dukuh dengan kelurahan baki pangeran, kecamatan baki, kabupaten sukoharjo, jawa tengah sebagai 20n0 nnnnnnnnnnnnnnnnnnllll. pemohon iii,i.hal ini pada para pemohon mengajukan uji materiilerdasarkan hal tersebut, maka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan judicial review tersebut. ii. legal standing para pemohon bahwa pemohon dalam pengujian undang undang terhadap undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god berbunydan calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbuny, yang membatasi maksimal hanya (dua) periode atau (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. bahwa apabilmaknai dengan pembatasan masa jabatan paling lama (dua) periode, maka negara tercinta indonesia ini dipastikan tidak akan ada kaderisasi pemimpin untuk masa yang akan datang, selain itu semakin sedikit sekali tokoh muda yang muncul dan bergerak dalam kepemimpinan bangsa ini. seperti dalam dunia politik, saat pemilu legislatif sedikit sekali tokoh muda yang ikut mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, tampaknya tokoh muda sedikit mendapatkan bagian dalam panggung politik yang dikuasai intrik dan kepentingan penguasa. pemimpin hanya didominasi segelintir pemain lama yang nyaman dan tidak mau melepaskan kekuasaannya, yang mana seharusnya setiap pemimpin mulai menyadari bahwa masa kepemimpinannya terbatas. sangat diperlukan regenerasi, dengan mempersiapkan anak muda yang nantinya siap menjadi penerus kepemimpinan bangsa ini. oleh karena itu, pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang mempersiapkan pengganti dirinya. bahwa dengan tidak dipakaimbatasan masa jabatan paling lama (dua) periode, maka nilai nilai luhur kepemimpinan ini telah luntur. salah satu penyebabnya adalah banyaknya pemimpin yang berkuasa saat ini (sudah lama menjabat, bahkan berkali kali menjabat) hidup untuk kepentingan diri mereka sendiri. mereka tidak lagi memberikan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god keteladanan yang baik dengan melakukan korupsi, penyuapan, skandal seks, berebut kekuasaan (adanya dualisme kepemimpinan dpr saat ini), dan masih banyak lainnya. semuanya itu akan menghambat proses regenerasi pemimpin muda bangsa ini. bahwa pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang mempersiapkan pengganti dirinya, tentidak dimaknai dengan pembatasan masa jabatan paling lama (dua) periode, akan membuat negara ini menjadi negara yang rapuh, karena tidak adanya generasi penerusnya, hal ini disebabkan banyaknya para anggota dpr, dpd dan dprd selalu mencalonkan diri kembali dan tidak pernah memberikan kesempatan bagi generasi penerusnya. bahwa seperti kita ketahui dalam dunia politik indonesia, ada beberapa partai politik yang memiliki kaderisasi yang baik, seperti kita ketahui kalau ketua umum partai golkar merupakan contoh yang patut untuk ditiru, dimana partai golkar adalah partai yang memiliki generasi penerus yang sangat baik terbukti kalau partai golkar ini tidak tergantung oleh figure dari ketua umumnya, begitu juga dengan partai amanat nasional, yang memiliki kaderisasi yang baik, berbeda dengan pdi p yang sangat tergantung kepada figure dari ketua umumnya, hal ini terbukti kalau sejak pdi p didirikan tahun jabatan ketua umumnya tidak pernah diganti sampai sekarang. hal ini tentunya bukanlah suatu kaderisasi yang baik bagi negeri ini apabila anggota dpr, dpd dan dprd tidak pernah diganti, alias memiliki kelangsungan masa jabatan yang tidak terbatas. bahwa dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan dalamakan menjadi generasi tua yang kolot, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, yang melakukan tugasnya sebagai kegiatan rutinitas, tidak ada inovasi dalam membuat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id suatu produk undang undang, tidak kreatif dalm membangun bangsa, dan berjalan ditempat, hal ini dapat kita saksikan, banyaknya kursi dewan yang kosong saat sidang paripurna, banyak anggota dewan yang tersangkut tindak pidana korupsi menjadi tersangka, terdakwa dan juga terpidana narapidana), dll. bahwa presiden soekarno pernah berkata, berikan aku (sepuluh) pemuda generasi penerus) maka akan aku goncangan dunia ini, hal ini juga sangat terkait dengan kaderisasi, yaitu, maka negara tercinta indonesia akan mempunyai generasi muda, generasi penerus, atau adanya kaderisasi yang baik, yang mana dengan generasi muda akan didapatkan keberanian membuat hal yang baru, mempunyai kreatifitas yang tinggi alias tidak monoton, mempunyai semangat berkontribusi, memiliki jiwa entrepreneurship yang baik, semangat bersaing mampu untuk bersaing, memiliki jiwa idealisme, hal inilah yang diperlukan bagi pembangunan negara kesatuan indonesia. bahwa sebagaimana masa jabatan parlemen menurut konstitusi malaysia adalah lima tahun. setelah itu, parlemen federal harus dibubarkan oleh yang di bertuan agong atas saran perdana menteri sebagaimana yang tercantum undang undang pemilu nasional malaysia. pemilu malaysia menggunakan sistem first past the post dan dilaksanakan oleh suruhanjaya pilihan raya malaysia. pemilihan umum malaysia tahun wikipedia bahasa indonesia), maka alangkah baik dan bijaksananyamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. hal ini juga akan membuka kesempatan dan menghilangkan pelanggaran hak hak para pemohon selama ini dan juga seluruh rakyat indonesia pada umumnya.kepada mahkamah konstitusi, mahkamah adalah the guardian the constitution and the final interpreter the constitution. dan sejalan dengan semangat tersebut dan dengan semangat reformasi, maka sudah sepatu dan sepantastidak konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan persyaratan mengenai untuk mencalonkan diri kembali. bahwa untuk memperkuat alasan alasan yang para pemohon kemukakan diatas, dan untuk membuktikannya, maka para pemohon mengajukan bukti bukti yaitu: undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presideiv. permohonan primaire: berdasarkan alasan alasan tersebut atas, sebagaimana yang telah para pemohon uraikan, maka para pemohon mohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menerima permohonan para pemohon dpabila tidak dimaknai mengenai. menyatakan selengkap dan belum pernah menjabat sebagai anggota dpd selama (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama d: dan memerintahkan panitera mahkamah konstitusi untuk melakusubsidi: apabila yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku (ex ago bornnomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden: bukti p2.alah satu kewenangan mahkamah adalahpernah tercatat sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat daerahpemohon dan pemohon pernah mengajukan diri sebagai calon anggota dewan, tetapi menurut para pemohon karena dalam partai politik selalu diisi oleh calon anggota dewan yang sudah berkali kali menjabat, sehingga pemohon dan pemohon terhambat menjadi calon anggota dewan perwakilan rakyat dpr) atau dewan perwakilan rakyat daerah dprd), bahwa pemohon iii akan ikut mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat atau dewan perwakilan daerah dpd) pada pemilihan umum yang akan datang. tetapi karena calon anggota dpr dan dpd yang mendaftar adalah mereka yang sudah berkali kali menjabat, sehingga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menutup kesempatan dan peluang bagi pemohon. menurut pemohon hal tersebut disebabkan salah satunya karena tidak adanya pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota dpr, dpd, dan dprd sebagaimana huruf dan huruf bahwa menurut para pemohon, dengan tidak adanya batas waktu persyaratan bagi bakal calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota membuat dan melanggengkan kekuasaan anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota menjadi otoriter serta menutup kesempatan bagi warga negara indonesia lainnya untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota.idan angka atas. para pemohon hanya menyertakan bukti tertulis berupa:(vide(vide buktisehingga dengan demikian tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf dan paragraf atas. berdasarkan pertimbangan tersebut maka parai3aria farida indrawi, ahmad fadli semadi, anwar usman, materialis akbar, muhammad alim, santo, dan wahiduddin adams, masing masing sebagai anggota pada hari rabu, tanggal sembilan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god undang dasar adalah perseorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama,. bahwa para pemohon merupakan warga negara indonesia yang tercatat sebagai peserta pemilihan umum pemilu) sampai sekarang, baik sebagai peserta pemilu legislatif, pilkada, maupun pilpres. bahwa para pemohon selaku warga negara indonesia sebagai peserta pemilu, mempunyai hak konstitusional dan hak asasi yang samaara pemohon juga berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam uud sertaemohon pernah tercatat sebagai calon anggota dprdkemudian pemohon dan pemohon pernah berusaha mengajukan sebagai calon anggota dewan, tetapi karena dalam partai politik selalu diisi oleh calon anggota dewan dari muka muka lama yang sudah berkali kali menjabat, yang memiliki keuangan yang besar, sehingga kesempatan pemohon dan pemohon untuk ikut mendaftar sebagai calon anggota dpr dprd menjadi terhambat. hal inilah yang membuat hak konstitusional para pemohon dirugikan, karena tidak adanya yang mengatur mengenai pembatasan masa jabatan anggota dpr, dpd dan dprd. bahwa pemohon iii nantinya lima tahun yang akan datang juga akan ikut mencalonkan diri sebagai anggota dpr, atau dpd, tetapi melihat dari sulitnya untuk ikut mendaftar dan diterima oleh partai politik sebagai calon merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goderintah yang mewakili dan dewan perwakilan rakyatmuhammad alim ttd. ttd. wahiduddin adams santo ttd. ttd. dewa gede laguna suhartono panitera pengganti ttd. achmad edi subianto merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god anggota dpr atau dpd, yang mana seluruh anggota dpr dan dpd selalu yang mendaftar adalah muka muka lama dan mereka yang berkemampuan keuangan yang berlebih, sehingga menutup kesempatan dan peluang bagi para pemohon, karena tidak adanya yang mengatur mengenai pembatasan masa jabatan anggota dpr, dpd dan dprd sebagaimanara pemohon beranggapan hak konstitusional para pemohon sebagaimana angka diatas telahmengenai batas waktu maksimal hanya (dua) periode atau belum pernah menjabat selama (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, seperti dalam undang undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan undang undang pemerintahan daerah. bahwa para pemohon sebagai warga negara indonesia merasa sangatkarena peraturan tersebut tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh warga negara indonesia atau terkesan adanya diskriminasi terhadap hak warga negara indonesia lainnya. bahwa para pemohon berkeyakinmengenai persyaratan bakal calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota yang tidak mencantumkan batas waktu merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idseperti dalam undang undang pilpres, dan pilkad dan untuk kembali berkuasa. bahwa dengan tidak adanya batas waktu persyaratan bakal calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota akan membuat dan merenggangkan kekuasaan para anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota menjadi otoriter seperti kekuasaan presiden pada zaman orde lama dan orde baru, serta menutup kesempatan bagi kaum muda warga negara indonesia lainnya untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama menjadi anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. bahwaundang undang tersebut:emohon yaitu: syarat pertama: hak konstitusional para pemohon selaku warga negara indonesia yang memiliki hak pilih sebagai peserta pemilu baik secara aktif maupun pasif untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan ,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum,tercantum dalam dan uud syarat kedua:dengan persyaratan bakal calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dengan batas waktu maksimal hanya (dua) periode seperti dalam undang undang pilpres, dan pemerintahan daerah, yang hanya boleh menjabat (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sam, dengan kata lain bahwakonstitusional para pemohon telah melanggar. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god syarat ketiga:syaratkan batas waktu, membuat para anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota membuat kewenangan anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota menjadi tidak terbatas dan menjadi lebih otoriter dalam menjalankan kekuasaannya seperti pada zaman orde lama dan zaman orde baru. bersifat hanya rutinitas saja, tidak ada inovasi baru, tidak kreatif dan cenderung mandek. syarat keempat: dengan berlakunyayang tidak mensyaratkan batas waktu maksimal hanya (dua) periode masa jabatan dalam jabatan yang sama seperti dalam undang undang pilpres, dan pemerintahan daerah, serta perpu telah menyebabkan kerugian bagi para pemohon sebagai peserta pemilu untuk ikut sebagai peserta pemilu yang aktif. syarat kelima: bahwa jika ketentuanmengenai batas waktu harus dinyatakan tidak konstitusional, dan dinyatakan konstitusional jika dicantumkannya persyaratan batas waktubagi seorang calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, untuk mencalonkan kembali. bahwa dengan demikian, para pemohon sebagai warga negara indonesia yangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godrmohonan judicial review huruf sampai dan huruf sampai undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd terhadap 28d dan 28h uud bahwa para pemohon memiliki hak.konstitusional sebagaimana: huruf merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid: dan bahwacantumkan persyaratanuntuk mencalonkan diri kembali. bahwa kepastian hukum dan persamaan hadapan hukum oleh negara. bahwa para pemohon sebagai warga negara indonesia yang memiliki hak dalam pemilihan umum baik aktif maupun pasif, aktif dalam hal ini hakakan melanggar dan tertutup hak hak atau kesempatannya untuk ikut sebagai peserta pemilu, hal ini dikarenakan pselalu mendaftarkan diri sebagai calon yang akan menutup kesempatan bagi peserta pemilu lainnya seperti para pemohon. bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam undang undang dasar yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini hak konstitusional para pemohon untuk terlibat aktif menjadi sangat susah, oleh karena dalam setiap pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota yang sudah menjabat beberapa kali atau lebih dari (dua) kali akan juga selalu mencalonkan diri, sehingga kesempatan para pemohon menjadi tertutup untuk dapat ikut mendaftarkan diri sebagai calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dprd kabupaten kota, hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang membatasi seorang anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota untuk mencalonkan diri lebih dari (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional lain yang diatur dalam undang undang dasaryang sangat berpotensi dirugikan dengan berlakuama sekali tidak mencantumkan persyaratan maksimal (dua) periode untuk mencalonkan diri kembali, sehingga menutup kesempatan bagi para pemohon untuk ikut dalam pemilu yang aktif, dan membuat kekuasaanotoriter seperti pada zaman orde lama dan zaman orde baru. bahwa hal ini pernah para pemohon dapatkan yaitu: pada tahun ketika pemohon ingin ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat, pemohon sangat kesulitan untuk memperoleh kursi sebagai bakal calon oleh suatu partai politik, hal ini dikarenakan seluruh daftar kursi bakal calon sudah terisi oleh muka muka lama atau anggota anggota dewan yang berkuasa, bahkan ada anggota dewan yang sudah menjabat (dua) periode (masa jabatan) ikut masuk dalam daftar bakal calon. bahwa permohonan para pemohon untuk mendapat bagiseorang calon, haruslah diberikan hak dan kesempatan yang sama, hal ini juga terjadi dalam persyaratan sebagai calon kepala daerah gubernur, dan bupati walikota) seperti tercantumyang merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.iditab undang undang hukum acara pidana) terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama dr. idrus, kes pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat jalan ahmad yani, nomor lubuksikapingmendengarkan dan membaca keterangan pemerintah: membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyatundang undang nomor tahun tentang kurap, selengkapnyarhadappetit bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon agar mahkamah konstitusi dapat mengabulkan hal hal sebagai berikut mengabulkan seluruh permohonan pemohon. menyatakan bahwa frasa bebas pada undang undang nomor tahun tentang kurap adalah bebas murni atau juga termasuk bebas tidak murni:dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan uud atausecara bersyarat (conditional unconstitutional) kecuali jika diartikan dengan tegas melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan memori kasasi kepada mahkamah agung terhadap putusan bebas dengan alasan apapun termasuk alasan bebas murni maupun bebas tidak murutusan nomor pid.b pn.lbs, bukti fotokopi surat direktur jenderal bantuan dan jaminan sosial kepada bupati agam tentang pelaksanaan program penggemukan sapi, tdan: bukti fotokopi memori kasasi kejaksaan negeri lubuk skating, tanggal juli bukti fotokopi kontra memori kasasi terhadap memori kasasi dalam perkara pidana yang diputus oleh putusan pengadilan lubuk skating tertanggal juni dengan register nomor pid. pn lbs: bukti fotokopi artikel kurap tidak mengenal putusan bebas tidak murni yang ditulis oleh drs. sofyan lubis sh. i2.putusan nomor puu ix dan putusnegara republik indonesia tahuni2.tentuan kurap yang berbunyi sebagai berikut kurap. pemohon beranggapan ketentuan kurapkurapurap yang pokoknya sebagai berikut: perkara nomor puu x bahwa pemohon berpendapat, guo berisi norma dengan rumusan kata kata yang tidak sebagaimana dijamin oleh uud bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam ketentuan kurap tidak memberikan larangan yang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh mengajukan kasasi. bahwa menurut pemohon, berdasarkan putusan pengadilan negeri padang atas perkara nomor pid. b tpk pn.pdg, pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun pada tanggal juni penuntut umum mengajukan kasasi mahkamah agung. pengajuan tersebut mengakibatkan jaminan kepastian bebas bagi pemohon tidak terpenuhi"emohon tetap dengan pendiriannya, menimbang bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan tertulis dan kesimpulan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang pada pokoknya pemerintangka angka angka ,dan angka atas, maka pemohon hangul bagian bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang undang ini. kedudukan hukum legal standing) .kuraprepublik indonesia yang pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yangemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya kurap yang menydengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa frasa, kecuali terhadap putusan hukum (sic), seharusnya kecuali terhadap putusan bebas , dalam kurapbahwa pengadilan negeri lubuk skating telah membebaskan pemohon dari segala dakwaan penuntut umum (vide bukti namun terhadap putusan bebas tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi mahkamah agung dengan mendasarkan kepada kurap. terhadap pengajuan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum dengan mendasarkan kepada kurap tersebut, pemohon yang telah mendapatkan kepastian hukum, yaitu telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan penuntut umum oleh pengadilan negeri lubuk skating, menjadi hilang,republik indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya kurapmemohon pengujian konstitusionalitasmenurut pemohon kurapdalilkan sebagai berikut: bahwa rumusanbersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud bahwa berdasarkan ketentuan guo, pemohon telah berkeyakinan memperoleh putusan bebas dari pengadilan negeri lubuk skating yang bersifat final, namun penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi dengan mendasarkan kepada guo yang menurut penuntut umum, kata bebas dalam guo dibagi dalam dua kategori yaitu bebas murni dan bebas tidak murni . putusan yang membebaskan pemohon tersebut menurut penuntut umum termasuk dalam kategori bebas tidak murni, sehingga penuntut umum berhak mengajukan kasasi mahkamah agung atas dasar ketentuan kurap tersebut. bahwa apabila frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam kurap dihilangkan, maka akan memberikan kepastian hukum, baik putusan pengadilan itu berupa putusan yang mexicana terdakwa, membebaskan secara murni atau tidak murni, semuanya diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi dan bukti bukti pemohon, mendengarkan keterangan pemerintah dan membaca keterangan tertulispengujian konstitusionalitas kurap, baik keseluruhan tersebut atau hanya frasa, kecuali terhadap putusan bebas , telah empat kali dimohonkan pengujian, dan telah diputus oleh mahkamah dengan putusan yang menyatakan permohonan (para) pemohon tidak dapat diterima, bahwa dalam putusan mahkamah nomor puu viii tanggal juli mahkamah pada paragraf f3. halaman antara lain, mempertimbangkan,menimbangbahwa dalam putusan mahkamah nomor puu x tanggal oktober yang dimohonkan oleh pemohon yang sama dalam permohonan guo, pada paragraf antara lain mempertimbangkan, ., i3. menimbang bahwa oleh karena terhadap pengujian kurap baik keseluruhannya maupun frasa tertentu dalam tersebut belum pernah dipertimbangkan pokok permohonannya, maka pokok permohonan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan guo akan dipertimbangkan sebagai berikut:tersebut jelas bahwa mahkamah agung adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada bawahnya. sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut, menjadi mutlak bahwa mahkamah agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan dari keempat lingkungan peradilan yang berada bawahnya. meskipun demikian, pembentuk undang undang telah membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan antara lain dalam kurap yang menyatakan,, dan yang menegasapabila kurap menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatak, maka kurap mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi mahkamah agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada bawahnya sama sekali ditiadakanhapij khususnya frasa kecuali terhadap putusan bebas , bahwa putusan mahkamah berdasarkanputusan tersebut tidak berlaku surut. akan tetapi putusan putusan mahkamah agung yang ada sebelumnya berkaitan dengan penerapan kurap, mahkamah perlu menegaskan bahwa mahkamah tidak berwenang menguji suatu putusan pengadilan dalam hal ini putusan mahkamah agung yang telah berlaku mengikat sebagai hukum. hal ini berarti bahwa putusan mahkamah ini tidak membuat status hukum baru terhadap putusan mahkamah agung yang telah diputus sebelumnya. selain itu berbeda dengan keputusan tata usaha negara yang menggunakan klausul, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya , yang berarti suatu keputusan tata usaha negara dapat diubah oleh yang menerbitkannya, maka suatu putusan pengadilan hanya dapat diubah dengan putusan pengadilan yang berwenangnegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada bawah mahkamah agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa mahkamah agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. bisa saja mahkamah agung sependapat dengan pengadilan yang berada bawahnya. artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. dalam keadaan ini, berarti fungsi mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakk untuk sebagian. adapun dalil dalil permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, menurut mahkamahemohon untuk sebagian:tanpa dihadiri pemohon kuasanya. terhadapangka huruf (a) di, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana diatur dalam uud sebagai konsekuensi dari indonesia sebagai negara hukum uud bahwa perihal syarat angka huruf (b) diangka hurufnegeri lubuk skating tanggal juni dengan registrasi perkara nomor pid pn. lbsnyakinkan putusan mahkamah ini, hakim konstitusi hartono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion):hartono ttd. ttd. ahmad fadli semadi maria farida indrawi pendapat berbeda (d penting opinion)masalahk tertadari guo yang menjadi persoalan hukum adalah frasa "kecuali terhadap putusan bebas". keberadaan guo tidak dapat dipisahkan dengan lain dalam kurap bahkan dari sistem kurap secara komprehensif. nomor tahun menggantikan het heroine inlandsche element staatblad tahun nomor yang dikenal sebagai hir, dihubungkan dengan undang undang nomor drt. tahun ln. tahun tln nomor yang oleh kurap konsideran menimbang huruf (d) dinyatakan "perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita cita hukum nasional". bahwa yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain dengan kurap yang menyatakan sedangkan dalam dinyatakan bahwa: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dibawakan kepada tertawa terbukti, ,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum . dengan demikian jelas bahwa kurap membedakan antara kedua hal tersebut. berkaitan dengan pembuktian dalam persidangan yang tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dibawakan, sedangkan yang dalam persidangan terbukti terdakwa melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. inti dari perbedaan tersebut menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta question fact), sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum question law). perbedaan sedemikian adalah tepat dan wajar. persoalan fakta sumbernya adalah persidangan pemeriksaan bukti oleh karena itu keyakinan hakim menjadi penting, sedangkan masalah hukum menyangkut pendapat hakim terhadap peristiwa yang terjadi. pertanggungjawaban dalam hukum pidana baru relevan kalau sudah terbukti dari pemeriksaan persidangan adanya fakta hukum hubungan antara seseorang yang melakukan dengan perbuatan yang dibawakan. kalau dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya fakta hukum demikian maka seharusnya dan sewajarnya terdakwa dibebaskan. siapa yang seharusnya dapat menentukan ada fakta hukum hubungan antara seseorang dengan perbuatan pidana tertentu, tidak lain adalah hakim yang memeriksa pembuktian persidangan bukannya pihak lain. kepada mereka (terdakwa) yang telah menjalani pemeriksaan persidangan yang terpaksa hak aslinya dikurangi karena statusnya terdakwa yang kepadanya penahanan dapat dilakukan, ternyata tidak didapatkan fakta hukum dalam persidangan yang sah bahwa mereka (terdakwa) adalah yang melakukan perbuatan yang dibawakan, maka haruslah dihargai haknya dan dilindungi demi kepastian hukum. jika haknya tidak dilindungi maka akan dipertanyakan apa artinya persidangan yang telah dijalaninya, padahal persidangan tersebut sah secara hukum, sehingga putusannya harus dihormati. terdakwa dalam persidangan berhadapan dengan institusi baik penuntut umum maupun hakim bukan berhadapan dengan perjuangannya. perlindungan yang demikian sesuai dengan jaminan terhadap hak asasi manusia. dengan demikan pengecualian pengajuan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana diatur oleh kurap merupakan perlindungan hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah. kurap mengatur secara komprehensif bagaimana melindungi seseorang yang telah diputus bebas. kurap menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding, demikian halnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum. perlindungan terhadap seseorang yang telah diputus bebas tidak saja dengan cara melarang pengajuan banding pada putusan bebas, bahkan terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan oleh juncto jika terdakwa diadili ternyata keliru mengenai orangnya. seorang terdakwa diadili keliru mengenai orangnya sewajarnya kalau kemudian harus diputus bebas dan bahkan hukum memberi hak untuk menuntut ganti rugi. demikian lah kurap melindungi hak asasi seseorang. kasasi bukanlah cara mahkamah agung untuk mengawasi hakim pada peradilan yang dibawahnya. kasasi adalah upaya hukum biasa. sebagai upaya hukum kasasi dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pihak yang memerlukan. kepada terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan yang proses perwakilannya sah atau tidak cacat hukum harus mendapatkan perlindungan, hanya saja caranya berbeda yaitu tidak dengan cara memberikan hak untuk mengajukan kasasi tetapi justru dengan cara perkaranya tidak dapat dikuasai, dengan cara demikian ada arti atau makna proses peradilan yang telah dijalaninya. putusan bebas bukanlah belas kasihan hakim terhadap terdakwa, tetapi hak dari terdakwa kalau ternyata memang penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum hubungan antara diri terdakwa dengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. penuntut umum oleh kurap telah diberi hak untuk mengurangi kebebasan terdakwa bahkan sejak dari penyidikan telah dikurangi hak terdakwa tersebut, oleh karena itu adalah wajar jika kemudian ternyata dalam kurun waktu sampai pembuktian depan persidangan terbukti tidak ditemukan keterlibatan terdakwa, maka terdakwa harus menikmati kebebasannya kembali sebagai orang yang tidak bersalah. hal demikian sangat logis sekali. putusan pengadilan yang prosesnya telah sah dan tidak cacat hukum adalah kata kunci harus dihargainya putusan tersebut bahkan hukum harus menegakkan putusan yang demikian, itulah termasuk makna atau pengertian negara hukum. apakah mungkin sebuah putusan pengadilan diambil dalam proses yang tidak sah oleh karenanya putusan tersebut cacat hukum. mungkin sekali dan kurap telah melindungi pihak pihak yang terlibat dalam proses peradilan yang demikian dengan membuka kemungkinan untuk dikoreksi yaitu dengan cara mengajukan kasasi sebagai upaya hukum, sekali lagi kasasi diberikan kepada pihak pihak dan bukan sarana mahkamah agung untuk mengawasi peradilan bawahnya. karena upaya hukum kasasi dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk melindungi pihak yang terlibat dalam proses peradilan maka hanya pihak saja yang diberi hak tersebut. kapan terjadi proses peradilan yang cacat hukum. kalau dihubungkan dengan kasasi proses tersebut terjadi apabila pengadilan telah: (a) menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu secara salah atau bahkan tidak menerapkan peraturan hukum yang seharusnya diterapkan, (b) mengadili dengan cara yang tidak benar menurut undang undang, (c) pengadilan telah melampaui kewenangannya vide kurap). pertanyaan pokoknya apakah perlindungan terdakwa yang diatur secara logis dan komprehensif demikian tersebut bertentangan dengan konstitusi, yang salah satu perlindungan tersebut adalah kurap. yang mana dalam konstitusi yang telah dilanggar oleh ketentuan tersebut. terdakwa harus mendapatkan perlindungan hukum termasuk harus tetap dianggap tak bersalah, haknya untuk diadili dengan proses due process law dan proses peradilan yang tidak cacat hukum. sekali terdakwa diadili dengan proses yang benar maka hak hak terdakwa harus dijaga berdasarkan keputusan tersebut sebab kalau tidak maka tidak ada makna proses peradilan yang telah dialaminya dan tidak ada kepastian hukum baik terhadap proses perwakilannya maupun bagi terdakwa sendiri. dengan dihilangkannya frasa "kecuali putusan bebas" kurap maka secara fundamental telah merobohkan sistem kurap, yang implikasinya akan memantulkan banyak kurap yang lain, padahal penghilangan tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya. praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang undang bertentangan dengan undang undang dasar dan justru pengujian undang undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, oleh karenanya tidak jarang mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (conditional con institutional) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya. panitera pengganti, ttd. saiful anwar bersalah melakukan tindak pidana yang dibawakan padanya, sehingga pengadilan negeri lubuk skati,li rugi karena pada awalnya pasti bebas menjadi pada posisi tidak pasti akan bebas. ketika pada tanggal juli penuntut umum mengajukan kasasi,angkaangka hurufidepan hukum. kata kata yang adil disini adalaholehtelah diuraikan diatas, maka pemohon telah memenuhi ketentuan. undang undang. peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu). peraturan pemerintah. keputusan presiden yang bersifat mengatur peraturan daerah. drs. sofyan lubis s.h, nomor tahun tentang kurap tidak mengenal putusan bebas tidak murni. adapun tentang alasan jaksa penuntut umum yang tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas murni selalu mengambil berdalih, antara lain pengadilan negeri atau pengadilan tinggi (judexfactie) telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam dan kurap: cara mengadili yang dilakukan judexfactie tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang, putusan judexfactie bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan putusan bebas tidak murni . sedangkan dalil hukum yang digunakan jaksa penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitui:.. jadi kalau dipertanyakan apa kriteria tpp kurap terhadap kalimat . berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum,keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. tpp kurap tidak memberikan kriteria yang tegas selain hanya berdasarkan penafsiran sepihak dari jaksa penuntut umum. padahal kita sangat tahu betul bahwa tpp kurap adalah merupakan keputusan menteri kehakiman nomor .pw. tahun tentang tambahan pedoman pelaksanaan kurap (tpp kurap) dan keputusan menteri kehakiman ini derajatnya jauh bawah undang undang, dalam hal ini adalah nomor tahun tentang kurap yang merupakan produk legislatif dan eksekutif. sehingga tpp kurap yang berkaitan tentang isinya bertentangan dengan kurap itu sendiri, sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan bebas adalah cacat hukum dan tidak boleh ditoleransi. secara hukum dapat dipastikan tpp kurap dan yurisprudensi tidak cukup kuat atau tidak dapat lagi dijadikan dalil hukum bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam kurap tersebut, karena tpp kurap yang merupakan produk keputusan menteri kehakiman dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang telah menjadi yurisprudensi sejak tahun bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku indonesia. yurisprudensi dalam putusan bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh jaksa penuntut umum, apalagi jika mengingat banyaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara menganut asas opportunity yang pada gilirannya mengakibatkan tidak tegasnya apakah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak. dimana hal ini terjadi dikarenakan disatu sisi mereka hakim) dalam memutuskan perkara mengikuti aliran regime, dengan alasan tidak boleh menyimpang dari apa yang diatur oleh undang undang, namun lain sisi mereka mengikuti aliran rechtsvinding dengan alasan menyelaraskan undang undang dengan tuntunan zaman. bahkan tidak jarang terjadi dalam praktiknya asas opportunity melahirkan kecenderungan didasarkan pada kepentingan pribadi dari hakim yang bersangkutan, sehingga sudah saatnya kedudukan yurisprudensi harus ditertibkan pada tujuannya semula yaitu, yurisprudensi hanya dapat dijadikan referensi dan berguna untuk mengisi kekosongan hukum ketika dalam suatu perkara atau upaya hukum belum ada aturan hukum ataupun peraturan perundang undangan yang secara tegas mengaturnya. tegasnya dalil hukum yang dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk selalu memajukan kasasi terhadap putusan bebas , disamping bertentangan dengan tap mpr nomor tahun tentang tertib hukum yang berlaku indonesia, juga bertentangan dengan asas hukum universal yaitu, lex superior derogat legi lex. orang bijak mengatakan lebih bagus membebaskan (seribu) orang yang bersalah daripada terpidana (satu) orang yang tidak bersalah. gur'an surat annisa' hai orang orang yang beriman, jadilah kamu orang orang yang benar benar penegak keadilan dimuka bumi, menjadi saksi karena allah biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan kaum kerabat, jika kaya atau, jika kamu membalikkan (kata kata) atau enggan menjadi saksi demi keadilan maka sesungguhnya allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan sangatlah tidak masuk akal jaksa penuntut umum mendakwa pemohon dengan tuduhan telah melakukan korupsi dengan memperkaya diri sendiri sebanyak rp. (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dakwaan primer tahun penjara dan denda rp. (dua ratus juta rupiah), subsider tahun penjara, padahal patut diketahui pemohon pada waktu itu adalah pejabat struktural eselon dan istri pemohon pejabat struktural eselon iii. juga sangatlah tidak masuk akal yang sehat jika mahkamah agung republik indonesia dalam menjawab permintaan pemeriksaan kasasi jaksa penuntut umum selama lebih tahun belum juga turun sampai sekarang kepada pemohon sehingga pemohon merasa was was dan tertekan karena ketidak pastikan dari proses hukum itu sendiri. pemohon setuju indonesia sedang giat giatnya memberantas korupsi, akan tetapi orang yang tidak korupsi jangan dipaksakan terlibat melakukan korupsi,yang nyata nyata jaksa penuntut umum melakukan pembohongan dalam memori kasusnya tanpa ada suatu lembaga yang mengawasi akan kebenaran dari memori kasasi jaksa penuntut umum tersebuttbahwa pada awalnya pemohon berkeyakinan ketika pengadilan negeri lubuk skating pada tanggal juni telah menjatuhkan putusan yang membebaskan pemohon pastikan bagi pemohon dan bahwa ketidak pastikan ini telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam uud bahwa sebagai konsekuensi indonesia adalah negara hukum uud tentu hukum harus ditegakkan dan sebagai warga negara yang baik harus menjunjung hukum itu uud baik itu terdakwa apalagi sebagai jaksa penuntut umum. bahwa menurut hemat pemohon frasa kecuali terhadap putusan bebas yang terdapatronald bernhard pattiasina tempat tanggal lahir malang, november agama kristen: pekerjaan karyawan swasta: kewarganegaraan indonesia, alamat kampung bojong jati nomor rt. rw. kelurahan depok pancoran mas kota depok: nomor ktp nomor telepon faksimili nomor telepon seluler email lbu nama puji rahmat tempat tanggal lahir bojonegoro, februari agama islam: pekerjaan karyawan swasta: kewarganegaraan indonesia, alamat jalan mustafa nomor rt. rw. kelurahan kukusan kecamatan beji kota maya jawa barat nomor ktp nomor telepon faksimili ext. nomor telepon seluler email puji baik untuk atas nama pribadi maupun sebagai perwakilan dari kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, yang dalam hal ini adalah: nama serikat pekerja bca bersatu, nomor pencatatan v p vi pada suku dinas ketenagakerjaan jakarta selatan: alamat koresponden pt. bank central asia menara bca lantai grand indonesia jalan m.h. thamrin nomor jakarta pusatemerintahuhammad class rasyid mengemukakan bahwa: dalam proses pemerintahan, pembuatan hukum dan peraturan merupakan salah satu kewajiban yang hakiki. fenomena pemerintahan modern antara lain ditandai oleh tersedianya banyak peraturan yang merujuk pada semua segi antar hubungan dalam kehidupan masyarakat. keberadaan peraturan peraturan (hukum) yang banyak itu dimaksudkan untuk memberi kepastian dan keadilan kepada setiap warga masyarakat tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa (halaman dan tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya yang wajar, oleh karena itu, secara umum, tugas tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan: m. ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarpengadilan, mana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan mana perselisihan bisa didamaikan . (halaman dan . pemerintahan mayoritas yang sewenang wenang bukanlah pengejawantahan dari sistem yang demokratis. madison, tocgueville dan j.s mill sangat khawatir terhadap kemungkinan tergelincirnya demokrasi dalam perangkap majority rule yang tak terkendali (supremasi mayoritas) karena hal ini dapat mengancam kebebasan. menurut mereka, mayoritas yang tidak menghargai hak hak kebebasan mayoritas justru merupakan ancaman eksistensi demokrasi. sikap senada juga dikemukakan oleh hayes: democracy means unrestricted will the majority, not democrat". hayes juga mengatakan bahwa demokrasi bukanlah merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan sebagai alat untuk menjamin tercapainya tujuan politik yang lebih tinggi, yakni keadilan yang tegak atas fondasi kebebasan dan kesederajatan . (halaman dan berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut atas, pemohon meminta mahkamah untuk kembali menguji materi yang tertuang dalam yang hanya memberikan kesempatan kepada serikat pekerja mayoritas (yakni serikat pekerja yang jumlah anggotanya lebih dari 51x) dan menghilangkan hak suara dari serikat pekerja minoritas. secara nyata mengandung materi muatan dominasi mayoritas yang membuat dan menyebabkan peniadaan atau penghapusan hak dan kepentingan yang dimiliki serikat pekerja minoritas, sehingga hal ini secara jelas bertentangan dengan uud hukum seharusnya dibuat untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara, dan hukum dibuat untuk melindungi hak hak minoritas dan kelompok yang lemah sehingga tidak tertindas atau teraliri oleh kekuatan mayoritas. jikalau hukum selalu membela yang kuat dan mayoritas, maka hukum yang berlaku adalah hukum rimba, yakni hukum dimana yang kuat dan mayoritas yang selalu berkuasa dan menguasai kepentingan minoritas,: dalam hal satu perusahaan terdapat lebih dari (satu) serikat pekerja serikat buruh, maka seluruh serikat pekerja serikat buruh yang ada dalam perusahaan mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota tim perunding dan dapat melakukan koalisi sehingga setidakny, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamdalam, dengan adanya ketentuan dalam pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat menggunakan metode lain yang dapat menunjukkan keanggotaan secara akurat dan dipercaya serta dapat diandalkan dalam proses verifikasi keanggotaan serikat pekerja dalam perusahaan. pemohon tidak bersedia mengikuti proses verifikasi dalam perusahaan, jika hanya berdasarkan fotokopi kartu anggota saja tanpa disertai adanya mekanisme yang terbuka dengan mengumum, bukti proses verifikasi hanya dengan menggunakan fotokopi kartu anggota dalam pandangan pemohon sangat rentan akan adanya proses manipulasi atau penggelembungan jumlah keanggotaan, mengingat proses pembuatan kartu tanda anggota dapat dilakukan dengan mudah dan kemungkinan dapat saja dilakukan tanpa adanya permohonan dari pekerja anggota yang bersangkutan,, mekanisme prosesmail, website, dan media komunikasi sejenisnya untuk melakukan konfirmasi keanggotaan serikat pekerja kepada masing masing anggota yang bersangkutan dalam perusahaan adalah sesuai dengan prinsipkti oleh karenanya, pemohon mengajukan kembali permohonan uji materi kepada mahkamah konstitusi agar kiranya pemohon dan serikat pekerja lainnya dapat menggunakan metode lain yang lebih komprehensif dan akurat untuk membuktikan keanggotaan dalam serikat pekerja secara transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. pengumuman keanggotaan serikat pekerja yang ada dalam perusahaan secara terbuka, dapat mengantisipasi atau mengeliminir adanya penggelembungan atau klaim sepihak oleh serikat pekerja tertentu dalam perusahaan:atau formulir keanggotaan dengan mekanisme yang transparan, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum", iv. putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puualam permohonan uji materi yang dilakukan oleh pemohon sebelumnya pada tanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal oktober dengan registrasi perkara nomor puu i menyampaikan uraian dan alasan permohonan sebagai berikut:b:: dalam praktiknya, pelaksanaan aturan undang undang ketenagakerjaan tersebut telah terbukti melanggar hak asasi serikat buruh serikat pekerja untuk melakukan perundingan pkb. hal ini terbukti dalam kasus kasus aktual seperti yang terjadi pt. dhl dan pt. tambun kusuma : alasan yang disampaikan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya permohonan uji materi tersebut atas adalah sebagai berikut, rumusan ketenagakerjaan yang mensyaratkan kartu tanda anggota bagi pekerjah: dalam kasus pt. dhl dan pt. tambun kusuma yang disampaikan oleh pemohon ternyata pengurus serikat pekerja serikat buruh tidak dapat membuktikan kebenaran jumlah anggota sehingga perusahaan menolak melakukan perundingan perjanjian kerja bersama. penolakan oleh perusahaan dapat dimengerti karena tanpa adanya bukti keanggotaan, terdapat keraguan apakah betul serikat pekerja serikat buruh yang bersangkutan mewakili pekerja buruh yang dimaksud : selanjutnya, majelis hakim dalam putusan mahkamah konstitusi terhadap perkara nomor puu i tersebut atas menyatakan bahwa: rumusan ketenagakerja : dalam keputusan tersebut, mahkamah menilai bahwa serikat pekerja minoritas (yang keanggotaannya kurang dari masih mempunyai hak untuk duduk dalam tim perunding sebagaimana diatur dalam ketenagakerjaan. namun dalam kenyataannya, keberadaan serikat pekerja yang mengklaim dirinya sebagai serikat pekerja mayoritas hanya menggunakan ketenagakerjaan dan tidak pernah mau menggunakan dan atau dengan adanya maka secara nyata dan jelas telah mematikan hak suara atau aspirasi dari serikat pekerja yang bukan mayoritas, yang seharusnya dilindungi oleh undang undang, telah memperlakukan secara diskriminatif terhadap serikat pekerja yang anggotanya lebih dari 50y5 dengan serikat pekerja yang jumlah anggotanya kurang dari asas keterwakilan seluruh komponen dalam perusahaan (seluruh serikat pekerja yang ada) menjadi terhambat dengan adanya dalam pertimbangan putusan berikutnya mahkamah menilai bahwa pembuktian keanggotaan melalui kartu anggota dipandang sebagai cara yang akurat untuk menentukan siapa yang berhak mewakili organisasinya, namun dalam kenyataan lapangan bahwa tata cara pembuktian keanggotaan yang hanya dengan menunjukkan fotokopi kartu tanda anggota telah menimbulkan potensi adanya penggelembungan keanggotaan dengan cara mencetak kartu tanda anggota tanpa adanya terlebih dahulu surat permohonan keanggotaan dan pekerja yang bersangkutan: pemohon memandang perlu bahwa ketentuan perundang undangan tidak boleh membatasi mekanisme dan tata cara proses verifikasi keanggotaan hanya berdasarkan kartu anggota saja, sehingga perlu diberikan kesempatan bahwa proses verifikasi keanggotaan seharusnya dilakukan secara terbuka transparan melalui pengumuman terbuka kepada seluruh pekerja dalam perusahaan, sehingga memungkinkan terjadinya check and control dari seluruh pekerja yang bersangkutan dan mengeliminir potensiberdasarkan uraian tersebut atas dan memperhatikan uraian pada poin sebelumnya, maka pemohon berkesimpulan bahwa syarat syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang disampaikan oleh pemohon sebelumnya dalam permohonan nomor puu i berbeda dengan alasan permohonan yang disampaikan oleh pemohon dalam surat permohonan ini, dengan demikian, pemohon berpendapat bahwa mahkamah konstitusi seyogianya dapat menerima permohonan uji materi khususnya da tahun tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan uud khususnya dan: menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya,ketenagakerjaan,serikat pekerja serikat buruh: bukti fotokopi perjanjian kerja bersama pt. bank central asia tbk tahun bukti fotokopi berita acara verifikasi keanggotaan serikat pekerja bca tahun lampiran fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama ronald pattiasina, lampiran fotokopi kartu tanda penduduk nomor atas nama puji rahmat, lampiran fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bca bersatu, lampiran fotokopin luar perusahaan, federasi sp sb, konfederasi sp sb, lampiran fotokopi surat ketetapan musyawarah nasional luar biasa munaslub) bca bersatu trees, pasuruan tanggal s.dex. officio ketua umum dpp bca bersatu), menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat pada persidangan tanggal januaripada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon.: oleh karena itu menurutatauuntuk memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sesuai ketentuan dan penjelasannya juga harus memenuhi batasan kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan nomor puu v yang mana putusan ini menjadi rujukan mahkamah konstitusi untuk menilai ada tidaknya kerugian konstitusional dalam putusan mahkamah konstitusi, bahwa walaupun pemohon sudah memenuhi ketentuan dan penjelasannya namun berdasarkan batasan kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut, dpr berpendapat bahwa pada kenyataannya tidak terdapat kerugian konstitusional ataupun berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pemohon oleh berlakunya ketentuan dan dengan alasan alasan, oleh karena justru pada kenyataannya pemohon, sesuai uud sehingga ketentuan undang undang guo tidak menghalangi dan mengurangi hak konstitusional pemohon dalam memperoleh kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat, bahwa ketentuan undang undang guo sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut dpr tidak mencerminkan pengaturan yang bersifat diskriminatifini justru sesuai dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan prinsip anti diskriminasi sesuai dengan ketentuan undang undang guoketentuan dan penjelasannya tersebut tidak bertentangan dengan batasan diskriminasi yang diatur dalam angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut: bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan juncto angka dpr berpandangan bahwa ketentuan undang undang guo bukanlah pengaturan yang diskriminatif karena tidak memenuhi unsur unsur diskriminasi yang dibatasi dalam ketentuan angka bahwa pengujian dan sebelumnya pernah dilakukan pengujian dalam perkara nomor puu i dengan alasan konstitusional yang pada pokoknya "membatasi kebebasan berserikat para pekerja buruh". bahwa menurutwalaupun alasan konstitusionalnya berbeda sesuai dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk yang menjadi dalil pemohon guo untuk mengajukan pengujian kembali terhadap dan undang undang guo, namun dpr berpandangan bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan alasan konstitusional dengan perkara nomor puu karena pada pokoknya alasan konstitusional yang dijadikan dalil pemohon adalah sama dengan alasan konstitusional dalam perkara nomor puu i yaitu, bahwa ketentuan dan ketenagakerjaan telah membatasi kebebasan berserikat para buruh dan pekerja, bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah sepatutnya majelis hakim konstitusi yang mulya menyatakan permohonan pemohon guo tidak diterima, karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan mengingat ketentuan dan undang undang guo sudah pernah diuji dalam perkara nomor puu i maka sesuai sudah sepatutnya permohonan pemohon guo ditolak, atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, bahwa pemohon dalam permohonan guo adalah berprofesi pekerja dalam perusahaan yang tergabung dalam kelompok serikat pekerja. dalam permohonan guo tidak jelas kedudukan hukum pemohon karena pemohon menyatakan baik atas nama pribadi maupun sebagai perwakilan dari kelompok serikat pekerja bca bersatu). sekalipun pemohon mengatasnamakan serikat pekerja maka walaupun organisasi tersebut sudah didaftarkan pada. namun pendaftaran tersebut belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf yakni badan hukum publik atau privat. hal ini karena untuk menjadi bahan hukum suatu perkumpulan harus ada pendaftaran dan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham: berdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan dan tidak merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dan uud oleh karena itu,dalamhadap uud tentang pokok permohonan pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materil dan terhadap permohonan pemohon tersebut, dpr berpendapat sebagai berikut: bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan, ketentuany5 dalam perundingan perjanjian kerja bersama (pkb) dalam perusahaansehingga dianggapnya bertentangan dengan dan uud bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan undang undang guopada pokoknya ketentuan undang undang guo adalah mengatur sistem keterwakilan dari serikat pekerja serikat buruh. bagaimana mengatur keterwakilan tersebut, tentu kita perlu menentukan sistem, salah satunya yaitu dengan memperhatikan jumlah. dalam undang undang guo diatur berdasarkan sistem mayoritas untuk mewakili pekerja buruh dalam perundingan perjanjian kerja bersama, yang mensyaratkan memilikiini merupakan hal yang lazim dan wajar dalam negara yang demokratis, bahwa berdasarkan argumentasi sistem keterwakilan mayoritas tersebut, dalil pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan undang undang guo tidak berdasar. dpr berpendapat bahwa justru dengan memiliki jumlah keanggotaan atau memperoleh dukungan lebih dari dari seluruh jumlah pekerja buruh pada suatu perusahaan akan mencerminkan sifat representative dan memberikan legitimasi bagi serikat pekerja serikat buruh itu sendiri dalam melakukan perundingan dengan perusahaan, bahwa serikat pekerja serikat buruh memiliki hak hak sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh (selanjutnya disebut tetapi perlu diperhatikan ketentuan dalam yang menyatakan, bahwa pelaksanaan hak hak serikat pekerja serikat buruh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku". dalam kaitan ini maka pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja serikat buruh tentu harus berpedoman pada hal ini sesuai dengan uud bahwa hak konstitusional pemohon dalam berorganisasi selain dijamin dalam uud juga dilindungi oleh dalam yang menyatakan,:erikat pekerja serikat buruh". pada kenyataannya pemohon guo sampai dengan sekarang tidak terhalangi ataupun berkurang dalamhak hak perdananya pun tidak terhalangi ataupun tidak berkurang seperti tidak dikenai pemutusan hubungan kerja, tidak dikurangi atau tetap dibayar upahnya, tidak mengalami intimidasi, tidak diturunkan jabatannya, serta tidak dimutasi. oleh karena hak berorganisasi para pekerja buruh dilindungi oleh bahwa terkait dengan konstitusionalitas dan dpr merujuk pada putusan mahkamah konstitusi atas perkara nomor puu i pada pertimbangan hukumnya mengemukakan pendapatnya, "bahwa dan ketenagakerjaan, pengaturan yang mensyaratkan satu serikat pekerjahburuhpkb) apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50x dari jumlah seluruh pekerja buruh perusahaan bersangkutan, dan jikalau jumlah 50x tidak tercapai, untuk dapat berunding serikat pekerja serikat buruh yang bersangkutan memerlukan dukungan lebih dari dari seluruh jumlah pekerja buruh, yang akan dicapai oleh serikat pekerja serikat buruh melalui musyawarah dan mufakat antara sesama pekerja buruh, sedang jika serikat pekerja serikat buruh lebih dari satu dan tidak mencapai jumlah lebih dari dapat dilakukan koalisi antara serikat pekerja serikat buruhaturan tersebut dipandang cukup wajar dan tidak bertentangan dengan uud khususnya uudserikat bahwa berdasarkan pada dalil dalil tersebut atas, dpr memohon kepaddan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan d, apabil: menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal januari telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: menurut pemerintah, anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut telah membatasi, menghambat, menghilangkan dan mendiskriminasikan hak hak pemohon adalah tidak tepat, karena pada kenyataannya pemohon tidak dalam posisi situasi yang terganggu, berkurang maupun terhalang halangi untuk bebas berkumpul, berserikat maupun mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi, selain itu,atas hal hal tersebut, pemerintah meminta kepada pemohon melaluiguo, terlebih dahulu disampaikan hal hal sebagai berikutoktober atas permohonan yang diajukan syaiful tapi, dkk register perkara nomor puu i dengan putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menolak selebihnya (selanjutnya disebutronald bernhard pattiasina, dkk registerer perkara nomor puu i sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut secara mutasi mutans dinyatakan ditolak dividealasan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalitas yang berbeda yang dialami oleh pemohon saat ini dan permohonan para pemohon terdahulu, menurut pemerintah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti, karena itu, pemerintah melalui majelis hakim mahkamah konstitusi, kiranya pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benarobis idem), namun apabila ketudan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan (selanjutnya"": ketentuan atas oleh pemohon dianggapsetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang add serta perlakuan yang sama hadapan hukum'"': setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapterhadap anggapan pemohon tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa menurut pemerintah rumusan dan tidak membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi berkaitan dengan pengaturan tentang keterwakilan serikat pekerja serikat buruh dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. karena undang undang guodalam perusahaan tersebut, bahwalembaga negaraemohon telah menyiapkan dokumen dokumen sebagai berikut: ii. kartu tanda penduduk nomor atas nama ronald bernhard pattiasina lampiran 1a): ii. kartu tanda penduduk nomor atas nama puji rahmat lampiran 1b), iii. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bca bersatu lampiran ic), pengesahan pemohon sebagai sebuah organisasi serikat pekerja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama adalah mengacu pada yang memberikan konfirmasi nomor bukti pencatatan v p viu2007 tanggal juli kepada pemohon lampiran berdasarkan surat ketetapan musyawarah nasional luar biasa munaslub) bca bersatu trees, pasuruan pada tanggal sampai denganofficio ketua umum dpp bca bersatu), sehingga dalam posisinya tersebut, ketua umum dewan pengurus pusat dpp) bca bersatu dalam hal ini adalah ronald bernhard pattiasina dapat mewakili untuk atas nama organisasi bca bersatu yang keanggotaannya terbentang dari lhokseumawe sampai papua jayapura) dengan jumlah anggota lebih dari orang untuk mengajukan permohonan uji materi dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan kepada mahkamah konstitusi lampiran berlandaskan pada uud yang memberikan jaminan perlindungan dan hak dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi sebagaimana disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisansebagaimana dianut dalam ketentuan karena itu, menurut pemerintah ketentuan dan yang, telah sejalan dengan prinsip demokrasi dan semangat yang terkandung dalam uud dan,ketentuan guo telah memberikan jaminan kepada setiap orang (buruh pekerja) untuk bebas berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat guna menyuarakan kepentingan organisasinya maupun para anggotanya. ketentuan guo juga telah memberikan jaminan kepastian hukum (legal tertentu, rechtszekerheid) bagi buruh pekerja maupun serikat pekerja serikat buruh untuk menempatkan wakil wakilnya guna melakukan perundingan perundingan dengan perusahaan tempat bekerja:juga menurut pemerintah, bahwa ketentuan dan tidaknya yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya semulatau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang bergabung dalam serikat pekerja bca bersatu menganggap telah dirugikan oleh berlakunya yang menyatakan, dberlakunya guo telah menyebabkan melanggarnya hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam uud yaitu hak kemerdekaan untuk berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisanbebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif bahwa hak konstitusional pemohon sebagaimana yang didalilkan tersebut telah secara nyata dirugikan oleh berlakunya mana pemohon yang jumlah anggotanya kurang dari dari total seluruh karyawan menjadi hilang haknya untuk ikut dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama yang mewakili buruh pekerja dengan pengusaha cast manajemen pt. bank central asia tbk (vide, buktipengujian kembali mengenai konstitusionalitas dan yang menurut pemohon bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa pengujian kembali guo didasarkanalasan konstitusional permohonan guo (perkara nomor puu vii berbeda dengan alasan konstitusionalitas permohonan terdahulu (perkara nomor puu i dalam permohonan dahulu, para pemohon mendasarkan pada alasan konstitusionalitas uud sedangkan dalam permohonan guo, pemohon mendasarkan pada alasan konstitusionalitas dan uud bahwa permohonan pengujian kembali didasarkan pada alasan agarbahwhanya satu serikat pekerja yang jumlah keanggotaannya lebih dari dari keseluruhan pekerja buruh perusahaan dalam perundingan perjanjian kerja bersama dalam suatubahwa asas keterwakilan dalam tim perunding pada suatu perusahaan merupakanbahwa perlakuan yang sama dan adil hadapan hukum (equality before the law)yanya tetap menghargai dan menghormati kesederajatan hukum, termasuk dalam hal inidan serikat pekerja minoritas.bahwa perjanjian kerja bersama merupakan undang undang yang berlaku dan mengikat bagi seluruh komponen yang ada dalam perusahaan, sehingga sudah menjadi suatu keharusan dalam negara hukum bahwa pembuatan suatu perjanjian sebagai undang undang itu harus pula melibatkan pihak pihak yang terkait dalam perusahaan tersebut cast serikat pekerja, bahwa ketentuan yang menentukan bukti keanggotaan serikat pekerja dengan kartu tanda anggota merupakan ketentuan yang merugikan pemohon, karena pembuktian demikian sangat rentan adanya manipulasi atau penggelembungan jumlah keanggotaan, bahwa menurut pemohon. proses verifikasi secara transparan dan terbuka yang menggunakan media lain, misalnya email, website, dan media komunikasi sejenisnya telah sesuai dengan prinsip yang diaturpemohon berpendapat bahwa proses verifikasi keanggotaan hendaknya tidak hanya berdasarkan kartu anggota saja, tetapi dapat juga dilakukan melalui pengumuman terbuka transparan kepada seluruh pekerja dalam perusahaan, sehingga dapat menghindarkan adanyai3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan rakyat dpr). pemohon pada kenyataannya justru sebagaimana dijamin dan uud dengan demikian tidak menghalangi dan mengurangi hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat, bahwa tidak mencerminkan pengaturan yang bersifat diskriminatif,tersebut sesuai ketentuandan pernah dimohonkan pengujian oleh pemohon lain dalam perkara nomor putelah dibuka oleh mahkamah konstitusi dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk selanjutnya disebut pmk yang pada pokoknya menyatakan muatan dan atau bagian undang undang yang pernah diputus oleh mahkamah konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali, dengan syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan berbeda . mencermati permohonan pemohon guo, dpr berpendapat bahwa tidak terdapat alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan terdahulu cast perkara nomor puu mana ketentuan dan telah membatasi kebebasan berserikat para buruh dan pekerja: berdasarkan alasan tersebut, dpr berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan karena guo pernah dimohonkan pengujian, maka berdasarkan ketentuan mk, seharusnya permohonan pemohon guo ditolak, atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, bahwaadalah mengatur mengenai sistem keterwakilan dari serikat pekerja serikat buruh. dalam mengatur keterwakilan tersebut, tentu harus menentukan sistem yang salah satunya adalah dengan memperhatikan jumlah. dalam diatur mengenai sistem mayoritas untuk mewakili pekerja buruh dalam melakukan perundingan perjanjian kerja bersama (pkb) yang mensyaratkanyang diatur dalam merupakan hal yang lazim dan wajar dalam negara yang demokratis: bahwa penentuan jumlah keanggotaan atau memperoleh dukungan lebih dari dalam membuat pkb mencerminkan sifat representative dan memberikan legitimasi bagi serikat pekerja serikat buruh untuk melakukan perundingan dengan perusahaan, bahwa hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam uud tidak terhalangi ataupun berkurang, karena pemohon hingga saat ini masih dapattidak terhalangi hak hak perdananya, misalnya tidak dikenai pemutusan hubungan kerja phk), masih tetap dibayarkan upahnya, tidak mengalami intimidasi, tidak diturunkan jabatannya, serta tidak dimutasi, i3. menimbang bahwa pemerintahdan pernah dimohonkan oleh pemohon lain dalam perkara nomor puu i dan telah diputus oleh mahkamah konstitusi, dimana yang terkait dan telah dinyatakan ditolak. berdasarkan ketentuan uud yang kemudian dipertegas, sehingga terhadap putusan tersebut tidak terdapat upaya hukum untuk melawan putusan mahkamah konstitusi. selain itu, telah dengan jelassekalipun pmk telah membuka celah dapat dilakukan pengujian kembali terhadap dan atau bagian undang undang yang pernah diuji, namun permohonan pemohon guo tidak mengindikasikan adanya syarat konstitusionalitas yang berbeda sebagaimana yang disyaratkan oleh pmk tersebut. berdasarkan alasan tersebut, pemerintah berpendapat permohonan pemohon secara mutasi mutans harus dinyatakan ditolak: dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang : bukti: bukti mengacu pada" bukti selanjutnya dalam pada undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh juga mengatur bahwadalam perusahaan : bukti dengan berlandaskan pada dan uud tersebut atas, maka pemohon secara konstitusional mempunyai hak asasi untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja melalui perundingan perjanjian kerja bersama pkb) yang ada dalam perusahaan: dengan mengacu pada ketentuan perundang undangan sebagaimana diatur bahwa menganut prinsip, dalam (satu) perusahaan hanya berlaku (satu) perjanjian kerja. apabila dalam sumelakukan perundingan pkb, maka akan menimbulkan perbedaan syarat kerja, yang bertentangan dengan prinsip anti diskriminasi sebagaimana diatur dalam bahwa sistem keterwakilan mayoritas yang diatur dalam dan telah sejalan dengan prinsip demokrasi dan semangat yang terkandung dalam uud bahwa(kta) bagi pekerja buruh adaladengan kta merupakan hal yang wajar bagi sebuah organisasi untuk menunjukkanyang berhak mewakili organisasinya, bahwa ketentuan dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif kepadketerangan dpr dan pemerintah yang menyatakan bahwa dan pernah dimohonkan pengujian oleh pemohon lain dalam perkara nomor puu i bahwa mengacu pada pmk pengujian kembali dan atau bagian undang undang dapat dimungkinkan dengan alasan terdapat syarat konstitusionalitas yang berbeda. dpr dan pemerintah berpendapat bahwa permohonan pemohon guo tidak mengindikasikan adanya alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan sebelumnya. oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima: i3. menimbang bahwa terhadap keterangan dpr dan pemerintah tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa dalam putusan nomor puu i tanggal oktober mahkamah konstitusi telah menguji beberapa dari termasuk dan bahwa dalam permohonan atas, pemohon mendalilkan beberapa yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan uud dengan alasan pada beberapa nya antara lain dan telah memasang hak hak fundamental buruh pekerja dan serikat buruh serikat pekerja dengan alasan sebagai berikut: dstp, , l0. ost, bahwa dalam permohonan guo, pemohon memohon pengujian dan dengan dalil bertentangan dengan dan uud bahwa menentupmk.6j bahwa pokok permohonan para pemohon dalam perkara nomor puu adalah pengujian formil dan pengujian materil atas mengenai pengujian formil para pemohon tersebut mempersoalkan adanya pelanggaran prinsip prinsip dan prosedur penyusunan dan pembuatan sebuah undang undang yang patut dan undang undang tersebut. sedangkan mengenai pengujian materiil, para pemohon dalam perkara nomor puu i mempersoalkan konstitusionalitas dan yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud khusus mengenai dan para pemohon beralasan bahwa: (i) ketentuan tersebutdan (ii) keharusan adanya pembuktian dengan kartu anggota, sangat merugikan serikat buruh pekerja yang baru tumbuh dan berkembang sehinggabahwa terhadap permohonan tersebut, khusus mengenai dan dalam perkara nomor puu i guo, mahkamah berpendapat bahwa,: bahwa permohonan dalam perkara nomor puu vii mengemukakan alasan sebagai berikut: (i) pemohon yang anggotanya kurang dari (lima puluh satu keseratus) dari seluruh karyawan (in cast pada pt. bank central asia tbk) kehilangan hak untuk menyampaikan aspirasinya merumuskan perjanjian kerja bersama pkb): (ii) pkb dalam suatu perusahaan merupakan undang undang sehingga seharusnya keterwakilan dari seluruh komponen atau serikat pekerja yang ada dalam perusahaan diakomodasikan dan dilindungi oleh undang undang, (iii) dalam putusan mahkamah konstitusi atas permohonan yang dahulu belum mempertimbangkan: asas keterwakilan (representative), yakni keterwakilan semua komponen yang ada dalam perusahaan yang harus diakomodasi dan dilindungi oleh undang undang: kesederajatan hukum (legal equality) adalah perlakuan sama terhadap seluruh serikat pekerja, tidak boleh membedakan antara serikat pekerja mayoritas dan minoritas, (iv) hukum dibuat untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara, bukan melindungi mayoritas dan menindas minoritas, karena kalau begitu hukumnya, berarti hukum rimba, yakni yang kuat (mayoritas) selalu berkuasa, yangntangmerugikan hak konstitusional pemohon karena: (i) tidak dapat menggunakan metode lain yang dapat menunjukkan keanggotaan secara akurat, dipercaya, dan dapat diandalkan dalam proses verifikasi serikat pekerja dalam perusahaan, (ii) verifikasi berdasarkan fotokopi kartu tanda anggota saja tanpa disertai adanya mekanisme yang terbuka dengan mengguna: (iii) verifikasi dengan hanya menggunakan fotokopi kartu tanda anggota, rentan akan adanya proses manipulasi atau penggelembungan jumlah keanggotaan karena proses pembuatan kartu tanda anggota dapat dilakukan dengan mudah, (iv) mekanisme mail, website, dan media komunikasi yang sejenisnya untuk konfirmasi keanggotaan serikat pekerja lebih sesuai dengan prinsip bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf f3. dan atas, menurut mahkamah, alasan konstitusionalitas yang menjadi dasar permohonan pemohon dalam permohonan ini serta dalam uud yang menjadi batu uji permohonan berbeda dengan permohonan dalam perkara nomor puu sehingga berdasarkan ketentuan pmk mahkamah dapat menguji kembali ketentuan dan undang undang guo. oleh karena itu, selanjutnya mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, beserta bukti bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon, keterangan dpr, keterangan pemerintah, dan kesimpulan pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, i3. menimbang bahwa pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian konstitusionalitas danyang menurut pemohon bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan dan uud bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa hak berserikat dalam serikat pekerja serikat buruh merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin olehlain itu, hak berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh, bahwa menurut hubungan antara pekerja buruh dengan pengusaha samping tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, juga tunduk pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau perjanjian kerja bersama (pkb) yang dibuat oleh dan antara serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. dengan demikian, keberadaan suatu pkb sangat menentukan dan mengikat nasib seluruh pekerja yang ada dalam suatu perusahaan, bahwa tujuan dibentuknya serikat pekerja serikat buruh oleh pekerja buruh adalah untukbeserta keluarganya (vide butirkeberadaan sebuah serikat pekerja serikat buruh yang sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dalam sebuah perusahaan menjadi tidak bermakna dan tidak bisa mencapai tujuannya dalam sebuah perusahaan serta tidak dapat memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana tujuan pembentukannya, apabila serikat pekerja serikat buruh tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, kepentingan serta melindungi anggotanya karena tidak terlibat dalam menentukan pkb yang mengikat seluruh pekerja buruh dalam perusahaan. pkb adalah suatu perjanjian yang seharusnya mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan dari seluruh buruh pekerja baik yang tergabung dalam serikat pekerja serikat buruh yang memiliki anggota mayoritas maupun serikat pekerja yang memiliki anggota tidak mayoritas. mengabaikan aspirasi minoritas karena dominasi mayoritas adalah pelanggaran terhadap prinsip prinsip negara berdasarkan konstitusi yang salah satu tujuannya justru untuk memberikan persamaan perlindungan konstitusional, baik terhadap mayoritas maupun aspirasi minoritas: bahwa sesuai ketentuan undang undang guo, jika dalam suatu perusahaan ada serikat pekerja serikat buruh yang memiliki lebih dari anggota dari seluruh jumlah pekerja buruh dalam perusahaan itu, maka hanya serikat pekerja serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari itu yang berhak mewakili seluruh pekerja dalam perusahaan untuk melakukan perundingan dengan pengusaha. berdasarkan ketentuan tersebut, serikat pekerja serikat buruh yang anggotanya kurang dari (misalnya dengan jumlah dari seluruh pekerja suatu perusahaan) dapat tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam perundingan dengan pengusaha untuk membuat pkb. dengan demikian, keberadaan serikat pekerja serikat buruh yang anggotanya kurang dari menjadi tidak bermakna dan tidak dapat memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak dapat melindungi pekerja buruh yang menjadi anggotanya, yang justru berlawanan dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja serikat buruh yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi. demikian juga dengan ketentuan undang undang guo yang menentukan bahwa hanya gabungan dari serikat pekerja serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari dari seluruh pekerja buruh dalam suatu perusahaan yang dapat melakukan perundingan dengan pengusaha jika tidak ada satu pun serikat pekerja serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari berdasarkan ketentuan tersebut, sebuah atau gabungan serikat pekerja serikat buruh yang memiliki anggota kurang dari dari seluruh pekerja buruh dalam suatu perusahaan (misalnya memiliki anggota menjadi sama sekali tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam pkb: bahwa menurut mahkamah ketentuan dan undang undang guo, setidaknya dapat menimbulkan tiga persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak hak konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu: menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja buruh yang menjadi anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas, ii) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak proporsional antara serikat pekerja serikat buruh yang diakui eksistensinya menurut peraturan perundang undangan, dan iii) menghilangkan hak pekerja buruh yang tidak tergabung dalam serikat pekerja serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dalam satu perusahaan. hak dan kewenangan konstitusional tersebut hanya akan terjamin jika seluruh serikat pekerja serikat buruh diberikan kesempatan yang sama secara adil dan proporsional untuk ikut melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan, bahwa menurut mahkamah untuk membentuk pkb, dilakukan dengan musyawarah antara pengusaha dan perwakilan semua serikat pekerja serikat buruh secara adil dan proporsional. musyawarah adalah suatu hal yang sesuai dengan dasar negara pancasila, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. permasalahannya adalah perwakilan serikat pekerja yang anggotanya lebih dari (lima puluh keseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan menjadi wakil tunggal untuk semua pekerja atau serikat pekerja yang menurut pemohon tidak mencerminkan keadilan dalam perwakilan secara proporsional dan memasang hak mengeluarkan pendapat bagi serikat pekerja yang jumlah anggotanya tidak melebihi (lima puluh keseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan. atau dengan kata lain, serikat pekerja yang anggotanya kurang dari (lima puluh keseratus) menjadi tidak terwakili: bahwa perwakilan pekerja atau serikat pekerja dalam melakukan perundingan dengan pengusaha mengenai pkb yang anggotanya lebih dari (lima puluh keseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan, misalnya anggotapekerja atau serikat pekerja lainnya. hal ini sangat tidak adil dan tidak patut karena mengesampingkan keterwakilan serta meniadakan hak mengemukakan pendapat dari pihak lainnya yang dijamin oleh uud mahkamah berpendapat agar memenuhi prinsip keadilan dan keterwakilan secara proporsional, selain perwakilan dari serikat pekerja yang anggotanya meliputi lebih (lima puluh keseratus) dari semua pekerja dalam suatu perusahaan, harus juga ada perwakilan dari pekerja atau serikat pekerja lainnya yang dipilih dari dan oleh pekerja atau serikat pekerja luar dari yang anggotanya meliputi (lima puluh keseratus) secara proporsional, i3. menimbang bahwa pemerintah pada pokoknya menyatakan, apabila dalam satu perusahaan terdapat lebih dari saturjanjian kerja bersama dengan perusahaan, maka akan terdapat lebih dari satu perjanjian kerja bersama . terhadap keterangan pemerintah tersebut, mahkamah berpendapat bahwa tidak melarang dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja serikat buruh. ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam angka dan dan yang menyatakan: angk:: angka dan menggunakan kata serikat pekerja serikat buruh atau beberapa serikat pekerja serikat buruh . kata beberapa berarti lebih dari satu, sehingga perjanjian kerja bersama dapat dibuat antara beberapa serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha. i3. menimbang bahwa dpr dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan, undang undang guo mengatur mengenai sistem keterwakilan dari serikat pekerja serikat buruh. untuk mengatur sistem keterwakilan tersebut salah satunya dengan memperhatikan jumlah, yang mensyaratkan lebih dari dari seluruh jumlah pekerja buruh pada perusahaan tersebut . terhadap keterangan dpr tersebut, mahkamah berpendapat bahwa penentuan jumlah mayoritas tidak harus ditentukan dengan persentase atas penentuan jumlah persentase demikian dapat menghilangkan hak hak pekerja buruh untuk terwakili dalam perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh serikat pekerja serikat buruh yang mewakilinya dengan pengusaha. penentuan jumlah persentase keterwakilan harus pula disesuaikan atau setidak tidaknya ditentukan secara proporsional dengan undang undang yang terkait mengenai keterwakilan tersebut dengan batas jumlah maksimal. sebagai contoi3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa yang mensyaratkan hanya serikat pekerja serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari yang berhak ikut dalam melakukan perundingan pkb dengan pengusaha adalah merupakan ketentuan yang tidak adil dan memasang serta meniadakan hak mengeluarkan pendapat untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan melindungi pekerja buruh yang tergabung dalam serikat pekerja serikat buruh yang jumlah anggotanya kurang dari 50x (lima dalam undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh tersebut, maka pemohon pun mempunyai hak untuk turut serta menjadi salah satu pihak dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama pkb) antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja dengan pengusaha yang diwakili oleh manajemen (dalam hal ini adalah manajemen bank central asia tbk), dalam rangka menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi hak anggotanya, pertimbangan mendasar yang digunakan dalam permohonan ini adalah bahwasanya perjanjian kerja bersama pkb) merupakan ketentuan yang berlaku bagi seluruh pekerja yang ada dalam perusahaan, maka dengan demikian dapat ditarik sebuah analogi bahwa hakikat dari pada pembuatan perjanjian kerja bersama pkb) adalahmaka sudah barang tentu menjadi suatu keharusan dalam negara hukum yang berkeadilan bahwa pembuatan undang undang tersebut melibatkan pihak pihak yang terkait dalam perusahaan, yang dalam hal ini adalah seluruh serikat pekerja yang ada dalam perusahaan, asas keterwakilan dalam tim perunding perjanjian kerja bersama dalam perusahaan adalah sebuahtersebut: jika kemudian terdapat suatu bantahan, argumentasi atau pandangan bahwasanya akan terjadi kemungkinan begitu banyaknya perwakilan dari serikat pekerja yang akan duduk dalam tim perunding serikat pekerja, maka dengan mengacu asas keterwakilan sebagaimana dinyatakan dalam sila ke pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan , serikat pekerja dengan keanggotaan lebih dari dari total seluruh pekerja yang ada dalam perusahaan dapat duduk dalam tim perunding serikat pekerja untuk merundingkan perjanjian kerja bersama pkb) dengan tim perunding manajemen perusahaan, puluh keseratus) dari keseluruhan pekerja satu perusahaan. serikat pekerja serikat buruh yang memilliki anggota lebih dari (lima puluh keseratus) dari keseluruhan pekerja dalam suatu perusahaan, misaldari serikat pekerja serikat buruh lainnya adalah sangat tidak adil. menurut mahkamah melanggar hak hak konstitusional pemohon untuk mewakili pekerja buruh dalam menyampaikan aspirasinya melalui perjanjian kerja bersama. dengan demikian, dalil pemohon mengenai guo beralasan menurut hukum. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, ketenagakerjaan bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa walaupun pemohon hanya memohon pengujian menurut mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf atas, konsekuensi dari ketentuan yang terkandung dalam sama dengan konsekuensi dari ketentuan yang terkandung dalam yaitu keduanya sama sama dapat menghilangkan hak hak konstitusional yang dimiliki oleh serikat pekerja serikat buruh atau gabungan serikat pekerja serikat buruh yang anggotanya kurang dari dari seluruh pekerja buruh dalam perusahaan atau hak pekerja buruh yang tergabung dalamnya. berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa menurut mahkamah norma yang terkandung dalam justru sesuai dengan prinsip keadilan proporsional sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam paragraf sebelumnya. oleh karena dan dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan hanya tinggal satu norma yaitu norma yang terkandung dalam namun demikian, karena ketentuan merupakan rangkaian dari dan maka untuk menghindari kekacauan makna dan ketidakjelasan norma yang terkandung dalam yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang harus dijamin oleh konstitusi, maka mahkamah juga harus menilai dan mempertimbangkan sebagai satu rangkaian dan kesatuan yang utuh dengan ketentuan dan i3. menimbang bahwa ketentuan adalah mengatur mengenai serikat pekerja serikat buruh yang berhak mewakili pekerja buruh untuk melakukan perundingan pkb dengan pengusaha apabila terdapat lebih dari satu serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. sebagaimana telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam uraian pertimbangan dalam paragraf sebelumnya, untuk memenuhi prinsip prinsip konstitusi dan menghindari pelanggaran hak hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu untuk memenuhi prinsip keadilan proporsional, menjamin dan melindungi hak serikat pekerja serikat buruh, serta hak hak pekerja buruh yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, maka seluruh serikat pekerja serikat buruh yang ada dalam satu perusahaan berhak terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha. oleh karena itu, menurut mahkamah ketentuan adalah tidak bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (conditional unconstitutional), yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang frasa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau dihapus karena tidak relevan lagi. dengan dinyatakan tidak berlakunya dan maka harus dimaknai bahwa apabila dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja serikat buruh, maka para serikat pekerja serikat buruh terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha. i3. menimbang bahwa meskipun hak berserikat dan berkumpul dijamin oleh ketentuan dalam uud dan para serikat pekerja serikat buruh berhak terwakili secara proporsional dalam melakukan perundingan dengan pengusaha serta mengingat substansi dari pkb itu sendiri, tetapi agar tidak secara berlebihan mendorong timbulnya serikat pekerja serikat buruh yang tidak proporsional yang dapat menghambat terjadinya kesepakatan dalam perundingan antara serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha, mahkamah berpendapat, jumlah serikat pekerja serikat buruh yang berhak mewakili dalam suatu perusahaan harus dibatasi secara wajar atau proporsional yaitu. pembatasan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan uud yang dalam konteks ini mahkamah membatasinya dalam bentuk negative legislature, i3. menimbang bahwa pernyataan konstitusional bersyarat terhadap guo harus dilakukan guna menghindari kekosongan hukum yang terjadi apabila tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dengan adanya putusan ini pembentuk undang undang perlu segera berinisiatif untuk melakukan legislative review. artinya, ketentuan yang dibuat oleh mahkamah ini hanya berlaku sampai pembentuk undang undang melakukan perubahan atas undang undang guo dengan memuat ketentuan yang lebih proporsional sesuai dengan jiwa putusan mahkamah ini, i3. menimbang bahwa pemohon dalam permohonan guo, juga mengajukan pengujiverifikasi hanya dengan menggunakan fotokopi kartu anggota sangat rentan manipulasi atau penggelembungan jumlah keanggotaan karena proses pembuatan kartu anggota dapat dilakukan dengan mudah dan dapat juga dilakukan tanpa adanya permohonan dari pekerja anggota yang bersangkutan. proses verifikasi seharusnya dilakukan sesuai ketentuan uud yaitu dilakukan secara transparan dan terbuka, dengan melakukan konfirmasi kepada masing masing anggota, sehingga keabsahan kartu anggota dari serikat pekerja dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, mahkamah menilai bahw. kartu tanda anggota adalah salah satu bukti secara administrasi keanggotaan seseorang. dalam sistem administrasi, semua kegiatan dan bidang hukum menggunakan kartu tanda anggota. beberapa contoh antaranya, korps pegawai negeri sipil kopi), kartu tanda peserta asuransi kesehatan akses), kartu tanda anggota tni atau anggota kepolisian polri) bahkan seluruh rakyat indonesia yang sudah mencapai umur tertentu menggunakan kartu tanda penduduk ktp). berdasarkan pandangan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tidak cukup mendasar dapat dipandang bertentangan dengan uud konklusi berdasarkan penilaii4.i4(conditional constitutional) sepanjang dimaknai sebagaimana dalam amar putusan indikabulkan untuk sebagian,(conditional constitutional) sepanjang: frasa, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau tidak terpenuhi, maka. , dihapus, sehingga berbunyi,, dan il) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, dalam hal satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja serikat buruh, maka: frasa, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau tidak terpenuhi, maka. tidak dihapuskan, dan il) ketentuan tersebut tidak dimaknai, dalam hal satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja serikat buruh,sepuluh bulan november tahun dua ribu sepuluh,kil mochtar, arsyad sanusipanitera pengganti, ttd. suwardi berdasarkan uraian tersebut atas, makundang undangiii. alasan alasan hukum permohonan alasan alasan hukum permohonan uji materi: dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau: dengan adanya ketentuan dalam maka pemohon yang saat ini jumlah anggotanya kurang dari dari total seluruh karyawan menjadi kehilangan hak untuk menyampaikan aspirasi melalui perundingan perumusan perjanjian kerja bersama bank central asia tbk, hal ini dibuktikan dengan tidak diikutsertakannya pemohon dalam perundingan perjanjian kerja bersama bank central asia tbk bukti dengan adanya telah secara nyata merugikan pemohon untuk menyampaikan aspirasinya. sebagaimana telah diketahui bersama bahwasanya perundingan perjanjian kerja bersama pkb) dalam sebuah perusahaan merupakan proses pembuatan undang undang yang berlaku dan mengikat bagi seluruh pekerja yang ada dalam perusahaan, maka seharusnya asas keterwakilan dari seluruh komponen atau serikat pekerja yang ada dalam perusahaan seharusnya diakomodasi dan dilindungi oleh undang undang: selanjutnya, dalam uud di': bukti kemudian dalam uud pun mengaturuktikembali permohonan uji materi kepada mahkamah konstitusi terhadap permohonan pengujian kembali mengacusebelumnya mengajukan permohonan uji materi kepada mahkamah konstitusi dengan landasan konstitusional uud dengan alasan bahwa seluruh serikat pekerja harus diberikan hak (secara masing masing) untuk menjadi tim perunding dalam membuat perjanjian kerja bersama, sehingga majelis hakim konstitusi yang terhormat pada saat itu berkesimpulan bahwa : dalam putusan tersebut, pemohon memandang bahwa majelis hakim konstitusi yang terhormat dalam putusan terhadap perkara nomor puu ii belum mempertimbangkan faktor faktor sebagai berikut: asas keterwakilan representative) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembuatan perjanjian kerja bersama pkb) dalam perusahaan adalah pembuatan undang undang, oleh karenanya dalam proses pembuatan undang undang tersebut, keterwakilan seluruh komponen yang ada dalam perusahaan atau keterwakilan seluruh serikat pekerja yang ada dalam perusahaan hams diakomodir dan dilindungi oleh undang undang, kesederajatan hukum legal equality) perlakuan yang sama dan adil hadapan hukumianya tetap menghargai dan menghormati kesederajatan hukum, termasuk dalam hal ini adalahmaupun serikat pekerja minoritas,oleh karenanya, pemohon mengajukan kembali permohonan uji materi kepada mahkamah konstitusi terhadap menggunakan landasan konstitusional dan uudtanpa adanya diskriminasi atau perbedaan apakah status pemohon merupakan serikat pekerja yang mayoritas ataukah serikat pekerja minoritas sebagaimana dijamin dalam dan tersebut, dengan memperhatikan uraian tersebut atas, maka secara jelas dan nyatx dalam perundingan perjanjian kerja bersama pkb) dalampemohon mengajukan kembali permohonan uji materi kepada mahkamah konstitusi agar kiranyauntukpenentuan komposisi tim perunding dapat dilakukan secara koalisi atau proporsional berdasarkan jumlah anggota, sehingga asas keterwakilan dalam perumusan dan pembuatan perjanjian kerja bersama dalam perusahaan tetap melibatkan seluruh komponen serikat pekerja yang ada dalam perusahaan, asas keterwakilan atau yang dikenal dengan istilah proportional representative dalam pembuatan perjanjian kerja bersama pkb) merupakan hal yang lazim dilakukan negara negara maju, pendapat ini disampaikan oleh bapak dr. mochtar pakpahan kepada pemohon berdasarkan pengalaman dan keahliannya baik sebagai aktivis serikat pekerja maupun sebagai pengacara dalam sebuah diskusi dan konsultasi. jika mahkamah berkenan dan berpendapat perlu menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi ahli, maka pemohon dengan segala hormat mempersilakan mahkamah untuk memanggil yang bersangkutan dalam persidangan berikutnya, selanjutnya, dalam buku yang berjudul makna pemerintahan , dengan pengarangandi gani nen wea, s.h.: ii) nurdin singadimedja, s.h., m.h.: iii) mohamad acid, dan iv) abdullah, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada drs. indo tobing, s.h., m.h.: ii) ir. hermanto achmad, s.h., m.h.: dan iii) subianto, s.h., yaitu advokat penasihat hukum pada lembaga pengembangan hukum dan advokasi alpha) sisi yang beralamat jalan fatmawati nomor jakarta selatan, mengenai pengujian undang undang tanpa nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sekarangi bahwa terhadap permohonan nomor puu xoktober bahwa dalam persidangan hari senin, tanggal oktober para pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan guo:ii mengenaiandi gani nen wea, s.h.: nurdin singadimedja, s.h., m.h.: mohamad acid, dan abdullah,lan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamamuhammad alim ttd. ttd. ahmad fadli semadi santoukhtar hasan hasibuan, pekerjaan ketua umum federasi serikat pekerja rokok, tembakau, makanan, dan minuman serikat pekerja seluruh indonesia, alamat jalan raya pasar minggu km. nomor jakarta selatan, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon nama ir. untung riyadi, s.e.: pekerjaan ketuaalamat jalan kalibata raya nomor jakarta selatan, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama muhammad ichsan, pekerjaan ketua bidang partisipasi pembangunan daerah himpunan mahasiswa islam cabang jakarta timur, alamat jalan losari nomor cikini, jakarta pusat, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon ill: nama lukman hakifront nasional perjuangan buruh indonesia: alamat jalan tebet dalam iig nomor jakarta selatan, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . pemohon iv, nama bambang wirahyoso: pekerjaan ketua umum serikat pekerja nasional, alamat jalan raya pasar minggu nomor jakarta selatan, dki jakarta: selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama suharto, pekerjaan ketua umum serikat buruh sejahtera indonesia sisi alamat jalan ir. juanda nomor kebon kelapa, gambir, jakarta pusat, dki jakarta: selanjutnya disebut sebagai . pemohon vi, nama rudi hartono daman: pekerjaan ketua umum gabungan serikat buruh independen sbi), alamat jalan cempaka baru nomor cempaka baru, jakarta pusat, dki jakarta: selanjutnya disebut sebagai . pemohon vii: nama syarief hiduplah: pekerjaan sekretaris jenderal barisan insan muda bima): alamat jalan duren tiga raya nomor pancoran, jakarta selatan, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . pemohon viii: nama bambang eka, s.e.: pekerjaan ketua umum gabungan serikat pekerja merdeka indonesia gaspermindo), alamat jalan mampang prapatan nomor duren tiga, pancoran, jakarta selatan, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . pemohon ix, nama willem lucas warkat buruh sejahtera indonesia sisi beralamat jalan ir. juanda nomor kelurahan kebon kelapa, kecamatan gambir jakarta pusat, mewakili anggotanya sebagai berikut: rahman taufik, saepullah, hasiholand panjaitan, ramdani, udin kb, irwan, andri haryanto, sulaiman, muhamad usman, agus raharjo, ardi, ferry nugraha, achmad budaya, rockin, ahmad alami, joko santoso, master pakpahan, bogie praktik, andri, mukhlis, royce hartono, hadi sutrisno, muhammad fadil, agus sugianto, dan charles simatupang. gabungan serikat buruh independen sbi), beralamat jalan cempaka baru nomor rt. kelurahan cempaka baru, jakarta pusat, yang mewakili anggotanya sebagai berikut: junaidi, rachmat, fitri juliana, nano fitri ramdani, rudi iskandar, mad roni, candi salim, bambang mala sugianto, jdih bin jimat, nurlaela, suharto, nurdianti, eti dewi, yusmadeli, andres, even sugiana, silikat ratna, aday susanto, saran bin saka, suriah, merry, abdul asan, dewi maulana, dan retno sri marini. barisan insan muda bima), beralamat jalan duren tiga raya nomor pancoran, jakarta selatan. gabungan serikat pekerja merdeka indonesia gaspermindo), beralamat jalan mampang prapatan nomor kel. duren kecamatan pancoran, jakarta selatan, yang mewakili anggotanya sebagai berikut: madi, murti, jamaluddin nur cahaya, panggabean, masih seneng, nurnaningsih, prihatin, sugandi, pain, suriah, atap, seniman, suksesi, into jaya, gunung nurjanah, sonar, hijrah, mulya mulyani muhamad nur, berisi, gunung, rendi hid, pemisah, nani mardaani, yanto, rohani, benih, yati, yusuf agil, marina ijo, dan nur laliga rahim. dewan kesehatan rakyat dkr), beralamat jalan johar baru nomor jakarta pusat, yang mewakili anggotanya sebagai berikut: deka dfriyansyah, gosok faisal, sulaiman, handoko, ariyanto, masih, kalimat, rodin, tomi gunawan, pado, jajang nurjaman, suwardi, yulianto, abdul aid, namun, saponin, imam bahari, armando, jatmiko aji, sobre purabaya, hindi yulianto, sandung sukmitifina, nur lin, umi khalifah, suryadi bin tinggal, topik hid, suryadi, dan dede wahyuloh. serikat rakyat miskin indonesia, beralamat beralamat jalan tebet dalam iig nomor jakarta selatan, yang mewakili anggotanya sebagai berikut: sudarso, muhamad, epa octavia, nano, dwi jatmiko, margot didik prasetyo, tri nuri, kurniadi, ramlan, harsono, iwan setiawan, jamil, heri purwanto, diana mariana, sampul bahri, dadang purnomo, dedi, pahrudin, suherman, sugiana, dodi azis, joni mulyani, full atminingsih, muhamad bachtiar, dan marah. serikat pekerja informal indonesia sindo), beralamat jalan gatot subroto nomor kav. jakarta selatanyang dirugikan atas berlakunya . peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran . peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran . peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar quran .aka guo telah merugikan kepentingan para pemohon yang dijamin dalam uud guo jelas jelas yang memberikan paradigma penyelenggaraan jaminan sosial adalah sistem asuransi, padahal dalam sistem jaminan sosial merupakan hak para pemohon tanpa terkecuali, dan bukan kewajiban sebagaimana yang ditegaskan guo, sehingga jelas merugikan hak konstitusional para pemohon yang secara terang benderang dijamin haknya untuk mendapatkan jaminan sosial tanpa terkecuali, dan tidak menggunakan sistem perserta yang jelas mereduksi makna setiap orang dalam uud il. alasan permohonan pengujian bahwa dalam pembukaan uud alinea keempat dinyatakan dengan tegas bahwa tugas negara ini adalah: melindungi segenapdalam perspektif perlindungan terutama tentang jaminan social terhadap setiap warga negara indonesia telah ditegaskan dalam uudoktober diterbitsj didalam penyebarannya dalam nomor tahun justru telah menimbulkan kekeliruan tafsir mengenai sistem penjaminan sosial yang bersesuaian dengan amanat konstitusi, yaitu dari paradigma hak menjadi paradigma kewajiban . bahwa jaminan sosial sebagai paradigma hak adalah hak warga negara dan bukan merupakan kewajiban warga negara, sehingga negarawan yang berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana yang ditegaskan dalam uud oleh karena itu paradigma kewajiban merupakan reduksi dari hak warga negara menjadi kewajiban warga negara merupakan kejahatan ideologi jaminan sosial sebagaimana yang ditegaskan karena menggeser bahkan mengalihkan kewajiban negara menjadi kewajiban warga negara. samping itu, jaminan sosial yang telah direduksi menjadi komoditas bisnis asuransi dapat dan akan menimbulkan keresahan kalangan pekerja dan pengusaha. oleh karena itu, mengubah hak sosial rakyat menjadi komoditi dagangakan ideologis neoliberalisme adalah bertentangan dengan uud selanjutnya penekanan kata wajib dalam dalam ssn itu berarti kewajiban itu ditetapkan pihak lain, bukan oleh rakyat itu sendiri sehingga jelas dan terang benderang bahwa paradigma wajib sebagaimana ketentuan ssn menggeser kewajiban negara dalam tugasnya menghormati hak sosial rakyat pada pihak ketiga. bahwa upaya penggeseran paradigma "hak warga negara menjadi paradigma "kewajiban warga negara rakyat dalam bentuk iuran yang besarnya ditentukan oleh pihak lain dengan sistem deviden atau sistem pembagian keuntungan saham ala bisnis, jelas jelas mengurangi hak warga negara atas jaminan sosial yang dilindungi dalam konstitusi. jaminan sosial direduksi maknanya menjadi bisnis asuransi. jika undang undang ini mendekati hak sosial rakyat sebagai komoditi bisnis, artinya posisi rakyat yang jadi primus atau sentral substansial itu direduksi menjadi marginal residual dan sebaliknya kepentingan bisnis ekonomika yang justru diangkat pada posisi sentral substansial artinya humanisme tersubordinasi oleh materialisme neoliberalistik, karena itu, keberadaan ssn sangat mengerikan, karena negara melepas kewajiban dan tanggung jawabnya pada rakyat dan negara menitipkan nasib rakyat pekerja kepada pihak ketiga dan pihak ketiga itu kekuatan pasar. oleh karena bisnis asuransi adalah murni bisnis jual beli jasa asuransi. kalau tidak membayar maka tidak akan mendapatkan jasa pelayanan asuransi. selama ini pemerintah sudah mewajibkan buruh, pns dan tni polri. sehingga tersebut bisa dipastikan adalah asuransi, bukan jaminan sosial seperti yang disebutkan oleh perintah uud yang menegaskan pelayanan kesehatan adalah hak, bukan proses jual beli. dan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial, yang sekali lagi bukan dengan membeli. bahwa konsideran ssn telah menjabarkan garis politik hukum yang bersesuaian dengan uud yaknirakyat indonesia: menjamin seluruh rakyat indonesia artinya baik orang dalam keadaan miskin, kaya, pekerja, pengusaha, pengangguran, yang tidak menerima upah, tua, muda, dan sebagainya, berhak mendapatkan jaminan sosial. namun, dan undang undang guo telah memberikan kedudukan bahwa sistem penjaminan sosial bergantung kepada sistem kepesertaaan sebagaimana sistem asuransi. bahwa sistem asuransi itu sendiri diakui dalam undang undang guo, jelas bertentangan dengan uud undang undang guo secara picik menafsirkan makna frasa setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam uud menjadi frasa setiap peserta , sehingga mengandung makna jaminan sosial dilekatkan pada kepesertaan. bahwa dalam angka berbunyi:lalu setiap peserta wajib membayar iuran , dan menyatakan bahwa. dari dua itu bisa kita pahami. pertama: terjadi pengalihan tanggung jawab negara kepada individu atau rakyat melalui iuran yang dibayarkan langsung, atau melalui pemberi kerja bagi karyawan swasta, atau oleh negara bagi pegawai negeri. lalu sebagai tambal selamnya, negara membayar iuran program jaminan sosial bagi yang miskin. pengalihan tanggung jawab negara kepada individu dalam masalah jaminan sosial juga bisa dilihat dari penjelasan undang undang tersebut tentang prinsip gotong royong yaitu: peserta yang mampu (membantu) kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat: peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi: dan peserta yang sehat membantu yang sakit. jadi, jelas undang undang ini justru ingin melepaskan tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial atau kesehatan. kedua: yang akan menerima jaminan sosial adalah mereka yang register atau tercatat membayar iuran. ketiga: jaminan sosial tersebut hsial, misalnya jaminan kesehatan, tetapi tidak memberikan jaminan kepada rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan maupun pendidikan. bahwa bpjs adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan nomor tahun tentang bpjs, yang merupakan amanat dari nomor tahun tentang ssn. bpjs akan menjadi lembaga superbowl yang memiliki kewenangan luar biasa negara ini untuk mengendalikan uang rakyat. tidak hanya kepada para buruh, sasaran undang undang ini adalah seluruh rakyat indonesia. kedua undang undang tersebut mengatur asuransi sosial yang akan dikelola oleh bpjs. hal ini ditegaskan oleh yang berbunyi:uga dan semua tersebut menyebutkan secara jelas bahwa jaminan sosial itu diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial yang jelas bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan nomor tahun dan perpres nomor tahun ssn akan mulai diberlakukan mulai tahun ini, akan tetapi, kedua peraturan tersebut semakin memperjelas bahwa jaminan sosial yang selama ini dijanjikan sebenarnya adalah pembalakan kepada rakyat untuk kepentingan perusahaan asuransi. beberapa aturan teknis yang ada dalam tersebut menunjukkan bahwa ssn adalah privatisasi atau komersialisasi layanan publik. dalam angka nomor tahun itu disebutkan bentuk badan hukum saja, bukan badan hukum publik. dengan bentuk badan hukum publik saja, seperti perguruan tinggi, nuansa komersialisasi tidak bisa dihindarkan. apalagi kalau badan hukumnya selain badan hukum publik, misalnya perseroan terbatas pt). kalau bentuknya jangan diharap ada pengutamaan pelayanan karena orientasinya adalah profit atau keuntungan. masyarakat yang akan mendapat pelayanan kesehatan adalah mereka yang membayar iuran premi asuransi. bahwa akibat jaminan sosial sebagai paradigma "hak adalah hak warga negara dan bukan kewajiban warga negara, sehingga negara lah yang berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana yang ditegaskan dalam uud dengan demikian pembebanan iurmenjadi peserta adalah tidak sejalan dengan hak hak konstitusional warga negara yang telah dilindungi oleh uusistem jaminan sosial nasiona, penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada adalah fakir miskin dan orang tidak mampu : uran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah ,serta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran , peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar quran , peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran , peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iurandewan kesehatan rakyat dkr), alamat jalan johar baru nomor jakarta pusat, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon nama wahid baharuddin upa, pekerjaan ketua umum serikat rakyat miskin indonesia, alamat jalan tebet dalam iig nomor jakarta selatan, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xi: nama maliki, sos. pekerjaan ketua umum serikat pekerja informal indonesia sindo), alamat jalan gatot subroto nomor kavling jakarta selatan, dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . pemohon xii: dalam hal ini masing masing berdasarkan surat kuasa bertanggal september memberi kuasa dengan hak substitusi kepada jamaluddin karim, s.h., m.h. ii) dr. syaiful bakeri, s,h., m.h. iii) dr. arisan, s.h., m.h.: iv) rd. yudi anton rikmadani, s.h., m.h.: hary wibowo, s.h., m.h.: vi) alex simorangkir, s.h., m.h.: vii) edi wirahadi, s.h.: viii) desa irawan samir, s.h.: ix) bayu nugroho, s.h.: mayasari, s.h.: xi) noor asyari, s.h.: xii) vega listing octavia, s.h., m.h.: xiii) andreas arief pramudi, s.h.: xiv) aldrin demi william anakotta, s.h., dan xv) merry ariani, s.h., yaitu advokat yang tergabung dalam tim advokasi dan bantuan hukum bulan bintang, beralamat jalan raya pasar minggu km. nomororganisasi atau badan hukum privat yang melakukan kegiatan kegiatan atau setidaknya bergiat bidang perlindungan, pembelaan, serta penegakan hak hak konstitusional buruh indonesia. para pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian karena ketentuan guo menafsirkan dan atau menempatkan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai kewajiban untuk mengikuti asuransi, padahal menurut para pemohon seharusnya jaminan sosial adalah hak para pemohon yang dilindungi oleh uud bahwa ketentuan baik dan atau frasjaminan sosial diposisikan sebagai hak warga negara dan bukan sebagai asuransi yang mewajibkan para pemohon untuk menanggung biayabahwa undang undang nomor tahun telah beberapa kali dimohonkan pengujian konstitusionalnya dan telah diputus oleh mahkamah, yaitu dalam putusan nomor puu iii bertanggal agustus putusan nomor puu viii bertanggal november putusan nomor puu ix bertanggal agustus putusan nomor puu ix bertanggal agustus dan putusan nomor puu x bertanggal september menimbang bahwahal demikian dapat diartikan bahwa dalam hal mahkamah menilai materi permohonan para pemohon telah cukup jelas, maka mahkamah tidak harus. terkait dengan permohonan guo, mahkamah tidak meminta keterangan dari dpr dan presiden karena telah memperoleh cukup keterangan dan atau risalah rapat dpr dan presiden pada pengujian terdahulu. i3. menimbang bahwa dalam permohonan guo para pemohon mendalilkan angka dan bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa dalam perkara pengujian undang undang yang diajukan oleh para pemohon tersebut, mahkamah menemukan bahwa ketentuan yang tertuang pada maupun frasa yang dimohonkan oleh para pemohon sebagian telah pernah diuji konstitusionalitasnya oleh mahkamah, dan sebagian lagi belum pernah diajukan pengujian konstitusionalitlebih lanjut permohonan para pemohon, mahkamah tidak menemukan argumentasi hukum yang jelas dan mendalam mengenai konstitusionalitas ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon. pada bagian alasan permohonan pengujian yang menurut mahkamah dimaksudkan sebagai polita oleh para pemohon, hanya disebutkan beberapa ketentuan baik maupun yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, namun sebagian ketentuan lain tidak disebutkan, dan tidak disertai argumentasi hukum yang dapat menguatkan alasan inkonstitusionalitasnya ketentuan yang dimohonkan pengujian. mahkamah telah memberi kesempatan kepada para pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam mk, dan para pemohon telah menyampaiknamun, dalam perbaikan permohonan tersebut mahkamah tidak menemukan polita yang dapat mendukung petit mengenai konstitusionalitas ketentuan ketentuan dimaksud sehingga menimbulkan kesuburan pada permohonan para pemohon. hal demikian pada akhirnya mengakibatkan mahkamah tidak memiliki titik pijak untuk memberikan penilaian atau pertimbangan hukum mengenai konstitusionalitas ketentuan dimaksud. berdasarkan hal demikian, yaitu tidak adanya polita mengakibatkan kesuburan atau ketidakjelasan dan ketidakcermatan permohonan, menurut mahkamah permohonan para pemohon tidak dapatangka dan yang dimohonkan oleh paradesember dan, bahwa angka dan dan nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional (selanjutnya disebut bertentangan dengan dan serta uud bahwa angka dan dan secara rinci adalah sebagai berikut. peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran. peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar quran. bahwa beberapa ketentuan uud sebagai batu uji atas angka dan dan secara lengkap adalah sebagai berikutyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan :menyatakan bahwa: ,angka dan dan terhadap dan serta. para pemohon dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama: federasi serikat pekerja rokok, tembakau, makanan dan minuman serikat pekerja seluruh indonesia, beralamat jalan raya pasar minggu nomor jakarta selatan, mewakili anggotanya sebagai berikut: hikmat sholihin, joko. waluyo, sudirman, maroko, heri sutiyoso, abdullah, klik sutanto, efendi, mohamad nurrohman sukiman, dan abdul rahim:beralamat jalan kalibata raya nomor jakarta selatan, mewakili anggotanya sebagai berikut tepi setiawan, dadang harsono, heri, tatang, terus, orang, mulyana, hendra, asep diatas, royal, asep tragedi, mulyadi, hamdan, khairul fauzi, heri, lukman maman dede, dedi, dodi kurniawan, robin, gis diah, ahmad risa yeni titin dian lenong yulia sari, susi tresnawati, aan kartini, heni nur usman, rilis mulyani, ani sumardi, rina nagita, citing, etis roti, muncar arti, yati nuri, mia yulianto, nina merawat, lisnawati, yeni harian, titin mulyani, duyun, ngadinatun, nelly merpati, erna setiawan, kolom jajang rahmat, encer sofyan, jajan aas, atap dedi ema rismawati, rilis sumardi, lina marina, herlina, none, rita, siti rumah, rahmat, aisyah, simpati, use sutisna, aisyah, kurniadi, ratnasih, asna asasi, yuli yulian, iwan purnama, pendek nur naningsih, juwariah, mustika nurani, siti nuraminah, cuti, gina novia purwanto, era endah ms, rilis mulyani, wati sumpah, wawan wiki, jadi yani yani yuningsih, duyun kamariah, eja juarai, emas rani, isbn rokhisan, iwan busana, iyah roda, menuding, jajang nurjaman, kamar permana, munandar, laeta karunia sari, nanang nurdin, neng kaedah, nina kusmawati, mining, nikah, suriah, pimpin komarudin, rahmat komarudin, rahmat safari, rdwan risma riyanto, rita agustina, roni hid, rosita, rusli, usman, hadiah, sarinengsih, siti jubaedah, sadikin, sandi, sri rahayu, sri wulan, sukarno, sukarno, simpati, dan soto. himpunan mahasiswa islam cabang jakarta timur, beralamat jalan losari cikini, jakarta pusat, diwakili oleh muhammad ichsan, faizal antar, dan dullah. front nasional perjuangan buruh indonesia nabi), beralamat jalan tebet dalam iig nomor jakarta selatan, mewakili alih, hendra setiawan, rizal sulaiman, alan najib, rohani, aan efendi, maulana yusuf, ujang jauhari, aldi rinaldi, miftahudin, topik hid, usman, nurani, muhamad sanusi, jafarudin, riyan restu syuhada, samurai, sulaman, dan mansyur bin akar. serikat pekerja nasional, beralamat jalan raya pasar minggu jakarta selatan, mewakili tepi yulianto, yus handoko, sri mulyani, irigasi ekawati, anda jujuriah, dyonesia china hidayah, sri suhani, mardaani, surismiyati, bernada bekti kendari, sri kartini, supriyadi, siti kartini, rilis ranting, atari setiawan, wiki kusdiyanti, dewi laksmi, lasso, meranti, siswa, purwatiningsih, mulyani, suseno, suharto, sri basuki, catur joko merpati, mario, mario, banjar, ari wibowo, aris supriyadi, nurani, sandi yem, hayati, khimaliyah sehari, ariana, hendra eka putri, esti setyaningrum, neti rusmiyati, fajar panik, unila, dian fatmawati, hadiah, och heriyawati, mexicana, mursyid, russia dipanggang, perawat, sungai, masi, fatmawati, engcup suriah, titik ekawati, janahwijah bin januari, umi latihan, melewati, mariah, alih, mukhlis hid, sakit, asep aditya, norman, andi sugandi, risma, kaji, kabir arifin, kanan, nurdin, saksi, ashita, sari, asep, suka, saran, muslim, kanan, kasim, yana africana, yusrizen, juju johan, iksan, kanan, judi, oid, totok widianto, anah hasanah, suhartono, mahir, ade suryani, sugandi, ada suherman, aep samsudin, nanda soleh, riyanto, ade sukarno, tuin tarmizi, dadang hid, ujang romana, aep samsudin, urutan, habib munawar, ada suherman, sedih suryadi, bola sleman, tito sumantri, dan asep riz pekerjaan pengusahpetrus selestinus, s.h., nino sukarno, s.h., hasyim nahumarury, s.h., sylvester nong manis, s.h., dan rishta shindyani halim, s.h. advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum petrus selestinus, sh., associates beralamat kantor lingga darma building lt. jalan warung buncit raya nomor ragunengan perbaikan permohonan yang diterima persidangmohon memohon kepada mahkamah konstitusi untukselengkapnya berbunyi: pengadilan negeri berwenang untuk', terhadap: undang undang dasar (selanjutnya disebutmafia hukum lucas yang dapat mengendalikan oknum perwira polisi polda metro jaya dalam perkara ini. huruf kurap jugajaksa penuntut umum yang dengan sewenang wenang menerbitkan status lengkap p21) terhadap berkas perkara yang tidak lengkap dan bahkan penyidik terlihat tidak mau memenuhi petunjuk jaksa dengan mengatakan perkara sudah terlalu lama (padahal baru bulan). tentu saja hal ini diskriminatif atas dasar adanya guo.namun kurap juga perlu ditinjau kembali jika ternyata penetapan tersangka secara tidak sah pun bisa berdampak sangat fatal terhadap pemohon yang memiliki bisnis keuangan pialang berjangka) yang mengandalkan kepercayaan publik sebagai asset nomor satu. kurap juga harus bisa mengendalikan atau sedikitnya mengurangi kemungkinan celah hukum ini dimanfaatkan oleh mafia hukum untuk melakukan pemerasan dan lain lain yang bekerja sama dengan oknum penegak hukumbahkan penetapan tersangka yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang undangan adalah suatu tindakan perampasan kapalagi pemohon yang sudah dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban lps) masih terus kriminalisasi sehingga lps sangat marah dan mengirimkan beberapa surat keras kepada kapolri dan kepala kejaksaan tinggi dki jakarta yang menangani perkara pemohon. bahwberdekatpenerapan pemberlakuan heroin inlandsche element (h.i.r) yang semata mata untuk kepentingan penjajah belandai itu telah merampas hak hak konstitusi hak asasi setiap orang, apalagi jika ternyata celah hukum dalam kurap ini sering dimanfaatkan oleh mafia hukum. bahwa walaupun maksud dan tujuan pembentukan undang undang hukum acara pidana ini dibuat diberlakukan untuk menghilangkan diskriminasi dan menjaga hak konstitusi hak asasi setiap orang, akan tetapi masih didapati sebagaimana yang termuat dalam" yang bersifat diskriminatif dan berpihak terhadap kepentingan pelapor dugaan tindak pidana dan sangat tidak adil terhadap terlahir dugaan tindak pidana yang sama.merintah dengan rakyatnya, antara sesama warga negara pelapor dan terlahir sebuah perkara pidana), atau antara pencari keadilan. apalagi diketahui bahwa perkara pidana yang dilaporkan oleh safersayusana sertanya jelas berkaitan dengan adanya informasi yang diketahui pemohon tentang bisnis kotor advokat lucas yang sering diberitakan sebagai mafia hukum. bahwa hal ini jugalah yang mendorong sehingga uud telah (empat) kali diperbaiki, disempurnakan ataudan perlindungan atas kebebasan hak hak asasi setiap warga negara, pentingnya penghapusan diskriminasi, danhurufhuruf kurap tersebut telah merugikan dan bertentangan dengan hak konstitusional dan hak asasi pemohon. alasan alasan permohonan adapun alasan alasan pemohon adalah sebagai berikut: bahwa pemohon berkeyakinan penuh hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud ii) uud dan iii) uud telah dirugikan karena huruf kurap tidak adil, sangat diskriminatif dan berpihak kepada pelaporperkara pidana sesuai laporan polisi nomor v pmj dit. reskrimum tertanggal mei dan laporan polisi nomor lp x pmj dit. reskrimsus, tanggal oktober sedangkan pemohon yang merupakan terlahir perkara pidana yang sama tidak memiliki hak yang sama sehingga terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlakuan tidak sama hadapan hukum. bunyi rumusan huruf kurap adalahbahwa celah hukum ini pula yang terbukti sering dimanfaatkan oleh mafia hukum untuk memeras terlahir yang tidak berdaya karena huruf kurap tidak memberikan hak yang sama kepada terlahir untuk membela diri dengan mengajukan gugatan praperadilan untuk menentukan apakah penetapan tersangka sah atau tidak dan il) penuntutan penerbitan sah atau tidak. sedangkan dampak dari ditetapkan sebagai tersangka secara tidak sah sangatlah fatal seperti yang dialami oleh pemohon. bahwa huruf kurap bersifat diskriminatif, karena lebih membela kepentingan pelapor perkara pidana namun tidak membela kepentingan terlahir yang telah dikriminolisasi oleh oknum penegak hukum yang diduga "bermain" dengan pelapor antara lain: terlahir ditetapkan sebagai tersangka secara tidak sah bahkan berkas perkara dinyatakan lengkap (p. secara tidak sah pula. bahwaenyidikuntuk memeriksa don memutus, sesuai dengan ketentuan yong diatur dalam undang undang ini tentang: o.sah atau tidaknya penghentian penyidikan sp3) atau penghentian penuntutan (sk pp). bahwapemohon sebagai tersangka dalam waktu sekitar (lima belas menit) setelah, yang berakibat pemohon ditahan selama (sebelas) hari secara tidak sah pula mana terbukti setelah saksi saksi diperiksa, ternyata tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui atau melihat kejadian tkp tempat kejadian perkara) apartemen sudirman park tower unit sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan semata mata berdasarkan keterangan pelapor saja yang penuh dengan rekayasa dan sangat tidak masuk akal mohon lihat lampiran kejanggalantuduhan dugaan percobaan perkosaanterhadap melakukan tindak pidana yang dituduhkan pada tanggal mei bahwa berdasarkan laporan polisi dari pelapor safer busana sertanya tersebut atas aa). perbuatan cabul b). percobaan pemerkosaan juncto kuhp, c). penganiayaan kuhp) dan perbuatan tidak menyenangkan kuhp), tuduhan mana menurut pemohon sebagai penuh rekayasa, sangat mengagetkan dan janggal, oleh karena pelapor safer busana sertanya dan pemohon sudah menjalin hubungan asmara sejak oktober s.d mei (hampir tahun), telah tinggal bersama, hampir setiap hari bertemu dan sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri berdasarkan suka sama suka. atas dasar hubungan seperti atas, pemohon diminta untuk menceraikan istrinya dan akhirnya pemohon memenuhi permintaan pelapor safer busana sertanya untuk menceraikan istri sahnya sesuai bukti gugatan cerai tanggal maret karena pelapor safer busana sertanya dan pemohon sudah sepakat untuk menikah pada akhir tahun bali dan diketahui beberapa orang saksi adegan thomasi, teguh lyon, sumardi dll). pelapor safer busana sertanya dan pemohon telah melakukan berbagai persiapan pernikahan antara lain mencari membeli rumah jalan salak nomor jakarta, membelikan anting anting dan cincin berlian berbentuk hati sebagai tanda ikatan cinta dan sepakat untuk menikah dan lain lain. sesuai permintaan pelapor safer busana sertanya yang mengaku akan berhenti bekerja untuk melakukan persiapan pernikahan, berjanji akan setia dan melayani dengan lebih baik, pemohon setuju untuk memberikan nafkah tunjangan hidup kepada pelapor safer sebesar juta bulan sejak januari s.d april sesuai permintaan pelapor safer busana sertanya, walaupun belum resmi menikah, namun pemohon setuju untuk membayar semua kebutuhan belanja setiap bulan, biaya pengobatan penyakit talasemia singapore dan jakarta, serta pemohon tidak pernah menolak membayarkan seluruh biaya belanja barang mewah (baju, sepatu, tas mahal, dsb). sesuai berita acara pemeriksaan tambahan tanggal oktober pemohon akhirnya membuka rahasia bahwa pada tanggal mei sekitar tengah malam, pemohon dan pelapor safer baru saja melakukan hubungan badan yang bersifat sangat rahasia (berkaitan dengan buku catatan keuangan kantor tempat safer busana sertanya bekerja yang berisi dugaan suap kepada penegak hukum) kamar tidur utama apartemen sudirman park 30bh yang diketahui terdengar oleh saksi adegan thomasi yang sedang beristirahat kamar kedua sebelah kamar tidur utama dan juga sesuai hasil visum repertum yang dilakukan oleh tetep dieja siswanya pada tangal mei sangat tidak mungkin pemohon berniat memperkosa pelapor safer busana sertanya, sengaja merekam rencana perkosaan dan kemudian rekaman cctv ini yang disimpan dalam notebook, diserahkan kepada penyidik polda metro jaya selama menit berada dalam kamar apartemen 30bh (tkp), pemohon tidak pernah mencopot sehelai pakaian pun karena pemohon memang tidak berniat untuk melakukan hubungan badan, mengingat baru sekitar jam sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan pelapor safer busana sertanya berdasarkan suka sama suka. pemohon memiliki kunci apartemen sudirman park tower milik pelapor safer busana sertanya, membuktikan bahwa seandainya pemohon ingin melakukan perkosaan, maka pemohon pasti akan memilih sembunyi dalam apartemen pelapor safer busana sertanya pada waktu sepi, misal: jumat malam atau akhir pekan mana pembantu safer busana sertanya bernama sumardi tidak tinggal apartemen dan tidak mungkin melakukannya depan publik lorong apartemen lantai bahwa pelapor safer busana sertanya diduga hanya sebuah boneka saja yang memiliki pekerjaan rutin antara lain membuat banyak laporan polisi terhadap kami selaku pengacara, klien kami, sdr aloysius abi lsm lempar seri inggris wijaya pengusaha tambang kasih mula, dsb untuk kepentingan kantor pengacara ditempat pelapor bekerja, safer yang terlihat sebagai seorang mafia terlatih dengan penuh percaya diri dan berani bersaksi dusta sidang nomor pid.b pn.pn.jkt.sel pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal mei sehingga akhirnya safer busana sertanya, lucas dkk dilaporkan mabes polri oleh seri inggris wijaya sesuai laporan polisi pol: lp vii bareskrim tanggal juli dengan tuduhan memberi keterangan palsu atas sumpah yang merugikan tersangka terdakwa dan kuhp) dalam beberapa kali pertemuan damai" yang dilakukan dengan pengacara yang sekaligus atasan langsung pelapor yaitu sdr lucas dan sdr oscar nagita sh, diketahui laporan polisi lp v pmj dit. reskrimum tanggal mei dan laporan polisi lp x pmj d it. reskrimsus ini ternyata digunakan sebagai "alat" untuk memeras pemohon agar menandatangani surat pernyataan dan permintaan maaf terlampiryang intinya pemohon seolah olah telah merekayasa buku catatan keuangan kantor safer busana sertanya bekerja, yang ditulis tangan berisi dugaan suap kepada sejumlah oknum penyelenggara negara. padahal sesuai fakta, pemohon dan sdr. adegan thomasi pernahbeberapa kali melihat asli buku catatan keuangan ini tempat tinggal pelapor yaitu apartemen sudirman park tower dan tower 30bk. bahkan pelapor seri. safer busana sertanya sering menceritakan kegiatan mafia hukum yang terjadi kantornya terutama memberikan suap kepada oknum penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yang menangani perkara kantor safer busana sertanya bekerja bahwa huruf kurap jugauntutan pemohon penerbitan berkas dianggap lengkap) oleh jaksa penuntut umum bahwa kejaksaan tinggi dki jakarta telah (empat) kali mengembalikanberkas hasil penyidikan laporan polisi nomor lp v pmj dit. reskrimum tanggal mei disertai dengan petunjuk untuk dipenuhi, akan tetapi terhadap (empat) kali petunjuk dalam yang diberikan oleh penuntut umum pada kejaksaan tinggi dki jakarta tidak pernah dipenuhi secara lengkap oleh penyidik ditreskrimum polda metro jaya, bahkan terhadap petunjuk ke tertanggal maret langsung dikembalikan pada tanggal april tanpa dipenuhi sama sekali dengan alasan: petunjuk tidak bisa dipenuhi dikarenakan tenggang waktu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah terlalu lama"bahwa pada pertemuan kami, klien kami dengan ibu happy hadiastuty sh, selaku lepidum kejati dki dan orang jaksa penuntut umum kantor lepidum dki jakarta pada sekitar tanggal maret setelah dijelaskan langsung oleh klien kami sejarah pacaran selama (empat) tahun sejak oktober hingga mei bagaimana pelapor safer busana sertanya sering kuat (makan kunci, membenturkan kepala, menendang partisi kamar sampai jebol, berupaya mau bunuh diri dengan cara melompat dari jendela apartemen, makan obat tidur satu botol, mau menabrakkan diri dengan menggunakan mobil) dan diperlihatkan (dua) buah rekaman video safer ingin bunuh diri pada tanggal februari karena tekanan dari pengacara lucas (karena sering disuruh mengirimkan uang suap kepada hakim) bahkan harus bersaksi dusta sidang pengadilan dengan resiko tahun penjara danrekaman suara safer ingin bunuh diri pada tanggal april dan mengirimkan nya kepada klien kami, akhirnya ibu lepidum yang sangat arif dan bijaksana dapat melihat fakta sebenarnya dari kejadian mei bahwa klien kami sedang berupaya mengendalikan seri safer yang sedang kuat dugaan gangguan jiwa kepribadian ambang, mana ibu lepidum langsung mengatakan bahwa: perkara sesuai laporan polisi nomor lp v pmj dit. reskrimum tanggal mei ini tidak layak masuk ranah hukumngka angka angka ,dan angka atas, maka pemohon haggulyagien, bahw terhadap undang undang dasar kedudukan hukum legal standing) pemohon. bahwa undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (bukti beserta penjelasannya menyatakan bahajika ibu lepidum adalah kejati, maka perkara ini akan dihentikan. ibu lepidum mengakuinya menjalankan perintah. ibu lepidum langsung perintahkan jpu yang hadir untuk terbitkan tertanggal april berisi petunjuk untuk periksa safer psikiater dokter ahli jiwa) dan ii) periksa air mani sperma yang ditemukan dari hubungan badan safer dengan klien kami pada tanggal mei yang bersifat rahasia dan dilakukan secara suka sama suka. pada intinya ibu happy hadiastuty sh, selaku lepidum kejati dki dan orang jaksa penuntut umum yang hadir sangat yakin keributan mei merupakan masalah keluarga dan hal sepele yang dibesar besarkan oleh pihak ketiga dengan tujuan tertentu. kesimpulan ini didapat setelah ibu lepidum membaca dengan seksama buku catatan keuangan kantor lucas partners yang ditulis tangan dan berisi dugaan suap kepada penegak hukum. ibu lepidum memahami mengapa pengacara lucas ingin menghabisi klien kami yang merupakan saksi kunci dalam perkara mafia hukum yang terbesar indonesia bahwa ucapan ibu happy hadiastuty sh, selaku lepidum kejati dki tersebut atas juga sesuai dengan petunjuk ke tertanggal november yang ditanda tangani lepidum kejati dki jakarta bapak heru riyanto sebagai berikut: berdasarkan keterangan ahli hukum pidana chairul huda dijelaskan secara tegas bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan tersangka adalah tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yong disongkakon terhadap tersangka solusi yakni kuhp dan atau juncto kuhp dan atau kuhp don huruf kuhp. dengan demikian agar penyidik mempertimbangkan pendapat ahli tersebut untuk proses penyidikan selanjutnya bahwa berhubung tindakan kriminalisasi masih terus berlanjut, akhirnya pemohon mengajukan permohonan kepada karo cassidix mabes polri untuk dilakukan gelar perkara dan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi menertibkan administrasi penyidikan dalam hal melakukan penangkapan terhadap orang yong diduga melakukan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. sdr sanusi ditangkap tanpa ada surat perintah penangkapan, petugas tidak memberitahukan identitasnya dan sebelum ada laporan polisi padahal tidak tertangkap tangan, tidak berada tkp bahkan sudah diperbolehkan oleh kepala satpam untuk mengambil seluruh barang yang tertinggal). pemeriksaan terhadap seseorang sebagai tersangka baru dilakukan, apabila telah terpenuhinya bukti permulaan, antara lain didahului dengan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan tercukupinya salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam kuhp sesuai fakta dan diketahui oleh saksi saksi, sdr sanusi ditetapkan diperiksa sebagai tersangka hanya menit setelah laporan polisi dibuat dan sebelum pelapor, saksi saksi dan tkp diperiksa). melakukan penelitian kembali dan memilah terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan solusi wiradinata, apakah relevan dengan perkara yang ditangani atau tidak, sekaligus meminta penetapan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri penyidik terbukti menyembunyikan seluruh barang bukti yang diserahkan sehingga saksi ahli tidak dapat memberikan keterangan yang benar dan jaksa penuntut umum tidak mendapatkan fakta sebenarnya). memeriksa kejiwaan sanusi wirodinoto don soeria busana sertanya berkaitan dengan perilaku seksual mereka kepada psikiater dokter ahli jiwa. melengkapi petunjuk empat dori jpu tanggal maret yaitu: melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi safer busana sertanya atau mencari alat bukti lain terkait dengan penyakit talasemia atau mencari alat bukti surat atau pendapat ahli psikiater yang menerangkan mengenai penyakit talasemia. melakukan pemeriksaan konfrontasi antara tersangka sanusi wiradinata dengan saksi safer busana sertanya terkait adanya cairan mani yang ditemukan pada korban dan termuat dalam visum repertum tertanggal mei menanyakan kembali kepada tersangka sanusi wiradinata mengenai hubungan badan tersebut untuk memperkuat pembuktian kuhp juncto kuhp namun penyidik tidak melakukan rekomendasi gelar perkara ini. bahwa meskipun adanya diskriminasi huruf kurap tersebut, pada awalnya pemohon berkeyakinan dengan barang bukti yang lengkap dan saksi saksi yang sangat meyakinkan telah dihadirkan dalam sidang gugatan praperadilan nomor pid pra pn.jkt.sel., maka hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan ari diantara sh., hum., pada hari selasa tanggal juli pasti akan berani melakukan terobosan hukum dan mengabulkan seluruh permohonan dalam praperadilan nomor pid pra pn.jkt.sel terutama menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah. namun ternyata hakim hanya mengabulkan menyatakan tidak sah penangkapan yang dilakukan oleh memohon polda metro jaya)" saja daan ditreskrimum, tanggal mei yong dikeluarkan oleh memohon adalah tidak sah il, hum" terlampirreskrimum polda metro jaya sehingga hakim tidak berani melakukan terobosan hukum menyatakan penetapan tersangka tidak sah seperti yang pernah dilakukan oleh hakim praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan, suko harsono atas praperadilan yang diajukan tersangka kasus chevron: bachtiar abdul fatah bahwa walaupun surat tertanggal juli tersebut ditandatangani oleh pelapor safer busana sertanya namun pemohon yang pernah pacaran selama tahun dan tinggal bersama, mengetahui fakta seri safer hanya merupakan boneka pengacara lucas pasti tidak menulis surat tersebut karena gaya bahasanya sangat berbeda dan dalam tembusan juga tertulis "klien". sedangkan seandainya surat tersebut ditulis oleh safer sendiri maka tidak mungkin akan dihembuskan kepada klien. bahwa keberadaan surat intervensi tertanggal juli tersebut yang meminta hakim menolak seluruh permohonan pemohon dan mengatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara lp1482 v pmj dit. reskrimum tertanggal mei sah dan sesuaiprosedur" juga membuktikan "kedekatan" pengacara lucas dengan oknum penyidik polda metro jaya yang dalam hal ini merupakan memohon yang diduga kuatir dengan isi gugatan dari pemohon yang berisikan fakta bukti kriminalisasi terhadap pemohon. diduga oknum penyidik polda metro jaya menyalahkan paksaan yang dilakukan oleh pengacara lucas sehingga terjadi kriminalisasi terhadap pemohon yang diungkap secara kasat mata dalam sidang praperadilan nomor pid pra pn.jkt.sel" maupun dalam kasus lain seperti perintah lucas kepada kom jen suseno dadi untuk mengambil uang kliennya budi sampoerna bank century. bahwa dengan demikian norma huruf kurap telah menimbulkan ketidak adilan dan sangat diskriminatif bagi pemohon yang telah kriminalisasi secara kasat mata oleh oknum penegak hukummana saja dan kapanpun juga. bahwa ketidak adilan dan diskriminasi hukum ini telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana ditentukan dalamdansebagai konsekuensi indonesia adalah negara hukum uud 1945j, tentu hukum dan keadilan harus ditegakkan serta sebagai warga negara yang baik harus menjunjung hukum itu uud 1945j, baik itu pelapor sebuah perkara pidana maupun terlahir perkara yang sama. bahwa pemohon melihat frasa "a. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan" yang terdapat huruf kurap adalah merupakan sumber ketidak adilan hukum dan bersifat diskriminatif karena huruf kurap lebih membela kepentingan pelapor perkara pidana dan tidak memberikan hak yang sama kepada terlahir perkara pidana untuk mengajukan gugatan praperadilan, sehingga apabila frasa tersebut perlu dirubah sedemikian rupa atau ditambahkan frasa untuk membela hak terlahir dari ketentuan huruf kurap sehingga huruf kurap berbunyi sebagai berikut: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka atau penuntutan tersangka" maka huruf kurap yang baru akan memberikan keadilan hukum dan tidak bersifat diskriminatif, karena dengan demikian menjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi pelapor maupun terlahir, serta dapat mencegah atau sedikitnya mengurangi permainan mafia hukum yang selama ini memanfaatkan kelemahan huruf kurap bahwa ketika pemohon bertemu pejabat cassidix mabes polri berpangkat kombes pol untuk melakukan gelar perkara pada bulan maret beliau mengingatkan sebuah fakta yang selalu terjadi bahwa jika pemohon ingin melakukan gelar perkara cassidix mabes polri apalagi terhadap mafia hukum lucas sh, maka berkas perkara biasanya akan langsung dikirimkan oleh penyidik (walaupun belum dipenuhi petunjuknya) kejaksaan mana mafia hukum dapat dengan mudah "membeli" status (berkas dinyatakan lengkap) dari oknum jaksa penuntut umum. bahkan beliau mengatakan harga itu tidak terlalu mahal". ternyata apa yang dikatakan perwira karo cassidix mabes polri sangat tepat. berkas perkara yang baru dikirimkan pada tanggal maret langsung dikembalikan kejaksaan tinggi dki jakarta pada tanggal april tanpa memenuhi petunjuk ke tertanggal maret dengan memberikan alasan yang tidak masuk akal: tenggang waktu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah terlalu lama",safer busana sertanyadiduga berkas perkara sengaja langsung dikembalikan kejaksaan tinggi dki jakarta tanpa berupaya untuk memenuhi petunjuk p19 karena akan dilakukan gelar perkara mabes polri pada tanggal april lembaga perlindungan saksi dan korban (lps) melindungi pemohon yang terlihat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum karena memiliki pengetahuan tentang praktek mafia hukum kantor advokat lucas partners bahwa oleh karena berbagai tuduhan atau perpangkatan yang dilakukan oleh pelapor safer busana sertanya, dinilai sebagai sebuah rekayasa untuk membungkam klien kami agar tidak membongkar praktek suap kepada sejumlah penegak hukum kantor lucas partners mana saksi korban bekerja, maka lembaga perlindungan saksi dan korban pada saat ini telah menempatkan klien kami sebagai terlindung sesuai surat nomor div lps tertanggal april yang ditanda tangani ketua lps karena berdasarkan bukti bukti dan penilaian lps, klien kami memiliki informasi penting dan sangat berharga dalam upaya memberantas korupsi dan membantu kpk, kepolisian dan kejaksaan untuk membongkar praktek suap kalangan penegak hukum. bahwa lps melihat dengan jelas berbagai tindakan kriminalisasi yang dilakukan oknum polda metro jaya terhadap klien kami sehingga akhirnya mengirimkan berbagai surat bawah ini: surat nomor lps tertanggal mei kepada kompor akhmad slamet yang berbunyi: mengingat keberadaan terlindung lps solusi wiradinata diperlukan dalam membantu proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan informasi dan laporan yong bersangkutan, mohon kiranya kebijaksanaan dari penyidik polri untuk tidak melakukan penahanan kepadanya, hal tersebut sesuai dengan arahan kapolda metro jaya pada pertemuan lps dengan kapolda metro joo yong dihadiri oleh direskrimum pada hari komik tanggal mel dalam hal ini lps wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan waktu, dan tempat mana penegak hukum memerlukannya. dimohon agar lps diberikan tembusan informasi mengenai waktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (tahap kepada pihak kejaksaan" surat protes keras nomor div lps tertanggal mei kepada kapolri jenderal timur prabowo berjudul: mohon perhatian terhadap oknum personil perwira polri dari dit primum dan dit krisis polda metro jaya dalam proses penegakan hukum penyidikan) atas kasus perkara dengan tersangka an. sanusi wiradinata mana disebutkan adanya upaya kriminalisasi terhadap klien kami sebagai berikut: lps melihat adanya kesewenang wenangan dalam upaya paksa dan tindakan kriminalisasi terhadap terlindung lps an. sdr sanusi wiradinatatersebut dilakukan dalam proses hukum (penyidikan) kasus perkara yang dilaporkan oleh pelapor an. safer busana sertanya staff pekerja dari sebuah kantor advokat pengacara hukum jakarta) yang melaporkannya dengan laporan polisi lp v 2012p mj dit. reskrimum tertanggal mei dengan pihak terlahir an. sanusi wiradinata lps menyebutkan "dari proses penegakan hukum (penyidikan) yong dilakukan oleh ditreskrimum polda metro jaya tersebut terkesan pro perwira polisi telah melakukan tindakan dan menyalahgunakan kewenangan upaya paksa terhadap klien kami secara tidak proporsional menahan dan mencekal keluar negeri) terhadap diri yang bersangkutan dalam kasus perkara yong tidak perlu dilakukan upaya paksa tersebut dan bahkan cenderung mengabaikan berbagai petunjuk dan arahan yong patut dilaksanakan dalam proses hukum yang harus dilakukannya, sehingga akibatnya aktivitas serta produktivitasnya tersebut terkesan tidak professional dan bahkan mencederai citra polri dalam kapasitas dan keberadaannya. tindakan dan keberadaan para oknum perwira polri tersebut patut diduga telah terkontaminasi dan atau telah merasuki aktivitas jaringan pelaku mafia hukum yang dilakukan oleh para oknum advokat kotor tersebut dengan bukti beberapa pemberitaan penanganan kasus tersebut berbagai media yang bernada black campaign terhadap terlindung lps an. solusi wirodinoto" lembaga perlindungan saksi dan korban (lps) kecewa terhadap sikap kejaksaan tinggi dki jakarta yang menerbitkan p21 diduga akibat adanya "permainan" mafia hukum advokat lucas bahwa lps juga sangat kecewa dan mengirimkan surat nomor div !lps tertanggal mei kepada kepala kejaksaan tinggi dki jakarta atas diterbitkannya p21 pada tanggal april terhadap berkas laporan polisi lp v 2012p mj dit. reskrimum tertanggal mei padahal sesuai kesimpulan gelar perkara cassidix mabes polri tanggal april penyidik terbukti telah melakukan kriminalisasi terhadap terlindung sanusi wiradinata dan penyidik tidak memenuhi seluruh petunjuk p19yang ke tertanggal maret adapun isi surat lps tersebut antara lain sebagai berikut: terlindung an. sanusi wiradinata dalam keberadaannya selain mempunyai informasi yang penting bagi penegakkan hukum atas kasus yang bersifat strategis dan mengancam kewibawaan penegak hukum serta kelangsungan negara juga yang bersangkutan telah mendapatkan ancaman faktual berupa upaya dan tindakan kriminalisasi oleh para oknum advokat kotor tersebut yang disinyalir dan patut diduga kuat bekerja sama dengan para oknum penyidik dari dirimu polda metro jaya upaya dan tindakan kriminalisasi terhadap terlindung lps an. sanusi wiradinata tersebut diarahkan pada kasus perkara yang dilaporkan oleh pelapor an. safer busana sertanya (staff pekerja dari kantor advokat pengacara hukum tersebut) yang dilaporkan dengan laporan nomor lp v 2012p mj dit. reskrimum tertanggal mei dengan terlahir an. sanusi wiradinata sehubungan hal tersebut atas diingatkan bahwa berdasarkan amanat dan mandat undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam proses layanan pemenuhan hak saksi dan korban yang dinyatakan dalam juncto juncto juncto dan ketentuan perundang undangan tersebut, kepada bapak kejati dki jakarta dimohonkan untuk dapat meninjau kembali dan atau menindaklanjuti proses p21 secara arif dan bijaksana atas keberadaan tersangka sanusi wiradinata yang menjadi subyek hukum terlindung lps tersebut, serta diingatkan untuk bapak beserta staff kejati dko jakarta dapat berhati hati dalam melakukan proses hukum atas kasus perkara tersebut agar dikemudian tidak terjerat lilitan aktivitas dan atau jaringan permainan kotor para oknum advokat tersebut maupun aktivitas sampingan dan ikatannya dalam lingkup penanganan kasus perkara tersebut bahwa dengan dirumahnya huruf kurap sehingga berbunyi sebagai berikut:a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutanpenetapan tersangka atau penuntutan tersangka", maka terlahir memiliki hak yang sama seperti pelapor dan dapat mengajukan gugatan praperadilan sehingga diharapkan akan mengurangi kegiatan mafia hukum melakukan jual beli yang sudadiketahui oleh publik dan diucapkan oleh perwira karo cassidix mabes polri yang telah berpengalaman bahwa sebagai dampak langsung perubahan huruf kurap maka beberapa dalam kurap yang berkaitan langsung dengan huruf kurap harus disesuaikan pula antara lain: lama: permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahananbaru permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penetapan tersangka atau penuntutan tersangkalama baru permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penetapan tersangka atau penuntutan tersangka,," (lb) lamaib) barub.dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka atau penuntutan tersangka,: permintaan ganti bahwa pemohon))pemohon mengajukan huruf dan 1b, (3a) undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kitab undang undang hukum acara pidana) (selanjutnya disebut kurap)knum penegak hukum penyidik dan menahan pemohon selama (sebelas) hari secara tidak sah. bahwa dan ii), tanggal mei dan laporan polisi nomor lp x pmj dit. reskrimsusagar tidak membuka rahasia bisnis kotor dari sebuah kantor advokat, yang ketika itu telah dilaporkan, penggelapan pajak dan pencucian uang.(3a) lama::(3a) baruii) sesuatu penetapan tersangka atau penuntutan tersangkanghentikan penyidikan atau penuntutan, ii)jika mahkamah konstitusi tidak diperkenankan memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari huruf dan beberapa lainnya yang terkait ib), (3aj| undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kitab undang undang hukum acara pidana) seperti yang dimohonkan tersebut atas, maka sepanjang pengertian penetapan tersangka atau penuntutan tersangka" juga dimaknai dalam huruf dan beberapa lainnya yang terkait (lb), (3a)|, maka hakim praperadilan akan berani memeriksa dan mengambil putusan atas gugatan praperadilan yang diajukan oleh terlahir perkara pidana perihal: sah atau tidaknya penetapan tersangka atau penuntutan tersangka, mana hakim praperadilan akan menilai terlebih dahulu apakah pelapor perkara pidana terindikasi merupakan bagian dari mafia hukum yaitu sudah sering diberitakan oleh media massa, lembaga swadaya masyarakat anti korupsi sudah pernah melakukan demo, sudah dilaporkan aparat penegak hukum antara lain: dan terlahir merupakan saksi atau korban yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban lps). bahwahadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif"oleh pihak terlahir selaku pemohon praperadilan yang dirugikan sebagaimana yang menjadi bunyi huruf kurap: dengan demikian "hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum dalam melakukan upaya upaya hukum dalam perkara prahuruf kurap ini tidak dicabut, maka akan tetap terjadillapor dan mafia hukum dan berakibat menimbulkan' terjadi secara terus menerus berlangsungnya sistem kekuasaan dan permainan mafia hukum dengan oknum penegak hukum dalam hal ini terlahir dalam suatu laporan polisihuruf kurap ini mutlak harus ditiadakan dengan pencabutan atau diganti sesuai permohonan atas agar semua pihak tidak diciderai hak hak konstitusionalnya sekaligus hak hak aslinya bahwa berkenaan dengan huruf kurap yang dimohonkan untuk diganti diperbaiki diamandemenkan, wajib menjadi perhatian agar pencari keadilan dijamin hak yang sama untuk melakukan gugatan praperadilan,: bahwa merupakan kewajiban setiap warga negara dan terutama hakim konstitusi untuk turut serta berpartisipasi memerangi kegiatan mafia hukum yang sangat merusak bangsa dan negara mana terbukti selama ini mafia hukum memanfaatkan kelemahan dalam kurap antara lain pada huruf mana mafia hukum sering bekerja sama dengan oknum polisi dan jaksa untuk menetapkan status tersangka dan bahkan menyatakan berkas perkara lengkap secara tidak sah demi tujuan tertentu. petit.sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi, dapat mengabulkan hal hal sebagai berikut: mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk menguji ketentuan huruf kurap terhadap uudhuruf kurap karena telah bertentangan dengan uud menyatakan bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang kurap adalah bertentangan dengan uud sepanjang pengertian wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur: menyatakan bahwa huruf kurap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan kecuali dimaknai termasuk pula wewenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penetapan status tersangka dan atau penuntutan terdakw, yang :atashuruf kurap terhadap uud makaak konstitusionalnya telah dilanggar karena berlakunya huruf kurap yang menyebabkan pemohon diperlakukan tidak adil dan diskriminatif serta hanya berpihak kepada pelapor khususnya dalam perkara pidana yang dialami pemohon: menurut pemohonsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang guo tentang sah atau tidaknya penetapan pemohon sebagai tersangka, menurut pemohon, terkait laporan polisi dari pelapor safer busana sertanya): a). perbuatan cabul b). percobaan pemerkosaan juncto kuhp), c). penganiayaan kuhp) dan d). perbuatan tidak menyenangkan kuhp), tuduhan tersebut menurut pemohon sebagai penuh rekayasa, sangat mengagetkan dan janggal: menurut pemohon,., hum.,,eskrimum polda metro jaya, sehingga hakim tidak berani melakukan terobosan hukum menyatakan penetapan tersangka tidak sah, i3. menimbang, akan tetapi justru lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon. demikian juga dalam petit permohonannya,pada hari kamis tanggal desember telah memberikan nasihat sesuai dengan untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi permohonan pemohon tetap sebagaimana diuraikan atasterialis akbar hartono ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. hani dhanikahtara lain (manaakurat, dan merupakan bagian dari mafia hukum pengacara lucas yang justru sering diketahui " dan ii) menerbitkan status lengkap terhadap berkas perkara secara tidak sahmemohon ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan sebelum saksi saksi diperiksa. lihat bukti kesimpulan gelar perkara mabes polri april:. penetapan tersangka tidak sah karena sesuai fakta, pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka. bahwa perihal syarat angkasebagai konsekuensi dari indonesia sebagai negara hukum uud adalah hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia yang disebutkan dalam (tiga) uud bawah inahwa perihal syarat angka . bahwa perihal syarat angka,serium tertanggal mei pemohon), melawana ii.i ii. membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada memohon sebesar. menolak permohonan pemohon praperadilan untuk selebihnya.on ditreskrimum, tanggal mei yang dikeluarkan oleh memohon adalah tidak sah iirihal syarat angkalp1482 v pmj dit. reskrimum tertanggal mei telah terjadi kriminalisasi angkasa mata terhadap pemohon antara lain)l,. bahwa perihal syarat angka yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon ini maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga perlu adanya perlakuan yang sama dengan cara. kata kata yang adil" dan perlakuan sanggama" disini adalah berupa perlakuan yang sama baik terhadap pelapor sebagai korban maupun terlahir sebagai tersangka sebagaimana yang dialami oleh pemohon.olisisp3) atau penghentian penuntutan (sk pp). namun pasai huruf kurap sangat tidak adil terhadap terlahir, karenajika ternyata pelapor yang "bermain" dengan oknum penyidik untuk menetapkan terlahir sebagai tersangka secara tidak sah atau il) ternyata pelapor yang "bermain" dengan jaksa penuntut umum untuk menerbitkan status lengkap p21) terhadap berkas perkara secara tidak sah.penyidik polda metro jaya yang dengan sewenang wenang menerbitkan status tersangka terhadap pemohon, yang berakibat terjadi penahanan yang tidak sah sebagai akibat penetapan status tersangka yang tidak sah. fakta ini juga merupakan bukti fakta nyata kehebatanumur tahunseptember memberi kuasa kepada label rumbia, sh., n., advokat dan konsultan hukum pada kawasan law firm, yangdan telah diperbaiki dengan perbaikotonomi khusus papua yang dimohonkan pemohon, ili4. pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah,kil mochtar, hartonohamdan zelda, akil mochtar, hartonoachmad nowiki muhammad alim ttd ttd anwar usman hamdan zelda ttd ttd akil mochtar hartono ttd ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttdnnnnnldan uudotonomi khususuntuk mewujudkan hak hak politiknya baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih sebagai calon kepala daerahdan khususnya sebagai calon gubernur provinsi papua sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus papua (bukti bahwa selain keberadaan provinsi papua dan provinsi papua barat saat ini, wilayah ini masih berpotensi untuk dimekarkan dan membentuk daerah daerah otonomi baru berupa provinsi seperti papua tengah, papua selatan, dan papua pegunungan: bahwa provinsi papua dan papua barat saat ini, maupun prospek pemekaran daerah otonomi baru berupa provinsi ini, potensial memberi ruang bagi terpenuhinya hak politik pemohon untuk menjadi bakal calon atau calon bahkan sebagai gubernur wilayah papua, iiindidikan pemohon adalah tamatan sekolah lanjutan tingkat atas sta) yang berkepentingan dengan ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus papua (bukti bahwa pemohon, sesuai dengan ketentuan dalam undang undang hak asasi manusia, mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, sebagai hak hak dasar yang diberikan juga oleh tuhan, untuk mengembangkan potensinya sebagai pemimpin, dalam hal ini, pemimpin dalam pemerintahan untuk pemenuhan hak hak asasi manusia lainnya seperti hak untuk mendapatkan kesejahteraan (bukti p 4a): bahwa dalam suasana demokrasi indonesia saat ini yang sedang maju kearah yang lebih demokratis, termasuk tahapan pelaksanaan pemilukada yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya oleh kpu provinsi papua, pemohon tidak bisa mengajukan diri untuk berpartisipasi dengan mendaftar sebagai bakal calon gubernur, karena huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus papua ini, telah mengunci dan mematikan hak pemohon: bahwa seandainya tidak ada ketentuan dan pembatasan jenjang pendidikan pada undang undang tersebut, maka potensi kerugian dari pemohon untuk saat ini, maupun untuk waktu yang akan datang dapat dihilangkan. bahwa hak pemohon dan potensi atau prospek yang terbuka bagi pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, telah dibatasi oleh pemberlakuan dari huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus papua yang dimohonkan pengujian ini, bahwa syarat minimal pendidikan serendah rendahnya sarjana atau setara pada huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus ini menurut pemohon sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusional pemohon, bahwa ketentuan pendidikan serendah rendahnya sarjana atau setara pada huruf undang undang nomor tahun ini bukanlah bagian dari kekhususan dari otonomi khusus papua sehingga tidak ada dasar hukumnya untuk dipertahankan dan sangat diskriminatif: bahwa sebagaimana telah ditegaskan pula oleh mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu viii bertanggal maret dan putusan nomor skin x bertanggal september kekhususan papua berkenaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, hanyalah berkaitan dengan keaslian orang papua sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, (bukti bukti bahwa selain itu, pemilihan gubernur papua merupakan bagian dari pemilihan umum, karenanya tunduk pada peraturan perundangan bidang pemilihan umum, seperthususnya pengaturan tentang syarat syarat seorang calon gubernur dan wakil gubernur serta penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (bukti dan bukti bukti bahwa oleh karena itu, bilamana mahkamah konstitusi menyatakan huruf undang undang nomor nomor tahunatau wakil gubernur) secara umumsus papua, bukti p 1a fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah menengah tingkat atas negeri nabire, atas nama paulus agustinus kafihak asasi manusebagaimanajuncto dan samplanjutnya disebut pmk yang menyatakan: pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang kurangnya terdiri atas (tiga) orang hakim konstitusi. pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sekurang kurangnya (tujuh) orang hakim konstitusi dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok permohonan. dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksudnasihat sebagaimana dimaksud juga mencakup hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan. dalam hal hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan atau telah diperbaiki sesuai dengan nasihat dalam sidang panel, panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada presiden, dpr, dan mahkamah agung. dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh panel hakim, panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada rapat pleno permusyawaratan hakim untuk proses selanjutnya . telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal oktober dan tanggal november yang masing masing persidangan tersebut dihadiri oleh pemohon: bahwa berdasarkan ketentuan dan serta juncto dan pmk mahkamah pada tanggal desember telah melaksanakan pemeriksaan persidangan yang dihadiri oleh pemerintah dan dpr, namun tanpanovember dengan alasan yang pada pokoknya dinyatakan oleh pemohon dalam surat bernomor klf xi1 tanggal desember bahwa pemohon tidak dapat menghadiri sidang karena pemohon kesulitan mendapatkan tiket untuk penerbangan jakarta: bahwa oleh karena itujanuari untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal januari namun pada sidang tanggal januari pemohon tidak hadir lagi tanpa berita danenurut mahkamah, pemohon tidak bersungguh sungguh tentang permohonannya dan dianggap tidak mempergunakan haknya. walaupun dan peraturan mahkamah konstitusi tidak mengatur mengenai putusan selain tiga jenis putusan yaitu (i) permohonan tidak dapat diterima, (ii) permohonan dikabulkan, dan (iii) permohonan ditolak, namun menurut mahkamahuntuk menggugurkan permohonan pemohon karena ternyata tidak sungguh sungguh untuk menggunakan hak haknya yang dibuktikan dengan tidak menghadiri sidang, meskipun pemohon telah dipanggil oleh mahkamah secara sah dan patut (vide putusan mahkamah nomor puu x bertanggal april oleh karena itu, permohonan pemohon harus segera diputus, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, makachristian bohemia dialek, s.h, umur tahun, tempat tanggal lahir rote, tanggal oktober agama kristen, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil mantan bupati rote ndao periode calon bupati dari paket nazar dalam pilkada rote ndao periode tahun kewarganegaraan indonesia,, carcharias paulus manage, s.h, umur tahun, tempat tanggal lahir keren, september agama kristen, pekerjaan ketua dprd kabupaten rote ndao calon wakil bupati dari paket nazar, dalam pilkada kabupaten rote ndao, periode tahun: berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk jjt vi tanggal juni memberi kuasa kepada jackson ternate, s.h. associates, advocates legal consultants, yang berkantor jalan jeruk blok perumahan menganti satelit indah, desa sidojangkung, kecamatan menganti, kabupaten gresikamandemen) selanjutnya disebut uud juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi selanjutnya disebut mk,il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon. bahwa, berdasarkanseadalah christian bohemia dialek, s.h., mantan bupati rote ndao periode dan carcharias paulus manage, s.h., keduanya pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten rote ndao periode mendalilkan diri sebagai perorangan kelompok orang yang punya kepentingan sama warga negara indonesia yang menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh dan uud dirugikan oleh berlakunya juncto huruf dan huruf karena dengan adanya guo yang tidak memuat larangan adanya koalisi antara pasangan calon perseorangan dan pasangan calon dari partai politik'gabungan partai politik telah menyebabkan para pemohon yang semula menang dalam pemilihan umum kepala daerah pemilukada) putaran kemudian kalah dalam pemilukada putaran yang disebabkan terjadinya koalisi antara pasangan calon dari perseorangan dan pasangan calon dari partai politik gabungan partai politik: menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang diridalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa yang berbunyidan yang berbunyiperseorangan yang didukung oleh sejumlah orang bertentangan dengan dan uud sepanjang tidak memuat ketentuan yang melarang adanya koalisi antara pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik'gabungan partai politik dan pasangan calon dari perseorangan, bahwa menurut para pemohon, karena pasangan calon perseorangan tidak menggunakan kendaraan partai politik dalam pencalonannya, maka otomatis juga tidak dapat berkoalisi dengan partai politik dalam proses pemilihannya, bahwa tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang pasangan calon perseorangan untuk berkoalisi dengan pasangan calon dari partai politik telah menyebabkan kpu beserta kpu daerah daerah tidak mempunyai pegangan dalam menyikapi hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam pemilukada kabupaten rote ndao yang telah merugikan para pemohon: menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya para pemohon mengajukan alat bukti tulis berupa bukti sampai dengan bukti menimbang bahw, menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa masalah koalisi antara pasangan calon dari perseorangan dan pasangan calon dari usulan partai politik gabungan partai politik dalam pemilukada merupakan masalah praktik politik yang lazim dan wajar dalam suatu proses politik yang bernama pemilihan umum, sehingga tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma hukum yang terkandung dalam juncto bahwa dengan adanya koalisi, akan ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan juga merupakan hal yang wajar dalam kehidupan politik praktis dan tidak mungkin dinamakan, baik dalam bentuk larangan atau anjuran. dan hanyalah memuat norma hukum mengenai mekanisme pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan koalisi merupakan praktik politik yang sifatnya temporer menurut kebutuhan dan kepentingan dalam politik, bahwa selain tidak berwenang untuk menambah rumusan dalam kedua tersebut, mahkamah juga menilai bahwa masalah koalisi yang dimohonkan oleh para pemohon bukan masalah konstitusionalitas norma, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, menurut mahkamah dalil dalil para pemohon tidak berdasar da, oleh kami delapan hakim konstitusi, moh. mahfuduhammad alim,muhammad alim ttd. maria farida indrawi panitera pengganti ttd. eddy purwanto badan hukum publik atau privat, atau:kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sam daerah: bahwa, para pemohon yang mencalonkan diri dari pasangan calon perseorangan, yang sebelumnya adalah bupati incumbent, mempunyai keterkaitan dengan pengujian undang undang guo dan sangat berkepentingan terhadap jabatan bupati dan wakil bupati rote ndao agar dalam jabatannya dapat berperan aktif secara langsung, fungsional menjalankan tugas sebagai bupati dan wakil bupati rote ndao tanpa ada keraguan melanggar hukum, bahwa, dengan adanya undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah dikaitkan dengan huruf dan huruf tentang pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten rote ndao periode tahun keduanya dimenangkan oleh pasangan dari perseorangan yaitu dari paket nazar dan paket lentera yang dalam pelaksanaannya yaitu pada putaran dimenangkan oleh paket nazar dan dalam putaran karena adanya koalisi salah satu paket perorangan dengan paket dari usungan partai politik yang kalah pada putaran telah merugikan paket nazar yang mana oleh uud tidak mengatur dan undang undang nomor tahun juga tidak mengatur tentang adanya koalisi antara calon perseorangan dengan partai politik sehingga secara nyata hak hak konstitusional para pemohon dengan adanya koalisi ini secara nyata telah dilanggar dan secara nyata paket nazar telah dirugikan secara potensial sebagaimana dijamin oleh uud terutama dijamin dalam dan dan dengan demikian, menurut para pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puisi dan putusan nomor puu ii1 telah menentukan adanya syarat kerugiyang diberikan uud hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah merugikan para pemohon dengan adanya undang undang nomor tahun yang mohon untuk ujian, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat khusus spesifikasi dan aktual atau setidak tidaknya bersifat kerugian potensial yang menurut pemikirandengan dikabulkannya permohonan para pemohon maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi: bahwa, berdasarkan syarat syarat tersebut atas, maka para pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang undang nomor tahun khususnya yang sudah jelas namun tidak lengkap dalam rincian penjelasannya sehingga bertentangan dengan asas umum, langsung, jujur dan rahasia sehingga mudah untuk dilanggar, dan menjadi suatu alat untuk menciptakan pemerintahan yang condong melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan hal ini bertentangan dengan uud yang tersebut dalam point polita tersebut atas, bahwa, dengan kekurangjelasan pemikiran dari pembuat undang undang dalam menempatkan syarat dan penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam huruf dan huruf berkaitan dengan koalisi antara partai dan bukan antara partai dengan calon perseorangan apalagi dua pemenang adalah dari unsur calon perorangan, maka jelas telah merugikan para pemohon sehingga para pemohon minta agar undang undang nomor tahun khususnya huruf dan huruf mohon untuk tinjau kembali karena dirasa bertentangan dengan uud karena mudah untuk manipulasi sehingga akan menciptakan pimpinan daerah yang mudah berbuat melanggar hukum, dengan demikian para pemohon berpendapat telahkhususnya huruf dan huruf terhadap uud ill. alasan hukum pemohon bunyi huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah dik, selanjutnya:,." bahwa, setelah dikaji lebih mendalam dan seksama atas huruf dan huruf maka para pemohon berpendapat bahwa huruf dan huruf perlu untuk ditegaskan dalam penambahan didalamnya, bahwa antara calon yang usung oleh partai politik dan atau penggabungan partai politik dilarang untuk bergabung dengan calon perseorangan, sehingga tidak merugikan pasangan calon lain yang berasal dari sesama pasangan calon perseorangan dan atau partai politik, bahwa, berdasarkan kajian tersebut atas, maka huruf dan huruf tersebut atas bertentangan dengan dan uud bahwa, berdasarkan hal tersebut pada point polita atas, maka dengan tidak tegasnya undang undang nomor tahun dalam huruf dan atau huruf maka jelas jelas telah merugikan para pemohon, sehingga dengan tidak ditetapkannya masalah boleh tidaknya partai dan atau gabungan partai politik dengan pasangan calon perseorangan adalah merupakah kerugian konstitusional karena pilkada sebagai wujud adanya demokrasi telah diselewengkan maksud dan tujuannya akibat tidak jelasnya perundang undangan yang buat mengatur tentang pasangan calon dari partai dan atau penggabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan independen yang usung oleh masyarakat: bahwa, pasangan calon perseorangan tidak menggunakan kendaraan dalam pencalonannya otomatis tidak dapat berkoalisi dengan partai politik, karena calon perseorangan bukanlah partai politik sebagaimana tegaskan dalam undang undang nomor tahun huruf sehingga tidak dapat bergabung berkoalisi, lain halnya huruf jelas disana tegaskan bahwa antara partai politik dan atau penggabungan partai politik, sehingga jelas bahwa tidak ada pegangan bagi komisi pemilihan umum pusat maupun daerah tidak dapat menjadikan dasar apapun tentang kecurangan tersebut untuk mendiskualifikasi pasangan calon perseorangan dari paket lentera, yang secara notabene pada saat pilkada putaran kabupaten rote ndao telah terjadi hal semacam ini, yang telah mengakibatkan pasangan calon dari paket nazar yang juga merupakan pasangan calon dari perseorangan secara konstitusional merasa hak hak konstitusionalnya telah rujukan: bahwa, berdasarkan hal tersebut, jelas jelas telah bertentangan dengan uud berbunyi:"undang undang nomor tahun dalam huruf dan huruf perlu ditinjau kembali dan atau dilakukan perubahan dengan menambah huruf dan atau menambah baru tentang larangan partai politik dan atau gabungan partai politik untuk berkoalisi dengan pasangan calon yang usung dari perseorangan, karena koalisi tersebut sangat bertentangan dengan dan uud bahwa, dengan tidak adanya pembatasan dalam undang undang nomor tahun huruf dan huruf maka pembuat undang undang membuat undang undang tanpa memperhatikan asas filosofis pembuatan suatu undang undang yang mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan terbukti pula bahwa pembentuk undang undang telah melakukan kelalaian secara nyata dan telah mengurangi hak konstitusional para pemohon: bahwa, apabila perhatikan dengan cermat, maka pengertian pengabungan koalisi hanya berlaku untuk partai politik saja dan tidak berlaku untuk calon perseorangan karena hanya pasarkan pada dukungan masyarakat dan hal ini bertentangan dengbahwa, berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelaslah keberadaan huruf tentang partai politik dan atau penggabungan partai politik tidak dapat berlaku untuk calon perseorangan independen, sebagai akibat adanya koalisi antara perseorangan yang didukung dari unsur masyarakat dengan gabungan partai politik telah menyebabkan banyak janji yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan yang menang karena adanya koalisi dengan partai politik dan atau gabungan partai politik menyebabkan adanya prestasi yang disepakati dalam mendeklarasikan koalisi, dan untuk memenuhi janjinya bupati rote ndao telah melakukan penyelewengan dalam jabatannya dengan menggunakan dana add tanpa adanya ijin dan persetujuan pimpinan dewan perwakilan daerah kabupaten rote ndao, untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas janji janji dalam pilkada rote ndao berkaitan dengan pupuk murah pada pilkada putaran periode tahun yang dimenangkan paket lentera dengan kecurangan yaitu berkoalisi dengan beberapa partai politik yang pasangan calonnya kalah dalam putaran hal ini membuktikan bahwa keberadaan undang undang nomor tahun memang dibutuhkan namun perlu ditegaskan lebih spesifik lagi berkaitan dengan ini, agar tidak terjadi adanya kecurangan dan jika terpilih tidak melakukan perbuatan melawan hukum. petit bahwa, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut atas, maka para pemohon dengan ini mohon kepada mahkamah konstitusi untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa huruf dan huruf tentang pemerintah daerah bertentangan dengan uud menyatakan huruf dan huruf tentang pemerintah daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi:surat dari koalisi empat paket peserta pilkada kabupaten rote ndao tanggal oktober nomor paket perihal laporan pelanggaran kejahatan pilkada petisi): bukti fotokopi surat dari law office jackson terinathie associates, bertanggal juni nomor ptk jjt nvi perihal pengaduan adanya dugaan melakukan tindak pidana korupsi, bukti fotokopi tanda terima surat dokumen dari kpk, tertanggal juni bukti fotokopi photo bersama para pendeklarasi koalisi koran kursor, tanggal november baa kabupaten rote ndao, bukti fotokopi selebaran janji pengadaan pupuk murah saat pilkada, bukti fotokopi bagian koran koran tentang masalah pupuk yang menjadi masalah berkait dengan janji pil |
(ag, s.h dan muslimin, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal agustus memberi kuasa kepada husni chandra, mi: s.h., hum., moh. iron, s.h., harian asli, s.h., jayanti, s.h., firman raharja, s.h., david afrizal, s.h., mujahid islam, s.h., april firdaus jakarta, s.h., m.h., djarot indra kimia, s.hmerdeka barat jakarta telo f2x ema seketat@mahkemahkonsitusi god tanggal september dan sidang perbaikan permohonan pada tanggal september bahwa panel hakim mahkamah konstitusi melalui kepaniteraan mahkamah tanggal september telah menerima surat bertanggal september yang pada pokoknya para pemohon menarik kembali permohonan perkara nomor puu vseptembermerdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do idmenahan m.p sitompul ttd. ttd. wahiduddin adams santbudhi sutardjo, kamar hermawan, tato hartanto supriatna, dengan haryana, agus raya priatna, denny rahadian p., mulyono, layak priasmoro, supriatna, s.e., m.m., drs. puji widodo, danny rahang mrm, dan fahruroji, yang kesemuanya memberi kuasa kepada sira payung, s.h., dkk., pada tanggal oktober dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu x11 pada tanggal oktober perihal permohonan pengujian formil dan materiilbahwa para pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal oktober telah menyatakan menarik kembali permohonannya,menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan nomor puuperihal pengujian formil dan materiilyunita ram alamat kompleks majapahit permai blok jalan majapahit jakarta pusat yang kedudukannya bertindak sebagai direktur utama kantor advokat pengacara otto cornelis klinis associates berdasarkan salinan naskah akte) tanggal september nomor perserikatan kantor advokat pengacara otto cornelis klinis associates: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor sk.xii bertanggal desember memberi kuasa kepada, dr. y.b. purwaning januar: gajah bharat ramadhan, s.h., ll.m: slamet buono, s.h., m.h: heru wahyudi, s.h., m.kn: menpora cahya nugrahenti, s.h., m.h, advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum otto cornelis klinis associates, beralamat kompleks permai blok jalan majapahit nomor jakarta pusat, baik sendiri sendiri maupun bersama sama selanjutnya disebut pem :ksa bukti bukti pemohon dan pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis pemohon, pemerintahadalah bukti pengabaian terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia pengabaian terhadapn keadilan dalam setiap peraturan,bahwa pemohon tidak dapat menyelenggarakan pipa gelombang selanjutnya. larangan demikian disampaikan tanpa adanya alasan yang jelas, bahwa dalam praktiknya, perawi bersikap sebagai satu satunya organisasi advokat dan bertindak sebagai satu satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. kewenangan yang dimiliki tersebut membuat perawi bersikap sewenang wenang dalam memegang peranannya memenuhi hak pendidikan bagi advokat, bahwa guo adalah yang sangat tidak adil bagi pemohon, karena dalam praktiknya ini telah menyebabkan pemohon mengalami kerugian dalam mewujudkan hak konstitusionalnya pada bidang pendidikan advokat sebagaimana disebutkan atas dalam poin kedua tersebut memberikan kewenangan mutlak pada perawi sebagai satu satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan pipa. hal ini jelas mengakibatkan pemohon tidak dapat menyelenggarakan pipa tanpa seij. perawi bersikap sewenang wenang dengan mengabaikan fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat yang diminta perawi untuk membayar biaya pendidikan sebagaimana yang ditentukan. perawi tidak mempertimbangkan bahwa pemohon berhak secara konstitusional untuk menyelenggarakan pipa, perawi sebagai satu satunya wadah profesi advokat cenderung untuk melanggar kewenangan yang diberikan oleh advokat. adenium dari lord action yang menyatakan power tends corrupt and absolute power corrupt absolutely , terjadi pada diri perawi saat ini. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwaenuhi jaminan hak atas penyelenggaraan pendidikan sebagaimanaguo meketentuan tersebut atas, bertentangan dengan uud yang berbunyi sebagai berikut,, dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dalam hukum baikpolitis lebih determinan dibandingkan dengan asas kepastian hukum yang dijamin dalam hak konstitusional yang terdapat pada uud bahwa sepanjang frasa sebagaimana dimaksud perlu ditafsirkan secara luas yakni setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. maka dilaksanakan oleh pihak pihak yang tidak hanya berkualifikasi sebagai organisasi advokat, pihak pihak tersebut dapat berupa institusi pendidikan formal ataupun suatu badan hukum dengan berlatar belakang bergerak dibidang hukum, sebab dalam arti luas pendidikan profesi advokat merupakan satu kesatuan sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan pendidikan yaknintukan dalam peraturan yang ada dengan cara untuk menyelenggarakan pendidikan. sehingga kerjasama dapat diberikan kepada pihak pihak yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi advokat,sebagaimana dimaksud memberikan perlindungan hak dalam memperoleh pendidikan. hak memperoleh pendidikan tersebut dapat ditafsirkan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yakni hak yang diperoleh kepada setiap orangditentukan dalam peraturan yang ada, dengan demikan perolehan hak konstitusional sebagaimana dimaksud perlu dijamin pembunuhannya oleh negara: bahwa adapun pemenuhan hak konstitusional tersebut perlu diatur lebih lanjut sebagai produk kebijakan guna mewujudkan kepastian hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis. samping itu hak untuk mendapatkan pendidikan dapat ditafsirkan sebagai pemenuhan hak untuk menyelenggarakan pendidikan, bahwa hak untuk menyelenggarakan pendidikan juga merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana dijamin dalam uud sebab secara normatif rumusan tersebut dimaknai sebagai rechtsidee atau cita hukum sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud bahwa konstitusidalam pembukaan uud terdapat cita hukum atau rechtsidee pada alin yakni ikut serta berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. hal tersebut dapat dimaknai termasuk dengan cara memberikan dan menyelenggarakan pendidikan terkait profesi advokat: bahwa dalam pembukaan dan batang tubuh uud berisikan yang menjelaskan pelaksanaan pokok pokok pikiran atau filosofi pembukaan uudnomor tahun tentang hak atas pendidikan: bahwa dengan demikian permohonan pemohon terhadap hak konstitusionalnya tidak dibatasi pertunangannya dengan batang tubuh maupun pembukaan uud bahwa guo tidak memberikan kepastian hukum dengan menjamin perlindungan hak konstitusional pemohon dalam perlakuan yang adil dalam sebagaimana diatur dalam uud bahwa ketentuanketentuan tersebut atas, yaitubertentangan dengan uud karena tidak menjamin ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum yang berpotensi dapat melanggar hak konstitusional pemohon dalam hak untuk mendapatkan pendidikanhak sepenuhnya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat diserahkan melalui sebuah organisasi advokat, bahwa hal itu jelas menjadi tafsir kewenangan yang dapat disalahgunakan mengingat rumusan guo bahwa terkait wewenang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tidak secara terbatas hanya oleh organisasi advokat, namun berbeda tafsir ketika rumusan tersebut dimaknai dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam bentuk kerja sama. sehingga pemohon memiliki kepastian dan perlindungan hak konstitusional dengan rumusan yang tidak multi tafsir tersebut: bahwa atas ketentuan, pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum dan pelindungan hak konstitusional serta perlakuan yang adil untuk menyelenggarakan pipabertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai penyelenggaraan pendidikan khusus profesitelah memenuhi syarat terlebih dahulu,punyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai penyelenggaraan pendidikan sama organisasi advokat yang telah memenuhi syarat terlebih dahulu, memerintahkan pemuatan putusan ulisan yang bertanda bukti sampai dengan bukti yang disahkan dalam persidangan tanggal januari dan bukti yang diserahkan kepaniteraan mahkamah, bukti p 5a fotokopi pengumuman pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat wilayah pengadilan tinggi jakarta, tertanggal oktober bukti p 5bjakarta, tertanggal oktober bukti p 5c fotokopi pengumuman pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji advokat wilayah pengadilan tinggi jakarta, tertanggal mei bukti p 5d fotokopi daftar nama calon advokat yang telah memenuhi syarat ': bukti p 5e fotokopi daftar nama calon advokat yang berasal dari kongres advokat indonesia yang telah memenuhi syarat , buktibanten, tertanggal februari bukti fotokopi salinan naskah akte), tanggal september nomor perserikatan kantor advokat pengacara otto cornelis klinis associates: bukti fotokopi surat nomor perawi seks nas sms eks xi1 dari perawi kepada prof. dr. o.c klinis, s.h., m.h., tin itu, pemohon mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli yang menyampaikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan tanggal februari dan pada persidangan tanggal maret pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ahli muhammad rullyandi, s.h., m.h, terdapat kata dilaksanakan. dalam kamus besar bahasa indonesia, tidak diketemukan arti kata dilaksanakan. frasa kata yang mendekati arti kata dilaksanakan tersebut, ialah melaksanakan, yang dapat diartikan mengerjakan, sehingga kata dilaksanakan tersebut dapat diartikan dikerjakan atau dilakukan. merujuk pada frasa kata dilaksanakan, memberi tafsir mengandung rumusan yang tidak sejalan dengan perintah konstitusi, dengan mengesampingkan hak konstitusional pemohon, yaitu hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana rumusan sebagai satu kesatuan atas hak untuk memperoleh pendidikan, sehingga apabila kalimat tersebut dalam rumusan yang diujikan, dirumuskan, maka terdapat pengaburan makna seolah olah negara memberikan kewenangan penuh (bevoegdheid) kepada organisasi advokat dalam hal ini yang diakui adalah perawi untuk memegang kekuasaan sepenuhnya (absolutely power) dalam rangka menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. mestinya penyelenggara pendidikan profesi advokat dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara tafsir norma tersebut, namun karena tidak ada kepastian rumusan norma tersebut, dengan kata lain organisasi advokat yang demikian dapat melakukan kesewenang wenangan dan menimbulkan arogansi subjektif yang bahkan berujung diskriminatif dalam lingkup pelaksanaannya, bahwa undang undang guo terdapat pertentangan terhadap asas pembentukan peraturan perundang undangan,literatur ilmu hukum (rechtszekerheid) merupakan asas penting dalam rechtshendeling undangan tidak semata mata diletakan pada bentuknya yang tertulis (beschreven) untuk benar benar menjamin kepastian hukum peraturan perundang undangan harus menjamin ambiguous. bahwa menurut giovanni rizzoli dari unit legal drafting parlement italia, pembentukan undang undang yang baik perlu memenuhi prinsip minimum yang salah satunya ambiguous clear and compatible with existing legislation. implikasi penafsiran undang undang ditentukan oleh makna yang dihasilkan oleh penafsiran tersebut. sebagaimana pada undang undang guo yakni dapat ditafsirkan memiliki makna ambigu, sehingga menjadi multitafsir, yaitu menunjukan adanya pemutaran makna absolut sesuai dengan teks tersebut. dalam pandangan john locke, undang undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang undang yang dapat memberikan kebaikan dalam masyarakat luas make them for the public good. artinya undang undang dibuat bukanlah sebagai manifestasi super human authority, dengan maksud nilai validitas suatu hukum terletak pada kesesuaian dengan norma lainnya, terutama norma dasar. hal ini tentu seiring dengan prinsip negara hukum mengutip pendapat ahli hukum gustav radbruch bahwa hukum bertujuan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. hal senada juga disampaikan oleh seorang ahli hukum tata negara berkebangsaan perancis yang bernama abbe sieges, yang menurutnya constitution the body obligatory laws it's nothing. konstitusi wajib ditegaskan, jangan biarkan norma norma yang terkandung dalamnya hanya sekadar atas kertas. saksi arbijoto, s.h saksi adalah sarjana hukum yang telah mengikuti pipa kantor o.c klinis associates, saksi telah lulus dari tahun dan telah menjalani proses magang selama dua tahun kantor advokat, o.c klinis associates. hingg, saksi telah magang selama tahun namun belum juga dilantik oleh pihak terkait dan diambil sumpahnya sebagai advokat, saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan dari perawi kenapa hingga saat ini walaupun sudah mengikuti pipa dan magang selama tahun namun belum juga dilantik oleh perawi dan diambil sumpahnya sebagai advokat. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah menyampaikan keteranganmaret yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa pemohon turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, sehingga dengan berlakunya ketentuan. hal tersebut dianggap bahwa satu satunya penyelenggara pipa adalah organisasi advokat. berdasarkan advokat maka yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang dapat diangkat sebagai advokat setelah terlebih dahulu mengikuti pipa yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. hal demikian menurut pemohon mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemohon karena pemohon beranggapan memiliki kelayakan yang memenuhi syarat untuk dapat menyelenggarakan pipa, sebagaimana dijamin dalam uud yaitu berhak untuk mendapatkan hak atas pendidikan. bahwa dengan penyelenggaraan pipa yang dilaksanakan oleh organisasi advokat berpotensi bertentangan dengan uud yang merupakan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai penyelenggara pendidikan khusus profesi advokat guna meningkatkan kualitas,uu)undang undanganmenjamin keadilan substantif. negara hukum dalam arti luas adalah yang mengandung pengertian keadilan dalamnya yang menjadi esensi daripada sekadar memfungsikan peraturan perundang undangan dalam arti sempit:yangsebagai berikut: kepastian hukum, dan, perlakuan yang sama:: pembagian kekuasaan: pemerintahan berdasarkan atas ujelaskan juganyampaikan hal sebagai berikut: pemohon dalam permohonan ini tidak jelas dalam mengklasifikasikan kedudukan hukumnya apakah sebagai individu ataukah sebagai badan hukum privat yang menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. menurut pemerintah, pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya dalam permohonan guo. pemohon mengajukan fakta hukum bahwa pemohon bekerja sama dengan perawi selama ini telah menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. perawi sebagai satu satunya organisasi advokat yang diberi kewenangan oleh advokat untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, menurut pemohon bersikap sewenang wenang dalam memegang perannya memenuhi hak pendidikan bagi advokat. penilaian ini disebabkan karena, setelah pemohon menyelenggarakan pendidikan khusus, terakhir gelombang ke juni perawi mempersulit pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan gelombang berikutnya, dan selanjutnya tidak lagi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, tidak relevan dengan materi permohonan pengujian karena fakta hukum tersebut sepenuhnya adalah persoalan antara pemohon dan perawi dalam penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat. jika pemohon merasa dirugikan oleh perawi, persoalannya dapat diajukan kepada forum penyelesaian sengketa lainnya, misalnya kepada karena tidak memiliki kewenangan untuk itu. berdasarkan hal atas, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon sebenarnya merupakan permasalahan penerapan (implementasi) darian permasalahan konstitusional suatu norma, terbukti pemohon telah menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat sejak tahun apabila dalam pelaksanaan pipa terdapat kendala atau permasalahan, maka seharusnya hal tersebut dapat diselesaikan oleh internal organisasi advokat, sebagai satu satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri. oleh karena itu, berdasarkan ketentuan guo pemohon tidak dirugikan karena pemohon tidak dalam posisi terhalangi dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat sepanjang dilakukan sesuai prosedur yang sah. dengan demikian, pemohon tidak ada hak konstitusional yang dirugikan oleh advokat, karena pemohon sampai saat ini masih berprofesi sebagai advokat dengan leluasa melakukan kegiatannya sehingga pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan advokat terhadap uud karena tidak ditemukan adanya pelanggaran hak hak konstitusional pemohon dengan berlakunya ketentuan guoatauterhadap materi yang dimohonkan untuk diuji, pemerintah memberikan keterangan hal hal sebagai berikut: berdasar. prinsip,rangka usaha mewujudkan prinsip prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsadisampinglebih lanjut perkenalkan pemerintah memberikan keterangan terhadap materi yang diuji sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa karena diatur bahwa satu satunya penyelenggara pipa adalah organisasi advokat, pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pengujian terhadap advokat telah beberapa kali diajukan kepada mahkamah konstitusi diantaranya dalam permohonan nomor puu ii puu iv puu ix puu viii puu viii dan puu viii dalam putusan putusan tersebut mahkamah konstitusi telah secara konsisten menyampaikan pendapatnya khususnya terhadap ketentuan advokat mengenai organisasi advokat sebagaihal ini diatur juga dalam angka advokat menyatakan bahwa organisasi advokat adalah organisasi lembaga dan profesi yang bersifat bebas dan mandiri yang didirikan berdasarkan advokat." berdasarkan hal tersebut secara eksplisit bahwa maksud dibentuknya organisasi advokat ini dan berpraktik sebagai advokat yang berkualitas, dan memberikan perlindungan kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi. mengingat organisasi advokat. sehingga pemerintah berpendapat bahwa ketentuan guo sudah tepat harus dilaksanakan sebagai syarat mutlak (absolute right) dalam hal. adanya pembentukan organisasi tunggal profesi advokat merupakan perwujudan dari single bar association (satu organisasi) yang dapat berkiprah meningkatkan kualitas advokat. selain itu, organisasi advokat mengakomodir untuk berkumpulnya para advokatprofesiterhadap hal atas, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan pipa yang dilaksanakan oleh organisasi advokat sudah sesuai untuk menjamin terjaga kualitas profesi advokat, baik dari segi moril, spiritual, maupun materiil oleh karena itu, organisasi advokat ham untuk terjadinya martabat dan kehormatan profesi. terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan guo membuka peluang yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemohon yaitu memiliki kelayakan yang memenuhi syarat untuk dapat menyelenggarakan pipa sebagaimana terdapat dalam uud yaitu berhak untuk mendapatkan hak atas pendidikan termasuk hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat, maka pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa perlu diketahui ketentuan guo"mengatur mengenai persyaratan bagi seseorangadvokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut yaitu pertama, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan kedua, harus telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. dari ketentuan tersebut jelas selain berpendidikan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, seseorang yang hendak berprofesi menjadi advokat juga harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselengarakan oleh organisasi advokatsebagai satu satunya wadah profesi advokat untuk menyelenggarakan kegiatan dalam pendidikan profesi advokat guna meningkatkan kualitas profesi advokat. terkait dengan penentuan organisasi advokat yang menjadi satu satunya wadah dalam penyelenggaraan kegiatan profesi advokat, perlu dijelaskan dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi nomor perkara puu 1v juga memberikan pendapatnyadalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang jugamelaksanakan fungsi negara (vide: putusan mahkamah nomor puu satu satunya wadah profesi advokat yanganggapan pemohon yang menyatakan bahwa adanya penentuan satu satunya organisasi advokat menjadi hilangnya peluang pemohon untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi advokat pemerintah memberikan keterangan bahwa dalam fakta hukum pemohon dalam permohonannya, pemohon sudah penah menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat bahkan pernah diperpanjang dari angkatan ke sampai dengan angkatan ke juni tetapi kegiatan tersebut terhenti dengan adanya ketldaksepahaman lagi dengan pihak perawi. pemohon sebenarnya telah mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi advokat sehingga anggapan pemohon tidak terbukti dan mengada ada terhadap ketentuan guo yang dianggap bertentangan dengan uud dengan demikian menurut pemerintah permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) dan juga tidak ada kerugian hak konstitusional pemohon, baik secara aktual maupun potensial karena tidak memiliki keterkaitan sebab akibat (causal terbang) dengan berlakunya ketentuan guo tersebutpetit berdasarkadvokatdewan perwakilan rakyat telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal februari dan telah mengajukan keterangan tertulis bertanggal februari yang diterima melalui kepaniteraan mahkamah tanggal mei pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan advokatadvokat terhadap uud tahun yang. hak dan atau kewenangan konstitusional yang menurut pemohon telah dirugikan dengan berlakunya advokat. bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan uji materil terhadap advokat, adalah berkaitan dengan pengabaian terhadap prinsip negara hukum dan pengabaian terhadap hak asasi manusia, sehingga bertentangan dengan dan uud yang pada pokoknya pemohon beranggapan sebagai berikut: bahwa sepanjang frasa yang berbunyi: "setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang di laksanakan oleh organisasi advokat" pada advokat sangatlah memberikan ketidak pastikan hukum dengan jaminan hak konstitusional pemohon sebagaimana tertuang dalam uud bahwa berdasarkan hal tersebut diendidikan khusus profesi advokat, karena hak asasi manusialundang undang nomor tahun tentang advokat bahwa dalamselain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlibat jalur profesi diharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. bahwa ketentuan advokat menyatakan pendidikan khusus profesi advokat dilaksanakan oleh organisasi advokat dan ketentuan angka advokat menyatakan organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang undang ini." bahwa berdasarkan ketentuan advokat" bahwa terhadap wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan advokat, mahkamah konstitusi berpendapatlalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sertafrasa "satu satunya" juga tidak menyebabkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii, menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi sebagai wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentangperadilan tata usaha negara:: ham)mm: pengabaian terhadap hak asasi manusia bahwa perlindungan hamm tersebut melekat kepada setiap warga negara indonesia wni)badan hukum. ham tersebut diantaranya hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil: guo justru mengatur ketentuan yang melanggar ham. salah satu ancaman pelanggaran ham tersebut yakni terkait dengan penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat pipa) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, mana dalam guo tersebut terdapat suatu norma yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana hal dimaksud jelas bertentangan dengan semangat negara hukum yang demokratis,adalah sebagai berikut: uud yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan. yang dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi?itu dengan mengacu pada ketentuan advokat, yang berbunyihal ini berarti juga bahwa untuk menjadi seorang advokat harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam undang undang guo. bahwa dpr berpandangan terhadap apa yang dipersoalkan pemohon dalam permohonan pengujian terhadap ketentuan advokat adalah hanya. bahwa dalam penerapannya advokat belum sepenuhnya menggambarkan apa yang diamanatkan oleh guo dan juga dalam implementasinya memang seringkali menimbulkan berbagai macam persoalan persoalan yang berdasarkan fakta fakta, realitas, dan aspek sosiologis. berdasarkan hal itu dpr saat ini sedang menggunakan hak konstitusionalnya melakukan legislative review terhadap advokat. demikian keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim mahkamah konstitusi untuk mengambil keputusan. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait perawi) telah memberikan keterangan secara lisan dan keterangan tertulis pada persidangan tanggal maret dan pada pokoknya sebagai berikut:, bahwa alasan alasan yang diajukan pemohon tentang uji advokat tidak menyangkut dianggapnya hak konstitusional pemohon, dimana pemohon sudah melakukan kerjasama dengan organisasi advokat yaitu perawi. masalah yang timbul antara pemohon dengan organisasi advokat yang dimaksud, yang menjadi alasan timbulnya permohonan ini, merupakan masalah perdata dimana mahkamah konstitusi tidak berwenang menghadirinya. i2.6j menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pihak terkait mengajukan bukti surat bertanda bukti pt sampai dengan bukti pt sebagai berikut: bukti pt fotokopi putusan nomor puu iv tanggal november bukti pt fotokopi putusan nomor puu viii tanggal juni bukti pt fotokopi putusan nomor puu viii tanggal junkpi iii tanggal maretdaftar pelaksanaan pipa o.c klinis, bukti pt fotokopi surat nomor perawi seks nas eks perihal pengiriman perjanjian kerjasama: bukti pt fotokopi surat nomor ock.iiurat nomor ock.1i1172013, tanggal maret bukti pt fotokopi surat nomor ock.v tanggal mei bukti pt 12a fotokopi surat nomor ock.v tanggal mei bukti pt fotokopi absensi peserta kelas weekdays senin kamis pendidikan khusus profesi advokat o.c klinis: bukti pt fotokopi surat nomor ock.v tanggal mei bukti pt fotokopi surat nomor perawi seks nas fyh eks v tanggal mei bukti pt fotokopi surat nomor perawi seks nas fyh eks vii tanggal juli bukti pt fotokopi kehadiran meeting pipa dpn perawi dan oc. klinis, tanggal juni bukti pt fotokopi jadwal absensi peserta pendidikan khusus profesi advokat gelombang kelas weekday o.c klinis associates perawi periode maret april bukti pt fotokopi absensi kehadiran meeting pipa dpn perawi dengan klinis, tanggal juli bukti pt fotokopi surat nomor ock.vii tanggal juli bukti pt fotokopi surat nomor ock.viii tanggal agustus bukti pt fotokopi surat nomor ock.xi tanggal november bukti pt 23a fotokopi surat pernyataan atas nama rez aditya tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23b fotokopi surat pernyataan atas nama dimas widodoc fotokopi surat pernyataan atas nama sheila ramadhan alam tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23d fotokopi surat pernyataan atas nama sarah rosa, s.h tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23e fotokopi surat pernyataan atas nama michelle amp. manuhutu tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23f fotokopi surat pernyataan atas nama benny siswanto tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23g fotokopi surat pernyataan atas nama adhiningtyas s.d tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23h fotokopi surat pernyataan atas nama mohammad irham tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23i fotokopi surat pernyataan atas nama muhammad bakal hasanputri kartika nanda tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23k fotokopi surat pernyataan atas nama r.r lensa pratiwidrag perrow mukti tentang mendaftar dan mengikuti pendidikan pipa yang diadakan law education center, bukti pt 23m fotokopi surat pernyataan atas nama mariam andrean fotokopi surat pernyataan atas nama hans kurniawansurat pernyataan atas nama manuel pattimuratanda bukti lapor nomor tbl pmj dit reskrimum: selain itu, pihak terkait perawi) mengajukan dua orang saksi dan satu orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal maret pada pokoknya sebagai berikut: ahli dr. muhammad arief setiawan, s.h., m.h norma yang terkandung dalam uud merupakan ham yang sangat fundamental. bahwa pembatasan mengenai konstitusionalitas guo haruslah dikaitkan dengan huruf dan dalam implementasinya ham dibedakan menjadi yaitu hak yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sipil dan politik serta hak yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya: hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam uud termasuk dalam hak ekonomi, sosial dan budaya. sehingga hak untuk menikmati pendidikan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun termasuk negara, mengenai hal yang diajukan oleh pemohon maka dalam hal ini tidak ada tuntutan pemohon yang tidak terpenuhi sebagaimana tidak ada institusi atau lembaga apa pun yang melarang para pemohon untuk mengikuti pendidikan advokat, bahwa tidaklah tepat interpretasi uud yang menyatakan bahwa hak atas pendidikan sudah melingkupi hak untuk menyelenggarakan pendidikan. tidaklah tepat interpretasi lain kecuali sesuai dengan kalimat yang tertera dalam uud bahwa hak untuk menyelenggarakan pendidikan termasuk dalam hak sibilan politik sehingga dalam implementasinya bisa saja dibatasi oleh uu. hal ini sesuai dengan uud dimana dinyataku . oleh karena itu, sekalipun menyelenggarakan pendidikan termasuk hak. utamanya negara atau lembaga lembaga atau institusi yang diberi kewenangan untuk itu, bukan berarti bahwa semua orang bisa menikmati hak ini tanpa syarat syarat dan batas batas tertentu, bahwa masalah penyelenggaraan pipa yang dilaksanakan oleh pemohon bukanlah oleh pelanggaran pihak tertentu, khususnya pihak terkait terhadap pemenuhan hak konstitusional pemohon, tetapi disebabkan oleh tindakan praktis administratif yang tidak dan belum dipenuhi oleh pemohon, bahwa perawi adalah satu satunya organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam guo. hal ini telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi melalui beberapa putusannya, antara lain putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii saksi shalih sitompul penyelenggaraan kerja sama pendidikan pipa antara pemohon dan pihak terkait cg. perawi telah dilaksanakan sejak tahun sampai dengan bahwa pada tahun perawi memberikan mandatnya kembali kepada pemohon untuk dapat melaksanakan pipa tersebut dengan dituangkan dalam perjanjian perawi pkjspkpa i masa berlaku perjanjian tersebut tanggal januari sampai dengan desember pada tahun tersebut, gelombang dilaksanakan pada tanggal maret s.d april dengan jumlah peserta sebanyak orang, terbagi dengan kelas yaitu kelas weekdays dan kelas weekend. kelas weekdays sebanyak orang dan kelas weekend sebanyak orang. total seluruhnya adalah orang. kemudian dilaksanakan kembali pada tanggal mei s.d juli dengan jumlah peserta orang, bahwa pihak penyelenggara yang pihak terkait berikan mandat pipa, harus memberikan laporan awal dan laporan akhir. pemohon memberikan laporan awal pelaksanaan pipa gelombang dan diperiksa oleh staf sekretariat perawi meliputi persyaratan peserta pipa. pemohonca konstitusi diunduh dari laman menyerahkan laporan akhir pelaksanaan gelombang dan diperiksa oleh staf sekretariat perawi meliputi daftar kehadiran peserta: bahwa dalam pelaksanaan pipa tempat pemohon pada tanggal maret sampai dengan april gel yang diikuti orang. pihak terkait menduga adanya pemalsuan tanda tangan. atas dasar dugaan ini, pihak terkait mengundang pemohon untuk hadir tempat pihak terkait untuk mengklarifikasi. dimana pada tanggal desember pemohon hadir dan menyatakan bahwa tanda tangan tersebut memang benar dan tidak dipalsukan. dalam ketidakyakinan tersebut, pihak terkait tetap tidak menerbitkan sertifikat pipa peserta yang diduga memalsukan tanda tangan tersebut, kemudian pemohon berusaha meminta kepada pihak terkait agar menerbitkan sertifikat terhadap peserta yang sudah mengikuti pipa, termasuk dalamnya adalah peserta pipa anak. yang diduga dipalsukan tanda tangannya. pihak terkait kembali mengundang pemohon untuk memastikan apakah benar tanda tangan peserta pipa, khususnya anak. sebanyak orang tersebut asli atau tidak. dengan menyerahkan surat keterangan yang ditandatangani oleh demi wijaya, pemohon menyatakan tanda tangan peserta tersebut itu bukan dilakukan oleh peserta pipa tersebut: bahwa pihak terkait tetap tidak mengeluarkan sertifikat tersebut untuk diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pipa tersebut sebanyak orang, bahwa menjelang ujian profesi advokat tahun orang peserta pipa pemohon datang dan diterima kantor pihak terkait. peserta pipa tersebut menyatakan tidak pernah mengikuti pipa kantor pemohon, melainkan fabian law institute, bahwa ada laporan yaitu orang dilaporkan oleh pemohon telah mengikuti pipa, yang sertifikasinya ditahan oleh pihak terkait. laporan yang masuk berikutnya adalah dari lembaga fabian law education center foundation, menulis atau melaporkan nama yang sama. pihak terkait memastikan atas hal tersebut dan orang peserta pipa menyatakan tidak pernah mengikuti pipa tempat pemohon dan mengikuti pipa fabian law, bahwa pihak terkait pada tanggal januari melaporkan o.c klinis and yenny octariana polda metro jaya untuk dilakukan penyidugaan penggunaan tanda tangan palsu. saat ini polda metro jaya sedang dan masih melakukan penyidikan atas laporan polisi tersebut. ridwan septian saksi adalah staf bidang pipa pada perawi dan merupakan bawahan dari saksi shalih sitompul: saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh atasannya yaitu, shalih sitompul, menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal maret presiden menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal april dan pihak terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal april yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal maret:terhadap uud bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah nomor tahun tentang advokat maka berdasarkan: bahwa dalam penjelasanbahwa pemohon merupakan badan hukum privat berupa perserikatan, yang memiliki legal standing untuk menggunakan haknya dalam mengajukanbadan hukum privat yang dalam hal ini diwakili oleh prof. dr. o.c. klinis, s.h selaku direktur utama dari kantor advokat pengacara o.c klinis associates berdasarkan salinan naskah (akte) tanggal september nomor perserikatan kantor advokat pengacara o.c klinis associates. bahwa badan hukum privat tersebut didirikan untuk memberikan jasa hukum guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan keadilan dengan melakukan upaya penegakan hukum danpemohon mendalilkan berlakunyalah merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat. selain itu, guo juga merugikan pemohon dalam memberikan jaminan kepastian dan perlakukan yang sama hadapan hukum sebagai penyelenggara pendidikan profesi khusus advokat guna meningkatkan kualitas profesi advokatlah memberikan kewenangan mutlak kepada perawi sebagai satu satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat pipa). hal ini jelas mengakibatkan pemohon tidak dapat menyelenggarakan pipa tanpa seiz,serta ahli yaitu rullyandi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal februari dan saksi yaitu arbijoto yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal maretfebruarmaret yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak bertentangan dengan dan uudfebruari dan keterangan tertulis tanggal mei yang menerangkan pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan pemohon: menimbang bahwa pihak terkait perawi) telah menyampaikan keterangan lisan dan tulisan pada persidangan tanggal maret dan yang pada pokoknya . yang menjadi alasan timbulnya permohonan ini merupakan masalah perdata, dimana mahkamah tidak berwenang menghadirinya sehingga pihak terkait mohon agar permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknyaketerangannya pihak terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan ahli dr. muhammad arief setiawan, s.h., m.h serta saksi yaitu shalih sitompul, ridwan septian pada persidangan tanggal maret menimbang bahwa pemohon, presiden, dan pihak terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya pemohon, presiden, pihak terkait tetap pada pendiriannya: pendapat mahkamah menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pemohon, mahkamah perlu mengutip putusan mahkamah nomor puu iv bertanggal november dan putusan mahkamah nomor puu viii bertanggal juni paragraf yang telah memberikan pertimbangan, antara laitj. advokamenimbang, i3.16j menimbang, i3. menimbang bahwa pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh pemohon tersebut, menurut mahkamah merupakan norm. i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, permohonan pemohon bukanlah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam pelaksanaan pipasalah satu pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama pelaksanaan pipa justru perjanjian kerja sama pelaksanaan pipa dilaksanakan sebagaimana mestinyasanto, dan wahiduddin adams, masing masing sebagai anggota pada hari selasa, tanggal delapanmaterialis akbar, anwar usmanmuhammad alim materialis akbar ttd. ttd. anwar usman maria farida indrawi ttd. ttd. santo wahiddudin adamsmohon adalah kantor hukum yang telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum privat, sebagaimana tercantum dalam salinan naskah akta) tanggal september nomor perserikatan kantor advokat pengacara otto cornelis klinis associatesguo yang menyebabkan hak konstitusional pemohon dirugikan: bahwa pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk perserikatan kantor advokat pengacara otto cornelis klinis associates, yang didirikan untuk memberikan jasa hukum guna menjamin perlindungan ham dalam rangka mewujudkan keadilan dalam melakukan upaya penegakan hukum danbahwa. pemohon adalah , badan hukum dimaksud memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi uud oleh karena itu badan hukumud diantaranya meliputi: yang menentukankonstitusional pemohon tersebut untuk mendapatkan hak atas pendidikan sebagai bagian dari ham termasuk hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi khusus advokat: yang menentusebagai jaminan kepastian dan perlakuan yang sama hadapan hukum sebagai penyelenggara pipa guna meningkatkan kualitas profesi advokat: bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat ketentuan guo sepanjang frasa yang berbunyi: setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat untuk dapat diskualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan pengujian guo tersebut. adapun syaratpertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam mahkamah konstitusi, syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya tersebut (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi1 bahwa pemohon yang bergerak dalam memberikan jasa hukum untuk menjamin perlindungan ham dalam rangka mewujudkan keadilan dalam melakukan upaya penegakan hukum, yangipa maka dapat berpotensi terjadi pelanggaran hak konstitusional dengan ketentuan guo. adapun guomerujuk sepanjang frase yang berbunyi: setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat pada guo sangatlah memberikan ketidakpastian hukum dengan jaminan hak konstitusional pemohon sebagaimana tertuang dalam uud adapun eksistensi pemohon dalam mewujudkan hak menyelenggarakan pendidikan tentu dapat membuka partisipasi para calon advokat advokat dengan cara membuka akses masyarakat yang mempunyai latar belakang sarjana hukum secara keseluruhan dengan landasan jaminan konstitusi uud sebagai kontrak politik kebangsaan.undang undangundang undang nomor tahun tentang hak atas pendidikan, bahwa berdasarkan hal tersebut ipa, karena hamiv. fakta hukum bahwa pemohon bermitra dengan perhimpunan advokat indonesia perawi) untuk menyelenggarakan pipa sejak tahun memasuki tahun ke (enam) kerjasama tersebut, perawi secara perlahan lahan menggembosi pipa yang diselenggarakan oleh pemohon. hal ini membawa akibat yang sangat merugikan hak konstitusional pemohon dalam berpartisipasi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memberikan dan menyelenggarakan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam uud dan mendapatkan kepastian perlakuan yang adil hadapan hukum dan pemenuhan atas perlindungan pemohon dengan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam uud hak atas pendidikan sebagai bagian dari ham indonesia tidak sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional, bahwa dalam praktiknya untuk melaksanakan pipa, pemohon kemudian mengajukan permohonan untuk memenuhi syarat bekerja sama dengan perawi guna menyelenggarakan pipa. sebagai satu satunya organisasi advokat, perawi memberikan syarat syarat khusus untuk pelaksanaan pipa, selain harus mengajukan proposal kerja sama penyelenggaraan pipa, pihak yang bekerja us mematuhi ketentuan ketentuan dalam peraturan perhimpunan advokat indonesia nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat yang seluruh ketentuan tersebut dibuat oleh perawi: bahwa pemohon kemudian menjadi salah satu mitra penyelenggara pipa yang bekerjasama dengan perawi sejak tahun namun sejak pertengahan tahun perawi telah melakukan hal hal yang merugikan pemohon sebagai berikut: meskipun perawi telah menandatangani perjanjian kerja sama pelaksanaan pipa dengan o.c. klinis associates nomor perawi pks pipa i yang memberikan ijin kepada pemohon untuk menyelenggarakan pipa sebanyak (tiga) kali dalam satu tahun, akan tetapi pemohon dipersulit untuk menyelenggarakan pipa untuk ketiga kalinya pada tahun para peserta pipa o.c. klinis associates gelombang tanggal maret sampai dengan april dan gelombang tanggal mei s d juni dengan jumlah peserta sebanyak (seratus lima puluh tiga) orang hingga permohonan ini diajukan belum menerima sertifikat pipa yang dikeluarkan oleh perawi, walaupun pemohon telah berulang kali memintanya dalam pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh pemohon dengan perawi. padahal pemohon telah memenuhi dan menyepakati syarat yang diminta perawi untuk membayar fee perawi sebesar 20x (dua puluh persen) dari biaya pendidikan serta pemohon juga telah menyerahkan laporan awal dan laporan akhir pipa atas penyelenggaraan pipa gelombang dan gelombang pada tahun sementara peserta pipa yang diselenggarakan oleh pihak lain pada tahun telah memperoleh sertifikat pipa dari perawi, bahwa pemohon sebagai penyelenggara pipa telah dipersulit untuk menyelenggarakan pipa gelombang tahun padahal perawi telah menandatangani kesepakatan dengan pemohon untuk memberikan ijin guna menyelenggarakan pipa hingga kurun waktu desember namun setelah pelaksanaan pipa klinis associates gelombang pada bulan juni selesai, perawgn), renera republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama nurul fahri tempat tanggal lahir payakumbuh, juni pekerjaan mahasiswakalimantan nomor kota payakumbuh, sumatera barat sebagai n0n unnnnnnnnnnnnnnn null. pemohon nama chandra feri chaniago tempat tanggal lahir padang, oktober pekerjaan mahasiswa ketua unit kegiatan mahasiswa pengenalan hukum dan politik universitas andalas alamat jalan bunda dalam rt. rw. ular karang utara, padang, sumatera barat sebagai ini. pemohon il, nama depitriadi tempat tanggal lahir sungai penuh, februari pekerjaan mahasiswa sekretaris jendral komunitas kajian kritis limau manis kaki lima) alamat jalan cinta mato batu palang, jorong balai ahad, nagari lubuk barang, kabupaten agam sebagai non nnn0n nana uan una ln e. . pem iii: nama rok septian tempat tanggal lahir padang, september pekerjaan mahasiswa wakilkomplek sinar permai rt. rw. koto lua, kecamatan pauh, padang, sumatera barat sebagai non nnn ana ununuur e. pem iv: nama armada fransisca tempat tanggal lahir medan, desember pekerjaan mahasiswa koordinator divisi advokasitunggang, gang padati, rt. rw. kelurahan pasar ambang, padang sebagai n nenek nee nenek ana mauauanen una nama aid sudarto pratama tempat tanggal lahir bukittinggi, september pekerjaan mahasiswa koordinator divisi informasi dan komunikasi unit kegiatan mahasiswa pengenalan hukum politik universitas andalas alamat jalan sudirman, rt. rwdari bunyi atas pemohon beranggapan sebagai berikut: bahwa pendidikan merupakan barang publik dan bukanlah barang privat yang mana pemerintah merupakan aktor utama dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan bahwa perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang didirikan dan dijalankan oleh pemerintah dan merupakan bentuk implementasi kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara yang memenuhi rasabentuk ptn badan hukum memberikan secara jelas dan nyata akan menjadikan pendidikan yang diselenggarakan oleh ptn badan hukum. bahwa bentuk ptn badan hukum sudah secara jelas dan nyata mahkamah nyatakan bertentangan dengan uud dalam putusan nomor puu vii bahwa pemberian penyelenggaraan otonomi kepada perguruan tinggi negeri sebagaimana yang dimaksud dalam merupakan pemberian otonomi dalam hal pengelolaan bidang akademik dan non akademik (meliputi: organisasi, keuangan: kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana dan prasarana) tabel anggaran investasi gedung dan investasi nongedung tahun rincian investasi investasi gedung nongedung beasiswauntukdosen pengembangan penelitian dan ken pengabdian pada masyarakat biaya operasional perguruan tinggi ken negeri bot beasiswa untuk mahasiswa kurang ken mampu perguruan tinggi: alat laboratorium io. gedung pengembangan mutu prodi profesi kesehatan dan pendidikan kesehatan totalsebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perguruan tinggi adalah perwujudan kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi yang salah satunya adalah kemandirian dalam pengelolaan keuangan. dalam putusan nomor puu viibahwa pemberian penyelenggaraan otonomi kepada perguruan tinggi negeri dalam hal non akademik terutama bidang keuangan merupakan bentuk kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk mengelola, mencari dan menggunakan dana secara mandiri untuk kebutuhan operasional perguruan tinggi tersebut yang dapat menimbulkan praktik komersialisasi yang dilakukan oleh pengelola ptn bukan ptn itu sendiri. bahwa pemberian otonomi tersebut berpotensi memberikan kewenangan kepada institusi perguruan tinggi untuk memungut dan memberlakukan berbagai bentuk biaya pungutan kepada mahasiswa (masyarakat) guna pemenuhan biaya operasional perguruan tinggi negeri, yang dapat saja menimbulkan sulitnya untuk mengakses ptn oleh masyarakat dengan ekonomi lemah tersebut. bahwa pemberian kewenangan otonomi (di bidang keuangan) kepada perguruan tinggi negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum blu) adalah sesuatu hal dalam lingkup yang berbeda. hal ini dikarenakan blu merupakan aturan menyangkut tata kelola keuangan negara yang diatur sesuai dengan ketentuan mengenai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum merupakan ketentuan undang undang menyangkut sistem keuangan negara dan diatur undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara dan diatur lebih peraturan pemerintahan tahun tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. s.h., ll.m.ahli pemerintah prof. dr. johannes gunawan, s.h., ll.m pemohon menyatakanemohon berpandangan bahwa dengan memberikan status badan hukum pada perguruan tinggi negeri ptn), maka telah terjadi privatisasi. namun demikian,bahwapenyelenggaraan blu oleh ptn milik negara sama saja memberikan kemandirian pengelolaan bidang keuangan oleh ptn belum tentu akan menyediakan pendidikan murah bagi masyarakat. berdasarkan argumentasi atas pemohon berpandangan bahwa tersebut bertentangan dengan dan dan uud nomor tahun tentang perguruan tinggi bertentangan dengan dan uud bahwa bunyi nomor tahun adalah sebagai berikut:bahwa dalam penjelasanbahwa pemaknaan kata mandiri pada penjelasan tersebut merupakan pemberian kewenangan penuh kepada perguruan tinggi dalam menentukan tata cara penerimaan mahasiswa baru. bahwa pada menyatakanurut serius hasen ada tiga macam pengakuan hak asasi manusia: hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup sebagai manusia. sehingga padratio dies universitas indonesia dengan judul tanggung jawab moril kaum intelegensi':iniyang pertama bahwa badan hukum itu memiliki hak dan kewajiban tersendiri, yang kedua harta kekayaan tersendiri, yang ketiga memiliki legal standing (segitiga persona stand judicial) yang keempatsekedar saya kutip dari otto von guerre, kemudian dari scrollen, dari holder dan binder, dan terakhir, tempat almamaternya yang ketua majelis juga berbentuk badan hukum yayasan. artinya bahwa ini adalah. ada dasar juga yang kami sampaikan. yang pertama, dasar yuridis, yang kedua dasar filosofis, dandari doktor ugm, yang terhormat, bapak miftah thaha mengatakan bahwa pengelolaan ptn, beliau meneliti banyak ptn jawa begitu, ul, ugm, unair pada saat itu, pada tahun an, an, ternyata ituitu menunjukkandan undang undang sisdiknas dinyatakan oleh mahkamah bahwadikatakan sini bahwa dalam pemohonkami sampaikan sini bahwaalam bab tersebut. yapada tanggal sampaimenyatakanbahwa guofrasa mandiri dalam penjelasan guo bukanlah bentuk perlindungan terhadap calon mahasiswa local yang dianggap layak masuk dalam ptn. namun frasa mandiri dalam guo belum tentu menjamin terciptanya akses terhadapekonomi maupun sosial. bahwa jalur mandiri hadir guna menampung mahasiswa yang gagal mengikuti tes sbmptn tersebut. kegagalan tersebut mengharuskan mereka (calon mahasiswa) untuk mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti jalur mandiri. jalur mandiri terlihat sebagai program yang diperuntukkan untuk tujuan komersil belaka. jika sebuah perguruan tinggi berniat baik menampung mahasiswa, seharusnya kuota sbmptn yang diperbesar, bukan membatasinya agar dapat membuka jalur mandiri. bahwa salah satu dari pemohon adalah mahasiswa jalur masuk reguler mandiri dan mengalami perbedaan dari segi biaya kuliah. seolah olah perguruan tinggi negeri menjadikan jalur masuk reguler mandiri sebagai jalan mengeruk keuntungan. hal ini menunjukkan adanya swastanisasi dalam perguruan tinggi. pengajar dibayar seperti kampus swasta dari mahasiswanya. bahwa dengan diadakannya jalur masuk dalam bentuk lain akan menyebabkan praktik komersialisasi pendidikan serta penumpukan mahasiswa akibat dibukanya penerimaan mahasiswa baru dengan kuota yang besar dan akan mengakibatkan pendidikan hanya terbatas kepada mereka yang kaya untuk mengikuti jalur mandiri serta akan menjadi ladang pemasukan baru bagi ptn. bahwa seharusnya hanya ada satu jalur masuk yang diadakan oleh perguruan tinggi negeri guna menjamin rasa keadilan masyarakat. walaupun ada jalur masuk prestasi (di bidang keolahragaan atau seni) harus secara tegas dinyatakan dalam guo. jadi jalur masuk jelasperguruan tinggi yangbahwa sayakambycc.atas.saya sangat sependapat.(yaiturp. miliar atau sebesar us$ juta untuk dukungan keuangan termasuk untuk: siswa yang berprestasi secara akademis: siswa yang berpenghasilan rendah: mahasiswa pascasarjana,hanyalah ujian bersama seperti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri sbmptn) dan jalur prestasi. bahwa frasa bentuk lain pada guo akan menjadi karet yang membenarkan pembukaan jalur masuk lain seperti reguler mandiri yang sama saja layaknya swasta dengan biaya yang mahal. hal ini berpotensi melanggar dan uud nomor tahun bertentangan dengan 28d dan dan uud bahwa bunyi nomor tahun adalah sebagai berikut: ptn terluar': bahwa tujuan didirikannya negara ini salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaktub dalam alinea keempat uud yang berbunyi sebagai berikutsosial ": bahwa menurut pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii,!ir. frans umbu datta, app. sc, prof. dr. badia periode m.ba, dan ir. herry suhardiyanto, sc.: bahwa masih menurut putusan yang sama, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa kewajiban negara dalam mengurusi pendidikan rakyatnya tidak hanya sebatas menghormati dan melindungi yang dalam artian negara hanya bertindak pasif (fasilitator), tetapi juga memenuhi dengan aktif. seperti tertuang sebagai berikut:lah, bahwa tahu.ni membengkalaikan nasib anak anak yang miskin sekaligus kurang berprestasi dan hanya menjamin nasib anak anak yang pintar dan miskinlogika yang dipakai ini menggunakan logika kapitalisme darwin yang kuat semakin kuat dan saksi pemerintahrp100. dan maksimal rp5. untuk ips, dan rp7.maka,. sekarang,yang lemah harus tergila seleksi alam . tentu saja ini bertentangan dengan frasa setiap warga negara yang termaktub dalam dan dan uud karena hanya melindungi warga negara yang pintar : nomor tahun bertentangan dengan pembukaan dan dpendidikan merupakan hal yang vital bagi suatu bangstang tubuh uud alinea bukti kesadaran para pendiri negara indonesia terhadap pentingnya pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. beranjak dari kesadaran tersebut maka mereka menjadikan pendidikan sebagai salah satu tujuan dari negara indonesia. selain itu uud yang lahir pada amandemen uud merupakan jaminan pemenuhan hak atas pendidikan, iniyang besar dalam memfasilitasi hak atas pendidikan ini, mustahil akan terbentuk bangsa yang cerdas melaluikemanusiaan manusia), sehingga mampu menciptakan generasi penerus yang mampu menjadi pemimpin bagi bangsa indonesia dan membawa bangsa ini dalam alam kemerdekaan yang diharapkan,)yang kedua belas adalah.dan yang ketiga,, pertama memastikan ketersediaan layanan pendidikan, undang undang nomor tahun dua. memastikan keterjangkauan layanan pendidikan, undang undang tersebut.atas antara lainus$,, apt.bahwa undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi, dunia industri dan masyarakat agar aktif memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi telah melanggar pokok pikiran yang terdapat pada batang tubuh uud alinea yang didalamnya terkandung filosofi yang mendalam akan pendidikan. selain itu ini juga telah melanggar amanatpada uud bahwa undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi telah keluar dari filosofi pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. sebelum itu perlu kita pahami terlebih dahulu tentang filosofi pendidikan menurut beberapa ahli. adapun filosofi pendidikan menurut para ahli, yaitu: hajar dewantara hajar dewantara memandang pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. william heard simpatrik simpatrik menyatakan: education means the whole process creating insight and building attitudes, not only the separating conscious knowledge. education acting out the best direction philosophizing can give, tries and beginning primary wit the young, lead people build criticised values their characters, and this way get the highest ideals philosophy progressively embodied their lives." yang artinya, pendidikan memiliki arti sebagai proses yang menyeluruh dalam menciptakan pengetahuan yang mendalam dan perilaku, tidak hanya mempertimbangkan ilmu pengetahuan. mendidik ialah usaha terealisasi nilai nilai dan cita cita itu didalam kehidupan dan dalam kepribadian manusia yang dimulai dengan generasi muda, untuk membimbing rakyat membina nilai nilai dalam kepribadian mereka, dan melembagakannya dalam kehidupan mereka.ir. usman range, m.s., saksi merupakan rektor universitas haluoleo,y6,ksi menampilkan persidangan rekaman audio video mengenai program bidik misi, salah satu program beasiswa yang paling membantu adalah bidikmisi kurang lebih mahasiswa.,. tentang hak asasi manusiair. frans umbu datta, app. sc., ph.djohn dewey john dewey memandang pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emotional) menuju kearah tabi'at manusia. van clever morris van clever morris menyatakan: pendidikan adalah studi filosofis, karena pada dasarnya, bukan alat sosial semata untuk mengalihkan cara hidup secara menyeluruh kepada setiap generasi, akan tetapi juga menjadi agen (lembaga) yang melayani hati nurani masyarakat dalam perjuangan mencapai hari depan lebih baik. berdasarkan seluruh filosofi pendidikan sebagaimana yang diuraikan atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah sebagai rangkaian proses yang menyeluruh untuk membentuk budi pekerti, pikiran, serta jasmani generasi muda. dengan hari depan lebih baik: bahwa uud mengamanatkan kepadari ini terlihat bahwa pendidikan termasuk pendidikan tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa indonesia, sehingga uud sebagai konstitusi negara indonesia langsung memberikan tanggungjawab kepada negara untuk mendanai pendidikan dengan memprioritaskan anggaran pendidikan dalam apbn maupun apbd, bahwa uud memerintahkan kepadadengan tujuan untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, bahwa undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi telah memberi kesempatan adanya keterlibatan baikrp4.rp1. per semester untuk bidang eksakta dan rp750., m.ba bahwa dalamir. herry suhardiyanto, sc.rp.|n tertulisdunia, dunia industri, maupun masyarakat dalam pendanaan perguruan tinggi akan menyebabkan dekonstruksi pada dunia pendidikan tinggi indonesia. sebab ketentuan ini bukannya. sehingga menjadikan institusi pendidikan tinggi sebagai ladang industri baru bagi dunia usaha. dan juga pendidikan merupakan proses yang seharusnya murni dari unsur unsur yang berparadigma profit oriented. bahwa ketentuan pada guo juga akan berakibat pada perubahan kurikulum perguruan tinggi. yang mana nantinya kurikulum perguruan tinggi akan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, yang pada akhirnya berakibat kepada hilangnya ilmu ilmu penting untuk membentuk budi pekerti, pikiran, serta jasmani generasi muda. yang mana ilmu ilmu tersebut berkehidupan bangsa yang lebih baik. pada akhirnya generasi generasi yang dihasilkan dari mekanisme guo bukanlah generasi yang mampu berpikir cerdas, kritis, dan dapat menjadikan indonesia sebagai bangsa yang berperawakan maju. sistem yang terdapat dalam guo hanya akan menghasilkan lulusan lulusan yang hanya dapat menjadi kantor, operator, dan manager yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. jika hal ini terus berlangsung maka tidak mustahil kemerdekaan indonesia yang telah sampai pintu gerbang kemerdekaan akan sirna dan terjatuh pada penjajahan dunia usaha dan industri. serta merupakan wujud pelanggaran amanat dan uud tersebut bertentangan dengan dan uud bahwa bunyi nomor tahun adalah sebagai berikut:hserat pemerintah yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggalkelurahan biru, kecamatan aur biru tigo boleh, bukittinggi sebagai n nenek ena aaanaeere.engan perbaikan permohonan bertanggal oktober yang diterima melalui emailbahwa guo merupakan bentuk lain dari dengan dalil dalil yang sama yaitu terfokus kepada otonomi pengelolaan keuangan kepada institusi pendidikan tinggi, bahwa guo dapat menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. sebab pada telah disebutkan pada nomor tahun tentang keuang sebagaimana yang dibunyikan dalam uud lembaran negara republik indonesia nomor selanjutnya disebut terhadap alania pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud serta dan serta danterhadap alania pembukaan uudgajukan permohonan sebagai perseorangan warga negara yang pada saat permohonan ini diajukan berstatus sebagai mahasiswa universitas andalas yang peduliengaruh terhadap pemenuhan hak hak konstitusional para pemohon sebagai perseorangan warga negara, khususnya hak untuk memajukan dirinya dan hak atas pendidik: ketenagaan: dan sarana prasarana. bertentangan dengan dan uud dengan alasan pada pokoknya bahwa otonomi bidang akademik atau bidang non akademik yang dimunculkan dalam guo, dan selanjutnya dapat mengakibatkan pelepasan tanggung jawab negara dalam halertentangan dengan dan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa bentuk ptn badan hukum secara jelas dan nyata akan menjadikan pendidikan yang diselenggarakan,(z)bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwapatguo bertentangan dengan dan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa guo membengkalaikan nasib warga negara yang kurang mampu secara ekonomi sekaligus kurang berprestasi dan hanya menjamin nasib anak anak yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomibertentangan dengan alania ke pembukaan uud dan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa norma ini memberi kesempatan adanya keterlibatan dunia industri, maupun masyarakat dalam pendanaan perguruan tinggi yang akan menyebabkan dekonstruksi pada dunia pendidikan tinggi indonesia. ketentuan ini bukankeuntungan (profit).ertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya bahwa guo dapat menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena dalam normaperguruan tinggi negeri badan layanan umum atau perguruan tinggi negerimengajukan ahli ahli yaitu prof. dr. mustika zed, m.a.,telah dimuat lengkap pada bagian duduk perkara, menimbang bahwa pemerintah. untuk membuktikan keterangannya pemerintah mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya persidangan tanggal februari dan tanggal maretir. usman range, muhammad syarifudin, drs. fetus simbad, prof. ir. frans umbu datta, prof. dr. badia periode, dan prof. dr. ir. herry suhardiyanto. yang keterangannya telah dimuat secara lengkap pada bagian duduk perkara. selain mengajukan saksi, pemerintah juga mengajukan ahli yaitu prof. dr. johannes gunawan, s.h., ll.m., dr. hadi subhan, s.h., m.h., c.n.dan tanggal februari yang keterangannya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, menimbang bahwa keterangan dewan perwakilan rakyat pada prinsipnya sama dengan pemerintahdalam provisi menimbang bahwa para pemohon dalam petit permohonannya meminta putusan provisi, namun permohonan provisi tersebut tanpa diberikan argumentasi dan alasan yang jelas dalam permohonannya. dengan demikian, menurut mahkamah permohonan provisi para pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum, dalam pokok permohonanri para pemohon, keterangan ahli dan saksi dari pemerintahahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dari dalil parabentuk perguruan tinggi negeri badan hukum ptn bh) menyebabkan negara terhindar dari kewajiban konstitusionalnya bidang pendidikan, serta menghilangkan akses warga negara untuk mendapatkan pendidikan? apakah penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan dengan pola penerimaan bentuk lain secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap pendidikan dan menyebabkan pendidikan bersifat diskriminatif, berbiaya mahal, dan menjadi komersial? apakah norma mengenai penjaringandalam kuota tertentu menyebabkan hilangnya hak warga negara yang tidak mampu sekaligus tidak pandai untuk menikmati pendidikan tinggi? apakah pemberian kesempatan bagi dunia industri maupun masyarakat dalam pendanaan perguruan tinggi dapat menyebabkan dekonstruksi pada dunia pendidikan tinggi yang akan mempengaruhi arah kurikulum perguruan tinggi? apakah ketentuan mengenai hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi dalam dapat menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai hak pengelolaan kekayaan perguruan tinggi? menimbang bahwa sebelum menjawab isu konstitusional tersebut atas, mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip pertimbangan mahkamah pada putusan sebelumnya yang berkaitan dengan otonomi perguruan tinggi dan bentuk badan hukum lembaga pendidikan sebagai berikut: dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tanggal februari mahkamah menentukan syarat konstitusionalitas pembentukan badan hukum pendidikan sebagaimana diatur undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut:dalam penyusunan suatu peraturan perundang undangan sangat diperlukan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang undangan. kita mengenal dasar dasar ini dengan sebutan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, bahwa terkait asas asas pembentukan peraturan perundang undangan tersebut banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli: pendapat pertama dikemukakan oleh prof. hamid attamimi sebagaimana dikutip oleh prof. maria farida, yang mengatakan bahwa cita negara hukum yang tidak lain adalah pancasila, yang oleh prof. attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, mana sebuah negara menganut paham konstitusi. lebih lanjut mengenai hal tersebut, prof. hamid. attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut: asas asas formal: asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ lembaga yang tepat: asas materi muatan yang tepat: asas dapat dilaksanakan, asas dapat dikenali. asas asas materiilnegara berdasarkan hukum, asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.dalam mempertimbangkan tanggung jawab negara mengenai penyelenggaraan pendidikan, mahkamah berpendapat sebagai berikut: , divide halaman .ivide halamandalam putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii bertanggal maret mengenai konstitusionalitas sisdiknas dan bentuk badan hukum pendidikan, mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: .selanjutnya, mahkamah mempertimbangkan dan menjawab isu konstitusional guo sebagai berikut: konstitusionalitas penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum ptn bh) menimbang bahwa terdapat tiga pola pengelolaan perguruan tinggi negeri ptn) sebagaimana diatur dalam undang undang guo, yaitu ptn sebagai satuan kerja pemerintah, ptn yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ptn blu), serta ptn badan hukum ptn bh). hal pokok yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah mengenai konstitusionalitas ptn bh, khususnya dalam dan menurut undang undang guo, ptn adalah perguruan tinggi yang dibentuk agar perguruan tinggi yang bersangkutan melakukan pengelolaan bidang non akademik secara mandiri dan otonom (vide dalam hal ini perguruan tinggi negeri tersebut mempunya dan menutup program studi. menurut mahkamahpersoalan pokok yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah otonomi non akademik penyelenggaraan perguruan tinggi yang berbentuk ptn bertentangan dengan konstitusi, yaitu bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tanggal februari mahkamah berpendapat bahwa badan hukum pendidikan adalah konstitusional dengan syarat syarat tertentu, yaitu badan hukum pendidikan harus memperhatikan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. sehubungan dengan prinsip tersebut, keberadaan badan hukum pendidikan harus memperhatikan empat aspek, yaitu: pertama, aspek filosofis yakni mengenai cita cita penyelenggaraan pendidikan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa. kedua, aspek sosiologis, yakni terkait dengan realitas mengenai lembagaketiga,empat, aspek aspirasi masyarakat yangmahkamah juga berpendapat bahwa keikutsertaan peserta didik dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan tidaklah berarti mengurangi kewajiban negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan serta tidak menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta didik sepenuhnya. mengikutsertakan warga negara haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kerelaan negara untukengan adanya pengecualian bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuanmasyarakat yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga ada pemerataan bahwa peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. menimbang bahwa berdasarkan pandangan mahkamah sebagaimana tersebut atas, selanjutnya mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas penyelenggaraan perguruan tinggi berbentuk ptn bh, sebagai berikut: pertama, dari perspektif tanggung jawab negara. persoalan pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah pengelolaan perguruan tinggi negeri dengan model ptn mengakibatkan pengabaian tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat (mahasiswa) menjadi lebih besar? memperhatikan pengaturan ptn dalam undang undang guo, ada dua sisi yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah, yaitu dari sisi otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan dari sisi tanggung jawab negara berkaitan dengan ptn serta hak masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. dari sisi otonomi, ptn diberikan otonomi pengelolaan bidang non akademik yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. hal itu sejalan dengan konsep badan hukum yang dikenal dalam bidang hukum perdata, dengan ciri ciri, antara lain, memiliki kekayaan terpisah, serta mempunyai kemandirian atau otonomi dalam bidang organisasi dan keuangan.hal itu dapat dilihat pada pengaturan ptn dalam undang undang guo, yaitu tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tetap berada pada pemerintah yaitu bawah tanggung jawab menteri (vide pelaksanaan tanggung jawab pemerintah tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang seharusnya dalam peraturan pemerintah tersebut nantinya akan diatur tentang apa yang mesti dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. artinya, dengan peraturan pemerintah, negara dapat mengontrol ptn bh. hal ini berbeda dengan konsep badan hukum dalam hukum perdata yang memberi kemandirian penuh pada badan hukum itu sendiri sesuai ketentuan undang undang, ii) pendirian ptn oleh pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (vide juncto hal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap dapat mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang harus dihormati dan dijalankan oleh ptn bh, termasuk batas batas kewenangan dan penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan serta sarana dan prasarana, iii) pembentukan ptn didasarkan pada evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah menteri) sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan, iv) kewenangan pemerintah memberikan penugasan kepada ptn untuk melaksanakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat (vide kekayaan awal ptn dapat dipisahkan dari kekayaan negara, kecuali tanah: vi) statuta ptn ditetapkan dengan peraturan pemerintah (vide di: vii) pengelolaan ptn diatur dalam peraturan pemerintah: viii) kewajiban ptuntuk diterima paling sedikit dari seluruh mahasiswa yang diterima (vide ix) pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam apbn dan dapat pula dalam apbd (vide xx) biaya pendidikan yang ikut ditanggung mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak lain yang membiayainya. dari keseluruhan pengaturan tersebut, menurut mahkamah, walaupun ptn merupakan badan hukum, tetapi tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah terabaikan. negara tetap dapat menentukan kebijakan serta mengontrol ptn untuk tidak membebani biaya yang terlalu memberatkan masyarakat (mahasiswa). selain itu,dari berbagai ketentuan tersebut, jelas bahwa dari sisi negara sama sekali tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada ptn dalam menyelenggarakan pendidikan dan negara tetap melindungi warga negara agar memperoleh pendidikan yang terjangkau. kedua, dari aspek filosofis. dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, undang undang guo telah menentukan secara tegas asas, fungsi serta tujuan pendidikan tinggi yang harus berdasarkan pada cita ideologi negara. penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap berdasarkan nilai pancasila dan uud yang berfungsi sebagai tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengetiga, dari aspek sosiologis. pengaturan undang undang guo telah mempertimbangkan aspek perkembangan kehidupan antarbangsa yang mengharuskan perguruan tinggi mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam persaingan antarbangsa, serta mempertimbangkan kenyataan dan semangat dalam kehidupan perguruan tinggi yang ada saat ini yang masih beragam, seperti pendidikan tinggi yang dikelola oleh swasta dan pendidikan tinggi yang didirikan oleh negara pemerintah). pendidikan tinggi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah sendiri juga beragam, yaitu ada perguruan tinggi yang memiliki semangat otonomi penyelenggaraan dalam bidang non akademik yang luas dan ada pula perguruan tinggi yang masih harus berada langsung bawah unit pemerintah dalam bentuk blu. demikian juga, undang undang guo memperhatikan keragaman berbagai perguruan tinggi indonesia termasuk perguruan tinggi yang dibentuk oleh swasta yang tetap diakui keberadaannya. keempat, dari aspek aspirasi masyarakat. ketentuan yang terkandung dalam undang undang guo, dapat diterima oleh kalangan perguruan tinggi yang ada sekarang. berdasarkan ukuran empat kriteria sebagaimana telah ditentukan oleh mahkamah dalam putusan puu iv tanggal februari menurut mahkamah, keberadaan ptn yang diatur dalam undang undang guo telah memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga tidak ada persoalan konstitusional mengenai keberadaan ptn bh. permasalahan lebih lanjut adalah sejauh mana tanggung jawab negara terhadap ptn yang tidak dapat mendanai dirinya sendiri atau terjadi pembebanan biaya yang tinggi kepada mahasiswanya sehingga akses mendapatkan pendidikan tinggi menjadi terhalang. menurut mahkamah, dalam hal demikian, undang undang guo mengharuskan negara pemerintah) melakukan evaluasi untuk menentukan sebuah ptn dapat dijadikan ptn bh. setelah ptn ditetapkan sebagai ptn bh, pemerintah juga akan terus menerus melakukan evaluasi dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah memberikan bantuan pembiayaan kepada ptn sesuai kriteria dan syarat syarat yang ditentukan. pemerintah tetap memiliki wewenang untuk mengontrol biaya pendidikan yang diberlakukan ptn untuk menghindari pembebanan biaya yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan. salah satu prinsip penting yang ditegaskan dalam undang undang guo adalah prinsip keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi (vide huruf yang dalam implementasinya diawasi secara ketat oleh pemerintah dalam hal ini, kementerian yang bersangkutan yang harus menjamin bahwa pendidikan yang diselenggarakan adalah terjangkau, terjadi pemerataan yang berkeadilan serta akses yang berkelanjutan (vide huruf selain itu, undang undang guo juga menentukan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari laba (nirlaba) sehingga segala sisa hasil pengelolaan harus ditanamkan kembali perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas serta mutu layanan pendidikan tinggi. berdasarkan pertimbangan atas,. artinya (vide putusan mahkamah dan puu vii bertanggal maret bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dan tidak bertentangan dengan uud khususnya dan dan uud konstitusionalitas penerimaan mahasiswa baru dengan pola penerimaan bentuk lain menimbang bahwa dalam hal penerimaan mahasiswa baru, menentukan dua macam pola penerimaan, yaitu pola penerimaan secara nasional dan pola penerimaan bentuk lain divide dalam penjelasan dimenurut para pemohon, penerimaan mahasiswa dengan bentuk lain adalah bertentangan dengan konstitusi. terhadap dalil permohonan para pemohon guo, menurut mahkamah pola penerimaan mahasiswa bentuk lain yang dilakukan secara mandiri oleh ptn pada dasarnya sama dengan pola penerimaan mahasiswa yang dilakukan secara nasional. kedua pola penerimaan mahasiswa baru tersebut dilakukan melalui seleksi akademis, mana mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik yang disyaratkan dapat diterima oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. adanya pola penerimaan mahasiswa baru bentuk lain justru membuka akses masuk lebih banyak pada warga negara untuk menikmati pendidikan tinggi, seperti masyarakat yang berasal dari lingkungan tempat domisili perguruan tinggi tersebut dan wilayah tertentu. mengenai persoalan biaya, pada dasarnya negara tetap memiliki bahwa berdasarkan pendapat para ahli tersebut terlihat secara jelas jika undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi ini disusun tanpa memperhatikan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. sebab ini tidak memiliki kejelasan tujuan, tumpang tindih dengan nomor hun tentang keuangan, dan bertentangan dengan uud hal ini dikarenakan guo tidak dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. sehinggundang undangundang undang guo akan menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dibunyikan dalam uud viataubertentangan dengan alinea pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun didak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kewenangan untuk mengontrol biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, yaitu dengan menentukan maksimal biaya yang dapat dikenakan kepada mahasiswa. dalam undang undang guo, ditentukan bahwaoleh karena itu, sebuah perguruan tinggi negeri, termasuk yang telah menjadi ptn pun, tidak dapat sewenang wenang menetapkan biaya yang akan dibebankan kepada mahasiswanya. selain itu, untuk dapat menyelesaikan studinya, mahasiswa tidak mampu yang masuk lewat jalur mandiri tetap dapat memperoleh beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, ataupun pinjaman dana tanpa bunga sebagaimana tercantum dalam dengan adanya ketentuan pola penerimaan seperti ini, maka dalil pemohon bahwa frasa bentuk lain pada norma dapat menghilangkan hak warga negara untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan, serta dapat menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan hak warga negara atas pendidikan adalah tidak beralasan hukum. bahwa walaupun para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan keseluruhan bertentangan dengan uud namun dalam polita permohonan tidak terdapat alasan para pemohon mengenai konstitusionalitas dan sehingga permohonan para pemohon mengenai konstitusionalitas keseluruhan guo adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, ketentuan adalah tidak bertentangan dengan uud konstitusionalitas kuota penerimaan calon mahasiswa dalam perguruan tinggi menimbang bahwa menurut para pemohon, ketentuan yang mewajibkan perguruan tinggi negeri menyediakan kuota sebesar bagibertentangan dengan uud karena hal ini berarti menelantarkan calon mahasiswa yang miskin sekaligus kurang berprestasi. menurut mahkamah, ketentuan guo merupakan yang bersifat afirmatif. hal tersebut sejalan dengan putusan mahkamah dan puu vii bertanggal maret yang mempertimbangkan antara lain, . dan bahkan merupakan norma affirmative action untuk melindungi akses masyarakat yang tidak mampu sebagaimana telah diuraikan atas untuk memperoleh pendidikan. namun demikian, masyarakat tidak mampu tersebut harus memenuhi syarat berprestasi . hal ini dikarenakan untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi diperlukan persyaratan kompetensi dan kualitas yang memadai. bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. selain itu, tidak ada norma dalam guo, maupun dalam keseluruhan secara khusus melarang atau setidaknya menghalangi calon mahasiswa yang tidak mampu sekaligus kurang berprestasi untuk ikut serta dalam proses penerimaan mahasiswa baru serta dalam proses pengajuan dana bantuan pendidikan. dengan demikan, norma guo bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif dan bukanlah ketentuan yang melanggar ataupun menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. berdasarkan ketentuan tersebut, calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi, demikian pula terhadap calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tetap mendapat kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi guna meningkatkan kualitas dirinya. ketentuan tersebut tidak berarti meniadakan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang kurang mampu dan tidak memiliki potensi akademik tinggi karena undang undang guo juga memberi kemungkinan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pinjaman yang disiapkan oleh negara. bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, ketentuan tidak bertentangan dengan uud konstitusionalitas pemberian fasilitas dan insentif kepada dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat yang memberikan bantuan kepada perguruan tinggi menimbang bahwa menurut para pemohon, ketentuan yang menentukan bahwa,bertentangan dengan pembukaan uud dan dan uud karena dapat menyebabkan dunia pendidikan tinggi berparadigma seperti dunia usaha yang mengutamakan orientasi profit. menurut mahkamah, uud sangat jelas mengamanatkan bahwa (vide putusan mahkamah dan puu vii bertanggal maret walaupun pada kenyataannya keuangan negara yang memprioritaskan sekurang kurangnya dari apbn serta apbd untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional masih belum bisa membebaskan seluruh biaya pendidikan. pada saat ini, alokasi dana pendidikan tersebut lebih diutamakan pada pendidikan dasar yang menjadi kewajiban negara sepenuhnya dan belum mampu menjangkau pendidikan menengah dan tinggi. selain itu, negara juga bertanggung jawab terhadap pemenuhan anggaran untuk bidang lainnya, seperti bidang kesehatan dan jaminan sosial, sehingga belum memungkinkan bagi negara untuk menaikkan besaran anggaran bagi pendidikan. dalam putusan mahkamah nomor dan puu vii bertanggal maret mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain, berdasarkan pertimbangan tersebut, adalah wajar apabila dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan berkeinginan untuk memajukan pendidikan dengan ikut berperan serta dalam membantu biaya pengembangan pendidikan tinggi perlu diberi apresiasi dengan cara memberikan fasilitas dan insentif bidang usahanya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal ini pemberian bantuan dari dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat tidak berarti bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan menjadi terikat dengan pemberi sumbangan atau santunan tersebut. kemandirian atau otonomi akademik tetap dapat dipertahankan dengan, antara lain, membuat perjanjian terlebih dahulu yang isinya tetap menjamin otonomi perguruan tinggi penerima sumbangan atau bantuan dana tersebut. dengan demikian, dalil pemohon bahwa bertentangan dengan pembukaan uud dan dan uud tidak beralasan menurut hukum, konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi dalam menimbang bahwa menurut para pemohon ketentuan yang menyatakan,merupakan bentuk lain dari serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dinyatakan dengan jelas bentuk pengelolaan perguruan tinggi seperti apa yang dapat diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah. menurut para pemohon, ketentuan tersebut tumpang tindih dengan peraturan perundang undangan lainnya, antara lain undang undang nomor tahun tentang keuangan negara (selanjutnya disebut keuangan negara). menurut mahkamah, memang benar ketentuan guo yang mengatur mengenai pemberian hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi negeri, ada kaitannya dengan yang mengatur penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, yaitu berkaitan dengan pengelolaan bidang non akademik khususnya pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana, tetapi hak pengelolaan sebagaimana diatur dalam tidak tergantung pada adanya otonomi yang dimaksud dalam berdasarkan penjelasan hak pengelolaan kekayaan negara yang diberikan kepada perguruan tinggi dapat berbentuk, antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum. hak pengelolaan tersebut bersifat pada pemanfaatan. pada ketentuan tersebut frasa yang digunakan adalah perguruan tinggi secara umum, sehingga mencakup ptn blu maupun ptn bh. pemerintah dapat mengatur syarat syarat serta pelaksanaan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah maupun peraturan peraturan pelaksanaan lainnya. selain itu menurut mahkamah, tidak ada persoalan konstitusionalitas apabila ketentuan peraturan perundang undangan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada suatu badan hukum lain apalagi badan hukum itu adalah milik negara, seperti bumn, termasuk perguruan tinggi negeri selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. dengan demikian, menurut mahkamah, tidak ada tumpang tindih antara ketentuan dalam keuangan negara dengan guo, sehingga dalil permohonan para pemohon tentangery satria pamungkas menunda pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi (permohonan provisiartu mahasiswa, bukti fotokopi makalah berjudul fakta komersialisasi pendidikan pasca pembatalan bhp oleh forum peduli pendidikan bukti fotokopi berjudul: universitas: agen atau korban pembangunan? selain itu, pemohon juga mengajukan (tiga) orang ahli, yaitu prof. dr. mustika zed, m.a.,mustika zed, m.a., ahli merupakan anggota warga kampus (civitas academica) salah satu perguruan tinggi negeri padang tentang fakta bahwa memang sejak satu dekade terakhir telah dan sedang terjadi komersialisasi pengelolaan perguruan tinggi. yang ahli maksud dengan komersialisasi sini ialah proses mengubah dan atau mengeksploitasi sesuatu untuk mendapatkan keuntungan (profit making). sesuatu sini maksudnya ialah barang dan jasa pelayanan yang memiliki nilai jual sebagai komoditi (atau proses komoditisasi). misalnya toga untuk mahasiswa mahasiswa yang mau wisuda untuk jenjang pendidikan tertentu harus dibeli lewat satu pintu. mereka harus, sekali lagi, wajib membelinya karena, kalau tidak demikian, mereka tidak bisa tamat alias tak dapat ijazah: contoh ini benar benar terjadi kampus tertentu padang. erat kaitannya dengan definisi atas, konteks mendapatkan keuntungan (profit making) maksimal. artinya, memberlakukan prinsip kapitalisme liberal yang berorientasi pada keuntungan maksimal lewat pasar bebas dengan menggunakan prinsip prinsip dan metode bisnis komersial seperti korporasi atau dunia usaha swasta. keuntungan maksimal sini juga berarti bahwa harga yang dipatok terlalu tinggi, luar kemampuan rata rata ekonomi rakyat indonesia, sehingga dirasakan mahal oleh calon pelanggan (dalam hal ini calon mahasiswa). salah satu indikasi komersialisasi pendidikan perguruan tinggi (dan sebenarnya sedang berlangsung dalam dunia pendidikan arti luas) ialah mahalnya biaya pendidikan, sehingga angka partisipasi pendidikan tinggi kita sangat rendah. menurut data bps pada tahun angka partisipasi kasar perguruan tinggi hanya mencapai sebesar persen dan angka partisipasi murni perguruan tinggi lebih rendah lagi, yakni persen dari total jumlah penduduk berusia tahun. rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi indonesia yang tahun hanya mencapai persen juta orang), merupakan bukti keterbatasan generasi muda untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi akibat mahalnya biaya pendidikan. mahalnya biaya pendidikan adalah akibat menghalalkan komersialisasi dan privatisasi pengelolaan keuangan pendidikan tinggi. perguruan tinggi yang memasang tarif tinggi, membuat calon mahasiswa terjebak pada posisi "tiada pilihan", generasi muda bangsa harus melupakan mimpi mereka menjadi mahasiswa perguruan tinggi. unp, tampak betul nafsu pimpinan mau meraup uang dari masyarakat. dengan luas kampus hanya beberapa hektar saja, tetapi dengan jumlah mahasiswa atas an, sungguh sangat dipaksakan dan tak seimbang. akibatnya kampus suspek seperti pasar. gedung gedung yang tadinya digunakan untuk pkm (unit kegiatan mahasiswa) kini dipakai sebagai kelas untuk belajar lalu lintas dalam kampus penuh sesak dengan kerumunan motor yang membuat suasana kampus jadi bising. kampus tak semakin nyaman karena jumlah mahasiswa sudah overcrowded. menurut catatan pengamatan seorang profesor kampus, dengan luas kampus unp seperti yang ada sekarang, mestinya jumlah mahasiswa harus bawah separo jumlah yang sekarang. lebih celaka lagi, yang membuat kampus overcrowded seperti sekarang ialah karena upaya pengurus kampus (baca: rektor) menggenjot jumlah mahasiswa non reguler (sekarang digunakan istilah yang sangat manipulatif: "reguler mandiri"). apanya yang reguler mandiri? tidak ada. dosennya sama, kampusnya sama, lokal kuliahnya sama, fasilitasnya yang terbatas digunakan bersama, wisatanya sama dan seterusnya. dulu perkuliahan antara mahasiswa nonreguler dengan reguler dipisahkan, tetapi sekarang diam diam dibolehkan bareng lokal yang sama. yang membedakannya hanyalah jumlah pungutan biaya pendidikan mahasiswa non reguler, yang hampir dua kali lipat dari mahasiswa reguler. ini adalah ladang yang menguntungkan bagi pimpinan universitas dan tetap menyisakan sejumlah persoalan sini akan disinggung dalam dua hal saja: pertama, perguruan tinggi adalah ibarat warung warung kelontong yang membuka usaha privat dengan menerima jalur nonreguler, semata mata untuk mendapatkan keuntungan maksimal. itu saja sudah merupakan bentuk nyata komersialisasi dan privatisasi ptn. disadari atau tidak, privatisasi via jalur nonreguler, yang telah berjalan selama ini juga telah membunuh sekitar perguruan tinggi swasta pts) kecil ditelan persaingan pasar bebas pendidikan karena tidak siap berkompetisi jawapos, agustus dan kota padang sejumlah universitas yang tadinya cukup bergengsi dan diminta banyak generasi muda, tengah menghadapi 'sekarat', padahal kampus mereka sudah cukup representatif untuk ukuran daerah, kedua, soal bagaimana uang hasil dagang kelontong ptn itu digunakan. dulu pernah dipersoalkan apakah sumber pemasukan uang pendaftaran peserta seleksi pmb, dan nonreguler, termasuk dalam kategori pendapatan negara bukan pajak pnb) atau bukan? jika jawabannya bukan dan memang demikian menurut keputusan menteri keuangan ri, nomor miko6 tentang penggunaan pnb ptn maka dana pmb harus disetor negara. selama beberapa tahun terakhir keuangan yang diperoleh dari pembengkakan jumlah mahasiswa itu dibagi dibagikan kepada ptn sebagai institutional fee. bagaimana fee ini digunakan oleh masing masing ptn selama ini itu urusan otonomi kampus. otonomi kampus didefinisikan dengan penekanan pada pengelolaan keuangan, termasuk sumbernya. ini juga diakomodasikan dalam nomor tahun mana dalam dinyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru ptn untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain. kata "bentuk lain" pada hemat ahli, boleh jadi ditafsirkan dalam kerangka otonomi memungut uang dari masyarakat atau calon mahasiswa. ini sebaiknya dibuang saja. hanya ada satu sistem penerimaan, yakni secara nasional. otonomi kampus mestinya dititik beratkan kepada pengembangan keilmuan dan kebebasan berpikir dalam "memajukan "perguruan "tinggi "masing masing lewat prestasi universitas untuk mendatangkan dana (fund raising), misalnya lewat riset kompetitif, endowment fund, dan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan berbagai lembaga, jadi tidak melulu melirik pundi pundi mahasiswa sebagai komoditas. meskipun proses komersialisasi pendidikan perguruan tinggi, sejauh ini, sudah berjalan sedemikian rupa, termasuk kampus kami, kondisinya tetap menderita akut berat akibat kurangnya fasilitas. misalnya, mahasiswa merangkak rangka lantai berdebu, malahan sampai dekat pintu toilet, sambil duduk mengakses internet wireless fakultas. sungguh sangat tidak manusiawi tetapi pimpinan universitas dan fakultas diam, sambil terus meraup uang dari mahasiswa, sejak beberapa tahun belakangan ada sekitar enam sampai tujuh model jalur masuk perguruan tinggi selain dari pmb, semisal jalur khusus, jalur undangan, jalur pembinaan bakat, pmk, bidik misi dan lain lain. kuota jumlah mahasiswa untuk masing masing jalur ditetapkan berdasarkan otonomi kampus. namun selain itu prosentase untuk mahasiswa miskin dan daerah tertinggi (sekarang lagi lagi digunakan istilah eufimis: "daerah terdepan"), juga menyisakan persoalan kuota prosentase semacam itu jelas jelas kurang berpihak kepada publik atau kelompok mayoritas yang rata rata adalah kaum ekonomi lemah. ini juga menyisakan persoalan diskriminatif dalam pendidikan. konsitusi kita, khususnya pembukaan uud dengan tegas menyatakan komitmennya bahwa kita mau merdeka karena negara yang dimerdekakan itu berjanji "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. kiranya tidak terlalu salah jika kebijakan yang tidak adil, diskriminatif, dalam membatasi akses masuk perguruan tinggi terhadap anak bangsa sama artinya penglihatan terhadap komitmen berbangsa dan bernegara, kendatipun gejala ini sedang menggerogoti bidang bidang lain, mendiang prof. deras noor pernah menyesalkan gejala komersialisasi kampus. tidak mengesampingkan kesulitan keuangan yang dihadapi ptn terutama setelah munculnya kebijakan otonomi kampus. sekarang saja ketika penggajian dosen dan karyawan masih disubsidi pemerintah mereka menyatakan berat. pada kaitan inilah, otonomi kampus jangan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan dalam pendanaan pendidikan perguruan tinggi," pacarnya. pendidikan adalah amanah konstitusi dan pemerintah harus bertanggung jawab penuh, tidak dengan memprivatisasi. menurut meliar, tanggung jawab nyata pemerintah dalam soal ini, misalnya, dengan membuat aturan yang jelas dan lebih memihak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau. pendidikan mahal tetapi bisa terjangkau masyarakat. kenapa pemerintah tidak segera menerbitkan aturan hukum soal pajak pendidikan atau setidaknya ada insentif pajak (tak holiday tax deductible) bagi orang orang kaya yang menjadi wajib pajak umum karena mereka sudah memberikannya untuk sektor pendidikan," ujar meliar noor. meliar lalu menggambar ironi pendidikan indonesia misalnya dalam soal penggajian tenaga pengajar. australia, gaji guru besar itu setara dengan perdana menteri, tetapi indonesia coba bandingkan gaji guru besar itu hanya juta. sementara itu, gaji menteri resminya juta. intinya, pemerintah belum benar benar melakukan tindakan nyata demi perbaikan pendidikan ini," tegasnya. ditambahkan, munculnya sikap pemerintah yang jelas terhadap masalah seleksi jalur khusus ini akan menjadi bukti apakah pemerintah berpijak pada konstitusi atau bukan. yang kedua, munculnya kecenderungan ketidakadilan dalam masyarakat ini harus segera diselesaikan," katanya. gejala komersialisasi pendidikan dalam kasus mikro juga dikuatkan oleh hasil penelitian dwi martini berjudul komersialisasi pendidikan era globalisasi skripsi surakarta: fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. universitas sebelas penelitian ini membeberkan temuan penelitian tentang fakta fakta komersialisasi pendidikan yang terjadi era globalisasi dalam bentuk (a) biaya pendidikan yang kian mahal: (b) banyaknya pungutan pungutan lembaga pendidikan (c) masuknya unsur transaksi perdagangan dunia pendidikan dalam kontrak pembelian buku antara pimpinan lembaga pendidikan dengan percetakan atau pembelian bahan seragam jaket, alat elektronik, baju olahraga yang harga lebih mahal dari harga pasaran. dampak dari komersialisasi ini direspons oleh masyarakat dengan berbagai cara (a) pasrah dengan keadaan seperti pepatah jawa "setiap anak membawa rejeki sendiri sendiri", (b) memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meminimalisir pengeluaran, (c) pendidikan mahal serta keuangan keluarga yang minim memaksa masyarakat untuk meminjam dana dari bank atau orang lain bahkan menggadaikan atau menjual barang berharga, (d) melipatgandakan kerja keras untuk menambah pendapatan, (e) mengikuti program asuransi maupun tabungan pendidikan. pangkal persoalan sebenarnya terletak pada political will, lebih khusus lagi pada pilihan ideologi politik pendidikan. apakah prokonstitusi atau proposal kapitalis global yang memiliki links kebijakan global. liberalisasi sektor pendidikan dunia internasional difasilitasi oleh wto dalam general agreement trade services gas) yang bertujuan untuk membuka akses pasar terhadap sektor jasa. inisiatif banyak berawal dari negara negara maju yang telah merasakan keuntungan begitu besar dari penyediaan jasa selama tahun terakhir. pendidikan sejak itu didefinisikan sebagai sebuah industri yang sangat menguntungkan, dan siap dinegosiasikan (ripe negotiate) sebagai sebuah komoditas dalam arus perdagangan internasional. trade higher education million dollar business ." unesco, rapidly growing, however, the private 'education industry'. this currently generates around billion the alone ." education international, dengan demikian, pendidikan dimasukkan sebagai salah satu antara bidang jasa lain. komitmen ini dalam wto round meksiko, pada september sebelum diimplementasikan pada january liberalisasi dalam pandangan ini, memungkinkan institusi pendidikan asing maupun tenaga pengajarnya untuk mengelola jasa pendidikan indonesia dan menyediakannya bagi seluruh warga negara indonesia. begitu pula sebaliknya, institusi pendidikan indonesia pun diberikan fasilitas serupa atas basis most favored nation mfn). komitmen liberalisasi pasar dengan sendirinya mengikis karakter publik dari pendidikan. indonesia hasil komitmen wto round meksiko ditindak lanjuti dengan mengubah bentuk ptn indonesia dari unit layanan publik bawah depdiknas menjadi badan hukum milik negara bumn). salah satu dalih privatisasi itu ialah adalah subsidi dan fasilitas yang diberikan pemerintah, merupakan distorsi terhadap pasar. sehingga infrastruktur pendidikan publik indonesia sebagian besar harus dipangkas, atau setidaknya dimodifikasi. padahal perbandingan anggaran pendidikan indonesia dengan anggaran negara maupun pendapatan negara sebenarnya relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan perbandingan serupa negara lain asia world bank, hill, sebagai pilot project nya ditetapkan empat pt bumn universitas indonesia ui, universitas gajah mada ugm, institut teknologi bandung itb, dan institut pertanian bogor ipb) menyusul dorongan untuk menarik perguruan tinggi lainnya dengan membuka pintu masuk baru yang kemudian disebut "jalur khusus". sebagai dampak langsungnya dari perubahan ini, ialah biaya kuliah empat pt bumn negeri itu meningkat sebesar hingga persen gejala yang sama juga ditunjukkan negara negara yang mengambil paradigma pendidikan yang serupa, seperti meksiko. namun orang melupakan fakta sejarah bahwa keempat pt bumn negeri itu sebenarnya adalah aset sejarah yang diwariskan dari zaman penjajahan dan pada masa perjuangan kemerdekaan. adalah aset nasional yang mestinya diperlakukan sebagai milik bangsa yang tak boleh diprivatisasi. namun sejalan dengan arus deras privatisasi bumn menjadi perusahaan swasta,kni:bahwa oleh karedan objek permohonan uji materil ini adalah undang undang, yaitumaka berdasarkan ketentuan tersebut mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. ii. legal standing para pemohon bahwa para pemohon adalah mahasiswa universitas andalas padang (bukti yang concernuud menyatakan: setiap orang bermohonan pengujian nomor tahun tentang pendidikan tinggi ini merupakan upaya memajukan diri dan memperjuangkan hak atas keempat pt bumn itu, terutama pengurusnya (baca: rektor) alpa dengan sejarah bangsa, sehingga hilangkan dari memori publik bahwa keempat universitas itu sesungguhnya hasil keringat perjuangan para pendahulu kita, merupakan public good tidaklah untuk dijualbelikan kepada rakyat bangsa indonesia. privatisasi perguruan tinggi telah disalahartikan menjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi. dengan dalih peningkatan kualitas sebuah pt: peningkatan fasilitas riset dan peningkatan kesejahteraan hidup para staf pengajarnya, bumn berkompetisi menaikkan biaya pendidikan bagi para pengguna jasa pendidikan tinggi. bumn domba menawarkan berbagai paket istimewa dengan tarif masuk sangat fantastis, bahkan bisa mencapai angka sekitar juta kompas, mei paket paket istimewa ini semakin mereduksi paket regular dan terjangkau. artinya, kesempatan bagi calon pengguna jasa pendidikan tinggi dari kalangan menengah bawah semakin merekrut. maka apa yang kita tautkan bersama yaitu sebagai sebuah public good bergeser dan berubah bentuk menjadi sebuah business enterprise sedang menjadi kenyataan. padahal, sebagai sebuah public good, pendidikan tinggi tidak boleh dikomersialisasikan. karena pada hakekatnya adalah menjadi tanggungjawab negara untuk mencerdaskan bangsanya. membiarkan kondisi ini terjadi sama saja dengan menutup peluang masyarakat kita untuk mendapatkan haknya dan berarti pengingkaran terhadap uud1945. sungguh belum pudar dalam ingatan ketika undang undang badan hukum pendidikan bhp) dibatalkan secara keseluruhan oleh mahkamah konstitusi pada tahun lalu, setelah melalui perjuangan yang melelahkan, kini reinkarnasi atau hidup" undang undang badan hukum pendidikan kembali dalam bentuk undang undang pendidikan tinggi. sekali lagi, upaya melepaskan tanggungjawab negara dalam memuji tugas dan tanggung jawab pendidikan bagi setiap warga negaranya menjadi motif dalam undang undang tersebut. pelepasan tanggung jawab negara dalam membiayai penyelengaraan pendidikan dengan mengalihkan kepada investor hingga menghimpun langsung dari masyarakat dengan sendirinya akan menimbulkan lonjakan biaya pendidikan. hal ini tentunya merupakan lahan eksploitasi baru yang berkedok "plat merah". komersialisasi pendidikan tak syah lagi akan menjadikan dunia pendidikan sebagai lahan mengeruk keuntungan bagi pihak pihak yang mengurusnya, mirip dengan pihak pihak yang terlibat dalam mengurus utang negara tak pernah hendak memperkecil, apalagi menghapuskan pundi pundi mereka terletak sana. hanya kaum borjuislah nantinya yang akan mengenyam pendidikan. yang miskin akan semakin miskin. sungguh tidak tahu apa yang ada dalam fikiran para pemimpin kita saat sekarang ini. hadirnya kembali wacana mengatur dunia pendidikan tinggi dengan dengan reinkarnasi bhp, secara sadar kita siap menyerahkan nasib pendidikan kita kepada uang, kepada pertarungan pasar. uang lah yang akan menentukan siapa yang berhak memperoleh pendidikan. jika ini tetap terjadi, sekali lagi, hanya kaum boriuislah nantinya yang akan menikmati dunia pendidikan tinggi. yang miskin dilarang sekolah" meminjam judul buku eko prasetyo yang patut dibaca oleh pengurus negeri inicara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. bahwa nomor tahun junctionad) lembaga negara,tiapsetiap pemohon merupakan warga negara indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperolehbagaimana dijamin oleh alinea pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun danserta kesimpulana.dan serta dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun il. pokok permohonan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses kemanusiaan masyarakat yang berbudayhwa pentingnya pendidikan termaktub dalam pembukaan preambule) uud alinea iv. merupakan bukti kesadaran founding father's indonesia terhadap pentingnya pendidikan, sehingga mereka menjadikan pendidikan sebagai salah satu instrumen dari negara indonesia untuk mencapai tujuan didirikannya negara yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa dandalam hak atas pendidikan ini, mustahil akan terbentuknilai kemanusiaan pada diri manusia), sehingga mampu menciptakan generasi penerus yang mampu menjadi leader untuk membawa bangsa indonesia alam kemerdekaan yang paripurna. bahwa pendidikan nasional sebagai mana yang tersirat dalam uud memiliki dua tujuan yakni pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan merupakan hak seluruh rakyat indonesia. bahwa pada dasarnya biaya pendidikan dikategorikan menjadi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). biaya langsung adalah segala biaya yang menyangkut dengan biaya biaya yang dikeluarkan guna keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa sarana dan prasarana operasional pendidikan. sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning fortune) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh peserta didik selama belajar. bahwa saat ini semangat dan niat luhur para pendiri bangsa tersebut telah disalah artikan oleh pemegang kekuasaan. tindakan dan kebijakan yang dilahirkan oleh penguasa kita secara bertahap mulai bekerja sama dengkepemilik modal (pengusaha), yaitu untuk menjadikan pendidikan khususnya jenjang pendidikan tinggi sebagai salah satu komoditi ekonomi yang didasari prinsip penawaran dan permintaan (supply and demand). salah satu bukti penyimpangan arah pendidikan nasional tersebut adalah dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi (yang selanjutnya disebut pt), lembaran negara tahun republik indonesia nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bahwa sejenak penyimpangan atas dapat diruntuhkan setelah mahkamah konstitusi membatalkan bhp melalui putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii tetapi hal ini hanya bertahan sesaat. kegagalan bhp tidak membuat penguasa kita berhenti, mereka mencoba untuk mencari instrumen lain untuk dijadikan legal standing dan akhirnya lahir peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata kelola pendidikan tinggi (yang selanjutnya disebut tahun yang kemudian berujung pada lahirnya pt. bahwa merupakan rebirth (kebangkitan) dari bhp yang sebelumnya telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. biaya pendidikan yang kembali dihidupkan dalam ini. oleh sebab itu, adapun krusial yang menjadi inti dari undang undang guo dan dimohonkan oleh pemohon antara lain: nomor tahun tentang perguruan tinggi bertentangan dengan dan uud bahwa bunyi undang undang guo adalahpam as: koo a ijo ag fi ee era aaa hee a iam mata aka alasan needs, sera ols fps, es, spissa persen sesi, fis, persis, beri ps. sf. pinta rarr senuernn ana pin pep lap pre kti pda dpn para irr lan ppp kit apel pep berat pari lata pin pen bal pte eni ses surplus men(ncc standar satuan optprodi taman sandar satuan soptpro ann dulu sekarang pem perintah masyarakat bugdescription op.cost cost weight hence sem. weight oikedokterankunik |a18 ia |sarjanakedokteran tengweeringandtechnology silence teases ji28 james j3one lan bnn (jml mhs kecil) (gp jeducatonnoneng jama22 more reoeeumamgesan asas sarjana kedokteran sem) (bag6886 (oorterpe emes ter a2sites daan powveomotomesa esa (polytecanc (enemeering) (sa227se tabel besaran indeks kelompok perguruan tinggi) aan boo tabel besaran indeks kejahatan)ken manunnnnnnnninnan ben pan bkt pb jumutawahdansumberdayalahn oo (si oo) pepe permomoanomunuk were bee rae sae peer rana bee jaran sep pea were ope wansevensuberoayaperaran aje kena nga bee avoaremacereuu era del kec peternakan ann dana sega katamu jaan ekowisata gan emesmowaosa jerome pap uvoaremocera jeram pap pewsewneua jera pap jerasoawerorana wereukt msw kaya sas ukt msw miskin bot ukt biaya kuliah tunggal bkt) bot ukt gambar uang kuliah tunggal untuk mahasiswa kaya dan mahasiswa tidak mampupelaksanaan: organisasi, keuangan, kemahasiswaan: ketenagaan, dan sarana prasarana. bahwa muatan yang ada dalam guo dengan adanya frasa kata kata otonomi menunjukkan pemberian kemandirian kepada perguruan tinggi untuk mengurusi nasibnya sendiri, mana frasa tersebut melegitimasi perguruan tinggi dapat menerapkan praktik komersialisasi sehingga menciptakanotonomi atau diartikan sebagai sebuah kemandirian bidang akademik atau bidang non akademik yang dimunculkan dalam atas. kemandirian meskipun didahului oelh prinsip nirlaba belum tentu akan memberikan pendidikan yang murah, terjangkau dan tidak diskriminatif. jabatan otonomi yang diatur dalam guo dijelaskan lebih jauh dalam berikutnya. bahwa kemandirian perguruan tinggi dalam mengelola organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana akan mengakibatkan pelepasan tanggung jawab negara dalam hal pendidikan. jika dilogikakan secara tekstual pimpinan perguruan tinggi memang merupakan pejabat negara yang dapat dikategorikan sebagai perpanjangan tangan negara atau kementerian pendidikan dalam hal ini. namun, kekuasaan yang didistribusikan kepada setiap perguruan tinggi oleh kekuasaan eksekutif tersebut akan melepaskan kontrol negara secara langsung terhadap pendidikan tinggi yang berkeadilan dan tidak diskriminatif.bahwa dalam hal keuangan seharusnya ada acuan dengan indikator yang jelas dengan mempertimbangkan akses yang mudah terhadap pendidikan tersebut yang sebagai acuan perguruan tinggi memungut biaya kepada masyarakat atau peserta didik. mendistribusikan otonomi keuangan kepada institusi pendidikan, berarti membuka peluang kepada setiap perguruan tinggi menetapkan sendiri biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. prinsip nirlaba yang diemban oleh setiap institusi pendidikan maupun pendidikan tinggi seharusnya dikontrol dan diperketat dengan cara menetapkan rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. bahwa melepaskan otonomi sebesar besarnya dalam hal keuangan bukanlah solusi yang memajukan sebuah institusi pendidikan. jika, alasan otonomi tersebut adalah negara tidak sanggup membiayai pendidikan atau dalam hal ini memberikan subsidi dalam pendidikan, maka negara telah melanggar sendiri amanat uuddisamping itukait dengan itu kepastian hukum guna keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan masyarakatakan melanggar jika otonomi setiap perguruan tinggi melebihi bidang akademik. otonomi bidang ketenagaan yang juga diberikan dalam guo juga akan membuka kesempatan bahwa pegawai atau tenaga kerja yang bekerja sebuah perguruan tinggi akan tunduk kepada perguruan tinggi tersebut. abuse power (penyalahgunaan kewenangan) akan terjadi jika sebuah institusi pendidikan tak lagi fokus pada cita mulia pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tetapi juga disibukkan dengan agenda mendapatkan uang dan ketenagaan kemudian pengelolaannya seperti sebuah perusahaan. orientasi pendidikan akan berubah jika hal tersebut dibiarkan terjadi. bahwa guo juga akan melanggar amanat dari yang berbunyi: setiap orang berhak mengembangkan diri melaluisempatan yang sama pada setiap orang untuk menikmati pendidikan akan dilanggar ketika perguruan tinggi diberikan otonomi secara luas menyangkut cara mendapatkan keuangan (bukan sekadar otonomi pengelolaan), ketenagaan, sarana prasarana dan kemahasiswaan. bahwa berdasarkan argumentasi atas tersebut telah jelas bertentangan dengan dan dan uud nomor tahun tentang perguruan tinggi bertentangan dengan dan dan uud bahwa bunyi nomor tahun adalah(sd |
jd) en masedy jamaluddin malik, pekerjaan mantan anggota dpr alamat jalan disitu indah nomor kota bandung untuk selanjutnya disebut pemohon nama famous sung pekerjaan wiraswasta alamat komplek bahagia permai nomor margarita, bandung untuk selanjutnya disebut pemohon ii. nama dudung mendjadi pekerjaan wiraswasta alamat dusun gereja desa cihideung hilir, kecamatan lidah, kabupaten kuningan, jawa barat untuk selanjutnya disebut pemohon iii. nama syahril, s.e. pekerjaan wiraswasta alamat jalan bulan nomor kebayoran baru, jakarta selatan untuk selanjutnya disebut pemohon iv. dalam hal ini memberikan kuasa kepada dr. bambang widjojanto, s.h., m.h., iskandar sonhadji, s.h., abdul ticker hajar, s.h., m.h., diana fauzi, s.h. dan achmad alghozali, s.h., adalah para advokat dan asisten advokat dari law firm widjojanto, sonhadji associates, yang beralamat jalan k.h. mas mansyur nomor jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus sk.wsa x bertanggal okto: membaca keterangan dari pihak terkait: mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pemohon: memeriksa bukti bukti:telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal oktober dan perbaikan terakhir bertanggal oktober mengemukaselanjutnya disebut sebagai pemilu (vide bukti50x, apabila setelah penghitungan tahap masih terdapat sisa kursi maka dilakukan penghitungan tahap iii dengan berpedoman pada dan dan yang menyatakan dan berbunyi sebagai berikut:ahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.c vi bertanggal juni memberikan pedoman dalam penghitungan tahap iii, antara lain menyatakan hal hal,:,,ketentuan yang tersebut dalam dan pedoman dari sesuai putusan guo masih menimbulkan perbedaan penafsiran terutama menyangkut masalah frase sisa suara terbanyak dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembagian sisa kursi tahap iii,. ketidakjelasan tersebut menyebabkan kpu dalam melakukan penghitungan tahap iii provinsi jawa barat membuat multi tafsir frase sisa suara terbanyak , yaitu satu: berdasarkan perhitungan sisa suara yang ada tingkat dapil saja, dengan mengabaikan jumlah suara terbanyak dari dapil dapil yang dijumlahkan tingkat provinsi, kpu membuat penetapan dengan memberikan prioritas urutan suara terbanyak partai suatu dapil yang berada suatu provinsi. sementara itu tafsir dua, pada penghitungan tahap iii masih provinsi jabar frase sisa suara terbanyak , justru ditentukan dari jumlah suara terbanyak ditingkat dapil provinsi yang merupakan penjumlahan dari dapil dapil provinsi tersebut, ketidakjelasan perumusan guo menimbulkan terjadinya ketidakpastian karena menyebabkan. dimaksud menyebabkan terjadinya multi penafsiran dan hal tersebut menyebabkan kpu membuat penafsiran yang berbeda besa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dikemukakan sebagai contoh, yaitu sebagai berikut: dalam tahap penghitungan tahap iii tingkat provinsi jawa barat masih tersisa kursi dan akumulasi sisa suara partai sebesar sehingga angka bpp baru provinsi) adalah sebesar sehingga dapil provinsi jabar hanya partai yang memenuhi bpp baru yaitu jika urutan paling besar adalah pan sebesar suara), gerindra sebesar suara), hanura sebesar suara) sedangkan partai yang tidak memenuhi bpp baru adalah, golkar suara), pkb suara), ppp suara), pks suara), demokrat suara): pdip suara). dalam tahap penghitungan tahap iii tingkat provinsi jawa tengah masih tersisa kursi dan akumulasi sisa suara partai sebesar angka bpp baru provinsi) adalah sebesar sehingga dapil provinsi jawa tengah tidak ada partai yang memenuhi bpp baru yaitu jika urutan paling besar sisa suara adalah hanura sebesar suara, gerindra sebesar suara, pkb suara: demokrat sebesar suara, pks sebesar suara, pdip sebesar suara, golkar suara, ppp suara, dan pan suara. pemohon, adalah calon suara terbanyak dari partai pan dapil dan suara terbanyak dari partai pan diantara dapil dapil provinsi jawa barat, dalam penghitungan tahap iii dapil masih terdapat sisa kursi. sisa perolehan suara partai pan terbesar adalah dapil yaitu sebesar sedangkan sisa suara partai ppp terbesar juga dapil yaitu sebesar dalam penghitungan tahap ill pan seluruh provinsi jawa barat masih mempunyai sisa suara sebanyak suara atau bpp baru artinya pan merupakan partai yang mempunyai sisa suara tahap iii yang paling banyak dan memenuhi bpp baru. sedangkan ppp sisa suara dapil tingkat provinsi jabarppp karena dapil suara terbanyak diperoleh dari calon dari partai ppp. sedangkan partai pan dalam penghitungan tahap iii provinsi jabar yang memperoleh kursi dapil pada hal sisa perolehan suara partai pan dapil hanya pemohonserta memenuhi bpp baru, danwilayah provinsi jawa barat dari partai pemohonhanura yang masih mempunyai sisa kursi adalah dapil yaitu sebesar sedangkan sisa suara partai demokrat terbesar juga dapil yaitu sebesar dalam penghitungan tahap iii hanura diseluruh provinsi jawa barat masih mempunyai sisa suara sebanyak suara atau bpp baru artinya hanura merupakan partai yang mempunyai sisa suara tahap iii ranking iii dan memenuhi bpp baru. sedangkan demokrat sisa suara dapil tingkat provinsi jawa baratdemokrat karena dapil suara terbanyak diperoleh dari calon dari partai demokrat. sedangkan partai hanura dalam penghitungan tahap iii provinsi jabar yang memperoleh kursi dapil padahal sisa perolehan suara partai hanura dapil hanya pemohon adalah calon dari partai pkb yang mempunyai sisa suara ranking terbanyak dapil provinsi jawa barat tidak memenuhi bpp baru, pemohon merupakan calon dari dapil yang masih mempunyai satu.pkb yang masih mempunyai sisa kursi adalah dapil yaitu sebesar kpu dalam penghitungan tahap iiiidapat ini merupakan bukti ketidakkonsistenan kpu,hal ini tidak akan terjadi kalau kpu konsisten menafsirkan sisa suara terbanyak berbasis dapil provinsi bukan berbasis dapil wilayah, karena kalau kpu menggunakan dasar penetapan kursi berbasis dapil provinsi maka kursi dapil akan jatuh pada partai pkb bukan pan, karena partai pan berdasarkan bpp baru akan mendapatkan pengalokasian kursi dapil bukan dapiltidak ada partaidalam penghitungan tahap iii dapil masih terdapat sisa kursi. yaitu padahal dapil provinsi jawa tengah tersebut, gerindra hanya ranking dengan suara dan gerindra tidak memenuhi bpp baru dengan jumlah sisa suara bawah hanura sebesar suara. dalam penghitungan tahap iii provinsi jawa tengah partai hanura yang mendapat alokasi kursi partai dapil yang jumlah sisa kursi partai hanura dapil hanya dengan demikian penafsiran basis perhitungan penetapan perolehan kursi partai dalam tahap iii kpu menggunakan basis sisa suara terbanyak dapil wilayah bukan dapil provinsi. bahwa undang undang dan keputusan mahkamah konstitusi nomor php.c vii bertanggal juni telah mengatur penghitungan suara tahap iii dengan pengumpulan sisa suara tingkat dapil provinsi. ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan proporsionalitas suara, sehingga penetapan perolehan kursi harus berdasarkan prioritas perolehan kursi, dimana partai yang memperoleh suara terbanyak dan memenuhi bpp atau lebih tingkat provinsi harus mendapat pengalokasian kursi terlebih dahulu. baru kemudian setelah pembagian kursi berdasarkan bpp baru jika masih tersisa kursi, maka menurut pendapat pemohon dapat dikategorikan sebagai memasuki pembagian kursi tahap yaitu, pembagian seperti yang dimaksud dalam .dapil provinsi dimana baru tahap selanjutnya terhadap partai partai yang mempunyai perolehan suara lebih kecil . dengan adanya pembagian yang tegas tersebut maka penetapan kursi tahap segera dilakukan setelah ditemukan bpp baru. setelah penetapan kursi berdasarkan bpp baru dilaksanakan dan ternyata masih tersisa kursi yang belum dibagi, maka dilakukan penetapan kursi tahap dengan menggunakan pedoman yang berbasis dapil provinsi, dengan demikian penetapan kursi berdasarkan bpp baru atau tahap iii harus didahulukan dan tidak dapat dikesampingkan dikalahkan, oleh hasil penetapan kursi tahap iv. bahwa, menurut pemohon karena tidak ada pembagian yang tegas antara penetapan kursi berdasarkan bpp baru tahap iii) dan penetapan kursi berdasarkan sisa suara setelah bpp baru tahap iv), maka kpu dalam penghitungan tahap iii telah menafsirkan undang undang guo secara keliru dan multi tafsir, karena pengalokasian kursi tidak berdasarkan urutan atau ranking perolehan suara dapil provinsi padahal seharusnya pengalokasian kursi dilakukan berdasarkan urutan besarnya perolehan yang ada dapil provinsi yang telah ditetapkan bpp baru. bahwa, berkenaan dengan hal tersebut seyogianya menurut para pemohon pemohon: untuk pengalokasian kursi seharusnya diberikan pertama kali terhadap partai pan yang mempunyai suara terbanyak dan memenuhi bpp baru. pengalokasian kursi untuk partai pan terhadap sisa suara terbanyak dapil adalah dapil yaitu: sebesar walaupun dapil para ppp mempunyai suara argumentasi yang menjadi dasarnya adalah pengalokasian kursi prioritas pertama pada partai pan karena mempunyai sisa suara terbanyak provinsi, pengalokasian kursi untuk partai pan jatuh pada dapil jabar karena dapil jabar merupakan sisa suara terbesar partai panpemohon untuk pengalokasian kursi yang tiga seharusnya diberikan terhadap partai hanura yang mempunyai suara terbanyak ranking danwalaupun dapil partai demokrat mempunyai suara argumentasi yang menjadi dasarnya adalah pengalokasian kursi prioritas ketiga pada partai hanura karena mempunyai sisa suara terbanyak ranking provinsi, pengalokasian kursi untuk partai hanura jatuh pada dapil jabar karena dapil jabar merupakan sisa suara terbesar partai hanuraranking bukan demokrat ranking ditingkat dapil provinsi bukan dapil wilayah. pemohon ii: untuk pengalokasian kursi yang lima seharusnya diberikan terhadap partai pkb yang mempunyai suara terbanyak ranking tidak memenuhi bpp baru. pengalokasian kursi untuk partai pkb terhadap sisa suara terbanyak dapil yang masih mempunyai sisa kursi adalah dapil yaitu: sebesar walaupun dapil partai pan mempunyai suara namun karena pan sudah mendapat prioritas pertama, maka dapil yang mendapat prioritas adalah partai pkb yang ranking demikian pula dapil walaupun ppp mempunyai sisa suara namun karena berdasarkan basis penghitungan sisa suara dapil provinsi ppp hanya merupakan ranking maka prioritas pengalokasian kursi dapil ada partai pkb dalam hal ini adalah pemohon ii. pemohon iii, untuk penghitungan tahap iii daerah pemilihan provinsi jawa tengah pengalokasian kursi partai seharusnya diberikan pertama kali berikan pada partai hanura yang mempunyai suara terbanyak, karena dalam tahap iii dapil provinsi jawa tengah tidak ada satupun partai yangsuara, walaupun dapil partai gerindra mempunyai suara argumentasi yang menjadi dasarnya adalah pengalokasian kursi prioritas pertama dapil provinsi jawa tengah pada partai hanura karena mempunyai sisa suara terbanyak provinsi jawa tengah, pengalokasian kursi untuk partai hanura jatuh pada dapil jawa tengah karena dapil jawa tengah merupakan sisa suara terbesar partai hanura,tindakan kpu dalam menafsirkan guo atas penghitungan tahap iii jabar menimbulkan ketidakpastian dan merupakan tindakan yang keliru. kpu telah menafsirkan suara terbanyak dapil wilayah bukan dapil provinsi, sehingga tafsiran yang keliru tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon yaitu hilangnya hak pemohon untuk duduk sebagai anggota dpr ri. penghitungan kursi tahap iii dpr dapil jawa barat versi pleno kpu agustus (seluruh sisa suara dihitung) menggunakan per kpu vertikal horizontal (berbasis dapil) yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya keputusan kpupenafsiran kpu yang menjadi dasar keputusan ini ternyata tidak konsisten dalam membuat penetapan penghitungan tahap iii baik dapil provinsi jawa barat maupun dapil provinsi jawa tengah. seluruh uraian atas memperlihatkan dan sekaligus menegaskan, adanya (dua) penafsiran terhadap sisa suara terbanyak telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan secara langsung telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohountuk memeriksa, mengadili dan memutuskan mengadiliuud juncto huruf (a) undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi untuk selanjutnya disebut sebagai mk , menyatakan bahwantuk selanjutnya disebut sebagai) menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun . selain tersebut atasuraian tersebut atas, mahkamah konstitusi secara prima face berwenang untuk memeriksa, melakukan pengujian terhadap undang undang tahun terhadap undang undang dasar, mengadili, dan memutus permohonan guo. kedudukan hukum (legal standing)tentangan dengan undang undang dasar negara tahun atauguo dinyatakan sebagai konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap ketigangka bpp baru berdasarkan seluruh sisa suara sah partai politik. kursi hasil penghitungan tahap iii dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi.tahap membagikan sisa kursi dalam tahap iii harus dilakukan dengan prioritas urutan terhadap partai peserta pemilu yang memenuhi atau sama dengan bpp baru. dapil yang mendapatkan kursi adalah dapil yang memperoleh suara terbanyak diantara dapil yang masih ada sisa kursi dari partai yang berhak atas yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi: setelah penetapan kursi berdasarkan bpp baru masih tersisa kursi yang belum terbagi maka dilakukan penghitungan tahap denganurutan sisa suara terbanyak dapil provinsi. bilamana mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang didasarkan pada rastanda terima perkara nomor php.c vi1 bukti fotokopi peraturan kpu nomor tahun bukti penghitungan versi pleno kpu tanggal mei bukti penghitungan versi pleno kpu tanggal mei bukti perkiraan calon terpilih antara pleno kpu tanggal mei bukti permohonan keberatan terhadap peraturan kpu nomor tahun dan putusan nomor hum bukti kliping putusan tidak dapat ditunda: bukti kliping perubahan caleg terpilih orang, bukti kliping batalkan peraturan kpu. bukti kpu belum laksanakan putusan mk, bukti hafiz pasrah pada putusan dan ma,ahli yang keterangannya sebagai berikut: hasyim asyari, s.h., si. (ahli bidang hukum dan politik) hasil pemilu harus diselamatkan. terutama menyelamatkan suara pemilih agar tidak salah alamat. suara yang sudah diamanatkan itu kemudian berbelok arah menjadi kursi yang sebetulnya diperoleh oleh pihak yang sebetulnya yang tidak berhak. pada pemilu ada dua kursi dari daerah pemilihan papua yang diajukan mahkamah konstitusi, ternyata alat bukti yang diajukan terbukti dalam persidangan pengadilan pidana bukan alat bukti yang sah, padahal putusan mahkamah konstitusi tentang php sudah final, pertama dan terakhir, sementara pengadilan yang menyatakan alat bukti yang dibawa pada waktu itu oleh pihak pihak yang mengajukan dianggap tidak sah. pada perkara puu nomor pada amar putusan memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi berdasarkan putusan mahkamah. dan kalau dilihat tanggalnya agustus dimana hasil pemilu sudah ditentukan. bahkan dalam pemberlakuan putusan itu mahkamah memiliki pertimbangan khusus. artinya, yang pertama, pada waktu pemilu ada kursi yang diperoleh dengan cara tidak sah dan kemudian tidak bisa lagi diluruskan, dikembalikan, sementara putusan puu nomor masih ada kesempatan untuk dikembalikan kepada yang berhak. dr. eep saefullah fatah (ahli bidang politik) pilihan atas satu sistem pemilihan umum sebetulnya bukan pilihan yang bisa dilakukan main main atau pilihan yang bisa dilakukan accident. dalam arti, setelah diputuskan satu aturan perundang undangan dengan sistem pemilu, tengah jalan, berbagai perubahan dilakukan sesuai dengan tuntutan sesaat pada saat itu, dan kemudian setelah itu kita seolah olah punya sistem yang baru, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak. karena kalau kita melakukan hal yang semacam itu akhirnya latar belakang pemilihan atas sistem pemilu kemudian tidak bisa tergambar dari pilihan kita. tujuan dari dipilihnya satu sistem pemilu tidak tercapai. oleh karena itu, materi persidangan ini dengan melihatnya dari dua sisi. yang pertama, konteks dalam pengertian, apa sebetulnya yang harus menjadi latar belakang pilihan kita sistem proporsional terbuka yang kemudian diakui diambil pada saat pemilu menyangkut konteks, sejumlah negara memilih sistem proporsional antara lain karena dua keunggulan utamanya. keunggulan yang pertama adalah proporsionalitas dan keunggulan yang kedua adalah presentasi. negara negara dengan masyarakat majemuk, dengan beragam kepentingan yang harus diakomodasi oleh sistem politik cenderung memilih sistem proporsional karena sistem itu lebih mengakomodasi keragaman dibandingkan dengan sistem distrik. ketika sistem proporsional dipilih maka diharapkan proporsionalitas tercapai. yang tergambar dari mereka yang mewakili rakyat lembaga perwakilan mewakili komposisi pilihan yang diambil oleh pemilih ketika pemilu berlangsung. ketika kemudian terjadi deviasi yang terlalu jauh antara pilihan pemilih dengan kursi yang terdistribusi atau partai yang mewakili lembaga pemilihan, maka disebut bahwa proporsionalitas terganggu. bahkan untuk menjawab salah satu pertanyaan tadi tentang apakah adil pada tahap pertama harga kursi sebegitu mahal ketika tahap kedua harga kursi dibuat murah, maka salah satu jawaban dari ilmu perbandingan politik adalah yang disebut sebagai indeks proporsionalitas. jadi ada cara menghitung apakah cara cara tadi itu masih bisa ditoleransi dari sisi indeks proporsionalitas. kalau indeks proporsionalitasnya bawah maka cenderung dikatakan bahwa sistem itu tidak bisa dipertahankan. ketika indeks proporsionalitas makin tinggi maka dikatakan bahwa sistem itu bisa dipertahankan. jadi, pertama adalah ketika kita ingin memilih sistem proporsional maka semestinya secara sadar kita mengakui dan kita ingin mengambil keunggulannya dan salah satunya adalah proporsionalitas itu. yang kedua, representasi, dalam sistem proporsional dalam jenjang jenjang yang oleh pihak pemohon disampaikan yaitu suara pemilih distribusi kursi bagi setiap partai dan kandidat yang ditetapkan duduk kursi itu, itu harus mencerminkan mekanisme keterwakilan politik yang terjaga. tentang konteks, yang harus selalu diulang ulang bahwa ketika sebuah pemilu diadakan, maka sebetulnya pemilu hanya alat, kendaraan, dan bukan tujuan. dia hanya berupa sarana. dan ketika satu sistem dipilih, diimplementasikan sistem pemilu tertentu maka diharapkan bahwa sistem itu akan menyambungkan apa yang disebut sebagai prasyarat pemilu dengan tujuan pemilu. prasyarat pemilu adalah kebebasan, kompetisi, dan partisipasi. dan tujuan pemilu adalah representasi, akuntabilitas, mandat, keadilan, dan kesejahteraan. konteks besar yang kemudian membawa sejumlah bangsa pada pilihan sistem pemilu seperti yang tergambar. jadi ada dari negara yang studi beberapa tahun yang lampau, ada negara yang memilih sistem distrik, ada negara yang memilih sistem proporsional, dan negara yang mengkombinasikan keduanya. bahwa konsekuensi dari pilihan yang teknis itu sebetulnya sangat substansial. jadi apa yang kita bicarakan sekarang, sekalipun seolah olah hanya sekedar menetapkan seorang kandidat yang selayaknya mewakili dan menyingkirkan yang tidak selayaknya mewakili atas nama keadilan, seolah olah itu soal teknis sebetulnya bukan soal teknis. hal ini yang sangat substansial karena kemudian bisa mencederai sistem pemilihan umum kita. bahwa kita ada dalam sejarah yang sangat penting karena indonesia sudah tiga kali menyelenggarakan pemilu dan dengan tiga pemilu itu kita masih terus mencoba coba dan tidak meneguhkan atas satu pilihan sistem yang aje. persidangan ini menjadi sangat penting artinya bukan saja secara hukum tetapi secara politik, dikarenakan dari persidangan persidangan mahkamah konstitusi inilah sebetulnya pelurusan pelurusan atas ketidakajegan pilihan sistem proporsional harus dilakukan. karena itu apa yang menjadi keputusan mahkamah konstitusi hari ini bukan hanya penting untuk kasus yang sedang dibicarakan tetapi sangat penting untuk menentukan pilihan atas sistem pada tahun yang akan datang. sebagai warga negara bahwa tahun kita akan kembali mengulang untuk ketiga kalinya kejadian yang sudah kita alam dalam tiga pemilu. kita kembali mencoba coba dan tidak menemukan sistem apapun yang dengan aje, kita bisa katakan ini sistem proporsional terbuka dan dengan gagah kita bisa menjelaskan sampai rincian teknisnya seperti itulah cara bekerjanya. bahwa kalau dilihat indeks proporsionalitas dalam pemilu koma sekian yang kalau dibulatkan dalam dua pemilu sebelumnya tahun dan tahun indeks proporsionalitas kita sebetulnya juga tidak bermasalah sekitar juga. indeks proporsionalitas itu dihitung dengan cara tertentu yang juga pernah sempat dibahas dalam satu persidangan dan ini sekaligus untuk menjawab untuk pertanyaan yaitu cara. rumus penentuan indeks proporsionalitas adalah perbedaan antara presentase hasil perolehan suara dan presentase distribusi kursi dijumlahkan, jadi perbedaannya dijumlahkan. lalu kemudian hasilnya dibagi dua, dan hasil itu dijadikan pengurang maka ketemu indeks proporsionalitas. ini dipergunakan dalam persidangan mahkamah konstitusi untuk menggambarkan bagaimana penetapan kursi yang semestinya dalam tahap kedua. sekalipun ada persoalan teknis yang memang seolah olah bermasalah seperti poin dapat satu kursi karena bpp ketika tahap kedua kemudian 50y4 bpp satu partai yang memperoleh poin akhirnya mendapatkan satu kursi, yang artinya setara dengan partai yang memperoleh poin, ini tidak bermasalah jika kemudian secara keseluruhan indeks proporsionalitas yang bisa dihitung per provinsi dan bisa dihitung secara nasional itu tidak ada dalam indeks rendah. jadi artinya, sebetulnya kita tidak perlu mengulang pembahasan tahap satu dan tahap dua karena setelah dihitung indeks proporsionalitas sampai tahapan itu tidak ada persoalan. nah sekarang yang menjadi persoalan kenapa sederhana adalah bahwa ada ketentuan yang menyatakan harus dibuat bilangan pembagi pemilih yang baru dan tentu saja pembuatan bilangan pembagi pemilih yang baru bukan dilakukan tanpa tujuan, dan tujuannya adalah menjaga proporsionalitas diantara partai partai. oleh karena itu, dari sisi kontekstual perdebatan tentang yang kita perbincangan sekarang sebetulnya tentunya harus ditarik apakah dari sisi proporsionalitas dan representasi bahwa bpp itu harus digunakan atau tidak? dan menurut jawaban ilmu pengetahuan mengatakan ya karena itulah cara menjaga proporsionalitas dan representasi. tanpa penggunaan bpp yang langsung dilancarkan kandidat, distribusikan kandidat dengan suara yang terbesar maka ada satu variabel proporsionalitas yang terganggu yaitu proporsionalitas diantara perolehan suara partai dalam sistem proporsional kita. kalau itu diganggu maka kemudian hasil yang dicerminkan oleh hasil pemilu dengan cara perhitungan tadi yang ditafsirkan oleh kpu itu akan mencederai proporsionalitas yang menjadi salah satu keunggulan sistem proporsional kita. perbandingan politik seperti itulah duduk soalnya. bahwa bpp itu harus digunakan untuk menjaga proporsionalitas dan representasi, karena bpp dimana mana dalam sistem proporsional dibuat untuk tujuan itu. dan sebetulnya dalam konteks itu ditentukan bpp baru ini adalah cara yang sudah tepat untuk membuat tahap ketiga dan keempat proporsionalitas masih terjaga. itu yang ingin saya katakan dan dengan mengatakan ini maka menjawab pihak pemohon kepada ahli yang pertama, bahwa persoalan ini tidak dianggap sebagai sisa persoalan yang menjadi pekerjaan rumah untuk tetapi diselesaikan sekarang. karena inilah momentum sejarah yang tersedia untuk meneguhkan sistem proporsionalitas macam apa yang hendak akan kita bangun dalam kelak. kalau kita biarkan ini tanpa ada langkah hukum yang menyertainya secara segera maka ini seperti mengulang saja apa yang terjadi dalam dua pemilihan umum sebelumnya. ada banyak persoalan yang berpusat pada penafsiran yang beragam terhadap satu aturan teknis kemudian dibiarkan dan akhirnya perdebatan tidak akan selesai karena tidak dikunci oleh satu keputusan hukum atau politik tertentu dan akibatnya kita tidak menganggapnya masalah ketika pemilu berikutnya mendekat. bahwa hal semacam itu terulang dan artinya kita melalaikan tugas sejarah untuk sesegera mungkin meneguhkan sistem proporsionalitas macam apa yang hendak kita pilih. darul falak, sc. (ahli bidang ketatanegaraan) pada dasarnya formula pemilu atau electoral pemilu kita sebetulnya menggunakan kuota. kenapa harus ditentukan kotanya karena kita ingin proporsional, kalau tidak menentukan proporsional yang paling tinggi menang. jadi managerial system distrik. kalau proporsional maka harus ada minimum requirement, persyaratan minimum. maka dipakaikan yang tidak dijelaskan dalam undang undang pemilu dengan digunakan yang dalam studi studi tentang sistem pemilu disebut sebagai kuota atau yang nanti dijumlahkan suara yang yang diterima oleh semua partai yang berhak. nah, siapa yang berhak? tergantung mau pakai kuota apa? mau pakai kuota exclusionary kuota bahasa inggrisnya atau aslinya dimunculkan jerman yang disebut sebagai spare klausul yaitu dua setengah lima persen yang disebut kuota threshold minimum requirement, syarat tertentu yang harus dipenuhi. tempat lain digunakan threshold. pendek kata partai yang berhak untuk mendapatkan kursi adalah partai yang memenuhi persyaratan minimum lalu dijumlahkanlah suara dari semua partai yang memenuhi syarat minimum. dengan kuota itu sehingga seratus persen kuota sama dengan satu kursi. kalau ada sisa bagaimana? maka digunakanlah sekurang kurangnya yang menurut ilmu pengetahuan istilahnya sekurang kurangnya itu berarti the largest reminder. kotanya seratus maka dapat satu kursi, sisanya sisanya belum tentu dapat. apalagi karena atau itu mengatakan sekurang kurangnya jadi kalau yang tidak termasuk largest reminder, nanti dimana? semua sisa dihitung, diakumulasikan. full kuota, persen dan the largest reminder ini diterapkan dua kali. satu electoral boundary nya adalah dapil dapil dan diterapkan kembali dapil provinsi. menurut asal usulnya adalah dapil provinsi, tetapi karena ada provinsi yang begitu besar karena itu dipecah pecah menjadi dapil dan dinamailah dapilnya yang itu, yang provinsi bisa dipecah pecah. ketika balik lagi kepada provinsi yang banyak dapilnya sementara mungkin kursinya belum tentu habis ketika tiap dapil dihitung, digunakanlah tahap ketiga sehingga dalam tulisan saya kompas itu juga saya ulang tulisan ini masih halaman satu, kalau kursi tersisa provinsi per dapil majemuk, dapilnya majemuk maka digunakanlah, dilakukanlah konversi tahap ketiga yang menurut pendapat pribadi saya semestinya akan menjadi insentif bagi parpol dan untuk menjaga proporsionalitas. yaitu ditemukanlah bpp baru. cara menentukan bpp baru mengikuti formula kuota yaitu semua suara dihitung. sebetulnya terjadi perbedaan tafsir atau mungkin kpu nya menyimpang sisa suara hanya sisa suara dari dapil yang punya kursi. mahkamah menegakkan kembali, undang undangnya hanya tegas menentukan sisa semua suara dari dapil dapil itu tingkat provinsi, mengingat nanti yang akan dihitung itu dapil provinsi bukan hanya dapil dapil. nah, jadi itulah yang ditentukan oleh dan dalam hal bpp baru tidak terpenuhi maka kursi akan habis diberikan kepada parpol sesuai peringkat sisa suara terbanyak, sekurang kurangnya jadi the largest reminder provinsi, tidak lagi yang disebut dapil, tidak lagi dapil jabar jabar ii, provinsi provinsi yang besar itu. tahap ketiga punya dua varian, variasi satu dalam hal bpp baru terpenuhi dan tahap ketiga variasi dua dalam hal bpp baru tidak terpenuhi. tetapi sama sama kedua duanya adalah konversi terhadap suara pada tingkat provinsi, artinya electoral boundary nya, electoral distrik nya sudah beralih lagi kembali provinsi. yang satu, bpp baru secara penuh yang satu adalah tidak bpp sebagaimana disebutkan angka untuk bpp baru dan angka delapan untuk non bpp baru pada peraturan kpu yang disebut tadi, ini kemudian diterapkan huruf huruf nya mengatakan dikembalikan dapil karena menuntut demikian. huruf b nya partai politik yang akan mendapat kursi kalau tertinggi tidak usah dalam satu dapil dan c nya tertinggi suaranya antar dapil. dua kenyataan angka tadi harus dikenai dua formula yang sama yang dikenal sebagai formula vertikal horizontal. nah ini, padahal yang atas tadi, yang bpp baru sudah tegas tegas dan mengatakan itu menjadi ukuran pembelian partai terhadap kursi yang akan diperolehnya. ketika ini dibuat relatif karena harus dikembalikan dapil dan cara mengembalikan dapil nya itu diukur secara vertikal dan horizontal pada dasarnya suara terbanyak bpp baru diadu dengan suara terbanyak ini tadi, se dapil dan antar dapil, itu variasi variasi yang memunculkan muttitafsir. dengan adanya dua variasi konversi suara tahap ketiga itu yaitu dan sebagaimana juga diatur dalam angka tujuh peraturan kpu nomor kemudian variasi tahap ketiga variasi kedua dan angka delapan peraturan kpu, dua variasi ini harus ditafsirkan oleh kpu menurut huruf dan dan redaksinya khusus huruf dan dengan tegas tegas mengatakan partai politik. kalau dikonkretkan pan yang sebetulnya sudah mendapat kursi berdasarkan bpp yang beberapa dapil, kemudian menjadi relatif, mengingat kpu menggunakan huruf dan tapi huruf pada dasarnya dikembalikan dapil. sebetulnya kursi tersisa pada tahap ketiga dapil nya sudah diketahui. huruf a,b,c itu sudah dibatalkan oleh putusan mahkamah agung nomor tetapi kita semua mengerti bahwa itu tidak dilaksanakan oleh kpu, sehingga dengan sendirinya kpu harus kembali kepada cara menafsirkan tahap ketiga sebagaimana sudah ada dalam teks peraturan kpu. kembali lagi huruf a,b,dan pendapat pertama, sebetulnya kursi dapat diduduki caleg dengan suara terbanyak, langsung berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. karena itu merupakan hasil konversi suara tingkat dapil provinsi. tetapi artinya mengabaikan karena perintahnya kembali dapil. pendapat kedua, setelah partai yang berhak mendapat kursi diketahui, kursi dibagikan kepada caleg dengan suara terbanyak dari partai itu tanpa melihat asal dapil. konsekuensi dari cara tersebut memang seperti yang dikemukakan dalam surat kpu adalah bisa terjadi penumpukan caleg dengan suara terbanyak suatu dapil, pendapat ini tentunya sudah langsung mengabaikan dengan mengutamakan bahwa ukuran perolehan kursi tahap ketiga adalah bpp baru tingkat provinsi sehingga kursi dapat diberikan kepada caleg suara terbanyak provinsi dari partai yang memperoleh kursi tersebut. entah dari dapil mana itu pada dasarnya. dan karena dapil tahap ketiga sudah beralih provinsi. pendapat ketiga, bahwa setelah diperoleh bpp baru dan diperoleh partai yang memenuhi bpp baru, maka kursi dapat langsung diberikan kepada caleg yang memiliki suara terbanyak dari parpol yang berhak memperoleh kursi dapil yang masih memiliki sisa kursi tadi. dua faktor utama yang dipertimbangkan adalah one man one vote itu, jadi suara pemilih dan karena sini khususnya untuk tahap ketiga itu terjadi peralihan dapil, distriknya dan representasi teritori. dua pertimbangan ini, apakah akan diutamakan yang penting suara, toh ini memang sengaja dipindah dapilnya dialihkan setingkat provinsi sehingga tidak peduli dapil mana sehingga lalu harus diabaikan atau kembali dapil tapi juga suara itu tidak banyak banyak yang hilang. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis pihak terkait, setia prison, calon legislatif nomor dct daerud dikemukakan secara tegas pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dpr) . dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) , kendati peserta pemilihan umum adalah partai politik sebagaimana dikemukakan dalam uud yangpenetapan hasil pemilu dpr dan dprd diperoleh dari perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota dpr dan dprd sebagaimana dikemukakan dalam guo yang menyatakan hasil pemilu anggota dpr, dpd dan dprd . terdiri atas pemilihan iii jawa timur dari partai hanura bertanggal oktoberpemohon dalam permohonan ini, sebagaimana dimaksuddalahii. kedudukan hukum (legal standing) bahwa menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi uung akan dideritanya secara sebagai berikutv. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil sebanyak (satu) norma, yaitunorma uud sebagai alat uji sebanyak (satu) normalasan alasan pihak terkait dengan diterapkannya guo bertentangan dengan uud karena bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun dan terlampir pada daftar terpilih anggota dewan perwakilan rakyat pemilihan umum tahun pada lampiran dan keputusan komisi pemilihan umum nomor: pts kpu tahun tanggal: september kpu telah menetapkan sisa perolehan kursi, dalam penghitungan tahap iii yang diperoleh partai hanura sebanyak (dua) kursi pada daerah pemilihan jawa timur ditetapkan pada daerah pemilihan jawa timur dan daerah pemilihan viii jawa timur partai hanura). yang seharusnya pada daerah pemilihan viii jawa timur tersebut yang berhak memperoleh kursi adalah partai gerakan indonesia raya gerindra). bahwa berdasarkan dan undang undang pemilu nomor tahun jo. putusan mahkamah konstitusi nomor php.c vii seharusnya yang berhak memperoleh (dua) kursi tersebut adalah daerah pemilihan jatim partai hanura) dan daerah pemilihan iii jatim partai hanura). bahwa ternyata berkenaan dengan angka (satu) tersebut diatas kpu telah memutuskan penetapan pada daerah pemilihan jawa timur yang memperoleh kursi adalah partai hanura, dan pada daerah pemilihan iii jawa timur adalah partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p). kpu dalam hal memutuskan pada angka (satu) tersebut diatas dikarenakan tetap menggunakan sistem vertical horizontal berdasarkan huruf peraturan kpu nomor tahun yang menentukanbahwamenerapkan pemilu nomor tahun sebagaimana tersebut ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun telah mengakibatkan calon anggota dpr dari partai politik yang memperoleh bpp baru pada penghitungan tahap iii dan menetapkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi menjadi tidak memperoleh kursi karena dialihkan kebolehannya kepada calon dari partai politik yang tanpa memperoleh bpp tetapi memiliki suara terbanyak pada daerah pemilihan terkait. bahwa tindakan kpu yang mengalihkan hak atas perolehan kursi dari pihak terkait kepada partai politik lain tidak sesuai dengan azas keadilan proposional dan tidak berdasarkan dan undang undang pemilu nomor tahun jo. putusan mahkamah konstitusi nomor php.c vii bahwa dengan penafsiran kpu atas penerapan tahun tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional pada pihak terkait baik secara material maupun material serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dapat ditafsirkan penerapan tersebut bertentangan dengan azas kepastian hukum yang terkandung pada uud bahwa menurut pihak terkait, penerapan tahun seharusnya hanya diperuntukan bagi partai politik yang tidak memperoleh bpp baru, sehingga bagi partai politik yang sudah memperoleh bpp baru sebagaimana diatur dalam uud tidak diperbandingkan dengan partai politik yang tidak memenuhi bpp baru. bahwa berdasarkyang ditandatangani oleh ketua kpu dan (enam) anggotanya, jumlah sisa suara parpol daerah pemilihan jawa timur adalah sebagai berikut hanura suara pks suara gerindra suara demokrat suara ppp suara pan suara pdi p suara golkar suara pkb suara jumlah suarailsisa kursi pada dapil tersebut kursi dapil vii sisa kursi pada dapil tersebut kursi dapil viii sisa kursi pada dapil tersebut kursi dapil sisa kursi pada dapil tersebut kursi dapimaka bpp baru adalah sebagai berikut suara suara kursi bahwa berdasarkan skema dtersebut diatas, jelasdemikian apabila kpu tidak menafsirkan berkenaan dengan angka (sebelas) diatas dan apabila kpu menerapkan penghitungan perolehan kursi tahap iii sesuai dengan dan undang undang pemilu nomor tahun jo. putusan mahkamah konstitusi nomor php.c vii maka perolehan kursi pada daerah pemilihan jawa timur dalam penghitungan kursi tahap iii adalah sebagai berikut partai hanura mendapat kursi bpp jatuh pada dapil (sisa kursi jumlah suara caleg urutan suara caleg terbanyak) pks mendapat kursi bpp jatuh pada dapil vii partai gerindra mendapat kursi bpp jatuh pada dapil partai demokrat mendapat kursi bpp jatuh pada dapil iii ppp mendapat kursi bpp jatuh pada dapil vii partai hanura mendapat kursi bpp jatuh pada dapil iii (sisa kursi jumlah suara caleg urutan suara caleg terbanyak) pan mendapat kursi tidak bpp jatuh pada dapil golkar mendapat kursi tidak bpp jatuh pada dapil ix. pkb mendapat kursi tidak bpp jatuh pada dapil pks mendapat kursi bpp jatuh pada dapil :sisa suara partai gerindra mendapat kursi bpp jatuh pada dapil viii. bahwa dengan demikian,vi. petit menerima dan mengabulkan permohonan pihak terkait untuk seluruhnya. menyatakan bahwatahun mememerintahkan memuat putusan ini dalam lembarandiputuskan seadil adilnya (et ago bono) menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca kesimpulan dari para pemohondalilkewenangan mana kemudinya dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang, yaitu: perorangan (termasuk kelompok orangnya anggapan pemohon bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional dimaksudpara pemohon dalam permohonan guo mendalilkan hal hal sebagai berikut: para pemohon menyatakan dirinya sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia yang menjadi calon anggota dewan perwakilan rakyat dpr) pada pemilihan umum (disingkat pemilu) tahun para pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh uud yang berbunyi,, dirugikan oleh berlakunya cc. menurut para pemohon, meskipun tersebut berkaitan dengan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, tetapi para pemohon sebagai calon anggota dpr pada pemilu merasa berhak untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya. alasannya adalahkendati pemilu untuk memilih anggota dpr dan dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat dprd) peserta pemicunya adalah partai politik divide uud 1945j|, namun tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota dpr dan dprd. lagi pula, menurut para pemohon, telah menyatakan bahwa,prd kabupaten kota sehingga para calon anggota dpr, dpd, dan dprd juga berhak untuk mempersoalkan penetapan calon hasil pemilu, hak konstitusional para pemohon yang tercantum dalam uud atas dirugikan oleh berlakunya yang berbunyi. hal tersebut dikarenakan guo, menurut para pemohon, bersifat multitafsir yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga kpu telah salah menafsirkan tersebut dan tidak konsisten penerapannya dalam penetapan kursi anggota dpr yang mengakibatkan para pemohon tidak terpilih sebagai anggota dpr, berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan dalam huruf sampai dengan huruf atas, para pemohon menganggaplil para pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) pada paragraf atas dan dikaitkan dengan uraian pada paragraf dan paragraf mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa para pemohon sebagai calon anggota dpr pada pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tahun termasuk kualifikasi pemohon perorangan warga negara indonesia: bahwabahwa yang oleh para pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya adalah pengaturan mengenai penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota dpr yang merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan dan bukan pengaturan mengenai terpilih atau tidaknya calon anggota dpr. penentuan calon terpilih anggota dpr pengaturannya tercantum dalam yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan mahkamah nomor puu vi tanggal desember karena telah diganti dengan cara suara terbanyak yang diperoleh calon setelah partai politik yang mencalonkannya ditetapkan memperoleh kursi suatu daerah pemilihan, sehingga tidak ada hubungan kausal dengan hak konstitusional seorang calon anggota dpr, bahwa apabila suatu partai politik peserta pemilu anggota dpr memperoleh kursi berdasarkan ketentuan sejatinya sudah terpenuhi hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang bersangkutan, sedangkan terpilih tidaknya seorang calon tergantung daerah pemilihan mana partai politik peserta pemilu tersebut memperoleh kursi, bahwa seandainya pun oleh mahkamah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hak konstitusional para pemohon: bahwa berdasarkan kpu memang berwenang untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang tercantum dalam sampai perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota dpr . , dan berdasarkan penetapan perolehan suara dimaksud maka ditetapkanlah jumlah perolehan kursi anggota dpr dan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam hingga uo. uraian atas menegaskan bahwa dalam suatu pemilihan umum adanya hubungan yang erat antara adanya kepentingan untuk memilih anggota dewan, partai politik sebagai peserta pemilu, perolehan suara terbanyak dan penentuan jumlah perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, atau dengan kata lain bagaikan dua sisi dari satu mata uang, para pemohon adalah warga negara indonesia yang terdaftar sebagai calon anggota dpr ri dari partai amanat nasional pada pemilu legislatif tahun daerah pemilihan jawa barat (vide bukti yang hendak diuji oleh para pemohon yang termasuk dalam bab xiii, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, khususnya yang mengatur dan berkaitan dengan .penetapan perolehan kursi . dengan cara membagikan sisa kursi kepada . peserta pemilu provinsi . berdasarkan sisa suara terbanyak : dan hal dimaksud secara langsung berkaitan dengan penetapan calon terpilih. berdasarkan uraian atas maka parundang undang nomor tahun guo, menurut para pemohon telah dirumuskan dengan secara tidak jelas dan tidak rinci. keadaan dan fakta dimaksud disebabkan karena guo menimbulkan multi tafsir atau beragam tafsiran atau setidaknya potensial menimbulkan berbagai tafsir sehingga mengakibatkan dan atau setidaknya potensial menyebabkan kerugian hak hak konstitusional, termasuk dan terutama hak konstitusional para pemohon dan menimbulkan adanya kerugian moril dan materiil bagi para pemohon. hak konstitusional para pemohon yang dilanggar adalah hak konstitusional dengan sehingga seandainya pun kpu salah dalam menafsirkan dan tidak konsisten dalam menerapkan hal tersebut juga bukan masalah konstitusionalitas norma hukum yang terkandung dalam melainkan merupakan masalah implementasi norma, bahwa uud dan tidak ada korelasi dan relevansinya dengan persoalan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian karena uud berkaitan dengan tujuan pemilu dan hanya berisi ketentuan mengenai apa yang menjadi cakupan hasil pemilu yang meliputi perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara para calonnya, bahwa tidak dapat dinilai berdiri sendiri terlepas dari juncto sehingga seandainya pun para pemohon mengalami kerugian karena tidak terpilih sebagai anggota dpr bukanlah karena adanya melainkan terkait dengan penerapan norma hukum yang terkandung dalam dan juncto i. bahwa dengan demikian, meskipun para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud namun hak konstitusional para pemohon tersebut tidak ada hubungannya dengan keberadaan sehingga anggapan para pemohon bahwa hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya tidaklah ada rasionalitasnya. oleh karena itu, para pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dan lima syarat kerugian hak konstitusional yang menjadi pendirian mahkamah selama iniaryang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan tidak relevan lagoleh sembilan hakim konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim yang diselenggarakanuhammad alim, akil mochtar, achmad nowiki, maruarar siahaan, hartono, arsyad sanusi, dan maria farida indrawi, masing masing sebagai anggota, didampingi oleh sholihin nasir sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon kuasanya, pemerintahanitera pengganti, ttd. sholihin nasir yang diatur dalam uud yang menyatakan secara tegaslanggaran hak konstitusional para pemohon dimaksud terjadi karena dalam penafsiran nomor tahun terbuka peluangseperti tersebut dalam yang menyatakan. dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi. berdasarkan sisa suara terbanyak . fakta mengenai terjadinya multi penafsiran terhadap guo, khususnya dalam frasa sisa suara terbanyak , dapat dilihat dari tindakan kpu dalam menetapkan perolehan kursi partai dalam penghitungan tahap iii (tiga), kpu ternyata melakukan penafsiran yang tidak konsisten atau melakukan tindakan dengan menggunakan double penafsiran, sehingga mengakibatkan terjadinya kehilangan kursi yang seharusnya merupakan hak pemohon karena pemohon merupakan calon dari partai pan, yang mempunyai sisa suara terbanyak daerah pemilihan dapil) provinsi jawa barat memenuhi bpp baru, serta calon dari dapil yang mempunyai sisa suara dapil terbanyak diantara dapil dapil partai pan provinsi jawa barat, facto, kpu telah mengalokasikan kursi untuk dapil provinsi jabar kepada partai ppp karena kpu berpendapat dapil ppp mempunyai sisa suara lebih banyak dari partai pan, padahal dapil provinsi jabar tersebut, ppp hanya ranking tidak memenuhi bpp baru dengan jumlah sisa suara yang terpaut jauh bawah pan:memenuhi bpp baru, sertapartai pemohon facto, kpu telah mengalokasikan kursi untuk dapil provinsi jabar kepada partai demokrat karena kpu berpendapat dapil demokrat mempunyai sisa suara lebih banyak dari partai hanura, padahal dapil provinsi jabar tersebut, demokrat hanya ranking dan demokrat tidak memenuhi bpp baru dengan jumlah sisa suara yang terpaut jauh bawah hanura. pemohon adalah calon dari partai pkb yang mempunyai sisa suara ranking terbanyak terbanyak dapil provinsi jawa barat tidak memenuhi bpp baru, merupakan calon dari dapill. facto, kpuapil ini merupakan bukti tidak konsisten kpudimana tidak ada satupun partai yangfacto,, padahal dapil provinsi jawa tengah tersebut, gerindra hanya ranking dan gerindra tidak memenuhi bpp baru dengan jumlah sisa suara bawah hanura. jadi kpu berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, kpu menetapkan perolehan kursi berdasarkan urutan sisa suara terbanyak dapil wilayah. facto, pada wilayah lainnya, kpu menggunakan tafsir penghitungan sisa suara terbanyak yang berbeda dalam melakukan penghitungan tahap iii kpu menetapkan perolehan kursi partai peserta pemilu didasarkan urutan sisa suara terbanyak dapil provinsi dan bukan berdasarkan sisa suara terbanyak dapil wilayah. rinciannya akan dikemukakan kemudian. tindakan kpu menggunakan tafsiran yang berbeda beda dalam menentukan sisa suara terbanyak seperti tersebut dalam frasa pada guo telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang adil, juga terjadi perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan atas hak setiap orang. keadaan inilah yang menjadi dasar dari dan mengakibatkan hak konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya guo dalam undang undang guo, berdasarkan uraian atas makkarena hak konstitusionalnya dirugikan. iii. pokok perkara dan fakta hukum telah secara tegas menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat .' kata kunci tersebut adalah memilih anggota dewan . hal ini ditegaskan kembali dalamndati peserta pemilihan umum adalah partai politik tetapi ditujukan untuk memilih anggota dewan, atas tersebut juga memperlihatkan hal lainnya, yaitu: pemilu yang ditujukan untuk memilih anggota dpr menggunakan sistem proporsional. pada sistem dimaksud, partai politik selalu ditempatkan sebagai peserta pemilu. itu sebabnya, partai politik sebagai peserta pemilu berhak mengajukan daftar calon anggota dpr. pada sistem proporsional, setiap suara memiliki nilai yang sama untuk dikonversi menjadi kursi, sehingga dalam proses penetapan perolehan kursi partai politik, harus dihindari sekecil mungkin suara terbuang, yaitu suara yang tidak terkoneksi menjadi kursi. pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat karena uud menyatakan kedaulatan berada tangan rakyat . . dalam pemilu dimaksud suara rakyat menjadi faktor yang sangat signifikan sehingga harus dilindungi dan dijamin agar tidak disalahgunakan atau terbuang karena karena kesalahan sistem atau adanya interpretasi yang keliru dalam melakukan konversi suara rakyat dimaksud. sistem yang dipakai untuk melindungi suara rakyat tersebut adalah sistem proporsional, penggunaan sistem pemilu proporsional dipertegas oleh yang menyatakan bahwa, . dengan sistem proporsional terbuka, berarti partai politik mengajukan daftar calon anggota dpr, lalu pemilih dipersilahkan memilih calon anggota dpr yang diajukan partai politik tersebut. kendati demikian, masih memberi kebebasan kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai politik. artinya pemilih yang memberikan suaranya kepada partai politik, suaranya tetap dianggap sah. dengan demikian, perolehan suara partai politik adalah suara yang diperoleh partai politik dan calon anggota dpr: guo telah menetapkan dan menegaskan bahwa basis wilayah pemilihan anggota dpr adalah provinsi. provinsi memiliki jumlah kursi yang berbeda beda sesuai dengan jumlah penduduk dengan setiap daerah pemilihan terdapat kursi. karena jumlah kursi setiap provinsi tidak sama, maka daerah pemilihan pemilu anggota dpr adalah provinsi atau bagian bagian provinsi, bahwa, berkaitan dengan penetapan perolehan kursi bagi partai peserta pemilu diatur dalam dan tahun dimana dalam penentuan perolehan kursi anggota dpr partai politik peserta pemilu tahap menggunakan dasar seperti tersebut dalam dan yang pada pokoknya menyatakanpada penetapan tersebut, jika dalam penghitungan tahap masih terdapat sisa kursi maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap dengan berpedoman pada berbunyiterhadap guo mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan dalam perkara nomor puu vii petit dalam putusan mahkamah dimaksud berkaitan perolehan kursi partai dpr ri, yang antara lain menyatakan sebagai berikutlinnei sienne watoelangkow alamat matang iii, kecamatan tomohon tengah, kota tomohon nama ir. jimmy stefan wewenang alamat kelurahan kakaskasen, kecamatan tomohon utara: berdasarkan surat kuasa khusus nomor dpp pd tim advokasi xi tanggal november memberi kuasa kepada denny kailimang, s.h., m.h., sandy halim, s.h., sc., yanti nurdin, s.h., m.h., petrus bala patton, s.h., andri sudarso, s.h., m.h., samsudin awan, s.h., ardian hamdani, s.h., digit sukarno, s.h., bastian noor pribadi, s.h., drs. utomo karim tabib, s.h., tumbuh simanjuntak, s.h., said damanik, s.h., m.h., title erina yunus, s.h., m.h., anda nasution, s.h., sri handayani, s.h., dan rachmat basuki, s.h., kesemuanya advokat dan asisten advokat pada tim advokasi dan bantuan hukum dpp partai demokrat, yang beralamat menara kuningan lantairepublik indonesia mkri) melakukan pengujian terhadap dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahhuruf antara lain menyatakan, apemenang suara terbanyak ke (dua) telah tertutup kesempatannya untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang sedang berhalangan tetap secara langsung. bahwa pemenang ke (pertama satu) pasangan calon,, kota tomohon tahun dengan nomor urut (tiga) jefferson s.m. remaja, dan jimmy eman, se. sebagai pemenang suara terbanyak ke (pertama satu) saat ini sedang terkena kasus tindak pidana korupsi oleh kpk komisi pemberantasan korupsimenteri dalam negeri republik indonesia untuk menghentikan,calon wakil kepala daerah tomohon sebagai kepala daerah tomohon karenapetitrovisi pemohon. memerintahkan kepada menteri dalam negeri untuk membatalkan penetapan calon wakil kepala daerah tomohon sebagai kepala daerah tomohon. dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pengujierintahan daerah adalah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia dan tersebutbersyarat (conditional con institutional) diartikan bahwa ketika salah satu atau pasangan calon kepala daerah berhalangan tetap maka calon pasangan terbanyak kedua ditetapkan menjadi pasangan kepalaberita acara nomor kpu tmh x tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pada setiap kotak suara kota tomohon dalam pemilihan umum kepala dearah dan wakil kepala daerah kota tomohon tahun pasca putusan sela mahkamah konstitusi republik indonesia nomor php.d viii tanggal september bukti fotokopi kliping koran tribun manado, tanggal september epe digelar pertanyaan sebelum ditahan kpk : bukti fotokopi kliping koran rakyat merdeka, tanggal desember diduga korupsi apbd tomohon , bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah danemohon adalah dpasangan calon walikota dayang memperoleh suara terbanyak peringkat keduaurut pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan yang menyatakan::i3.8j menimbang bahwa menurut pemohon dengan ketentuan guo, pemohon sebagai warga negara indonesia pasangan calon walikota dan wakil walikota tomohon pada pemilukada kota tomohon tahun merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena kesempatan pemohon untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap secara langsung telah tertutup: i3.9j menimbang bahwa menurut mahkamah, pemohon dalam permohonan guo memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang warga negara indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama, karena pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota tomohon yang meraih suara terbanyak peringkat kedua pada pemilukada kota tomohon tahun tidak dapat menggantikan calon kepala daerah terpilih yang berhalangan tetapmenteri dalam negeri untukuntuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon,bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana yang diatur secara tegas dalam uud yang kemudian diulang kembali dalam huruf sampai dengan,penetapan calon wakil kepala daerah tomohon sebagai kepala daerah tomohon. oleh karena permohonan provisi pemohon sudah merupakan kasus konkret maka mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi dimaksudatau penundaan penetapan calon wakil kepala daerah tomohon sebagai kepala daerah tomoho. menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah pengujian dan yang menurut pemohon bertentangan dengan uudi3. menimbang bahwa oleh karena inti masalah yang dimohonkan pemohon adalah persoalan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka terlebih dahulu mahkamah akan mengemukakan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan umum: i3. menimbang, bahwa uud menentukan, .meny menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan atas, dalam hubungannya dengan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah selain pelaksanaannya harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil uber dan judul), dilakukan sekali setiap lima tahun, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah digolongkan sebagai rezim hukum pemilu: i3. menimbang yang menentukan bahwaadalah ketentuan yang sangat adil, sebab sebagai pemenang pemilukada adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati, karena keduanya dipilih sebagai satu pasangan. oleh karena calon kepala daerah calon wakil kepala daerah terpilih adalah pemenang pemilukada, maka adalah adil apabila calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap yang dilantik sebagai kepala daerah adalah calon wakil kepala daerah terpilih: i3. menimbang mengenai yang menentukan bahwa, menurut mahkamah karena calon wakil kepala daerah terpilih kemudian dilantik menjadi kepala daerah sesuai ketentuan adalah pihak yang dipilih oleh rakyat, maka yang mengusulkan dua calon wakilnya yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah yang telah dibuatnya. pengajuan dua calon wakil kepala daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi alternatif bagi dprd untuk memilih salah satu dari calon yang diusulkan tersebut, i3. menimbang bahwa yang menentukan bahwapengajuan dua pasangan calon untuk dipilih oleh dprd yang bersangkutan menurut mahkamah juga adalah cara yang demokratis, berbeda dengan permohonan pemohon yang menganggap juga tidak konstitusional, i3. menimbang bahwa mahkamah memandang perlu menjelaskan makna kata kata .dipilih secara demokratis yang tertera dalam uud yang oleh pemohon dijadikan sebagai batu uji permohonannya. kata demokrasi, berasal dari kata demos dan kraton atau protein. demos berarti rakyat, kraton atau protein artinya berkuasa atau berdaulat. demokrasi diartikan rakyat yang berkuasa atau berdaulat atau kedaulatan rakyat, dalam pemilihan umum secara langsung, seperti pemilukada menurut jelas tidak dapat disangkal adalah pemilihan secara demokratis. pemilihan umum para anggota dprd juga jelas adalah pemilihan umum secara demokratis, karena dipilih juga secara langsung oleh para pemilih. kalau kemudian undang undang menentukan menyerahkan pemilihan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kepada dprd, maka juga merupakan cara yang demokratis, dalam arti anggota dprd yang dipilih oleh rakyat lalu dprd memilih lagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, itu berarti menempuh cara demokrasi perwakilan. jadi baik pemilihan dengan cara demokrasi langsung maupun pemilihan dengan cara demokrasi perwakilan, keduanya adalah pemilihan secara demokratis, i3. mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal november pada paragraf mempertimbangkan, perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik tidak langsungelegal standing) pemohon.pasai menyatakan,kesatuan republik indonesia: tahun penjelasan undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi "hak konstitusional"adalah sebagai pemenang suara terbanyak ke (dua). bahwa pemohon telah ditetapkan sebagaii3. menimbang, bahwa selain itu, karena berdasarkan uud pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, pemilukada termasuk rezim pemilihan umum, maka ketentuan dan yang menetapkan pemilihan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah oleh dprd, dengan demokrasi perwakilan, telah memenuhi ketentuan uud yakni pemilu hanya sekali setiap lima tahun, sekaligus menyelenggarakan pemilukada secara demokratis memenuhi ketentuan uud i3. berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat dpada hari rabu tanggal enamelasdan hartonoanwar usman ttd. hartono panitera pengganti, ttd. saiful anwar.alih,, syarat ketiga adalah kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, syarat keempat adalah kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang undang yang dimohon, syarat kelima adalah kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi dan atauemohon warga negara indonesiadan merupakan pasangan calon dengan suara terbanyak kedupemerintahan daerah (selanjutnya disebut oleh karena tertutup kesempatan untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap secara langsung. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dan ( ),abahw (karenalinnei sienne watoelangkow, dan ir. jimmy stefan wewenang, mba berdasarkan, berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik,, bahwa hal ini merupakan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi pemohon, bahwa hal ini merupakandalam pandangan hierarki norma, maka norma yang derajatnya bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang derajatnya atasnya, salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya adalah lex superior derogat legi inferior yang artinya hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi derajatnya,, bahwa secara faktual pemohontelah ditetapkan dalam berita acara kpu kota tomohon nomor kpu tmh x perihal rapat planttahun pasca putusan sela mahkamah konstitusi nomor php.d vii tanggal september bukti dan memperoleh suara terbanyak ke (dua) dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota tomohon tahun bahwa , telah."sional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang undang: bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahhak asasi manusia berdasarkansli serta perlakuan yang sama hadapan hukum . dan bertentangan dengan uud bahwa ,dan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah guo, bertentangan dengan uud yang menyatakan gubeolitik hukum yang melandasi proses pembentukan undang undang nomor tahun ialah untuk menyelenggarakan suatu pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana diatur uud dengan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. sehingga merupakan kesepakatan rakyat melalui undang undang bahwa pemilihan kepala daerah adalah merupakan pemilihan dengan mekanisme pilkada langsung (direct election) oleh rakyat, oleh karena itu proses penetapan calon kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan tetap juga seharusnya melibatkan kehendak atau keinginan langsung dari suara rakyat. bahwa kedaulatan tangan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung kepala daerah ditegaskan legitimasinya dengan adanya dan karena proses pemilihan termasuk penetapan kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap, yang selanjutnya demokratis berdasarkan asas langsung dari rakyat digantikan oleh proses pemilihan dprd yang meskipun terdiri dari wakil wakil rakyat daerah namun sarat dengan kepentingan politis dan money politic. bahwa pengalaman yang menyerahkan seluruh pemilihan kepala daerah kepada dprd telah menimbulkan budaya kkn, dan sarat politik dan ajang bagi bagi kekuasaan antara partai partai politik yang menguasai kursi dprd, sehingga pembaharuan dalam yang mengatur pemilukada langsung adalah kesepakatan reformasi bangsa indonesia yang hakiki. bahwa dengan menutuprupakan tindakan pelemahan terhadap legitimasi suara rakyat dan bertentangan dengan sistem demokrasi langsung (direct democracy) yang merupakan kesepakatan sejak era reformasi indonesia bahwa dengan tidak memberikanngakibatkan proses pemilihan kepala daerah tidak lagi didasarkan pada kehendak rakyat secara langsung, melainkan kembali pada paradigma demokrasi tidak langsung yang justru menegaskan nilai legitimasi kepala daerah terpilih dan nilai demokrasi yang dijamin oleh uud bahwa rumusan dan yang tidak memberikan jalan bagi pasangan calon kepala daerah dengan suara terbanyak kedua merupakan pengingkaran terhadap prinsip constitution the supreme law the land dalam tata urutan peraturan perundang undangan indonesia, mana sejatinya konstitusi menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang undangan bawahnya. ketika uud mensyaratkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, maka seharusnya proses penetapan kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap juga wajib dilaksanakan melalui cara yang mencerminkan suara rakyat secara langsung berdasar adenium vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan) bahwa akan timbul pelemahan legitimasi ketika dan tetap dipertahankan yaitu adanya pasangan kepala daerah yang berbeda cara pemilihannya, yang satu dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilukada langsung, dan satunya dipilih oleh dprd dan hal ini bertentangan dengan uud bahwa dengan uraian atas maka mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi wajib menegakkan aspek keadilan substantif (substantive justice) yang tidak mau terkekang oleh bunyi undang undang yang justru menimbulkan suatu ketidakadilan dalam masyarakat. oleh karena itu sejatinya mahkamah mencegah kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan mengedepankan aspek keadilan substantif, yaitu bahwa seluruh proses pemilihan dan penetapan kepala daerah harus berdasarkan kehendak kedaulatan rakyat yang dijamin oleh uud iv. kesimpulan. bahwa pemohon mempunyai legal standing dalam perkara pengajuan permohonan ini: bahw pemenang suara terbanyak ke (dua). bahwa dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan uud bahwa dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tersebut telah merugikan pemohon secara aktual karena: pemohon pasangan calon walikota dan calon wakil walikota kota tomohon dalam pemilihan umum kepala, |
sirovinsi asosiasi pengusaha indonesia jawa timur (selanjutnya disebut dpp indo jatim) yang dalam hal ini diwakili oleh: dr. hc. alim markus, selaku ketua dpp indo jatim, ir. haryanto, selaku sekretaris dpp indo jatim, keduanya bertindak berdasarkan jabatannya masing masing sesuaakti tahun tertanggal mei dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada arif hid f., s.h., kn., dan yudi pramadiputra, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum teddy partners, berkedudukan jalan diponegoro nomor lantai surabayadalam melakukan pengujian bahwa, uud,huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanberdasarkan ketentuan hukum sebagaimana terurai atas, maka permohonan guo atas pengujian materi se jawa timur yang isinya adalah rumusan penghitungan besaran umk yaitu padahal tahun tahun sebelumnya rumusan itu tidak pernah diterapkan dalam menetapkan umk. adanya rumusan baru dalam penghitungan umk tersebut yang tidak pernah disosialisasikan, kemudian dalam prakteknya menyebabkan dewan pengupahan kabupaten pasuruan menjadi terpecah yaitu usulan indo unsur pengusaha mendasarkan kepada survey khl permennaker sedangkan usulan luar indo pengusaha mendasarkan kepada survey khl inflasi pertumbuhan ekonomi. dalam hal ini bupati pasuruan menerima usulan nilai umk dari dewan pengupahan kabupaten pasuruan luar indo pengusaha untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur jawa timur vide surat bupati pasuruan nomor perihal usulan upah minimum kab. pasuruan tahun tertanggal november bukti bahwa, adanya penafsiran anak kalimat dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang tidak jelas dan tegas menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang adil, serta inkonsistensi (tidak konsisten) pemerintah dalam menetapkan upah minimum yang rawan ditumpangi kelompok kelompok kepentingan, sehingga telah merugikan dan melanggarbahwa, tidak adanya kepastian hukum yang adil tersebut seharusnya tidak terjadi jika saja ketentuan ketenagakerjaan tidak memuat anak kalimat dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi , sehingga harus dibaca. bahwa, bagi pemohon ketetapan upah yang stabil dan dapat diprediksi sangat membantu produktivitas, sebaliknya, ketetapan upah yang tidak dapat diprediksi jelas merupakan hambatan bagi produktivitas dan stabilitas, karena dalam suatu proses produksi diperlukan adanya situasirediksi sehingga pemohon dapat melakukan segala upaya dan tindakan yang dapat mencegah segala kemungkinan yang tidak dikehendaki. usaha ini dapat ditempuh bila komponen lain dalam suatu proses produksi juga dapat diprediksi secara konkrit, apalagi komponen tersebut yaitu upah minimum sudah diatur lebih dulu: bahwa, bagi pemohon perubahan naik turunnya upah dan ketetapan upah jangan sampai menjadi beban yang berlebihan bagi produktivitas agar produktivitas dapat berjalan lancar dan stabil serta tidak mengakibatkan spirit kerja para pekerja buruh menjadi tidak tenang. oleh karena itu ketenagakerjaan harus dibaca., menyatakan,, bahwa, sesuai dengan keppres ditegaskan salah satu tugas penting dewan pengupahan adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan dan pengembangan sistem pengupahan, serta mengusulkan besarnya upah minimum daerah yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. dengan demikian dalam memberikan rekomendasinya dewan pengupahan telah dilengkapi dengan metodologi yang jelas untuk mendapatkan nilai upah minimum daerah yang bersangkutan, yaitu sebagaimana diatur dalam permennakertrans nomor juncto permennakertrans nomor bahwa, dalam tataran prakteknya (implementasi) ketenagakerjaan sendiri ternyattidak adanya kepastian hukum yang adil bahwa, handicap dari ketenagakerjaan adalah tidak adanya kejelasan dan ketegasan mengenai frasa dengan memperhatiini sangat 'lentur serta tidak ada batasan yang jelas dan tegas untuk dilaksanakan oleh gubernur. dengan demikian ketentuan ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan ketidak konsisten pemerintah dalam menetapkan upah minimum bahwa, adanya ketidak konsisten dalam mekanisme penetapan upah minimum oleh gubernur sebagai akibat dari penafsiran kewenangan yang diberikan oleh ketenagakerjaan yang tidak menjamin kepastian hukum mengenai penafsiran frasa "dengan memperhatikan telah memberikan dampak yang sangat merugikan pemohon, yaitu hilangnyasebagai contoh kasus: dalam penetapan upah minimum jawa timur untuk tahun sebelum menetapkan upah minimum tahun melalui peraturan gubernur nomor tahun tentang upah minimum kabupaten kota jawa timur tahun para bupati dan walikota jawa timur telah memberikan rekomendasi upah minimum kabupaten kota masing masing melalui dewan pengupahan provinsi jawa timur (vide bukti rekomendasi tersebut merupakan hasil dari survey pasar untuk menentukan nilai khl yang dilakukan dewan pengupahan masing masing kabupaten kota dengan berpedoman pada permennaker akan tetapi gubernur justru malah mengabaikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan atau bupati walikota, dan kemudian secara sepihak tanpa memberikan alasan mengapa hasil kerja dewan pengupahan tidak dijadikan dasar untuk menentukan besaran nilai khl, sehingga besaran nilai upah minimum yang ditetapkan gubernur untuk tahun jauh atas nilai khl yang direkomendasikan oleh dewan pengupahan masing masing kabupaten kota (vide bukti bahwa, dewan pengupahan telah meliputi unsur pemerintah, unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja buruh, unsur perguruan tinggi dan unsur pakar, dengan demikian dewan pengupahan itu sendiri telah meliputi semua unsur kepentingan, termasuk gubernur sebagai bagian dari unsur pemerintah dalam dewan pengupahan bahwa, dibentuknya dewan pengupahan bertujuan untuk mempertemukan kepentingan pekerja buruh dengan proses produktivitas pemohonhasil kerja dewan pengupahan yang melalui proses yang cukup rumit, teliti dan akademik serta melalui usaha usaha yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain hasil kerja dewan pengupahan ini merupakan kesepakatan bersama semua unsur, dan karena itu usulan dewan pengupahan ini menjadi patokan yang pasti bagi pekerjahburuh maupun pemohon sehingga rekomendasi penetapan besarnya upah minimum oleh dewan pengupahan sudah cukup menjadi dasar bagi penentuan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten kota oleh gubernur, yang seharusnya diamankan dan dilaksanakan bukan hanya menjadi unsur yang diperhatikan: bahwa, ketidak konsisten gubernur tersebut seharusnya tidak terjadi jika saja ketentuan ketenagakerjaan khususnya pada frasa dengan memperhatikan dimaknai sebagai "harus berdasarkan , sehingga untukbahwa, dengan demikian ketenagakerjaan jika dimaknai 'harus berdasarkan', tidak menimbulkan multitafsir dan pada akhirnya ada suatu kepastian hukum yang adil, sehingga pemerintah daerah provinsi gubernur) dalam menetapkan upah minimum kabupaten kota selalu berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan atau bupati walikota, invasi penetapan upah minimum akan selalu diarahkan kepada pencapaian khl yang diperoleh dari survey pasar, serta tidak dapat ditumpangi oleh kelompok kepentingan tertentu bahwa, oleh karena itu ketenagakerjaan) iv. petit berdasarkan hal hal tersebut atasseluruhnya, menyatakan bahwa materi mu"menyatakan materi muatandewan pengupahan:bukti fotokopi peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tentang upah minimum, bukti p fotokopi surat gubernur jawa timur nomor perihal usulan umk tahun jawa timur tertanggal november bukti fotokopi surat bupati pasuruan nomor perihal upah minimum kabupaten pasuruan tahun tertanggal november bukti fotokopi berita acara pembahasan usulan upah minimum kabupaten kota umk) jawa timur tahun dewan pengupahan provinsi jawa timur tertanggal november bukti p fotokopi peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang upah minimum kabupaten kota jawa timur tahun bukti fotokophakti tahun tertanggal mei bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga indo denganperubahan terakhir tanggal maret selain itu, pemohobudinuryanta yohanes, pd. saksi sebagai ahli bahasa untuk memberikan penjelasan tentang rumusan pada dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, rumusan bahasa pada undang undang nomor tahunanalisis kebahasaan. redundancy adalah gejala penggunaan bahasa yang ditandai oleh jumlah informasi yang diberikan melebihi jumlah yang diperlukan, gejala itu disebut juga kelimpahan makna. hal tersebut terjadi jika kata yang meliput makna tertentu digunakan bersama dengan kata lain yang meliput salah satu atau keseluruhan komponen makna kata yang lain. contoh redundancy terjadi pada kalimat berikut. bermacam jenis makanan tersaji meja. penggunaan kata bermacam dan kata jenis pada kalimat itu mengakibatkan kelimpahan makna atau redundancy karena komponen makna kata jenis telah terlipat dalam kata macam. agar tidak berkelimpahan makna atau informasinya, sesuai dengan yang diperlukan, kalimat tersebut seharusnya dituliskan menjadi, bermacam makanan tersaji meja. jika alasan pemohon nomor yang menyatakan bahwa penentuan khl atau kebutuhan hidup layak dilakukan berdasarkan survei pasar oleh dewan pengupahan kabupaten kota dengan berpedoman pada permenaker nomor tahun serta nomor yang menyatakan bahwa hasil kerja dewan pengupahan melalui proses yang cukup rumit, teliti, dan akademik, serta melalui usaha usaha yang secara akademis dapat dipertanggung jawabkan itu dapat diterima, maka besar kemungkinan perhitungan khl yang diusulkan telah meliput juga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. jika benar penghitungan khl yang direkomendasikan telah meliput produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, maka gejala redundancy atau kelimpahan makna terjadi juga padagakerjaan. agar tidak berkelimpahan makna, rumusan tersebut seharusnya tertulis seperti berikut, pemerintah menempatkan upah minimum sebagaimana dimaksud huruf berdasarkan kebutuhan hidup layak. jadi mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditanggalkan karena ada redundancy tadi. dua. makna gramatikal adalah makna yang ditimbulkan oleh hubungan antarunsur unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. misalnya, hubungan antara kata dengan kata dalam frasa atau frasa. seperti contoh, mati tangan musuh. kata mati yang bermakna tidak bernyawa pada kalimat tersebut, dalam hubungannya dengan kata musuh bermakna gramatikal tewas. oleh karena itu, penggunaan kata tewas akan lebih tepat, tegas, dan khusus menciptakan makna gramatikal tidak bernyawa tangan musuh, seperti pada kalimat tewas tangan musuh. kata memperhatikan dalam hubungannya dengan frasa rekomendasi dari dewan pengupahan, sebagaimana rumusan undang undang ketenagakerjaan tidak lagi bermakna mengamati, mencermati, atau mengawasi, tetapi bermakna gramatikal menggunakan dasar atau berdasarkan. dalam hal itu, rekomendasi dari dewan pengupahan dijadikan sebagai dasar penetapan upah minimum dan tidak dijadikan sebagai objek pengamatan, pencernaan, atau pengawasan. oleh karena itu, penggunan frasa berdasarkan akan lebih tepat, tegas, dan khusus menciptakan makna gramatikal, menggunakan dasar rekomendasi dari dewan pengupahan. sehingga rujukannya menjadi, upah minimum, sebagaimana dimaksud dalaadapun rumusan yang diajukan pemohon, sebagaimana yang tertulis pada nomor dengan menambahkan kata harus depan kata berdasarkan berakibat secara semantik pada makna wajib atau tidak boleh tidak. sehingga, semakin menegaskan makna gramatikal wajib menggunakan dasar seperti pada rumusminimum,. redundancy, makna gramatikal, dan interpretasi. dari perspektif linguistik atau ilmu bahasa, redundancy terkategori sebagai pemborosan unsur bahasa yang berakibat pada kelangkaan interpretasi. dan pada gilirannya, berakibat pula kepada keperbedaanpahaman (misconceptions). kelangkaan interpretasi serta keperbedaanpahaman akan berakibat pada ketidakpastian merasionalisasi dan eksekusinya. terlebih lagi, jika dipandang dari perspektif pragmatik yang mengkaji bahasa dalam penggunaan sesuai konteks dan situasi, sebagaimana penggunaan bahasa dalam bidang hukum, redundancy mutlak dihindari agar terbebas dari multiinterpretasi. untuk maksud yang sama, peniadaan multiinterpretasi, penggunaan kata dalam hubungannya dengan kata lain dalam struktur yang lebih besar, frasa, klausa, kalimat, hendaklah memperhatikan makna gramatikal yang ditimbulkannya. penggunaan bahasa yang mendasarkan pada makna gramatikal dan juga situasi dan kondisi gramatikal akan menyempatkan ruang perbedaan interpretasi antara penuturnya. dengan demikian, jika produk produk hukum seperti undang undang dikehendaki memiliki kepastian dalam operasionalisasinya, maka rumusan dan nya harus terhindar dari rumusan yang menimbulkan muttitafsir. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan presiden dalam persidangan tanggal maret dan telah menerima keterangan tertulis kepaniteraan mahkamah pada hari kamis tanggal april yang pada pokoknya sebagai berikut: i. pokok permohonan pemohon bahwa menurut pemoho sehingga bertentangan dengan uud bahwa menurut pemohon kedudukan dewan pengupnur sehingga bertentangan dengan uud oleh karenanya frasa "memperhatikan" sebagaimana ditentukan dalam ketenagakerjaan harus dimaknai "harus berdasarkan" il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon. bahwa dalam permohonan judicial review yang dimohonkan oleh dewan pengurus provinsi asosiasi pengusaha indonesia jawa timur dpp indo jatim) adalah menyangkut ketentuan dan ketenagakerjaan. bahwa ketentuan dalam pasai dan merupakan bagian kedua dari bab mengenai perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. dalam bagian kedua tersebut, khusus diatur ketentuan mengenai pengupahan yang meliputi (sebelas) dari sampai dengan ketenagakerjaan yang antara satu dengan lainnya saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain. terhadap anggapan dalil pemohon yang menyatakatenagakerjaan terhadap uud telah pemohon ajukan pada lembaga yang berwenang (in cast mahkamah konstitusi). sehingga sudah sepatutnya jika permohonan guo diterima untuk diperiksa dan diputus oleh mahkamah konstitusi. il. kedudukan dan kepentingan pemohon bahwa,tiap tiap warga negara sebagaimana diatur dalam uud dan huruf mk, bahwa, dalam hukum acara perdata legal standing (ius stand) adalah hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata, atau lebih mudahnya diartikan sebagai hak gugat . hak gugat bersumber pada prinsip tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point de'interest point d'action). kepentingan hukum (legal interest) adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kerugian yang dialami secara langsung. atau dengan bahasa yang lebih singkat hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak haknya dilanggarrechtsingan), bahwa, pengertian asas, dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak,: bahwnggapan dalil pemohon tersebut pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa khusus ketenagakerjaan mengatur mengenai penyataan umum (general statement) mengenai hak setiap pekerja birth untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, adalah jumlah penerimaan pendapatan (income) pekerja buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya secara wajar. pendapatan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok yang meliputi makanan dan minuman, sandang papan (perumahan), pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. bahwa guna mewujudkan penghidupan yang layak dan manusiawi, mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengupahan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja buruh sebagai proteksi terhadap hak hak dasarnya (vide ketenagakerjaan). bahwa salah satu kebijakan pengupahan yang diperintahkan oleh kepada pemerintah untuk ditetapkan adalah kebijakan khusus mengenai upah minimum (sebagaimana dimaksud huruf ketenagakerjaan). bahwa bentuk bentuk penuangan kebijakan pengupahan yang terkait dengan upah minimum tersebut telah ditetapkan beberapa peraturan perundang undangan yang saat ini telah diundangkan, antara lain: keputusan presiden nomor tahun tentang dewan pengupahan. peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tahun tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak.. peraturan menteri tenaga kerja dan transmigraupah minimum, sebagai pengganti dari peraturan menteri tenaga kerja nomor per. men tentang upah minimum sebagaimana diubah dengan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. men bahwa ketentuan ketenagakerjaan menyatakanhwa dalam menetapkan upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, dalam arti setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian yang diperbandingkan antara upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang saat ini komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian hidup layak dimaksud ditetapkan oleh menteri dalamnjelasan pencapaian kebutuhan hidup layak pada umumnya tidak dapat dilakukan serta merta dan sekaligus, akan tetapi perlu diperhatikan secara bertahap kebutuhan hidup layak tersebut merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum khm) yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha. menurut pemerintah frasa "dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi", justru jika frase tersebut dihilangkan maka, dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan antara kepentingan pekerja buruh dan pengusaha. bahwa terhadap seluruh argumentasi pemohon dalam permohonannya, menurut pemerintah sangat terkait erat dengan kebijakan gubenur yang penetapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. jika demikian halnya, maka menurut pemerintah anggapan pemohon tersebut terkait erat dengan masalah penerapan (implementasi) dari ketentuanjelasan tersebut, menurut pemerintah ketentuan ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum dalam penetapan upah minimum. terhadap anggapan dalil pemohon yang menyatakan, kedudukan dewan pengupahan dalamrnur. terhadap anggapan dalil pemohon tersebut pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa secara khusus ketenagakerjaanketenagakerjaan,undang undangketenagakerjaan, pasa! juncto. pengupahan nasional dibentuk dewan pengupemerintah anggapan dalil yang diajukan pemohon bahwa rekomendasi dari dewan pengupahan seringkali diabaikan adalah asumsi pemohon belaka, atau setidak tidaknya berdasarkan kejadian (case) yang terjadi provinsi jawa timur, karena menurut pemerintah, dalam menerapkan upah minimum provinsi ump), gubernur pastiv. kesimpulan berdasarkan seluruh penjelasan atas, menurut pemerintah apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan dapat menimbulkan hal hal sebagai berikut: dapat menimbulkan kegaduhan kekacauan dalam penetapan upah minimum, karena daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat disparitas perbedaan. tidak adanya keseimbangan antara pekerja buruh dengan pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. dewan pengupahan dapat mengambil alih kewenangan gubernur dalam penetapan upah minimumprof. dr. pasaman simanjuntak saksi sebagai guru besar universitas krisna dwipayana: bahwa sejak kemerdekaan hingga saat pembahasan rancangan undang undang ketenagakerjaan yang kemudian menjadi undang undang nomor tahun tingkat upah indonesia pada umumnya rendah. para pembuat undang undang waktu itu memperkirakan bahwa kondisi tingkat upah yang rendah seperti itu akan masih terus berlanjut hingga beberapa dekade kemudian antara lain karena tingkat pengangguran yang relatif tinggi dan bahkan cenderung meningkat, oleh sebab itu para pembuat undang undang sepakat untuk memberlakukan ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud pada dan undang undang nomor tahun tersebut dengan tujuan: sebagai jaring pengaman supaya tingkat upah tidak menurun dari satu tingkat tertentu sebagai akibat dari hukum permintaan dan penawaran pasar kerja. untuk secara bertahap meningkatkan upah yang paling sedikit dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. pada mulanya tahun ketentuan upah minimum itu ditetapkan dengan mempertimbangkan dua hal, yang pertama kemampuan kelompok perusahaan yang kurang mampu, dan yang kedua kebutuhan finimum atau kfm. untuk mengetahui besaran kedua variabel tersebut, yaitu kemampuan perusahaan dan kfm, petugas pemerintah dengan atau tanpa wakil wakil pengusaha dan serikat pekerja secara periodik melakukan survei pasar. dengan tetap menjaga keseimbangan kemampuan kelompok perusahaan yang kurang mampu dan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar pekerja, upah minimum regional, waktu itu disebut umr sejak tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan kebutuhan hidup minimum atau khm. harus diakui bahwa sesuai dengan kondisi pasar, terutama kenaikan indeks harga konsumen atau ihk, atau inflasi, nilai nominal khm cenderung untuk terus meningkat dan nilai minimal umr juga meningkat. peningkatan nilai nominal umr tersebut tidak selalu otomatis meningkatkan nilai relnya atau daya belinya, namun bila kita periksa pemberitaan media masa pada setiap saat penetapan umr kelompok pengusaha, dalam hal ini indo, selalu menyuarakan supaya penetapan umr juga mempertimbangkan produktivitas pekerja yang menurut mereka pada waktu itu umumnya rendah. kesan ini yang kemudian mempengaruhi pandangan pembuat undang undang pada saat pembahasan rancangan undang undang ketenagakerjaan sehingga menambahkan frasa dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, pada tersebut. bila ditelusuri kembali proses pembahasan rancangan undang undang ketenagakerjaan, termasuk waktu dpr mengadakan rapat dengar pendapat dengan asosiasi pengusaha indo, maka penambahan frasa dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada tersebut adalah justru untuk mengakomodasikan keinginan atau saran dari masyarakat pengusaha yang diwakili oleh indo. lebih dari itu, pembuat undang undang waktu itu berpandangan penambahan frasa itu justru untuk menjamin keadilan dan membangun kebersamaan. bila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, maka pekerja dan pengusaha sangat wajar sama sama menikmatinya secara berkeadilan melalui sistem penguppeningkatan upah minimum. tambahan frasa tersebut juga akan mendorong pekerja dan pengusaha bekerja sama meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta untuk meningkatkan daya saing, daya tahan, dan keberlangsungan perusahaan. dengan kata lain, undang undang nomor tahun tersebut, justru untuk menjamin keadilan dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar tahun dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, artinya upah minimum provinsi atau ump dan upah minimum kabupaten kota atau umk ditetapkan berdasarkan khl dengan mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. salah satu bentuk formula untuk menjamin keadilan itu adalah ada satu rumus yang sini saya tuliskan bahwa rata rata peningkatan ump bahwa pertumbuhan ump dan umk sama dengan rata rata peningkatan ump sama dengan rata rata peningkatan khl selama tahun terakhir ditambah dengan rata rata produktivitas tenaga kerja selama tahun terakhir ditambah dengan rata rata peningkatan pertumbuhan ekonomi selama tahun terakhir. sebagai ilustrasi, data tahun terakhir, dan dki provinsi jakarta raya menunjukkan bahwa rata rata kenaikan khl rata rata pertumbuhan produktivitas rata rata pertumbuhan ekonomi artinya, bila hanya berdasarkan kenaikan khl, maka kenaikan ump tahun untuk dki jakarta raya haruslah minimum akan tetapi, dengan memperhatikan rata rata pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, maka kenaikan ump tahun demi keadilan adalah rata rata ketiganya, yaitu sekitar kembali bila hanya memperhatikan kenaikan khl, maka kenaikan ump haruslah yang jauh lebih besar dari kenaikan rata rata. terutama pada masa krisis ekonomi dunia, seperti yang kita alami pada tahun yang lalu, laju inflasi biasanya melambung tinggi atas. sementara produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya rendah atau bahkan negatif. bila ump atau umk dinaikkan hanya berdasarkan khl, tanpa memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kita dapat menjadi terperangkap dalam krisis yang lebih dlagi, penghapusan frasa memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat berbahaya atau mengandung risiko besar. khusus mengenai permohonan yang kedua dari pemohon, menggantikan frasa dengan memperhatikan pada dengan frasa harus berdasarkan dapat membuat posisi gubernur atau pemerintah menjadi sekadar formalitas atau tukang stempel. penetapan upah minimum adalah bentuk pengaturan yang menjadi wewenang pemerintah, bukan kewenangan dewan pengupahan daerah dpd). fungsi dpd adalah membantu gubernur dengan memberikan saran. setiap gubernur tentu secara moral harus mempertimbangkan saran dari dpd, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, setiap gubernur dapat membuat penyempurnaan terhadap saran dpd untuk ditetapkan. dengan kata lain, formulasi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan sudah mencerminkan keadilan dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar tahun menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan pemohon dan presidenuntuk menguji1. selanjutnya dalam penjelasan huruf dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud dan doktrin organization standing (legal standing) telah diadopsi dalam mk: bahwa, kemudian, pemohon sebagai organisasi pengusaha indonesia yang beranggotakan pengusaha (per. hal ini sesuai dengan angka juncto juncto angka junctobagai organisasi pengusaha indonesia yang beranggotakan pengusaha (perse,: bahwa, sebagaimana diuraikan atas, dalam ketentuan uud ditegas.karenapokok permohonan pemohon adalah pengujian materiilpril dan presiden pada tanggal aprildalil dalil permohonan pemohon, keterangan presiden, ahli dan saksi dari pemohon, kesimpulan tertulis daribahwa"dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi"i3. menimbang terhadap dalil pemohon bahwa dalam praktiknya jugketidakpastian hukum dan ketidakadilan, menurut mahkamah bahwarketentuanmahkamah, dalil yang diajukan pemohon bahwa rekomendasi dari dewan pengupahan seringkali diabaikan adalah hanya berdasarkan kejadian (case) yang terjadi provinsi jawa timur dan pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut telah terjadi secara umum seluruh wilayah indonesia, karena dalam menerapkan upah minimum provinsi ump), gubernur harus3. menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan atas, seluruh argumentasi pemohon dalam permohonannya, menurut mahkamah, telah nyata bahwa permohonan pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma dan namun demikian, terlepas dari pertimbangan tersebut atas, guna mencegah timbulnya penyalahgunaan dalam praktik, mahkamah perlu mengingatkan bahwa seharusnya kebijakan gubernur dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sebab dengan cara demikian, kasus kasus yang serupa dengan kasus yang dijadikan salah satu argumentasi dalam permohonan guo dapat dicegahmaterialis akbar, muhammad alim, ahmad fadli semadi, maria farida indrawi, santosantoanggaran dasar indo juncto angka huruf anggaran rumah tangga indo dengan perubahan terakhir tanggal maret (bukti yang selengkapnya dinyatakan bahwa: angka anggaran dasar indo asosiasi pengusaha indonesia, disingkat indo adalah organisasi pengusaha indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha dalam arti. yang seluas luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. anggaran dasar indo indo berbentuk dan bertanggungjawab, yang menangani kegiatan dunia usaha dalam arti yang luas, investasi. angka anggaran dasar indo indo provinsi berkedudukan ibukota provinsi yang bersangkutan atau salah satu kota pusat kegiatan ekonomi provinsi yang bersangkutan, yang mempunyai daerah kerja tingkat provinsi serta dapat membuka perwakilan negara lain. angka dan angka anggaran dasar indo mewujudkan ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan. melindungi, memberdayakan dan membela seluruh pelaku usaha indonesia terutama anggota. huruf anggaran rumah tangga indo wewenang dan tanggung jawab dewan pimpinan provinsi mewakili organisasi indo tingkat provinsi baik keluar maupun dalam organisasi. bahwa, kemudian dengan merujukdan negara"pengusaha (anggota pemohon) dalam hal jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam menjalankan usaha bahwa, adapun mengenai adanyapemohon telah diberikan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana hak konstitusional yang diberi.ikabulkannya permohonan ago maka kerugian konstitusional sebagaimana pemohon jabarkan atas tidak akan terjadi lagi. ill. uraian alasan permohonan bahwa, sebagaimana diuraikan atas, dalam ketentuan uud dit bahwa, atas dasar amanat konstitusi tersebut atas, sudah seharusnya jika kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dapat memberikan manfaat bagi pekerja buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat secara luas, tidak hanya berpihak kepada salah satu pihak, atau dengan kata lain penyelenggaraan ketenagakerjaan dan hubungan industrial diarahkan untuk melindungi pekerja buruh dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan dan kinerja perusahaan, sehingga satu sisi pekerja buruh dapat hidup sejahtera dan disisi yang lain perusahaan tetap dapat bertahan dan berkembang bahwa, masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial bukan hanya menyangkut kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja buruh tetapi juga terkait dengan penyediaan lapangan kerja, tingkat upah, kompetensi dan produktivitas pekerja buruh. selain itu dari dimensi yang lebih makro masalah penyelenggaraan ketenagakerjaan dan hubungan industrial mempunyai kaitan yang luas dengan penciptaan iklim usaha, keamanan, kestabilan, kebijakan, dan peraturan perundangan, baik tingkat lokal maupun nasional. kesemuanya itu dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat proses produksi barang dan jasa serta pada akhirnya bermuara pada minat investor untuk menanamkan modalnyhubungan industrial pada hakekatnya adalah hubungan kerja yang didasarkan adanya kesepakatan antara pemberi kerja dan buruh pekerja, termasuk mengenai pengucapannya. sejak tahun pemerintah telah ikut campur tangan terkait kebijakan pengupahan dalam hubungan kerja tersebut, yaitu dengan adanya kewenangan untuk menetapkan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tenaga kerja nomor per men tentang upah minimum, bahwa, selain itu sejak pelaksanaan eraprovinsi) melalui gubernur diberi kewenangan untuk menetapkan tingkat upah minimum. desentralisasi penetapan upah minimum ini dimaksudkan agar nilai upah minimum tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah masing masing sehingga dapat mencerminkan keragaman regional indonesia: bahwa, pemohon menyadari dan sepakat dengan filosofi upah minimum yaitu sebagai perlindungan dasar bagi pekerja buruh dan jaring pengaman (safety net). berdasarkan filosofi upah minimum tersebut, memang benar perlu adanya kebijakan penerapan upah minimum, hal ini oleh pemerintah dimanifestasikan dalam ketenagakerjaan pada bab bagian kedua yaitu dari sampai dengan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian terhadap pekerja buruh guna, bahwa, khusus mengenai kebijakan upah minimum termasuk kewenangan penetapannya diatur dalam dan ketenagakerjaan, yang secara keseluruhan berbunyfburuh sebagaimana dimaksud dalam meliputi: upah minimum: upah kerja lembur:i.: upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten kota:ntuk melaksanakan penetapan upah minimum dalam dan ketenagakerjaan tersebut dan agar adanya kepastian hukum, pemerintah kemudian telah menetapkan peraturan mengenai dewan pengupahan melalui keputusan presiden nomor tahun tentang dewan pengupahan (selanjutnya disebut keppres vide bukti serta peraturan pelaksanaan penetapan upah minimum melalui: peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tentang komponen dan tahapan pelaksanaan pencapaian kebutuhan hidup layak (selanjutnya disebut permennakertrans vide bukti peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tentang upah minimum (selanjutnya disebut permennakertrans vide buktiahwa, dalam tataran prakteknya ketenagakerjaan ternyata telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil. hal ini disebabkan karena tidak adanya penafsiran baku mengenai pengertian dari anak kalimat dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi bahwa, akibat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas terhadap anak kalimat dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penerapan dalam penetapan upah minimum oleh gubernur menjadi tidak konsisten dan hanya disesuaikan dengan kepentingan kebutuhan sesaat. sebagai buktinya dapat diuraikan kasus penetapan upah minimum jawa timur untuk tahun yaitu sebagai berikut sebelum menetapkan umk tahun gubernur jawa timur telah mengeluarkan surat gubernur jawa timur nomor tertanggal november (buktiopamin pekerjaan pendiri dan koordinator masyarakat anti korupsi indonesia maki) alamat jalan alun alun utara nomor surakarta, jawa tengah nama supriyadi pekerjaan pendiri masyarakat anti korupsi indonesia maki) alamat jalan denpasar (ybr nomor jakarta selatan keduanya bertindak untuk dan atas nama perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia maki) yang dalam perkara ini berkedudukan hukum jalan denpasar (ybr nomor jakarta selatanpolisian negara republik indonesia (selanjutnya disebutpemohon legal standing) bahwa menurutbab dan tidak menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pengaturan pengajuan anggaran keuangan dan pengawasan penggunaan asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum: asas keterbukaan, asas proporsionalitas: asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. berdasarkan pertimbangan dan pembanding dalam undang undang nomor tahun maka terjadi diskriminasi dan ketidakpastian hukum dimana tidak ada satupun dalam yang memberikan dasar hukum bila pengaturan mengenai republik indonesia. demikian pula dengan tidak rincinya atau tidak terbukanya pengawasanseharusnya oleh bpk jelas merugikan hak konstitusional pemohon dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan bawah bpk: norma undang undang republik indonesia nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan:'bahwa secara jelas dan nyatengan demikian tidak rincinya atau tidak terbukanya pengawasan, akuntabilitas jelas merugikan hak konstitusional pemohon dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pemberlakuan bersyarat bawah bpk, norma undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kementeri. norma undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perbendahararepublik indonesia tidak dapat memiliki nomenklatur sebagaimana dimiliki oleh kementerian dan tidak memiliki standar perbendaharaan negara sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. norma undang undang republik indonesia nomor tahun tentang keuang dan tidak memiliki disiplin anggaran sebagaimana diatur undang undang nomor tahun tentang keuangan negara norma undang undang republik indonesia nomor tahun tentang tentara nasional indonesiahal ini menyatakan bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia sebagaimana diuraikan terjadi diskriminatif. karena, tidak ada satupun 2002yang memberikan dasar hukumdengan pemberlakuan dan bersyarat bawah kementerian dalam negerierdasarkan pertimbangan dan pembanding, maka terjadi diskriminatif dalam tidak ada satupun dalam yang memberikan dasar hukum mengenaijelas merugikan hak konstitusional pemohon. alasan alasan pemohon terhadap permohonan uji materi terhadap uuddampak dikabulkannya permohonan guo. bahwaharusnya hal pemenuhan dukungan anggaran kepolisian negara, pengajuannya kepada kementerian dalam negeri untuk dibiayai seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. dalam bahwa materi bertentangan dengan uud karena uud menegaskan persamaan muka hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, sehingga dengan kepolisian berhak mengajukan dan mengelola keuangan sendiri berarti mendapat perlakuan istimewa dan atau tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan. dengan tidak terdapatnya pengawasan keuangan oleh bpk, maka telah terjadi diskriminasi. bahwa kepolisian negara dibiayai dari anggaran kepolisian negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, maka tata cara pengajuan pembiayaan harus melalui kementerian negara republik indonesia, sebagaimana lembaga tni dalam hal penganggaran melalui kementerian pertahanan republik indonesia seperti yang diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia. bahwa sejarah dan praktik ketatanegaraan dunia memang menggariskan kepolisian lebih tepat berada bawah kendali suatu kementerian, termasuk pengelolaan anggaran kepolisian yaitu tepatnya berada bawah kementerian dalam negeri. bahwa penunjukan pilihan pengelolaan anggaran kepolisian diajukan oleh kementerian dalam negeri dilatarbelakangi pemikiran: ketetapan mpr nomor x mpr tentang reformasi telah melahirkan inpres nomor tanggal april dalam era presiden habibie yang memisahkan kepolisian dan tni karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan civil society. berdasarkan pertimbangan fakta selama ini bahwa tugas pengajuan anggaran tni selalu melalui kementerian pertahanan lebih terorganisir, maka tugas pengajuan anggaran kepolisian negara akan lebih terorganisir dengan baik jika bawah kementerian dalam negeri. bahwa hal tersebut juga untuk menghindari resiko politik dan resiko terjadinya kkn ketika kepolisian tidak bawah departemen kementerian sesuai asas umum penyelenggaraan negara undang undang nomor tahun dalam penggunaan anggaran negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maka perlu adanya keterbukaan, akuntabilitas, kebebasan dalam memperoleh informasi dalam penggunaannya. badan pemeriksa keuangan yang merupakan lembaga negara yang oleh konstitusi bertugas dan berwenang merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, seharusnya dalam undang undang kepolisian terdapat ketentuan secara imperatif, bpk sebagai lembaga yang memeriksa keuangan kepolisian yang diatur oleh kepolisian negara, sebagaimana dalam lembaga tni juga mengatur dalam undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia. petitnomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia dan bertentangan dan atau terdapat kekosongan hukum dan diskriminatif dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun atau setidaknya menyata. menyatakan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia ditambah dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan anggaran kepada dpr melalui kementerian dalam negeri dan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran kepolisian negara oleh dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia, atau setidaknya menyatakan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia dengan penguji norma dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan norma pertimbangan dari undang undang nomor tahun tentang kementeribadan pemeriksa keuangan, serta norma pembanding undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia: memerintah: kepolisian negara dibiayai dari anggaran belanja kepolisian negara yang diajukan oleh kementerian dalam negeri dan dengan persetujuan kepada dewan perwakilan rakyat yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. kepolisian negara wajib mengelola anggaran belanja dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepolisian negara sebagaimana dimaksud pada kepada menteri dalam negeri. pengelolaan anggaran oleh kepolisian negaraawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran kepolisian negara oleh kepolisian negara republik indonesia dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia. memerintahkan pemuatan putusan ininomor tahun tentang tentara nasional republik indonesia, bukti fotokopi akta notaris pendirian masyarakat anti korupsidanbahwa perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia maki) adalah badan hukum privatuji materiil (judicial review) atas mengenai organisasi kepolisian, tata cara pengaturan pengajuan anggaran keuangan,bahwa hak konstitusional pemohon dijamin dalam uud yang memberikan hakbadan hukum privat, yaitu perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia maki) yang memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga serta sebagai pembayar pajak (memiliki nomor pokok wajib pajak) yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam. yangwarga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negaryangk konstitusional tersebut, menurut pemohon, telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan i3.9j menimbang bahwa, setelah mempelajari dalil pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) nya, mahkamah menilai bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan beserta penjelasannya yaitu sebagai kelompok perorangan warga negara yang memiliki kepentingan sama (vide bukti atau setidaknya posisi yang pemohon dialihkan sebagai warga negara pembayar pajak (tax player). sementara kedudukan pemohon sebagai badan hukum privat sebagaimana didalilkan dalam permohonannya tidak dibuktikan lebih lanjut selain hanya dengan bukti berupa akta notaris pendirian perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia, mengenai adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana disyaratkan mk,nilai apakah benar hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud dirugikan oleh dan mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik bahwa hak dan atau kewenangan pemohon dalam perkara guo, yaitu dan dan dan uud dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian. lebih lanjut, pemohon juga tidak secara spesifik mendalilkan kerugian pemohon, yaitu tidak dapat membuktinamun karena pemohon tidak memenuhi syarat kumulatif kerugian konstitusional sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)martian wibowo bahwa hak konstitusional, bahwa hak konstitusional: bahwa hak konstitusional pemohon yang diberikan dan dijamin dalam dan uud telah dirugikan dan dilanggar, bahwa perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia maki) adalah badan hukum publikjudicial review atas, bahwa kekuasaan absolut menuju korupsi kolusi dan nepotisme kkn) dengan contoh perkara sebagai berikut: perkara suseno dari, kapolda jawa barat dalam perkara dugaan keterlibatan korupsi pemilukada gubernur jawa barat: freeport, papua. dalam perkara dugaan sumbangan yang kabarnya juta us$, namun tidak ada pertanggungjawaban yang cukup: perkara mesuji, lampung, perkara bima, ntb. kerugian konstitusional dan potensi kerugian bahwa menyangkut pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan, dan pembinaan administrasi keuangan dalam seharusnya bawah kementerian negara: dalam pengawasan, jika tidak berada pada kewenangan lembaga lain dalam hal ini badan pemeriksa keuangan bpk)emohon dan masyarakat seluruh kesatuan republik indonesia nkri): bahwa pengawasan, oleh kepolisian, dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan hal ini jelas merugikan hak konstitusional pemohon, bahwa pemohon sebagai penggerak aktif anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam masyarakat anti korupsi indonesia maki) jelas mengalami kerugian hak konstitusionalnya dan merupakan potensi besar hilangnya anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) karena terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn): bahwa jika ingin membersihkan korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn) negara kesatuan republik indonesia nkri) maka seharusnya kepolisian sebagai sapu pembersih terlebih dahulu bersih dari potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn):emohon untuk senantiasa memajukan rakyat dan bangsa ini bidang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn): bahwa selain itu kepolisian seharusnya pengaturan manajemen, pengajuan, standarisasi keuangan dan pembinaan administrasi keuangan dan, jika tidak merupakan bentuk ketidakprofesionalan, adanya kekuasaan mutlak absolut menurut konstitusi dengan demikian kepolisian telah merugikan pemohon. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil norma yang diajukan dalam dengan tidak menyebutkan bab dan mengenaidari anggaran pendapatan dan belanja negara. dan kepolisian negara republik indonesia berada bawah presiden. kepolisian negara republik indonesi, sesuai dengan peraturan perundang undangan. sehubungan dengan tersebut kami ingin mengajukan pengujian sebagai berikut: bahwa dasar hukum dan atau pertimbangan hukum dan tidak kuat, karena tidak diatur dan atau disebut secara jelas dalam bab bab dan dalam batang tubuh uud bahwa presiden membawahi badan badan atau lembaga lembaga yang diatur dalam undang undang harus dipahami sebagai badan badan atau lembaga lembaga yang ruang lingkupnya tingkat pusat sedangkan yang tingkat daerah bawah ruang lingkup kekuasaannya oleh pemerintah daerah. dengan demikian hal ini tidak dapat dijadikan dasar mana kepolisian bawah langsung presiden, baik berdasarkan sifat maupun bentuk organisasinya, bahwa dan bertentangan dengan berbagai norma sebagai pertimbangan antara lain: undang undang nomor tahun tentang kementeri. undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuaengan demikian akan menjadi kekuasaan yang absolut bawah presiden langsung dan kurang dapat dikontrol sehingga dan diberlakukan pemberlakuannya secara bersyarat. pemberlakuan bersyarat apabila ada kekosongan hukum dan bertentangan dengan undang undang lain seperti atas, sehingga pemberlakuan dan harus bersyarat yaitu mengenai:, makil. tidak rincinya keuangan atau tidak terbukanya pengawasan anggaran belanja. bahwa norma yang menjadi pertimbangan dan pembanding adalah undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia. menimbulkan kekosongan hukum, adanya kekuasaan mutlak absolut menurut konstitusi karena tidaktanpa kementerian negara seperti tertuang dalam dan uud telah dirugikan dan dilanggar, sertanorma yang menjadi penguji, yaitu: norma uud presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. berdasarkan dan, oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan dengan pemberlakuan dan bersyarat bawah kementerian dalam negerikhususnya dalam uud, dengan demikian pemohon mengajukan permohonan dengan pemberlakuan dan bersyarat bawah kementerian dalam negeridapat mengajukan anggaran belanja. dengan demikian pemohon mengajukan permohonan dengan pemberlakuan dan 2002bersyarat bawah kementerian dalam negeri. untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiriuntuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, mana dalam secara jelas dan tegas diberikan pada badan yang bebas dan mandiri yaitu badan pemeriksa keuangan. berdasarkan pertimbangan dan pembandingenai asas umum penyelenggaraan negara dan. dengan demikian pemohon mengajukan permohonan dengan pemberlakuan dan bersyarat pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran kepolisian oleh kepolisian dilakukan oleh badan pemeriksa keuadan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. hal ini menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan dan uud karena, tidak ada satupun uud yang memberikan dasar hukum kepolisian untuk berada bawah presiden secara langsung demi kepastian hukum, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya. dengan demikian seharusnya kekuasaan kepolisianhal ini menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan atas bertentangan dengan dan uud karena, menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan kepolisian yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum, dan tidak ada terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif antara norma yang diuji dengan norma penguji dan norma norma yang menjadi pertimbangan dan pembanding, sehingga pemohon mohon diberlakukan dan bersyarat. norma yang menjadi pertimbangan dan pembanding, yaitu: norasas umum penyelenggaraan negara asas asas umum penyelenggaraan negara meliputi: asas kepastian hukum,irwan mahmud, s.h.: pekerjaan swasta alamat jalan affan basin nomor kelurahan pasar mulia, kecamatan manna, bengkulu selatan: berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk mk hp viii bertanggal agustus telah memberikan kuasa kepada reply harun, s.h., ll.m, dan maheswara prabandono, s.h., keduanya advokat pada harpa law firm, beralamat jdc building floor jalan gatot subroto kav. jakarta,baca keterangan dewan perwakilan rakyat, mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait: mendengar keterangan ahli pemohon dan pihak terkait, memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pihak terkait, membaca kesimpulan dari pemohon dan pihak terkait: duduk perkara menimbang bahwa pemohon mengajukgemukakan hal hal sebagai berikutdengan demikian mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) berwenang untuk mengadiliberpendapat pembatasan yang dinamakan dalam yang diuji sudah tidak proporsional lagi karena menghukum seorang mantan narapidana secara permanen. terlebih, pembatasan secara permanen tersebut diperuntukkan bagi jabatan yang dipilih (elected official dalam pemilukada. dalam ajang pemilukada, rakyatlah yang seharusnya menentukan terpilih atau tidaknya seseorang. oleh karena itu, yang perlu diciptakan adalah sebuah pemilu yang demokratis dan pendidikan kepada pemilih sehingga mereka dapat menentukan pilihannya secara baik dan tanpa paksaan. dalam kasus yang menimpa pemohon, hampir semua pemilih bengkulu selatan mengetahui latar belakang pemohon sebagai seorang mantan narapidana karena memang diberitakan secara gencar oleh kompetitor pemohon. kendati demikian, hal itu ternyata tidak mengurangi kepercayaan masyarakat bengkulu selatan kepada pemohon hingga akhirnya pemohon terpilih sebagai bupati terpilih. adalah suatu kekhawatiran yang berlebihan untuk membatasi hak mantan narapidana untuk ikut dalam pemilukada karena terpilih atau tidaknya mereka ditentukan oleh banyak orang, bukan oleh satu atau dua orang saja. bila masyarakat memilih seorang mantan narapidana, sudah pasti masyarakat tersebut telah siap menerima seorang mantan narapidana sebagai pemimpin mereka. terlebih dalam pemilukada, yang dipilih adalah langsung kandidat, bukan partai atau simbol seperti dalam pemilu legislatif. dalam kaitan dengan pemohon, perlu kiranya mengulangi sekali lagi pendapat berbeda hakim konstitusi achmad nowiki dalam putusan nomor php.d vitelah ternyata huruf bertentangan dengan dan uud setidak tidaknya dalam kasus yang menimpa pemohon. pemungutan suara ulang yang diperintahkan mahkamah konstitusi tidak dapat terlaksana sesuai dengan tenggat waktu sehingga memunculkan ketidakpastian hukum bahwa pemungutan suara ulang yang diperintahkan mahkamah melalui putusan nomor php.d vi yang diselenggarakan paling lambat pada tanggal januari terancam tidak dapat dilakukan karena ketiadaan dana untuk penyelenggaraannya sebagaimana disampaikan sekretaris daerah kabupaten bengkulu selatan drs. abidin merah dalam surat keterangan nomor tanggal oktober bukti bahwa pemungutan suara ulang juga terancam tidak dapat dilaksanakan menurut putusan nomor php.d vi karena beberapa calon kepala daerah wakil kepalaterpilih bupati bengkulu selatan. mereka adalah jasmani hamid calon bupati nomor urut bukti partial calon wakil bupati nomor urut bukti rico dian sari, s.e. calon wakil bupati nomor urut bukti wirid calon wakil bupati nomor urut bukti sudirman madjid, se, msi calon bupati nomor urut bukti alauddin, sos calon bupati nomor urut bukti dan drs. guna yunior calon wakil bupati nomor urut bukti tidak tersedianya mereka mengikuti pemungutan suara ulang akan menjadikan pemungutan suara ulang yang diperintahkan mahkamah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena dalam putusannya mahkamah hanya mengecualikan pasangan irwan mahmud, s.h. dan hartawan, s.h. bahwa, selain itu, pemungutan suara ulang juga terancam tidak dapat diikuti oleh rekan effendi, calon bupati nomor urut yang maju pada pemilukada putaran kedua bersama pemohon, karena yang bersangkutan terindikasi menggunakan ijazah palsu sebagaimana tertuang dalam surat bawaslu kabupaten bengkulu selatan nomor bawaslu bs x11 tanggal desember bukti bahwa kemungkinan tidak dapat diselenggarakannya pemungutan suara ulang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan politik kabupaten bengkulu selatan. pertanyaan yang patut diajukan hadapan mahkamah adalah bagaimana bila sampai tanggal januari yang merupakan deadline penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan dalam putusan nomor php.d vi pemungutan suara ulang yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan? bagaimana status dari putusan mahkamah tersebut, terutama terkait dengan hukuman bagi pemohon untuk tidak mengikuti pemungutan suara ulang? apakah putusan tersebut akhirnya batal demi hukum (null and void) sehingga pemohon dapat dikembalikan haknya sebelum adanya putusan mahkamah? ataukah justru akan diadakan pemilukada ulang setelah pemungutan suara ulang gagal dilaksanakan? apakah dalam pemilukada ulang tersebut pemohon diperbolehkan ikut, yang artinya hukuman terhadap pemohon gugur dengan sendirinya karena tidak dapat terlaksananya pemungutan suara ulang? pertanyaan pertanyaan seperti niscaya akan muncul bila pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan. menurut hemat pemohon, untuk mengantisipasi hal hal tersebut, yang akan berakibat pada ketidakpastian hukum dan politik, sudah seharusnyalah mahkamah menjawab hal tersebut dalam putusan atas permohonan ini. penetapan kembali pemohon sebagai bupati terpilih adalah solusi untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan politik bengkulu selatan. bahwa untuk memulihkan hak pemohon dan mengakhiri pelanggaran uud terhadap diri pemohon, pemohon meminta mahkamah membuathartawan, s.h.) sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilukada bengkulu selatan periode penetapan kembali pemohon dan pasangan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih tidak akan menimbulkan gejolak masyarakat bengkulu selatan mengingat besarnya dukungan masyarakat terhadap pemohon. dukungan tersebut bahkan ditunjukkan pula oleh kompetitor kompetitor pemohon dalam pemilukada bengkulu selatan dengan menyatakan penolakan untuk mengikuti pemungutan suara ulang yang diperintahkan oleh mahkamah bukti sampai dengan bukti bahwa, menurut hemat pemohon, baik dan berguna dipandang dari semua segi. dari segi yuridis, putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum dikaitkan dengan kemungkinan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan mahkamah. dari segi sosiologis, putusan tersebut besar kemungkinan diterima dengan suka cita oleh masyarakat bengkulu selatan karena akan mengakhiri ketidakpastian politik sana terkait dengan siapa yang akan memimpin bengkulu selatan dalam lima tahun depan. dari segi filosofis, putusan tersebut. seorang narapidana sekalipun, asal dia menyesali perbuatannya dan berkelakuan baik setelah menjalani hukumannya serta berkomitmen berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dapat menjadi pemimpin yang dipilih. pertimbangan mahkamah agung terhadap penetapan kembali pemohon sebagai bupati terpilih bengkulu selatan bahwa, sehubungan dengan permohonan penetapan kembali pemohon dan pasangan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih, mahkamah agung telah mengeluarkan pertimbangan hukum tertanggal september angka dan angka dari pertimbangan hukum tersebut berbunyi sebagai berikut. angkaunconstitutional), sebagaimana yang disebutkan dalam putusan nomor puu vii tanggal maret angka bahwa apabila dalam kasus sdr. irwan mahmud, sh.. bengkulu selatan untuk pasangan periode tahun sebagaimana keputusan komisi pemilihan umum daerah kab.. bukti bahwa, sebagai alternatif kedua bila putusan penetapan kembali pemohon dan pasangan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati terpilih tidak dikabulkan, pemohon memohon mahkamah setidak tidaknya memerintahkan kpu bengkulu selatan untuk mencantumkan kembali pemohon dan pasangan pemohon sebagai salah satu calon bupati dan wakil bupati bengkulu selatan dalam pemungutan suara ulang yang diperintahkan mahkamah. demikian pula, bila sampai pada tanggal januari pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan pemilukada ulang, pemohon meminta mahkamah menyebutkan dalam putusan bahwa pemohon dan pasangan pemohon berhak untuk mengikuti pemilukada tersebut. permohonan pemberlakuan secara surut retroaktif) putusan mahkamah konstitusi untuk pemulihan hak pemohon.i. atau, bila yang dikabulkan adalah dibolehkannya pemohon untuk mengikuti pemungutan suara ulang atau pemilukada ulang, pemohon memohon mahkamah memuat dalam amar putusan suatu perintah kepada kpu bengkulu selatan untuk mencantumkan kembali pemohon dan pasangan pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati bengkulu selatan periode bahwa pemberlakuan putusan mahkamah secara surut (retroaktif) sudah merupakan yurisprudensi mahkamah yang tertuang dalam putusan nomor puu vii tanggal agustus dalam pertimbangan hukum terhadap putusan tersebutmaksud utama dari pengajuan permohonan ini adalah pemulihan terhadap hak konstitusional pemohon akibat putusan nomor php.d vi karena adanya fakta hukum baru melalui putusan nomor puu vii pengujian huruf undang undang nomor tahun bahwa hurufperubahan kedua uud bahwadalam pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu ivmengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya tidak memiliki ukuran yang jelas.bahwa karena potensi pelanggaran uud tersebut, pemohon juga memintakan pembatalan huruf dalam permohonan ini. atau setidak tidaknya menyatakan hurufkonstitusional sepanjang diartikan menurut putusan nomor puu vii tanggal maret yang amar putusannya menyatakan dimaksud bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutionalmerintahkan komisi pemilihan umum bengkulu selatan untuk dan hartawan, s.h. atau setidak tidaknya memerintahkan komisi pemilihan umum bengkulu selatan untuk mengikutsertakan pasangan irwan mahmud dan hartawan, s.h. dalam pemungutan suara ulang pemilukada ulang bupati dan wakil bupati bengkulu selatan periodemengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bukti fotokopi surat keterangan nomor dari sekretaris daerah pemerintah kabupaten bengkulu selatan, bukti fotokopi surat pernyataan tidak bersedia mengikuti pemilukada dan mohon pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten bengkulu selatan dari jasmani hamid calon bupati nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan dukungan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten bengkulu selatan dari partial calon wakil bupati nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan dukungan kepada irwan mahmud, s.h., dari rico dian sari, calon bupati pada pemilukada kabupaten bengkulu selatan dari sudirman madjid, s.e.,m. calon bupati pada pemilukadasamsudin, sos calondrs. guna yunior calon bupati bengkulu selatan nomor urut bukti surat pernyataan dari panitia pengawas pemilu kabupaten bengkulu selatan nomor bawaslu bs x11 bukti fotokopi surat dari mahkamah agung perihal pertimbangan hukum kepada dprd kabupaten bengkulu selatan, samping mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon juga mengajukan tiga orang ahli masing masing bernama dr. edward omar sharif diaries, s.h.,m. hum eddy o.s. diaries), dr. mudzakir, s.h.,m.h. dan dr. taufigurrahman yahudi, s.h.,m.h. yang telah memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal januari yang pada pokoknya sebagai berikut. dr. edward omar sharif diaries, s.h.,m. hum eddy o.s. diaries), pokok perkarl.diuraikan dalam mk. keduirwan mahmud, s.h. adalah calon bupati bengkulu selatanuntuk periode jabatan. berdasarkan ketentuan mk, pemohon termasuk dalam kategori perorangan warga negara indonesia. oleh karena itu, pemohon memenuhi salah satu kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang undang: bahwa yang dimohonkan dalam pemohon pengujian undang undang ini adalah terkait dengan syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. dengan demikian, ini terkait langsung dengan huruf undang undang guo: terhadap norma yang tertuang dalam huruf pernah dilakukan pengujian sebagaimana yang tertuanglah membatalkan kemenangan pemohon berdasarkan huruf mahkamah konstitusi melalui putusan nomor papua vi memerintahkan penyelenggaraan pilkada ulang paling lambat pada tanggal januari dan mengecualikan pasangan irwan mahmud, s.h. dan hartawan, s.h., untuk ikut serta dalam pemilukada tersebut: pengujian terhadap huruf undang undang guo dimohonkan oleh pihak lain dalam perkara nomor puu vii tanggal maret mahkamah telah mengecualikan untuk (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officialna), kedua, pemohon telah menjalani hukuman penjara selama enam tahun akibat perbuatan pidana yanginformasikan kebenaran hukuman tersebut.: selainnanalisa berdasarkan pokok perkara atas, adapun pendapat hukumnya adalah sebagai berikut: pertama, selain bertentangan dengan sejumlah dalam uud dan dan uud, calon kepad. berdasarkan aliran klasik tujuan pidana adalah untuk pembalasan, karena tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku telah merusak tatanan masyarakat sehingga diperlukan pemberian nestapa oleh negara yang dalam hal ini adalah pidana. maksud dari pemidanaan ini adalah dalam rangka restitution des integral atau mengembalikan tatanan masyarakat yang rusak seperti sediakala. jika seorang pelaku telah menjalani pidana dan telah kembali masyarakat, dia harus diperlakukan secara wajar seperti sediakala (saat dia belum melakukan suatu tindak pidana) tanpa diskriminasi karena telah mengalami nestapa (pidana) sebagai balasan atas tindak pidana yang dilakukannya. demikian pula tujuan pemidanaan menurut aliran modern adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga dia tidak lagi mengurangi perbuatannya. oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sedikit banyak harus mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun masyarakat. ketentuan yang terdapat dalam huruf undang undang guo menghukum seorang pelaku tindak pidana secara permanen dan seumur hidup, padahal motivasi seseorang melakukan kejahatan bermacam macam, sehingga ketentuan yang demikian, selain bersifat diskriminatif, juga tidak adil karena seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani hukuman tetap diberi stigma sebagai penjahat. kedua, kalau pun mahkamah bersih kukuh tetap mempertahankan tersebut, haruslah diingat bahwa berdasarkan pokok perkara atas telah terjadi perubahan paradigma berpikir dari mahkamah perihal tersebut. dalam hal ini merujuk padapengadilan yang secara mutasi mutans ada perubahan peraturan. ketiga, terkait dengan perubahan peraturan,. dalam hukum pidana ada tiga ajaran mengenai pengertian perubahan peraturan perundang undangan, masing masing adalah ajaran formil (formel leer), ajaran materiil terbatas (beperkete materiel leer) dan ajaran materiil tidak terbatas (onbeperkte materiel leer). ajaran formil dipelopori oleh simons yang menyatakan bahwa perubahan perundang undangan yang dimaksud hanya jika terdapat perubahan redaksi dalam undang undang pidana sedangkan ajaran materiil terbatas dianut oleh van genus yang menyatakan bahwa makna perubahan perundang undangan adalah setiap perubahan keyakinan hukum pada pembuat undang undang. ajaran materiil terbatas termasuk juga perubahan luar undang undang pidana tetapi perubahan tersebut mempengaruhi undang undang pidana yang bersangkutan. sementara ajaran materiil tidak terbatas menyatakan bahwa setiap perubahan, baik dalam keyakinan hukum pembuat undang undang maupun dalam keadaan karena waktu, dapat diterima sebagai perubahan perundang undangan. komentar utrecht, ajaran materiil tidak terbatas ini adalah teori tentang waktu delik yang paling luas dan cocok dengan jiwa hukum pidana modern dan peradilan indonesia. bahkan menurut kongres internasional hukum pidana berlin, jerman pada tahun jika terjadi perubahan peraturan perundang undangan, sementara terhukum telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, maka perubahan peraturan tersebut dipakai menjadi dasar ovum untuk melakukan peninjauan kembali sebagai buitengewone rechtsmidellen. keempa. dasar pertimbangannya harus dipahami, oleh karena itu asas retroaktif adalah salah satu syarat berlakunya asas legalitas. landasan filsafat asas non retroaktif adalah untuk melindungi kepentingan individu. jika kepentingan individu dikorbankan atau dirugikan dengan asas non retroaktif tersebut maka asas tersebut dapat disimpan. tegasnya, putusan mahkamah nomor puu vii dapat diterapkan kepada pemohoneksekusi. kelima, pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana diputuskan mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal maret dengan demikianoleh. jika putusan nomor puu vii tanggal maret tidak mendatangkan kemanfaatan bagi pemohon, tidak hanya persoalan kepastian hukum yang terombang ambing tetapi juga keadilan. dr. mudzakkir, s.h., m.h dasar hukum norma hukum uud yang dijadikan dasar uji materiil. norma hukumhuruf d'penjarwewenang mahkamah konstitusi dalam pengujian perkara @uo dalam hubungannya dengan wewenang mahkamah konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas norma hukum dalam suatu undang undang, dimaknai dalam beberapa wewenang, yaitu: wewenang menguji norma hukum dalam undang undang yang dimuat dalam lembaran negara. mahkamah konstitusi telah memperluas wewenangnya untuk menguji penjelasan dari suatu norma hukum yang dimuat dalam undang undang putusan nomor puu iv tanggal juli. pengujian ini bukanlah pengujian norma, melainkan pengujian penerapan atau lebih tepatnya interpretasi norma untuk diuji konstitusionalitasnya apakah sesuai dengan interpretasi norma hukum yang konstitusional bersyarat atau yang inkonstitusional bersyarat yang ditetapkan oleh atau tidak. jika terbukti tidak sesuai dengan putusan mk, maka dapat memutuskan penerapan tersebut adalah inkonstitusional dan sebaliknya jika sesuai dengan putusan mk, maka dapat memutuskan konstitusional. permohonan uji materiil yang diujikan oleh pemohon adalah permohonan pengujian materiil yang terkait dengan perluasan wewenang pengujian materiil kategori yang ketiga. atas dasar pertimbangan tersebut, ahli berpendapat bahwa mahkamah memiliki wewenang untuk menguji materiil penerapan norma hukum huruftersebut telah diuji materiil yang menghasilkan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. norma hukumnorma hukumtersebut merupakan norma hukum yang menjadi salah satu syarat yang tidak boleh dilanggar oleh calon kepala daerah sebagaimana dimuat dalam huruf sebagai suatu norma hukum, dapat diuji konstitusionalitas dengan uud penafsiran norma hukum: norma hukum yang dimuat dalam huruf dan yang dimuat dalam undang undang lainnya sudah dimohonkan uji materiil mahkamah konstitusi, sepengetahuan ahli, sebanyak dua kali. mahkamah konstitusi telah memutuskan konstitusionalitas dari norma hukum guo yang esensinya menyatakan bahwa konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat (conditional constitutional conditional unconstitutional). atas dasar hasil pengujian konstitusionalitas tersebut, maka dilihat dari konten atau substansi norma hukum huruf sudah berubah, meskipun bunyi teks formal hukumnya tidak berubah. oleh sebab itu, dalam memahami atau menginterpretasikan isi substansi norma hukum yang dimuat dalam undang undang guo (setelah terbitnya putusan mahkamah konstitusi) harus dilakukan melalui metode interpretasi (norma) hukum dengan cara menghubungkan isi substansi hasil pengujian materiil oleh mahkamah konstitusi sebagaimana dimuat dalam dua putusan mahkamah konstitusi, yaitu:hasil pengujian materiil terhadap norma hukum yang dimuat dalam huruf undang undang nomor tahun (dan juga pengujian materiil terhadap norma hukum yang sama yang dimuat dalam undang undang lain) dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut: dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal desember mahkamah berpendapat norma yang dimohonkan uji dalam undang undang guo adalah konstitusional bersyarat. dalam pertimbangan hukum bagian konklusi, mahkamah konstitusi berpendapat, bahwa telah ternyata ketentuan yang memperundang undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, huruf mk, huruf mahkamah agungundang undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret mahkamah menyatakan dalam diutusnya bahwatatus pemohon sebagai bupati bengkulu selatan dalam pemilukada bahkan, salah satu yang dimohonkan, yaitu huruf telah membatalkan kemenangan pemohon dalam pemilukada bengkulu selatan sebagaimana diputuskan oleh mahkamah dalam,, dan hartawan, s.h.) selambat lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan: bahwa yang dimohonkan tersebut telah melanggar hak hukum dan pemerintahannaill. tentang pokok perkara.telah diterbitkan dua putusan mahkamah konstitusi tersebut norma hukum dimuruh atau jiwa normalnya sudah berubah, oleh sebab itu, berikut: menjadi terpidana karena melakukan, mantan terpidana yangkedudukan syarat nomor sesungguhnya telah menegaskan (me manshukh) terhadap syarat syarat nomor nomor dan nomor dengan mencantumkan syarat nomor berarti syarat nomor nomor dan nomor tidak berlaku bagi untuk jabatan publik terpilih (elected officials). syarat nomor nomor dan nomor berlaku untuk syarat lain yang bukan jabatan publik yang dipilih (elected officials). dalam merumuskan syarat syarat tersebut dirumuskan dalam bahasa yang tidak tegas dan juga tidak jelas maksudnya. syarat nomor secara otomatis berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials) karena undang undang yang memuat norma hukum yang diujikan dimuat dalam dictum putusan tersebut adalah undang undang yang terkait dengan pemilihan umum atau jabatan yang pendiriannya ditentukan berdasarkan proses pemilihan. oleh sebab itu, syarat nomor seharusnya tidak perlu ada. berhubung karena sudah ditetapkan dan dimuat dalam dictum putusan mahkamah, maka syarat nomor posisinya harus ditempatkan sebagai syarat umum diberlakukannya syarat syarat yang lain dan kedudukan syarat syarat lain tersebut sebagai imitasi pemberlakuan syarat umum tersebut. kedudukan syarat syarat nomor nomor dan nomor adalah sebagai syarat khusus yang membatasi berlakunya syarat umum. namun demikian, kedudukan, jika dicermati syarat nomor dan nomor adalah syarat yang tidak berdiri sendiri. syarat mengecualikan syarat nomor yaitu(syarat nomorsyarat nomor jadi apabilatidak harus menunggu selama (lima) tahun setelah menjalani pidananya. jika ditempatkan sebagai syarat yang berdiri sendiri, menjadi janggal dan tidak jelas maksudnya. hal ini berbeda dengan syarat nomor yang dapat berlaku berdiri sendiri, tidak bergantung kepada syarat sebelumnya. hubungan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tanggal januari jo. permohonan perkara nomor puu vii dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tanggal januari yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut, "ini diucapkan. dari kedua putusan tersebut mahkamah konstitusi sebelumnya menunjukkan bahwa pandangan hukum terus berubah (yurisprudensi relatif) mengingat masalah perumusan syarat administratif untuk menduduki jabatan publik bagi mantan terpidana tersebut terus menerus berkembang dan diinterpretasikan sesuai dengan dinamika rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi mantan terpidana yang telah patuh menjalani putusan pengadilan dan telah menjadi anggota masyarakat yang baik dan terhormat (tidak melakukan pengulangan kejahatan atau melakukan kejahatan lain). negara, pemerintah dan masyarakat sesuai dengan hukum konstitusi sudah semestinya menerimanya dengan penuh rasa hormat sebagai manusia yang terhormat seperti sebelum melakukan kejahatan. kebijakan negara dan pemerintah serta hukum administrasi memiliki keharusan konstitusional untuk memberi ruang bagi mantan terpidana untuk hidup normal kembali. putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tanggal januari masih mendasarkan pada pikiran hukum terhadap mantan terpidana yang mengacu kepada syarat syarat sebagaimana yang dirumuskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal desember yang hanya mengecualikan kepada mantan terpidana karena melakukandapat dipahami jika putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi masih mendalilkan argumen yang menutup pintu serapan rapatnya terhadap mantan terpidana sebagaimana tercermin dalam diutusnya yang strict dan ditujukan kepada subjek tertentu sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya. pelaksanaan isi putusan tersebut sampai sekarang januari belum dilaksanakan, karena (menurut informasi yang ahli terima) kendala dana. dalam penyusunan apbd, dprd dan pemerintah daerah hanya menganggarkan pemilihan kepala daerah sebanyak dua putaran sesuai dengan mandat undang undang. setelah ahli membaca beberapa dokumen dapat meyakinkan ahli bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah putra ketiga sulit untuk dilakukan karena kepala dana bengkulu selatan tergolong rendah pad nya). terbitnya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret telah mengubah pemahaman konstitusionalitas norma hukum huruf yang esensinya memperlonggar syarat syarat pemberlakuan syarat huruf yang interpretasinya sudah ahli jelaskan pada uraian sebelumnya."". menurut ahli, dihubungkan doktrin dan asas hukum tersebut, putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal desember adalah hukum lama undang undang lama dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret adalah hukum baru undang undang baru, maka dictum putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tanggal januari yang belum dilaksanakan sampai terbitnya hukum undang undang yang baru dengan sendirinya harus diubah atau diinterpretasikan sesuai dengan ruh atau jiwa hukum baru sebagaimana dimuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret dalam menghadapi dinamakan hukum dan keadilan, menurut ahli perubahan pemikiran hukum mengenai syarat yang dimuat dalam huruf dalam undang undang guo melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal desember kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret adalah suatu pemikiran yang dinamik atau dikenal dengan pemikiran hukum yang progresif (hukum progresif), perubahan atau pergeseran pemikiran hukum dalam menghadapi dinamika hukum dan keadilan dalam masyarakat tersebut dapat dikonkretkan dalam mengadili perkara guo sekarang ini agar benar benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan. mengingat mantan terpidana yang mengajukan permohonan keadilan dalam perkara guo telah mengalami proses sosialisasi yang setelah ahli membaca dokumen diperoleh gambaran sebagai berikut: telah bertaubat (maksudnya tidak mengulangi perbuatannya). telah diterima oleh masyarakat: aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, aktif dalam kegiatan partai politik: memperoleh suara yang banyak dalam pemilihan kepala daerah pada putaran pertama memperoleh suara terbanyak ke dan dalam putaran kedua memperoleh suara terbanyak (pemenang). telah menduduki jabatan publik yaitu anggota dprd dua periode. mengenai pemenuhan persyaratan administrasi, sudah seharusnya disesuaikan dengan dengan hukum yang barudihubungkan dengan syarat syarat tersebut, pemohon yang bersangkutan telah memenuhi syarat syarat yang ditetapkan yaitu syarat syarat syarat dan syarat mengenai pemenuhan syarat sudah sejak lama diketahui oleh masyarakat bahwa pemohon adalah mantan terpidana, termasuk para calon pemilihan kepada daerah, dan bahkan ada yang memanfaatkannya sebagai bentuk "kampanye hitam (black champagne). jika yang bersangkutan tidak dapat diterima oleh masyarakat atau tidak dikenal oleh masyarakat, dapat diprediksi tidak akan memenangkan pemilihan kepala daerah bengkulu selatan. oleh sebab itu, jika para calon pada saat pendaftaran sampai dengan terpilihnya pemohon yang memperoleh suara terbanyak mengalahkan calon kepala daerah lainya (pemenang putaran kedua) tidak mengajukan keberatan, maka secara administratif calon kepala daerah yang mantan terpidana tersebut harus dinilai dan dianggap telah sah dan memenuhi syarat administratif. gugatan terhadap calon kepala daerah yang telah memperoleh suara terbanyak (calon kepala daerah terpilih) setelah melalui proses pemilihan kepala daerah dan apalagi melalui dua putaran, mana calon kepala daerah sebagai penggugat sebelumnya telah mengetahui bahwa calon lain adalah mantan napi, dan ternyata tidak mengajukan keberatan gugatan pada saat pengumuman publik para bakal calon kepala daerah, maka haknya telah gugur dengan sendirinya. gugatan yang diajukan tidak menjadi rezim hukum pemilihan kepala daerah lagi, melainkan beralih menjadi persoalan hukum biasa umum, yaitu masuk dalam persoalan hukum administrasi negara yang harus diajukan pengadilan tata usaha negara, bukan mahkamah konstitusi. atas dasar pertimbangan tersebut, sebagai alternatif penyelesaian permasalahan syarat mantan terpidana dan dalam rangka penerapan norma hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret dalam perkara guo, mahkamah konstitusi dapat merumuskan sebagai berikut:aknanya telah diubah dan dibatasi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret dinyatakan berlaku terhadap semua persyaratan bagi calon kepala daerah dan dijadikan dasar penyelesaian sengketa atau gugatan persyaratan calon kepala daerah, baik persengketaan yang terjadi sebelum diterbitkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang terjadi setelahnya.knanya telah diubah dan dibatasi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret berlaku terhadap semua putusan mahkamah konstitusi yang memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum php) yang hingga diterbitkannya putusan ini belum dapat dilaksanakan (dieksekusi). dr. taufigurrahman yahudi, s.h.,m.h. secara ketatanegaraan kedudukan putusan mahkamah konstitusi yang disebut vonis adalah termasuk keputusan negara yang mengandung norma hukum, jadi sama halnya dengan putusan pembentuk undang undang yang bersifat pengaturan (regering). bedanya dalam putusan mahkamah konstitusi dihilangkan suatu muatan materi undang undang, sedangkan pembentuk undang undang justru menciptakan rumusan muatan materi undang undang. itulah sebabnya, mahkamah konstitusi dapat digolongkan sebagai negatif legislator, sedangkan pembentuk undang undang adalah positif legislator. singkatnya produk putusan mahkamah konstitusi dan dpr bersama presiden adalah norma hukum yang mengikat, huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahuenomorbisa,it.jumat tanggal april selengkapguo adalah:enal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnyahak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan sebagai berikut: putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret menyebutkan bahwa huruf undang undang guoyang berulang ulang. ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusioleh karena itu putusan mahkamah konstitusimenurut pemohon, pemohon dikecualikan dari sifat era omnes putusan mahkamah tersebut untuk pemilihan umum kepala daerah bengkulu selatan akibat putusan mahkamah sebelumnyal) menyatakan batal demi hukum (void initio) pemilu kepala daerahirwan mahmud, s.h. dan hartawan, s.h.) selambat lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan, bahwa menurut pemohon, dalam perkembangan selanjutnya yang dijadikan landasan untuk membatalkan kemenangan pemohon dalam pemilu kepala daerah kabupaten bengkulu selatanundang undang nomor tahudinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret bahwahwa juga memuat huruf yang berbunyi, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya pengujian huruf undang undang nomor tahun bahwa terhadap norma yang tertuang dalam huruf telah dilakukan beberapakali pengujian yang tertuang dalam (i) putusan nomor puu tanggal desember (ii)alang, sementara dalam putusan nomor puu vii tanggal maret mahkamah telah mengembalikannya untukconditional constitutional). bahwa istilah conditional constitutional pertama kali termuat dalam putusan perkara nomor puu ii perkara nomor puu tanggal juli mengenai pengujian undang undang nomor tahun tentang sumber daya air sda). halaman dari putusan tersebut berbunyi,bahwa menurut pemohon, pemohon memenuhi empat persyaratan yang disebut dalam putusan nomor puu vii tersebut sehingga seharusnya dapat dikecualikan dari penerapan huruf undang undang nomor tahun dengan demikian menurut pemohonnegara republik indonesia tahun adapun bunyi ketentuan uudrangan dprmenyatanjelasan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan guo adalah berprofesi sebagai pegawai swasta yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah kabupaten bengkulu selatan periode tahun pemohon merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam huruf undang undang nomor tahun bahkan ketentuan tersebut telah membatalkan kemenangan pemohon dalam pemilu kepala daerah kabupaten bengkulu selatan tahun dimana ketentuan tersebut terkait langsung dengan status pemohon sebagai calon bupati bengkulu selatan tahun bahwa berdasarkan putusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu selatan nomor tahun tangal desember tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bengkulu selatan tahun pemohon tidak memenuhi persyaratan huruf undang undang nomor tahun selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tanggal januari pemohon dikecualikan dalam proses pemungutan suara ulang pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dihormati dan dijalankan. pernyataan pemohon yang menyebutkan bahwa hak konstitusionalnya dilanggar karena tidak dapat memajukan diri dalam pembangunan adalah tidak beralasan. jabatan bupati kepala daerah bukanlah satu satunya saluran dalam rangka menunaikan hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. berdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpendapat bahwnghambat dan merugikanurut pemohonsas berlakunya suatu undang undang adalah undang undang tidak berlaku surut. peraturan perundang undangan dibuat untuk dipergunakan bagi peristiwa peristiwa yang akan datang yaitu terjadi setelah peraturan perundang undangan tersebut dinyatakan berlaku, tidak diberlakukan terhadap peristiwa yang terjadi sebelumnya. peraturan perundang undangan akan mengikat sejak saat dinyatakan berlaku dan diundangkan. dengan demikian peraturan perundang undangan dibentuk dengan maksud untuk mengantisipasi fenomena masa yang akan datang. peraturan perundang undangan hanya berlaku bagi peristiwa atau perbuatan yang dilakukan sejak peraturan perundang undangan tersebut dinyatakan berlaku, tidak berlaku surut: mengacu pada asas berlakunya suatu undang undang sebagaimana dimaksud pada angka pemohon berpandangan lain bahwa pada prinsipnya pemohon mengajukan agar putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii tanggal maret adapat diberlakukan terhadap irwan mahmud, s.h. melalui putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d vi tanggal januari hal ini merupakan suatu sikap yang bertentangan dengan asas hukum. putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii tanggal maret hanya diberlakukan pada peristiwa hukum selanjutnya bukan peristiwa hukum yang sudah terjadi sebelumnya. demikian pula putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii adalah berkaitan dengan uji materiil persyaratan calon anggota legislatif bukan sebagai calon kepala daerah: pemohon adalah calon kepala daerah dalam pemilu kepala daerah kabupaten bengkulu selatan. pemilu sebagai pelaksanaan pesta demokrasi merupakan kegiatan penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara demokratis untuk peningkatan kesejahteraan. sebagai landasan utama bagi penyelenggaraan pemilu, uud mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. pemilu diselenggarakan lebih berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas luasnya yang dapat dipertanggungjawabkan melalui peraturan perundang undangan pemilu untuk memilih wakil sebagai pemimpin yang akan melaksanakan pemerintahan. penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut kualitas aparat yang baik pula, sehubungan dengan pemohon yang mantan narapidana, ketentuan mengenai hak hak politik mantan narapidana tercantum dalam berbagai undang undang diantaranya undang undang tentang pemerintahan daerah, undang undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, undang undang tentang badan pemeriksa keuangan, undang undang tentang mahkamah agung, dan undang undang tentang mahkamah konstitusi, yang mengatur mengenai syarat syarat pencalonan diri pada jabatan jabatan publik,(lima) tahun atau lebih . dalam putusannya, mahkamah konstitusi menolak permohonan pengujian terhadap syarat tersebut tetapi menyatakan bahwa putusan tersebut sebagai putusan konstitusional bersyarat. putusan mahkamah konstitusi memberikan batasan hanya berlaku bagi mantan narapidana kasus politik dan keadaan ringan (culpa levis), jabatan publik yang pengangkatannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan menyiratkan agar diduduki oleh orang orang yang selain kompeten berkualitas juga mempunyai moral etika yang baik. pejabat publik mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua tugasnya kepada rakyat publik. oleh karena itu masyarakat daerah tempat pemilu berlangsung harus mengenal calonnya yang akan dipilih dan calon yang bersangkutan agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya harus mengenal daerah yang akan dipimpinnya, demokrasi menghargai perbedaan pendapat dan memberikan ruang kebebasan bagi individu. setiap individu mempunyai kebebasan untuk bersuara, berserikat, dan berbeda pendapat. tetapi kebebasan itu pada hakikatnya terikat oleh ketentuan hukum yang berlaku. dalam teori kontrak sosial menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas akan tetapi manusia hakikatnya terikat oleh aturan negara dimana manusia berada. oleh karena itu pembatasan atau pengaturan bahwa orang yang menduduki jabatan publik haruslah bersih dan bukan mantan narapidana adalah hak negara atau pemerintah untuk mengatur demikian dan hal ini tidak bertentangan dengan demokrasi, pemohon beranggapan bahwa hak hak konstitusionalnya dilanggar oleh berlakunyonstitusi menjamin dalam uud adanya hak hak warga negara mengenai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dalam uud adauud adanya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta uud adanya hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. ketentuan ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat,udmahkamah telah mendengar dan membaca keterangan pihak terkait yang diajukan oleh rekan effendi dan wahidin merah, drh. m.m.a., dr. dan kawan kawan yang selengkapnya sebagai berikut: fakta hukum bahwa pihak terkait merasa perlu terlebih dahulu mengajukan fakta hukum terkait urgensi atau latar belakang mengapa pihak terkait perlu terlibat sebagai pihak dalam pemeriksaanihak terkait dan pihak terkait yaitu rekan effendi dan wahidin merah, drh.mma.dr yang diucapkan pada tanggal januari mahkamah konstitusi berkesimpulan sebagai berikut dan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikutdengan cara yang sama dapat disimpulkan bahwa putusan conditional unconstitutional pun dapat diajukan pengujian kembali bila dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan mahkamah. bahwa itulah maksud permohonan ini, yaitu memohonkan kembali ketentuan atau norma dalam undang undang yang sudah dinyatakan conditional constitutional dan conditional unconstitutional karena dalam pelaksanaannya ditafsirkan berbeda dengan apa yang telah diputuskan mahkamah, setidak tidaknya yang secara konkret dialami oleh pemohon. pemohon dikecualikan dari sifat era omnes putusan pengujian undang undang. sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hurufberdasarkan ketentuan mk,putusan mahkamahternyata pemohon telah dikecualikan dari sifat era omnes putusan mahkamah tersebut untuk pemilihan umum kepala daerah pemilukada)bahwa mahkamah konstitusi telah memeriksa dan memutus serta mengucapkan putusan pada tanggal maretterutama huruf dan huruf gj|rutama huruf sebagaimana dalam perkara puu vii mahkamah dalam bagian pertimbangan hukum dari putusan nomor puu vii menyatakan, .20j1bahwa sejak mahkamah konstitusi memutuskan membatalk, dimana irwan mahmud, s.h. sebagai pihak terkait dalam perkara php.d vi pada tanggal januari hingga pemohon irwan mahmud, s.h. mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud fakta menunjukkan irwan mahmud, s.h., menjabat sebagai ketua dprd kabupaten bengkulu selatan, dimana seharusnyadiucapkan atau sekitar bulan januari namun senjatanya,irwan mahmud, s.h., (vide bukti pt dan bukti pt bahwa tidak benar pernyataan sepihak atau klaim dari pemohon irwan mahmud, s.h., sebagaimana dinyatakan dalam halaman permohonan pemohon bahwa perbuatan pidana yang pemohon lakukan padphp.d vi bahwa pemohon irwan mahmud, s.h.,yang diklaim pemohon irwan mahmud, s.h., melainkan suatu tindak pidana pembunuhan berkualifikasi berencana. pernyataan pemohon irwan mahmud, s.h., tersebut patut dipertanyakan kebenaran dan kejujurannya, bahwa sesungguhnya mahkamah konstitusi telah memberi putusan terhadapharus dipertanyakan kepentingan hukum apa yang hendak dicapai oleh irwan mahmud, s.h. atau setidak tidaknya harus dinyatakan sebagai perbuatan berlebih lebihan. juga dengan adanya putusan mahkamah guo maka irwan mahmud, s.h. harus menyadari bahwa tidak dapat lagi ikut sebagai pemahkamah konstitusi selambat lambatnya tanggal januari bahwa oleh karena itu, upaya pemohon irwan mahmud, s.h., mengajukan permohonan pengujitafsirkan sebagai manuver agar dapat mengikuti kembali, jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon karena telah dihapuskan kendala syarat administratif pernah menjalani hukuman penjara dengan ancaman lebih (lima) tahun penjara. oleh karena itu pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pengujian undang undang guo atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian undang undang guo. bahwa sangat tidak konsisten antara tuntutan pemohon irwan mahmud, s.h. yang ingin turut serta dalam pemilukada kabupaten bengkulu selatan sebagaimana diperintahkan mahkamah konstitusi dengan sikap politik irwan mahmud, s.h., yang sesungguhnya tidak menghendaki pemilukada ulang (vide bukti pt dan bukti pt dan bersikeras tetap sebagai bupati bengkulu selatan terpilih bukti pt serta mendesak untuk segera dilantik bukti pt bukti pt dan bukti pt dimana kemudian manuver politik pemohon irwan mahmud, s.h., tersebut membuat sulit pelaksanaan pemilukada ulang bengkulu selatan (vide bukti pt bukti pt dan bukti pt sekalipun tetap ada keinginan politik dprd kabupaten bengkulu selatan dan pemerintah daerah kabupaten bengkulu selatan bukti pt bukti pt dan bukti pt17). il. kewenangan mahkamah uud junctodan mengikatnamun, ketentuan uud juncto tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan permohonan guo, karena mahkamah konstitusi telah memeriksa dan memutusjuga dimintakan pengujian oleh pemohon. lebih dari itu, bahwa tidak jelas, kabur dan keliru argumen pemohon irwan mahmud, s.h., yang melatarbelakangi permohonan guo terkait pengujiengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya. patut diragukan adanya pertentangan huruf tersebut dengan uud karena jelas jelas seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya, jika tidak dikenal masyarakat setempat pasti calon yang bersangkutan tidak akan dipilih masyarakat serta bila tidak mengenal daerah yang bersangkutan bagaimana calon yang bersangkutan mengajukan rencana kerja manakala terpilih sebagai kepala daerah, oleh karena itu, pihak terkait berpendapat bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan guo., ii. kedudukan hukum legal standing) pihak terkait dan pemohon kedudukan hukum pihak terkait terutama untuk diselengarakan paling lambat tanggal januari setelah dibatalkannya syarat administrakeikutsertaan sebagai peserta pemilukada. berupa surat kelakuan baik tidak pernah terlibat tindak pidana. seharusnya, sebagaimana harapan masyarakat bengkulu selatan, rakyat mendapatkan seorang pemimpin yang jujur, bermoral, cerdas, dan berprestasi. oleh karena itu, untuk mencegah mala petaka politik bagi rakyat bengkulu selatan,legal standing) pemohon terkait dengan uraian fakta hukum atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pengujian undang undang sebagaimana diatur dalam karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara substansi permohonan dengan kepentingan langsung pemohon. mahkamah konstitusi telah memeriksa dan memutus pengujitidak memiliki kedudukan hukum dan tidak ada kepentingan pemohon, maka pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi supaya menolak permohonan ago atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterimapermohonan untuk menjadi pihak terkait dalam pemeriksaan guo, menolak permohonan pemohon untuk mengujiolak permohonan pemohon agar komisi, s.h., dan hartawan, s.h., atau setidak tidaknya menolak untuk memerintahkan komisi pemilihan umum bengkulu selatan untuk mengikutsertakan pasangan irwan mahmud, s.h., dan hartawan, s.h., dalamyang pemungutan suara ulangnya diperintahkan mahkamah konstitusi melalui putusan nomor php.d vi tanggal januari selambat lambatnya satu tahun sejak putusan diucapkasurat atau tertulispihak terkait,t fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahunrabu, oktober bukti pt fotokopi kliping koran radar selatan, senin, januari bukti pt fotokopi kliping koran radar selatan, rabu, januari bukti pt fotokopi kliping koran rakyat bengkulu, selasa, januari bukti pt fotokopi kliping koran rakyat bengkulu, senin, februari bukti pt fotokopi kliping koran rakyat bengkulu, selasa, februari bukti pt fotokopi kliping koran rakyat bengkulu, minggu, februariselasa, agustus bukti pt fotokopi kliping koran rakyat bengkulu, jumat, juli bukti pt fotokopi kliping koran rakyat bengkulu, rabu, juli bukti pt fotokopi kliping koran rakyat bengkulu, rabu, agustus samping mengajukan bukti surat atau tertulis sebagaimana atas, pihak terkait juga mengajukan seorang ahli bernama mustafa fahri, s.h.,m.h.,ll.m yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal januari sebagai berikut: bahwa hukum dasar indonesia sebetulnya telah memberikan jaminan kepada ketentuan ini sebetulnya diperkuat lagi dengan ratifikasi yang dilakukan oleh indonesia pada tahun terhadap international convention civil and political rights atau occur yang juga telah memberikan jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan serta dan memperoleh akses pada pelayanan umum negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. bahwa untuk kepentingan persidangan ini ahli melakukan riset sederhana untuk memberikan comparative perspective terhadap ketentuan yang mengatur tentang larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan jabatan publik yang ternyata saya temukan sesungguhnya telah menjadi isu konstitusional yang menarik berbagai negara. sebagian negara eropa bisa dikatakan belgia, armenia, polandia, hongaria, dan lain sebagainya bahkan. jadi ada eksplisit constitutional restriction untuk mantan narapidana dalam berpartisipasi dalam pemilu dan bahkan negara yang mengklaim sebagai kampiun demokrasi dan hak asasi manusia pun masih memperlakukan sejumlah ketentuan tentang pencabutan hak untuk memilih bagi para mantan narapidana seperti yang diatur oleh sejumlah negara bagian amerika serikat. bahkan pemberlakuan ketentuan ini telah menimbulkan isu yang kontroversial negara tersebut yang menghadirkan isu yang rasial karena dianggap keturunan afro amerika memiliki tingkat narapidana yang lebih tinggi ketimbang warga negara kulit putih sehingga dengan demikian membatasi hak politik dari ras tertentu negara tersebut. untuk itu. meskipun semangat yang ditampilkan adalah menciptakan clean governance, berusaha menciptakan rightmahkamah konstitusi telah mempertimbangkan sense justice ini antara moral integrity dengan constitutional rights yang harus diberikan juga kepada para mantan narapidana. yang akhirnya membuat mahkamah konstitusi berkesimpulan untuk memutuskan ketentuan huruf undang undang pemda dengan menyebutkan bahwa norma hukum yang terkandung pada tersebut adalah norma hukum yang bersifat conditional unconstitutional yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat syarat sebagai berikut yaitu, yang pertama tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih atau elected official, yang kedua berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, yang ketigyang keempat adalah bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang. dengan demikian pra syarat ini harus dimaknai sebagai kondisi yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk memberikan penekanan bahwa norma hukum yang dimaksud tidak lagi mengikat secara hukum. dalam persidangan ini juga, maaf satu lagi setiap warga negara yang karena kondisinya terkait oleh pra syarat ini harus bengkulu selatan akibat putusan mahkamah sebelumnya,angkbahwa dalam perkembangan selanjutnya, yang dijadikan landasan untuk membatalkan kemenangan pemohon dalam pemilukada bengkulu selatan,s). kedua, pemohon telah menjalani hukuman penjara selama enam tahun akibat perbuatan pidana yang. bahwa sebagaimana disebutkan dalam undang undang mahkamah konstitusi, sesungguhnya materi muatan, bagian dari dalam undang undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali pengujiannya. dalam persidangan ini juga dimintakan pengujian huruf yang menyatakan bahwa calon harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya. bahwa menurut ahli, ketentuan ini sehingga dengan demikian setelah dirinya dilantik sang kepala daerah akan dapat langsung melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya. sebaliknya melalui pengaturan ketentuan ini pembentuk undangundang juga mengharapkan tingkat pengenalan publik terhadap latar belakang calon pemimpin mereka secara baik. sehingga rekam jejak para kandidat yang akan mereka pilih dapat dipelajari dengan baik sebelum mereka menentukan pilihannya. jika ada anggapan bahwa ketentuan ini dikhawatirkan akan membatasi warga negara yang bertempat tinggal daerah lain wilayah indonesia untuk mencalonkan diri, ternyata hal tersebut telah diantisipasi oleh pemerintah sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan huruf nomor tahun yang menyatakan bahwa mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat daerahnya dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan harus dengan memiliki kartu tanda penduduk daerahnya yang bersangkutan. jadi siapapun warga negara yang tinggal daerah lain dapat mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah suatu tempat. oleh karena itu kerugian konstitusional yang mungkin dialami oleh setiap warga negara yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagai dampak dari pengaturan suatu norma dalam undang undang telah diminimalisir oleh pemerintah melalui aturan pelaksanaannya tersebut.mengenai pengujian materiilebagaimana telah diubah terakhir deng: menimbang bahwa pemohon menjelaskan kedudukannya dalam permohonan guo sebagai perorangan warga negara indonesiaperiode, yang dibatalkan kemenangannya oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor php.d vi tanggal januari atas dasar berlakunya huruf yang berbunyi,bertentangan dengan uud karena telah merugikan hak konstitusionalhukum sebagai berikut: yang dijadikan landasan untuk membatalkan kemenangan pemohon dalam pemilukada bengkulu selatan, yaitu huruf sebagaimana telah diubah terakhir denganbagaimana dalam putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maretuuddan huruf sebagaimana telah diubah terakhir denganemohon, berlakunya huruf dan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan telah ternyata melanggar hak konstitusional pemohon atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahansebagaimana telah diubah terakhir dengan terhadap uud menimbang bahwa, menurut pemohon, meskipun yang dimohonkan pengujian cast huruf telah beberapa kali dimohonkan pengujian kepada mahkamah tetapi permohonan pemohon tidak dapat diskualifikasi sebagai bis idem karena pemohon memiliki alasan konstitusional yang berbeda dengan permohonan terdahulu cast perkara nomor puu v dan perkara nomor puu vii sebagaimanadan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan pemohon mengajukan dalil dalil sebagai berikut: pemohon dikecualikan dari sifat era omnes putusan pengujian undang undang karena yang dijadikan landasan untuk membatalkan kemenangan pemohon dalam pemilu kepala daerah pemilukada) bengkulu selatan telah dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional konstitusional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat syarat. pemohon memenuhi empat persyaratan yang disebut dalam putusan nomor puu vii guo sehingga seharusnya dapat dikecualikan dari penerapan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan telah beberapa kali mengalami pengujian tetapi ternyata mahkamah belum ada kesimpulan untuk membatalkan norma yang diuji, kendati demikian, terhadap norma yang dimohon sebagaimana dalam putusan nomor puu v dan putusan nomor puu vii dalam pada itupemungutan suara ulang yang diperintahkan mahkamah tidak dapat terlaksana sesuai tenggat waktu sehingga memunculkan ketidakpastian hukum karena pemungutan suara ulang yang diperintahkan mahkamah sampai sekarang tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan dana untuk penyelenggaraannya dan beberapa calon kepala daerah dan wakil kepala daerahbupati terpilih bengkulu selatan dan seorang calon terindikasi menggunakan ijazah palsu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan politik kabupaten bengkulu selatan: putusan yang memerintahkan kpu bengkulu selatan untuk menetapkan kembali pemohon dan pasangannya sebagai bupati dan wakil bupati terpilih akan bermanfaat dari aspek hukum dengan memberi kepastian hukum, dari aspek sosiologis akan berdampak pada stabilitas kehidupan bermasyarakat dan mengakhiri ketidakpastian politik kabupaten bengkulu selatan, dari aspek filosofis, putusan mahkamah, mahkamah agung dalam pertimbangan hukumnya atas pertanyaan hukum dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten bengkulu selatan menyatakanconstitutional) (sic|, sebagaimana yang disebutkan dalam putusan nomor puu vi tanggal maret . bahwa apabila dalam kasus sdr. irwan mahmud, s.h.,upaten bengkulu selatan untuk pasangan periode tahun sebagaimana keputusan komisi pemilihan umum kabupaten, pemberlakuan secara surut (retroaktif) putusan mahkamah untuk pemulihan hak pemohon agar pemohon tidak mengalami atau tidak akan terjadi kerugian konstitusional karena pemberlakuan secara surut (retroaktif) putusan mahkamah sudah menjadi yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu vii tanggal agustus yang dalam pertimbangan hukum perkara guoberlakukan : yang potensial melanggar hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum, menimbang bahwa untuk mendukungtermuat dalam bagian duduk perkara, menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti surat atau tulisan, pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yang telah didengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan tanggal januari yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: ahli dr. edward omar sharif diaries, s.h., hum. bahwa huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan selain bertentangan dengan sejumlah uud yakni dan uud juga, kalau pun mahkamah tetap mempertahankan guo, tetapi telah terjadi perubahan paradigma berpikir mahkamah atas guo sebagaimana dalammahkamah yang secara mutasi mutans dapat diartikan ada perubahan peraturan: terkait dengan perubahan peraturan, dengan dasar pertimbanganlaksanakan: pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret dengan demikian, bagi pemohon karena jika putusan nomor puu vii guo tidak mendatangkan manfaat bagi pemohon, tidak hanya persoalan kepastian hukum yang terombang ambing melainkan juga persoalan keadilan: ahli dr. mudzakir, s.h., m.h.onfirmasikan kebenaran hukuman tersebut karena adanya putusan mahkamah yang telah membatalkan kemenangan pemohon dan memerintahkan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati bengkulu selatan, sekaligus menghukum pemohon untuk tidak ikut sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan tersebut. bahkan, jauh sebelum ada putusan mahkamah, masyarakat bengkulu selatan telah mengetahui perbuatan pidana yang telah dilakukan pemohon pada tahun karena terus menerus dijadikan bahan kampanye negatif terhadap pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan periode. hakim konstitusi achmad nowiki dalam pendapat berbeda dissenting opinion) putusan nomor php.d vi menyatakansetelah memberikan pengecualian pengecualian terhadap penerapan norma yang diuji baik dengan putusan conditional constitutional dan conditional unconstitutional sudah sewajarnya mahkamah menghapuskan norma tersebut dalam yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah karena dalam pelaksanaannya telah ditafsirkan secara berbeda dari apa yang diputuskan mahkamah. paling tidak, hal tersebut secara nyata dialami oleh pemohon, yang meskipun memenuhi empat pengecualian yang disebutkan dalam putusan nomor puu vii pemohon tetap tidak dapat dipulihkan haknya sebagai bupati bengkulu selatan terpilih., permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan yang terkait dengan perluasan wewenang pengujian materiil kategori yang butir (a) atas karenanya mahkamah memiliki wewenang untuk menguji materiil penerapan norma hukum huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengansebagaimana telah diubah terakhir dengan telah dimohonkan pengujian yang menghasilkan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, setelah lahirnya dua putusan mahkamah konstitusi terhadap huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan maka ruh atau jiwa normalnya sudah berubah, oleh sebab itumana dimaksud dalam dua putusan guo,, ahli dr. taufigurrohman yahudi, s.h., m.h. huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengaidapat:eet,pril pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret dapat diberlakukan terhadap pemohon adalah sikap yang bertentangan dengan asas hukum karena putusan mahkamah dalam perkara nomor puu vii tanggal maret hanya diberlakukan pada peristiwa hukum selanjutnya, bukan peristiwa hukum yang sudah terjadi sebelumnya, lagi pula putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret adalah berkaitan dengan uji materiil persyaratan calon anggota legislatif bukan sebagai kepala daerah: pembatasan terhadap orang yang menduduki jabatan publik haruslah orang yang bersih dan bukan mantan narapidana adalah hak negara atau pemerintah untuk mengatur dan hal demikian tidak bertentangan dengan demokrasi: jabatan publik mensyaratkan agar orang orang yang akan dipilih adalah orang yang berkompeten, berkualitas dan mempunyai moral yang baik karenanya masyarakat daerahnya harus mengenal calon kepala daerahnya: ketentuan ketentuan dalam huruf dan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan telah sejalan dengan dan uud menimbang bahwa pihak terkait langsung rekan effendi dan wahidin merah, drh., mma., dr., dan kawan kawan memberikan keterangan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: fakta hukum bahwa sebagai ketua dprd kabupaten bengkulu selatan, seharusnya pemohon, tetapi ternyatapemohon, bahwa tidak benar pernyataan sepihak dari pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan pidana yang pemohon lakukan padanomor php.d vi pemohon,pernyataan pemohon, melainkan suatu tindak pidana pembunuhan berkualifikasi berencana: bahwa harus dipertanyakan kepentingan hukum apa yang hendak dicapai oleh pemohon atau setidak tidaknya harus dinyatakan sebagai perbuatan berlebih lebihan dengan mengajukan permohonan pengujian guo karena mahkamah telah memberikan putusan pada perkara yang lain terhadap yang dimohonkan pengujian, kedudukan hukum pihak terkaitmengajukan ahli bernama mustafa fahri, s.h., m.h., ll.m. yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal januari sebagai berikut: sebagian negara eropa: , meskipun semangat yang ditampilkan adalah menciptakan clean governance, berusaha menciptakan higholeh karena itu setiap warga negara yang karena kondisinya terkait oleh prasyarat ini harus: huruf juncto yang menyatakan bahwa calon harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnyanya sehingga setelah dirinya dilantik, seorang kepala daerah akan dapat langsung melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya, pendapat mahkamahbukti bukti tertulis pemohon, keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, keterangan pihak terkait, keterangan ahli pemohon dan ahli pihak terkait, sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan mahkamah nomor puu v tanggal desember dan putusan nomor puu vii tanggal maret telah dilaksanakan atas dasar penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh mahkamah, setidak tidaknya secara konkret dialami oleh pemohon, mahkamah berpendapat bahwa kedua putusan tersebut menyangkut kewenangan mahkamah untuk menggali nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang mencerminkan dinamika nilai keadilan yang terus berkembang, sebagaimana telah diamanatkan oleh undang undang kekuasaan kehakiman. jadi tidak menutup kemungkinan dua putusan mahkamah atas hal yang sama berbeda satu dengan yang lain seperti halnya dalam putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret dengan putusan yang mendahuluinya yaitu putusan nomor puu v tanggal desember dalam hal ini putusan mahkamah nomor puu v disempurnakan (tidak dihapus) oleh putusan mahkamah nomor puu vii bahwa dalam putusan mahkamah nomor puu v, sedangkan dalam putusan mahkamah nomor puu vii memberikan interpretasi baru tentang mantan narapidana yang boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu konstitusional bersyarat. kedua putusan mahkamah tersebut diberlakukan berbeda karena alasan atau argumentasi yuridis yang melatarbelakangi putusan tersebut atas dua kasus yang berbeda pula, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa setelah ada putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret yang bersifat final, berlaku umum dan mengikat secara umum telah mengecualikan pemohon dari keterikatan sifat putusan tersebut. mahkamah telah mengecualikan keikutsertaan pemohon dalam pemungutan suara ulang sebagaimana disebutkan dalam putusan mahkamah nomor php.d vi tanggal januari oleh karena pada saat itu secara administratif merujuk pada huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan pemohon telah tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah dalam pemilukada kabupaten bengkulu selatan. artinya pemilukada kabupaten bengkulu selatan telah dibatalkan keabsahannya oleh mahkamah dan oleh karena sifat putusan mahkamah adalah final dan mengikat dan putusan tersebut bukan merupakan putusan sela, bahwa berdasarkan putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret telah terdapat tafsir baru atas huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan yang bersifat konstitusional bersyarat. dalam salah satu pertimbangan hukumnya mahkamah menyatakan bahwa karena putusan mahkamah bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan uud maka putusan guo tidak dapat dijadikan sebagai bukti baru (ovum) bagi pemohon untuk dinyatakan memenuhi syarat dalam sengketa pemilukada bengkulu selatan, sehingga kedua putusan mahkamah tersebut tidak saling bertentangan karena sifat dari kedua putusan tersebut berbeda, yakni putusan terhadap kasus konkret dan putusan terhadap pengujian norma. dengan demikian, putusan nomor puu vii tanggal maret tidak dapat menjadi alasan hukum untuk mengubah putusan mahkamah dalam perkara nomor php.d vi tanggal januariterhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa karena pemohon telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret maka seharusnya pemohon dapat ditetapkan sebagai bupati bengkulu selatan periode berdasarkan putusan mahkamah yang bersifat retroaktif. dalam putusan mahkamah nomor php.d vi tanggal januari kamarnya memerintahkan pemungutan suara ulang selambat lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan, yakni januari menurut mahkamah, sepanjang rezim huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan masih berlaku (sesuai dengan tanggal putusan januari maka pemohon atau siapa saja yang terkena ketentuan administratif tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah: bahwa permasalahan hukumnya adalah, sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasar putusan mahkamah nomor php.d vi tanggal januari mahkamah telah memberikan penafsiran baru atas huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan berdasarkan putusan nomor puu vii tanggal maret menurut mahkamah, sejak tanggal maret rezim hukum huruf sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya (legal intent) telah berakhir, dan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan harus ditafsirkan sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal desember juncto putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret memberikan penafsiran baru tentang mantan narapidana yang boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, yaitu konstitusional bersyarat sebagaimana putusan nomor puu vii tanggal maret bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, mahkamah berpendapat bahwa meskipun telah ada penafsiran baru terhadap huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan tetapi permasalahan hukumnya tetap berbeda, karena dalam perkara nomor php.d vi tanggal januari adalah mengadili kasus konkret yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan dalam perkara puu vii tanggal maret adalah perkara pengujian undang undang yang juga telah mempunyai kekuatan hukum mengikat: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf atas, menurut mahkamah pandangan dan pendapat mahkamah atas konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian cast huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan pun sudah final dan mengikat yakni tetap konstitusional sepanjang dimaknai sebagaimana putusan nomor puu vii tanggal maret dengan demikian, permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas guo menjadi kehilangan relevansinya karena meskipun menggunakan alasan konstitusional yang berbeda tetapi mahkamah tidak menemukan alasan hukum yang tepat untuk menguji kembali konstitusionalitas guo, menimbang bahwa meskipun permohonan guo adalah perkara pengujian norma tetapi latar belakang dan alasan hukum yang mendasari permohonan guo adalah kasus konkret, yakni perkara nomor php.d vi sehingga mahkamah memandang perlu menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap relevansi amar putusan dalam perkara ini dengan perkara nomor php.d vi tanggal januari bahwa putusan mahkamah nomor php.d vi tanggal januari adalah putusan terhadap sengketa hasil pemilukada yang belum dilaksanakan oleh pelaksana pemilu maka putusan mahkamah tetap berlaku dan mengikat pihak pihak yang disebut dalam putusan guo yakni penyelenggara pemilu dan peserta pemilukada kabupaten bengkulu selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, bahwa pemungutan suara ulang sebagaimana yang diperintahkan oleh amar putusan mahkamah nomor php.d vi tanggal januari bukanlah pemilukada baru yang memerlukan tahapan tahapan sebagaimana layaknya dalam tahapan penyelenggaraan pemilukada melainkan hanya melaksanakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon terkecuali pasangan calon nomor urut cast pasangan calon irwan mahmud, s.h. dan hartawan, s.h.: bahwa larangan keikutsertaan pemohon dalam pemungutan suara ulang dimaksud, tidak berarti mengurangi atau menghalangi hak konstitusional pemohon, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang demokratis, melainkan guna menegakkan hukum atas suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. pemohon tetap dapat mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik apa pun yang dipilih seluruh wilayah republik indonesia tetapi tidak untuk pemungutan suara ulang kabupaten bengkulu selatan. dengan demikian, pemohon dapat menjadi calon kepala daerah kabupaten bengkulu selatan pada pelaksanaan pemilukada bengkulu selatan berikutnya, menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan yang mensyaratkan calon kepala daerah harus "menurut mahkamah, salah satu tugas kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan serta mengembangkan daya saing daerah, adalah wajar dan rasional apabila dipersyaratkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus orang yang kenal dan dikenal oleh masyarakat daerahnya. dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, seorang kepala daerah dipastikan akan mengalami kesulitan untuk menyusun program program pembangunan daerahnya manakala seorang kepala daerah tidak paham potensi dan kekurangan daerah yang dipimpinnya. lebih dari itu, rumusan guo justru diperlukan agar jangan sampai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah calon yang dipaksakan kehadirannya tanpa perlu mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerahnya seperti praktik pemilihan kepala daerah pada masa berlakunya undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. terlebih lagi hal tersebut bukan persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang undang, menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa mahkamah agung dalam pendapat hukumnya menyatakan bahwa oleh pemohon sehingga. menurut mahkamah, pendapat mahkamah agung dimaksud berkaitan dengan persoalan penerapan hukum dan mahkamah tidak berwenang menilai pendapat hukum badan peradilan lain: menimbang bahwa terhadap keberatan pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan hukum, mahkamah berpendapat bahwa keterangan pihak terkait guo seluruhnya bersifat asumsi semata yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya hadapan sidang mahkamah serta tidak relevan dengan berdasarkan uraian atas kiranya cukup alasan bagi mahkamah untuk membatalkan ketentuan huruf alasan konstitusional berbeda bahwa permohonan dalam putusan nomor puu v tanggal desember telah menggunakan beberapa ketentuan dalam uud sebagai batu uji untuk menguji norma yang terkandung dalam huruf yaitu dan uud sementara permohonan dalam putusan nomor puu vii menggunakan dan uud sebagai batu uji. bahwa ternyata telah banyak dalam uud yang dijadikan landasan untuk menguji norma yang terdapat dalam huruf telah ternyata pula bahwa mahkamah belum pada kesimpulan untuk membatalkan norma yang sedang diuji. kendati demikian, terhadap norma yang diminta.sementarsebelumnya terhadap norma yang sedang diuji dalam permohonan ini. dalam pada itu peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang pedoman berbicara dalam perkara pengujian undang perkara pengujian undang undang terhadap uud dengan demikian, keterangan pihak terkait harus dikesampingkan, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah dalil dalilsubstansi permohonan beserta alasan alasan atas pengujian huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan adalah sama dengan permohonan yang telah diputus dalam perkara nomor puu vii tanggal maret dalil dalil pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengenolak permohonan pemohonpada hari senin tanggal dua belas bulan april tahun dua ribu sepuluh oleh kamiyangara pemohon kuasanya,rsyad sanusi ttd ttd akil mochtar hartono ttd ttd muhammad alim ahmad fadli semadi ttd ttd hamdan zelda maria farida indrawi alasan berbeda (concerning opinion) danalasan berbeda tetapi pendapat sama (concerning opinion), yaitu hakim konstitusi achmad nowiki, danrsyad sanusi, sebagai berikut: alasan berbeda concerning opinion) hakim konstitusi achmad nowiki hubungan antara putusan pengujian undang undang puu) dengan putusan perselisihan hasil pemilihan umum php). dalam perkara pengujian huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan terdapat titik taut antara perkara nomor php.d vi dengan perkara nomor puu vii dalam putusan nomor php.d vi tanggal januari irwan mahmud, s.h. telah dikecualikan dapat ikut serta dalam pemungutan suara ulang bengkulu selatan karena gagal memenuhi syarat administratif huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan kemudian oleh putusan mahkamah nomor puu vii telah diberikan tafsir baru (syarat administratif baru) yang sifatnya era omnes. atas dasar tafsir baru inilah irwan mahmud, s.h. merasa berhak ikut serta dalam pemungutan suara ulang karena telah memenuhi syarat administratif tersebut. tanpa adanya tafsir baru itu tidak mungkin ada masalah seseorang (in cast irwan mahmud, s.h.) merasa dirugikan karena dinyatakan tidak berhak mengikuti pemungutan suara ulang tersebut. melaksanakan putusan perselisihan hasil pemilukada ataukah pengujian undang undang. persoalannya, apakah dalam hal pemungutan suara ulang tahun mahkamah akan berpegang teguh pada putusan nomor php.d vi1 (dengan tafsir lama huruf yang sudah tidak lagi menjadi hukum positif), atau sebaliknya memegang teguh tafsir baru sesuai putusan nomor puu vii yang menjadi hukum positif baru yang bersifat era omnes, sehingga siapa saja yang memenuhi syarat administratif baru boleh mengikuti pemungutan suara ulang, bagi saya pilihannya harus jatuh pada pilihan kedua karena beberapa alasan putusan nomor puu vii dinilai setara dengan undang undang sejak diucapkannya tanggal maret maka sejak itu pulalah berlaku undang undang baru sehingga tidak boleh terjadi pemilukada (apakah baru ataukah diulang) yang berdasarkan undang undang lama. huruf sebagaimana diubah terakhir dengan dengan tafsir lama sudah tidak diperbolehkan lagi menjadi syarat administrasi bagi setiap calon kepala daerah, sehingga seluruh wilayah indonesia hanya berlaku satu hukum positif yang berkenaan dengan syarat administratif dalam huruf undang undang guo. hal ini sesuai dengan asas hukum undang undang baru menggantikan undang undang lama. jika tidak maka akan terjadi standar ganda syarat administratif yang menimbulkan ketidakpastian hukum, putusan nomor puu vii tanggal maret bersifat era omnes, sehingga siapa pun mempunyai hak yang sama sepanjang memenuhi syarat administrasi sesuai huruf sebagaimana diubah terakhir dengan yang terkandung dalam putusan nomor puu vii tidak boleh ada yang diistimewakan juga tidak boleh ada yang didiskriminasi, pemilukada bengkulu selatan telah dibatalkan oleh mahkamah melalui putusan nomor php.d vi tanggal januari dalam bentuk end vonis (putusan akhir), bukan putusan sela, sehingga bukan merupakan kesatuan dengan putusan akhir. apalagi sifat putusan yang final and binding. amar putusan agar pemungutan suara diulang harus diinterpretasikan sesuai dengan hukum positif yang berlaku pada saat pengulangan bukan pada saat penjatuhan putusan tanggal januari pemungutan suara ulang dalam pemilukada bengkulu selatan jika berdasarkan syarat administratif lama, ketentuan hukum huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor dan menurut putusan mahkamah nomor puu v tanggal desember adalah sah konstitusional jika dan hanya jika (if and only if) dilaksanakan sebelum tanggal maret sebagai batas akhir berlakunya syarat administratif tersebut (yaitu tanggal putusan nomor puu vii pemilukada yang dilaksanakan setelah tanggal maret apakah pemilukada pertama atau pemilukada ulang adalah sah konstitusional apabila memenuhi persyaratan administratif ketentuan hukum huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana putusan nomor puu vii artinya telah terjadi perubahan hukum positif terhadap tafsir huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebelum dan sesudah tanggal maret terdapat situasi yang berubah atas ketentuan hukum, yang menurut bodenheimer disebut novel situation', sehingga akibat dari adanya perubahan tafsir huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan tersebut menyebabkan tidak bisa dipenuhinya rasa keadilan kalau putusan lama itu dilaksanakan (c.g. putusan nomor php.d vi jeffrey goldsworthy dalam resensi buku interpreting constitution: comparative study, menyatakan dari enam negara amerika serikat, australia, canada, jerman, india) menyatakan none the six courts bound previous decisions, sekalipun lima negara antaranya menganut sistem hukum common law, jika putusan yang lama menimbulkan ketidakadilan: dari sudut pandang hukum positif seharusnya mahkamah mempertahankan berlakunya putusan puu vii yang berarti mempertahankan putusannya sendiri yang merupakan hukum yang terbaru, yang mencerminkan keadilan dan menjadi norma hukum baru yang seksualitas undang undang. secara contrary dapat diartikan terhadap huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan tafsir lama mencerminkan ketidakadilan. oleh karena sudah terjadi norma hukum baru, dan dalam dunia normatif tidak ada sifat tawar menawar berlakunya norma, maka sesuai dengan makna kata "normatif" hal itu mengandung arti agar dipenuhinya kemauan norma tersebut, mahkamah tentunya tidak pernah mengira bahwa akan terjadi putusan puu vii padahal tiga bulan sebelumnya telah memutus perkara nomor php.d vi berdasarkan tafsir lama atas huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan tanggal januari putusan nomor php.d vi tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan bunyi putusan. setelah diperpanjang bulan, ternyata tidak bisa dilaksanakan lagi karena alasan biaya, what's next?': menurut pendapat saya, mahkamah seyogianya memberikan jalan keluar dalam putusan ini, ikut memecahkan persoalan ini melalui pesannya (message) kepada komisi pemilihan umum kpu) tentang implikasi putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret serta berlakunya sifat era omnes putusan tersebut. masalah ini juga disinggung oleh pemohon, maka sudah menjadi kewajiban mahkamah untuk menanggapinya, sekalipun itu berdampak pada putusan mahkamah sendiri. menurut saya, siapa saja yang memenuhi persyaratan administratif sebagai calon kepala daerah vide putusan puu vii antara banyak persyaratan termasuk pemohon, dapat mengikuti pemungutan suara ulang. jika tidak, maka akan terjadi pemasangan hak asasi yang bersangkutan atas dasar persyaratan administrasi yang sudah tidak berlaku, padahal mahkamah telah berjanji tidak akan membiarkan pelanggaran hak asasi barang sedetikpun atas berlakunya suatu ketentuan hukum. johannes messier menyatakan, "that laws which pose grave threat the common welfare, especially laws which derive individuals their most basic human right cannot regarded valid. hart menyatakan terhadap hukum yang demikian, "there may moral right disney them , mempertahankan syarat administratif calon kepala daerah sebagaimana putusan mahkamah nomor php.d vi demi untuk mendapatkan kepastian hukum justru sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum telah berubah yang sekaligus rasa keadilan pun telah berubah. jika dalam pidato dr. rahardjo mengenai pengayoman" mempertanyakan mana yang harus dipilih kepastian hukuman atau keadilan, menyatakan lebih baik mempunyai hukum yang adil sekalipun kurang menjamin kepastian hukum (onrechtzekerheid) daripada mempunyai hukum menjamin kepastian hukum (zekerheid) tetapi tidak adil (utrecht) : menurut saya, jika komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu selatan menyelenggarakan pemilukada sesuai dengan persyaratan administratif ketentuan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan dalam putusan nomor puu vii tetap sah karena hal itu sebagai amanat undang undang c.g. putusan nomor puu vii samping itu tentu banyak faktor yang sudah berubah, jumlah pemilih yang berhak memilih, calon kepala daerah baru yang memungkinkan diusulkan oleh partai partai, ketentuan baru atas dasar putusan mahkamah mengenai pengawas pemilu. jika hal tersebut dipertimbangkan, menurut saya, hal itu objektif dan lebih baik daripada kembali kepada persyaratan lama, yaitu huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan mahkamahlah yang seyogianya berperan sebagai garda terdepan untuk mempertahankan pendapatnya sendiri yang terbaru dalam putusan nomor puu vii yang mencerminkan hukum progresif yang berkeadilan substantif. konstitusionalitas huruf dan huruf nomor tahun bahwa batu uji konstitusionalitas huruf dan huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan adalah:uruf sebagaimana telah diubah terakhir deng, adalah konstitusional sepanjang tidak diartikan menurut putusan nomor puu vii tanggal maret petit pemohon tersebut pernah diputus oleh mahkamah berdasarkan putusan nomor puu vii telah dinyatakan konstitusional bersyarat sebagaimana permohonan pemohon dalam perkara ini yakni bertentangan uud jadi untuk apa mahkamah mengulangi putusannya yang sama atas yang sama yang dimintakan pengujian? oleh sebab itu permohonan pemohon tidak beralasan hukum: huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan tentang pemerintahan daerah yang mensyaratkan calon kepala daerah harus persyaratan demikian adalah wajar dan dapat diterima oleh akal sehat, oleh karena dipandang dari segi sosiologis dan akseptabilitas calon hal itu untuk menghindari kesalahan pemilih agar tidak memilih calon kepala daerah yang tidak diinginkan, seperti membeli kucing dalam karung . dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan hukum, kesimpulan, permohonan pemohon bis idem dan ditolak untuk selebihnya, pendapat berbeda dissenting opinion) hakim konstitusi arsyad sanusi bahwa salah satu hak yang diakui dan dijunjung tinggi dalam konstitusi adalah hak asasi manusia ham) cast hak untuk memperoleh keadilan yang diformulasikan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan. hak ini didasarkan pada asas setiap orang mempunyai kedudukan yang sama hadapan hukum (equality before the law). asas tersebut diakui baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam sistem hukum internasional sebagaimana diatur dalam dan uud dan dalam universal declaration human rights udh), international covenant civil and politic rights occur). bahwa hak untuk memperoleh keadilan dan asas equality before the law bersifat universal dan dalam implementasinya dalam hukum pidana dan hukum acara tetapi tidak terbatas pada hukum pidana dan hukum acara sich. implementasi itu dapat berupa hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan (pengujian undang undang), pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi (vide undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia). bahwa sebagai pengawal konstitusi, mahkamahterpasang hanya oleh tatanan legal formal yang dibuat oleh mahkamah dalam perkara nomor perkara php.d vi (yang memerintahkan pemungutan suara ulang bengkulu selatan dengan tidak menyertakan pasangan calon tertentu), sementara tatanan legal formal tersebut telah dikembangkan paradigmanya, sesuai dengan cita dan rasa keadilan yang berkembang masyarakat yang juga dilahirkan oleh mahkamah sendiri melalui putusannya dalam perkara nomor puu vii oleh karena itu, mahkamah harus terus menerus mengikuti denyut nadi suara keadilan, yang mungkin diam, yang mungkin tak terwakili dan yang mungkin tidak terdengar yang dapat melambangkan jalan bagi mahkamah menuju pintu gerbang keadilan substantif yang selama ini telah dipilih oleh mahkamah. bahwa asas nobis idem sebagaimana diadopsi oleh undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yakni setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atau atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pada asalnya adalah asas dalam hukum pidana, perdata tetapi dalam perkembangannya asas ini juga diadopsi oleh hukum administrasi dan hukum tata negara, yakni tidak memungkinkannya pengajuan kembali pengujian suatu norma terhadap uud manakala norma tersebut telah pernah diajukan hadapan mahkamah, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk)mahkamah nomor puu v tanggal desember dan perkara nomor puu vii tanggal maret konkritisasinyperkara guo nyata nyata memiliki latar belakang dan alasan konstitusional yang berbeda sehingga karenanya pengujiskipun telah dilakukan pengujian hadapan mahkamah sebanyak dua kali yakni dalam perkara nomor puu v tanggal desember dan dalam perkara nomor puu vii tanggal maret tetapi perkara guo tidak dapat diskualifikasi sebagai nobis idem atau dengan kata lain mahkamah tetap berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan guo. apabila perkara guo diskualifikasi sebagai nobis idem maka terhadap perkara nomor puu vii tanggal maret juga harus dinyatakan sebagai nobis idem terhadap perkara nomor puu v tanggal desember bahwa meskipun perkara guo adalah perkara pengujian suatu norma cast pengujian huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perkara guo dilatarbelakangi oleh perkara kasus konkret yakni perkara nomor php.d vi maka mahkamah harus mempertimbangkan perkara pulau.d vi sebagai sebuah fakta hukum. sebaliknya jika mahkamah memandang bahwa perkara guo adalah murni perkara pengujian suatu norma maka tidak selayaknya mahkamah menyinggung kasus konkrit dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara guo, bahwa apabila mahkamah hendak memasuki wilayah kasus konkrit dalam perkara guo, mahkamah perlu melihat kembali amar putusannya dalam perkara nomor php.d vi yang dalam kamarnya menyatakan memerintahkan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah, meski tetap berpandangan bahwa norma yang sedang diujikandan wakil kepala daerah kecuali pasangan calon nomor urut irwan mahmud dan hartawan, s.h.) sembari mengkonfirmasi bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan yakni bukti berupa fotokopi surat pernyataan tidak bersedia mengikuti pemilukada dari jasmani hamid calon bupati nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan tidak bersedia mengikuti pemilukada dari partial calon wakil bupati nomor urut bukti surat pernyataan tidak bersedia mengikuti pemilukada dari rico dian sari, calon bupatinomor urut bukti fotokopi surat pernyataan tidak bersedia mengikuti pemilukada dari sudirman madjid, s.e.,m. pasangan calon bupati nomor urut bukti surat pernyataan tidak bersedia mengikuti pemilukada dari samsudin, sos calon bupati nomor urut bukti surat pernyataan tidak bersedia mengikuti pemilukada dari drs. guna yunior calon bupati nomor urut bahwa samping bukti ketidaksetiaan mengikuti pemilukada bengkulu selatan mahkamah juga harus mempertimbangkan bukti surat pernyataan dari panitia pengawas pemilu kabupaten bengkulu selatan nomor bawaslu bs xi1 tanggal desember pemberitahuan tentang status laporan mengenai dugaan terhadap pihak terkait rekan effendi) terindikasi menggunakan ijazah palsu yang telah diteruskan kepada pihak berwenang, bahwa kedua isu hukum tersebut harus betul betul dicermati oleh mahkamah agar jangan sampai putusan mahkamah justru tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang pada gilirannya akan semakin menciptakan ketidakpastian hukum bengkulu selatan dan ketidakadilan bagi pemohon. bahwa terlepas dari pandangan hukum tersebut atas, saya berpendapat bahwa pada saat mahkamah memberikan putusan dalam perkara php.d vi didasarkan pada berlakunya huruf sebagaimana telah diubah terkahir dengan yang karenanya secara materiil pihak terkait dalam perkara pemilukada guo atau cast pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat administratif karenanya mahkamah memutuskan mengecualikan keikutsertaan pemohon dalam pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten bengkulu selatan dan memerintahkan kpucuali pasangan calon nomor urut cast pemohon dalam perkara ini selambat lambatnya satu tahun sejak putusan guo diucapkan atau tanggal januari sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor php.d vi tanggal januari akan tetapi, sampai pada tanggal yang ditetapkan mahkamah menyetujui penundaan tanggal pelaksanaan pemilukada ulang tersebut selambat lambatnya april ternyata, kpu kabupaten bengkulu selatan belum juga melaksanakan putusan mahkamah sampai pada akhirnya lahir putusan mahkamah yang menyatakan bahwa huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan oleh mahkamah dinyatakan konstitusional bersyarat yakni:dari dua fakta hukum berupa belum dilaksanakannya putusan mahkamah dalam perkara pemilukada kabupaten bengkulu selatan dan lahirnya putusan mahkamah atas konstitusionalitas huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan maka pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh mahkamah adalah: apakah putusan mahkamah nomor puu vii berlaku era omnes? kalau jawaban dari pertanyaan pertama adalah positif, maka apakah dengan putusan mahkamah dalam perkara pemilukada kabupaten bengkulu selatan yang melarang diikutsertakannya salah seorang pasangan calon juga menjadi tidak memiliki relevansi yuridis? dari dua pertanyaan hukum tersebut, saya berpendapat, pertama, putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum sejak diucapkan dan mengikat seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara tanpa kecuali. jika ada pengecualian terhadap berlakunya putusan mahkamah tersebut maka pengecualian tersebut sejauh dibenarkan oleh undang undang atau oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. apabila pendapat ini dikonstruksikan terhadap diri pemohon dan terhadap putusan mahkamah nomor php.d vi maka belum dilaksanakannya putusan mahkamah atas perkara pemilukada kabupaten bengkulu selatan adalah bukan karena tindakan hukum dari pemohon melainkan lebih merupakan persoalan atau wewenang dari pelaksana undang undang. dengan kata lain, siapa pun termasuk pemohon tidak boleh dirugikan oleh tindakan pelaksana undang undang yang belum melaksanakan putusan mahkamah. tugas konstitusional mahkamah adalah sebatas memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang diajukan hadapan mahkamah, pelaksanaan dari putusan mahkamah bukan lagi wewenang mahkamah: kedua, sebelum adanya putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret maka pemilukada ulang daerah mana pun dalam wilayah hukum republik indonesia harus dilaksanakan berdasarkan syarat administratif ketentuan hukum huruf juncto dan menurut putusan mahkamah nomor puu v tanggal desember tetapi setelah tanggal maret telah lahir tafsir baru atas huruf sebagaimana telah diubah terkahir dengan maka sebaliknya pun setelah tanggal maretkahir dengan sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah nomor puu vi1 bahwa tafsir baru guo adalahbahwa berkaitan dengan salah satu pendapat mahkamah dalam perkara nomor puu vii yang menyatakan bahwa putusan guo tidak dapat menjadi ovum, saya berpendapat "benar" sepanjang putusan itu dimaknai sebagai dasar hukum untuk mengembalikan atau memerintahkan penetapan kembali sebagai bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten bengkulu selatan tahun tetapi putusan tersebut harus dimaknai bahwa siapapun warga negara indonesia yang menjadi calon kepala daerah yang telah memenuhi semua persyaratan perundang undangan termasuk persyaratan administratif yang berkenaan dengan persyaratan huruf sebagaimana telah diubah terkahir dengan uu sesuai dengan putusan mahkamah nomor puu v juncto putusan nomor puu vii tanggal maret boleh mengikuti pemungutan suara ulang atau pemilukada daerahnya mana pun wilayah hukum republik indonesia. bahwa sebagai pengawal demokrasi, mahkamah juga harus menghargai demokrasi yang sudah tumbuh mekar daerah otonom sebagai akibat arus balik dari sentralisme menuju sentralisme yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah langsung. pasangan calon tertentu yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pesta demokrasi daerah haruslah juga menjadi pertimbangan mahkamah dengan tetap memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengikuti pemungutan suara ulang dengan merujuk tafsir baru dari mahkamah atas huruf sebagaimana telah diubah terakhir dengan setelah ada tafsir baru dari mahkamah, rakyat haruslah tetap diberi kebebasan untuk menetukan pilihannya dalam pemungutan suara ulang sebagai cermin bahwa mahkamah adalah pengawal demokrasi dan pelindung hak asasi, yakni hak untuk memilih dan dipilih. bahwa dari pandangan hukum atas, saya berpendapat seharusnya permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. panitera pengganti ttdsri ambarwati, s.e., m.m. tempat tanggal lahir padang, agustus pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan perundang blok rt rw dados tunggul hitam, koto tangah, kota padang, provinsi sumatera barat sebagai n22 5n2n0250n0n0n0n00000000 00n0n uan nnn l. pemohon nama dani setiawan, md. tempat tanggal lahir koto baru kambang, juni pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan parak kaca rt rw kelurahan pulau anak air, kecamatan mendingin koto selatan, kota bukittinggi, provinsi sumatera barat sebagai enu label ll. pemohon ii: nama mawardi tempat tanggal lahir bukittinggi, desember pekerjaan wiraswasta alamat jalan soekarno hatta nomor rt rw kelurahan pulai anak air, kecamatan mendingin koto selatan, kota bukittinggi, provinsi sumatera barat sebagai n00 00n un. pemohon ibertanggal oktober memberi kuasa kepada fauzi novads, s.h., m.h. dan ardian hamdani, s.h., m.h., yaitu para advokat penasihat hukum pada kantor advokat penasihat hukum fauzi novads rekan , yang beralamat komplek milano jaya tahap blok nomor parak kerakah, kota padang, provinsi sumater(selanjutnya disebut mk) melakukan pengujian angka dan kurap terhadap undang undang dasar negara republik indonesia (selanjutnya disebut uud karena mempunyai kewenangan menangani perkara guo berdasarkan:emohon mawardi) akan diperhitungkan kemudian, mendengar hal tersebut pemohon mawardi) tidak bersedia, pejabat pembuat komitmen ppk) telah menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan pengadaan catalan kepada kuasa pengguna anggaran kpa) dengan berita acara serah terima pekerjaan antara cv. surya kencana dengan ppk nomor b ppk m issn tanggal februari sesuai dengan peraturan presiden nomor tahun dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. selanjutnya pt. sjl melakukan penagihan sisa pelunasan tagihan ke dengan surat tagihan remaining nomor srt sjl i11 tertanggal maret dan surat tagihan remaining ii) nomor srt sjl i1 tertanggal maret pemohon mawardi) hanya tetap pada pendiriannya dan hanya bersedia mengirimkan sisa pelunasan tagihan sesuai komitmen awal antara johannes dengan mawardi, sehingga terjadilah perselisihan perdata dalam pembayaran jual beli antara johannes dengan. mawardi, bahwa setelah serah terima pekerjaan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan pengadaan catalan tersebut maka secara hukum penggunaan dan pemeliharaan catalan telah menjadi tanggung jawab pihak issn bukittinggi yang mana pengoperasian atau pemanfaatan dari catalan merupakan kewenangan dan tanggung jawab direktur utama issn bukittinggi. bahwa alat catalan tersebut hingga saat ini belum dioperasionalkan karena masih membutuhkan alat kesehatan penunjang lainnya, sesuai dengan surat dari kepala bidang pelayanan medik kepada direktur utama issn bukittinggi dengan surat nomor ym v tanggal april bahwa hingga pertengahan tahun cv. telah beberapa kali mengajukan pencairan dana sisa yaitu dengan surat nomor .b sk sp bkt tanggal februari nomor sk sp bkt ! tanggal maret dan surat nomor sk sp bkt v tanggal mei akan tetapi pihak issn bukittinggi belum dapat melakukan pembayaran atas tagihan cv. karena pembayaran atas sisa pekerjaan pengadaan catalan tahun anggaran baru dapat dibayarkan setelah ada hasil verifikasi bpk perwakilan provinsi sumatera bjuli direktur issn bukittinggi telah mengirim surat kepada perwakilan bpk provinsi sumbar dengan surat nomor pr. tertanggal juli perihal permohonan verifikasi dari bpk tentang pembayaran sisa pekerjaan pengadaan catalan tahun maka atas surat dari issn bukittinggi tersebut terbitlah surat kepala perwakilan bpk provinsi sumbar nomor st pwo3 tertanggal juli tentang verifikasi keuangan atas pembayaran sisa pekerjaan pengadaan catalan tahun bahwa selanjutnya badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) perwakilan sumatera barat mengeluarkandengan surat nomor lawas pwo3 tertanggal agustus angka poin menyatakan tidak terdapat koreksi verifikasi terhadap tagihan pembayaran sisa pekerjaan catalan tahun sehingga dapat dibayarkan sesuai dengan yang diajukan permintaan sebesar rp. , ", dan dengan dasarhasil terbit dipa revisi nomor tanggal agustus dengan , maka cv. mengajukan permohonan pembayaran sisa dengan surat nomor sk sp bkt ix tanggal september hingga terbit sp2d nomor tanggal september dan cv. menerima sisa pembayaran sebesar rp. (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga seratus enam puluh empat rupiah), bahwa merasa kesal atas sikap pemohon mawardi) yang tidak mau melakukan pembayaran lunas, kemudian johannes pt. sjl) mengirim suratyang pada pokoknya menyebutkan, bahwa belum melunasi kewajibannya kepada pt. sjl dan maka oleh karena itu pt. sjl menyatakan bahwa peralatan catalan itu adalah masih milik pt. sjri pt. sjl yohanes) ini tidak ditanggapi oleh issn bukittinggi dan cv. sk. oleh karena itu pt. sjl telah mengirim surat ke dengan surat nomor srt sjl i1 tertanggal februari perihal permohonan pengurusan izin kapten, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pt. siemens indonesia dan pt. sjl belum melakukan uji fungsi dan uji coba terhadap peralatan catalan, hal ini merupakan pengingkaran atas pelaksanaan uji coba alat catalan dan instalasi dan uji fungsi alat, sebagaimana yang termuat dalam berita acara nomor pan pen uc issn tanggal februari dan berita acara pada tanggal nomor sk bai bkt tanggal februari pada tanggal februari para pemohon dikejutkan dengan adanya fax surat dari kejaksaan tinggi sumatera barat nomor n. fd. tanggal februari perihal bantuan permintaan keterangan kepada: ketua panitia pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit stroke nasional bukittinggi berupa alat catalan tahun pejabat pembuat komitmen pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit stroke nasional bukittinggi berupa alat catalan tahun berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print fd. tanggal februari ketika dimintai keterangan kejaksaan tinggi sumatera barat, pemohon mawardi) menemui penyidik kejati sumbar yang bernama erry purwanto haryanto, s.h., m.h., dan meminta penjelasan tentang masalahnya, erry purwanto haryanto, s.h., m.h. menjawab masalahnya akan selesai jika pemohon mawardi) membayar rp. (dua milyar rupiah) kepada johannes. tidak puas dengan pembicaraan erry purwanto haryanto, s.h., m.h., maka pemohon mawardi) menghadap kepada aspidsus kejati sumbar yang bernama dwi pemudi, s.h., hum. dengan menanyakan tentang masalahnya, dan dwi sampai aspidsus) memberikan jawaban yang sama dengan erry purwanto haryanto, s.h., m.h., masalahnya akan selesai jika pemohon mawardi) membayar kewajiban kepada johannes sebesar rp. (dua milyar rupiah), pada tanggal maret tim penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat datang issn bukittinggi yang dipimpin oleh bapak erry. purwyanto, s.h., m.h., datang rs. stroke bukittinggi menemui direktur utama issn bukittinggi, dan sekretaris direktur memberitahu pejabat penerima hasil pekerjaan php) bahwa bapak erry purwanto haryanto, s.h., m.h. akan melihat alat catalan. dengan diantar oleh saudari sri desa, ketua tim kejaksaan dan rombongan menuju ruangan catalan dan tim kejaksaan tinggi sumatera barat datang bersama sama raden hindu dari pt. siemens indonesia, erwin candra putra adalah teknisi dari pt. siemens indonesia dan adriana dari pt. sjl. karena mereka datang bersama tim dari pt. siemens indonesia yang bernama erwin chandra putra, maka pemohon sri ambarwati) langsung meminta erwin chandra putra untuk menghidupkan catalan, akan tetapi erwin chandra putra menolak untuk menghidupkan alat, mendengar penolakan tersebut dani setiawan menegaskan kembali kepada saudara erwin untuk menghidupkan alat catalan tetapi saudara erwin tetap tidak mau menghidupkan alat catalan dan mengatakan bahwa "alat catalan belum pernah diuji coba , spontan saudara dani setiawan menjawab kan alat catalan sudah uji coba dan erwin sudah tanda tangan berita acara uji coba spontan bapak rri memutus pembicaraan saya dan erwin. sehingga saudara erwin terdiam. dan rri segera membawa erwin keluar ruangan catalan. melanjutkan rri memerintahkan staf dari tim kejaksaan tinggi untuk membuat berita acara pemeriksaan lapangan. rri menyatakan bahwa semua menandatangani ruangan catalan tidak boleh bawa keluar ruangan catalan dan didengar oleh semua peserta hadir ruang tersebut. ketika rri meminta sri ambarwati untuk menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan itu saudari sri ambarwati tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan dan menolak berita acara pemeriksaan lapangan karena isi dari berita acara tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. selanjutnya rri membujuk untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dan mengatakan kepada pemohon sri ambarwati), buk, alatnya belum berfungsi kan , sambil menyodorkan berita acara yang isinya menyatakan bahwa catalan belum berfungsi, dan selanjutnya dalam bahasa jawa erry purwanto haryanto, s.h., m.h. sri ambarwati mengatakan "sudah buk, tanda tangan aja tidak apa apa hanya untuk administrasi dan supaya ibu tenang tiduti , akan tetapi setelah dibujuk erry purwanto haryanto, s.h., m.h., maka dengan prasangka baik menandatanganinya, kemudian dilanjutkan tanda tangan oleh dani setiawan, selanjutnya dani setiawan mengatakan pak erwin tanda tangan juga tetapi erwin chandra putra menjawab dengan melambaikan tangan menolak untuk menandatangani berita acara tersebut, dan spontan tim kejaksaan tinggi bernama erry purwanto haryanto, s.h., m.h. dengan mengatakan, "nanti saja kita ketemu hotel mercury padang , setelah itu tim dari kejaksaan tinggi sumatera barat raden hindu dan erwin candra putra dari pt. siemens indonesia, adriana dari pt. sjl meninggalkan rumah sakit stroke nasional bukittinggi dengan membawa berita acara tersebut tanpa ada memberikan satu rangkap untuk para pemohon, pada tanggal maret diterbitkan surat perintah penyidikanemudian penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat telah sewenang wenang dengan begitu saja melakukan penyitaan terhadap peralatan catalan dengan surat tanda penerimaan barang bukti tertanggal april yang mana dengan dasar huruf undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, bahwa sehubungan dengan perbuatan yohanes selaku direktur pt. sjl sebagaimana atas, maka pemohon mawardi) selaku direktur cv. telah melaporkan johannes kepada polres bukittinggi, dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sesuai dengan surat tanda terima laporan nomor pol. ttl k iv res. bkt tertanggal april dan saat ini telah berada pada proses penyidikan sesuai dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari polres bukittinggi nomor vi tertanggal juni dan terakhir berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang diterbitkan oleh bareskrim polres bukittinggi dengan surat nomor x ttelah memberitahukan kepada pemohon, bahwa direktur pt. surya jaya lestari yang bernama yohanes wijaya putra sebagai tersangka dalam laporan pemohon mawardi), pada tanggal september dilakukan pemanggilan kepada pemohon selaku tersangka, sri ambarwati, s.e., m.m. dengan surat nomor sp. n. fd. tanggal september dani setiawan dengan surat nomor sp. n. fj. tanggal september dan mawardi dengan surat nomor sp. n. fd. tanggal september pada tanggal oktober kpa telah melaporkan juga penerimaan barang catalan tersebut kepada pengguna anggaran dirjen bina upaya kesehatan kemenkes, jakarta dengan surat nomor pl. dan atas penerimaan barang cath lab tersebut, telah masuk dalam laporan barang milik negara semester dan tahunan kemudian tercatat dalam catatan atas laporan barang milik negara bmn) pada issn bukittinggi periode semester tahun anggaran pada mutasi tambah peralatan dan mesin senilai rp. , dan tercatat sebagai barang intrakomtabel dalam laporan bkp intrakomptabel semester bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh kejaksaan tinggi sumatera barat dalam penetapan tersangka oleh penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat sebagaimana diuraikan atas dengan cara didasari hanya atas pengakuan sepihak dari yohanes wijaya putra selaku direktur pt. sjl yang mengatakan bahwa terhadap peralatan catalan belum dilakukan uji coba dan uji fungsi, peralatan tersebut belum dapat berfungsi, dan peralatan catalan adalah hak miliknya, apabila dihubungkan fakta hukumnya kondisi peralatan catalan tersebut dengan pemegang izin yaitu direktur utama issn bukittinggi yaitu dr. ahmad budi auto, en., m.m. sebagaimana yang tercantum dalam dalam sertifikat pengujian nomor order dan nomor sertifikat uk. dan sertifikat pengujian nomor order dan nomor sertifikat uk. yang ditandatangani oleh kepala balai pengamanan fasilitas kesehatan bpk) jakarta yaitu bapak suryo nugroho, b.e., s.t., mmt,tober dan laporan hasil uji kesesuaian pesawat sinar angiografi sesuai dengan data alat catalan dengan metode uji kesesuaian fik muk bkl tertanggal oktober ditandatangani oleh manajer teknis yakni bapak samurai, s.t. yang diterbitkan oleh kementrian kesehatan r.i balai pengamanan fasilitas kesehatan bpk) jakarta yaknpengamanan fasilitas kesehatan jakarta yang ditandatangani oleh samurai, s.t. pesawat sinar angiografi pabrik pembuat siemens germany model type nomor seri dan laporan hasil uji kesesuaian pesawat sinar angiografi dikeluarkan kementerian kesehatan balai pengamanan fasilitas kesehatan jakarta yang ditandatangani oleh samurai, s.t. atas pesawat sinar angiografi pabrik pembuat siemens germany model type nomor seri menerangkan bahwa kondisi peralatan catalan pada issn bukittinggi telah mendapatkan predikat lulus dengan laik pakai . tidak seperti penjelasan yohanes wijaya putra selaku direktur pt. sjl yang termuat dalam suratnyadan surat nomor srt sjl i1 tertanggal februari perihal permohonan pengurusan izin kapten, bahwa pemohon berpendapat, proses penyidikan dalam menemukan tersangka dapat dipahami seharusnya ditemukan kesalahan pada dirinya dengan bukti permulaan yang cukup, dan atas kesalahan tersebut dilakukan proses hukumud yang menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum menemukan tersangka atau penetapan tersangka pengaturannya hendaklah melalui sebuah norma yang jelas dan diatur dalam undang undang., harus berhadapan langsung dengan aparatur penegak hukum negaranya sendiri,. karenuntut, dan mengeksekusi putusan pengadilan. dalam praktik, seorang tersangka, terdakwa,,kurap seyogianya hendakatas dalil dalil yang telah pemohon uraikan pada angka dan angka atas tentang adanya jaminan due process law dan jaminan terlaksananya hak hak konstitusional yang telah diberikan oleh uud kepada seseorang, ternyata sangat berbeda sekali dengan kenyataan yang pemohon hadapi. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dibanggakan kepada para pemohon, dimana penyidik kejaksaan tinggi sumbar telah memanfaatkan kelemahan angka kurap yang mana penjabaran atasnya untuk tindakan atau wewenang penyidi, menurut pemohon sangat multitafsir dan normalnya pada wewenang penyidik untuk menjuga tidak ada pengaturannya secara jelas dan logis dalam kurap: bahwa kerugiandapat pula terjadi pada masyarakat lainnya yang telah dirugikan hak hak konstitusionalnya, yang selama ini tidak mampu menganggapnya dan terpaksa harus mendekam dalam penjara mengikuti proses hukum yang sesat, karena penyidik telah memanfaatkan kelemahan angka kurap yang mana penjabaran dari tindakan penyidik dalam menemukan tersangka ini wewenangnya tidak ada terdapat secara jelas dan logis dalam rumusan norma hukum dalam kurap itu dalam menemukan tersangka, seperti cast penyidik hanya menerima laporan atau keterangan sepihak dan menguntungkan kepada proses penyidikan penyidik saja, bahwa dalam praktik implementasi ketentuan angka dan kurap. tentang menemukan tersangka sehingga pada akhirnya menetapkan tersangka tersebut terdapat kelemahan yang nyata, dimana pengaturan tentang wewenang penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, menurut pemohon sangat multitafsir dan tidak ada pengaturannya dalam undang undang. sehingga rawan disalahgunakan atau rawan direkayasa, akibatnya proses hukum dapat menjadi alat penguasa dan menjadi komoditas ekonomi bagi orang kaya, karena penyidik dapat merekayasa suatu peristiwa menjadi peristiwa pidana, merekayasa alat bukti dan merekayasa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga melanggar, seperti kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dihadapi oleh para pemohon ini dan contoh nyata rekayasa kasus yang dilakukan penyidik dapat kita lihat dalam kasus rekayasa menjadikan dwi suami alias itik sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan wartawan harian bernas fuad syafruddin alias udin. itik masih untung karena selamat dari rekayasa hukum, yang lebih tragis adalah yang dialami sengon dan karta yang telah meringkuk dalam penjara beberapa tahun baru diketahui bahwa perkaranya direkaysejarah peradilan sesat indonesia, yang terkuak permukaan pada umumnya disebabkan fakta fakta diungkap penyidik bukan kebenaran sejati (materiel waarheid). dahulu penyidikan yang diperoleh penyidik dengan cara mengarahkan terperiksa dengan menyiksa fisik dan mental, serta dengan cara menyesatkan. apa yang diperoleh penyidik tersebut oleh penuntut umum dipertahankan. diungkap kembali persidangan seolah olah kebenaran sejati. penasihat hukum atau terdakwa tidak berhasil mengungkapkan kebenaran materil persidangan, sehingga hakim menganggap kebenaran semu tersebut sebagai kebenaran sejati. hakim mengambil alih dalam pertimbangan hukum seolah olah kebenaran yang sesungguhnya, maka amar putusan yang ditarik menjadi tersesat jika merugikan terdakwa. dengan cara seperti itulah yang terjadi pada peradilan sengon dan karta. demikian pula peradilan imam, david, dan maman pengadilan negeri jombang, nasib maman lebih mujur, meskipun sempat ditahan (enam) bulan (dua belas) hari, akhirnya dibebaskan oleh pengadilan negeri jombang menyusul diterima dan dikenakannya alasan alasan yang diajukan imam dan david dalam putusan nomor pk pid dan nomor pk pid masing masing tanggal desember (sumber: apakah peradilan sesat .html) bahwa menurut amir syamsudin dalam tulisannya, proses penyidikan sesat menghasilkan keputusan sesat , menjelaskan bahwa kita harus mewaspadai perilaku jaksa atau penyidik lainnya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang dengan mudahnya memproses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tanpa bukti yang cukup dan kemudian membiarkan pengadilan yang membuktikan kebersamaan orang tersebut. bagi mereka, kesuksesan tugas mereka dapat dilihat dari berapa jumlah warga negara yang dapat dibawa pengadilan, tidak peduli apakah suatu kasus itu cukup bukti atau tidak. ini sama saja artinya dengan meng fait accomplish pengadilan, yang dalam kebanyakan kasus tidak dapat keluar dan menghindar dari persepsi dakwaan jaksa ataupun persepsi kebersamaan publik yang terbentuk akibat penetapan seseorang menjadi tersangka terdakwa.(untuk undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi ini selanjutnya disebut nomor ), yang pada pokoknya berbunyi menguji undang undang terhadap uud huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara tahunii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa uud menyatakan negara indonesia adalah negara hukum . bahwa uuangka kurap berbunyinomorkii. alasan alasan para pemohon mengajukan pengujian angka dan kurap bahwa semenjak kejaksaan tinggi sumatera barat melakukan penyelidikan dan akhirnya sampai pada para pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan terakhir akan dilakukannya penyerahan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum, telah terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak konstitusional yakni dimana kejaksaan tinggi sumatera barat secara sewenang wenang menetapkan para pemohon sebagai tersangka sebagaimana telah pemohon uraikan secara jelas, terang, dan gamblang pada bagian il. kedudukan hukum legal standing) pemohon permohonan pemohoberpendapat dalam rumusan angka kurap terdapat dua kata untuk memisahkan kewenangan penyidik, yakni "mengumpulkan bukti dan "menemukan tersangka , dan dalam dua rumusan kewenangan tersebut, pemohon menilai rujukannya sangat multitafsir, karena proses menemukan tersangka, bukanlah bagian untuk mengumpulkan alat bukti. oleh karena tidak ada rumusan jelas dan logis tentang pemaknaan kata "menemukan tersangka dalam angka kurap dan rumusan norma tentang wewenang penyidik untuk menemukan dan menetapkan tersangka dalam kurap, sehingga kejaksaan agung c.g penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat memaknai atau memahami kriteria makna kata dan rumusan norma tentang tata cara penyidik "menemukan tersangka secara sepihak dengan penafsirannya sendiri. padahal dalam ketentuan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka harus dilakukan secara hati hati dengan bukti yang cukup dan pada akhirnya jatuh pada kesimpulan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. kurap tidak ada. dijabarkan secara pasti tentang wewenang penyidik dalam menemukan dan menetapkan tersangka, yang mana dalam implementasinya banyak terjadi pelanggaran hak hak konstitusional dan banyak perkara cacat hukum akibat dari kesewenang wenangan atau rekayasa perkara oleh penyidik dalam tindakan hukumnya dalam menemukan tersangka, bahwa rumusan dalam angka kurap tidak ada secara tegas, jelas dan logis menyebutkan kewenangan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka, rumusan tindakan penyidik "mencari serta mengumpulkan bukti guna "menemukan tersangka yang ada dalam angka kurap ini pun tidak ada dijabarkan dalam rumusan norma pada tindakan atau wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam kurap guna "menemukan tersangka . kata "menemukan tersangka haruslah diartikan tidak sekadar menemukan siapa tersangka suatu perbuatan pidana, tetapi harus sampai pada pengertian "menetapkan tersangka , karena dalam dan undang undang yang mengatur tentang tugas dan kewenangan penyidik baik dalam kurap, maupun peraturan perundang undangan lainnya sepertikomisi pemberantasan tindak pidana korulam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, tidak ada secara tegas menyatakan kewenangan penyidik untuk menemukan atau menetapkan tersangka, dapat dilihat dalam masing masing undang undang tersebut: dalam kurap, sebagai berikutfdalam undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umumk., dalam. undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan:begitu juga dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia menyebutkan: bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undangahwa penerapan angka dan kurap ini dalam tindakan atau wewenang penyidik "menemukan tersangka dan menetapkan tersangka sangat rentan dengan rekayasa alat bukti, cast seperti implementasinya kejaksaan agung c.g penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat dimana yohanes wijaya putra selaku direktur pt. sjl telah merekayasa barang bukti dengan cara memberikan pengakuan sesat yang mengatakan, bahwa terhadap peralatan catalan belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta menerangkan bahwa peralatan catalan tersebut adalah miliknya. hal ini tidak benar, karena fakta hukum yang sebenarnya terhadap peralatan tersebut setelah dilakukan uji kalibrasi oleh badan pengaman fasilitas kesehatan bpk) jakarta ternyata barang tersebut kondisinya lulus dan laik egang izin sekarang yakni dr. ahmad budi auto, s.e., m.m., apalagi barang catalan tersebut sekarang sudah tercatat sebagai barang milik negara. kondisi peradilan sesat atau proses hukum yang sesat dalam menemukan dan menetapkan tersangka ini hampir dirasakan merata bagi warga negara indonesia dalam setiap kasusnya. kenyataan ini melahirkan keadaan yang tidak ada memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga membuat warga negara diperlakukan tidak sama depan hukum (diskriminatif). penerapan kata "menemukan tersangka sampai pada akhirnya pada penetapan tersangka oleh penyidik dalam ketentuan tersebut, mesti jelas penyebarannya diatur dalam undang undang pada bagian wewenang penyidik , sama pentingnya pada penjabaran pada bagian wewenang penyidik yang pengaturannya secara jelas dan pasti dalam kurap yaitu "penangkapan , "penahanan , "penyitaan" dan "pemeriksaan surat : bahwa berdasarkan penjelasan alasan alasan hukum baik dari sisi perumusan dan implementasi norma hukum pada angka angka dan angka atas serta menghindari pemaknaan atau pemahaman multitafsir, maka sewajarnya menurut hemat pemohon rumusan angka dan kurap tersebut dirubah dan ditambahkan frasa nya, dibaca, dan dimaknai menjadi: untuk,k. mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka. bahwa dalam ketentuan uud yang mengatur tentang segaladihubungkan dengan penerapan hukum angka dan kurap oleh kejaksaan agung c.g penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat khususnya tentang pemaknaan kata "menemukan tersangka dan cara penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan atas, jelas telah terjadi pertentangan hukum terhadap uud oleh karena fakta pertentangan hukum tersebut, sini lah muncul pertentangan antara angka dan kurap dengan uud maka hal ini telah menjadi kompetensi sebagaimana diatur dalam huruf nomor bahwa menurut hukum sudah pada tempatnya kejaksaan agung penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat dalam menjalankan wewenangnya dengan baik dan menjaditerlaksana, namun ternyata terbukti dalam praktek penerapan hukum pada diri pemohon, penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat telah dengan sewenang wenang menetapkan para pemohon sebagai tersangka dengan. memanfamahan undang undang, kenyataan ini semakin mendukung terjadinya pertentangan hukum antara angka dan kurap dengan dan uud dan oleh karena permasalahan hukum ini patula kiranya diputuskan oleh yang mulia majelis hakim mk, sangat jelas fakta hukumnya ditemukan, bahwa terhadap peralatan catalan tersebut sesungguhnya dapat berfungsi dan "laik pakai serta sekarang ini telah menjadi barang milik negara, bukan seperti yang dinyatakan oleh yohanes wijaya putra yang mengatakan bahwa catalan tersebut belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta menyebutkan peralatan catalan tersebut adalah miliknya. pengakuan yohanes wijaya putra selaku direktur pt. sjl ini telah dijadikan dasar bagi penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat menetapkan sebagai tersangka dan tidak diakomodirnya permintaan para pemohon agar terhadap peralatan catalan tersebut kembali dilakukan uji coba dan uji fungsi yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan penasihat hukum pemohon dan permintaan pemeriksaan ahli. permintaan pemohon tersebut telah dilakukan melalui penasihat hukumnya saat itu african bondol, s.h., ll.m dari kantor hukum advokat ku yang telah mengajukan surat permintaan secara tertulis kepada penyidik erry purwanto haryanto, s.h., m.h. dan aspidsus kejati sumbar yang bernama dwi pemudi, s.h., hum. agar menghidupkan alat catalan dengan teknisi independen bukan dari teknisi dari pt. sjl melalui surat nomor adv gen ix tertanggal september dan surat nomor adv gen ix tertanggal september serta surat nomor adv gen x tertanggal september dan nomor adv gen x tertanggal oktober akan tetapi tidak ada ditanggapi secara baik oleh penyidik dan atau penuntut umum pada kejati sumbar, bahwa selain dari permintaan agar peralatan catalan tersebut dilakukan uji coba dan uji fungsi, dalam surat surat sebagaimana dijelaskan pada angka atas sama sekali tidak tanggapi oleh penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat, malah penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat membalasnya dengan melakukan pemanggilan untuk penyerahan tersangka dan barang buktnomor surat panggilan tersangka ke yaitu surat nomor sp n. f.d. atas nama tersangka sri ambarwati, s.e., m.m., surat nomor sp n. f.d. atas nama tersangka dani setiawan, dan surat nomor sp n. f.d. atas nama tersangka mawardi. terhadap pemanggilan tersebut jelas dan nyata selain sewenang wenang telah menetapkan para pemohon sebagai tersangka, telah mempertegas juga bahwa penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat telah sewenang wenang dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, yang telah melanggar hak konstitusional pemohon, karena undang undang tidak ada memaknai atau menjabarkan secara pasti dan logis tentang maksud dari wewenang penyidik dalam "menemukan tersangka , dan atau dalam dalil permohonan ini pemohon memakainya juga sebagai suatu keharusan dalam tindakan atau wewenang penyidik dalam menetapkan tersangka, bahwa berdasarkan seluruh uraian atas menurut pendapat pemohon kiranya sangat jelas pentingnya bagi yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus permohonan uji materil ini untuk memberikan pemaknaan secara tegas, logis dan pasti terhadap frasa "menemukan tersangka yang terdapat pada angka kurap. dimana penjabaran dari tindakan atau wewenang penyidik dalam "menemukan tersangka sebagaimana yang termuat pada angka kurap tersebut, normalnya berada pada kurap. implikasi dari penerapan angka dan kurap tersebut jelas dan tandas telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam uud yang menyebutkan tentang "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya : uud berbunyi setiapberpendapat rumusan norma pada kurap mengenai kewenangan penyidik untuk menemukan tersangka dan menetapkan tersangka normalnya tidak ada, sehingga tidak memberipotensi melanggar hak hak konstitusional. apabila ditambahkan frasa "mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka , maka dalam setiap kasus tindak pidana tidak ada lagi dilakukan dengan multitafsir, atau penafsiran sendiri yang berbeda beda dengan implikasinya menimbulkan fakta sesat, mengakibatkan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka yang pada akhirnya menimbulkan peradilan sesat. oleh karena itu, apabila frasa itu tidak ditambahkan, maka tidak akandisebabkan penetapan para pemohon sebagai tersangka oleh penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat secara sewenang wenang hanya didasari atas keterangan sesat yohanes wijaya putra selaku direktur pt. sjl sebagaimana telah jelaskan secara gamblang atas, dimana menurut pemohon tindakan atau wewenang penyidik itu telah memanfaatkan kelemahan dari angka dan kurap yang mutltitafsir dan bertentangan dengan uud secara nyata telah merugikan pemohon secara konstitusional dan aktual, karena: pemohon pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manu. bahwa angka dan kurap: bahwa angka dan kurap merugikan hak hak konstitusional para pemohon,: bahwa kurapbahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan catalan tahun berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi sumatera baratronologis penetapan para pemohon sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pengadaan catalan tahun guo, kami uraikan dengan sebagai berikut: pada tahun rumah sakit stroke nasional bukittinggi. melakukan pekerjaan pengadaan cath lab dengan pagu anggaran sebesar rp. milyar dengan sumber dana berasal dari apbn perubahangka dan kurap yang cacat' yang dapat diguna sehingga bertentangan dengan uudangka dan kuraptanpa ada norma yang menjelaskan dalam undang undang secara tegas dan logis tentang tata cara atau acar: ketentuan angka dan kurap merupakan yang potensial diskualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan penghak asasi manusia, dalam hal ini dalam menemukan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. dengan perumusan yang demikian, maka angka dan kurap tidak proporsional dan dengan sendirinya melanggar uud bahwa menurut hemat pemohon, pembahasan kaidah hukum tentang tindakan atau wewenangebenarnya telah terjadi sejak awal penyusunan kurap. pemohon menyadari bahwa kurap ini belum sempurna karena ada saja celah celah kelemahan perumusan normalnya, yang kemudian hari justru dimanfaatkan oleh aparatur penegak hukum untuk memenuhi kepentingannya. kecenderungan arogansi kekuasaan aparatur penegak hukum kita yang telah memanfaatkan kelemahan rumusan norma undang undang untuk memperlakukan tersangka secara sewenang wenang. kenyataannya, banyak terjadi pada masyarakat lemah, bodoh, dan miskin, sehingga masyarakat menjadi korban kesewenang wenangan aparatur yang nota bene adalah bangsanya sendiri, yang mana hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja: bahwa melihat fakta tersebut atas, maka sudah menjadi kewenangankarena adalah the guardian the constitution dan the final interpreter the constitution untuk menyatakan bahwa kaidah kaidah hukum yang diatur dalam angka dan norma norma dalam kurapdengan alasan alasan hukum yang telah pemohon uraikan atas, maka perlu dibuatkan rumusan tentang maksud penyidikan dan ditambahkan norma tentang wewenang penyidik yang mengatur tentang tata cara atau acara tindakanama halnya dengan pengaturan dalam melakukan "penangkapan , "penahanan , "penyitaan dan "pemeriksaan suratsecara logis dan tegas dalam kurap. oleh karena itu, berdasarkan uraian atas, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan: untuk rumusan penyidikan" pada.wewenang penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka, yang juga sangat penting kedudukannya dalam penegakan hukum: bahwa menurut konstitusi yang berwenang untuk mengisi kekosongan (kevakuman) akibat kaidah hukum dibatalkan, maka sesungguhberada pada pembuat undang undang, dalam hal ini adalah presiden republik indonesia dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia berdasarkan kewenangannya dalam dan uud akan tetapi,itu sendirikurap agar menjadi konstitusional terhadap dan uud bahwa pemaknaan yang pemohon maksudkan ialah, jika rumusan atau definisi dan norma penting tentang "mencari alat bukti dan mengumpulkan barang bukti serta menemukan tersangka sebagaimana diatur dalam angka dan kurap dibiarkan begitu saja, maka kaidah undang undang yang diatur dalam itu secara kenyataannyadefinisi tindakan penyidikan harus diartikan sebagai "mencari alat bukti dan mengumpulkan barang bukti dan dengan barang bukti tersebut ditetapkannya tersangka danuntuk menjadikan kaidah yang memuat definisi untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan kerangkanykan dalam angka kurap menjadi constionally constitutional, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwndang undang dasar bahwa pemohon menyadari, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh nomornomorkrit, nyata, faktual, dan secara spesifik memang terjadi pada pemohon: bahwa menurut hemat pemohon, putusaniii tanggal mei dan putusan nomor puu v tanggal septembermuskan bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam nomor"k: bahwa pemohon menyadari dan memahami bahwa sifat putusan mahkamah yang bercorak prospektif didasarkan pada ketentuan nomornomorhemat pemohon, seketikanomoryang bersifat nyata, faktual, dan konnomor,dapatnya, iv. provisi bahwa mengingat nomor yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan mahkamah tidak berlaku surut, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon, maka dengan ini para pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi menerbitkan putusan sela yang kamarnya menyatakan menunda berlakunya angka dan kurap, yakni dalam haltindakan hukum lainnya,jaksaan republik indonesia kejaksaan tinggi sumatera barat kejaksaan negeri bukittinggi, bahwa permintaan putusan provisi ini didasari atas nomorpelaksanaan kewenangan permohonan putusan provisi ini, sangat relevan dengan dampak yang dirasakan pemohon akibat dari penerapan angka dan kurap sebagaimana yang telah pemohon uraikan secara gamblang dan jelas atas, bahwa dalam praktik uji materil pada pernah dilakukan putusan sela yang mengikat dan telah dilaksanakan, yang mana juga didukung olehga dibuka kemungkinan bagi mahkamah untuk menerbitkan ketetapan ataupun keputusan permohonan provisi yang tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilanbahwa bagi para pemohon dalam mencari keadilan atas tindakan rekayasa penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat yang telah memanfaatkan kelemahan dari angka dan kurap terkesan mencari cari kesalahan para pemohon, sehingga hak asasi dan persamaan hak para pemohon hadapan hukum tidak terjamin. hal ini sejalan dengan adenium lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah . bahwa relevansi dan signifikmohonkannya putusan provisi dalam perkara guo adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional (hak asasi manusia) para pemohon,, apabila menjadi tersangka dan kemerdekaan para pemohon menjadi hilang akibat rekayasa penyidikan yang dilakukan oleh penyidikkonstitusi, bahwa disebabkan proses penetapan tersangka kepada para pemohon dilakukan oleh penyidik dengan kewenangannya memanfaatkan kelemahan angka dan kurap karena tidak ada norma yang mengatur wewenang penyidik dalam "menemukan tersangka", maka status tersangka yang disandang oleh para pemohon adalah perlu dihentikan ataupun setidak tidaknya ditunda hingga adanya putusan perkara guo: bahwa karena permohonan provisi ini terkait dengan pengujian undang undang yaitu angka dan kurap, maka merujuk kepada putusan nomor puu vii tertanggal oktober atas nama pemohon bibit rianto dan chandra hamzah yang berkaitan dengan kapasitas para pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang mana saat ini sedang melakukan uji materiil terhadap angka dan kurap, maka secara hukum permohonan ini beralasan untuk dikabulkan: bahwa berdasarkan argumentasi atas, maka adalah sangat tepat apabila dapat menunda berlakunya angka dan kurap yakni dalam hal antaranya, dan pemeriksaan surat serta memanggil para pemohon selaku tersangka dan tindakan hukum lainnyabahwa permohonan provisi ini penting untuk diajukac.g penyidik kejaksaan tinggi sumatera baratdan alasan alasan hukum,berlakunya angka ddalam menemukan tersangka dan juga meliputi dalamnya tentang"tindakan lainnya menurut hukum cast blu nomor tanggal desember dengan struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri kesehatan nomor hk. tanggal desember dan surat keputusan direktur utama rumah sakit stroke nasional bukittinggi nomor kp. sebagai berikut: kuasa penguna anggaran kpa) dr. ahmad budi auto pejabat pembuat komitmen ppk) sri ambarwati pejabat penanda tangan surat hilda roda perintah membayar spm) pejabat penguji surat permintaan satria abadi, pembayaran panitia penerima hasil pekerjaan php) dani setiawan ketua) arif budiman, item( sek) zainal abidin, (ang) partai (anggota) yeni suryadi (anggota) pada tanggal oktober kuasa pengguna anggaran kpa) yang juga sebagai direktur utama issn bukittinggi yaitu dr. ahmad budi auto, s.e., m.m. telah memerintahkan kepada pejabat pembuat komitmen ppk) yakni pemohon sri ambarwati) dengan surat disposisi direktur utama nomor indeks untuk memproses kegiatan pekerjaan pengadaan cath lab issn bukittinggi tahun anggaran artinya ppk melakukan proses lelang pekerjaan pengadaan cath lab issn bukittinggi berdasarkan perintah dari kpa tidak berdasarkan kemauan ppk. dokumen yang diberikan kepada ppk belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses tender sehingga ppk mengembalikan berkas disposisi nomor indeks tertanggal oktober kepada kpa, dan menyampaikan secara lisan kepada kpa bahwa dalam dokumen tersebut user belum memberikan tanda tangan persetujuan spesifikasi alat cath lab yang akan diencerkan (dua) minggu kemudian. kpa menindaklanjuti dengan surat disposisi langsung ulp tertanggal oktober yang mana isi disposisi tersebut mohon dapat dilakukan proses percepatan penjadwalan tender apbn p cath lab) sambil menunggu tanda tangan user atas spesifikasi. selanjutnya ppk pada tanggal oktoberkara: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengujifrasa "guna menemukan tersangka sebagaimana yang termuat dalamlaku dfrasa "berdasarkan bukti bukti itu ditentukan kerangkanya , sehingga selengkapnya berbunyi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal.menyatakan ketentutambahkan frasa dan makna mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menetapkan tersangka . sehingga ini selengkapnya1b,ud bukti p 3a fotokopi ktp atas nama sri ambarwati, bukti p 3b fotokopi ktp atas nama dani setiawan, bukti p 3c fotokopi ktp atas nama mawardi, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi, bukti fotokopi rancangan undang undang tentang hukum acara pidana: bukti p 7a fotokopi keputusan menteri keuangan nomor bertanggal desember bukti p 7b fotokopi keputusan menteri kesehatan nomor hk.7c fotokopi keputusan direktur utama rumah sakit stroke nasional bukittinggi nomor kp. bertanggal januari bukti p 8a fotokopi surat disposisi direktur utama nomor index bertanggal oktober bukti p 8b fotokopi surat disposisi direktur utama bertanggal oktober bukti p 8c fotokopi surat informasi harga dari mulia husada jaya, bukti p 8d fotokopi surat informasi harga dari bercak niaga media, bukti p 8e fotokopi surat informasi harga dari surya jaya lestari: bukti p 8f fotokopi disposisi direktur utama nomor index bertanggal oktober surat penetapan hps untuk pekerjaan pengadaan cath lab stroke nasional bukittinggi oleh ppk sri ambarwati, bertanggal november bukti p 9a fotokopi pengumuman lelang, bukti p 9b fotokopi penetapan pemenang lelang dari unit pelayanan pengadaan issn bukittinggi kepada surya kencana, bertanggal november bukti fotokopi surat penunjukan penyediaan barang dan jasa spp) kepada surya kencana, bertanggal november bukti p 11a fotokopi surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang catalan issn bukittinggi, bertanggal desember bukti p 11b fotokopi kontrak addendum perubahan perjanjian pengadaan alat catalan stroke nasional bukittinggi, bertanggal desember bukti fotokopi surat dukungan dari surya jaya lestari kepada surya kencana yang ditujukan kepada ulp pokja apbn person bukittinggi tahun bertanggal november bukti fotokopi surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan surya kencana dengan surya jaya lestarbutor siemens indonesia, bertanggal desember bukti fotokopi surat direktur utama issn bukittinggi kepada kepala kantor ppn, bertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan wanprestasi yang dibuat direktur utama issn bukittinggi terhadap surya kencana: bukti fotokopi surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan, bertanggal agustus bukti fotokopi berita acara uji coba dan uji fungsi alat catalan issn bukittinggi bertanggal februari bukti fotokopi berita acara instalasi dan uji coba dan uji fungsi alat pekerjaan pengadaan alat issn bukittinggi bertanggal februari bukti fotokopisiemens indonesia yang terekam dalam data komputer ruang kontrol alat catalan issn bukittinggi, bukti p 20a fotokopi berita acara penyelesaian pekerjaan ruangan catalan issn bukittinggi, bertanggal februari bukti p 20b fotokopi berita acara serah terima pekerjaan antara pihak kedua surya kencana dengan pihak pertama ppk issn bukittinggi, bertanggal februari bukti p 20c fotokopi berita acara serah terima pekerjaan antara pihak pertama kuasa pengguna anggaran dengan pihak kedua pejabat pembuat komitmen, bertanggal februari bukti p 20d. fotokopi surat nomor pl. bukti p 20d. fotokopi laporan barang milik negara, bukti p 20d. fotokopi catatan mutasi tambah bmn, bukti p 20d. fotokopi laporan bkp intrakomtabel, bukti p 20e fotokopi surat dari kepala bidang pelayanan: bukti p 20f fotokopi tanda penerimaan barang bukt20g fotokopi undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara: bukti p 21a fotokopi surat surya kencana kepada issn bukittinggi, bertanggal februari bukti p 21b fotokopi surat surya kencana kepada issn bukittinggi, bertanggal maret bukti p 21c fotokopi surat surya kencana kepada issn bukittinggi, bertanggal mei bukti p 22a fotokopi surat direktur utama issn bukittinggi kepada bpk perwakilan sumatera barat, bertanggal juli bukti p 22b fotokopi surat bpk mengeluarkan pendapat laporan hasil verifikasi atas pembayaran sisa pekerjaan pengadaan catalan padarssn bukittinggi, bertanggal agustus bukti fotokopi terbit dipa revisi ke tanggal agustus bukti fotokopi surat sp2d nomor bertanggal september bukti mawardi dilakukan pembayaran kedua sebesar rp. (sebelas milyar rupiah), bertanggal februari bukti fotokopi dokumen pembayaran berikutnya alat catalan dari surya kencana kepada rekanan, bertanggal januari bukti fotokopi surat informasi catalan biplane dari surya jaya lestari kepada direktur issn bukittinggi mengenai pemberitahuan tambahan bahwa surya kencana tidak memenuhi kewajiban pembayaran alat alat catalan dan telah penahanan barang barang miliknya, bertanggal oktober bukti fotokopi surat kedua pemberitahuan permohonan pengurusan ijin kapten oleh surya jaya lestari yang ditujukan kepada surya kencana, btanda terima laporan nomor pol. ttl k iv res. bkt, bertanggal april: bukti p 30a fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari polres bukittinggi nomor vi bertanggal juni bukti p 30b fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari polres bukittinggi nomor x bertanggal oktober bukti fotokopi surat nomor adv gen ix mengenai permohonan pemanggilan, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan cek fisik, beserta fungsi dari alat catalan serta dilakukan penyitaan terhadap audit bpk dan rekaman uji fungsi catalan dari penasihat hukum para tersangka kepada kejati sumatera barat cg. penyidik kejati sumatera barat dalam perkara nomor print fd. tanggal maret bukti fotokopi surat nomor adv gen ix mengenai tindak lanjut surat nomor adv gen ix tanggal september bukti fotokopi surat nomor adv gen ix mengenai tindak lanjut surat terdahulu, tanggal september bukti fotokopi permohonan penundaan pelaksanaan proses penyerahan saksi dan barang bukti tahap dua) serta perlindungan hukum, bertanggal oktober bukti fotokopi surat pemanggilan sebagai tersangka sri ambarwati, s.e., m.m.dani setiawanmawardi oleh kejati sumbar aspidsus dwi samudra, s.h., hum.), bersurat panggilan nomor sp n. fd. sebagai tersangka sri ambarwati, se,sri ambarwati, s.e., m.m.ertifikat pengujian nomor uk. yang diterbitkan kemente. tanggal oktober bukti p 40o.a fotokopi sertifikat pengujian nomor uk. yang diterbitkan kementpenyelesaian pekerjaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan stroke nasional bukittinggdr. bayu aji kelana, tanggal oktober bukti fotokopi email surat tagihan remaining dari pt. sjl cv. tanggal maret bukti fotokopi email surat tagihan remaining dari pt. sjl cv..28mbali berkas dokumen disposisi nomor indeks tertanggal oktober dengan spesifikasi alat catalan yang telah ditandatangani user dan selanjutnya ppk memproses pembuatan harga perkiraan sendiri hps) untuk pekerjaan pengadaan cath lab issn bukittinggi tahun anggaran dari data informasi harga (tiga) distributor alat kesehatan yaitu pt. mulia husada jaya dengan harga rp. (dua puluh dua milyar), pt. bercak niaga media dengan harga rp. (tujuh belas milyar seratus lima puluh juta seribu rupiah), dan pt. surya jaya lestari dengan harga rp. (tujuh belas milyar rupiah), dan pada tanggal november ppk menetapkan hps pengadaan cath lab dengan nilai sebesar rp. (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) terdiri dari: cath lab rp. (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah): ups rp. (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), pekerjaan ruangan cath lab rp. installation rp. (seratus sembilan puluh juta rupiah lima ratus ribu rupiah), tanggal november telah dilakukan pengumuman lelang pekerjaan pengadaan cath lab rumah sakit stroke nasional bukittinggi tahun anggaran melalui lpse provinsi sumatera barat. selanjutnya telah ditunjuk juga pemenang lelang oleh unit layanan pengadaan ulp) kelompok kerja pokja) pengadaan barang jasa anggaran pendapatan belanja negara apbn) perubahan berdasarkan penetapan pemenang nomor catalan pokja apbn p ulp issn xi tanggal november yaitu cv. surya kencana (mohon disebut dengan cv.sk ) dengan harga penawaran terkoneksi sebesar rp. , . untuk pelaksanaan kegiatan ini, tanggal november ppk telah menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa spp) nomor pl. kepada cv.sk, pada tanggal desember telah ditandatangani perjanjian atau kontrak nomor pl. antara ppk dengan cv. surya kencana sebagai pemenang lelang dengan nilai kotak sebesar rp. dengan jangka waktu pekerjaan selama hari kalender dari tanggal desember sampai dengan tanggal desember dan kontrak addendum perubahtelah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan tinggi sumatera barat dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat catalan untuk rumah sakit stroke nasional issn) bukittinggi. para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh norma angka dan karena keberadaan kedua ketentuan tersebut mengakibatkan para pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya bukti bukti yang mendukung penetapan para pemohon sebagai tersangka: i3. menimbang bahwa dalil para pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia telah dibuktikan dengan fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk ktp) (vide bukti surat tulisan bertanda p 3a sampai dengan bukti p 3c|.bagi para pemohon. menurut mahkamah, potensi kerugian tersebut dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi seandainya mahkamah mengabulkan permohonan para pemohonendapat mahkamah dalam provisi menimbang bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan para pemohon untuk menunda berlakunya angka dan menurut mahkamah, oleh karena permohonan provisi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan maka permohonan provisi para pemohon tidak dapat diterima: dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, mahkamah menilai paraangka dan dalam permohonannya, para pemohon menguraikan permasalahan hukum konkret yang dialami para pemohon terkait norma yang dimohonkan pengujiannya. mahkamah tidak menemukan uraian yang cukup mengenai isu konstitusionalitas yang dapat dijadikan acuan bagi mahkamah untuk melakukan pengujian konstitusionalitas. menurut mahkamah,ara pemohon menjadi kabur (obscura libel)ngujian konstitusionalitasmohonkan oleh para pemohomaterialis akbar, anwar usmanadamuhammad alim wahiduddin adamsl. .0265a. tanggal desember dengan surat dukungan dari pt. surya jaya lestari (mohon selanjutnya mohon disebut dengan pt. sjl) sebagai distributor siemens, dengan surat nomor sd sjl xi1 tanggal november yang berisikan: jaminan purna jual ketersediaan suku cadang selama (sepuluh) tahun: jaminan garansi kerusakan disebabkan cacat mutu selama (satu) tahun: jaminan barang ready stock sebelum tanggal desember jaminan memiliki bengkel workshop komplek taman maurya plaza blok maurya utara, jakarta jaminan untuk melaksanakan uji coba dan uji fungsi serta training kepada user, jaminan untuk menyerahkan dan manual book, jaminan membantu pengurusan ijin badan pengawas tenaga nuklir kapten). surat dukungan pt. sjl kepada cv. mempunyai makna bahwa pt. sjl dan selaku distributor dari pt. siemens indonesia menjamin semua yang tertera tercantum dalam surat dukungan kepada cv. bilamana menjadi pemenang lelang. dan semua pernyataan yang dibuat oleh pt. sjl mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan cath lab issn bukittinggi tahun anggaran yang dimenangkan oleh cv. terhitung mulai dari ditandatangani kontrak sampai tanggal berakhirnya kontrak, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan catalan rumah sakit stroke nasional bukittinggi tahun cv. telah membuat perjanjian dengan pt. sjl sebagai distributor pt. siemens indonesia dengan perjanjian nomor sjl x11 tertanggal desember bahwa sampai kontrak berakhir tanggal desember cv. belum menyelesaikan seluruh item pekerjaan, dan hanya menyelesaikan beberapa item pekerjaan dan atas item pekerjaan yang telah selesai dikerjakan cv.sk telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pejabat penerima hasil pekerjaan php) yaitu: cv. telah menyerahkan: (satu) unit catalan biplane artis zee siemens): angio injektor mark proves media): dry printer horizon g1 colonies) dengan surat serah terima barang nomor isk stb bkt xi1 tanggal desember selanjutnya dibuatkan berita acara penerimaan pemeriksaan barang dan. jasa nomor pan pen issn tanggal desembendatangani oleh: dani setiawan, arief budiman, yeni suryadi: partai zainal abidin: mawardi: dan sri ambarwati, cv. menyerahkan (satu) unit uninterruptible power supply ups) dengan surat serah terima barang nomor .b sk stb bkt x11 tanggal desember dan pada tanggal desember cv. surya kencana menyerahkan sebagian pekerjaan ruangan catalan sebesar rp. dan selanjutnya dibuatkan berita acara penyelesaian sisa pekerjaan nomor pan pen issn tanggal desember dengan ditandatangani oleh: dani setiawan, arief budiman: yeni suryadi: partai: zainal abidin: mawardi, dan sri ambarwati. dan selanjutnya dibuatkan juga berita acara serah terima pekerjaan (karena berakhirnya tahun anggaran antara cv. surya kencana dengan pejabat pembuat komitmen ppk) nomor ppk m issn tanggal desember atas prestasi pekerjaan tersebut, tahun cv. telah mencairkan dana setelah dikurangi pajak sebesar rp. dengan rincian sebagai berikut: uang muka rp. tahap rp. tahap iii rp. jumlah rp. sampai akhir tahun cv. belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, yaitu pekerjaan: pekerjaan ruangan catalan rp. instalasi rp. jumlah rp. atas tidak selesainya pekerjaan tersebut maka direktur utama rumah sakit stroke nasional issn) bukittinggi menyatakan bahwa cv. wanprestasi dengan menyisakan pekerjaan se dengan surat nomor a ppk m issn x il tanggal desember yang ditujukan kepada kepala ppn bukittinggi dan kepada cv. daklanjuti pernyataan wanprestasi yang dibuat oleh direktur utama rumah sakit stroke nasional bukittinggi terhadap cv. maka kepada cv. dikenakan penalti berupa denda keterlambatan pekerjaan sebesar rp. (dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), denda ini telah dibayar oleh cv. surya kencana kas negara melalui bank nagari bukittinggi: karena cv. tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan dalam tahun maka sesuai ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal februari tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada daftar isian anggaran dipa) luncuran untuk kelanjutan tahun anggaran maka dilakukan adenium pekerjaan dengan adenium surat perjanjian pertama) nomor pl. .0265a. tanggal desember dimana cv. telah membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan. kemudian kuasa pengguna anggaran mengusulkan kepada kepala ppn bukittinggi kelanjutan pekerjaan pengadaan catalan pada tahun sehingga lahirlah daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) nomor tanggal desember revisi ke tanggal agustus untuk tahun oleh sebab itu cv. dapat melanjutkan pekerjaan sampai selesai dan dapat meminta pencairan dana sisa pada tahun setelah menyelesaikan pekerjaan (seratus persen), pada bulan februari pemohon mawardi) selaku direktur cv. menghubungi yohanes wijaya putra yohanes) selaku direktur pt. sjl via telepon meminta dilakukan uji coba alat catalan dan uji fungsi catalan, memenuhi permintaan pemohon mawardi) selaku direktur cv. sk, maka yohanes selaku direktur pt. sjl datang bukittinggi bersama erwin candra putra (teknisi pt. sjl teknisi pt. semen indonesia) dan antik hermawan (teknisi pt. sjl teknisi pt. semen indonesia) sekaligus melakukan uji coba alat catalan dengan membuat berita acara uji coba alat cath lab dengan nomor pan pen uc issnspp (k) fifa ussn bukittinggi: dani setiawan php: mawardi rekanan cv. surya kencana dan uji fungsi alat dengan berita acara instalasi dan uji fungsi alat, pada tanggal nomor: sk bai bkt(k) fifa user issn bukittinggi: dani setiawan php: mawardi rekanan cv. surya kencana.pt. semen indonesia yang terekam dalam data komputer ruang kontrol alat cath lab rumah sakit stroke nasional issn) bukittinggi telah printer, setelah dilakukan uji coba alat catalan dan instalasi dan uji fungsi alat, maka dibuatlah berita acara penyelesaian pekerjaan ruangan catalan sebesar rp. dan pekerjaan installation senilai rp. nomor pan pen cathlabirssn tanggal februari dengan ditandatangani oleh: dani setiawan: ariana yunita, herlina: fabric ariana, zainal abidin: mawardi, serta sri ambarwati, dan menyerahkan pekerjaan ruangan catalan sebesar rp. dan pekerjaan installation senilai rp. dengan berita acara serah terima pekerjaan antara cv. surya kencana dengan ppk nomor a ppk m issn tanggal februari setelah erwin candra putra dan antik hermawan melakukan uji coba alat catalan dan uji fungsi alat catalan pada tanggal februari yohanes meminta pelunasan pembayaran catalan kepada mawardi cv. surya kencana, oleh pemohon mawardi) dilakukan pembayaran kedua pada tanggal februari sebesar rp. (sebelas milyar rupiah), sebagaimana sebelumnya telah dilakukan pembayaran sebesar rp. (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal januari sehingga total pembayaran berjumlah rp. (dua belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi setelah itu pt. sjl melalui yohanes wijaya putra menghubungi pemohon mawardi) dengan mengatakan semua dana kontrak dengan rumah sakit stroke nasional bukittinggi agar dikirimkan kepadanya semua biamedr. unik elizabeth mereka, swasta, dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham pt. pukau indah, pt. lebong tandai, pt. mereka ama coal, pt. mereka floresa, dr. yusuf mereka, swasta, dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham pada pt. bintang purna manggala, pt. lebong tandai, pt. pukau indah, pt. mereka flores coal, pt. mereka amabertanggal agustus selanjutnya disebut sebagai . pemohon ib, ir. mustafa y.n. mereka, swasta, dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham pada pt. mereka ama coal, pt. mereka flores coal, yang kesemuanya. vii bertanggal agustus selanjutnya disebut sebagai . pemohon ic, iv. rocky sulistyo mereka, swasta, dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham pt. kartini indah utamai bertanggal agustus selanjutnya disebut sebagai . pemohon id, richard yohanes mereka, swasta, dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham pt. krueng tangah, pt. krueng kasui tertanggal agustus selanjutnya disebut sebagai . pemohon ie: para pemohon tersebut atas secara bersama sama disebut sebagai para pemohon vi. pt. pukau indnovember dan perubahan terakhir dengan akta pernyataan keputusan rapat pt. pukau indah nomor tanggal januari yang dibuat oleh notaris titiek dirawat sugianto yang telah disetujui perubahannya berdasarkan keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor ahu .ah. tahun tanggal maretpukau indah, berkedudukan jakarta, ariobimo sentral lantai jalan rasa said kav nomormereka bell coppert,: xxv. pt. laszlo indah rayaoktober mengenai pengesahan akta pendirian nomor tanggal jun, selaku direktur utama dan karena itu berdasarkan anggaran dasar perseroan sah bertindak untuk dan atas nama pt. laszlo indah rayau: xxvi. pt. tanjung terapumaret mengenai pengesahan akta pendirian nomor tanggal september dibuat hadapan notaris gunung tua alamsyah harahap, dan perubahan terakhir dengan akta pernyataan keputusan rapat pt. tanjung terapung nomor tanggal apriltanjung terapung, yang memperoleh perlindungan adalah pemohon yang permohonannya telah sampai pada setengah dari sepuluh tahapan dalam proses mengajukan dan pkp2b sebagaimana diuraikan dalam keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun tersebut atas. pengaturan demikian dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan negara terhadap hal hal yang telah dilakukan dalam pengajuan permohonan untuk memperoleh dan pkp2b: i3. menimbang bahwa oleh karena fungsi ketentuan peralihan suatu peraturan perundang undangan sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf atas, maka perumusan ketentuan peralihan dimaksudkan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang akan timbul. dalam teknik perumusannyacc. penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang undangan yang baru,menimbang bahwa berdasarkan kebiasaan perumusan dalam ketentuan peralihan tersebut, menurut mahkamah pencantuman kedua syarat yang ditetapkan dalam undang undang guo adalah suatu yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang undang guo. pencantuman kedua syarat dalam tersebut merupakan suatu pilihan agar permohonan kk pkp2b yang sudah diajukan sesuai syarat tersebut tetap mendapat prioritas dan kepastian hukum. demikian pula, untuk pengajuan permohonan yang sudah diajukan, akan tetapi belum memenuhi kedua syarat sebagaimana ditentukan, jika dalam pelaksanaannya hal itu menimbulkan permasalahan maka sesuai dengan hukum yang berlaku mereka yang dirugikan dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan, i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam paragraf sampai dengan paragraf atas, mahkamah berpendapat, para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang ditentukan dalam dan uud dengan berlakunya minerva sepanjang frasa . kepada menteri paling lambat (satu) tahun dan frasa . dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan., sehingga permohonan para pemohon tidak terbukti daarsyad sanusi, dan akil mochtardan akil mochtarhartono akil mochtar pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan mahkamah tentang pengujian minervakil mochtar, sebagai berikut: dissenting opinion hakim konstitusi akil mochtar terhadap minerva sepanjang frasa . kepada menteri paling lambat (satu) tahun. dan frasa . dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat ijin penyelidikan. , sebagai berikut: bahwlanjutnya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagai penjabaran dari uud mengatur tentang penyusunan peraturan perundang undangan, khusus ketentuan peralihan diatur dalam dan lampiran nomorminerva yang merupakan ketentuan peralihan, khususnya sepanjang frasa . kepada menteri paling lambat (satu) tahun. dan frasa "dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan. , ternyata aturan peralihan yang termuat dalam undang undang guo telah tidak memenuhi ketentuan dan lampiran nomor undang undang nomor tahun yang mewajibkan memuat penyesuaian terhadap undang undang yang lama pada saat undang undang yang baru mulai berlaku, agar dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum, kenyataannya samping tidak mengakomodasi penyesuaian terhadap undang undang yang lama, ketentuan guo juga telah menimbulkan diskriminasi yang berakibat melanggarnya hak hak konstitusional para pemohon, karena hanya mengakomodasi sebagian dari ketentuan yang lama dengan didasarkan pada dua syarat, yaitu (i) memberikan pembatasan terhadap permohonan yang lama dengan tenggang waktu paling lambat (satu) tahun dan (ii) mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan, akibatnya bagi permohonan yang memenuhi salah satu syarat atau tidak memenuhi dua syarat yang ditentukan oleh minerva guo, dipastikan tidak memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh uud sebagai ketentuan peralihan, undang undang guo telah tidak menjamin kepastian hukum bagi kesinambungan hak para pemohon yang telah mengajukan permohonan, tetapi hanya memenuhi salah satu syarat atau tidak memenuhi dua syarat adalah satu ketentuan yang bersifat diskriminatif karena tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan, bukan diakibatkan oleh kesalahan para pemohon melainkan karena terjadinya perubahan undang undang yang dalam aturan peralihannya, yakni yang mengandung sifat diskriminatif, sehinga merugikan hak hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam uud bahwa minerva guo sepanjang frasa , .paling lambat (satu) tahun. telah bersifat retroaktif. padahal seyogianya pemberlakuan suatu ketentuan hukum positif untuk mewujudkan prinsip negara yang berdasarkan hukum, harus memuat asas tidak berlaku surut (non retroaktif), sesuai dengan uud oleh karenanya semua aturan hukum hanya berlaku depan (prospektif). dengan demikian, menurut saya, ketentuan undang undang guo harus dinyatak ttd. sholihin nasirv, xxvii.pt. mabuk rayseptember mengenai pengesahan akta pendirian nomor tanggal mei dan perubahannya akta nomor tanggal agustus keduanya dibuat hadapan notaris dokterandes gde ngurah rai, s.h. dan perubahan terakhir denganbukw, xxviii. pt. usu indahli mengenai pengesahan akta pendirian nomor tanggal meusu indahx, xxix. pt. mereka seram goldseram goldy, xxx. pt. batubara nagan rayanaganz: xxxi. pt. manggarainggaraiz xxxii. pt. endendez para pemohon tersebut atas secara bersama sama disebut sebagai . para pemohon il: para pemohon dan para pemohon berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk zj vii1 bertanggal agustus nomor sk zj bertanggal agustus nomor sk zj. viii bertanggal agustus nomor sk zj vii bertanggal agustus nomor sk zj vii1 vii bertanggal agustus nomor sk zj viiiivii bertanggal agustus nomor sk zj viii bertanggal agustus nomor sk zj viii bertanggal agustus. bertanggal oktober nomor sk zj x bertanggal oktober nomor sk zj x bertanggal oktober nomor sk zjitmemberikan kuasa kepada januari haribowo, s.h., r.a. made damayanti zelda, s.h., abdullah, s.h., eni rasyid, s.h. dan wise hendrarwati, s.h., kesemuanya advokat pada kantor hukum zelda dan januari beralamat jalan kertanegara nomor kebayoran baruminervaini: kedudukan hukum legal standing) para pemohon bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia dan para pemohon adalah badan hukum indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan minerva, yang menurut ketentuan huruf dan huruf adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan inminerva yaitu peralihan dari minerva yang pada pokoknya menentukan bahwa hanyberdasarkan ketentuan minerva tersebut ada kelompokpokok pokok pertambangan beserta seluruh aturan pelaksanaannya tetapi tidak diakui dan harus batal, yaitu: permohonan yang diajukan sebelum tanggal januari namun belum mendapatkan surat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan: ii. permohonan yang diajukan setelah tanggal januari dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan: dan ili. permohonan yang diajukan setelah lewat tanggal januari dan belum memiliki surat persetujuan prinsip izin penyelidikan pendahuluan: dengan demikian ada (dua) persoalan mendasar dalam tersebut yang merugikan atau pasti potensial merugikan para pemohon, yaitu dipersyaratkannya waktu pengajuan permohonan kepada menteri paling lambat (satu) tahun sebelum berlakunya minerva dan syarat sudah mendapatkan persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan , sebagai syarat untuk dihormatinya permohonan atau pkp2b yang diajukan sebelum berlakunya minerva, bahwa para pemohon adalah perseorangan pemegang saham perseroan terbatas dan para pemohon adalah badan hukum indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang terkena akibat dari dan dirugikan akibat berlakunya minerva, karena para pemohon telah mengajukan permohonan dan atau pkp2b sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat itu, akan tetapi belum mendapatkan persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan hingga lewatnya jangka waktu yang dipersyaratkan oleh minerva, yang bukan karena kesalahan para pemohon, bahwa sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku saat itu serta peraturan pelaksanaannya (sebelum undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara), para pemohon dan atau para pemohon pkp2b harus mengajukan permohonan pencanangan wilayah pertambangan sebagai suatu langkah awal sebelum dapat mengajukan dan atau pkp2b, yang selanjutnya setelah diajukannya permohonan dan atau pkp2b barulah kemudian diikuti dengan terbitnya izin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip, dan seterusnya hingga terbitnya dan atau pkp2b. dengan demikian tindakan para pemohon pada saat sejak mengajukan permohonan pencanangan wilayah pertambangan, adalah merupakan satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan dalam rangka pengajuan untuk mendapatkan dan atau pkp2b, dimana terbitnya izin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip berada didalam rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. dengan kata lain, setiap pihak walaupun sedang dalam tahap pengajuan permohonan pencanangan wilayah pertambangan, maka tindakan itu haruslah dipandang sebagai tindakan proses pengajuan dan atau pkp2b. berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat itu, dalam rangkaian proses pengajuan tersebut pemohon kk ipjp2b diharuskan memenuhi dan melengkapi berbagai persyaratan persyaratan tertentu yang membutuhkan waktu yang panjang (karena birokrasi yang panjang dan lama) serta biaya yang tidak sedikit, agar bisa mendapatkan izin penyelidikan pendahuluan dan persetujuan prinsip: bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan permohonan kk pkp2b kepada instansi yang berwenang sebagaimana data data berikut: bahwa pemohon iiapi ame amm kk ix tanggal jundompu dan bimalombok barat, lombok tengah dan lombok timupaniai, paniai barat dan puncak jaya, papuasumba barat dan sumba timursumbawa barat dan sumbawa besae!md imc kk tanggal januari ditujukan kepada bapaksurat nomor pi kk vii tanggal jul: surat permohonan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b) surat nomor pisurat nomor pkp2b pi()) bahwa pemohon iibbpm pkp2b !i1esar dan aceh jaya, nanggroe aceh darussalam dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara: surat nomor bpm pkp2b !arat dan nagan raya, nanggroe aceh darussalam dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara:a: vii. pt. bintang purna manggalc2 ht. th' tertanggal agustus dan perubahan terakhir dengandan telah disahkan oleh menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor ht. .th. tanggal oktoberang purna manggalab: viii. pt. lebong tandadan perubahan terakhir dengan akta pernyataan keputusan rapat para pemegang saham pt. lebong tandai nomor tanggal februari dibuat hadapan notaris misdalina, s.h. dan telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ahu .ah. tahun tanggal juli dalam hal ini diwakili oleh ir. mustafa y.n. mereka, swasta, dalam hal ini bertindaklebong tandaisurat nomor bpm pkp2b ! tanggal februari ditujukan kepada bupati kapuas hulu mengenai permohonan pkp2b perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kabupaten kapuas hulu, kalimantan barat dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara: surat nomor pkp2b bpm kabar!ll tanggal maret ditujukan kepada bupati kutai barat mengenai permohonan pkp2b perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kecamatan sering manor bulan, kabupaten kutai barat, kalimantan timur dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara: surat nomor pkp2b bpmsurat nomor pkp2b bpm sumsel iv tanggal april ditujukan kepada gubernurbpm pkp2b v tanggal mei ditujukan kepada gubernur provinsi kalimantan dan kutai timur, kalimantan timur dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara: (ii) bahwa pemohon iic telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan dan pkp2b surat nomor lt ame amm kk ix tanggal septemberltselatan dan teluk bintuni, papua dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara: (iii) bahwa pemohon iidpkp2b mac berau il tanggal desember ditujukan kepada bupati berau mengenai permohonan pkp2b perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kabupaten berau, kalimantan timur dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara, surat nomor mac kaimana pkp2b xlperjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kabupaten kaimana, papua barat dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara: surat nomor pkp2b mac papua! atas, papua dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara, iv) bahwa pemohon iiemfc pkp2b !i1 tanggal februari ditujukan kepada bupati manggarai mengenai permohonan pkp2b perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kabupaten manggaraingada mengenai permohonan pkp2b perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kabupaten ngadaende mengenai permohonan pkp2b perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kabupaten ende, nusa tenggara timur dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara, (v) bahwa pemohon iifkiu imc kk tanggal januari ditujukan kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati pegunungan bintang mengenai permohonan kontrak karya) dalam rangka penanaman modal asing pma) kabupatekiudan raja ampat, papua dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara, surat nomor pkp2b kiu papuasurat nomor kiu rapat pkp2b xii tanggal des (vi) bahwa pemohon iigbsp imc kk 1ikeerom dasmanokwari,bsp kaimana pkp2b xsurat nomor pkp2b bsp papual) bahwa pemohon telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor shjsarmi, tolikara dan jayapura, papua dengan luas wilayah dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya, surat nomor shjtanggamus mengenai permohonan kontrak karya) dalam rangka penanaman modal asing pma) kabupaten lampung utara, lampunghjpkp2b shj papua!!i) bahwa pemohon iii telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor tfp imc kk tanggal januari ditujukan kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati paniai mengenai permohonan kontrak karya) dalam rangka penanaman modal asing pma) kabupaten paniai, papua dengan luas wilayah dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya: surat permohonan pkp2b surat nomor tf, sorong selatan dan manokwari, papua dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara, (ix) bahwa pemohon iij telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor kt daya, nagan raya, aceh tengah, gayo lestxx) bahwa pemohon iik telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor kg, nagan raya dan aceh tengahg(xi) bahwa pemohon iil telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor snmimiknraja ampat, papua dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara, surat nomor snp pkp2b xi tanggal nov, (xii) bahwa pemohon iim telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor e!md amm ame kk ix tanggal september ditujukan kepada(xiii) bahwa pemohon iin telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan pkp2b surat nomor bke aceh pkp2b vii tanggal juli ditujukan kepada bapak menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati aceh barat mengenai permohonan pkp2b dalam rangka penanaman modal asing kabupaten aceh barat, nanggroe aceh darussalam dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara, (xiv) bahwa pemohon iio telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor frmv) bahwa pemohon iip telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor brtolikarra telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan pkp2b surat nomor byu pkp2b ir telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan pkp2b surat nomor mhbii) bahwa pemohon iis telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor spi kpg kk vi tanggal juni ditujukan kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati sumba barat mengenai permohonan kontrak karya) dalam rangka penanaman modal asing pma) sumba barat, nusa tenggara timur dengan luas wilayah dan bahan galian berupa bijih besi: (xix) bahwa pemohon iit telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor mbcbelu, timor tengah utara dan timor tengah selatan: (xx) bahwa pemohon iiu telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor firmsumatera selatan mengenai permohonan kontrak karya) dalam rangka penanaman modal asing pma) kabupaten musi rawas dan sarolangun, sumatera selatan dengan luas wilayah dan bahan galian berupa emas dan mineral pengikutnya, surat nomor firm ame amm kk ix tangal september ditujukan kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati pesisir selatan mengenai permohonanc: ix. pt. mereka amaw7 ht. th. tertanggal desember dan perubahan terakhir denganamad: pt. mereka floresht. .th. tertanggal februari dan perubahan terakhir denganflorese, xi. pt. kation indah utama, yang telah didirikan berdasarkan akta pendirian pt. kation indah utama nomor tanggal oktober kontrak karya) dalam rangka penanaman modal asing pma) kabupaten pesisir selatanfirm pkp2b!pkp2b fir: surat nomor pkp2b firm sumsel iv tanggal april ditujukan kepada gubernur provinsifirm pkp2b v tanggal mei ditujukan kepada bupati kota baru mengenai permohonan pkp2b perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kabupaten kota baru, kalimantan selatan dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara: surat nomor5 firm pkp2b v tanggal meisurat nomor firm kaimana pkp2b xi(xxi) bahwa pemohon iiv telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor tsxi) bahwa pemohon iiw telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan surat nomor mrlimapuluh koto mengenai permohonan kontrak karya) dalam rangka penanaman modal asing pma) kabupaten limapuluh kotomr pkp2bmr pkp2b! ! tanggal februari ditujukan kepada bupati melawi mengenai permohonan pkp2b perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) kabupaten melawi, kalimantan barat dengan luas wilayah dan bahan galian berupa batubara: surat nomor pkp2b mr(xxiii) bahwa pemohon iix telah mengajukan permohonan permohonan sebagai berikut: surat permohonan pkp2b surat nomor pkp2b ui,rarti tidak dihormatinya proses permohonan kk pkp2b yang telah dilakukan oleh para pemohon dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. sehingga ketentuan minervperlindungan dan perlakuan hukum yang adil, hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dalam bertindak dan berusaha serta hak konstitusional untuk tidak dirugikan oleh ketentuan hukum yang berlaku surutipengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena berlakunya ketentuan minerva,jiktersebut dibatalkan, maka kerugian konstitusional para pemohon teralihkan, sehingga proses permohonan dan pkp2b para pemohon yang telah diajukan baik melalui kepala daerah bupati atau gubernur) maupun kepada menteri sebelum berlakunya minerva dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan undang undang ini:: bahwa para pemohon adalah perseroan terbatas yang beroperasi dan didirikan berdasarkan hukum indonesia serta telah disahkan sebagai badan hukum dan karenanya berstatus sebagai pribadi yang menurut undang undang berlaku indonesia maupun doktrin dianggap sebagai pribadi yang memiliki hak hak dan kewajiban yang sama dengan pribadi menurut hukum, seperti: teori organ von guerre) mengenai badan hukum. menurut teori ini badan hukum tidaklah dianggap sebagai suatu hal yang abstrak dan tidak nyata. badan hukum adalah suatu hal yang nyata yang tidak berbeda dengan manusia, yang memiliki organ untuk menyatakan kehendaknya dimana organ tersebutjalankan usaha yang dilakukan dan atau diwakili oleh pengurus sesuai ketentuan dalam anggaran dasarnyakemudian undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menegaskan bahwademikian juga pendapat prof. subjektif dalam bukunya pokok pokok hukum perdata penerbit pt. intermeso pada halaman menyatakan sebagai berikut:juga menggugat muka hakim. pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. badan hukum atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan badan hukum atau rechts persoon, artinya orang yang diciptakan oleh hukum. badan hukum misalnya: suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas atau n.v dan lain sebagainya bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, para pemohon mempunyai alasan dan kepentingan hukum secara langsung karena haku, yaitu hilangnya jaminan hukum yang adil bagi para pemohon untuk mendapatkan wilayah pertambangan yang telah dimohonkan dengan susah payah yang menurut ketentuan uud hak hak para pemohon tersebut wajib dilindungi. dengan demikian para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian minerva khususnya minerva: alasan alasan permohonan bahwa objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan minerva,ketentuan selengkapny: bahwa menurut para pemohon minerva bertentangan dengan ketentuan dan uudbahwa pertentangan tersebut pada angka seperti diuraikan berikut ini: pertentangan minerva dengan uud uud yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum mengandung prinsip prinsip dasar bagi kehidupan bernegara, yaitu negara menempatkan hukum sebagai yang paling berkuasa, hukum sebagai pedoman perilaku baik bagi penyelenggaraan negara dalam hal ini organ organ negara maupun warga negara. ini yang dikenal dengan konsep rule law. sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (rule law), negara republik indonesia menghormati prinsip prinsip yang universal dari negara hukum, yang paling tidak mengandung elemen mendasar yaitu, prinsip supremasi hukum (supremacy law), prinsip persamaan depan hukum (equality before the law) serta prinsip legalitas (due process law): prinsip supremasi hukum dalam implementasinya mengandung dua jaminan pengakuan yaitu adanya pengakuan normatif dan pengakuan empirik. pengakuan normatif berarti dalam perumusan norma hukum dan kebijakan negara maupun pemerintah harus didasarkan pada norma norma hukum yang tertinggi dan lebih tinggi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan warga negara yang harus menghormati hukum. norma hukum tertinggi dalam perumusan norma adalah untuk mencapai tujuan hukum yaitu prinsip prinsip keadilan hukum, ketertiban hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum:nar benar: para pemohon telah dengan itikad baik, sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan aturan hukum dan perundang undangan dengan baik: yaitu telah mengajukan permohonan dan pkp2b sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku akan tetapi belum selesai karena belum diterbitkannya persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan dari pejabat yang berwenang karena lamanya prosedur birokrasi yang harus ditempuh walaupun seluruh persyaratan hukum dan administrasi telah dipenuhi. akan tetapiupaya dan hasil yang telah dicapai para pemohon, diabaikan, dicampakkan serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada. ini benar benar sesuatu perlakuan yang sangat tidak adil: adalah sesuatu yang nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, ketika lahir ketentuan hukum baru dalam hal ini ketentuan pasyang: adalah sesuatu yang nyata menimbulkan kekacauan hukum, ketika lahir ketentuan yang baru, dalam hal initanpa memberikan perlindungan hukum yang adil dengan mengatur aturan peralihan yang mulus yang menjamin dapat berlakunya ketentuan baru tetapi tidak merugikan hak hak konstitusional mereka yang telah mendapatkan hak dari aturan yang lama, adalah sesuatu yang nyata tidak membawa manfaat kebaikan, dengan lahirkarena telah menimbulkan rusaknya iklim investasi, yaitu kekhawatiran para pelaku bisnis khususnya didan ekonomi bangsa dan negara: betul bahwa negara memiliki otoritas untuk membuat regulasi dan perubahan perubahan kebijakan dalam hal inikan tetapi dalam negara yang berpegang pada prinsip supremasi hukum, prinsip legalitas serta persamaan depan hukum, regulasi itu harus memberikan jaminan perlindungan yang adil dan sama terhadap semua warga negara yang telah mendapatkan haknya dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat itu: para pemohon merasa dirugikan dan merampas hak haknya yang dijamin oleh uud dengankarena segala upaya yang dilakukannya dengan itikad baik dalam mendapatkan hak untuk memperoleh dan atau pkp2b sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku diabaikan, tidak diakui sehingga harus mengulang segala proses itu dari awal yang menghabiskan waktu serta dana yang besar. sekali lagi ini benar benar perlakuan yang tidak adil, pertentangengan junctomakanan uud tersebut, memberikan hak konstitusional kepada para pemohon, untuk mendapatkan: pengakuan, jaminan serta perlindungan hukum yang adil dari negara kepastian hukum dari negara atas segala tindakannya yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. pelanggaran atas hak hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh konstitusi undang undang dasar tersebut karena berlakunya ketentuan minerva tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk sampai pada tingkat terjadinya dan atau pkp2b antara suatu perusahaan dengan pemerintah membutuhkan proses yang sangat panjang dengan biaya yang sangat besar. demikian juga untuk sampai pada tahap penerbitan persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan yang berada tengah kesatuan rangkaian proses terjadinya dan atau pkp2b harus dilakukan melalui proses administrasi yang panjang dan biaya besar pula, adapun proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: berdasarkan surat keputusan menteri esdm nomor tahun yang menentukan bahwa sebelum dikeluarkannya kk pkp2b terlebih dahulu pemohon harus mengikuti proses tahap tertentu, dimana tahap tahannya adalahmenteri atau gubernur atau bupati walikota) dan akta perubahan anggaran dasar pt. kation indah utama nomor tanggal januari keduanya dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh, dalam hal ini diwakili oleh rocky sulistyoation indah. pemohon iif: pt. bintuni steenkool prima, yang telah didirikan berdasarkan akta pendirian pt. bintuni steenkool prima nomor tanggal november dan akta perubahan anggaran dasar pt. bintuni steenkool primjurus hermanosteenkool prig, il. pt. sida horn jaya, yang telah didirikan berdasarkan akta pendirian pt. sida horn jaya nomor tanggal november dan akta perubahan anggaran dasar pt. sida horn jayii. jika memperoleh persetujuan, pemohon mengajukan permohonan kk pkp2b kepada pejabat yang berwenang menteri atau gubernur atau bupati walikota) iii. iv. diberikan persetujuan prinsip mengajukan surat izin penyelidikan pendahuluan vi. membentuk perseroan terbatas berbadan hukum indonesia vii. perundingan naskah kontrak karya pkp2b dengan tim perunding pemerintah viii. tercapai kesepakatan, naskah kontrak karya pkp2b ditandatangani para pihak. ix. naskah dimintakan rekomendasi dari bkpm dan telah dikonsultasikan dengan dpr diajukan untuk persetujuan presiden terhadap permohonan atau pkp2b yang telah diajukan sebelum tanggal januari dan telah memperoleh persetujuan prinsip atau izin penyelidikan pendahuluan tidak menimbulkan persoalan menurut ketentuan minerva. yang menjadi persoalan dan yang justru diderita oleh para pemohon adalah para pemohon telah mengajukan pencanangan wilayah pertambangan atau permohonan atau pkp2b kepada pejabat yang berwenang, dimana pengajuan pencanangan wilayah ini adalah suatu tindakan dalam satu rangkaian proses yang tidak terpisahkan dalam rangka yang hanya mempunyai satu tujuan yaitu dalam rangka akan diajukannya dan diperolehnya dan pkp2b yang tentunya menjadi harapan (potensial) dalam persamaan hak dan kepastian hukum para pemohon yang dijamin konstitusi dimana untuk mengajukan pencanangan wilayah pertambangan dan permohonan dan pkp2b itu juga harus memenuhi berbagai syarat syarat yang ditentukan. sejak permohonan diajukan sampai pada keluarnya pencanangan wilayah memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar, hal ini terbukti dari permohonan para pemohon yang hingga saat ini belum keluar persetujuan pencanangan wilayahnya, sampai pada tahap ini sebenarnya, para pemohon sudah potensial dipastikan akan mendapatkan wilayah pertambangan tersebut, karena tinggal meneruskan pada tahap administrasi dan negosiasi dengan pihak pemerintah. akan tetapi seluruh proses ini dengan segala hak hak dan keutamaan yang diperoleh darinya, termasuk hak mendapatkan wilayah pertambangan yang dimohonkan, menjadi buyar dan hilang karena menurut ketentuan minerva proses yang telah dicapai tersebut tidak diakui atau dianggap batal. dengan demikian, para pemohon menderita kerugian ganda yaitu kerugian tidak mendapat haknya yang seharusnya diperoleh serta kerugian karena kehilangan biaya, waktu serta peluang usaha yang sudah direncanakan. secara konstitusional para pemohon yang telah memperoleh haknya atau potensial akan mendapatkan haknya secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, haruslah dilindungi dan dijamin secara adil agar tidak dirugikan, karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemohon. dengan demikian seharusnya secara konstitusional para pemohon berhak atau dijamin haknya untuk melanjutkan proses permohonan kk pkp2b yang merupakan satu kesatuan rangkaian proses tak terpisahkan atau dialihkan dalam bentuk lain disesuaikan ketentuan undang undang yang baru minerva) atau paling tidak para pemohon dijamin hak konstitusionalnya atas wilayah pertambangan yang telah dimohonkan serta untuk mendapatkan hak atas wilayah pertambangan itu tidak perlu melalui proses lelang lagi sebagaimana diharuskan oleh ketentuan minerva. hak dan jaminan konstitusional ini harus dilindungi dan dijamin oleh ketentuan undang undang minerva. akan tetapi justru karenmengabaikan dan menggugurkan hak hak konstitusional para pemohon tersebut. lebih jauhkepastian hukum yang adil bagi para pemohon yaitu ketidakpastian untuk berusaha dalam bidang pertambangan, karena seharusnya para pemohon yang sudah dipastikan atau potensial dipastikan akan memperoleh hak atas wilayah pertambangan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang undang yang sah menjadi tidak jelas, bahkan hilang karena para pemohon harus menempuh proses baru yaitu proses lelang sebagaimana ditentukan oleh minerva. dengan uraian tersebut jelas bahwketentuan uud juncto karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat. sehingga demikian ketentuan minerva akan tidak melanggar hak hak konstitusional para pemohon atau akan tidak bertentangan dengan uud apabila kedua frasa tersebut dihapuskan sehingguud uud berbunyi,ketentuan mengamanatkan pembentukan undang undang diatur dengan undang undang, yaitu dalam hal ini berdasarkan ketentuan tersebut dengan demikian, ketentuan yang terkandung dalam berlaku sebagai ketentuan undang undang dasar konstitusi yang harus dihormati dalam membentuk undang undang atau menentukan materi muatan suatu undang undang. pada kenyataannya materi muatanasas asas yang terkandung dalam nomor tahun tersebut yang seharusnya secara konstonstitusional diikuti dan dihormati. akibat tidak dihormatinya atau dianggapnya asas asas tersebut mengakibatkan materi muatan undang undang cast minerva harus dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan batal. hadapan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang dilanggar dengan adanya minerva adalah sebagai berikut: undang undang nomor tahun menentukan bahwa materi muatan undang undang harus mengandung asas pengayoman, asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. pelanggaran atas asas pengayoman asas pengayoman berarti, suatu materi muatanpengayoman dan rasa ketentaraan masyarakat, cast para pemohon yang kehilangan haknya yang seharusnya dilindungi untuk mendapatkan wilayah pertambangan atau meneruskan permohonannya yang telah dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelanggaran atas asas keadilan asas keadilan berartncerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara cast para pemohon seperti telah diuraikan panjang lebar atas. jika minerva mengikuti asas ini seharusnya para pemohon yang telah mengajukan permohonan seharusnya dilindungi haknya untuk melanjutkan proses permohonannya mendapat wilayah pertambangan yang dimohonkan tanpa melalui proses lelang menurut ketentuan minerva yang baru. asas keadilan juga dilanggar oleh minerva karena telah memberlakukan secara surut suatu undang undang baru yang merugikan para pemohon yang seharusnya dilindungi dari pemberlakuan peraturan yang berlaku surut itu. pelanggaran atas asas ketertiban dan kepastian hukum asas keadilan dan kepastian hukum berartnimbulkan ketertiban dalam masyarakat karena tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, cast para pemohon. lebih jauhmberikan jaminan kepastian hukum sehingga telah menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. pelanggaran atas asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan berartilihat penjelasan huruf nomor ternyata,perhatikan serta tidak mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. minerva hanya mementingkan kepentingan bangsa dengan mengabaikan kepentingan individu dan warga masyarakat invasi para pemohon, yang seharusnya menurut ketentuan uud harus dilindungi. bahwa pada akhirnya akibat dari dianggapnya asas asas peraturan perundang undangan tersebut yaitu asas pengayoman, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan oleh minerva pada khususnya, telah menimbulkan kerugian bagi para pemohon, yang seharusnya menurut ketentuan uud para pemohon harus dilindungi hak hak konstitusionalnya, karena pasti akan memperoleh hak hak itu secara sah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat itu.hak, kepentingan yang telah diperoleh atau pasti akan diperoleh secara sah harus gugur dan para pemohon harus menempuh permohonan baru melalui proses lelang, hal mana merupakan kerugian konstitusional para pemohon. hal ini adalah konsekuensi yang tidak perlu terjadi bila tidak adtainyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut keputusan mahkamah konstitusi. bahwa dengan demikian, jelaslahbertentangan dengan ketentuan juncto uud juncto huruf huruf huruf dan huruf karena itharus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatmahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan melakukan pengujian atasrhadap uud pemohon mempunyai kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan pengujian undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batu bara khususnya terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uuddan uud dengan harusnya frasketentuan dan uud maka bunyi minerva, menjadidan karena itu para pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pengujian ini sebagai berikut: permohonan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,1945):juncto juncto uudp 57brtambangan mineral dan batubara, bukti p 5a fotokopi akta pendirian pt. pukau indah nomor tanggal september dibuat hadapan notaris gunung tua alamsyah harahap, sh: bukti p 5b fotokopi pengesahan akta pendirian pt. pukau indah oleh direktur jenderal hukum dan perundang undangan ub. direktur perdata nomor y.a. tanggal november bukti p 5c fotokopi akta pernyataan keputusan rapat pt. pukau indah nomor tanggal januari dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 5d fotokopi surat keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tanggal maret tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan atas nama pt. pukau indah: bukti p 6a fotokopi akta pendirian pt. bintang purna manggala nomor tanggal maret dibuat hadapan notaris harsono purnomosidi, sh: bukti p 6b fotokopish, bukti p 6c fotokopi surat keputusan menteri kehakiman dan ham nomor ht. .th. tanggal oktober tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas atas nama pt. bintang purna manggala, bukti p 7a fotokopi akta pendirian pt. lebong tandai nomor tanggal maret dibuat hadapan notaris gunung tua alamsyah, sh: bukti p 7b fotokopi akta pernyataan keputusan rapat pt. lebong tandai nomor tanggal februari dibuat hadapan notaris misdalina, sh:ida horn j1172009, bertanggal agustus selanjutnya disebut sebagai . pemohon iih: ill. pt. teminabuan dumai perkasa, yang telah didirikan berdasarkan.teminabuan dumai bertanggal agustus selanjutnya disebut sebagai . . pemohon iii: xiv. pt. krueng tangnibukti p 7clebong tandai: bukti p 8a fotokopi akta pendirian pt. mereka varvarinskoe gold nomor tanggal novb fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. mereka varvarinskoe gold nomor tanggal desc fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. mereka coal corporation nomor tanggal meid fotokopi akta perbaikan pt. mereka ama coal nomor tanggal november dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 8e fotokopi surat keputusan menteri hukum dan perundang undangan nomor w7 ht. th. tanggal desember pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atas nama pt. mereka ama coal: bukti p 8f fotokopi. mkn: bukti p 8gama coal: bukti p 9a fotokopi akta pendirian pt. mereka flores coal nomor tanggal oktober dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 9b fotokopi surat keputusan menteri hukum dan ham nomor ht. .th. tanggal februari tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atas nama pt. mereka flores coal: bukti p 9c fotokopi. mkn: bukti p 9dflores coal: bukti p 10a fotokopi permohonan pkp2b pt. pukau indah kepada bupati kutai timur nomor pkp2b pi kutim iv tanggal april bukti p10b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. pukau indah kepada gubernur provinsi papua nomor pi pkp2b ! tanggal januari bukti p 10dame amm kk ix tanggal september bukti p 10e 10f10gpapua nomor pi kpg kk vi tanggal juni bukti p 10htimur nomor pi kpg kiri tanggal juni buktk vi tanggal juni bukti p 10jsumbawa nomor pi emd imc kk vi tanggal januari bukti p 10kkk vii tanggal juli bukti p 11a! tanggal februari bukti p 11bi1 tanggal februari bukti p 11c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintang purna manggala kepada bupati kapuas hulu nomor bpm pkp2b tanggal februari bukti p 11d fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintang purna manggala kepada bupati kutai barat nomor pkp2b bpm kabar!!l1 tanggal maret bukti p 11e fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintang purna manggala kepada bupati kutai timur nomor pkp2b bpm kutim iv tanggal april bukti p 11f fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintang purna manggala kepada gubernur provinsi kalimantan timur nomor bpm pkp2b v tanggal mei bukti p 12a fotokopi surat permohonan pkp2b pt. lebong tandai kepada menteri energi dan sumber daya mineral bupati kutai timur nomor lt ame amm kk ix tanggal september bukti p 12b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. lebong tandai kepada gubernur provinsi papua nomor ilt pkp2b tanggal januari bukti p 13a fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mereka ama coal kepada bupati berau nomor pkp2b mac berau xi1 tanggal desember bukti p 13b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mereka ama coal kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati kaimana nomor mac kaimana pkp2b xi1 tanggal november bukti p 13c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mereka ama coal kepada gubernur provinsi papua nomor pkp2b mac papua!lll tanggal maret bukti p 14a fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mereka flores coal kepada bupati manggarai nomor mfc pkp2b! ! tanggal februari bukti p 14b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mereka flores coal kepada bupati ngada nomor mfc pkp2b ! tanggal februari bukti p 14c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mereka flores coal kepada bupati ende nomor mfc pkp2b ! tanggal februari bukti p 15a fotokopi surat permohonan pt. kation indah utama kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati pegunungan bintang nomor kiu imc kk tanggal januari bukti p 15b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. kation indah utama kepada gubernur provinsi papua nomor iku pkp2b tanggal januari bukti p 15c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. kation indah utama kepada gubernur provinsi papua nomor pkp2b kiu papua tanggal maret bukti p 15d fotokopi surat permohonan pkp2b pt. kation indah utama kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati raja ampat nomor kiu rapat pkp2b xi1 tanggal desember bukti p 16a fotokopi surat permohonan pt. bintuni steenkool prima kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan gubernur provinsi papua nomor bsp imc kk tanggal januari bukti p 16b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintuni steenkool prima kepada gubernur provinsi papua nomor nbsp pkp2b tanggal januari bukti p 16c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintuni steenkool prima kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati kaimana nomor bsp kaimana pkp2b x1 tanggal november bukti p 16d fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintuni steenkool prima kepada gubernur provinsi papua nomor ipjp2b bsp papua!1ll tanggal maret bukti p 17a fotokopi surat permohonan pt. sida horn jaya kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan gubernur provinsi papua nomor shj imc kk i tanggal januari bukti p 17b fotokopi surat permohonan pt. sida horn jaya kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati tanggamus nomor shj ame amm kk ix tanggal september bukti p 17c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. sida horn jaya kepada gubernur provinsi papua nomor shj pkp2b i tanggal januari bukti p 17d fotokopi permohonan pkp2b pt. sida horn jaya kepada gubernur provinsi papua surat nomor pkp2b shj papua! lll tanggal maret bukti p 18a fotokopi surat permohonan pt. teminabuan dumai perkasa kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati paniai nomor tfp imc kk ! tanggal januari bukti p 18b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. teminabuan dumai perkasa kepada gubernur provinsi papua nomor tfp pkp2b tanggal januari bukti p 19a fotokopi surat permohonan pt. krueng tangaht kpg kk vi tanggal juni bukti p 19b fotokopi surat permohonan pt. krueng tangah kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati mandailing natal nomor kt ame amm kk ix tanggal september bukti p 20a fotokopi surat permohonan pt. krueng kasuig kpg kk vi tanggal juni bukti p 20b fotokopi surat permohonan pt. krueng kasui kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati mandailing natal nomor kg ame amm kk ix tanggal september bukti p 21a fotokopi surat permohonan pt. salawat naidu prima kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan gubernur provinsi papua nomor snp imc kk tanggal januari bukti p 21b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. salawat naidu prima kepada gubernur provinsi papua nomor snp pkp2b tanggal januari bukti p 21c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. salawat naidu prima kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati raja ampat nomor snp pkp2b x1 tanggal november bukti fotokopi surat permohonan pt. elang mereka doromasa kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati sumbawa nomor emd amm ame kk ix tanggal september bukti fotokopi surat permohonan pkp2b pt. batubara kaway xvi kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati aceh barat nomor bke aceh pkp2b vii tanggal juli bukti fotokopi surat permohonan pt. flobamora raya minerals kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati kutai timur nomor frm ame amm kk ix tanggal september bukti p 25a fotokopi surat permohonan pt. bintuni raya perkasa kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan gubernur provinsi papua nomor brp imc kk tanggal januari bukti p 25b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintuni raya perkasa kepada gubernur provinsi papua nomor irp pkp2b tanggal januari bukti p fotokopi surat permohonan pkp2b pt. bintuni baru utama kepada gubernur provinsi papua nomor ibu pkp2b tanggal januari bukti fotokopi surat permohonan pkp2b pt. putri horn barat kepada gubernur provinsi papua nomor imdb pkp2b tanggal januari bukti fotokopi surat permohonan pkp2b pt. sumba prima iron kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati sumba barat nomor spi kpg kk vi tanggal juni bukti fotokopi surat permohonan pt. mereka bell copper kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan gubernur provinsi nusa tenggara timur nomor mbc kpg kk vi tanggal juni bukti p 30a fotokopi surat permohonan pt. mabuk raya kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati limapuluh koto nomor mr ame amm kk ix tanggal september bukti p 30b fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mabuk raya kepada bupati sintang nomor mr pkp2b !i1 tanggal februari bukti p 30c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mabuk raya kepada bupati melawi nomor mr pkp2b !i1 tanggal februari bukti p 30d fotokopi surat permohonan pkp2b pt. mabuk raya kepada bupati kutai timur nomor pkp2b mr kutim iv tanggal april bukti p 31agubernur provinsi sumatera selatan nomor firm imc kk tanggal januari bukti p 31bbupati pesisir selatan nomor firm ame amm kk ix tangal september bukti p 31c fotokopi surat permohonan pkp2b pt. laszlo indah raya mining kepada bupati sintang nomor ilir pkp2b tanggal februari bukti p 31d fotokopi surat permohonan pkp2b pt. laszlo indah raya mining kepada bupati kutai kartanegara nomor pkp2b firm kukar iv tanggal april bukti p 31e fotokopi surat permohonan pkp2b pt. laszlo indah raya mining kepada gubernur provinsi sumatera selatan nomor pkp2b firm sumsel iv tanggal april bukti p 31f fotokopi surat permohonan pkp2b pt. laszlo indah raya mining kepada bupati kota baru nomor ilir pkp2b v tanggal mei bukti p 31g fotokopi surat permohonan pkp2b pt. laszlo indah raya mining kepada bupati kutai timur nomor firm pkp2b v tanggal mei bukti p 31h fotokopi surat permohonan pkp2b pt. laszlo indah raya mining kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati kaimana nomor firm kaimana pkp2b x1 tanggal november bukti fotokopi surat permohonan pkp2b pt. usu indah mining kepada bupati kutai kartanegara nomor pkp2b uim kukar iv tanggal april bukti fotokopi surat permohonan pt. tanjung terapung kepada menteri energi dan sumber daya mineral dan bupati kutai timur nomor ts ame amm kk 1x tanggal september bukti p 34a fotokopi akta pendirian pt. kation indah utama nomor tanggal oktober dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 34b fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. kation indah utama nomor tanggal januari dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 35a fotokopi akta pendirian pt. bintuni steenkool prima nomor tanggal november dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 35b fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. bintuni steenkool prima nomor tanggal januari dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 35c fotokopi surat keterangan notaris dirawat yalesperdani, nomor kn tertanggal september a.n. pt. bintuni steenkool prima, bukti p 36a fotokopi akta pendirian pt. sida horn jaya nomor tanggal november dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 36b fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. sida horn jaya nomor tanggal januari dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 36c fotokopi surat keterangan notaris dirawat yalesperdani, nomor kn tertanggal september a.n. pt. sida horn jaya: bukti p 37a fotokopi: bukti p 37b fotokopi surat keterangan notaris dirawat yalesperdani, nomor kn tertanggal september a.n. pt. teminabuan dumai perkasa: bukti p 38a fotokopi akta pendirian pt. krueng tangah: bukti p 38b fotokopi kutipan daftar keputusan menteri kehakiman tertanggal juni nomor ya5 a.n. pt. krueng tangah: bukti p 39a fotokopi akta pendirian pt. krueng kasui, bukti p 39b fotokopi kutipan daftar keputusan menteri kehakiman tertanggal september nomor ya5 a.n. pt. krueng kasui:j: xv. pt. krueng kasua5 tertanggal septemberk: xvi. pt. salawat naidu prima, yang telah didirikan berdasarkan akta pendirian pt. salawat naidu prima nomor tanggal oktober dan akta perubahan anggaran dasar pt. salawat naidu prima nomor tanggal januari keduanya dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh, danalawat naidu prima, yang beralamat ariobimo sentral lantai jalan rasa said kav bukti p 40a fotokopi akta pendirian pt. salawat naidu prima nomor tanggal oktober dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 40b fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. salawat naidu prima nomor tanggal januari dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 40c fotokopi surat keterangan notaris dirawat yalesperdani, nomor ix kn tertanggal september a.n. pt. salat naidu prima, bukti p 41a fotokopi akta pendirian pt. elang mereka doromasa nomor tanggal desember dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 41b fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. elang mereka doromasa nomor tanggal juni dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 42a fotokopi akta pendirian pt. batubara kaway xvi nomor tanggal desember dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 42b fotokopi: bukti p 43a fotokopi akta pendirian pt. flobamora raya minerals nomor tanggal maret dibuat hadapan notaris drs. gde ngurah rai, sh, bukti p 43b fotokopih, mkn: bukti fotokopi akta pendirian pt. bintuni raya perkasbintuni baru utamputri horn baratsumba prima iron, nomor tanggal desember dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 48a fotokopi akta pendirian pt. mereka bell copper nomor tanggal juni dibuat hadapan notaris martina warmansjah, sh: bukti p 48b fotokopi surat keterangan notaris titiek dirawat sugianto, nomor not t vi tertanggal juni a.n. pt. mereka bell copper, bukti fotokopih: bukti p 50a fotokopi akta pendirian pt. tanjung terapung nomor tanggal september dibuat hadapan notaris gunung tua alamsyah harahap, sh: bukti p 50b fotokopi akta pernyataan keputusan rapat pt. tanjung terapung nomor tanggal januari dibuat hadapan notaris martina warmansjah, sh: bukti fotokopi: bukti fotokopih, bukti p 53a fotokopi akta pendirianb fotokopi akta perubahan anggaran dasarc fotokopi official translation surat keterangan notaris titiek dirawat sugianto, nomor not t xii tertanggal desember a.n. pt. mereka zizek gold, p 54a fotokopi akta pendirian pt. batubara nagan raya nomor tanggal mei dibuat hadapan notaris titiek dirawat s., sh, bukti p 54b fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. batubara nagan raya nomor tanggal februari dibuat hadapan notaris dirawat yalesperdani, sh: bukti p 54c fotokopi keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. .tahun tentang pengesahan badan hukum pt. batubara nagan raya tanggal juni bukti p 55a fotokopi akta pendirian pt. mereka tokhtarovskoe gold nomor tanggal november dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 55a fotokopi akta pendirian pt. mereka bakyrchik gold nomor tanggal november dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 56c fotokopi akta pendirian pt. bakyrchik gold nomor tanggal juli dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 56d fotokopi keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan badan hukum pt. ende mereka coal, tertanggal november bukti p 57a fotokopi akta perubahan anggaran dasar pt. mereka tokhtorovskoe gold nomor tanggal juli dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh: bukti p 57b fotokopi keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan badan hukum pt. manggarai mereka coal, tertanggal oktober selain itu, para pemohon juga mengajukan seorang saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari sebagai berikut: saksi achmad sanusi, s.h. bahwa saksi menyampaikan prosedur permohonan kontrak karya kk) dan pkp2banggal desember tentang pedoman pencanangan wilayah pertambangan: dimaksud pada hurufpermohonan kk pkp2b harus diajukan paling lambat hari sejak tanggal sejakhuruftanggal oktober bahwa ketika seseorang mengajukan pencanangan wilayah tidak ada maksud lain kecuali hanya semata mata untuk permintaan atau permohonan dan pkp2b saja,. apalagi negara kita banyak daerah daerah terpencil dimana cadangan mineral dan batu bara itu berada, bahwa saksi belum pernah terjun langsung untuk mengikutsertakan dalam pencanangan wilayah. namun yang saksi ketahui bahwa untuk pemrosesan pencanangan wilayah cukup rumit, tidak sedikit waktu dan tenaga yang harus dilibatkan, serta memerlukan biaya tidak sedikit: bahwa untuk penerbitan prinsip prinsip tersebut harus mengundang ahli dari dirjen mineral dan batubara maupun dari pemerintah daerah, serta instansi terkait. hal demikian adalah untuk mendapatkan kuasa pertambangan atau kk pkp2b agar berjalan dengan baikhampir sama sekali saksi tidak pernah menjumpai hal demikian: bahwa kk pk2b ditunjukkan kepada menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai kewenangannya masing masing, bahwa untuk lintas provinsi apabila ada kerja sama, memang menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah menteri atau dirjen. tetapi apabila tidak ada maka harus dilakukan langsung kepada gubernur. demikian pula apabila diantara kabupaten kota ada kerjasama antar lintas kabupaten atau kota diangkat menjadi kewenangan provinsi, : bahwa isu sentral perkara ini adalah konstitusionalitas minerva. ahli melihat dari dua pendekatan, pertama, landasan konstitusional, dan kedua, landasan teoritis, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa mengenai landasan konstitusional, titik tidaknya adalah dan uud. sementara bahwa mengenai landasan teoritisnya, ahli menggunakan teori lon fuller yang teorinya memfokuskan pada hukum yang baik dan hukum yang tidak baik, dengan ukuran etik dan moral. lon fuller memaparkan model kegagalan dalam pembentukan hukum (eight ways fail make law). antara delapan kegagalan itu, dalam konteks minerva, terdapat dua bentuk kegagalan yang relevan. pertama, improper use refractive lawmaking membuat aturan yang meletakkan syarat syarat yang sulit untuk dipenuhi. dengan demikian, minerva merupakan kegagalan dalam pembentukan hukum, dan guo juga inkonstitusional: bahwa rumusan minerva adalah rumusan positif. jika dilihat secara contrary, mereka yang tidak memenuhi ketentuan paling lambat satu tahun dan seterusnya, tidak bisa diproses. rumusan ini akan sangat menyulitkan dalam penegakan hukumnya. secara contrary, mereka yang tidak memenuhi syarat paling lambat satu tahun dan seterusnya harus mulai proses dari awal, bahwa dari sisi hukum administrasi, masalah ini bisa dilihat dari sisi legitimate expectation suatu harapan. dalam hal ada pengajuan permohonan dan permohonan itu tidak pernah ditolak, maka sudah ada suatu harapan, legitimate expectation, apalagi pemohon sudah mengeluarkan biaya untuk melakukan proses tadi: tentunya pemohon mempunyai harapan biaya itu akan bisa kembali jika usaha itu berjalan: bahwa guo berlaku surut bagi mereka yang sebetulnya sudah berproses sebelum undang undang berlaku. seharusnya proses yang sudah berlaku itu dihormati karena berkaitan dengan asas kepastian hukum. jadi, dari sisi pemohon, dialami persoalan legitimate expectation dan persoalan kepastian hukum: bahwa dari sisi hukum administrasi, pendapat umum menyatakan jika bulan setelah mengajukan permohonan tidak ada jawaban, maka menurut undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, pejabat yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. tetapi hal ini untuk kepentingan hukum acara pengadilan tata usaha negara, sementara permasalahannya adalah substansi dan bukan hukum acara, bahwa menurut lon fuller, bisa terjadi kontradiksi internal dari undang undang itu sendiri, yaitu satu bertentangan dengan yang lainnya, dan bisa juga terjadi kontradiksi dengan undang undang yang lain. kontradiksi terhadap undang undang yang lain bisa diatasi dengan menggunakan asas referensi, lex specialis dan lex posterior. tetapi kalau kontradiksi yang terjadi adalah dalam satu undang undang, sampai sekarang belum ada asas yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kontradiksi dalam satu undang undang. ini menjadi wilayah rechtvinding dari hakim: bahwa menurut lon fuller yang dimaksud dengan discontinuity atau kesenjangan adalah kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaannya, yaitu antara law book dengan law action: bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan dan minerva. tidak dipermasalahkan karena menghormati hak yang sudah diperoleh. sedangkan hal yang terkait dengan adalah legitimate expectation. kedua hal ini secara prinsip berbeda, bahwa mengenai pendapat hal ini adalah persoalan maladministrasi yang kemudian menjadi sengketa tun, adalah tidak benar. sengketa tun bukan persoalan maladministrasi. maladministrasi berkaitan dengan perilaku pribadi, tanggung jawab pribadi, bisa administrasi, perdata, maupun pidana. tindak pidana korupsi pejabat adalah salah satu contoh bentuk maladministrasi, sedangkan sengketa tun adalah soal legalitas atau soal keabsahan suatu keputusan tun: bahwa persetujuan ataupun izin (yang dimaksud dalam adalah wewenang sepihak dari pemerintah, bukan pemohon. sehingga ini seharusnya adalah ketentuan peralihan bagi pemerintah untuk segera dalam waktu tahun menyelesaikan izin yang sudah dilakukan sebelum undang undang ini. sedangkan mengenai permohonan yang sebelumnya, seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan, misalnya dalam jangka waktu sekurang kurangnya bulan atau tahun, bahwa jika dicermati, perbedaan antara undang undang nomor tahun dengan undang undang minerva adalah benar pada persoalan pergeseran otonomi daerah: yaitu mulai dari undang undang nomor tahun dilanjutkan dengan undang undang nomor tahun tetapi bukan hanya itu. satu hal yang sangat prinsip, undang undang nomor tahun menerapkan pola kontrak karya kk) yang merupakan instrumen hukum campuran, sedangkan undang undang minerva beralih menjadi izin usaha pertambangan iup) yang merupakan instrumen hukum publik, berupa keputusan tata usaha negara, bahwa keputusan tata usaha negara adalah tindakan hukum sepihak. perbedaan secara prinsipil antara undang undang nomor tahun dengan undang undang nomor tahun adalah (i) bergesernya politik otonomi daerah, dan (ii) instrumen hukum yang digunakan juga berbeda. dengan production sharing adalah instrumen hukum campuran, satu sisi merupakan hukum publik yang pemerintah mendasarkan pada uud tetapi instrumen hukum yang digunakan antara pemerintah dengan pengusaha adalah hukum kontrak. ini merupakan hukum campuran: bahwa uuu minerva memiliki rumusan yang membingungkan sehingga tidak ada kepastian, bahwa dalam kontrak karya pemerintah tidak menundukkan diri pada hukum perdata. adalah satu perjanjian hukum campuran, yang pemerintah tidak bisa lepas dari uudkan keterangan lisbertanggal september para pemohon yang menyatakan diri berkedudukan sebagai perseorangan dan mewakili beberapa badan hukum privatgatur tentang ketentuan peralihan, yang pada pokoknya menentukan bahwsingkatnya menurut para pemohon, ketentuan guo telah mengakibatkan ketidakpastian berusaha bidang pertambangan, bertentangan dengan prinsip rule law, menimbulkan kekacauan, tidak membawa manfaat kebaikan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan karenanya menurut para pemohon ketentuan guo bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta dianggap telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, baik yang berkedudukan sebagai badan hukum privat maupun sebagai perorangal: xvii. pt. elang mereka doromasa, yang telah didirikan berdasarkan akta pendirian pt. elang mereka doromasa nomor tanggal desember dan akta perubahan anggaran dasar pt. elang mereka doromasa nomor tanggal juni keduanyalang mereka dorom. pemohon iim: xviii. pt. batubara kaway xvi, yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan keputusan menteri hukum dan perundang undangan republik indonesia nomor ht. .th. tertanggal april mengenai pengesahan akta pendirian nomor tanggal desember dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, dan perubahan terakhir dengankaway xvin:minervhal tersebut atas, pemerintah melalui ketua majelis hakimada kenyataannya para pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, berkurang, atau setidak tidaknya terhalang halangi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, selain itu para pemohon juga tidak dalam posisi yang tidak diproses izin permohonan kk pkp2b nya, baik kepada pemerintah daerah (dalam hal ini bupati walikota apabila wilayah yang dimohon berada dalam satu kabupaten kota, maupun kepada gubernur apabila wilayah yang dimohonkan berada pada lintas kabupaten kota dalam satu provinsi) untuk diteruskan kepada menteri (dalam hal ini menteri energi dan sumber daya mineral) untuk ditandatangani kk pkp2b nyauntuk diuji, akan tetapi berkaitan dengan masalah prosedur permohonan izin yang harus dilalui dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. sehingga menurut pemerintah. sehubungan dengan anggapan para pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan minerva yangtersebut dianggap bertentangan dengan uud yang menyatakan sebagai berikut:filosofi dari ketentuan ketentuan peralihan) undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara,sudah termasuk dalamnya. sebagaiundang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubar(dalam hal ini minerva), yang menurut pemerintah justru lebih menguntungkan, lebih lebih bagi para pemohon, karena tanpa harus melalui lelang, dengan diberlakukannya era otonomi daerah, sebagaimana diatur pertama kali dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, kemudian diganti dengan undang undang nomor tahun sebagaimana diubah untuk kedua kalinya, terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang antara lain diatur mengenai kewenangan lain bagi daerah otonom (pemerintah daerah),, lebih lanjut:: ser,: adapun mekanisme penerbitan pencanangan wilayah dan surat izin penugasan pertambangan telah diatur dalam keputusan mesum nomor mem tentang pedoman pencanangan wilayah pertambangan, sebagaimana disebutkan pada yang menyatakan, sebagai berikut: permohonan pencanangan wilayah pertambangan diajukan kepada menteri atau gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya, pelaksanaan pelayanan pencanangan wilayah pertambanganwilayah pertambangan (first come first serve). demikian pula dalam keputusan menteri energi sumber daya mineral mesum) nomor tahunsebagaimana ditentukan dalam yang menyatakan: pemohon sebelum mengajukan permohonan kk pkp2b terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan pencanangan wilayah pertambangan kepada menteri atau gubernur atau bupati walikota sesuai kep mesum .k mem2003 tentang pedoman pencanangan wilayah pertambangan dan segala perubahannya. pemohon setelah mendapatkan persetujuan pencanangan wilayah dari menteri atau gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya masing masing mengajukan permohonan kk pkp2b kepada: direktur jenderal, apabila wilayah kk pkp2b terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar provinsi dan atau wilayah laut yang terletak luar (dua belas) mil laut, gubernur, apabila wilayah kk pkp2b terletak dalam beberapa wilayah kabupaten kota dan tidak dilakukan kerjasama antar kabupaten kota maupun antara kabupaten da, apabila wilayah kk pkp2b terletak dalam wilayah kabupaten kota dan atau wilayah laut sampai (empat) mil laut, pemohon sebagaimana dimaksud pada harus menyetorkan uang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sertapermohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran huruf keputusan menteri ini, diberikan tanda terima oleh: direktorat jenderal geologi dan sumber daya mineralatau kabupaten kota, berbunyi, pemohon kk pkp2b yang telah mendapat persetujuan prinsip mengajukan permohonan surat izin penyelidikan pendahuluan sipp) kepada direktur jenderal atau gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya masing masing berdasarkan ketentuan yang berlaku : berbunyi, pemohon kk pkp2b setelah mendapat persetujuan prinsip dari direktur jenderal atau gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya masing masing harus mendirikan perseroan terbatas pt) berdasarkan hukum indonesia yang maksud dan tujuannya hanya untuk melaksanakan kk pkp2b' : tahapan proses aplikasi kk pkp2b berdasarkan kepmen tahun adalah sebagai berikut: pencanangan wilayah: persetujuan prinsip, perundingan naskah kk pkp2b, naskah kk pkp2b yang telah disepakati dibubuhi para bersama (initial kontrak), konsultasi naskah kk pkp2b kepada dpr ri: rekomendasi bkpm: konsultasi dpr ri, persetujuan presiden: penandatanganan kk pkp2b: lebih lanjut surat direktur jenderal mineral batubara dan panas bumi nomor djb perihal permohonan kontrak karya) dalam rangka pma, tanggal september yang ditujukan kepada direksi pt. pukau indah, pt. mereka bell copper, pt. lebong tandai, pt. sumba prima iron, menegaskan kepmen esdm nomor tahun serta laporan tahunan perusahaan dan laporan keuangan untuk periode (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana huruf poin lampiran kepmen esdm tahun dan pada semua surat permohonan pt. pukau indah, nomor pokok wajib pajak npp) yang dicantumkan tidak sama dengan npp pada surat keterangan terdaftar pada direktorat jenderal pajak departemen keuangan, surat gubernur bengkulu nomor perihal surat izin penyelidikan pendahuluan sipp) dalam rangka penamaan modal asing pma) bidang pertambangan umum, tanggal september yang ditujukan kepada direksi pt. nusa palapa mineral, menyatakan memberi izin untuk mengadakan penyelidikan pendahuluan wilayah kabupaten rejang lebong, kabupaten lebong, kabupaten bengkulu utara dan kabupaten muko muko, provinsi bengkulu seluas hektar (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma delapan puluh lima hektar) sesuai dengan peta dari unit pelayanan informasi wilayah pertambangan spip) dinas energi dan sumber daya mineral provinsi bengkulu, kode wilayah kw.bkl tanggal juli untuk bahan galian emas dan mineral pengikutnya, guna mengetahui ketetapan batas batas wilayah dalam rangka aplikasi kontrak karya dengan ketentuan sebagai berikut: sipp ini diberikan untuk jangka waktu (dua bebas) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. jangka waktu berlakunya sipp dapat berakhir lebih cepat dari waktu tersebut apabila kontrak karya ditandatangani, pemegang sipp diberikan kesempatan untuk merundingkan kontrak karya atas wilayah yang bersangkutan: pemegang sipp diwajibkan membayar iuran tetap sebesar us$ (dua bebas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan empat ratus empat puluh tiga sen dollar amerika serikat) yang disetorkan sekaligus kas negara cg. kpk jakarta pada nomor rekening bank indonesia selambat lambatnya (tiga puluh hari) setelah tanggal dikeluarkan penetapan sipp ini, pemegang sipp diperkenankan menggunakan perlengkapan seperlunya dan diizinkan mengambil contoh contoh batuan mineral dengan cara membuat sumur uji parit uji, melakukan pemboran maksimum dengan kekuatan mesin pk, penyelidikan geofisika dan pemetaan geologi. dalam hal diperlukan pemboran dengan memanfaatkan mesin bor lebih dari maka diperlukan izin tertulis tersendiri dari gubernur bengkulu cg. dinas esdm provinsi bengkulu. apabila contoh contoh dikirim luar negeri harus mendapat izin tertulis dari dinas esdm provinsi bengkulu, sebelum melaksanakan penyelidikan pendahuluan pemegang sipp diwajibkan memberitahukan kepada: bupati, pejabat instansi pemerintah yang berwenang lainnya daerah yang bersangkutan: kepala dinas pertambangan dan energi setempat tentang maksud dan tujuan penyelidikan: direktur jenderal pemerintahan umum departemen dalam negeri, pemegang sipp dilarang melakukan kegiatan wilayah yang secara tegas dinyatakan terlarang, baik oleh peraturan perundang undangan maupun adat istiadat setempat, kecuali telah memperoleh izin tertulis dari instansi yang berwenang masyarakat adat setempat: pemegang sipp diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelidikannya kepada gubernur bengkulu dalam rangkap (empat) dengan tembusan kepada direktur jenderal mineral batubara dan panas bumi, bupati setempat cg. kepala dinas pertambangan dan energi, kepala dinas esdm provinsi bengkulu serta direktur jenderal pemerintahan umum departemen dalam negeri seperti tersebut pada huruf atas: sipp ini bukan merupakan kuasa pertambangan atau kontrak karya dan dilarang digunakan untuk tujuan lain dari pada maksud sipp ini serta dilarang dipindah tanganan kepada pihak lain, pemegang sipp diwajibkan menghormati hak hak wilayah pertambangan yang ada: pemegang sipp harus menaati ketentuan dan perundang undangan yang berlaku serta petunjuk petunjuk dari pihak yang berwajib: sipp ini dapat dicabut atau dibatalkan apabila pemegang sipp tidak memenuhi ketentuan ketentuan kewajiban kewajiban yang berlaku dalam sipp, pengetahuan informasi yang didapat dari hasil sipp ini adalah milik negara dan tidak dibenarkan bagi pemegang sipp (maupun pihak lainnya) untuk menggunakan pengetahuan informasi tersebut untuk tujuan komersial tanpa seizin pemerintah dalam hal ini gubernur bengkulu cg. kepala dinas esdm provinsi bengkulu. berdasarkan uraian tersebutmenyerahrtambangan mineral dan batubara yang diuji materiil. para pemohon dalam permohonan guo mengajukan uji materiilpemohon beranggapan ketentuan minerva tersebut bertentangan dengan dan uud tahunminerva dalam permohonan guo dikemukakan, bahwaminerva, para pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya, karena permohonan dan pkp2b dari para pemohon tersebut tidak diakui dan harus dibatalkan. menurut para pemohon, minerva. xix. pt. flobamora raya mineralsmengenai pengesahan akta pendirian nomor tanggal maret dibuat hadapan notaris drs. gde ngurah rai, s.h. dan perubahan terakhir dengan.h., mknflobamora raya mineralso, xx. pt. bintuni raya perkasrayaizjix bertanggal oktober selanjutnya disebut sebagai . pemohon iip, xxi. pt. bintuni baru utammenurut para pemohon dengan adanya minerva, segala upaya dan hasil yang telah dicapai para pemohon terkait dengan permohonan dan pkp2 diabaikan, dicampakkan serta tidak dihormati dan dianggap tidak ada. sehingga harus mengulang segala proses pengajuan permohonan tersebut dari awal yang menghabiskan waktu serta dana yang besar. hal tersebut peran benar suatu perlakuan yang sangat tidak adil. mahkamah konstitusi)1 dan perkara nomor puu v paradpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakanundang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, tidak diakui dan harus proses ulang, oleh karenanya para pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya dalam hal keadilan dan kepastian hukum , terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma minerva, melainkan persoalan penerapan implementasi norma dalam hal prosedur penyelesaian perizinan yang dapat saja disebabkan oleh keterlambatan birokrasi dalam proses penyelesaian perizinan atau dapat disebabkan oleh kuranglengkapnya persyaratan perizinan yang belum dipenuhi oleh pemohon izin. oleh karenanya harus dibedakan antara substansi materiil minerva dengan masalah implementasi pelaksanaan guo. bahwa dengan demikian tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara minerva dengan kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, sehingga kedudukan hukum para pemohon tidak memenuhi kualifikasi mahkamah konstitusi. berdasarkan uraian uraian atas makaguo. il. pengujian materiil minerva terhadap pandangan pandangan paraketentuan merupakan ketentuan peralihan, dimana ketentuan peralihan dalam suatu perundang undangan merupakan suatu yang bersifat transit, mengalihkan suatu kondisi yang sudah ada yang lama menuju berlakunya guo tidak merugikan pelaku usaha, malahminerva, perizinan yang diajukan kurang dari satu tahun, sebagai pilihan kebijakan lebih tepatprinsip dasartahuntahun substansinya bukan pengaturanimanantuan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut tidak bertentangan dengan dan uud tahun menyatakan ketentudalil dalilnya: i2. menimbang bahwa pemerintonstitusionalisepanjang frasa .kepada menteri paling lambat (satu) tahun. dan frasaminerva sepanjang frasa, .kepada menteri paling lambat (satu) tahun. dan frasa,, prima facermohonan para pemohon adalah mengenai konstitusionalitas minerva sepanjang frasa kepada menteri paling lambat (satu) tahun serta frasa dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan , bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan hukum pada pokoknya sebagai berikut: bahwa frasa guo benar benar telah menabrak prinsip rule law, yaitu tujuan hukum berupa prinsip keadilan, prinsip kepastian, dan ketertiban hukum serta prinsip kemanfaatan dari hukum, bahwa adanya frasa guo menyebabkan segala upaya dan hasil yang telah dicapai para pemohon, dengan itikad baik, sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan aturan hukum, dan peraturan perundang undangan dengan baik telah mengajukan permohonan dan pkp2b sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku terabaikan, tersampaikan, serta tidak dihormati, dan dianggap tidak ada, bahwa adanya frasa guo, bahwa adanya frasa guo telah menimbulkan rusaknya iklim investasi, yaitu kekhawatiran para pelaku bisnis khususnya juga ekonomi bangsa dan negara, i3. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti surat tulisan bukti sampai dengan bukti p 57b), serta mengajukan seorang saksi bernama achmad sanusi, s.h., dan seorang ahli bernama prof. dr. philips hadron, s.h., yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara atas, yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi achmad sanusi, s.h. bahwa sesuai keterangan saksi, prosedur permohonan kontrak karya kk) dan pkp2b adalahentang pedoman pencanangan wilayah pertambangan tanggal desembermana dimaksud pada butira, xxii. pt. putri horn baratr: xxiii. pt. sumba prima iron, yang telah didirikan berdasarkan akta pendirian pt. bintuni jaya perkasa nomor tanggal desemberumba prima irons, xxiv. pt. mereka bell copper, yang telah didirikan berdasarkan akta pendirian pt. mereka bell copper nomor tanggal juni dibuat hadapan notaris titiek dirawat sugianto, sh, dan hingga saat ini masih dalam proses pengesahan pada departemen kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia berdasarkan surat keterangan dari notaris titiek dirawat sugianto, nomor not t vi tertanggal juni dalam hal ini diwakili oleh teguh sutrisno, selaku komisaris yang mendapatkan kuasa permohonan kk pkp2b harus diajukan paling lambat hari sejak tanggalmanaangkabertanggal oktober, apalagi indonesia banyak daerah daerah terpencil mana cadangan mineral dan batubara itu berada, bahwa saksi belum pernah terjun langsung untuk ikut serta dalam pencanangan wilayah, namun saksi mengetahui bahwa untuk pemrosesan pencanangan wilayah cukup rumit, tidak sedikit waktu dan tidak sedikit juga tenaga yang harus dilibatkan, serta memerlukan biaya yang tidak sedikitsehingga boleh dikatakan hampir sama sekali tidak pernah saksi menjumpai hal demikian:dalam membuat ketentuan peralihan, bahwa isu sentralnya ialah konstitusionalitas minerva, sehingga pertanyaan hukumnya adalah, apakah ketentuan minerva tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar dalam analisa ini, ahli melihat dari dua sudut pendekatan, pertama, landasan konstitusional dan kedua, landasan teoritis, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan: landasan konstitusional bahwa titik tolak landasan konstitusionalnya adalah pertamadua,khusus terkait dengan: landasan teoritis bahwa untuk menelaah minerva, ahli menggunakan teori yang dikemukakan oleh lon fuller, dengan pertimbangan, karena lon fuller adalah salah satu teoritis hukum dalam kelompok naturalis yang fokusnya adalah hukum yang baik dan hukum yang tidak baik, yang ukurannya adalah etik dan moral. oleh karena dasar negara indonesia adalah pancasila, maka pandangan lon fuller menurut ahli, cocok untuk menelaah hukum yang baik dan hukum yang tidak baik, lon fuller memaparkan delapan model kegagalan dalam pembentukan hukum (eight ways fail make law). antara kedelapan kegagalan itu, dalam konteks minerva, ahli melihat ada dua bentuk kegagalan yang relevan. pertama, improper use refractive lawmaking,. dengan dua landasan tersebut maka ahli menyimpulkan bahwa minerva merupakan kegagalan dalam pembentukan hukum dan guo juga inkonstitusional. dengan demikian, baik berdasarkan landasan konstitusional, yaitu dan uud serta berdasarkan landasan teori dari lon fuller, minerva telah gagal dari segi making rules which imposed requirement with which compliance impossible dan dari segi improper use refractive lawmaking: i3 keterangan yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara atas, pada pokoknya sebagai berikut: bahwa filosofi dari ketentuan minervahal tersebut sudah termasuk dalamnya.minervdalam hal ini minerva. menurut pemerintah, minerva justru lebih menguntungkan, lebih lebih bagi para pemohon, karena tanpa harus melalui lelang, bahwa dengan diberlakukannya era otonomi daerlebih lanjut diatur, kecuali bahan radioaktif pada wilayah laut dari (empat) mil sampai dengan (dua belas) mil. selain itu,mil : bahwa berdasarkan uraian3. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, dewan perwakilan rakyat memberi keterangan tertulis yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara atas yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa ketentuan minerva merupakan ketentuan peralihan yang mengalihkan suatu kondisi yang sudah ada keundang undang yang lama menuju berlakunya undang undang, guo tidak merugikan pelaku usaha, tetapiguo, perizinan yang diajukan kurang dari satu tahun, sebagai pilihan kebijakan lebih tepat untuktiga prinsip dasar,substansi uud bukan merupakan pengaturan mengenaiani3ara pemohon bukti sampai dengan bukti p 57b), keterangan saksi dan ahli dari para pemohon, keterangan pemerintah, dan keterangan dewan perwakilan rakyat, kesimpulan tertulis dari para pemohon dan pemerintah, mahkamah berpendapat sebagai berikut:i3. bahwa sebelum berlakunya minerva, undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan menentukan, kewenangan penerbitan izin bahan galian strategis dan vital dikeluarkan oleh menteri (pemerintah pusat), demikian juga untuk penerbitan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara kk pkp2b). seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi setelah adanya otonomi daerah, pemerintah pusat kemudian mendelegasikan kewenangan menerbitkan izin kepada bupati walikota, gubernur, atau menteri sesuai dengan kewenangannya (vide). oleh karena itu, dengan berlakunya undang undang yang baru dalam hal ini minerva maka agar tidak terjadi permasalahan hukum diperlukan ketentuan peralihan, bahwa minerva merupakan aturan peralihan, karena isinya mengatur masa peralihan antara undang undang nomor tahun dengan minerva, isi selengkapnya dari minerva adalah, sehingga menurut mahkamah guo telah sesuai dengan i3. menimbang bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah ketentuan minerva bertentangan dengan dan uud sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. terhadap hal tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum , dari ketentuan uud guo, dihubungkan dengan ketentuan minerva, menurut mahkamah, adanya pergantian undang undang tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum atau menimbulkan kekacauan. oleh karena itu, berdasarkan ketentuan juncto uud pembentuk undang undang dalam minerva membuat ketentuan peralihan sebagai (vide juncto lampiran pedoman nomor dalam kasus guo, jika tidak ada ketentuan peralihan justru merugikan para pemohon, karena terhadap para pemohon diberlakukan lelang, padahal para pemohon telah mengajukan permohonan kk pkp2b sebelum minerva dibentuk. lagi pula, permohonan kk pkp2b yang diajukan oleh para pemohon telah direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan surat dari direktur pembinaan pengusahaan mineral dan batubara (vide lampiran keterangan tertulis dari pemerintah). dengan demikian dalil para pemohon yang menyatakan minerva bertentangan dengan uud tidak beralasan hukum, bahwa ketentuan uud merupakan norma umum yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang undang untuk membentuk undang undang tentang tata cara pembentukan undang undang, oleh karena itu menurut mahkamah, uud adalah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) untuk membuat peraturan atau undang undang mengenai tata cara pembentukan suatu perundang undangan. sebagai pelaksanaan dari tersebut, mengatur mengenai ketentuan peralihan yang ditentukan dalam. dalam ketentuan peralihan dapat dirumuskan beberapa cara tentang penyelesaian terhadap kondisi kondisi yang terjadi pada saat berlakunya undang undang baru.peralihan dapat dirumuskan pengaturan yang bersifat penyimpangan sementara, penundaan sementara bagi tindakan hukum, atau hubungan hukum tertentu yang terjadi akibat adanya pengaturan yang baru. dengan demikian, ketentuan minerva menurut mahkamah, telah sesuai dengan yang merupakan penjabaran dari uud hal tersebut juga selaras dengan pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu i bertanggal oktober yang menyata: bahwa minerva merupakan aturan peralihan, yang isinya mengatur penyesuaian berlakunya peraturan perundang undangan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang undangan yang baru, yaitu antara undang undang nomor tahun dengan minerva yang isi selengkapnya dari minerva adalah sebagai berikut. dalam ketentuan peralihan tersebut, guo mengatur bahwa permohonan dan pkp2b yang telah diajukan kepada menteri dengan dua syarat (i) telah diajukan (satu) tahun sebelum undang undang guo, (ii) sudah mendapat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan. kedua syarat tersebut menjadi objek permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh para pemohon, sehingga para pemohon mohon agar frasa, . kepada menteri paling lambat (satu) tahun . dan frasa, . dan sudah mendapat surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan. dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. mahkamah berpendapat, pertama, ketentuan yang terkait dengan syarat syarat untuk memperoleh jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang menjadi kewenangan dari pembentuk undang undang, kedua, apabila dilihat dari segi materi syarat syarat tersebut telah cukup memberikan perlindungan terhadap permohonan dan pkp2b yang telah menempuh proses sampai pada tahap yang wajar untuk diberikan imbalan tanpa lelang. adapun mengenai kewajaran tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa berdasarkan keputusan menteri esdm nomor tahun proses permohonan tersebut meliputi sepuluh tahap(menteri atau gubernur atau bupati walikota): jika memperoleh persetujuan, pemohon mengajukan permohonan kk pkp2b kepada pejabat yang berwenang (menteri atau gubernur atau bupati walikota):, diberikan persetujuan prinsip, mengajukan surat izin penyelidikan pendahuluan: membentuk perseroan terbatas berbadan hukum indonesia: perundingan naskah kontrak karya pkp2b dengan tim perunding pemerintah: tercapai kesepakatan, naskah kontrak karya pkp2b ditandatangani para pihak, naskah dimintakan rekomendasi dari bkpm dan telah dikonsultasikan dengan dpr, diajukan untuk persetujuan presiden (vide permohonan pemohon halaman terkait dengan sepuluh tahapan dalam proses sebagaimana tersebut atas, ketentuan mengenai syarat syarat bagi permohonan dan pkp2b yang memperoleh perlindungan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan dalam ketentuan peralihan tersebut, menurut mahkamah sudah tepat, karena yang |
kjionosius asia.ngadilan negeri ende. bahwa gugatan wanprestasi oleh klien kami yang diajukan pengadilan negeri ende berdasar pada., bahwa atas gugatan klien kami terhadap pt. bank negara indonesia persero) tbk., kantor cabang ende, majelis hakim pengadilan negeri ende telah memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut: dalam konvensi. menyatakan perbuatan tergugat mencantumkan klausul baku dalam perjanjian kredit yang menempatkan penggugat dan tergugat dalam kualitas yang tidak seimbang dan terdapatnya sebab yang tidak halal dalam perjanjian kredit tersebut serta perbuatan tergugat membuat pencatatan dalam rekening giri hit bunga perusahaan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum menyatakan perjanjian kredit nomor umum tanggal maret persetujuan perubahan perjanjian kredit ppp) nomor umum tanggal maret perjanjian kredit nomor umum tanggal9 april persetujuan perubahan perjanjian kredit ppp) nomor umum tanggal april perjanjian kredit nomor bni griya tanggal mei persetujuan perubahan perjanjian kredit ppp) nomor umum tanggal juli persetujuan perubahan perjanjian kredit ppp) nomor umum tanggal desember persetujuan perubahan perjanjian kredit ppp) nomor umum tanggal desember dan persetujuan perubahan perjanjian kredit ppp) nomor umu tanggal januari yang telah dibuat oleh tergugat dengan penggugat beserta elemen elemen pendukung lainnya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensinya. menghukum tergugat untuk mengembalikan kepada penggugat dana milik penggugat yang telah disetorkan penggugat kepada tergugat untuk pembayaran angsuran, bunga dan premi asuransi kerugian termasuk dana sebesar rp. (lima ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) yang telah disetorkan oleh penggugat atas perjanjian kredit nomor umum tanggal april dan perjanjian kredit nomor bni griya tanggal mei dan memerintahkan penggugat untuk mengembalikan dana tergugat sebesar rp. (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada tergugat. menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat tidak dimasukkannya pencatatan secara utuh pembayaran premi asuransi penggugat sebesar rp. (sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus. menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada penggugat sebesar rp. (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus. menolak gugatan untuk selebihnya. dalam rekonpensi dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat dalam rekonpensi menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima dalam konvensi dan rekonpensi menghukum tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi membayar biaya perkara ini hingga kini diperhitungkan sebesar rp. (satu juta seribu rupiah rupiah). bahwa sementara gugatan klien kami sedang dalam proses banding pengadilan tinggi kupang serta laporan klien kami terhadapgabulkan permohonan pemohon untuk sebagian menyatakan memohon pailit yaitu dionisius siu surya mandiri)gangkat dan menetapkan sdr. suko triton, sh. mh., hakim niaga pada pengadilan negeri surabaya sebagai hakim pengawas dalam kepailitan ini mengangkat sdr. left klinis, sh., yang berkantor jalan masjid pejompongan jakarta pusat dan terdaftar pada depkumhammenolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.dikeputusan daribagi klien kami. telah terjadi pelanggaran atas kewenangan hukum oleh majelis hakim pengadilan negeri niaga surabaya dengan menyatakan gugur atas putusan pengadilan negeri ende serta proses banding yang sedang berlangsung pengadilan tinggi kupangumum tanggal april bukti fotokopi putusan nomor pdt.g pn end, bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor tbl ix res. ende bukti fotokopi surat nomor x1 res. ende, bertanggal november bukti fotokopi surat dari pengadilan negeri niaga surabaya, bertanggal januari perihal relatas penyampaian salinan putusan perk. nomor pailit pn. niaga. sby, bukti fotokopi putusan nomor pailit pn niaga sby: bukti fotokopi akta pernyataan permohonan kasasi kepailitan), reg. nomor kas pailit pn. niaga surabaya, bukti fotokopi tanda terima risalah memori permohonan kasasi kepailitan) nomor kas pailit pn. niaga surabaya juncto nomor pailit' pn. niaga surabaya, bukti fotokopi memori kasasi, bertersebut,suratnamun pemohon tidak hadir lagi tanpa:saiful anwar. indikator politik indonesia alamat jalan cikini nomor menteng, jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh burhanuddin, warga negara indonesia, lahir rembang, desember jabatan direktur utama berdasarkan akta pendirian persero, nomor tanggal februari hadapan notaris merawat, s.h.) sebagai ana lan anan nenek pemohon nama saiful mulai saiful mulai research consulting smrc)j alamat jalan wahid hasyim, nomor kelurahan kampung bali, kecamatan tanah abang, jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh grace natalie louis, warga negara indonesia, lahir jakarta, juli jabatan direktur berdasarkan akta nomor tanggal agustus hadapan notaris lilly fitriyani, s.h.) sebagai 2n5 n0 05005050n052 . . pemohon il: nama pedoman global utama alamat wisma model lantai jalan rasa said kav. jakarta dalam hal ini diwakili oleh mohamad salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id fadjroel rachman, warga negara indonesia, lahir banjarmasin, januari jabatan direktur utama berdasarkan akta nomor tanggal juni hadapan notaris derajat darmadji, s.h.): sebagai n0n0 nenek nan len aan lau laut pemohon iii: nama indonesian consultant mandiri alamat jalan cipaku ii, nomor kebayoran baru, jakarta, dalam hal ini diwakili oleh suharto wijaya, warga negara indonesia, lahir jakarta, juni jabatan direktur eksekutif: sebagai lee naa aan laen pemohon iv, nama yayasan populi indonesia alamat cipinang agen jalan jengki nomor rw kelurahan kebon pala, kecamatan makasar, jakarta timur, dalam hal ini diwakili oleh use sampul anyar, warga negara indonesia, lahir tasikmalaya, februari jabatan direktur berdasarkan akta nomor tanggal juni hadapan notaris emmy halim, sh., kn), sebagai ala iiixizi. pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal februari danpara advokat dan konsultan hukum ziaselatan, jakarta selatan, baik sendiri sendiri atau bersama sama berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi kuassalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id konsultasi, riset dan survei, untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, bahwa usaha usaha untuk mengawal supremasi hukum dan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, menyampaikan informasi publik, menjaga proses transformasi ilmu pengetahuan dan pendidikan, memajukan kecerdasan bangsa, menjaga kebebasan pers yang independen dan sehat, mendorong dan memajukan tingkat partisipasi politik publik dan meningkatkan kualitas demokrasi yang selama ini para pemohon perjuangkan telah tercantum dan dijamin dalam uud amandemen sebagaimana tersebut berikut ini:yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan :alinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id uud yang berbunyiusaha usaha yang para pemohon lakukan secara contrary merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, transformasi ilmu pengetahuan dan pendidikan, bebas menyuarakan pendapat sebagaimana dijamin oleh uud serta melakukannya dengan jaminan supremasi hukum yang sehat dan bebas dari ancaman: bahwa selain itu para pemohon. ini sebagaimana diatur dalam uud yang berbunyi, setiap orang: bahwa denganpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon, bahwa dengan demikian para pemohon memiliki kedudukan hukum organization standing serta hak konstitusional dalam mengajukan permohonan uji materilterhadap uud iv. pokok permohonan bahwa apa yang tertuang dalam pendahuluan, poin poin dan poin iii atas merupakan satu kesatuan dalam, dan bagian yang tak terpisahkan dengan poin tentang pokok permohonan ini: bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan serta dan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.idyang berbunyi: yang berbunyiyang berbunyi:yang berbunyi pelanggaran terhadap ketentuan dan merupakan tindak pidana pemilu . yang berbunyi:berbunyi:yang mengatur tentang pelarangan pengumuman survei pada masa tenang bertentangan dengan uud dengan argumen sebagai berikut: bahwa berbunyisementara berbunyi: partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi.mana dalam penjelasan disebutkan, bahwa: yang dimaksud pengumuman termasuk pemberitaan dan publikasi . bahwa para pemohon jelaskan survei adalah usaha untuk merekam suatu keadaan kondisi dalam rentang waktu yang terukur berdasarkan metodologi yang ilmiah dan sah. sementara itu, survei opini publik yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu merupakan potret dari kondisi terkini dari berbagai hal, antara lain: perilaku pemilih, pengetahuan pemilih, kesiapan stakeholder penyelenggara pemilu, kesiapan para pendukung pemilihan. umum komisi pemilihan umum, bawaslu, keamanan, pemantau pemilu dll), elektabilitas calon, program progam unggulan calon hingga kemampuan teknis pemilih saat menyalurkan suaranya. media baik televisi maupun cetak (baca pers) selaku pilar demokrasi yang berkewajiban untuk menjaga kualitas demokrasi bekerja sama dengan lembaga survei independen melakukan fungsi ilmiah untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan pemilihan umum mana salah satu caranya adalah dengan melakukan survei opini publik berkenaan dengan demokrasi dan pemilu, kemudian mengumumkannya lewat pemberitaan dan publikasi. pada intinya survei opini publik dilakukan untuk kepentingan warga negara mendapatkan informasi seluas luasnya berkenaan dengan berlangsungnya pemilihan umum, bahwa hasil survei sebagaimana hasil penelitian lain selayaknya dapat diumumkan kapanpun kepada publik. pelarangan pengumuman. hasil survei pada masa tenang kontraproduktif dengan cita cita menjaga kualitas demokrasi dan pemilihan umum. sesungguhnya pada masa hari tenang salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id hari) itulah ada banyak informasi penting yang dapat disampaikan publik dan merupakan hak publik untuk memperolehnya. contoh dalam pemilu adalah persiapan pengetahuan publik berkenaan dengan pemilihan umum dengan cara dicontreng bukan dicoblos atau berkenaan dengan pemilihan suara legislatif berdasarkan suara terbanyak, dan seterusnya. karenanya pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang menjadi tidak relevan dan melanggar hak warga negara (right know) mannya sebagaimana dijamin oleh uud selain itu, pemilihan umum kali ini diikuti oleh partai politik dan tiga partai politik lokal dengan ratusan calon anggota dpr, dpd dan dprd. pada masa tenang inilah publik sesungguhnya membutuhkan informasi sebanyak mungkin berkenaan dengan beragam aspek pemilihan umum, bahwa pelarangan pengumuman survei masa tenang menghilangkan semangat reformasi yakni kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. para pemohon berhak untuk memublikasikan hal yang berkaitan kepentingan publik sehubungan kesiapan pemilihan umum sebagai bagian dari freedom information yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. pelarangan terhadap hal tersebut bukan hanya kontraproduktif dengan semangat reformasi melainkan juga bertentangan dengan uud yang menjamin setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi publik dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dan bertentangan dengan uud yang menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat , bahwa survei adalah sebuah metode pencarian informasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. survei memiliki kaidah dan standar keilmuan yang tinggi yang ditujukan untuk menunjukkan realitas yang sebenarnya hadapan publik. karenanya merupakan hak setiap warga negara mendapatkan informasi berkenaan dengan hasil survei sebagaimana dijamin oleh uud setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.idmanusia . selain itu, dalam konteks pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bukankah kewajiban pemerintah untuk memajukan dan mempromosikannya sebagaimana dijaminmengutip pertimbangan mahkamah terhadap norma yang sama pada putusan nomor puu vii tanggal maret yang menyebutkan:(vide putusan nomor puu vii tanggal maret poin halaman mahkamah berpendapat ketentuan restriktif yang diatur dalam dan tidak sejalan dengan jiwa dan uud (vide putusan nomor puu vii tanggal maret poin halaman. vide putusan nomor puu vii tanggal maret poin halamanbahwa sesuai dengan pendapat mahkamah pada putusan nomor puu vii tanggal maret bahwa pengumuman hasil survei pada masa tenang dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat sama sekali tidak faktual dan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id agak mundur karena, bahwa sesuai dengan pendapat mahkamah pada putusan nomor puu vii tanggal maret bahwa hak hak dasar yang diatur dalam uud tidak dapat dikesampingk, i. bahwa sesungguhnya yang bernorma sama dengan nomor tahundinyatakanjuli mana dengan argumentasi dbertentangan dengan uud serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bahwa penerapan yang mengatur tentang kebolehan mengumumkan perhitungan cepat pemilu dalam jangka waktu paling cepat jam setelah selesai pemungutan suara bertentangan dengan uud dengan argumentasi sebagai berikut: bahwabahwa para pemohon selaku peneliti (ilmuwan) selain diikat oleh nilai moral yang hanya untuk menyuarakan kebenaran juga diikat oleh kode etik ilmuwan. peneliti berkewajiban untuk mematuhi kaidah kaidah ilmiah dan bekerja berdasarkan kaidah tersebut. para pemohon sebagai watch dog demokrasi dan pemilihan umum berkewajiban secara moral untuk menjaga netralitas, imperial dan objektivitas. sementara dalam konteks quick count, bekerjanya sistem ini adalah berdasarkan penghitungan (count) dan kecepatan (quick) dan merupakan kewajiban para pemohon untuk menyampaikan hasil penghitungan cepat (quick count) secepat cepatnya dan tidak dibatasi oleh waktu. bila kewajiban para pemohon dalam menjalankan tugas dibatasi oleh waktu sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahun maka yang terjadi adalah potensi hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta hilangnya prinsip penghitungan cepat quick count . penerapan undang undang nomor tahun berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh dan uud bahwa perlu juga diketahui bahwa sejarah lahirnya quick count atau juga dikenal dengan istilah parallel vote tabulation pvt) adalah dimaksudkan sebagai data pembanding bagi hitungan resmi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. data quick count berfungsi selain menyampaikan informasi lebih awal soal perhitungan suara, juga menjadi panduan awal perhitungan untuk mengawal perolehan suara hingga selesai dalam tahapan resmi yang dilakukan penyelenggara secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara tps) hingga level tertinggi yang salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id ditentukan. asia, quick count pertama kali diselenggarakan oleh lembaga independen naturel untuk mengawal hasil pemilihan umum filipina pada pemilu kemudian, negara negara yang baru berkembang dekorasinya, diselenggarakanlah metode ini dengan maksud untuk mengawal hasil pemilu dan memastikan pemilu berlangsung secara judul dan uber, termasuk indonesia. publik memahami bahwa hasil hitungan cepat bukanlah hasil resmi, namun hasil ini menjadi pegangan, selama dilakukan secara benar, untuk mengawal hasil yang kemudian akan diumumkan secara resmi oleh penyelenggara pemilu karena kecepatan (quick) metode ini sebagai informasi awal. tidak pernah ada bukti hasil hitungan cepat yang akurat dan kredibel menjadi keliru dan dasar konflik mengenai hasil pemilu mana pun. bahkan hasil hitungan cepat telah terbukti berkontribusi sebagai sarana memuaskan publik terhadap hasil secara lebih cepat dan mencegah timbulnya konflik berkepanjangan mengenai hasil pemilu: bahwa norma pembatasan waktu publikasi hitungan cepat paling cepat (dua) jam setelah selesai pemungutan suara wilayah indonesia bagian barat bertentangan dengan konstitusi karena: bahwa pemilihan legislatif ada yang bersifat lokal yaitu dprd dan dpd yang pemilihannya dilakukan pada masing masing wilayah. misal pemilihan dprd provinsi papua yang berada wilayah waktu indonesia bagian timur wit) tidak dapat disangkutpautkan dengan pemilihan dprd provinsi dki jakarta atau dprd provinsi aceh yang berada wilayah waktu indonesia bagian barat wib). mana kedua bagian daerah tersebut waktu indonesia timur dan waktu indonesia barat) berselisih jam. karenanya, jika penghitungan cepat (quick count) untuk wilayah dprd provinsi papua dipaksa menuruti ketentuan maka hal tersebut menjadi tidak relevan dan diskriminatif atau tidak adil. bagaimana mungkin pengumuman cepat (quick count) terhadap penghitungan untuk wilayah dprd provinsi papua wilayah indonesia timur) yang sudah selesai harus menunggu wilayah indonesia barat, yang bisa jadi baru dimulai. proses penghitungan tiap tps? karenanya menjadi tidak memiliki makna dan tentu saja bertentangan dengan asas pembentukan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id peraturan perundang undangan het begins van uitvoerbaarheid yaitu suatu undang undang harus dapat dilaksanakan. pembuat undang undang nampaknya ingin memberlakukan ketentuan tersebut secara universal namun ternyata praktiknya secara hanya secara parsial: bahwa secara tegas, pembuat undang undang telah membedakan dan memperlakukan secara tidak adil hak pemilih orang orang yang berada wilayah indonesia timur dan tengah yang memiliki perbedaan waktu dengan indonesia bagian barat untuk tahu lebih cepat hasil tentang perolehan suara wilayah mereka, dengan memaksa mereka secara hukum untuk menunggu proses pelaksanaan pemungutan suara wilayah barat. padahal untuk siaran media yang bersifat nasional, penontonnya tidak bisa dibatasi berdasarkan wilayah. dus, mereka yang telah selesai menggunakan hak pilihnya wilayah tengah dan timur punya hak yang sama dengan orang indonesia bagian barat untuk sama sama memperoleh kecepatan mengenai hasil, bukan penundaan, bahwa sesuai dengan pendapat mahkamah pada putusan nomor puu vii tanggal maret bahwa pembatasan waktu pengumuman penghitungan cepat tidak relevan karena penghitungan cepat tidak akan mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihan. sebab penghitungan cepat dilakukan saat penghitungan sudah selesai. dalam hal tidak bisa dilakukan jika pemungutan dan atau penghitungan suara belum selesai, bahwa sesuai dengan pendapat mahkamah pada putusan nomor puu vii tanggal maret bahwa terhadap penghitungan cepat (quick count),,salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.idpendahuluan. pertimbangan mahkamah konsitusi, putusan nomor puu vii tanggal maret reformasi sudah berlalu satu setengah dekade. perubahan politik pasca runtuhnya rezim orde baru mendorong media dalam ruang gerak baru. semua pihak kini dapat menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam komunikasi politik, sosial, ekonomi, budaya baik secara lisan maupun tulisan secara bebas. pers dan lembaga publik tumbuh subur untuk menyajikan berita dan informasi dengan lugas, berani serta menghantarkan realita secara jujur, objektif dan terbuka. hal ini ditegaskan dan diakui oleh mahkamah melalui pertimbangan putusan nomor puu vii tanggal maret sebagai berikut:salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id, dengan demikian terang dan jelas alasan para pemohon berkenaan dengan uji materil karenanya sudah selayaknya mahkamah konstitusi menyatakan bertentangan dengan uud serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat: bahwa sesungguhnya yang bernorma sama dengan undang undang nomor tahun berupa norma pembatasan pengumuman hasil perhitungan cepat (quick count), sudah dinyatakan bertentangan dengan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mahkamah konstitusi,dengan pertimbangan secara mutasi mutans menggunaktanggalbertentangan dengan uud serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat:dan dan yang mengklasifikasikan perbuatan pengumuman survei masa tenang, pengumuman penghitungan cepat yang tidak memberitahukan sebagai bukan hasil resmi, adalah bertentangan dengan uud dengan argumentasi sebagai berikut: pelanggaran terhadap ketentuan dan merupakan tindak pidana pemilu . setiap orang yang mengumumkan hasil survei.bahwa pemberian sanksi pidana atas ketentuan pelaporan kpu berkenaan dengan sumber dana, metode penelitian serta pengumuman hasil quick count bukan merupakan hasil resmi kpu adalah tidak relevan karena persoalan tersebut merupakan persoalan administrasi semata sebagaimana bila seseorang diwajibkan untuk melaporkan diri dalam hal berpindah tempat tinggal. perbuatan pidana (straafbaar feat) ditetapkan sebagai sebuah kejahatan adalah karena perbuatan tersebut sama sekali bertentangan dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat yang beradab dan secara sosiologis merupakan perbuatan tercela (mala se). salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id sekalipun tidak pernah ditetapkan dalam undang undang (wet) sebagai sebuah kejahatan seperti pada perbuatan pemerkosaan kuhp), pencurian kuhp) atau pembunuhan kuhp), maka masyarakat tetap memandang bahwa perbuatan itu adalah perbuatan keji dan nista (rechtdelicten). sementara sanksi terhadap pelanggaran dapat terjadi berdasarkan perspektif yuridis yaitu perbuatan dapat diberikan sanksi karena ditetapkan sebagai suatu pelanggaran melalui perumusan perundang undangan (mala prohibits). karena dari itu, kriminalisasi dalam hukum pidana sesungguhnya adalah merupakan perwujudan kemauan sosiologis masyarakat, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan erat dengan persoalan politik, maka penanganannya tentu akan sarat dengan kepentingan politik dan rentan digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan pihak lainnya. karenanya, penerapan tersebut berpotensi mengekang kebebasan berekspresi (freedom information) para pemohon sekaligus memasang hak untuk mendapatkan informasi (right know) masyarakat luas terhadap informasi pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam uud penerapan tersebut menimbulkan kekhawatiran para pemohon dalam menjalankan tugasnya karenanya dan berpotensi menghilangkan rasa aman dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh bahwa memasukkan pelarangan pengumuman hasil survei minimal jam setelah pemungutan suara waktu indonesia bagian barat selesai adalah tidak relevan. karena sebenarnya hal tersebut tidak pernah benar benar bisa dilaksanakan. pembuat undang undang tidak menyadari bahwa indonesia sangat luas sementara mekanisme pemilihan juga beragam, ada perwakilan lokal dan nasional. para pemohon tentu akan kesulitan menentukan batas waktu untuk mengumumkan quick count hasil daerah waktu indonesia timur, sementara sisi lain harus memastikan bahwa seluruh pemilihan daerah waktu indonesia barat sudah selesai. hak tersebut akan membatasi hak para pemohon untuk menyebarkan informasi (freedom information) sementara sisi lain secara contrary salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan (right know) yang sudah dijamin oleh uud bahwa dengan penundaan waktu setelah dua jam setelah pemungutan suara selesai wilayah indonesia bagian barat, berarti selisih sekitar jam setelah pemungutan suara indonesia bagian timur, membuka potensi adanya ruang kecurangan atau tindakan tindakan pelanggaran pemilu lainnya wilayah indonesia bagian timur. selisih waktu jam bukanlah waktu yang pendek bagi potensi munculnya hal hal yang tidak diinginkan mengenai hasil pemilu wilayah indonesia timur. karenanya penundaan waktu ini, meski hanya dua jam untuk indonesia barat atau empat jam untuk indonesia timur, berpotensi terhadap terbukanya ruang bagi hal hal yang dapat membahayakan dan mencederai demokrasi yang sedang dan terus kita bangun bersama melalui pemilu, bahwa dengan demikian nampak bahwa persoalan administratif yang dibawa ranah hukum pidana adalah berlebihan. sesuai dengan pendapat mahkamah pada putusan nomor puu vii tanggal maret bahwa dan salah arah, bahwa sesungguhnya yang bernorma sama dengan dan undang undang nomor tahun berupa norma mengklasifikasikan perbuatan pengumuman survei masa tenang, pelaporan survei kpu serta, sudah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi, yaitu dansalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonstitusi .go.id mengikat oleh mahkamah konstitusi berdasarkan putusan nomor puu vii tanggal maret danjuli dengan pertimbanganjuncto undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat: bahwa untuk memudahkan perbandingan norma norma yang terkandung dan sudah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dengan undang undang nomor tahun para pemohon sampaikan dalam bentuk tabel berikut ini: dalam dalam dalam yang diujikan yang dinyatakan yang dinyatakan bertentangan dengan bertentangan dengan uud dan tidak uud dan tidak memiliki kekuatan memiliki kekuatan hukum hukum mengikat oleh mengikat oleh nomor puu vii nomor puu vii juli maret yang yang pengumuman hasil berbunyi pengumuman berbunyi hasil survei survei atau jajak pendapat tentang pemilu hasil survei atau jajak atau jajak pendapat tidak sebagaimana dimaksud pada pendapat tidak boleh boleh diumumkan dilarang dilakukan pada masa tenang . ap. salinan utusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonstitusi .go.id lakukan pada masa dan atau disebarluaskan tenang pada masa tenang yang yang pengumuman berbunyi perhitungan berbunyi hasil prakiraan hasil penghitungan cepat hasil perhitungan cepat penghitungan cepat dapat pemilu hanya boleh dilakukan paling hanya boleh dilakukan diumumkan dan atau cepat (dua) jam setelah selesai pada hari berikutnya disebarluaskan paling pemungutan suara wilayah dari hariftanggal cepat pada hari indonesia bagian barat. pemungutan suara berikutnya dari hari tanggal pemungutan (quick count dilakukan suara (quick count dilakukan (quick count dilakukan setelah tps t1) wib tutup jam) norma kriminalisasi terhadap pengumuman survei pada masa tentang dan pengumuman quick count yang yang yang berbunyi berbunyi pelanggaran berbunyi: pelanggaran pelanggaran terhadap ketentuan terhadap ketentuan terhadap ketentuan dan merupakan dan dan tindak pidana pemilu . merupakan merupakan tindak pidana tindak pidana pemilu pemilu presiden dan wakil kualifikasi pidana terhadap pelanggaran presiden pengumuman survei pada masa tenang: quick count kurang dari tutup wib catatan dinyatakan catatan jam bertentangan dengan dinyatakan bertentangan uud dan tidak dengan uud dan memiliki kekuatan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat oleh mahkamah hukum mengikat oleh sepanjang frasa mahkamah sepanjang dan frasa dan yang yang berbunyi yang berbunyi setiap orang berbunyi setiap orang setiap orang yang yang mengumumkan hasil survei atau yang mengumumkan hasil mengumumkan dan atau jajak pendapat tentang pemilu dalam survei atau hasil jajak menyebarluaskan masa tenang sebagaimana dimaksud pendapat dalam masa hasil survei atau hasil jajak dalam dipidana tenang, dipidana dengan pendapat dalam masa dengan pidana kurungan paling lama pidana penjara paling tenang yang (satu) tahun dan denda paling banyak singkat (tiga) bulan dan dapat atau bertujuan rp12. (dua belas juta rupiah) . paling lama (dua memengaruhi pemilih, belas) bulan dan denda dipidana dengan paling sedikit rp. pidana penjara paling (tiga juta singkat (tiga) bulan dan rupiah), paling lama dan paling banyak (dua belas) bulan dan (dua belas denda paling sedikit juta rupiah) : rp3. (tiga juta rupiah) dan paling pa, tms salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonstitusi .go.id banyak rp12. (dua belas juta rupiah) . norma kriminalisasi terhadap pengumuman quick count yang berbunyi yang berbunyi yang berbunyi: setiap orang atau setiap orang atau pelaksana kegiatan penghitungan cepat lembaga yang melakukan lembaga yang yang mengumumkan prakiraan hasil perhitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat sebelum (dua) jam mengumumkan hasil penghitungan cepat pada setelah selesainya pemungutan suara perhitungan cepat pada hariftanggal pemungutan wilayah indonesia bagian barat hariftanggal pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam suara, dipidana penjara dipidana dengan pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat (enam) penjara paling singkat paling lama (satu) tahun (enam) bulan bulan dan paling lama (enam) bulan dan denda paling banyak (delapan belas) bulan dan dan paling lama rp18. (delapan belas juta denda paling sedikit (delapan belas) bulan dan rupiah) . (enam denda paling sedikit juta rupiah) dan paling rp6. (enam juta banyak rupiah) dan paling banyak (delapan belas juta rp18. (delapan rupiah) : belas juta rupiah) . bahwa jika dilihat secara sistematis, ketentuan tentang keterlibatan lembaga survei, pelaksana hitungan cepat dan publikasinya adalah bagian dari ketentuan mengenai partisipasi masyarakat bab xix). secara intensional dan redaksional, penempatan norma dan ketentuan ini seharusnya dipahami sebagai langkah pembuat undang undang untuk mendorong dan mengajak serta masyarakat dan stakeholders lainnya yang berkaitan dengan pemilu untuk sama sama berperan aktif dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang dicita citakan. sebagai sebuah upaya endorsement, maka adalah janggal dan aneh jika kemudian kegiatan dan langkah partisipasi yang seharusnya bersifat sukarela dan tanpa paksaan kemudian dibebani dengan pelbagai larangan, bahkan dengan ancaman hukum pidana. alih alih norma dan ketentuan ini dapat menggugah peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan, dengan pelbagai larangan dan ancaman pidana, ketentuan guo dapat secara contrary menurunkan tingkat partisipasi dan menakutkan masyarakat, khususnya media dan lembaga survei dan penyelenggara hitungan cepat, untuk berpartisipasi dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang baik. oleh karenanya, secara sistematis pembentukan perundang undangan, ketentuan norma norma dalam yang diujikan dalam permohonan ini, sejak awal sudah mengalami cacat hukum dan terlebih bertentangan dengan norma norma konstitusional sebagai telah disebutkan atas: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id bahwa dalam permohonan ini para pemohon juga mengajukan permohonan putusan provisi putusan sela) atas guo yang paraek hukum acara perdata manaahwasalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.idbahwa karena pemberlakuan norma norma yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon hanya kali (ennmalig) selama undang undang guo berlaku yakni hanya tanggal april hari masa tenang sebelum pemilu untuk pengumuman survei masa tenang) dan tanggal april (hari pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh kpu pada untuk norma pelaksanaan hitungan cepat), mana waktunya kurang dari (dua) minggu sejak perbaikan permohonan ini disampaikan: bahwa maka kami berpohon kepada mahkamah konstitusi dapat memberikan putusan sela berupa penundakeputusan akhir tentang pokok perkara permohonan ini, bahwa oleh karena norma norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon telah pernah diperiksa, diputuskan, dan bahkan dikabulkan oleh mahkamah sebelumnya, serta mengingat pula tentang waktu merasionalisasi norma tersebut dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun yang sudah sangat dekat waktunya, yakni hari masa tenang sebelum pemilu yakni pada tanggal april untuk pengaman survei masa tenang, dan hari pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh kpu pada tanggal april untuk norma pelaksanaan hitungan cepat, maka dengan ini paraperlindungan hak hak konstitusional para pemohon dan rakyat indonesia secara keseluruhan dalam rangka berpartisipasi untuk salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id menghasilkan proses dan hasil pemilu legislatif tahun yang baik dan sesuai konstitusi dan perundang undangan,nabahwa dengan demikian terang dan jelaslah hak para pemohon sebagai pencari keadilan di. negara hukum ini berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh uud akibat tidak terpenuhinya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, bebas dari rasa takut, memperoleh dan menyebarluaskan informasi, kebebasan berekspresi, memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peradaban karenaud dan karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.idmunculnya media cetak dan elektronik adalah konsekuensi dari mengunduhnya regulasi kepemilikan supp. media menjadi menjadi pengawas demokrasi yang efektif. sejalan dengan tersebut dalam konteks pembangunan demokrasi bermunculan juga lembaga lembaga independen penelitian yang bekerja wilayah opini publik (lembaga survei). lembaga survei memotret masalah yang muncul, isu isu penting masyarakat, mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sekaligus memberikan feedback masyarakat tentang informasi yang penting. pemilu bertujuan untuk menegakkan hak hak supremasi hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya. lembaga survei bekerja sama dengan media menjadi motor berperan aktif mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan pemerintahan. media dan lembaga survei menjadi watchdog yang mengontrol arah gerak reformasi dan demokras adalah tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa uud demikian penegasan mahkamah dalam pertimbangan putusan nomor puu vii tanggal maret terkait dengan eksistensi lembaga survei: pada tahun muncul ketentuan yang berseberangan dengan semangat reformasi dan jiwa konstitusi.mengandung norma yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi, yaitu antara lain hak berekspresi dan kebebasan informasi. syukur alhamdulillah, norma tersebutmaret ketentuan yang kurang lebih sama terkandung dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id dalam provisi menundaputusan akhir terhadap pokok perkara permohonan: dalam pokok perkara mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya,bertentangan dengan uudktp pemohon atas nama burhanuddin. bukti p fotokopi ktp pemohon atas nama grace natalie louis. bukti fotokopi akta pendirian pt. indikator politik indonesia nomor tanggal februari hadapan notaris merawat, sh. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id bukti fotokopi hasil survei indikator politik indonesia pada oktober tentang kualitas personal dan elektabilitas calon presiden mata pemilih , bukti fotokopi akta pendirian pt. saiful mulai, bertanggal desember hadapan notaris lilly fitriyani, sh. bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat pt. saiful mulai, bertanggal agustus hadapan notaris lilly fitriyani, sh. . bukti fotokopi surat keterangan pemprov dki jakarta, cg. lurah kampung bali, tanggal februari bukti fotokopi hasil survei smrc tentang trend dukungan pada calon presiden ketua partai, survei nasional desember bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon iii atas nama much. faroe rachman, bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atas nama suharto wijaya: bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atas nama use saipul anyar, bukti fotokopi akta pendirian pedoman global utama nomor bertanggal juni hadapan notaris derajat darmadji, s.h.: bukti fotokopi akta pendirian indonesian consultant mandiri nomor bertanggal februari hadapan notaris feby ruben hid, s.h. bukti populi indonesia, bertanggal september bukti fotokopi laporan survei preferensi politik masyarakat menuju pemilu charta politika, bukti fotokopi surat konfirmasi kerja sama dari. metro (pt salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id media televisi indonesia) nomor mti lgl srt bertanggal maret yang menyatakan bahwa metro (pt media televisi indonesia) bekerja sama dengan indikator politik indonesia akan menyelenggarakan dan menyiarkan hitungan cepat (@quick count) dan exit poll pada pemilu legislatif dan presiden bukti fotokopi surat pernyataan don bosco melamun, selaku pimpinan redaksi berita satu news channel, bertanggal maret yang menyatakan bahwa berita satu news channel menjalin kerja sama dengan saiful mulai research and consulting smrc) dan lembaga survei indonesia lsi) dalam penyelenggaraan hitung cepat pemilu bukti fotokopi surat pernyataan dari bloomberg indonesia yang menyatakan kerja sama antara bloomberg indonesiasurat pernyataan dari metropolitan television yang menyatakan kerja sama antara metropolitan television dengan saiful mulai research center smrc) dalam penyelenggaraan hitungan cepat pemilu bukti fotokopi surat pernyataan dari dede priadi selaku pimpinan redaksi net menyatakan adanya kerja sama antara netakta indonesian consultant mandiri, nomor bertanggal maret hadapan notaris eko putranto, sh., yang menerangkan pemohon suharto wijaya) menjabat selaku direktur pt. indonesian consultant mandiriai. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonstitusi .go.iddanpelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan. prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum (dua) jam setelah. selesainya pemungutan suara wilayah indonesia bagian barat sebagaimana salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonstitusi .go.idtersebut, menurut pemohon bertentangan dengan serta dan uud yang menyatakwarga negara berhak mendapat pendidikaninan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonstitusi .go.isalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.g.para pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat, yaitu perseroan dan yayasan yang bergerak salah satunya bidang usaha survei opini publik dan hitungan cepat (quick count) pemilu merasa dirugikan oleh karena adanya larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu yang dilakukan pada masa tenang. pengumuman mengenai hitungan cepat (quick count) hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara wilayah indonesia bagian barat. pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana pemilu yang diancam dengan pidana kurungan dan denda, sehingga para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yakni hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia. menurut mahkamah berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut ternyata bahwa hak dan kewenangan para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang undangsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id10j),salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman .go.id.mahkamah dalam putusan tersebut, antara lain, mempertimbangkaalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id pun, terhadap norma yang bertentangan dengan semangat konstitusi tersebut juga sudahjuli untuk kedua kalinya, hak konstitusional warga negara yaitu kebebasan berekspresi diselamatkan mahkamah konstitusi. seolah tak melihat keadaan dan semangat reformasi dan konstitusi, berselang tahun kemudian munculyang menggantikan undang undang nomor tahun mana ternyata dalamnya mengandung norma norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi. kebebasan berekspresi dan kebebasan mendapatkan informasi ranah publik yang menjadi salah satu kontrol sosial dan penyeimbang kini terancam. ilmu pengetahuan dan informasi terpasang. demokrasi mundur. media dan lembaga independen seperti lembaga survei sebagai pengawas demokrasi dan pemilu terancam terpasang fungsi dan tugasnya. karenanya, bersama ini kami mengajukan permohonan pengujian norma dalam undang undang nomor tahun tersebut mahkamah konstitusi dengan dalil dalil yang akan pemohon uraikan berikut.www.mahkamahkonsitusi.go.id. menurut mahkamahsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id,salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonstitusi .go.id. bahwa pertimbangan putusan nomor puu vii tanggal maret tersebut mutasi mutans berlaku pula terhadap permohonan guo. bahwa selain pertimbangan tersebut atas, mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (quick count) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta pemilu. sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas pada hari kamis, tanggal dua puluh tuj. santo, masing masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh achmad. edi subianto salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonstitusi .go.id salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.i,terhadap uudyang merupakan badan hukum privat yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) yaitu organization standing (legal standing) yang sudah dikenal dan diterapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku seperti undang undang nomor tahun tentang lingkungan hidup, undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen dan undang undang nomor tahun tentang kehutanan. para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal terbang) dengan berlaku dan diterapkannya dan dan juncto undang undang nomor tahunuddapat dibuktikan dengan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga dan hasil survei lembaga. mana para pemohon bertugas. mana dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga menyebutkan disebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi serta organisasi telah melaksanakan tujuan dan fungsi sesuai dengan anggaran dasarnya, sebagaimana berikut ini: dalam anggaran dasar pemohon pt. indikator politik indonesia atau yang lebih dikenal dengan lembaga survei indikator dinyatakan bahwa maksud dan tujuan badan hukum ini adalah bidang jasa, khususnya bidang survei, riset, dan pengembangan strategisutama berwenang untuk mewakili perseroan baik dalam maupun luar persidangan. karenanya salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id pemohon secara hukum telah sah untuk bertindak untuk dan atas nama perseroannya, pt. indikator politik indonesia: dalam dalam anggaran dasar pemohon ii, pt. saiful mulai atau yang lebih dikenal dengan saiful mulai research consulting smrc) dinyatakan bahwa maksud dan tujuan badan hukum ini adalah bidang jasa. mana selama ini pemohon saiful mulai, dalam anggaran dasar pemohon iii, pt. pedoman global utamaiii selaku direktur berwenang untuk mewakili salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman www.mahkamahkonsitusi.go.id perseroan baik dalam maupun luar persidangan. karenanya pemohon iii secara hukum telah sah untuk bertindak untuk dan atas nama perseroannya, pt. pedoman global utama, sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, riset dan survei, untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi: dalam anggaran dasar pemohon iv, pt. indonesian consultant mandirivindonesian consultant mandiri, sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa konsultasi, riset dan survei, untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, dalam anggaran dasar pemohon yayasan populi indonesiannomor tahun tentang yayasan, pemohon selaku direktur badan usaha dari yayasanyayasan populi indonesian, sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan jasyang diajukan oleh: h.g. khairul saleh, tempat tanggal lahir tabalong, januari agama islam, pekerjaan bupati banjar, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan end. yani nomor martapura kalimantan selatan: dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada safron noor, s.h: hanafi, s.h: hj. siti mahmud, s.h., m.h, rr. dian parwatisari, s.h: kesemuanya adalah pegawai negeri sipil bagian hukum setda banjar yang berkantor jalan end. yani nomor martapura kalimantan selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus baik bersama sama atau sendiri sendiri, selanjutnya disebut sebagai . oi. pemohon: telah membaca permohonan pemohon: telah mendengar dan membacatanpa tanggal bulanrepublik indonesia tahun dan kemudiandengan demikian permohonan pemohon untukkhususnya terhadap uud merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. kedudukan hukum (legal standing) pemohon undang undang nomor tahunseketentuan undang undang nomor tahun yang memberikan kewenangan kepada menteri dalam negeri bertentangan dengan uud karena penetapan batas wilayah kabupaten kota termasuk urusan otonomi dari pemerintahan daerah. sebagaimana rumusan uud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. dengan demikian ketentuan norma undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud berdasarkan alasan alasan diatas, pemohon memohon dalam pengujian undang undang nomor tahun terhadap uud diputuskan: mengabulkan permohonan pemohon: menyatakan bahwa undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menerbitkan putusan ini dalam berita negara.menteri dalam negeri nomor tanggal november perihal pedoman penetapan dan penegasan batas daerah: bukti fotokopi keputusan gubernur nomor tahun tentang penetapan batas daerah antara kabupaten banjar dengan kabupaten tanah bambu provinsi kalimantan selatan tanggal januari bukti fotokopi putusan mahkamah agung registrasi nomor p hum perkara hak uji materiil antara bupati tanah bumbu melawan gubernur kalimantan selatananjar provinsi kalimantan selatan: menimbang bahwa objek permohonan pemohon adalah pengujian undang undang, cashukumhukumnya sebagaimana dimaksud pada huruf aa, sebagai akibat diberlakukannya undang undang yang dimohonkan pengujian, i3.pemohon, dalam permohonan guo, menyatakan diri sebagai badan hukum publik, yaitu pemerintah kabupaten banjar dalam ini diwakili oleh h.g. khairul saleh, bupati kabupaten banjar, ybunyi,mentara itu, penjelasanuntuk dapat menentukan ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, harus dinilai berdasarkan pengertian sebagaimana terkandung dalam penjelasan dimaksud: i3.susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang . i3. menimbang bahwa terhadap dalilpemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon memiliki hak konstitusional sebagai badan hukum publik cukup beralasan, i3 menimbang bahwa meskipun pemohon dalam kedudukan hukumnya sebagai badan hukum publikpemohon dimaksud dirugikan oleh berlakunya yang dimohonkan pengujian, yaitu: berbunyi, . bahwa menurut pemohon, berlakunya guo telah merugikan hak konstitusionalnya, dengan alasan sebagai berikut: kewenangan gubernur yang mengeluarkan surat keputusan mengenaisehingga mengakibatkan hilangnya sebagian wilayah kabupaten banjar,: menurut pemohon bahwa huruf dan sertakabupaten kota dalam satu provinsi diselesaikan oleh gubernur, i3. menimbang, mencermati dalil pemohon tersebut atas, pemohon mempersoalkan kewenangan gubernur kalimantan selatan, yang menurut pemohon, setelah berlakunya gubernur kalimantan selatan menjadi tidak berwenang menerbitkan surat keputusan mengenai penentuan batas wilayah. kewenangan demikian juga pemohon sampaikan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal oktober dan perbaikan permohonan tanggal oktober yang pada pokoknya pemohon menerangkan bahwa penetapan batas wilayah pemekaran pada setiap kabupaten kota merupakan kewenangan gubernurselanjutnya disebut i3. menimbang bahwa menyatakan,,": guo menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan lain, selain (lima) urusan pemerintahan yang ditentukan dalam undang undang. adapun kelima urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi: politik luar negeri: pertahanan: keamanan, musisi, moneter dan fiskal, dan agama (vide sedangkan kewenangan lain pemerintah, luar urusan pemerintahan tersebut, diatur lebih lanjut dalam yang meliputi (tiga puluh satu) urusan pemerintahan, antara lai(vide 2007j: i3. menimbang bahwa pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan luar dari (lima) urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dapat memilih (tiga) alternatif, yaitubahwa untuk urusan pemerintahan mengenadalamnya meliputi penetapan perubahan batas, nama, dan pemisahan ibukota daerah, pemerintah melaksanakan sendiri urusan pemerintahan dimaksud. ketentuan tersebut diatur dalam lampiran huruf mengenai pembagisub sub bidang pembentukan daerah bahwa penetapan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibukota daerah merupakan kewenangan pemerintah. pemerintahan daerah provinsi mempunyai wewenang mengusulkan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah, sedangkan pemerintahan daerah kabupaten kota mempunyai wewenang mengusulkan perubahan batas kabupaten kota, nama dan pemindahan ibukota daerah (vide lampiran pada sub sub bidang angka huruf pembentukan daerah): dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan batas wilayah pemekaran adalah tidak tepat, karena dalam tidak ada satupun ketentuan yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan batas wilayah pemekaran: i3. menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya yang menyebabkan pemohon kehilangan desa perampasan kecamatan sungai pinang. mengenai batas wilayah kabupaten tanah bumbu menyatakan,: sebelah selatan berbatasan dengan laut jawa:". bahwa dengan masuknya kecamatan sungai pinang dalam wilayah kabupaten banjar sebagaimana ditentukan dalam huruf maka pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya guo. tidak adanya kerugian pemohon oleh berlakunya guo telah pula pemohon sampaikan dalam perbaikan permohonan pada halaman angka yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak menyebutkan kecamatan perampasan dan kecamatan sungai pinang masuk dalam wilayah administratif pemerintahan kabupaten tanah bumbu, namun kedua kecamatan tersebut oleh kabupaten tanah bumbu diklaim sebagai wilayahnya. dengan demikian, kerugian pemohon tersebut tidaklah disebabkan oleh berlakunya sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, melainkan diakibatkan karena adanya sengketa batas wilayah yang menyebabkan pemohon kehilangan sebagian wilayahnya. sengketa batas wilayah demikian bukanlah merupakan kewenangan mahkamah untuk menyelesaikannya: i3. menimbang bahwa terlepas dari benar ataupemohon tidak dirugikan oleh berlakunya bahkan yang dimohonkan pengujian tidak ada relevansinya dengan kedudukan hukum pemohon sebagai badan hukum publik, yaitu pemerintah kabupaten banjar. oleh karena yang dimohonkan pengujian merupakan tentang penentuan batas wilayah kabupaten tanah bumbu dan kabupaten balangan provinsi kalimantan selatan yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri, maka menurut mahkamah, ketentuan guo tidak ada kaitan sama sekali dengan kepentingan hukum dan hak konstitusional pemohon cast pemerintah kabupaten banjar: i3. menimbang bahwatidak akan terjadi: tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara hak konstitusional pemohon dan yang dimohonkan pengujian: seandainya pun permohonan pemohon dikabulkan, tidak akan berpengaruh terhadap hak konstitusional pemohon: i3. menimbang bahwa dari semua dalil pemohon ternyata: tidak terdapat kerugian hak konstitusional pemohon oleh berlakunya yang dimohonkan pengujian,oleh karena ituperlu dipertimbangkan lebih lanjut. menimbang bahwa meskipun pada tanggal november pemohon telah menarik permohonannya dengan surat nomor kum yang dikirimkan melalui faksimili dan telah diterima kepaniteraan mahkamah pada hari itu juga, tetapi karena pada tanggal november mahkamah telah mengambil putusan dalam rapat permusyawaratan hakim, dan pada tanggal november mahkamah telah mengirimkan panggilan sidang dengan surat nomor mk x1 untuk sidang pleno pengucapan putusan, maka penarikan tersebut oleh mahkamahemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, amar putus, tanggal sepuluh novemberelapan belas bulan november tahun dua ribu delapan oleh kami moh. mahfud md, selaku ketua merangkapsini adalah termasuk dalam golongan badan hukum publik yaitu pemerintah kabupaten banjar dan berdasarkan huruf undang undang nomor tahun bahwapemohon dalam pengujian undang undang nomor tahukarena berdasarkan dan uud yang(termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta setjen dprri: kemudian undang undang yang dimaksud uudan dan kabupaten kota dalam satu provinsi diselesaikan oleh gubernur. anggota, h.m. akil mochtar, achmad nowiki, maria farida indrawi, abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, h.m. arsyad sanusi, dan muhammad alim, masing masing sebagai anggota, dengan dibantu eddy purwanto sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasa pemohon, dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili, dan pemerintah atau yang mewakili, serta pihak terkait. ketua, moh. mahfud anggota anggota h.m. akil mochtar achmad nowiki maria farida indrawi abdul mukti fadjar h.m. arsyad sanusi maruarar siahaan muhammad alim panitera pengganti eddy purwanto dengan adanya undang undang nomor tahun yang memberikan kewenangan kepada menteri dalam negeri jelas merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. kerugian konstitusional pemohon disebabkan karena atas dasar rumusan undang undang nomor tahun kewenangan gubernur yang mengeluarkan surat keputusanyang mengakibatkan sebagian wilayah kabupaten banjar menjadi hilang. kerugian konstitusional yang lebih luas adalah dengan berlakunya undang undang nomor tahun mengakibatkan. dengan demikian pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan pengujian undang undang nomor tahun pokok pokok pengujian alasan permohonan pengujian undang undang nomor tahun terhadap uud sebagaimana terurai bawah ini:undang undang pemekaran. dalam permohonan yang terkait adalah pembentukan kabupaten tanah bumbu yang sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten kota barualah perintah dan undang undang nomor tahun daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah: penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan undang undang. dengan demikian berdasarkan undang undang nomor tahun maka ditetapkan undang undang nomor tahun yang mengatur pemekaran kabupaten kotabaru dengan kabupaten baru yaitu kabupaten tanah bumbu. undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tanah bumbu ini berbatasan langsung dengan kabupaten banjar yang merupakan suatu daerah otonowaktu kabupaten banjar berbatasan dengan kabupaten kotabaru wilayah perbatasan terdapat desa perampasan kecamatan sungai pinang kabupaten banjar (pada tahun berdasarkan surat keputusan gubernur nomor tahun desa perampasan digabung dengan desa jaringan menjadi desa perampasan bawah dan pada tahun kedua desa tersebut dan beberapa desa lainnya ditingkatkan menjadi kecamatan perampasan berdasarkan peraturan daerah nomor tahun lembaran daerah nomor seri nomor seri tahun selama kurang lebih tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah kabupaten banjar. dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tanah bumbu dan kabupaten balanganundang undang nomor tahunhal ini mereka dialihkan berdasarkan peta rupa bumi indonesia rbi) edisi pertama tahun yang dikeluarkan oleh badan koordinasi survei tanah nasional bakorsurtanal). dalam peta rbi tersebut batas wilayah administratif setiap kabupaten kota indonesia digambarkan secara imajiner batas maya. selanjutnya pada bagian bawah peta rbi tersebut ada tulisan keterangan batas wilayah administratif yang ada dalam peta ini adalah batas sementara dan tidak dapat dipergunakan sebagai referensi resmi batas wilayah administratif jika kita kaitkan dengan huruf mengenai batas wilayah kabupaten tanah bumbu sebelah baratnya berbatasan dengan kecamatan aranio dan kecamatan sungai pinang kabupaten banjar, sehingga klaim wilayah tanah bumbu meliputi sebagian wilayah administratif kecamatan sungai pinang dan kecamatan perampasan kabupaten banjar. kecamatan perampasan merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan sungai pinang. sebagaimana diketahui bahwa penentuan batas wilayah administratif setiap kabupaten kota sebelumnya mengacu kepada surat edaran mendagri nomor sj. tanggal november perihal penetapan dan penegasan batas daerah, kemudian mendagri menerbitkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perihal yang sama. berdasarkan kewenangan undang undang nomor tahun gubernur kalimantan selatan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengeluar. oleh pemerintah kabupaten tanah bumbu bahwadiajukan pengujian materiil mahkamah agung. putusan mahkamah agung nomor reg. p hum dalam perkara hak uji materiil antara bupati tanah bumbu melawan gubernur kalimantan selatan tanggal mei dalam kamarnya mengabulkan permohonan uji materiil dan menyatatidak sah. putusan mahkamah agung pada point diatas mendasarkan bahwa undang undang nomor tahun penentuan batas wilayah kabupaten tanah bumbu dan kabupaten balangan secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud dan ditetapkan oleh menteri dalam negeri . oleh karena itu surat keputusan gubernur kalimantan selatan nomor tahun dinyatakan tidak sah karena bukan kewenangannya. dengan adanya ketentuan undang undang nomor tahun maka menjadi batal surat keputusan gubenur kalimantan selatan nomor tahun sehingga wilayah desa perampasan bawah menjadi wilayah kabupaten tanah bumbu akibatnya kabupaten banjar menderita kerugian yang antara lain adalah sebagai berikut: bidang pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan wilayah perbatasan dengan kabupaten tanah bumbu yakni rt. iv, rt. dan rt. dadap desa belimbing lama, rt. sungai pinang kusan desa angkipih, rt. emil dan rt. danau ruling desa perampasan bawah kecamatan sungai pinang telah dilakukan berbagai aktivitas kegiatan sebagai berikut: pembinaan sekaligus penyuluhan bidang pemerintahan baik diundang kantor camat maupun langsung desa rt, pelayanan kartu keluarga dan ktp serta perizinan lainnya, melaksanakan pemilu sejak tahun fasilitasi pembentukan kelompok tani dadap: memakmurkan musholla muara alat dadap, musholla emil dan musholla danau ruling: pembinaan terhadap balai adat rt. iii emil, rt. belimbing lama dan membantu membangun balai adat sungai pinang kusan rt.v desa angkipih:, melaksanakan pemilihan pambakal kepala desa) desa belimbing lama tahun dan melaksanakan pemilihan pambakal desa perampasan bawah tahun melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan penyuluhan komunitas adat terkecil serta mengajukan permohonan dibangunnya pemukiman dayak seratus dadap desa belimbing lama dan desa angkipih: bersama masyarakat dadap dan rt. iii emil melaksanakan gotong royong memperbaiki jalan yang rusak longsor dan mengusulkan perbaikannya kepada pemkab banjar: mengusulkan pengangkatan dan penempatan dal penyuluh agama islam) desa remo, angkipih, perampasan atas dan desa perampasan bawah untuk membina dan membimbing masyarakat yang mualaf. bidang kehutanan areal kerja rencana karya tahunan rkt) hph upt emil timber sejak rencana karya lima tahun rkl tahun sampai dengan rkl tahun berada wilayah kabupaten banjar sehingga seluruh pelayanan publik yang menyangkut bidang kehutanan pada pt. emil timber diberikan oleh dinas kehutanan kabupaten banjar (d h cabang dinas kph wilayah kayu tani) antara lain pelayanan administrasi pengusahaan hutan, pelayanan tata usaha kayu, pelayanan pemeriksaan lapangan, pelaporan dan sebagainya. sebagian warga masyarakat desa perampasan bawah telah diikutsertakan dalam pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat dalam rangka pelaksanaan social forestry soccer) yang diselenggarakan oleh bp. das barito bekerjasama dengan dinas kehutanan kabupaten banjar dengan direktorat jenderal rls departemen kehutanan dari tanggal november pengajuan proposal permohonan bibit karet yang diajukan oleh kelompok tani suka maju desa perampasan bawah memuat daftar nama anggota kelompok yang meliputi rt. rt. ii, rt. iii, rt. iv, rt. dan rt. vi. yang akan dipertimbangkan sebagai petani peserta kegiatan social forestry soccer). saat ini sedang dilaksanakan pembuatan rancangan teknis untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut atas. bidang pendidikan pemberian rekomendasi persetujuan oleh kepala kantor cabang dinas pendidikan kecamatan pengaruh dan sungai pinang pada tanggal maret perihal pendirian mekar sari dusun emil dengan pelaksanaan administrasi kegiatan masih mengikut pada sdn perampasan bawah filial). pengangkatan tenaga bhakti guru pada sekolah dasar negeri perampasan bawah atas nama bagi kartini dan kamila melalui keputusan bupati banjar nomor tahun tanggal april tahun dimana kemudian masa tugas yang bersangkutan diperpanjang kembali sampai sekarang dengan keputusan bupati banjar nomor tahun dan keputusan bupati banjar nomor tahun bidang kesejahteraan sosial pendataan terhadap masyarakat terasing desa kerelaan sampai dengan dadap desa belimbing pada tahun pendirian buah rumah dan bantuan biaya hidup untuk masyarakat terasing kerelaan pada tahun pengajuan usul pemukiman masyarakat terasing kmt desa perampasan bawah pada tahun bekerjasama dengan kode timber melakukan pemugaran perumahan desa perampasan bawah pada tahun pada tahun didirikan perumahan sebanyak buah dilengkapi dengan gedung pertemuan, langgar, sekolah dasar, puskesmas: pemberian bantuan air bersih pada tahun perbaikan jalan lokasi perumahan, pemberian bibit dan ternak kambing, bibit kelapa, tebas tebang penambahan lahan pertanian pada tahun melalui proyek p2ltd mengadakan mesin diesel listrik pada tahun pemberian bantuan bibit karet dan kerbau pada tahun pemberian bantuan dari bank dunia untuk perbaikan jalan permukiman tahun pemberian bantuan bibit jati, mangga dan rambutan dari pemkab banjar pada tahun i. pembinaan komunitas adat terpencil desa perampasan bawah dan perampasan atas, remo, angkipih, belimbing berupa bantuan pemberdayaan dan perbaikan sarana dan prasarana pada tahun pemberian bantuan rehab balai adat sebesar rp. tahun tni manunggal masuk desa tmd) pada tahun oo. pelaksanaan kegiatan pmid card dan ppd dari tahun bidang kesehatan pemberian pelayanan kesehatan dilaksanakan sejak tahun (sejak didirikan puskesmas pembantu belimbing lama dan puskesmas pembantu perasaan bawah sampai sekarang), dengan bentuk pelayanan yang diberikan antara lain: pelayanan kesehatan dasar (pusing): penyuluhan kesehatan dasar: pemberantasan penyakit menular penyakit malaria dan rabies): pertolongan persalinan: penyuluhan dan pelayanan kb, pemberian pin dan pemberian vitamin kegiatan posyandu, penanganan kegiatan insidentil (gawat darurat) membawa pasien puskesmas rumah sakithammad joni, s.h., m.h., dr. khairul lawan nasution, m.m., fakhrurrozi, dulhania tanaman, s.h., trio primo santoso, s.h., baginda dipamora siregar, s.h., dan irwan syahrial, sn., s.h., m.h., dengan suratmaret dengan nomor puu xii perihal permohonan pengujian materiil konsiderans menimbang ) huruf angka dan angka huruf hurufmaret ketetapan panel hakim nomor tap.mk tentang penetapan hari sidang pertama, bertanggal maret bahwa pada tanggal april kepaniteraan mahkamah telah menerima surat pencabutan permohonan perkara nomor puu xii bertanggal april yang ditandatangani oleh para pemohon yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan nomor puu x11 bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim pada hari kamis, tanggal april menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan nomor puu xii beralasan hukum. lagipula undang undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon telah dinyatakan oleh mahkamputusan nomor puu xii tanggal februarinomor puutetaphutahaean, berkedudukan jalan cempaka nomor kecamatan sukawati, kota pekanbaru, riau, yang diwakili oleh larangan miliar hutahaean, direktur hutahaean. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor hth xi1 tanggal desember memberi kuasa kepada andres basri, s.h., m.h., susanto, s.h., dan nur ramadhan, s.h., m.h., advokat pada kantor advokat andres basri rekan, beralamat jalan bekasi timur raya nomor blok cipinang atas, jakarta timur.emohon dan pemerintah: mendengar keterangan saksi pemerintah: memeriksa bukti bukti pemohon dan pemerintah: membaca kesimpulanokoknya jugaud bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, juga menyatakan pada pokoknybahwa pemohon selaku badan hukum privat, dalam menjalankan kewajiban kenegaraannya,: bahwa, sebagai kontrol atas kepatuhan pembayaran pajak,, maka terjadilah perselisihan antara pemohon dengan diskus mengenai pembayaran pajak, yang tertuang dalam surat ketetapan pajak, juncto kup,yang tidak memberitahukan (atau importir barang kena (2a)tabel iii. besaran sanksi administrasibukti pet wo. (pasa mam100 (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. importir yang salah memberitahukan nilai pabean | (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayarenguaapabila besaran sanksi administrasi dalam undang undang kup dibandingkan dengan sanksi administrasi dalam undang undang lain, misalnya undang undang kepabeanan yang mengenakan sanksi administrasi hingga maksimal maka sanksi administrasi maksimal dalam undang undang kup masih relatif kecil. dengan demikian, jika ada pendapat yang menyatakan bahwa sanksi administrasi dalam sebesar dan dalam (5d) sebesar cenderung excessive adalah pendapat yang keliru, tidak tepat dan tidak berdasar. upaya hukum atas ketetapan pajak (administrasi) sebagaimana telah dikelas pada bagian pendahuluan, direktur jenderal pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak(bukti pet 3ww) (bukti pet 3xx)banding atas keputusan keberatan kepada pengadilan pajak dalam hal wajib pajak masih merasa tidak puas terhadap surat keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh direktur jenderal pajak, wajib pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam undang undang kup. ketentuan lebih lanjut terkait banding diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak (bukti pet peninjauan kembali atas putusan banding kepada mahkamah agung terhadap putusan pengadilan pajak, wajib pajak juga masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (herziening) mahkamah agung. hal ini diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak. berdasarkan uraian atas, dapat diyakini bahwa undang undang kup telah mengatur secara tegas (express verbs) mengenai hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan seluas luasnya baik melalui direktorat jenderal pajak maupun melalui lembaga peradilan. hal ini membuktikan bahwa undang undang kup secara nyata telah mengatur secara luas mengenai upaya wajib pajak dalam memperoleh keadilan dan memperoleh perlindungan hukum yangtata cara keberatan dan banding berdasarkan undang undang kup tata cara keberatan seperti telah diuraikan dalam tabel tentang perbandingan rumusan diketahui bahwa telah terjadi perubahan konstruksi sistem keberatan yang diatur dalam undang undang nomor tahun dibandingkan dengan undang undang nomor tahun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada majelis hakim, kami uraikan beberapa hal pokok yang mengalami perubahan terkait dengan prosedur keberatan. prosedur dan persyaratan formal pengajuan keberatan prosedur pengajuan keberatan dan persyaratannya dalam undang undang nomor tahun diatur dalam dan ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa: (bukti pet 4c, bukti pet 4d, bukti pet 4e, dan bukti pet 4f) keberatan dapat diajukan terhadap semua jenis surat ketetapan pajak atau adanya pemotongan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketigajelas. keberatan diajukan dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterbitkan. keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan suatu masa pajak atau tahun pajak. berdasarkan undang undang nomor tahun persyaratan pengajuan keberatan tersebut diatas diubah dengan menambahkan ketentuan baru berupa kewajiban wajib pajak untupenambahan ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari adanya ketentuan baru dalam undang undang nomor tahun (bukti pet 3vv) yang mengatur mengenai kewajiban direktorat jenderal pajak untuk memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference). dalam pembahasan akhir tersebut, wajib pajak diberi hak untuk memberikan tanggapan dan sanggahan atas temuan pemeriksaan sehingga menghasilkan temuan pemeriksaan yang disetujui atau tidak disetujui oleh wajib pajak. dengan demikian, apabila pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) tidak ada temuan pemeriksaan yang disetujui oleh wajib pajak, maka pada saat pengajuan keberatan tidak ada kewajiban bagi wajib pajak untuk melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan. dalam hal pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan oleh direktur jenderal pajak karena tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum atas penolakan tersebut. upaya hukum tersebut berupa pengajuan gugatan atas surat penolakan formal pengadilan pajak atau pengajuantindakan penagihan pajak selama proses keberatan ketentuan pokok lain yang mutlak terkait dengan prosedur keberatan adalah mengenai tindakan penagihan atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan. dalam undang undang nomor tahun hal tersebut diatur dalam (bukti pet 4i), yang pada intinya mengatur bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. artinya, apabila wajib pajak belum melunasi utang pajak dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan dalam jangka waktu (satu) bulan sejak surat ketetapan pajak diterbitkan, maka terhadap wajib pajak harus dilakukan tindahal ini 'menunjukkan bahwa meskipun surat ketetapan pajak masih disengketakan oleh wajib pajak, namun surat ketetapan pajak tersebut tetap dianggap benar sehingga hak negara (baca: kewajiban wajib pajak) atas pendapatan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak tersebut, sudah dapat diakui sejak tanggal penerbitannya. dalam undang undang nomor tahun ketentuan tersebut atas diubah menjadi (dua) yaitu dan ketentuan baru tersebut pada intinya mengatur bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference)surat keputusan keberatanmaka kewajiban pembayaran pajak dapat terganggu menjadi paling lama (lima belas bulan) selama proses keberatantetapan pajak yang diajukan keberatankeberatanberdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang terkait dengan tindakan penagihan selama proses keberatan lebih memberikan perlindungan terhadap aset wajib pajak dan mendahulukan hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan. sanksi administrasi yang dapat dikenakan selama proses keberatan pengaturan sanksi administrasi yang dapat dikenakan selama proses keberatan mutlak terkait dengan pengaturan mengenai tindakan penagihan pajak selama proses keberatan. seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun surat ketetapan pajak telah menjadi utang pajak sejak diterbitkan, sehingga pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran dan penagihan pajak. oleh karena itu, sesuai dengan undang undang nomor tahun (bukti pet 4b), atas setiap keterlambatan pelunasan pajak, wajib pajak dikenai sanksi adminstrasi berupa bunga penagihan sebesar per bulan sampai dengan wajib pajak melunasi seluruh utang pajaknya. meskipun telah diterbitkan surat keputusan keberatan, sepanjang keputusan keberatan tersebut menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak, serta masih terdapat utang pajak yang belum dilunasi maka sanksi administrasi sebesar per bulan tersebut tetap dikenakan. dengan demikian, sanksi administrasi tersebut dapat melebihi pokok utang pajaknya, bisa atau bahkan sampai maksimal sebesar (asumsi dasawarsa penagihan tahun). bahwa juncto (5d) kup, atasbahwa berdasarkan uraian atas, jelaslah bahwaud, bahwa disinilah permohonan uji atas juncto (5d), kup, yang dimohonkan pemohon selaku badan hukum privat, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum selaku wajib pajak cast pemohon dalam perkara guo: bahwa untuk memperkuat dalil dalil yang pemohon kemukakan atas, pemohon selain mengajukan bukti bukti surat, juga akan menghadirkan ahli ahli, dalam permohonan guo: bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas pemohon memohonkan kiranya yang mulimengingat ketentuan mengenai tindakan penagihan pajak dalam undang undang nomor tahun mengalami perubahan maka ketentuan sanksi administrasi yang dapat dikenakan selama proses keberatan juga perlu diselaraskan. penyelarasan tersebut dituangkan dalam dan undang undang nomor tahun mengatur bahwa dalam hal keputusan keberatan menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak (baca: membenarkan perhitungan pajak oleh diskus) wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak sebelum pengajuan keberatan. sedangkan mengatur bahwa sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dikenakan apabila wajib pajak mengajukan banding atas keputusan keberatan. dalam penjelasan tersebut diuraikan bahwa mengingat kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan tindakan penagihan pajak selama proses keberatan ditangguhkan maka sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. untuk memperjelas perbedaan ketentuan keberatan antara undang undang nomor tahun dan undang nomor tahun diberikan ilustrasi sebagai berikut: pada tanggal januari diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar kpk) badan kepada dengan jumlah pajak yang terutang sebesar juta. pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), wajib pajak hanya menyetujui jumlah pajak sebesar rp100 juta, sedangkan sisanya wajib pajak tidak setuju. pada tanggal maret wajib pajak mengajukan keberatan atas kpk tersebut. terhadap permasalahan tersebut atas, apabila yang berlaku adalah ketentuan keberatan berdasarkan undang undangundang undang nomor tahun (bukti pet 4a), jatuh tempo pelunasan kpk sebesar rp500 juta adalah tanggal februari yaitu (satu) bulan sejak tanggalutang pajak dalam kpk, maka terhadap seluruh jumlah pajak dalam kpk sebesar rp500 juta tersebut dilakukan tindakan penagihan dengan surat paksa tanpa mempertimbangkan apakah wajib pajak setuju atau tidak setuju terhadap kpk tersebut. walaupun wajib pajak hanya menyetujui rp100 juta, direktur jenderal pajak tetap melakukan pemblokiran rekening atau penyitaan dan pelelangan aset untuk melunasi seluruh utang pajak dalam kpk sebesar rp500 juta. apabila sampai dengan tanggal februari wajib pajak tidak melunasi utang pajak dalam kpk maka terhadap utang pajak sebesar rp500 juta tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan. apabila pada bulan ketiga sejak kpk diterbitkan wajib pajak mengajukan keberatan, jumlah pajak yang disetujui sebesar rp100 juta bukan merupakan persyaratan keberatan karena direktur jenderal pajak berwenang untuk melakukan tindakan penagihan pajak atas seluruh utang pajak sebesar rp500 juta. cc. selama proses penyelesaian keberatan, apabila utang pajak sebesar rp500 juta belum juga dilunasi maka direktur jenderal pajak tetap melakukan penagihan pajak dengan surat paksa dan wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan sampai dengan utang pajak tersebut dilunasi. apabila keberatan yang diajukan wajib pajak ditolak, dan sampai dengan keputusan keberatan diterbitkan wajib pajak belum juga melunasi utang pajak sebesar rp500 juta tersebut, maka terhadap wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan sampai dengan utang tersebut dilunasi. bahkan, pada saat keputusan keberatan diterbitkan, ada kemungkinan aset wajib pajak telah disita atau telah dilelang untuk melunasi utang pajaknyahanya sebesar rp200 juta, yaitu jumlah lebih bayar sebesar rp700 juta dikurangi dengan utang pajak dalam kpk sebesar rp500 juta. terhadap permasalahan yang sama, apabila yang berlaku adalah ketentuan keberatan berdasarkan undang undang nomorjuncto undang undang nomor tahun jatuh tempo pelunasan utang pajak dalam kpk sebesar rp100 juta (yang disetujui wajib pajak) adalah tanggal februari yaitu (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. sedangkan berdasarkan kewajiban pelunasan atas jumlah pajak sebesar juta (yang tidak disetujui wajib pajak) terganggu sampai dengan (satu) bulan setelah surat keputusan keberatanpajak yang terutang dalam kpk, maka terhadap jumlah pajak yang disetujui sebesar rp100 juta,dapat dilakukan tindakan penagihan dengan surat paksa. apabila sampai dengan tanggal februari wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang disetujui sebesar rp100 juta tersebut, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga per bulan. apabila pada bulan ketiga sejak surat ketetapan pajak diterbitkan wajib pajak mengajukan keberatan, jumlah pajak yang disetujui sebesar rp100 juta merupakan persyaratan keberatan. jika wajib pajak tidak juga melunasi utang pajak sebesar rp100 juta tersebut, pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan (ditolak formal) dan seluruh jumlah pajak dalam kpk sebesar rp500 juta menjadi utang pajak dan dilakukan tindakan penagihan dengan surat paksa. selanjutnya, terhadap wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda tetapi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar sampai dengan utang pajak tersebut dilunasi. cc. apabila pengajuan keberatan diterima secara formal rp100 juta dilunasi sebelum pengajuan keberatan dan persyaratan lain terpenuhi), pajak yang terutang dalam kpk sebesar rp400 juta (jumlah yang tidak disetujui) tidak akan dilakukan penagihan pajak yang diantaranya melalui kegiatan pemblokiran rekening atau penyitaan dan pelelangan aset. dengan demikian, ketentuan ini lebih memberikan perlindungan terhadap aset wajib pajak dibandingkan dengan ketentuan keberatan dalam undang undang nomor tahun selama proses pengajuan dan penyelesaian keberatan, jumlah pajak sebesar rp400 juta yang masih disengketakan tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan. apabila keberatan yang diajukan wajib pajak ditolak dan utang pajak sebesar rp400 juta belum dibayar oleh wajib pajak sebelum pengajuan keberatan maka terhadap wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dihitung dari jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut surat keputusan keberatan dikurangi jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya perlawanan wajib pajak atas surat ketetapan pajak yang telah terbukti benar berdasarkan penelitian keberatansebesar rp700 juta, yaitu sebesar jumlah kelebihan pembayaran tanpa dikurangi dengan jumlah pajak yang tidak disetujui sebesar rp400 juta. tata cara banding pengadilan pajak seperti telah diuraikan dalam tabel tentang perbandingan rumusan dan tabel tentang perbandingan rumusan diketahui bahwa mengingat terjadi perubahan konstruksi dalam sistem keberatan maka konstruksi sistem banding yang diatur dalam undang undang nomor tahun juga mengalami perubahan. untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada majelis hakim mengenai perubahan sistem banding tersebut, kami uraikan beberapa hal pokok sebagai berikut. prosedur dan persyaratan formal permohonan banding prosedur permohonan banding dan persyaratannya dalam undang undang nomor tahun diatur dalam dan (bukti pet 4j dan bukti pet 4l). ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa: permohonan banding diajukan badan peradilan pajak atas keputusan keberatan yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. permohonan tersebutsurat keputusan tersebut. dalam undang undang nomor tahun persyaratan permohonan banding tersebut pada prinsipnya tidak berubah. namun demikian, terdapat penyelarasan dengan sistem keberatan yang diatur dalam undang undang nomor tahun terutama terkait dengan pembayaran pajak yang disetujui sebelum pengajuan keberatan. dengan demikian, kewajiban wajib pajak pada saat mengajukan permohonan banding adalah sama dengan kewajiban wajib pajak pada saat mengajukan keberatan, yaitu wajib pajaktindakan penagihan pajak selama proses banding selaras dengan ketentuan keberatan, ketentuan pokok lain yang juga terkait dengan prosedur banding adalah tindakan penagihan pajak selama pengajuan dan penyelesaian banding. berdasarkan undang undang nomor tahun (bukti pet 4m), diatur bahwa permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. konsekuensi dari ketentuan ini juga selaras dengan ketentuan penagihan pada sistem keberatan yang telah diuraikan atas, yaitu selama proses penyelesaian banding utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak tetap dilakualam undang undang nomor tahun ketentuan mengenai tindakan penagihan selama proses banding juga diselaraskan dengan ketentuan mengenai tindakan penagihan selama proses keberatan. hal tersebut tercermin dengan dihapusnya undang undang nomor tahun dan diganti menjadi (tiga) dalam undang undang nomor tahun yaitu (ba), (5b) dan (5c). ketentuan baru tersebut pada intinya mengatur bahwa pajak yang masih harus dibayar dalam surat keputusan keberatanyang dimohonkan bandingputusan bandingserta jangka waktu permohonan banding adalah paling lama (tiga) bulan dan jangka waktu penyelesaian banding adalah paling lama (dua belas) bulan, maka kewajiban pembayaran pajak menjadi terganggu paling lama (tiga puluh bulan) selama proses keberatan dan bandingputusan keberatan yang dimohonkan bandingbandingsanksi administrasi yang dapat dikenakan selama proses banding pengaturan sanksi administrasi yang dapat dikenakan selama proses banding pada prinsipnya selaras dengan pengaturan sanksi administrasi yang dapat dikenakan selama proses keberatan. berdasarkan undang undang nomor tahun2000, sanksi administrasi yang dapat dikenakan selama proses banding, yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan atas utang pajak yang belum dilunasi. demikian halnya dengan undang undang nomor tahun pengaturan sanksi administrasi yang dapat dikenakan selama proses banding pada prinsipnya diselaraskan dengan sanksi administrasi yang dapat dikenakan dalam proses keberatan, yaitu dengan mengenakan sanksi administrasi berupa denda. namun demikian, mengingat proses banding merupakan upaya hukum lanjutan dari proses keberatan maka pengenaan sanksi administrasi berupa denda setelah terdapat putusan banding yang menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak ditetapkan lebih tinggi menjadi sebesar o. hal ini merupakan konsekuensi logis adanya perlawanan atas surat keputusan keberatan yang telah terbukti benar berdasarkan putusan hakim pengadilan pajak dan tertundanya pembayaran dan penagihan pajak yang lebih lama. berdasarkan uraian mengenai sistem keberatan dan banding tersebut atas, jelas bahwa perubahan ketentuan sistem keberatan maupun banding dimaksudkan untuk lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban wajib pajak serta perlindungan atas aset wajib pajak. oleh karena itu, tidak tepat apabila pemohon mempertentangkan sistem keberatan dan banding dalam undang undang nomor tahun dengan undang undang dasar hanya dari sudut pandang pengaturan sanksi tanpa mempertimbangkan konstruksi ketentuan yang mengatur mengenai keberatan dan banding secara keseluruhan. risiko penundaan penerimaan pajak akibat pengajuan keberatan dan banding setelah dijelaskan mengenai tata cara keberatan dan banding berdasarkan undang undang nomor tahun maupun undang undang nomor tahun untuk memberikan gambaran mengenai potensi tertundanya penerimaan pajak akibat pengajuan keberatan dan banding atas surat ketetapan pajak, berikut kami sajikan data surat ketetapan pajak yang diterbitkan direktorat jenderal pajak dalam (tiga) tahun terakhir. tabel iii. data surat ketetapan pajak sej saran dalam triliun rupiah sebagai tambahan informasi dapat disampaikan juga bahwa jumlah pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak kpk dan skpkbt) untuk tahun adalah sebanyak pengajuan. berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat pengaturan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan (5d), jumlah ketetapan pajak yang disengketakan pada tahun masih sangat besar, yaitu sebanyak pengajuan. hal ini juga menyebabkan jumlah pajak yang tertunda penugasannya juga sangat besar. oleh karena itu, apabila ketentuan dan sd) undang undang nomor tahun dihapus, hal ini berarti wajib pajak tidak dikenai sanksi denda walaupun keberatan dan bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian, berpotensi menimbulkan moral hazard karena wajib pajak cenderung menunda pembayaran pajak sampai terdapat putusan pengadilan pajak atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan. dengan demikian, terdapat kecenderungan bahwa fungsi penegakan hukum (law enforcement) terutama tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak menjadi tidak berdaya guna dan tidak berarti. jikalau hal ini terjadi, tidak dapat dibayangkan berapa peningkatan jumlah sengketa perpajakan yang harus ditangani oleh pengadilan pajak. berdasarkan kondisi tersebut atas maka potensi penerimaan negara yang tertunda cenderung sama besarnya dengan nilai ketetapan pajak yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak. apabila hal ini terjadi, maka potensi penerimaan pajak dari penerbitan surat ketetapan pajak yang kemungkinan besar tertunda adalah sebesar rp15, triliun untuk tahun rp63, triliun untuk tahun dan rp31, triliun untuk tahun jika jumlah pajak yang tertunda dalam tahun tersebut dirata rata maka jumlah penerimaan pajak yang tertunda sebesar triliun. iv. penjelasan pemerintah bahwa ketentuan dalam dan (5d) undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan hak konstitusional dalam 28d 28g dan 28h undang undang dasar bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas pemohon memohonkan kiranytidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka pemohon berkeyakinan terhadap kerugian konstitusional yang timbul akibat dan (bd) kup, (causal terbang) yang dimohonkan pengujiannya, sebagai berikut: hilangnya atau perbaikannya hak atasadanya ketakutan untuk melaksanakan hak untuk mendapatkan keadilan,adalah hal yang bertentangan dengan atau tidak dikehendaki oleh uud karena merupakan hak asasi yang dijamin secara konstitusional oleh uud dalam hal ini hak untuk melakukan berdasarkan penjelasan pada angka romawi dan iii, pemerintah berpendapat bahwa pengaturan sanksi administrasi berupa denda dalam dan (5d) undang undang nomor tahun merupakan bagian dari rangkaian norma dalam sistem keberatan dan banding yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden. hal tersebut merupakan upaya pembuat undang undang untuk merespon aspirasi masyarakat yang menghendaki perubahan sistem keberatan dan banding. perubahan yang dikehendaki masyarakat tersebut terutama terkait dengan penundaan penagihan pajak selama proses keberatan dan banding serta pengaturan sanksi berupa denda sebagai konsekuensi logis dari penundaan tersebut. oleh karena itu, dalam memahami pengaturan sanksi administrasi berupa denda dalam dan (5d), tidak dapat dipisahkan dari kesatuan konstruksi sistem keberatan dan banding yang diusulkan masyarakat. bila dipahami secara mendalam, perubahan sistem keberatan dan banding yang terdapat dalam undang undang nomor tahun termasuk pengaturan sanksi dalam dan (5d), justru merupakan bagian dari upaya pembuat undang undang untuk menjunjung tinggi penerapan sistem self assessment. hal ini diwujudkan dengan mengubah sistem keberatan dan banding sesuai dengan kehendak masyarakat, yaitu selama proses keberatan dan banding, diskus tidak berwenang untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap jumlah pajak yang masih disengketakan oleh wajib pajak. dengan demikian, jelas bahwa perubahan sistem keberatan dan banding dalam undang undang nomor tahun tidak menghilangkan atau mengabaikan hak wajib pajak, tetapi justru lebih mengedepankan hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ekonomi (business friendly). tanggapan terhadap dalil dalil pemohon berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan atas, pemerintah bermaksud menanggapi setiap dalil pemohon berdasarkan permohonan (revisi) nomor abr sk pdt iv tanggal april sebagai berikut:menururmuat dalam juncto (5d), sangat bertentangan dengan huruf (asas pengayoman), huruf (asas keadilan), dan huruf (asas ketertiban dan kepastian hukum) undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. (bukti pet terhadap dalil pemohon tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada angka romawi mengenai legal standing, pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak tepat menggunakan dalil tersebut sebagai dasar untuk melakukan uji konstitusionalitas undang undang nomor tahun dengan undang undang dasar. sebagaimana diketahui bahwapabila pemohon tetap beranggapan bahwa asas asas yang digunakan dalam undang undang nomor tahun bertentangan dengan asas asas yang diatur dalam undang undang nomor tahun (telah diganti dengan undang undang nomor tahun seharusnya pemohon mempermasalahkan hal tersebut melalui mekanisme legislative review dewan perwakilan rakyat, bukan melalui mekanisme constitutional review mahkamah konstitusi. seandainya dalil pemohon tersebut perlu ditanggapi, pemerintah berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan interpretasi pemohon yang bertolak belakang dengan norma yang diatur dalam dan (5d) undang undang nomor tahun yang justru mengedepankan asas pengayoman, asas keadilan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum. hal ini telah dijelaskan juga pada angka romawi iii, huruf angka yaitu konstruksi sistem keberatan dan banding yang dibangun dalam undang undang nomor tahun yang menjunjung tinggi sistem self assessment, justru mengedepankan prinsip prinsip pemungutan pajak yang baik seperti keadilan dan kesamaan (equality and equity), kepastian hukum (certainty), dan kenyamanan saat pembayaran (convenience payment). selain itu, pembentuk undang undang juga memperhatikan suasana kebatinan pada saat penyusunan undang undang tersebut, yaitu terdapat tuntutan yang tinggi dari masyarakat wajib pajak terkait dengan terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban wajib pajak, keseimbangan kewenangan dan kewajiban diskus, keterbukaan transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak. dengan demikian, jelas bahwaselain itu, undang undang nomor tahun ini telah menganut asas pengayoman, asas keadilan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum, yang dipermasalahkan oleh pemohon. juncto (5d) undang undang nomor tahun sejalan dengan dan undang undang dasar. pemohon menyatakan bahwa pemberlakuan juncto (5d) undang undang nomor tahun menyebabkan hilangnya atau perbaikannya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh dan undang undang dasar. berdasarkan dalil tersebut atas dan memperhatikan rumusan dan undang undang dasar, pemohon menganggap bahwa hak konstitusional yang hilang atau diabaikan adalah hak hakdang undang dasar).).dang undang dasar). terhadap pernyataan tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa anggapan demikian menunjukkan pemohon tidak memahami secara utuh konstruksi yang dibangun dalam undang undang guo, khususnya yang terkait dengan sistem keberatan dan banding. seperti telah diuraikan pada angka romawi iii, huruf dan huruf jelas bahwa apabila sistem keberatan dan banding yang diatur dalam undang undang nomor tahun dipahami secara utuh, maka sistem keberatan dan banding yang baru tersebut justru memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan ekonomi, dengan penjelasan sebagai berikut: aspek keadilan sistem keberatan dan banding yang diatur dalam undang undang nomor tahun telah memberikan keadilan kepada wajib pajak dengan penjelasan: selama proses keberatan dan banding, wajib pajak tidak diwajibkan membayar jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak apabila wajib pajak tidak setuju dengan pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak tersebut. dengan tidak diwajibkannya wajib pajak membayar pajak yang tidak disetujui tersebut, mencerminkan adanya keadilan bagi wajib pajak yang sedang mengajukan upaya hukum dalam rangka memperoleh keadilan. memberikan perlakuan yang seimbang antara wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding dengan wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan dan banding. terhadap wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan dan banding maka wajib pajak wajib melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak secara tepat waktu. sebaliknya, terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding (terlebih lagi yang hanya mencoba coba), maka kewajiban untuk melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak menjadi tertunda karena harus menunggu adanya keputusan keberatan atau putusan banding. untuk menjamin keadilan diantara wajib pajak tersebut dan mencegah terjadinya moral hazard dari wajib pajak yang sengaja mengajukan keberatan dan banding hanya untuk menunda pembayaran, maka dalam sistem keberatan dan banding dalam undang undang nomor tahun diatur mengenai sanksi administrasi berupa denda sebesar atau sanksi denda tersebut hanya dikenakan apabila keberatan atau banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian serta masih terdapat jumlah pajak yang belum dibayar. memberikan pilihan kepada wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding untuk dikenai atau tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar atau bagi wajib pajak yang telah melunasi seluruh jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebelum mengajukan keberatan terhindar dari pengenaan sanksi. sedangkan konsekuensi logis bagi wajib pajak yang tidak melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebelum mengajukan keberatan adalah dikenai sanksi tersebut dalam hal keputusan keberatan atau putusan banding menolak atau menerima sebagian. aspek kepastian hukum yang adil wujud dari kepastian hukum yang adil dalam sistem keberatan dan banding berdasarkan undang undang nomor tahun tercermin dalam hal hal sebagai berikut: wajib pajak tidak dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa oleh direktorat jenderal pajak selama proses pengajuan dan penyelesaian keberatan atau banding. sistem ini lebih memberikan kepastian hukum yang adil karena tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan setelah terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap (eintracht). kewajiban membayar pajak terutang dalam surat ketetapan pajak juga dilakukan setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (eintracht). dapat disampaikan juga bahwa ketentuan yang diatur dalam dan (5d) undang undang guo sudah jelas maksud dan maknanya. adapun rumusan dan makna dari ketentuan dapat dijelaskan sebagai berikutcara gramatikal, maksud dan makna dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas, yaitu: sanksi administrasi sebesar hanya dikenakan terhadap wajib pajak yang mengajukan keberatan dan ternyata pengajuan keberatannya ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, wajib pajak tidak mengajukan banding atas keputusan keberatan, artinya wajib pajak membenarkan keputusan keberatan: dasar perhitungan pengenaan sanksi adalah: pb), dimana: jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan jelas bahwa jika seluruh pajak terutangdemikian juga, jika wajib pajak mengajukan banding atas keputusan keberatan maka wajib pajak juga tidak dikenai sanksi sebesar sanksi akan dikenakan menunggu setelah ada putusan banding dari pengadilan pajak (eintracht). contoh: terhadap wajib pajak diterbitkan kpk rp1 miliar. wajib pajak tidak setuju dengan kpk tersebut dan mengajukan keberatan. berdasarkan keputusan keberatan ternyata permohonan wajib pajak ditolak seluruhnya atau dengan kata lain kpk tersebut dibenarkan. berdasarkan hal tersebut maka: jika pajak terutang sebesar rp1 miliar tidak dibayar semuanya sebelum pengajuan keberatan, maka wajib pajak dikenai sanksi sebesar rp1 miliar rp0) rp500 juta. jika pajak terutang sebesar rp1 miliar telah dilunasi sebelum pengajuan keberatan maka sanksi yang dikenakan adalah rp1 miliar rp1 miliar) rp0 rp0. sedangkan rumusan dan makna dari ketentuan (5d) dapat dijelaskan sebagai berikutseperti halnya dengan ketentuan ketentuan (5d) juga sudah jelas maksud dan makna dari ketentuan tersebut, yaitu: sanksi administrasi sebesar hanya dikenakan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan dan ternyata permohonan bandingnya ditolak atau hanya dikabulkan sebagian oleh pengadilan pajak: dasar perhitungan pengenaan sanksi adalah: pb), dimana: jumlah pajak berdasarkan putusan banding jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan jelas bahwa jika seluruh jumlah pajakberdasarkan hal hal tersebut atas, kedua ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan lain seperti yang telah diuraikan dan diilustrasikan tersebut atas. aspek perlindungan hukum telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa setiap undang undang termasuk undang undang nomor tahun dibentuk melalui persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat dan presiden dengan tujuan untuk memberikan perlindungan berupa kepastian hukum kepada setiap warga negara. dalam undang undang tersebut, perlindungan ini diberikan kepada setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. bahwa sanksi bukanlah bentuk pencederaan terhadap prinsip perlindungan hukum, melainkan harus dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum dalam skala yang lebih besar. dalam undang undang nomor tahun perlindungan dalam skala yang lebih besar tersebut berupa perlindungan terhadap perlakuan yang setara bagi setiap wajib pajak serta perlindungan terhadap kepentingan penerimaan negara yang akan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. pemerintah berpendapat bahwa sangat wajar pemohon mencoba berbagai upaya hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingannya, termasuk dalam hal ini berupa pengajuan uji materiil mahkamah konstitusi. namun demikian, sangat tidak bijak untuk mendudukkan kepentingan pribadi berupa keinginan untuk tidak dikenai sanksi, atas kepentingan negara berupa kepentingan pengamanan penerimaan negara. oleh karena itu, sangat diharapkan kebajikan majelis hakim yang terhormat untuk mendudukkan kepentingan negara berupa perlindungan terhadap kepentingan umum (berupa pengamanan apbn) atas kepentingan pribadi pemohon. aspek kemanfaatan ekonomi dari aspek ekonomi, sistem keberatan dan banding yang diatur dalam undang undang nomor tahun memberikan keuntungan ekonomi kepada wajib pajak, yaitu: wajib pajak tidak diwajibkan untuk mengeluarkan dana dalam rangka membayar pajak yang diajukan keberatan atau banding. apabila dalam proses keberatan dan banding wajib pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak berdasarkan penetapan yang lain, maka dana dari kelebihan tersebut dikembalikan seluruhnya tanpa dikurangi dengan jumlah pajak yang diajukan keberatan. dana sebagaimana tersebut pada angka dan angka dapat digunakan oleh wajib pajak untuk kepentingan usahanya selama proses keberatan dan banding (kurang lebih bulan), sehingga dapat menghasilkan rente berupa laba, bunga atau imbal hasil lainnya. wajib pajak terhindar dari tindakan penyitaan aset sehingga tetap dapat menguasai dan memanfaatkan aset tersebut untuk kegiatan operasional. perlu ditegaskan juga bahwa sistem keberatan dan banding yang diatur dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan upaya hukum dalam rangka memperoleh keadilan. hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut diberikan kepada setiap wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak adil oleh diskus dengan prosedur dan perlakuan yang sama (non diskriminasi). dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa ketentuan keberatan dan banding tersebut telah memperlakukan wajib pajak sesuai dengan martabat dan kehormatan mereka sebagai manusia. jadi ketentuan tersebut justru merupakan implementasi undang undang dasar, bidang perpajakan. selanjutnya pemerintah juga berpendapat bahwa ketentuan keberatan dan banding dalam undang undang nomor tahun lebih memberikan perlindungan terhadap harta benda yang berada bawah kekuasaan wajib pajak. hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam dan yang pada intinya mengatur bahwa pajak yang diajukan keberatan oleh wajib pajak tidak ditagih selama proses keberatan, yang meliputi upaya hukum atas suatu sengketa perpajakan tingkat keberatan maupun tingkat banding, namun juga diikuti dengan potensi ancaman sanksi bila wajib pajak cast pemohon menggunakan hak upaya hukum dimaksud, yang seharusnya tidak boleh dilancarkan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang melekat pada pemohon, dalam melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak konstitusionalnya: kerugian pemohon berupaiv. dalam permohonan bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikan atas, perkenankanlah pemohon untuk memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan: dalam primaire menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk memohon pengujian undang undang, pengujian mengenaiertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunengan demikian, wajib pajak tidak perlu merasa takut untuk mengajukan keberatan atau banding karena dalam sistem keberatan atau banding yang diatur dalam undang undang nomor tahun wajib pajak tidak akan dilakukan tindakan penagihan pajak. selama proses keberatan, wajib pajak tidak perlu merasa takut hartanya disita atau dilelang, tidak perlu merasa takut rekeningnya diblokir, dan tidak perlu merasa takut akan dicegah atau dilakukan penyanderaan (gijzeling). jelas sekali bahwa ketentuan keberatan dalam undang undang nomor tahun sama sekali tidak memberatkan wajib pajak tetapi justru sangat menjunjung tinggi dan menghargai hak hak wajib pajak. jaminan dan perlindungan terhadap hak wajib pajak akan semakin terbukti apabila terdapat keputusan keberatan yang menerima sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak. hal ini disebabkan, aset wajib pajak yang telah dilelang sebelum proses keberatan diputus tidak dapat dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti sebelum dilelang. berdasarkan undang undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa, kepada wajib pajak tersebut hanya bisa diberikan pengembalian sejumlah uang senilai kelebihan pembayaran pajak akibat adanya keputusan keberatan. selain manfaat tersebut atas, ketentuan sanksi dalam dan (5d) undang undang nomor tahun memberikan manfaat lain berupa: mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar sejak awal yaitu sejak kewajiban menyampaikan spt, upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak bukan untuk tujuan menunda pembayaran atau spekulasi tetapi memang dimaksudkan untuk memperoleh keadilan: dan memberikan kenyamanan psikologis berupa tidak ditagih selama proses keberatan dan banding, seperti tidak dilakukannya penyitaan, pelelangan, penyanderaan, dan juga pencegahan. pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa dan (5d) undang undang nomor tahun merugikan hak konstitusional pemohon. pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan keberadaan dan (5d) undang undang nomor tahunndang undang dasar. terhadap dalil pemohon tersebut pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan secara nyata kerugian hak konstitusional yang diderita oleh pemohon sehubungan dengan diberlakukannya dan (5d) undang undang nomor tahun hal ini ditunjukkan dengan fakta sebagai berikut: dalam permohonannya, pemohon menyampaikan bahwa kerugian konstitusional tersebut antara lain disebabkan adanya rasa ketakutan untuk mengajukan keberatan atau banding, namun pada kenyataannya pemohon tetap mengajukan keberatan dan banding. pemerintah juga berpendapat bahwa perasaan takut dalam pengajuan keberatan atau banding dengan alasan karena adanya pengaturan sanksi administrasi denda jika permohonan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian adalah tidak relevan dengan argumentasi sebagai berikut: perlu ditekankan bahwa berdasarkan sistem self assessment, yang paling tahu berapa besarnya kewajiban pembayaran pajak adalah wajib pajak itu sendiri. dengan demikian, wajib pajak yang merasa takut dalam mengajukan keberatan atau banding karena ancaman sanksi denda adalah wajib pajak yang tidak yakin dengan kebenaran perhitungan pajaknya sendiri, dan mencoba melakukan perlawanan atas kebenaran penetapan pajak yang dilakukan oleh diskus dan atau bertujuan menunda pelunasan pajak dalam surat ketetapan pajak. sepanjang wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perawakannya melalui pengisian spt dengan benar, lengkap, dan jelas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan bidang perpajakan, wajib pajak tidak perlu khawatir apabila direktur jenderal pajak melakukan pemeriksaan dan selanjutnya menerbitkan surat ketetapan pajak. demikian juga, wajib pajak tentunya tidak perlu merasa takut dalam mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak karena adanya pengaturan sanksi. bahwa: pengajuan keberatan atau banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, dan sanksi administrasi berupa denda tersebut jugaoleh karena itu sangatlah wajar bila terhadap wajib pajak yang demikian dikenai sanksi administrasi. dalam hal wajib pajak tidak meyakini kebenaran perhitungan pajaknya, wajib pajak tetap dapat menghindarkan pengenaan sanksi denda sebesar atau 100y6 dengan cara melunasi terlebih dahulu seluruh jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebelum mengajukan keberatan. seandainya pengajuan keberatan atau banding dikabulkan maka pajak yang telah dibayar tersebut dapat diminta kembali oleh wajib pajak. berdasarkan hal hal tersebut atas, meskipun terdapat pengaturan sanksi denda dalam undang undang nomor tahun hal tersebut seharusnya tidak perlu menyebabkan wajib pajak merasa takut dalam mengajukan upaya hukum berupa keberatan atau banding mengingat undang undang guo justru memberikan perlindungan, pengayoman, dan keadilan kepada wajib pajak dengan memberikan solusi alternatif kepada wajib pajak, yaitu: dalam hal wajib pajak berketetapan untuk tidak dikenai sanksi administrasi jika mengajukan keberatan atau banding, maka wajib pajak melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebelum mengajukan keberatan. dalam hal wajib pajak tidak peduli dengan resiko pengenaan sanksi administrasi jika mengajukan keberatan atau banding, maka wajib pajak tidak perlu melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak. dalam permohonannya, pemohon menyampaikan bahwa kerugian konstitusional yang lain adalah adanya potensi kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai sanksi selain dari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. terhadap dalil tersebut, pemerintah berpendapat bahwa pemohon ternyata tidak mampu menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antara kewajiban membayar sanksi tersebut dengan terjadinya kerugian konstitusional. terlebih lagi, sanksi tersebut secara eksplisit telah diatur dalam undang undang. apabila anggapan pemohon dibenarkan, yaitu setiap pengenaan sanksi yang diatur dalam undang undang dianggap merugikan hak konstitusional, maka sistem hukum yang dibangun oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa dan mengikat. seperti telah dijelaskan pada angka romawi iii, huruf dan huruf diketahui bahwa sanksi administrasi berupa denda sebesar atau telah menghilangkan sanksi administrasi berupa bunga penagihan sebesar per bulan selama proses pengajuan dan penyelesaian keberatan atau banding. selain itu, telah dijelaskan juga pada bagian sebelumnya bahwa sanksi administrasi berupa denda sebesar merupakan sanksi yang bersifat kondisional. sanksi denda hanya dikenakan jika surat keputusan keberatan menyatakan menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak, dan wajib pajak tidak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan. sedangkan apabila surat keputusan keberatan menyatakan mengabulkan seluruh permohonan wajib pajak maka sanksi denda tidak dikenakan. telah dijelaskan juga bahwa sanksi administrasi berupa denda dihitung dari pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak sebelum pengajuan keberatan. berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dapat menghindari pengenaan sanksi administrasi berupa denda dengan cara melunasi surat ketetapan pajak sebelum pengajuan keberatan sehingga menyebabkan dasar perhitungan pengenaan sanksi menjadi nihil. kesempatan ini diatur untuk menjaga kepastian penerimaan negara secara tepat waktu dengan tetap memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan. ketentuan tersebut atas juga berlaku sama untuk menghindari pengenaan sanksi denda dalam hal wajib pajak mengajukan banding. perlu disampaikan juga bahwa pada prinsipnya pengaturan sanksi administrasi dalam undang undang perpajakan merupakan kewenangan atau legal policy dari pembuat undang undang termasuk besaran pengenaan sanksi. pengaturan sanksi dan besarannya merupakan upaya dari pembentuk undang undang untuk menjamin wibawa undang undang sehingga ketentuan dalam undang undang tersebut dapat ditaati. meskipun benar bahwa pengaturan besaran sanksi merupakan kewenangan pembuat undang undang, namun jika dipertanyakan, apa yang menjadi pertimbangan pembuat undang undang untuk menentukan besaran sanksi administrasi denda sebesar 50x dan sebagai pengganti sanksi bunga per bulan selama proses keberatan dan banding, maka dapat dijelaskan bahwa: dengan penangguhan pembayaran dan tindakan penagihan pajak maka wajib pajak memperoleh keuntungan (benefit opportunity revenue) sebagai berikut: wajib pajak terhindar dari sanksi bunga per bulan selama proses keberatan dan banding, yaitu bulan 30y6 untuk keberatan, atau bulan untuk banding (dalam praktik proses banding dapat lebih dari bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak). wajib pajak terhindar dari tindakan penagihan pajak (surat paksa, blokir rekening, sita dan lelang, pencegahan, dan penyanderaan gijzeling) yang secara material nilai uang sulit untuk kuantifikasi. wajib pajak terhindar dari kewajiban membayar pajak sampai dengan terdapat keputusan keberatan atau banding sehingga dana yang tidak digunakan untuk membayar pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rente. selain hal tersebut atas, penangguhan pembayaran dan tindakan penagihan pajak juga menimbulkan risiko (opportunity cost) yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai berikut: pemerintah harus menanggung risiko adanya kemungkinan wajib pajak yang memanfaatkan ketentuan tersebut sebagai bunker (tempat berlindung) untuk menghindari pembayaran pajak secara tepat waktu. pemerintah harus menanggung risiko tertundanya penerimaan negara selama proses keberatan atau banding. pemerintah harus melindungi kepentingan rakyat akibat tertundanya penerimaan negara selama proses keberatan atau banding. pemerintah harus menanggung risiko adanya kemungkinan wajib pajak menghilangkan mengalihkan aset selama proses keberatan atau banding sehingga apabila permohonan keberatan atau banding ditolak, pemerintah tidak dapat memperoleh aset sebagai jaminan untuk pelunasan pajak. pemerintah harus menanggung risiko beban birokrasi selama proses keberatan atau banding terutama untuk menyelesaikan keberatan atau banding dari wajib pajak yang berperilaku tidak patuh (sekedar mencoba coba mengajukan keberatan atau banding). berdasarkan uraian tersebut atas, apabila benefit yang diterima oleh wajib pajak dan risiko yang harus ditanggung pemerintah kuantifikasi dan ditambah dengan pertimbangan yang bersifat kualitatif, sistem keberatan dan banding berdasarkan undang undang nomor tahun lebih menguntungkan bagi wajib pajak. dampak apabila permohonan pengujian materiil undang undang nomor tahun dikabulkan. hal penting terakhir yang ingin kami sampaikan adalah jika ketentuan dan (5d) undang undang nomor tahun yang sedang diuji materiil mahkamah konstitusi dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, maka hal tersebut akan memberikan dampak berupa: menciptakan ketidakadilan antara wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan dan banding dengan wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding dengan penjelasan berikut. undang undang nomor tahun mengatur bahwa terhadap wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan dan banding, wajib melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak paling lambat (satu) bulan sejak surat ketetapan pajak diterbitkan. sedangkan wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding, mempunyai kesempatan untuk menunda pelunasan jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang menolak atau mengabulkan sebagian. oleh karena itu, menjadi sangat tidak adil jika permohonan pemohon untuk mencabut sanksi denda dalam dan (5d) undang undang nomor tahun dikabulkan oleh majelis hakim, mengingat wajib pajak yang menunda pelunasan pajak dalam surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding yang menolak atau mengabulkan sebagian, justru diberikan fasilitas berupa tidak dikenai sanksi dan tidak dilakukan tindakan penagihan pajak selama proses keberatan dan banding. membuka peluang bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak dengan cara mengajukan keberatan dan banding atas setiap penerbitan surat ketetapan pajak oleh direktur jenderal pajak sehingga sistem administrasi perpajakan tidak berjalan sepenuhnya dan menambah beban administrasi keberatan dan banding. cc. berpotensi menunda penerimaan pajak sebesar rp36, triliun per tahun (rata rata tahun terakhir) selama kurang lebih (tiga puluh) bulan karena penugasannya menunggu sampai dengan terbitnya putusan banding dari pengadilan pajak. lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu atas kepentingan negara atau masyarakat secara umum karena tertundanya pemenuhan kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara yang digunakan untuk kepentingan umum. penerimaan negara sangat terganggu sehingga menghambat pembangunan nasional, dan lebih lanjut tujuan negara republik indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan undang undang dasar, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa sulit diwujudkan, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan negara kesatuan republik indonesia nkri). dengan putusan sebagai berikut: menerima keterangan pemerintah seluruhnya, menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan guodalamtau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard):idak berkekuatan hukum yang mengikat: dalam subsidiari apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adilnya (ex ago bono), menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnyakta pendirian pt. hutahaean, (pemohon) akta nomor tanggal september dibuatalam ketentuann (5d)xxdua ini yang menjadi dasar permohonan pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikatemerintah juga mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti pet sampai dengan bukti pet sebagai berikut: bukti pet fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan bukti pet fotokopiukti pet bukbea materai:ajak daerah dan retribusi daerah,cukai:: bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak: bukti pet buku santoso brotodihardjo, pengantar ilmu hukum perpajakan, ketika ditata, bandung, bukti pet buku syofrin sofyan dan ashar hid, hukum pajak dan permasalahannya, bandung: ketika ditata, bukti pet buku rachmat soemitro dan dewi kana sugiarto, asas dan dasar perpajakan edisi revisi, ketika ditata, bandung, bukti pet buku sri pudyatmoko, pengantar hukum pajak, yogyakarta: andi, selain itu, pemerintah mengajukan delapan ni dan juli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli pemerintah prof. dr. guna, sc., ak. undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud memandang bahwa sebagai negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat betapa caranya rakyat indonesia, harus ditetapkan dengan undang undang, yaitu dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat dpr). dalam mewujudkan pandangan tersebut dan menegaskan yurisdiksi pembajakan indonesiasuai dengan ketentuan legal formal konstitusional tersebut, atas kuasa dan uud dengan persetujuan para wakil rakyat melalui dpr dibentuklah ketentuan formal perpajakan yang berlaku juga bagi undang undang perpajakan lainnya, kecuali apabila ditentukan lain. karena dibentuk berdasar konstitusi dengan persetujuan rakyat (para pembayar pajak) melalui para wakilnya, maka secara legalitas formal dan prosedural kup valid dan mengikat. berdasar kup, sejak tahun sistem perpajakan indonesia menganut self assessment. dalam sistem self assessment, masyarakat pembayar pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. pelaporan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak spt). veerinderjeet singh tax thoughts, diblok, malaysia) menyebut beberapa rasionalitas self assessment: kesetaraan (mutual respect) antara administrasi pajak dan pembayar pajak, mempercepat penetapan pajak oleh sendiri yang paling tahu objek pajak sebenarnya dan selengkapnya serta besarnya utang pajak dan melindungi harta dari pembayaran pajak tidak berdasar, meningkatkan kepatuhan karena merasa pengenaan pajak adil sesuai dengan kemampuan layarnya, mengurangi biaya kepatuhan dan administrasi pajak, dan mempercepat pengumpulan pajak. atas kuasa cukup, dalam sistem self assessment spt sekaligus berfungsi sebagai ketetapan pajak (skp) yang akan menjadi final (rampung) apakah: dalam waktu (lima) tahun apabila direktur jenderal pajak tidak mendapatkan bukti jumlah pajak terutang menurut spt tidak benar, atau rampung tuntas dalam waktu (sepuluh) tahun apabila terindikasi melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. kalau dalam sistem official assessment spt berperan sebagai pemberitahuan kepada kantor pajak bahwa telah terjadi objek pajak pada wajib pajak wp) tertentu dan kewenangan penetapan pajak terutang bukan pada wp. dalam self assessment, spt tidak sekedar memberitahukan namun sekaligus sebagai pelaksanaan penetapan pajak terutang oleh sendiri yang dapat merupakan penetapan rampung tuntas. karena demikian sentralnya fungsi spt dalam sistem self assessment, maka cukup menegaskan bahwa spt harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. benar maksudnya benar dalam perhitungan, penerapan ketentuan perpajakan, penulisan dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. lengkap artinya memuat semua unsur objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan, sedangkan jelas maksudnya jelas sumber atau asal usul objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam spt. dalam sistem pajak dengan penetapan oleh masyarakat, secara teoretis brotodiharjo, pengantar hukum pajak, fresco) untuk melindungi jurisdiksi hak pendapatan negara masyarakat atas sebagian penghasilan atau harta wp, memberikan kepada kantor pajak kewenangan pengawasan atas kebenaran dan kelengkapan pengisian spt dan menerbitkan skp untuk menetapkan pajak terutang apabila terna spt tidak benar berdasar bukti dari pemeriksaan sesuai dengan keadaan sebenarnya. oleh karena itu, dan cukup memberikan kewenangan pemeriksaan dan menerbitkan skp kepada dirjen pajak. pemeriksaan pajak menyangkut fakta hukum (ketentuan perpajakan) fakta ekonomi objek pajak dan akuntansi (pengakuan dan pengukuran objek) sehingga mungkin terdapat beda pendapat antara pemeriksa dan dalam memahami fakta data dan ketentuan pajak. perbedaan pemahaman terutama karena berbeda dengan beberapa negara yang mengartikan peraturan sederhana dengan maksimalisasi pengaturan dan meminimalisasi aturan pelaksanaan, indonesia dan kebanyakan negara berkembang masih memahami sebagai meminimalisasi pengaturan dan maksimalisasi aturan pelaksanaan. untuk memberikan sarana pembuktian kebenaran utang pajak, kepastian dan keadilan serta transparansi dalam penetapan pajak, atas skp berdasar pemeriksaan tersebut dapat diajukan keberatan dan banding yang cukup beralasan dan berdasar (reasonably arguably) dalam rangka melindungi hak memperoleh keadilan, kepastian dan penggunaan kekayaan dari membayar pajak yang tidak berdasar oleh wp. karena yang tahu persis berapa jumlah pajak yang terutang berdasar seluruh objek pajak, dari mana sumbernya, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya adalah sendiri, maka penetapan utang pajak olehnya sendiri adalah sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan dari penetapan semena mena kantor pajak. penerbitan skp hanya secara kasuistis saja, yaitu jika dirjen pajak mendapatkan bukti bahwa pajak terutang menurut spt tidak benar. bukti tersebut antara lain diperoleh melalui pemeriksaan atau keterangan lain. untuk dapat mengisi spt secara benar, lengkap dan jelas, kup mewajibkan menyelenggarakan pembukuan berdasar itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. jadi kalau semua bukti, keterangan perpajakan, serta transaksi usaha telah dibukukan dengan itikad baik tepat waktu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemungkinan besar tidak mengalami kesulitan dalam mengisi spt secara benar, lengkap dan jelas. richard gordon law tax administration and procedures, tax law drafting and design, (ed) victor thuronyi, imf) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan verifikasi dan konfirmasi serta pembuktian kebenaran dan kelengkapan serta kejelasan pengisian spt dan penghitungan pajak terutang. dalam pemeriksaan, untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan validitas serta objektivitas temuan, pemeriksa tidak pada tempatnya mencari cari dan melakukan sembarang koreksi tanpa dasar hukum yang jelas, misalnya koreksi biaya atau harga barang jasa padahal tidak ada hubungan istimewa, koreksi hanya berdasar kira2 atau rule thumb. cukup juga memberikan perlindungan hak untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan pengisian spt dan pajak terutang, dengan meminta pemeriksa memberitahukan hasil pemeriksaan dan melakukan pembahasan akhir (closing conference) temuan pemeriksaan. kalau dalam pembahasan ini belum puas, menurut peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal mei dapat memohon pembahasan dengan tim @quality assurance pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran penghitungan utang pajaknya. bahkan kalau pembahasan ini diabaikan, butir cukup memberikan perlindungan keadilan, kepastian dan kesetaraan hukum serta harta dengan pembatalan hasil pemeriksaan dan atau skp oleh dirjen pajak baik karena permohonan atau jabatannya. nomor tahun merupakan perubahan atas nomor tahun maka untuk memberikan gambaran yang agak lengkap kami sampaikan tandingan beberapa ketentuan dari dan sebagai berikut: perbandingan beberapa ketentuan keberatan dan banding dalam nomor tahun nomor tahun (3a) dalam hal mengajukan keberatan atas skp, wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum pengajuan keberatan. penjelasan apa yang sudah disetujui sebagai utang pajak harus dilunasi sebelum mengajukan keberatan) dalam hal mengajukan keberatan, pengajuan keberatan tidak jangka waktu pelunasan pajak menunda kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam pajak bulan setelah tgl skp) dan dan (3a) atas jumlah pajak yang pelaksanaan penagihan pajak. belum dibayar pada saat keberatan, penjelasan untuk mencegah upaya tertanggung sampai dengan (satu) bulan menghindari atau menunda sejak tanggal penerbitan surat keputusan pembayaran pajak dengan ajukan keberatan. keberatan sehingga mengganggu penerimaan negara) peapaag jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengaju(untuk dikompensasi dengan kelebihan pembayaran pajak lainnya) dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenai sanksi administrasi berupa denda dari jumlah pajak berdasarkan surat kep keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan penjelasan, penangguhan waktu pelunasan menyebabkan tidak berlakunya sanksi bunga penagihan per bulan). dalam hal mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan dalam tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana diatur pada yang diatur berdasar nmkj, antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan tentang keberatannya yang mengungkapkan pembukuan, catatan, datadari pihak ketiga, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatanba) dalam hal mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam (3a) atau atas jumlah pajakyang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. (5yang sebagaimana dimaksud dalam dan ta) (harus dikompensasi senoamkelemman pejalansd) dalam hal perolehan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dari jumlah pajak berdasarjelasan meniadakan pengenaan sanksi bunga penagihan perbulan sejak keterlambatan pelunasan skp dan sanksi denda administrasi berdasar keputusan keberatan). dari tandingan tersebut dapat disampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut: sebagai bagian dari hukum publik (mengatur hubungan negara dengan warganya), pemungutan pajak diadakan berdasar hasrat untuk mengatur kepentingan umum dengan undang undang. hasrat inilah yang mengakibatkan bahwa kepentingan umum yang lebih besar harus lebih diperhatikan dari kepentingan seseorang brotodihardjo, dalam rangka melindungi kepentingan keuangan umum, nomor tahun ( ketentuan lama) dan hampir semua ketentuan sebelumnya memberikan kekuasaan administrasi fiskal untuk menagih pajak terutang (menurut skp) dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial serta kedudukan hukum sama dengan gross akte, yaitu putusan hakim ketiga atas undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kup ): bukti fotokopi undang undang dasar republik indonesia tahun uud ), bab hak asasi manusia, dalam ketentutiga ini yang menjadi hak pemohon yang dilindungi oleh undang undang dasar republik indonesia tahun bukti fotokopi akta pendirian hutahaean, (pemohon) yang berkedudukan kota pekanbaru riau, anggaran dasarnya diumumkan dalam berita negara republik indonesia tanggal mei nomor bukti fotokopi perubahan anggaran dasar pt. hutahaean, (pemohon) akta nomor tanggal januari dibuatbukti fotokopi perubahan anggaran dasar pt. hutahaean, (pemohon) akta nomor tanggal juli dibuat dihadapan notaris dian pertiwi, s.h., notaris pekanbaru: bukti fotokopi kartu identitas wajib pajak pt. hutahaean (pemohon), nomor pokok wajib pajak npp) tanggal terdaftar juli yang dikeluarkan oleh direktorat jendral pajak, kantor pelayanan pajak madya pekanbaru, perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap penjelasan nomor tahun dalam rangka lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dan keuangan negara, dalam ketentuan lama setiap skp dianggap terutang dengan sah (juga seandainya keliru ditetapkan) selama tidak dihapuskan atau dikurangkan dengan cara yang telah ditentukan undang undang. dalam nomor tahun (ketentuan baru ) terdapat paradigma baru sejalan dengan self assessment, yaitu karena yang paling mengetahui besarannya adalah sendiri maka menurutnya utang pajak yang benar adalah menurut spt, selama tidak ada pembetulan atau pengungkapan serta keterangan tertulis dengan cara yang telah ditentukan kup, kebenaran dan validitas koreksi pemeriksaan yang mengubah utang pajak harus persetujuan (dalam pembahasan akhir pemeriksaan, atau penelitian keberatan) atau berdasar putusan banding hakim pengadilan pajak undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak supp ) menyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta langsung dapat dilaksanakan). karena semua pajak terutang dalam skp dianggap terutang dengan sah maka dalam dan ketentuan lama dinyatakan bahwa pengajuan keberatan dan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. sementara itu, untuk melindungi kepentingan masyarakat akan penerimaan negara, selaras dengan sahnya utang pajak yang berbeda dari spt tergantung persetujuan atau menunggu putusan banding, maka (3a) ketentuan baru mewajibkan pembayaran paling sedikit sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan, sebelum pengajuan keberatan. dengan demikian, kalau tidak setuju atas semua koreksi pemeriksaan, berbeda dengan ketentuan lama, menurut ketentuan baru dia tidak perlu membayar pajak. dengan memaksimalkan waktu penyampaian keberatan banding dan pemberian keputusan keberatan putusan banding misalnya bulan, kalau ternyata berdasar putusan pengadilan pajak dinyatakan bahwa koreksi pemeriksaan adalah benar, maka akan terjadi penundaan penerimaan negara selama bulan karena pengajuan keberatan dan banding. semoga tidak semua yang diterbitkan skp tidak setuju atas koreksi pemeriksaan dan kemudian mengajukan keberatan dan banding sehingga cash flow keuangan negara dapat terjaga dan tidak mengganggu pelayanan masyarakat. kalau misalnya dan (5d) cukup dihapuskan, dan semua yang diterbitkan skp mengajukan keberatan dan banding tentu akan mempengaruhi cash flow keuangan negara. penangguhan jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan ( utang pajak dalam sengketa ) dan banding telah memberikan tax benefit pada berupa: pengunduran waktu pelunasan dari bulan sejak tanggal penerbitan skp menjadi bulan sejak tanggal penerbitan surat kep keberatan atau bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding, karena belum dianggap sebagai utang pajak sampai saat diterbitkan surat keputusan keberatan atau putusan banding, berbeda dengan ketentuan lama, dalam ketentuan baru jika ada kelebihan bayar jenis pajak lainnya dapat restitusi tanpa diperhitungkan dengan utang pajak dalam sengketa, pembebasan bunga penagihan 2y6 per bulan atas pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, dan khusus pengajuan banding dapat menghilangkan sanksi administrasi kenaikan cukup. untuk memberikan kesetaraan perlakuan, keadilan yang lebih luas, kepastian hukum dan perlindungan harta dari membayar pajak yang tidak benar, ketentuan baru memberikan hak kepadanya untuk hadir memberikan keterangan dan menerima penjelasan dalam penelitian keberatannya seperti dalam pembahasan akhir pemeriksaan. namun untuk mendorong itikad baik pembukuan sesuai dengan keadaan usaha yang sebenarnya berdasar cukup dan dapat mengisi spt dengan benar, lengkap dan jelas maka pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan pendukung kebenaran, kelengkapan dan kejelasan spt harus didokumentasikan real time sehingga pada saat pemeriksaan, kecuali yang ada pada pihak ketiga, dapat ditunjukkan atau diserahkan untuk kelancaran pemeriksaan. oleh karena itu, secara antisipatif, ketentuan baru mendiscourage perilaku kurang transparan misalnya dengan penyembunyian buku dan sebagainya dari pertimbangan keberatan. pengajuan keberatan dan banding sebetulnya merupakan hak sebagai kelanjutan dari pembuktian bahwa koreksi pemeriksaan tidak benar. kalau tidak setuju atas semua koreksi pemeriksaan, menurut (3a) ketentuan baru dapat tidak membayar sama sekali jumlah pajak yang belum dibayar berdasar skp. hal ini dapat berbeda dengan permohonan banding, karena untuk melindungi kepentingan umum atas pendapatan negara, seperti belgia, kanada, belanda dan selandia baru darussalam danny septriadi, membatasi kekuasaan untuk mengenakan pajak), nomor supp mensyaratkan pembayaran utang pajak. apabila sukses membuktikan ketidakbenaran koreksi pemeriksaan mulai dari pembahasan akhir pemeriksaan dengan tim pemeriksa, pembahasan dengan tim @quality assurance pemeriksaan, penelitian keberatan, dan dalam sidang banding, maka atas keberatan yang reasonably arguably tersebut tidak ada pungutan dan beban yang harus dibayar dan bahkan jika ada kelebihan pembayaran pajak akan diberikan imbalan bunga sebulan cukup dan supp). namun dalam rangka kesamaan perikanan antara dengan administrasidalam membuktikan ketidakbenaran koreksi pemeriksaan, mencegah penyebaran perilaku ketidakpatuhan kepada lainnya, serta melindungi kepentingan masyarakat atas pendapatan negara dari pelepasan atas kompensasi utang pajak pada kelebihan bayar pajak, penundaan pembayaran utang pajak dan pembebasan bunga tagihan per bulan, dan mendorong upaya pencarian keadilan melalui pengajuan keberatan dan banding yang cukup beralasan dan berdasar, maka atas akibat ketidakbenaran pengajuan keberatan dan banding dimaksud, mengenakan sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang dibayar menurut serta kep keberatan (yang otomatis terbebas dengan pengajuan banding) dan (5d) ketentuan baru mengenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dari jumlah pajak menurut putusan banding dikurangi pembayaran pajak sebelum pengajuan keberatan. akhirnya dapat kami sampaikan bahwa: pemberlakuan sistem self assessment dalam pajak penghasilan yang memberikan kewenangan kepada pembayar pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri dan membayar pajak serta melaporkan pelaksanaannya dalam spt yang diisi dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sudah melekat prinsip keadilan pembajakan sesuai dengan kemampuan bayar, dan melindungi hak dari pembayaran pajak yang tidak berdasar karena yang menghitung dan menetapkan pajak adalah sendiri. apabila diterbitkan skp oleh dirjen pajak berdasar bukti yang diperoleh dari pemeriksaan, yang ketidak besaran temuannya dapat dibuktikan oleh melalui pembahasan akhir pemeriksaan, pembahasan tim @quality assurance pemeriksaan, kehadiran dan pembahasan dalam penelitian keberatan, dan sidang pengadilan pajak, dan diputus oleh pengadilan pajak sehingga yang dianggap benar secara hukum dan dilaksanakan adalah putusan pengadilan, apalagi peninjauan kembali putusan pengadilan pajak mahkamah agung jika masih ingin membuktikan lagi ketidak besaran koreksi pemeriksaan, saya kira sudah cukup adil dan luas serta panjang arena dan sarana pemberian dan perlindungan hak pembuktian kebenaran dan kelengkapan pengisian dan perhitungan pajak oleh wp. tidak ada hambatan bagi untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas koreksi pemeriksaan yang ditindak lanjuti dengan skp melalui penggunaan hak mengajukan keberatan dan banding, dan bahkan atas koreksi yang telah disetujui pun dapat mengajukan keberatan dan banding. malahan kalau keberatan dan banding cukup beralasan dan berdasar (reasonably arguably) sehingga sukses membuktikan ketidak besaran koreksi pemeriksaan dan skp sehingga menyebabkan pajak lebih dibayar kepada diberikan imbalan bunga per bulan namun dalam rangka kesetaraan kesamaan perlakuan antara administrasi pajak dan pembayarmembuktikan ketidakbenaran koreksi pemeriksaan, mencegah penyebaran perilaku ketidakpatuhan tersebut kepada lainnya, serta melindungi kepentingan yang lebih luas dari masyarakat atas pendapatan negara dari penundaan pembayaran pajak, pelepasan atas kompensasi utang pajak pada kelebihan bayar pajak lainnya, pembebasan bunga penagihan y6 per bulan, dan mendorong upaya pencarian keadilan, kepastian hukum, perlakuan yang sama dan perlindungan harta melalui pengajuan keberatan dan banding yang cukup beralasan dan berdasar, maka sebagai wujud keseimbangan kesetaraan (mutual respect) dari pemberian kesempatan dan imbalan bunga atas, dan (5d) cukup mengenakan sanksi administrasi berupa denda. oleh karena itu, saya berpendapat bahwa dan (5d) cukup tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun prof. dr. edward o.s. diaries, s.h., hum. ketentuan materiil terkait tindak pidana pajak dalam undang undang ketentuan umum perpajakan bersifat khusus, demikian pula ketentuan formalnya. sedangkan agregat atau subjek hukum yang dapat dijerat dengan tindak pidana pajak bersifat khusus pula yakni wajib pajak dan petugas pajak. selain itu, karakter hukum pidana pajak amat sangat khusus.dalam perkembangannya dengan melihat kedudukan hukum pidana pajak sebagai lex specialis sistematis maka sanksi pidana dalam undang undang perpajakan tidak lagi bersifat ultimatum rubidium tetapi memiliki karakter sebagai primum rubidium. artinya, sanksi pidana bersifat represif sebagai sarana utama yang ditempuh dalam rangka penegakan hukum. hal ini mengingat tindak pidana pajak berkaitan dengan kerugian pendapatan negara dan kejahatan kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara pada dasarnya adalah extra ordinary crime. oleh karena itu dapatlah dipahami sebagai suatu metode perbandingan, belanda kemudian memasukkan tindak pidana pajak dalam economische wet depicted sebagai suatu tindak pidana khusus yang tidak lagi bersifat ultimatum rubidium tetapi bersifat primum rubidium. adanya sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam dan (5d) undang undang guo mencerminkan karakter hukum pidana pajak yang amat sangat khusus sebagaimana tersebut atas bahwasanksi administrasi berupa denda dalam guo masih bersifat abstrak normatif yang baru dikenakan kepada wajib pajak, jika keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian. hal ini wajar, karena dalam menghitung besarnya pajak, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan self assessment. artinya, yang diharapkan adalah kejujuran dari wajib pajak untuk menghitung sendiri berapa besar pajak yang harus dibayarkan kepada negara. negara selanjutnya menerbitkan surat ketetapan pajak yang besarnya dapat berbeda dengan apa yang telah dihitung oleh wajib pajak. jika wajib pajak mengajukan keberatan, logikanya wajib pajak menentang surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh negara, sehingga wajar jika keberatan tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda. demikian pula halnya jika wajib pajak yang mengajukan banding atas keberatan yang telah ditolak, berarti wajib pajak menentang putusan atas keberatan pajak tersebut, sehingga sangat wajar jikayang lebih berat dari sebelumnya. dalam konteks teori, adanya sanksi, selain berfungsi sebagai generale preventif atau pencegahan umum terjadinya suatu pelanggaran hukum, juga dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. hal ini tidak bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum termasuk jaminan kepastian hukum, keadilan dan perilaku yang sama hadapan hukum. dr. abdul hakim garuda nusantara, s.h., l.lm. undang undang uu) guo menyatakan, bahwanihil: surat ketetapan pajak lebih bayar:elanjutnya guo menegaslebih jauh, (d) guo menypakah dan (5d) guo melanggarperkataan lain apakah guo dapat menjadi sumber legal yang melahirkan kesewenang wenangan? untuk menjawab pertanyaan tersebut atas, kita perlu mengkaji secara cermat keseluruhan tujuan guo, dengan melihat kaitan yang satu dengan lain. guo merupakan sumber legitimasi yuridis bagi dirjen pajak untuk pada satu sisi dapat secara pasti,efisien dan efektif memungut pajak dari wajib pajak sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan pendapat negara guna membiayai belanja negara, dimana didalamnya termasuk untuk membiayai program program ekonomi, sosial, dan budaya. disitu sebagian pendapatan negara dialokasikan untuk program program pendidikan, kesehatan, asuransi sosial, perumahan, dan pengembangan budaya. program program ekonomi, sosial dan budaya itu persis untuk menjalankan kewajiban negara memenuhi hak hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat, yang merupakan tugas konstitusional pemerintah dan dpr. dan (d) guo persis dimaksudkan untuk menjamin kepastian, efisiensi, dan efektifitas pemungutan pajak dari wajib pajak, dengan mencegah berbagai kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran pajak yang tak bernalar sehingga sasaran perolehan pendapatan negara dari sektor pajak dapat dicapai dengan pasti, efisien dan efektif. pada sisi yang lain guo memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak sehingga wajib pajak terhindar dari kesewenang wenangan aparat pajak. perlindungan hukum itu dirumuskan dengan jelas dan terang dalam guo, yaitu bahwapenjelasan guo menerangkan sebagai berikut:isesuaimencermati kandungan (5d), dan guo beserta penjelasannya sampailah kita pada pemahaman, bahwa guo dalam guo telah memenuhi asas asas keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum. dengan terang benderang guo dalam guo menyerahkan antara tuntutan kepastian hukum, efisiensi dan efektifitas bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, huruf huruf huruf menyatakan: materi muatan peraturan perundang undangan . selain itu, pemohon mengajukan empat orang ahldr. h.m. lica marzuki, s.h. undang undang dasarfrasa perpajakan dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang, wet geregeld. namun secara substansial, tidak boleh bertentangan dengan undang undang dasar undang undang dasar harus didekati dan diamati secara kontekstual. manakala frasa perpajakan dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dicantumkan dalam konstitusi. undang undang dasar maka kata bersifat memaksa harus dipahami dalam konteks memaksa secara konstitusional, bukan pemaksaan pajak secara inkonstitusional. tatkala pemaksaan pajak diberlakukan secara lain, maka diskus tidak lain hanya perampok yang bergerombol, kata agustinus. padahal pajak yang ditarik oleh raja, dapat dipisahkan sebagai embun dalam pemungutan pajak dengan cara menghindari penundaan pembayaran pajak yang tak patut, dan pada sisi yang lain memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak dari kemungkinan kewenangan, ketidaktelitian, keadaan aparat pajak, dengan cara memberikan peluang kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas surat ketetapan pembayaran pajak, dan wewenang kepada dirjen pajak untuk menghapuskan denda, bunga, kenaikan, bahkan menghapuskan ketetapan pajak. kepastian hukum, efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak sebagaimana dimaksudkan oleh dan (5d) guo layak untuk dipertahankan, karena tidak ada uud yang dilanggar. malahan dengan dipertahankannya kedua guo dalam guo memungkinkan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara, yakni pemenuhan ham, baik sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. hilangnya kedua tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penundaan pembayaran pajak besar besaran oleh wajib pajak. bila kedua guo dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku, diperkirakan potensi penerimaan pajak yang akan tertunda adalah puluhan trilyun rupiah. suatu jumlah yang sangat besar yang sangat diperlukan untuk membiayai program ekonomi, pendidikan, kesehatan, asuransi sosial, perumahan, dan lain sebagainya, yang merupakan pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi hak hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya rakyat sebagaimana diperintahkan oleh uud sisi lain, perlindungan hukum wajib pajak terus diberikan dengan mengimplementasikan guo, dengan demikian kekhawatiran akan adanya kewenangan dari aparat dapat dicegah dan diatasi secara tepat, patut dan adil. atas dasar argumentasi hukum tersebut atas, saya berpendapat bahwa dan (5d) guo tidak bertentangan dengan dan uud bahwa perlindungan ham wajib pajak tertuang dengan jelas dalam guo. oleh karena itu sudah semestinya permohonan uji materiil atas guo dalam guo ditolak. prof. dr. siti ismijati jenis, s.h., c.n. undang undang nomor tahun tetang perubahan ketiga atas undang undang nomor tahun tetang ketentuan umum dan tatacara perpajakan merupakan ketentuan hukum pajak formal. ketentuan kup ini diperlukan untuk melaksanakan pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa: yang mempergunakan sistem self assessment didalam pemungutannya. sistem self assessment ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pembayaran pajaknya untuk setiap masa pajak. pada sistem self assessment ini hampir seluruh kegiatan pemungutan pajak dibebankan kepada wajib pajak. wajib pajak sendiri yang harus aktif mendaftarkan diri untuk mendapatkan npp, mengambil, mengisi dan mengembalikan spt untuk setiap masa pajak dan atau pada akhir tahun pajak, menghitung besarnya pajak yang berhutang, membayarkan jumlah pajak itu kas negara dan akhirnya melaporkan pembayaran yang telah dilakukannya tersebut. dalam sistem yang demikian ini fuscus hanya bertugas melakukan pengawasan saja. sepanjang tahun pajak berjalan fuscus mengawasi apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perawakannya dengan benar dan setelah tahun pajak berakhir melakukan petik uji untuk memverifikasi kebenaran assessment besarnya pajak berhutang yang telah dilakukan oleh wajib pajak. jika perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu tidak sesuai dengan ketentuan undang undang pajak, maka fuscus akan menghitung ulang besarnya pajak yang berhutang oleh wajib pajak tersebut. hasil penghitungan pajak ini kemudian akan dituangkan dalam suatu surat ketetapan pajak dan dikirimkan pada wajib pajak yang bersangkutan. hal inilah yang seringkali menjadi penyebab timbulnya sengketa pajak antara fuscus dan wajib pajak. wajib pajak yang tidak menyetujui assessment pajak yang dilakukan oleh fuscus, diberi upaya hukum untuk mendapatkan keadilan melalui dua buah dalam undang undang kup, yaitu kup mengenai pengajuan keberatan dan kup mengenai permohonan banding pada badan peradilan pajak. kedua macam upaya hukum ini diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan asas yuridis yang dijunjung tinggi dalam hukum pajak. menurut santoso brotodihardjo hlm. "hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk mendapatkan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. untuk ini maka para wajib pajak harus mendapatkan jaminan hukum agar mereka tidak diperlakukan dengan semena mena oleh fuscus dan aparaturnya santoso, hlm jaminan hukum bagi wajib pajak ini antara lain menjelma pada ketentuan yang memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk menggunakan upaya hukum keberatan dan banding tersebut. sebagai imbalannya fiscuspun harus mendapatkan jaminan hukum agar pekerjaan pemungutan pajak yang merupakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat dicegah perbuatan wajib pajak yang mencoba menghindarkan diri dari kewajiban perawakannya. oleh karena itu ketentuan yang memberikan upaya hukum bagi wajib pajak selalu disertai sanksi bagi wajib pajak yang mencoba menghindarkan diri dari kewajiban perawakannya. sanksi inilah yang diatur didalam juncto (5d) kup. kup menyebutkan bahwa: "akan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan . sedangkan (5d) kup menyebutkan bahwa:dimuka telah disebutkan bahwa pemungutan pajak penghasilan menggunakan sistem self assessment. sistem ini bertumpu pada itikad baik wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perawakannya. adapun yang dimaksudkan dengan itikad baik disini adalah kejujuran wajib pajak. sistem self assessment ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar apabila wajib pajak melaksanakan kewajiban perawakannya dengan penuh kejujuran. jika kejujuran ini tidak ada maka system self assessment ini tidak akan berhasil. untuk mengantisipasi ketidak tujuan wajib pajak inilah maka pembentuk undang undang memberikan sanksi pada juncto (5d) kup tersebut. dalam kedua itu jelas bahwa sanksi administratif itu hanya dijatuhkan pada wajib pajak yang keberatannya atau permohonan bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian. didalam phrase keberatannya permohonan bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian itu tersirat bahwa assessment yang telah dilakukan wajib pajak itu menurut pemeriksaan fuscus atau hakim yang mengadili telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang undang pajak penghasilan, atau dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa dalam mengakses besarnya pajak yang berhutang, wajib pajak telah berlaku tidak jujur atau beritikad tidak baik. jadi wajib pajak inilah yang dijatuhi sanksi sebagaimana disebutkan diatas. ancaman sanksi ini tidak dijatuhkan kepada wajib pajak yang keberatannya permohonan bandingnya dikabulkan seluruhnya, karena wajib pajak ini adalah wajib pajak yang terbukti beritikad baik (jujur) didalam menjalankan kewajiban perawakannya. berdasarkan telaah tersebut diatas jelas bahwa pendapat pemohon yang menyatakan bahwa: haknya untuk menggunakan upaya hukum yang diberikan telah diikuti dengan adanya potensi ancaman sanksi itu tidak benar. jika wajib pajak benar benar yakin bahwa telah mengakses besarnya pajak yang berhutang sesuai dengan ketentuan undang undang, maka seharusnya wajib pajak ini tidak takut terhadap ancaman sanksi tersebut, sebab ancaman sanksi itu hanya ditujukan pada wajib pajak yang tidak beritikad baik. sanksi yang disebutkan dalam juncto (5d) kup adalah sanksi administratif, sebab sengketa pajak yang diperiksa ditingkat keberatan maupun banding adalah sengketa yang diajukan pada peradilan administrasi. pada pengajuan keberatan, sengketa itu diajukan pada suatu peradilan administrasi yang tidak murni atau peradilan toleransi sedangkan pada permohonan banding, sengketa itu diajukan pada suatu peradilan administrasi murni, oleh sebab itu sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administrasi yang berwujud denda . selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa juncto (5d) kup telah merugikan hak hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud untuk menjawab permasalahan ini akan dilakukan kajian atas uud itu satu persatu. uud mengatur hak untuk pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan hak untuk perlakuan yang sama dihadapan hukum uud mengaturdua macam hak konstitusional ini didalam hukum pajak juga mendapatkan perlindungan. perlindungan ini diberikan melalui dan kup. kup memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas kpk, skpkbt, skp nihil, skala dan pemotongan pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada direktur jenderal pajak. berbagai macam surat ketetapan pajak tersebut diatas berpotensi menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan fuscus, karena dalam hal tersebut terdapat perbedaan jumlah pajak berhutang yang dihitung oleh wajib pajak dan yang dihitung oleh fuscus pada saat melakukan verifikasi. untuk melindungi kedua belah pihak, maka kup memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan sebagai imbalannya jika terbukti bahwa assessment yang dilakukan oleh wajib pajak tidak benar, menjatuhkan sanksi administrasi pada wajib pajak yang bersangkutan. jadi dapat disimpulkan bahwa "kesempatan untuk menggunakan upaya keberatan diberikan kepada setiap wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak adil oleh fuscus, tetapi sanksi hanya dijatuhkan pada wajib pajak yang terbukti telah bertindak tidak jujur dalam mengakses besarnya pajak yang berhutang olehnya . hal yang sama berlaku juga pada wajib pajak yang tidak puas dengan putusan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada peradilan pajak. kup menyatakan bahwa. jadi wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan keberatan masih diberi upaya hukum untuk memperoleh keadilan melalui permohonan banding pada peradilan pajak, sedangkan sanksi yang disebutkan pada (5d), hanya dijatuhkan pada wajib pajak yang permohonannya ditolak atau dikabulkan sebagian. berdasarkan telaah tersebut dapatlah disimpulkan bahwa juncto (5d) kup tidak merugikan hak konstitusional wajib pajak yang dijamin oleh dan uud uud mengatur hak untuk kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan hak untuk rasa aman dan perlindungan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi . dan kup, memberikan upaya hukum bagi wajib pajak untuk memperoleh keadilan. upaya hukum itu diberikan kepada setiap wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak adil. dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kedua dalam kup itu memperlakukan wajib pajak sesuai dengan martabat dan kehormatan mereka sebagai manusia. jadi kedua ketentuan ini justru merupakan pengaturan lebih lanjut dari uud dibidang perpajakan: dan seperti telah diuraikan dimuka sanksi dalam juncto (5d) hanya dijatuhkan pada wajib pajak yang terbukti berbuat tidak jujur atau berbuat bertentangan dengan kewajiban aslinya. selanjutnya uud tersebut menyebutkan pula: .harta benda yang ada dibawah kekuasaannya , pertanyaannya sekarang adalah apakah dengan penerapan juncto (5d), pada wajib pajak yang keberatan atau permohonan bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian berarti bahwa hak wajib pajak untuk mendapatkan perlindungan atas harta benda yang ada dibawah kekuasaannya menjadi dirugikan? undang undang dasar memang memberikan perlindungan terhadap harta benda yang ada dibawah kekuasaan warganya, dalam arti bahwa hak milik warga itu diakui oleh negara, namun ada ketentuan undang undang yang mengatur hal tersebut lebih lanjut. ketentuan umum dalam kuh perdata menyebutkan bahwa: "da dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala pernikahannya . jadi hak milik memang diakui tetapi hak milik itupun mempunyai fungsi sebagai jaminan bagi seluruh pernikahannya. hutang pajak adalah suatu perikatan, yaitu perikatan yang bersumber pada undang undang, sehingga segala hak dan kewajiban para pihak didalam perikatan tersebut diatur oleh undang undang dan dalam hal ini adalah undang undang pajak. kup menyebutkan bahwa : negara mempunyai hak pendahulu untuk hutang pajak atas barang barang milik wajibpenagihan pajak. dari ketentuan tersebut atas jelas bahwa hak milik warga diakui oleh negara, namun negara juga mempunyai hak atas harta milik warga tersebut. hak negara ini timbul karena adanya perikatan pajak antara negara selaku fuscus dan wajib pajak. harta benda milik wajib pajak adalah jaminan bagi hutang pajaknya. jika wajib pajak tidak dapat memenuhi pernikahannya, maka harta benda itulah yang dipergunakan untuk memenuhi pernikahannya, termasuk pula pemenuhan atas sanksi administratif yang dijatuhkan kepadanya. berdasarkan kajian ini, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sanksi administratif berwujud denda yang diatur dalam juncto (5d) kup tidak merugikan hak konstitusional wajib pajak, yang diatur dalam uud prof. dr. bagi manan, s.h., m.cl. bahwa nomor tahun juncto nomor tahun dibuat atas perintah uud dalam lapangan ilmu hukum, undang undang semacam ini disebut atau dinamakan undang undang organik (organik wet, organic law). para ahli lapangan ilmu hukum ada yang berpendapat, undang undang organik memuat materi atau substansi yang bersifat konstitusional karena melaksanakan perintah langsung uud. walaupun demikian, undang undang organik secara formal atau menurut bentuk adalah undang undang. lagi lagi lapangan ilmu hukum lazim disebut undang undang dalam arti formal (wet formel zin, law formal sense). dengan demikian, undang undang organik mempunyai kedudukan yang sama atau jenjang yang sama dengan undang undang dalam arti formal lainnya seperti agraria, kehutanan, dan lain lain. berdasarkan. baik lapangan ilmu hukum, maupun praktik, seperti dijalankan oleh mahkamah konstitusi, yang dimaksud undang undang dalam yang ahli catat atas, adalah undang undang dalam arti formal bukan undang undang dalam arti materil (wet materiel zin, law substantive sense). kesepahaman lain lapangan ilmu hukum dan praktek yaitu bahwa undang undang semata mata diuji terhadap undang undang dasar. hal ini berkaitan dengan ajaran tata urutan peraturan perundang undangan (the hierarchy law). sesuai dengan kedudukan dan wewenang konstitusional yang disebutkan atas, mahkamah konstitusi ini akan memeriksa atau lazim disebut menguji dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun terhadap uud, bukan antar undang undang dalam arti formal yang satu dengan undang undang dalam arti formal yang lain sekalipun undang undang itu adalah undang undang organik. sehingga dengan demikian, bukan forum ini sebagai tempat untuk mendasarkan permohonan pemohon, bahwa dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun bertentangan dengan nomor tahun ahli menyampaikan catatan atas dalil pemohon yang menyatakan dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun bertentangan dengan uud dan sebelum mencatat secara langsung dalil pemohon, izinkan ahli terlebih dahulu mencatat segi segi konstitusional pembentukan undang undang. pertama, wewenang membentuk undang undang. uud menyebutkan antara lain: dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang."ketentuan dan atas, lazim diberi makna bahwa, pembentukan undang undang dilakukan secara bersama sama oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden. jadi, meskipun menyatakan dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang, dalam kenyataan ada sharing power, lebih lebih karena uud menyatakan: presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat." presiden memiliki hak inisiatif mengajukan rancangan undang undang, bukan sekedar mengusulkan gagasan membentuk undang undang. undang undang atau undang undang yang dipersoalkan pemohon dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat bersama presiden. dengan demikian, undang undang yang dipersoalkan tersebut telah dibentuk sesuai dengan wewenang yang ditetapkan uud dan wewenang atau kewenangan merupakan ukuran pertama dan utama untuk menentukan keberadaan hukum (legal existence) suatu undang undang. kedua, wewenang menentukan isi atau substansi undang undang. pada dasarnya, pembentuk undang undang, lebih lebih pada negara yang berpaham bahwa undang undang adalah perwujudan kedaulatan terutama kedaulatan rakyat memiliki keleluasaan menentukan isi atau substansi undang undang. kalaupun ada batas secara hukum sepanjang tidak bertentangan atau tidak mengatur isi yang semestinya diatur oleh peraturan tingkat lebih tinggi. batas lain adalah asas asas hukum umum (general principles law), asas asas demokrasi, dan negara hukum. pembentuk undang undang memiliki kebebasan untuk menentukan sesuatu diatur oleh undang undang atau bukan undang undang, kecuali yang diperintahkan uud yaitu undang undang organik. dengan demikian kehadiran undang undang pajak yang dipersoalkan selain telah memenuhi perintah uud, juga substansinya sesuai dengan ruang lingkup wewenang pembentuk undang undang yang bebas menentukan segala substansi, kecuali secara materil dapat dibuktikan isi undang undang yang dipersoalkan mengandung materi muatan yang sewenang wenang, melampaui wewenang, atau suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. ketiga, tentang sanksi dalam undang undang. sanksi merupakan suatu perlengkapan untuk menjamin agar suatu undang undang atau hukum pada umumnya, memiliki kekuatan efektif. bahkan dalam teori hukum atau filsafat hukum yang dikenal dengan sebutan aliran atau paham positivisme menetapkan sanksi sebagai satu satunya ciri suatu kaidah hukum. hukum harus ada sanksi, demikian pendirian kaum positivisme. harus diakui, pandangan ini terlalu ekstrim, karena dalam kenyataan kita menemukan hukum yang hanya bersifat mengatur atau lazim disebut hukum yang mengatur atau regelenrecht. sanksi diperlukan pada hukum atau undang undang yang bersifat memaksa, atau lazim disebut dwingendrecht. hukum yang memaksa adalah hukum atau undang undang yang berkaitan dengan ketertiban umum (public order) atau demi kepentingan publik (public interest), seperti kepentingan nasional (national interest), keamanan nasional (national security), dan lain lain kepentingan yang bersifat publik. karena semua hukum memuat sedikit atau banyak unsur ketertiban umum, atau suatu kepentingan publik, maka hampir selalu dijumpai unsur sebagai dwingenrdecht, termasuk hukum kepercayaan yang lebih banyak sebagai regelenrecht. ada ketentuan ketentuan kepercayaan yang dilekati sanksi sebagai cara penguatan, seperti sanksi batal (van rechtswege niet atau null and atas tanah yang diisap oleh matahari, lalu dikembalikan sebagai curah hujan yang menyuburkan. secara kontekstual, undang undang dasar berkaitan erat serta tidak terpisahkan dari undang undang dasar yang menjamin kepastian hukum, menjamin persamaan, dan menjamin keadilan. pemaksaan perpajakan tidak boleh melanggar kepastian hukum, tidak boleh unrechtszekerheid, serta persamaan dan keadilan (gelijkheid rechtvaardigheiad). undang undang dasar mengatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bidang hukum. undang undang dasar mengamun juncto (5d) undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dipersoalkan dalam perkara ini telah melanggar hak persamaan dan keadilan, melanggar gerechtigheid (keadilan), melanggar (gerechtigheid), dan tidak menjamin kepastian hukum (rechtsonzekerheid). undang undang nomor tahun tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor tahun menyebutkanvoid) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar, atau viable). pada umumnya sanksi didapati pada hukum publik kecuali hukum tata negara. itupun bukan sesuatu yang absolut. kaidah hukum tata negara seperti yang didapati dalam uud acap kali dikuatkan dengan sanksi seperti pranata pemakzulan atau impeachment. bahkan hukum pidana lebih dikenal sebagai hukum bersaksi (santierecht). bagaimana dengan hukum pajak atau hukum perpajakan? sebelum menjawab persoalan ini akan lebih dahulu dijawab pertanyaan: dimana letak undang undang perpajakan dalam tatanan sistem perundang undangan? apakah termasuk regelenrecht atau dwingendrecht? hukum pajak dalam ilmu hukum adalah hukum administrasi khusus (speciale administratiefrecht, atau speciale bestuursrecht). sebagai hukum administrasi khusus, semua asas dan kaidah hukum administrasi umum (algemeen bestuursrecht) tetap berlaku dan dapat dipergunakan dalam atau oleh hukum pajak, kecuali terhadap hal hal yang diatur khusus oleh hukum pajak. prinsip ini sesuai dengan asas lex specialis derogat lex generalis. dalam kaitan ini, ahli mohon perhatian terhadap sekurang kurangnya dua hal: pertama, dalam ilmu hukum, hukum administrasi han) adalah hukum publik, karena itu, hukum pajak sebagai hukum administrasi khusus dengan sendirinya adalah hukum publik. kedua: hukum pajak adalah hukum yang bersifat memaksa (dwingendrecht). selain sebagai hukum publik, sifat memaksa lahir dari pengertian, tujuan, dan fungsi pajak itu sendiri. pajak adalah pungutan negara yang bersifat memaksa sebagai perwujudan kewajiban pembayar pajak terhadap negara. pajak sebagai pendapatan negara bertalian langsung dengan kewajiban negara untuk menjamin dan menjalankan kepentingan umum, maupun kepentingan negara sendiri seperti menjamin keamanan nasional dan lain lain. fungsi pajak tidak semata mata untuk menjamin keadilan (distribution income), tetapi tidak kalah penting adalah fungsi ketertiban umum (public order). berdasarkan pengertian, tujuan, dan fungsi tersebut, sanksi sebagai instrumen menjalankan atau menjamin ketaatan terhadap hukum pajak merupakan satu kematian. tidak ada hukum pajak tanpa disertai suatu sanksi. selain atas dasar sifat sifat internal pajak atau perpajakan (seperti dicatat atas), penguatan sanksi dalam hukum pajak tidak pula terlepas dari tempat hukum pajak sebagai hukum administrasi (walaupun sebagai hukum administrasi khusus). apakah hukum administrasi lazim disertai sanksi? hukum administrasi sebagai hukum publik yang antara lain mengatur hubungan hak dan atau kewajiban antara administrasi negara dengan penduduk (warga negara atau orang asing), lazim dikuatkan dengan sanksi. lebih lebih hukum administrasi yang mengatur kewajiban penduduk. ada bermacam macam sanksi dalam hukum administrasi negara, baik sanksi pidana (strafrechtelijke sancti), sanksi perdata (privaatrechtelijke sancti), maupun sanksi administrasi (administratiefrechtelijke sancti). ada bermacam macam sanksi administratif, seperti bestuursdwang, dwangsom, administratif bete, dan lain lain. dengan demikian, muatan sanksi dalam nomor tahun juncto nomor6 tahun bukan sesuatu yang menyalahi prinsip hukum administrasi atau hukum pajak sebagai hukum administrasi khusus. kalaupun akan dipersoalkan, bukanlah mengenai pengenaan atau memuat sanksi dalam nomor tahun juncto nomor tahun menurut ajaran demokrasi dan negara hukum, suatu sanksi tidak boleh berlebihan, apalagi diterapkan secara sewenang wenang f(arbitrary) atau berlebihan yaitu melebihi keperluan (excessive). pemohon tidak mendalilkan segi segi arbitrary dan excessiveness, tetapi justeru menggunakan ukuran yang diatur nomor tahun khususnya mengenai asas pengayoman, asas keadilan, dan asas kepastian. seperti telah dikemukakan, persoalan menguji undang undang bukan terhadap undang undang yang lain, melainkan antara undang undang dengan uud. tentu secara substantif atau materil, masalah pengayoman, masalah keadilan, atau kepastian hukum dapat secara tersirat (implied) terkandung dalam uud. tetapi apabila hal ini dilakukan, juga dapat melahirkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan tempat asas asas tersebut dalam uud. karena tidak ada kepastian, maka sangat tidak meyakinkan apabila serta merta mengatakan dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun bertentangan dengan uud ahli meninjau pendapat pemohon yang mendalilkan dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun bertentangan dengan uud dan memperhatikan permohonan pemohon, maka terhadap: pemohon berkepentingan. pemohon berkepentingan atas perlindungan harta benda bawah kekuasaannya. pemohon berkepentingan atas kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. benarkah ketentuan ketentuan dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun telah melanggar hak hak pemohon yang diatur dalam uud dan sebelum menyampaikan catatan atas dalil pemohon, izinkan ahli mendekati persoalan ini dengan pertanyaan: apakah hak hak tersebut bersifat absolut sehingga tidak dapat diganggu gugat? kalau tidak absolut, apakah ada alasan alasan untuk membatasi? untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut, ahli mohon perhatian terhadap ketentuan ketentuan uud sebagai berikut: hak untuk hidup, hak untuk tidak fisikhak hak yang disebut dalam adalah hak yang bersifat mutlak karena tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. dari berbagai hak yang bersifat mutlak tersebut ternyata tidak termasuk kakak yang didalilkan pemohon. dengan perkataan lain, hak hak yang menjadi dasar atau dalil pemohon bukanlah hak mutlak karena itu secara contra rio dapat dibatasi bahkan mungkin dikurangmungkinan pembatasan terhadap hak asasi diterima dan diakui oleh setiap negara hukum dan negara demokrasi, seperti amerika serikat, inggris, perancis, termasuk negara negara demokrasi bare seperti india. pembatasan pembatasan hak asasi tidak hanya berlaku dalam keadaan darurat, tetapi juga dalam keadaan normal seperti untuk memelihara ketertiban umum (maintenance public order), melindungi kepentingan negara dan atau pemerintah (to protect the state and government interest), mencegah kemerosotan moral masyarakat atau publik, mencegah timbulnya dorongan melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, dan lain lain. tentu saja, sejalan dengan asas asas negara hukum dan demokrasi, setiap pembatasan wajib diatur menurut hukum yang dibuat secara demokratis. pertanyaannya: seandainya ancaman sanksi yang dimuat dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun dipandang merupakan pembatasan terhadap berbagai hak yang diatur uud dan apakah pembatasan itu dibenarkan atau tidak dibenarkan? uud dan juga sesuai dengan pengertian pajak adalah pungutan yang memaksa dan dilakukan untuk kepentingan negara. pemaknaan semacam ini telah menjadi communis opinion docturum, bahwa pajak adalah kewajiban setiap orang, khususnya warga negara setiap negara. apabila para wajib pajak melalui cara cara hukum (seperti instrumen keberatan atau menggugat penetapan pajak) atau dengan cara cara lain berusaha menghindari atau menunda nunda pembayaran pajak, dan hal semacam itu dibiarkan tanpa sanksi, maka akan hilang esensi pajak sebagai kewajiban dan akan sangat merugikan kepentingan perlindungan negara atau pemerintah yang memikul kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sebesar besarnya kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. mengingat eratnya kaitan pajak dengan ketertiban umum, kepentingan umum dan kepentingan negara dan pemerintah, maka menunda nunda tanpa alasan yang masuk akal (un reasonable) artinya sebagai sesuatu yang dibenarkan oleh akal sehat yang umum (general common sense), apalagi dengan sengaja menghindari pajak, dimana saja dunia ini, (kecuali negara negara yang tidak mengenakan pajak), adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, bukan sekedar diancam membayar sejumlah uang baik dalam makna bestuursdwang, dwangson, atau administratiefboete. inilah fungsi denda yang diatur dalam dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun yaitu untuk membatasi agar wajib pajak melalui instrumen keberatan dan gugatan atas penetapan pajak menyembunyikan motif menunda nunda bahkan mungkin menghindari membayar pajak. hampir setiap orang mengetahui pungutan pajak merupakan bagian integral dari apbn dan apbd. apabila pungutan pajak tidak masuk pada waktunya, akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan apbn dan apbd yang akhirnya akan merugikan kepentingan rakyat banyak dan menghambat negara dan pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya. dari segi wajib pajak, ketentuanketentuan yang diatur dalam dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun harus ditempatkan sebagai bentuk aturan akuntabilitas (accountability rules) dan aturan disiplin (disciplinary rules) sebagai konsekuensi menjadi warga negara atau wajib pajak pada umumnya. izinkan ahli memberi catatan mengenai tiga hal utama yang ditunjukkan sebagai dasar keberatan pemohon yaitu hak atas pengayoman, hak atas keadilan, dan hak atas kepastian hukum. harus diakui, ketiga hak tersebut dapat dipandang sebagai inalienable atau unalienable rights untuk mewujudkan hak hak asasi lainnya seperti hak atas kebebasan (liberty), hak atas persamaan (legality), hak atas kesejahteraan (happiness), bahkan hak hidup (the right life) atau berbagai hak asasi lainnya. namun, perlu pula dicatat hak hal berikut. pertama: hak atas pengayoman. negara adalah pengayom dan wajib mengayomi setiap orang yang berada dalam batas negara agar memperoleh ketenteraman, keamanan, keadilan, kepastian dan lain sebagainya. namun, seperti dikatakan sutomo ketika menyusun uud dalam paham keindonesiaan (beliau menyebutnya paham integralistik), bahwa setiap hak melekat juga kewajiban. muhammad hatta menulis tidak ada hak seperti hak atas kebebasan tanpa tanggung jawab. hak atas pengayoman sekaligus mengandung makna kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan yang lebih besar seperti kepentingan publik, kepentingan negara, dan lain lain. telah berkali kali disebutkan, pajak adalah suatu kepentingan umum dan kepentingan negara dan pemerintah, disamping sebagai tuntutan ketertiban umum. hak atas pengayoman tidak boleh sekali kali diartikan memperbolehkan seseorang mencederai hak orang lain termasuk hak negara. karena itu, selain kewajiban mengayomi, negara dalam tataran yang sama berkewajiban menjaga agar kewajiban warga negara atau siapa saja dapat terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk kewajiban membayar pajak. kedua, hak atas keadilan. pemohon berpendapat, tidak adil membebankan denda sebagaimana diatur dan huruf asumsikan bahwa dasar tersebut benar, karena pemohon dibebani kewajiban secara berlebihan (excessive). tetapi perlu pula dicatat, dihadapan tuntutan keadilan dari pemohon, berdiri pula tuntutan keadilan yang lebih besar yaitu kepentingan publik dan kepentingan negara dan pemerintah yang menuntut akuntabilitas dan disiplin pembayar pajak. sanksi merupakan cara membangun akuntabilitas dan disiplin wajib pajak. ketiga, kepastian hukum. setiap orang yang membaca dan huruf dengan mudah memahami dan mengerti kewajiban kewajiban hukum yang harus dilakukan wajib pajak yang mengajukan keberatan atau gugatan atas penetapan pajak yang hams dibayar. persoalannya: bagaimana kalau keberatan pemohon dikabulkan sebagian atau seluruhnya? kalau dikabulkan sebagian, denda yang dibayar adalah berdasarkan prosentase dari jumlah pajak yang sudah dikurangi. dengan demikian tidak didapati unsur ketidakpastian jumlah yang harus dibayar. bagaimana apabila permohonan dikabulkan seluruhnya, sehingga wajib pajak sama sekali dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. karena tidak ada kewajiban membayar pajak, maka dengan sendirinya tidak ada kewajiban membayar denda. terlepas dari hitungan hitungan tersebut, betapapun tinggi tingkat kepastian suatu kaidah, tidak dapat meniadakan sifat hipotetis (hypothetical) kaidah hukum. sinilah peran hakim yang bijak bestari untuk menemukan keadilan dalam setiap aturan hukum. tetapi perlu dicatat, hampir semua wajib pajak mengeluh, tidak mudah mendapatkan kembali kelebihan pembayaran atau pembayaran yang tidak diwajibkan dari institusi penerima pajak. bahkan ada rumor yang mengatakan, ada kalanya dicari cari alasan agar wajib pajak tidak menerima kembali haknya, bahkan dicari cari kesalahan baru. kalau keluhan itu benar, ini merupakan bagian dari tuntutan reformasi yang perlu diperhatikan dengan sungguh sungguh sehingga hak atas pengayoman, hak atas keadilan, dan hak atas kepastian hukum tidak hanya tertera dalam aturan hukum dan putusan hakim, melainkan menjadi bagian nyata dari kehadiran kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat kita. dr. made gde rata, m.a. uudtentang kup disusun sebagai pelaksanaan dari uud atas. undang undang kup yang dimohonkan pengujian ini sebenarnya baru ditetapkan padalandasan yang terpenting dalam perubahan ketiga kup ini adalah mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan aparatur pajak. sehingga wajib pajak dan petugas pajak memiliki kesetaraan dalam melaksanakan kewajiban perawakannya. semangat yang mendasari penyusunan perpajakan termasuk kup adalah sistem yang berlandaskan pada self assessment. sedangkan untuk kup masalah yang terkait dengan kewajiban dan hak wajib pajak semakin ditegaskan. juga dilakukan perbaikan dan penguatan hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan aparatur pajak agar tetap dapat berfungsi secara efektif, namun tetap menjaga prinsip prinsip akuntabilitas, proporsional, dan integritas. sebelum diubah dengan perubahan ketiga kup ini diatur dalam bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. hal ini berarti bahwa pelaksanaandapat diterapkan yang terdiri dari: penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan harta wajib pajak, pelelangan, pencegahan serta penyanderaan terhadap wajib pajak. oleh karena itu surat ketetapan yang diterbitkan harus dibayar oleh wajib pajak. samping itu kalau mengajukan permohonan banding harus dibayar terlebih dahulu paling sedikit dari jumlah pajak yang terutang sesuai dengan nomor tahun tentang pengadilan pajak. dari kedua hal ini disadari terjadinya ketidak keseimbangan antara wajib pajak dan petugas pajak, dimana jumlah pajak yang terutang masih menjadi sengketa sudah diminta untuk dibayar. atas dasar inilah maka tersebut diganti dalam perubahan ketiga atas kup sehingga menjadi yang dibayar paling sedikit hanya sesuai dengan perhitungan wajib pajak. dalam perubahan ini prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan dalam kup tetap dipertahankan. kup hanya mengatur tata cara perpajakan adapun mengenai subjek, objek dan tari pajak diatur tersendiri dalam pajak masing masing seperti dan ppn dan ppm. kewajiban pajak materiil (timbulnya hutang pajak) terjadi pada saat adanya penghasilan untuk pajak penghasilan atau penyerahan barang atau jasa untuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. yang paling tahu tentang hutang pajak ini adalah wajib pajak, karena itu dipergunakan sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada untuk melaporkan jumlah pajak yang berhutang. sebagian besar dari khususnya badan (lebih dari tidak dilakukan pemeriksaan, setelah lewatnya waktu tertentu dalam hal ini tahun, sehingga otomatis laporan dari tersebut dianggap benar dan tidak diterbitkan ketetapan pajak. hal ini diatur dalam kup yang isinya, besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan olehtelah saat terulangnya pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. dalam undang undang kup telah diatur hutang pajak formal yakni terbitnya ketetapan pajak (sebagai saat dapat diberlakukannya penagihan pajak secara aktif) mulai saat ketetapan pajak diterbitkan apabila keberatan tidak diajukan, apabila keberatan atau banding diajukan maka hutang pajak akan muncul setelah diputuskan keberatan atau banding tersebut. pada saat hutang pajak sudah muncul maka penagihan pajak dengan surat paksa dapat diberlakukan. bagi yang dilakukan pemeriksaan akan dimulai dengan pemberitahuan temuan hasil pemeriksaan kepada yang bersangkutan. sini sebenarnya mulai laporan diuji apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena yang paling tahu sesuai dengan pembukuan adalah wajib pajak yang bersangkutan. apabila ada kekurangan pembayaran pajak maka terbitlah ketetapan pajak (hutang pajak secara formal). setelah temuan ini dikirim oleh pemeriksa pajak kepada wajib pajak, maka wajib pajak yang bersangkutan akan menghitung kembali jumlah pajak yang menurutnya seharusnya berhutang. mungkin saja tidak setuju dengan jumlah ketetapan pajak ini, oleh karena itu diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sesuai dengan kup. diharapkan sebelum menyampaikan surat keberatan, sesuai dengan (3a) wajib pajak membayar paling sedikit sejumlah pajak sesuai dengan yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. berdasarkan ini wajib pajak dapat membayar lebih besar dari apa yang disetujui dalam pembahasan akhir. apabila hal ini dilakukan kalau keberatan wajib pajak ditolak maka denda yang dihitung berdasarkan jumlah pajak sesuai dengan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. sebaliknya apabila keberatan wajib pajak diterima maka wajib pajak yang bersangkutan dimungkinkan berdasarkan kup akan mendapatkan imbalan bunga. samping itu sesuai dengan kup apabila wajib pajak mengajukan permohonan banding maka sanksi administrasi berupa denda yang tidak dikenakan. akibat hukum dari pengajuan keberatan diatur dalam kup bahwa jumlah pajak yang belum dibayar dalam surat ketetapan pajak bukan utang pajak sesuai dengan kup. samping itu diatur juga dalam kup bahwa jangka waktu pelunasan pajak sesuai dengan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak tertanggung sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan sehingga belum dapat diterapkan penagihan pajak dengan surat paksa. perhitungan denda ini sebenarnya hanya sebagai pengganti hak pemerintah untuk memungut pajak karena keterlambatan masuknya uang kas negara. apabila yakin kebenaran laporannya maka surat keberatan pajaknya akan diterima dan tidak perlu khawatir tentang denda tersebut. kalau masih ragu ragu keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (5d) undang undang nomor tahun tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor tahun mengbanding. kedua guo tidak adil (unrechtszekerheid). membebani para wajib pajak secara melanggar hukum, membebani para wajib pajak secara unrechtszekerheid. sementara diskus secara normatif dituangkan berlaku dalam tata cara prosedural pengajuan keberatan dan banding terhadapesar, atau dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berat berupa denda sebesar dalam prosedural pengajuan keberatan dan atau denda sebesar dalam prosedur banding, justru kala para wajib pajak mengajukan upaya upaya hukum selaku pencari keadilan, selaku justiciabel. sebaliknya, diskus diberi kewenangan berlaku lalim, diberi kewenangan berlaku secara normatif terhadap para wajib pajak yang ketika mereka mengajukan upaya hukum menurut hukum acara (formel recht). ketika seseorang diakui haknya selaku justiciabel, selaku pencari keadilan kala mengajukan prosedural upaya hukum, namun pada saat yang sama, justru dikenakan sanksi administratif yang dikaitkan dengan upaya hukum. padahal, adil kiranya manakala pada saat yang sama diskus juga dikenakan sanksi dalam hal keberatan dan atau banding dari wajib pajak dikabulkan, juga dalam hal mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak. mungkin saja masih ada kekurangan bayar pajaknya, maka dimungkinkan untuk bayar pajak diatas perhitungannya, apabila ditolak permohonan keberatannya maka sanksi administrasi ini tidak dikenakan. apabila sudah tahu bahwa ketetapan pajak cukup kuat dasar perhitungannya diharapkan jangan mencoba untuk menghindar karena akan berakibat kepada pengenaan sanksi administrasi ini. sebenarnya denda yang itu adalah didasarkan atas perhitungan bahwa sudah dapat bayar bulan sebelumnya yaitu waktu bulan kesempatan untuk mengirim surat keberatan dan bulan kesempatan pihak direktur jenderal pajak untuk memutuskan keberatan. seperti diketahui apabila dalam jangka waktu bulan keberatan tidak dijawab maka sesuai dengan kup keberatan wajib pajak dianggap dikabulkan. untuk pengajuan banding badan peradilan pajak mekanisme yang sama juga diberlakukan yakni (ba) yaitu pelunasan pajak tertanggung sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding, (5b) menyatakan bahwa, (5c) yang berisikan jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. sebaliknya apabila permohonan banding wajib pajak ditolak sebagian atau seluruhnya maka denda sanksi administrasi sebesar dikenakan dari jumlah yang seharusnya dibayar dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum keberatan diajukan. perhitungan sanksi administrasi berupa denda ini juga didasarkan atas seharusnya wajib pajak yang bersangkutan sudah dapat membayar bulan sebelumnya. seperti diketahui untuk penyelesaian badan peradilan pajak juga diberikan batas waktu paling lama bulan sesuai dengan tentang pengadilan pajak serta batas waktu pengajuan permohonan banding adalah bulan sejak keputusan keberatan diterbitkan. apabila diperhatikan kup sistem pengenaan saksi administrasi kenaikan sebesar 50y6 dan seperti ini sudah diberlakukan juga sesuai dengan yakni dalam hal diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar karena surat pemberitahuan tidak dimasukkan pada waktunya atau kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan dalam rangka pemeriksaan pajak tidak dipenuhi sesuai dengan dan kup, dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak dan kenaikan sebesar dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. kalau diikuti alur pemikiran pemohon agar tersebut dicabut maka yang terjadi adalah adanya upaya penundaan pembayaran selama bulan oleh wajib pajak dengan sengaja tanpa dikenakan sanksi. oleh karena itu, hal ini akan menciptakan loophole dalam perpajakan. akibatnya banyak wajib pajak yang sudah mengetahui bahwa perhitungan petugas pajak walaupun benar tidak membayar pajaknya setelah ketetapan diterbitkan, melainkan menunggu dengan cara mengajukan keberatan dan permohonan banding. karena hal ini menguntungkan wajib pajak tersebut untuk memanfaatkan uang pajak selama bulan. apabila hal ini terjadi dan semakin banyak yang melakukan dapat berakibat pada semakin banyaknya wajib pajak yang akan mengajukan keberatan dan permohonan banding. apabila jumlah petugas yang menangani kurang memadai, dengan adanya kewajiban untuk menyelesaikan keberatan dan banding paling lama bulan maka dapat terjadi sebagian dari keberatan otomatis dianggap diterima. hal ini berarti penerimaan negara akan sangat dirugikan yang berpengaruh pada berkurangnya kemampuan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. dari uraian atas jelas terlihat bahwa tujuan dari sanksi administrasi ini tidak dengan maksud menghalang halangi keinginan wajib pajak mencari keadilan tetapi lebih memberikan rasa keadilan kepada para wajib pajak yang telah dengan taat melaksanakan kewajiban perawakannya. samping itu juga jelas kup sangat menghargai pandangan dari wajib pajak sehingga pembayaran pajaknya baru dibayar setelah keputusan badan peradilan pajak diterbitkan. adapun sebelum keputusan banding diterbitkan wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan perhitungannya. hal ini dilakukan karena disadari bahwa dapat saja pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak kurang tepat sehingga perlu dilakukan koreksi. ada dua tingkatan melakukan koreksi ini yakni tingkat keberatan dan tingkat banding. samping itu apabila diketemukan kesalahan direktur jenderal pajak tanpa diminta oleh juga dimungkinkan untuk memperbaiki kesalahan dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan. hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghormati hak hak perpajakan dalam mencari kebenaran materiil. pihak lain pembuat undang undang juga tidak ingin membuka celah adanya moral hazard untuk tidak membayar pajak sehingga perlu mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan. kepada wajib pajak yang mengajukan keberatan dan permohonan banding tidak dapat dilakukan penagihan pajak. ini merupakan jaminan perlindungan hukum, kepastian hukum dan perlindungan diri keluarga martabat, rasa aman, dari tindakan penagihan pajak. pajak yang merupakan pelaksanaan dari uud sebenarnya selaras dengan dan uud samping itu, wajib pajak sebenarnya sudah mengetahui posisinya terkait dengan pelaksanaan kewajiban pajaknya, tahu dengan kebenaran atau kekeliruannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. dalam menempuh upaya keberatan atau banding wajib pajak ada pada posisi yang diyakininya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan. dalam hal ini tentunya upaya coba coba atau asal mengajukan keberatan dan banding, atau semata mata untuk mengulur gugur waktu pelunasan utang pajak tidak dapat dilakukan. samping itu untuk menunda nunda tindakan penagihan pajak disatu pihak dan dipihak lain, mengingat sifat dan peranan pajak yang sangat vital sebagai sumber utama pembiayaan negara, maka sebagai penyeimbang jaminan jaminan yang diberikan dalam tersebut atas, wajar diatur pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar atau dimaksud sebagaimana diatur dalam dan (5d) kup. sehingga sebenarnya yang diuji secara konstitusi ini keberadaannya adalah akibat logis dari adanya perubahan paradigma atas hutang pajak dan persyaratan mengajukan keberatan dan permohonan banding. kesimpulan dari uraian atas jelas tidak ada hak asasi dikurangi atau ditinggalkan justru hak untuk melaksanakan self asesmen diperkuat dengan termasuk ini. oleh karena itu ahli berpendapat tersebut adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lain sebagai satu kesatuan untuk menghormati hak hak wajib pajak secara bertanggung jawab. hal ini jelas tidak bertentangan dengan isi dari uud oleh sebab itu, kedua yang dimohonkan pengujiannya tidak melanggar konstitusi. dr. supardi, s.h., tinjauan yuridis dan (5d) harus dibaca secara utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan lain yang terkait, antara lain (ba). penangguhan pelunasan pajak yang harus dibayar sampai (satu) bulan sejak keputusan keberatan atau putusan banding diterbitkan, merupakan fasilitas bersyarat yang meringankan bagi wajib pajak. fasilitas ini dapat diperoleh jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu, pertama, harus dilunasi dulu pajak yang harus dibayar yang disetujui wajib pajak pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, kedua, harus diajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu (tiga) bulan, dan ketiga, apabila keberatannya ditolak atau dikabulkan sebagian, harus bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dari kekurangan pajak yang ditetapkan dalam ketetapan keberatan. dalam undang undang pengadilan pajak nomor tahun pada juga mempersyaratkan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang berhutang telah dibayar sebesar tinjauan filosofis dan teori hukum pajak teori umum tentang hukum dan negara yang dikemukakan oleh hans kersen menyebutkan negara adalah suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politik, karena negara ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk oleh suatu tatanan hukum yang bersifat memaksa, dan tatanan yang memaksa ini adalah hukum. selanjutnya hans kersen mengemukakan, menurut teori hukum positif undang undang adalah hukum yang seharusnya berlaku, bukan yang sebaiknya berlaku, dan keadilan adalah legalitas. keadilan dalam pengenaan pajak sebagai kewajiban kenegaraan adalah keadilan dalam ukuran publik, bukan keadilan menurut individu atau golongan pembayar pajak. keadilan pengenaan pajak dalam ukuran publik adalah kewajiban membayar pajak sesuai dengan undang undang. sistem perpajakan indonesia menganut asas self assessment, yaitu memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajakuntuk keberhasilannya dituntut kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang tinggi. kepercayaan yang diberikan undang undang tersebut disertai dengan pengawasan dan pemberian sanksi, apabila amanat yang dipercayakan diciderai atau dilanggar. pemberian sanksi seperti dimaksud pada dan (5d) adalah bagian dari pelaksanaan self assessment terkait berdasarkan undang undang dasar disdang undang kup adalah pelaksanaan uud tersebut. menurut teori hukum berjenjang steven bau des recht) dari hans kersen yang dikembangkan lebih lanjut oleh hans nawiasky, undang undang yang lebih rendah formerly geste) harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi, yaitu undang undang dasar sebagai staatgrundgesetze. oleh karena itu, adanya ketentuan pengenaan sanksi denda dalam undang undang kup, adalah sarana untuk memaksa pembayaran pajak sebagai implementasi amanat konstitusi. dalam ketentuan umum pada undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban kenegaraan. fungsi pajak yang berlaku umum adalah fungsi butter, sebagai sumber pendapatan negara. selain itu, berfungsi regulasi, yaitu mengatur keharmonisan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dan kebijakan sektor riillinvestasi, serta mengatur agar fihak yang lebih mampu memberikan kontribusi dengan merelokasi sebagian pendapatannya kepada yang kurang mampu dengan pembayaran melalui negara berdasarkan tarif progresif (makin besar pendapatannya makin tinggi tarif pajaknya). oleh karena itu, jika kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang pajak yang berlaku, maka tidak akan berdampak pada pelanggaran undang undang atau bertentangan dengan keadilan. hukum pajak adalah berdasarkan undang undang yang dibuat oleh rakyat melalui wakil wakil rakyat dpr. apabila karena perubahan nilai nilai yang tumbuh berkembang tengah masyarakat, ada undang undang yang dianggap masyarakat tidak lagi mencerminkan keadilan, adalah salah alamat mengajukannya kepada mahkamah konstitusi, karena mahkamah konstitusi bukan sebagai legislator, tetapi mestinya diajukan dpr sebagai legislator yang berwenang membuat undang undang. tinjauan sosiologis: pajak merupakan kewajiban kenegaraan pajak sebagai kewajiban kenegaraan, dari segi hukum dapat ditinjau dari sudut subjek dan dari sudut obyek hukum pajak yang berlaku. dari sudut subjek, pajak bagi wajib pajak (subjek pajak) adalah sebagai beban. makin besar pajak, menyebabkan makin besar beban wajib pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. makin besar pajak, menyebabkan makin besar beban individu atau badan (naturliik persoon dan recht persoon). dari sudut obyek, pajak adalah sejumlah uang yang dibayar wajib pajak yang merupakan sumber pendanaan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. penggunaan pajak oleh negara adalah untuk keperluan juta rakyat indonesia, yang memanfaatkan dan menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah dengan pembiayaan dari pajak. peningkatan penerimaan negara dari pajak, akan menambah kemanfaatan yang dapat diperoleh masyarakat orangbanyak (publik). setiap adanya pengurangan beban pajak, berarti mengurangi potensi fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat orang banyak. sebagai hukum publik bidang hukum tata usaha negara, pajak dapat dipaksakan dan ada sanksi hukum, apabila tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. sanksi hukum administrasi bidang perpajakan (dalam undang undang kup) terdiri dari: sanksi administrasi berupa bunga setiap bulan), sanksi administrasi berupa kenaikan sejumlah atau sebesar persentase tertentu, sanksi administrasi berupa denda sejumlah atau sebesar persentase tertentu. dikaitkan dengan sanksi, ketentuan dan (5d) keberadaannya dapat dinyatakan sebagai berikut: pengenaan sanksi denda atau adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat fasilitas penangguhan pembayaran. besaran denda atau yang ditetapkan oleh undang undang adalah termasuk pengertian legalitas adalah hukum. pembuat undang undang telah mempertimbangkan baik dari segi dampak efektivitas atau dampak kepatuhan yang wajar dibebankan kepada wajib pajak dan dampak dari wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan undang undang. besaran denda ini, jika ditinjau dari sisi konstitusi adalah adil, karena wajib pajak sudah diberikan kepercayaantetapi wajib pajak masih belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. oleh karena itu, konsekuensi dari suatu ketidakpatuhan terhadap kewajiban konstitusional maka dapat diberikan sanksi yang objektif, rasional dan proporsional. besaran sanksi administrasi berupa bunga atau sanksi administrasi berupa kenaikan, tidak relevan jika dibandingkan dengan besaran sanksi berupa denda, karena bobot kepatuhan dan kesalahannya berbeda. tinjauan hak asasi manusia kewajiban pajak dan keadilan hak asasi uud secara jelas mengandung makna bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang dapat dipaksakan. dalam rangka merumuskan keadilan pajak, maka ditetapkan undang undang. penetapan besarnya beban pajak terkait, didasarkan pada pertimbangan sebagai beban bagi pembayar pajak dan penyediaan fasilitas kemanfaatan yang dapat diperoleh masyarakat dari penggunaan pajak tersebut. pemberian sanksi adalah untuk memaksa agar undang undang dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang tidak disertai sanksi tidak akan efektif. sanksi adalah untuk ketertiban dan kepastian hukum. ketentuan tersebut diputuskan oleh rakyat melalui wakil wakil rakyat dpr. oleh karena itu, keadilan menurut seseorang atau sekelompok terhadap beban pajak tidak dapat mengalah kepentingan rakyat sebagai pengguna pajak. dalam undang undang pajak tidak ada perbedaan perlakuan, karena berlaku untuk setiap orang atau badan. oleh karena itu, adanya pengenaan sanksi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak akan menimbulkan kerugian hak konstitusional yang nyata bagi pembayar pajak. pengenaan sanksi denda sebagaimana diatur dalam tersebut adalah dalam tujuan agar undang undang dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memberikan kepastian hukum bagi fihak terkait. dengan sanksi tersebut, jika ketentuan perundang undangan dilaksanakan sebagai mana mestinya, maka tidak menimbulkan ketakutan, yang menggangu rasa aman, atau yang merampas hak asasi seseorang. kesimpulan berdasarkan tinjauan yuridis, filosofis, sosiologis dan hak asasi manusia, sebagaimana diuraikan atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut: undang undang kup, termasuk dalamnya ketentuan dan (5d) adalah berlaku umum, tidak diskriminatif karena tidak membeda bedakan perlakuan bagi setiap orang atau badan, oleh karena itu tidak berpotensi terjadinya pelanggaran karena adanya perlakuan yang berbeda atau tidak sama yang mengakibatkan ketidak adilan hukum. dengan demikian tidak argumentasi yang objektif, rasional dan proporsional jika menyatakan ketentuan (5d) merugikan hak konstitusional warga negara, termasuk dalamnya para pemohon. oleh karenanya, tidak memenuhi syarat sebagai pemohon yang dapat mengajukan hak uji terhadap undang undang dasar pembagian sanksi denda dalam undang undang perpajakan adalah pelaksanaan ketentuan uud bahwa pajak adalah kewajiban kenegaraan yang bersifat memaksa yang diatur dengan undang undang. sanksi diberikan untuk memaksa agar undang undang dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat mendorong terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. khusus sanksi dalam ketentuan dan sd) adalah salah satu persyaratan untuk dapat menggunakan fasilitas berupa keringanan menangguhkan pelunasan pembayaran pajak. sebagai fasilitas, maka ada alternatif untuk pilihan dipakai atau tidak dipakai. apabila persyaratannya tidak disetujui, maka dapat ditempuh mengajukan keberatan atau banding tanpa dibebani sanksi dimaksud dengan memilih alternatif melaksanakan ketentuan dengan demikian, dampak dari pengenaan sanksi dan (5d) adalah positif, dan bukan sebaliknya menjadi menimbulkan kerugian konstitusional bagi wajib pajak (pemohon). dalam pelaksanaan perpajakan dengan system self assessment seperti sistem perpajakan yang dianut indonesia, agar efektif pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan disertai pemberian sanksi yang lebih berat, apabila amanat yang dipercayakan negara kepadanya tidak dipenuhi atau dilanggar. mekanisme ini masih dalam rangka pelaksanaan ketentuan uud sebagai kewajiban yang dapat dipaksakan. dalam upaya penertiban sumber pendapatan negara dan untuk memenuhi harapan publik, maka diberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran yang merugikan pendapatan negara. oleh karena itu, tuntutan untuk menghapuskan atau tidak memberlakukan ketentuan dan (5d) adalah bersifat individu, yang tidak sejalan atau berlawanan dengan tuntutan dan harapan publik. ketentuan dan (5d) adalah sejalan dan mendukung pelaksanaan undang undang dasar pengenaan sanksi berupa denda adalah salah satu pelaksanaan unsur pemaksaan yang ditetapkan untuk memungut pajak. apabila yang dipermasalahkan adalah besaran denda atau yang dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai nilai yang tumbuh berkembang ditengah masyarakat, maka permohonan untuk mengubahnya bukan ditujukan mahkamah konstitusi, karena tidak ada yang bertentangan dengan uud dan mahkamah konstitusi bukan legislator, tetapi dapat dimajukan dewan perwakilan rakyat sebagai legislator. prof. dr. saudi isra, s.h., mpa. pada pokoknya, permohonan ini mempersoalkan konstitusionalitas dan (5d) undang undang nomor tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor tentang ketentuan umum tata cara perpajakan (berikutnya ditulis kup) dengan dan uud dalam hal ini, kup, menyatakan: diskriminasi terjadi secara normatif, padahal konstitusi melarang diskriminasi. discrimination happens when someone treated worse ( less favourable' and legal terms) than another person the same situation, dikutip dari equal university commission london, bulan juni, tahun. belaka. bukan sanksi pokok, bukan sanksi utama yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. denda pajak administrasi dimaksud tidak hanya dikenakan dalam hal pemotongan keberatan banding ditolak, tapi juga kala permohonan wajib pajak dikabulkan sebagian. denda administrasi guo tidak didasarkan pada ketentuan sanksi hukum materiil, tidak didasarkan pada materiel recht. denda administrasi guo bukan sanksi hukum materiil, tapi hanya berkaitan dengan upaya prosedural upaya hukum. ketika mereka selaku pencari keadilan diakui haknya untuk mengajukan upaya hukum pada saat yang sama dikenakan denda administrasi. prof. mr. h.j. hotstar dalam pidato pengukuhan guru besarnya dalam hukum pajak pada tanggal oktober mengemukakan, tuntutan terberat dalam pemungutan pajak adalah agar pajak bersifat adil karena mengulangi lagi ucapan agustinus, pemungutan pajak tanpa keadilan menjadikan negara, menjadikan diskus bagai kerumunan perampok yang bergerombol. perpajakan tidak boleh mencederai kedaulatan rakyat. beberapa abad berselang, tatkala kerajaan inggris memerintahkan pemungutan pajak, memerintahkan cukai yang berat kepada para kaula kerajaan. rakyat menuntut parlemen, mereka tidak mau membayar pajak tanpa pelembagaan perwakilan rakyat. taxation without representation. tidak ada pajak tanpa perwakilan, tidak ada pajak tanpa parlemen. raja terpaksa mengadakan lembaga perwakilan. peristiwa ini mengantar kerajaan inggrissementara itu, (5d) kup,pertama, secara konstitusional, keberadaan pajak diatur dalam uud yang menyatakan . hadirnya uud dapat dibaca sebagai kelanjutan dari prinsip bahwa tidak ada pajak yang dibebankan bagi rakyat tanpa adanya persetujuan wakil rakyat (no taxation without representation). dari aspek sejarah, prinsip tersebut lahir tak terlepas dari kesewenang wenangan penguasa dalam memungut pajak kepada rakyat. setidaknya sejarah ini dapat dibaca dalam perkembangan tumbuhnya perlawanan perlawanan terhadap raja dalam memungut pajak inggris. menurut ensiklopedi wikipedia, sepanjang tahun an dan an, masalah ini menjadi salah sebab utama munculnya revolusi amerika american revolution). bahkan, james otis seorang politisi lokal boston tahun menyatakan bahwa taxation without representation tyranny. untuk menguatkan prinsip tersebut, hasil perubahan uud secara tegas mengatur bahwa tidak ada pajak dan pungutan lainnya tanpa terlebih dulu diatur dengan undang undang. jika dibandingkan dengan sebelum perubahan, rumusan hasil perubahan itu makin memperkuat makna hakiki representation dalam hukum dasar kita, yaitu uud keniscayaan diatur dengan undang undang, karena tidak akan pernah ada undang undang tanpa keterlibatan wakil rakyat (representation). keterlibatan wakil rakyat tersebut menjadi batasan agar pemerintah tidak seenaknya menetapkan pajak yang tentunya memberatkan rakyat atau pembayar pajak. dengan prinsip itu, pengaturan dengan undang undang dapat dimaknai sebagai untuk menjamin hak warga negara atau pembayar agar tidak dikenai pajak atau pungutan lain secara semena mena. apabila diletakan dalam uud pengaturan itu justru dimaksudkan memenuhi makna jaminan dalam uud kedua, apabila dilihat sebagai sebuah hasil representation, rumusan yang terdapat dalam dan (5d) kup terlalu sumur dikatakan bertentangan dengan sejumlah dalam uud termasuk dan barangkali, kesimpulan bahwa ketentuan dan (5d) kup bertentangan dengan dalam uud sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon hanya mungkin dapat dibenarkan jika kedua ketentuan yang dispersal kan tidak dibaca dalam konteks keseluruhan substansi kup atau undang undang yang terkait lainnya. apabila dibaca secara keseluruhan kup, hadirnya yang dimohonkan dalam permohonan ini sangat terkait dengan prinsip yang dianut dalam perhitungan dan pemungutan pajak indonesia. jamak diketahui, sistem pemungutan pajak yang dianut indonesia adalah self assessment. dengan sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya berhutang sesuai dengan ketentuan perundang undangan bidang perpajakan. pilihan pada model ini, penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. apabila dikaitkan dengan uud self assessment dapat dibaca sebagai perlindungan terhadap hak harta benda yang bawah kekuasaannya sebagaimana termaktub dalam uud ketiga, karena sistem self assessment memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri, adalah menjadi keanehan jika masih ada keberatan yang diajukan wajib pajak dengan jumlah atau besarnya pajak berhutang dalam satu tahun yang hitung sendiri. karena masih mungkin terjadi kesalahan, kup memberi kesempatan untuk menyampaikan atau mengajukan keberatan. namun demikian, agar kesempatan yang diberikan ini tidak berubah menjadi moral hazard, kup dengan sengaja merumuskan aturan berupa ancaman hukuman administrasi. dalam pengertian itu, hadirnya kup menyatakan:, dan (5d) kup yang menyatakan: dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan seba bentuk fungsi antisipatif hukum agar tidak terjadi sesuatu yang kontraproduktif dengan tujuan pembentukan aturan hukum, termasuk dalam hal ini kemungkinan moral hazard dengan cara menunda untuk membayar pajak dengan menggunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan. barangkali, kita yang ada dalam ruangan ini sulit membayangkan bila tanpa aturan ini, pembayar pajak berpotensi memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan. jikalau hal demikian dilakukan oleh satu atau dua melintir wajib pajak, boleh jadi pilihan begitu tidak akan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan pembangunan nasional. namun bayangkan, apabila langkah mengajukan keberatan dilakukan oleh mayoritas wajib pajak terutama wajib pajak kelas kakap, langkah tersbut akan melumpuhkan sumber pendapatan negara terbesar dalam struktur penerimaan keuangan negara. jamak diketahui, dalam beber pa tahun terakhir, pajak menjadi tumpuan utama penerimaan negara. sekali lagi, mari kita bayangkan, jika suatu saat mayoritas pembayar pajak melakukan pengajuan keberatan dengan tujuan menunda nunda membayar pajak: negeri ini akan mengalami kelumpuhan penerimaan. dalam konteks itu, kehadiran dan (5d) kup harus dilihat sebagai langkah antisipatif pembentuk undang undang, dalam hal ini pembentuk kup. tidak hanya itu, langkah ini adalah bagian dari taxation without representation yang juga ditetapkan oleh wakil rakyat. keempat, apabila diletakkan dalam konteks undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan (ketika itu berlaku nomor huruf nomor menyataberupa kejelasan tujuan . dalam penjelasannya dikemukalam hal ini, jamak dimengerti, pajak ditujukan guna pembangunan dalam rangka peningkatan kemeja terapan dan kemakmuran masyarakat. kemudian, dalam huruf terkait dengan pendayagunaan dan kehasilgunaan dijelaskan:hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kehadiran dan (5d) kup sejalan dengan asas pembentukan undang undang yang baik, tujuannya jelas dan maksudnya pendayagunaan dan kehasilgunaannya juga jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. saksi pemerintah chris kantor alasan historis undang undang kup tahun mengatur bahwa apabila wajib pajak mengajukan keberatan atau banding dan belum diterbitkan keberatan atau putusan banding, kewajiban untuk membayar pajak tetap harus dilaksanakan dan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. sehubungan dengan ketentuan tersebut, kami dari kadin open mengusulkan agar ketentuan bahwa keberatan dan banding tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak harus diganti atau diubah karena kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. selanjutnya kami mengusulkan agar ketetapan pajak yang masih diajukan keberatan atau banding jangan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa dan tidak harus dilunasi terlebih dahulu. namun apabila keberatan wajib pajak tidak dikabulkan, wajib pajak dikenai sanksi administrasi dari pajak yang kurangakhirnya dalam persidangan dpr disepakati, apabila wajib pajak keberatannya tidak dikabulkan, wajib pajak dikenai sanksi administrasi dari pajak yang masih harustentu, kami mendukung ketentuan ini. kepastian hukum ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun jelas lebih memberikan kepastian hukum, dengan alasan: tindakan penagihan pajak dengan surat paksa baru dilakukan apabila ketetapan pajak telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. jadi, demikian pula: kewajiban untuk melunasi pajak yang tidak disetujui pada waktu dilakukan pembahasan akhir dalam pemeriksaan,. keadilan keadilan adalah salah satu variabel yang sangat penting dalam mengimplementasikan hukum atau peraturan perundang undangan bidang perpajakan. keadilan sendiri mempunyai makna yang berbeda beda tergantung bagaimana sudut pandang yang digunakan oleh masing masing pihak bagaimana memberikan makna tentang keadilan. pada hemat kami ketentuan dan (5d) undang undang kup tahun terkait dengan sanksi administrasi berupa denda dan telah memberikan rasa keadilan karena wajib pajak dapat memilih dikenai sanksi administrasi berupa denda atau tidak dikenai sanksi administrasi, yaitu dengan pilihan sebagai berikut: apabila wajib pajak yang mengajukan keberatan maupun banding berkeinginan tidak dikenai sanksi administrasi atau maka pada saat mengajukan keberatan harus terlebih dahu. namun jika wajib pajak menanggung risiko sanksi atau maka pada saat mengajukan keberatan tidak per kemanfaatan kemanfaatan ketentuan keberatan dalam dan banding dalam undang undang nomor tahun pada hemat kami antara lain sebagai berikut: apabila wajib pajak mengajukan keberatan atau banding, wajib pajak dapat menentukan pilihan yang diberikan undang undang, yaitu: pilihan untuk tidak dikenai sanksi administrasi berupa sanksi administrasi denda atau 100y6 dengan cara melunasi pajak yang masih harus dibayar sebelum mengajukan keberatan, atau, pilihan dengan risiko dikenai sanksi administrasi berupa denda atau dengan cara tidak melunasi pajak yang masih harus dibayar sebelum mengajukan keberatan. wajib pajak yang mengajukan keberatan atau banding dapat memanfaatkan uang yang seharusnya untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar, digunakan untuk kepentingan wajib pajak apapun kepentingan tersebut. tujuan wajib pajak mengajukan keberatan atau banding adalah untuk memperoleh keadilan dan bukan menjadi sarana bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar. memberikan kepastian hukum kapan negara memperoleh hak pajaknya dari wajib pajak, khususnya atas ketetapan pajak yang yang diajukan keberatan maupun banding. mendorong wajib pajak sejak awal melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang perpajakan, khususnya melaksanakan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. wajib pajak tidak diterbitkan surat tagihan pajak bunga penagihan atas keterlambatan pelunasan ketetapan pajak, dan tidak dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa (penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pelelangan aset, pencegahan dan gijzeling sita badan). berdasarkan pokok pokok yang kami kemukakan atas, kami ingin menyampaikan penutup yang kiranya sangat penting untuk menjadi renungan dan pemikiran kita bersama, yaitu sebagai berikut: tidak benar bahwa ketentuan dan (5d) kup 2007merupakan ketentuan yang menakut nakuti wajib pajak dan tidak memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada wajib pajak yang hendak mengajukan upaya hukum keberatan maupun banding. hal ini mengingat, wajib pajak yang mengajukan keberatan maupun banding tidak dapat dikenai sanksi administrasi atau sanksi administrasi sebesar apabila telah melunasi pajak yang masih harus dibayar sebelum mengajukan keberatan. jika ketentuan dan (5d) kup yang sedang diuji materiil mahkamah konstitusi diputus dihapus atau dicabut, hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya terkait dengan penerimaan dari sektor perpajakan. kita semua mengetahui bahwa penerimaan sektor perpajakan memberikan sumbangan sekitar dari penerimaan nasional. menghias markus mekong bahwa undang undang tersebut diusulkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan keseimbangan hak dan kewajiban,enyusunan undang undang ini merupakan pelaksanaan dari amanat dari dan 23a undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang secara konstitusional memberikan kewenangan kepada pemerintah dan dpr untuk membentuk undang undang bidang perpajakan. pembahasan antara dpr dan pemerintah dilakukan secara mendalam dengan melibatkan para ahli dari pemerintah maupun dpr yang meliputi ahli hukum, ahli bahasa, dan ahli penyusunan peraturan perundang undangan. dalam perumusan dan penyusunan undang undang tersebut juga telah melibatkan berbagai pihak dan stakeholders perpajakan seperti masyarakat wajib pajak, ikatan akuntan indonesia, kadin, mimbar, perbanas, ikatan konsultan pajak indonesia, akademisi dan forum rektor lembaga pengembangan jasa konstruksi, gapeka, inkindo, serta praktisi lainnya bidang perpajakan. prinsip dasar yang juga dipegang teguh oleh penyusun undang undang, baik dalam perumusan maupun pembahasan adalah mengedepankan nilai nilai dalam undang undang dasar untuk mengaktualisasikan prinsip self assessment dalam setiap proses pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. beberapa perubahan mendasar tersebut tertuang dalam pengaturan pada sebagai berikut: terdapat pengaturan baru mengenai hak wajib pajak untuk mengajukan penghapusan npp atau pencabutan pkp apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. tidak ada lagi pembatasan jangka waktu bagi wajib pajak untuk membetulkan surat pemberitahuan, berbeda dengan undang undang sebelumnya yang membatasi jangka waktu pembetulan hanya tahun setelah berakhirnya masa pajak. cc. terdapat penyempurnaan pengaturan bahwa wajib pajak masih diberi hak untuk mengetahui kesalahannya dengan mengungkapkan ketidakbenaran pengisian spt meskipun dirjen pajak telah melakukan pemeriksaan sepanjang belum diterbitkan skp. terdapat pengaturan baru bahwa wajib pajak tidak akan dipidana, tetapi cukup diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, apabila wajib pajak melakukan perbuatan alpha yang pertama kali, berupa perbuatan tidak menyampaikan spt atau menyampaikan spt yang isinya tidak benar. terdapat pengaturan baru bahwa wajib pajak diberi hak untuk melakukan pembahasan akhir atau closing conference dalam proses pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan bukan merupakan temuan sepihak dari direktorat jenderal pajak. konsekuensi dari pengaturan tersebut, maka wajib pajak dapat mengajukan pembatalan surat ketetapan pajak apabila surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan tanpa melalui pembahasan akhir. terdapat pengaturan baru dalam sistem keberatan. bahwa wajib pajak diberi hak untuk membayar pajak, paling sedikit yang disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. apabila wajib pajak mengajukan keberatan dan banding atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh djp. jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan skp. jumlah pajak yang belum dibayar saat pengajudalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi sebesar dari jumlah pajak yang belum dibayar pada saat mengajukan keberatan. demikian juga terdapat beberapa pengaturan baru dalam sistem banding yaitu:saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding berdasarkan alasan alasan sebagaimana dikemukakan atas, pemohon berpendapat bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon untuk melakukil. kedudukan hukumundang undkepada bentuk monarki konstitusional. pajak yang dimohonkan pengujian guo melanggar konstitusi inkonstitusional. prof. has. jayabaya, s.h., ll.m. prof. mr. indian isa djajadiningrat dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar dalam hukum fiskal pada fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat dan fakultas ekonomi universitas indonesia tanggal mei berpendapat bahwa dalam soal pajak ada sesuatu yang dapat dikatakan staat kewajiban penduduk negara. tapi, kewajiban itu bukan semata mata kewajiban tanpa hak, melainkan kewajiban itu justru timbul karena adanya staat bewoners recht, hak penduduk negara. dalam hal tersebut kita harus membaca undang undang dasartitik tolak dari pendapat bahwa soal pajak memerlukan bukan hanya kewajiban dari wajib pajak, tetapi juga kewajiban tersebut timbul karena adanya hak dari wajib pajak, sehingga undang undang mengenai perpajakan yang diamanatkan oleh undang undang dasar harus mencerminkan keseimbangan antara kewajiban wajib pajak dan hak dari wajib pajak. dengan kata lain, adanya pengakuan, jaminan, serta keadilan, sehingga adanya kepastian hukum bagi para wajib pajak. apabila kita membaca dengan saksama undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang berbunyikeberatan. (5d) undang undang kup juga mengatur mengenai hak banding dari wajib pajak berbunyibanding dikurangi dengan jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonjumlah pajak yang belum dibayar saat permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang. dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi dari jumlah pajak yang belum berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar pada saat mengajukan keberatan. sistem keberatan dan banding yang diatur dalam undang undang kuhp yang lama dianggap memberatkan wajib pajak dan berbagai pihak, terutama terkait dengan ketentuan yang mengatur bahwa dirjen pajak tetap melakukan tindakan penagihan surat paksa terhadap pajak berhutang dalam surat ketentuan pajak meskipun wajib pajak masih mengajukan keberatan dan atau banding. untuk merespon aspirasi masyarakat tersebut, maka dpr dan pemerintah akhirnya bersepakat untuk merumuskan kembali keseluruhan sistem keberatan dan banding yang diatur dalam dan undang undang kuhp yang lama. perubahan tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip dasar mengenai saatnya berhutang pajak, sehingga pemerintah setuju untuk tidak melakukan tindakan penagihan dengan surat paksa terlebih dahulu sampai dengan terdapat putusan pengadilan pajak yang menyatakan bahwa secara materil spt wajib pajak adalah tidak benar. berdasarkan hal hal tersebut atas, konstruksi yang dibangun dalam undang undang nomor tahun harus dipahami secara keseluruhan dan sistematis karena ketentuan dalam undang undang tersebut merupakan suatu konstruksi sistem administrasi perpajakan yang utuh dan merupakan penjelmaan sistem administrasi perpajakan yang lebih memberikan keadilan dan keseimbangan hak antara wajib pajak dan diskus. oleh karena itu, rumusan dalam dan (5d) undang undang nomor tahun merupakan bagian dari konstruksi undang undang yang tidak dapat dipahami dan dibaca secara sendiri terlepas dari konstruksi lain dalam undang undang tersebut. bahwa rumusan dan (5d) undang undang nomor tahun harus tetap dipertahankan karena ketentuan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem keberatan dan banding yang dibangun dalam undang undang nomor tahun menimbang bahwa, dewan perwakilan rakyat telah mengajukan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah yang diterima padadapun bunyi yaituadapun bunyi (5d) yaitupada pokoknya sebagai berikut: bahwa,hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam hak untuk kehormatan, martabat, dan harta benda yang (vide: permohonan guo hal. bahwa, pemohon beranggapan hak konstitusional pemohon yang diatur dalam uud(vide: permohonan guo hal. bahwa menurut sebagai kewajiban kenegaraan.(vide permohonan guo hal. bahwa menurut pemohon hak konstitusional pemohon sebagaimana termuat dalam dan uud telah dirugikan atas pemberlak.( vide permohonan guo hal. pemohon beranggapan ketentdan uudpajakan memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan sector pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam apbn, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman atau bantuan luar negeri. untuk memenuhi pendapatan negara tersebut diperlukan peraturan dan tata cara pungutan pajak yang mengedepankan prinsip memberikan kepastian hukum, berkeadilan, transparan, dan efisien. bahwa guna mendukung terwujudnya sasaran tersebut maka perlu dilakukan reformasi perpajakan sebagaimana saat inibentuk reformasi perpajakan dalam undang undang tersebut adalah adanya ketentuan self assessment dan peningkatan law enforcement bidang perpajakan. bahwa, menurut pemohon hak konstitusionalnyahwa pemohon dalam menggunakan upaya hukum yang diberikan yaitu keberatan dan banding telah diikuti dengan potensi ancaman sanksi apabila wajib pajak cast pemohon menggunakan upaya hukum tersebut. bahwa ketentuanitun ketentuan (5d) yaitumerupakan salah satu bentuk efek jera kepada wajib pajak dalam meningkatkan law enforcement bidang perpajakan. bahwa dengan adanya ketentuan mengenai self assessment dalam perhitungan pajak diharapkan wajib pajak dapat dengan secara sadar menghitung sendiri pajaknya sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak yang dilakukan oleh diskus dan mengurangi pula dilakukannya upaya hukum untuk keberatan dan banding. bahwa berdasarkan teori relatif bahwa penetapan sanksi bersifat menghindarkan (pretensi). sifat pretensi ini ada (dua) macam yaitu pretensi khusus, dalam pretensi ini tujuan dikenakannya sanksi ditinjau dari segi individu supaya yang bersalah tidak lagi melanggar. sifat pretensi khusus adalah untuk menahan kesempatan orang melakukan niatnya yang buruk, maka sanksi diberikan untuk menakut nakuti. sanksi ini diberikan harus bersifat memperbaiki. selanjutnya yaitu sifat pretensi umum dilakukan untuk mencegah supaya orang pada umumnya tidak melanggar, karena itu dimaksudkan untuk menghalang halangi supaya orang tidak berbuat salah. bahwa penentuan sanksi administratif berupa denda merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, berkeadilan, transparan, dan efisien. selain itu, reformasi perpajakan ini salah satunya untuk mendisiplinkan wajib pajak dan petugas pajak untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya masing masing secara proporsional, profesional, jujur terbuktap mempunyai kekuatan hukum mengikat. pembayaran pajak yang telah dibayar. sangat ironis bahwa dalam undang undang yang sama, dalam dan bahwasanya hak keberatan dan hak banding itu diakui tetapi dalam dan sd) ini hak tersebut tidak diakui. kedua tersebut jelas bahwa wajib pajak untuk melakukan keberatan, sebagaimana diatur dalam yang dikenakan oleh diskus kepada wajib pajak dengan ancaman sanksi administratif dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dibayar, dan hak wajib pajak untuk melakukan banding yang diakui oleh telah tersandera dengan adanya ketentuan bahwa wajib pajak akan dikenakan denda administratif sebesar apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan. oleh karena itu, sebagaimana pidato pengukuhan prof. indian isa djajadiningrat, bahwa masalah pajak itu adalah masalah yang zalim. sebagai konsekuensi logis dari tersanderanya hak wajib pajak berupa hak mengajukan keberatan dan hak banding dari wajib pajak dalam dan undang undang nomor tahun maka jelas bahwa kedua tersebut telah menimbulkan ancaman atas hak wajib pajak untuk mendapatkan perlindungan terhadap pengakuan hak wajib pajak, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi wajib pajak. pengakuan atas harta jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil atas merupakan hak konstitusional dari pemohon yang dijamin dan diakui oleh undang undang dasar sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar selanjutnya, sudah selayaknya negara memberikan kemudahan dan perlakuan terhadap warganya wajib pajak yang patuh dan taat atas hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama, equal treatment, dan keadilan. hal ini sejalan dengan ketentuan undang undang dasar yang berbunyi, dan keadilan. i2.6j menimbang bahwa pemohon dan pemerintah, yaitu hutahaean, yang dalam hal ini diwakili oleh larangan miliar hutahaean sebagai direktur, merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan (5d)tersebut, menurut pemohon, bertentangan dengan uud yang menyatadalilkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya dan (5d) bahw. sebagai kontrol atas kepatuhan pembayaran pajak. terjadilah perselisihan antara pemohon dengan diskus mengenai pembayaran pajak yang tertuang dalam surat ketetapan pajak. junctomemperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam uud hak atas kehormatan, martabat, dan harta benda yang bawah kekuasaannya,bahwa mengenai hak atas upaya hukum yang diatur dalam juncto (5d)oleh uud yaitu, danbertanggal september dengan demikianketerangan ahli pemohon, keterangan saksi dan ahli pemerintah sert(5d) terhadap dan uud,ratkansegar guna membiayai kewajiban kewajiban negara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan dan (5d), dan (5d) sama sekali tidak mengatur pemberlakuan yang membeda bedakan antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain dalam pengenaan sanksi administrasi. dalam konteks undang undang perpajakan, hak yang dijamin dalam uud bukan berarti merupakan jaminan bahwa wajib pajak tidak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam undang undang perpajakan. dan (5d) justru selaras dengan uud mengingat ketentuan tersebut berlaku bagi semua wajib pajak yang mengajukan keberatan dan atau bandingoleh karena itu, ketentuan tersebut tidak mengandung sifat diskriminasi. bahkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya puke1945j, .5j menimbang bahwa dalil pemohon mengenai adanya kerugian konstitusional berupa perbaikannya hak hak yang dijamin dalam dan uud sehubungan dengan berlakunya dan (5d) mahkamah berpendapat ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan amanat uud yang berlaku bagi semua orang atau badan tanpa diskriminasi dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, dan menghilangkan kepastian hukum, dan memberikan keadilan bagi semua wajib pajakyang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak dan amanat konstitusional tersebut telah dilaksanakan dengan pembentukan undang undang guo, menimbang bahwa apabila wajib pajak melalui cara cara hukum, seperti instrumen keberatan pajak atau dengan cara cara lain berusaha menghindari atau menunda nunda pembayaran pajak dan hal semacam itu tanpa adanya sanksi, menurut mahkamah hal tersebut justru akan menghilangkan hakikat pajak sebagai kewajiban atau pungutan oleh negara yang bersifat memaksa dan akan sangat merugikan negara atau pemerintah yang memikul kewajiban. mengingat eratnya kaitan antara pajak dengan kepentingan umum, dan kepentingan masyarakat maka apabila dengan sengaja menghindari pajak adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, bukan sekadar diancam membayar sejumlah uang. mahkamah sependapat dengan ahli bagi manan, bahwa fungsi denda yang diatur dalam dan (5d) antara lain, adalah untuk membatasi wajib pajak melalui instrumen keberatan atas penetapan pajak dapat menyembunyikan motif menunda nunda bahkan mungkin menghindari membayar pajak (vide keterangan ahli bagi manan), menimbang bahwa pajak sangat penting bagi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yaitu mempunyai fungsi budgetoir yang semakin tahun semakin meningkat prosentase sumbangannya. terganggunya pajak dapat menyebabkan penyediaan dana untuk kebutuhan negara terganggu pula. dalam perpajakan, pemberian insentif pajak dengan memberikan keringanan pembayaran adalah hal yang biasa. demikian pula halnya pengenaan denda pajak sebagai upaya untuk menjamin kelancaran pemasukan pajak. putusan mahkamah nomor puu ii tanggal desember yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah yang terbuka untuk umum, yang antara lain menyatakan, .pajak wajib pajak dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan hak banding . oleh karenanya yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon yaitu, dan (5d) tidak bertentangan dengan uudhartono selaku ketua merangkap anggota, bahwa kedua yang dimohonkan oleh pemohon nyata nyata bertentangan dengan undang undang dasar yang diatur dalam dan undang undang dasar dr. ali kadir, s.h., sc. pertama, mengenai hukum formal dan hukum pajak material dan surat ketetapan pajak. menurut richard bird dalam tax policy and economic development, the johns hopkins university press, baltimore, muatan yang terkandung dalam peraturan perundang undangan pajak dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang memuat ketentuan substantif dan kedua, kelompok yang memuat, mewadahi tentang kelompok yang kedua memuat ketentuan prosedural. kelompok pertama merupakan serangkaian peraturan pajak yang mewadahi tentang hal hal apa yang akan dikerjakan, dengan kata lain what do, khususnya mengenai subjek, objek, dan tarif. ketentuan dalam undang undang substantif ini sering dipakai untuk menetapkan kebijakan pajak atau tax system atau juga disebut tax policy. adapun kelompok kedua terdiri dari serangkaian peraturan pajak yang memuat ketentuan hukum mengenai bagaimana ketentuan substantif tersebut dapat dilaksanakan (how it), yang dikenal dengan kebijakan administrasi (tax administration). dalam hukum, mengenai tata cara ini berisi peraturan peraturan mengenai prosedural. dalam sistem perpajakan indonesia yang menurut ketentuan substantif, antara lain terdapat dalam undang undang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lainnya. sedangkan yang memuat ketentuan formal terdapat dalam undang undang tentang ketentuan umum dan tata perpajakan atau disebut juga undang undang kup. dalam undang undang kup, antara lain memuat ketentuan mengenai tata cara untuk menentukan pajak terutang yang menjadi hak negara. keterlibatan pemerintah dalam menentukan pajak terutang menurut undang undang kup, baru dilakukan setelah wajib pajak diberi hak untuk menentukan hamdan zeldasendiri berapa jumlah pajak yang terutang dan menyebarkannya kas negara, serta melaporkan melalui surat pemberitahuan kepada administrasi pajak, dalam hal ini adalah direktur jenderal pajak. sistem ini dikenal sebagai sistem self assessment berdasarkan undang undang kup. dalam rangka pengawasan, jika direktorat jenderal pajak menemukan bahwa spt yang dilaporkan wajib pajak tidak benar, maka direktur jenderal pajak berhak untuk melakukan koreksi atas spt wajib pajak dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui surat ketetapan pajak. diatur dalam undang undang kup. dalam sistem hukum indonesia, keseluruhan ketentuan perpajakan yang memuat tata cara bagaimana pemungutan pajak dilakukan, termasuk dalam hukum administrasi. dalamnya diatur mengenai kerangka pemungutan pajak atau legislative prime watch seperti kewajiban memiliki nomor pokok wajib pajak, memasukan spt, melakukan pembukuan, melakukan pemeriksaan, penerbitan surat ketetapan pajak, mengajukan keberatan, dan banding, serta pengenaan sanksi, atau pun penyidikan pajak. dalam legal framework ini, jelas diatur bahwa keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak. samping hukum mengenai pemungutan pajak tersebut, terdapat satu jenis hukum pajak yang menyangkut hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, yaitu setelah terbitnya surat ketetapan pajak. dalan hubungan hukum ini, pemerintah memiliki posisi sebagai debitur dan wajib pajak sebagai kreditur. oleh karena itu, hubungan hukum tersebut termasuk dalam lapangan hukum perdata. penagihan jumlah pajak yang terutang tidak lagi dilakukan sendiri oleh wajib pajak, namun dilakukan melalui pihak lain, yaitu juru sita. dalam perkembangan selanjutnya, juru sita dalam bidang perpajakan telah dialihkan dari pengadilan negeri kepada menteri keuangan. dalam hukum positif yang berlaku pada saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang penagihan surat paksa. selanjutnya akan kami jelaskan mengenai kerangka, konsep, dan teori dari banding dan keberatan. dalam rangka pengawasan terhadap self assessment, yaitu hak yang diberikan negara kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, pemerintah melakukan pengawasan, terutama melalui sistem pemeriksaan pajak dalam bentuk koreksi atas perhitungan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, sebagaimana terlihat dalam spt yang telah disampaikan wajib pajak tersebut untuk menentukan kembali jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku atau ketentuan substantif tadi. pejabat pajak yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak pada dasarnya melaksanakan kekuasaan negara sesuai dengan kewenangannya memungut pajak dibebani tugas untuk menilai, apakah fakta hukum yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak dan ketentuan hukum yang berlaku telah diterapkan oleh pajak dalam menghitung pajaknya dengan benar. oleh karena itu, kemungkinan akan terjadi perbedaan penafsiran, baik atas fakta hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku antara pejabat pajak dengan wajib pajak selalu akan muncul. perbedaan tersebut dikategorikan sebagai sengketa perpajakan. sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis terhadap sengketa antara pejabat pemerintah dengan warganya, termasuk wajib pajak selalu dibuka kesempatan bagi wajib pajak untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan sepihak pemerintah dimaksud. dalam bentuk pengajuan keberatan kepada pejabat tersebut atau banding kepada atasannya atau pejabat lain yang ditunjuk melalui gugatan kepada pengadilan. perbedaan pendapat antara kedua belah pihak sangat mungkin terjadi, mengingat untuk memungut pajak, pejabat pajak yang diwajibkan menilai fakta hukum, antara lain pembukuan dokumen dokumen komersial wajib pajak dan juga menilai apakah penafsiran ketentuan hukum yang berlaku itu sudah tepat dihadapkan dengan wajib pajak yang merasa lebih tahu akan keadaan usahanya. tidak tertutup kemungkinan bahwa sekalipun telah disediakan lembaga hukum, keberatan dan banding, namun tidak jarang wajib pajak yang merasa masih diperlakukan tidak adil tetap menuntut haknya tersebut, sehingga diperlukan campur tangan pengadilan. perlindungan hukum bagi warga negara termasuk wajib pajak yang berhadapan dengan kekuasaan negara dalam pemungutan pajak. sekalipun belum lengkap diatur, telah diatur dalam undang undang dasar khususnya dan beberapa lain seperti serta beberapa ketentuan lainnya. undang undang perpajakan dibuat berdasarkan undang undang termasuk mengenai keberatan dan banding, serta undang undang tentang pengadilan pajak tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan norma hukum menurut dalam undang undang dasar tahun tersebut. terkait dengan keberatan dan banding indonesia. sejak zaman kolonial sampai dengan perubahan undang undang kuhp tahun nomor mengenai keberatan dan banding masih menganut sistem yang sama. keberatan diajukan kepada pembuat keputusan, sedangkan banding ditujukan kepada badan yang berada luar administrasi pajak, dulu namanya majelis pertimbangan pajak mpp). pada tahun banding ini tidak lagi diajukan mpp, melainkan kepada badan penyelesaian sengketa pajak bps). kemudian pada tahun bps dibubarkan dan dibentuk pengadilan pajak sesuai dengan bunyi undang undang nomor tahun pengadilan pajak yang merupakan pelaksanakaitannya dengan pengajuan keberatan dan banding, ternyata syarat yang dicantumkan dalam surat permohonan wajib pajak mengalami perubahan, yaitu, dengan mencantumkan berbagai syarat, sehingga pada akhirnya surat permohonan tersebut yang semula berupa surat yang tidak bersifat formal dan dengan perubahan tersebut menjadi bersifat formal. dengan perubahan undang undang kup tahun menjadi bersifat formal, yang mempunyai konsekuensi hukum, apabila tidak dipenuhi undang undang kup tahun nomor menyatakan bahwa keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dan atau (3a) bukan merupakan surat keberatan. dengan demikian, persyaratan sebagaimana yang dimaksud dan atau (3a) menjadi salah satu syarat untuk menyatakan surat keberatan tidak dipertimbangkan. (3a) merupakan tambahan syarat yang dimasukkan pada tahun mengenai pembayaran pajak yang kepada direktur jenderal pajak. syarat lain yang sebenarnya tidak termasuk dalam syarat untuk mengajukan keberatan, namun mempunyai pengaruh yang besar dalam hal pembuktian diatur pada undang undang kup tahun nomor yang berbunyi, wajib pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, dandan informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. perubahan mendasar yang terjadi dalam proses pengajuan keberatan pada tahun adalah berubahnya sifat surat keberatan dari surat yang tidak formal menjadi sifat formal. jika pada masa sebelum tahun kekurangan dalam persyaratan pengajuan keberatan, kecuali mengenai tenggat waktu tiga bulan, untuk pengajuan keberatan masih dapat disampaikan kemudian, asal disampaikan sebelum keberatan diputus. perubahan mendasar berikutnya adalah ancaman sanksi, manakala keberatan atau banding yang diajukan wajib pajak itu kalah. untuk yang kalah dalam keberatan diancam dengan sanksi berupa denda sebesar dari pajak berdasar keputusan dan bagi wajib pajak yang kalah dalam banding diancam dengan sanksi berupa denda sebesar tb. eddy mangkuprawira, s.h., si. ahli akan sampaikan pendapat prof. indian djajadiningrat, s.h., guru besar hukum pajak dalam tahun beliau mengatakan bahwa pemungutan pajak kemudian hari hendaklahdalam masyarakat yang memenuhi rasa adil yang hidup dalam hati sanubari rakyat. pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan yang demikian besar yang berada tangan negara. bahkan hukumannya dapat diciptakan oleh negara sendiri. oleh karena itu, harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum sehingga menjelma menjadi keadilan. apabila terdapat ketentuan perpajakan tanpa mengandung prinsip keadilan, terlebih lagi bila terjadi dalam pelaksanaan pemungutannya, maka peringatan dari john marshall, hakim agung amerika, beliau mengatakan bahwa the power tax the power destroy. materi muatan dalam undang undang perpajakan yang sesuai prinsip keadilan dan sesuai dengan prinsip prinsip good governance yang diikuti pula pada implementasinya akan menghasilkan wajib pajak wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perawakannya serta menyadari bahwa taxes are the price pay for civilization, sebagaimana dikatakan oleh oliver wendell holmes, hakim agung amerika tahun bahwa semakin patuh wajib pajak maka semakin meningkat penerimaan negara dari pajak, dimana pajak berperan dari apbn. pajak memang bersifat memaksa, sebagaimana dijelaskan oleh angka undang undang kup sebagai berikutapabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh wp, maka ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh berupa pengenaan sanksi administrasi perpajakan, seperti pengenaan sanksi bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum pajak. perlu disampaikan perbandingan sanksi administrasi perpajakan sebelum dan setelah diundangkannya undang undang nomor tahun sebelum diundangkannya undang undang nomor tahun sanksi administrasi perpajakan hanya dikenakan terhadap pelanggaran pelanggaran administrasi. setelah diberlakukannya undang undang nomor tahun pengenaan sanksi administrasi perpajakan ternyata diperluas dan dikembangkan tidak hanya dikenakan terhadap pelanggaran administrasi perpajakan, tetapi diperluas dengan sanksi terhadap penggunaan hak hak wajib pajak. terhadap hak wajib pajak yang digunakan, haknya mengajukan keberatan pajak dalam upaya administrasi untuk mendapatkan keadilan, dalam diancam dengan bunyi peraturan sebagai berikut. dalam hal keberatan ditolak, ditambah, atau dikabulkan sebagian,mudian terhadap wajib pajak yang menggunakan haknya untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan banding pajak, sebagaimana diatur dalam (5d) mengemukakan bahw". perluasan atau pengembangan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam dan (5d) undang undang nomor tahun menimbulkan pertanyaan mendasar. karena hal tersebut tidak dikenal dalam sistem perpajakan sebelum perubahan ketiga undang undang kup maupun dalam teori. undang undang kup sendiri menjelaskan maksud pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan undang undang kup. dalam penjelasannya dikatakandalam memenuhi kewajiban menyampaikan spt. bahwa tujuan pengenaan sanksi adalah untuk memaksa orang agar menaati peraturan agar kewajiban dilaksanakan dan agar larangan tidak dilanggar dan menjadikan hukum sebagai panglima. tidak ditemukan pengertian atau maksud sanksi untuk menghukum orang yang menggunakan atau melaksanakan hak hak yang diberikan undang undang sebagaimana diatur dalam dan (5d) undang undang kup. hak mengajukan permohonan keberatan pajak dan banding pajak adalah hak untuk memperoleh keadilan dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak oleh administrasi pajak tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan undang undang perpajakan. mengacu pada undang undang dasar hak mengajukan keberatan pajak dan banding pajak adalah merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusi. menurut ahli terdapat kerancuan dan kontroversi sanksi dan (5d). jangka waktu pelunasan pajak, mengatur sebagai berikut, tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. dalam penjelasannya dikemukakan ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam suratbahwa norma norma yang terkandung dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan menurut pemohon, negara telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, jaminan dari rasa takut, kemudahan dan perlakukan khusus dalam mencapai persamaan keadilan, yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini merupakan hak asasi pemohon yang harus diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak,angka diatas telah dirugikan dengan berlakunyayang menyatakan: kup(5d) kuptetapan pajak tertanggung sampai dengan satu,ketentuan dipertegas dan diperkuat oleh ketentuanketentuan dan undang undang kup dalam proses keberatan pajak, dan (ba) dan (5c) undang undang kup. dalam proses banding pajak sangatlah tepat, adil, dan ketentuan tersebut sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan asas equality before the law. karena besaran pajak yang terutang wajib pajak masih dalam sengketa pajak. ketentuan tersebut juga sejalan dengan prinsip good governance. asas asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas profesionalitas. ketentuan memberikan hak menangguhkan pelunasan pajak sampai satu bulan sejak penerbitan surat keputusan keberatan dan menegaskan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tidak termasuk sebagai utang pajak. (ba) memberikan hak penangguhan pelunasan pajak selama sebulan sejak penerbitan putusan banding dan (5c) yang menegaskan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding belum merupakan pajak berhutang. namun ketentuan tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan asas equality before the law, serta sejalan dengan prinsip good governance ternyata diancam dengan pengenaan sanksi denda dan sehingga adanya ketentuan tersebut sangatlah kontroversi, tidak konsisten, dan membingungkan. karena wajib pajak dengan ketentuan dan serta (ba) dan (5c) telah diberi jaminan dari tindakan mereka yang aktif dan tidak dikenakan sanksi bunga penagihan dalam hal menggunakan hak keberatan banding. tersebut memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon keberatan dan pemohon banding untuk mencari keadilan. namun kemudian dengan undang undang nomor tahun dimunculkan sanksi denda bila keputusan keberatan menolak atau mengabulkan sebagian, dan sanksi denda bila putusan banding menolak atau mengabulkan sebagian. menurut ahli keberadaan ketentuan dan (5d) bertentangan dengan tujuan dilakukannya perubahan undang undang kup dengan undang undang nomor tahun yaitu berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, kesederhanaan, serta arah dan tujuannya mengacu pada kebijakan pokok, sebagai berikut: meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. ketentuan sanksi pada proses keberatan dan pada proses banding jelas sekali tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan pada butir tadi, yaitu kepastian hukum dan keadilan. karena memantulkan atau mengebiri ketentuan dan serta (ba) dan (5c) undang undang kup. ketentuan sanksi tersebut juga tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan butir karena bila banding pajak dikabulkan seluruhnya permohonan banding menurut sa) hanya mendapat imbalan bunga paling tinggi o, sedangkan bila bandingnya ditolak harus membayar denda bahwa dan (5d) adalah berlebihan, karena untuk penggunaan hak mengajukan keberatan banding itu diberikan ancaman hukuman yang tinggi, yaitu keberatan dan waktu banding sedangkan menyangkut sanksi administrasi yang diatur dalam undang undang kup yang merupakan pelanggaran administrasi bahkan yang sebetulnya pelanggarannya bersifat pidana itu dikenakan saksinya adalah ringan, misalnya dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri, tidak melaporkan usaha, dan diterbitkan kpk, sebetulnya ini adalah merupakan pidana karena dalam dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan npp dan tidak merupakan perbuatan pidana. namun sanksi yang diberikan hanya banding yang merupakan hak dikenakan sanksi bahwa materi muatan dan (5d) undang undang kup merupakan ancaman bagi pdan (5d) undang undang kup merupakan ancaman bagi mmuatan dan (5d) undang undang kup mempersulit bagi dalam upaya mencari keadilan, sehingga melanggar hak konstitusi, sebagaimana diatur dalam bahwa materi muatan dan (5d) undang undang kup tidak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak, yaitu menurut prinsip perlakuan yang sama, equality, dan keadilan equity. menimbang bahwa, pada persidangan tanggal junii. pendahuluan bahwa reformasi bidang perpajakan yang dimulai sejak tahun dilandasi oleh semangat untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang undangan bidang perpajakan yang berlandaskan falsafah pancasila dan undang undang dasar. undang undang perpajakan memuat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan, dan sekaligus sebagai sarana peran serta rakyat dalam bidang kenegaraan. wajib pajak tidak lagi dianggap sebagai objek tetapi sebagai subjberkaitan dengan hal tersebut, wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaksanakan kewajiban kenegaraan tersebut untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (sistem perpajakan berprinsip self assessment). melalui sistem ini, administrasi perpajakan dirancang agar sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat wajib pajak. sisi lain, aparat perpajakan sebagai wakil dari pemerintah bertugas dan berfungsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. dalam rangka menjunjung tinggi hak wajib pajak dan prinsip keadilan, ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan tidak hanya mengatur mengenai kewajiban wajib pajak tetapi mengatur pula tentang hak wajib pajak. salah satu hak wajib pajak yang dijamin oleh undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (selanjutnya disebut undang undang kup) (bukti pet adalah wajib pajak diberi kesempatan untuk memperoleh keadilan terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak oleh pemerintah direktorat jenderal pajak). penerbitan surat ketetapan pajak oleh direktur jenderal pajak dilakukanpt) tidak benar (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan). dalam hal wajib pajak tidak sependapat dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak, untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada wajib pajak, undang undang kup mengatur mengenai pemberian hak kepada wajib pajak sebagai berikut: hak untuk mengajukan pembetulan atas keputusan dan ketetapan pajak kepada direktur jenderal pajak, hak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada direktur jenderal pajak, hak untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak kepada direktur jenderal pajak, hak untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kepada direktur jenderal pajak, hak untuk mengajukan banding atas keputusan keberatan kepada pengadilan pajak, dan hak untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan banding kepada mahkamah agung. tata cara pelaksanaan hak wajib pajak tersebut atas telah diatur secara jelas dan tegas sejak undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (bukti pet khusus yang terkait dengan hak pengajuan keberatan dan banding, terdapat perubahan yang mendasar dalam undang undang nomor tahun (bukti pet yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah. perubahan mendasar terkait sistem keberatan dan banding dalam undang undang nomor tahun (bukti pet adalah hilangnya kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa atas jumlah pajak yang tidak disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan selama proses keberatan dan banding dan (ba) undang undang nomor tahun (bukti pet selain itu, selama proses keberatan dan banding, pemerintah tidak berhak mengenakan sanksi bunga penagihan sebesar per bulan akibat tertundanya pembayaran pajak tersebut. perubahan tersebut lebih menjamin keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum serta kemanfaatan ekonomi bagi wajib pajak dibandingkan dengan undang undang sebelumnya yang mengatur bahwa walaupun wajib pajak mengajukan keberatan dan banding atas surat ketetapan pajak, direktur jenderal pajak tetap melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa apabila pajak yang terutang dalam ketetapan pajak belum dilunasi dselanjutnya disebut undang undang nomor tahun (bukti pet 4i dan bukti pet 4m). untuk lebih memperjelas perbandingan konstruksi sistem keberatan dan banding antara undang undang nomor tahun (sistem lama) (bukti pet dan undang undang nomor tahun (sistem baru) (bukti pet dapat dilihat dalam tabel berikut: tabel perbandingan rumusan tahun tahun keberatan hanya kepada direktur keberatan hanya kepada direktur jenderal pajak atas suatu jenderal pajak atas suatu: surat ketetapan pajak kurang surat ketetapan pajak kurang bayar, bayar, surat ketetapan pajak kurang surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih cc. surat ketetapan pajak nihil: undang undang nomor undang undang nomor surat ketetapan pajak nihil: bayar, atau pemotongan atau pemungutan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan pajak oleh pihak ketiga ketentuan peraturan perundang berdasarkan ketentuan peraturan undangan perpajakan. perundang undangan perpajakan. keberatan dengan mengemukakan jumlah pajak yang mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong dipotong atau dipungut atau jumlah atau dipungut, atau jumlah rugi rugi menurut penghitungan wajib menurut penghitungan wajib pajak pajak dengan disertai alasan alasan dengan disertai alasan yang menjadi yang jelas. dasar penghitungan. keberatan harus diajukan dalam keberatan harus diajukan dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan tanggal dikirim surat ketetapan atau pemungutan sebagaimana pajak atau sejak tanggal dimaksud dalam kecuali pemotongan atau pemungutan pajak apabila wajib pajak dapat sebagaimana dimaksud pada menunjukkan bahwa jangka waktu kecuali apabila wajib pajak dapat itu tidak dapat dipenuhi karena menunjukkan bahwa jangka waktu keadaan luar kekuasaannya. tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya. tidak diatur (8keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan pada atau tahun tahun tidak dianggap sebagai surat (3a) bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. dipertimbangkan. tanda penerimaan surat keberatan tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat yang diberikan oleh pegawai direktorat jenderal pajak yang direktorat jenderal pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda ditunjuk untuk menerima surat pengiriman surat keberatan melalui keberatan atau tanda pengiriman pos tercatat menjadi tanda bukti surat keberatan melalui pos dengan penerimaan surat keberatan.apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan untuk keperluan pengajuan keberatan, direktur jenderal pajak keberatan, direktur jenderal pajak wajib memberikan keterangan wajib memberikan keterangan secara tertulis hal hal yang menjadi secara tertulis hal hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau penghitungan rugi, atau pemotongan pemungutan pajak. atau pemungutan pajak. pengajuan keberatan tidak dalam hal wajib pajak menunda kewajiban membayar mengajukan keberatan, jangka pajak dan pelaksanaan penagihan waktu pelunasan pajak pajak.tidak diaturtahun tahun sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam dan (la). tidak diatutidak diaturrangan: yang dicetak tebal merupakan yang mengalami perubahan tabel perbandingan rumusan tahun wajib pajak dapat mengajukan wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap badan peradilan pajak atas surat keputusan mengenai keberatannya keputusan keberatan sebagaimana yang ditetapkan oleh direktur dimaksud dalam jenderal pajak. putusan badan peradilan pajak bukan putusan pengadilan pajak merupakan keputusan tata usaha merupakan putusan pengadilan negara. khusus lingkungan peradilan tata usaha negara. dalam diajukan secara pada diajukan secara tertulis tahun tertulis dalam bahasa indonesia, dalam bahasa indonesia dengan dengan alasan yang jelas dalam alasan yang jelas paling lama (tiga) waktu (tiga) bulan sejak keputusan bulan sejak surat keputusan diterima, dihampiri salinan dari surat keberatan diterima dan dihampiri keputusan tersebut. dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. tidak diaturpengajuan permohonan banding dihapus. tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. tidak diatur ($&ada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada (ba) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, pemohon adalah badan hukum privat yang berkedudukan kota pekanbaru riau, yang berdiri tahun yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam tambahan berita negara republik indonesia tanggal mei nomor vide: copy bukti terlampir), kemudian, diubah dengan akta nomor tanggal januari dibuat dan ditandatanganivide: copy bukti terlampir): diubah kembali dengan akta nomor tanggal juli dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris dian pertiwi, s.h., notaris pekanbaru vide: copy bukti terlampir), terakhir, terjadi perubahan anggaran dasar berdasarkan akta nomor tanggal september dibuat dan ditandatanganilihat: copy bukti terlampir): bahwa (vide: copy bukti p terlampir), bahwa juncto kup, mengatur tentang hak wajib pajak cast pemohon untuk menggunakan upaya hukumnamun, hak pemohon dalam menggunakantersebut baik undang undang tahun tahun undang undang nomor tahun dan (la). tidak diatur (&tidak diaturdan peradilan pajak sebagaimana badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan dimaksud pada dan dalam diatur dengan undang diatur dengan undang. undang undang. keterangan: yang dicetak tebal merupakan yang mengalami perubahan berdasarkan perbandingan rumusan pada tabel dan tabel tersebut atas, terlihat bahwa ketentuan dan sd) (bukti pet hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan sistem keberatan dan banding yang diatur dalam undang undang nomor tahun oleh karena itu, apabila pemohon mempermasalahkan ketentuan dan (5d) undang undang nomor tahun (bukti pet maka secara sistematis yang dipermasalahkan pemohon adalah keseluruhan sistem keberatan dan banding yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: ketentuan mengenai keberatan ketentuan dalam yaitu: (bukti pet 3r), yang berbunyi,:(bukti pet 3s), (bukti pet 3t), (3a) (bukti pet 3u), dan (bukti pet 3v), yang berbunyi3(bukti pet 3w), yang berbunyi:(bukti pet 3x), yang berbunyi:(bukti pet 3y), yang berbunyi:(bukti pet 3z), yang berbunyi:1a). (bukti pet 3aa), yang berbunyi(bukti pet 3bb), yang berbunyi:ntuan meliputi: (bukti pet 3cc), yang berbunyi(bukti pet 3dd), yang berbunyi:(bukti pet 3ee), yang berbunyi:(bukti pet 3ff), yang berbunyi: dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud" (bukti pet 3gg), yang berbunyi:ketentuan baru dalam undang undang nomor tahun meliputi: (bukti pet 3hh), yang berbunyi: tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. (bukti pet 3ii), yang berbunyi: tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. (bukti pet 3jj), yang berbunyi: apabila wajib pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada proses keberatan tetap dapat diselesaikan. (bukti pet 3kk), yang berbunyi: wajib pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi,informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. ketentuan mengenai banding (bukti pet ii), yang berbunyi(bukti pet 3mm), yang berbunyi:(bukti pet 3nn), yang berbunyi:(4a) (bukti pet 3oo), yang berbunyi:sa) (bukti pet 3pp), yang berbunyi: (5(5b) (bukti pet 3gg), yang berbunyi: ( (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam dan (1a). (5c) (bukti pet 3rr), yang berbunyi:5d) (bukti pet 3tt), yang berbunyi:lain ketentuan sebagaimana tersebut atas, ketentuan mengenai sistem keberatan dan banding juga terkait dengan ketentuan lain dalam undang undang kup, yaitu: (bukti pet 3d(bukti pet 3e) dan (bukti pet 3f), yang berbunyi:imbalan bunga sebesar 2x4 (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayar(bukti pet 3h), yang berbunyi:(bukti pet 3n(bukti pet 3o), yang berbunyi: apabila surat ketetapan pajak kurang bayar ataupada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunas(bukti pet 3uu), yang berbunyi(bukti pet 3ww), yang berbunyi: tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada oleh karena itu, ketentuan (bukti pet 3aa) dan (5d) (bukti pet 3ss) undang undang nomor tahun harus dipahami sebagai satu kesatuan dalam sistem keberatan dan banding yang baru, yang berbeda dengan sistem keberatan dan banding dalam undang undang nomor tahun sehingga (bukti pet 3aa) dan (5d) (bukti pet 3ss) tidak dapat dipahami dan dimaknai secara tersendiri, parsial tanpa melihat dan yang lain. apabila alur berfikir dan dalil pemohon serta ahli pemohon dalam mempermasalahkan (bukti pet 3aa) dan (5d) (bukti pet 3ss) undang undang nomor tahun dibenarkan, hal ini akan sangat menyesatkan dan keliru sehingga tidak sesuai dengan maksud dari konstruksi yang dibangun oleh undang undang nomor tahun (bukti pet yaitu dalam rangka lebih memberikan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum, dan kemanfaatan ekonomi bagi wajib pajak. ii.telah tepat dan benar permohonan pengujian undang undang nomor tahun ini terhadap undang undang dasar diajukan mahkamah konstitusi. bahwa undang undang kup. bahwa pemberlakuan undang undang kup merupakan pelaksanaan amanatundang undang kup sebagai salah satu perwujudan ketentuan undang undang dasar (bukti pet 1a),wajib pajak, spt, tata cara pembayaran, tata cara penetapan pajak, prosedur penagihan pajak, tata cara pengajuan keberatan dan banding, serta sanksi sanksi atas kewajiban perpajakan. oleh karena undang undang kupdapat dikatakan bahwa undang undang kupndang undang dasar. (bukti pet 1a) mengenai kebijakan instrumental ini, mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu i tanggal maret 2004yangoleh karena pengaturan mengenai sanksi dalam undang undang nomor tahun (bukti pet yang dipermasalahkan oleh pemohon merupakan bagian dari kebijakan instrumental yang dipilih oleh pembuat undang undang sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan negara, maka terhadap kebijakan instrumental tersebut tidak tepat untuk dilakukan pengujian mahkamah konstitusi. berdasarkan hal hal tersebut atas, permohonan pengujian terhadap ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam (bukti pet 3z) juncto sd) (bukti pet 3rr) undang undang nomor tahun olehtingkat keberatan maupun tingkat banding, berdasar juncto (5d) kup, telah secara nyatamahkamah konstitusi dalam putusan putusannya nomor puu ii tertanggal mei dan nomor puu v tertanggal september berpendapatkelima syarat sebagaimana dirumuskan dalam putusan putusan tersebut atas, yang harus dipenuhi dalam menguji undang undang terhadap undang undang dasar telah dipenuhi oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut: syarat pertama telah terpenuhipembuat undang undang yang telah sesuai dengan amanat undang undang dasar. bahwa permohonan guo mempertentangkan undang undang dengan undang undang, bukanlah merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili. bahwa alasan alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian juncto (5d) undang undang nomor tahun sebagaimana tercantum pada halaman dan permohonannya (revisi), adalah sebagai berikuta., huruf g., dan huruf i.,. bahwa huruf a., huruf g., dan huruf i., undang undang republik indonesiaerdasarkan dalil dalil pemohon atas, pemerintah berpendapat bahwa secara jelas dan terang pemohon telah mempertentangkan(bukti pet yang saat ini telah diganti dengan undang undang nomor tahun sebagaimana diketahui, (gua non) dalam penerapan ketentuan kedua undang undang tersebut terdapat pertentangan, hendaknya pemohon mengajukan permohonan melalui mekanisme legislative review dan bukan constitutional review. bahwa mengenai kewenangan mahkamah konstitusi telah diatur secara jelas dalam undang undang dasar (bukti pet 1b), yangbukti pet sa) (selanjutnya disebut undang undang mahkamah konstitusi)undang undang lainnya. oleh karena itu, mengingat pemohon dalam permohonannya telah mempertentangkan berlakunyamaka permohonan pemohon bukan termasuk objek yang dapat diajukan uji materiil mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, mengingat pemohon mempertentangkan antara undang undang yang satu dengan undang undang yang lain, maka halkedudukan hukum legal standing) pemohon berdasarkan ketentuan undang undang mahkamah konstitusi (pemohon(bukti pet 5sejak(bukti pet 5b)hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya undang undang guo?, dan apakah kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud akibat berlakunya undang undang guohak konstitusional pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya kaidah dalam undang undang nomor tahun (bukti pet yang dimohonkan pengujiannya, dengan penjelasan sebagai berikut: dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa sebagai badan hukum privat, dalam melaksanakan hak dan kewajiban perawakannya telah mengalami kerugia sebagaimana diatur dalam juncto (5d) undang undang nomor tahun yang menyatakan: (bukti pet 3z(bukti pet 3rrmenurut pemohon, ketentuan juncto (5d) undang undang nomor tahun telah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana tercantum dalam dan undang undang dasar, yang berbunyi sebagai berikut: (bukti pet 1ukti pet 1d(bukti pet 1esungguhnya dalam memaknai atau menafsirkan ketentuan juncto (5d) undang undang nomor tahun tidak dapat dimaknai secara sendiri sendiri atau terpisah diantara ketentuan terkait, baik itu maupun yang lain, termasuk ketentuan terkait yang diatur dalam perundang undangan. terkait dengan hak konstitusional yang diatur dalam undang undang dasar, pemerintah berpendapat bahwa tidak ada pertentangan ketentuan dalam juncto (5d) undang undang nomor tahun dengan undang undang dasar. hal ini dapat dijelaskan dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalam konteks undang undang perpajakan, hak konstitusional yang dijamin dalam undang undang dasar bukan merupakan jaminan bahwa wajib pajak tidak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam undang undang perpajakan. bahwa menurut pemerintah, sanksi administrasi khususnya berupa denda dengan membayar sejumlah uang adalah hal yang wajar diatur dalam suatu undang undang. dalam konteks perpajakan, pengenaan sanksi administrasi berupa denda ditujukan terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perawakannya dengan benar. bahwa undang undang nomor tahun termasuk ketentuan juncto (5d) yang dimohonkan pengujian merupakan suatu bentuk pengakuan dan jaminan hak konstitusional warga negara. bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, undang undang kup merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat undang undang dasarundang undang dasar tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada pungutan pajak dibebankan bagi rakyat, termasuk pengenaan sanksi, tanpa adanya persetujuan wakil rakyat (no taxation without representation). dengan prinsip tersebut, pemungutan pajak termasuk pengenaan mengenai sanksi yang diatur dengan undang undang dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan dan jaminan hak warga negara atau wajib pajak agar tidak dikenai pajak atau pungutan lain secara semena mena oleh pemerintah. dengan demikian, ketentuan juncto (5d) undang undang nomor tahun selaras dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan sebagaimana dimaksud undang undang dasar. bahwa selain dari bentuk pengakuan dan jaminan hak konstitusional bagi warga negara, keberadaan undang undang kup termasuk ketentuan juncto (5d) undang undang nomor tahun yang dimohonkan pengujian merupakan suatu bentuk kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. hak konstitusional berupa kepastian hukum tersebut tercermin dengan diatasnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam suatu bentuk undang undang yang mengikat bagi setiap warga negara. dengan diatasnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam suatu bentuk undang undang, maka terdapat kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. selanjutnya mengenai hak konstitusional warga negara untuk mendapat perlindungan, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keseluruhan undang undang nomor tahun justru memberikan perlindungan bagi setiap warga negara berupa kesempatan bagi seluruh wajib pajak untukdapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar kpk), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan skpkbt), surat ketetapan pajak nihil skin), surat ketetapan pajak lebih bayar skala) dan pemotongan pemungutan pajak oleh pihak ketiga kepada direktur jenderal pajak, serta upaya banding pengadilan pajak. hal tersebut juga menjamin perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang wenang pemerintah dalam menerbitkan suatu ketetapan pajak. mengenai hak konstitusional warga negara untuk menerima perlakuan yang sama dihadapan hukum, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dan (5d) undang undang nomor tahun tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak lainnya dan diberlakukan sama terhadap setiap wajib pajak yang mengajukan upaya hukum keberatan dan banding yang keputusan atau putusannya berupa menolak atau mengabulkan sebagian. hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada kerugian konstitusional berupa perlakuan yang diskriminatif akibat diberlakukannya ketentuan yang sedang dilakukan pengujian. terkait dengan dalil pemohon yang merasa hak konstitusionalnya pada undang undang dasar telah dirugikan dengan. hal ini dapat dijelaskan dengan alasan sebagai berikut: mengenai hak konstitusional warga negara berupa hak atas perlindungan kehormatan, martabat, dan harta benda bawah kekuasaannya, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dan undang undang kup secara keseluruhan telah memperlakukan wajib pajak sesuai dengan martabat dan kehormatannya serta memberikan perlindungan atas harta benda warga negara. mengenai hak konstitusional warga negara berupa hak mendapatkan perlindungan kehormatan dan martabatbagi wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak adil atas penerbitan suatu ketetapan pajak, diberikan hak yang seluas luasnya untuk mengajukan upaya hukum demi memperoleh keadilan. dapat disampaikan juga, bahwa pengaturan sanksi administrasi hukum,syarat kedua telah terpenuhi karena hak konstitusional pemohon sebagaimana termuat undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan telah dirugikan atas pemberlakuan juncto (5d) kup: syarat ketiga telah terpenuhi karena terhadap pemberlakuansyarat keempat telah terpenuhi karena atas pemberlakuan juncto (5d) kup, telah secara nyata sangat merugikan hak konstitusional pemohon, tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan tidak mendapatkan perlakukan yang sama dihadapan hukum, serta tidak mendapatkan perlindungan kehormatan, martabat dan harta benda dan juga tidak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berupa denda dalam juncto (5d) undang undang nomor tahun merupakan konsekuensi logis dari perlindungan kehormatan dan martabat wajib pajak berupa tidak adanya kewajiban membayar jumlah pajak yang tidak disetujui sehingga tidak dapat dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa antara lain melalui pencegahan dan penyanderaan (gijzeling). selain itu, sanksi dalam juncto (5d) undang undang nomor tahun hanya dikenakan terhadap wajib pajak yang pengajuan keberatan atau bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian spt wajib pajak terbukti tidak benar). mengenai hak konstitusional warga negara berupa hak mendapatkan perlindungan atas harta bendanyawujud dari perlindungan tersebut adalah bahwa terhadap wajib pajak yang sedang mengajukan upaya keberatan atau banding, terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa antara lain melalui penyitaan dan pelelangan aset. dengan kata lain, tindakan penagihan pajak atas jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak baru dapat dilakukan setelah terdapat keputusan atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eintracht). mengenai hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk tidak berbuat sesuatu, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan juncto (5d) undang undang nomor tahun sama sekali tidak memberikan ancaman bagi warga negara yang mengajukan upaya hukum, karena sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan atau banding yang tidak dapat membuktikan bahwa permohonannya benar. selain itu, ketentuan juncto (5d) undang undang nomor tahun secara tegas memberikan kesempatan atau pilihan kepada wajib pajak (yang tidak yakin dengan kebenaran permohonannya) untuk menghindari pengenaan sanksi tersebut dengan melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebelum mengajukan keberatan. dalam hal permohonan wajib pajak dikabulkan seluruhnya atau sebagian, kelebihan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dapat diminta kembali oleh wajib pajak. terkait dengan dalil pemohon yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar telah dirugikan dengan berlakunya, dengan penjelasan sebagai berikut: mengenai hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, pemerintah berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan atas, ketentuan dan undang undang nomor tahun secara keseluruhan telah memberikan manfaat yang sama guna persamaan dan keadilan berupa kesempatan yang seluas luasnya untuk mengajukan upaya hukum demi memperoleh keadilan. dalam menggunakan hak tersebut, tidak ada wajib pajak yang dihalangi untuk mencari keadilan. bahkan terhadap wajib pajak yang sudah menyetujui seluruh jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak, masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya keberatan dan banding. dalam hal wajib pajak mengajukan upaya hukum berupa keberatan atau banding, kewajiban untuk melunasi jumlah pajak yang tidak disetujui dalam surat ketetapan pajak terganggu sampai dengan diterbitkannya keputusan atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. hal tersebut merupakan suatu bentuk perlakuan khusus dalam undang undang nomor tahun sehingga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlakuan khusus juga telah diakomodir dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun berdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dan undang undang dasar yang dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan juncto (5d) undang undang nomor tahun bahkan dalam arti yang positif, justru ketentuan guo merupakan wujud penerapan hak hak yang dimaksud dalam dan undang undang dasar. selanjutnya pemerintah juga berpendapat, bahwa berlakunya juncto (5d) undang undang nomor tahun tidak menimbulkan kerugian bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai potensi kerugian atas hak konstitusional berdasarkan penalaran wajar dapat dipastikan terjadi. karena dalam permohonannya, pemohon hanya menyatakan bahwa potensi kerugian atas hak konstitusional tersebut hanya diwujudkan atau diukur dengan adanya potensi membayar sejumlah uang sebagai sanksi. jika penalaran tersebut dianggap wajar, maka hampir seluruh sanksi dalam undang undang yang harus dibayar dengan sejumlah uang, termasuk sanksi pidana berupa denda, dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. harus dipahami bahwa potensi membayar sejumlah uang sebagai sanksi denda bukanlah merupakan kerugian konstitusional tetapi pengenaan sanksi tersebutbahwa pengenaan pengajuan keberatan atau banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian diwalaupun keputusan keberatan atau putusan banding menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak, wajib pajak tidak dikenai sanksi apabila telah melunasi jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak sebelum mengajukan keberatan. berdasarkan uraian atas, berkaitan dengan legal standing pemohon, pemerintah menyimpulkan sebagai berikut: bahwa anggapan pemohon yang menyatakan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar telah dirugikan oleh berlakunya juncto (5d) adalah sama sekali tidak tepat. bahkan sebaliknya, ketentuan guomua wajib pajak yang mengajukan keberatan dan banding. oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak bersifat diskriminatif. bahwa pemohon terbukti tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya kerugian konstitusional yang dialami baik yang bersifat aktual maupunnorma yang dimohonkan untuk diuji tersebut. oleh karena terbukti terdapat syarat batasan kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi tidak dapat dipenuhi oleh pemohon, maka telah terbukti secara nyata bahw. il. penjelasan pemerintah atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan undang undpemerintah bermaksud memberikan penjelasan atau argumentasi dalam empat bagian pokok, yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan undang undang kup, penjelasan mengenai upaya hukum bidang perpajakan, penjelasan mengenai sistem keberatan dan banding berdasarkan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun serta penjelasan mengenai pokok permohonan uji materi yang dimohonkan oleh pemohon. tinjauan umum atas sistem pemungutan pajak sesuai dengan konstitusi, pajak merupakan suatu bentuk kewajiban kenegaraan. pemungutan dan pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan jasa secara langsung. penerimaan negara dari pajak digunakan untuk keperluan negara berupa pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. penyelenggaraan negara tersebut antara lain untuk membiayai pertahanan, subsidi pangan, subsidi bahan bakar minyak, pelayanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan penegakan hukum, termasuk untuk membiayai sidang mahkamah konstitusi yang dilaksanakan pada saat ini. sesuai dengan amanat undang undang dasar, dewan perwakilan rakyat (sebagai representasi rakyat indonesia) bersama sama dengan presiden telah menetapkan berbagai undang undang bidang perpajakan, yang salah satunya adalah undang undang kup (bukti pet undang undang kup merupakan ketentuan yang strategis karena merupakan ketentuan umum formal (hukum acara) bagi undang udang perpajakan yang bersifat materiil undang undang pajak penghasilan, undang undang pajak pertambahan nilai). sistem perpajakan yang dianut dalam undang undang kup (bukti pet adalah sistem self assessment. melalui sistem tersebut negara menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai wajib pajak yang memiliki kejujuran dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perawakannya. oleh karena itu, dalam kesempatan ini pemerintah bermaksud menjelaskan prinsip prinsip yang dipegang teguh oleh negara dalam merumuskan undang undang bidang perpajakan menurut teori yang berlaku. prinsip dasar perpajakan dan fungsi pemungutan pajak prinsip dasar perpajakan pengertian pajak menurut prof. dr. p.j.a. andriana adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang(bukti pet 18a) pengertian pajak menurut prof. dr. rachmat soemitro, s.h. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (bukti pet 18c) pengertian pajak menurut dr. soedirman soemahamidjaja(bukti pet 18b) dalam angka undang undang kup (bukti pet definisiciri ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut santoso brotodihardjo, s.h. yaitu: (bukti pet 18c) pajak dipungut berdasarkan undang undang beserta aturan pelaksanaannya. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individu oleh pemerintah. pajak dipungut oleh negara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila memasukannya masih surplus dipergunakan untuk membiayai public investment . menurut fritz denmark sebagaimana dikutip oleh syofrin sofyan dan ashar hid dalam bukunya yang berjudul hukum pajak dan permasalahannya (bukti pet terdapat empat syarat untuk kemudahan pemungutan pajak yang disebut ease administration and compliance, sebagai berikut: the requirement clarity, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan, antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan pajak harus dibayar, mana harus dibayar, hak hak wajib pajak, sanksi hukum bagi wajib pajak maupun bagi pejabat pajak dan sebagainya. the requirement continuity, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan kebijaksanaan, karena peraturan perundang undangan kemungkinan dapat berubah ubah dan bervariasi, tetapi tetap dalam kerangka kebijakan umum perpajakan. the requirement economy, yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak (diskus) dilaksanakan seefisien mungkin, karena biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk pemungutan pajak harus seimbang, dalam hal efisiensi itu bukan hanya dari segi diskus, tapi juga dari segi wajib pajak. the requirement convenience, yaitu menghendaki supaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak merasa senang, maksudnya tidak merasa tertekan, merasa diburu oleh kewajiban membayar pajak. misalnya, merasa senang karena dapat mencuci utang pajak atau merasa senang karena tidak dipersulit dalam memperoleh kembali kelebihan membayar pajak. rachmat soemitro asas dan dasar perpajakan edisi revisi, mengutip adam smith (bukti pet 20b) dalam bukunya yang berjudul wealth nations, menjelaskan bahwa agar peraturan pajak itu dapat memenuhi rasa keadilan maka harus memenuhi syarat seperti berikut: equality and equityequality atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazim disebut dengan non discrimination, sehinggaequity diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan kata keadilan. secara lebih khusus dalam bahasa jerman digunakan kata gerechtigkeit (keadilan dalam arti umum) dan biligkeit (kepatutan atau keadilan dalam arti khusus). certainty certainty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang undang. dalam membuat undang undang dan peraturan peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. convenience payment pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan mengenakkan wajib pajak (convenient). tidak semua wajib pajak mempunyai saat convenience yang sama, yang mengenakkan baginya untuk membayar pajak. jadi semua pungutan itu mempunyai tujuan untuk memudahkan wajib pajak, sebab wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajaknya pada saat mempunyai uang. tapi sebenarnya ada manfaat lain yang tidak disebut, yaitu bahwa pemerintah, selama tahun berjalan, sudah mendapatkan pemasukan uang pajak dari tahun yang bersangkutan, tanpa menunggu sampai tahun pajak berakhir. economic collection syarat keempat adalah bertalian dengan biaya pemungutan. dalam membentuk undang undang pajak yang baru, para konseptor wajib mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. tentunya tidak ada artinya memungut pajak baru, yang hasilnya sebagian besar akan habis untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang masuk dalam kas negara. berdasarkan uraian tersebut atas, dapat disampaikan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang undangan. oleh karena itu, proses pembuatan peraturan perundang undangan merupakan tahapan penting yang harus diperhatikan agar pemungutan pajak dapat berjalan sesuai dengan keinginan semua pihak baik pemerintah selaku pelaksana maupun masyarakat sebagai wajib pajak. perundang undangan yang baik akan menciptakan suasana yang harmonis antara pemerintah dengan wajib pajak dengan melandaskan pada prinsip dasar perpajakan yang baik seperti clarity, continuity, economy, dan convenience, sehingga tujuan pajak dapat dicapai secara optimal. dalam merumuskan undang undang kup, dewan perwakilan rakyat dan presiden telah memperhatikan prinsip prinsip dasar perpajakan sebagaimana dijelaskan atas, utamanya keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepastian hukum. sebagai bukti dari penerapan prinsip prinsip dasar perpajakan tersebut adalah: penggunaan sistem self assessment dalam sistem pemungutan pajak yang menunjukkan negara percaya sepenuhnya kepada masyarakat wajib pajak undang undang nomor tahun (bukti pet 3g) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta tid, sebagaimana norma norma hukum dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun syarat kelima telah terpenuhi karena bila dikabulkannnya permohonan pemohon dalam perkara guo maka kerugian konstitusional pemohon sebagaimana norma norma hukum dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak akan terjadi: bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana dikemukakan atas, maka jelaslah pemohon sebagai badan hukum privat memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang undang guo, iii. alasan alasan pemohon mengajukanundang undang dasar bab viii hal keuangan mengatur pajak dan pungutan lain, secara tegasndang undang dasar dan perubahan kedua yang disahkan agustus pada secara jelasata cara pembentukan undang undang, secara imperative mengacu pada undang undang nomor tahun tentang pemberian hak kepada wajib pajak untuk membetulkan spt undang undang nomor tahun (bukti pet 3a) pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengakui kesalahannya, meskipun terhadap wajib pajak telah dilakukan pemeriksaan sepanjang wajib pajak bersedia melunasi kekurangan pajak terutang ditambah sanksi administrasi dan undang undang nomor tahun (bukti pet 3b dan bukti pet 3c) pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) dalam pelaksanaan pemeriksaan undang undang nomor tahun (bukti pet 3vv) pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak dan undang undang nomor tahun (bukti pet 3e, bukti pet 3j, bukti pet 3k, bukti pet dan bukti pet 3m) pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh keadilan atas produk hukum yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak dan undang undang nomor tahun (bukti pet 3i, bukti pet 3p, bukti pet 3r, bukti pet 3bb, bukti pet 3tt, dan bukti pet 3ww 3xx) pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta penghentian penyidikan tindak pidana bidang perpajakan sepanjang wajib pajak bersedia membayar kekurangan pembayaran pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda undang undang nomor tahun (bukti pet 3yy) dengan contoh contoh tersebut, nyata bahwa konstruksi yang dibangun oleh undang undang kup sangat memperhatikan prinsip dasar perpajakan sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu dengan memberikan jaminan kepada wajib pajak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus sehingga memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. fungsi pajak pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi anggaran (budget) dan fungsi mengatur (regulerend). (bukti pet fungsi anggaran (budget) pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang optimal dalam kas negara. dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk m(regulerend) dalam halagar kedua fungsi tersebut atas berjalan sebagaimana mestinya maka undang undang kup yang merupakan ketentuan umum formal bagi undang undang bidang perpajakan yang bersifat materiil, harus mengatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang harus dikenakan dalam hal terdapat pelanggaran atas kewajiban yang telah ditetapkan undang undang. pengaturan sanksi dalam undang undang merupakan keniscayaan karena sanksi merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin ketaatan masyarakat terhadap undang undang. landasan konstitusional pemungutan pajak hak dan kewenangan negara untuk memungut pajak diatur dalam undang undang dasar (bukti pet 1a),cara umum, pajak dapat dipandang sebagai suatu bentuk peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. oleh karena itu, berdasarkan rumusan undang undang dasar tersebut, agar tidak terjadi kesewenang wenangan dalam peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang dapat merugikan warga negara dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka disyaratkan bahwa sebelum diberlakukan pemungutan pajak, dasar pemungutan pajak yang berupa undang undang bidang perpajakan dibentuk dengan persetujuan bersama oleh dewan perwakilan rakyat (yang merupakan representasi rakyat) dan presiden. pengaturan mengenai hak dan kewenangan negara untuk memungut pajak dalam konstitusi merupakan konsekuensi logis dari adanya upaya yang dapat dipaksakan oleh negara untuk mengalihkan kekayaan warga negara kepada negara agar negara dapat menjalankan fungsinya. falsafah pemungutan pajak yang terkandung dalam undang undang dasar ternyata sama dengan falsafah pajak yang dianut oleh inggris yang berbunyi taxation without representation dan falsafah pajak amerika serikat yang berbunyi taxation without representation robert soemitro, rachmat. asas dan dasar perpajakan edisi revisi, (bukti pet 20a) wujud nyata penjabaran undang undang dasar,bukti pet undang undang nomor tahun tentang bea materai, (bukti pet dengan berlakunya undang undang bidang perpajakan tersebut atas, maka pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah adalah sah dan tidak dapat dipandang sebagai bentuk kesewenang wenangan. oleh karena itu, sepanjang petugas pajak (diskus) melakukan pemungutan pajak berdasarkan undang undang maka diskus tidak dapat dikatakan sebagai segerombolan perampok . jika ada pihak yang menyatakan bahwa pemungutan pajak selama ini sebagai perampokan maka apakah yang dilakukan oleh negara selama ini menjadi tidak sah karena dibiayai dengan hasil pemungutan pajak termasuk pelaksanaan sidang oleh mahkamah konstitusi ini. berdasarkan uraian atas, jelas bahwa pemungutan pajak telah dilakukan secara konstitusional karena didasarkan pada undang undang bidang perpajakan yang merupakan amanat undang undang dasar. sistem self assessment dalam pemungutan pajak gambaran umum sistem self assessment seperti diuraikan atas bahwa sistem pemungutan pajak dalam undang undang kup adalah sistem self assessment. sistem tersebut telah diterapkan indonesia sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal januari (bukti pet sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku indonesia hingga tahun dengan sistem self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan spt sesuai dengan ketentuan perundang undangan bidang perpajakan. pada prinsipnya dalam sistem self assessment penetapan atau penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri melalui pengisian spt dan wajib pajak tidak perlu menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. apabila oleh direktur jenderal pajak maka besarnya pajak terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam spt menjadi pasti. spt wajib diisi oleh wajib pajak dengan benar, lengkap dan jelas. adapun yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang kup (bukti pet adalah sebagai berikut: benar adalaht.t. berdasarkan ketentuan tersebut atas, apabila wajib pajak menyampaikan spt tidak sesuai dengan kriteria benar, lengkap, dan jelas maka konsekuensinya adalah terhadap wajib pajak dikenai sanksi berupa sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. penerapan sistem self assessment mengandung hal penting yang diharapkan dari wajib pajak, yaitu: kesadaran penuh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakanftax consciousness), kejujuran wajib pajak, cc. hasrat untuk membayar pajak wajib pajak (tax handedness), dan disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan (tax discipline), sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang undang tanpa harus diperingatkan untuk melakukan kewajiban kewajiban tersebut. soemitro, rachmat. asas dan dasar perpajakan edisi revisi, penerapan sistem self assessment bukan berarti tanpa risiko karena dalam sistem self assessment, wajib pajak yang beritikad tidak baik memiliki peluang untuk menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan melakukan pembayaran pajak dan menyampaikan spt yang tidak benar. oleh karena itu, dalam rangka menjaga keseimbangan hak dan kewajiban perpajakan dalam penerapan sistem self assessment maka undang undang kup memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan, menerbitkan surat ketetapan pajak, serta mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan membayar pajak tidak sesuai keadaan sebenarnya. hal ini sesuai dengan pendapat rachmat soemitro dalam buku asas dan dasar perpajakan yang menyatakan bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan self assessment memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikirkan kepadanya maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat daripada biasanya. memperhatikan uraian tersebut atas, sesuai dengan sistem self assessment maka kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang semestinya harus telah dilaksanakan pada saat wajib pajak menyampaikan spt. oleh karena itu, untuk setiap keterlambatan pembayaran pajak, terhadap wajib pajak dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam yang tercantum dalam undang undang kup. undang undang nomor tahun menjunjung tinggi penerapan sistem self assessment dalam penyusunan undang undang nomor tahun (bukti pet dewan perwakilan rakyat dan presiden berupaya untuk menjunjung tinggi sistem self assessment secara akuntabel dan konsisten, sehinggawujud dari kehendak pembuat undang undang untuk memperkokoh penerapan sistem self assessment tercermin dalam penyempurnaan ketentuan sebagai berikut: penyempurnaan ketentuan mengenai hak wajib pajak untuk membetulkan spt terhadap wajib pajak yang telah menyampaikan spt, masih tetap diberikan hak untuk membetulkan spt yang telah disampaikan dengan kemauan sendiri. pembetulan tersebut dapat dilakukan sepanjang terhadap spt wajib pajak belum dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun (bukti pet 3a) berdasarkan undang undang nomor tahun hak wajib pajak untuk membetulkan spt dapat dilakukan setiap saat dan tidak lagi dibatasi harus dilakukan dalam jangka waktu (dua) tahun sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun (bukti pet hal ini menunjukkan bahwa undang undang nomor tahun lebih mengedepankan hak wajib pajak dalam penerapan prinsip self assessment. dengan berdasarkan pada prinsip keadilan serta konsisten dengan penerapan prinsip self assessment maka apabila wajib pajak membetulkan spt sehingga mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, terhadap kekurangan pembayaran pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) per bulan. hal ini disebabkan telah terjadi keterlambatan pembayaran pajak kas negara. untuk memperjelas proses pembetulan spt tersebut diberikan ilustrasi sebagai berikut: wajib pajak menyampaikan spt tahunan tahun pajak pada tanggal april jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam spt tahunan tahun pajak tersebut sebesar rp100. , . dikemudian hari wajib pajak menyadari bahwa pajak terutang yang dilaporkan dalam spt tahunan tahun pajak tersebut terdapat kesalahan sehingga pada tanggal agustus wajib pajak melakukan pembetulan spt tahunan tahun pajak dengan jumlah pajak terutang yang dilaporkan menjadi sebesar rp120. , . atas jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar rp20. , , harus disetorkan oleh wajib pajak sebelum pembetulan spt tahunan tahun pajak disampaikan. atas pembetulan tersebut wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan yang ditagih melalui penerbitan surat tagihan pajak. dengan demikian, selain membayar kekurangan pembayaran pajak sebesar rp20. wajib pajak juga harus membayar sanksi administrasi sebesar rp1. rp20. bulan). penyempurnaan ketentuan mengenai hak wajib pajak untuk membetulkan spt pada saat pelaksanaan penegakan hukum (pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan). dalam hal direktur jenderal pajak sedang melakukan pemeriksaan, wajib pajak masih diberi hak untuk membetulkan spt dengan cara mengungkapkan ketidakbenaran pengisian spt apabila menurut wajib pajak masih terdapat kekeliruan penghitungan pajak yang terutang dalam spt yang sedang diperiksa. berdasarkan undang undang nomor tahun (bukti pet hak wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran spt tersebut tidak dibatasi bahwa pajak yang terutang harus menjadi lebih besar sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun (bukti pet pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata dari pembentuk undang undang untuk memegang teguh prinsip self assessment dalam sistem perpajakan indonesia. sebagai konsekuensi logis atas pemberian hak tersebut, wajib pajak harus menyetorkan pajak yang kurang dibayar yang timbul dari pelaksanaan hak tersebut dalam hal masih terdapat pajak yang kurang dibayar dan terhadap wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar dari pajak yang kurang dibayar. pengenaan sanksi kenaikan sebesar selain dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi, good governance dan keadilan, juga dimaksudkan untuk menghindarkan wajib pajak dari tindakan penegakan hukum yang lebih berat, yaitu berupa pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. demikian juga, walaupun direktur jenderal pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) atas tindak pidana bidang perpajakan, wajib pajak masih diberikan hak oleh undang undang untuk mengakui kesalahannya dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut meliputi perbuatan wajib pajak berupa tidak menyampaikan spt atau wajib pajak menyampaikan spt namun isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. pembentukan peraturan perundang undangan, huruf a., huruf g., dan huruf i., (vide: bukti terlampir), menyatakan: materi muatan peraturan perundang undangan mencerminkan asas: pengayoman: kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan: fr. bhinneka tunggal ika: keadilan: kesamaan kedudukan dalam hukumsehingga undang undang nomor tahun telah secara tegas mengamanatkan kepada pembentuk undang undang untuk selalu memuat (sepuluh) asas yang esensial terhadap isi suatu undang undang yang akan dibentuk atau diberlakukan:, bahwa juncto kup dimaksud, mengatur tentang hak menggunakan upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak cast pemohonkonsekuensi logis dari pelaksanaan hak berupa pengungkapan ketidakbenaran tersebut, wajib pajak diwajibkan untuk menyetor sendiri kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar dari jumlah pajak yang kurang dibayar. dengan pelaksanaan hak tersebut, wajib pajak tidak akan dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan sepanjang pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak sama atau lebih besar dari data dan informasi yang dimiliki oleh direktorat jenderal pajak. hal ini menunjukkan bahwa undang undang guo telah mengedepankan prinsip self assessment meskipun terhadap wajib pajak telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) tindak pidana bidang perpajakan. bahkan undang undang guo juga memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang berkas perkaranya belum dilimpahkan pengadilan. penghentian penyidikan tersebut dilakukan atas persetujuan dari jaksa agung berdasarkan permintaan secara tertulis dari menteri keuangan dengan ketentuan wajib pajak melunasi: (bukti pet 3ww) utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan: dan sanksi administrasi berupa denda sebesar (empat) kali atau dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. pemberian hak untuk mengajukan penghentian tersebut merupakan wujud dari komitmen pembuat undang undang yang secara konsisten memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri kesalahannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, walaupun terhadap wajib pajak telah dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan. apabila dipahami secara mendalam, pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan sebagaimana diuraikan pada angka tersebut atas, pada prinsipnya merupakan konsekuensi logis karena terjadinya keterlambatan atau penangguhan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, mengingat pajak yang kurang dibayar tersebut seharusnya telah dibayar oleh wajib pajak sebelum menyampaikan spt. pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan atau sanksi administrasi berupa denda atau sebagaimana diuraikan pada angka atas, juga merupakan konsekuensi logis karena adanya pelanggaran yang baru diakui atau diungkapkan oleh wajib pajak setelah direktur jenderal pajak melakukan tindakan penegakan hukum iaw enforcement) berupa pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan), atau penyidikan tindak pidana bidang perpajakan. dengan demikian, sudah sewajarnya bahwa semakin tinggi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak maka terhadap wajib pajak dikenai sanksi yang lebih berat. penyempurnaan ketentuan mengenai hak wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir pada saat pemeriksaan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem self assessment serta untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang perpajakan, direktur jenderal pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui wajib pajak melakukan perhitungan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan, direktur jenderal pajak menerbitkan suatu ketetapan pajak. dalam prosedur pemeriksaan tersebut, undang undang guo mengatur bahwa sebelum pemeriksaan diselesaikan kepada wajib pajak diberi hak untuk hadir melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) dalam batas waktu yang ditentukan untuk menanggapi temuan hasil pemeriksaan. pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), wajib pajak diberikan hak untuk memberikan tanggapan, sanggahan, dan hak untuk tidak menyetujui temuan hasil pemeriksaan. namun demikian, apabila direktur jenderal pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh tanggapan atau sanggahan yang disampaikan wajib pajak, maka direktur jenderal pajak berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan temuan hasil pemeriksaan. dalam hal wajib pajak tidak sependapat dengan surat ketetapan pajak tersebut, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding dan jumlah pajak yang tidak disetujui pada saat hasil pemeriksaan (closing conference) tidak akan dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang dapat berujung pada tindakan pemblokiran, penyitaan dan pelelangan aset, atau penyanderaan (gijzeling). pemberian hak kepada wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) atas temuan pemeriksaan merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip dasar self assessment yang menjunjung tinggi keadilan serta mencerminkan keterbukaan akuntabilitas antara diskus dan wajib pajak. penyempurnaan ketentuan pelunasan surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan. berdasarkan undang undang nomor tahun (bukti pet apabila direktur jenderal pajak menerbitkan surat ketetapan pajak, maka surat ketetapan pajak tersebut wajib dibayar oleh wajib pajak paling lama satu bulan sejak surat ketetapan pajak diterbitkan. apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak dilunasi, direktur jenderal pajak melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa meskipun wajib pajak mengajukan keberatan dan banding. dengan demikian, walaupun wajib pajak tidak setuju dengan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, hal tersebut tidak menunda tindakan penagihan pajak. ketentuan tersebut atas disempurnakan oleh undang undang nomor tahun yang lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta tetap menjamin terjadinya penerimaan pajak. penyempurnaan tersebut berupa: dalam hal wajib pajak tidak menyetujui jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan mengajukan keberatan atau banding, direktur jenderal pajak tidak berwenang untuk melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa atas jumlah yang tidak disetujui selama proses keberatan atau banding: dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atau banding, wajib pajak hanya diwajibkan membayar paling sedikit sejumlah pajak yang disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum mengajukan keberatan. dengan demikian apabila wajib pajak tidak menyetujui seluruh jumlah pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka kewajiban wajib pajak untuk melunasi seluruh jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak menjadi terganggu sampai dengan terdapat keputusan keberatan atau putusan banding. berdasarkan uraian atas, jelas bahwa penyempurnaan ketentuan pelunasan surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan ditujukan untuk lebih memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum kepada wajib pajak. wujud dari perlindungan yang lebih besar kepada wajib pajak tersebut antara lain berupa tidak dilakukannya tindakan penagihan pajak dengan surat paksa melalui penyitaan dan pelelangan aset, pemblokiran terhadap rekening wajib pajak, pencegahan terhadap wajib pajak, serta penyanderaan, selama proses keberatan dan banding. bahwa ketentuan guo lebih memberikan keadilan diwujudkan dengan adanya pemberian hak kepada wajib pajak untuk memberikan penjelasan dan sanggahan, tertundanya jatuh tempo pembayaran pajak, dan tertundanya tindakan penagihan selama proses upaya hukum (keberatan dan banding). berbeda dengan ketentuan yang lama, yaitu tindakan penagihan pajak tetap dilakukan walaupun wajib pajak sedang melakukan upaya hukum. sedangkan ketentuan guo lebih memberikan kepastian hukum dibanding ketentuan yang lama dibuktikan dengan adanya pengaturan bahwa pelunasan pajak terutang dalam surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa baru dilakukan setelah terdapat keputusan keberatan atau putusan banding yang berkekuatan hukum tetap (eintracht). berdasarkan uraian tersebut atas, jelas sekali bahwa dalam menyusun undang undang nomor tahun dewan perwakilan rakyat dan presiden sangat memperhatikan hak dan kepentingan wajib pajak dalam setiap tahapan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk dalam proses keberatan dan banding, sehingga tidak benar bahwa ketentuan guo bertentangan dengan dan undang undang dasar. demikan juga, pendapat pemohon yang menyatakan hak hak konstitusional pemohon berupa jaminan keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum terabaikan dan hilang adalah tidak benar dan tidak terbukti. mekanisme pembayaran pajak pembayaran pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak pembayaran pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak, wajib pajak membuat perhitungan mengenai pajak yang harus dibayar dan menuangkan perhitungan tersebut dalam spt. sebelum spt disampaikan kantor pelayanan pajak, wajib pajak melunasi pajak terutang dalam spt dengan melakukan pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah dengan menggunakan ssp. untuk memberikan gambaran secara ringkas dan jelas mengenai mekanisme pembayaran berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri (self assessment) dapat dilihat pada gambar iii. dan gambar iii. pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri dapat diketahui berapa penghasilan yang diterima diperoleh wajib pajak serta beban yang dikeluarkan' terjadi sehingga wajib pajak dapat dihitung besarnya pajak terutang selama satu tahun. gambar iii. mekanisme pembayaran pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak melalui spt tahunan contoh: orang pribadi pembayaran paling lama akhir bulan maret menghitung bank memperhitungkan eki contoh: mam penghasilan selama tahun pajak pelaporan paling lama akhir bulan maret keterangan: wajib pajak menerima penghasilan selama tahun wajib pajak menghitung sendiri pajak penghasilan yang harus disetor kas negara. wajib pajak menyetorkan pajak yang terutang dengan surat setoran pajak ssp rangkap). wajib pajak melaporkan kewajiban perawakannya dengan surat pemberitahuan spt tahunan dihampiri foto kopi ssp. gambar il. mekanisme pembayaran pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak melalui spt masa contoh: ppn penyetoran paling lama akhir bulan menghitung memperhitungkan t contoh: penyerahan barang kena pajak masa oktober godaan pelaporan paling lama akhir bulan november keterangan: wajib pajak melakukan transaksi berupa penyerahan barang kena pajak pada bulan oktober. wajib pajak menghitung sendiri ppn yang harus disetor kas negara. wajib pajak menyetorkan ppn dengan surat setoran pajak ssp( rangkap). wajib pajak melaporkan kewajiban perawakannya dengan surat pemberitahuan spt masa dihampiri foto kopi ssp. pembayaran pajak berdasarkan perhitungan diskus. sedangkan gambaran secara ringkas dan jelas mengenai mekanisme pembayaran berdasarkan perhitungan diskus (official assessment) dapat dilihat pada gambar berikut: gambar mekanisme pembayaran pajak berdasarkan perhitungan diskus perhitungan pajak berdasarkan penetapan diskus melalui surat penyetoran paling ketetapan pajak (skp) lama bulan sejak ah skp diterbitkan bank audit oleh diskus ahn sanksi perpajakan dalam pemungutan pajak jenis sanksi dan perkembangan pengenaan sanksi perpajakan sanksi bidang perpajakan berdasarkan pada sistem self assessment telah diatur sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (bukti pet meskipun besaran dan jenis sanksi telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. secara umum, undang undang kup mengatur jenis sanksi perpajakan dalam (dua) kelompok utama, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana bidang perpajakan. adapun perkembangan pengaturan mengenai sanksi administrasi sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sampai dengan berlakunya undang undang nomor tahun (bukti pet dapat dilihat dalam tabel dan tabel berdasarkan tabel iii. dan tabel iii. tersebut, jelas bahwa seiring dengan perubahan undang undang kup dari waktu waktu, telah terjadi perubahan sanksi perpajakan baik perubahan dalam sanksi administrasi maupun sanksi pidana. dapat dilihat bahwa trend (kecenderungan) perubahan sanksi tersebut adalah berupa peningkatan besaran sanksi administrasi, bahkan terdapat sanksi administrasi yang berubah menjadi sanksi pidana dengan adanya perubahan undang undang kup. namun,sehingga pendapat pemohon, juncto (5d) kup, telah mengesampingkan asas yang esensial dari sebuah undang undang, khususnya asas pengayoman, asas keadilan, dan asas kepastian hukum: bahwa huruf huruf dan huruf undang undangahwa pemohon merasa hak konstitusional telah dirugikan dengan keberadaan kup,dan (5d) kup, yangtabel il. perkembangan pengenaan sanksi administrasi dalam undang undang kup (ras ana tahun1983 tahun tahun tahun sanksi atas keterlambatan denda sebesar denda: denda: denda: penyampaian spt rp10. untuk spt masa| rp50. rp500. semua spt sebesar untuk spt untuk spt rp25. masa masa ppn, spt tahunan| rp100. rp100. sebesar untuk spt untuk spt rp50. tahunan masa lainnya, rp1. untuk spt tahunan badan rp100. untuk spt tahunan orang pribadi dan (2a)) per bulan per bulan per bulan per bulan sanksi atas pengungkapan denda administrasi denda sebesar dua denda sebesar denda sebesar ketidakbenaran perbuatan sebesar dua kali| kali jumlah pajak (dua) kali jumlah dari jumlah jumlah pajak yang yang kurang pajak yang kurang pajak yang kurang . r sanksi atas pengungkapan tidak diatur kenaikan sebesar kenaikan sebesar kenaikan sebesar ketidakbenaran pengisian spt 50y0 pembayaran (2a)) per bulan per bulan sanksi dalam kpk atas bunga sebesar bunga sebesar bunga sebesar bunga sebesar kekurangan pembayaran per bulan per bulan per bulan per bulan sanksi dalam kpk akibat tidak kenaikan sebesar: kenaikan sebesar: kenaikan sebesar: kenaikan sebesar: menyampaikan spt, kompensasi 50x untuk untuk untuk untuk yang tidak seharusnya, atau tidak untuk untuk untuk untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pemotongan pemotongan pemotongan pemotongan pembukuan atau memberikan data pemungutan pemungutan pemungutan pemungutan saat pemeriksaan untuk untuk untuk untuk ppn dan ppn dan ppn dan ppn dan sanksi dalam kpk atas perbuatan tidak diatur tidak diatur tidak diatur kenaikan sebesar alpa pertama kali tidak menyampaikan spt atau menyampaikan spt tidak benar asa dalam tahun berjalan tidak atau per bulan per bulan per bulan per bulan kurang dibayar, spt terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, sanksi karena: tidak diatur denda sebesar denda sebesar menjadi dikenai pengusaha tidak melaporkan dari dasar dari dasar sanksi pidana kegiatan usahanya untuk pengenaan pajak pengenaan pajak dikukuhkan sebagai pkp: sanksi karena pengusaha non pkp tetapi membuat faktur pajak sanksi karena: tidak diatur tidak diatur tidak diatur denda sebesar pkp tetapi tidak membuat faktur dari dasar pajak atau membuat faktur pajak, pengenaan pajak tetapi tidak tepat waktu, pkp yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap pkp melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak sanksi atas penerbitan surat kenaikan sebesar kenaikan sebesar kenaikan sebesar kenaikan sebesar ketetapan pajak yang kedua dan seterusnya karena bukti baru ovum mt52) bo. sanksi atas keterlambatan pelunasan bunga sebesar bunga sebesar bunga sebesar bunga sebesar surat ketetapan pajak per bulan per bulan per bulan per bulan sanksi atas restitusi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan terkait dengan: wajib pajak patuh tidak diatur tidak diatur kenaikan sebesar kenaikan sebesar wajib pajak persyaratan tertentu tidak diatur tidak diatur tidak diatur kenaikan sebesar tabel il. perkembangan pengenaan sanksi pidana dalam undang undang kup pee ten tahun1983 tahun tahun sanksi atas perbuatan karena kurungan 1thn kurungan 1thn kurungan 1thn denda kali segan atau menyampaikan spt tetapi tidak denda kali denda kali denda kali terutang, benar jumlah pajak jumlah pajak jumlah pajak atau terutang yang tidak terutang yang tidak terutang yang tidak bln kurungan atau kurang atau kurang atau kurang tahun dibayar. dibayar. dibayar. kesengajaan berupa: dan atau dan dan 6thn tidak mendaftarkan diri, denda kali denda kali denda kali dan menyalahgunakan npp atau pkp: jumlah pajak jumlah pajak jumlah pajak denda kali tidak menyampaikan spt, terutang yang tidak terutang yang tidak terutang yang tidak jumlah pajak menyampaikan spt tidak benar, atau kurang atau kurang atau kurang terutang yang tidak menolak pemeriksaan, dibayar. dibayar dibayar. atau kurang memperlihatkan dokumen yang dibayar. tidak benar, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak melakukan penyimpan dokumen, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sanksi terkait dengan penerbitan tidak diatur tidak diatur tidak diatur 2thn penjara faktur dan bukti potong pungut pajak 6thn tidak berdasarkan transaksi yang serta sebenarnya atau menerbitkan kali denda faktur pajak tetapi belum dikukuhkan kali jumlah pajak sebagai pkp dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak sanksi atas kewajiban merahasiakan kurungan 6bln kurungan 1thn kurungan thn penjara thn data wajib pajak dan atau dan dan dan denda juta denda rp2 juta denda rp4 juta denda rp25 juta sanksi atas tidak dipenuhinya penjara thn penjara thn penjara thn penjara thn kewajiban terkait merahasiakan data dan dan dan dan wajib pajak karena kesengajaan denda rp2 juta denda rp5 juta denda rp10juta denda rp50 juta sanksi atas perbuatan dengan tidak diatur penjara 1thn penjara 1thn kurungan 1thn sengaja tidak memberi keterangan dan dan dan atau bukti, atau memberi keterangan denda rp5 juta denda rp10juta denda rp25 juta atau bukti yang tidak benar sanksi atas perbuatan dengan tidak diatur penjara thn penjara 3thn penjara thn sengaja menghalangi atau dan dan dan mempersulit penyidikan tindak pidana denda 10juta denda 10juta denda juta bidangtidak memenuhi kewajiban atau memberikan informasi perpajakan denda rp1 miliar sanksi atas perbuatan dengan tidak diatur tidak diatur tidak diatur kurungan bln sengaja menyebabkan tidak atau terpenuhinya kewajiban pejabat dan denda pihak lain memberikanbln sengaja tidak memberikan data dan atau informasi yang diminta oleh direktur denda jenderal pajak atasmenyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan sehingga denda menimbulkan kerugian kepada negara rp500 juta perubahan atas besaran sanksi dan jenis sanksi tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi (seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi), sosial (seperti kondisi masyarakat dan psikologis masyarakat wajib pajak), politik (seperti perkembangan arah kebijakan politik, rezim politik yang berkuasa), dan budaya (seperti perkembangan peradaban masyarakat, perkembangan teknologi). pengaturan sanksi perpajakan juga merupakan perwujudan dari instrumen politik hukum perpajakan yang secara konstitusi merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat bersama sama dengan presiden. dengan demikian, pengaturan mengenai besaran dan jenis sanksi sepenuhnya merupakan diskresi atau politik hukum pembuat undang undang. selain hal hal tersebut atas, peningkatan besaran sanksi juga dipengaruhi oleh pertimbangan mengenai kondisi kepatuhan sukarela wajib pajak yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan indonesia masih rendah. hal tersebut dapat dilihat dari indikator (kondisi tahun sebagai berikut: tax ratio indonesia mencapai t12, o, yang secara relatif masih rendah jika dibandingkan dengan negara negara lain bahkan ditingkat asean, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mencapai juta, relatif rendah dibanding dengan potensinya yang mencapai juta, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mencapai juta, relatif rendah dibanding potensinya yang mencapai t22 juta, jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan spt hanya mencapai juta wajib pajak (baru sekitar dari wajib pajak terdaftar), jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan spt hanya mencapai t500 ribu wajib pajak (hanya dari wajib pajak terdaftar). semakin meningkatnya praktik penghindaran pajak melalui rekayasa keuangan, transfer pricing, dan modus modus lainnya. perbandingan sanksi administrasi menurut undang undang kup dengan sanksi administrasi pada undang undang lain yang sejenis untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai besaran sanksi administrasi maka pemerintah merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai besaran sanksi administrasi dengan menyajikan sanksi administrasi yang terdapat dalam undang undang lain yang sejenis, yaitu sebagaimana disajikan dalam tabel i1l. tabel dan tabel berdasarkan tabel iii. tabel il. dan tabel il. tersebut, diketahui bahwa sanksi administrasi tidak hanya diatur dalam undang undang kup, namun juga diatur dalam undang undang lain indonesia sebagaimana tersebut atas. hal ini semakin membuktikan bahwa pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran suatu norma yang diatur dalam undang undang kup merupakan hal yang wajar. tabel il. besaran sanksi administrasi yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah (bukti pet materibel il. besaran sanksi administrasi yang diatur dalam undang undang nomor tahun perubahan atas undang undang nomor tahun tentang cukai (bukti pet materpartai kebangkitan bangsa, berkedudukan jalan raden saleh nomor jakarta pusat dalam hal ini diwakili: a. nama drs. muhaimin iskandar, maa bal perang jabatan ketua dpp partai kebangkitan bangsa haa warga negara indonesia nama imam narasi, jabatan sekretaris jenderal dpp partai kebangkitan bangsa warga negara indonesia dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor: dpp v aa bertanggal maret memberi kuasa kepada: h.m. anwar rachman, s.h., m.h., sandy nyaman, s.h. dan mohamad bisri, kom kesemuanya adalah pengurus dpp pkb bidang hukum dan ham berdomisili jalan raden salehnon. pemohon: i1. membaca permohonan pemohon: mendengar keterangan pemohon, merdeka barat jakarta toba fax email: sewretaral@wahkamahkonsilustgoid mendengar dan membaca keterangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia,baikan permohonan bertanggal maret dan diterima dalam persidangan mahkamah pada tanggal april ,system proporsional terbuka guo tidak efisien pemborosan anggaran negara dan hal ini merugikan masyarakat. perebutan suara atau pertarungan antar caleg antar partai politik dan bahkan antar caleg dalam wadah partai yang sama sangat ketat dan tidak sehat sehingga akibatnya masyarakat menjadi bingung yang mana akibatnya justeru masyarakat malah tidak memilih yakni menjadi golongan putih (golput), hal ini semata mata untuk menjaga hubungan baik antar pribadi calon legislatif dan hal ini terbukti sejak diberlakukan sistem proporsional terbuka partisipasi masyarakat turun yakni angka golput semakin tinggi. polarisasi dukungan pilihan kepada partai politik yakni antara suara tingkat dprd kabupaten kota, dprd provinsi dan dpr pusat) berbeda karena hubungan persaudaraan atau pertemanan dengan individu calon anggota dpr dprd dimaksud. untuk masyarakat kelas bawah terutama yang bermukim diwilayah pedesaan, pilihan diberikan bukan karena faktor popularitas atau kinerja partai politik, progam partai politik, kapasitas aksesibilitas atau rekam jejak calon anggota legislatifnya, namun semata mata didasarkan pada siapa calon anggota legislatif yang memberikan uang banyak kepada pemilih, sehingga calon yang terpilih adalah calon yang populer dan berduet, sedangkan kader kader partai politik yang berkualitas namun tidak berduet akan tersingkir dari pertarungan bahkan sebelum pemilihan umum berlangsung, sehingga dengan demikian sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak ini merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo melanggar asas pemilu yakni adil. bahwa praktik praktik politik uang (money politic) yakni menyuap masyarakat dimaksud sangat sulit untuk diberantas karena hal tersebut dilakukan secara massif hampir semua calon anggota legislatif dan tersembunyi yakni masyarakat yang menerima uang suap juga bersikap tertutup sehingga dengan demikian praktik praktik guo bertentangan sila sila pancasila yakni ketuhanan yang maha esa yakni melanggar norma norma agama dan norma hukum serta melanggar undang undang dasar yakni pemilihan umum tidak dilaksanakan secara jujur dan adil dan untuk itu diperlukan suatu aturan yang mempersempit ruang gerak bahkan menghilangkan praktek politik uang dimaksud sehingga pemilu dapat berjalan jujur dan adil dan permohonan uji materi inilah merupakan salah satu upaya pemohon untuk memberantas politik uang yang mengakibatkan politik biaya tinggi. bahwa selain itu sistem proporsional terbuka guo membawa konsekuensi logis terhadap pribadi calon anggota legislatif dimaksud yakni selain hams mengeluarkan uang untuk money politik juga harus mengeluarkan biaya sosialisasi yang cukup besar karena selain mengkampanyekan partainya, calon legislatif juga harus mengkampanyekan dirinya sendiri, karena walaupun partainya mendapatkan kursi, namun apabila diri pribadi calon legislatif dimaksud tidak mendapatkan suara terbanyak, maka calon dimaksud tidak dapat duduk sebagai anggota legislatif, sehingga dengan demikian biaya pemilihan umum menjadi besar boros, karena selain anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara pemerintah untuk pelaksanaan pemilu, partai politik dan calon anggota legislatif juga harus mengeluarkan biaya besar, baik untuk logistik alat peraga kampanye maupun untuk biaya konsumsi dan akomodasi serta biaya sosialisasi, sehingga dengan demikian biaya penyelenggaraan pemilihan umum indonesia boros yakni politik biaya tinggi karena negara mengeluarkan biaya partai politik mengeluarkan biaya dan calon anggota legislatif juga harus mengeluarkan biaya sendiri yang mana biaya yang dikeluarkan oleh calon anggota legislatif justeru lebih besar biaya dari pada biaya yang merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo dikeluarkan oleh negara dan partai politik, dengan demikian sistem guo ini bertentangan semangmasih ada sistem pemilihan umum yang lebih efisien dan berkeadilan sebagaimana sistem pemilu yang dilakukan pada awal reformasi yakni pemilu sehingga dengan demikian jelaslah sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak guo mengakibatkan politik biaya tinggi, lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya yakni melanggar semangat efisiensi berkeadilan yang diatur dalam uud guo dan untuk itu harus dibatalkan. bahwa selain itu ketentuandalam pemilihan umum sering dipandang sebagai cara terbaik dalam mewujudkan demokrasi demi mewujudkan hasil yang sesuai dengan kehendak rakyat, namun pada hakikatnya hal tersebut tidaklah benar. bahwa argumentasi sebagaimana terurai pada poin tersebut atas, dikarenakan dalam mekanisme suara terbanyak, peranan individu calon legislatif sangat dominan dan secara tidak langsung dapat membahayakan eksistensi maupun peran partai politik sebagai wadah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia karena secara facto dalam pemilihan umum saat ini yang menjadi peserta pemilu bukan lagi partai politik sebagaimana ketentuan uud yang dengan tegas menyatakan bahwa: peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik, yakni bukan perseorangan atau individu calon anggota legislatif dimaksud sehingga dengan demikian jelaslahsubstansial bertentangan dengan uud dan untuk itu harus dibatalkan dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa selanjutnya ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr dan dprd yang mengatur tentang penggunaan suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kota kabupaten, maka secara tidak langsung akan membahayakan esensi demokrasi sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang dasar tidak hanya itu secara tegas dan gamblang ketentuan tentang suara terbanyak tersebut sangat sangat bertentangan dengan sila ketiga pancasila yakni persatuan indonesia karena menimbulkan potensi disintegrasi bangsa serta melanggar sita empat pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. bahwa penjabaran bertentangan sila keempat pancasila sebagaimana dimaksud pada poin tersebut adalah pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada indonesia, oleh karena itu pancasila tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara namun lebih dari itu pancasila hendaknya dijadikan sebagai pandangan hidup atau way life segenap bangsa indonesia. khusus mengenai sila yang empat menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dari ketentuan sila tersebut dapat ditarik beberapa poin utama bahwa: merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo kedaulatan rakyat adalah hal yang utama, kedaulatan rakyat tersebut dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang diwujudkan dalam permusyawaratan perwakilan. bahwa dengan demikian kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang utama, namun haruslah diwujudkan melalui permusyawaratan perwakilan, atau dengan kata lain kedaulatan rakyat bukanlah langsung diterapkan secara bulat bulat dalam suatu praktik ketatanegaraan indonesia, namun harus melalui suatu mekanisme perwakilan tertentu, dalam kaitannya dengan penggunaan suara terbanyak sebagaimana yang diatur dalam dan nomor tahun tersebut, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam sila empat dari". hal ini dikarenakan dengan adanya mekanisme penggunaan suara terbanyak, maka peranan partai politik sebagai perwujudan permusyawaratan dalam perwakilan dalam sistem demokrasi indonesia dan sebagai perekrut calon calon pemimpin bangsa menjadi tidak ada artinya, yang mana dalam hal ini partai politik dipandang tidak lagi sebagai wujud dari permusyawaratan perwakilan namun hanya sebagai prasyarat, kendaraan atau sarana politik untuk melanggengkan seseorang dalam meraih kekuasaan legislatif. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun huruf huruf huruf guo dengan tegas menyatakan bahwa penentuan calon terpilih anggota dpr, dan dprd mutlak didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan dengan demikian secara mutlak pula sistem pemilu indonesia berubah menjadi sistem yang individualistis karena hanya mengandalkan suara individu calon legislatif terbanyak yang dijadikan tolok ukur dalam penetapan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. bahwa akibat dari penerapan sistem suara terbanyak guo, partai politik tidak lagi memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanyamerdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigofungsi partai politik sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. bahwa kaderisasi partai politik tidak lagi berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya, karena individu memainkan peranan yang sentral dalam penetapan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kota kabupaten dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa partai politik bukan lagi peserta pemilu yang sesungguhnya, namun hanya sebagai alat atau sarana bagi seorang individu untuk meraih kekuasaan legislatif yakni individu calon anggota legislatif dimaksud telah menggeser peran partai politik. bahwa dengan kuatnya peran individu dalam penetapan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kota kabupaten, maka potensi pemilik modal besar kuat akan dapat meng top up kan suaranya, sementara itu partai politik tidak memiliki peran yang begitu signifikan karena mesin kaderisasinya telah dikebiri dengan adanya sistem proporsional terbuka tersebut. bahwa pada dasarnya kedaulatan negara kesatuan republik indonesia nkri) memang terletak tangan rakyat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam yang menyatakan: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. dari ketentuan tersebut perlu diingat sekaligus digarisbawahi bahwa sekalipun pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi namun kedaulatan tersebut harus dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan undang undang dasar, oleh karena itu sekalipun rakyat ditentukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun perlu diingat bahwa kedaulatan harus menjadikan undang undang dasar sebagai tolok ukur dalam menjalankan kedaulatan tersebut. bahwa uud telah mengatur kedaulatan berada merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar", hal ini berarti sekalipun rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi namun kedaulatan tersebut harus dilaksanakan menurut undang undang dasar, dalam ketentuan undang undang guo tampak jelas bahwa suara terbanyak amatlah menentukan penetapan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kota kabupaten. hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam uud guo dan dan uud yang menyebutbahwa dari ketentuan atas tampak dengan jelas bahwa peserta pemilu yang dilaksanakan indonesia setiap tahun sekali adalah partai politik dan perseorangan, namun perlu ditegaskan pula bahwa peserta perseorangan hanya untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah dan partai politik untuk memilih dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota. adapun ketentuan undang undang guo tersebut secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan dan uud hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pada hakikatnya perserta pemilu untuk memilih anggota dpr dan dprd adalah partai politik, bukan individu ataupun perseorangan yang bernaung bawah partai politik tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya pula bahwa partai politik memiliki mekanisme filter yang berupa kaderisasi dalam penentuan penetapan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kota kabupaten dengan tetap mempertimbangkan prestasi, dedikasi dan loyalitas calon, supaya anggota yang mewakili partai politik tersebut memang betul betul mewakili kepentingan seluruh rakyat indonesia yang diwakili oleh partai politik, sebagaimana yang tertuang dalam sila empat pancasila. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo untuk turut serta dalam pemilu, partai politik melakukan rekrutmen anggota partai politik, melalui seleksi kaderisasi secara demokratis dan berjenjang, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik, yang menyebutkanr calon anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah: bakal calon kepada daerah dan wakil kepala daerah: dan bakal calon presiden dan wakil presiden. (130xbahwa dari ketentuan tersebut atas, telah jelas bahwa rekrutmen merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas dan loyalitas dalam suatu partai politik, hal ini hanya akan tumbuh dan berkembang apabila didukung oleh peran serta aktif maupun pasif dari setiap anggota ataupun kader partai politik, dengan adanya penentuan berdasarkan suara terbanyak tersebut, secara tidak langsung akan mengurangi minat maupun semangat dari setiap anggota parpol untuk membangun partai, hal ini disebabkan mereka lebih cenderung mengutamakan pembangunan karakter pribadi, mereka lebih berperan secara aktif maupun pasif bukan untuk kepentingan partai politik melainkan demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan suara terbanyak, dengan kata lain mereka bukan berjuang demi partai politik, namun demi merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo kepentingan diri sendiri yakni popularitas diri pribadi untuk meraih suara terbanyak. bahwa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik tersebut diatas, menekankan pada pendayagunaan mekanisme kaderisasi sebagai anggota partai politik, yang mana kaderisasi ini bertujuan untuk membangun solidaritas dan loyalitas anggota partai politik sebagai perwujudan permusyawaratan perwakilan dalam sistem demokrasi indonesia. sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak akan mengancam mekanisme kaderisasi partai politik, karena kaderisasi bukan terbentuk berdasarkan peran serta aktif maupun pasif anggota dalam partai politiknya namun berdasarkan kekuatan finansial calon anggota legislatifnya. bahwa dalam upaya penentuan penetapan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dalam pemilihan umum, haruslah difokuskan kepada partai politik dan hal itu adalah kewenangan partai politik, hal ini dikarenakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang undang dasar mengaturana dalam hal ini anggota partai politik haruslah mencerminkan visi, misi dan tujuan partai politikpersatuan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. bahwa dalam setiap negara demokrasi, partai politik adalah ujung tombak dalam perekrutan calon calon pemimpin bangsa serta pilar demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum, oleh karena itu apabila penentuan penetapan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka akan mengaburkan peran sesungguhnya dari suatu partai politik, tidak hanya itu hal tersebut juga akan menguatkan paham individualisme dari setiap anggota partai politik, setiap anggota partai politik tidak lagi memiliki rasa merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo solidaritas dan loyalitas kepada partai politik. partai politik dianggap tidak lain hanyalah sebagai alat atau batu loncatan demi meraih kekuasaan legislatif maupun eksekutif, bukan sebagaamanat konstitusi. bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dan undang undang nomor tahun guo adalah bertentangan dengan undang undang dasar haruslah dinyatakan untuk dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan adanya beberapa alasan yang antara lain adalah: sistem proporsional terbuka tersebut bertentangan dengan sila empat pancasila yang menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". karena telah menimbulkan paham individualistis anggota partai politik yang secara tidak langsung telah mengaburkan sistem permusyawaratan perwakilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pancasila. (bertentangan dengan sila empat pancasila), dan undang undang nomor tahun guo bertentangan dengan undang undang dasar yang menyebuthal ini mencerminkan bahwa sebagai peserta pemilu, partai politik adalah ujung tombak pesta demokrasi pada pemilihan umum, partai politik seharusnya mewakili setiap anggota partainya yang turut serta dalam pemilu, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh sila empat pancasila. namun dengan adanya dan undang undang nomor tahun guo, hal ini menjadi sebaliknya, karena sistem guo merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigokarena adanya kewenangan mahkamah konstitusi dimaksud maka pemohon mengajukan permohonan uji materiil agar mahkamah konstitusi berkenan untuk melakukan pengujian terhadap undang undang yang hierarki kedudukannya bawah undang undang dasar yaitusubstansi kedua dalam undang undang guo bertentangan dengan nilai nilai pancasila sebagai sumber hukum indonesia dan telah melanggar peraturan perundang undangan yang secara hierarki berada atasnya yakni undang undang dasar kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa pemohon adalah badan hukum publik yakni partai politik yang didirikan menurut hukum negara republik indonesia yang mana sesuai ketentuan undang undang nomor: tahunmerdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo memungkinkan setiap anggota pastilah yang mewakili partai politik pendukungnya, sehingga dengan bermodalkan suara terbanyak secara tidak langsung seorang anggota partai bisa menjadi wakil partai politik dalam pemilu, tidak diwakili oleh partai politik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pancasila dan undang undang dasar nomor tahun guo tidak selaras dengan nomor tahun yang mengaturtahun dengan sistem proporsional terbuka dimaksud, maka partai politik dipandang sebaliknya yakni dapat berpotensi sebagai organisasi yang hanya memperjuangkan dan membela kepentingan individu setiap anggota partai. selain itu sistem suara terbanyak tersebut juga dapat menggeser paradigma setiap anggota partai untuk tidak lagi membela dan memperjuangkan kepentingan partai, namun semata mata hanya membela kepentingan pribadi, sehingga partai politik hanyalah dijadikan kendaraan atau batu loncatan demi meraih kekuasaan legislatif maupun eksekutif belaka. partai politik tidak lagdasar bahwa undang undang nomor tahun guo tidak selaras dengan undang undang nomor tahun tentang partai politik yang mengatur mengenai rekrutmen anggota partainya melalui seleksi kaderisasi, yang mana dalam hal ini kaderisasi merupakan mesin partai untuk membangun solidaritas dan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo loyalitas anggotanya terhadap partai politik, dengan adanya sistem suara terbanyak guo, secara tidak langsung telah mengikis mekanisme dan efektivitas dari seleksi kaderisasi tersebut sebagai filter untuk menyaring anggota partai yang kompeten dalam membangun solidaritas dan loyalitas terhadap partai politik dan menyiapkan calon calon pemimpin bangsa. adalah kaderisasi dalam suatu partai memiliki peranan yang amat vital karena kaderisasi itulah yang akan membangun karakter setiap anggota partai politik yang mencerminkan karakter dari suatu partai politik untuk membangun bangsa dan negara.jujur, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara jujur tanpa unsur suap atau rekayasa serta tipu muslihat sesuai dengan kehendak hati nuraninya, dan adil yakni tanpa diskriminasi antara calon anggota legislatif yang kaya dengan yang miskin. bahwa sesuai ketentuan uud menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya.hingga dengan demikian walaupun pelaksanaan pemilu itu harus berlangsung secara bebas, namun kebebasan dimaksud tetap harus berpegang pada aturan perundang undangan yakni pelaksanaan pemilihan umum tidak boleh melanggar undang undang. bahwa dalam perkara sejenis, telah ada putusan mahkamah konstitusi merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo nomor puu vi namun dalam perkara nomor puu vi guo yang diuji dan telah dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalahago telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan permohonan uji materi yang diajukan pemohon kepada mahkamah konstitusi dalam perkara ini adalah berkenaan dengan dan huruf huruf hurufbeda undang undang dan alat ujian serta alasan hukumnya sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah bis idem. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas keberadahuruf huruf bertentangan dengan sila sila pancasila yang termuat dalam pembukaan undang undang dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa serta dalam undang undang dasar khususnya dan dan selain itu secara faktual undang undang guo dampaknya merusak perilaku politik masyarakat dan membawakan persatuan dan kesatuan bangsa atau setidak tidaknya lebih banyak mudhorotnya (sisi negatif) dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk mempertahankan ketentuan harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo permohonan berdasarkan hal hal teruraibertentangan dengan undang undang dasar menyatakanidkeputusan menteri hukum dan hak asasi manusiaukti fotokopi kliping berita surat kabar harian indopos, selasa maret halaman dengan judul: pemilu kita identik politik uang , selain itu, pemohon juga mengajukan (dua) orang ahli, yaitu dr. kris nugroho, drs., ma, dan dr. suwardi, s.h., m.h.dr. suwardi, s.h., m.h. ketentuan uud menyatakan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. hal ini mengisyaratkan bahwa indonesia adalah negara demokrasi. samping itu, ketentuan uud menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. berdasarkan kedua ketentuan ini, maka negara demokrasi indonesia bukanlah negara demokrasi yang berwatak bebas sebebas bebasnya atau liberal, melainkan segala sesuatu harus diatur dalam hukum. bahwa salah satu ciri dari negara hukum yang demokratis adalah adanya pergantian kepemimpinan nasional secara periodik, aman, dan teratur. sehingga pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pergantian kekuasaan secara periodik, aman, dan teratur dimaksud. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid karena dengan pemilu, maka proses terselenggaranya pergantian kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan mekanisme yang demokratis. bahwa politik hukum negara indonesia telah menetapkan sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional, hal ini dipilih oleh karena sesuai dengan sila kelima pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, dimana salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah adanya sifat adil, yaitu semua kontestan pemilu akan mendapatkan hak sesuai dengan suara yang diperolehnya dalam pemilu. ketentuan uud menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan anggota dprd adalah partai politik. hal demikian sekiranya telah tepat oleh karena salah satu fungsi partai politik adalah menyiapkan kader kader terbaiknya untuk menduduki jabatan politik terpenting dalam suatu negara. namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu proporsional ini juga ada kekurangannya, antara lain adalah orang dekatnya wakil rakyat terpilih dengan rakyat yang memilihnya. atas pertimbangan ini, maka untuk mengurangi kelemahan sistem pemilu proporsional, politik perundang undangan indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun mengadopsi sistem pemilu distrik dengan menerapkan sistem proporsional terbuka, sebagaimana tersuratketentuan ini, diharapkan adanya hubungan yang erat antara rakyat dengan wakil rakyat yang dipilihnya. memang secara natural, demokrasi yang berdasarkan kebebasan itu potensial menimbulkan konflik. hal ini terindikasi bahwa setelah pemilu legislatif dilaksanakan berdasarkan sistem proporsional terbuka, maka potensial adanya persaingan kurang sehat antara para kader dalam maupun luar partai politik dengan memanfaatkan segala cara dan peluang untuk memengaruhi pemilih, sehingga hal ini potensial menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat akibat perbedaan politik antara keluarga dan antara masyarakat. hal demikian menurut hemat saya, bertentangan dengan demokrasi pancasila yang menolak kebebasan yang tidak bertanggung jawab. alih alih terjadinya kedekatan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid wakil rakyat terpilih dengan rakyat, yang terjadi adalah banyak anggota dpr dan anggota dprd terpilih baru bergabung dengan partai politik sesaat sebelum pemilu, yang sebelumnya tidak pernah mengabdi kepada partai politik, dimana bernaung. hal demikian, apabila dibiarkan terus menerus, akan menggusur pengurus partai politik dari parlemen, sehingga ketentuan dalam uud yang menyatakan, peserta pemilu adalah partai politik tidaklah dapat diterapkan dengan pas. dengan kondisi yang demikian, maka harapan untuk mendekatkan anggota parlemen dengan rakyat akan sulit diterapkan karena masing masing anggota parlemen terpilih akan lebih banyak memperjuangkan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan rakyat. kondisi yang kurang baik ini menurut hemat saya, akan dapat dikurangi apabila kontestan pemilu adalah partai politik, sebagaimana digariskan dalam uud dimana kontestasi hanya akan dilakukan oleh partai politik yang jumlahnya terbatas, sebagaimana diamanatkan dalam uud bahwa dalam negara hukum yang demokratis serta prinsip good governance, pemerintahan harus dikelola secara efisien. pemilu dengan proporsional terbuka tidaklah mencerminkan adanya efisiensi tersebut. pemborosan anggaran tidak hanya terjadi dalam penyelenggaraan negara, melainkan juga dalam partai maupun perorangan peserta pemilu. banyaknya spanduk perorangan juga telah mengotori kota maupun desa, sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak baik. menurut hen van maarseveen dan ger van der tang dalam bukunya written constitution menyatakan antara lain bahwa fungsi konsitusi adalah fungsi pengaturan. hakim melalui change adjudication dapat mengubah norma atau kaidah yang ada dalam konstitusi untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, sehingga norma konstitusi tersebut tetap hidup dan mengikuti perkembangan masyarakat (the living constitution). menyikapi kondisi tersebut, menurut hemat saya, sudah waktunya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, melalui wewenang yang ada dan berdasarkan permohonan yang ada untuk mengevaluasi kembalmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah dan menyatakan bahwa ketentuan guo bertentangan dengan ketentuan uud dr. kris nugroho, drs., ma, bangsa indonesia era reformasi ini telah melaksanakan kali pemilu, yakni pemilu tahun dan makna pemilu tersebut sangat strategis bagi pengembangan dan penguatan kehidupan demokrasi, baik secara institusional maupun noninstitusional. secara institusional, sistem multipartai merupakan koreksi atas kemandekan demokrasi kepartaian era orde baru. harapan akan adanya pengembangan dan penguatan kehidupan kepartaian menjadi terang benderang melalui pelaksanaan pemilu multipartai yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan tentu saja berintegritas. pelaksanaan pemilu sekaligus juga menjadi instrumen pendidikan politik yang baik bagi warga negara untuk mengenal gagasan gagasan politik yang diusung peserta pemilu, dalam hal ini partai maupun juga calon yang diajukan oleh partai. melalui merekalah, rakyat akan diwakili kepentingannya legislatif. adanya pemilu, juga memberi harapan tinggi bagi munculnya para wakil rakyat yang secara autentik memperjuangkan kepentingan rakyat atas kepentingan pribadi atau golongan. namun, pelaksanaan pemilu yang mampu menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, juga bergantung pada institusi partai politik itu sendiri. dalam undang undang nomor tentang pemilu dpr, dpd, dan dprd dinyatakan bahwa peserta pemilu adalah peserta pemilu untuk memilih anggota dpr, dpr provinsi, dan dprd kabupaten kota adalah partai politik. makna yang tersurat dari ini jelas bahwa peserta pemilu adalah institusi partai politik. dengan kata lain, partai politik menjadi pelaku aktif dalam pemilu dpr dan dprd. demikian juga undang undang yang sama, menyatakan bahwaimplikasi atas adalah harapan bahwa partai politik mampu mengembangkan otoritasnya untuk menjadi peserta pemilu aktif dan bukan individu aktor merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid politik yang lain. harapan lain yang tergambar dari makna atas adalah adanya konsensus politik dari pembuat undang undang bahwa memang partai politika yang aktif dan seharusnya memang demikianlah sebagai peserta pemilu. pesan pembuat undang undang kiranya sudah jelas, partai politik era reformasi diharapkan menjadi kekuatan yang kuat, melembaga, dalam setiap tahapan pemilu. menurut hemat saya, hal ini sejalan dengan gagasan klasik divergen bahwa partai politik harus diperlengkapi dengan kelembagaan yang kuat guna merespons setiap proses proses pemilu. dengan partai politik yang kuat akan diperoleh keuntungan positif, yakni: institusi partai dapat mengontrol elemen elemen dasar partai sebagai mesin electoral. wibawa dan otoritas partai menjadi mutlak untuk menghasilkan loyalitas para pengurusnya, anggotanya, dan kadernya. terpenuhinya dua kondisi tersebut, akan memungkinkan partai berkembang menjadi kekuatan yang memiliki keunggulan keunggulan elektoral, seperti keanggotaan pemilih dan kursi parlemen. partai yang punya otoritatif dan wibawa akan memungkinkan partai bekerja efektif sebagai kekuatan elektoral. partai yang otoritatif juga positif bagi penguatan demokrasi, baik lokal maupun nasional karena tidak mudah jatuh dalam fiksionalisasi dan konflik elit yang berpotensi merongrong institusi partai. gagasan atas relevan menjadi acuan untuk membangun kehidupan partai yang melembaga, solid, dan tidak gampang diambang ambingkan oleh pragmatisme aktornya dalam kontestasi pemilu. mengacu pada bahwa pemilu untuk memilih anggota dpr, dan dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dberimplikasi secara politik dengan perilaku calon anggota legislatif yang makin berpacu untuk mendapatkan suara terbanyak atau suara sebanyak banyaknya demi terpilih, maka penerapan sistem terbuka berimplikasi pada aspek sosiopolitik perilaku calon anggota legislatif yang dapat memanfaatkan berbagai sumber politik, merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid asalkan menang pemilu. jaringan elektoral partai menjadi tidak penting karena motivasi calon untuk ikut pemilu adalah untuk menang, bahkan menang tanpa memanfaatkan mekanisme elektoral partai. dari perspektif akademik dan empiris sebagaimana yang saya lakukan dalam berbagai penelitian, sistem proporsional berdampak pada: makin kuatnya calon membentuk jaringan elektoral pribadi yang memungkinkan mereka menang atau bertahan dalam kompetisi elektoral, maka calon menjadi makin pragmatik. calon makin jauh dari institusi partai. degradasi kelembagaan dan kepanduan atau kesisteman partai. karena partai ketikadegradasi kelembagaan dan kepanduan atau kesisteman partai ketika kampanye, calon bekerja sebagai individu yang lepas dari institusi partai, sebagaimana dinyatakan oleh akademisi randall dan suasana. dalam.hemat saya selaku akademisi, penerapan sistem proporsional terbuka harus dikaitkan dengan konteks dalam upaya membangun tradisi demokrasi kepemilikan yang tidak asal beda dan untuk kepentingan sesaat. penerapan sistem proporsional terbuka, seyogianya juga harus dikaitkan kepentingan yang lebih luas, yaitu apakah sistem ini paralel, menghasilkan wakil wakil rakyat yang merakyat dan berintegritas. pilihan penerapan sistem proporsional terbuka memang potensial mendegradasi kesisteman partai, membuat institusi partai mengalami marginalisasi dalam tahapan pencalonan, serta tak jarang membuat calon bertindak saling memangsa dalam pemilu, merusak kohesi horizontal antarpartai, dan kohesi vertikal antara aktor dengan partai sebagai institusi utama dan final. menurut hemat saya, sistem proporsional terbuka berimplikasi pada penanaman pola kompetisi antarcalon karena calon termotivasi untuk menang. dengan kata lain, pelembagaan partai menjadi sulit dicapai jika partai makin tereduksi dalam instrumentalisasi jaringan politik pribadi aktor politisi partai. fenomena ini juga diperkuat oleh karoten bahwa pencalonan terbuka berpotensi mengarah pada personalisasi politik berbasis individu calon. karoten juga mengkritisi bahwa implikasi sistem terbuka akan muncul ketika calon calon merasa semakin bebas dan otonom merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid indonesia tahun bahwa dalam bab pasai nomor tahun mengenai hak dan kewajiban partai politik dinyatakan, bahwa partai politik berhak: memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara: mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri:bahwa tujuan, hak dan kewajiban pemohon selain tertuang dalam nomor:notaris jakarta sehingga dengan demikian pemohon merupakan suatu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun dimaksud. bahwa tujuan partai politik sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang partai politik guo adalah.merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo melakukan mobilisasi pencalonan menggunakan instrumen politik pribadi sebagai ganti instrumen partai. dan karena itu, partainya redup dan tidak efektif dalam mendongkrak elektabilitas calon. argumen mereka paralel dengan penelitian choy mengenai implikasi sistem proporsional terbuka pemilu hongkong. temuan choy menegaskan bahwa calon punya pilihan pilihan strategis untuk membangun elektabilitas dengan cara membangun instrumen mobilisasi pencalonan berbasis pribadi calon, seraya mengedepankan sumber sumber politik personal calon luar kekuatan organisasi partai politik. sebagai harapan depan, partai politik sebagai instrumen demokrasi rakyat harus didorong untuk melakukan penguatan kelembagaannya, dengan out come adanya wakil rakyat yang berintegritas. salah satu mekanisme untuk menghasilkan wakil rakyat berintegritas, dapat dilakukan melalui regulasi atau undang undang kepemilikan yang berdampak pada penguatan sistem kepartaian, mereduksi peluang peluang pelanggaran pemilu oleh calon melalui politik uang dan pelanggaran pemilu (electoral malpractice) dan kecurangan atau kejahatan pemilu (electoral fraud). menimbang bahwa presiden menyampaikan keterangan tertulis bertanggal julipokok permohonan pemohon ketentuan dan undang undang guo bertentangan dengan sila sila dalam, beberapa dampak diterapkannya sistem proporsional terbuka, antara lain: partisipasi masyarakat dalam pemilu turun sehingga angka.::merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoiguomerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidjilmerupakan salah satu alat dan sarana pelaksanaan kedaulatan yang mendasar pada demokrasi perwakilan negara. pemilihan umum juga dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada seseorang calon atau partai yang dipercayai melalui perolehan suara dari masyarakat. dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti dpr atau dprd, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi lembaga legislatif atau parlemen. tetapi, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu dapat berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. singkatnya, sistem pemilihan ini berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi bahwa dalam perjalanan sejarah demokrasi, bangsa indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum sejak kemerdekaan indonesia hingga tahun sistem pemilihan umum yang anut oleh indonesia sejak tahun sampai dengan tahun adalah sistem pemilihan proporsional, dimana sistem ini dianggap sebagai sistem yang lebih pas untuk indonesia. terutama sekali berkaitan dengan tingkat kemajemukan masyarakat indonesia yang cukup besar .dan beranekaragam. indonesia sistem proporsional telah mengalami perubahan perubahan yakni dari perubahan proporsional tertutup menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka selanjutnya menjadi sistem merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid proporsional daftar terbuka, perihal penjelasan tersebut atas, pemerintah akan menguraikan penjelasan sistem sistem tersebut pada poin poin berikutnya. sistem proporsional tertutup pemilu sistem proporsional tertutup, selanjutnya penentuan wakil yang duduk dalam lembaga legislatif ditentukan oleh intern partai sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sepenuhnya menjadi kewenangan masing masing partai. bahwa sistem ini disinyalir adalah sistem yang murah, mudah, minim manipulasi dan mengutamakan kader partai dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. keunggulan sistem proporsional tertutup, adalah lebih menjamin penguatan organisasi partai politik, adanya pendidikan politik masyarakat dalam kampanye, seleksi kandidat berbasis kualitas dan kapasitas (bobot, bibit dan bebek) kader sehingga sistem ini dinilai dapat mendorong proses kaderisasi yang sehat dan mengantarkan kader kader terbaik partai untuk memberikan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara melalui lembaga lembaga legislatif pusat dan daerah. namun demikian terhadap sistem ini rakyat dan sebagian para politisi, menganggap sistem pemilu dengan cara proporsional tertutup dinilai. sementara pemilih (konstituen) tidak merasa terwakili, karena mereka hanya disadari gambar, tanpa mengetahui siapa yang harus mereka pilih, sehingga muncul gagasan untuk merubah sistem tersebut menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka. sistem proporsional semi daftar terbuka pemilu tahun sistem proporsional semi daftar terbuka yang disertai gambar nama caleg yang telah ditentukan oleh partai, adapun penentuan wakil yang duduk dalam lembaga legislatif ditentukan oleh nomor urut yang telah ditetapkan oleh masing masing partai. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bahwa sistem ini dinilai tidak jauh berbeda dengan sistem proporsional tertutup yaitu dianggap, karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi parlemen tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut, sehingga muncul kembali gagasan untuk merubah sistem tersebut menjadi sistem proporsional terbuka, hal ini ditandai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi terkait perkara permohonan pengujian undang undang nomor tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd terhadap uud yang inti putusannya menyatakan merubah tata cara penetapan calon legislatif pada pemilu yang sebelumnya berdasarkan nomor urut menjadi suara terbanyak, sehingga sistem yang digunakan untuk pelaksanaan pemilu adalah sistem proporsional terbuka. sistem proporsional terbuka pemilu salah satu terobosan dari reformasi politik adalah pelaksanaan pemilu karena parpol telah mensyaratkan pencalonan wakil rakyat yang dianggap paling representatif melalui sistem proporsional terbuka (open list system) yaitu dengan cara memberikan keleluasaan pada pemilih untuk memilih secara langsung nama calon, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan pemilih (rakyat) dapat menentukan sendiri pilihannya sesuai yang diinginkan. bahwa sistem proporsional terbuka dianggap paling ideal sebagai wujud keterwakilan rakyat, menciptakan kompetisi antar sesama caleg partai untuk bersaing, bahkan dianggap lebih demokratis internal partai, mengikis sistem oligarki partai, dan mendapatkan calon terpilih yang lebih akuntabel kepada konstituennya. karena, melalui sistem ini hanya caleg yang meraih dukungan rakyat penuh yang dapat duduk kursi legislatif. namun kenyataannya setelah sistem proporsional terbuka dilaksanakan justru dinilai tidak mendidik masyarakat karena terbuka peluang praktik money politics, biaya kampanye yang semakin mahal, menjadikan kader merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid partai yang tidak memiliki ideologi serta kepedulian terhadap partai. juga, terjadinya persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik. fenomena lain yang terjadi pada pemilu adalah persaingan antar caleg cenderung liberal (bebas) dan disinyalir menggunakan segala cara termasuk politik uang dan popularitas untuk memperoleh suara terbanyak. wacana kembali kepada sistem proporsional tertutup bahwa sistem proporsional terbuka yang telah dilaksanakan ternyata dianggap sebagai penyebab praktik politik uang dan efek popularitas kian marak. akibatnya, tidak sedikit caleg yang secara kasat mata dinilai memiliki kualitas baik dan berjiwa kenegaraan dikalahkan oleh caleg yang memiliki uang. bahkan, caleg yang sudah berbuat banyak daerah pemilihannya selama bertahun tahun, tidak terpilih hanya karena dikalahkan oleh caleg yang menawarkan uang pada beberapa hari menjelang pemilu. hal ini tentunya juga mempengaruhi tingkat loyalitas caleg terhadap partai yang mengurungnya sedangkan disisi lain sistem proporsional tertutup, mengisyaratkan parpol dituntut untuk melakukan penguatan organisasi partai politik melalui pendidikan politik masyarakat selain akan munculnya seleksi kandidat berbasis kualitas dan kapasitas. melalui pemilihan tingkat internal partai, diharapkan kapasitas dan kapabilitas kader akan terlihat sehingga tidak mengecewakan publik ketika mereka dijadikan caleg. hal inilah yang melatarbelakangi wacana beberapa parpol untuk menghendaki kembali pada sistem proporsional tertutup, termasuk dalam hal ini upaya pemohon untuk mengajukan terkait sistem proporsional terbuka. kesimpulan pada beberapa sistem pemilihan berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa sistem pemilu proporsional tertutup, sistem proporsional semi daftar terbuka dan sistem pemilu proporsional terbuka memiliki keunggulan dan kelemahan. sehingga diperlukan pertimbangan pragmatis, dan idealism dalam menyikapinya, yakni nilai nilai demokrasi yang hendak dicapai. guna memperkuat kepartaian, memperkuat kaderisasi, mencegah korupsi dan kolusi yang lebih masif yang langsung merugikan rakyat, dan membuat merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid demokrasi lebih berkualitas. yang paling penting adalah faktor kapabilitas dan integritas caleg benar benar menjadi pertimbangan utama. dengan demikian keberhasilan demokrasi indonesia tidaklah tergantung pada sistem pemilihannya, melainkan tergantung pada kebijaksanaan dan kearifan dalam melaksanakannya, hal ini dapat diupayakan antara lain dengan melakukan seleksi yang ketat kepada calon legislatif sebagaimana seleksi yang diterapkan kepada pejabat publik lainnya, hal ini semata mata untuk menghasilkan kader politik wakil rakyat yang berkompeten, berintegritas dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegsecara lisan dalam persidangan tanggal juli sertaketentuan nomor tahun dimohonkan pengujian terhadap uud pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas dan nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut:merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidperolehan kursi partai politik peserta pemilu suatu daerah pemilihan.pemohon dalam permohonan guo pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: ketentuan dan undang undang guo bertentangan dengan: beberapa dampak diterapkannya sistem proporsional terbuka, menurut pemohon antara lain: partisipasi masyarakat dalam pemilu turun sehingga angkapemohon juga berpendapat,, sehingga denganbahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pemohon beranggapan ketentuan dan nomor tahun bertentangan dengan sila pancasila, pembukaan uud sertah, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidcc.sesuaimerdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigodan nomor tahun menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun sebagai penggantubahan ini diperlukan untuk penyempurnaan sistem pemilu dpr, dpd dan dprd sebagai upayalaksanaan pemilu tahun ketentuan undang undang nomor tahun yang berbunyitidak berubah dari ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam undang undang nomor tahun yang berbeda adalah saat penetapan calon terpilih yang tercantum dalam undang undang nomor tahun yang menyebutkanketentuan guo merupakan legal policy pembentuk undang undang sebagai pelaksanaan amanat konstitusi khususnya uud yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang . bahwa pemilu untuk memilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota yang dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoid dimaksudkan agar keinginan rakyat untukjuga mampu membawa aspirasi rakyat pemilihnyaunyai suara atau dukungan rakyat paling banyak, bahwa dengan memberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya, samping memberikan kemudahan kepada pemilih baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak tergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu: bahwa terkait dengan ketentuan tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dalam pembahasan ruu tentang pemilu tahun panitia khusus pansus) berpedoman kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi mahkamah membatalkan ketentuan nomor tahun dan mengubah ketentuan menjadi penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi terutama yang terkait dengan ketentuan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun mahkamah menilai ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf bertentangan dengan konstitusi. ketentuan itu inkonstitusional karena dinilai bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan seperti termaktub dalam uud mahkamah, dalam pendapat hukumnya memberikan argumentasi sebagai berikurdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid, bahwa berdasarkan putusan tersebut, penyelenggaraan pemilu akhirnya menggunakan sistem proporsional daftar terbuka dalam arti sebenarnya. proporsional daftar terbuka berarti pemilih dapat memilih bukan saja partai, tetapi juga caleg dari partai tersebut. dalam menentukan kursi dan calon terpilih yang akan duduk lembaga legislatif, yang pertama yang dilakukan adalah menghitung perolehan kursi partai. kemudian, perolehan kursi itu didistribusikan kepada kandidat berdasarkan suara terbanyak. bahwa putusan mahkamah guo tidak hanya berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu tetapi juga mempengaruhi perdebatan penentuan sistem pemilu dalam pembahasan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dpr, dpd, dan dprd. perdebatan muncul karena sifat putusan mahkamah yang merupakan tafsir resmi terhadap konstitusi, yang tentunya mengikat terhadap pengaturan sistem pemilu dalam undang undang nomor tahun berdasarkan hal tersebut maka sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan sistem proporsional terbuka juga dianggap menjamin kebebasan dan keterbukaan karena pemilih dapat menentukan langsung siapa wakilnya. selain itu pemilih juga bisa lebih mengenal caleg yang akan dipilihnya. oleh karenanya sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan kedaulatan ditangan rakyat karena rakyat berhak memilih secara langsung wakilnya sebagai calon legislatif. menimbang bahwertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal september yang pada pokoknya pemohon dan presideh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreliewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa dpp pkb) yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, mengajukan permohonan pengujian undang undang sebagai badan hukum publik yaitu partai politik berdasarkan akta pendirian nomor tanggal januari dan terakhir diubah dengan akta nomor tanggal januari sertabpemohon menganggap dirinya sebagai partai politik telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh pembukaan uud dan uud karena sistem merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pemilihan umum sebagaimana diatur norma dan telah menghapus atau sekurang kurangnya mengurangi peran dan fungsi pemohon sebagai partai politik: menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu putusan nomor puu vi bertanggal februari putusan nomor puu xi1 bertanggal september dan putusan nomor puu xii bertanggal maret telah mempertimbangkanbahwa oleh karena pemohon merupakan badan hukum, dalam hal ini partai politik, yaitu partai kebangkitan bangsa pkb) yang memiliki kursi pada dewan perwakilan rakyat, khususnya pada periode maka menurut mahkamah, pemohon telah memiliki kesempatan yang luas dalam proses pembahasan lahirnya undang undang yang dimohonkan pengujian, cast melalui perwakilan (fraksinya) dpr. dengan demikian, pemohon tidak dapat dianggap memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang guo kepada mahkamah. berdasarkan: i3.10j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di.atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak dapat diterima: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoiuhammad alim, materialis akbar, anwar usman, santosanto, maria merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid farida indrawianto ttd. ttd. maria farida indrawi dewa gede laguna ttd. ttd. suharton, atau, lembaga negara. bahwa penjelasan undang undang nomor tahudiberlakukannya ketentug eliminir dan atau menghapus atau setidak tidaknya mengurangi peran dan fungsi partai politik sebagaimana terurai diatas sehingga dengan demikian ketentuan dan nomor tahun guo merugikan pemohon sebagai partai politik danlam pembukaan uud dan serta uud sehingga dengan demikian, pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf guo. bahwa pemohon adalah merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diberlakukannya undang undang guo karena dimaksud bertentangan dengan undang undang dasar yang kedudukan hierarkinya lebih tinggi sehingga dengan demikian jelaslah pemohon adalah merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum atau legal standing sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun sehingga memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan keberatan uji materi terhadap. bahwa selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo puisiadalahmohon untuk diuji, karena dan tahun guo jelas bertentangan dengan sila sila pancasila yang termuat dalam pembukaan undang undang dasar dan pasai uud dan uud serta undang undang dasar bahwa:merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigopemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadaplasan dan keberatan karena ketentuan dalam dan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang kedudukannya lebih tinggi yakni bertentangan dengan pancasila sebagai sumber hukum indonesia dan bertentangan dengan undang undang dasar uud dan uud bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang telah disampaikan sebagaimana terurai pada poin poin tersebut diatas, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pemohon uji materiilpermohonan pemohon guo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perundang undangan, maka permohonan uji materiil terhadap dan nomor tahun guo yang diajukan oleh pemohon ini sepatutnya diterima oleh mahkamah konstitusi dan putusan ini diharapkan sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan mengurangi praktik politik uang yang semakin marak dalam pelaksanaan pemilihan umum. pokok permohonan: bahwa undang undang nomor: tahun tentang pemilihan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo. selanjutnyaundang undang guobertentangan dengan sila sila dalam pancasila yang termuat dalam pembukaan undang undang dasar dan untuk itu hams dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa alasan pemohon sebagaimana terurai pada poin (dua) tersebut diatas adalah karena konsekuensi logis akibat pemberlakuan sistem proporsional terbuka guo adalah para calon anggota dpr dan dprd provinsi dan kabupaten kota apabila ingin menjadi anggota dpr dprd maka diri pribadi calon dimaksud harus memperoleh suara sebanyak merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo banyaknya daerah pemilihannya dengan berbagai macam cara bahkan cenderung melanggar hukum yakni menghalalkan segala macam cara. bahwa sebagai ilustrasi dapat diberikan gambaran sebagai berikut: dalam satu wilayah kabupaten ada (lima) daerah pemilihan (dapil) dan setiap dapil ada partai politik dan setiap partai politik punya (sepuluh) orang calon anggota legislatif, sehingga dalam satu wilayah kabupaten ada kurang lebih (enam ratus orang caleg yang bertarung ditambah calon anggota dprd provinsi sebanyak (seratus dua puluh) orang dan calon anggota dpr sebanyak (seratus dua puluh) orang sehingga dalam satu kabupaten ada (delapan ratus empat puluh) orang calon legislatif yang bertarung dan belum termasuk calon anggota dewan perwakilan daerah dpd). bahwa karena banyaknya calon legislatif yang bertarung dan terbatasnya jumlah kursi parlemen yang diperebutkan dan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, maka dampak dari sistem tersebut adalah masyarakat menjadi resah dan bingung karena tarik menarik antar calon legislatif dari berbagai partai politik bahkan bertengkar dengan calon dari partai politik yang sama yang recovery dari konflik dimaksud berlangsung lama dan hal ini berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa, dengan demikian penerapan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak guo jelas telah melanggar sila ketiga pancasila yakni persatuan indonesia. bahwa dampak selanjutnya dari pemilu dengan pemberlakuan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak guo adalah: surat suara yang dicetak oleh komisi pemilihan umum menjadi lebih lebar karena surat suara selain memuat nama dan nomor urut partai politik juga harus memuat nama dan nomor urut calon anggota dpr dan atau dprd dan hal ini selain membingungkan dan atau menyusahkan rakyat juga mengakibatkan biaya anggaran yang dikeluarkan oleh negara lebih besar yakni pemborosan anggaran negara dan hal ini bertentangan dengan semangat uud yang menyatakan, anggaran pendapatan dan belanja merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigodan undang undang nomor tahun tentang veterkasino hadi, s.h. pekerjaan mantan tentara pelajar tentara nasional indonesia brigade detasemen iii, veteran pejuang republik indonesia, penyandang bintang gerilya alamat jalan goreng nomor tanah tinggi, johar baru, jakarta pusatmeriksa bukti bukti tertulis pemohon,itambahkan danpada tanggal aprilterhadap nomor tahun dan bab tahun tentang veteran republik indonesia, bahwa uud menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan dan seterusnya oleh mahkamah konstitusi. bahwa uud huruf tahun tentang mahkamah konstitusi dan seterusnya menyatakan mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan seterusnya untuk menguji undang undang terhadap uud republik indonesia tahun kedudukan hukum legal standing) pemohon: bahwa undang undang nomor tahun.n.i dan seterusnya menentukan (lima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dan seterusnya sebagai berikut: a,b,c,d,e. bahwa pemohon sebagai perorangan w.n.l berdasarkan bukti ktp. bahwa beberapa dalam uud tahun yang merupakan hak konstitusi pemohon dilanggar yaitu: bahwa dengan berlakunya bersama ini mengajukan permohonan, sesuai dengan ketentuan dalam nomor tahun tentang mk, untuk meluruskan sebagian rumusan materi dalam uji materi uu) sebagai berikut: dalam: bab (n pun bahwa lemah terjadi indonesia ini, perjuangan bangsa indonesia, yang dipelopori para pejuang kemerdekaan republik indonesia yang berhasil untuk pertama kali mendirikan negara yang beratus tahun dijajah, dan menjadi negara merdeka dan berdaulat yang bisa dikelola oleh bangsa sendiri yang berasal dari para bumi putra atau islander, sehingga bung karno bangga dan mengamanatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai para pahlawannya. kami sebagai saksi hidup pada bulan agustus kalau mengingat meletusnya perjuangan sejak didengungkannya proklamasi, bagaimana bangganya anak bangsa ini. demikianlah yang dilakukan para p.k.r.i. yang terkutuk hatinya, sehingga timbul. semangat yang berkobar dan rela menyumbangkan jiwa raga dan harta bendanya kepada negara dan bangsa. jadi seandainya kita yang berada tangan mahkamah konstitusi ini, pada masa itu ikut berada masa perjuangan, maka pasti semua tergerak hatinya untuk ikut rela berkorban jiwa raga dan harta bendanya untuk membela dan mempertahankan negara yang baru lepas dari penjajahan, dan akhirnya mempunyai negara sendiri yang merdeka dan berdaulat, yang bisa dikelola sendiri, oleh presiden, menteri, birokrat, jendral dan para profesornya yang berasal dari bangsa sendiri bumi putera islander. yang tidak mungkin akan terjadi bila bangsa ini masih dijajah. jadi adalah sudah wajar bila bangsa yang tahu menghargai pahlawannya mau menganugerahkan kepada para pejuangnya bintang gerilya dan gelar pahlawan gerilya yang diatur dalam sebagai pengakuan secara formil maupun materiil dari negara. lalu mengapa tim pembuat undang undang nomor tahun tidak sadar untuk memperbaiki adanya kekurangan dalam undang undang nomor tahun yang tidak mengatur materi tentang pahlawan gerilya itu. akibatnya tim pembuat undang undang nomor tahun dimana lvri tidak diikut sertakan sebagai narasumber, juga tidak mengaturnya. mengutip penjelasan tim pembuat undang undang nomor tahun sendiri, yang menerangkan katanya, didalam undang undang sebelumnya tidak ada yang diatur mengenai keberadaan pahlawan gerilya. apakah tidak lemah membaca. mengapa bila didalam undang undang yang berlaku sebelumnya (mungkin yang dimaksud undang undang nomor tahun ), materi tentang pahlawan gerilya memulai sejarah itu tidak diatur, barangkali hal itu dikarenakan dari akibat kecerobohan tim pembuat undang undang nomor tahunitu ditandatangani oleh pejabat presiden dr. subandrio. mengapa tim pembuat undang undang nomor tahun tidak begitu peka dan teliti untuk mau memperbaiki kekelaman kekurangan dalam undang undang nomor tahun ), sehingga dalam undang undang nomor tahun akhinya juga ikut tidak mengatur materi pahlawan gerilya tersebut. sehingga mengakibatkan hilangnya sebutan pahlawan gerilya bagi para p.k.r.i. veteran p.k.ri. demikian pula hilangnya hak konstitusi para p.k.r.i. yang mana undang undang nomor tahun itu jelas melanggar ketentuan dalam uud tahun ,dan dan digunakannya gelar pahlawan gerilya yang tidak dihargai itu oleh bangsa indonesia. walaupun demikian, ketentuan dalam dar. dan undang undang nomor tahun dalam mengenai adanya ukiran tulisan atas bintang gerilya dengan gelar pahlawan gerilya, bisa disampaikan tafsiran hukum sbb, tanda kehormatan bintang gerilya adalah nama bintangnya, sedang gelar pahlawan gerilya adalah sebutan kepada orangnya subjeknya yang menerima bintang gerilya. oleh karena itu supaya bisa menghilangkan terjadinya perbedaan interpretasi, kami mohon kepada bapak hakim yang mulia, hendaknya undang undang nomor tahun direvisi untuk memasukan ketentuan sebutan pahlawan gerilya kedalam kategori pahlawan nasional, seperti tersebut dalam penjelasan undang undang nomor tahun dan dengan diberi rumusan jenis pahlawan yang masing masing memiliki kekhususan tersendiri yang berbeda dengan rumusan pahlawan lainnya yaitu misalnya sbb, pahlawan gerilya adalah: setiap warga negara indonesia yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama perang kemerdekaan pertama dan perang kemerdekaan kedua (ini syarat khusus) dengan menunjukan keberanian, kebijaksanaan, kesetiaan dan pengorbanan yang luar biasa." jadi hampir mirip dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun ). bahwa kami menyambut baik putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x tangga september tentang gelar yang menyebutkan antara lain menyatakan bahwa angka undang undang nomor tahun pahlawan nasional dan seterusnya.definisi khusus tentang nilai kepahlawanan, melainkan adalah definisi gelar pahlawan nasional menurut undang undang nomor tahun bahwa pemegang bintang gerilya dan seterusnya . jasa pejuang gerilya yang gugur dalam pertempuran maupun yang selamat dan masih hidup tidaklah dapat dibeda bedakan. putusan ini berarti mahkamah konstitusi masih mengakui adanya pahlawan yang masih hidup, yang oleh undang undang nomor tahun hanya mengatur bahwa menjadi pahlawan kalau sudah meninggal) bahwa meskipun angka undang undang nomor tahun telah mencabut dan seterusnya.keberadaan bintang gerilya tetap diakui berdasarkan bahwa setiap gelar, tanda jasa dan seterusnya . yang diberikan sebelum ini (artinya sebelum undang undang nomor tahun tetap berlaku. (ini berarti menurut mahkamah konstitusi bintang gerilya yang memuat ukiran pahlawan gerilya tetap berlaku). demikian pula tentang hak pemakaman yang diatur dalam melanggar prinsip keadilan yang jelas jelas menjadi jiwa uud maka tersebut harus diubah sbb: yang semula hak pemakaman taman makam pahlawan nasional utama hanya untuk penerima gelar tanda kehormatan bintang republik indonesia dan bintang maha putra, harus ditambah termasuk pejuang yang menerima gelar bintang gerilya. bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut dalam: nomer maka jelas jelas memutuskan bahwa, jasa pejuang gerilya yang gugur dalam pertempuran maupun yang selamat dan masih hidup. ini berarti putusan tersebut mengakui keberadaan pejuang gerilya pahlawan gerilya yang masih hidup tetap diakui., berarti angka dalam undang undang nomor tahun harus direvisi ditambah dan memasukkan ketentuan disamping pahlawan yang gugur meninggal dunia juga ditambah ketentuan adanya pahlawan yang masih hidup. dalam nomer bahwa meskipun angka undang undang nomor tahun telah mencabut dan seterusnya, keberadaan bintang gerilya tetap diakui berdasarkan undang undang nomor tahun dan seterusnya, yang diberikan sebelum undang undang nomor tahun tetap berlaku. ini berarti menurut mahkamah konstitusi bahwa adanya pahlawan gerilya yang identik dengan.yang diatur oleh sebelumnya tetap berlaku. jadi ketentuan dalam undang undang nomor tahun tersebut menjadi kabur. bahwa menurut mahkamah konstitusi hak pemakaman taman pahlawan nasional utama harus dimasukkan pejuang yang memperoleh anugerah bintang gerilya disamping yang memperoleh bintang republik indonesia dan bintang mahaputra. ini berarti derajat bintang gerilya sudah dianggap sama dengan kategori derajat bintang republik indonesia dan bintang mahaputra. putusan mahkamah itu bisa dihormati. tetapi harus direvisi, seharusnya derajat bintang gerilya itu berada diangkat pertama diatas bintang bintang yang lain. ingat pada tanggal november presiden panglima tertinggi angkatan perang telah menganugerahkan tanda kehormatan bintang gerilya yang diatas bintangnya mengandung sebutan gelar pahlawan gerilya. oleh karena itu kami tetap menganggap, bahwa yang lebih baik tetap dilakukan dan bukan undang undang nomor tahun yang menempatkan veteran p.k.r.i. jatuh martabatnya. dan undang undang nomor tahun mengatur kategori pahlawan sebagai berikut,:: pahlawan ampera. undang undang nomor tahun bintang gerilya: demikian pula tentang kedudukan bintang gerilya, mengapa bintang gerilya yang sesungguhnya bernilai tinggi, yaitu adanya makna: sejarah perjuangan sebagai simbol perjuangan patriotik rakyat semesta, dalam perjuangannya untuk mendirikan, membela dan mempertahankan negara k.r.l.: dianugerahkan oleh negara untuk pertama kali (tanggal november dibandingkan dengan bintang yangisa dipisahkan dengan berdirinya negara republik ini, yang terjadi hanya sekali saja (eenmalig), tetapi mengapa ditempatkan dalam derajat tingkat yang rendah, yaitu dalam undang undang nomor tahun dalam tentang tanda kehormatan berupa bintang ditempatkan ditingkat dan ditempatkan dalam kategori bintang yang tidak berkelas, dalam derajat tingkat coba diperiksa putusan mahkamah konstitusi yang diuraikan sebelumnya, yang bertentangan dengan rumusan dalam undang undang nomor tahun dalam undang undang nomor tahun dalam mengatur dalam huruf tingkatan bintang antara lain adalah sbb bintang republik indonesia adipura dan seterusnya sampai nomer sedang bintang gerilya ditempatkan derajat padahal sejarah perjuangan bangsa indonesia mengenai bahwa bintang gerilya adalah sebagai bintang yang dianugerahkan untuk pertama kalinya pada tanggal november negara k.r.i. sebelum keberadaan bintang bintang yang lain., sebagai simbol perjuangan rakyat semesta yang patriotik dan heroik: sebagai bintang yang identik dengan keberadaan negara kesatuan r.i. sebagai bintang yang mengandung semangat yang luhur untuk rela berkorban untuk melawan kolonialis maka berdasarkan nilai tindak kepahlawanan yang luhur itu, tentunya sudah adil bila itu direvisi agar derajat bintang gerilya ditempatkan dalam derajat pertama diatas bintang bintang yang lain sebagai tersebut dalam undang undang nomor tahun demikian pula terhadap bintang yang diperoleh karena pengorbanan jiwa sebagai akibat tindak kepahlawanan, hendaknya tingkat derajatnya diadakan ketetapan aturan yang terpisah dengan bintang yang diperoleh tanpa pengorbanan jiwa, sebagai contoh: dipisahkan derajat bintang gerilya: bintang sakti, bintang bakti, karena akibat luka senjata dalam perjuangan. yang dipisahkan dengan bintang republik: bintang mahaputra, bintang jasa dan lain sebagainya. apakah pembentuk u.u. lupa bahwa sejak tanggal november para pejuang kemerdekaan r.i. telah dianugerahi oleh presiden panglima tertinggi angkatan bersenjata r.i. soekarno sebuah piagam surat tanda jasa pahlawan, beserta bintang gerilyanya yang diatas bintangnya telah diuklar pahlawan gerilya, seperti yang diatur dalam bukti dan bukti sebelumnya. apa kenyataan hukum itu lalu diingkari. padahal peristiwa tersebut terjadi hanya sekali (eenmalig) dalam sejarah perjuangan bangsa indonesia, dan dianugerahkan untuk pertama kalinya sebelum terjadinya anugerah untuk bintang yang lain. dan bukti seperti itu disebutkan dalam dan dan itu jelas tidak bisa bantah lagi, sehingga sejak tanggal november para pejuang kemerdekaan r.i (yang sekarang masih hidup disebut veteran pejuang r.i) yang jumlahnya ribuan orang itu, sesuai dengan bunyi undang undang darurat nomor tahun ( )) adalah pejuang yang mengemban bintang gerilya yang otomatis disebut pahlawan gerilya. apa lalu para p.k.r.i yang pernah mengemban bintang gerilya, yang otomatis mempunyai gelar pahlawan gerilya sejak tanggal november itu, gelar pahlawan gerilyanya hams dilepas dibuang, karena tim pembuat undang undang nomor tahun sudah menganggap tidak berguna dan diadakan. jadi termasuk teman saya seperjuangan bapak sukorejo pejuang k.r.i. yang berasal dari kabupaten pacitan, yang ayahandanya bapak presiden, dan juga teman saya jenderal sawo edi dari purworejo, yang ayahanda mertua bapak presiden sby. serta kalau tidak salah ayahanda bapak menteri pertahanan adalah seorang veteran r.i. yang mengemban bintang gerilya, berarti sudah mengemban gelar pahlawan gerilya. apa gelarnya juga harus lepas karena payung hukumnya sudah dihapus kan jadi berada, timbul masalah hukum yang rumit, lalu siapa yang harus bertanggung jawab. dan demikian juga menjadi pertanyaan mengapa bintang gerilya sebagai simbol perjuangan rakyat semesta yang patriotik dan heroik serta yang mana para pejuang kemerdekaan rep. indonesia peri) bisa meraih keberhasilan dalam perjuangan untuk mendirikan nkri yang tercinta, yang mana bintang gerilya sebagai simbolnya, dianugerahkan untuk pertama kalinya terjadi, dibandingkan dengan bintang bintang lain yang kebanyakan terjadi dalam waktu tahun kemudian setelah penganugerahan bintang gerilya yang mengandung sebutan pahlawan gerilya, yang sudah dipakai sejak tanggal november mengapa bintang gerilya yang mengandung sebutan pahlawan gerilya, ditempatkan dalam undang undang nomor tahun p i ) dalam kategori batang yang rendah, yang seharusnya ditempatkan dalam kategori yang wajar, sesuai dengan nilainya yang agung itu, untuk dirubah ditempatkan menjadi dalam kategori bintang utama dan bintang berkelas, (lihtempatkan dalam derajat pertama diatas bintang yang lain yang baru ada setelah n.k.r.i. bisa didirikan dari hasil perjuangan semesta bangsa indonesia sendiri. tanpa berdirinya negara kesatuan r.i, tidak mungkin akan ada bermacam bintang, dan bila tidak ada negara k.r.i tidak mungkin ada presiden, menteri jendral maupun birokrat profesor yang berasal dari orang bumi putra islander yang mana oleh bangsa kolonialis disebut sebagai bangsa kuli. lalu mengapa pahlawan gerilya oleh pembuat undang undang nomor tahun dianggap tidak perlu dimasukkan sebagai pahlawan (yang sekarang disebut sebagai veteran pejuang ri) bila dibandingkan dengan jasa pahlawan ampera. yang pada umumnya telah berumur lebih dari tahun yang sudah dikenal dan disaksikan oleh seluruh bangsa ini sebagai pahlawan. lalu apakah yang diatur dalam undang undang nomor tahun itu adil dalam negara demokrasi pancasila ini. tentang satyalancana, dalam undang undang nomor tahun juga tidak mengatur adanya satya lencana kemerdekaan ke dan ke demikian pula gom, padahal satya lencana kemerdekaan ke ke dan gom yang pada setiap upacara dipakai oleh para veteran pejuang r.i. tersebut. kalau demikian menjadi tidak sah, demikian pula satya lencana bakti, yang akibat lukanya diperoleh waktu pertempuran, supaya ditingkatkan derajatnya menjadi bintang bakti. tentang undang undang veteran nomer tahun bab ): dalam bab tentang veteran pejuang kemerdekaan r.i. dirumuskan sebagai berikut, veteran pejuang kemerdekaan indonesia adalah warga negara indonesia yang dalam revolusi fisik antara tanggal agustus sampai dengan desember yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan rep. indonesia dalam kesatuan resmi dan atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan termasuk dan terasnya. dan seharusnya rujukannya dalam undang undang nomor tahun ini perlu revisi dirubah menjadi sebagai berikut, veteran p.k.rl.i. dan seterusnya . yang berperan secara aktif dalam tidak kepahlawanan, berjuang untuk mendirikan, membela dan mempertahankan negara kesatuan rep. indonesia dan seterusnya. perlu difahami bahwa makna veteran r.i. ini adalah memakan pengertian spesifik khusus bagi bangsa negara kesatuan r.i. sepertiyang berbeda dengan pengertian umum yang menganggap veteran itu adalah prajurit tentara yang sudah tua. bahwa undang undang nomor tahun tersebut secara konstitusional jelas jelas telah bertentangan dengan ketentuan dalam uud yang diatur dalam sebagai berikut: uud setiap orang berhak atas . kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. dengan adanya perbuatan semacam itu, diakibatkan kami tidak memperoleh adanya jaminan adanya kepastian hukum dalam kedudukan kami sebagai veteran pejuang k.r.i yang menerima anugerah bintang gerilya pahlawan gerilya, dimana undang undang nomor tahun tidak konsekuen untuk tetap melestarikan ketentuan yang baik menguntungkan, yang berbeda dengan peraturan uu peraturan pemerintah. peraturan presiden sebelumnya mengatur keberadaan pahlawan gerilya bagi p.k.r.i., atau veteran p.k.r.i tetapi oleh undang undang nomor tahun materi itu dianggap remeh sehingga tidak perlu dipertahankan lagi, yang dengan demikian menyebabkan tidak pastinya kedudukan hukum kami beserta jajaran p k.r.i. maupun veteran p.k.r.i. ditengah tengah kehidupan bermasyarakat. uud yang merumuskan: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan seterusnya. bila penjelasannya yang menyebutkan kategori pahlawan adalah hanya jenis yaitu, pahlawan perintis kemerdekaan pahlawan kemerdekaan nasional dahlan proklamator pahlawan kebangkitan nasional pahlawan revolusi pahlawan ampera maka dengan tidak menempatkan gelar pahlawan gerilya dalam kategori pahlawan dalam undang undang nomor tahun yang mana sebelumnya para p.k.r.i. atau veteran p.r.i. telah menerima anugerah pahlawan gerilya dari negara, berarti perlakuan itu telah menyinggung kehormatan dan martabat kami yang mana masyarakat sudah terlanjur mengenai bahwa p.k.r.i. atau veteran p.k.r.i. adalah sebagai pahlawan, dan akibatnya menjadi kacau pendiri ini akibat dari bunyi tersebut, mengapa para pejuang k.r.i veteran p.k.r.l. sudah tidak disebut pahlawan lagi. oleh karena itu untuk menghindarkan jatuhnya martabat p.k.r.i atau veteran p.k.r.i pada umumnya, sudah selayaknya kepastian hukumnya diatur dengan baik dan sebutan pahlawan gerilya ditetapkan kembali. uud yang mengatur sbb setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan seterusnya. bahwa dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tersebut kami bersama para p.k.r.i atau veteran p.k.r.i merasa ada perlakuan diskriminatif, dimana kami diperlakukan. berbeda dari sebelumnya yang mengatur secara bagus daripada undang undang nomor tahun dan mengapa haknya untuk memperoleh gelar sebagai pahlawan gerilya diberangus oleh undang undang nomor tahun dimana para p.k.r.i. atau veteran p.k.r.i sebenarnya sudah memenuhi syarat dan rumusan pahlawan gerilya yang selesai menjalani skrining oleh negara pada tanggal desember yang dilakukan oleh kementrian urusan veteran r.i, dan skrining kelanjutan oleh departemen pertahanan keamanan pada tanggal oktober ), yang mana syarat yang digunakan dalam skrining adalah sama artinya dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang baru berlaku pada tanggal juni artinya baru berlaku setelah tahun kemudian dan selama itu kami p.k.r.i veteran p.k.r.i., sudah dianggap pahlawan gerilya oleh dan bangsa ini. oleh karena itu sudah selayaknya yang mulia bapak hakim konstitusi berkenan mengabulkan permohonan kami agar hak para p.k.r.i. atau veteran p.k.r.i untuk menyandang gelar pahlawan gerilya bisa tetap legal. dan tindakan ini sangat penting untuk dikembalikan lagi ketentuannya seperti semula dan dimasukkan dalam undang undang nomor tahun tindakan ini juga untuk mengenang jasa bung karno yang telah sangat menghargai para pahlawan bangsa dan menganugerahi gelar bintang gerilya termasuk pahlawan gerilya tersebut pada tanggal november kepada seluma jajaran p.k.r.i veteran p.k.rnguraikan semua argumentasi untuk permohonan kami tersebut ini, dengan segala hormat izinkan kami memohon kepada bapak hakim majelis mahkamah konstitusi yang mulia, sebagai berikut, petit berkenan untuk mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya. berkenan untuk merevisi undang undang nomor tahun bab untuk memasukkan kalimat, dan yang dirinci masih hidup. berkenan untuk merevisi undang undang nomor tahun beserta penjelasannya tentang pahlawan untuk menempatkan mengatur sebutan pahlawan gerilya dalam kategori pahlawan, berkenan untuk merevisi undang undang nomor tahun dalam untuk menempatkan mengatur bintang gerilya dalam tingkat derajat yang terhormat yaitu dalam derajat diatas semua jenis bintang yang lebih bam, yang dianugerahkan oleh pemerintah atau negara, sebab bintang gerilya adalah satu satunya bintang yang anugerahkan oleh negara untuk yang pertama kalinya. sebelum adanya bintang bintang yang lain. berkenan untuk merevisi undang undang nomor tahun untuk menempatkan bintang gerilya dalam derajat bintang utama dan berkelas, karena bintang gerilya adalah memakan simbol perjuangan rakyat semesta yang patriotik dan cikal bakal anugerah bintang yang identik dengan keberadaan negara kesatuan republik indonesia. berkenan untuk mengatur satya lencana perang kemerdekaan ke dan ke serta gom, yang tidak diatur dalam undang undang nomor tahun dan demikian pula agar satya lencana bakti ditingkatkan derajatnya menjadi bintang bakti. berkenan untuk mengatur dalam undang undang nomor tahun satu ketentuan bahwa tanda kehormatan bintang gerilya adalah sebagai nama bintangnya yang dianugerahkan oleh negara, sedang sebutan pahlawan gerilya adalah sebagai sebutan orang (subjek) yang menerima bintang gerilya yang pada umumnya adalah veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia, yang ditempatkan dalam kategori pahladalam bab yang dalam hal ini bertindak sebagai pemohon, dengan uraian sebagai berikut: setelah mendalami bunyi rumusan dalam dalam nomor tahun dan undang undang nomor tahun maka disampaikan permohonan untuk meluruskan rumusan (uji materi) dalam tersebut sebagai berikut, undang undang nomor tahun tentang gelar, rumusan yang diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa hanya menyebutkan pahlawan yang gugur, yang berarti ketentuan itu bertentangan atau tidak melestarikan ketentuan yang luhur yang atur dalam sebelumnya tentang pahlawan nasional yang masih hidup. dalam peraturan presiden dengan undang undang nomor tahun yang diundangkan pada tanggal september yang diatur dalam bab mengatur merumuskan pahlawan sebagai berikut: w.n.r.i yang gugur atau tewas atau meninggal dunia, karena akibat tindak kepahlawanan yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam tugas perjuangan untuk membela negara dan bangsa. w.n.r.i. yang masih dirinci dalam keadaan hidup, sesudah melakukan tindak kepahlawanan, dan dalam riw hidupnyajadi bila menyimak rumusan tersebut, telah diatur dengan jelas bahwa yang masuk kategori pahlawan adalah: para pahlawan yang melakukan tindak kepahlawanan, (yamg terdiri dari berbagai eksponen bangsa, baik golongan, suku, agama, tentara, polisi, tentara pelajar, mobilitas pelajar, kelaskaran), baik yang sudah gugur meninggal maupun yang masih hidup. mereka tersebut setelah lulus dalam skrining yang diadakan oleh pemerintah negara, (berdasarkan undang undang nomor tahun juncto undang undang darurat r.i nomor tahun bab bukti ). kemudian diberikan anugerah bintang gerilya pahlawan gerilenan untuk menyatakan bahwa materi muatan dan atau bagian dari undang undang nomor tahun dimaksud bertentangan dengan uud berkenan menyatakan bahwa materi maupun dan atau bagian dari undang undang nomor tahun dimaksud tidak mempunyai hukum mengikat. berkenan untuk merevisi meluruskan arti rumusan veteran r.i. undang undang nomor tahun dalam bab undang undang nomor tahun untuk revisi, agar ada kepastian untuk bisa kenang oleh masyarakat dan bangsa bahwa menurut fakta sejarah perjuangan, kaum veteran juga mendirikan negara, seperti yang dikatakan oleh buwono suhartono menteri pertahanan r.i, dan rumusan itu. untuk dirubah menambah kalimat "turut serta mendirikan sehingga rujukannya menjadi sebagai berikut veteran pejuang kemerdekaan r.i. dan seterusnya adalah yang turut serta mendirikan, membela, dan mempertahankan negara republik. indonesia yang tercinta ini. apabila majelis hakim mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono) mohon untuk diterbitkanlah peraturan presiden atau penetapan presiden diluar undang undang nomor tahun dengan peraturan khusus tersendiri tentang bintang gerilya dan pahlawan gerilya untuk tidak dicampur dengan peraturan lain tentang gelar. bahwa sebagai dasar argumentasi kami disampaikan sebagai berikut: makna fisiologis dan historis bintang gerilya dengan dengungkannya proklamasi pada tanggai agustus oleh bung karno dan bung hatta, maka bangsa indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka, dan dengan didirikannya negara kesatuan republik indonesia, maka bangsa indonesia memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat, yang tidak berada lagi dibawah pemerintah kolonialis belanda yang telah menjajah bangsa dan negara indonesia ini selama tahun. untuk mempertahankan proklamasi dan negara kesatuan r.i, tersebut, seluruh elemen bangsa bersatu padu, untuk berjuang melawan musuh angkara murka, yang mau meniadakan negara kesatuan republik indonesia. perjuangan ini terwujud dalam segala biutama perjuangan fisik yang dilakukan oleh seluruh potensi bangsa, yang dipelopori oleh pejuang kemerdekaan republik indonesia, antara lain eksponen tentara republik indonesia, tentara pelajar maupun kelaskaran, dengan angkat senjata melawan belanda yang ingin menguasai lagi negara indonesia. perjuangan fisik medan perang berlangsung sejak tahun sampai dengan ceasefire tahun beribu pejuang telah gugur harian ibu pertiwi dalam perjuangan yang bersejarah itu, yang jasadnya dimakamkan taman makam pahlawan yang tersebar segala penjuru tanah air. bermula dari amanat pesan yang diucapkan oleh bung karno kepada bangsa indonesia ini: bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengenang dan menghargai para pahlawannya dengan berpedoman pada pesan tersebut, tercetuslah bentuk penghargaan dan penghormatan oleh anak bangsa ini, dengan selalu mengenang dan menyebar pusara makam pahlawannya yang telah disemayamkan disetiap taman pahlawan negeri ini maupun dengan mengheningkan cipta kepada para pahlawan pada setiap kesempatan diadakan upacara. kesadaran untuk menghargai dan menghormati para pejuang kemerdekaan bangsa ini, diwujudkan dengan keluarnya peraturan undang undang, untuk memberi anugerah yang sangat monumental yaitu dalam wujud piagam surat tanda jasa pahlawan yang bermuatan bintang gerilya serta pahlawan gerilya kepada semua pejuang pahlawan kemerdekaan, baik yang telah gugur maupun yang masih diberi umur panjang dan masih bisa berkarya, yang telah dipersatukan dalam wadah organisasi legiun veteran republik indonesia, maupun angkatan penghargaan yang diberikan kepada beribu veteran pejuang kecuali berupa bintang gerilya, yang disebut pahlawan gerilya, sehingga bintang gerilya bermakna sebagai berikut, sebagai simbol patriotisme dan heroik dari perjuangan rakyat semesta bangsa indonesia. sebagai simbol persatuan dan kerelaan segala golongan, suku, maupun agama dalam mempertemukan jiwa raga dan harta benda untuk berjuang melawan penjajah.imbol peng anugerahkan tanda penghormatan bintang untuk yang pertama kali negara kesatuan republik indonesia. tentunya perlu diingat, bahwa hanya bangsa yang berjuang untuk membela dan mempertahankan kemerdekaannya (secara fisik), yang memilik taman makam pahlawan yang tersebar dalam negerinya. jadi secara historis, pada awalnya hanya ada veteran pejuang dan angkatan atau yang disebut pejuang kemerdekaan republik indonesia peri), yang menerima anugerah tanda jasa pahlawan berwujud bintang gerilya, sebagai pahlawan gerilya. peristiwa historis ini indonesia hanya terjadi sekali saja (eenmalig) yaitu pada waktu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara ini, yang merupakan awal berdirinya satu satunya negara dan pemerintah bangsa indonesia, yaitu nkri yang didirikan oleh bangsa indonesia, dimana sebelumnya tidak pernah ada suatu negara yang didirikan oleh bangsa indonesia. oleh karena itu, bintang gerilya mempunyai makna yang bermuatan historis spiritual, dimana yang terkandung dalam bintang gerilya itu, merupakan pengejawantahan yang meliputi hal hal sebagai berikut: kuatnya kesadaran anak bangsa untuk memiliki kemerdekaan negerinya sendiri, kuatnya semangat perjuangan anak bangsa untuk mendirikan serta membela dan mempertahankan berdirinya negara sendiri, n.k.r.i. sampai saat ini: besarnya kerelaan anak bangsa untuk mengorbankan jiwa raga dan harta benda dalam mempertahankan negara: kuatnya persatuan anak bangsa untuk meraih cita citanya demi tercapainya negara dan bangsa yang jaya, sejahtera, adil dan makmur toto tentram kartaraharja, besarnya rasa tanggungjawab anak bangsa untuk mempertahankan tegak berdirinya negara kesatuan r.i.: kuatnya ideologi pancasila yang menjiwai anak bangsa sebagai landasan perjuangan dan kehidupan berbangsa dan bernegara: dari pengalaman sejarah itu dapat dijelaskan secara rinci antara lain tentang hal hal sebagai berikut: negara indonesia ini, pada awalnya tidak ada gelar yang namanya bintang gerilya serta pahlawan gerilya yang dianugerahkan kepada para pejrdekaan indonesia yaitu veteran pejuang kemerdekaan indonesia maupun angkatan dalam wujud apapun. yang baru terjadi ada nama veteran sebagai para pejuang kemerdekaan r.i. dan angkatan setelah terjadinya perang kemerdekaan (revolusi fisik), yang bermakna sebagai veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia, yang telah turut serta untuk mendirikan, membela serta mempertahankan kemerdekaan indonesia pada tahun s d indonesia ini, sebelum adanya bermacam bintang dan tanda penghargaan (baik bintang r.i., dan lain lain), maka untuk pertama kali wujud penghargaan yang dianugerahkan oleh negara kesatuan republik indonesia, khusus kepada para veteran pejuang kemerdekaan indonesia, yang jumlahnya ratusan ribu itu, adalah bintang gerilya, bahwa bintang gerilya itu adalah suatu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara hanya satu kali (eenmallig) saja dalam kaitannya dengan perjuangan pejuang k.r,i. atau veteran dan berdirinya negara k.r.i. dan untuk yang pertama kali diberikan oleh negara, sebelum keberadaan bintang yang lain. indonesia ini, sudah diatur oleh veteran tentang hak dan kewajiban veteran pejuang k.r.i. untuk turut serta membangun negara setelah keberadaan veteran p.k.r.i., baru timbul keberadaan veteran lainnya, antara lain veteran pembela, veteran perdamaian. indonesia ini, adanya atau terjadinya veteran veteran yang lain (veteran yang lebih muda), baru timbul atau terjadi setelah adanya veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia mulai tahun indonesia ini, dengan tetap menghargai mereka yang dianugrahi bintang bintang lainnya (a. bintang republik indonesia atau bintang) jadi terjadinya negara k.r.i. maupun bintang gerilya adalah sama, hanya satu kali (eenmalig). sedang semua bintang bintang yang lain tersebut baru timbul dan terjadi keberadaannya setelah adanya proklamasi kemerdekaan dan bahkan setelah terjadinya (terciptanya) bintang gerilya, artinya, tidak akan ada bintang bintang atau lencana lain dalam wujud apapun, sebelum adanya atau terjadinya bintang gerilya, indonesia ini, oleh angkatan telah diberi penghargaan kepada setiap veteran pejuang yang telah meninggal, dan memiliki anugerah bintang gerilmakamnya yang terletak manapun, telah dipasang sebuah tonggak bambu runcing merah putih, sebagai peringatan dan penghormatannya atas jasa para pahlawan. oleh karena itu dengan menyampaikan secara historis keberadaan veteran pejuang republik indonesia dan angkatan serta terjadinya bintang gerilya, dan pahlawan gerilya, maka tidak selayaknya untuk menempatkan status bintang gerilya dan pahlawan gerilya dicampur dengan peraturan bintang yang lain. dengan kenyataan historis seperti itu, dimana bintang gerilya memiliki makna yang tinggi, yaitu sebagai simbol patriotisme dan heroik dari perjuangan rakyat semesta, sebagai simbol persatuan dan kerelaan berkorban dengan mempertahankan jiwa dan raga, maupun harta benda, dari segala golongan, suku, maupun agama, dalam berjuang melawan penjajah: sebagai simbol keberadaan negara k.r.i.:. indonesia: sebagai simbol, penganugerahan bintang gerilya sebagai tanda jasa pahlawan untuk yang pertama kali, dimana tidak ada kepastian hukum dalam undang undang nomor tahun maka sudah sepantasnya yang menyebut bintang gerilya, pahlawan gerilya, perjuangan dan lain, dikeluarkan dari undang undang nomor tahun dan anugerah bintang gerilya serta pahlawan gerilya, yang mana bintang gerilya tidak bisa dipisahkan dengan kategori sipil atau militer, dan bintang gerilya yang diperoleh dengan pertaruhan jiwa dan raga dan harta, harus dipisahkan dengan bintang yang lainnya. karena mempunyai sifat spesifik, dan dengan kerendahan hati mohon diterbitkan dengan peraturan presiden atau penetapan presiden khusus atau tersendiri, yang mengatur tentang bintang gerilya dan pahlawan gerilya, sebagai bentuk penghargaan yang tinggi kepada pahlawan gerilya, yang memiliki muatan makna historis dan psikologis, dalam kancah perjuangan kemerdekaan r.i. dengan diatasnya rumusan yang pasti dari makna pahlawan gerilya, dengan sumbang saran sebagai berikut: w.n.i, yang telah melakukan tindak pahlawan dengan mempertaruhkan jiwa dan raga dan harta dalam perang gerilya,selama dalam perjuangan dan ke untuk turut serta mendirikan, membela dan mempertahankan negara k.r.i". dengan adanya peraturan khusus tersendiri, bintang gerilya dan pahlawan gerilya seperti uu peraturan yang ada sebelumnya, antara lain peraturan pemerintah r.i. nomor tahun bukti ), undang undang darurat nomor tahun bukti undang undang nomor tahun bukti p4 ). dengan demikian ketentuan materi dalam undang undang darurat nomor tahun undang undang nomor tentang pahlawan gerilya tahun ikut dimasukkan, demikian pula ketentuan dalam (a) peraturan presiden r.i nomor tahun tentang pahlawan yang sudah gugur meninggal dan yang diridhoi masih hidup yang masih cukup baik untuk digunakan juga dimasukkan kedalam peraturan bintang gerilya pahlawan gerilya, tidak perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, seperti disebutkan dalam dan menurut undang undang nomer tahun posisi bintang gerilya tidak bermakna dan ditempatkan dalam urutan bawah. beruntung bahwa menurut keputusan mahkamah konstitusi, tempat pemakaman para veteran tetap bisa berada taman pahlawan utama. dan tidak perlu mengganggu ketenangan para veteran pejuang republik indonesia yang masih hidup ini, yang jumlahnya semakin sedikit, yang akan disingkirkan dari taman pahlawan kalibata) menurut undang undang nomor tahun maka dengan fakta yuridis yang tidak terbatas itu, ternyata, dalam undang undang nomor tahun masih banyak ketentuan yang tidak kuat (niet yacht) untuk itu perlu dibatalkan direvisi. kami bersyukur dan menghaturkan terimakasih, apabila bapak hakim yang mulia berkenan untuk meminta dengan hormat kepada yang mulia presiden sebagai yang berhak memberikan gelar untuk menerbitkan peraturan presiden atau penetapan presiden yang mengatur secara khusus atau tersendiri tentang bintang gerilya dan pahlawan gerilya seperti yang pernah diatur sebelumnya, dalam peraturan pemerintah r.i nomor tahun bukti ), undang undang darurat nomor tahun bukti ), dan undang undang nomor tahun bukti yang menyebutkan antara lain tentang jasa kepahlawanan penerima bintang gerilya yang otomatis sebagai pahlawan gerilya, demikian pula memberi arti bahwa bintang gerilya adalah nama bintangnya, sedangadalah sebutan orang pelakunya, yang mempertaruhkan jiwa raga untuk turut serta mendirikan, membela dan mempertahankan negara yang hanya terjadi untuk satukan (eenmalig) dalam sejarah perjuangan, sehingga bisa menjadi kenangan bagi bangsa ini untuk selamanya. yang tidak dicampurkan dengan aturan dalam undang undang peraturan tentang gelar bintang yang lain atau dipisahkan dengan undang undang nomor tahun dengan harapan agar tim pembuat peraturan mengikut sertakan l.v.r.i. sebagai narasumbemya. demikian pula didalam undang undang nomor tahun tidak ada aturan yang merumuskan apa yang disebut dengan pahlawan nasional, kecuali yang diatur dalam dan penjelasannya dalam tersebut, yang mana gelar pahlawan gerilya tidak ada rujukannya dengan jelas. oleh karena itu sarankan untuk merevisi dengan sumbang saran untuk memasukkan rumusan sebagai berikut, pahlawan nasional" adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah negara r.i. kepada w.n.i yang sudah gugur sudah wafat atau wni yang dirinci masih hidup yang telah melakukan tindak kepahlawanan dengan sikap dan perilaku perjuangan yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan yang bersifat sangat luar biasa bagi kepentingan dan kejayaan negara dan bangsa, maupun bagi kemanusiaan yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya, memasukkan gelar pahlawan gerilya dalam kategori pahlawan nasional dan mengatur arti makna masing masing pahlawan nasional seperti yang diatur dalam bab undang undang nomor tahun tentang tata cara pengajuan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. sehingga masyarakat bisa mengerti. makna pahlawan nasional yang ada pegangannya dengan member rumusan yang ada kepastian hukum, antara lain sebagai berikut, misal: apa makna pahlawan perintis kemerdekaan dan lain lain berkaitan dengan kategori pahlawan tersebut dalam penjelasan undang undang nomor tahun sampai dengan pahlawan ampera yang didukung oleh orba dan diberi gelar oleh orba, karena melawan oral yang menguntungkan orba, yang kemudian menjadi lawan orde reformasi, untuk ditumbangkan. oleh karena itu alangkah baiknya bila ketentuanrevisi untuk lebih memperjelas kepastian hukumnya tentang materinya pahlawan nasional dengan ditambahkan tentang kategori arti khusus pahlawan nasional, termasuk dimasukkannya pahlawan gerilya dalam dan serta dengan penjelasannya. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keberadaan bintang gerilya sudah lemah diatur dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang darurat nomor tahun dan undang undang nomor tahun yang dianugerahkan oleh bung karno sebagai presiden pada tanggai november dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dalam (a) mengatur tahun dalam kenyataannya banyak persoalan hukum dalam kaitannya wewenang mahkamah konstitusi tersebut yang tidak memperoleh kepastian hukum tentang arti menguji undang undang terhadap uud ketentuan ini secara hukum tidak menunjukkan pengertian tafsiran hukum yang jelas, yang seharusnya bahwa kewenangan mahkamah konstitusi berwenang menguji undang undang, dengan pengertian adalah meliputi menguji semua undang undang yang berada dibawah uud yang meliputi semua produk hukum yang dibuat oleh lembaga tinggi tertinggi negara baik badan eksekutif, badan legislatif dan m.p.r. oleh karena itu untuk menghindari kekacauan tafsiran hukum apa tidak sebaiknya bapak hakim mahkamah konstitusi yang memiliki wewenang berkenan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap (la) tersebut, seperti peraturan mahkamah konstitusi nomer pmk hal ini sangat penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang pesat dewasa ini, bahwa arti menguji undang undang terhadap uud adalah: menguji semua produk hukum yang berada dibawah uud termasuk tap mpr. dengan dikeluarkan peraturan pelaksana tersebut, menunjukkan bijaksananya para bapak hakim mahkamah konstitusi yang berkenan mengambil tindakan, sesuai dengan perkembangan hukum, untuk mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan tap mpr (produk hukum undang undang yang berada dibawah uud ini berarti akan menjamin adanya kepastian hukum yang diidamkan masyarakrti memperluas wacana pengertian hukum yang lebih luas, untuk memberi kesempatan luas bagi masyarakat yang memerlukan keadilan. apabila hal ini tidak diatur, lalu sampai kapan bahwa mahkamah konstitusi memiliki kesempatan bisa menyelenggarakan suatu keadilan hukum yang murni dimana sampai hari ini tidak ada lembaga tinggi lain yang mempunyai wewenang untuk menguji ketetapan tap mpr yang mungkin untuk selamanya. dalam undang undang nomor tahun telah dibuat ketentuan antara lain sebagai berikut, dalam huruf diatur bahwa pemakaman dengan upacara militer. tetapi dalam prakteknya wakil negara yang menerima jenasah penerima gelar bintang gerilya pahlawan gerilya dalam upacaranya dipimpin oleh wakil negara, seorang penjabat yang kadang kala inspektur upacaranya yang biasanya dari tni, yang hanya berpangkat kapten letnan. kejadian ini dengan sendirinya telah melecehkan kehormatan martabat veteran ri, sebagai penerima bintang gerilya. masa seorang pahlawan yang meninggal yang diserahkan kepada negara tetapi negara hanya diwakili oleh pejabat yang berpangkat kapten letnan sebagai inspektur upacaranya. memang kita para veteran pejuang sudah tidak menggunakan pangkat, semua sama hak dan kedudukannya, walaupun demikian kami veteran dalam pergaulan sebagai orang timur tetap memelihara sopan santun untuk selalu menghargai dan menghormati teman veteran yang mantan pejabat tinggi maupun yang berpangkat militer tinggi tanpa membedakan satu dengan yang lain, yang saling menghormat dan bersatu dalam melaksanakan tugas tugasnya.dengan baik dan memelihara tingkah laku yang tidak tercela. apakah bapak hakim mahkamah konstitusi tidak ikut merasakan genes melihat kenyataan itu. oleh karena itu hendaknya bapak hakim yang mulia berkenan untuk menyarankan kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan pelaksananya terhadap upacara kebesaran militer tersebut, agar yang mewakili negara dalam upacara pemakaman tersebut, inspektur upacaranya adalah berpangkat perwira tinggi jendral marsekal laksamana atau paling rendah berpangkat kolonel bagi daerah kota besar kota provinsi, dan didaerah kota kecil diusahakan mereka yang berpangkat perwira yang tertinggi yang ada daerah ituhormatan martabat kaum veteran sebagai pahlawan gerilya, merasa terhormat dan bangga. petit, mohon bapak hakim mahkamah konstitusi yang mulia, berkenan untuk mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya: mohon berkenan untuk meminta kepada pemerintah presiden untuk membuat uu peraturan presiden penetapan presiden khusus tersendiri untuk mengatur gelar bintang gerilya pahlawan gerilya, yang diperoleh dengan mempertaruhkan jiwa raga serta harta benda dan tidak dicampur dengan uu peraturan untuk gelar bintang yang lain, seperti yang lemah diatur dalam bukti dan agar bisa menjamin kekhususannya, dengan demikian veteran peri yang menerima anugerah tanda jasa pahlawan gerilya, bisa dikenang oleh bangsa ini untuk selamanya, yang mana peristiwa itu terjadi hanya satu kali (eenmalig) yang tidak terpisahkan dengan berdirinya negara kesatuan republik indonesia. untuk itu sudah selayaknya lvri disertakan dalam tim pembuat peraturan presiden atau penetapan presiden sebagai narasumbernya: mohon untuk memerintahkan untuk merevisi undang undang nomor tahun untuk memasukkan rumusan arti makna pahlawan nasional dalam agar bisa memberi kejelasan bagi masyarakat (yang mana dalam tim pembuat undang undangrrevisinya perlu ikut sertakan lvri sebagai narasumber). disarankan untuk menggunakan rumusan pahlawan nasional sebagai yang disumbang sarankan sebelumnya, pula tentang rumusan makna dari masing masing kategori pahlawan nasional temasuk pahlawan gerilya: mohon berkenan untuk mengeluarkan keputusan untuk pelaksanaan huruf undang undang nomor tahun untuk memperluas arti menguji materi undang undang, dengan diperluas yang berarti termasuk untuk menguji semua produk hukum peraturan yang dibuat oleh lembaga tinggi tertinggi negara yang mengatur kepentingan negara dan masyarakat yang derajatnya berada dibawah uud mohon berkenan untuk meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki peraturan pelaksana tentang protokol upacara pemakamlu dicermati bahwa dalam kenyataannya ada fakta historis, bagaimana yang sebelumnya itu menghargai nilai nilai kemanusiaan, bahwa ada w.n.i yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai pahlawan nasional, khususnya pahlawan gerilya, sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan. yang dirinci masih hidup. tetapi kemudian dalam undang undang nomor tahun tersebut, mengatur bahwa pahlawan itu adalah yang sudah meninggal. ketentuan itu jelas telah mengingkari kebenaran materi adanya penghargaan nilai nilai kemanusiaan yang diatur dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun demikian pula dalam undang undang nomor tahun dalam tersebut, mengatur pahlawan yang masih hidup. berarti dalam undang undang nomor tahun tersebut ketentuan pahlawan yang masih hidup sebagaimana diatur oleh sebelumnya, telah ditiadakan. ini berarti undang undang nomor tahun adalah yang tidak mau melihat adanya fakta historis serta nilai nilai kemanusiaan yang benar benar terjadi republik ini. sehingga yang diatur oleh undang undang nomor tahun tersebut telah melecehkan kehormatan martabat para pejuang kemerdekaan r.i. (peri) veteran p.k.rl.i. oleh karena itu sesuai dengan azas hukum yang berlaku, maka bila ada yang mengatur hal yang sama, maka pelaku hukum berhak diperlakukan mendasarkan kepada yang lebih baik yang lebih menguntungkan. dan itu sudah sepantasnya revisi sehingga menyebutkan ketentuan bahwa ada pahlawan yang doi masih hidup. dan dalam u.u. nomer tahun (dimana dalam tim pembentuk nya, lvri tidak ikut sertakan sebagai narasumber), dalam bab pahlawan nasional diatur sbb, pahlawan nasional gelar yang diberikan kepada w.n.i atau . ketentuan ini jelas tidak benar dan tidak adil, padahal dalam ketentuan sebelumnya sebenarnya juga diatur pahlawan yang dirinci masih hidup, demi membela negara (ini adalah memakan ketentuan spesifik dari tindak kepahlawanan penerima anugerah bintang gerilya atau pahlawan gerilya), yang tidak merupakan sarat khusus untuk memperoleh bintang bintang ysaran militer bagi penerima bintang gerilya pahlawan gerilya yang meninggal, sebagai diatur dalam huruf undang undang nomor tahun yang mana pada kenyataannya pernah dan sering terjadi bahwa yang mewakili negara sebagai inspektur upacara adalah berpangkat kapten letnan. kami usulkan yang menjadi inspektur upacaranya yang mewakili negara paling rendah berpangkat kolonel untuk daerah kota besar kota propinsi, dan untuk daerah kota kecil adalah seorang perwira yang pangkatnya tinggi yang menjabat berada didaerah kota kecil tersebut. dengan demikian penghargaan kepada pahlawan sudah finalperaturan pemerintah nomor tahun tentang mengadakan bintang gerilya sebagai tanda jasa, bukti fotokopran negara nomor sebagaaturan pemerintah nomor tahun menjadi undang undang: bukti fotokopi peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penetapan, penghargaan, dan pembinaan terhadap pahlawan: bukti fotokopi tanda jasa pahlawan: bukti fotokopi keputusan presiden panglima tertinggi angkatan bersenjata republik indonesia nomor btk tahun tentang pemberian tanda tanda kehormatan, bukti fotokopi kartu ijin pemakaian tanda tanda bintang kehormatan jasa, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang veteran republik indonesia, bukti fotokopi berkas pendaftaran veteran kepada kepala perwakilan departemen urusan veteran republik indonesia, bukti fotokopi surat keputusan nomor: skep tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan gelas kehormatan veteran pejuang kemerdekaan ri: bukti fotokopi uud bukti fotokopi surat keputusan nomor kepangkangka dan, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan pemohon sebagaimana diberitahukan oleh putera pemohon bernama toto trihamtoro, s.h., m.h. dengan surat bertanggal mei yang pada pokoknya memberitahukan bahwa pemohon telah. meniunia pada hari rabu, mei berdasarkan pemberitahuan tersebut maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur karena pemohon telah meninggal dunigugur,rwakilanmaterialis akbarperti dalam undang undang nomor tahun ), yang berlaku sebelumnya, yang diatur dalam bab yang menyebutkan adanya pahlawan yang dirinci masih hidup, yang kemudian ketentuan itu tidak lagi diatur oleh undang undang nomor tahun tersebut, sehingga tersebut telah merugikan hak asasi martabat mereka pahlawan yang sekarang masih hidup yang jumlahnya masih ribuan orang itu. jadi menjadi pertanyaan, mengapa ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang katanya merupakan kodifikasi yang disesuaikan dengan kemajuan, tetapi tempat materinya yang diatur banyak merugikan subjek yang diatumya, yang tidak mengatur lebih baik, malahan menjadi mundur u.u. nomer tahun dan penjelasannya tersebut, ternyata tentang materi pahlawan gerilya, juga tidak ada pengaturannya. fakta ini jelas adalah bisa dikatakan telah melecehkan kedudukan p.k.ri atau veteran p.k.rl.i. jauh sebelum undang undang nomor tahun (bukti tersebut berlaku, maka bersatulah peraturan pemerintah nomer tahun (bukti yang diundangkan pada tanggal september dan undang undang darurat republik indonesia nomer tahun (bukti yang diundangkan pada tanggal desember yang dalam bab dalam mengatur tentang anugerah tanda jasa bintang kehormatan bernama bintang gerilya dan dalam mengatur sbb: bintang gerilya berbentuk dan seterusnya . dan tengah tengah dalam lingkaran dilukiskan tulisan pahlawan gerilya" dengan dilingkari rangkaian padi. selanjutnya dalam undang undang nomor tahun ketentuan dalam undang undang darurat nomor tahun tersebut tetap diatur lagi yang mana ketentuan tersebut dimasukkan dalam bab undang undang nomor tahun ), yang dengan berlakunya ketentuan itu menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan pahlawan gerilya tersebut bagi bangsa indonesia, sehingga harus dilestarikan keberadaannya dalam uu. jadi adalah sama sekali tidak benar alasan tim pembentuk undang undang nomor tahun yang mencabut meniadakan ketentuan dalam dan undang undang darurat nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tersebut. demikian pula tidak benar hasil kajian dari tim pembentukterdapat adanya pahlawan gerilya, sehingga tidak dimasukkan dalam penjelasan undang undang nomor tahun perlu disimak bahwa sebelum undangannya undang undang nomor tahun maka tentang pahlawan gerilya tersebut sudah diatur dalam undang undang darurat nomor tahun dan kemudian diatur lagi dalam undang undang nomor tahun ). tentang bintang gerilya pahlawan gerilya. tetapi sebutan gelar pahlawan gerilya tidak ikut dimasukkan. walaupun keberadaanya gelar pahlawan gerilya sudah jelas ada dasarnya dalam undang undangnya, tetapi ternyata sebelumnya tidak diatur dalam undang undang nomor tahun ). hal ini diperkirakan, karena kelalaian atau kesengajaan tim pembuat undang undang nomor tahun ), yang tidak mengikut sertakan lvri sebagai narasumber, sehingga undang undang nomor tahun tersebut tidak mengatur materi pahlawan gerilya tersebut yang mana tersebut ditanda tangani oleh subandrio sebagai pejabat presiden. padahal secara yuridis baik fosil maupun materil mereka para p.k.r.i. veteran p.k.rl.i. dalam skrining sudah memenuhi rumusan sesuai dengan bab undang undang nomor tahun tersebut. jadi sudah jelas bahwa penerima anugerah tanda jasa pahlawan tersebut ), menurut ketentuan undang undang adalah penyandang gelar pahlawan gerilya. hal ini diperkuat dengan adanya fakta konkrit dan spesifik, dengan dikiranya sebutan pahlawan gerilya dalam bintang gerilya tersebut (bukti ). sedang ukiran sebutan gelar pahlawan gerilya diatas bintang gerilya itu tidak hanya main mainan saja atau tidak ada artinya atau tidak serta merta menjadi pahlawan gerilya, tetapi dengan dikiranya kalimat pahlawan gerilya tersebut sudah jelas membuktikan pengakuan pemerintah negara bahwa penerima bintang gerilya otomatis juga menyandang gelar pahlawan gerilya. jadi ukiran itu yang diciptakan terutama oleh perintah bung karno sebagai presiden itu tidak sembarang saja, tetapi jelas pasti ada maksud luhur, yaitu untuk menghormati menghargai jasa para p.k.r.i. veteran p.k.r.i. sebagai pelopor perjuangan, berjuang dengan suka rela mengorbankan jiwa raga dan harta benda demi kepentingan bangsa dan negara, yang dengan semangatnya yang berkobar melawan penjajah yang menjajah ratusan tahun lamanya, dengan angkat senjata, berjuang untuk mendirikan negara, mempertahankan serta membelanya, selama tahun dalam agresi ke maupun ke yang mana ribuan pejuang telah gugur medan laga, dan peristiwa heroejarah perjuangan bangsa indonesia ini terjadi hanya satu kali (eenmalig) dalam sejarah bangsa. tetapi hasil perjuangannya dari para p.k.r.i. veteran p.k.r.i. berwujud sebuah negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang bisa diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini sepanjang masa. apa sejarah perjuangan bernilai luhur ini tidak sepantasnya bangsa ini mengenang dan menghormati para pahlawannya seperti amanat bung kar sehingga sampai dewasa ini telah menjadi tradisi bahwa bangsa ini dalam setiap upacara pasti mengheningkan cipta bagi pahlawannya. apakah hanya mengheningkan cipta terhadap pahlawan yang disebut dalam beserta penjelasannya undang undang nomor tahun yang tentunya jumlahnya tidak lebih dari orang. tentu kami yakin bahwa amanat bung karno itu tertuju kepada para pahlawan gerilya yang telah dipelopori oleh pak firman pada masa perjuangan dengan semangat berlaga medan juang melawan penjajah. yang jumlahnya ribuan orang yang terdiri dari berbagai jabatan, suku golongan, tni, polisi dan tentara pelajar maupun kelaskaran. jadi untuk penghormatan terhadap pahlawan yang untuk pertama kali itu, agar bisa dipahami secara konkrit, maka bung karno sebagai presiden panglima tertinggi angkatan perang, menganugerahkan bintang gerilya itu kepada w.n.i yang disebut para p.k.r.i. veteran p.k,r.i dengan secara adil atur dalam undang undang darurat nomor tahun dan dan undang undang nomor tahun ). bahkan bung karno sebagai presiden mengakui ketentuan u.u tersebut, memerintahkan untuk mengukir dalam bintang gerilya sebutan pahlawan gerilya oleh karena itu harus tetap dipatuhi bahwa itu adalah perintah undang undang ukiran tulisan gelar pahlawan gerilya dalam bintang gerilya itu untuk menunjukkan penghormatan kepada pejuang kemerdekaan republik indonesia yang sekarang disebut veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia. dan hal itu sesungguhnya adalah bukti adanya pengakuan penghargaan penghormatan secara yuridis formil maupun materiil dari pemerintah negara, yang dianugerahkan kepada para pejuang kemerdekaan republik indonesia peri) veteran p.k.r.i., oleh presiden panglima tertinggi angkatan perang rep. indonesia. pada tanggal november dalam wujud suatu piagam surat tanda pahlawan bukti ), dimana dalam piagam tersebut tertulis antara lain sbnugerahkan tanda jasa pahlawan, atas jasanya dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan negara". dan sejak saat itu pejuang k.r.i. (yang sekarang disebut veteran pejuang r.i.) berhak menyandang gelar pahlawan gerilya. yang selanjutnya dikenal oleh bangsa indonesia ini, bahwa veteran p.k.r.i adalah para pahlawan gerilya). tetapi oleh undang undang nomor tahun tidak menganggap sebagai pahlawan. jadi sejak masa revolusi fisik, melihat tindak kepahlawanan yang luar biasa dari para p.k.r.i. baik yang sudah gugur maupun yang selamat, dalam medan laga untuk mengusir musuh, dan mempertahankan negara, maka sudah direncanakan untuk menerbitkan anugerah bintang gerilya dengan ukiran diatasnya bintangnya kalimat pahlawan gerilya. jadi sudah jelas bahwa pengguna bintang gerilya secara otomatis menjadi pahlawan gerilya. maka tidak akan terjadi bahwa akan ada pejuang yang menerima anugerah pahlawan gerilya saja, tanpa menerima bintang gerilya. jadi setiap penerima bintang gerilya berarti otomatis disebut pahlawan gerilya. ini berarti tidak mungkin ada penerima bintang gerilya tanpa disebut pahlawan gerilya. dan ini tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. mengapa sudah cukup jelas dasar hukumnya, tetapi yang baru tidak mengaturnya. dalam peraturan pemerintah undang undang nomor tahun yang mana undang undang nomor tahun tersebut ditanda tangani oleh subandrio sebagai pejabat presiden, karena pada waktu itu presiden sukarno pergi hibah luar negeri, ternyata peristiwa yang heroik tentang penganugerahan piagam surat tanda jasa pahlawan seperti tersebut dalam bukti dalam kaitannya dengan anugerah gelar pahlawan gerilya tersebut, tempat tidak diatur didalam undang undang nomor tahun padahal undang undang nomor tahun tersebut baru diundangkan pada tanggal september jauh waktunya dengan tanggal pemberian anugerah piagam surat tanda pahlawan bintang gerilya dengan gelar pahlawan gerilya) pada tanggal november ). yang anugerahkan berdasarkan undang undang darurat r.i nomor tahun yang dalam dan mengatur tentang pahlawan gerilya, demikian pula dalam undang undang nomor tahun dalam bab menyebutkan adanya pahlawan gerilya. maka perlu dipahami bahwa penyebutan pahlawan gerilya dalam undang undang darurat nomor tahulam bab bukan sebatas yang serta merta saja main main saja, tetapi sebutan gelar pahlawan gerilya itu yang diukir diatas bintangnya, adalah sesuai dengan fakta sejarah sebagai penilaian yang luhur, dan juga berdasarkan yang berlaku sebelum keluarnya undang undang nomor tahun sebagai bukti pengakuan yuridis baik materiil dan fosil dari pemerintah dan negara.yang dianugerahkan oleh presiden mewakili pemerintah maupun negara, kepada p.k.r.i. yang sekarang disebut veteran pejuang kemerdekaan indonesia. lalu pertanyaannya muncul, apakah hal ini terlupakan atau memang sengaja tidak masukkan kedalam undang undang itu, karena tim pembuatan undang undang nomor tahun tersebut yang pada umumnya tidak ikut merasakan pahit gerilya berperang berjuang, dari lvri juga tidak ikut sertakan sebagai narasumbernya, atau apakah memang ada maksud lain dari dr. subrandio untuk merendahkan martabat para p.k.r.i. sehingga sebutan pahlawan gerilya tidak diatur dalam undang undang nomor tahun padahal sebagai contoh dalam bukti tanggal agustus ada keputusan presiden panglima tertinggi angkatan bersenjata yang memberi anugerah bintang gerilya termasuk pahlawan gerilya kepada penerimanya (yang dikenal adalah para p.k.r.l, yang tertulis dalam lampiran keputusan itu dalam kolom tanda jasa yang dianugerahkan) menyebut, bintang pahlawan gerilya. demikian pula dalam bukti ada, kartu izin pemakaian tanda bintang kehormatan jasa dari departemen pertahanan keamanan veteran dan demobilisasi r.i. yang dalam kolom nama tertulis kalimat btg p.gerilya (maksudnya bintang pahlawan gerilya) dan diperkuat dalam kolom berdasarkan pts dari, ada tulisan nomor btk skep presiden ri, tanggal agustus dan nomor skep men. pangan, tgl agustus dengan bukti dan itulah sebagai bukti adanya pengakuan pemerintah dan negara terhadap peri penerimanya, sebagai pahlawan gerilya tersebut, yang mendasarkan kepada u.u. yang berlaku, yang dewasa ini disebut sebagai veteran pejuang kemerdekaan ri. jadi apakah menurut ketentuan undang undang nomor tahun hal tersebut tidak mulia, yang malahan menentukan, mereka penyandang bintang gerilya yang ingin jadi pahlawan gerilya harus meninggal lebih dulu dengan cara apapun, mungkin juga bisa dengan cara bunuh diri agar bisa jadi.. apakah ketentuan ini wajar dan adil? jadi jelas pembuat undang undang nomor tahun itu tidak mau melestarikan keberadaan pahlawan gerilya yang sudah diatur oleh uu. apakah lalu perbuatan mereka bisa kategorikan sebagai melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau onrechtmatigedaad. ketentuan dalam undang undang nomor tahun itu merugikan kehormatan martabat p.k.r.i karena terbukti bertentangan dengan uud perlu diketahui, bahwa peristiwa perjuangan heroik ini, disimak oleh bung karno, yang menyaksikan bagaimana hebatnya perjuangan dan pengorbanannya para pejuang k.r.i., yang dipelopori oleh pak firman sebagai panglima besar, lalu mengamanatkan sebagai berikut, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa pahlawannya". demikian juga dr. buwono sudarso yang menjabat sebagai menteri pertahanan r.i. yang dalam wawancaranya yang disiarkan oleh seluruh media masa baik didalam maupun luar negeri, mengatakan sebagai berikut: tanpa veteran tidak ada republik ini, tanpa veteran tidak akan ada tentara nasional indonesia'. lalu mengapa gelar pahlawan gerilya tidak dimasukkan dalam kategori pahlawan nasional, padahal keberadaannya sebelumnya telah diatur dalam undang undang darurat nomer tahun juncto undang undang nomor tahun dengan jelas mengaturnya dengan menyebutkan gelar pahlawan gerilya yang sebutan penghargaan itu diukir dalam bintangnya, yang artinya merupakan anugerah yang pernah diberikan oleh negara sebelumnya tentang penganugrahan bintang gerilya. jadi ukiran pahlawan gerilya diatas bintang gerilya itu memang merupakan keputusan pemerintah negara yang mewakili keinginan bangsa itu, dan bukan hanya hiasan yang tidak ada maksudnya. jadi ukiran pahlawan gerilya dalam bintang gerilya itulah sebagai bukti yuridis baik formil maupun materil tentang keberadaan gelar pahlawan gerilya. ukiran kalimat pahlawan gerilya yang perintahkan pengukurannya oleh presiden panglima tertinggi angkatan perang yang bertindak atas nama pemerintah maupun negara (lihat bukti ). maka bangsa ini seharusnya memahami bagaimana sikap bung karno yang bijaksana dan mulia itu terhadap para pahlawannya. tentunya tidak hanya merupakan tulisan yang main main saja atau hanya sembarang tulisan saja. yang benar adalah ada kenyataan fakta sejarah yang terjadi, bahwa itulah suatu bukti adanya sejarah perjuangan bangsa indonesia, yang hanya terjadi sekali (eenmalig) yang merupakan sejarah yang harus dikenang oleh bangsa.inww (an peraturan bupati posshibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,perlu menetapkan pedoman bupati posone!ketbarang milik daerah lembaran daerah kabupaten pospertama pengertian dalam peraturan bupati ini yang akan dimaksud dengan5, tata cara pelaporan belanja hibah hak dan kewajiban pemberi dan penerima belanja hibah dan sanksi format npdalam ini. persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada inibagian kedelapan pencairan belanja hibah berupa uang (l)belanja hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung sp2d ls). belanja hibah berupa uang disalurkan melalui rekening kas umum daerah dan ditransfer langsung rekening penerima hibah. param hal pencairan belanjabendahara ppid. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah, naskah perjanjian hibah daerah, apa photo copy kartu identitas ktp) pimpinan lembaga organisasi penerima hibah, photo copy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga organisasi dan atau rekening umum kas daerah, kwitansipimpinan lembaga organisasi, dan surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan nphhibah berupa barang jasa skpd melakukan proses pengadaan barang jasa berdasarkan dpa skpd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan skpd mencatat barang jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa ,objek,rincian objek belanja hibah barang jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga dan atau masyarakatini dilakukan setelah persyaratan lengkapi,cantumkan nama lengkap pimpinan instansi, naskah perjanjian hibah daerah photo copy kartu identitas ktp) pimpinan instansi penerima hibah, dan bagian kesepuluh penggunaan penerima belanja hibah menggunakan hibah sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah. penerima belanja hibah dilarang untk mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain. bagian kesebelas pertanggungjawaban dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah kabupaten poso atas pemberian belanja hibah meliputi proposal dari calon penerima belanja hibah kepada bupati, naskah perjanjian hibah daerahrai hibah yang diterimanya pertanggung inibagian keuangan bagiangiandalam halmelalui sebagaimana dimaksud pada dan ini. dalam hal iniini paling lambat bulan setelah tahun anggaran berakhir. laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan sistematika .gy sekurang kurangnya terdiri dari tina surat pengantar ditujukan kepada bupati, latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan: realisasi pelaksanaan kegiatan: format laporan penggunaan belanja hibahayahut.mengungkapkh. ini. bagian keduabelas sanksi penerima belanja hibahanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ini bupati melalui bagian keuangan dan skpd terkait melaksanakan pengenaan sanksi sebagaimana (pe dimaksud pada ini sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketigabelas audit penggunaan belanja hibah berupa uang, barang jasa dengan nilai atas rp. (satu milyar) wajib diaudit oleh badan pemeriksa keuangan dan ataubupati melalui bagianbupati melalui skpd terkait. bab iii belanja bantuan sosial bagian kesatu pedomangt.iz keadilan, kepatutiniterdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat dea ostutnnya. bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada s5) dialokasikan kepada penerima bantuan sosial yang nama dan alamatnya sudah jelas dalam lampiran peraturan bupati tentang penjabaran apbd. (secara tidak terus menerus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. belanja bantuan sosial bersifat sementara dan secara tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ini, artinyaini, artinyainiini kabupaten poso. kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada huruf iniiniini bagian ketiga bentuk dan besaran belanja bantuan sosialgedung dan bangunan dan akan langsung sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang jasa pemerintempat jenis dan tujuan belanjaantara lainsosial sebagaimana dimaksud pada huruframpilan, pemberian stimulasi modal, peralatan usaha penggalian potensi dan sumber daya, dalam bentuk antara lain penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian motivasi, dan pemberian bantuan usaha jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk antara lai modal usahaantara lain penyedia dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi ,pangan ,sandang,kesehatan dan penampungan ),pemulihan darurat prasarana dan sarana ,bantuan berbaikan rumah masyarakat ,santunan duka, serta santunan kecacatan. kegiatan sebagai mana dimaksud pada huruf a,huruf huruf c,huruf d,huruf e,huruf dapat dilakukan dan dalam bentuk kegiatan dan atau non fisik. fi) bagian kelima pengajuan dan persyaratan permohonan individu ,keluarga,iniini dilengkapi dengan proposal yang memuat informasi paling sedikits busah)pan individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan ber selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ini untuk lembaga non pemerintahan penerima belanja bantuan sosial meliputi, antara lainuntuk lembaga non pemerintahan. permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf ini sekurang kurangnya memuat informasi tentang yang meliputi nama lengkap: tempat tanggal lahir, alamat lengkap, pekerjaan aktivitas, status perkawinan, nomor rekening: photo copy kartu identitas ktp) yang masih berlakuinipimpinan dapat mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada skpd terkait sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. bagian keenam evaluasi permohonan bupatilakukan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ini, kepala skpd dapat membentuk tim evaluasi. kepala skpd terkait sebagaimana dimaksud pada iniinicial dalam rancangan kua dan pas. skpdsekretarisini,pemuda dan olahraga, urusan kesehatan dipaksakan oleh dinas kesehatan, urusan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah, urusan pemukiman, perumahan dilakukan oleh dinas perumahan dan kebersihan kota, keluarga berencana dan perlindungan anak, urusan sosial dan keagamaan dilaksanakan oleh: bagian tata pemerintahan dan kesejahteraan sosialraga dilaksanakan oleh dinas pendidikanperkebunan dan kehutanan, dan urusan perikanan dan peternakan dilaksanakan oleh dinas kelautan,perikanan dan kesehatan hewan. bagian ketujuhiniiniini dalam kelompok belanja langsung,yek rincian obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat. (l)dan atau masyarakat yang tidak dapat direncakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada bagian kedelapan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang (l)pencairan bantuan sosial berupa uang dengan jumlah lebih besar dari juta rupiah dilakukan dengan cara pembayaran langsung sp2d ls), dan jumlah lebih kecil dari juta rupiah dilakukan melalui mekanisme tambah uang (tu). bendahara bantuan sosial pada ppid mengajukan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) maupun surat permintaan pembayaran tambah uang spp tu) berdasarkan dpa ppid sesuai ketentuan peraturan perundang undangan penerbitan spp ls maupun spp tu surat permohonan pencairan bantuan sosial: photocopy kartu identitas ktp) penerima belanja bantuan sosial:: dan surat pernyataan tanggungjawab photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga organisasi, dalam hal spp,ini dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut pomrf dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial, photocopy kartu identitas ktp) penerima bantuan sosial, dan surat pernyataan tanggungjawab (pakta integritas) bagian kesepuluh penggunaanterima kepada pihak lain. bagian kesebelas pertanggung jawaban dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah kabupaten poso atas pemberian belanjaelanjnerimaan belanja bantuan sosial bertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d) ini disimpan dan dipergunakan oleh penerima belanja bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. aan lamanya waktu penyimpanan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b)anini menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial kepada bagian keuangan. bagian keuanganbantuan sosial. bagiangian keuangan dan skpd terkait melakukan penagihan laporan penggunaan belanja bantuan sosial secara berkala setiap triwulan. dalam halselambat lambatnya sebelum pencairan penyaluran tahap berikutnya, dan pertanggung paling lambatpada. laporan dengan sistematika sekurang kurangnya sebagai berikut surat pengantar ditujukan kepada bupati, latar belakang:. bermaterai cukup, dicapformat laporan penggunaan belanja bantuan sosialih.t bagian keduabelas sanksi penerimaan belanja bantuan sosial yang melanggar ketentuanini dapat berupa peringatan tertulis, bupati melaui bagian keuangan dan skpd terkait melakukan mengenakan sanksi sebagau mana dimaksud pada ini sesuai peraturan perundangan undangandalam peraturan perundang undangan yang berlaku. bab monitoring ,evaluasi dan pengawasan bagian keuangan mana dimaksud pada disampaikan kepada bupati dan skpd yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberi belanja hibah dan belanja sosial dilakukan oleh inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang undangan bab ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati dan keputusan yang sederajat dinyatakan masih tetap berlaku selamasepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaso. ditetapkan poso pada tangga ara jamuan o)) ae. piet.inkiriwang lampiran peraturan bupati poso nomor tahun tanggal jamua(nph) pada hari ini .tanggal .bulan.tahun.yang bertanda tangan bawah ini nama nun sunan pangkat ena pak kasus peran kan jabatan aan than arema ara man yang bertindak untuk dan atas nama bupati poso.yang selanjutnya disebut pihak pertama nama elanbreb tan name anas anne ktp kedsasesnsan range enn ooh jabatan seknatanuieo men pena uka nae kek enam kab basa alamat kansas erna nannesan kaki ebi haa men sama kabupaten kota .ooo.o.oo.o. kegiatan men ann pra anta mpa yang bertindak untuk dan atas nama .oco.oooocooooooooooo. desa kultural . kocbibalat sec nvo so. come. benzene00nnanaonedaerah dengan ketentuan sebagai berikutnaa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam dapat berapa uang atau barang bab iii belanjaan bukannya kepada pemerintah, san pemerintah daerah lainnya, sin perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, jumlah dan tujuan hibah pihak pertama memberikan hibah . kepada pihak kedua, berupa uang besar jelas sengikntas kennnaria) pencairan dana hibah daerah pencairan dana hibah .yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten poso sik keramas tahun .dilakukan secara triwulan sesuai alokasi yang ditetapkan. untuk pencairan dana . pihak kedua mengajukan permohonan kepada pihak pertama, dengan lampiran: naskah perjanjian hibah daerah, foto copy rekening .yang masih aktif, surat pernyataan tanggung jawab, pihak kedua setelah menerima dana hibabantuan .didanai dari hibah .yang telah disetujui oleh pihak pertama,.. esa hak dan kewajiban pihak pertama pihak pertama berhak menunda pencairan dana...nyatakan dan benar melalui verifikasi oleh pemerintah daerah. perubahan pergeseran anggaran apabila penambahan .cbooo. pihak kedua melakukan perubahan alokasi dana. sesuai mekanisme perubahan apbd, setelah alokasi perubahan tersebut bag ditetapkan oleh pemerintah daerah. dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan.lain belum tercantum dalam nph ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum. pihak kedua pihak pertama re. epa tatap pangkat gol. ti20so ppa an: piet inkiriwangaun akan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah nph) belanja hibah dapat diberikan secara berkelanjutan untuk mengembangkan kemandirian dan mempertahankan tingkat kinerja. (l) kabupaten pososesuai denganbelanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan inihibah kepada pemerintah umum. belanja hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk pemberian belanja hibah tah untuk melaksanakan kegiatan aci belanja hibah kepada pemerintahidaerah, dan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya akumulasi hibah yang pernah pa: diterima dan atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan belanja hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf 1x44 berkedudukan sebagai badan usaha milik daerah kabupaten poso belanjaberkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah memiliki sekretariat dan atau alamat tetap dan jelas. belanjadan atau alamat tetap dan jelas. bagian ketiga bentuk belanja hibahbagian keempat pengajuan dan persyaratan permohowalikota bupati bagi pemerintah daerah lainnya direktur utama atau sebutan lain bagi perusahaan daerahini sekurang kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup pakta integritassalinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan atau pengurusetak melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada sekretariat daerah. ig. unit kerja sebagaimana dimaksud pada ini,meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal pada tata usaha pimpinan. tata usaha pimpinan mendistribusikan surat permohonan dokumen proposal kepada skpd terkait sesuai dengan bidangnya. bagian kelima evaluasi pemohon bupati menunjuk skpd terkait untuk melakukan evaluasi teknis permohonan bantuan belanja hibah dan bantuan sosial. skpd terkait melakukan evaluasi administr mana dimaksud pada ini,kepala skpdini sesuai dangan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. hasil rekomendasi kepala skpd dan pertimbangan tapi sebagaimana dimaksud dalam dan dalam ini, menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan kua dan pas. skpd terkait melakukan evaluasi teknismama asisten melalui bagian terkait pada sekretariat tali daerah kabupaten(l). urusan kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan, urusan pekerjaan umum bidang dan jembatan, irigasi dan tataruang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum, urusan perumahan, kebersihan dan kelistrikan dilakukan oleh dinas perumahan dan kebersihan kota, urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh badan lingkungan hidup, urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak dilaksanakan oleh badan pemberdayaan perempuan keluarga berencanadilaksanakan oleh dinas koperasi dan usaha mikro kecil, perindustrian dan perdagangan, urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan, il., urusan perusahaan daerah dilaksanakan oleh bagian administrasi perekonomian dan pembangunan, urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh badan ketahanan pangan daerahkehutanan dan perkebunan, urusan perikanan dan peternakan dilaksanakan oleh dinas kelautan, perikanan dan kesehatan hewan, bagian keenam penganggaran belanja hibah berupa uang dicantumkan dalam rka ppid. aa belanja hibah berupa barang jasa cantumkan dalam rka skpd. rka ppid dan rka skpd sebagai mana dimaksud pada dan ini menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam apbd sesuai dengan peraturan perundang undangan ppid menganggarkan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ini dalam kelompok belanja tidak langsung ,jenis belanja hibah ,obyek dan rincian obyek belanja hibah bupati mencantumkan daftar nama. daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada s5) menjadi dasar penyaluran penyerahan belanja hibahdan atau jasa didasarkan atas dpa skpd. bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran belanja hibah dengan keputusan bupati. bagian ketujuh naskah perjanjian hibah daerah berdasarkan peraturan bupati tentang penjabaran apbd dan permohonan pencairan dari calon penerima belanja hibah,di butuhkan naskah perjanjian hibah daerah nph) untuk masing mi: masing penerima hibah. bupatiskpd terkait yang mendapat kuasa dari bupatidari bupati sebagai mana yang dimaksud pada ini dengan menerima hibah. pencarian penyaluran penyerahan belanja hibah dilakukan setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah nph) nph sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut pemberi dan penerima belanja hibah tujuan pemberian belanja hibah besaran rincian penggunaan belanja hibah yang akan diterima hak dan kewajiban tatacara pencarian penyaluran penyerahan belanja hibah, |
eniumah tidak layak huni yang bersumber dari dana alokasi umum pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pasurutahun nomor bab surat perintah kerja surat perintah kerja yang disingkat spk adalah surat perjanjian antara pejabat pembuat komitmen ppk) yang disebut dengan pihak pertama dan koordinator fasilitator tenaga fasilitator lapangan tfl) yang disebut dengan pihak kedua, yang didalamnya mengatur dan mengikat semua tentang tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban, sanksi, pembiayaan, pemutusan kontrak kerja, keadaan memaksa (force majeure), penyelesaian masalah perselisihan yang harus dipatuhi oleh pihak kedua. bab vii daftar rencana pembelian bahan bangunan daftar rencana pembelian bahan bangunan yang disingkat dpb2 adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum melakukan penarikan dana bantuan dari rekening tabungan guna pengendalian penggunaan dana rth apbd, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan. penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan dpb2dokumen perencanaan yang meliputi rencana anggaran biaya rab) dan dpb2 yang telah diajukan dalam dokumen proposal, maka penerima bisa mengajukan berita acara perubahan dokumen perencanaanjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan ini dilakukan antara kelompok penerima bantuan dan pihak toko yang telah ditunjuk dari hasil musyawarah warga dan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh penerima bantuan. sebelum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ini terlaksana, kelompok penerima bantuansebagaimana dimaksud pada meliputi ketersediakesepakatan yang telah dilakukan oleh kelompok penerima bantuanformat daftar rencana pembelian bahan bangunan (dpb2) nomor nba makanan anna akan nama penerima bantuan balkan kanan nomor ktp balkan kanan alamat balkan kanan desa kelurahan balkan kanan kecamatan balkan kanan kabupaten kota pakan nomor rekening penerima bantuan pakan jumlah dana yang ditransfer toko penyedia bahan bangunan jenis bahan bangunan (unit rp) rp) total harga pembelian terbilang ditanggapi oleh: nama toko penyedia bahan bangunan kanan alamat toko penyedia bahan bangunan kanan nomor rekening bank toko penyedia kanan toko penyedia bahan bangunan total dana yang ditarik terbilang pasuruan,. . mengetahui: diajukan oleh: kasih pengembangan rumah swadaya penerima bantuan diverifikasi oleh: disetujui oleh: difasilitasi oleh: koordinator fasilitator ketua kpb tenaga fasilitator lapangan bupati pasuruan, ttd. irsyad yusuf lampiran ii: peraturan bupati pasuruan nomor tahun tanggal april format ii.ponnananananananaa nana ana nba anna ktp pennananannananannannaaaan anna alamat pennananannananannannaaaan anna besar bantuan rp:: . adalah sebagai berikut perubahan rencana anggaran biaya rab): uraian harga total uraian harga total pekerjaan volume satuan rp) pekerjaan volume satuan rp) 5w l daftar rencana pembelian bahan bangunan dpb2) material volume| material volume|pasuruan,. jj.ijj.fasilitasi oleh: kepala desa lurah koordinator fasilitator tenaga fasilitator lapangan bupati pasuruan, ttd. irsyad yusuf lampiran iii: peraturan bupati pasuruan nomor tahun tanggal april format iii. perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . tempat ., dalam rangka pelaksanaan rth apbd,jabatan ketua kpb . desa kelurahan kecamatan kabupaten kota provinsi bertindak untuk dan atas nama kpb . leak..iooooooceeenannnnananlnnnanan desa kelurahan kanananananananananana nana aan aan aan kecamatan anaanaanaan nan nana nana anna aan anna aan aan aan naa kabupaten kota kanananananananananana nana asetelahbelian bahan bangunan dpb2kota keke2 yang sudah disahkan, apabila dalam waktu (tujuh) hari kalender sejak dpb22rth yang sudah diterima melalui transfer dari pihak pertama kepada penerima rthmengetahui diverifikasi oleh: difasilitasi oleh: kasih pengembangan rumah koordinator fasilitator tenaga fasilitator swadayabupati pasuruan, ttd. irsyad yusberitataan perumahan dan kawasan permukiman. badan keuangan daerah yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aseinspektorat adalah inspektorat kabupaten pasuruanwilayah kerja kepala desa sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatpenghuninya dan merupakan apejabat pembuat komitmen yang disingkattau daerah. koordinator tenaga fasilitator lapangan adalah tenaga profesional yang membawahi tfl dalam melakukan persiapan, penyusunan dan pemantauan kegiatan rehabilitasiumum, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. calon penerima bantuan yang selanjutnya disingkat cpb adalah masyarakat calon penerima bantuan rumah tidak layak huni yang memenuhi persyaratan yang telah diusulkan oleh kepala desa atau lurahanggotanya merupakan kumpulan dari penerima bantuan rumah tidak layak huni. daftar rencana pembelian bahan bangunan yang disingkat dpb2 adalah daftar rencana penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan. surat perintah kerja yang disingkat spk adalah surat perjanjian antara pejabat pembuat komitmen dengan koordinator lapangan dan tenaga fasilitator lapangan. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah untuk menjamin pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat yang masih menempati rth menjadi rumah layak huni. tujuan dari peraturan bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial rth kepada masyarakat yang bersumber dari dana alokasi umum apbd kabupaten pasuruan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup dari peraturan bupati ini meliputi mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi, surat perintah kerja, daftar rencana pembelian bahan bangunan, dan perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan. bab mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan bagian kesatu pemilihan kriteria penerima bantuan penerima bantuan sosial rth adalah masyarakat dengan kriteria, sebagai berikut: warga negara indonesia yang memiliki identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kabupaten pasuruan, penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam data pendataan rth yang telah dibuat oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman, cc. penerima bantuan sosial minimal (lima) tahun terakhir belum pernah memperoleh bantuan sosial rth atau bantuan sosial yang sejenis dengan keterangan dari kepala desa atau rukun tetangga rukun warga rt rw) atau sepengetahuan lurah setempat atau dapat diberikan sebelum (lima) tahun dengan dasar peraturan bupati ini, dan d.penerima bantuan bersedia bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan. rumah yang dibantu adalah rumah milik sendiri, tidak dalam sengketa dan merupakan satu satunya rumah milik sendiri yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum. rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rth yang tidak memenuhi syarat aspek keselamatan dan aspek kesehatan, sebagai berikut: aspek keselamatan adalah komponen struktur bangunan (pondasi, spoof, kolom tiang, ring balok, kerangka atap) dan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding tidak permanen dan atau rusak, aspek kesehatan diutamakan rumah yang tidak memiliki pencahayaan, penghargaan ventilasi, fasilitas kamar, ketersediaan kamar mandi dan kakus wc, dan c.aspek kecukupan ruang adalah luas minimum bangunan mampu menampung aktifitas seluruh penghuninya yaitu m2 orang (tujuh meter persegi per orang). bagian kedua tata cara pelaksanaan dan pengajuan usulan calon penerima bantuan tata cara pelaksanaan usulan bantuan sosial rth sebagai berikut: tahapan penyelenggaraan, terdiri atas persiapan kegiatan bantuan rth, yang meliputi pengusulan kegiatan rth, identifikasi calon penerima bantuan, dan penetapan calon penerima bantuan. pelaksanaan kegiatan bantuan rth. pelaporan kegiatan bantuan rth. tahapan pengajuan tata cara pengajuan usulan bantuan sosial rth sebagai berikut: calon penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni diusulkan oleh kelurahan kepala desa atas dasar usulan rt rw kepala dusun dan masyarakat setempat melalui musyawarah setempat untuk diusulkan kepada bupati melalui dinas terkait, b.usulan calon penerima bantuan sosial rth sebagaimana dimaksud pada huruf yang selanjutnya diverifikasi oleh dinas dengan mengacu kriteria sebagaimana tercantum dalam dan dengan bantuan tenaga fasilitator lapangan tfl) dengan persetujuan lurah kepala desa setempat sebagai bahan rekomendasi usulan penerima bantuan sosial kepada bupati untuk dapat diterbitkan surat keputusan hibah bansos rth, dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf harus diajukan sebelum apbd tahun anggaran berikutnya ditetapkan bersama oleh bupati. bagian kedua perekrutan dan kriteria umum koordinator tfl dan tfl tata cara perekrutan koordinator tfl dan tfl sebagai berikut: dinas akan mengumumkan kriteria dan jumlah personil yang akan dibutuhkan untuk menjadi calon koordinator tfl dan tfl melalui pengumuman resmi baik dari media pengumuman dan komunikasi elektronik, selanjutnya dinas perumahan dan kawasan permukiman akan melakukan penyeleksian melalui test penyaringan kepada calon koordinator tfl dan tfl, calon koordinator tfl dan tfl yang lolos dari hasil test penyaringan tersebut, selanjutnya akan diberikan pembekalan mengenai kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan. kriteria umum calon koordinator tfl dan tfl sebagai berikut: warga negara indonesia, sehat jasmani dan rohani: memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat, tidak sedang menjalankan tugas sebagai asn, tidak sedang menjalankan tugas sebagai pendamping pemberdayaan opd lain, bukan sebagai anggota politik atau tim sukses, sg. bersedia mengikuti semua peraturan yang telah dibuat oleh dinas terkait: bagi calon koordinator tfl memiliki pendidikan minimal diploma iii (d bidang teknik sipil arsitek atau sederajat, bagi calon tfl memiliki pendidikan minimal sta atau sederajat, dan mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi ms office word, excel dan power poin. bagian ketiga pelaksanaan pencairan dana bantuan sosial tahapan pencairan dana bantuan sosial meliputi: identifikasi dan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis calon penerima bantuan sosial rth dilakukan oleh tfl pada dinas terkait dan perangkat kelurahan desa setempat dengan disetujui oleh tim verifikasi yang dituangkan dalam berita acara, penerima bantuan sosial rth ditetapkan dengan keputusan bupati, setelah penerima bantuan sosial ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf dinas dibantu tfl melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan sosial untuk menjelaskan prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan, dan mekanisme penyusunan pertanggungjawaban bantuan yang menjadi tanggung jawab penerima bantuan, penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf membentuk kelompok penerima bantuan yang terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah keanggotaan maksimal (dua puluh lima) orang yang ditetapkan diketahui oleh fasilitator, koordinator fasilitator dan perangkat daerah pd): pembentukan kelompok penerima bantuan bisa digabungkan dengan desa lain penerima bantuan yang menerima kuota tidak mencapai (dua puluh lima) orang, setelah kelompok penerima bantuan ditetapkan, tfl membantu melakukan survei toko bahan bangunan, survei harga bahan bangunan, menyiapkan daftar rencana pembelian bahan bangunan, mekanisme pendistribusian, mekanisme pembayaran sebagaimana kesepakatan kelompok penerima bantuan dengan pihak toko material bangunan yang dipilih oleh penerima bantuan sosial, pemilihan toko bahan bangunan yang dipilih dan ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan harus memenuhi syarat sebagai berikutbuka rekening giro tabungan khusus untuk kegiatan rth bank yang ditunjuk oleh dinas, memiliki armada angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan mencukupi, lokasi toko penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima rth, bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan membuat perjanjian kerja sama dengan kelompok penerima bantuan kpb). setelah semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf selesai, dinas mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada bupati dengan tembusan kepada kepala badan keuangan daerah, penerima bantuan sosial rth membuka rekening pada bank yang telah ditunjuk oleh dinas, pencairan dana bantuan sosial rth sebagaimana huruf harus mendapat persetujuan dari bupati yang tertuang dalam nota dinas, setelah mendapat persetujuan dari bupati, dinas mencairkan dana dan melakukan transfer dana bantuan sosial rth rekening masing masing penerima bantuan sosial rth, segera setelah pencairan dana bantuan sosial rth direalisasikan pekerjaan harus segera dimulai dan paling lambat (dua) bulan harus selesai dilaksanakan dengan pengawasan dari tfl, lurah kepala desa dan mengetahui camat, dan pekerjaan dinyatakan selesai apabila bangunan rumah sudah mencapai progres fisik (seratus persen) dan dilakukan penyusunan laporan penggunaan dana lpd). bagian keempat besaran dana besaran dana bantuan sosial rth per orang penerima bantuan sebesar rp. (lima belas juta rupiah) yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalam apbd pada tahun anggaran berjalan dengan rincian untuk pembelian material bahan bangunan sebesar rp. (dua belas juta rupiah) dan untuk pembayaran upah tukang dan pekerja sebesar rp. (tiga juta rupiah). dana bantuan sosial rth per orang ditransfer langsung dari rekening kas umum daerah rekening penerima bantuan melalui bank yang telah ditunjuk oleh dinas. dana bantuan sosial dipergunakan untuk upah dan bahan bangunan. dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada maksimal (dua puluh persen) diperuntukan untuk pembayaran upah dan lebih kurang (delapan puluh persen) untuk pembelian bahan bangunan. dana bantuan sosial rth yang diperuntukan untuk pembayaran upah tenaga kerja sebesar maksimal (dua puluh persen) dikelola oleh penerima bantuan. dana bantuan sosial rth yang diperuntukan untuk pembelian bahan bangunan sebesar lebih kurang (delapan puluh persen) langsung transfer dari rekening penerima bantuan rekening toko bahan bangunan sebagaimana hasil musyawarah kelompok penerima bantuan kpb). bagian kelima tata cara pencairan dan penyaluran dana bantuan sosial rth dalam setiap pencairan dana bantuan sosial harus mendapat persetujuan dari ppk penyaluran dana bantuan sosial dari rekening penerima dilakukan dalam (satu) kali termin dengan rincian sebagai berikut: termin dibayarkan sebesar (seratus persen) setelah bahan bangunan telah dilakukan pengiriman tempat penerima bantuan sebesar (seratus persen), upah tukang bisa dibayarkan sebesar (seratus persen) setelah progres fisik bangunan mencapai 50y6 (lima puluh persen). bagian keenam pertanggungjawaban dalam setiap tahapan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh penerima bantuan sosial rth dibantu oleh tfl dan pihak lurah kepala desa sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan rth ditingkat kelurahan desa. dan semua pelaporan administrasi dan pelaksanaan kegiatan tfl lapangan akan menjadi tanggungjawab koordinator tfl untuk memantau dan menyelesaikan semua kendala yang terjadi lapangan sampai dengan (seratus persen). surat pertanggungjawaban disampaikan dinas maksimal (satu) bulan atau sebelum tahun anggaran berakhir setelah pekerjaan rth dilaksanakan. kelengkapan dokumen pertanggungjawaban terdiri atas rincian penggunaan biaya dan dihampiri fotokopi ktp, fotokopi kk, nota pembelian, progres kemajuan fisik dan foto yang menunjukkan pelaksanaan pekerjaan rth mulai dari 0y6 (nol persen), (tiga puluh persen) dan (seratus persen) dalam bentuk format jpeg beserta dokumen yang dipersyaratkan. bab monitoring dan evaluasi dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rth dibantu oleh koordinator tfl dan tfl yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak unsur dari kelurahan desametakan penyelesaian setiap hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan rth. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan dan progress pelaksanaan kegiatan lapangan. |
ng lia wei bupati pacitan peraturan daerah kabupaten pacitan nomor tahun tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pacitteristik sampah yang beragam sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat. bahwa guna terciptanya pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu, perlu adanya pengaturan pengelolaan sampnomor tahun tentang urusan pemerintahanantor adalah kantor lingkungan hidup kabupaten pacitansampahnjelasan atas peraturan daerah kabupaten pacitacit.olahacitpacitan tentang pengelolaan sampah. ii. demi cukup jelas yang dimaksud dengan azas tanggung jawab adalahz yang dimaksud dengan az yang dimaksud dengan azz yang dimaksud azas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah yang dimaksud dengan azas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat yang dimaksud dengan azas kesamaan adalah bahwa pengelolazas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumberdia jasa pengolahan sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. izin pelayanan pengolahan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan asas keselamat bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan(l)pengelolaan sampah pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah bagian kesatu pengurangan sampah jl) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan: pembatasan timbunan sampah. pendaran ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampahs5) ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada dan atur dengan peraturan bupati. bagian kedua penanganan sampah kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyediaan dan penggunaan tempat sampah pemilih pada setiap rumah tangga, sekolah, perkantoran dan dunia usaha. penyediaan dan penggunaan kontainer sampah atau tempat penampungan sampah sementara oleh pemerintah daerah. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara sudah dalam bentuk terpisah. (l) penyediaan dan penggunaan tempat sampah pemilih pada setiap rumah tangga diadakan secara swadaya. pengumpulan sampah yang telah dipilah dari sumber sampah tps dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah. jl) pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dimulai dari sumber sampah tps dan atau tpa menggunakan sarana pengangkutan sampah. pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah. bab dilaksanakan oleh instansi yang membidangi persamaan. pelayanan tidak langsung test, transfer depo dan atau transfer station bisa dilaksanakan oleh jasa pelayanan pengolahan sampah.i tpa dilaksanakan oleh instansi yang membidangi persamaan dan atau jasa pelayanan pengolahan sampah. jl) penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan sampah dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan izin lingkungan atau pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungansampah. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penangan.. mendorong dan memfasilitasipinsimrosesan akhir sampahbab vhak pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah: menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah. mene. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari tps test tpa. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri.. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah.. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah. bagian kedua hak dan kewajiban masyarakat (l) hak masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut: mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampa. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut: mengurangi timbunan sampah sebagaimana maksud dalam mengelola sampah berwawasan lingkungan. mengelola sampah secara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan atau tps sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berperan serta dalam pengelolaan sampah. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah. menyampaikan laporan kepada bupati melalui instansi yang menangani pengelolaan sampah apabila mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar. bab viii larangan setiap orang pribadi dan badan hukum dilarang: memasukkan sampah dalam wilayah daerah. mencampur sampah dengan bahan berbahaya beracun. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka tempat pemrosesan akhir dan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. bab kerjasama dan kemitraan jl) yang diwujudl)lakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlakuinstansi yang membidangi. memeriksa instansi, timbunan sampah dan atau alat transportasi. meminta dan atauperusahaan. setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dan atau denda sebanyak banyaknya rp. rp. lima puluh ribu rupiah) setiap perusahaan atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebanyak banyaknya rp. satu juta rupiah) dan atau penutupan perusahaan. (l) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam dan dapat didahului atau tidak didahului dengan surat peringatan. dalam hal diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada surat tersebut diberikan sebanyak banyaknya (tiga) kali dengan dengan tenggang waktu masing masing (tiga) hari kerj, catatan, dajl) setiap orang perseoranganidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. (l) setiap perusahaan atau korporasi(l) selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam dan setiap orang perseorangan atau korporasi yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang sampah. pidana sebagaimana dimaksud pada adalah kejahatan. bab xivbupati mengatur tahapan persiapan pelaksanaan peraturan daerah ini dalam waktu paling lambat (satu) tahun sejak tanggal pengghana bacbclunnggak 20i perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. mengingat un dang undang nomor tahun tentang pembentukan parah daerah kabupaten dalam lingkungan props djawa barat berita negara tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tah tentang pembentukan kabupaten purwakarta tlang nomor tahun tentang perubahan keempat tas ! berjam bahrp. rp. rp. pembiayaan daerah penerimaan semula menambah rp..merah sebagai.na dimaksud pada huruf terdiri dari jenis pendapat.n: pajak daerah semula baha.n rp. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.n semula rp. berkurang rp. jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah peru bahn rp. dana perimbangan sebagaimana dimaksud padpura. rp. rp. rp. rp.i30 bah lampiran iii lampiran lampiran lampiran lampiran vii rincian perubahan pemerintahan daerahapbd menurut urusan organisasi, pendapatan,oto@er bupati1 kuningan aang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten kuningan (kc. drs. rose setiawan, pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten kuning gan tahun mor badan pens lui yeh a~if7ii7rt last pejabat para tangal kt. seri pe'abad k4sub5a6 ka$ue3id kee1d sekretaris m.e ala w'2seksingembangan dan hubungan antar lembaga. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan dan hubungan antar lembagpustakaan kearsipan pembinaan dan pengembangan seksi seksi seksi layanan akuisisi dan pengolahan arsip pembinaan seksi seksi seksi pengembangan dan hubungan pengolahan dan pelestarian layanan dan pelestarian antar lembagcc. bidang perpustakaan, yang membawahi: seksi layanan, dan seksi pengolahan dan pelestarian. bidang kearsipan, yang membawahi: seksi akuisisi dan pengolahan arsip: dan seksi layanan dan pelestarian. bidang pembinaan dan pengembangan, yang membawahi: seksi pembinaan, dan seksi pengembangan dan hubungan antar lembag:pustakaandilingkupi layanan serta pengolahan dan pelestaripustaklayanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi layseksidilingkupi pengolahan dan pelestarian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengolahkearsipan, serta sub urusan pelindungan dan penyelamatan arsip dilingkupi akuisisi dan pengolahan arsip serta layanan dan pelestariarsipdilingkupi akuisisi dan pengolahan arsip. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi akuisisi dan pengolahan arsipperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idseksidilingkupi layanan dan pelestarian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi layan:mbinaan serta pengembangan dan hubungan antar lembaga. bidang pembibinaan dan pengembpembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta bidang kearsipan sub urusan pengelolaan arsip dilingkupi pembinaan kearsipan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembin,peraturan wali kota salatiga nomor tahun |
1g lenah bumbu:force majeure) keadaan kahar force majeure) force majeure)force majeure) tidak dikenakan sanksi. setelah terjadinya keadaan kahar,( force majeure)kabupaten tanah bumbucc,abupaten tanah bumbu, terdiri dari bagianh.masing diundangkan batulicin pada tanggal maret sekretaris daerah, ttd said akhmad berita daerah kabupaten tanah bumbu:nam puluh keseratus)o (seratus keseratus)rkenaan dengan huruf a,b, dan huruf sebagaimana dimaksud diatas maka tpk melengkapi dengan daftar pembuktian kualifikasi yang formatnya sebagaimana terlampir pada peraturan bupati inimengingatwww jdih.kemenkeu eb'id menteri kenia) r0) menteri keuangan republik indonesiartanggungjawaban pembayaran pensiun bulan ketiga belaseta dengan aslinya kepala biro umum2, wb. nen kepala bagian kementerian umum giant nip www .jdih.kemenkeu.go.id ai lan menteri keuangan republik indonesia penerima pensiun adalah: pensiunan pns, pensiunan anggota tni, cc. pensiunan anggota poljdinkemenkeu.dia mo semua menteri keuangan republik indonesia bab pemberian gaji pensiun tunjangan bulan ketiga belas,,penghasilan sebagaimana dimaksud pada bagi:www jdih.kemenkeu.cold j ata pesat kia las menteri keuangan republik indonesias5) penghasil bagai dimaksud padkemenkeu.roti pn), menteri keuangan republik indonesiadalam hal penghasilan sebulan yang diterima pada bulan juni(l)ns, anggota tni, anggota polri, pejabat negara, dan penerima pensiun tunjangan. yang berupa gaji pensiun tunjangan bulan ketiga belas.www .jdih.kemenkeu. dang tara heh mente! keuangan republik indonesia apabila pns, anggota tni, anggota polri, pejabat negara, danns, anggota tni, anggota polri, pejabat negara, dan penerima pensiun(ee nan menteri keuangan republik indonesia ketentuan dalam peraturan menteri pusat, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, dan pejabat negara gaji tunjangan bulan ketiga belas untuk pns yang bekerja pada pemerintah pusat, anggota tni, anggota polri pejabat negara,www jdih.kemenkeu.lsid ten, menteri keuangan republik indonesia pejabat penanda tangan s., atau, susulan gaji tunjangan, dan .selisih kekurangan gaji tunjangan bulan ketiga belas membebani rekening pengeluaran kuasa bendahara umum negara pusat sistem perbendaharaan dan anggaran negara rpkbunp span) pada bank operasional pusat. penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi pns yang bekerja pada pemerintah pusat, anggotatunjangan bulan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan. www jauh.kemenkeu.gi mid png menteri keuangan republik indonesia tata cara penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran spp), spm,ldalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi kota dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya sektor perindustrian dan perdagangan, dipandang perlu adanya pembinaan dan pengendalian, bahwa pembinaan dan pengendalian terhadap sektor perindustrian dan perdagangan kabupaten kota merupakan kewenangan daerah kabupaten kota, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kota bandung,apabila pemegang iui model sp vgi perusahaan industri yang iui dengan menggunakan formulir model sp i dan daftar isian formulir model sp ii. bagian ketiga tata cara permintaan ijin perluasan jl)jin perluasan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. setiap perusahaan industri yang telah memiliki iui melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip,jinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar besarnya 30y6 (tiga puluh persen) atas kapasitas produksi yang diijinkan tanpa memerlukan ijin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka dari penanaman modal. jl)jjatau pejabat yang ditunjuk guna disyahkan dengan ijin perluasan dengan menggunakan formulir model pm atau sp iii. pengajuan permintaan ijin perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki tui melalui tahap persetujuan prinsip dilakukan dengan menggunakan formulir model pm iv. pengajuan permintaan ijin perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki iui tanpa tahap persetujuan prinsip dilakukan dengan menggunakan formulir model sp iii. formulir model pm atau sp iii sebagaimana dimaksud pada dan ini, diajukan oleh perusahaan industri yang bersangkut formulir model pm atau sp iii secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan ijin perluasan dengan menggunakan formulir sebagai berikut model sp vii bagi yang iui nya tanpa melalui tahap persetujuan, model pi iv bagi yang iui nya melalui tahap persetujuan prinsip. bagian keempat tata cara permintaan tanda daftar industri paragraf melalui persetujuan sementara pengajuan permintaan persetujuan sementara dengan menggunakan formulir model ps.i ik. permintaan persetujuan sementara sebagaimana dimaksud ini, diajukpermintaan persetujuan sementara sebagaimana dimaksud pada ini, secara benar dan lengkap, walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan persetujuan sementara dengan menggunakan formulir model ps.ii ik. persetujuan sementara berlaku selama jangka waktu (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. dalam melaksanakan persetujuan sementarasarana produksi setiap (enam) bulan dengan menggunakan formulir model ps.iii ik. persetujuan sementarasementara tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi. bagi perusahaan industri yang persetujuan sementarasementara yang baru dengan menggunakan formulir model ps.i ikketentuan perundang undangan yang berlaku wajib mengajukan permintaan tdi kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir model ps.i ik walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya (empat belas) hari sejak diterima formulir model ps. i ik telah mengadakan pemeriksaan relokasi guna memastikan pembangunan pabrik dan sarana produksi. (j0)ps. vii ik. il)l kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. j2 atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ini, walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan tdi melalui tahap persetujuan sementara dengan menggunakan formulir model ps. iv ik atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesai pembangunan pabrik dan sarana produksi menggunakan formulir ps. v ik. (j3)s. iii ik kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. paragraf tanpa melalui persetujuan sementara pengajuan permintaan tdi tanpa melalui tahap persetujuan sementara dengan menggunakan formulir model pdf. i ik. permintaan tdi sebagaimana dimaksud ini, diajukannya formulir model pdf. i ik, telah mengadakan pemeriksaan relokasi guna memastikan pembangunan pabrik dan sarana produksimodel pdf. iv ik.atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ini, walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan tdi dengan menggunakan formulir model pdf. ii ikdf. v ikdf. ini ik kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. bagian kelima penolakan penundaan permintaan ijin usaha industri paragraf melalui persetujuan prinsip walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berita acara pemeriksaan bap) wajib memberikan surat penolakan tui disertai alasan dengan menggunakan formulir model pi vi terhadap permintaan tui yang diterima, tidak memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. (l) walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya (empat belas) hari sejak diterimanya berita acara pemeriksaan bap), wajib memberikan surat penundaan iui disertai alasan alasan dengan menggunakan formulir model pi vidanlolaan lingkungan spl):hari kerja dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada inpi vi. paragraf tanpa melalui persetujuan prinsipdengan menggunakan formulir model sp viii. jl)jin wajib memberikan surat penundaan iui disertai alasan alasan dengan menggunakan formulir model sp viii. terhadap permint sebagaimana dimaksud dalam formulir model sp i dan sp isp viii. bagian keenam penolakan penundaan permintaan tanda daftar industri terhadap permintaan tdi, baik melalui tahap persetujuan sementara maupun tdi tanpa melalui persetujuan sementaradi disertai alasan alasan dengan menggunakan formulir model sp ix. terhadap permintaan tdi yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian formulir dengan menggunakan formulir model sp ixwalikota atau pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan surat penolakan permintaan tdi dengan menggunakan formulir model sp ixjwalikotamodel pi vii,dalam huruf danj, maka izinnya dapat diberlakukan kembali. jl) perusahaan industri dapat dicabut iui dan tdi apabila iui tdwalikota. pencabutan tui tdi dilakukan dengan menggunakan formulir model pi ix.atau pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanyamodel pm untuk informasi industri melalui tahap persetujuan prinsip atau sp iv untuk informasi industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, untuk kurun waktumodel pm untuk industri melalui tahap persetujuan prinsip atau sp v untuk informasi industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip. perusahaan industri yang telah memperoleh tdi yang melalui tahap persetujuan sementara wajib menyampaikan informasi industri kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun selambat lambatnya tanggal januari pada tahun berikutnya menggunakan formulir model pdf. til.ikjwalikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir model pm l ill untuk pengganti iui melalui tahap persetujuan prinsip dan formulir model sp ii untuk pengganti iui tanpa persetujuan prinsip, formulir model pdf. i ik untuk pengganti tdi melalui persetujuan sementara atau tdi tanpa melalui persetujuan sementaratwalikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ini mengeluarkan iui tdi sebagai pengganti iui tdi yang hilang atau rusak dengan menggunakan formulir model pi iii untuk pengganti iui yang melalui tahap persetujuan prinsip, formulir model sp iva untuk pengganti iui tanpa melalui persetujuan prinsip, formulir model pdf. milik untuk pengganti tdi melalui persetujuan sementara atau tdi tanpa melalui persetujuan sementara. iui, ijin perluasanwalikota atau pejabat yang ditunjuk. permintaan persetujuan pemindahan diajukan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ini, dengan menggunakan formulir model pm vii. selambat lambatnya (empat belas) hari kerja walikota atau pejabat yang ditunjuk yang memberi iui atau tdi wajib mengeluarkan persetujuan tertulis dengan menggunakan formulir model pi x dan berlaku sebagai persetujuan prinsip atau sementara tempat yang baru. (l) persyaratan industri yang telah mendapatkan iui, ijwalikota atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan atas permintaan perubahan dengan menggunakan formulir model pi v dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iui, ijin perluasan atau tdi. sesuai dengan iui atau tdi yang diperolehnyaidan model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh walikota. bab iii surat izin usaha perdagangan (sup) bagian pertama pemberian surat izin surat ijin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ini, terdiri dari: sup kecil: sup menengah, sup besar. sup diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan daerahmelakukan pendaftaran ulang her registrasi) sekali dalam (tiga) tahuyang telah dilegalisir oleh walikota atau pejabat yang ditunjukgian kedua tata cara permintaan sup jl) permintaan sup kecil, menengah dan sup besar bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dan diajukan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir sp sup kecil menengah besar model permintaan sup sebagaimana dimaksud pada ini, harus ditandatangani oleh pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan. (l) permintaan sup sebagaimana dimaksud dalamcopy akta notaris pendirian perusahaan, copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari menteri bagi perseroan terbatas: copy kartu tanda penduduk ktp) pemilik direktur utama penanggung jawab perusahaan:berbentuk koperasi copy akta pendirian koperasi, copy kartu tanda penduduk ktp) pimpinan penanggung jawab koperasiyang tidak berbentuk perseroan terbatas dan koperasi:perorangan copy kartu penduduk ktp) pemilikyang membidangi pengesahan perusahaan permohonasebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan sup. terhadap permohona, wajib menyampaikan copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari menteri kepada walikota atau pejabat yang ditunjukini yang tidak dipersyaratkan memperoleh surat ijin tempat usaha situ) berdasarkan undang undang gangguan ho), tidak wajib melampirkan surat keterangan tidak perlu surat ijin tempat usaha situ) dari pemerintah daerah setempatini,walikota atau pejabat yang ditunjuk setempat dengan melampirkan copy ktp pemilik direktur utama penanggung jawab, copy surat keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat. jl) selambat lambatnya (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya sp sup model sebagaimana dimaksud dalam dan secara lengkap dan benar, walikota atau pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan wajib menerbitkan sup dengan menggunakan formulir model dengan ketentuan sebagai berikut warna putih untuk sup kecil, warna biru untuk sup menengah,pada ini, belum lengkap dan benar, walikota atau pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan selambat lambatnya (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya sp sup modelini,walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permintaan sup yang bersangkutan. (s5) perusahaan yang ditolak permintaan sup nya dapat mengajukan kembali permintaan sup. bagian ketigaini, wajib dihampiri dokumen sebagai berikut copy sup perusahaan pusat yang legalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan sup:gangguan ho): berita acara pemeriksaan perusahaini, secara lengkap dan benar, walikota atau pejabat yang ditunjuk tempat kedudukan kantor cabang perwakilan perusahaan mencatat mendaftardp perusahaan yang menunjuk, copy sup dan copy tdp perusahaan yang ditunjuk: salinan copy akte penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan: copy ktp penanggung jawab perusahaan, copy situ dari pemerintah daerah tempat kedudukanho), berita acara pemeriksaan perusahaan. s5)ini, secara lengkap dan benar, walikota atau pejabat yang ditunjuk tempat kedudukan kantor perwakilan perusahaan mencatatperwakilan perusahaan. bagian keempatwalikota atau pejabat yang ditunjukkekayaan bersih (ne,kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi ,, sg: perubahan sebagaimana dimaksud pada dan ini, wajib mengisi formulir sp sup kecil menengah besar modeldimaksud sebagaimana dimaksud pada dan ini,angka wajib dilaporkan secara tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang menerbitkan sup yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah sup yang diperoleh.sup dengan menggunakan formulir modelwalikota atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang mengeluarkan sup tersebut untuk memperoleh sup baru. permintaan supmelampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat, melampirkan sup aslini, walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan sup dengan menggunakan formulir model bagian lima pelaporan perusahaan pemegang sup kecilmenengah wajib menyampaikan laporan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya sebanyak (dua) kali dalam setahun. perusahaan yang telah memperoleh sup besardan disampaipejabat yang berwenang menerbitkan sup. jwalikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan sup yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan pengembalian sup asli. walikota atau pejabat yang ditunjuk yang mengeluarkan sup perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ini, mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan dengan menggunakan formulir model bagian keenam perusahaan khususup tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. bagian ketujuh peringatan, pembekuan dan pencabutan sup paragraf peringatan tertulis perusahaan diberi peringatan tertulis apabila tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuanadanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang dan atau pemegang hari, jangka waktu peringatan tertulis selambat lambatnya (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan(l) huruf dan ini,iniwalikota atau pejabat yang ditunjukwalikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir model bab wajib daftar perusahaan bagian pertamakegiatan usahanya daerah dan yang telah memiliki ijin usaha, wajib didaftarkan dalam perusahaan sesuai undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan. perusahan sebagaimana dimaksud pada ini meliputi perseroan terbatas pt), koperasi, persekutuan komanditer cv), firma fa), perorangan,ini, dapat berstatus kantor tunggal, kantor pusat . induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan, anak perusahaan: kantor agen, kantor perwakilan perusahaan. jl) perusahaan yang wajib didaftarkan adalah yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, cv, firma dan perorangan. apabila perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran perseroan terbatas. perusahaan sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan pendaftarenjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh ijbagian kedua tata cara pendaftaran jl) pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus penanggung jawab perusahaan yang sah tempat kedudukan perusahaan. penyerahan formulir pendaftaran dilakukan dengan syarat permohonan sebagai berikut perusahaan berbentuk perseroan terbatas asli dan copy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah diketahui oleh menteri, asli dan copy akta perubahan pendirian perseroan, asli dan copy keputusan pengesahan sebagai badan hukum, copy kartu tanda penduduk atau paspor direktur utamaijin undang undang gangguanibidang perindustrian dan perdagangan serta mendapat pendelegasian wewenang dari walikota, menteri adalah menteri selaku pembantu presiden yang membidangi pengesahan suatu badan hukum perusahaan: sg. industri bidang usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perindustrianzin perluasan dan tanda daftar industri, perusahaan berbentuk koperasi copy akta pendirian perusahaan, copy kartu tanda penduduk ketua dan badan pengawas, copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenangseroan komanditer copy akta pendirian perusahafirma copy akta pendiriorangan copy kartu tanda penduduk penanggung jawab pemilik,bentuk perusahaan iain perseroan (apabila ada), copy kartu tanda pendudukatau ijin undang undang gangguan. kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan copy akta pendirian perusahaan atau surat penunjukan atau surat keterangan yang disamakan dengan itu sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan kantor perwakilan, copy tanda daftar perusahaan pusat, copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi dinas berwenang atau kantor pusat yang bersangkutan, copy ijin tempat usaha atau ijin undang undang gangguan. proses pendaftaran dilakukan dan wajib diperbaharui selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum tdu tersebut berakhir. bagian kedua penyelenggaraan wajib daftar perusahaan (l) walikota berwenang menetapkan tempat kedudukan, susunan unit organisasi, ketentuan dan tata cara penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. walikota menunjuk pejabat yang ditunjuk sebagai pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pelaksana wajib daftar perusahaan. walikota atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dan membuat laporan secara tertulis serta berkala ataslaporan sebagaimana dimaksud dalam meliputi laporanbab tanda daftar gudang bagian pertama kewajiban tanda daftar gudang jl) setiap orang pribadi atau badan yang menjadi pemilik dan atau penguasa gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk, kecuali perusahaan yang bergerak bidang farmasi dimana gudang tempat penyimpanan barang menyatu dengan tempat usaha. setiap orang pribadi atau badan yang telah memperoleh tanda daftar gudang dari walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi. syarat permohonan tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut gambar denah lokasi gudang, fotokopi ktp pemohon, surat ijin usaha perdagangan sup), tanda daftar perusahaan, npp pemohon perusahaan: undang undang gangguan ho): berita acara pemeriksaan lokasi. bagian kedua penolakan permohonan permohonan tdg ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, danuntuk dipergunakan gudang, kondisi ruang gudang yang tidak tertib dan dapat membahayakan keselamatan. bagian ketiga masa berlaku dan larangan tanda daftar gudang jl) tanda daftar gudang tdg) berlaku selama kegiatan usaha berjalan. daftar ulang tanda daftar gudang dilaksanakan untuk setiap (lima) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir. pengawasan dan pengendalian apabila diperlukan sewaktu waktu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim peneliti penyidik. tanda daftar gudang tdg) dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang tdg menghentikan perusahaannya, pemegang tdg mengubah menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. bab ketentuan pidana (l)dan perdagangndustrian dan dan perdagangindustrian danindustrian dan perdagangindustrianindustri dan perdagangatax yen sai bon ros membina tk. na) sip. pen lembaran daerah kota bandung tahun nomor il. persetujuan sementara danonegara republik indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau labasurat permintaan ijin usaha perdagangan yang disingkat sp sup adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang menuruatau peraturan peraturan pelaksanaannya, sertalingkungan pemerintah daerahpengawas wajib daftar perusahaan adalah pegawaiyang berlaku dan peraturan pelaksanaannya, aa.bb. luas ruang usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha, cc. tim peneliti adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu walikota dalam meneliti dan mempertimbangkan permohonan perijinan bidang perindustrian. dd. gudang adalaheeff,. bab ijin usaha industri bagian pertama pemberian dan perluasan industri setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh ijin usaha yang selanjutnya disebut ijin usaha industri dan selanjutnya disingkajmeliputi perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan rp. (enamj wajib memperolehuntuk memperoleh tdi diperlukan tahap persetujuan sementara atau tanpa melalui persetujuan sementara. s5) persetujuan sementarasementara bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial. tdi yang melalui tahap sementara atau tanpa melalui persetujuan sementaras5)j, iui, tdi yang dimiliki, wajib memiliki ij izin tersebut, yang harus diajukan dalam jangka waktu (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang. iui dan ijin perluasan untuk penanaman modal asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun jo. nomor tahun tentang penanaman modal asing serta peraturan pelaksanaannya. tdalam jenis industri tersebut. (l) bagi perusahaan industri yang jenis industrinya tidak tercantum dalam,untuk memperoleh iui harus melalui tahap persetujuan prinsip. bagi perusahaan industri yang jenis industrinya tercantum dalam surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor m sk untuk memperoleh tantara lain untukini adalah formulir sp i. bagian kedua tata cara permintaan ijin usaha industri paragrafl. pengajuan permintaan iui melalui tahap persetujuan prinsip menggunakan formulir model pm iii. permintaan persetujuan prinsip diajukan secara langsung kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir model pm l. setelah formulir model pm diterima secara lengkap dan benar, walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya (empat belas) hari kerja wajib memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan formulir pi i. terhadap permintaan persetujuan prinsip yang diterima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya (empat belas dengan menggunakan formulir model pi viempat belas) hari sejak diterima permintaan persetujuan prinsip, walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan surat penolakan dengan menggunakan formulir model pi viii, dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan prinsip yang baru dengan menggunakan formulir model pm l. bagi perusahaan industriui dengan menggunakan formulir model pm iii. formulir model pm diajukan langsung oleh perusahaan industri formulir model pm ill, telah dengan menggunakan formulir model p ii. (s5, maka walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan iui dengan menggunakan formulir model pi iv. paragraf tanpa melalui persetujuan prinsip pengajuan permintaan iui menggunakan formulir model sp i dan formulir model sp ii. pengajuan permintaan ijin perluasan menggunakan formulir model sp iii. permintaengan menggunakan formulir model sp i dan mengisi daftar isian untuk permintaan iui dengan menggunakan formulir model sp ii yang diserahkan bersama sama pada saat permintaan iui diajukan. formulir model sp i dan sp ii sebagaimana dimaksud pada ini, diajukan oleh perusahaan industri kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. selambat lambatnya (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir model sp i, sp ii secara lengkap dan benar, walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan iui dengan menggunakan formulir model sp ivkepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. |
banjarbaru nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan dalam wilayah kota banjarbaru, bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf di,kecamatan dan kelurahan dalam wilayah kota banjarbaru. seksi adalah seksi pada kecamatan dan kelurahan dalam wilayah kota banjarbaru. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariatkecamatan dan kelurahan dalam wilayah kota banjarbaru. kedudukan kecamatan merupakan unsur.walikota berdasarkan peraturan perundang undangan.nyelaggaraan pemerintahan kecamatan,... perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelayanan masyarakat.. pengelolaan kesekretariatan. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada kelurahan mempunyai tugas perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kelurahan., dan ketertiban umum. cc. perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan, pengembangan dan fasilitasi perekonomian masyarakat dan pembangunan. perumusan rencana, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, fasilitas pendidikan dan kehidupan beragama. pengelolaan kesekretariatan. bab iii organisasi susunan pasal susunan organisasi kecamatan terdiri dari sekretariat kecamatankelompok jabatan fungsional. susunan organisasi kelurahan terdiri dari sekretariat kelurahan: seksi ekonomi dan pembangunan. seksi kesejahteraan sosial, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kecamatan dan kelurahan sebagaimana terlampir, kecamatan dan kelurahankecamatan dan kelurahan dibebankan kepada apbd. dengan tidak mengurangi ketentuan atas, kecamatan dan kelurahan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengakecamatan dan kelurahan sebelumnya,lum diatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak berupa penyediaan ruang promosi pada sistem elektronik (digital platformmendesenis penerimaan negara bukan satuan tarif pajak pemeriksaan konstruksi per sekali uji rp1. uji kebisingan per sekali uji rp7. uji emisi gas buang euro2 per sekali uji rp18. uji emisi gas buang euro4 per sekali uji rp19uji emisi gas buang euro2 jenis penerimaan negara bukan kbs ece r49 ( listrik kendaraan bermotor kategori (sepeda motor) menggunakan listrikklakson per sekali uji rp710. pengukuran berat kendaraan per sekali uji rp430. bermotor pengukuran dimensi per sekali uji rp660. uji kebisingan per sekali uji rp3. wmwjaihkemenkeu.go.idk jenis penerimaan negara bukan satuan tarif pajakkebutuhan mendesak penerbitan sertifikat uji tipe sut) sepeda motor per sertifikat rp25. mobil penumpang, landasan per sertifikat rp30. mobil penumpang, mobil barang, landasan mobil barang, mobil bus, atau landasan mobil bus kendaraan khusus atau per sertifikat rp25. landasan kendaraan khusus sepeda motor listrik berbasis per sertifikat rp1. baterai mobil penumpang atau landasan per sertifikat rp5. mobil penumpang, mobil barang atau landasan mobil barang, mobil bus atau landasan mobil bus, atau kendaraan khusus atau landasan kendaraan khusus berbasis baterai miikementosoois jenis penerimaan negara bukan satuan tarif pajak penelitian dan pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor penelitian dan pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor (baru) sepeda motor per rp5. rancang bangun mobil penumpang per rp5. rancang bangun mobil barang jbb per rp5. rancang bangun jbb per rp9. rancang bangun mobil bus mobil bus kecil atau per rp5. sedang rancang bangun mobil bus besar, bus per rp10. maxi, bus tingkat, bus rancang gandeng, atau bus tempel bangun jenis penerimaan negara bukan satuan tarif pajak kereta gandengan per rp7. rancang bangun per kereta tempelan rp7. rancang bangun perubahan atas pengesahan per rp2. rancang bangun kendaraan rancang bermotor bangun penelitian dan pengesahan varian rancang bangun kendaraan bermotor sepeda motor per rp600. rancang bangun mobil penumpang per rp1. rancang bangun mobil barang per rp1. rancang bangun mobil bus per rp1. rancang bangun kereta gandengan per rp800. rancang bangun jenis penerimaan negara bukan satuan tarif pajak kereta tempelan per rp800. rancang bang. plt. kepala bagian wdiriinistrasi kementerian mia aan biro umum kerah nipon730218, yang bersifat volatil dan kebutuhan mendes: bersifat volatil, terdiri atas: uji tipe kendaraan lengkap: uji tipe landasan, uji sampel kendaraan lengkap: dan uji sampel landasan, pada jasa transportasi darat. kebutuhan mendesak, terdiri atas: penerbitan sertifikat uji tipe sut) pada jasa transportasi darat, penelitian dan pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor pada jasa transportasi darat, penyediaan ruang promosi pada sistem elektronik digital platform) lingkungan kementerian perhubungan, dan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian pada jasa transportasi perkeretaapian. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada hurufangka ditetapkan dalamangka dihitung dengan formula sebagai berikut: cka ika mka satuan biaya penggunaan prasarana faktor prioritas penggunaan prasarana perhitungan formula sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: cra merupakan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang dibebankan terhadap (satu) kali perjalanan rp): ika merupakan berat rangkaian berdasarkan stamformasi ditambah berat muatan (gt): mara merupakan panjang lintasan yang dilewati (km), satuan biaya penggunaan prasarana merupakan satuan biaya penggunaan prasarana yang diformulasikan berdasarkan atas sejumlah faktor, antara lain nilai aset bmn prasarana ka, depresiasi, rata rata standar biaya perawatan, dan pengoperasian prasarana rp gt. km), dan faktor prioritas penggunaan prasarana merupakan koefisien penggunaan prasarana berdasarkan jenis pelayanan angkutan penumpang dan pelayanan angkutan barang. satuan biaya penggunaan prasarana sebagaimana dimaksud pada sebesar rp57, per gt.km. satuan biaya penggunaan prasarana sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau setiap (dua) tahun sekali berdasarkan nilai aset prasarana perkeretaapian. besaran faktor prioritas penggunaan prasarana sebagaimana dimaksud pada diatuperhubungan sesuai dengan ketentuwajib disetor kas negara. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mulai berlaku sejak tanggal januari peraturan menteri ini mulai berlaku setelah (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. wwjaihakan kami situasi kementerian biro umum andriana' nippon: bah?erlaku pada kementerian perhubungan jenis penerimaan negara bukan satuan tarif pajak bersifat volatil uji tipe kendaraan lengkap, uji tipe landasan, uji sampel kendaraan lengkap, atau uji sampel landasan pada jasa transportasi darat kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin gas kendaraan bermotor kategori (sepeda motor) berbahan bakar bensin gasco hc per sekali uji rp745. uji klakson per sekali uji rp710. jenis penerimaan negara bukan satuan tarif pajak pengukuran berat per sekali uji rp430. kendaraan bermotor pengukuran dimensi per sekali uji rp660. uji kebisingan per sekali uji rp3. uji emisi gas buang euro2 per sekali uji rp8. uji emisi gas buang euro3 ece r40 per sekali uji rp9. mtc worldwide per sekali uji rp10. harmonized motorcycle emission test circle) uji emisi gas buang euro per sekali uji rp10.il. uji emisi gas buang euro per sekali uji rp18. uji emisi gas buang euro per sekali uji rp20jenis penerimaan negara bukan batara kec il. uji emisi gas buang euro2 ece r49 (ssdengan bahan bakar solar kendaraan bermotor kategori mobil penumpang ringan) atau mobil barang ton)organisasi kementerian keuangan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas kementerian keuangan, perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja kementerian keuangan, bahwa perubahan organisasi dan tata kerja kementerian keuanganinkomontes ttransfer umum, direktorat dana transfer khusus, direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan, direktorat pajak daerah dan retribusi daerah, f(. direktorat pembiayaan dan perekonomian daerah, direktorat sistem informasi dan pelaksanaan transfer, pelaksanaan koordinasi pengelolaan kinerja dan risiko direktorat jenderal perimbangan keuangan, cc. pengelolaan urusan organisasi, penatalaksanaan, dan transformasi kelembagaan, serta kepatuhan internal direktorat jenderal perimbangan keuangan, koordinasi dan pemantau,, fl. pengelolaan urusan tata usaha, dokumentasi, kearsipan, rumah tangga, protokoler, koordinasi penyiapan bahan rapat pimpinan, pendampingan dan asistensi pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa, dan pengelolaan barang milik negara lingkungan direktorat jenderal perimbangan keuangan, dih.kemenkeugkiaumum dan dana bagi hasil: penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil: penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasilumum dan dana bagi hasil, pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang penggunaannya sudah ditentukanumum, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat dana transfer umum. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: direktorat dana transfer umumumum: dih.kemenkeu.fiaumum, koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan lingkungan direktorat dana transfer umum,dih.kemenkeu.addketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: direktorat dana transfer khususcc.sinkronisasi pendanaan antara dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerahkhusus, dan jdih.kemenkeu.gdd pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat dana transfer khusus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: direktorat dana transfer khususkhususkhusus, cc. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan lingkungan direktorat dana transfer khususallogold antara bagian kelima dan bagian keenam, disisipkan bagian kelima sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelima direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan diantara dan disisipkan (delapan) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumussupervisipemantauan, evaluasi, dan pelaporlaksanaan sinkronisasi yang penggunaannya sudah ditentukan dengan pendanaan lainnya, pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan: dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan. jdih.kemenkeu.olla direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaandesa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaandesa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan: koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan lingkungan direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaanjin.kemenkeu.diddesa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keenam direktorat pajak daerah dan retribusi daerah ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:: cc. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pajak daerah dan retribusi daerah: penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pajak daerah dan retribusi daerah: pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan bidang pajak daerah dan retribusi daerah: pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat pajak daerah dan retribusi daerah, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat pajak daerah dan retribusi daerah. jdih.kemenkeu.golf ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: direktorat pajak daerah dan retribusiajak daerah dan retribusi daerahajak daerah dan retribusi daerah, cc. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan lingkungan direktorat pajak daerah dan retribusiridin.kemenkeu.gha pengelolaan infrastruktur teknologi informasi direktorat jenderal perimbangan keuangan, pelaksanaan komunikasi, layanan informasi, dan kepustakaan direktorat jenderal perimbangan keuangan, pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakandan pengelolaan kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional, serta fasilitasi advokasisekretariat direktorat jenderal terdiri atas: bagian perencanaan dan keuangan, bagian organisasi dan kepatuhan internal, bagian sumber daya manusia, bagian umum, komunikasi, dan layanan informasi, bagian harmonisasi kebijakan, advokasi, dan kerja sama antar lembaga, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal perimbangan keuangan, cc. pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, kinerja, dan risiko organisasi direktorat jenderal perimbangan keuangan,penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran dan peninjauan pengelolaan keuangan, serta penyusunanlingkungan direktorat jenderal perimbangan keuangan, inkementou.dikeajak daerah dan retribusiantara bagian keenam dan bagian ketujuh, disisipkan bagian keenam sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keenam direktorat pembiayaan dan perekonomian daerah diantara dan disisipkan (delapan) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: direktorat pembiayaan dan perekonomian daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanak. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat pembiayaan dan perekonomian daerah menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusjauh.kemenkeu.gha pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat pembiayaan dan perekonomian daerah, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat pembiayaan dan perekonomian daerah. direktorat pembiayaan dan perekonomianembiayaan dan perekonomian daerahjdih.kemenkes.alfaembiayaan dan perekonomian daerah, koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan lingkungan direktorat pembiayaan dan perekonomianembiayaan dan perekonomiantujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian ketujuh direktorat sistem informasi dan pelaksanaan transferakuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi. jdih.kemenkeu.gdistem informasi dan pelaksanaan transfer menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusnyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria: penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisipemantauan, evaluasi, dan pelaporlaksanaan penyetoran pajak rokok, penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasi, pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan direktorat sistem informasi dan pelaksanaan transfer, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggajdih.kemenkeu diesistem informasi dan pelaksanaan transfersistem informasi dan pelaksanaan transfer, cc. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan pimpinan lingkungan direktorat sistem informasi dan pelaksanaan transferin.kemenkeu.grid jabatan fungsional lingkungan direktorat sistem informasi dan pelaksanaan transfersistem informasidia.dannkomentoswakil menteri staf ahli menteri keuangan direktorat direktorat direktorat keuangan pembiayaan dan risiko pelatihan keuangan keuangan kebijakan ih.kemenkeubic sekretariat jenderal biro biro biro biro perencanaan dan organisasi dan bagian bagian strategi bagian hukum pajak, bagian dan evaluasi regulasi bagian hukum bagian anggaran, perimbangan bagian organisasi dan pengelolaan kinerja keuangan, bagian dan risiko jabatan fungsional perbendaharaan, dan blu bagian hukum bagian bagian organisasi dan bagian bagian bagian bagian analisis dan bagian bagian bagian hukum sektor bagian tata kelola akuntansi dan keuangan dan daya aparatur liitlititi ptlitititi ptllitttti ptttttititi jke lombok bata ikrtomror bata ike nomor samaran kelompok bata runasro fungsional fungsional fungsional pelilitttti lititttititi llttttitt lliittittti biro biro biro biro kelompok jabatan leliiittiti bagian bagian bagian bagian perencanaan dan manajemen strategi pengembangan administrasi mengadakan mberbagian bagian bagian bagbagian bagian manajemen bagian gian hubungan media dorganisasi, tata pengelolaan data dan pengadaan laksana, dan pensiun, dan regulasi layanan informasi komunikasi bagian bagian pembangunan manajemen sistem man aje aan kuis bagian karakter dan buik negara ptlttiti ittititi ptliititti piliitttti kelompok samaran kelompok batan ike lombok tamatan| kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional fungsional llttttitit) viii lititttt ti) liltittttit kemenkeu.dia pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan tunjangan direktorat jenderal perimbangan keuangan, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pemantauan risiko direktorat jenderal perimbangan keuangan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:gelolaan keuangan, penyiapan urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, pengajuan permintaan pembayaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan tunjanglaporan triwulanan piutang, kerugian negara, pinjaman, dan hibah luar negeri lingkungan direktorat jenderal perimbangan keulaporan pemantauan risiko, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risikomempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, penatalaksanaan, transformasi kelembagaan, dan kepatuhan internal direktorat jenderal perimbangan keuangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemenkeu.didperencanaan penganggaran perbendaharaan pelaporan keuangan subbagian pengelolaan subbagian subbagian akuntansi dan perencanaan gea penganggaran perbendaharaan del akuntansi dan sunan apaan, sman perencanaan ken aan penganggaran perbendaharaan akuntansi dan subbagian pengelolaan subbagian subbagian akuntansi dan perencanaan iii pengelolaan penganggaran iii perbendaharaan iii pelan kau san jii subbagian subbagian subbagian pen bagian pengelolaan pen bagan pengelolaan akuntansi dan kinerja dan risiko tunjangan kinerja pelaporan keuangan iv| lombok jabatan fungsional biro organisasi dan penatalaksanaan iron han strategi bagian organisasi dan bagian organisasi dan bagian analisis dan bagian tata kelola dan bisnis jabatan fungsional jabatan fungsional evaluasi jabatan pelayanan publik subbagian strategi subbagian subbagian subbagian kompetensi subbagian organisasi organisasi organisasi iia teknis jabatan tata kelola subbagian subbagian subbagian subbagian analisis dan subbagian proses bisnis organisasi organisasi iib evaluasi jabatan tata kelola jabatan publik subbagian tata usaha biro kelompok jabatan fungsional biro hukum bagian hukum anggaran, bagian hukum bagian hukum pajak, perimbangan keuangan, bagian hukum pengelolaan pembiayaan bagian bagian hukum kepabeanan, cukai, dan kekayaan negara dan hukum sektor keuangan bea perbendaharaan, dan padanan dan penerimaan negara kedai sumber daya aparatur badan layanan umum bukan pajak subbagian subbagian subbagian hukum subbagian hukum subbagian hukum subbagian hukum hukum pajak hukum anggaran kekayaan negara sektor keuangan sumber daya manusia pembiayaan subbagian hukum subbagian buru bagian gan subbagian hukum subbagian hukum subbagian hukum organisasi, hukum pajak bapa kekayaan negara kenapa sektor keuangan penatalaksanaan, dan pengawasan internal subbagian subbagian subbagian subbagian hukum bagian hukum, subbagian hukum hukum teknologi hukum kepabeanan persen marian kekayaan negara iii pan neg perjanjian informasi keuangan dan komunikasi subbagian hukum subbagian hukum subbagian hukum subbagian cukai dan evaluasi badan layanan umum pengadaan dan regulasi dan belanja informasi hukum keto jabatan fungsionaliadvokasi iii tata usaha biro ike kompor bata fungsional biro sumber daya manusia bagian bagian bagian bagian bagian bagian penghargaan, pembangunan perencanaan dan pengembangan sdm manajemen informasi mutasi dan penegakan disiplin, karakter pengadaan sdm sdm kepangkatan pensiun, dan dan budaya sdm regulasi sdm subbagian subbagian subbagian subbagian formasi sdm pegawai data konseling subbagian subbagian subbagian daya manusia dukungan informasi budaya subbagian subbagian subbagian subbagian tata subbagian pengelolaan subbagian penempatan sdm kinerja sumber pengintegrasian status kepegawaian pemberhentian dan "sana daya manusia subbagian pengembangan mana bagan kari subbagian subbagian kapasitas sumber dan dokumentasi kepangkatan regulasi sdm daya manusia peliitttit kelompok jabatan fungsional limit biro komunikasi dan layanan informasi bagian bagian bagian bagian bagian bagian manajemen hubungan manajemen pengelolaan manajemen sistem manajemen strategi manajemen publikasi manajemen hubungan media dan data dan layanan informasi dan edukasi komunikasi kelembagaan negara kelembagaan informasi publik masyarakat subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian hubungan subbagian pengelolaan data dan manajemen sistem strategi komunikasi publikasi cetak kelembagaan negara hubungan media penanganan sengketa informasi kehumasan informasi dan referensi subbagian subbagian subbagian subbagian hubungan subbagian subbagian monitoring dan publikasi elektronik hubungan kelembagaan pengelolaan layanan edukasi publik analisis berita kelembagaan negara informasi publik masyarakat subbagian subbagian sen bagian hubungan subbagian riset dan audit dokumentasi kelembagaan negara tata usaha biro iketompor batan fungsional 'sih.kemenkeutic biro manajemen barang milik negara dan pengadaan bebmn bmn bmn pengadaan teknis, data, dan strategi dan kinerja informasi subbagian pengembangan subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian strategi dan perencanaan bmn ketatausahaan pengelolaan pengelolaan boke pengelolaan bmn bani pengadaan barang pengguna dan jasa verifikasi subbagian pengembangan subbagian subbagian pen subbagian bagian subbagian kerja strategi dan perencanaan bmn pengelolaan bmn aan sama dan bmn pengadaan barang kinerja komunikasi jasa subbagian subbagian pengembangan subbagian subbagian dibagian pengelolaan subbagian strategi dan perencanaan bmn iii pengelolaan bmn iii kompetensi bmn dan bmn iii pengadaan barang kinerja iii pengadaan jasa iii subbagian subbagian subbagian subbagian ketatausahaan tata usaha biro pengelolaan data pengelolaan bmn bmn dan informasi kelompok tah fun gcsiona biro umum bagian administrasi bagian bagian bagian kementerian rumah tangga keuangan sumber daya manusia subbagian subbagian subbagian pengelolaan subbagian perencanaan dan kearsipan bangunan dan penganggaran mutasi sumber daya lingkungan manusia subbagian subbagian subbagian pengelolaan subbagian pengembangan perbuatan mekanikal dan perbendaharaan sumber daya elektrikal manusia subbagian subbagian subbagian administrasi pengelolaan subbagian administrasi dan perjalanan dinas peralatan tata usaha pimpinan keamanan dan layanan kesehatan operasional pegawai bagian bagian organisasi, tata bagian laksana, dan kepatuhan internal manajemen barang komunikasi subbagian subbagian subbagian kedepan kepatuhan internal barang milik negara subbagian subbagian subbagian daa lks kepatuhan internal barang milik negara subbagian subbagian subbagian pengelolaan barang milik negara subbagian subbagian komunikasi dan data dan dukungan bagan publikasi teknis lombok jaba tah fungsional jdih.kemenkeu.gt id direktorat jenderal anggaran sekretariat direktorat jenderal bagian bagian bagian organisasi dan tata sumber daya perencanaan dan laksana manusia keuangan bagian ptttttititi bagian kepatuhan internal, lombok batan umum manajemen risiko, runastonal dan advokasi litttttt direktorat direktorat direktorat direktorat anggaran bida politik, penyusunan anggaran anggaran bidang anggaran bidang hukum, pertahanan dan pendapatan dan perekonomian dan pembangunan manusia keamanan, dan bagian belanja negara kemaritiman dan kebudayaan anggaran bendahara umum subdirektorat subdirektorat subdirektorat analisis ekonomi anggaran bidang anggaran bidang direktorat makro dan pertanian, kelautan pendidikan dan politik pendapatan negara dan kehutanan kepemudaan subdirektora subdirektorat subdirekto rat anggaran bidang anggaran bidang subdirektorat anggaran belanja pekerjaan umum, kesejahteraan anggaran bidang negara agraria, dan tata sosial dan hukum ruang kepresidenan sub obat subdirektorat subdirektorat subdirektorat penyusunan perhubungan, anggaran bidang anggaran bidang anggaran belanja kepariwisataan, dan agama dan lembaga pertahanan dan operasi dan usah. ec! negara tasi dan usaha. tinggi negara keamanan subdirektorat subdirektorat subdirektorat bea na, penyusunan anggaran bidang anggaran bidang pengguna anggaran anggaran belanja keuangan dan riset, inovasi, dan bendahara umum negara ketenagakerjaan kebencanaan negara subdirektorat subdirektorat subdirektorat penyusunan rencana penyusunan subdirektorat nan pembiayaan anggaran anggaran bidang keuangan bagian anggaran dan penganggaran dan perdagangan kesehatan pengelolaan belanja sidi risiko fiskal ana inn subdtrertorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat data dan dukungan teknis data dan dukungan data dan dukungan data dan dukungan anggaran bidang politik, teknis penyusunan teknis anggaran teknis anggaran bidang hukum, pertahanan dan anggaran benda papan bidang perekonomian pembangunan manusia keamanan, dan bagian dan belanja negara dan kemaritiman dan kebudayaan anggaran bendahara umum ike lombok jabatan ike kompor jabatan ike lombok bata ike kompor bata (ol. fungsional nasional (ol fungsional fungsional hirek esa kanan nensnanbn penerimaan negara penerimaan negara direktorat direktorat bukan pajak sumber daya bukan pajak sistem penganggaran harmonisasi peraturan yke kompor sasaran alam dan kekayaan kementerian (lembaga penganggaran fungsional negara diabaikan (aganannn subdirektorat direktorat subdirektorat subdirektorat penerimaan sumber penerimaan, transformasi harmonisasi peraturan daya alam minyak kementerian lembaga sistem penganggaran dan gas bumi penganggaran kementerian lembaga subdirektorat subdirektorat potensi, penerimaan subdirektorat penerimaan sumber penerimaan, subdirektorat harmonisasi peraturan daya alam non kementerian lembaga standar biaya penganggaran minyak dan gas bumi kementerian lembaga subdirektokat subdirektorat potensi, penerimaan, subdirektorat subdirektorat penerimaan harmonisasi dan pengawasan evaluasi kinerja kekayaan negara peraturan jaminan dipisahkan kementerian penganggaran sosial lembaga subdirektorat subdirektorat bukan pajak sumber daya teknis penerimaan teknologi informasi penganggaran alam dan kekayaan negara bukan pajak penganggaran remunerasi negara dipisahkan kementerian lembagbata ike lombok bat iketompor batan) ike bata fungsional fungsional fungsional fungsional innsumber daya manusia perencanaan dan umum manajemen risiko, dan laksana keu angan advokasi subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian pengembangan perencanaan layanan anggaran pengendalian dan anggaran dan tata usaha kepatuhan internal manusia subbagian subbagian subbagian perangan, dan subbagian subbagian pemantauan kode tata laksana perbendaharaan rumah tangga etik dan manajemen karir sumber daya risiko manusia subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian pengelolaan manajemen informasi akuntansi, pengadaan dan pemantauan hasil kinerja dan dan pengelolaan pelaporan pengelolaan pemeriksaan dan kehumasan jabatan fungsional keuangan, dan gaji barang milik negara advokasi subbagian tata usaha pimpinan ike jabatan fungsional direktorat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negaraiii penganggaran risiko anggaran pendapatan fiskal dan belanja negara seksi seksi seksi saksi seksi seksi data dan dukungan analisis ekonomi penyusunan anggaran pan sunan anggaran penyusunan anggaran penyusunan teknis penyusunan makro belanja pegawai lembaga energi pembiayaan utang anggaran pendapatan dan belanja negara seksi seksi seksi seksi seksi seksi data dan dukungan analisis penerimaan penyusunan anggaran pen nan anggaran pen sunan anggaran penyusunan teknis penyusunan perpajakan dan hibah belanja barang lembaga energi pembiayaan utang anggaran benda papan dan belanja negara seksi seksi seksi seksi penyusunan anggaran seksi seksi data dan dukungan analisis penerimaansaksi analisis dan konsolidasitransfer daerah fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara belanja negara dan belanja negara ike lombok jabatan fungsional direktorat anggaran bidang perekonomian dan kemaritiman subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat anggaran bidang subdirektorat subdirektorat pen uedioktokat anggaran bidang anggaran bidang perhubungan, anggaran bidang anggaran bidang energi, teknis anggaran bidang pertanian, kelautan, dan pekerjaan umum, kepariwisataan, dan keuangan dan perindustrian, dan perekonomian dan kehutanan agraria, dan tata ruang koperasi dan usaha kecil ketenagakerjaan perdagangan dan menengah kemaritimanseksi pertanian, kelautan, agraria, dan kepariwisataan, dan keuangan dan energi, perindustrian, dukungan teknis dan kehutanan koperasi dan usaha kecil ketenagakerjaan dan perdagangan tata ruang dan menengah seksi seksi seksi anggaran bidang anggaran bidang seksi seksi seksi anggaran bidang pekerjaan umum perhubungan, anggaran bidang anggaran bidang pengolahan data pertanian, kelautan, agraria. dan kepariwisataan, dan keuangan dan energi, perindustrian, anggaran dan kehutanan koperasi dan usaha kecil ketenagakerjaan dan perdagangan kementerian lembaga tata ruang dan menengah seksi seksi seksi anggaran bidang anggaran bidang seksi seksi anggaran bidang prerrrjaan umum perhubungan, anggaran bidang anggaran bidang pertanian, kelautan, agraria dan kepariwisataan, dan keuangan dan energi, perindustrian, dan kehutanan iii koperasi dan usaha kecil ketenagakerjaan iii dan perdagangan iii tata ruang iii dan menengah jiipertanian, kelautan, agraria, dan kepariwisataan, dan keuangan dan energi, perindustrian, dan kehutanan koperasi dan usaha kecil ketenagakerjaan dan perdagangan tata ruang dan menengah ike lombok bata fungsionalanggaran bidang pen anggaran bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial agama dan lembaga riset, inovasi, dan kesehatan pembangunan manusia kepemudaan dan kepresidenan tinggi negara kebencanaan dan kebudayaan seksi anggaran biang seksi seksi seksi anggaran bidang kesejahteraan sosial anggaran bidang anggaran bidang anggaran bidang seksi pendidikan dan dan kepresidenan agama dan lembaga riset, inovasi, dan dukungan teknis kesehatan kepemudaan tinggi negara kebencanaan saksi sek seksi seksi anggaran bidang anggaran bidang anggaran bidang anggaran bidang seksi pengolahan data kesejahteraan anggaran bidang anggaran pendidikan dan sosial dan agama dan lembaga riset, inovasi, dan kesehatan kementerian kepemudaan kepresidenan tinggi negara kebencanaan lembaga seksi est seksi seksi anggaran bidang anggaran bidang anggaran bidang anggaran bidang anda maa ang pendidikan dan sosial dan agama dan lembaga riset, inovasi, dan kesehatan iii kepemudaan iii kepresidenan tinggi negara iii kebencanaan iii seksi seksi seksi seksi anggaran bidang anggaran bidang anggaran bidang anggaran bidang angg ang pendidikan dan sosial dan agama dan lembaga riset, inovasi, dan kesehatan kepemudaan kepresidenan tinggi negara kebencanaan kelompok jabatan fungsionaldirektorat subdirektorat subdirektorat penyusunan rencana anggaran data dan dukungan teknis subdirektorat subdirektorat anggaran bidang mitra pembantu dan laporan keuangan bagian anggaran bidang politik, hukum, anggaran bidang politik anggaran bidang hukum pertahanan dan pengguna anggaran anggaran bendahara umum pertahanan dan keamanan, dan negara pengelolaan belanja bagian anggaran bendahara keamanan bendahara umum negara subsidi dan belanja lainnya umum negara seksi seksi saseksi pertahanan dan anggaran belanja dukungan teknis politik hukum bendahara umum keamanan subsidi negara seksi seksi seksi sengolahan data politik hukum pertahanan dan bendahara umum anggaran belanja anggaran keamanan lainnya kementerian lembaga negara seksi seksi seksi seksi sartahanan dan anggaran belanja politik iii hukum iii keamanan bendahara umum lainnya negara iii versi seksi seksi seksi seksi anggaran bidang mitra pembantu penyusunan laporan anggaran bidang anggaran bidang pertahanan dan pengguna anggaran keuangan belanja politik hukum 'keamanan bendahara umum subsidi dan belanja negara lainnya ike mpok batabuadirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat peraturan dan dukungan penerimaan sumber daya penerimaan sumber daya subdirektorat potensi dan pengawasan teknis penerimaan negara penerimaan kekayaan penerimaan negara bukan alam minyak dan gas alam non minyak dan gas bukan pajak sumber daya negara dipisahkan pajak sumber daya alam dan bumi bumi kekayaan negara dipisahkan alam dan kekayaan negara dipisahkan seksi seksi seksi seksi sesi potensi dan peraturan penerimaan penerimaan sumber penerimaan energi penerimaan kekayaan aaa negara bukan pajak daya alam minyak dan dan sumber daya sumber daya alam dan gas bumi mineral negara dipisahkan penerimaan minyak maa mma dan gas bumi dipisahkan sera seksi seksi sistem dan transformasi penerimaan sumber seksi seksi potensi dan penerimaan negara dama alam minyak dan penerimaan kehutanan penerimaan kekayaan pengawasan penerimaan negara dan perikanan negara dipisahkan penerimaan non gas bumi alam dan kekayaan minyak dan gas bumi negara dipisahkan seksi seksi seksi seksi seksi pengelolaan data penerimaan sumber potensi dan penerimaan negara daya alam minyak dan pen primary panas bumi penerimaan kebaya lan pengawasan kekayaan bukan pajak sumber daya gas bumi negara dipisahkan alam dan kekayaan negara dipisahkan seksi seksi seksi seksi dukungan teknis dan penerimaan sumber kan pelaporan penerimaan daya alam minyak dan penerimaan panas bumi penerimaan seraya negara bukan pajak sumber gas bumi daya alam dan kekayaan negara dipisahkan ikezompox santan fungsionalrat peran rektorat gan potensi, penerimaan, dan potensi, penerimaan, dan potensi, penerimaan, dll kementerian lembaga seksi seksi seksi versi potensi, penerimaan, potensi, penerimaan, potensi, penerimaan, dan pengawasan dan pengawasan dan pengawasan peraturan penerimaan kementerian lembaga kementerian lembaga kementerian lembagaanalisis datahid kementerian lembaga kompor sasaran fungsionaldobdirektorat evaluasi kinerja teknologi informasi penganggaran penganggaran penganggaran seksi seksi evaluasi kinerja seksi perencanaan sistem standar biaya bidang penganggaran bidang basis data penganggaran kemaritiman perekonomian dan penganggaran kemaritiman seksi bidang evaluasi kinerja seksi penerapan sistem pembangunan manusia penganggaran bidang penyajian informasi penganggaran dan kebudayaan pembangunan manusia penganggaran dan kebudayaan seksi evaluasi kinerja seksi standar biaya bidang seksi politik, hukum, pertahanan pon anggaran bidan pengembangan sistem klasifikasi anggaran dan keamanan, dan bagian dan keamanan, dan bagian informasi anggaran bendahara umum anggaran bendahara umum penganggaran seksi seksi seksi pembinaan jabatan riset dan dukungan teknis fungsional analis pengembangan infrastruktur anggaran standar biaya teknologi informasi ikerompor bata fungsionaldan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta pengelolaan transformasi kelembagaan direktorat jenderal perimbangan keuangan, penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja direktorat jenderal perimbangan keuangan, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kepatuhan internal direktorat jenderal perimbangan keuangan, dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaanterdiri atas: subbagian organisasi, subbagian tata laksana, cc. subbagian kepatuhan proses bisnis, dan subbagian kepatuhan kode etik. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:, dan analisis beban kerjaisasinyiapan bahan pelaksanaan kepatuhan proses bisnis,, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan d. jdih.kemenkeu.gha direktorat harmonisasi peraturan penganggaran subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektoratmon seksi aturan seksi seksi harmonisasi peraturan isasi per harmonisasi harmonisasi penganggaran penganggaran kementerian lembaga kementerian lembaga peraturan jaminan penganggaran sosial kesehatan remunerasidengan ngaran peraturan jaminan penganggaran kementerian lembaga kementerian lembaga sosial pensiun dan remunerasi tunjangan hari tuakerja dan kematian kelompok jabatan fungsional direktorat jenderal pajaklaksana pemberhentian kepangkatan pegawai ltd) bagian bagian bagian keuangan perlengkapan umum direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat peraturan perpajakan aturan perpajakan pemeriksaan dan pena belum ekstensifikasi dan keberatan dan potensi, kepatuhan, penagihan penilaian banding dan penerimaan subdirektorat peraturan meriksaan bukti obat ora pengurangan dan direktorat penagihan pajak dengan penghasilan badan pemeriksaan permulaan keberatan surat paksa subdirektorat pepe eka subdirektorat subdirektorat peraturan pajak dan pemungutan pajak teknik dan subdirektroat subdirektorat banding pan subdirektorat pertambahan nilai penghasilan dan pajak pengendalian penyidikan pendataan dampak kebijakan industri penghasil lan orang pemeriksaan gugatan pribadi subdirektora peraturan pajak subdirektorat pertambahan nilai subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat kepatuhan dan perdagangan, jasa advokasi pemeriksaan forensik dan penilaian banding dan pengawasan wajib dayak dak transaksi khusus barang bukti gugatan pasan subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirekt obat harmonisasi kerjasama dan subdirektorat subdirektorat pengelolaan turun pajak peninjauan kembali bumi dan bangunan peraturan dukungan penilaian dan pya lag penerimaan perpajakan pemeriksaan perpajakan subdirektorat penagihan pellet mall krl met kel kelompok jabatan iketompor batan iketompor sapaan kelompok jabatan ike kompor jabatan, ikerompor sasaran ikerompox bata fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional klt lil lil oil uin direktorat direktorat peluit penyuluhan, dar dan informasi kepatuhan internal trangormas proses lena direktorat kkevowpor sasana pelayanan, dan anak dan transformasi kep pena oai, intelijen perpajakan ponastona, ("| hubungan masyarakat sumber daya aparatur subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat penyuluhan tata kelola data direktorat tata kelola sistem pengembangan peranan dan kerja mamoreatokat perpajakan dan informasi informasi penyuluhan intern nona subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat pencegahan dan subdirektorat pelayanan pengelolaan data mee asi anta pengembangan pengembangan penanganan sengketa intelijen perpajakan internal sistem perpajakan pelayanan perpajakan penggalian potensi internasional subdirektorat subdirektorat subdirektorat gap subdirektorat surdirektorat pena mba san subdirektorat per direktorat subdirektorat may alasan pengelolaan data transformasi sem pemalang pengembangan akan tno intelijen penegakan pen akan eksternal organisasi kenapa penegakan hukum internasional hukum subdirektora subdirektorat subdirektorat surdirektora subdirektorat pengembangan mean kelolaan pengembangan subdirektorat analisis data manajemen ekstensifikasi dan operasi intelijen kemitraan pete keamanan sistem penilaian informasi subdirektorat subdirektorat subdirektorat risiko kepatuhan kompetensi dan pemantauan dan subdirektorat wajib pajak dan pengembangan pelayanan sistem trans asi sains data kapasitas pegawai informasi melulu kllliu klo kelompok bata iketompor sasaran kelompok jabatan iketompor bata ike kompor sasaran iketoweor batan iketompor sasaran roxasioma owaseona, runasoma, puwasow, runesow, (u. powesione, puresoma, lil viii iii dulu unud jdih.kemenkeu.gridkebagian pre aan bagian laksana pemberhentian kepangkatan pegawai subbagian subbagian subbagian dibagian perencanaan dan mutasi kepegawaian penyusunan pae bagian subbagian pengadaan pegawai anggaran subbagian subbagian layanan dan mut bagian, akan subbagian subbagian ". subbagian tata laksana manajemen basis perbendaharaan pengadaan tata usaha pimpinan data kepegawaian subbagian subbagian subbagian subbagian dan tunjangan perjalanan dinas kapasitas subbagian subbagian subbagian subbagian pemberhentian dan kena bagian akuntansi dan penyimpanan dan sarana dan pelaporan distribusi prasarana pegawai subbagian inventarisasi, subbagian pemeliharaan, dan urusan dalam penghapusan ike lombok tan fungsional direktorat peraturan perpajakan subbagian tata usaha subdirkktorat subdirektorat subdirektorat peraturan ketentuan umum peraturan pajak subdirektorat peraturan pajak pertambahan nilai dan tata cara perpajakan peraturan pajak bumi pertambahan nilai perdagangan, jasa dan dan penagihan pajak dengan ian asin pajak tidak langsung dan bangunan surat paksa lainnya peraturan seksi seksi seksi ketentuan umum peraturan pajak peraturan pajak peraturan pajak dan tata cara pertambahan nilai pertambahan nilai bumi perpajakani pertambahan nilai bumi dengan surat paksarpajakan lainnya pertambahan nilai pertambahan nilai bumi industri jasa dan bangunan iii seksi peraturan pajak tidak langsung lainnya ike lombok bata fungsional direktorat peraturan perpajakan subbagian tata usaha subdirektorat rektorat subdirektorat peraturan pemotongan dan peraturan pajak pemungutan pajak subdirektorat harmonisasi penghasilan badan penghasilan dan pajak peraturan perpajakan penghasilan orang pribadi seksi seksi peraturan ksi seksi peraturan pajak pemotongan dan advokasi analisis peraturan penghasilan badan pemungutan pajak perpajakan penghasilan seksi seksi seksi peraturan peraturan pajak pemotongan dan pain sinkronisasi penghasilan badan pemungutan pajak perpajakan penghasilan seksi seksi seksi peraturan pajak peraturan pajak seksi sinergi peraturan penghasilan badan penghasilan orang advokasi perpajakan pribadi seksi seksi analisis peraturan advokasi perpajakan internasional (oh kelompok jabatan fungsional direktorat pemeriksaan dan penagihan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat teknik dan kerjasama dan subdirektorat perencanaan pemeriksaan transaksi pemeriksaan pengendalian khusus dukungan penagihan pemeriksaan pemeriksaan seksi seksi saksistrategi evaluasi dan trai ser pricing dan data dan dukungan pengendalian motoorat permulaan bukti seksi penyidikan forensik perpajakan permulaan seksi ksi seksi pemeriksaan bukti penyidikan iii barang bukti dan permulaan iii tahanan pilliiitli ike kompor bata funestona cellliittbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat ekstensifikasi pendataan penilaian penilaian seksi seksi perencanaan seksi seksi perencanaan pendataan dan penilaian massal penilaian massal ekstensifikasi pemetaan bumi bangunan seksi seksi seksi seksi penilaian individu penilaian individu perhutanan industri seksi seksi seksi seksi evaluasi dukungan dan penilaian individu penilaian individu ekstensifikasi evaluasi data objek khusus pertambangan petitittiti kelompok jabatan fungsional lllitlllli jdih.kemenkeu.gg.id direktorat keberatan dan banding subbagian 'tata usaha subdirektorat subdirbektorat subdirektorat keberatan dan evaluasi seksi seksi seksi ksi pengurangan dan banding dan banding dan keberatan gugatan gugatan peninjauan kembali seksi seksi seksi seksi pengurangan dan banding dan banding dan pen gen valuasi ban keberatan gugatan gugatan seksi seksi seksi seksi pengurangan dan banding dan banding dan evaluasi keberatan gugatan gugatan bean seksi pengurangan dan keberatan pelliiiiti ike lombok rapatan| fungsional litttitttt direktorat potensi, kepatuhan, dan penerimaan direktorat potensi, kepatuhan, dan penerimaan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat kepatuhan dan por rektorat potensi perpajakan dampak kebijakan pengawasan wajib pen han pajak seksi seksi seksi seksi potensi sektor dampak kebijakan kepatuhan wajib perencanaan dan industri perpajakan istri strategi penerimaan seksi seksi seksi seksi potensi sektor dampak kondisi akan wajib pemantauan perdagangan makro ekonomi gan penerimaan seksi seksi seksi seksi statistik dan dampak kebijakan kepatuhan wajib potensi sektor jasa prakiraan maan seksi seksi pellitttitt iketompor bara fungsional lititittiti jain.kemenkeu.diasubbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat penyuluhan del direktorat hubungan masyarakat kerjasama dan perpajakan perpajakan kemitraan seksi seksi seksi seksi pelayanan kerjasama dalam seksi dea seksi seksi bimbingan tenaga pen aan hubungan kerjasama luar penyuluh eksternal negeri seksi seksi sesi seksi dukungan peningkatan mutu kemitraan wajib penyuluhan pelayanan pengelolaan berita pajak seksi seksi sesi dokumentasi dan pemutakhiran tax perpustakaan knowledge based pengelolaan situs iketompox bata fungsional direktorat data dan informasi perpajakan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirertorat subdirektorat tata kelola data dan pengelolaan data pengelolaan data kab rek torrencanakan pemantauan data penghimpunan, dan abk atar identifikasi dan data internal pertukaran data penilaian risiko eksternal seksi seksi seksi aksi prosedur tata perekaman dan seksi informasi eksternal seksi seksi ksi seksi ware house data eksternal evaluasi risiko informasi seksi seksi evaluasi seksi seksi pemanfaatan data pengolahan data analisis data sains data dan informasi seksi rekonsiliasi data peliiiiiti penerimaan dan iketompox bata utang pajak fungsional letitttititi jain.kemenkeu.i6iobdirektorat subdirektorat subdirektorat direktorat pengembangan kompetensi dan kepatuhan internalisasi investigasi internalpen bab gan seksi pengujian investigasi internal pengembangan sistem pengukuran pengembangan kepatuhan desain kelembagaan kapasitas pegawai kinerja seksi seksi seksi evaluasi temuan evaluasi pengembangan penjaminan kualitas pemeriksaan implementasi desain promosi. dan eksternal kelembagaan kompensasi kelompok jabatan fungsional direktorat teknologi informasi dan komunikasi subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat bdaektorat subdirektorat tata kelola pengembangan pengembangan sistem pemantauan dan sistem informasi sistem perpajakan pendukung manan pelayanan sistem perpajakan sistem informasi informasi seksi seksi seksi seksi seksi meknarencanaan asi pengembangan pengembangan pee bolaan layanan sistem dan komunikasi sistem perpajakan sistem pendukung dan aplikasi internal seksi seksi seksi pen kan seksi arsitektur sistem pengembangan pengembangan jaringan komunikasi layanan sistem informasi sistem perpajakan sistem pendukung dara eksternal sek seksi seksi pengendapan pengembangan pengembangan seksi pengelolaan layanan dan komunikasidokumentasi sistem kelangsungan bimbingan sistem informasi perpajakan pendukung layanan perpajakan seksi clllllllii pengelolaan seksi keamanan sistem pemantauan sistem ike mpok batan informasi fungsional direktorat transformasi proses bisnis subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat sebdirektorat subdirektorat pengembangan pengembangan pengembangan manajemen penyuluhan pelayanan penegakan hukum kas transformasi seks seksi seksi seksi ksi perencanaan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan dan penyuluhan pelayanan penegakan hukum ekstensifikasi manajemen perubahan seksi seksi seksi seksi pan saba gan manajemen proses pengembangan pengembangan pengembangan engan dan penjaminan penyuluhan pelayanan penegakan hukum pen bingayaa kualitas pengembangan pelliititit ikstompor sasaran function lilit direktorat perpajakan internasional tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat perjanjian dan kerja pencegahan dan pertukaran informasi sama perpajakan kanan sen perpajakan internasional aan ajakan internasional seksi seksi seksi pencegahan dan perjanjian dan kerja pencegahan dan pertukaran informasi internasional meebpajakan internasional seksi seksi seksi pen tan dan kerja penanganan sengketa pertukaran informasi internasional nererpajakan internasional seksi seksi seksi pencegahan dan penuaan pan esa beda kanan stdttra renungan internasional iii pan akan internasional iii seksi pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional liliitillit mpok batan fungsional lll1titik! dih.kemenkeu.grid direktorat intelijen perpajakan subbagian tata usaha somarowr, ogsewesoss angtromesosar svanmustom intelijen strategik maan operasi intelijen ksi seksi seksi seksi kajian klien perencanaan dan perencanaan dan perencanaan dan kana pseksi seksi seksi penerimaan seksi intelijen intelijen penegakan identifikasi, dan operasi intelijen seksi seksi sesi pengumpulan, intelijen seksi pengolahan, dan penggalian potensi intelijen penegakan operasi intelijen diseminasi intelijen seksi pengamanan dan intelijen intelijen penegakan seksi penggalian potensi pan operasi intelijen iii kelompok jabatan fungsional jdih.kemenkeu subbagian kepatuhan kode etik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan direktorat jenderal perimbangan keuangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia direktorat jenderal perimbangan keuangan, cc. pelaksanaan manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia direktorat jenderal perimbangan keuangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal perimbangan keuangan,, subbagian pengembangan kapasitas sumber daya manusia: subbagian manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia, dandih.kemenkeu.gdc direktorat jenderal bea dan cukai sekretariat direktorat jenderal bagian bagian bagian organisasi dan tata administrasi pengembangan laksana kepegawaian kepegawaian lilit bagian bagian bagian pengelolaan direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat kerja sama teknis kepabeanan fasilitas kepabeanan teknis dan fasilitas internasional keberatan banding informasi kepabeanan kepabeanan dan cukai subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat direktorat kerja sama subdirektorat strategi dan impor pembebasan roa dasar ana keberatan perencanaan sistem cukai informasi suedirektora subdirektorat subdirektorat kerja sama subdirektorat subdibektorat fasilitas perizinan dan internasional subdirektorat pengembangan pertambangan fasilitas cukai kepabeanan dan sistem informasi cikal suedirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat kerja sama pengendalian subdirektorat fasilitas impor pelunasan dan internasional subdirektorat keamanan informasi, nilai pabean tujuan ekspor pengembalian cukai kepabeanan dan manajemen layanan, cikal dan evaluasi subdirektorat subdirektorat potensi cukai dan subdirektorat subdirektorat tempat penimbunan kepatuhan pena rat pengelolaan dan klasifikasi barang berikat pengusaha barang layanan data kena cukai subdirektorat program prioritas dan fasilitas kawasan authorized economic khusus operator fao) piliititititi pttititt ptlliilit clllititt) (titttttiti (tlitititi (kelompok jabatan ike kompor sasaran ikeomeox sasaran ike lombok wisata ike kompor bata ike kompor sapaan| fungsional fungsional (ol fungsional fungsional fungsional fungsional lltttittiit kti lullititt) lite littitii direktorat pilittttti direktorat pinay pan rektorat penerimaan dan direktorat direktorat komunikasi ike kompor jabatan kepatuhan internal papa dian perencanaan interwiki narkotika bea #nasional strategis hani subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat ana dik bkt strategi komunikasi, pencegahan perencanaan audit intelijen penerimaan monitoring dan narkotika evaluasi subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat pengawasan subdirektorat subdirbktorat perencanaan, operasi dan hubungan kepatuhan dan pelaksanaan audit penindakan anta yati pengungkapan masyarakat dan investigasi internal transformasi jaringan narkotika penyuluhan subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat unit subdirektorat penjaminan kualitas pelaksanaan audit penyidikan manajemen risiko anjing pelacak (k publikasi subdirektorat subdirbktorat dua direktorat monitoring, evaluasi, subdirektorat pauadirektorat bimbingan pengguna dan penjaminan sarana operasi jasa dan manajemen kinerja kualitas audit narkotika layanan informasi subdirektorat patroli laut subdirektorat kejahatan lintas negara pillititti ltllitilm milloti tt) mlliitit lilit pellllttti ike lombok bata kelompok bata kelompok bata kelompok bata kelompok jabatan iketompor sapta fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional llltittitti let iii pilot litlititt) llttititt letittttt sekretariat direktorat jenderal bagian bagian bagian bagian organisasi dan tata administrasi pengembangan nan pengelolaan barang bagian laksana kepegawaian kepegawaian milik negara subbagian subbagian subbagian subbagian bagian bagian akan pengembangan penyusunan perencanaan perbuatan dan pegawai anggaran barang milik negara kearsipan subbagian subbagian bagian subbagian subbagian asistensi subbagian organisasi mutasi kepegawaian ang perbendaharaan pengadaan rumah tangga subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian fungsional pelaporan distribusi pengelolaan aset pegawai subbagian subbagian subbagian penggunaan, tata usa diburu tata laksana gaji dan tunjangan pemindahtanganan end ay, dan penghapusan ike kompor jabatan. rotasionalregistrasi kepabeanan, impor ekspor nilai pabean klasifikasi barang authorized bco operator (aeo) seksi seksi seksi seksi kena impor ekspor nilai pabean klasifikasi kepabeanan est seksi seksi seksi seksi der miras impor ekspor nilai pabean klasifikasi economic operator seksi seksi seksi seksi seksi pengembangan impor iii ekspor nilai pabean iii klasifikasi program prioritas seksi seksi seksi monitoring dan impor nilai pabean klasifikasi evaluasi kelompok jabatan fungsional direktorat fasilitapembebasan fasilitas fasilitas impor tujuan tempat penimbunan fasilitas kawasan pertambangan ekspor berikat khusus seksi seksi seksi seksi pembebasan fasilitas minyak dan fasilitas impor seksi fasilitas kawasan kepentingan gas bumi tujuan ekspor kawasan berikat perdagangan bebas industri pembebasan seksi seksi seksi pembebasan seksi fasilitas impor seksi pusat logistik fasilitas kawasan fasilitas aneka ekonomi khusus dan kepentingan tambang dan pergi tujuan ekspor berikat kawasan khusus pemerintah pengembalian lainnya seksi seksi sek. seksi evaluasi dan evaluasi dan seksi evaluasi dan pembebasansikat ike lombok bata fungsionaldena tarif cukai dan harga perizinan dan fasilitas pelunasan dan dasar cukai pengembalian cukai kepatuhan pengusaha barang kena cukai seksi seksi seksi seksi tarif cukai dan harga dasar perizinan pelunasan cukai potensi cukai seksi seksi seksi tarif cukai dan pee dan pelan aksi kar kepatuhkepatuhan pengusaha harga dasar iii mutasi barang kena pengembalian cukai barang kena cukai ike lombok bata fungsisubbagiansionalpelililiti ike lombok fungsional lelilititidan peninjauan advokasi iii peraturan iii kembali lellilititi ike kompor batan) fungsional lellititl) jdih.kemenkeuibo.id direktorat informasi kepabeanan dan cukai subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat strategi dan pengendalian keamanan pengembangan sistem pengelolaan dan perencanaan sistem informasi, manajemen seksi seksi ksi pengendalian seksi perencanaan dan tata perancangan sistem keamanan informasi pengelolaan basis teknologi informasi informasi dan pengelolaan data seksi seksi seksi seksi karna kur dan pengembangan manajemen layanan manajemen kualitas sistem informasi teknologi informasi data seksi seksi seksi manajemen program pengembangan evaluasi layanan analisis dan layanan teknologi informasi sistem informasi teknologi informasi data seksi pengendalian mutu sistem informasi pittttitit ike kompor sasaran fungsional lititititi direktorat kepatuhan internal subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat pengawasan subdirektorat subdirektorat pencegahan kepatuhan dan penjaminan kualitas pengelolaan kinerja investigasi internal aksi dan pengawasan seksi seksi kepatuhan dan penjaminan kualitas pengelolaan pengendalian gratifikasi investigasi kinerja internal seksi seksi pengawasan seksi seksi analisis data dan kepatuhan dan penjaminan kualitas pengelolaan informasi investigasi kinerja internal seksi teki pengawasan seksi seksi pengaduan kepatuhan dan penjaminan kualitas pengelolaan masyarakat investigasi kinerja iii internal litiilltiii kelompok jabatan (). runestona, jdih.kemenkeu yo.ic direktorat audit kepabeanan dan tia evaluasi1seksi penjaminan kualitas kelompok bata fungsional direktorat penindakan dan penyidikan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat gea ora intelijen penindakan penyidikan sarana operasi patroli laut negara seksi seksi seksi pia resiihikan usesspamonan sedia sesareagou (snare kepabeanan kepabeanan sarana operasi seksi pengadaan seksi penyidikan dan seksi patroli seksi kejahatan kepabeanan kepabeanan cukai pemeliharaan laut lintas negara sarana operasi seksi seksi pengadaan seksi seksi intelijen penindakan seksi barang dan perencanaan seksi kejahatan cukai cukai hasil penindakan pemeliharaan dan evaluasi lintas negara ihi sarana operasi patroli laut seksi seksi seksi bimbingan seksi tempat teknis, monitoring dukungan penindakan tahanan dan evaluasi sarana operasi intelijen cukai operasi pitittititi ike kompor bata fungsional cetiitttkat perencanaan subdirektorat subdirektorat strategis dan transformasi seksi seksi seksi administrasi kebijakanllliitiiit pok jabatan fungsional lllitllli bagan organisasi direktorat interwiki narkotika direktorat interwiki narkotika subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat analisis dan pengungkapan unit anjing dukungan operasi target narkotika jaringan narkotika pelacak (k narkotika seksi pelatihan seksi analisis seksi operasi dan pengendalian seksi sarana data narkotika pengungkapan mutu anjing operasional seksi seksi penjaminan seksi analisis seksi operasi operasional kualitas data narkotika pengungkapan anjing pelacak pengawasan seksi taktis dan seksi operasilelllititi iketompox jabatan.: fungsional liliiiiili jih.kemenkeu.bia direktorat komunikasi dan bimbingan pengguna jasa subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat strategi komunikasi, muna ora subdirektorat bimbingan pengguna monitoring dan apaan nana publikasi jasa dan manajemen evaluasi layanan informasi seksi strategi dan seksi hubungan seksi operasional publik media layanan seksi analisis dan seksi operasional komunikasi publik layanan seksi monitoring seksi bimbingan dan evaluasi seksi pengelolaan komunikasi publik seksi hubungan publikasi cetak dan pengguna jasa dan internal pengelolaan dan bimbingan digital masi pengguna jasa seksi pemutakhiran bea dan cukai lititiiiti ikerompox samaran fungsional lellititili jdih.kemenkeu.de.icgan tata laksana manusia pellilitititi bagian bagian kepatuhan ike lombok bata umum internal fungsional let titi direktorat direktorat direktorat direktorat pembinaan pelaksanaan pengelolaan kas sistem manajemen pengelolaan anggaran negara investasi keuangan badan layanan umum subdirektorat subdirektorat subdirektorat koordinasi dan subdirektorat kebijakan investasi peraturan dan konsolidasi standardisasi pelaksanaan optimalisasi kas dan hubungan teknis badan anggara) kelembagaan layanan umu subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat pelaksanaan kebijakan treasury penganggaran, tarif, remunerasi, dealing room dan pengelolaan kinerja dan informasi badan anggaran manajemen risiko dan risiko investasi layanan umum subdirektorat subdirektorat subdirektorat manajemen subdirektorat pembinaan pelaksanaan pengelolaan anggaran penerimaan dan hukum keuangan badan pengeluaran kas layanan umum subdirektorat subdirektorat subdirektorat dea tomat manajemen kas investasi badan dea binaan anggaran iii pinjaman dan usaha milik keuangan badan hibah negara layanan umum subdirektorat subdirektora subdirektorat subdirektorat manajemen rekening investasi pembinaan pelaksanaan lainnya dan pembinaan pemerintah daerah pengelolaan pertanggung wabah badan usaha milik keuangan badan anggaran bendahara daerah layanan umum jii subdirektora subdirektora subdirektorat analisis dan setelan, pengembangan akuntansi, dan kredit program pelaksanaan pelaporan dan investasi anggara pengelolaan kas lainnya lilit peliitlill) liliiittti pellitili ike lombok bat ike kompor bata iketompor batan| ike lombok bata fungsional, fungsional runasiona (ol fungsional luliliitil lilit lelittititi) direktorat direktorat direktorat cell akuntansi dan sistem sistem informasi ike lombok samaran pelaporan perbendaharaan dan teknologi fungsional keuangan perbendaharaan cell subdirektorat subdirektorat standar subdirektorat pengelolaan sains akuntansi transformasi data dan sistem kelembagaan informasi pemerintahan perbendaharaan akan subdirektorat subdirektorat pengembangan, dan pengelolaan sistem akuntansi kerjasama sistem informasi kelembagaan internal subdirektorat subdirektorat subdirektorat bimbingan akuntansi harmonisasi pengelolaan bendahara umum peraturan sistem informasi negara perbendaharaan eksternal subdirektorat subdirektorat subdirektorat akuntansi pusat dan pembinaan pengelolaan data, ong iapun proses bisnis infrastruktur, dan negara dan hukum keamanan informasi subdirektorat subdirektorat sobdirektorat stand radiasi dan pengelolaan keuangan pengembangan strategi sistem pemerintah pusat kapasitas pengelola informasi perbendaharaan perbendaharaan subdirektorat subdirektorat kuis lapor analis sis lap ran perhitungan pihak ketiga, dan kebijakan keuangan tuntutan ganti rugi tds peliitititl pelittitilti ike lombok jabatan ike kompor bata kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional nn: lilit clllitttl liilittitl) sekretariat direktorat jenderal ora atan tara bagian bagian bagian bagian sumber daya manusia keuangan umum kepatuhan internal laksana subbagian subbagian subbagian subbagian perencanaan perencanaan pen suman kehumasan, layanan subbagian strategis strategis dan apan informasi dan manajemen risiko organisasi manajemen talenta protokoler subbagian subbagian atan pengembangan subbagian pen sig bagian ana, pemantauan panen kompetensi dan perbendaharaan masa pengendalian budaya organisasi internal subbagian subbagian subbagian pembagian mutasi dan penilaian akuntansi dan pan subbagian evaluasi dan tindak kinerja pelaporan lanjut hasil audit subbagian subbagian pembagian sistem informasi pengelolaan subbagian kaya asasi dan layanan sumber belanja pegawai rumah tangga daya manusia dan kesejahteraan kelompok jabatan fungsional direktorat pelaksanaan anggaran subbagian tata usaha den koran subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat irbetorat dinasseksi seksi pengelolaan data dan seksi seksi seksinformasi pelaksanaan| anggaran i a anggaran ila anggaran iii a anggaran iv a pelaksanaan anggaran anggaran seksi seksi asi seksi seksi seksi seksi analisis dan pen laba pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pengembangan dea santri anggaran i b anggaran ii b anggaran iii b anggaran iv b pelaksanaan anggaran seksi koma asi seksi seksi seksi seksi analisis dan pon dasi pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pengembangan anggaran i c anggaran ii c anggaran iii c anggaran iv c pelaksanaan anggaran anggaran il! seksi seksi kon dasi seksi seksi seksi seksi analisis dan pondasi pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pengembangan bela santan anggaran i d anggaran ii d anggaran iii d anggaran iv d pelaksanaan anggaran kelompok bara fungsional ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) dan pengembangan karir sumber daya manusia direktorat jenderal perimbangan keuangan dan pengelolaan jabatan fungsional lingkungan direktorat jenderal perimbangan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal perimbangan keuangan. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standar kompetensi dan standar kualitas hasil kerja, perencanaan program pengembangan, pengelolaan informasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelapormempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, protokoler dan koordinasi penyiapan bahan pimpinan, rumah tangga, kearsipan, pendampingan dan asistensi pengadaan barang dan atau jasa, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, serta komunikasi dan layanan informasi,tersebut dalam bagian umum, komunikasi, dan layanan informasi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan tata usaha, protokoler, dan koordinasi penyiapan bahan pimpinan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan kearsipan direktorat jenderal perimbangan keuangan, jdih.kemenkeu.gha direktorat pengelolaan kas negara subbagian tata usaha ubdirektora subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat kebijakan treasury manajemen directo rat manajemen rekening setelan, akuntansi, optimalisasi kas dealing room dan penerimaan dan dimana semen kas ana dan pembinaan dan pelaporan manajemen risiko pengeluaran kas pengelolaan kas bendahara seksi seksi seksi seksi seksi seksi pengelolaan rekening pengelolaan peraturan dan pengelolaan manajemen kas lainnya sumber daya aim tran aksi alam dan non sumber likuiditas kepatuhan pinjaman dan hibah dan non ing kas seksi manajemen risiko seksi seksi pengelolaan setelan akuntansi pengelolaan manajemen kas men, aku pengelolaan portfolio dan ngelolaa dana teman kas rekening lainnya dan pelaporan penempatan uang dukungan asset perenang milik kementerian transaksi treasury liability committee lembaga dealing room seksi seksi seksi seksi pengelolaan riset ekonomi dan kebijakan rekening manajemen kas pembinaan run ane kening investasi surat pengembangan kas umum negara pinjaman dan hibah bertanggungjawab rekening berharga negara strategi bendahara fihak ketiga seksi seksi seksi seksi kon asi akuntansi dan pelaporan konsolidasi pelaporan pengelolaan valuta pns nominasi pelaporan pengelolaan keuangan kuasa asing rekening dan manajemen kas rekening lainnya bendahara umum pinjaman dan hibah dan bendahara negara pusat ikrtompor samaran (lo runasiona direktorat sistem manajemen investasi subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat kebijakan investasi penganggaran, subdirektorat rak oran investasi pemerintah kan dan hubungan pengelolaan kinerja hukum asi badan daerah badan usaha raba pro gram kelembagaan dan risiko investasi milik daerah seksi seksi kebijakan, seksi sesi seksi investasi seksi pengembangan, dan penganggaran raa investasi badan pemerintah daerah kredit program dan perencanaan investasi usaha milik negara badan usaha milik investasi lainnya strategis investasi. daerah seks seksi seksi seksi investasi seksi hubungan pengelolaan uji uan bestari badan pemerintah daerah kredit program dan lembaga kinerja badan usaha milik investasi lainnya daerah ser ksi seksi investasi seksi hubungan seksi investasi badan perjanjian dan pemerintah daerah kredit program dan kelembagaan pengelolaan risiko dua ujian usaha milik negara eme lintah daerah kredit program dan internal daerah seksi seksi seksi seksi seksi seksi analisis dan eng dan analisis dan analisis kelayakan data, informasi, dan perjanjian dan pengembangan pengembangan prestasi pengembangan investasi pelaporan kepatuhan investasi badan badan usaha kredit program dan usaha milik negara daerah investasi lainnya iketompor samaran fungsional seksi seksi seksi seksi era dan seksi pembinaan pembinaan pembinaan spa aturan dan tarif badan layanan pengelolaan pengelolaan pengelolaan standardisasi teknis umum keuangan badan keuangan badan keuangan badan layanan umum i a layanan umum ii a layanan umum iii a ksi seksi seksi seksi era dan versi pembinaan pembinaan pembinaan spare aturan dan remunerasi badan pengelolaan pengelolaan pengelolaan standardisasi teknis layanan umum keuangan badan keuangan badan keuangan badan layanan umum layanan umum ii b layanan umum ilb sesi aksi seksi seksi pena dan seksi pembinaan pembinaan pembinaan pengalaman dan informasi badan pengelolaan pengelolaan pengelolaan kembangan layanan umum keuangan badan keuangan badan keuangan badan layanan umum i c layanan umum ii c layanan umum iii c ike lombok bata fungsional direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat made klorat subdirektorat bimbingan akuntansi akuntansi pusat dan penyusunan laporan spa direktorat andar akuntan sistem akuntansi instansi dan bendahara pelaporan keuangan keuangan pemerintah tan stik dan analis umum negara bendahara umum negara pusat seksi seksi seksi sans dukungan seksi seksi pelaporan kas dan konsolidasi dan pen ana manual pengembangan sistem akuntansi bimbingan akuntansi analisis laporan pelaporan realisasi men ban gan man standar akuntansi pusat instansi keuangan kuasa anggaran dan utk kesan pemerintahan bendahara umum negara operasional seksi seksi seksi seksi dukungan saksi seksi akuntansi pusat dan implementasi standar sistem akuntansi bimbingan akuntansi pelaporan realisasi konsolidasi dan konsolidasi dan pelaporan neraca dan pelaporan keuangan akuntansi lingkungan instansi instansi anggaran bendahara map oran neraca laporan kenanga pemerintah pusat umum negara seksi seksi seks pelaporan badan seksi seksi dukungan sistem akuntansi seksi implementasi standar bendahara umum bimbingan akuntansi lainnya, transaksi konsolidasi dan konsolidasi dan implementasi standar bendahara umum ngan akun khusus, dan neraca pelaporan kas dan pelaporan keuangan akuntansi lingkungan dan bendahara umum saldo anggaran lebih sektor publik seksi seks seksi komite seksi bimbingan akuntansi penyusunan laporan seksi analisis laporan adaptasi komite pengelolaan bagan regional dan angan penyusunan laporan keuangan dan andar akuntan akun standar bendahara umum pkonsomdasian keuangan pelaporan manajerial negara acara keuangan pemerintah kelompok jabatan fungsional direktorat sistem perbendaharaan subbagian tata usaha subdirektora ubdirektora subdirektorat subdirektorat penelitian dan subdirektorat subdirektorat standardisasi dan pembayaran program transformasi pengembangan, dan peraturan pembinaan proses pengembangan jaminan sosial, perhitungan kelembagaan kerjasama perbendaharaan bisnis dan hukum kapasitas pengelola penyelesaian tuntutan kelembagaan berbeda harian ganti rugi seksi seksi pen masi penelitian dan ama asi seksi standardisasi dan seksi sistem pembayaran pengembangan era tuan pembinaan proses pengembangan pembayaran dan penamaan sistem perbendaharaan bisnis dan hukum kapasitas pengelola program pensiun berbeda harian berbeda harian sek seksi naa asi penelitian dan bar asi saksi standardisasi dan seksi pengelolaan pengembangan peraturan pembinaan proses pengembangan pembayaran jaminan moana sistem perbendaharaan bisnis dan hukum kapasitas pengelola kesehatan berbeda harian berbeda harian seksi seksi seksi seksi pembayaran transformasi seksi harmonisasi seksi standardisasi dan perhitungan fihak akuntansi, kerjasama peraturan pembinaan proses pengembangan ketiga dan pelaporan dan misi kelembagaan perbendaharaan jii bisnis dan hukum iii kapasitas pengelola penyelesaian khusus perbendaharaan iii tuntutan ganti rugi mang bmn harmonisasi seksi pembinaan proses perubahan dan peraturan bisnis dan hukum komunikasi perbendaharaanubdirektoristem pengelolaan sistem pengelolaan sistem informasi informasi internal informasi eksternal infrastruktur dan sistem informasi perbendaharaan keamanan informasi perbendaharaan seksi seksi strategi seksi pengelolaan rences, sek stem pengelolaan sistem seksi pengelolaan pengelolaan perbendaharaan ormas internal informasi eksternal basis data implementasi sistem informasi seksi pengelolaan seksi pengelolaan sistem tra gis dana sains data pengelolaan sistem informasi eksternal seksi analisis data penjaminan mulu perbendaharaan informasi internal sistem informasi seksi seksi seksi pengelolaan seksi pengelolaan pengelolaan sistem pengelolaan sistem seksi pengelolaan kinerja perbendaharaan informasi internal informasi eksternal perangkat tik transformasi teknologi informasi saksi pengelolaan seksi seksi pengelolaan pengelolaan sistem seksi sistem informasi informasi internal layanan pengguna jaringan dan perbendaharaan keamanan informasi iketompor bata fungsional bagan organisasi direktorat jenderal kekayaan negara direktorat jenderal kekayaan negara sekretariat direktorat jenderal bagian bagian laksana manusia bagian bagian pengelolaan barang milik negara, rumah kelompok jabatan. kepatuhan internal tangga, dah tata runastonalirektokrat subdirektorat subdirektorat subdirektorat standardisasi kebijakan barang kekayaan negara pengelolaan penilaian properti dipisahkan kekayaan negara dan sumber daya milik negara alam subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat kebijakan barang kekayaan negara pengelolaan standardisasi milik negara dipisahkan kekayaan negara penilaian bisnis subdirektorat direktorat subdirektorat subdirektorat pengembangan kebijakan barang kekayaan negara pengelolaan manajemen kualitas milk negara dipisahkan iii kekayaan negara iii dan analisis penilaian subdirektorat perumusan subdirektorat subdirektorat kebijakan kekayaan kekayaan negara pengelolaan peg apa lain lain dipisahkan kekayaan negara subdirektorat perumusan kebijakan piutang negara petititit) pietilttitt! pitiiti ike lombok batan kelompok jabatan ike jabatan kelompok bata fungsional fungsional fungsional fungsional citiiitti letttitti lltttititti letittititi direktorat direktorat direktorat baba ana hukum dan hubungan transformasi dan lelang masyarakat sistem informasi subdirektorat subdirektorat perundangan dan analisis data subdirektorat subdirektorat analisis data lelang fungsional subdirektokat pengembangan dan subdirektorat pepe bai pembinaan profesi, hubungan integrasi sistem kerja sama, dan masyarakat asn kasi jasa lelang subdirektorat teknologi informasi dan layanan operasional ptliltittt ptltllit lilitttitt kelompok jabatan ike lombok sasaran kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional letitiitti lttttitilti ltttlititi iin.kemenkeu.g!ita sekretariat direktorat jenderal bagian bagian pengelolaan organisasi dan tata bagian bagian bagian barang milik negara, laksana sumber daya manusia keuangan kepatuhan internal rumah tangga, dan tata usaha subbagian subbagian pengembangan subbagian pembagian subbagian organisasi dan sumber daya perencanaan pengendalian perencanaan dan jabatan fungsional manusia dan anggaran internal pengadaan kepemimpinan subbagian subbagian subbagian manajemen kinerja subbagian gaji dan penegakan disiplin pembagian pata laksana ana manusia, perbendaharaan evaluasi hasil barang milik negara pemeriksaan subbagian subbagian perencanaan dan subbagian pengelolaan administrasi akuntansi dan bagian, kinerja dan risiko sumber daya pelaporan manusia subbagian protokol dan tata usaha kelompok jabatan fungsional direktorat perumusan kebijakan kekayaan negara subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat klorat subdirektorat. barang kebijakan kekayaan kebijakan piutang milik negara milik negara iiabmilik negara ini negara lain lain negara iiid milik negara iii negara lain lain negara iketompor sasaran fungsional jdih.kemenkeusubdirektorat kekayaan negara kekayaan negara kekayaan negara kekayaan negara dipisahkan dipisahkan dipisahkan ini dipisahkana dipisahkan iii dipisahkan ivab dipisahkan tib dipisahkan ivbdipisahkan tic dipisahkan ivc ike lombok bata fungsional direktorat pengelolaan kekayaan negara subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat pengelolaan kekayaan pengelolaan kekayaan pengelolaan kekayaan pengelolaan kekayaan negara negara negara iii negara seksi seksi seksi pengelolaan seksi pengelolaan pengelolaan kekayaan negara pengelolaan kekayaan negara kekayaan negara iia kekayaan negara ivalieliititiii ike mpok jabatan fungsional lillitilili jdih.kemenkeu direktorat penilaian subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat standardisasi rek tomat pengembangan, penilaian properti dan penilaian bisnis manajemen kualitas, sumber daya alam dan analisis penilaian seksi standardisasi penilaian properti seksi seksi pengembangan dan sumber daya standardisasi dan manajemen penilaian bisnis kualitas penilaian alam seksi standardisasi seksi penilaian properti seksi analisis standardisasi dan sumber daya penilaian alam penilaian bisnis seksi standardisasi seksi penilaian properti standardisasi dan sumber daya ptitttititi kelompok jabatan fungsional littittiliti direktorat lelang subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat epa rektorat pengembangan dan kebijakan lelang analisis data lelang kerja seksi perencanaan seksi pengembangan seksi kebijakan dan pengembangan dan pembinaan profesi lelang eksekusi lelang dan kerjasama lelang aksi pembinaan seksi kebijakan seksi analisis dan jasa lelang dan lelang noneksekusi evaluasi pelayanan prinsip mengenali wajib lelang pengguna jasa lelang seksi kebijakan seksi analisis data, lelang noneksekusi informasi, dan sukarela publikasi lelang kelompok jabatan fungsional jdih.kemenkeu adha direktorat hukum dan hubungan masyarakat subbagian tata usaha subdirektorat perundangan seksi seksi hubungan perundangan advokasi masyarakat seksi perundangan seksi peraturan advokasi masyarakat perundangan iii seksi seksi peraturan pitittittit kompor bata fungsional litittit direktorat transformdan analisis data fungsional integrasi sistem dan layanan aplikasi operasional seksi pembinaan seksi perancangan seksi pengkajian sistem aplikasi teknologi informasi seksi transformasi seksi pembinaan seksi perancangan lelang sistem aplikasi seksi pembinaan seksi perancangan sistem aplikasi seksi perencanaan, seksi program dan integrasi. dan seksi pengelolaan seksi analisis data tata kelola mahesa panin perangkat keras, pembinaan lunak, dan jaringan aplikasi lelliliiiti kelompok jabatan fungsional lelliiiiti) jdih.kemenkeu.giaharmonisasi bagian bagian perencanaan dan sumber daya kebijakan, lokasi, keuangan manusia antar maga bagian bagian lllliilitti organisasi dan umum, komunikasi, iketompox bata kepatuhan internal dan layanan fungsional informasi direktorat direktorat direktorat dana desa, insentif, dana transfer umum dana transfer khusus otonomi khusus, dan keistimewaanlitttitliti peliittilt plllitilii ikrrompox bata ikrtompox sapta ikrtompok bata fungsional fungsional fungsional lllitttitli lllitititlt llllitili direktorat direktorat direktorat sistem pajak daerah dan pembiayaan dan informasi dan aro apa retribusi daerah perekonomian daerah pelaksanaan transfer celiititteliilitt pellilitti peliitititi ike lomeorx samaran iketompor bara ike kompor sasaran fungsional fungsional fungsional llitttitti lllitittit llttttttiti jdih.kemenkeu.aharmonisasi kebijakan perencanaan dan organisasi dan umum, komunikasi, dan keuangan kepatuhan internal sumber daya manusia layanan informasi vokasi kerja samai subbagian subbagian subbagian subbagian perencanaan dan subbagian perencanaan dan tata usaha direktorat harmonisasi penyusunan organisasi pengembangan karir jenderal dan kebijakan transfer anggaran sumber daya manusia protokoler daerah subbagian subbagian rumah subbagian subbagian subbagian pengembangan tangga dan tata usaha harmonisasi kebijakan perbendaharaan tata laksana kapasitas sumber sekretariat pengelolaan keuangan daya manusia direktorat jenderal perekonomian daerah subbagian subbagian subbagian manajemen subbagian subbagian akuntansi dan kepatuhan proses informasi dan layanan pengelolaan advokasi dan kerja pelaporan bisnis sumber daya manusia barang milik negara sama antar lembaga subbagian pembinaan subbagian subbagian subbagian jabatan fungsional manajemen strategi pengelolaan kepatuhan kode bea ana komunikasi dan kinerja dan risiko etik pemerintah pusat dan layanan informasi pemerintahan daerah publik militia "kelompok jabatan ini fungsional lltittitprogram dan manajemen pengetahuan seksi manajemen pengetahuan viii kelompok bat fungsional lellititli!| in kemenkeu dia cc. pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal perimbangan keuangan, pendampingan dan asistensi pengadaan barang dan atau jasa direktorat jenderal perimbangan keuangan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi direktorat jenderal perimbangan keuangan, penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi bidang hubu serta pemantauan dan evaluasi opini publik lingkungan direktorat jenderal perimbangan keuangan, dan pelaksanaan urusan dokumentasiterdiri atas: subbagian tata usaha direktorat jenderal dan protokoler, subbagian rumah tangga dan tata usaha sekretariat direktorat jenderal: subbagian pengelolaan barang milik negara, dan subbagian manajemen strategi komunikasi dan layanan informasi publik. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagian tata usaha direktorat jenderal dan protokoler mempunyai tugas melakukan tata usaha direktorat jenderal dan urusan protokoler pimpinan, serta koordinasi penyiapan bahan pimpintata usaha sekretariat direktorat jenderal, urusan rumah tangga, dan kearsippendampingan dan asistensi pengadaan barang dan atau jasa, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi direktorat jenderal perimbangan keuangan, penyelenggaraan ruang layanan informasi, dan kepustakaan direktorat jenderal perimbangan keuangan. jdih.kemenkeu.dkk bagan organisasi direktorat dana transfer khusus dana transfer khusus tata usaha program dan manajemen pengetahuan pengetahuan pelitttii hana fungsional lltittititi bagan organisasi direktorat dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan tata usaha program dan manajemen pengetahuan pengetahuan pena (|. fungsional jdih.semen cubic bagan organisasi direktorat pajak daerah dan retribusi daerah daerah dan retribusi daerah tata usaha program dan manajemen pengetahuan pengetahuan tilittt ti) peran fungsional lilit bagan organisasi direktorat pembiayaan dan perekonomian daerah pembiayaan dan perekonomian daerah tata usaha program dan manajemen pengetahuan pengetahuan beng fungsional plitttit jdih.semen keugikia bagan organisasi direktorat sistem informasi dan pelaksanaan transfer sistem informasi dan pelaksanaan transfer tata usaha program dan manajemen pengetahuan pengetahuan bai fungsional lelittttil) jdih.semen could.ic direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko sekretariat direktorat jenderal bagian shot insan organisasi, tata sumber daya bagian japan. layanan informasi manusia keuangan nanpen dena ratortofolio surat berharga syariah anggaran pendapatanlolaan proyek pengembangan dan mitigasi risiko pinjaman dan hibah dan aset surat pendalaman pasar badan usaha milik subdirektorat subdirektorat subdirbktorat subdirektorat analipasar surat berharga maga kerang: utang negara syariah negara mitigasi risiko subdirektorat subdirektorat subdirektorat pen direktorat gi hukum dan evaluasi peraturan dan pengelolaan risiko bilateral transaksi surat analisis hukum aset dan kewajiban utang negara keuangan syariah negara (pil piltiititti ptiilititi iketompor bata iketomrok bata iketompor sasaran kelompok nasional fungsional fungsional fungsional litttttt cilittititi litittt ti) direktorat pengelolaan dra ora direktorat dukungan pemerintah portofolio evaluasi, akuntansi dan pembiayaan pembiayaan dan setelan infrastruktur sueembiayaan subdirektorat subdirektorat pemerintah pembiayaan subdirektorat peraturan dan direktorat subdirektorat pengembangan analisis kewajiban akuntansi dan ata pelaporan rektorat subdirektorat pengelolaan monitoring dan evaluasi pembiayaan subdirektorat hubungan investor ptttttttit pittttitti pttlitttiti ike kompor yamaha 'kelompok jabatan kelompok tta fungsional fungsional fungsional lillittti ti) iii lelitittit jdih.kemenkeu. bia sekretariat direktorat jenderal bagian bagian organisasi, tata bagian bagian kepatuhan internal, bagian bagian laksana dan layanan sumber daya manusia keuangan kinerja, dan harmonisasi umum teknologi informasi informasi peraturan subbagian subbagian perencanaan dan subbagian subbagian subbagian peran bagian syam organisasi pengembangan karir kepatuhan internal tata usaha pimpinan sumber daya manusia anggaran teknologi informasi subbagian subbagian subbagian pengembangan subbagian pena bagian, aya bagian pengembangan dan tata laksana kapasitas sumber berbeda harian implementasi sistem evaluasi kepatuhan tata usaha daya manusia subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian manajemen informasi aku ann dan pengelolaan subbagian pengembangan dan layanan informasi dan layanan sumber instansi kinerja dan risiko rumah tangga implementasi sistem daya manusia organisasi subbagian subbagian subbagian pengadaan dan operasional ona pengelolaan layanan teknologi barang milik negara informasi iketompor bara fungsional direktorat pinjaman dan hibah subbagian tata usaha badal pee senayan subdirektorat subdirektorat subdirektorat analisis pinjaman dan pinjaman dan hibah pinjaman dan hibah pinjaman dan hibah multilateral bilateral bilateral hibahpinjaman dan hibah pinjaman dan hibah pinjaman dan hibah hid multilateral bilateral bilateral iib ksi seksi seksi seksi pinjaman dan hibah pinjaman dan hibah pinjaman dan hibah data dan pelaporan multilateral bilateral bilateral iiid dan hibah ike kompor sapaan fungsional direktorat surat utang negara subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat subdirektorat subdirektorat pengelolaan pengembangan dan analisis keuangan dan hukum dan evaluasi portofolio surat pendalaman pasar pasar surat utang transaksi surat utang utang negara surat utang negara negara negara seksi seksi perencanaan kerjasama seksi seksi transaksi surat kelembagaan pasar analisis keuangan peraturan surat utang negara dan dan fiskal utang negara derita surat utang negara seksi seksi seksi seksi pelaksanaan pendalaman pasar dan analisis hukum dan transaksi surat perluasan basis investor analisis pasar surat dokumen hukum utang negara dan surat utang negara utang negara transaksi surat utang derita negara seksi seksi seksi sesi pelaksanaan strategi pemasaran analisis pasar transaksi surat dan layanan investasi keuangan evaluasi transaksi utang negara dan surat utang negara derita surat utang negara internasional seksi seksi seksi ketatausahaan dan pelayanan publik, pelaporan transaksi edukasi dan informasi dukungan analisis surat utang negara surat utang negara pasar keuangan kelompok jaberahu dan analisis surat berharga syariah aset surat berharga pasar surat berharga hukum dini angan syariah negara syariah negara syariah negara seksi seksi seksi perencanaan transaksi perencanaan dan seksi peraturan, evaluasi dan pengembangan pengembangan analisis pasar surat kinerja, dan manajemen instrumen surat pembiayaan proyek surat berharga syariah negara| risiko transaksi surat berharga syariah negara berharga syariah negara, berharga syariah negara| seksi seksi seksi seksi pel, transaksi pelaksanaan pembiayaan analisis kesesuaian syariahversi seksi seksi pelaksanaan pembiayaan analisis fiskal, data seksi pelaksanaan transaksi keuangan, dan surat berharga syariah dan analisis kinerja pengelolaan perusahaan hubungan kelembagaan negara proyek surat berharga penerbit surat berharga dan edukasi publik syariah negara arah negara seksi pengelolaan aset surat berharga syariah negara ike kompor bata fungsional direktorat pengelolaan risiko keuangan negara subbagian tata usaha mitigasi risiko anggaran subdirektorat mitigasi risiko lembaga subdirektorat nya mitigasi risiko badan gan dan instrumen pengelolaan risiko aset pendapatan dan bela usaha milik negara tuan dan kewajiban negara negara mitigasi risiko seksi risiko priarganaan public seksi seksi risiko dukungan dan service obligation pada risiko lembaga analisis struktur aset jaminan atas badan usaha milik keuangan dan kewajiban penugasan pemerintah negara pemerintah seksi seksi risikopelaksanaan public seksi analis aset service obligation pada risiko lembaga risiko jaminan sosial badan usaha milik keuangan dan kewajiban lintas negara seksi seksi risiko penugasan non seksi seksi risiko politik dan public service obligat tion instrumen kerja risiko pinjaman pada peraturan pengolahan data dan keuangan negara negara mitigasi risiko pengembangan model pillititit ike kompor bata fungsional letitititi direktorat pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur subbagian tata usaha subdirektorat subdirektorat penyiapan kerja sama subdirektorat peraturan dan pengembangan kebijakan pemerintah dengan dukungan pemerintah pembiayaan badan usaha infrastruktur seksi seksi penyiapan proyek dukungan peraturan dan kerja sama sektor pemerintah proyek penelaahan sektor dokumen seksi seksi penyiapan proyek dukungan pengembangan kerja sama sektor pemerintah proyek kebijakan dan kerja sektor sama kelembagaan versi seksi seksi penyiapan proyek dukungan pengelolaan dana kerja sama sektor pemerintah proyek dukungan sektor iii pemerintah seksi seksi seksi penyiapan proyek dukungan manajemen kontrak kerja sama sektor pemerintah proyek sektor dan mitigasi risiko piitittitit ike kompor bata fungsional litittiti sih.kemenkeu.officeperang, perencanaan dan analisis risiko analisis kewajiban pengembangan hubungan investor strategi pembiayaan pembiayaan pengelolaan pembiayaan kontingensi strategi pengelolaan seksi seksi seksi perencanaan, strategi utang jangka pengelolaan risiko risiko kredit pengembangan model dan program likuiditas analisis menengah hubungan investor seksi seksi aan pengelolaan pengelolaan pengembangan pasar kitten ape kapasitas utang risiko pasar portofolio kewajiban utang hubungan kontingensi kelembagaan seksi seksi seksi seksi seksi layanan lembaga perencanaan perencanaan peraturan dan pengembangan pemeringkat kredit pembiayaan utang lindung nilai perjanjian pembiayaan alternatif dan pemberi pinjaman seksi seksi seksi strategi pembiayaan perencanaan pengelolaan dan tahunan kewajiban kontingensi penyajian data ike lombok bata fun gion direktorat evaluasi, akuntansi, dan setelan direktorat evaluasi, akuntansi dan setelan subbagian dan monitoring dan transaksi kewajiban setelan transaksi pelaporan evaluasi pembiayaan analisis dan pengujian seksi seksi seksi transaksi kewajiban setelan transaksi akuntansi pinjaman monitoring dan pembiayaan evaluasi seksi analisis dan seksi seksi seksi pengujian transaksi setelan transaksi monitoring dan kewajiban akuntansi hibah evaluasi pembiayaan seksi analisis dan seksi seksi seksi pengujian transaksi setelan transaksi akuntansi surat monitoring dan kewajiban berharga negara evaluasi iii pembiayaankewajiban pelaporan proses bisnis pembiayaan setelan kelompok jabatan fungsional inspektorat jenderal sekretariat inspektorat jenderal bagian hasan harian het organisasi dan kelompok jabatan pengawasan bagian bagian bagian kepatuhan, kinerja, sistem informasi umum dan dan hukum pengawasan kehumasan subbagian subbagian subbagian subbagian tata usaha tata usaha tata usaha| tata usaha| killtlli lililiiliit pilliili pelitlititi ike lombok jabatan kelompok bata kelompok bata ikevompor bata fungsional fungsional fungsional fungsional lilit) lltlttii lltitiilti lllititttiti aan inspektorat kelompok jabatan inspektorat inspektorat inspektorat vii bidang investigasi daa tan lilit subbagian subbagian subbagian subbagian tata usaha tata usaha tata usaha tata usaha pellltiititi piliilitim pilitititi kelompok jabatan (kelompok jabatan kelompok jabatan (kelompok jabatan inn fungsional fungsional fungsional fungsional lilittititi littttittit tin.kementeudkic sekretariat inspektorat jenderal bagian organisasi dan bagian bagian bagian bagian bagian analisis hati sumber daya manusia perencanaan dan kepatuhan, kinerja, sistem informasi umum dan pengawasan keuangan dan hukum pengawasan kehumasan subbagian subbagian subbagian subbagian peran gan subbagian pengembangan manajemen karier perencanaan dan kepatuhan internal kebijakan tata usaha dan organisasi dan talenta penganggaran teknologi informasi rumah tangga subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian pengembangan pengembangan perbendaharaan manajemen kinerja pengembangan kehumasan dan proses bisnis kompetensi dan risiko sistem informasi protokoler subbagian subbagian bagan pengelolaan dan subbagian subbagian pasca gan, pengadaan dan pengawasan pengembangan perbendaharaan hukum dan etika teknologi informasi pengelolaan jabatan fungsional barang milik negara subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian manajemen pengelolaan data analisis hasil pengetahuan dan akuntansi dan dan keamanan penugasan pengawasan inn emas perpajakan informasi pengawasan ike jabatan fungsionalmempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, manajemen risiko ataskoordinasi pemberian fasilitasi advokasi lingkungan direktorat jenderal perimbangan keuangan, sertaarmonisasi kebijakan, advokasi, dan kerja sama antar lembaga menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan manajemen risiko kebijakan, serta penyusunan rekomendasi atas rancangan kebijakan, keputusan,laksanaan lingkungan direktorat jenderal perimbangan keuangan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut terhadap perumusan kebijakan, keputusan, dan peraturpelaksana, dan pelaksanaanterdiri atas: subbagian harmonisasi kebijakan transfer daerah, dih.kemenkeu.ghe badan kebijakan fiskmatan bagian kelompok bata informasi dan umum runesionat komunikasi publik titli pusat pusat pusat kebijakan pendapatan kebijakan anggaran kebijakan ekonomi negara dapatan dan makro belanja negaralitiitit ptlittilii lelitititti kelompok jabatan iketompor jabatan ike kompor bata fungsional fungsional fungsional lilittittiti litittittiti litititii pusat pusat pusar kebijakan pembiayaan kelompok jabatan multttittti lttitittiti lilititit) kelompok bara ike kompor bata ike kompor bata fungsional fungsional fungsional litittititi litittiti ti) littittittit sih.kemenkeu.dia sekretariat badan bagian bagian bagian kepatuhan internal keuangan komunikasi publik subbagian subbagian subbagian subbagian pengembangan perencanaan dan subbagian manusia anggaran subbagian subbagian subbagian kinerja dan risiko pengelolaan perbendaharaan manajemen sistem rumah tangga organisasi jabatan fungsional informasi subbagian subbagian subbagian subbagian mutasi dan akuntansi dan strategi dan man subbagian dan kepatuhan internal pengelolaan pelaporan manajemen layanan pengadaan assessment center keuangan komunikasi publik subbagian subbagian subbagian subbagian harmonisasi dan administrasi dan publikasi dan protokol dan tata advokasi hukum kinerja pegawai layanan informasi usaha pimpinan peti kelompok jabatan fungsional litittttttititi kompor bata runasonal lltitiltt dih.kemenkes.afclititi iketompor samaran) fungsional llliittittillliititit ike lombok semata fungsional cllliiititi ih.kemenkeu.goptompor bata funastona lttttlittiiitititi ike lombok samaran fungsional litttititill inkemenkeuadfa kompor jabatan: fungsional lliltititti dinkemenkowasumber daya bagian kepatuhan internal bagian teknologi informasi, bea komunikasi, dan bagian umum jabatan manajemen fungsional pengetahuan leltililliii pusat pusat pendidikan dan pusat pelatihan pena didikan dan pendidikan dan kepemimpinan dan dan perbendaharaan pelatihan pajak manajerial bidang bidang bidang pengelolaanmbelajaran pembelajaran mutu bidang bidangillicit ptitttttiti pil ike lombok sasaran (ke mpok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional celitttitti leltititi) cittitttti pusat pusat pusat clliiititi pendidikan dan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan ike lombok bata pelatihpttititti piliiititi pililitiiti ike lombok bata ike lombok bata iketompor batan fungsional fungsional fungsional liltittti liittitit llitittttitti jdih.kemenkes.alfie bagan organisasi sekretariat badan sekretariat badan bagian bagian bagian teknologi informasi, organisasi dan tata sumber daya manusia bagian komunikasi, dan bagian dan kepatuhan keuangan umum laksana manajemen pengetahuan subbagian subbagian pengembangan bagian subbagian subbagian organisasi sumber daya pebanyapaa sistem informasi tata usaha manusia subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian tata laksana jabatan fungsional perbendaharaan dukungan teknis rumah tangga subbagian bagian subbagian subbagian subbagian pengelolaan dan kepatuhan internal perbendaharaan komunikasi publik barang milik negara subbagian subbagian subbagian subbagian aaa stan subbagian pan pengelolaan umum sumber daya ken asi manajemen bar ara kinerja dan risiko manusia pelaporan pengetahuan lllillitiit kelompok jabatan fungsional lltlllit1 bagan organisasibidang manajerial subbidang subbidang perencanaan dan perencanaan dan pia bidang pengembangan pengembangan balapan pembelajaran perangkat tes subbidang subbidang penyelenggaraan subbidang penyelenggaraan papan tenaaaaan pia seleksi dan pembelajaran dag penempatan subbidang subbidang subbidang penjaminan mutu manajemen aga dan pengelolaan karyasiswa dan kinerja dan risiko alumni peliltillti kelompok jabatan, fungsional leliititiitli sin dementiasertifikasi terintegrasi subbidang subbidang pembelajaran digital sertifikasi subbidang teknologi subbidang pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan peliililii kelompok jabatan fungsional leliiiiitibekasi terintegrasi subbidang subbidang desain pembelajaran pembelajaran dan plliiiiiitii iketompor samaran fungsional llitlitiil jdih.semen ugasubbagianarah subbidang penyelenggaraan subbidang pembelajaran dan pembelajaran penjaminan mutu pata terintegrasi subbidang subbidang pembelajaran dan pengelolaan manajemen kinerja dan risiko pengetahuan pelitititi ike nomor sasaran fungsional lllititiliterintegrasi sertifikasi subbidang subbidang bidpoliti kelompok sasaran fungsional lititititi jdih.kemenkeupembelajaran penjaminan mutu sertifikasi terintegrasi subbidang subbidang dan katiketompox jabatan: fungsional nnnnaaae jdih.kemenkeu.go.id subbagian harmonisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan penguatan perekonomian daerah, dan subbagian advokasi dan kerja sama antar lembaga. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagian harmonisasi kebijakan transfer, keputusan, dan peraturan perundang undangan, daerah serta kesekretariatan. subbagian harmonisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan penguatan perekonomianpajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan perekonomian daerah, serta sistem informasi dan pelaksanaan transfer. subbagian advokasi dan kerja sama antar lembaga mempunyai tugas melaksanak sertairektorat dana transfer umumumum dan dana bagi hasil. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemenkeu.dia keuangan bidang bagian program dan layanan umum teknologi informasi komunikasi subbidang subbagian pengelolaan program organisasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi subbidang subbagian pengelolaan jabatan kinerja dan keuangan fungsional pranata komputer subbagian subbidangjdih.kemenkeu pusat pembinaan profesi keuangan bagian tata usaha subbagian subbagian subbagian hyo organisasi dan bagian sumber daya manusia bidang bidang bidang perizinan dan kepatuhan bidang bidang pemenang penilaikeuangan lainnya lainnya subbidang subbidang boobbidang subbidang subbidang pemeriksaan perizinan profesi aan bansubbidang subbidang (subbidang, analisis dan pengembangan subbidang pemeriksaan dela dan pelaporan penilai, penilai, aktuaris, dan pemeriksaan penilai, aktuaris, dan peran prokep meme subbidang pemeriksaan kepatuhan profesi papan pemeriksaan penilai, aktuaris, dan akuntansi profesi akuntansi iii promosi keuangan keuangan lainnya lainnya iii iketompor sabarantatalaksana dan keuangan dan era ata kepegawaian rumah tangga bidang bidang bidang bidang analisis dan analisis dan pengelolaan program harmonisasi analisis dan harmonisasi sumber menteri dan wakil harmonisasi belanja menteri pendapatan dan dan kekayaan negara daya aparatur dan pembiayaan negara pengawassumber program menteriprogram wakil kepabeanan dan belanja dan pengawasan dan menteri cukai transfer daerah pengembangan subbidang subbidang pas anta analisis dan analisis dan menteri harmonisasi harmonisasi pembiayaan negara kekayaan negara pelllittiti subbidang iketomeox bata protokol fun zona (kananetapdgandusari pancuranmas jambewangi blestari tanjungsari ponorogo nama desa kode penetapan dan penegasan batas desaaretnjelasan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang penetapan desa umum kabupaten magelang yang telahaat ini secara administratif wilayahnya terbagi dalam (dua puluh satu) kecamatan, (lima) kelurahan dan (tiga ratus enam puluh tujuh) desa. pada kenyataannya desa desa tersebut belum ditetapkan keberadaanya termasuk batas batas wilayah dari masing masing desa tersebutesa yang saat ini sudah ada kabupaten magelang tersebut perlu ditegaskan keberadaannya dan ditetapkan dengan peraturan daerah. peraturan daerah ini mengatur tentang penetapan desa desa yang saat ini sudah ada kabupaten magelang termasuk kode wilayah administrasietapan desa desa tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan peraturan bupati yang mengatur mengenai penetapan dan penegasan batas desa, dan sesuai dengatas desalang nomor bab penetapan desa dengan peraturan daerah ini ditetapkan desa kabupaten magelang. desa sebagaimana dimaksud dalam terletak dalam cakupan wilayah kecamatan yang meliputi: sidomulyo salaman kalisalak bicara candirejo ngargogondo jamuskauman blongkeng jumbo baturetno terusan gede jerukagung banyuates galak dukun ngargomulyo sumber wonorejo wulunggunung gantang melayu ngawen gunungpring bojong mungkin ambartawang sukorejo danurejo banyudono girirejo prajegsari jogomulyo ngargosari lesanpuro banjaretno baturetno pengalengan bangli sidorejo banyuwangi ' kedungjati ' candimulyo kembaran ' tegalsari kanan kegunaan dalaman kidul panduan bandungrejo madyogondo citrosono pangasinan bayaran gandusari sampingan banyuuripengan rachmat tuhan yang maha esa walikota bandung menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dariyang semula merupakan jenis pajak kewenangan pemerintah kota kabupaten berubah menjadi jenis pajak kewenangan pemerintah propinsi, bahwa dengan telah ditetapkannya undang undang nomor tahun sebagaimana dimaksud huruf atas, maka peraturan daerah nomor tahun sebagaimana dimaksud huruf atas harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi: bahwa sehubungan dengan maksud tersebutgelolaan air bawah tanah:an semua ketentuaan ehi saw doa rusak membina tk. siap. tio lembaran daerah kota bandung tahun nomor |
kdkdkdkenakan calon pokok pokok rancangan penyusunan informasi strategis nasional pikiran dprd senja skpd umum | pembangunan verifikasi daerah bappeda daerah rancangan perumusan perumusan perumusan sasaran dan prioritas musrenbang penetapan latar pehkanginan seranbnera rkd kab kota rancangan dok skep forum ban sai akhir rkd penyusunan konsultasi otoritas daerah kua pas gubernur sumber permendagri . schoutenia ovata koh miliaceae iwalikuun sindrom javanica k.8v.) back ) caesaipiniaceae (kanji silat glabra melania smilacaceae spondiaspinmata lf)kurz anacardiaceae o(kuning sterculla coccinea jack sterculiaceae iseluangblum sterculla diversifolia sterculiaceae sterculla macrophylla vent. sterculiaceae strebusilafolus vidal corner moraceae serut streblusspinosus blue) comer moraceee sumbaviopsisalbicam blue3 j.sm. euphorbiaceae suregadaglomerulata blue) bail juphorbiaceae syaygium syaygioides mig.) asof myrtaceee taccapalmata blue taccaceae terminal microcarpa dee (tombretaceae iclumprit terminal subspathulata king combretaceae tetracerascandens l.) mer. dileniaceae ooo toonasureni bi) mer. melacak tremaorientalis l)bi. umaceae angan urenalobatal, malvaceae puluhan uvarapurpurea biome annonaceae vernoniacinerea files. asteraceae o nyawa vitexglabrata rb. erbenaceag laba oo vtertrifolal, verbenaceae wedelabifora lid. asteraceae segmen nanophylum vitelinum bl.) diet. ipolygalaceae lreromphisspinasa rubiaceae aflocarpusgranatum koen. meliaceae jkflocarpus rumphii moluccensis lama| roem. meliaceae oo sumber kajian daya dukung dan daya tampung kabupaten malang, jenis satwa yang dilindungi cagar alam pulau sempu nama lokal lokal namallmiah aves aaa angsabatu coklat swa leucogaster cangakmerah ardeapurpurea h i suntulkarang | epretasaoa sikep madu asia elang alap jambul elang ular bido elang jawa daralauttengkuk hitam sternasumattana seririt jawa loriculus pusillus raja udang melinting albedo melinting raja udang biru albedo coerulescens udangan ceyxerithaca haley cyanoventris cekakak sungai falcon chloris cekakak australia falcon sancta julangemas rhyticerosundulatus anthracoceros albirostris takut tulungtumpuk megalaima javensis takut tengger megalaima australis takut angkut angkut kiasan belang burung madu kelapa burung madu sriganti gnnyrisjugularis elangjawa nsaetusbartesi mamalia tan aen ara kijang muticus muntjak macankumbang pantherapardus kucinghutan feisbengalensis oo e sanga rata bicolor lutung jawa muticus muntjak hanging tpantgaranka landak istri brachyurus wasnggapa tegal jerankus kopo cynocephalus variegatus akan ompesehah saragatis reptil sanca bodo python molurus tan penyu sisik eremochelis imbricata penyu hijau sumber kajian daya dukung dan daya tampung kabupaten malang, indikator tpb yang sudah dilaksanakan dalam setiap tujuan tpb kabupaten malang telah melaksanakan indikator tpb meliputi tujuan. adapun tujuan yang tidak bisa dilaksanakan adalah tujuan ekosistem kelautan). tujuan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena urusan kelautan dan maritim dipegang perannya oleh pemerintah pusat. untuk lebih jelas sebaran indikator tpb kabupaten malang dalam setiap tujuan tpb dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini. tabel jumlah indikator tpb yang sudah dilaksanakan dalam setiap tujuan tpb tujuan nama tujuan indikator yang indikator yang tpb pembangunan sudah dijalankan sudah dijalankan berkelanjutan (tpb) sudah mencapai belum mencapai target nasional target nasional jawab penanganan perubahan iklim ekosistem lautan perdamaian keadilan kelembagaan kemitraan untuk mencapai tujuan total o o| sumber kajian daya dukung dan daya tampung kabupaten malang, dari data dan grafik atas dapat dilihat bahwa kabupaten malang telah melaksanakan indikator dari indikator o) atas pencapaian dari indikator nasional. tpb energi bersih dan terjangkau, tpb konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tpb ekosistem daratan, dan tbp ekosistem lautan tidak memiliki indikator yang sudah dijalankan dan sudah mencapai target nasional dikarenakan ada indikator yang belum dilaksanakan, adapun beberapa indikator dari target pembangunan berkelanjutan tersebut bukan kewenangan pemerintahan kabupaten malang. sedangkan, untuk tujuan tpb ekosistem kelautan) merupakan indikator pasti nasional yang bukan merupakan kewenangan daerah melainkan kewenangan pusat. tujuan tpb energi bersih terjangkau) merupakan indikator dimana indikator tersebut bukan merupakan kewenangan daerah. untuk lebih jelas jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional pada setiap pilar dapat dilihat pada gambar dibawah ini. gambar jumlah indikator tpb yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai le)sudah mencapai target, terdapat indikator. secara umum indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target berasal dari pilar sosial. indikator tpb yang sudah dijalankan dan sudah mencapai target nasional yaitu tpb penanganan perubahan iklim dan ekosistem daratan masing masing mencapai indikator. selanjutnya, masing masing dari tpb pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya kesenjangan yang mencapai indikator yang memenuhi target. kemudian tpb tanpa kelaparan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, dan kota dan pemukiman yang berkelanjutan yang masing masing mencapai indikator. disisi lain dengan masing masing capaian indikator dimiliki oleh tpb pendidikan berkualitas dan kemitraan untuk mencapai tujuan. sedangkan tpb industri, inovasi dan infrastruktur yang mendapatkan capaian target sebanyak indikator. selanjutnya, masing masing pencapaian indikator didapatkan oleh indikator tpb perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan tanpa kemiskinan. kemudian yang terakhir raihan pencapaian tpb yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dengan indikator yang tercapai ialah tpb kehidupan sehat dan sejahtera. sebuah prestasi bagi kabupaten malang untuk terus mempertahankan capaian ini. gambar jumlah indikator tpb yang sudahbelum mencapai target, terdapat indikator. secara umum indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target berasal dari pilar sosial. pada pilar ekonomi, indikator yang sudah dijalankan dan belum mencapai target sebanyak indikator. pada pilar lingkungan indikator yang belum mencapai target sebanyak indikator dan pada pilar hukum dan tata kelola terdapat indikator. gambar jumlah indikator tpb yang belumindikator yang belum dijalankan dan belum mencapai target nasional merupakan indikator belum dijalankan oleh pemerintah kabupaten malang, sehingga belum mencapai target nasional. berdasarkan pada hasil analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tpb) terdiri dari indikator. indikator yang belum dijalankan dan belum mencapai target terdiri dari indikator dari pilar sosial, indikator dari pilar lingkungan dan indikator dari pilar ekonomi. gambar jumlah indikator tpb yang tidak tersedia data pada setiap pilar sosial ekonomi lingkungan hukum dan tata kelola jumlah indikator indikator yang tidak tersedia data merupakan indikator yang datanya belum tersedia pada beberapa opd instansi kabupaten malang, sehingga tidak dapat diketahui capaian maupun gap (selisih) dengan target yang telah ditentukan dalam rpm berdasarkan pada hasil analisis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tpb) yang tidak tersedia data terdiri dari indikator. indikator yang tidak tersedia data secara umum terdapat pada pilar sosial yaitu dengan indikator sebanyak indikator yang tidak tersedia data pada pilar ekonomi sebanyak indikator, pada pilar lingkungan sebanyak indikator dan pada pilar hukum dan tata kelola sebanyak indikator.tumbuh pada posisi persen dan pada tahun dan masing masing tumbuh dan persen, pada tahun dan mengalami perlambatan menjadi dan persen, sebagaimana tabel berikut: tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten malang tahun uraian satuan sumber bps kabupaten malang,dan pandemi covidinflasi tahun uraian satuan snn dasa sumber bps kabupaten malang,pada tahun dari kelompok readable, pelemahan yang tajam terjadi semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negakonstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulangkesehatan dan kegiatan sosiallainnya pertumbuhan ekonomi sumber bps kabupaten malang,pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosialdasar hukum penyusunan landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan rkdonsumsi rumahpdrb perkapitarp81. milyar, terus meningkat hingga tahun mencapai rp102. milyar. sedangkan pdrb adik kabupaten malang pada tahun sebesar rp58. milyar, terus meningkat hingga tahun mencapai rp66. milyar. adapun pdrb per kapita pada tahun sebesar rp31, juta dan terus meningkat hingga tahun mencapai rp38dan berikut: tabel perkembangan pdrb adb, pdrb adik kabupaten malang tahun uraian satuan adik sumber bps kabupaten malang,gambar grafik perkembangan pdrb adb, pdrb adik kabupaten malang tahun mpdrbadhb pdrb adik sumber bps kabupaten malang,juta adb sumber bps kabupaten malang, pertumbuhan penduduk miskitingkat kemiskinan persen sumber:ribu jiwa)tahun kabupaten malang sumber bps kabupaten malang, keterangan gxc o0, ketimpangan rendah gs0, ketimpangan sedang, dan g2?baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan ipg sama dengan penghitungan ipm, tetapi dihitung menurut perhitungan ipm perempuan dibagi ipm laki laki dikalikan sekolahkabupaten malang tahun tahun indikator indeks indeks pembangunan gender ipg) sumber bps ri, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perkembangan capaian ipg kabupaten malang selama ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik. pada tahun angkanya mencapai kemudian terus meningkat tiap tahunnya menjadi pada tahun lalu meningkat tahun sebesar poin menjadi dan naik tahun yaitu meski naik hanya poin, itu sangat berarti karena ada kemajuan dalam peningkatan pembangunan manusia perempuan kabupaten malang. kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan kabupaten malang, dengan mengupayakan kenaikan ipm perempuan. pemerintah kabupaten malang melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatnya umanusia sumber:disebesar dan tahun menjadi tahun sebesar pada tahun meningkat menjadi dan pada tahun menjadi (tumbuh persen).tingkat pengangguran terbuka tpt) penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya.berdasarkan tabel dibawah ini, tingkat pengangguran terbuka tpt) kabupaten malang tertinggi pada tahun sebesar y6, dan terendah pada tahun sebesar tabelpeningkatan tpt ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan beberapa kebijakan dan program pemerintah kabupaten malang sampai dengan tahun cukup sedikit menyerap tenaga pengangguran. dalam upaya mengatasi ketenagakerjaan, pemerintah kabupaten malang menetapkan landasan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. tpt rendah tidak selalu memberikan indikasi yang positif. daerah pertanian atau dengan mayoritas penduduk berpendidikan rendah, tpt rendah karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari meski secara kualitas pekerjaan atau pun pendapatan tidak cukup layak. indeks kualitas lingkungan hidup ikh) urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sekitar masyarakat. kondisi lingkungan hidup menggambarkan perilaku masyarakat yang memiliki dampak pada lingkungan hidup sekitar. capaian indikator kinerja lingkungan hidup kabupaten malang ditinjau berdasarkan indikator penegakkan hukum lingkungan, hasil pengukuran indeks kualitas air, kualitas udara, pengukuran indeks kualitas tutupan lahan, pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup ikh), persentase penanganan sampah serta pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah. ikh indeks kualitas lingkungan hidup) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa indeks kualitas air ika): indeks kualitas udara iku): dan indeks kualitas tutupan lahan intl). perhitungan ikh meliputi indeks kualitas air ika) dengan bobot o, indeks kualitas udara iku) dengan bobot dan indeks kualitas tutupan lahan in waspada capaian indikator kinerja lingkungan hidup kabupaten malang dapat dapat dilihat pada tabel berikut: tabel capaian indikator kinerja lingkungan hidup kabupaten malang uraian satuan tahun keterangan penegakan penegakan hukum hukum lingkungan atas lingkungan pengaduan lingkungan yang masuk pada dinas lingkungan hidup kabupaten malang tahun dari pengaduan telah ditindaklanjuti pengaduan (ditindaklanjuti hasil poin perhitungan indeks pengukuran kualitas air ika) pada indeks tahun kualitas air menggunakan metode iii yakni pengklasifikasian status mutu air dengan memperhatikan baku mutu peruntukan air kelas berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun perhitungan indeks kualitas air menggunakan metode iii berdasarkan sebagaimana perhitungan pada capaian ika nasional. hasil poin pengukuran indeks kualitas udara hasil poin pengukuran indeks kualitas tutupan lahan indeks poin kualitas lingkungan hidup ikh) persentase penanganan sampah pengelolaan persentase pengelolaan sampah sampah mandiri mandiri berdasarkan volume oleh sampah yang dikelola oleh masyarakat bank sampah yang aktif melalui kabupaten malang pada bank tahun sampah sumber dinas lingkungan hidup, berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada aspek penegakkan hukum, dari tahun hingga tahun menunjukkan capaian yang baik. penegakkan hukum terkait lingkungan hidup sudah dilakukan. pada aspek pengukuran indeks kualitas air, dari tahun hingga tahun mengalami peningkatan. namun pada tahun mengalami penurunan sebesar yo. pada hasil pengukuran indeks kualitas udara, mengalami penurunan pada tahun kemudian meningkat pada tahun kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun pada aspek pengukuran indeks kualitas tutupan lahan, pada tahun hingga tahun mengalami peningkatan namun dari tahun hingga tahun menunjukkan angka yang sama. perkembangan ikh kabupaten malang selama (lima) tahun terakhir berada pada kategori kurang kemudian meningkat menjadi kategori baik, dengan capaian dan selain itu, persentase penanganan sampah kabupaten malang pada tahun hingga tahun terus mengalami kenaikan. namun pada tahun mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan yaitu sebesar angka persentase penanganan sampah pada tahun sebesar o, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah kabupaten malang cukup baik. disamping itu, pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah mengalami fluktuatif selama tahun. pada tahun pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah sebesar capaian indeks kualitas lingkungan hidup ikh) kabupaten malang jika dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi jawa timur, pada tahun lebih rendah. capaian indeks kualitas lingkungan hidup nasional sebesar capaian provinsi jawa timur sebesar dan capaian kabupaten malang sebesar namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun selanjutnya, indeks kualitas lingkungan hidup ikh) kabupaten malang lebih tinggi dari capaian nasional dan capaian provinsi jawa timur. perbandingan capaian indeks kualitas lingkungan hidup nasional, provinsi jawa timur dan kabupaten malang dapat dilihat pada tabel berikut: tabel capaian indeks kualitas lingkungan hidup ikh) nasional, provinsi jawa timur dan kabupaten malang indikator capaian tahun ke indeks kualitas lingkungan hidup ikh) nasional indeks kualitas lingkungan hidup ikh) provinsi jawa timur indeks kualitas lingkungan hidup ikh) kabupaten malang sumber: dinas lingkungan hidup, rpm tahun rpm provinsi jawa timur tahun pada tabel diatas untuk nilai ikh tahun itu masih menggunakan metode perhitungan yang lama dengan nilai sedangkan dengan metode perhitungan ikh yang baru sesuai surat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tanggal desember nomor s pkl set ren.o perihal metode perhitungan ikh untuk tahun dengan nilai sebesarrata rata lama sekolah indikator rata rata lama sekolah rls)sekolah sumber: bps kabupaten malang,angka harapan lama tahun sekolah sumber: bps kabupaten malang,angka harapan hidupsumber:persentasekabupaten malangkabupaten malang tahun tahun aan sumber: dinas kesehatan kabupaten malang, bca jumlah balita berstatus gizi buruk kabupaten malang terus mengalami penurunan. dari laporan rutin gizi balita yang dilakukan dinas kesehatan kabupaten malang pada tahun kabupaten malang terdapat balita berstatus gizi buruk dan terus menurun hingga tahun menjadi meskipun pada tahun sempat terjadi kenaikan namun tidak terlalu signifikan. fokus seni budaya dan olahle berikut: tabel ruang berekspresi seni dan budaya kabupaten malang nama tempat patokan coro buwono stadion kanjuruhan open stage) (paman candi singosari, tabel jumlah grup kesenian kabupaten malang tahun tahun sumber dinas kebudayaan dan pariwisata,madi kabupaten malang tahun fasilitas olahraga naa jargon jalu |ol|r ja|gamma (sms loss |rasemmon |o| jalsmeosam (jadul jo|lu| jus isjuawana (sama julu| momen efefef plans jala jala jol|lu| calmmeaa je|n jala james tools |ol|ruo| jojaama (salaf |lo|luwu| |roncorusumo |o| lola |suasana |ro|ar jalu lo. pas swasta (saja jols jasframun |oslo|lo jo|lwl| jas |eomararar jae| |ol|uwu| jae|raoraras |(ofs jo|ls je|pamer kelola|o| (s|lul ( | jas (mmsoreoo (ss |o| jola ammeicanma aman lola pola pala ola laba hnlmmaan (0s asa pajang alam fabulosa lafal alam (soil jau aslwooaa |rufa apaan naas aaa ambmamom (oo alas animo doa belum olalolola lola imarowawo mna talamwon palapa opa sojaamm (un juga jajar mma (moms lamter indkabupaten malang tahun tahun uraian mal sumber: bps kabupaten malang,kabupaten malangutus sekolahsd mi persen smp m persen sumber: dinas pendidikanislami aaa |sapi persen isap persen sumber dinas pendidikan kab. malang, berdasarkan data dijumlah sekolah. kabupaten malang tahun uraian satuan (jumlah murid tk ra |s smp orang jumlah sekolah tk ra unit |. smp jumlah guru ee. tk ra sdb orang smp jumlah kelas tk ra kelas kelas smp kelas 307a sumber(spm poo jumlah guru jumlah murid rasio(l. ' ) | pp mts oo poo poo bea ban jumlah murid rasio(l. sumber:jenjang pendidikan sp t oto jumlah sekolah jumlah murid rasio . dogsapjmts jumlah sekolah jumlah muria rasio 2a8kabupaten malang tahun tahun sumber dinas kesehatan kabupaten malang, perkembangan indeks kesehatan kabupaten malang tahun terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar pada tahun peningkatan indeks komponen kesehatan terjadi dikarenakan adanyaangka kematian bayi angka kematian bayi kabupaten malang per kelahiran hidup tahun sebesar meningkat hingga menjadi pada tahun hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mulai menurunkabupaten malang tahun angka kematian bayi per kal sumber: dinas kesehat(dua puluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap (lima) tahun dalam bentuk rpm. selanjutnya rpm dijabarkan tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk (satu) tahun dalam bentuk rkd,angka kematian ibu untuk angka kematian ibu per kelahiran hidup pada tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya yaitu sebesar namun dapat mensumber: dinas kesehatan buatan tea preferensitabel prevalensi stunting kabupaten malang tahun tahun prevalensi sumber data pemantauan status gizi psg pemantauan status gizi psg bulan timbang februari bulan timbang agustus bulan timbang februari bulan timbang agustus bulan timbang agustus sumberbalita dari total balita yang ada kabupaten malang seperti tabel bawah ini: tabel prevalensi anak yang mengalami stunting kabupaten malang s.d. agustus tahun jumlah prevalensi pin ooo stunting diukur kecamatan peringkat 4lponomuvo a23| a58) sag| nasas1ye| g9e| 2kampar 333a| e3s| 1a7| area 22m aisumbermanjingkulon sag| 7rasa| jaa |wonorejo sine| 222jag90| asal 7serangan oo ) | )o2ese ae| sep 3aja2sye| sol 3oe| 3g) kmr gol s9isumbermanjingwetan 39c0| sza| mennnnne pamotan al2221| a8| 9ere mmtovupo 3na| see| 2a9jaa2s| seal mafponcokusumo a78) s9oe| n25jarak| 3o3| 48e| |oaslwarak 3a2| 61e| sse| hana 29kerawang 8s| 21fkepanyenn oo ) | j6so3| asal sumserpucung | )? 3ec| sel 288favor| 6sa| 2a n kaum 4oe| 2s wangsa 22a| age| n38|s180| 2e wali 6ar3| anal 530e| 25e|a7a9e| ane o 33al paris 6soal 3a9| ser |a37e| gal 9ae| 29lumpang a2e3| ase| 3rs|a3ase| 8m) 3njm sung o | o39es| sov| 2as|soa9e| 32lawang 2ss| ses| n85|a2ov| 4aol denah sen 3ejaan see| ses| 238fa2awe| ses| sana tas vessel fosil apel bass) nas) sumber dinas kesehatan kabupaten malang, presentase keberhasilan pengobatan kasuspencapaian uraian target angkakesembuhan ' ) ' (25x angka keberhasilan abe sumber dinas kesehatan kabupaten malang, persentase keberhasilan pengobatan dbd jumlah penderita demam berdarah kabupaten malang dari tahun tahun cenderung kurang stabil yaitu tahun kasus dbd sebesar kasus per penduduk), penderita meninggal sebanyak orang (cfr: dbd pada tahun mengalami penurunan yaitutabel kasus dbd kabupaten malang tahun kematian sumber dinas kesehatan kabupaten malang,unit rsud pemerintah kanjuruhan dan rsud lawang rumah sakit tni unit riau pakis dan ban brawijaya rumah sakit unit rsj departemen lain lawang bersalin unt |. husada kepanjen dgn pgn gan dan swasta ami kamp kimia rasatdatan uat par pap jesus puskesmas unit pembantu (resesrssremg cat ana paskesmastarai unit jas pas pas pas pma jrosawou ume (asas jas asa jasa assi (pmid umi persamaan dao (aa jamelada, dan rehabilitasi melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat,irf) uraian satuan jumlah dokter orang spesialis jumlah dokter orang umum jumlah dokter gigi orang jumlah orang bidan perawat jumlah sanitation orang s1| jumlah paramedis lain apoteker ass. orang apoteker gizi d iv d orang iii span) analis kesehatan orang d iii semak kesehatan orang masyarakat diri) perawat gigi orang jumlah tenaga orang non medis paramedis sumber dinas kesehatan,kembangdidan sedang panjang jalan seluruhnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang sumber dinas p.u. bina marga kabupaten malang,rsen ore penangana, dan stabil pada tahunkerjaan umum sumber daya airpanjang jaringan ulun sekunder (m) sawah (ha) sumber mas p.u. sumber daya air kabupaten malang, perumahan rakyat dan kawasan per. tabel rumah layak huni kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah rumah buah layakersebagai dari kecamatan pakis, sebagian dari kecamatan lawang, sebagaian dari kecamatan turen, sebagian dari kecamatan tumpang, sebagian kecil dari kecamatan singosari. kawasan perdesaan adalah kecamatan gantang, sebagian dari kecamatan wonosari, sebagian dari kecamatan ngaju, sebagian dari kecamatan gondanglegi, sebagian dari kecamatan tainan dan jabung. (peta terlampir) narasumber deta rencana induk sistem pengolahan air limbah kabupaten malangpeta tahapan pengentasan abs terlampiruse diacu |. diacu| diselaraskan melalui musrenbang bangsa sumber undang undang tahun undang undang tahun maksud dan tujuan rkd tahun dimaksudkan untuk: menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun dan mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahunali kerukunanuan penegakan perda kegiatan piring dan pembongkaran perda jumlah personil orang satlinmasberdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa penegakkan perda dari tahun hingga tahun mengalami penurunan. namun, pada tahun meningkat sebanyak kegiatan. disamping itu, penertiban pelanggaran perda mengalami fluktuasi setiap tahunnya. pada tahun penertiban pelanggaran perda sebanyak kegiatan. selain itu, jumlah personil satlinmas se kabupaten malang dari tahun hingga tahun sebanyak orang dan jumlah kejadian kebakaran ditangani pada tahun dan sebanyak kegiatan, pada tahun sebanyak kegiatan dan pada tahun sebanyak kegiatan.orang bantuan jumlah pks yang orang seharusnyaorang tertangani jumlah pks yang adajumlah penghuni jumlah panti perda jumlah penghuni jumlah panti unit rehabilitasi sosial jumlah penghunifokus layanan urusan wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaaningkatdan menurun kerja tertampung sumber dinas tenaga kerja kab malang, berdasarkan tabel diatas, pengiriman pekerja migran indonesia luar negeri mengalami fluktuatif dalam kurun waktu tahun terakhir. pada tahun pengiriman pekerja migran indonesia luar negeri mengalami penurunan yang sangat gratis, hal ini dikarenakan adanya pandemi corona virus disease covid dimana banyak negara negara yang menutup kedatangan pekerja migran negaranya guna memotong rantai penyebaran covid serta adanya keputusan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor tahun tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran indonesia dan surat edaran deputi penempatan badan perlindungan pekerja migran indonesia tanggal maret nomor se. pen iii tentang penghentian sementara pelayanan penempatan pekerja migran indonesia negara tujuan dan juga surat dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur tanggal maret nomor,bekerjadan tahun yang cukup signifikan. gambar grafik rasio penduduk bekerja terhadap angkatan kerja kabupaten malang tahun rasio penduduk bekerja m2016 m2017 m2019 m2020 sumber dinas tenaga kerja kabupaten malang, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. sebagaimana tabel berikut: tabel indeks pemberdayaan gender kabupaten malang tahun uraian indeks pemberdayaan gender idg) sumber bps ri, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, capaian indeks pemberdayaan gender kabupaten malang pada tahun sebesar kemudian meningkat pada tahun menjadi dan pada tahun sebesar sedangkan tahun menurun menjadi kondisi tersebut menggambarkan meningkatnya peran aktif perempuan kabupaten malangtabel partisipasi perempuan lembaga pemerintah kabupaten malang tahun uraian satu pekerja perempuan orang lembaga pemerintah jumlah kursi dprd orang ydisisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih terus terjadi kabupaten malang. tercatat dalam satu tahun terakhir telah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak kasus. berikut adalah rincian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kabupaten malan. tabel data kasus kekerasan perempuan dan anak tahun usia jenis kekerasan bulan perempuan ea) ket tp) lag ola nanang bnn ola lal lal juni t2etal2| lal tote agustus l21 september tete eee ann den nanah bnn |6e sumber dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi kabupaten malang. pada tahun tercatat sebanyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan spektrum yang berbeda beda. berdasarkan pencatatan pada tahun kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak kasus. kasus paling dominan terjadi kabupaten malang yaitu kekerasan fisik dengan jumlah kasus sebanyakanaje dan curah hujan. tabel ketersediaan pangan utama beras) dalam ton uraian tahun dadi io17 bet dalam tahun toba tea (or (beras) dalam ton tahun sumber dinas ketahanan pangan kabupaten malang,umber dinas ketahanan pangan kabupaten malang, angka kecukupan energi ake)uraian tahun satuan angka kkal kecukupan kapita har energi ake angka gram kapita kecukupan hari protein akp ketersediaan kkal energi kapita har ketersediaan gram kapita protein hari sumber dinas ketahanan pangan kabupaten malangpoin indeks kualitas air hasil pengukuran poin indeks kualitas udara hasil pengukuran poin indeks kualitas tutupan lahan indeks kualitas poin lingkungaberdasarkan tabel diatas, kondisi awal ikh tahun berbeda dengan data pada ppd yaitu karena pada ppd perhitungan ikh mulai tahun dan komponen indeks kualitas air menggunakan baku mutu air kelas sesuai arahan klik sehingga diperoleh angka ikh dan sedangkan pada tahun juga dilaksanakan perhitungan ikh dengan komponen indeks kualitas air menggunakan baku mutu air (sesuai perhitungan ikh nasional sehingga diperoleh angka ikh sebesar administrasi kependudukan dan kartu tanda keping penduduk ktp) jumlah kartu lembar keluarga kk) akta kematian lembar surat keterangan lembar kutipan) lembar iii.:::::: e:e::::.e.:.:.:.:.:.:.:.!.!.!.!.!.!:!:!.e.::persentase desa mandiri, maju dan berkembang pada tahun anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan sembilan) program dan (tiga puluh dua) kegiatan, yang terdiri dari (lima) program dan (dua puluh) kegiatan rutin serta (empat) program dan (dua belas) kegiatan urusan wajib (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa). total anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar rp. dengan realisasi anggaran sebesar rp. persentase realisasi anggaran mencapai realisasi program dan kegiatan rutin sebesar rp. atau mencapai dari total anggarannya sebesar rp. realisasi program dan kegiatan urusan wajib urusan pemberdayaan masyarakat dan desa) sebesar rp. atau mencapai dari total anggarannya sebesar rp. program urusan wajib (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa), terdiri dari (empat) program, yaitu program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan program pengembangan potensi desa. berikut adalah persentase desa mandiri, maju dan berkembang kabupaten malang: tabel persentase desa mandiri, maju dan berkembang desa mandiri | desa tertinggal desa sangat tertinggal 'o') ) | tan men sumber dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, adapun tujuan dalam penyusunan rkd tahun adalah untuk: memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah senja pd) tahun menjadicc.daerdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebaran desa mandiri pada tahun sebesar peningkatan desa mandiri kabupaten malang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. peningkatan desa mandiri kabupaten malang menunjukkan bahwa semakin menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. peningkatan desa mandiri kabupaten malang diikuti dengan peningkatan desa maju. berdasarkan pencatatan, jumlah desa maju kabupaten malang selama tahun terakhir juga mengalami peningkatan. disamping itu, jumlah desa berkembang setiap tahunnya mengalami penurunan. hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja pengembangan desa kabupaten malang sudah cukup baik. pelaksanaan program dan kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, mendukung capaian indikator kinerja utama iku) pemerintah kabupaten malang yaitu persentase desa mandiri. target desa mandiri tahun sejumlah desa y0). realisasi desa mandiri tahun sejumlah desa mandiri yo). pencapaian desa mandiri melampaui dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia) yang memberikan pola tahapan pencairan dana desa tahap dan tahap menjadi dan bagi desa mandiri. sedangkan pola tahapan pencairan dana desa reguler bagi desa maju dan berkembang menggunakan pola yo pada tahapan pencairan dan iii. dengan adanya pola tahapan pencairan dana desa tersebut, pemerintah desa termotivasi untuk meningkatkan status desanya. adanya dana desa dan alokasi dana desa yang diberikan pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa, adanya program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten malang yang diberikan desa, adanya program dan kegiatan pembangunan dari perangkat daerah kabupaten malang, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang diarahkan desa, adanya koordinasi dan sosialisasi kepala opd terkait, kecamatan dan pemerintah desa untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa. pelaksanaan program dan kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, juga mendukung capaian indikator kinerja daerah ikd) yaitu jumlah desa maju kabupaten malang. target jumlah desa maju tahun sejumlah desa, realisasinya desa, (capaiannya o). pencapaian desa maju melampaui dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagaimana tersebut diatastabel jumlah lpml k kabupaten malang sumber dinas pemberdayaan masyarakat dan desa,tabel jumlah binaan pkk kabupaten malang sumber dinas pemberdayaan masyarakat dan desa,tabel pkk aktif sumber dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, posyandu aktif posyandu aktif saat ini sudah dari posyandu kabupaten malang. tabel posyandu aktif sumber dinas pemberdayaan masyarakat dan desa,tabel swadaya masyarakat sumber dinas pemberdayaan masyarakat dan desa,bumdes satu kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun anggaran adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan badan usaha milik desa melalui kegiatan pengembangan lembaga usaha ekonomi masyarakat program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. jumlah des kabupaten malang sebanyak yang tersebar wilayah pedesaan kabupaten malang. berikut adalah sebaran bumdes kabupaten malang tabel jumlah bumdes nfo) kecamatan jumlah bumdes ampelgading bululawang donomulyo gedangan gondanglegi jabung kalibaru karangploso ooh kasembon kepanjen lawang ngaju agak sumbermanjing wetan sumberpucung wazir pajak dosa wonosari sumber dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengembangan lembaga usaha ekonomi masyarakat pembinaan dan pengembangan bum desa) sebesar rp. dengan realisasi anggaran sebesar rp. adapun sub sub kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan pengembangan badan usah milik desa tahun antara lain bintik peningkatan kapasitas bum desa dengan peserta orang pengurus bum desa, bintik pengelolaan pasar desa dengan peserta orang pengurus pasar desa, pembentukan forum komunikasi bum desa sejumlah orang pengurus bum des, pemantapan forum komunikasi bum desa dengan peserta orang pengurus bum desa, bintik pembentukan bum desa dengan jumlah peserta orang pengurus bum des, studi replikasi bum desa tentang pemanfaatan embung desa dengan peserta orang terdiri dari kepala desa, direktur bum des dan anggota forum komunikasi bum desa dilaksanakan desa nglanggeran kec. pathok kab. gunung kidul pada tanggal desember hasil dari pembinaan dan pengembangan bum desa, sampai dengan tahun kabupaten malang terbentuk bum desa dengan dengan klasifikasi berdasarkan aplikasi data desa centre ddc) pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi jawa timur, sebagai berikut maju bum desa berkembang bum desa pemula bum desa non klasifikasi bum desa prestasi yang dicapai atas pembinaan dan pengembangan bum desa tahun adalah:amanah, desa karangsuko kecamatan pagelaraketo raharjo, desa sanankerto kecamatan turetawang sari, desa ketapang kecamatan gondanglegi,rukun makmur, desa gunungrejo kec. singosari, piagam penghargaan juara product innovation category bumdes award pkpi its surabaya provinsi jawa timur, diraih oleh bum desa sekar maju, desa pandanmulyo kec. tainanpus yang terlayani jumlah pus rishi pus jumlah kbd orang mandiri jumlah kbd jumlah pus anggota anggota kelompok bkb yang ber jumlah pus anggota anggota kelompok bkb jumlah kelompok kelompok uppks mandiri jumlah kelompok kelompok uppksra sejahtera dan keluarga sejahtera kabupaten malang tahun uraian satu jumlah keluarga pra dan org jumlah keluarga alga sumber dinas pengendalian penduduk dan kabupaten malang, tabel cakupan aktif cpr yo) kabupaten malang tahun satuan tahun uraian cakupan sumber dinas pengendalian penduduk dan kabupaten malang, tabel jumlah drop out kabupaten malang tahun satuan tahun uraian jumlah drop angka out sumber dinas pengendalian penduduk dan kabupaten malang, tabel jumlah kebutuhan yang tidak terpenuhi un met need) kabupaten malang tahun satuan tahun uraian jumlah angka kebutuhan yang tidak terpenuhi un sumber dinas pengendalian penduduk dan kabupaten malang, tabel angka fertilitas menurut umur age specific fertility rates asf) kabupaten malang tahun satuan tahun uma a017 a10 angka fertilitas menurut umur age specific fertility rateskereta gandengan buah tama yes bukan umum kereta tempel umum buah kereta tempel bukan buah bsa pia dengan dengan ben dang beanunit push. bus sedang besar) otot kecil asma total missed nadi ncs csi man pedesaan (maffelidht buah marka jalan patok pengaman buah jalan paku jalan road buah stud)sipemerintah adasementara itu, perkembangsumber dinas komunikasi dan informatika,sumber dinas koperasi dan usaha mikro,persentase usaha mikro dan kecil kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah usaha mikro unit dan kecil jumlah seluruh ukm unitunit pma jumlah unit mdn nilai juta rp. investasi pma nilai juta rp. investasipemuda se kabupaten sumber dinas pemuda dan olahraga,olahraga se kabupaten sumber dinas pemuda dan olahraga,tabel jumlah kegiatan kepemudaan sumber dinas pemuda dan olahraga,tabel jumlah kegiatan olahraga sumber dinas pemuda dan olahraga,tabel gelanggang atau balai remaja sumber dinas pemuda dan olahraga, lapangan olahraga jumlah lapangan olahraga kabupaten malang tahun adalah sebagai berikut: tabel lapangan olahraga sumber dinas pemuda dan olahraga, tabel jumlah atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional kabupaten malang tahun tahun indikator ee. jumlah atlet orang yang berprestasi tingkat nasional dan internasional sumber dinas pemuda dan olahraga, tabel persentase pemuda wirausaha kabupaten malang tahun indikator tahun persentase 90y6 pemuda sumber dinas pemuda dan olahraga,kabupaten malangsatuan penyelenggaraan festival seni kegiatanvinsi dan nasional. tabel sarana penyelenggaraan seni dan budaya kabupaten malang tahun uraian satuan sarana penyelenggaraan unitsatuan benda, situs dan kawasan unittabel jumlah apresiasi budaya lokal tingkat nasional internasional kabupaten malang tahun uraian satuan jumlah apresiasi budaya buah lokal tingkat nasional internasional sumber dinas pariwisata dan kebudayaan, tabel persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan kabupaten malang tahun uraian satuan persentase peningkatan cara budaya yang dilestarikan sumber dinas pariwisata dan kebudayaan,uraian satuan tahun jumlah orang kunjungan orang orang orang orang orang perpustakaan selama tahun jumlah koleksi judul judul buku judul judul judul judul judul jumlah unitsumber dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten malang, berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga teknis fungsional pustakawan pada tahun hingga tahun sebanyak orang. pada tahun meningkat menjadi orang.persentase arsip yang terselamatkan kabupaten malang tahun sebagai berikut: tabel persentase arsip yang terselamatkan kabupaten malang tahun berkas berkas berkas berkas berkas sumber dinas perpustakaan dan kearsiplokasi menukar kawasan hutan tersedianya tanah untuk kepentingan bidang pembangunan meningkatnya pengelolaan aset tanah bidang pemerintahlokasi tanahlokasi kepentingan pembangunan bidang tanah aset yang bidang disertipikatkan tanah obyek landreform yang penanda teridentifikasi nan penanganan permasalahan tanah penanda pemerintah dan badan hukum nan kabupaten malang penanganan permasalahan tanah penanda pemerintah daerah dan desa nan kabupaten malang sumber dinas pertanahan, fokus layanan urusan pilihankabupaten malangnfe) uraian satuan2019dikarenakan adanya pengembangan daerah tujuan wisata dtw) dankabupaten malang, sebagai berikut: tabel produksi komoditas andalan pertanian tahun uraian satuan kering giling gkg sumber:erpertanian perkebunan terhadap pdrb adb kabupaten malang tahun uraian satu kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap preangan) terhadap pdrb kabupaten malang tahun uraian satuan kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap pdrb sumber dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,) kontribusi sektor pertanian (tanaman perkebunan) terhadap pdrb sumber dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, disamping itu, kebutuhan dan ketersediaan pangan kabupaten malang dilihat selama tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. ketersediaan pangan dipengaruhi oleh kebutuhan pangan. berikut adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan kabupaten malang: tabel kebutuhan dan ketersediaan beras kabupaten malang uraian jumlah penduduk jiwa kebutuhan pangan riil ton) ketersediaan pangan ton) surplus minus ton) sumber dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan kabupaten malang pada tahun sebesar pada tahun sejak tahun kebutuhan pangan selalu meningkat, kemudian mengalami penurunan pada tahun pada tahun hingga tahun mengalami peningkatan kembali, namun pada tahun kembali mengalami penurunan. perbandingan antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan kabupaten malang dari tahun hingga tahun mengalami surplus. hal tersebut menandakan bahwa ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan yang ada kabupaten malang. berikut adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan pada masing masing komoditi kabupaten malang tahun dan tahun tabel kebutuhan dan ketersediaan pangan kabupaten malang tahun kebutuhan pangan ketersediaan surplus minus komoditi konsumsi kebutuhantabel kebutuhan dan ketersediaan pangan kabupaten malang tahun kebutuhan pangan ketersediaan konsumsi kebutuhan surplus minus modsecara umum tren peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meningkat dari tahun namun ada beberapa penurunan produksi komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai yang terjadi pada tahun hal ini disebabkan mundurnya jadwal masa tanam yang dipengaruhi oleh musim hujan yang mundur. selain itu adanya rasionalisasi anggaran baik pada sumberdaya apbn ataupun apbd yang menyebabkan menurunnya bantuan sarana produksi terutama untuk benih dan pupuk kepada kelompok tani. pertumbuhan produksi komoditas hortikultura secara umum meningkat dari tahun ada beberapa komoditas yang menurun antara lain adalah tanaman ias dan tanaman biofarmaka. padi pada tahun tahun produksi gabah kering giling gkg) sebesar ton menurun dibandingkan dengan tahun yaitu sebesar ton. penurunan produksi padi disebabkan turunnya luas tanam padi terutama pada lahan kering padi gogo). rasionalisasi anggaran terkait covid menyebabkan beberapa bantuan yang berasal dari pusat maupun daerah tidak dapat terealisasi. selain dampak covid juga faktor iklim yang tidak menentu mengakibatkan jadwal tanam padi mundur dari yang seharusnya. tren perkembangan produksi padi dari tahun mencapai klimaks pada tahun dimana program usus pasal dimulai yaitu mencapai angka produksi sebesar ton. gambar tren produksi gabah kering giling ton) produksi gkg ton) jagung hal sama terjadi pada padi bahwa produksi jagung pada tahun yang mengalami penurunan dibanding tahun luas jagung jagung pada akhir desember pada lahan sawah seluas dan pada luas lahan bukan sawah seluas ha. hal ini menunjukkan perbandingan luas tanam jagung lahan sawah dan lahan bukan sawah dengan perbandingan sekitar hal ini menunjukkan bahwa kontribusi lahan bukan sawah terhadap total luas tambah tanam cukup besar. produksi tertinggi yang dicapai oleh jagung sebesar ton terjadi pada tahun beberapa program kegiatan yang mendukung produksi jagung yaitu pengembangan tumpang sari jagung dan kedelai, pengembangan jagung dan padi. serta pengembangan jagung dengan produksi jagung terbesar ada kecamatan donomulyo dengan luas tanam pada akhir desember sebesar ha. gambar tren produksi jagung ton) produksi ton) kedelai berdasarkan tren perkembangan produksi kedelai mulai tahun klimaks produksi sebesar ton pada tahun pencapaian produksi kedelai ini didukung oleh adanya program kegiatan yang bersumber dari apbn yaitu pengembangan areal baru kedelai dan tumpang sari jagung dan kedelai. kendala budidaya tanaman kedelai ini adalah sulitnya pemeliharaan budidaya kedelai yang cukup intensif dengan biaya yang besar. serangan organisme pengganggu tanaman yang beragam dan kerentanan tanaman kedelai menyebabkan tingginya biaya produksi. hal inilah menjadi alasan keengganan petani dalam membudidayakan kedelai lokal kabupaten malang. belum lagi gempuran kedelai impor yang memiliki kualitas lebih bagus dengan harga yang lebih rendah yang menyebabkan pemasaran kedelai lokal semakin terhimpit. kebutuhan kedelai yang meningkat seharusnya membuka peluang besar bagi petani untuk meningkatkan ketersediaan kedelai. gambar tren produksi kedelai ton) hortikultura bawang merah produksi bawang merah dari tahun meningkat dari ton menjadi ton. peningkatan produksi bawang merah dikarenakan adanya pengembangan komoditas bawang merah beberapa kecamatan antara lain kecamatan gantang, pun, poncokusumo dan tumpang. beberapa kendala budidaya bawang merah antara lain adalah kondisi cuaca yang ekstrim. pada tahun terjadi bencana tanah longsor yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian kecamatan gantang dan pun. kerusakan ini mengakibatkan kerugian material yang dialami petani terutama komoditas hortikultura. berdasarkan hasil perkiraan hitungan kerugian lahan pertanian seluas atau setara dengan rp. cabai rawit produksi cabai rawit tahun sebesar ton sedangkan pada tahun sebesar ton. hal ini menunjukkan adanya peningkatan produksi cabe rawit dari tahun tahun beberapa wilayah yang menjadi sentra produksi cabe rawit antara lain adalah kecamatan gantang, pun dan pajak. kedua komoditas hortikultura ini merupakan komoditas strategis yang mempengaruhi inflasi nasional.milyar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pdrb kabupaten milyar persentase kontribusi sumber:kabupaten malang nilai us$ ekspor nilai impor us$ sumber:namun pada tahun terjadi penurunan retribusi pelayanan pasar dikarenakan adanya pembebasan retribusi pelayanan pasar dikarenakan wabah covid dengan dasar surat keputusan bupati tentang pembebasan retribusi pelayanan pasar, dan surat keputusan bupati tentang perpanjangan pembebasan retribusi pelayanan pasar, sebagaimana tabel berikut. tabel retribusi pelayanan pasar tahun uraian satuan retribusi juta pelayanan pasar sumber:: tabel kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pdrb adb tahun uraian satuan industri milyar pengolahan pdrb milyar kabupaten persentase kontribusi sumber: bps kabupaten malang,o. jumlah industri pada tahun dan tahun terus mengalami pertumbuhan sebesar dan unit usaha. sehingga pertumbuhan industri pada tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar dibandingkan tahun tabel pertumbuhan industri kabupaten malang tahun nfe) uraian satuan formal berizin ll. jumlah industri unit formal industri informal unit rumah tangga jumlah industri unit pertumbuhan industri sumber:orang kerja yang terserap sektor industri formal jumlah tenaga orang kerja sektor industri informal rumah tangga sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, ketransmigrasianmeskipun menyumbang pengurangan tingkat pengangguran yang tidak terlalu besar tetapi program transmigrasi memberikan peluang untuk pembangunan kawasan serta penguatan ekonomi nasional melalui penyebaran penduduk dan pekerjaan. dalam kurun lima tahun terakhir jumlah pemberangkatan transmigran berfluktuasi. hal ini dikarenakan jumlah animo masyarakat yang bervariasi dan juga terkait pelaksanaan program dari pemerintah pusat. penempatan dan pemberangkatan transmigran ditentukan oleh pemerintah pusat sementara pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk menjaring animo masyarkat daerah asal. pada tahun penempatan transmigran tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi covid serta surat keputusan dari kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tanggal april nomor: pkt. iv perihal penundaan penempatan transmigrasi tahun antisipasi dampak wabah pandemi covid dan surat dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa timur tanggal juni perihal penundaan perpindahan dan penempatan transmigrasi tahun dimana untuk pemberangkatan calon transmigran tahun tunda keberangkatannya dan akan diberangkatkan pada tahun tabel jumlah penempatan transmigrasi tahun penempatan transmigrasi sumber: dinas tenaga kerja,produksi perikanan tahun uraian satuan tahun budidaya payau ton budidaya tawar ton tangkap laut ton tangkap pud ton konsumsilkan kg kap thn sumber dinasgambar kerangka aspek geografi dan demografi meme! luas wilayah dan daerah karakteristik wilayah topografi l hidrologi geologi "di pengembangan potensi wilayah aspek geografi dan demografi wilayah rawan bencana inn jumlah penduduk i demografi perkembangan l populasi penduduk karakteristik lokasi dan wilayah luas dan batas wilayah administrasi wilayah kabupaten malang memiliki luas km? atau hakota malang dan lingkar dalam)konsumsi ikan konsumsi ikan kabupaten malang juga cenderung mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir dari kg kapita tahun pada tahun menjadi kg kapita tahun pada tahun ketersediaan ikan untuk memenuhi konsumsi masyarakat tersebut berasal dari produksi budidaya dan tangkap kabupaten malang. selain berasal dari produksi dalam kabupaten malang sendiri, juga berasal dari luar kabupaten malang. hal ini salah satunya disebabkan karena jenis jenis ikan khususnya ikan laut yang dihasilkan kabupaten malang sebagian besar merupakan jenis ikan pelagis besar. pada tahun kurang lebih produksi perikanan tangkap laut merupakan jenis dari ikan pelagis besar yang banyak dibutuhkan untuk industri pengolahan ikan sehingga produksi ikan dari kabupaten malang sebagian juga dipasarkan atau dikirim luar kabupaten malang.konsumsi ikan tahun uraian konsumsi ikan kg kapita thn)kedepan, untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan, langkah langkah yang ditempuh adalah meningkatkan produksi perikanan, baik produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap maupun produksi ikan olahan. langkah langkah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain: pengembangan kawasan budidaya peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha perikanan budidaya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pembudidaya ikan langkah langkah untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain: peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap pengelolaan pemasaran dan pelelangan ikan sedangkan langkah langkah untuk meningkatkan produksi ikan olahan antara lain: pembinaan mutu dan keamanan pangan dari ikan olahan peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan peningkatan akses pasar dan penyaluranhingga tahun namun, pada tahun mengalami peningkatan menjadi kelompok nelayan. penambahan ini dipengaruhi oleh meningkatsumber dinas perikanan,umum sumber dinas perikanan, dari tabelerjadi peningkatan untuk tangkapan perairan umum yaitukabupaten malang menuju smart city tren persaingan dunia sudah bergeser dari sekedar membangun daya saing nasional atau negara menuju daya saing kota atau daerah. persaingan antar wilayah menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktifitas investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain lain. pada saat yang sama masyarakat suatu daerah semakin berharap akan lingkungan tempat tinggal yang layak (liable), inovatif dan berkelanjutan (sustainable). lahir dan berkembangnya pusat pusat masyarakatkabupaten malang merupakan salah satu daerah penerima program dari gerakan menuju smart city yang merupakan program bersama kementerian komunikasi dan informatika, kementerian dalam negeri, kementerian pupr, bappenas dan kantor staf kepresidenan. kabupaten malang sendiri telah mengimplementasikan mengakomodir program ini melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik spe), karena program smart city ini merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe). melalui program ini pemerintah kabupaten malang diharapkanenerapan smart city kabupaten malang dibagi dalam indikator, yaitu: smart governancekonven, smart economy smart economy dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan sumber daya dan potensi potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, smart environment pemerintah kabupaten malang berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas lingkungan, smart living smart living merupakan proses pengelolaan kualitas hidup dengan melakukan percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia, smart society smart society dilaksanakan dengan mewujudkan platform interaksi sosial yang ramah dengan literasi digital yang terintegrasi, smart branding smart branding dimaksudkan sebagai inovasi kabupaten malang dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. dengan didukung berbagai potensi ada kabupaten malang mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan industri, perdagangan, wilayah geografis, adat istiadat, serta suku bangsa dengan beragam etnisnya, maka smart branding dapat memberikan memberikan identitas dari kabupaten malang yang berguna untuk memasarkan segala potensi yang ada. gambar pilar smart city mixed modal access smart smart century education clean non motorized mobility people inclusive societ option integrated ict embrace creativity sana pa, semeru safe productive am, hak mart cit bae other smart smart green buildings transparency open data satu ani environment green ener ict gov green urban planning hal hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka implementasi program smart city kabupaten malang adalah: inovasi dalam rangka mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kabupaten yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota, pengintegrasian penerapan smart city antara instansi pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah lainnya, antara pemerintah dengan swasta, dan lain sebagainya, tantangan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerima perubahan arah digitalisasi, penyediaan infrastruktur teknologi informasi untuk mewujudkan smart city. disamping itu, didalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi, pemerintah kabupaten malang akan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program desa digital. desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran usaha mikro dan percepatan akses serta pelayanan informasi pada masyarakat. ada empat dasar karakteristik dari smart city hao, lei, yan, yaitu interkoneksi antara bagian perkotaan, smart city menggabungkan antara communication network, internet, sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud. integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik. aplikasi ict information and communication technology) terbaru, smart city teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan dan orang orang untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan perkotaan. smart city adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. smart city cenderung mengintegrasikan informasi dalam kehidupan masyarakat kota.definisi lainnya smart city didefinisikan jugaada beberapa landasan yang dianggap sebagai syarat untuk membangun smart city, adalah peran pemerintah, artinya pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya smart city melalui penetapan perencanaan, menetapkan regulasi (peraturan) yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. pemerintah harus memiliki impian dan keinginan untuk menjadikan sebuah kota cerdas, memberikan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakatnya, serta memberikan pelayanan yang baik dan efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal kota tersebut. dukungan masyarakat, artinya masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya smart city melalui dukungan masyarakat atas programprogram, kebijakan, peraturan (regulasi) dan komitmen pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdas. dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta langsung menjadi pelaku dalam membangun kota yang cerdas, menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota yang cerdas, menyampaikan idea tau saran inovatif untuk memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada, setiap masyarakat memiliki kepedulian dan sosial yang tinggi terhadap lingkungan, setiap individu mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitarnya, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan sesamanya. pembiayaan, sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. berbagai kehidupan dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi. namun untuk membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang sangat besar. pemerintah daerah yang ingin membangun smart city berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan dan menggambarkan biayanya. biaya tersebut harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), dan jika dimungkinkan pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi tersebut. teknologi semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sector pelayanan publik dari pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah. untuk memberikan pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing. fokus fungsi penunjang urusan pemerintahurusanuraian capaian kinerja rpm senja) terhadap renstra persentase kesesuaian rencana kerja ban doa abs sumber: bappeda kabupaten malang, urusan keuangan belum optimalnya upaya peningkatan sy uraian capaian kinerja tingkat kemandirian keuangan daerah ,19y6 ,31y6 persentase realisasi pad terhadap realisasi pendapatan daerah) sumber bad kab malang, urusan kepegawaian kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, belum optimalnya penerapan sopindeks profesionalitas asn kabupaten malang tahun tahun indikator indeks profesionalitas asn sumber bpsdm kab. malang, urusan pendidikan dan pelatihan kinerja urusan pendidikan dan pelatihan ditinjau berdasarkan realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. berikut adalah realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kabupaten malang tabel realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tahun diklat realisasi (orang) diklat kepemimpinan tingkat diklat kepemimpinan tingkat | .kecamatan desa kelurahan dusun desa kelurahan donomulyo kalibaru agak bantu gedangan sad asn wetan tirtoyudo ampelgading poncokusumuo a9g pajak bululawang gondanglegi pagelaran sumberpucung kromengan nujum wonosari wazir pakistani tainan tumpang pakis jabung lawang karangploso dau pun gantang kasembon sumber data dinas kominfo kabupaten malang, diklat kepemimpinan tingkat diklat prajabatan golongan ||. diklat prajabatan golongan diklat prajabatan golongan iii diklat prajabatan dag pelatihan dasar golongan! pagi pelatihan dasar golongan ae6 diklat teknis diklat fungsional sumber bpsdm kab. malang, urusantahun uraian capaian kinerja jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh balitbang jumlah fasilitas yang dilaksanakan oleh balitbang sumber balitbang kabupaten malang, tabel persentase hasil kebimbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan tahun uraian capaian kinerja persentase hasil kebimbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah sumber balitbang kabupaten malang, tabel persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan tahun uraian capaian kinerja persentase hasil penelitian dan 34y6 34y6 57y0 pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan sumber balitbang kabupaten malang, tabel jumlah inovasi daerah yang dikembangkan tahun uraian capaian kinerja jumlah inovasi daerah yang dikembangkan sumber balitbang kabupaten malang, penanggulang. kejadian, dampak, dan risiko bencana tidak bisa dihindari karena jumlah penduduk yang terus meningkat, urbanisasi, kemiskinan, pengaruh perubahan iklim global, dan pembangunan infrastruktur yang menimbulkan risiko bencana baru. oleh sebab itu, setelah mengetahui risiko bencana suatu wilayah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana sebagaimana tabel berikut: tabel jumlah desa tangguh bencana kabupaten malang tahun indeks resiko bencana jumlah desa tangguh bencana sumber: badan penanggulangan bencana daerah, pengawasan capaian dalam urusan fungsi penunjang pengawasan cukup memuaskan. dalam (lima) tahun kabupaten maltahun uraian capaian kinerja opini bpk atas pemeriksaan laporan wtp wtp wtp wtp wtp keuangan daerah sumber inspektorat kabupaten malang, indeks integritas pemerintah daerah didapatkan melalui pelaksanaan survei penilaian integritas spi) yang diinisiasi oleh komisi pemberantasan korupsi republik indonesia. pada tahun sd. spi dilaksanakan oleh kpk dengan sampel beberapa pemerintah daerah, dimana pemerintah kabupaten malang tidak menjadi sampel sehingga tidak didapatkan nilai indeks integritas pemerintah daerah untuk pemkab malang. spi dilaksanakan secara mandiri oleh pemkab malang bekerjasama dengan bps kabupaten malang pada tahun dengan nilai sebagaimana tersebut pada tabel atas, namun pada tahun bps mengajukan pembatalan kerjasama dikarenakan pandemi covid sehingga spi pada tahun tidak dilaksanakan. tabel indeks integritas pemerintah daerah tahun uraian capaian kinerja indeks integritas pemerintah daerah sumber inspektorat kabupaten malang, kesekretariatan daerah indeks reformasi birokrasi reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukdm, maka pemerintah telah melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. tabel indeks reformasi dan nilai sakit indikator tahun indeks reformasi birokrasi nilai sakit dalam proses sumber: bagian organisasi kabupaten malang, perkembangan indeks reformasi dan nilai sakit pemerintah kabupaten malang tahun pada tabel diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah kabupaten malang sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun tahun. peringkat hasil evaluasi ppd laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd) merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai dimensi kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui indikator indikator yang telah ditentukan. evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah pusat ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik level pengambilan kebijakan maupun level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. tabel peringkat hasil evaluasi ppd kabupaten malang tahun tahun indikator peringkat hasil evaluasi sangat sangat sangat ppd tinggi tinggi tinggi sumber: bagian tata pemerintahan kabupaten malang, perkembangan nilai ppd provinsi kabupaten malang pada tahun adalah sangat tinggi. pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten malang telah mampu menjalankan kinerja pemerintahannya dengan sangat baik dan bersifat menyeluruh berbagai aspek pemerintahan. namun, untuk ppd tahun masih belum ada penetapan peringkat oleh menteri dalam negeri dan untuk ppd masih dalam proses penyusunan.km dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah kabupaten malang. tabel indeks kepuasan masyarakat ikm) tahun indeks kepuasan dalam sumber: bagian organisasi kabupaten malang, perkembangan indeks kepuasan masyarakat kabupaten malang pada tahun menunjukkan penurunan, yaitu sebesar thn. menjadi thn. namun terus mengalami peningkatan sebesar thn. dan thn. kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat kabupaten malangdijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik. aspek daya saing,erkebunan peternakan perikanan pertambangan pangan lamongan bangkalan sidoarjo kab. banyuwangi kab. bondowoso ke) kab. lamongan sumber: bappeda provinsi kabupaten malang berdasarkan tabel dikabupaten malangne) komoditas volume kg) nilai usd) kerajinan rotan mueller tekstil kakao sepatu audio cabinet bantalan kursi busa plaster obat makanan olahan kertas rokok kendang perkusi cengkeh obat cell selai buah jelly alga kayu goulding alkohol sumber: dinas perindustrian dan perdagangan, berdasarkan tabel dinilai milyar investasi pan kao dana sumber dinas modal dan pelayanan terpadu satu pintu, jumlah nilai investasi milyar mdn jumlah nilai investasi milyaryang terjadi sebagaimana data satuan polisi pamong praja kabupaten malang pada tahun adalah kasus pembunuhan dan pencurian sebanyak dan kasus yang dilaporkan. serta kasus bunuh diri sebanyak kasusjumlahkasusnarkoba jumlahkejahatan seksual jumlahkasus penganiayaan jumlahkasuspenipuan jumlahkasuspemalsuanuang kasusperjudian (see penambahan total 5a3 jumlahpenduduk angkakriminaltas sumber: satuan polisi pamong praja, fokusmengalami peningkatan. tahun rasio lulusan s1 s2 s3 kabupaten malang terus mengalami peningkatan yaitu terdapat penduduk kabupaten malangate2 ) '| strata3 jumlah lulusan s1 s2 s3yo, maka tahun meningkat menjadi o. sampai dengan tahun rasio ketergantungan ini cenderung mengalami peningkatan, menjadi yo.ink) uraia gan sumber dinas kependudukan dan pencatatan sipil,gambar peta administrasi wilayah kabupaten malang pemerintah daan kabupaten malang kab jombang peninjauan kembali memang, rencana tata ruang wilayah kabupaten malang tahun pasa nomor peta tora pan kab pasuruan pat bts kemas paten malang ana ina mater legenda puji hi kana kantor kecamatan na, kantor kabupaten ix rdp nya jalan arteri (an jalan kolektor kpu jet yaaa peta nan jalan kereta api kala tpa prob batas kecamatan yap! ane) lingga batas kabupaten kota sungai telaga waduk mma irr is, tri benang densus lada kor nga pepes yaa sni lae gondanglegi ron karangploso kab blitar ps wen kapan krem tan ata pia kromengan kaa lean pls ket anh makan sunberwaning wetan berpucunni ama gantang ts, agama las pama bee pesat maa ala say pak pia sd) pencokbslira (tp hoku pun singosari nya titan: ana nara titoyudo tumpang kau ppp pan peng pata wonosari paman ban ypp prt tt" pppkamman fr, telp ata mana! pata rta kaknonlan alang toni letak dan kondisi geografis posisi astronomis kabupaten malang terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan koordinat antara ' , bujur timur dan ' , bujur timur dan antara lintang selatan dan ' , lintang selatan. luas wilayah kabupaten malang sebesar ha, terdiri dari kecamatdasarkan hasil pendataan per desember terdapat perubahan (revisi) sebutan dari nama sebelumnya adalah jalan desa menjadi jalan antar desa dan jalan lingkungan desa non sesuai hasil survey, total jalan non sepanjangkabupaten sumber:kabupaten malangkabupaten malang: pembangunan jalan lintas selatan kabupaten malang mobil penumpang umum buah kereta gandengan bukan umum buah kereta tempel bukan umum buah kendaraan khusus bukan umum buah sumber dinas perhubungan, berdasarkan data dikesiondassnssd bsa kodiak kyai ann dial kas, sedangkanstruktur penggunaan tanah terdiri dari: permukiman kawasan terbangun sawah irigasi non irigasi tegal kebun ladang perkebunan hutan negara rakyat lain lain berdasarkan pola ruang wilayah, kabupaten malang terdiri dari: kawasan lindungkawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir malang selatan,kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam, dankawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi kabupaten malang yang mencapaikawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan homeindustry. kawasan pariwisata, melalui: pengembangan zona wisata, dan b)bandwidth sumber dinas komunikasi dan informatikayo) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar |program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x so, so.s1abuan buah o00) orang seorang kenangan kerangan kanto penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis jenis jenis eni penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan jenis jenisdos dos dos dos doskonsultasi luar daerah luar daerah hok) perjalanan perjalanan perjalanan perjalanan perjalanan rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas konsultasi dalam daerah dalam daerah hok) perjalanan perjalanan perjalanan perjalanan perjalanan fo)| gedung gedung editing kanta in berkala.lini editing editing pemeliharaan rutin berkala jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara rutin dan berkala kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraanlembaga kanto diadakan.lini lembaga lembaga lembaga lembagprogram peningkatan meningkatnya kompetensi serta kualifikasi 93x mutu tenaga teknis pendidik dan tenaga kependidikan dan didikan peningkatan mutu, kualifikasi jumlah peserta bintik kepala sekolah orang| orang| orang orang orang serta kompetensi guru paud dan poo jumlah peserta seleksi guru dan kepala orang| orang| orang| orang| orangcamatan yang dilakukan money( paud dan sd) kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan jumlah peserta bintik sertifikasi orang| orang| orang| orang| orang| jumlah guru yang terkualifikasi orang orang aplikasi pengajuan kenaikan gaji berkala aplikasi ,0o| aplikasi ,0oof aplikasi ,0of aplikasi aplikasi online d. idallah ptk non pns penerima o0rang orang o0rang o0rang lorne| peningkatan mutu, kualifikasi jumlah guru paud dan penerima orang| orang orang| orang| orang) serta kompetensi guru paud, bantuan dan smp bantuan keuangan peningkatan mutu, kualifikasi jumlah kebutuhan dan kekurangan guru serta kompetensjumlah peserta bintik kepala sekolah smp orang .00l orang orang jumlah peserta seleksi guru dan kepala orang orang orang orang orang sekolah smp berprestasi jumlah kecamatan yang dilakukan nan mone lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga peningkatan mutu, kualifikasi jumlah pengawas dan penilik orang| orang orang orang orang serta kompetensi tenaga kependidikan pengawas dan lho jumlah peserta bintik pengawas orang| orang orang orang orang too jumlah peserta bintik penilik program manajemen persentase sekolah menerapkan prinsip 95x 94x ta.s24. os,o5 pelayanan pendidikan (mbs), memiliki rencana kerja tahunan, laporan tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik pelaksanaan evaluasi hasil jumlah dokumen kinerja bidang pendidikan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen sosialisasi, publikasi dan jumlah kegiatan kegiatan| kegiatan| kegiatan kegiatan kegiatan) advokasi berbagai peraturan pemerintah bidang pembinaan serta penguatan jumlah peserta yang dibina peran serta masyarakat peserta peserta peserta peserta peserta penerapan sistem informasi jumlah sim pendidikan yang diaplikasikan aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi manajemen pendidikanfo) diskusi ilmiah bidang seminar seminar seminar seminar seminardiskusi ilmiah bidang seminar seminar seminar seminar seminar pendidikan bantuan keuangan program pendidikan anak meningkatnya akses masyarakat terhadap usia dini dan pendidikan |pendidikan paud dan dikemas masyarakat pengembangan pendidikan anak jumlah lembaga paud penerima dak non dini isi bop paud lembaga lembaga lembaga lembaga lembapengadaan alat peraga edukasi ape jumlah pendidik peserta peningkatan orang| orang| orang| orang| orang| kompetensi pendidik paud vang term pengembangan pendidikan jumlah peserta didik terlayani dalam masyarakat dan pendidikan non penyelenggaraan kekasaran dasar pba kf) jumlah peserta didik terlayani dalam penyelenggaraan kekasaran usaha mandiri jumlah yang mengikuti program paket 100wb jumlah yang mengikuti program paket 300wb 300wg dan terlayani pembinaan penyelenggaraan jumlah penduduk miskin dan pengangguran orang orang orang orang orang kursus dan pelatihan usia produktif usia s.d tahun) yang fo) pengembangan pendidikan anak jumlah lembaga penerima dak lembaga| lembaga lembaga lembaga lembaga usia dini( dak) negeri negeri negeri negeri negeri pengembangan pendidikan jumlah peserta pelaksanaan peringatan hari orang orang orang orang orang masyarakat dan pendidikan non aksara internasional tingkat provinsi formal bantuan keuangan provinsi) program pendidikan cakupan capaian indikator spm diknas sekolah dasar (sd) untuk kabupaten malang indikator indikator indikator indikator indikator pengembangan sarana jumlah lembaga penyelenggara adiwiyata lembaga| lembaga| lembaga| prasarana sekolah dasa lembaga lembaga jumlah lembaga penerima bantuan lembaga lembaga lembaga| rehabilitasi dan atau pengadaan sarana lembaga lembaga prasarana melalui program dan dana lainnya pengembangan implementasi jumlah lembaga yang mengikuti lembaga lembaga nian lembaga| kubik sekolah dasa akreditasi sekolah lembaga lembaga jumlah lembaga sd mi penerima bantuan lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga pengembangan dan pembinaan jumlah lomba kreativitas siswa yang lomba lomba lomba lomba lomba minat, bakat dan kreativitas dilaksanakan fo) fo) fo) adalah. dasa ihuimah penerima bantuan guru terpencil orang o0range orang pengembangan sarana jumlah lembaga penerima prasarana sekolah dasar dak lembaga lembaga lembaga o0| lembaga lembaga pelaksanaan bossa satuan jumlah lembaga penerima bossa satuan lembaga lembaga s00| pendidikan swasta pendidikan swasta lembaga lembaga lembaga program pendidikan cakupan capaian indikator spm diknas sekolah menengah untuk smp kabupaten malang indikator indikator indikator indikator indikator anda pengembangan sarana jumlah lembaga smp penerima bantuan lembaga lembaga lembaga lembaga prasarana sekolah menengah rehabilitasi dan atau pengadaan sarana lembaga pertama prasarana melalui jumlah lembaga smp penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan sarana lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga prasarana melalui program dan dana lainnya sekolah rintisan adiwiyata lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga pengembangan implementasi jumlah lembaga smp yang mengikuti lembaga lembaga lembaga| kurikulum sekolah menengah akreditasi sekolah lembaga lembban operasional lipi lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga jumlah lembaga penyelenggara smp pengembangan dan pembinaan jumlah lomba kreativitas siswa smp yang lomba lomba lomba lomba lomba minat, bakat dan kreativitas dilaksanakan fo) siswa sekolah menengah kreativitas jawapelatihan lembaga lembaga penguatan pendidikan karaktercerdas lembaga lembaga penerimaan.siswa secara online lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga jumlah sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi o2sn, lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga pengembangan sarana jumlah lembaga penerima prasarana sekolah menengahsoo) pendidikan pendidikan lembaga lembaga lembaga program pelaksanaan bos persentase pelaksanaan bos satuan 100x 100x satuan pendidikan negeri pendidikan negeri pelaksanaan bos satuan jumlah lembaga penerima bos satuan pendidikan negeri pendidikan negeri d.danpendidikan negeri pendidikan negeri dan smp lembaga lembaga lembaga )kesehatan |dinas kesehatorg 2440rg org org 5310orgloo poso aniemacam macam macam macam macamhk ohk ohk ohk 0hk kan asi daerah daerahrapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ohk ohk ohk ook| ohk kan asi dalam daerah dalam daerah hok |program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100ylokasi lokasi g00f lokasi pengadaan perlengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang editing kanta diadakan lirehabilitasi sedang berat jumlah rumah gedung kantor yang rumah gedung kanto direhabilitasi sedang bera pakeag00) orang bimbingan teknis implementasi jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan peraturan perundang undangan teknis implementasi peraturan perundang raperbup raperbup raperbup raperbup raperbupjenis jenis jenis jenis jenis kinerja dan ikhtisar realisasi ip profile kinerja pd survei kepuasan dok dok dok dok dok indria skpd mocorokatuangan akhir ahin baik penyusunan pelaporan prognosis jumlah dokumen laporan prognosis realisasi jenis lisensi o00| jenis o00f jenis .05program pengembangan cakupan dokumen perencanaan, evaluasi 100x perencanaan, evaluasi dan informasi yang dihasilkan dan pelaporan kesehatan penyusunan perencanaan jumlah rakernas dalam rangka merumuskan kali kali kali kali kali evaluasi dan pelaporan perencanaan, evaluasi program kesehatan jumlah pertemuan koordinasi perencanaan 90kali 35kali kati kali kali evaluasi dan pengelolaan data program fo) fo) jumlah bintik supervisi puskesmas 20kali 6kali kali kali 7kali terkait perencanaan evaluasi dan jumlah penyelenggaraan pengadaan jenis jenis jenis jenis jenis peningkatan mutu manajemen puskesmas jumlah penggandaan dokumen perencanaan buku buku buku buku buku evaluasi dan penyajian data programadapun batas administrasi kabupaten malang meliputi: sebelah utara timur kabupaten pasuruan dasebelah barat utara kabupaten kediri dan mojokerto kondisi kawasan kawasan perkota. kawasan permukiman perkotaan kabupaten malang merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam. adapun desa kelurahan yang termasuk dalam kawasan perkotaan sebanyak desa kelurahan. rencana pengembangan kawasan ini adalah atau dari luas wilayah kabupaten. terkait dengan permukiman perkotaan kabupaten malang, rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut: seiring dengan pengembangan perkotaan kepanjen sebagai ibukota kabupaten malang, maka permukiman perkotaan kepanjen ini akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan kasih fisika berdiri sendiri. pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni, permukiman sekitar kota malang yang termasuk bagian dari kawasan perkotaan malang, pengembangannya adalah untudokumen perencanaan evaluasi dok dok dok dok dok dan penyajian data program kesehatan jumlah refreshing peningkatan managemen kali kali |ski o00f shan g00f 23kali perencanaan piiskesma program sumber daya hutan sesuai tanda akreditasi penyediaan, pembinaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 5kali kali kali ska 7kali pengawasan obat, perbekalan dau) fo) fo) kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan peningkatan mutu penggunaan obat dan 15kali perbekalan kesehatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan loo soo item dak pertemuan apoteker pertemuan pemilik kali kali kali kali kali salon pertemuan tokoh masyarakat pemilik sarana distribusi dan produsen jamu monitoring dan supervisi apotek rumah kali 10kali kali kali kali sakit dan klinik,monitoring dan supervisi jumlah pengawasan dan pengendalian 40kali 16kali kali kali 24kali keamanan dan kesehatan makanan hasil fo) upaya penyediaan pembinaan jumlah pertemuan pengelola kegiatan alves kali kali kali kali kali dan pengendalian alat dan part kesehatan perbekalan kesehatan rumah tangga dan sarana prasarana kesehatan jumlah sarana produksi dan penyalur jumlah pengadaan alat kesehatan pajak rokok jumlah lokasi yang rehabilitasi lokasi| lokasi lokasi ,o| lokasi lokasi sedang berat puskesmas, puskesmas fo) jumlah lokasi penambahan lokasi lokasi makasih lokasi o00) lokasi ruangan rehabilitasi kesia dak instalasi farmasi. dak alami farmasi dak jumlah lokasi pembangunan puskesmas 2lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi peningkatan pustu menjadi puskesmas dak) pengembangan sumber daya jumlah sdm kes, yang mengikuti pendidikan orang orang orang antara kesehatan dan pelatihan ehnisdan angsana jumlah pertemuan dan sosialisasi 35kali 14kali 7kali kali 14kali peningkatan dan perencanaan kebutuhfasyankes yang monitoring dan nan pembinaan peningkatan sdm advance fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes jumlah kegiatan penilaian angka kredit kali nan fungsional name program upaya pelayanan persentase puskesmas lulus akreditasi co2s hutan pelayanan kesehatan primer jumlah pertemuan dalam rangka koordinasi kali kali kali kali kali dan optimalisasi tenaga kesehatan untuk fo) jumlah bimbingan teknis peningkatan kali kali kali kali kali kompetensi dan program pelayanan jumlah puskesmas yang akreditasi puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas fo) jumlah puskesmas yang yang survey ikm puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas pelayanan kesehatan rujukan jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kali kali kali petugas pelayanan kesehatan rujukan jumlah jenis supervisi dan bintik pelayanan 30kali kali 16kali pelayanan kesehatan tradisional jumlah pertemuan peningkatan kapasitas kali kali lokal o00| kai g00f 13kali ,00l jumlah supervisi program batra kali jaminan pembiayaan pelayanan jumlah miskin yang daftarkan bpjs kesehatan masyarakat miskin kesehatan orang orang orang orang orang pembiayaan pelayanan kesehatan program peningkatan persentase rata rata capaian spm 100y0 100y0 kesehatan masyarakat kesehatan ibu danlanjut penyelenggaraan jampersal jumlah bumi miskin yang mendapat miskin| dak jaminan pembiayaan persalinan miskin miskin miskin miskin upaya penanggulangan gizi jumlah pertemuan penyusunan rencana kali kali kali kali kali dan bahan pemantauan, dan bintik, supervisi dan rapat evaluasi program gizi dan jumlah kegiatan pelatihan dan refreshing kali kali kali kali kali meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan jumlah jenis pmt pemulihan balita gizi macam macam macam macam macam buruk dan pmt pemulihan ibu hamil kek fo) fo) fo) fo) fo) dan mp asi balita makin dan makanan kering peningkatan kesehatan keluarga.| jumlah pertemuan sosialisasi, pembinaan kali kali kali kali kali dan peningkatan kompetensi pemegang jumlah pelatihan dalam meningkatkan kali kali kali kali kali kompetensi tenaga kesehatan pemegjumlah kegiatan pelatihan dan refreshing kali kali kali kali 15kali meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan kesia program pencegahan dan cakupan desa kelurahan uci 90x .a71,) 9ov 90x tia.g49.a54. penanggulangan penyakit menular dan tidak ular cakupan rata rata penemuan dan pelayanan 100y6 100y6 100y6 100y6 penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing masing cakupan pelayanan kesehatan orang dengan tb, cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi hiv, cakupan penderita dbd yang ditangani, cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, cakupan penanganan penderita pneumonia balita) cakupan rata rata penemuan dan pelayanan 100y6 100y6 penderita akibat penyakit tidak menular sesuai kasus masing masing cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan pada usia produktif peningkatan surveillance dan jumlah penyelidikan epidemiologi surveilans kali kali kali kali kali isasi dan isasi jumlah evaluasi kegiatan surveilans dan kali kali kali isasi jumlah money tehnis surveilans dan 815kali 168kali kali jasa internet pelaporan wars dan sutera kali kali kali kali so0j kali pedas jumlah pengambilan sarana imunisasi 150kali kali kali kali kali jumlah pengadaan sarana buku imunisasi kali hda4981. akal kali jumlah validasi data survei kali 164kati kali jumlah pemantauan pelaksanaan imunisasi kali kali kali kali s00j kali jumlah pemantauan kiri bias dt tt kali kali kali kali s00j kali rim review tehnis program sutera emas 1kali .00l 1kai 3kai pencegahan dan pengendalian jumlah pertemuan money tb, kusta, diare,| kali kali kali kali kali penyakit menular pneumonia, hepatitis, kecabangan, hiv, ims, drd. malaria tin ddm jumlah peningkatan kapasitas program kali kali kali b.p dbd.p jumlah supervisi p2pm (tb, hiv ims, kali kali kali kali hepatitis dbd. malaria nneiimonia.diare ivi jumlah pengambilan barang logistik dan obat kali kali kali kali kali poo jumlah penyemprotan logging sarang kali kali kati kali kali jumlah pengadaan pestisida 5kali 1kali 1kai 000l 1kai 2dati target kinerja dan kiaadiah pertemuan lintas sektor dbd 9kali 2kati jumlah penyelidikan epidemiologi penyakit kali kali kali kali kali kio dan pangsi malaria jumlah pengendalian lokus malaria lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi (larvasida, pengangkatan lumut, penangkap malaria pencegahan dan pengendalian jumlah pertemuan tehnis program yang kali kali kali kali kali penyakit tidak menular dan dilakukan ihhiiiiah pelatihan bagi petugas posyandu 1kali 6kali 6kai t7kali kesehatan jumlah penyelidikan epidemiologi kali kali kali kali kali penemuan kasus patung (gangguan yzi neicango1lan.kesehatan jumlah skrining faktor resiko posyandu kali 10kali 18kali 18kali 28kali desa program pembinaan persentase gedung puskesmas sesuai lingkungan sosial standar akreditasi dan yang melayani miskin penyediaan peningkatan pembeli jumlah penambahan ruangan rehabilitasi lokasi lokasi 9lokasi 9lokasi lokasi harian sarana prasarana puskesmas fo) fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjs pembayaran iuran jaminan jumlah miskin yang daftarkan bpjs kesehatan bagi penduduk yang |kesehatan melalui dana dbhcht. orang orang orang orang orang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan atau pembayaran quran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan pelayanan kesehatan baik jumlah kegiatan dan pengelolaan dalam kegiatan kegiatan kegiatan| kegiatan| kegiatan| kegiatan promosi preventif rangka menunjang kegiatan promosi, maupun kuratif rehabilitasi preventif dan kuratif rehabilitasi pandemi program pemberdayaan persentase cakupan lokasi odf masyarakat dan lingkungan penyelenggaraan biaya jumlah jenis upaya kesehatan masyarakat jenis jenis jenis jenis jenis operasional kesehatan bok yang dilaksanakan penguatan poskesdes dan jumlah puskesmas menerima dana bantuan pus. pus. pus. pus. pus. pasvandii bantuan provinsi provinsi peningkatan promosi kesehatan jumlah promosi kesehatan melalui lomba kali lokasi siap o00p oka hibah2ve1 german 2kali ija promosi kesehatan melalui pameran kali 1kai 2xapromosi kesehatan melalui media kali kali kali kali s00p kali lek anik jumlah pertemuan program prokes dan kali kali kali s00j kali pemberdayaan media cetak pengembangan lingkungan jumlah kegiatan upaya peningkatan kualitas keg. keg. keg. keg. keg. sehat, kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan jabatan alah rama pengolahan makanan (ti masyarakat pembinaan till tpm jumlah pembangunan stimulan jamban unit unit unit unit unit keluarga miskin, percontohan mck sehat dan jumlah kegiatan perencanaan, validasi data keg. keg. keg. keg. keg. pelaporan, implementasi, dan money program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan program peningkatan persentase pelayanan ukp dan managemen pelayanan puskesmas yang dilaksanakan kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenis jenis puskesmas damadonomulyo fo) kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenisondanglegsembopanjeingosarumberpucuumpangmpelgadingrdimulypuskesmas bbululawedangan kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenis o00| jenis puskesmas. slahukalibarurangplosotapromengan fo) fo) kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenis jenis puskesmas lawanoaiuimantang fo) fo) kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenis o00| jenis kesia aggelaran kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenis jenis puskesmas laki kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenis jenis puskesmas pakistanmotan fo) fo)oncokusumo fo) fo) .30f kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenis o00| jenis puskesmas prion kegiatan pendukung pelayanan jumlah upaya kesehatan yang dilaksanakan jenis o00| jenis puskesmas sitirpuskesmas tainirtoyudostmojokertwonosari fo) yankee jumlah kegiatan peningkatan kompetensi kali kali kali kali kali sdm dalam mendukung layanan laboratorium layanan pengujian dan kalibrasi jumlah promosi upt pengujian dan kalibrasi kali kai okami alat kesehatan alves keluar daerah jumlah fasyankes yang dibimtek dalam fo) rangka monitoring kalibrasi. fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes fasyankes jumlah pelatihan kalibrasi yang diikuti dalam| paket paket paket paket paket rangka peningkatan sdm upt pengujian dan jumlah alat kalibrasi kalibrator yang unit unit unit unit unit dikalibrasikan bpk institusi penguji dan jumlah operasional dalam rangka paket paket paket paket paket penyelenggaraan dan pengujian kalibrasi alat jumlah pendampingan bpk dalam rangka kali kali kali kali kali jaminan mutu pelayanan pengujian dan rsud kanjuruhan |program standarisasi persentase pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan perorangan rujukan s10 kegiatan evaluasi dan jumlah periode bulan pelaksanaan kegiatan kali kali kali kali kali pengembangan standar evaluasi dan pengembangan standar program pembinaan persentase penyediaan pemeliharaan lingkungan sosial sarana pelayanan kesehatan penyediaan peningkatan jumlah penyediaan pemeliharaan sarana paket paket paket paket paket pemeliharaan sarana prasaranarogram pengadaan, persentase sarana prasarana dan peralatan peningkatan sarana dan prasarana.r pengadaan peralatan kesehatan jumlah pengadaan peralatan kesehatan paket paket g00f paket gedung kesehesehatan rsud lawang |program standarisasi persentase pelayanan kesehatan rsud 100y0 o1167. pelayanan kesehatan lawang evaluasi dan pengembangan jumlah periode bulan pelaksanaan kegiatan kali kali kali kali kali standar pelayanan kesehatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan perorangan rsud |)program pengadaan, persentase sarana prasarana dan peralatan peningkatan sarana dan rumah sakit. prasarana rumah sakit rs jiwa rs paru pengadaan peralatan kesehatan pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit paket paket paket paket paket gedung kesehatan fo) fo) program pembinaan persentase sarana prasarana dan peralatan lingkungan sosial rumah saki: penyediaan peningkatan pembeli pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit paket paket paket paket paket harian sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjsekerjaan umum dan penataan ruang |dinas pekerjaan umum bina marga |program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100y0 administrasi perkantoran ( o) perkantoran penyediaan jasa surat menyurat| jumlah registrasi surat masuk dan surat buah| buah| buah buah buah| keluar (h| orang orang| orang ken. daerah an.daerah|program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100y0 sarana dan prasarana prasarana penunjang aparatur yo) aparaturgadaan perlengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang 73jenis gedung kanto diadakanl6) 1oox 100x1| orang |laba good a00 buka penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir lapak go0f buku program pembangunan persentase jembatan yang dan peningkatan dibangun diganti lho persentase panjang jalan yang ditingkatkan zoo censo| lal ditingkatkan pembangunan penggantian jumlah jembatan yang dibangun diganti buah buah buah buah buah jembatan pembangunan dan peningkatan jumlah panjang jalan yang ditingkatkan km| alan pembangunan jalan strategis jumlah panjang jalan strategis yang km| kabupaten ditingkatkan program pemeliharaan persentase panjang jalan yang dipelihara akan yo alan ane dipelihara rehabilitasi jalan jumlah panjang jalan yang direhabilitasi pemeliharaan rutin jalan dan jumlah panjang jalan yang dipelihara secara jembatan peralatan dan perbekalan jumlah pengadaan peralatan dan perbekalan unit unit unit unit unit penunjang kegiatan kebinamargaan jumlah pemeliharaan peralatan penunjang unit unit kegiatan kehinamargaan pemeliharaan jalan, jembatan jumlah panjang jalan yang dipelihara .9a6, .3a6, dan pelengkap jalan utd (kerusakan 6y6) fo) fo) fo) fo) fo) ane10m .000l 10m 000l 10mlho jumlah panjang jembatan yang dipelihara toko |i81804658.00l ang000l okm 000l 10km ane dipelihara pemeliharaan jalan, jembatan jumlah panjang jalan yang dipelihara |a.res.g8s.s7a,ol dan pelengkap jalan utd (kerusakan 6y6) fo) fo) fo) fo) fo) ane dipelihara program bina teknik persentase kegiatan bimbingan teknis perencanaan dan leger jumlah dokumen leger dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bina jalan dan jembatan desa jumlah kegiatan pembinaan teknis jalan dan jembatan desa van dilaksanakan jasa konstruksi dan jumlah kegiatan pembinaan teknis jasa kegiatan) kegiatan kegiatan ,00j| kegiatan kegiatan) laboratorium konstruksi kebinamargaan yang jumlah pengadaan alat laboratorium unit unit unit jumlah pemeliharaan kalibrasi alat program fasilitas jalan persentase penerangan jalan umum pju) ang terpasang ditanam penerangan jalan umum jumlah pengadaan penerangan jalan umum titik titik titik titik titik bangunan pelengkap jumlah pembangunan drainase yang dibangun mete mete mete mete mete jumlah pemeliharaan drainase yang dipelihara mete mete mete mete mete permukiman dengan kepadatan rata rata tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk rumah susun, permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapnya sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni, pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana mck (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih, kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pemutusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. kawasan permukiman baru harus menghindari pola enclave, serta pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara, selanjutnya bangunan dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya. pengembangan permukiman sekitar tol gate pandaan malang yang terdapat kecamatan lawang, kecamatan karangploso, kecamatan pakis, pengembangan permukiman sepanjang jalan alternatif sukorejo kota batu yang melintasi kecamatan lawang, kecamatan singosari, kecamatan karangploso, pengembangan permukiman pendukung kawasan industri jabung dan kawasan industri sendangbiru, pengembangan permukiman sekitar wilayah lingkar kota malang, pengembangan permukiman sekitar bandara abdul rachman saleh yang berfungsi sebagai pendukung bandara dan digunakan sebagai wisata, pembatasan permukiman sekitar jalan lingkar selatan kabupaten malang khususnya hutanjumlah pembangunan dinding penahan yang j22. dibangun mete pemanfaatan dan pengendalian |jumlah pohon tepi jalan yang ditanam pohon| rumbia pohon pohon pohon bahan program pembinaan persentase panjang jalan yang lingkungan sosial ditingkatkan kegiatan jumlah panjang jalan yang ditingkatkan pembangunan rehabilitasi pemeliharaan jalan atau jembatan, pasar dan sarana prasarana pendukung pariwisata dinas pekerjaan umum sumber daya air program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x .90a7. .8a8.s7a36ob .e78. ,ol 480b kenangan kerangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) 360b 074x ,00l 501ho,00o| hox hox| kon asi dalam daerah ke.dalam.daerah.! ahok penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantorx 100y ,o0|lovato unit dina onerasiana ane diadakan pengadaan perlengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang ng. kanto diadakantnian gedungmeilleur yang dipelihara mebel in berkala.lngadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan (jenis jenis .00l jens jenisg org lose 00f 000p 310org |program peningkatan persentase dokumen perencanaan, laporan| 100x 2penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen laporan keuangan semester buku buku meteran dan.semesta.e buk program perencanaan dan persentase perencanaan dan 100x 50x 25x 7a. pengembangan sumber pengembangan sumber daya air daya air kegiatan pengelolaan data dan jumlah dokumen database sumber daya air dok dok dok informasi berdaya.ai kegiatan perencanaan teknis |jumlah dokumen perencanaan teknis sumber dok dok dok mber data data.ai ane.te kegiatan pengembangan dan jumlah dokumen pengembangan, pengelolaan dok konservasi mber data dan konservasi. berdaya.ai program persentase pembinaan, pengendalian dan 100x 25x pembinaan,pengendalian pemanfaatan sda dan pemanfaatan sda kegiatan pengendalian dan jumlah pelaksanaan pengendalian aset dan titik titik titik titik titik pendayagunaan sumber daya sumber daya air fo) fo) kegiatan pemberdayaan sumber jumlah pembinaan daya air p3a sippa sippa sippa pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan kegiatan kemitraan sumber jumlah pemeliharaan (partisipatif) sumber paket paket paket data data.air oleh masyarakat program operasi dan persentase layanan sarana dan prasarana 100x 25x pemeliharaan sarana dan |penyediaan air irigasi prasarana penyediaan air kegiatan operasi jaringan jumlah debit penyediaan air irigasi ,0l irigasi detik detik detik detik detik kegiatan pemeliharaan sumber jumlah panjang saluran irigasi primer dan 9980m 1680m data sekunder ang dipelihara kegiatan peralatan dan jumlah pemeliharaan peralatan dan perbekalan mber data perbekalan berdaya.ai program pembangunan persentase sarana prasarana jaringan irigasi .7a8. .6c11| |oo. dan rehabilitasi jaringan |dan bangunan pengendalian daya rusak air irigasi serta yang bangun rehabilitasi penanggulangan darurat akibat bencana kegiatan jumlah panjang saluran irigasi yang 633140m125. 4230m 5140m |6383280m peningkatan pembangunan dibangun ditingkatkan jaringan irigasi, embung dan bangunan penampung airjumlah panjang saluran irigasi yang peningkatan pembangunan dibangun ditingkatkan dak) jaringan irigasi, embung dan bangunan penampung air kegiatan rehabilitasi jaringan jumlah panjang saluran irigasi yang 9615m 10552m irigasi dan bangunan airlainnya |direhabilitasi kegiatan rehabilitasi jaringan jumlah panjang saluran irigasi yang 4172m irigasi dan bangunan air lainnya direhabilitasi dak) kegiatan pengamanan sumber jumlah panjang konstruksi pengaman pantai 1250m 1246m 1546m data mete kegiatan jumlah panjang saluran irigasi yang 73791m peningkatan pembangunan dibangun ditingkatkan prov) jaringan irigasi, embung dan bangunan penampung air program unit pelaksana persentase layanan bidang sumber daya air| teknis dinas pekerjaan wilayah kerja upt sumber daya air umum sumber daya air kegiatan upt sumber daya air jumlah daerah irigasi yang mendapatkan gant3790ha 4305ha singosar8919ha tumpbululaw2423ha gondangleg122ha 8465ha tur590ha ngaju4126ha kepanjsampit layanan pembagian air irigasi dan dinas perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya |program pengelolaan persentase ruang terbuka hijau rth) ruang terbuka hijau (rth) (publik yang terkelola pengelolaan ruang terbuka jumlah masyarakat organisasi masyarakat ksm kks ksm ksm nian ksm hujan rth ang mengelola rth jumlah peningkatan rth publik melalui pembangunan dan pemeliharaan taman yang fo) didukung perencanaan dan pengawasan program pengelolaan air persentase ipar komunal yang secara limbah domestik teknis berfungsi optimal penanganan limbah domestik jumlah pelayanan penanganan limbah domestik vang tertangani pecahan pemohon pecahan pecahan pecahan program penataan ruang persentase bangunan terkondisi baik dan dan penataan bangunan representatif (aset pemkab malangdengan rencana.lala ang perencanaan penataan ruang jumlah rrt yang disusun (baru revisi) rrt rrt rrt rrt 7rrt penyediaan dan penataan jumlah pembangunan yang akan diserahkan lokasi lokasi lokasi bangunan kepada.ma arak jumlah gedung kantor aset pemkab yang lokasi| lokasi lokasi lokasi lokasi dibangun dan.ata ditingkatkan pemanfaatan ruang dan jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang bangunan diterbitkan (rekor ppt, ijin lokasi dan pemohon pemohon pemohon pemohon pemohon perumahan rakyat dan kawasan permukiman |dinas perumahan, kawasan permukiman dan ciptakarya program pelayanan persentase pemenuhan operasional 1ooy6 100y6470b kenangan kerangk| ,00f okt ,00f 1600hk 0hk |15100hks00hk 8s8. ,00l so0mk 0hohk 0hk 0hk ohk 6900hk kon asi dalam daerah ke.dalam.daerah.! ahok penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan jis. .o78.o8a| 100y6100x ng para pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel ste1 loose roof ost oofo) indria skpd masyarakat( |program pengelolaan persentase ketersediaan rumah layak huni oa, .46a| perumahan pengelolaan rumah umum, jumlah perencanaan, pengendalian kebijakan perum| perum| perum perum perum| khusus dan komersial strategis pembangunan rumah umum, khusus, rusun dan komersial setelan) jumlah fasilitasi, perencanaan, lokasi lokasi .8a5, lokasi lokasi lokasi pembangunan, evaluasi bantuan prasarana pengendalian perumahan, ruang| jumlah pengendalian perumahan, ruang dan lokasi lokasi lokasi dan bangunan bangunan pengelolaan rumah swadaya jumlah rumah tidak layak huni yang unit unit unit ditingkatkan menjadi mah layak huni fasilitasi dan stimulasi rumah tidak layak unit unit unit unit unit huni menjadilavak huni pengelolaan rumah swadaya jumlah rumah tidak layak huni yang unit unit unit unit unit dak ditingkatkan menjadi mahlavak huni |program pembinaan persentase penyediaan sistem jaringan i6. 68x cor oo, lingkungan sosial drainase skala kawasan dan skala kota penyediaan pemeliharaan jalan jumlah jalan lingkungan permukiman yang 7786m2 |12786m2| dan atau jembatan, pasar, dan |dibangun ditingkatkan direhabilitasi sarana prasarana pendukung jumlah drainase lingkungan permukiman (oom m'" ang dibangun ditingkatkan direhabilitasi program pengembangan persentase penduduk yang terlayani sarana 83x 82x |as. o6, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah permukiman drainase kala.kawasan.dan kala. perm iman kala.kawasan.dan kala. kola pengembangan prasarana air jumlah sarana air minum yang 200xk minim dibangun ditingkatkan pengembangan sarana dan jumlah jalan lingkungan permukiman yang 3laga. prasarana permukiman dibangun ditingkatkan direhabilitasi jumlah drainase lingkungan permukiman ane. dibangun ditingkatkan direhabilitasi pengelolaan air limbah jumlah sarana sanitasi (air limbah) 674kk 80kk 754kk domestik permukiman .vg terpelihara domestik dak permukiman .vug terpelihara pengembangan prasarana air jumlah sarana air minum yang minim dak dibangun ditingkatkan |ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat |satuan polisi pamong prajegakan persentase penanganan kasus pelanggaran perundang undangan perda bah kegiatan pencegahan jumlah pencegahkegiatan penegakan peraturan jumlah penegakan peraturan perundang kali kali kati kali kali perundang undangan daerah undangan daerah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan penindakan jumlah penindakprogram pemeliharaan persentase gangguan trantibum yang ketentraman dan diselesaikan ketertiban kegiatan operasi dan jumlah operasi dan pengendalian giat giat giat giat giat pengendalian ketentraman dan ketentraman dan ketertiban kegiatan pengamanan aset jumlah pengamanan aset hari hari hari hari hari kegiatan ketentraman dan jumlah patroli dalam rangka ketertiban giat giat giat ketertiban umum program perlindungan persentase petugas lintas yang mendapat masyarakat pelatihan kegiatan pembinaan satuan jumlah kegiatan pembinaan satlinmas giat giat perlindungan masyarakat pembentukan pengamanan jumlah kegiatan pembentukan satuan logat o00f giat aka keamanan ing ngan arak pembinaan kelompok jumlah kegiatan pembinaan kelompok arak mia arak program peningkatan persentase kesiagaan dan pencegahan kesiagaan dan bahaya kebakaran pencegahan bahaya kegiatan pencegahan, jumlah pelatihan kebakaran dan sosialisasi kali kali kali kali kali pembinaan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran kegiatan penanggulangan jumlah penanggulangan kebakaran kebakaran kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pendataan daerah jumlah pendataan daerah rawan kebakaran kali kali kali kali kali rawan kebakaran dan dan pemeliharaan sarira damkar pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran program pemberantasan persentase kegiatan pengumpulan barang kena cukai ilegal informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya salah personalisasi), dilekati pita cukai yang salah peruntukannya dan dilekati pita cukai bekas peredaran atau tempat penjualan eceran kegiatan pengumpulan informasi| jumlah kegiatan pengumpulan informasi giat giat giat giat giat hasil tembakau yang dilekati hasil tembakau yang dilekati pita cukai fo) fo) pita cukai palsu, tidak dilekati palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita pita cukai, dilekati pita cukai cukai yang bukan haknya salah yang bukan haknya (salah personalisasi), dilekati pita cukai yang salah personalisasi), dilekati pita cukai peruntukannya dan dilekati pita cukai bekas yang salah peruntukan, dan peredaran atau tempat penjualan eceran yang dilekati pita cukai bekas, peredaran atau tempaoperasi pemberantasan barang jumlah kegiatan operasi bersama dengan kali kali kali kali kali kena cukai ilegal bersama bea cukaiprogram pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x j10. 2rangan penyediaan jasa perbaikan jumlah jasa servis peralatan kantor, dan bulan bulan bulan bulan bulanerah daerah.l( i hok penyediaan jasa kebersihan jumlah peralatan bahan kebersihan yang bulan bulan bulan bulan buloka 00f ska pemeliharaan rutin berkala jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan| tahun tahun tahun tahun tahun kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara rutin dan berkala pengadaan kendaraan jumlah kendaraan dinas operasional roda lovi 0of pop dina onerasiana ane.diadakan program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur loss disiplin aparaturunit unit unit unit unitusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir keuangan akhir ahun baik sosial |dinas sosial program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x 100oabuan o00| abuan g00f p0.bersih elekonuunikasi.dan interne penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 6770b keuangan kenangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) 1680b 950b penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis jenis ah0| 10k hordalam daerah hok )o00f jenis g00f 20jenis pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang dipelihara gedung kantor rutin berkala (jenis) jenis ged jenis ged jenis ged jenis ged jenis gedrehabilitasi sedang berat jumlah rumah gedung kantor yang gedung gedung gedung gedung nian gedung rumah gedung kanto direhabilitasi sedang bera pake pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang jenis denis o00p jenis kanto diadakan.lini dina operasional ane diadakan program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur so) loo loose poo para pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel stel loose o00f ost o00p stel program peningkatan persentase peningkatan kapasitas pegawai (ramariarlindungan persentase penyandang masalah dan jaminan sosial kesejahteraan sosial pks) yang mendapatkan penanganperlindungan sosial korban jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk paket paket paket paket| bencana alam karan bencana alam pake perlindungan sosial korban jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk paket paket paket paket| jaminan sosial keluarga jumlah keluarga penerima manfaat kpm) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial kpm fo) kpm fo) kpm kpm kpm fo) program rehabilitasi persentase anak, lanjut usia, penyandang sosial disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial rehabilitasi sosial anak dan jumlah anak dan lanjut usia yang orang orang orang| orang| orang lanjut usia mendapatkan bimbingan motivasi dan fo) fo) fo) rehabilitasi sosial penyandang jumlah penyandang disabilitas fisik dan orang| orang| disabilitas mental vang mendapat asistensi sosial orang orang orang rehabilitasi sosial tuna sosial jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang orang| orang| orang orang| dan perdagangan orang orang yang menerima program pelayanan fo) program penanganan persentase fakir miskin yang mendapatkan fakir miskin pendampingan, pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan. identifikasi dan penguatan jumlah data fakir miskin yang terverifikasi kapasitas dan terealisasi isya isya isya isya isya pendampingan dan jumlah fakir miskin yang mendapatkan orang| orang| pemberdayaan pendampingan dan pemberdayaan orang orang orang pengelolaan dan penyaluran jumlah pks yang mendapatkan orang| orang| bantuan stimulan serta penanganan, pengelolaan dan bantuan orang orang orang program pemberdayaan persentase pemberdayaan sosial 40x s.o20 sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, perintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial pemberdayaan perorangan, jumlah masyarakat, dunia usaha dan psm orang orang orang| orang| orang| keluarga dan komunitas adat yang berpartisipasi dalam penanganan pks fo) fo) fo) pemberdayaan sosial jumlah wsbk, lisa dan karang taruna orang| orang) orang| orang| orang kelembagaan masyarakat dan yang mendapatkan bimbingan motivasi, fo) penerbitan izin pengumpulan pembinaan danpahlawanan dan restorasi jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan| kegiatan| kegiatan| kegiatan| sosial penanaman nilai kepahlawanan, fo) kegiatan fo) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tenaga kerja dinas tenaga kerj7500buah| buahbulan bulan bulan bulan bulan| kan asi. daerah daerah hok rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas bulan bulan| bulan bulan bulan! kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah i hok| ani0rang orang grluasan dan persentase terlaksananya program penempatan kerja asan dan penempatan kerja pengendalian dan pembinaan persentase terlaksananya kegiatan 100y6 100x6 100y4 lembaga penyalur tenaga kerja |pengendalian dan pembinaan lembaga rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi: secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebaga:. permukiman perdesaan yang berlokasi dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. selanjutnya perdesaan kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan:perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan kasih fisika berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal,kecamatan,terlaksananya program kualitas dan peningkatan kualitas dan produktivitas produktivitas tenaga tenaga kerja yo) penguatan sarana dan jumlah lembaga yang mengikuti bintik orang| orang orang orang orang prasarana kelembagaan lembaga pelatihan kerja pelatihan bagi tenaga kerja pendidikan dan pelatihan jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan orang orang orang orang| keterampilan bagi pencari kerja |pelatihan keterampilan bagi pencari kerja orang program pengembangan persentase terlaksananya program hubungan industrial dan perlindungan pengembangan lembaga syarat kerja ketenagakerjaan yo) fasilitasi penyelesaian prosedur jumlah terwujudnya draft besaran umk rekor rekor rekor rekor rekorsentase terlaksananya fasilitasi 100y6 100y6 100y6 100y6 penyelesaian perselisihan penyelesaian prosedur penyelesaian fo) hubungan industrial perselisihan hubungan industrial fasilitasi kelembagaan sarana terfasilitasinya lembaga hubungan industrial| lembaga| lembaga lembaga| lembaga| lembaga hubungan industrial dan pada perusahaan program pembinaan persentase pembinaan lingkungan sosial ling: gan sosial pelayanan penempatan tenaga jumlah pelayanan penempatan tenaga kerja orang orang| orang orang orang kerja dan perluasan kesempatan |dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja bagi pencari kerja kerja penguatan ekonomi masyarakat jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat orang orang| orang orang| orang| melalui kegiatan padat karya karya fo) fo) fo) fo) yang dapat mengental kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pembinaan dan pelatihan jumlah orang yang mengikuti kegiatan orang orang orang| orang| orang| keterampilan kerja bagi tenaga |pembinaan kemampuan dan keterampi27120b kenangan kenhok|hok 1856denis o00f vo c0.lobak buka g00f oak opa penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir poo suma|program kualitas hidup persentase pelaksanaan pemberdayaan 100x 100x 98x perempuan dan keluarga |perempuan dan keluarga pemberdayaan perempuan jumlah kelompok perempuan yang berperan bidang politik, sosial, ekonomi |dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok pelaksanaan kebijakan jumlah keluarga yang mendapatkan 150xkk 67okk peningkatan kualitas keluarga pelatihan program persentase capaian pelaksanaan pug 100x pengarusutamaan gender pelaksanaan pug jumlah kegiatan pelaksanaan pug kegiatan kegiatan kegiatan penyusunan data gender dan jumlah buku yang disusun anak program perlindungan persentase capaian pelaksanaan anak perlindungan anak pelaksanaan kebijakan jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan perlindungan anak anakguatan dan pengembangan jumlah lembaga sdm layanan perlindungan lembaga penyedia layanan anak yang mendapat penguatan lembaga ol| lembaga lembaga lembaga lembaga perlindungan anak sdm sdm sdm sdm sdm program perlindungan persentase capaian pelaksanaan 100x hak perempuan perlindungan hak perempuan pelaksanaan kebijakan jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan kegiatan| kegiatan| perlindungan hak perempuan hak perempuan kegiatan kegiatan kegiatan daerah penguatan dan pengembangan jumlah lembaga sdm layanan perlindungan lembaga layanan perlindungan anak yang mendapatkan penguatan pelatihan| lembaga lembaga lembaga s lembaga s lembaga s perempuanso2ob keuangan kerrjenis) jenis) jenis) jenis) jenis) indria skin mocworokatyo) pado02o 5x.semesta.e buk dini dini dini dini dini program ketersediaan persentase penduduk rawan pangan dan penanganan rawan pangan penanganan daerah rawan jumlah desa rawan rentan pangan pengembangan sumberdaya jumlah desa untuk pengembangan panganloka berdaya. pangan aka analisa ketersediaan pangan jumlah analisa ketersediaan pangan buku buku buku buku buku program peningkatan persentase cadangan pangan o9,o6 i.s24. o41, distribusi dan cadangan pan pemantauan harga dan pasokan jumlah laporan (database) harga pangan buku buku buku buku buku pangan pasa disana pada kecamatan penanganan cadangan pangan jumlah cadangan pangan ton ton ton daerah penanganan distribusi pangan jumlah lembaga distribusi pangan yang program konsumsi dan persentase capaian angka kecukupan gizi ,80x penganekaragaman (akg) pangan analisis dan penyusunan pola jumlah laporan pola pangan harapan dan buah buah buah buah buah konsumsi pangan peta pola konsumsi pangan kabupaten pemanfaatan pekarangan untuk jumlah kelompok yang melaksanakan promosi penganekaragaman jumlah kegiatan promosi penganekaragaman kali kali 37kali kan msi pangan pangan pengembangan pangan pokok jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan kali kali kali kali kali lokal pangan lokal dominan kecamatan program keamanan pangan kelembagaan keamanan pangan jumlah satgas keamanan pangan yang pengawasan keamanan pangan jumlah laporan analisis data keamanan buku buku buku kerjasama dan informasi jumlah kegiatan bimbingan teknis dan kali 24kati 25kali program peningkatan cakupan laporan program dan kegiatan 1oor |ao6. ketahanan pangan peningkatan ketahanan pangan analisa kondisi ketahanan jumlah laporan dewan ketahanan pangan buku buku buku buku buku pdinas pertanah|o008 oo0| 10540ob keuangan kerangan penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis denis jenis penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan jenis d4901m1140hk 740mk 7a0mk kan asi daerah daerah.l( hok rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ohk ohk onk ohk| ohk kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah. ahok penyediaan jasa komunikasi, jumlah penyediaan listrik, air minum air bulan bulan bulan bulan 2r.2n3a8. bulan mber data air dan bersih telekomunikasi dan internedoorsinventarisasi persentase pengadaan tanah pemerintah 80x 65x 61x dan pengadaan tanah aset |yang berhasil diadakan dan pengamanan pemerintah kabupaten aset pemerintah kabupaten malang malang pensertipikatan tanah aset jumlah bidang tanah aset yang bidang pemerintah kabupaten malang disertinikatkan bidang bidang bidang bidang pengadaan tanah aset jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi pemerintah kabupaten malang, |pembangunan tukar menukar tanah dan inventarisasi tanah aset dan jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi kebutuhan pengadaan tanah yang diinventarisir aset pemerintah kabupaten ijumlahtanah aset yang diinventarisir lokasi|l lokasi lokasi program penanganan persentase permasalahan tanah yang masalah pertanahan memfasilitasi fasilitasi penanganan jumlah tanah obyek landreform yang permasalahan tanah garapan teridentifikasin badan hukum kabupatenerah dan desa kabupaten penanganan penanganan penanganan penanganan penanganan dinas lingkungan hidup |eo5o8 580b kenangan kenangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) 720b 1unit unitohk onk| 0hk 3300hk 2783ohxk ohk ohk kan asi daerah daerah hok rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ohk| 74401k 2130ohk ohk onk| kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah i hokmeilleur jumlah meilleur yang diadakan (unit pengadaan kendaraan jumlah kendaraan dinas operasional roda unit rumit o00f bumi o00f pop sun dina onerasiana ane diadakan jumlah kendaraan dinas operasional roda1 ste1 ste1program pengendalian persentase hasil pemantauan kualitas j14. saw .55a. pencemaran dan lingkungan yang memenuhi baku mutu perusakan kegiatan pemantauan kualitas jumlah titik pantau pengujian kualitas air titik titik titik titik titik angkringan pemantauan dan pemulihan jumlah lahan kritis rusak yang difasilitasi lokasi akan lingkungan hidup dem ihan.ke akarnya pengendalian dan jumlah instalasi pengolah limbah organik unit unit unit unit unit penanggulangan pencemaran (biogas) yang dibangun fo) fo) fo) hinga ane. dibangun dak program penataan persentase peningkatan tutupan vegetasi s.2as.c00.s41,| lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam pengkajian strategis lingkungan jumlah dokumen kajian strategis lingkungan hidden ang.di dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen konservasi sumber daya alam jumlah lokasi konservasi melalui penanaman lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi pohon pengkajian dampak lingkungan jumlah dokumen lingkungan yang disusun hidden oleh.kelak kegiatan aha dokumen dokumen dokumen dokumen dokumegawasan, persentase hasil pengawasan penertiban dan kegiatan usaha yang taat terhadap peningkatan kapasitas peraturan perundangan kelembagaan lingkungan hidup persentase peningkatan jumlah kelompok 100y6 100y6 100y6 100y6 masyarakat yang berperan dalam pengelolaan pengawasan pelaksanaan jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha peraturan perundang undangan |terhadap peraturan perundangan bidang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan bidang lingkungan hidup lingkungan hidup usaha usaha usaha usaha usaha penanganan pengaduan dan jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan 100y6 100y6 100y6 100y6 penegakan hukum lingkungan |pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti peningkatan peran serta jumlah kecamatan yang memenuhi indikator masyarakat dalam pengelolaan penilaian kecamatan berseri kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan program pengembangan persentase layanan persamaan .17a. .61il| 70x kinerja pengelolaan persamaan dan penanganan limbah peningkatan peran serta jumlah volume sampah yang tereduksi masyarakat dalam pengurangan sumbernya (m3 hari) ton hari ton hari ton hari ton hari ton hari fo) penanganan dan pengelolaan jumlah volume sampah yang ditangani amanah m3 hari on hari tan hari ton hari ton hari on hari sampah van disediakan dak pengelolaan dan limbah jumlah kegiatan usaha yang memiliki ijin tps kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan program pelayanan cakupan kecamatan yang mendapat persamaan pada unit pelayanan persamaan pelaksana teknis pelayanan persamaan iptv pelayanan persamaan pada jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan ppp singosarikepanjmpbululawragakpun persamambinaan persentase hasil pemantauan kualitas s.co6.c18.o0o0o,| 31x oe, lingkungan sosial lingkungan sekitar industri yang memenuhi penyediaan pemeliharaan jumlah saluran air limbah ipar usaha mikro unit unit unit unit unit saluran air limbah, sanitasi dan biodigester) yang dibangun fo) fo) fo) fo) fo) jasa aiu dari nihon penerapan sistem manajemen jumlah titik pantau pengujian kualitas air titik titik titik titik titik lingkungan bagi masyarakat |dan udara lingkungan industri dan atau pantau pantau pantau pantau pantau jan pia ya! diri pada aci: pembinaan dan pelatihan jumlah peserta pelatihan daur ulang sampah| orang orang orang| orang| orang| keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dbhcht)persentase pemenuhan operasional 100x 100x .7a1014k hok hox hokjenis jenisgedukanto diadakan.lini program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur soo) para pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) post o00| asataan persentase kelancaran pelayanan dokumen| .9a6. 100x administrasi pelayanan kependudukan kependudukan percepatan pelayanan identitas jumlah dokumen kependudukan kk, ktp) kependudukan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen percepatan pelayanan jumlah surat pindah dan surat kedatangan percepatan penyusunan jumlah pelaporan data kependudukan pelayanan administrasi jumlah dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil keliling dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) program standarisasi persentase standar mutu pelayanan 100x 100x .s00,oo| pelayanan dinas dokumen kependudukan dan pencatatan kependudukan dan sipil pencatatan sipil evaluasi dan pengembangan nilai evaluasi kepuasan masyarakat nilai nilai nilai nilai nilai standart pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan monitoring evaluasi dan jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan pada masing masing kegiatan aliran aliran aliran aliran aliran laporan program penataan persentase pelayanan pencatatan sipil 100x administrasi pelayanan tepat waktu pencatatan sipil percepatan pelayanan akta jumlah akta kelahiran yang diterbitkan kelahiran dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen peningkatan pelayanan akta jumlah akta perkawinan dan perceraian yang perkawinan dan akta perceraian |diterbitkan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen peningkatan pelayanan akta jumlah kta kematian dan akta status anak kematian dan akta anak ane diterbitkan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen program pengelolaan persentase pengelolaan data informasi 100x 100x data informasi kependudukan dan pencatatan sipil ( o) kependudukan dan pencatatan sipil implementasi sistem jumlah perekaman ktp el administrasi kependudukan orang orang orang orang orang membangun, updating, dan penyediaan informasi yang informasi yang dapat diakses masyarakat ,00l dapat diakses masyarakat jumlah leaflet, spanduk, baliho serta buku buah fo) buah buah buah buah fo) pengembangan tata kelola dan jumlah operator kecamatan, puskesmas, orang| orang| orang| orang| orang| sdm database kependudukan rsud dan dinas yang terkoneksi jaringan program pemanfaatan persentase pemanfaatan data dan inovasi 100x 100x data dan inovasi pelayanan ( o) pelayanan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang. pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang dekat dengan pertanian lahan basah atau pertanian lahan kering diprioritaskan pada lahan kering, sawah tadah hujan dan sawah s3. kawasan pesisir kawasan pesisir terletak sepanjang selatan kabupaten malang, yang memiliki potensi sangat besar, baik dari segi wisata maupun ekosistemnya. arahan pengembangannya sebagai berikut: pelestarian dan penyelamatan ekosistem kawasan pesisir, kawasan sendangbiru akan dikembangkan sebagai pelabuhan skala nasional internasional serta kawasan industri, maka dibutuhkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan, begitu pula dengan jalan lain yang menuju wilayah pesisir lainnya, pulau sempu memiliki fungsi sebagai kawasan lindung (cagar alam), yang harus tetap upayakan untuk lestari dan jaga agar ekosistem dalamnya tidak punah, maka dibutuhkan perlindungan pulau sempu sebagai kawasan cagar alam sesuai dengan fungsi dan perannya, pemanfaatan untuk pariwisata dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, serta pengembangan permukiman dilakukan secara terbatas sesuai dengan skala pelayanan permukiman dan kegiatan dominan masing masing. zona pesisir dan pulau pulau kecil antara lain meliputi zona konservasi atau lindung, zona pengembangan, dan zona pengembangan darat. kawasan lindung kawasan lindung kabupaten malang dapat dibagi menjadi:rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. sebagian besar kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air ini merupakan kawasan lindung, sehingga pelestarian kawasanoordinasi pelaksanaan jumlah kerjasama lintas sektor kali kali kali kali kali kebijakan legend kan pemanfaatan data dan dokumen jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan| kali kali 30kali kali 127kali kependudukan data inovasi pelayanan kebijakan jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan kali 57kali 22kati 22kali 7kali kependudukan dan pencatatan pipi pemberdayaan masyarakat dan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan des363ob 3660b 1590b 1590b 159o5853jenis| penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan jenis| penyediaan komponen instalasi jumlah penyediaan komponen alat alat listrik jenis jenis jenis 6 hok |5090hok kan asi luar daerah luar daerahjenis jenis peralatan gedung kanto dipelihara in berkalao00p 000p po0o| ost pengadaan pakaian kerja jumlah penyediaan pakaian kerja lapangan stel 110pemberdayaan persentase peningkatan pemberdayaan 100x 100x 100y lembaga lembaga kemasyarakatan dalam kemasyarakatan. pembangunan pengembangan lembaga adat jumlah identifikasi lembaga adat dan peningkatan partisipasi dan jumlah laporan swadaya masyarakat pada kec. kec. kec. kec. kec. swadaya masyarakat bbcom dan jumlah laporan swadaya fo) pengembangan lembaga jumlah desa bimbingan teknis lpml k desa desa tema angkatan program pemberdayaan persentase peningkatan pemberdayaan 100ox 100x 7exw .7e5s.3s1,o0| usaha ekonomi lembaga ekonomi masyarakat vla arak pengembangan lembaga usaha jumlah bum desa yang dibentuk. desa desa desa ekonomi masyarakat pengembangan usaha sektor jumlah pelatihan usaha sektor informal pengembangan ekonomi jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat kec. kec. kec. kec. kec. masyarakat dan rumah tangga |dan rts program peningkatan persentase penyampaian laporan keuangan kapasitas aparatur desa tepat waktu dan sesuai peraturan pemerintahan desa bupati penataan pemerintahan desa jumlah desa pelatihan aparatur desa desa desa desa desa pemerintahan desa lho jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten desa desa desa desa desa desa ang diserahkan kepada pemerintah desa ketatausahaan keuangan desa jumlah pelatihan ketatausahaan keuangan desa desa desa desa desa desa ketatausahaan aset desa program pengembangan persentase peningkatan pengembangan 100x 100x .5a8,| potensi desa potensi desa. pengembangan kawasan jumlah desa yang diberi sosialisasi dan desa desa desa desa desa perdesaan pendampingan pengembangan kawasan pengembangan sumber daya jumlah pelatihan pengembangan sumber desa data. desa pemutakhiran data indeks desa membangun desa desa desa desa desa malah.desa mani kabupaten malang pengembangan dan pemanfaatan jumlah peralatan ttg yang dipromosikan unit unit unit unit unit teknologi tepat guna pada gelar ttg nasional peralatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x os, os, os3700ob 1560b 1560b 521868 450hok 450hok |3750600698hok 179hok hok 877hok kan asi dalam daerah kedalam daerah hok penyediaan jasa komunikasi, jumlah penyediaan listrik, air minum air bulan bulan| bulan bulan bulan| sumber daya air dan listrik bersih, telekomunikasi dan internet dak) rusmeilleur jumlah meilleur yang diadakan (jenis! 13jenis| gedung gedung| gedung gedung| editing kantor dak rutin berkala i(dak klien pembangunan gedung kantor jumlah gedung kantor yang dibangun dak) lodwnitt o00f rumit unit dak434orang| orang orang oprogram data informasi persentase data keluarga dan 100x 100x .48a,| 100x .98s.oss.ca8,| pengendalian penduduk desa keluragumpulan, updating, analisa jumlah dokumen keluarga dan dan informasi data desa kelurahan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pendataan pus beresiko tinggi jumlah dokumen pus rishi (contra war) kontra war dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pengumpulan data tahapan jumlah dokumen surveilans keluarga keluarga pra sejahtera yang sejahtera sks) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pemajuan dan sinkronisasi jumlah dokumen parameter perencanaan dan perkiraan jumlah dokumen mutasi keluarga pengumpulan, updating, analisa jumlah dokumen keluarga dan dan informasi data dak) desa kelurahan dokumen dokumen dokumen dokumen fo) dokumen fo) pemajuan dan sinkronisasi jumlah dokumen parameter kebijakan kependudukan dak) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) perencanaan dan perkiraan jumlah dokumen mutasi keluarga pengendalian penduduk dak dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen program pelayanan keluarga berencana program kontra war pelayanan pemasangan jumlah peserta aktif kontrasensidan medis operasi aksen aksen aksen aksen aksen pembinaan pus rishi ber jumlah pus rishi yang terlayani program ontrawar ontraw. that.dan kontrasepsi dan kontrasepsi alofon ang memadai pembinaan kesehatan ber jumlah unmetneed (pasangan usia subur pembinaan pus rishi ber jumlah pus rishi yang terlayani (contra kontra war dak n, obat dan kontrasepsi dak)|dan kontrasepsi alofon) yang memadai fo) program ketahanan persentase bkr paripurna keluarga, generasi berencana dan kesejahteraan keluarga pantas kelompok uppks mandiri 4141p asas loss bina ketahanan remaja jumlah kelompok pik remaja tegar bina ketahanan keluarga balita, jumlah pus anggota kelompok bkb yang ber 4i6o88g anak dan lansia aksen aksen aksen aksen aksen pemberdayaan keluarga jumlah kelompok uppks mandiri sejahtera kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok bina ketahanan remaja dak) jumlah kelompok pik remaja tegar kelompok kelompok ol.kelompok kelompok kelompok bina ketahanan keluarga balita, jumlah pus anggota kelompok bkb yang ber anak.dan aksial dak kbr aksen aksen aksen aksen aksen pemberdayaan keluarga jumlah kelompok uppks mandiri sejahtera dak kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok program penyuluhan dan persentase kbd mandiri ss,o2 menggerakan keluarga ana fasilitasi pembentukan jumlah kbd mandiri orang orang orang orang| |2410rang| kelompok masyarakat peduli| orang| orang orang berfasilitasi pembentukan jumlah kbd mandiri orang orang orang orang |2410orang| kelompok masyarakat peduli fo) fo) fo) fo)dak) orang orang orang berencana. dak dinas perhubung427188jenis ani penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan|425030x ,00l 7902x0oediti2jenis pembangunan gedung kantor jumlah gedung kantor yang dibangun (unit) unit unit 000l omi .00l 2unit pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang dina operasional ane diadakan ane. diadakan rumah editing kanta direhabilitasi sedang bera pake program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur s6) 100x 100x ses para pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel stel ste1 stel stt8 pendidikan dan pelatihan formal| jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang orang orang )program peningkatan persentase dokumen perencanaan, laporan| 100xlobak o00f buku go0f buka penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir program peningkatan rasio sarana, prasarana dan fasilitas 100ys keselamatan keselamatan yang tersedia ban por kegiatan promosi keselamatan peningkatan jumlah individu yang menerima orang anspnortasi deny han dan.sosialisasi keselamatan arang arang arang arang kegiatan pengembangan jumlah prasarana keselamatan yang sudah sekolah) sekolah sekolah sekolah sekolah| keselamatan prasarana disediakan direhabilitasi fo) kegiatan manajemen peningkatan jumlah sarana uji yang alatujil alat uji alat uji| alat uji| |20alatujil keselamatan asi momen anda inspeksi lokasi lokasi 68lokasi lokasi pengadaan alat pengendali lalu lintas jpl lokasi lokasi otomasi brasil program persentase tersedianya fasilitas 100x penyelenggaraan lalu perlengkapan jalan wilayah kabupaten lintas dan angkutan malang kegiatan perekayasaan lalu jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang unit unit unit into perlengkapan. jalan ernasane.di wilayah kabhinaten malang kegiatan manajemen lalu lintas jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang buah buah buah buah buah dilakukan pemeliharaan pelengkap pelengkap pelengkap pelengkap pelengkap senyawa into aksi aksi aksi aksi aksi into jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang buah buah buah buah &buah dilakukan perbaikan pelengkap olperlengkap pelengkap pelengkap pelengkap jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang buah| buah buah buah buah dilakukan pengawasan pelengkap pelengkap pelengkap pelengkap pelengkap jalan nagar nembatasialan fasilitas pendukungnya loo ijuamllah pengadaan traffic barrier 220buah buah buah 000l burn abuan jumlah pengadaan traffic cone buah buah tubuh lobus pemeliharaan pembuatan aplikasi transportasi aplikasi |aplikasi 000loapikasil .00l loapikasil 000l kegiatan pengawasan dan jumlah pelaksanaan pemeriksaan, kali kali kali 9kali kali pengendalian pengawasan, pengendalian, penertiban dan kegiatan perekayasaan lalu jumlah marka jalan yang terpasang loom oof loop lintas marka. jalan wilayah kabupaten malang program peningkatan persentase peningkatan pelayanan layanan angkutan angkutan kegiatan angkutan orang tidak jumlah dokumen angkutan orang tidak pskegiatan angkutan orang dalam jumlah pengemudi angkutan umum yang orang orang orang orang orang trayek diberi identitas kelengkapan penunjang moda akomodasi arang kegiatan pembinaan angkutan jumlah pengusaha, pengemudi dan awak orang orang orang orang orang angkutan untuk mengikuti pemilihan dan program terminal dan persentase jaringan prasarana angkutan loo sea9 perparkiran jalan kegiatan manajemen jumlah lokasi parkir yang dikelola titik titik 526titik titik 2032titik pernarkiran anarki anarki anarki anarki anarki kegiatan pembangunan dan jumlah terminal halte rest area yang unit unit unit unit unit rehabilitasi terminal halte rest| dibangun fo) jumlah terminal halte rest area yang direhabilitasi kegiatan ketertiban perparkiran jumlah operasi penertiban perparkiran titik titik titik titik titik park park park park park program pelayanan upt persentase pemenuhan operasional 100x 100x perhubungan perkantoran upt perhubungan kab paten malang kegiatan pelayanan upt jumlah pemenuhan operasional perkantoran jenis 40jenis 20jenis 20jenis jenis pengujian kendaraan bermotor |di upt perhubungan pengujian kendaraan fo) kegiatan pelayanan upt jumlah pemenuhan operasional perkantoran jenis singosari perhubungan singosari kegiatan pelayanan upt pun jumlah pemenuhan operasional perkantoran perhubungan pujian kegiatan pelayanan upt jumlah pemenuhan operasional perkantoran pang perbuibiungan pang kegiatan pelayanan upt jumlah pemenuhan operasional perkantoran jenis jenis jenis kenangan perhubungan kenangan kegiatan pelayanan upt agak jumlah pemenuhan operasional perkantoran perhubungan agak kegiatan pelayanan upt turen jumlah pemenuhan operasional perkantoran perhubungan kegiatan pelayanan upt jumlah pemenuhan operasional perkantoran jenis jenis jenis andansglegi perhubungan andansglegi kegiatan pelayanan upt sampit jumlah pemenuhan operasional perkantoran jenis jenis jenis perhubungan damai komunikasi dan informatika dinas komunikasi dan informatikjenis jenis jenis jenis jenissurat surat surat surat surat penyediaan makanan dan jumlah makanan dan minuman harian jenis jenis jenis orang orang orang kon asi daerah daerah.l ho, )gedung kanto in berkala.gedung gedung gedung gedung gedung peralatan gedung kanto dipelihara in berkala liniorang orang orang orang orang peningkatan sumber daya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang orang o00) orang man dibidang arang program peningkatan persentase peningkatan kapasitas pegawaipenyusunan laporan keuangan jumlah dokumen laporan keuangan semester poo meteran dan see baik dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen.i baik dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen program layanan persentase cakupan tersedianya fasilitas 100x persandian, informasi berbasis tik pengembangan, peningkatan sdm bidang aplikasi pengkajian dan pengembangan jumlah sistem berbasis tik jenis jenis jenis jenis jenis sistem informasi fo) fo) pembinaan dan pengembangan terlaksananya kegiatan pembinaan dan orang| orang| sumber daya manusia bidang |pengembangan jaringan komunikasi dan orang orang orang komunikasi dan informasi informaserdayaan, cakupan kerjasama informasi dengan mas pengembangan, pembinaan |media dan penyebarluasan informasi penyebarluasan informasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah| dialog dialog dialog dialog dialog penyelenggaraan pemerintah tersampaikan interaktif interaktif interaktif interaktif interaktif daerah pemberdayaan dan pemanfaatan tekonologi informasi untuk te, kimi tc, kim| tc, kim tc, kim tc, kimi pengembangan komunikasi masyarakat melalui kim, elementer dan dan kali dan kali dan kali dan kali dan kali pembinaan dan penyebarluasan penyebarluasan informasi pembangunan tahun tahun tahun tahun tahun informasi daerah tersampaikan melalui media sosial, fo) fo) fo) program pengkajian, persentase cakupan terbitnya penelitian, pengembangan |pembangunan infrastruktur tik dan pemeliharaan kabupaten malang infrastruktur tik pengendalian dan pengawasan tersusun peta seluler tahun tahun| tahun tahun tahun infrastruktur tik bidang informasi dan komunikasi pembinaan dan pengembangan besar bandwidth jaringan internet dan jumlah| tahun tahun| tahun tahun tahun jaringan infrastruktur tik infrastruktur jaringan informasi dan fo) fo) fo) fo) fo) pengembangan dan jumlah sistem dan perangkat data center tahun tahun tahun tahun tahun pemeliharaan sistem dan yang kembangkan dan pelihara program sosialisasi cakupan sosialisasi bidang cukai ketentuan bidang cukai penyampaian informasi tersampaikannya informasi ketentuan tahun tahun tahun tahun tahun ketentuan peraturan perundang perundang undangan bidang cukai kepada undangan bidang cukai masyarakat kepada masyarakat dan atau koperasi dan usaha kecil menengah dinas koperasi dan usaha mikroj4s00eo9ob ,o0l kenk| hok| minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan hokrapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas hok hok xox| hok hox xox |60o9.rumit o00f bumi o00f pop uni dina onerasiaona ane. diadakanmeilleur yang dipelihara jenis jenis mebel in berkalapelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir labu o0f buka g0of a00 buku program peningkatan presentase koperasi yang telah dibina 100x .56e5, 100x kelembagaan dan kelembagaan dan pengawasan pengawasan koperasi dan aha. mikro peningkatan sarana dan jumlah peserta bimbingan teknis koperasi koperasi prasarana pendidikan dan pengoperasian bagi koperasi wanita koperasi koperasi wanita wanita koperasi jumlah kelompok ekonomi produktif yang orang| orang| orang| orang| orang diberikan. sosialisasi perkonerasian sosialisasi prinsip prinsip jumlah peserta bimbingan teknis orang| orang| orang| orang| orang| pemahaman perkonerasian perkonerasian basi anggota koperasi pembinaan, pengawasan dan jumlah pembinaan koperasi berprestasi koperasi koperasi penghargaan koperasi koperasi koperasi koperasi jumlah peserta sosialisasi peningkatan sdm program peningkatan persentase jumlah koperasi yang .73a. produksi dan pemasaran |mendapat akses peningkatan produksi dan koperasi dan usaha mikro (pemasaran penguatan manajemen usaha jumlah anggota koperasi dan usaha mikro dan daya saing produk koperasi |yang ditingkatkan manajemen usaha dan koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi pemberdayaan koperasi dan jumlah koperasi dan usaha mikro yang usaha mikro melalui pameran difasilitasi melalui promosi dan pameran koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi lindung pada dasarnya juga meningkatkan kemampuan akan resapan air. adapun pengelolaan kawasan ini adalahrluasan kawasan lindung wilayah taman nasional bromo tengger semeru terutama pada area yang mengalami alih fungsi, percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan,dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa, meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, out bond, camping) terutama taman nasional bromo tengger semeru sekaligus menanamkan gerakan cinta alam, serta pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan perasaan air yang lebih tinggi. kawasan budidaya adapun yang termasuk dalammiliter, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan ruang terbuka hijau rth), kawasan sektor informal, kawasan andalan, serta kawasan pesisir dan pulau pulau kecil.deinkubator jumlah anggota koperasi yang dikembangkan| orang| orang| orang orang orang| teknologi dan bisnis serta jenis produknya melalui inkubator bisnis dan diversifikasi usaha produk teknologi program pengembangan persentase usaha yang dikembangkan dan dan restrukturisasi direstrukturisasi usaha pendampingan mkm pengembangan jaringan jumlah kecamatan yang cetakan produk kerjasama unggulan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan jumlah umkm yang difasilitasi temu bisnis orang| orang orang orang orang dalam rangka peningkatan jaringan usaha jumlah kecamatan yang difasilitasi akses fo) fo) fo) fo) permodalan, sdm, kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan manajemen,informasi,legalitas,pendampingan pengembangan informasi bisnis jumlah umkm yang difasilitasi melalui orang| orang| orang| orang| orang) kan asi klinik umkm program peningkatan persentase target pendapatan asli daerah permodalan koperasi dan |melalui dana bergulir aha mikro peningkatan permodalan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan umkm melalui upt pengelola koperasi yang diberikan pelayanan bantuan umkm umkm umkm umkm umkm fo) dana darwini dia ilomnoma doo rarcaili program peningkatan persentase koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan peningkatan akses pembiayaan koperasi dan usaha mikro koordinasi dan penguatan akses jumlah anggota koperasi yang difasilitasi permodalan koperasi serta akses permodalan dan fasilitasi jaringan koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi jaringan kerjasama usaha kerjasama antar koperasi simpan pinjam antar koperasi penataan manajemen usaha jumlah koperasi yang berikan bimbingan simpan pinjam koperasi teknis manajemen usaha simpan pinjam koperasi koperasi koperasi koperasi koperasi penilaian kesehatan koperasi jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya generasi koperasi koperasi koperasi koperasi program pembinaan persentase masyarakat yang diberikan lingkungan sosial pembinaan dan pelatihan ketrampilan fasilitasi promosi bagi usaha jumlah pameran tingkat lokal,tingkat kali kali kali kali kali mandiri masyarakat kabupaten dan tingkat nasional yang fo) jumlah promosi melalui media cetak dan kali pembinaan dan pelatihan jumlah orang yang diberikan pembinaan dan ketrampilan kerja bagi tenaga pelatihan ketrampilan orang orang orang orang orang jumlah orang yang diberikan pelatihan orang orang orang orang orang ketrampilan,peningkatan kualitas dan fo) bantuan sarana produksi dan jumlah bantuan peralatan bagi usaha umkm umkm umkm umkm umkm ternak masyarakat kelompok mandiri umkm) yang terdampak covimandiri.( kelompok ang berdampak ovid kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok bantuan modal usaha bagi jumlah bantuan modal usaha kepada umkm umkm umkm umkm umkm umkm usaha mikro, kecil dan penanaman modal pop dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu|so, s290o8 keuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan jumlah peralatan bahan kebersihan yang jenis denis o00p jenis kanto diadakan 3r hox10k hok 775|e63. ,o0| .s80,o0o| lini pemeliharaan rutin berkala jumlah peralatan gedung kantoran jenisngadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan (jenis lenis opens 000l opens i1jenis pembangunan gedung kantor jumlah gedung kantor yang dibangun (unit) unit out out lomersten program peningkatan persentase peningkatan kapasitas pegawai 100y4orokat jumlah dokumen senja buku buku penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku buku keuangan akhir tahun buk program peningkatan persentase peningkatan jumlah investor promosi dan kerjasama nesta penyusunan dokumen pemetaan jumlah buku pemetaan potensi potensi dan peluang investasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen penyusunan dokumen jumlah dokumen perencanaan penanaman perencanaan penanaman modal |modal dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen penyelenggaraan pameran dan jumlah keikutsertaan dalam pameran program peningkatan cakupan penanganan pengaduan 100x 100x sistem pengawasan masyarakat secara intensif dan internal dan standarisasi |standarisasi administrasi pelayanan administrasi pelayanan pelaksanaan pengawasan jumlah laporan survey kepuasan masyarakat jera secara berkala iok men men men men men evaluasi sistem informasi jumlah sertifikat iso yang diperoleh pelayanan anda program peningkatan persentase pencapaian pelayanan perizinan| 20x ,00l 78x pelayanan publik bidang |di bidang pembangunan dan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu peningkatan pelayanan perizinan| jumlah izin yang diterbitkan izin so11zin 3001zin 2051zin izin peningkatan pelayanan perizinan| jumlah izin yang diterbitkan izin izin 25001zin 28951zin izin peningkatan pelayanan perizinan| jumlah izin yang diterbitkan izin 9301zin izin izin 10361zin perlindungan pengelolaan program peningkatan persentase pencapaian pelayanan perizinan| 90x 3oxw saw pelayanan publik bidang |di bidang perekonomian dan sosial budaya perekonomian dan sosial |yang tepat waktu bida pelayanan perizinan pendidikan jumlah izin yang diterbitkan izin izin izin pelayanan perizinan jumlah izin yang diterbitkan izin izin izin izin izin perdagangan, perindustrian dan pelayanan perizinan jumlah izin yang diterbitkan izin zin 4001zin 2811zin izin program pengendalian persentase kepatuhan investor terhadap 40x sow 3sxw dan pengawasan investasi |peraturan perundang penanaman modal pembinaan investasi bagi dunia laporan hasil pembinaan perusahaan yang pengolahan dan pengembangan jumlah dokumen profil perusahaan sistem informasi penanaman dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pengendalian dan pengawasan jumlah pemantauan yang dilaksanakan 640kali kali kali kali 425kali kepemudaan dan olah raga dinas pemuda dan olahraga program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100xsurat menyurat jumlah registrasi surat masuk dan surat kedua buah penyediaan jasa komunikasi, jumlah penyediaan listrik, air minum air bulan)s6ob se1ob sc1 947ah| buah buah buah buah|ku buku buku buku buku| bulan bulan bulan soofomulan o00f bulan kanto ierah daerah.l(unit unit unit pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang dipelihara jenis jenis jenis jenis gedung kanto rutin berkala finiingkatan persentase pemeliharaan rutin pada sarana 94x 23x .6c05. sarana dan prasarana dan prasarana olahraga stadion olahraga pemeliharaan rutin berkala jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan sarira| sarira| sarira sarira sarira| sarana dan prasarana olahraga |prasarana olahraga stadion fo) peningkatan kerjasama pola jumlah kerjasama yang dilakukan sarira sarira sarira sarira sarira| kemitraan antara pemerintah pemerintah dan masyarakat stadion dan masyarakat untuk membangun sarana dan pemeliharaan kebersihan dan jumlah kebersihan dan keamanan sarira| sarira sarira sarira sarira keamanan sarana prasarana lingkungan stadion olahraga pembangunan baru prasarana tersedianya sarana dan prasarana sarana sarana sarana sarana sarana gor dan penyediaan sarananya |keolahragaan yang berfungsi baik olahraga olahraga olahraga olahraga fo) olahrinaan dan persentase pembinaan bibit bibit atlit pengembangan potensi olahraga yang berprestasi terhadap jumlah olahraga asli pembibitan dan pembinaan olah jumlah pembinaan bibit bibit atlitolahraga atlit atlit atlit atlit atlit gagasan berbakat ang berprestasi terhadap jumlah.asli penyelenggaraan kompetisi olah jumlah atlit berprestasi pada medali medali medali medali medali raga penyelenggaraan. polda.dan. por pengembangan dan pemanfaatan jumlah tenaga pengajar olahraga yang orang| orang orang orang orang| iptek olah raga sebagai produktif pendorong peningkatan prestasi program pemberdayaan persentase atlit yang terkirim 22x 22x olahraga rekreasi pemasaran olah raga bagi jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat orang| orang| orang| orang| orang| pelajar, mahasiswa dan yang mengikuti olahraga massal pengembangan olah raga jumlah partisipasi masyarakat terhadap event event event event event rekreasi kegiatan lomba olahraga tradisional dan sport fo) pengembangan olah raga lanjut jumlah prestasi masyarakat penyandang medali medali medali medali medali usia termasuk penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan program peningkatan persentase pemuda yang berperan dalam 60ov6 6o7. ,o0l .o76.s80,o0l peran serta kepemudaan |jumlah pemuda produktif dan kreatif dan penumbuhan kewirausahaan pemuda pendidikan dan pelatihan dasar jumlah peserta seleksi calon paskibraka orang| orang| orang) kepemimpinan mela pelatihan dasar kepemimpinan orang orang pameran prestasi hasil karya jumlah peserta yang terseleksi dalam peran orang| orang| pemuda aktif pemuda dan berkarya orang orang orang pelatihan kewirausahaan bagi jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan orang| orang| orang orang orang| statistik dinas komunikasi dan informatika |program pengembangan cakupan pemenuhan data statistik dan ,oo| 100x data, informasi statistik |informasi pembangunan daerah yang daerah akurat penyusunan dan pengumpulan jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahun tahun tahun tahun tahun data dan statistik daerah pembangunan dan ipm yang disusun sesuai pelayanan informasi jumlah pelayanan informasi tahun| pemeliharaan dan pengelolaan |jumlah website website akhir program layanan persentase cakupan tersedianya fasilitas persandian, informasi berbasis tik pengembangan, peningkatan sdm dibidang aplikasi informatika pengelolaan, pengamanan dan jumlah berita radiogram yang diterima bulan bulan bulan bulan bulan pengiriman materi.ne indian mela peralatan.ne indian dinas pariwisata dan kebutan,:t8 program pengelolaan persentase pengelolaan kekayaan dan kekayaan dan keragaman keragaman budaya budaya pengembangan kesenian dan jumlah festival kesenian (festival), jumlah festival festival festival kebudayaan. daerah kisah budaya vans. diselenggarakan.kisah pengelolaan dan pengembangan jumlah penyelenggaraan lomba film lomba lomba lomba lomba lomba pelestarian peninggalan sejarah dokumenter (lomba) jumlah pengisian museum museum museum museum museum pelestarian tradisi dan jumlah penyelenggaraan tradisi adat budaya tradisi aktualisasi adat budaya adisi dinas perpustakaan dan kearsipan |program pengembangan persentase peningkatan minat baca buku six 30x budaya baca dan perpustakaan umum daerah kabupaten pembinaan perpustakaan malang pembinaan, supervisi dan jumlah perpustakaan desa kelurahan yang lembaga lembaga peningkatan perpustakaan dibina sebagai kader pustaka dan peserta lembaga lembaga lembaga pembinaan, supervisi dan jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba lembaga peningkatan perpustakaan perpustakaan sekolah, tbm dan lomba lembaga lembaga lembaga lembaga publikasi, pengembangan minat jumlah kegiatan pameran sebagai upaya lokasi| lokasi lokasi lokasi lokasi baca dan pelayanan publikasi, pengembangan minat baca dan program pengembangan persentase peningkatan budaya baca 70x 51x 31x dan pelestarian bahan masyarakat kabupaten malang pustaka penyediaan bahan pustaka dan jumlah koleksi buku untuk perpustakaan pengelolaan koleksi deposit umum daerah dan perpustakaan desa eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar pengolahan bahan pustaka jumlah bahan pustaka yang diolah pelestarian bahan pustaka jumlah kader pustaka desa kelurahan yang orang dinas perpus. dan kearsipan |program pelayanan persentase pemenuhan operasional4914suratkeuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) 110jenis penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis 175jenis 205barang barang barang barang barangkegiatan kegiatan minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakhok hok hor75ox 9oo1 h0ok kon asi dalam daerah ke.dalam.daerah. ahok penyediaan peralatan rumah jumlah peralatan rumah tangga yang poo sejenis program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100x jose. |osi.s12.a22gedung gedung gedung 3gedung gedung kanta| laporan| laporan laporan 33laporan|laporan laporan| laporan o00) laporan kenangan akhir ahun baik program pengembangan persentase terlaksananya sdm kearsipan 190x 14x 4x6 dan pengawasan kearsipan sosialisasi penyuluhan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan kearsipan lingkungan instansi |teknis kearsipan perserta perserta perserta perserta perserta penyusunan dan penerbitan jumlah pedoman peraturan yang telah buku buku buku pengawasan kearsipan jumlah yang memperoleh pengawasan 380pd op ,00ol op opd opd tn |program penyelamatan, persentase pelaksanaan sistem pemeliharaan dan penyimpanan dan penyelamatan arsip pengolahan serta pelayanan arsip pemeliharaan dan pengamanan jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan penyelamatan akuisisi arsip jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis kegiatan| kegiatan| kegiatan kegiatan kegiatan| statis dari badan pemerintah pelayanan dan informasi arsip |jumlah kegiatan pelayanan informasi 330o op ord opd 120opd urusan pemerintahan pilihan |kelautan dan perikaega nolistrik bersih.ob 53jenis 155jenisungkapan. kanto ane30o hox 30z0ox hok kan asi daerah daerah.l( hokxox hok hok ka 100x j458.loo sea plin aparatur pengadaan pakaian khusus hari jumlah penyediaan pakaian olahraga batik stel stel 318ste6 .27e. 100xl penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku program pengembangan (persentase peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan perikanan budidaya ( o) perikanan budidaybibit ikan jumlah produksi benih ikan (juta ekor) pengembangan produksi jumlah sarana prasarana budidaya ikan budidaya jumlah pembinaan teknis budidaya ikan 0o pembinaan kesehatan dan jumlah sarana prasarana kesehatan dan pengembangan perbenihan jumlah sarana prasarana perbenihan ikan unit unit unit w9. penyediaan sarana dan jumlah sarana prasarana produksi perikanan prasarana budidaya ikan dak budidaya pembangunan dan atau jumlah sarana prasarana upt perbenihan unit unit unit unit unit pengembangan upt perbenihan (unit) program pemberdayaan persentase peningkatan sarana prasarana 12x nelayan kecil nelayan (s6) kelompok nelayan dan pokmaswas peningkatan kapasitas dan jumlah peserta bintik penangkapan ikan orang orang |315orang| pendampingan nelayan keci. arang pengembangan kemitraan jumlah bintik pemanfaatan teknologi bagi orang| orang orang orang |380orang| nelayan dan penerapan nek nelayan.orang pembinaan kelembagaan dan jumlah sosialisasi perlindungan nelayan orang orang orang derlind ngan nelayan arang lho jumlah hibah sarana ekowisata bahari paket paket 1paket part paket 000l penyediaan sarana prasarana jumlah sarana dan prasarana penangkapan unit unit unit unit unit pemberdayaan nelayan skala ikan untuk nelayan (unit) fo) fo) oil |program pengembangan persentase peningkatan produksi ikan 10x pengelolaan dan olahan so) pemasaran produksi perikanan pengembangan dan pengelolaan jumlah pelaksanaan pameran hasil perikanan| kali kali kali kali kali pemasaran hasil perikanan (kali) pembinaan mutu dan jumlah sosialisasi melarikan (kali) 20kali kali 13kali pengembangan dan pelayanan jumlah pelaku usaha perikanan yang orang| orang| orang| orang| orang| aha perikanan era arang pengembangan dan pembinaan jumlah retribusi tpi rp. miliar) rp. rp. rp. rp. pelelangan ikan milia milia milia milia milia penyediaan sarana prasarana jumlah sarana prasarana peningkatan daya unit unit unit unit unit penguatan daya saing produk saing produk (unit) fo) program pemberdayaan persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan pembudidaya ikan yo) pembudidaya kan pembinaan kelembagaan jumlah pembinaan kelembagaan 24kali kali 13kali pengembangan kemitraan jumlah sosialisasi penyebarluasan iptek 16kali kali kali kali 9kali pembudidaya dan penerapan (kali) pendampingan pembudidaya jumlah pembinaan peningkatan kapasitas 20kali kati 1kali kali alkali ikan dan pengembangan dan pendampingan pembudidaya ikan (kalisarana dan jumlah sarana prasarana pemberdayaan unit unit unit unit unit prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan (unit) dinas pariwisata dan kebudayaan program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x 100x .7,00l 240b keuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) |o008 g00p pokok penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis ani penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan jenis penyediaan jasamakanan dan jumlah makanan dan minuman harian hok hok hoxpoohok hok hoax hok kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah i.diadakan ane diadakan pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang dipelihara jenis jenis program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur s0) disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel pose1 loose roof ost 00bimbingan teknis implementasi jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan orang| orang orang orang orang| peraturan perundang undangan teknis implementasi peraturan perundangarjungunung kelud, gunung kawi, gunung pangeran, gunung anjasmoro, gunung melarang, gunung arjun, gunung bromo, gunung batok, gunung semeru dan pegunungan kendeng. keberadaan gunung dan pegunungan tersebut menjadikan kabupaten malang memiliki potensi 100y0( penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen laporan keuangan semester buku buku lobak buku g00h p0. buku penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku buku program pengembangan persentase peningkatan perkembangan 100y0 pemasaran pariwisata pemasaran pariwisata analisa pasar untuk promosi jumlah analisa pasar untuk promosi dan buku buku buku buku buku dan pemasaran obyek pemasaran obyek wisata (buku) fo) pelaksanaan promosi pariwisata jumlah event pameran pagelaran pariwisata event event event event event nusantara dalam dan luar |(event) pengembangan sarana promosi jumlah edisi iklan dalam koran dan majalah edisi. tampilan| pariwisata dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan bulan. tampilan fo) tampilan fo) tampilan fo) (bulan), jumlah lembar leaflet (lembar), jumlah hari tayang iklan (hari), jumlah titik lembar. pemasangan baliho (titik baliho) hari. titik baliho program pengembangan persentase peningkatan kunjungan 100y0 yo| yo| destinasi pariwisata wisatawan kabupaten malang pengembangan sarana dan jumlah pembangunan sarana dan prasarana buah buah prasarana pariwisata pariwisata (huah pengembangan jenis dan paket jumlah pembinaan pengembangan jenis dan wisata unggulan paket wisata unggulan (kecamatan) kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan tata kelola destinasi dan jumlah pembangunan desa wisata dan desa pemberdayaan masyarakat pokdarwis wisata. pokdarwis pokdarwis pokdarwis pokdarwis fo) program pengembangan persentase pengembangan kerjasama 100y0 kemitraan bidang usaha dan jasa sarana pariwisata pengembangan sdm bidang jumlah pembinaan sdm pariwisata bidang (kali) (kali) (kali) (kali) (kali) pariwisata dan kebudayaan akomodasi (kali), jumlah peserta pembinaan fo) fo) fo) bekerjasama dengan lembaga (orang) pelaksanaan koordinasi jumlah pembinaan koordinasi pembangunan (kali) (kali) (kali) (kali) (kali) pembangunan pariwisata pariwisata (kali), jumlah buku pembinaan peningkatan peran serta jumlah pembinaan pelaku usaha kali kali kali kali kali masyarakat dalam pengembangan pariwisata (kali), jumlah fo) fo) pengembangan kemitraan pelaku usaha yang mengikuti pembinaan program pelayanan blue jumlah pelayanan blue bulan) bulan bulan bulan bulan bulan sama2g| dinas tanaman pangan, hortikult' dan perkebun300b 374lx hox hoku ,00lsodomi 00f omit o00f omtenis gedung kanta in berkala.lini pemeliharaan rutin berkala jumlah peralatan gedung kantoran sos22. program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur 1oo s disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel stel stel program peningkatan persentase peningkatan kapasitas pegawai 75p0. orang program peningkatan persentase dokumen perencanaan, laporan| s2loo jumlah laporan tahunan buku jumlah dokumen senja buku buku buku buku buku program pemberdayaan persentase peningkatan kapasitas penyuluh penyuluh pertanian yang memenuhi angka pertanian perkebunan kredit lapangan peningkatan kapasitas tenaga jumlah bimbingan teknis peningkatan orang orang orang penyuluh pertanian perkebunan kapasitas penyuluhan orang orang peningkatan kesejahteraan jumlah temu teknis tingkat kabupaten dan tenaga penyuluh tingkat kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan penyuluhan dan pendampingan jumlah pelaksanaan penyusunan programma bagi pertanian perkebunan penyuluhluhan dan pendampingan jumlah pelaksanaan penyuluhan dan orang orang petani dan pelaku agribisnis pendampingan petani orang orang orang program peningkatan persentase capaian produksi tanaman produksi, produktivitas pangan terhadap sasaran dan mutu hasil tanaman pangan pengembangan intensifikasi jumlah pelatihan, pertemuan dan sosialisasi kali kali 3kali tanaman pangan pertanaman komoditas pangan pengembangan perbenihan jumlah perbanyakan benih sumber ha) pengamatan dan pengendalian jumlah pelatihan penanganan serangan opt kali kali 56kali opt tanaman pangan arah lingkungtanaman pangan unggul daerah pembinaan usaha tanaman pengembangan sistem informasi jumlah pengumpulan data harga pasar setiap penyusunan dan pengumpulan jumlah data informasi pertanian dan data data data pembangunan sarana dan jumlah pengadaan gabah dan beras kg| kel kgl kgl| prasarana pasar fo) fo) fo) fo) kecamatan perdesaan produksi hasil pertanian perkebunan penanganan panen dan jumlah pelatihan pascapanen komoditas kali panen tanaman pangan anamanpangan program peningkatan persentase capaian produksi hortikultura 100x produksi, produktivitas terhadap sasaran dan mutu hasil hortikultura pengembangan intensifikasi dan jumlah bantuan prodi untuk mendukung diversifikasi optik pengembangan.agropolitan noncowismoia penanganan panen dan jumlah penyelenggaraan pelatihan teknologi kali kai kali pengembangan perbenihan jumlah pelatihan penumbuhan penangkap kali kali kali kali kali hortikultura hortikultura dan pengajuan sertifikasi pohon pengamatan dan pengendalian jumlah templat tanaman hortikultura dan opt hortikultura bantuan alat untuk pusat pelayanan agensi pengembangan kemitraan, jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi kali 14kali kali kali 15kali kerjasama, promosi dan hortikultura unggul daerah program peningkatan persentase capaian produksi tanaman 90x produksi, produktivitas perkebunan terhadap sasaran dan mutu hasil perkebunan pengembangan intensifikasi, luas intensifikasi, rehabilitasi dan rehabilitasi dan diversifikasi diversifikasi tanaman perkebunan ha) pengembangan perbenihan luas perbanyakan bibit benih tanaman pengamatan dan pengendalian jumlah penyelenggaraan alpha tanaman 80kali 46kali kali opt tanaman perkebunan perkebunperkebunan unggul daerah pembinaan usaha tanaman penanganan panen dan jumlah pelatihan pascapanen komoditas kali kali kali kali kali pascapanen tanaman perkebuprogram peningkatan persentase capaian produksi tembakau alias bahan ba. terhadap sasaran penerapan budidaya tembakau luas intensifikasi tembakau (ha) ane baik jumlah ketersediaan bahan kimia penanganan panen dan jumlah pelatihan pascapanen komoditas penumbuhan dan penguatan jumlah pembinaan dan pelatihan kali kati kali dukungan sarana dan jumlah dukungan sarana dan prasarana prasarana aha.tanitembaka aha.tanikomodita maka program pengembangan persentase penyediaan prasarana dan 100x 100x prasarana dan sarana sarana pendukung usaha tani pertanian perkebunansarana produksi jumlah bantuan sarana produksi pertanian perkehiinan pertanian nerkehuinan says) dinas peternakan dan kesehatan hew.7e5,ol202 hok ,00l o0xox s8o. ,o0l ese horx hox diadakan pengadaan perlengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang 2agoyo) pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang kanto diadakan.lini pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan (jenis! genus genus genus 12mes dgn gan gan para program peningkatan persentase peningkatan kapasitas pegawai 100x ,00l0| orang sosialisasi peraturan perundang | jumlah peserta sosialisasi peraturan orang orang orang| orang| orang| undangan undang indanganl jumlah laporan kinerja skpd triwulanan buku buku program pencegahan dan persentase rerata kegiatan pencegahan 100x 100x 100x penanggulangan penyakit |penyakit hewan ternak rnak hewan asalternak yang sea kegiatan pemeliharaan jumlah vaksinasi brucellosis (dosis) dosis| dosis| dosis dosis dosis| kesehatan dan pencegahan jumlah vaksinasi (ribu ekor)(dosis) dosis jumlah sosialisasi penyakit hewan menular orang| orang jumlah peserta penyegaran ilmu penyakit orang orang| orang poo jumlah peserta bintik management orang orang orang| orang| orang kegiatan pengamatan penyakit jumlah pengobatan massal ternak (ekor) ekor ekor hewan dan pengawasan obat ekor ekor ekor aula pengamatan penyakit ternak (kali 160kali sekali kali kali jumlah pengawasan pembinaan pelayanan puskesmas (kecamatan) kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan jumlah pengambilan sampel parasit (sampel) kegiatan pelayanan pengelolaan jumlah money pemotongan rph dan tph kali kali kali kali kali rumah potong hewan (kalikegiatan pelayanan pusat jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali) kali 101kali kali jumlah pembinaan kelompok ternak (kali 40kali kali kegiatan pelayanan pusat jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali) 200kali 101kati kali kali kali kesehatan hewan jumlah pembinaan kelompok ternak (kali kali kali kegiatan pembinaan jumlah pemeriksaan bahan asal hewan pengawasan bahan asal ternak |daging (sampel) sampel sampel sampel sampel sampel jumlah pemeriksaan bahan asal hewan susu jumlah pemeriksaan bahan asal hewan (telur)| kali kali kali kali kali jumlah pengawasan dan pembinaan penjual kali kali kali kali kali poo jumlah pengawasan pembinaan kud susu kali 3kali kali kali 41kali jumlah pembinaan dan pengawasan unit kali kali kali kali kali aha untuk mendapatkan dikali jumlah layanan penerbitan sampah (berkas) program peningkatan persentase kelahiran sapi potong dari os isa.isa.7ia.s23) tis.os7. .119l oso6 produksi hasil gunakan pend punya sarana.end punya jumlah peserta temu koordinasi pembibitan orang orang ternak.orang arang arang arang jumlah pemeriksaan pkb dan atr (kali kali kai kai kai ori jumlah penggantian sampel uji strow (dosis) dosis dosis dosis 000l dosis dosis jumlah strow (dosis dosis dosis doss dosis jumlah sarana danprasaranapelayanan unt out unit unit unit ipuamllah rekomendasi pengeluaran ternak buah buah buah buah buah kegiatan pengembangan pakan jumlah pengadaan konsentrat sapi perah (kg) 31500kg jumlah pengadaan konsentrat sapi potong 4500kg 18900kg jumlah pengadaan bibit hmt (stek) stek| stek| jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan orang orang ternak.orang arang orang arang jumlah pakan itik dan mentok (kg) 25500kg 7800kg kxg |33300xg kegiatan pembibitan dan jumlah pupuk organik lahan bmt (kg) look poo roof 01g roof perawatan ternak.di pil. php jumlah bahan pakan ternak (kgjumlah bahan konsentrat (kg) kg| kel kg| jumlah bahan obat obatan hewan (jenis) 28jenis 11jenis 11jenis .00l 30jenis jumlah peralatan upt php (jenis) jenis 2jenis 2jenis 2jenis kegiatan pendistribusian bibit jumlah pengadaan bibit sapi potong (ekor) ekor ekor ekor ekor ternak kepada arak jumlah pengadaan bibit sapi perah (ekor) ekor ekor ekor jumlah pengadaan bibit kambing (ekor) ekor ekor ekor ekor ekor jumlah pengadaan itik dan mentok (ekor) ekor ekor ekor ekor| eka jumlah peserta temu koordinasi budidaya orang orang ,ol ternak.orang arang arang arang ilmiah kandang kelinci (unit unit unit 180unit pengadaan kandang burung puyuh (unit unit unit 000l omi 000l omt program pengembangan (persentase keikutsertaan masyarakat yang| .58a. 100x agribisnis peternakan melakukan pengolahan hasil peternakan aha peternakan peternakan kegiatan pemasaran dan jumlah pameran dan promosi hasil kali kari lokal 00f kai o00h 13kali jumlah peserta promosi gizi (orang) jumlah informasi pasar produk peternakan kali kali kali kali kali jumlah peserta bintik pemasaran ternak dan orang orang orang kegiatan pengolahan hasil jumlah peserta bintik pengolahan hasil orang orang produksi peternakan peternakan.orang arang arang arang jumlah peserta bintik penambahan bmt dan orang jumlah peserta bintik penanganan pasca orang| jumlah produksi keju (kg 2178ke kxe 3230ke kegiatan pelayanan usaha jumlah peserta pertemuan pelaku usaha orang orang orang program prasarana persentase partisipasi bimbingan teknis .97e.s90| e.csa.ca9. o.rac.s22086,| sarana dan penyuluh manajemen kelompok ternak ( o) gunakan peternakan. persentase prasarana dan sarana peternakan 100y6 100y6 100y6 100y6 yang dimanfaatkan oleh masyarakat (y6) kegiatan pengembangan sdm jumlah kelompok spr yang dibina (orang) orang serang orang o00) orang peternakan arang jumlah peserta bimbingan teknis kelompok orang| orang jumlah peserta kegiatan temu teknis orang orang jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan oranggembangan metode jumlah sarana sistem informasi peternakan kali kali kali kali kali dan informasi peternakan (paket) jumlah pendataan populasi ternak (kali oka 0o00l kai 2xai agribisnis peternakan. (kali jumlah data hasil hasil pembangunan 16kali alkali jumlah publikasi kegiatan peternakan 24kali 11kali 14kali media massa (kali kegiatan peningkatan prasarana jumlah rumah kompos dan apps (unit) unit unit unit unit unit dan sarana peternakan jumlah prasarana sarana kelompok 'jenis) lho ijuamlaah rehabilitasi rph (unit)(dak 1unit unit out 000l 1unit hewan pit dak dak (oo sea2g) dinas perindustrian dan perdagangan program peningkatan persentase peningkatan pengelolaan pasar 100y pengelolaan pasar dan dan pembinaan pedagang pembinaan pedagang penyediaan sarana prasarana jumlah pengadaan sarana prasarana jenis jenis jenis jenis jenis ketertiban, keamanan dan ketertiban,keamanan dan kebersihan pasar intensifikasi dan ekstensifikasi jumlah penyediaan karcis bundel) trib jasa benda benda benda benda benda penyediaan sarana dan jumlah pembuatan pemeliharaan gedung unit unit unit prasarana pasa pasa loo jumlah sosialisasi kali kai kaki kai ari penyediaan sarana dan jumlah pembuatan pemeliharaan gedung unit low oma o00p umi prasarana pasa dak pasa program pembinaan dan persentase terlaksananya keg.yg dilakukan 100x 100x pengembangan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan perdagangan pembinaan dan pengembangan jumlah pelaku usaha yang mengikuti orang orang orang orang orang ekspor dan impor sosialisasi kebijakan penyederhanaan fo) fo) fo) prosedur dan dokumentasi ekspor dan impobinaan dan pengembangan jumlah kegiatan pasar murah (kali) 4kali 17kali 6kali @kai 23kali usaha dan prasarana merasionalisasi dan jumlah promosi media cetak kali) kali kali kali kali kali pengembangan upt pusat pembinaan dan pengembangan jumlah wilayah yang dijadikan obyek kemetrologian, perlindungan pengawasan kecamatan) kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan konsumen dan pengawasan merasionalisasi dan waktu operasional upt metrologi legal bulan bulan bulan bulan bulan pengembangan upt metrologi bulan) pembinaan dan pengembangan jumlah sarana dan prasarana penunjang jenis jenis jenis jenis jenis usaha dan prasarana gudang srg yang diadakan (jenis) says2s| dinas perindustrian dan perdagangan program pelayanan persentase pemenuhan operasional2790jenis j| hox j|1920m0hok xox x items jenis 00p teniseni nn: gan daa gan para pengadaan mesin kartu absensi jumlah mesin kartu absensi yang diadakan limit 00f omit g00f pop uni| orangn a.dan.k penyusunan pelaporan prognosis| jumlah dokumen laporan prognosis realisasi buku buku bukumocuarakat|( .0g| program pembinaan persentase pelaksanaan program ling: gan sosial pembinaan lingkungan sosialolahan makananminuman dan industri minuman dan tembakauhasil hasil industri hasil pertanian dan pertanian dan kehutanan orangolahan makanan kali) fo) rosela tari lahasil pertanian dan kehutanan kali) industri hasil pertanian danmesin, alat industri mesin, alat transportasi, elektronika dan telematikaaneka dan desain industri aneka dan desain produklogam dan kimianeka dan desain produk kali) fo) fo) fo) industri aneka dan desainmesin, alat transportasi, elektronika dan industri mesin, alat telematika kalilogam dan kimia kali) bantuan sarana produksi bagi jumlah sarana produksi industri olahan paket paket paket paket paket kelompok masyarakat sektor makanan sila ham makanan bantuan sarana produksi bagi jumlah sarana produksi sektor industri paket paket paket paket paket kelompok masyarakat sektor minuman dan tembakau industri minuman da(dua) aspek antara lain:topografi merupakan kelerengan yang dinyatakan dalam prosentase kemiringan dan dilihat berdasarkan sudut kemiringan yang menjadi kriteria kawasan lindung. adapun kriteria kawasan lindung berdasarkan ketentuan direktorat tata guna tanah departemen dalam negeri adalah kelerengan atau kelerengan tingkat (datar), lahan dengan kemiringan ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil. kelerengan atau kelerengan dengan tingkat (landai), pada lahan tersebut dapat digunakan sebagai kegiataneka industri aneka dan desain dan desain produkhasil industri hasil pertanian dan pertanian dan kehutanan program pembinaan dan persentase pelaksanaan program pengembangan industri pembinaan dan pengembangan industri agro astro pembinaan dan pengembangan jumlah pelatihan orang) orang orang orang| orang| orang| industri olahan makanan pembinaan dan pengembangan jumlah pelatihan orang) orang orang orang orang orang industri hasil pertanian dan pembinaan dan pengembangan jumlah pelatihan orang) orang orang orang orang orang industri minuman dan program pembinaan dan persentase pelaksanaan program voor (ra pengembangan industri pembinaan dan pengembangan industri non agro non aero pembinaan dan pengembangan jumlah peserta pelatihan orang orang orang orang orang industri mesin, alat transportasi, elektronika dan pembinaan dan pengembangan jumlah pelatihan orang orang orang orang orang industri logam dan kimia pembinaan dan pengembangan jumlah peserta pelatihan orang orang orang orang orang industri aneka dan desain |2s5 program pembinaan persentase pelaksanaan program industri pembinaan industri pendataan dan pengawasan jumlah buku pendataan dan pengawasan buku buku buku buku buku kepemilikan atau penggunaan kepemilikan atau penggunaan mesin pelanting mesin pelanting rokok dan rokok buku) pemberian sertifikat kode pemetaan industri hasil jumlah buku pemetaan industri hasil buku buka buku buku buku ssogntransmgrasi poso isa.so0,| issn0s1200, jiseieacoooo) jisoo20000| doo jisosoaoo, |dinas tenaga kerja persentase penempatan transmigran 100x loo ketransmigrasian wilayah transmigrasi peningkatan kerjasama antar jumlah lokasi terlaksananya koordinasi lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi wilayah, antar pelaku dan antar |dengan pemda sulawesi, sumatera dan sektor dalam rangka kalimatan pengerahan dan fasilitasi jumlah penempatan transmigrasi untuk perpindahan serta penempatan |memenuhi kebutuhan sdm transmigrasi untuk memenuhi penyuluhan transmigrasi lokal jumlah orang yang mengikuti penyuluhan orang| orang| orang| orang) orang pelatihan transmigrasi lokal jumlah orang yang mengikuti pelatihan orang orang lo00 poo orang fungsi penunjang urusan pemerintahan badan perencanaan pembangunan daer5x program pelayanan persentase pemenuhan operasional |os0abuan d0. bul2,00f2996x hox6 .s06ngadaan kendaraan jumlah kendaraan dinas operasional roda obat o00f unit 000p unit dina onerasiana ane.diadakansosialisasi peraturan perundang | jumlah peserta sosialisasi perundang o0rang o00| orang orang orang orang bimbingan teknis implementasi jumlah peserta yang mengikuti bimbingan orang orang orang orang orang peraturan perundang undangan teknis buk penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir program perencanaan persentase perencanaan pembangunan pembangunan daerah daerah yang disusun sesuai aturan dan persentase aspirasi usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) yang diakomodir pada dokumen penyusunan rancangan rkd jumlah dokumen rkd disusun sesuai aturan dan tepat wak dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen koordinasi penyusunan jumlah dokumen senja yang disusun rancangan rencana kerja sesuai aturan dan tepat waktu dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen senja) senja senja senja senja senja penyelenggaraan musrenbang jumlah kegiatan musrenbang rkd rkd kegiatan kegiatan penyusunan rancangan rpm dokumen rancangan teknokrat rpm aan ang sesaji aturan dan tepat wak dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen sesuai aturan dan tepat wak dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen umah aplikasi pengembangan rpm aplikasi aplikasi aplikasi 000lo aplikasi toapikasil program perencanaan persentase kesesuaian rkd terhadap pembangunan rpm bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan infrastruktur dan pengembangan wilayah pengembangan wilayahperencanaan sumber daya sumber daya alam, lingkungan alam, lingkungan hidup, dan sumber daya dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kid detil pake dawn ai. perencanaan pembangunan jumlah dokumen perencanaan sarana sarana dan prasarana prasarana perhubungan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) perencanaan pembangunan jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan pengembangan wilayah dan permukiman dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) program perencanaan presentase kesesuaian rkd terhadap pembangunan rpm bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial pemerintahan dan sosial budaya budayalaporan koordinasi kesejahteraan rakyat perencanaan pembangunan kesejahteraan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan pembangunan jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan jumlah dokumen laporan koordinasi program perencanaan persentase kesesuaian rkd terhadap 100x 100x 100x pembangunan ekonomi rpm bidang perencanaan pembangunan ekonomekonomi perencanaan pembangunan jumlah dokumen laporan koordinasi ekonomi sekunder perencanaan pembangunan ekonomi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan pembangunan jumlah dokumen laporan koordinasi kanopi tersier perencanaan pembangunan ekonomi tersier dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan pembangunan jumlah dokumen laporan koordinasi nan kanopi prime perencanaan pembangunan ekonomi prime dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen program perencanaan, persentase kesesuaian program apbd pengendalian dan terhadap perencanaan program dalam evaluasi pembangunan rkd daerah pengendalian dan pelaporan jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pelaksanaan rencana pembangunan daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen evaluasi dan pelaporan jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan kinerja penyelenggaraan dana apbn dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen diana aprmonitoring, evaluasi dan jumlah laporan evaluasi program dan pelaporan pelaksanaan rencana |kegiatan senja dan rkd dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan daerah rumah aplikasi pengembangan money aplikasi aplikasi o00loapliksil 000l joapliksil penyusunan dan pengolahan jumlah laporan data hasil pembangunan data sistem informasi daerah yang disusun dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen downonaunan nowrap badan keuangan dan aset daerahkeluar (huah penyediaan jasa komunikasi, jumlah penyediaan listrik, air minum air sumber daya air dan listrik bersih, telekomunikasi dan internet bulan).4a5,| .5a8, 120b keufo) penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor yang disediakan| jenis 200jenis 228jenis 225jenis 225hor xox hox hox hok kan asi dalam daerah dalam daerah hok penyediaan bahan bacaan dan jumlah bahan bacaan dan peraturan jenis jenis 6jenis 6jenis jenis peraturan perundang undangan perundang undangan yang disediakan (lolaan administrasi jumlah laporan pengendalian kepegawaian perkantoran dan pengendalian |yang disusun secara periodik buah) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumeami o00| unit dina onerasiana ane. diadakan pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang sa,7i kanto diadakan lini pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang dipelihara editing kanta in berkala. lini ringan ri1angan ri1angan ringan ri1anganunit unit unit program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur 1oo s .78a| .27a. disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel| stel stel stei ste196 see baik penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku buku buku buku buku kenangan akhir ahun baik program pembinaan dan persentase pemenuhan pembinaan dan 100x fasilitasi pengelolaan fasilitasi pengelolaan keuangan desa keuangan desa pembinaan dan fasilitasi jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi aparatur aparatur aparatur aparatur penyusunan apb des penyusunan des aparatur desa) aparatur desa desa desa desa peningkatan ketatausahaan jumlah peserta kegiatan peningkatan j2. anggaran desa ketatausahaan anggaran desa aparatur aparatur aparatur aparatur aparatur aparatur program pengelolaan persentase pengelolaan perbendaharaan 100x .s8a| perbendaharaan pemerintah daerah pemerintah daerah pengendalian dan pelaporan jumlah pelaporan dana transfer yang buku buku buku buku buku berkala dana transfer dilaksanakan (buku) fo) fo) pemerintah pusat dan peningkatan dan pengendalian jumlah laporan kas yang seimbang sehingga bulan bulan bulan bulan bulan manajemen daerah idak.de pengendalian dan pembinaan jumlah blue yang dilakukan pembinaan blue blue 15b keuangan blue terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap fo) mane monaronkan ppk ririn peningkatan ketatausahaan jumlah penerbitan sp2d yang terselesaikan belanda daerah berkas berkas berkas berkas berkas berkas pengelolaan belanja pegawai jumlah penerbitan daftar gaji dan skip yang bulan bulan bulan bulan bulan dike aanganan tuntutan jumlah ttir yang terselesaikan khususnya perbendaharaan dan tuntutan |dalam penerbitan bupati pembebanan, dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) ganti rugi pelunasan maupun penghapusan peningkatan manajemen jumlah laporan investasi daerah terhadap buku buku buku buku buku investasi daerah blind yang tersaji (huk program pengelolaan persentase pengelolaan aset pemerintah asset pemerintah daerah |daerah perencanaan kebutuhan barang jumlah perencanaan kebutuhan barang milik| 75pd .0a5. ,ol s2pp 77pd 77pd milik daerah daerah ketatausahaan penggunaan jumlah penggunaan bmd yang sudah dibuat barang milik daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pengamanan barang milik jumlah bmd yang diamankan buku buku buku buku daerah inventarisasi dan validasi data jumlah laporan barang milik daerah yang s2p s2pp s2pp 77pp 77pd barang milik daerah inventaris ketatausahaan pemanfaatan jumlah bmd yang dimanfaatkan dokumen) barang milik daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen ketatausahaan penghapusan jumlah bmd yang dihapuskan (pd) barang milik daerah program penyusunan persentase penyusunan, pengendalian dan pengendalian dan evaluasi anggaran pemerintah daerah ( o) evaluasi anggaran pemerintah daerah penyusunan rancangan jumlah perda apbd sesuai kriteria dan tepat peraturan daerah tentang apbd |waktu dokumen) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) penyusunan rancangan jumlah rancangan peraturan kdh tentang peraturan kdh tentang penjabaran apbd dokumen) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) daoniaharan arn penyusunan rancangan jumlah perda perubahan apbd sesuai peraturan daerah tentang kriteria dokumen) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) dowrhoban adr penyusunan rancangan jumlah perlu penjabaran perubahan apbd peraturan kdh tentang sesuai kriteria dan tepat waktu dokumen) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) dowioharan darihahan adr peningkatan pengelolaan jumlah peserta sosialisasi peraturan orang orang orang orang orang anggaran daerah perundang undangan tentang pengelolaan fo) fo) fo) peningkatan pengelolaan belanja jumlah lampiran perlu tentang penjabaran hibah dan bantuan sosial dari apbd yang memuat daftar nama dan alamat dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen apbd calon penerima hibah dan bantuan sosial evaluasi dan asistensi jumlah yang dievaluasi dan dilakukan penyusunan rencana kerja pendampingan dalam pembuatan rka (pd) anggaran dan perubahannya |dan perubahannya program peningkatan persentase peningkatan pelaporan dan pelaporan dan akuntansi |akuntansi pemerintah daerah pemerintah daerah monitoring dan evaluasi jumlah yang dievaluasi dalam ketatausahaan keuangan ketatausahaan keuangan sesuai kriteria daerah penyusunan kebijakan jumlah buku pedoman kebijakan akuntansi buku buku buku lobak good buka akuntansi pemerintah daerah ang penyusunan sistem dan jumlah buku sistem dan prosedur buku buku buku buku buku prosedur pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun daerah penyusunan rancangan jumlah perda pertanggungjawaban apbd peraturan daerah tentang yang disusun (dokumen) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) pertanggungjawabanenyusunan rancangan jumlah perlu penjabaran peraturan kdh tentang pertanggungjawaban apbd yang disusun dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen fo) penjabaran pertanggungjawaban dokumen) pelaksanaan apbd man pengelolaan kenangan daerah kenangan daerah aplikasi bimbingan teknis implementasi jumlah peserta bintik pengelolaan keuangan orang orang orang orang orang paket regulasi tentang daerah (orang) fo) fo) fdan pendapatan daerah program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100y6 .2x os,1i|8500buah|barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan jenis jenis 187jenis penggandaan enijasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 0b113. .69a,| .5a3, keuangan kenangan rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas hok hok kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah i(hok penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor yang disediakan| jenis poo 70jenis kanto jenis penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis jenis 335jenis eni rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas hok hok hok ,00ol 49xbox ,0o0| hok kon asi daerah daerah.l hok125jenis jenis jenis jenis 213jenis peralatan gedung kanta dipelihara. in berkala.lini pemeliharaan rutin berkala jumlah meilleur yang dipelihara jenis loojenis jenis g00f s5songs mebel in berkala.lini pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang jenis kanto diadakan. lini pengadaan kendaraan jumlah kendaraan dinas operasional roda unit lodumit 00f omit g00p pop oem dina onerasiana ane diadakan ane diadakan pengadaan perlengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang jenis gedung kanto diadakanlieloose o00p over loop)laporan capaian jumlah laporan tahunan buku) buku ,00f buku ,00l buku buku |224buku kinerja dan ikhtisar realisasi indria skpd penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen laporan keuangan semester buku buku nian buku meteran dan semesta buk penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku buku dibuka buku g00f 20buku |program pelayanan persentase tingkat pelayanan penerimaan 400x .6a7,| 100x .7a4. penerimaan pajak bpt (bpt dan m.d pelayanan dan penelitian bpt persentase pengajuan permohonan wajib 100x ja. 100x .5a9, 100x .4x pajak untuk pembayaran bpt yang fo) fo) fo) verifikasi dan validasi persentase jumlah pengajuan permohonan 90ys 100x t1. 100x 7a3.asa.as0o,00o) os, o2.24x wajib pajak untuk pembayaran bpt yang fo) fo) fo) pembukuan bpt dan bumi jumlah laporan pembukuan bpt dan buku buku buku buku buku bumi program pelayanan dan tingkat layanan pbb 400x 100x peningkatan penerimaan pbb perdesaan dan perkotaan optimalisasi penerimaan pbb persentase penerimaan pbb 400x ,|) 213x 100x .7a1.a50, pencetakan massal dan jumlah penerbitan spot pbb ,00o| individu ppt.pbr.p monitoring, evaluasi dan jumlah desa kelurahan kecamatan desa desa desa desa desa pelaporan perkembangan yang dilakukan kegiatan monitoring dan fo) fo) fo) penerimaan pbb evaluasi perkembangan penerimaan pbb jumlah laporan penerimaan mingguan pbb pengelolaan data base objek jumlah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi loop aplikasi dan back pbb.p sistem pbb. pbb pbb pbb pbb pbb pekan panutan dan jumlah kegiatan pekan panutan jumlah sendi jan pplpbb.p pil.pbb.p ane didistrib ikan ea) pembentukan dan pemeliharaan jumlah desa yang dilakukan pembentukan desa desa desa desa desa basis data pbb basis data jumlah desa yang dilakukan fo) fo) fo) program pengawasan dan tingkat pengawasan penerimaan daerah 100y6 co.4ex peningkatan penerimaan ran penagihan piutang pajak daerah jumlah penagihan pajak daerah non pbb) non pbr ang ditagih naik naik naik naik naik pembinaan aparatur pengelolaan| jumlah pembinaan aparatur pengelolaan fo) fo) fo) fo) pajak daerah pajak upt dan konsultasi provinsi dan pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan pembinaan penanganan keberatan dan jumlah penanganan keberatan dan 120wp cwp ,0l 3owp peng angan peng angan.objek.naik operasi gabungan penertiban jumlah kegiatan operasi gabungan yang pajak daerah lakukan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemeriksaan pajak daerah jumlah pemeriksaan pajak daerah wajib pajak kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan rekonsiliasi piutang pajak jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi anda anggaran pajak. kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan monitoring dan evaluasi pajak jumlah dokumen laporan hasil monitoring daerah eua axiata penerimaan.naik. daerah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen program pelayanan dan tingkat penerimaan pajak non pbb dan peningkatan penerimaan |bpt pajak non pbb dan bpt penyediaan jasa administrasi jumlah penghitungan penetapan penerbitan t4. ,0f ,090l ,00f perpajakan dan pendistribusian surat ketetapan pajak skpd fo) skpd skpd skpd skpd fo) (skp skpd) serta pemeliharaan sistemusunan data penghitungan jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil desa desa desa desa desa dan rekonsiliasi bagi hasil pajak dan retribusi fo) pajak daerah dan retribusi penyusunan target dan laporan jumlah laporan realisasi yang susun perbaikan laporan laporan ano@ran laporan ano@ran pelayanan dan jumlah permintaan perforasi dan wajib| wajib wajib wajib wajib pengadministrasian permintaan pengadministrasian pengelolaan benda benda pajak fo) pajak pajak pajak pajak perforasi benda benda berharga intensifikasi dan ekstensifikasi |jumlah obyek pajak yang lakukan inten dan| 176000p 2320p 2320p sumber sumber pendapatan ersten daerah pendaftaran pendataan dan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan 300wp 843wp pemutakhiran data obyek pajak |jumlah pendataan obyek pajak fo) fo) fo) penyusunan regulasi jumlah perda dan perlu yang hasilkan top perbaikan dokumen ol.dokumen dokumen dokumen dokumenrogram pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x ,0o0o308ob 10260b 809ob 7580b 17847jenis jenis 8jenis 8316590hok hok hok100x osngadaan perlengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang ng. kanto diadakantienimeilleur yang dipelihara mebel in berkala.lini permukiman dan pertanian tapi harus memperhatikan proses pengelolaan tanah dan kontruksi untuk menghindari terjadinya bahaya erosi. kelerengan atau kelerengan tingkat iii (agak curam), kemungkinan terjadinya erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya. kelerengan atau kelerengan tingkat (curam), jika pertumbuhan atau perkembangan tanaman keras dipermukaan tanah kurang, maka akan mudah terjadi erosi tanah longsor. kelerengan atau kelerengan tingkat (sangat curam), kelerengan tersebut sangat peka terhadap erosi, sehingga kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kawasan lindung rawan bencana. tabel nilai bobot kelerengan 25foleuram) (|25x 45flagakcuram) sumber surat keputusan menteri pertanian pts umpermukaan laut dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit, ketinggian lebih meter diatasatas permukaan laut tahun kecamatan kalibarrehabilitasi sedang berat jumlah rumah gedung kantor yang jenis jenis jenis rumah gedung kanto direhabilitasi sedang bera pake program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur ( o) soo) disiplin aparatur pengadaan pakaian khusus hari jumlah penyediaan pakaian olahraga batik loose roof ost stel stel stel program peningkatan persentase peningkatan kapasitas pegawai 100yg00f op0. orang|kiri kpd aid aid aid aid aid penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir program peningkatan persentase pengembangan kompetensi kapasitas sumberdaya aparatur aparatur pendidikan dan pelatihan jumlah asn yang mengikuti diklat asn asn asn asn penentangan struktural dan penentangan dan sertifikasi fo) fo) fo) fo) pendidikan dan pelatihan teknis jumlah asn yang mengikuti diklat teknis asn asn asn 130asn angsana dan angsana pengembangan kompetensi jumlah asn yang mengikuti pengembangan asn o1asn asn s3asn kompetensi program pembinaan dan persentase pengadaan, pembinaan, .4a5,| o6.41x o6, si,s8 pengembangan aparatur |penghargaan, dan pemberhentian aparatur pengadaan dan pemberhentian jumlah pengadaan dan pemberhentian asn asn asn 1479asn antara para pengembangan karier dan jumlah aparatur yang mengikuti asn asn 189asn promosi pengembangan.kariera.nromosiiahatan penilaian dan evaluasi kinerja jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat asn asn asn asn sos asn pejabat pimpinan tinggi dan administrasi yang mengikuti penilaian dan penilaian dan evaluasi kinerja jumlah pejabat fungsional yang mengikuti asn 8727asn disiplin dan penghargaan jumlah asn yang diberikan sanksi 1012a asn aparatur pelanggaran disiplin dan diberikan program administrasi persentase penanganan administrasi 100x ,00of mutasi jabatan dan mutasi dan kepangkatan pan jumlah pemrosesan mutasi aparatur asn asn 2119asn kepangkatan jumlah pemrosesan kenaikan pangkat asn asn asn asn program peningkatan dan persentase pengelolaan data dan informasi pengembangan data serta |aparatur informasi aparatur data dan informasi aparatur jumlah data dan informasi aparatur yang gata data| data data) dikelola data asn asn asn asn aspenelitian dan pengembangan badan penelitian dan pengembangan program pelayanan persentase pemenuhan operasional .0| orang| orang kenangan kenangan orb penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) paket paket paketpenyediaan makanan dan jumlah makanan dan minuman harian kali kali kali kali 1417kalzoxlistrik penerangan bangunan dan elektronik jenis) komponen komponen komponen komponen komponen program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100x 100x ,o0ounjang kerja aparatur so) look joo see3) laporan laporan laporan laporandok penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir bukupembangunan pemkab malanglingkungan penelitian kajian studi analisa, jumlah hidupteknologi penelitian kajian studi analisa, jumlah tepat guna, jumlah pengembangan kawasan dokumen rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan, jumlah modul terapan, program perumusan, prosentase informasi penelitian dan pengolahan dan pengembangan yang tersusun penyusunan informasi penelitian dan pengumpulan, pengolahan dan jumlah dokumen informasi penelitian dan dok dok dok dok dok penyusunan informasi penelitian pengembangan jurnal,sosial dan pemkab malang kemasyarakatenelitian kajian studi analisa jumlah budayaolitikkemasyarakatanekonomi, investasi dan pemkab malang keuangfo) dan terapan bidang ekonomikeuangan penelitian kajian studi analisa jumlah modul terapan jumlah naskah jurnakegiatan jumlah usulan judul penelitian jumlah dok dok dok dok 4dok penelitian kajian studi analisa dokumen hasil kajian dan terapan bidang investasi penelitian kajian studi analisa jumlahoys j180. sox pengembangan bidang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintahan pemkab malang kegiatan jumlah usulan judul penelitian jumlah dok 3dok dok dok 4pemerintahan umum dan desa modul terapan jumlah naskah jurnal kegiatan jumlah usulan judul penelitian jumlah dok 4dok dok dok 6dok penelitian kajian studi analisa dokumen hasil kajian fo) dan terapan bidang aparatur penelitian kajian studi analisa jumlah pemerintah dan pelayananotonomi penelitian kajian studi analisa jumlah daerah dan kerjasama modul terapan jumlah naskah jurnal program peningkatan inovasi daerah daerah penyusunan dokumen roadmap jumlah dokumen roadmap yang 5dok 1dok dok dok 2dok sistem inovasi daerah) tersusun .02l inovasigovermanaward jumlah dokumen inovasi german award dok 000l 1dok dok dok 1dok |inspektor650ob ,0l 30ob 9xkan asi dalam daerah kedalam daerah hokjasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) gedung gedung gedung gedung gedjenis t0.meilleur jumlah meilleur yang diadakan (jenis) jenis jenis jenisline kpdningkatan persentase yang tidak mempunyai |3s.c0s. .s25) sow sistem pengawasan temuan terkait kerugian daerah dari hasil internal dan pemeriksaan inspektorat daerah pengendalian pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pengawasan jumlah pelaksanaan pengawasan internal lhp lhp lhp interna secara.berkala secara berkala role jumlah kasus yang diselesaikan kasus kasus ,0o| kasus ,0ol kasus kasus| koordinasi pengawasan yang jumlah koordinasi pengawasan yang kegiatan kegiatan lebih komprehensif studi dilaksanakan kegiatan kegiatan kegiatan monitoring, evaluasi, verifikasi jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi, verifikasi laporan laporan pendampingan pemeriksaan bpk jumlah pelaksanaan pendampingan kali kali kali pemantauan tlh api jumlah pemantauan tlh api kali pemantauan tlh pengawas jumlah pemantauan tlh pengawas kali kali jumlah pelaksanaan pemeriksaan desa paparan hasil pemeriksaan jumlah paparan yang dilaksanakan kai oka o00p kat fasilitasi tim pengawal dan jumlah fasilitasi tp4d yang dilaksanakan kali kali kali kali kali pengaman pemerintahan dan program peningkatan persentase pemenuhan profesionalisme 33x 17x profesionalisme tenaga |tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan pemeriksa dan aparatur pengawasan pelatihan pengembangan tenaga jumlah pengawas jfa jpp yang mengikuti orang orang| orang orang orang| pemeriksa dan aparatur pelatihan bintik diklat sosialisasi fo) program peraturan persentase peraturan perundang undangan pom perundang undangan ang sudah ditata fasilitasi sosialisasi peraturan jumlah sosialisasi peraturan perundang aan undang undangan undangan sosialisasi asia asia asia asiingkatan akuntabilitas 100y6 87x akuntabilitas keuangan keuangan dan kinerja dan.kin evaluasi implementasi sakit jumlah pelaksanaan implementasi sakit 8opd cop 59pp sap 59pd revi dokumen pemerintah jumlah revi dokumen pemerintah daerah daerah program pencegahan persentase perangkat daerah yang 3cxw 20x korupsi wbk bbm dan capaian nilai pmp penilaian zona integritas jumlah penilaian terhadap yang 12pd 0pd 18pd penilaian mandiri pelaksanaan jumlah pelaksanaan evaluasi pmp 25pd reformasi birokrasi pmprrb fungsi lainnya badan penanggulangan bencana daerahmber data aidan.3450b keuangan kerangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) 160b lo008 000p penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis| jenis| jenis| penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan jenis| jenis|pack| pack! pack pack pac| orang orang orang| kon asi. daerah daerah.l hok rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas orang| orang| orang orang orang| kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah. ahok penyediaan peralatan dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor avait unit perlengkapan kanto ane disediakan program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 1o0oy6 100y6jenis o00| jenis pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang dipelihar|meliharaan rutin berkala jumlah meilleur yang dipelihara mebel in berkala.lini program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur ( o) o00| |. disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel stel loose roof 000pe o0rang g00) 340kedaruratan persentase penanganan bencana 100x 100x 100x dan logistik penanggulangan bencana pengembangan sistem jumlah peningkatan kompetensi pelatihan orang| orang| orang orang orang| penanggulangan darurat sistem komando nan jumlah penanganan kedaruratan kali kali kali kali kali dien pemenuhan kebutuhan dasar jumlah ketersediaan barang logistik dan paket paket pemerintah daerah yang tanggal bencana program pencegahan dan persentase pemberdayaan masyarakat 81x 83x kesiapsiagaan bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan pencegahan dalam menghadapi jumlah pemantauan dan penyebarluasan jumlah rencana pengurangan resiko bencana dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen jumlah sosialisasi pengenalan bencana sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah pena kalah sekolah jumlah mitigasi non struktural yang dilaksanakan jumlah sekolah madrasah aman bencana sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah kesiapsiagaan dalam jumlah desa tangguh bencana menghadapi bencana jumlah pengadaan sarana dan prasarana paket paket paket paket paket| jumlah peningkatan aparatur daerah dalam orang orang| orang orang orang| penanggulangan bencana dan piket ulah mitigasi struktural yang meter meter| meter meter 000l meter| daop ang dchen program rehabilitasi persentase pemulihan dan peningkatan 90x ,00l 87x rekonstruksi pasca kapasitas rehabilitasi dan rekonstruksi bencana pasca bulihan dan peningkatan jumlah pemulihan rehabilitasi pasca kegiatan| kegiatan| kegiatan kegiatan kegiatan) kapasitas rehabilitasi pasca bencana nan jumlah sdm paham pendampingan orang| orang orang orang orang psikososial bencana dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pemulihan dan peningkatan jumlah pemulihan rekonstruksi pasca unit unit unit unit unit kapasitas rekonstruksi pasca bencana jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi perasa.7ao0| dan rekan ksi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen badan kesatuan bangsa dan politik .coo348| keuangan keuangan penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis e46zox 707mox kan asi daerah daerah hok rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas hok| xxunit unit uniteleleh rutin berkala linprogram peningkatan persentase dokumen perencanaan, laporan| 100x ss.sjumlah laporan tahunan buku buku .00lii2h dokumen senja buku) buku buku buku buku buk uah dokumen renstra buku buku buku bukuprogram pendidikan persentase peserta pendidikan politik so, penyuluhan kepada masyarakat |jumlah sosialisasi pendidikan politik kali kali 16kali pembinaan administrasi partai jumlah rekor pembinaan administrasi partai rapat rapat rapat rapat rapat politik politik koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi program peningkatan persentase wilayah yang terpelihara kewaspadaan daerah kamtrantibmas dan dalam pencegahan peningkatan kerjasama dengan jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat aparat keamanan dalam dalam rangka pencegahan tindak kriminal sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi fo) daa ala adl pembinaan masyarakat dalam jumlah kegiatan sosialisasi tentang rangka peningkatan pengamanan pamswakarsa sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi program pengembangan persentase peserta pendidikan wawasan 100y0 wawasan kebangsaan kebangsaan peningkatan toleransi dan jumlah sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan kerukunan dalam kehidupan beragama sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi peningkatan kesadaran jumlah sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai masyarakat akan nilai nilai luhur budaya sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi program kemitraan persentase forum forum dan organisasi 100y0 pengembangan wawasan organisasi yang mendapatkan pendidikan kebangsaan wawasan kebangsaan fasilitasi forum keagamaan dan jumlah pertemuan dan forum forum dan forum kemasyarakatan lainnya organisasi yang mendapatkan pendidikan sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan seminar, talk show, diskusi jumlah kegiatan diskusi talk show dan peningkatan wawasan seminar peningkatan wawasan kebangsaan sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sekretariat dprd program pelayanan persentase pemenuhan operasional 126y0jaminan jumlah jaminan pemeliharaan kesehatan orang| orang| 500rang orang orang| pemeliharaan kesehatan pns disediakan orang penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi orang orang keuangan kenangan arang arang arang penyediaan jasa kebersihan jumlah peralatan bahan kebersihan yang buah| buah| kanto diadakan ini buah buah buah penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan buah| buah| eni buah buah buah penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan eks| eks| eks eks eks| penggandaan eni penyediaan komponen instalasi jumlah penyediaan komponen alat alat listrik buah buah buah buah| listrik penerangan bangunan dan elektronik jenis) buah fo) fo) fo) penyediaan peralatan dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor buah| buah| buah buah buah| perlengkapan kanta ang disedieks| eks| os,ss peraturan perundang undangan perundang undangan yang disediakan (jenis) eks eks ekfo) orang fo) orang orang orang fo) uan rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas 543ok 893ox22030k kan asi dalam daerah ketienpemeliharaan rutin berkala jumlah perlengkapan gedung kantor yang unit unit unit unit unitunit unit unit unit unit peralatan gedung kanto dipelihara in berkala lini dina onerasiaona ane. diadakarang program peningkatan persentase dokumen perencanaan, laporan| indria skin mocorokat penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku buka buku buku buku program peningkatan persentase peningkatan kapasitas anggota .a78. o6133. sa, kapasitas lembaga dprd (f6) perwakilan rakyat daerah persentase layanan fasilitasi perda kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah rapat rapat alat kelengkapan jumlah rapat rapat yang dilaksanakan alat j2. dewan kelengkapan dewan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan rapat rapat paripurna jumlah rapat rapat paripurna yang sasar17.70o0| dilaksanakan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan anggota dprd) kegiatan kegiatan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan anggota dewan perwakilan anggota dprd kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan jumlah kegiatan kapasitas pimpinan dan dan anggota dewan perwakilan anggota dprd kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pembahasan rancangan jumlah perda yang dihasilkan perda perda pera daerah randa ranperda banda sosialisasi peraturan perundang | jumlah perda yang sosialisasikan kepada perda perda undangan arak randa randa randa program kerjasama persentase kerjasama dengan mass media 100x informasi kinerja dprd (7o dengan mass media kecamatan tirtoyudo ampelgading poncokusumo pajak turen bululawang gondangkegi pagelaran kepanjen sumberpucung kromengan ngaju wonosari wasir paksa tainan tumpang pakis jabung lawang singosari karangploso dau pun gantang kasembon jumlah total sis sumber bps kabupaten malang,ebarluasan informasi jumlah informasi yang disebarluaskan media media media media media| penyelenggaraan pemerintahan |melalui media fo) fo) fo) daerah program penataan persentase penataan peraturan perundang ov6 .so6.s74,o0ol 25x peraturan perundang undangan ( o) ndan penyusunan rencana kerja jumlah penyusunan rencana kerja kegiatan| kegiatan| rancangan peraturan perundang) rancangan peraturan perundang undangan kegiatan kegiatan kegiatan program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur goo) plin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel rose stel ste1 stel beserta perlengkapannya bagian administrasi tata pemerintahan program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x jadi.so0.6esi,oo| 100y4administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 66i hok hox hor kan asi dalam daerah kedalam daerah hok program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100x 98 pemeliharaan rutin berkala jumlah meilleur yang dipelihara jenis denis o00f denis mebel in berkala.lini pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yapelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir kenangan akhir ahun baik program administrasi persentase pelaksanaan administrasi tata ata pemerintahan pemerintahan monitoring, evaluasi dan jumlah laporan pelaksanaan monitoring, pelaporan. kecamatan eua asian.pelaporan kecamatan fasilitasi penyelenggaraan jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan |laporan| laporan pemerintahan pemerintahan mlm fasilitasi penyelenggaraan jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah otonomi daerah laporan laporanbagian hukum program pelayanan persentase pemenuhan operasional oo, o0o, oo.serangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob)12400nk 0hk) )11520hk| j11520nxkan asi daerah daerah.l( hok program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100y6 85items jenis o00p jenis ng. nlo diadakanlienixs loose poo para pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) sel o00f ost oo0p pop ost pengadaan pakaian khusus hari jumlah penyediaan pakaian olahraga batik sel ost g00p pop ost n orang o00| orang undangan undang indanganl penyusunan pelaporan prognosis jumlah dokumen laporan prognosis realisasi lobak o00f buku go0f buku nan penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir program penataan persentase penataan peraturan peraturan perundang perundang undangan sesuai kebutuhan undangan, penanganan daerah, persentase penanganan perkara perkara dan bantuan dan bantuan hukum untuk masyarakat hukum untuk masyarakat miskin sesuai kebutuhan masyarakat. miskin pembentukan produk hukum jumlah penerbitan peraturan daerah, daerah peraturan bupati dan keputusan bupati produk produk produk produk produk penanganan perkara, bantuan jumlah penanganan perkara dan bantuan kasus kasus kasus kasus kasus hukum kepada masyarakat hukum kepada masyarakat miskin, jumlah fo) fo) publikasi produk hukum dan jumlah produk hukum yang publikasikan jaringan dokumentasi informasi |dan upload melalui website fo) bagian organisasi sa7 memaknabuah buah buah penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 12ob 120b keuangan kenangan penyediaan jasa kebersihan| hok hok hok| minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakaalatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang items jenis o00p jenis kanto diadakan ini parapelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku buku lobak buku g00f buku |program penguatan persentase monitoring kelembagaan organisasi dan perangkat daerah penatalaksanaan inovasi pelayanan baik penataan kelembagaan jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan koordinasi dan penyusunan jumlah perangkat daerah yang mendapat s2pp sgp esp 59pd laporan akuntabilitas kinerja nilai sakit minimal kompetensi sumber daya jumlah perangkat daerah yang menyusun 82p sop ,001l s2 82pd antara anja abk peningkatan pelayanan publik jumlah inovasi pelayanan publik yang kan jumlah kegiatan penatalaksanaan bagian administrasi perekonomiadministrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 720b 1680b 130ob ,00l 1xhox kan asi dalam daerah kedalam daerah hok penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor yang disediakan| jenis program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100odenis o00fjenis jenis jenis perlengkap3jenis o00| denis 000p jenis gedung kanto in berkala lini pemeliharaan rutin berkala jumlah peralatan gedung kantoran jenis jenis jenis |sso| saosanog) program peningkatan peningkatan persentase penunjang kerja aparatur penunjang kerja aparatur #9s0. ses3men aanrogram administrasi persentase pelaporan pelaksanaan bidang perekonomian kebijakan bidang perekonomian monitoring dan evaluasi pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi laporan laporan laporan laporan laporan| koperasi dan sektor usaha dan usaha mikro fo) monitoring dan evaluasi sektor pelaporan monitoring dan evaluasi period jan dan perdagangan period rian dan perdagangan monitoring dan evaluasi pelaporan monitoring dan evaluasi laporan laporan laporan laporan| laporan| pemanfaatan sarana pemanfaatan sarana perekonomian dan fo) perekonomian dan program monitoring dan pelaporan monitoring dan evaluasi 100x evaluasi penggunaan dbhcht dbhcht kabupaten kegiatan pemantauan dan pelaporan monitoring dan evaluasi dbhcht laporan laporan laporan laporan laporan| evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan bidang cukai bagian administrasi kerjasam:t8 program pelayanan persentase pemenuhan operasional persen persen| administrasi perkantoran ( o) persen oo| persen o0| persen ( o) zo) yo) perkantoran penyediaan jasa surat menyurat| jumlah registrasi surat masuk dan surat suratn|hok hok hox)program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan ,o0o| sarana dan prasarana prasarana penunjang aparatur yo) persen ( o) persen yo) persen yo) persen ( o) persenpersen persen persen kapasitas sumber daya perangkat daerah persen ( o) yo) persen yo) ( o) z0) aparatur pendidikan dan pelatihan formal| jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang orang sorang o00| o0rang orang program fasilitasi dan persentase kerjasama antar daerah luar persen| persen persen persen persen| peningkatan kerja sama negeri lembaga yang ditindaklanjuti ( o) yo) yo) ( o) yo) daerah menjadi naskah perjanjian kerja sama monitoring, evaluasi dan terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi laporan| laporan laporan laporan laporan pelaporan pelaksanaan kerja dan pelaporan pelaksanaan kerja sama fasilitasi dan koordinasi kerja terlaksananya kerja sama dengan dunia sama antar lembaga dan luar usaha lembaga baik swasta maupun ks pks ks pks ks pks ks pks ks pks fasilitasi dan koordinasi kerja terlaksananya kerja sama antar daerah sama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan ks pks ks pks ks pks ks pks ks pks bagian pengadaan barang jasal penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 100b kenangan kerangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) 120bkon asi daerah daerah.l,6e| os,bulan bulan bulan bulan buldina operasional ane diadakan pengadaan perlengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang unit unit ng. kanto diadakantietas06.|o9o8400rang sosialisasi peraturan perundang | jumlah peserta sosialisasi peraturan undangan perundang undangan (orang) pns asasi pns asasi pns asasi pns asasi pns asasi asi asi asi asi asi program peningkatan cakupan peningkatan kualitas administrasi kualitas administrasi pembangunan mean nan penyusunan dokumen jumlah dokumen perencanaan dan perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan apbd dan standar satuan harga| dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen mata jumlah lembaga pendidikan swasta yang lembaga lembaga termonitoring, terevaluasi dan terverifikasi lembaga lembaga pendidikan pendidikan lembaga pendidikan pendidikan swasta swasta pendidikan pengendalian pelaksanaan jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian paket paket paket paket paket| pembangunan dan unit layanan pelaksanaan pembangunan dan unit layanan lelang lelang lelang lelang lelang pelaporan pelaksanaan jumlah laporan pelaksanaan pembangunan laporan| o00| laporan) ooo) laporan| kembang nan ang pengelolaan pengadaan jumlah paket yang diproses melalui tender paket paket paket paket| paket| barang asa ende ende ende ende ende pengelolaan layanan pengadaan jumlah tender yang memfasilitasi paket paket secara elektronik tender tender paket paket paket pembinaan dan advokasi jumlah dokumen pembinaan dan advokasi oto o00p barang asa barang iasa range dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bagian umum program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x 100x |s13. .ces,oo| ,o0| administrasi perkantoran ( o) perkantoran,00l 4780b keuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) 8160b ,o| 7680b 7940b kanto,o0jenis denis o00p jenis ng. kanto diadakantieni program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur v6) poses para pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel stel loose roof ost oo0forang orang orang| program peningkatan persentase dokumen perencanaan, laporan| ,o0| 2a.7aa. 100x .7a4.program pelayanan umum prosentase pelayanan umum yang 100x 100x kso| 100y0 memfasilitasi dengan baik fasilitas penyediaan jumlah fasilitasi penyediaan perlengkapan perlengkapan pala kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan fasilitas pelayanan jumlah fasilitasi pelayanan pemeliharaan pemeliharaan mlm kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan fasilitas pelayanan jumlah fasilitasi urusan rumah tangga mahtanggaan bupati wakil bunatidan eda kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan bagian hubungan masyarakat dan protoko buah,00l 100bxxi hok kon asi dalam daerah ke.dalam.daerah.! ahok1ooorogram peningkatan persentase penunjang kerja aparatur 1boys 10ovs plin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel ost stel stel stel pengadaan pakaian kerja jumlah penyediaan pakaian kerja lapangan1 loose o00p opopd masyarakat( program peningkatan persentase pelaksanaan pelayanan oo t16. os pelayanan kehumasan dan kehumasan dan keprotokolan kegiatan protokol kdh wkdumpulan dan pengolahan jumlah naskah sambutan yang disusun informasi kebijakan pemerintah sambutan sambutan sambutan sambutan sambutan daerah jumlah dokumentasi kebijakan keberhasilan jilid jilid jilid jilid jilid pembangunan dari media dalam bentuk fasilitasi publikasi dan jumlah sarana publikasi pembangunan jenis jenis jenis jenis jenis dokumentasi kegiatan daerah media informasi fo) fo) fo) dilaut dalam.ben foto idea pelayanan seremonial jumlah kegiatan kunjungan kerja inspeksi kali kali kali kali kali keprotokolan kdh wkd yang mendapat pelayanan jumlah kegiatan penerimaan kunjungan kerja| kali kali kali kali kali pejabat negara departemen lembaga pemerintah non departemen luar negeri bagian tata usaha,0011350910b 1680b 1680ob 3590otaa| hok| ho209hok hok 171hok 380290hok 28453jenis 259jenis250stel stel 250stel program peningkatan persentase peningkatan kapasitas pegawai 100x 100x ,00l kapasitas sumber daya perangkat daerah aparatutabel luas daerah berdasarkan struktur geologi kabupaten malang luas struktur geologi or, hasil gunung api kuarter muda hasil gunung api water tualuas sifat tanah subur, mudah erosi tanah subur, tanah erosi latosol potensi untuk tanaman perkebunan mediteran kasar maa wana gos, wi. daerah hutan litosol daerah hutan aluvial pia ganda umumnya daerah hutan regosol pesan sula clean potensi untuk pertanian tinggal brown potensi pertanian rendah forest kurang dapat menyerap airkabupaten malang didominasi oleh daya dukung dan daya tampung yang tinggi.morfologi yang relatif datar (lereng yo) hingga miring (lerengorang| orang |173layanan persentase pelaksanaan pelayanan 100x .61i5. administrasi ketatausahaan yang dilaksanakan secara ala alasan efektif dan efisien pengelolaan administrasi jumlah pegawai setda yang terlayani orang orang| orang| orang| orang keuangan admin asikeyangan nenesgaiian long jumlah kendaraan roda yang dipelihara in berkala jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas hok 920hok hok hok hok kedalam ar.daerah.ahok pengelolaan administrasi jumlah pegawai setda yang terlayani orang orang orang kepegawaian admin asi.kenegaraan.lang arang orang jumlah makanan dan minuman harian hok 1920hok hok 960hok 2880hok pegawai vans disediakan (hok pengelolaan administrasi jumlah pelayanan penerbitan dan ekspedisi agenda, ekspedisi dan surat menyurat (buah) buah buah buah buah buah pookemasyarakatan dan pembinaan mental s244.t99250administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 719910mo hox hox |10553ox hox 3e5 kan asi dalam daerah kedalam daerah hok rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas hok hok hok nian kan asi luar daerah sinar daerah hok program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 9o00| denis g00f voox ji1i.1i9.ooo,ooluorolat( penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir program administrasi presentase pelayanan administrasi 100x 100x kemasyarakatan dan kemasyarakatan dan pembinaan mental binaan.m fasilitasi pembinaan kegiatan jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan keg keg keagamaan keagamaan fasilitasi pembinaan mental jumlah fasilitasi pembinaan mental tema angkatan tema angkatan fasilitasi peningkatan kualitas jumlah fasilitasi peningkatan kualitas sarana keg keg keg keg keg sarana dan prasarana dan prasarana keagamasumber daya alam program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x y51984) buah| |1230buah| buah buah| penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 170b kenangan kerangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) |o008 o00f o00fhor)ok hokr 5s.osos #aoas3| program peningkatan peningkatan persentase penunjang kerja aparaturtalia mocuncokoti( |program pemantauan dan persentase cakupan bahan perumusan, evaluasi kebijakan dan pemantauan, dan evaluasi kebijakan administrasi sumber daya sumber daya alam yang direkomendasikan alamatas kebijakan implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, |tanaman pangan, hortikultura, perkebunan perkebunan dan ketahanan dan ketahanan pangan jumlah laporan pelaksanaan tugas komisi laporan laporan laporan laporan laporan| pengawasan pupuk dan pestisida kp3) fo)sumber daya implementasi kebijakan sumber dayapengadministrasian dan jumlah laporan bahan evaluasi atas laporan laporan laporan laporan| laporan| koordinasi sumber daya air dan |implementasi kebijakan sumber daya airbagian administrasi kesejahteraan raky6490b kenangan kenangan penyediaan jasa kebersihan jumlah peralatan bahan kebersihan yangalat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis jenisrang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan jenis jenis jenis jumlah penggandaan yang disediakan mba emba cma cma emba embahok| hok hok minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan6t8 pemeliharaan rutin berkala jumlah peralatan gedung kantoran peralatan gedung kanto dipelihara rutin berkala lidinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) loose o00f over 000p sistemdan pan keon non aan arang okb okh okb okh okb okh okb okh okb okhnuorokai jumlah laporan tahunan buku .00l 2buku buku jumlah dokumen senja buku buku 5buku buku buku jumlah laporan kinerja skpd triwulanan buku baik ilah dokumen renstra buk buku 5buku ibuku obu buku penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku lapak o00f buku 00f buku keuangan akhir ahun baik program pelayanan persentase pelaksanaan pelayanan 90x administrasi administrasi kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat fasilitasi pembinaan sosial jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial fasilitasi pembinaan kesehatan |jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan kegiatan| kegiatan kegiatan| kegiatan| kegiatan) masyarakat dan pemberdayaan peningkatan kesehatan masyarakat dan fo) perempuan dan perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan fasilitasi pembinaan jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan ketenagakerjaan kecamatan pun program peningkatan probulan bulan bulan bulan bulbulan bulan bulan bulan bulan dan kependudukan kependudukan yang diproses ktp, .kk,lan bulan bulan bulan bulediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi bulan bulan bulan bulan m2899. bulan keuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) proocorokat kecamatan gantangkesejahteraan sosial jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan pkk, desa desa desa desa desa dan kepemudaan sosialisasi kawasan rumah pangan lestari, fasilitasi monitoring sastra dan. sekolah sekolah pembinaan penyelenggaraan jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa ahan pemerintah desa desa.se kecamatan gantang pengendalian pembangunan dan jumlah penyelenggaraan musrenbang pemberdayaan arak kecamatan dana dd adlayanan administrasi umum jumlah proses pelayanan administrasi umum kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dan kependudukan dan kependudukan ktp, kk, mutasikegiatan kegiatjasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan kenangan kegiatan penyediaan makanan dan jumlah makanan dan minuman harian kegiatan) kegiatan| kegiatan kegiatan kegiatan) minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan uan penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan penggandaan eni kegiat. daerah daerah aon asi dalam daerah ke.dalam.daerah.! ahok penyediaan jasa surat menyurat jumlah registrasi surat masuk dan surat penyediaan komponen instalasi jumlah penyediaan komponen alat alat listrik kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatkegiatan kegiatan kegiatan peraturan perundang undangan perundang undangan yang disediakan (jenis) kegiatan kegiatanbulan bulan bulan bulan bulan peralatan gedung kanto dipelihara in berkala lini pemeliharaan rutin berkala jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan| bulan bulan bulan bulan bulanbulan bulan bulan bulan bulanbulan bulan bulan bulan bulanbulan bulan bulan bulan bullan bulan bulan bulan bulan kinerja dan ikhtisar realisasi s d iii) buku) indria skin kecamatan kasemboro) ketertiban lingkungan fasilitasi keamanan ketentraman d,00f kegiatan dan kepemudaan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kegiatan kegiatan kegiatan pengendalian pembangunan dan (jumlah penyelenggaraan musrenbang kali kali pemberdayaan arak kecamatan pelayanan administrasi umum jumlah pelayanan administrasi umum dan buah buah buah buah buah dan kependudukan kependudukan yang diproses kp, .kk, program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100xy6620b keuangan keuangan penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis 147jenis 196jenis anijenis 8jenis 3jenis jenis jenis|penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor yang disediakan kanto jenisrumah jumlah peralatan rumah jabatan dinas jabatan dina ane diadakan lini pengadaan perlengkapan rumah jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas jabatan dina ane. diadakankecamatan pembinaan kesejahteraan sosial dan kali kali kali kali kali pengendalian pembangunan dan pelaksanaan musrenbang kecamatan pemberdayaan arak pembangunan sarana dan jumlah kegiatan pembangun sarana dan kegiatan) kegiatan)1oxs4440b keuangan keuangan penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan 30paket paket paket paket paket penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan 30paket paket paket paket paket| kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah i hok penyediaan jasa surat menyurat jumlah registrasi surat masuk dan surat 60paket paket paket paket paket penyediaan bahan bacaan dan jumlah bahan bacaan dan peraturan paket paket paket paket paket30paket paket paket pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang dipelihara paket paket paket15paket paket pakepaket paket117kecamatan singosari program peningkatan persentase kinerja penyelenggaraan tugas 100x 100ygiatan)egiatan| kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan)masyarakat kecamatan kegiatan pelayanan administrasi umum jumlah pelayanan administrasi umum dan jenis jenis jenis jenis jenis dan kependudukan kependudukan yang diproses ktp, kk, pembangunan sarana dan jumlah kegiatan pembangun sarana dan kegiatan| kegiatan) prasarana. ahan prasarana. ahan kegiatan kegiatan kegiatanioo s l875.co07680b keuangan kenangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) 2400b 1920bhox hok kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah. ahokselain itu, sangat tebal ( tinggi, menyebabkan tanah sangat subur, yang memberikan produktivitas tanaman yang tinggimenuhan sarana dan 100x 100x ,o0|sa program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur s6) 1doors too plin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel 1205tei stei stel stel pengadaan pakaian khusus hari jumlah penyediaan pakaian olahraga batik stel 12058te1arangploso program peningkatan persentase kinerja penyelenggaraan tugas persen persen persen| pelayanan kecamatan umum pemerintahan kecamatan yang persen persenkegiatan oj|kegiatan pembinaan, koordinasi dan kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat fasilitasi ekonomi pembangunan dan kegiatan kegiatan kegiatan pelayanan administrasi umum jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi program pelayanan persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran ( o) persentase persentase persentase persentase persentase buah| penyediaan jasa komunikasi, jumlah penyediaan listrik, air minum air mber data aidan. bersih telekomunikasi.32hoxkojenispersen| persen| persen| sarana dan prasarana prasarana penunjang aparatur yo) persen persenv6) s023 disiplin aparatur persen persen persen persen persendau| kegiatan|j|,00j kegiatan kegiatan kegiatan kegiatanadm. adm. adm. adm. adm. dan kependudukan kependudukan yang proses kependud kependud kependud kependud kependud akan akan akan akan akan poo jumlah kegiatan pelayanan terpadu 100jenis program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x |os34peralatan dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit unit unit uxx 200laporan laporan laporan laporan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi s d iii) buku) indria skinnangan akhir ahun baik dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kecamatan pakisfasilitasi pembinaan penyelenggaraan kali kali kali kali kali pemerintahan desa ahan pemerintahan desa jumlah monitoring pembinaan administrasi kali kali kali kali kali add, pembinaan kesejahteraan sosial |jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan kali kali kali kali kali dan kepemudaan pkk sosialisasi krl.phb jumlah fasilitasi pembinaan wpa, sosialisasi nan nanzadan sekolah disekolah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pengendalian pembangunan dan jumlah fasilitasi monitoring infrastuktur hasil kali 150kati kali kali kali pemberdayaan arak pembangunan dana desa pelayanan administrasi umum jumlah proses pelayanan administrasi umum dan. legend kan dan.legend kan: ivi loo jumlah proses pelayanan patex 100x ,o0494232jenis 135jenis 173ox)so) soo) para pengadaan pakaian khusus hari jumlah penyediaan pakaian olahraga batik lost 42ste114kecamatan jabnyelenggaraan tugas umum 100y6 pelayanan kecamatandan kali kali kali kali sa2kati ketertiban lingkungan fasilitasi ketentraman dan ketertiban pengendalian pembangunan dan (jumlah penyelenggaraan musrenbang pemberdayaan masyarakat kecamatan monitoring infrastuktur hasil pembangunan 120kali kali kali kali kali dana dd add pelayanan administrasi umum jumlah proses pelayanan administrasi umum jenis jenis 123jenis pembinaan penyelenggaraan jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan ohk 0hk ohk ohk 2700hk pemerintahan desa kelurahan pemerintahan desa monitoring, pembinaan administrasi add 0hk 1200hk onk ohk 1950hk desa kecamatan pembinaan kesejahteraan sosial |jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan ohk ohk ohk ohk ohk dan kepemudaan pkk, sosialisasi kawasan rumah pangan dan. sekolah sekolah fasilitasi darwis 400hk onk 6ook cook look fasilitasi pembinaan karang taruna kali fasilitasi monitoring sastra ozk ooh 000l oon 000l 31001x program pelayanan persentase pemenuhan operasional .5a540l364jenis 209jenis 227jenis.dalam.daerah ihok nian hok kan asi. daerah daerah ahok |program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100y6 100ysoo) para pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) ho195buku kecamatan tumplayanan administrasi umum jumlah pelayanan administrasi umum dan pengendalian keamanan dan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasidan kali kali kali kali katkegiatan pariwisata pokdarwis) pengendalian pembangunan dan jumlah penyelenggaraan musrenbang pemberdayaan. arak kecamathok horke.dalam.daerah. ahok penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) bulan bulan bulan bulanung. kanto diadakantienilaporan tahunan buku) laporan laporan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi laporan laporan mariacamatan poncokusumibacasurat| surat| surat| surat| dan. depend kan depend kan ane proselistrik bersih telekomunikasi dan internet bulan penyediaan jasa surat menyurat jumlah registrasi surat masuk dan surat surat| surat surat|ari950s1asinis o00f jenis g00f jenis |program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur s6) low 100xnan kecamatan bulutertiban lingkungan fasilitasi ketentraman dan ketertib0 pelayanan administrasi umum jumlah pelayanan administrasi umum doj kegiatan pemerintahan desa kelurahan |fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan kegiatan| kegiatan kegiatan kegiatan dan kepemudaan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kegiatan program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x 100x| buah| buah| buah| penyediaan jasa komunikasi, jumlah penyediaan listrik, air minum air nan mber data aidan bersih telekomunikasi dan interne rekening rekening rekening penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi 2040b kenangan kenangan orxok|kedalam daerah hok |program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100x 100xs|o0 poo25uacakai ijuamllah dokumen senja buku buku jumlah laporan kinerja skpd triwulanan buku buku buku kecamatan gondanglegi program peningkatan persentase kinerja penyelenggaraan tugas 100xrang| orang orang orang orang|bulan bulan bulan bulan bulorang orang orang orang orangktp dokumen dokumen dokumen dokumen dokumel bersih telekomunikasi.ananghok| hox hokmeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang dipelihara gedung kanto ruta75|s00j orang orang kecamatan pagelarao) pengendalian pembangunan dan jumlah penyelenggaraan musrenbang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan keikutsertaan dalam jumlah penyelenggaraan kegiatan kegiatan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan kegiatan kegiatan kegiatan jumlah penyelenggaran pembinaan dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan fasilitasi kader lingkungan hidup dan kader kegiatan jumlah fasilitasi pembentukan pokdarwis kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kelompok sadar wisata) dan kegiatan sancuatan kelambanan padamu ali jumlah kegiatan pembinaan lingkungan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan hidup borgx dan kegiatan tanam pohon) jumlah fasilitasi dan keikutsertaan dalam kegiatan| kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan seni dan budaya mobil hias) serta pameran produk unggulan kecamatan pada pengendalian keamanan dan jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan ketertiban lingkungan kelompok siskamling dan lintas desa, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan gambar jenis tanah dan persebaran kabupaten malang (ks en: leg 33g0r53 bagi33 org ff139 ato pn) bi! z8 tsi, f80ss$ afgan ringgit g333l ip2pages sy353201193 bdidadiiidiiibass3355129 pekan bean pns aamkaani aft tag lap ingat fu) nn sii ai sanad das dua lua ingkang batan maan maa sapa ten sayang aan tah tea ega bahasa. p3) yaa adit ena abad pat sumber rtrw kabupaten malang tahukegiatan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan peringatan hari besar nasional dan pembinaan kesejahteraan sosial jumlah fasilitasi, pembinaan dan pendataan dan kepemudaan serta pelaporan kegiatan program kemiskinan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan sastra, kip, kis bpjs, rumah layak huni) pelayanan administrasi umum jumlah pelayanan administrasi umum, dan kependudukan administrasi perijinan (sesuai pendelegasian pemohon pemohon pemohon pemohon pemohon sebagian kewenangan bupati kepada camat) dan administrasi kependudukan pengantar ktp, pengantar kartu keluarga. pengantar pembinaan penyelenggaraan jumlah penyelenggaran forum komunikasi kegiatan kegiatan pemerintahan desa kelurahan |lembaga desa pemerintah desa, bpd kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kegiatan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan kegiatan kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan apb desa jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pelaksanaan peraturan perundang undangan pom layanan verifikasi dan evaluasi rancangan desa desa desa desa desa peraturan desa dan penetapan peraturan dasa tentang adr data pembinaan dan fasilitasi penyusunan desa desa desa desa desa perencanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi keuangpoa00 her data air dan listrik bersih telekomunikasi.dan internet bulan rekening rekening rekening rekening rekening penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan paket paket ani penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi ,00l s4og 1780b keuangan keuangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan rim penyediaan makanan dan jumlah makanan dan minuman harian kali| kali kali kali kaliorang| orang| konsultasi dalam daerah dalam daerah hok) orang orang hari hari orrutmobil jabatan yang dipelihara mobil. pahatan rutin berkala tlini pengadaan perlengkapan0rang orang orang orang sosialisasi peraturan perundang | jumlah peserta sosialisasi peraturan orang| orang| o0range o0rang g00) jumlah laporan tahunan buku buku buku buku jumlah laporan kinerja skpd triwulanan buku buku buku baik jumlah dokumen renik buk: buku buk buku jumlah dokumen renstra buk buku buk bukulaporan keuangan jumlah dokumen laporan keuangan semester buku buku bukkecamatan taintentraman dan ketertiban pembinaan penyelenggaraan jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan nan pemerintahan desa ahan pemerintahan. desa kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan monitoring, pembinaan administrasi add j00 poo desa. kecamatan asinan kegiatan kegiatan kegiatankegiatan dan kepemudaan pkk, sosialisasi kawasan rumah pangan dan. sekolah sekolah pelayanan administrasi umum jumlah fasilitasi pelayanan terpadu bulan bulan bulan bulan bulan jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan kip berkas berkas berkas berkas berkaskegiatan kebejatan program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x 100x .s00,a. mber data aidan bersih telekomunikasi dan440b keuangan kenx hox| |7385mor|xo 891j185s 1007o.7a6time kpn penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir buku buku kecamatan bantu program peningkatan meningkatnya kinerja penyelenggaraan 100x 100x 100ydan add fasilitasikali kali kali kali kali program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x |o1pag ani penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) bulan bulan bulan bulan bulan nanoasyarakat kecamatan gedangan program peningkatan persentase kinerja penyelenggaraan tugas 100y6pengendalian keamanan dan pembinaan penyelenggaraan jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa ahan pemerintahan desa ahan pembinaan kesejahteraan sosial jumlah sosialisasi pendistribusian sastra pengendalian pembangunan dan jumlah penyelenggaraan musrenbang rkd pemberdayaan arak0kali kali 12kati 12kali kalirang orang orang kon asi dalam daerah ke.dalam.daerah. ahok arang arang100x6 .6o0o,oo|372kecamatan pajakamanan ketentraman dan pembinaan penyelenggaraan jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kali kali pemerintahan desa ahan pemerintahan desa monitoring, pembinaan administrasi add kali kali kali desa. kecamatan watakdan kepemudaan pkk, sosialisasi kawasan rumah pangan kegiatan fasilitasi pembinaan wpa, sosialisasi napa pelayanan administrasi umum jumlah proses pelayanan administrasi umum buah buah buah buah dan kependudukan dan kependudukan: ktp, .kk. .mutasi pengendalian pembangunan dan (jumlah penyelenggaraan musrenbang pemberdayaan arak kecamatan monitoring infrastuktur hasil pembangunan kali kali kali dana belaniaiasa pelaksanaan kegiatan kegiatan .00lokesgiatanl 000l tekegiatanl|o0ob 1080b kenangan ker1800b |o008 penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis| jenis jenis en1s 34jenis ani penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan jenis seni jumlah penggandaan yang disediakan lembar| hox| |1835so2 program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur loo disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) sel ost o00p pop ost beserta perlengkapannya| program peningkatan persentase dokumen perencanaan, laporan| 100x 99penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen laporan keuangan semesterkecamatan turen program peningkatan persentase kinerja penyelenggaraan tugas cew pelayanan kecamatan umum pemerintahan yang tert) pembangunan dan pemberdayaan masyarakatembangunan sarana dan jumlah kegiatan pembangun sarana dan kegiatan) kegiatan|1oo s toco.s1o. .75aohk 2400hk omk 60400hk| penyediaan jasa komunikasi, jumlah penyediaan listrik, air minum air jenis jenis 291jenis mber data air.60b 1073ob kenangan kerangan penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan 1043jenis 3jenis minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan jenis jenis jenis uan7x 976) loo disiplin aparatur pengadaan pakaian khusus hari jumlah penyediaan pakaian olahraga batik 240stel stel stelkecamatan sampitamanaskegiatan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakatkegiatan pelayanan terpadu pembangunan sarana dan jumlah kegiatan pembangunan sarana dan kegiatan) kegiatan) kegiatan pemberdayaan masyarakat jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan kegiatan| kegiatan) kegiatan program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100y6 ,0o042xox hok kan asi dalam daerah dalam daerah hok rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas hok| hok hok nian hok kan asi luar daerah keluar.lini pemeliharaan rutin berkala jumlah mobil jabatan yang dipelihara mobi jabatan in berkalloser stel stel stel pengadaan pakaian khusus hari jumlah penyediaan pakaian olahraga batik 1208tel stel|orang orang o00|buku kecamatan ampelgadi432ob 2640b 3480ob kenangan kerangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) nan penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan 315jenis 189jenis 232jenisk hok kon asi dalam daerah ke.dalam.daerah. ahok program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100x 6sumber rtrw kabupaten malang tahulengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang endidok dok dok dok dok kinerja dan ikhtisar realisasi ip profile kinerja pd survei kepuasan indria skin mocorokat penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen laporan keuangan semester lap meteran dan semesta buk penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir kecamatan tirtoyudojumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi umkmpengajuan pengajuan pengajuan pengajuan pengajuan jumlah kegiatan pembinaan pelayanan program pelayanan persentase pemenuhan operasional t464r 870bbuah buah buah buah buahegiatan kegiatkan asi dalam daerah kedalam daerah hok kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatsoo) disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel josrenstra buku) kinerja dan ikhtisar realisasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan indria skpd penyusunan pelaporan prognosis jumlah dokumen laporan prognosis realisasi penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir kecamatan sumbermanjing wetkegiatan pelayanan terpadu kecamatan berkas berkas berkas berkas berkas8i hok |1350xk hoxkecamatan kepanjehk ohk| 7200hk 7200mk j281601nk| ketertiban lingkungan fasilitasi ketentraman dan ketertiban jana pete misi pembinaan penyelenggaraan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasidan hk| e200uk 5e0o0wk 01k ji18001n pemerintahan desa kelurahan |fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa ahuraban pembinaan kesejahteraan sosial jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan 2000hk nxk ohk 3000hkpelayanan administrasi umum jumlah pelayanan administrasi umum dan paket paket paket dan. depend kan depend kan ane diproses dake pembangunan sarana dan jumlah kegiatan pembangun sarana dan kegiatan) kegiatan) kegiatan prasarana. ahan prasarana. ahanbooks 100x oo.0491300b 300b penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan jenis jenis jenis jenis ani penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang disediakan soax100y ,o0ng. nlo diadakanlieni pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang j100 isy|ssa ao67s. program peningkatan peningkatan persentase penunjang kerja aparatur penunjang kerja aparatur 3a1 disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel steiin penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir kecamatan pakistani program peningkatan persentase kinerja penyelenggaraan tugas 100x 9s,(jumlah penyelenggaraan musrenbang pemberdayaan arak kecamatan.oxs ,0o0|5190b keu| ,00o| hok kan asi dalam daerah dalam daerah hok. dan listrik bersih telekomunikasi. dan internet buljenis jenisrehabilitasi sedang berat jumlah rumah gedung kantor yang part paket o00f paket program peningkatan persentase penunjang kerja aparatur so) low| kecamatan ngajumbinaan penyelenggaraan jumlah kegiatan pembinaan pemerintahan desa kelurahan |,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pemerintahan baik itu pembinaan perangkat desa,pelaksanaan muses tentang pembinaan kesejahteraan sosial jumlah kegiatan dan kepemudaan pembinaan,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan baik itu distribusi raskin, program pkh, jumlah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kesejahteraan sosial dan kepemudaan pengendalian pembangunan dan jumlah penyelenggaraan musrenbangcam. pemberdayaan arak jumlah kegiatan kebyar wisata, pameran kali kali kali kali kali produk unggulan yang berkaitangiatan fasilitasi,koordinasi dan laporan laporan laporan laporan laporan pelaporan pembangunan dan pemberdayaan pelayanan administrasi umum jumlah pelayanan administrasi jumlah pelayanan terpadu yang proses. berkas berkas pengendalian keamanan dan jumlah kegiatan pembinaan orang| ketertiban lingkungan ,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan orang orang orang orangjasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) |o008 g00p a05 penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan paket paketxemplary exemplary exemplary exemplary exemplarydos kotak dos kotak dos kotak dos kotak dos rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas orang| orang| kan asi dalam daerah ke.dalam.daerah i hok orang orang orang1350m2 pemeliharaan rutin berkala jumlah peralatan gedung kantoran (san a0675. program peningkatan peningkatan persentase penunjang kerja aparatur penunjang kerja aparatur 7516s06. loo usas disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) meter| meter meter meter|100x s0200ai jae pelan petsemester dan semester buku) dokumen dokumen dokumen dokumen dokumenkecamatan wazir | mokegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan) pemberdayaan masyarakatberkas) berkas berkas berkas berkas berkaskenangan kenangan penyediaan jasa kebersihan jumlah petugas kebersihan ob) |o008 g00prumah jumlah peralatan rumah tangga yang| hok| hok|r xok hok|lengkapan jumlah perlengkapan gedung kantor yang jenis jenis jenis ng. kanto diadakantienisaas para pengadaan pakaian dinas jumlah penyediaan pakaian dinas stel) stel ste1 stel stel stel program peningkatan persentase peningkatan kapasitas pegawai 0v6in mocworakatl kecamatan sumberpucung program peningkatan persentase kinerja penyelenggaraan pelayanan kecam| kegiatan) kegiatan| pembangunan dan pemberdayaan masyarakat|giatan) ketertiban lingkungan fasilitasi ketentraman dan ketertiban program pelayanan persentase pemenuhan operasional oto390b kenonk| onk| minuman pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan ohk ohk uan rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ohk| ohk| 2300hk ohk 14140h.s00, .s00hari tertenturomenganktp kk ktp kk ktp kk ktp kk ktp kk jumlah pelayanan terpadu kecamatan jenis jenis jens esensi program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x 100x |o2740ani 240ometeran dan.semesta.epelaporan prognosis jumlah dokumen laporan prognosis realisasi lou o00| bumi buku realisasi anggaran anggaran.i baik kecamatan wonosaripembinaan peningkatan kapasitas kegiatan kali kali kalio0dilihat berdasark, kabupaten malang didominasi oleh daya dukung dan daya tampung tinggi. hal tersebut disebabkan karena os cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. selain itu,monitoring dan penertiban perijinan sup,imb| kali kali kali kali kali dan perijinan lainnya terhadap pelaku usaha kecil sesuai perlu nomor tahun tentang pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang bupati kepada camat sosialisasi dan pembinaan lembaga sosial kali kali sosialisasi dan monitoring bidang penegakan kali kali kali kali kali pera daerah pembinaan ketentraman dan ketertiban kali kali kali kali kali seluruh wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur mustika dan pemerintah pembinaan penyelenggaraan monitoring administrasi pemerintah desa kali kali kali kali kali pemerintahan desa ahan memfasilitasi dan pembinaan pembuatan kali kali produk hukum desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kali kali kali kali kali desa dan admin asi kenangan desa pembinaan administrasi kependudukan dan kali kali kali kali kali nan menginventarisasi dan penertiban pengelolaan| kali kali kali anah. desa bengkok memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala kali kali kali desa dan pengangkatan perangkat. desa pembinaan kesejahteraan sosial jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan kali kali kali kali kali dan kepemudaan pkk, sosialisasi kawasan rumah pangan fasilitasi pembinaan wpa, sosialisasi napa kali kali kali too fasilitasi pembinaan karang taruna kali fasilitasi monitoring sastra kali kali kali pembinaan kerukunan hidup antar umat kali kali kali kali kali beragama,adat sosial budaya dengan melibatkan mustika pemerintah desa, tokoh pengendalian pembangunan dan monitoring infrastruktur hasil pembangunan kali kali kali kali kali pemberdayaan arak dana dd add pembinaan peningkatan ekonomi usaha kali kali kali kali kali mia arak pembinaan dalam upaya peran serta kali kali kali kali kali masyarakat dalam pembangunan,penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan memfasilitasi usaha kecil masyarakat dalam kali kali kali kali kali angka.men ajang kio kepariwisataan pelayanan administrasi umum memberikan pelayanan administrasi umum kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dan kependudukan dan kependudukan dan memberikan kegiatan pelayanan perijinan sesuai dengan program pelayanan persentase pemenuhan operasional 100x 100x |o2548| hok hoksenidalam daerah hok penyediaan jasa kebersihan jumlah peralatan bahan kebersihan yang jenis1boysagak program peningkatan meningkatnya kinerja penyelenggaraan 100x 100xfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kegiatan kegiatan kegiatan dasa fasilitasi penyelenggaraan add dankegiatan penyelenggaraan pemberdayaan arak ivi endang. kecamatan jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat|ta16. .3e7.6e7alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan paket paketkebersihan jumlah petugas kebersihan ob) opomunirngadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang jenis ,00o| jenis jenis jenis jenis kanto diadakan linikecamatan kalibaru program peningkatan persentase kinerja penyelenggaraan tugas 100x 100x 100y pelayanan kecamatan umum pemerintahahan asjiitasi penyelenggaraan add.dan.dd fasilitasi fasilitasi fasilitasi fasilitasi fasilitasi jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa fasilitasi fasilitasi fasilitasi fasilitasi fasilitasi pembinaan kesejahteraan sosial || pelayanan persentase pemenuhan operasional .24a,o0l 48dos| dos dos dos so00 dor xox100x laporan laporan laporan laporan| kinerja dan ikhtisar realisasi ip profile kinerja pd survei kepuasan indria skpd masyarakat( kecamatan donomulyo program peningkatan presentase kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan kecamatan umum pemerintahoo pembinaan penyelenggaraan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan nan loo poo pemerintahan desa ahan asilitasinenvelenggaraan add. dan fasilitasi fasilitasi fasilitaslost surat g00) penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola administrasi kali kali kali 12kali kali kenangan kenpenyediaan peralatan rumah jumlah peralatan rumah tangga yang bulan bulanado02o :t8|program peningkatan persentase pemenuhan sarana dan 100xsdisiplin aparatur pengadaan mesin kartu absensi jumlah mesin kartu absensi yang diadakan obat uat o00p unitbab iii kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan kabupaten malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahunondisi ekonomi daerah tahun dan perkiraan tahun arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduprogram prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. prioritas program program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional jawa timur. prioritas dan program pembangunan tahun merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. sebagaimana arah pembangunan ipjp kabupaten malang tahun pada tahap ke tahun dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi swp guna memperkecil kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya, meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri, mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan, meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah. pertumbuhan ekonomi kabupaten malang menunjukkan kecenderungan moderat dan berada pada kisaran yang sama dengan pertumbuhan ekonomi jawa timur. gambar perbandingan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten malang, provinsi jawa timur dan nasional tahun tahun ucttfe,). .59a#@# tee men raretttwas " aaaaaa a z)zd ari persen kab. malang jawa timu " nasional" pertumbuhan ekonomi kabupaten malang tahun sebesar namun tahun mengalami kontraksi atau minus yang merupakan dampak dari adanya pandemi covid begitu pula, kondisi pertumbuhan ekonomi jawa timur menjadi minus dan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi minus y6. kehidupan sosial ekonomi masyarakat kabupaten malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan yang berdampak pada pembangunan ekonomi dalam menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten malang perlu diidentifikasi sektor sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain yang belum berkembang. pada tahun nilai pdrb berdasarkan harga berlaku sebesar rp. milyar atau mengalami penurunan dibanding tahun yang tercatat sebesar rp. milyar, sedangkan untuk nilai pdrb berdasarkan harga konstan pada tahun tercatat sebesar rp. milyar atau mengalami penurunan dibanding tahun yang tercatat sebesar rp. milyar. tabeltahun lapangan usaha primer aan, kehutanan, dan perikanan pertambangan dan penggalian sekunder industri pengolahan pena masinis gamt aan akomodasi! dan makan minum informasi dan komunikasi masa kenadb sumber bps kabupaten malang, struktur ekonomi kabupaten malang dapat dilihat dari peranan masing masing kategori dalam sumbangannya terhadap pdrb total adb. tabel secara umum menggambarkan struktur ekonomipersen, kemudian kelompok tersier berkisar antara persen dan kelompok primer berkisar antara persen pada tahun kontribusi kelompok kategori primer dan kategori sekunder selama periode cenderung (trendy) naik, walaupun tradisinya sangat halus. sedangkan kelompok kategori tersier cenderung menurun. pada tabel terlihat bahwa kontribusi kelompok kategori primer menurun dari pada tahun persen menjadi persen pada tahun kategori pertanian sendiri naik dari persen menjadi persen. kelompok kategori sekunder, kontribusinya pada tahun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. kenaikan ini serentak terjadi pada hampir semua kategori pendukungnya. sebagai contoh kategori industri pengolahan, kontribusi kategori ini naik dari persen pada tahun lalu menjadi persen pada tahun ini. sedangkan peranan kelompok kategori tersier pada tahun mencapai persen dan pada tahun turun menjadi persentabel menunjukkan bahwa geliat perekonomian kabupaten malang pada tahun mampu tumbuh persen dan pada tahun mengalami kontraksi menjadi persen. gambarai primer sekunder tersier gambar persentase struktur pdrb adb kabupaten malang tahun sektor primer sektor sekunder sektor tersier tabel kontribusi produk domestik regional bruto kabupaten malang atas dasar harga konstan tahun (milyar rupiah) tahun lapangan usaha primer teman, kanan, dan perikanan pertambangan dan penggalian sekunder industri pengolahan mana lasibals g. dan makan minum informasi dan komunikasi jasa kenangan dar asuransi jasa perusahaan adik sumber bps kabupaten malang, airnya juga baik dengan nilai dhl mos cmos cm dan air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. samping dari air dam, os cgambar perkembangan pdrb adb, pdrb adik kabupaten malang tahun sag19. pdrb adb pdrb adik tabel distribusi persentase produk domestik regional bruto kabupaten malang atas dasar harga berlaku tahunke) jasa kesehatan dan kegiatan sosial r,s, jasa lainnya t,u produk domestik regional bruto sumber bps kabupaten malang, ket angka sementara tabel laju pertumbuhan produk domestik regional bruto kabupaten malang atas dasar harga konstan tahun yasa a30dari sisi inflasi, pada tahun inflasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun inflasi kabupaten malang tahun mengikuti inflasi kota malang yang tercatat sebesar lebih rendah dibandingkan inflasi tahun yang mencapai o. angka tersebut dibawah inflasi provinsi jawa timur y6). gambar perbandingan laju inflasi kabupaten malang, provinsi jawa timur dan nasional tahun rx . ns, nasional" #e jawa timur" fe kab. malang indikator pembangunan lain yang digunakan adalah koefisien gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya. sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. koefisien indeks gini kabupaten malang pada tahun diproyeksikan sebesar atau sama dengan tahun yang tercatat sebesar angka ini dibawah indeks gini provinsi jawa timur dan nasional sebagaimana grafik berikut: gambar perbandingan indeks gini kabupaten malang, provinsi jawa timur dan nasional tahun tahun kab. malang jawa timur nasional" tantangan dan prospek perekonomian daerah tahunprospek perekonomian kabupaten malang tahusementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian kabupaten malang antara lainabupaten malang,: bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah covidengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi tahun yaitu:pemulihan pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan lebih lambat dibandingkan dengan yang telah diperkirakan sebelumnya baik tingkat global dan nasional, kondisi ini secara langsung berdampak pada kondisi kabupaten malang, nan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali,kenaikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat sektor ekonomi yang terdampak covid perlu segera ditangani melalui optimalisasi jaring pengaman social, pendapatan daerah masih bergantung dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga rencana implementasi program dan anggaran akan sangat tidak fleksibel, peran lembaga keuangan formal dan bank dalam mendukung permodalan usaha masyarakat kabupaten malang perlu dioptimalkan, potensi alam kabupaten malang yang bermacam macam (gunung, bukit, pesisir, laut dan lainnya) perlu dukungan kebijakan dan pengelolaan yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambahnya, intervensi kesehatan dalam bentuk penanggulangan dan mitigasi pandemi covid masih perlu diperkuat serta pelaksanaan vaksinasi secara menyeluruh terkendala supply vaksin dari pemerintah pusat, kondisi infrastruktur yang belum optimal beberapa lokasi serta munculnya potensi gangguan bencana berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dalam distribusi barang dan jasa, revitalisasi peran smk, blk, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi untuk meminimalkan dampak peningkatan pengangguran, aksesibilitas dan kualitas pendidikan perlu ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala, khususnya selama pandemi covid berlangsung, kepastian dan kecepatan pelayanan publik dirasakan belum optimal serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada kabupaten malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi jawa timur tahun maka prospek perekonomian kabupaten malang adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi kabupaten malang tahun mengalami kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi covid dan diprediksi dengan penanganan melalui berbagai upaya focusing pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat. sedangkan tingkat inflasi diusahakan akan berada kisaran dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun rencana, nilai investasi pma dan mdn diprediksi akan naik sebesar dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. pada tahun jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun kisaran yo, melalui program kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan: penurunan tingkat pengangguran terbuka tpt) diprediksikan menjadi pada tahun yaitu melalui upaya upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi. selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (entrepreneurship) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka tpt kabupaten malang.arah kebijakan keuangan daerah,,kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun sampai dengan proyeksi tahun berdasarkan pada trend pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun sebagai berikut: kebijakan pendapatan daerah pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melaluikenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap pendapatan asli daerah, terutama sektor pajak daerah. dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pemerintah kabupaten malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. upaya penggalian pendapatan asli daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. disamping itu upaya lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal kabupaten malang. adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah pemerintah kabupaten malang diarahkan pada: intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan, memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional,meningkatkan peran dan fungsi unit pelaksana teknis dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi, target dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:tabel. realisasi dan proyeksi target pendapatan kabupaten malang tahun s.d (remparatan asassoorenaos0| @jones1asongan1| arosatassomaaas moons asosiasi0| ao1nsanosoea2 a200n205427ana8 |(rewparatan stibarran ses2oonsesonoo| casoserrmeaai| sooooowo210ga5| tisseomisisnoo| parsons7asa121 7re2n2. eupamenan mawar |amaneanawmerapn rnnaorsso7oas an20200panas00 sosnarasesooooo sengasassxaa0gn snnasanamena fha dana perimbangan 221s21s3s021400| 22407an.1sos1400| 2s00. .roo.oo0.o5 (pai dana transfer umum .518s1400 (po bana alokasi khusus ssa022as721400| sono20071. 5s84s225500000| oscars7season1 o18. (ia banainsenutbaeran tests0000000| s507021500000| t0058058800000| (aa banaotonomi khas (ba banakesimewan (is banabeea saomessosvoooo| 363s2759000000| s7as50s3000000| serves27cbooo| 3rasio30o00oo pendapatan bagi hal o ) | "aa bantuan kanan roavososoooo| 200807tas0000| 20sesesasoo| (etnik arakawa| semar) mama ketentuan peraturan perundang undangan sumber bad kabupaten malang gambar realisasi dan proyeksi pendapatan tahun s.d tahun proyeksi target proyeksi target target realisasi realisasi realisasi trilyun rupiah keterangan total pendapatan data bad kab. malang pendapatan asli daerah pendapatan transfer lain lain pendapatan daerah yang sah proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun berdasarkan pada tabel tersebut terbagi melalui pendapatan asli daerah pad) sebesar ,23y6, pendapatan transfer sebesar serta lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun tahun dan tahun serta target tahun berjalan pada tahun arah kebijakan belanja daerah penganggaran daerah sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. kebijakan umum anggaran belanja pembangunanadapun kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal hal sebagai berikut belanja daerah tahun diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang laksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. kebijakan belanja daerah pada tahun adalah: belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan, upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi covid dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik, peningkatan derajat kesehatan masyarakat kabupaten malang melalui berbagai upaya preventif, promosi, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan covid peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka tpt), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal). membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belajarnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, penganggaran belanja operasi disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien, dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten malang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi jawa timur dan nasional tahun belanja pegawai aparatur sipil negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil: anggaran untuk tunjangan perbaikan penghasilan tpp) tahun berdasarkan kinerja. tpp ini diberikan kepada pns dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. pemberian tpp ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pns, belanja tidak terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah. penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhati yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan perundang undangan yang berlakuntuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pekerjaan pengadaan serta biaya biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. mengacu padaabupaten malang. kebijakan belanja daerah inicara selektif, akuntabel dan transparan. berikut realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah kabupaten malang. tabel realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun s.d jaman sowsrssasiome| so0sodsonseate| sransorgooaosa2| sang12070anom| as0also7a7o00| dromo2.oo7ss000 jamunanoresasi aaonosiaoseoaan reramsssanginsi amaronarnangan soomorssantenoo novas5a.kondisi00 sana7128250754| ppamabuna fauna paru smt 2ecodoowonso anasssssowso aesisooammoo sresosdoaooo se1eranmsooo0 srasssnsoooon| jamawaamonas) | mesosoanaoama gonosasnaman| smantaosssaan srasotorarsome senmamantono0 sanosnsanrson0 amanunramora sassnansanmo| goocooa0ramo searsrmasensa @nesodamasaan @nmanassooo0o0 ennossesso0o0 sumber bad kabupaten malang gambar realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun s.d tahun proyeksi target proyeksi target target realisasi realisasi inn realisasi triliun rupiah total belanja daerah data bad kab. malang belanja operasi belanja modal belanja tak terduga belanja transfer dengan memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui prinsip money follow programme, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dalam penganggaran. hal ini sejalan dengan pencapaian manfaat yang lebih jelas sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaanri sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dan bergulirmenurun setiap tahunnya. kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkankondisi keuangan daerahda pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan persiapan pilkada serta pembayaran pokok hutang kepada dam. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun sampai dengan tahun ditunjukan pada tabel berikut ini: tabel. realisasi dan proyeksi target pembiayaan daerah kabupaten malang tahun s.d realisasi tahun realisasi tahun realisasi tahun proyeksi target proyeksi target nanas" kasus ona penerimaan pembiayaan siapa hasil penjualan kekayaan daerahumber bad kabupaten malang gambar realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah tahun s.d proyeksi target proyeksi target target realisasi realisasi realisasi milyar rupiah pembiayaan netto pengeluaran pembiayaan data bad kab. malang penerimaan pembiayaan gambar kondisi hidrologi kabupaten malang fee ll: terkenal . ag amp gg, wap were nana, sah) hit rs, ton nipa pada nan p.s sera syed pena lana can nep mah nx, rei pete and plan pri aan paha gg tari aaa aan ng, bae ang peran mata cat sumber rtrw kabupaten malang tahun bab sasaran dan prioritas pembangunan daerah perencanaan pembangunan tahun merupakan tahun perencanaan transisi, sebagai awal rpm kabupaten malang tahun menyikapi kondisi tersebut perencanaan pembangunan tahun mengacu kepada arahan umum rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) tahun tahapan pembangunan ke tahun dan hasil evaluasi pelaksanaan rpm kabupaten malang tahun serta rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten malang tahun pemerintah kabupaten malang dalam menyusun rkd tahun dengan tetap berusaha menyajikan strategi strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sasaran, dan arah kebijakan ipjp kabupaten malang tahun hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten malang tahun hasil evaluasi kinerja rkd tahun memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam rpm rkp tahun serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun pemerintah provinsi jawa timur. tujuan dan sasaran pembangunan tujuan dan sasaran pembangunan nasional berdasarkan rpm tahun visi pembangunan nasional: serta meningkatkan meratasertarioritas nasional pn) rkp adalah agenda pembangunan dalam rpm (sebagaimana perpres dengan tema pembangunan rancangan rkp tahun diarahkan untuk pemulihan dampak covid dengan berorientasi pada membangun kedepan dengan lebih baik build forward better). adapun tema pembangunan rancangan rkp tahun adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural , dengan prioritas nasional, antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhanekonomi dan pelayanan dasar membangun lingkungan hidup dansementara itu, sasaran pembangunan rancangan rkp yang harus dicapai tahun antara lain: pertumbuhan ekonomi yo) sebesar inflasi yo) sebesar ratio gini nilai) sebesar tingkat kemiskinan yo) sebesar indeks pembangunan manusia ipm) nilai) sebesar tingkat pengangguran terbuka tpt) yo) sebesar isu strategis pembangunan jawa timur visi pembanguna, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh (empat) misi pembangunan daerah, yaitupekerjaan dengan memperhatikan kelompok rentan,dengan visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi jawa timur, maka arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut: pemenuhan sumberdaya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan nilai keagamaan dan budaya untuk pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan didukung infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dukung ketersediaan infrastruktur yang mendukung investasi serta demokrasi yang inklusif, peningkatan dan pemekaran kualitaspenguatanmemantapkan pembangunanmewujudkan visi pembangunan jawa timur masyarakat. sementara itu, perumusan isu strategis jawa timur adalah sebagaimana berikut: ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, kesejahteraan sosial yang berkeadilan, pembangunan sumber daya manusia secara utuh berbasis nilai keagamaan dan kebudayaan, penguatan kedaulatan pangan berbasis masyarakat, perluasan akses ketenagakerjaan, penguatan konektivitas antar daerah, tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif, internalisasi demokrasi pewarnaan dalam ruang publik yang anti diskriminatif): infrastruktur dasar yang merata dan prinsip berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. berdasarkan rpm provinsi jawa timur pembangunan tahun dengan prioritas, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi,, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai nilai budaya lokal, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat jawa timur. sementara itu, indikator kinerja utama iku) pemerintah provinsi jawa timur yang harus dicapai tahun antara lain: pertumbuhan ekonomi so) sebesar indeks their sebesar persentase penduduk miskin sebesar indeks gini sebesar indeks pembangunan gender ipg) sebesar indeks pembangunan manusia ipm) sebesar persentase tingkat pengangguran terbuka tpt) sebesar indeks reformasi birokrasi sebesar indeks kesalehan sosial iks) sebesar indeks kualitas lingkungan hidup ikh) sebesar indeks risiko bencana irb) sebesar isu strategis ipjp kabupaten malang tahun misi pada ipjp kabupaten malang tahun adalah sebagai berikut: meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani, meningkatkan supremasi hukum dan ham serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olah raga seni dan budaya, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya, meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik. sedangkan sasarannya adalah: terwujudnya masyarakat kabupaten malang yang berakhlak mulia, berbudaya dan beradab, terwujudnya masyarakat kabupaten malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan: terwujudnya masyarakat kabupaten malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, terwujudnya pembangunan kabupaten malang yang merata dan berwawasan lingkungan. pembangunan kabupaten malang tahun disusun sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten malang tahun tahapan pembangunan ke tahun visi pembangunan kabupaten malang tahun adalah kabupaten malang aman, maju, adil dan makmur . tahapan pembangunan ke pada ipjp kabupaten malang tahun adalah sebagai berikut:. mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri. mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai. mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan. meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. dapat dilihat padaygambar bawah ini.. memacu prestasi olah raga seni dan budaya. keterkaitan isu strategis pembangunan yang terdapat dalam rpm rpm jawa timur dan ipjp kabupaten malang disajikan dalam tabel berikut: tabel isu isu pembangunan global, nasional, dan daerahkemiskinan agenda pembangunan misi pembangunan daerah, tahap pembangunan isu strategis kabupaten malang pangan dan gizi rpm tahun yaitu keempat didasarkan berdasarkan tema kesehatan dan isu strategis mewujudkan mengembangkan prioritas kabupaten malang. pendidikan memperkuat keseimbangan pendidikan yang daya saing ekonomi dan gender ketahanan ekonomi pembangunan ekonomi, menghasilkan generasi peningkatan kesempatan air bersih dan untuk pertumbuhan baik antar kelompok, antar kabupaten malang berusaha sanitasi yang berkualitas dan sektor dan keterhubungan berakhlak mulia, mengurangi kesenjangan energi berkeadilan. wilayah, berbudaya dan memiliki wilayah pertumbuhan mengembangkan terciptanya kesejahteraan kompetensi tinggi terhadap peningkatan kualitas hidup, ekonomi dan wilayah untuk yang berkeadilan sosial, dunia kerja. daya saing sumber daya kesempatan kerja mengurangi pemenuhan kebutuhan mengembangkan manusia, dan kesejahteraan infrastruktur kesenjangan dan dasar terutama kesehatan kesehatan masyarakat sosial kesenjangan menjamin pemerataan dan pendidikan, mandiri. revolusi mental dan kota dan meningkatkan penyediaan lapangan mengembangkan industri pembangunan kebudayaan permukiman sumber daya pekerjaan dengan berbasis pertanian, pemerataan pembangunan produksi dan manusia berkualitas memperhatikan kelompok pertambangan, kelautan infrastruktur konsumsi dan berdaya saing. rentan, dan pariwisata serta peningkatan kualitas berkelanjutan membangun tata kelola pemerintahan didukung infrastruktur lingkungan hidup dan resiko perubahan iklim kebudayaan dan yang bersih, inovatif, yang memadai bencana sumberdaya karakter bangsa. terbuka, partisipatoris mengembangkan sistem peningkatan tata kelola kelautan memperkuat memperkuat demokrasi pengamanan, perbaikan pemerintahan ekosistem infrastruktur untuk pewarnaan untuk dan kelestarian daratan mendukung menghadirkan ruang lingkungan. masyarakat pembangunan sosial yang menghargai meningkatkan peran inklusif dan ekonomi dan prinsip kebhinekaan,damai, akses pelayanan dasar melaksanakan perempuan dalam keadilan, dan membangun pembangunan berdasarkan pembangunan membangun lingkungan hidup, semangat gotong royong, pemerintahan dan kelembagaan meningkatkan berwawasan lingkungan kemasyarakatan kemitraan global ketahanan bencana, untuk menjamin mengembangkan dan perubahan iklim keselarasan ruang ekologi, kerjasama ekonomi, sosial memperkuat ruang sosial, ruang budaya dan pemerintahan stabilitas ekonomi dan ruang antar daerah regional polhukhankam dan budaya maupun internasional. transformasi memacu prestasi olah raga pelayanan publik seni dan budaya. tabel keterkaitan hasil identifikasi isu strategis pembangunan jangka menengah dengan isu strategis tahapan pembembangunan jangka isu strategis panjang dalam ipjp kabupaten malang tahap tahun mengembangkan pendidikan yang peningkatan kualitas hidup, daya saing menghasilkan generasi kabupaten sumber daya manusia, dan kesejahteraan malang berakhlak mulia, berbudaya dan sosial memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja. mengembangkan kesehatan masyarakat peningkatan kualitas hidup, daya saing mandiri. sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial mengembangkan industri berbasis daya saing ekonomi dan peningkatan pertanian, pertambangan, kelautan dan kesempatan berusaha pariwisata serta didukung infrastruktur mengurangi kesenjangan wilayah yang memadai mengembangkan sistem pengamanan, peningkatan kualitas lingkungan hidup perbaikan dan kelestarian lingkungan. dan resiko bencana meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan kualitas hidup, daya saing pembangunan pemerintahan dan sumber daya manusia, dan kesejahteraan kemasyarakatan sosial mengembangkan kerjasama ekonomi, daya saing ekonomi dan peningkatan sosial budaya dan pemerintahan antar kesempatan berusaha daerah regional maupun internasional. peningkatan tata kelola pemerintahan memacu prestasi olah raga seni dan revolusi mental dan pembangunan budaya. kebudayaan penjelasan dari isu isu strategis pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut: daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha pandemi covid yang terjadi indonesia menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar psbb) beberapa daerah, termasuk kabupaten malang. kebijakan tersebut mengubah aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan hiburan ditutup. implikasinya terhadap kondisi ketenagakerjaan, selain meningkatnya angka pengangguran, juga perubahan dari sisi jabatan dan jenis pekerjaan yang terdampak. selain itu, adanya pandemi covid berdampak terhadap berbagai sektor. sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh adanya pandemi covid adanya kebijakan pembatasan sosial yang berlaku berdampak terhadap masyarakat yang bekerja pada sektor informal. adanya ketidakpastian kapan berakhirnya covid juga membuat masyarakat sedikit menahan konsumsi sebagai motif berjaga jaga yang pada gilirannya menyebabkan daya beli menurun. umkm yang selama krisis menjadi penopang juga terdampak covid kurangnya permintaan dan sisi modal yang juga terganggu menyebabkan umkm tidak banyak bergerak yang berakibat pendapatan dari para pelakunya juga berkurang. berdasarkan kondisi yang ada, maka upaya dalam meningkatkan jumlah umkm dan meningkatkan kualitas tenaga kerja menjadi cukup penting dalam pemulihan ekonomi wilayah kabupaten malang. daya kebijakan perencanaan juga tenaga kerja menjadi prioritas pembangunan dengan tujuan untuk merencanakan penyerapan tenaga kerja seluruh sektor atau lapangan usaha baik dari aspek komposisi maupun distribusi per sektor. mengurangi kesenjangan wilayah pandemi covid melanda dunia termasuk kabupaten malang. indonesia berjuang melawan covid dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi pembatasan sosial berskala besar psbb) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan indonesia mengalami perlambatan termasuk kabupaten malang. dibandingkan tahun tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi kabupaten malang mengalami penurunan (berkontraksi). tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten malang pada tahun sebesar hal ini disebabkan antara lain karena adanya kebijakan karantina wilayah pembatasan sosial berskala besar psbb) kabupaten malang. pada rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) pemerintah melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan covid ada tiga kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam rpm pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (hinterland) sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals tpb sd gs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat atau one left behind. kedua,. dan ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam periode lima tahun depan. sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung rppeningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosialsehingga berdasarkan hal tersebut upaya dalam peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan gerakan revolusi mental yang digalakkan oleh pemerintah republik indonesia dewasa ini kiranya sangat penting dilakukan untuk membentuk kembali manusia yang berintegritas terhadap lingkungan. ada tiga alasan yang mendasari pentingnya hal tersebut dilakukan dalam konteks kekinian. kesatu, besarnya tuntutan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. kedua, besarnya tantangan bagi seluruh bangsa indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. ketiga, masih rendahnya kesadaran sebagian besar bangsa indonesia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk digunakan sebaik baiknya. ketiga, alasan tersebut secara berkesinambungan dapat menggambarkan suatu keadaan yang menunjukan rendahnya tingkat kesadaran bangsa indonesia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam sebagai potensi besar bagi negara apabila dikelola dengan penuh tanggung jawab. pemerataan pembangunan infrastruktur salah satu kelemahan dalam pembangunan wilayah adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan. sehingga hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan. pembangunan pedesaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dengan menggali potensi potensi sumber daya alam yang dimiliki. salah satu faktor yang dapat menjamin terwujudnya desa mandiri adalah tersedianya infrastruktur. tujuan dari pembangunan infrastruktur pedesaan adalah menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan akses pelayanan untuk masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur pedesaan. pembangunan infrastruktur pedesaan juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan langsung masyarakat, peningkatan nilai tambah, juga mendorong adanya multiplier effect secara ekonomi bagi masyarakat desa. kabupaten malang memiliki desa dan kelurahan yang tersebar kecamatan. luasnya wilayah tersebut mengakibatkan tidak bertanya pembangunan antar wilayah. salah satu penyebab kesenjangan adalah keterbatasan penyediaan infrastruktur. dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih mengedepankan pembangunan ekonomi pinggiran desa maka kesenjangan ekonomi penduduk desa yang masih memiliki kesejahteraan lebih rendah jika dibandingkan penduduk kota dapat diatasi. selain itu, dengan adanya pemerataan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian desa kabupaten malang. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untukruang kota yang berkualitas. pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang rtrw, dtk, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota,butuhan ruang dan daya dukung lingkungan serta resiko bencana. peningkatan tata kelola pemerintahan tujuan utama dalam peningkatan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan prima yang meliputi penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu, pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. peningkatan pelayanan publik diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat. dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas kabupaten malang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. fokus reformasi birokrasi yang dilakukan terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah melalui evaluasi tingkat mayoritas spip maupun tingkat leveling kapabilitas api, meningkatkan integritas dan kapabilitas aparatur sipil negara asn). peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi. hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah, sehingga perlu adanya sistem yang terintegrasi mengenai pengelolaan aset.belmengembangkan pendidikan peningkatan kualitas hidup, daya penguatan kualitas, meningkatnya kualitas layanan yang menghasilkan generasi saing sumber daya manusia, dan kompetensi dan daya saing pendidikan. kabupaten malang berakhlak kesejahteraan sosial sumber daya manusia berbagai meningkatnya kualitas layanan mulia, berbudaya dan memiliki bidang serta peningkatan pendidikan kompetensi tinggi terhadap penanganan masalah meningkatnya derajat kesehatan dunia kerja. kesejahteraan sosial, masyarakat mengembangkan kesehatan peningkatan kualitas hidup, daya meningkatnya pemenuhan kecukupan saing sumber daya manusia, dan pangan masyarakat meningkatkan peran perempuan kesejahteraan sosial meningkatkan kesempatan kerja dan dalam pembangunan kompetensi anggur kerja, serta pemerintahan dan menciptakan hubungan industrial kemasyarakatan yang harmonis meningkatkan kesejahteraan pks meningkatnya penberbasis pertanian, peningkatan kesempatan ekonomi wilayah melalui kebutuhan infrastruktur jalan dan pertambangan, kelautan dan berusaha peningkatan kapasitas dan sumber daya air, gambar kondisi klimatologi kabupaten malang ni: koi cus uan bee 3s buskesgehangg ehsangararana pena rka lan menit enam nan nan una itas taat raga ke3 sun: eta an pan nek nata bee mea pi. ann ter lega ea (ea tera sumber rtrwpariwisata serta didukung mengurangi kesenjangan wilayah daya saing ekonomi rakyat meningkatnya kunjungan infrastruktur yang memadai daya saing ekonomi dan berbasis pada potensi wisatawan, peningkatan kesempatan unggulan daerah serta meningkatnya nilai tambah hasil berusaha mendorong terciptanya produksi pertanian( tanaman wirausaha kreatif untuk pangan, hortikultura perkebunan, memberdayakan masyarakat perikanan, dan peternakan), pemerataan meningkatnya jumlah wirausaha pembangunan infrastruktur baru mikro dan kecil, serta teknologi dan informasi meningkatnya nilai tambah peran guna mendongkrak nilai industri dan perdagangan dalam tambah ekonomi wilayah stabilitas perekonomian, menuju kemandirian desa meningkatnya kualitas iklim usaha serta mengurangi kesenjangan dan investasi daerah. antar wilayah,mengembangkan sistem peningkatan kualitas lingkungan mewujudkan meningkatkan kualitas lingkungan pengamanan, perbaikan dan hidup dan resiko bencana keselarasan pembangunan hidup kelestarian lingkungan. dengan tetap memperhatikan tahapan pembembangunan bea aan man tahap tv, isu strategis prioritas pembangunan sasaran tahun kualitas keberlanjutan meningkatnya ketangguhan terhadap lingkungan hidup, resiko bencana sae mengembangkan kerjasama peningkatan tata kelola pemantapan tata kelola meningkatnya akuntabilitas kinerja ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan pemerintahan serta penyelenggaraan pemerintahan yang pemerintahan antar daerah peningkatan inovasi berkualitas: regional maupun internasional. berkelanjutan berbagai meningkatnya kualitas dan kapasitas sektor guna memberikan asn pemerintah daerah: pelayanan publik yang prima: meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi memacu prestasi olah raga seni revolusi mental dan pembangunan revolusi mental dan meningkatnya kualitas peran dan budaya. kebudayaan pembangunan kebudayaan pemuda dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan meningkatnya toleransi dan iklim kehidupan yang komunikasi antara umat bersama, demokratis dan agamis meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat. prioritas program pembangunan kabupaten malang tahun berdasarkan tabel diatas, maka pemerintah kabupaten malang tahun menetapkan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan tahun maka tema atau fokus pembangunan kabupaten malang tahunsedangkan prioritas pembangunan kabupaten malang tahun adalah sebagai berikut:,,,rumusan prioritas rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten malang tahun tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten malang tahun yaitu: pertumbuhan ekonomi sebesar indeks pembangunan manusia ipm) sebesar persentase tingkat kemiskinan sebesar indeks gini sebesar pendapatan perkapita riil sebesar rp. persentase tingkat pengangguran terbuka tpt) sebesar persentase penurunan kasus konflik sosial dan keagamaan sebesar indeks reformasi birokrasi sebesar persentase desa mandiri sebesar indeks pembangunan gender ipg) sebesar persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap pad sebesar indeks kualitas lingkungan hidup ikh) sebesar sedangkan jika disandingkan dengan target target capaian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi jawa timur tahun ini, seperti terlihat dalam tabel bawah ini. tabel keselarasan sasaran pembangunan nasional, sasaran pembangunan provinsi jawa timur dan sasaran pembangunan daerah kabupaten malang malang elammomoaa sawo gap naso tabel keterkaitan permasalahan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah tahun prioritas pembangunan daerah mo| rermastanan) isu strategie ana tingkat pengangguran daya saing penguatan ketahanan terbuka kabupaten ekonomi dan ekonomi wilayah melalui malang masih cukup tinggi, peningkatan peningkatan kapasitas dan hal tersebut disebabkan kesempatan daya saing ekonomi rakyat oleh beberapa faktor yang berusaha berbasis pada potensi diantaranya yaitu kualitas unggulan daerah serta dan kompetensi tenaga mendorong terciptanya kerja kabupaten malang wirausaha kreatif untuk belum memadai sesuai memberdayakan dengan kebutuhan pasar masyarakat tenaga kerja, peningkatan terhadap kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih belum optimal. selain itu, pertumbuhan terhadap ketersediaan tenaga kerja masih belum seimbang dengan penyediaan lapangan pekerjaan. jaminan terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja kabupaten malang juga masih cukup rendah. masih adanya ketimpangan mengurangi pemerataan pembangunan atau kesenjangan kesenjangan infrastruktur serta teknologi ketersediaan infrastruktur wilayah, dan informasi guna wilayah perdesaan dan pemerataan mendongkrak nilai tambah wilayah perkotaan yang ada pembangunan ekonomi wilayah menuju kabupaten malang, infrastruktur kemandirian desa serta adapun permasalahan mengurangi kesenjangan terkait penyediaan antar wilayah, infrastruktur kabupaten malang meliputi: belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi: masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air minum baik skala perkotaan maupun perdesaan, kondisi jaringan irigasi yang belum semua teridentifikasi: kurang optimalnya pemberdayaan sippa sippa dalam menunjang sistem irigasi partisipatif, prioritas pembangunan daerah mo| permasalahan) teu strategie aga kurang orptimalnya kemitraan untuk bidang sumber daya air dengan masyarakat, kurang optimalnya pengelolaan sungai dan pantai permasalahan terkait peningkatan penguatan kualitas, kualitas sumber daya kualitas kompetensi dan daya saing manusia dan kesejahteraan hidup, daya sumber daya manusia sosial kabupaten malang saing sumber berbagai bidang serta adalah belum bertanya daya peningkatan penanganan terhadap kualitas akses manusia, dan masalah kesejahteraan layanan pendidikan. belum kesejahteraan sosial, bertanya ketersediaan sosial sarana dan prasarana pendukung serta masih rendahnya tingkat kompetensi pendidik. selain itu, cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi pks yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level. selain itu, tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan pks masih belum dilakukan secara optimal permasalahan terkait revolusi revolusi mental dan ketentraman sosial mental dan pembangunan kebudayaan kabupaten malang meliputi: pembangunan dalam rangka mewujudkan kesadaran dan kebudayaan iklim kehidupan yang kepatuhan masyarakat demokratis dan agamis terhadap perda perlu ditingkatkan, masih rendahnya penegakan hukum, masih banyaknya gangguan trantibum, belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat: upaya untuk menurunkan angka kriminalitas: pelayanan publik peningkatan pemantapan tata kelola kabupaten malang belum tata kelola pemerintahan serta dilaksanakan secara pemerintahan peningkatan inovasi prioritas pembangunan daerah optimal. hal tersebut berkelanjutan berbagai disebabkan oleh kurangnya sektor guna memberikan sdm untuk pelayanan, pelayanan publik yang masih belum optimalnya prima tertib administrasi kependudukan dan masih belum optimalnya sistem kependudukan terpadu. masih rendahnya kesadaran peningkatan mewujudkan keselarasan pelaku usaha kegiatan atas kualitas pembangunan dengan tetap peraturan perundang lingkungan memperhatikan kualitas undangan bidang hidup dan keberlanjutan lingkungan lingkungan hidup, resiko hidup, resiko bencana dan kurangnya sosialisasi bencana perubahan iklim kepada pelaku usaha atas kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. selain itu, belum terdapat sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal penegakan hukum lingkungan. prioritas. sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan, perikanan, dan peternakan), meningkatnya jumlah wirausaha baru mikro dan kecil, meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian, meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah, meningkatnya skor pola pangan harapan pph). prioritas. sasaranprioritas. sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat meningkatkan kesejahteraan pks meningkatnya pengprioritas. meningkatnya toleransi dan komunikasi antara umat bersamaan sasaran meningkatnya toleransi dan komunikasi antara umat bersamaan, meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan, meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat kabupaten malang. prioritas. sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas meningkatnya kualitas dan kapasitas asn pemerintah daerah meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi prioritassasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup meningkatnya ketangguhan terhadap bencana tabel sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah rkd kabupaten malang tahun prioritas nasional dan sasaran indikator satuan tahun meningkatnya jumlah kunjungan orang penguatan ketahanan memperkuat ketahanan kunjungan wisatawan wisatawan nusantara dan ekonomi wilayah melalui ekonomi untuk pertumbuhan mancanegara peningkatan kapasitas dan berkualitas dan berkeadil meningkatnya nilai persentase kontribusi pdrb pemulihan ekonomi tambah hasil produksi sub sektor tanaman pangan kerakyatan melalui peningkatan pertanian( tanaman nilai tambah sektor sekunder pangan, hortikultura persentase kontribusi pdrb dan pariwisata perkebunan, sub sektor hortikultura peternakan) sub sektor perkebunan sektor peternakan sektor perikanan meningkatnya jumlah persentase pertumbuhan wirausaha baru mikro usaha mikro dan kecilkawasan budidayaool perkebunan rakyat pol perikanan tangkap perikanan budidaya tambak) kawasan peruntukan pertambangan |industri kawasan industri kawasan peruntukan industri pariwisata permukiman permukiman perkotaan poolkawasan lindungpoosasaran pembangunan kabupaten malang tahun prioritas nasional dan target prioritas rkd tahun sasaran indikator satuan prioritas provinsi terkait tahun meningkatnya nilai persentase pertumbuhan tambah peran industri pdrb kategori perdagangan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dalam stabilitas mobil dan sepeda motor perekonomian persentase pertumbuhan pdrb kategori industri pengolahan meningkatnya kualitas realisasi investasi juta iklim usaha dan investasi daerah jumlah investor berskala investor nasional mdn pma) meningkatnya skor pola persentase capaian skor angka pangan harapan pph) pola pangan harapan pph) meningkatnya persentase desa maju desa pemerataan mengembangkan wilayah pembangunan dan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan pemberdayaan infrastruktur serta dan menjamin pemerataan masyarakat desmeningkatnya persentase prasarana jalan pemenuhan kondisi mantap memperkuat infrastruktur kebutuhan untuk mendukung ekonomi dan infrastruktur jalan luas areal layanan irigasi pelayanan dasar dan sumber daya air (ha) prioritas nasional dan tahun peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi meningkatnya sarana persentase penurunan dan prasarana korban kecelakaan lalu transportasi lintas meningkatnya akses persentase akses masyarakat terhadap masyarakat terhadap perumahan layak, prasarana sarana pelayanan air minum lingkungan dasar dan sanitasi perumahan dan permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan meningkatnya kualitas indeks pendidikan angka penguatan kualitas, meningkatkan sdm pelayanan pendidikan kompetensi dan daya saing berkualitas dan berprioritas nasional dan tahun meningkatnya derajat angka usia harapan tahun kesehatan masyarakat hidup meningkatnya tingkat partisipasi pemenuhan angkatan kerja kecukupan pangan masyarakat meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis meningkatkan persentase pks yang kesejahteraan pkstahun meningkatnya indeks pemberdayaan penarustamaan gender idg) gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak meningkatnya persentase angka pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk penduduk meningkatnya persentase penanganan revolusi mental dan revolusi metal dan toleransi dan kasus konflik sosial pembangunan kebudayaan pembangunan kebudayaan komunikasi antara dalam rangka mewujudkan umat bersamaan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai nilai budaya lokal meningkatnya persentase penurunan kasus stabilitas sosial dan pelanggaran perda man penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat meningkatkan persentase organisasi partisipasi aktif pemuda yang aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaanpersentase situs cagar pelestarian seni dan budaya yang dilestarikan kebun lokal dalam kehidupan persentase peni budaya bermasyarakat yang dilestarikan kabupaten malang meningkatnya nilai sakit angka pemantapan tata| memperkuat stabilitas akuntabilitas kinerja kelola pemerintahan serta polhukhankam dan penyelenggaraan peningkatan inovasi transformasi pelayanan publik pemerintahan yang opini bpk opini wtp berkelanjutan berbagai berkualitas sektor guna memberikan nilai ppd angka tinggi play anan publik yang peningkatan ketentraman, prima ketertiban umum dan indeks integritas angka peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kab. malang publik bagi masyarakat jawa timur meningkatnya kualitas indeks profesionalitas angka dan kapasitas asn asn pemerintah daerah meningkatnya persentase pad terhadap kemandirian fiskal total pendapatan daerah meningkatnya indeks kepuasan kepuasan masyarakat masyarakat ikm) terhadap layanan pemerintah daerahindeks sistem angka pemanfaatan teknologi pemerintahan berbasis informasi komunikasi elektronik spe) meningkatkan kualitas indeks kualitas air angka mewujudkan membangun lingkungan lingkungan hidup keselarasan pembangunan hidup dan meningkatkan dengan tetap ketahanan bencana dan memperhatikan kualitas perubahan iklim keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim indeks kualitas tutupan angka peningkatan ketahanan lahan bencana dan kualitas lingkungan hidup meningkatnya indeks resiko bencana angka ketangguhan terhadap bencana memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi jawa timur dan kabupaten malang sebagaimana tersebut diatas, menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan nasional, provinsi jawa timur dan kabupaten malang. dimana pada masing masing prioritas pembangunan terdapat prioritas pembangunan yang saling mendukung. dengan demikian terdapat sinergitas pembangunan antara nasional, provinsi jawa timur dan kabupaten malang. tabel keselarasan rancangan prioritas pembangunan nasional, provinsi jawa timur dan kabupaten malang tahun isu strategis pembangunan provinsi provinsi jawa timur kabupaten malang nasional daya saing memperkuat pemulihan penguatan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekonomi ekonomi wilayah peningkatan ekonomi untuk kerakyatan melalui peningkatan kesempatan pertumbuhan melalui kapasitas dan daya berusaha berkualitas dan peningkatan nilai saing ekonomi rakyat berkeadilan tambah sektor berbasis pada potensi sekunder dan unggulan daerah pariwisata serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat mengurangi mengembangkan penguatan pemerataan kesenjangan wilayah konektivitas antar pembangunan wilayah untuk wilayah dalam infrastruktur serta mengurangi upaya teknologi dan kesenjangan pemerataan hasil informasi guna dan menjamin pembangunan mendongkrak nilai pemerataan serta peningkatan tambah ekonomi layanan wilayah menuju infrastruktur kemandirian desa serta mengurangi pemerataan memperkuat peningkatan kesenjangan antar pembangunan infrastruktur kemandirian wilayah. infrastruktur untuk pangan dan mendukung pengelolaan ekonomi dan sumber daya pelayanan energi dasar peningkatan meningkatkan peningkatan penguatan kualitas, kualitas sdm kualitas kompetensi dan daya hidup, daya berkualitas dan pendidikan, saing sumber daya saing sumber berdaya saing kesehatan, manusia berbagai daya manusia, produktivitas dan bidang serta dan daya saing peningkatan kesejahteraan ketenagakerjaan penanganan masalah sosial serta pengentasan kesejahteraan sosial kemiskinan isu strategis pembangunan provinsi provinsi jawa timur kabupaten malang nasional revolusi revolusi metal peningkatan revolusi mental dan mental dan dan kepedulian sosial pembangunan pembangunan pembangunan dan pelestarian kebudayaan dalam kebudayaan kebudayaan nilai nilai budaya rangka mewujudkan lokal iklim kehidupan yang demokratis dan agamis. peningkatan membangun peningkatan mewujudkan kualitas lingkungan ketahanan keselarasan lingkungan hidup dan bencana dan pembangunan hidup dan meningkatkan kualitas dengan tetap resiko bencana ketahanan lingkungan hidup memperhatikan bencana dan kualitas perubahan keberlanjutan iklim lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim peningkatan memperkuat peningkatan pemantapan tata tata kelola stabilitas ketentraman, kelola pemerintahan pemerintahan polhukhankam ketertiban umum serta peningkatan dan dan peningkatan inovasi berkelanjutan transformasi kualitas pelayanan berbagai sektor pelayanan publik bagi guna memberikan publik masyarakat pelayanan publik jawa timur ang prima tabel matrik prioritas dan program pembangunan rkd kabupaten malang tahun program target tahun2022 prioritas target yudikatif daerah sasaran indikator satuan tahun pembangunan dan kinerja tahun meningkat jumlah orang penguatan ketahanan dinas pariwisata dan kebudayaan nya kunjungan ekonomi wilayah kunjungan wisatawan melalui peningkatan program prosentase pembinaan dinas wisatawan nusantara kapasitas dan daya pengembangan lembaga adat pariwisata dan dan saing ekonomi kebudayaan dibandingkan dengan kebudayaan mancanegara rakyat berbasis pada jumlah lembaga adat potensi unggulan program persentase kelompok dinas daerah serta pengembangan kesenian yang dibina pariwisata dan mendorong kesenian kab. malang kebudayaan terciptanya tradisional wirausaha kreatif program persentase jumlah dinas untuk dayak pengelolaan koleksi yang pariwisata dan bergaya kan permusuhan dipamerkan dibanding kebudayaan masyarakat den ialah koleksi gan julia eks1tahun program program meningkat persentase dinas tanaman pangan, hortikultura dan nilai kontribusi perkebunan tambah pdrb sub hasil sektor program persentase penyediaan dinas tanaman produksi tanaman penyediaan dan sarana pendukung pangan, pertanian pangan pengembangan usaha tani hortikultura tanaman sarana pertanian perkebunan dan pangan, persentase pertanian ( o) perkebunan hortikultura kontribusi perkebunan pdrb sub program persentase penyediaan dinas tanaman perikanan, sektor penyediaan dan prasarana pendukung pangan, dan hortikultura pengembangan usaha tani hortikultura peternakan) prasarana pertanian perkebunan dan persentase pertanian perkebunan kontribusi pdrb sub sektor program persentase pengendalian dinas tanaman perkebunan pengendalian dan penanggulangan pangan, dan bencana pertanian hortikultura penanggulangan dan bencana perkebunan pertanian program persentase kelembagaan dinas tanaman penyuluhan petani yang meningkat pangan, pertanian kapasitasnya unit): hortikultura jumlah bp3k yang dan meningkat kapasitasnya perkebunan kontribusi program peningkatan efisiensi dinas peternakan penyediaan dan produksi dan peternakan pengembangan peningkatan dan kesehatan sarana produktivitas hewan pertanian peternakantahun program program program persentase penyediaan dinas penyediaan dan dan pengembangan peternakan pengembangan prasarana peternakan dan kesehatan prasarana hewan pertanian program persentase pengendalian dinas pengendalian kesehatan hewan dan peternakan kesehatan kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan dan veteriner hewan kesehatan masyarakat veteriner program persentase izin usaha dinas perizinan usaha peternakan peternakan pertanian dan kesehatan hewan program persentase pelaksanaan dinas penyuluhan penyuluhan peternakan peternakan pertanian dan kesehatan hewan kontribusi program persentase peningkatan dinas perikanan pengelolaan jumlah produksi perikanan perikanan perikanan tangkap tangkap program persentase peningkatan dinas pengelolaan jumlah produksi perikanan perikanan perikanan budidaya budidaya program cakupan wilayah yang dinas pengawasan dipantau dari kegiatan perikanan sumber daya yang melanggar kelautan dan kelestarian sumber daya perikanan kelautan dan perikanan tahun program program program persentase peningkatan dinas pengolahan jumlah produksi ikan perikanan dan pemasaran olahan hasil perikanan meningkat persentase dinas koperasi dan usaha mikro menengah jumlah pertumbuhan wirausaha umkm baru mikro persentase program persentase pemenuhan dinas koperasi dan kecil koperasi aktif pengawasan pengawasan dan dan usaha dan pemeriksaan koperasi mikro pemeriksaan koperasi program persentase pemenuhan dinas koperasi penilaian penilaian kesehatan dan usaha kesehatan ksp usp koperasi mikro ksp usp koperasi program persentase koperasi dinas koperasi pendidikan dan yang diberikan dan usaha latihan pendidikan dan mikro pengoperasian pelatihan pengoperasian program persentase koperasi dinas koperasi pemberdayaan yang diberikan dan usaha dan pemberdayaan dan mikro perlindungan perlindungan koperasi koperasi program persentase usaha mikro dinas koperasi pemberdayaan yang diberikan fasilitasi dan usaha usaha pemberdayaan usaha mikro menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) program persentase usaha mikro dinas koperasi pengembangan yang diberikan fasilitasi dan usaha umkm pengembangan usaha mikro tahun program program meningkat persentase dinas perindustrian dan perdagangan nilai pertumbuhan tambah pdrb peran kategori program prosentase pelaku dinas industri dan perdagangan perizinan dan usaha yang mendapat perindustrian perdagangan besar dan pendaftaran fasilitas pelayanan dan dalam eceran, perusahaan penerbitan perizinan perdagangan stabilitas reparasi dan pendaftaran perekonomian mobil dan perusahaan sepeda motor persentase program prosentase peningkatan dinas pertumbuhan peningkatan sarana distribusi perindustrian pdrb sarana perdagangan dan kategori distribusi perdagangan industri perdagangan pengolahan program prosentase stabilitas dinas stabilisasi harga barang perindustrian harga barang kebutuhan pokok dan dan kebutuhan barang penting perdagangan pokok dan barang penting program persentase pembinaan dinas pengembangan pelaku usaha ekspor perindustrian ekspor dan perdagangan program persentase alat a alat dinas standardisasi ukur, takar, timbang perindustrian dan dan perlengkapannya dan perlindungan (http) bertanda tera perdagangan konsumen sah yang berlaku program persentase pelaksanaan dinas penggunaan promosi penggunaan perindustrian dan pemasaran produk dalam negeri dan produk dalam tingkat kabupaten kota perdagangan negeri sasaran pembangunan kabupaten malang target tahun2022 prioritas target mpikatir daerah sasaran indikator satuan tahun pembangunan dan kinerja tahun program persentase pemenuhan dinas perencanaan dukungan perencanaan perindustrian dan dan pembangunan dan pembangunan industri dalam satu perdagangan industri tahun program persentase pengendalian dinas pengendalian izin usaha industri perindustrian izin usaha dalam satu tahun dan industri perdagangan kabupaten kot program persentase pemenuhan dinas pengelolaan dukungan pengelolaan perindustrian sistem sistem informasi dan informasi industri nasional dalam perdagangan industri satu tahun nasional meningkat realisasi juta dinas penanaman modal dan pelayanan kualitas investasi terpadu satu pintu iklim usaha jumlah program peningkatan nilai dinas dan investor pengembangan investasi penanaman investasi berskala iklim modal dan daerah nasional investor penanaman pelayanan (mdn pma) modal terpadu satu pintu program penambahan jumlah dinas promosi investor berusaha penanaman penanaman modal dan modal pelayanan terpadu satu pintu tahun program program program indeks kepuasan dinas pelayanan masyarakat atas penanaman penanaman pelayanan terpadu satu modal dan modal pintu pelayanan terpadu satu pintu program peningkatan kepatuhan dinas pengendalian perusahaan terhadap penanaman pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penanaman modal pelayanan modal terpadu satu pintu program persentase data dinas pengelolaan perusahaan yang penanaman data dan sistem terverifikasi secara modal dan informasi online pelayanan penanaman terpadu satu modal pintu meningkat skor pola angka dinas ketahanan pangan skor pola pangan pangan harapan pph) harapan program persentase infrastruktur dinas (pph) pengelolaan dalam mendukung ketahanan sumber daya kemandirian pangan pangan ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan program persentase cadangan dinas peningkatan pangan ketahanan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan persentase capaian dinas masyarakat angka kecukupan ketahanan energi ake) pangan tahun program program program persentase penanganan dinas penanganan desa rentan pangan ketahanan kerawanan pangan pangan program persentase keamanan dinas pengawasan dan mutu pangan ketahanan keamanan pangan pangan meningkat persentase desa pemerataan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa nya desa maju pembangunan pembangun infrastruktur serta program persentase fasilitasi dinas dan teknologi dan penataan desa penataan desa pemberdayaan pemberdayaan informasi guna masyarakat mendongkrak nilai dan desa masyarakat tambah ekonomi desa wilayah menuju program persentase fasilitasi dinas kemandirian desa peningkatan kerjasama desa pemberdayaan serta mengurangi kerjasama desa masyarakat kesenjangan antar dan desa wilayah, program persentase fasilitasi dan dinas administrasi pembinasaan pemberdayaan pemerintahan administrasi pemerintah masyarakat desa desa dan desa program persentase dinas pemberdayaan pemberdayaan lembaga pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa masyarakat kemasyarakatan dan lembaga adat desa dan desa lembaga adat dan masyarakat hukum adat sasaran pembangunan kabupaten malang program meningkat persentase dinas pekerjaan umum bina marga nya prasarana pemenuhan jalan kondisi program persentase pengelolaan dinas kebutuhan mantap pengelolaan dan pengembangan pekerjaan infrastruk luas areal dan sistem drainase dalam umum bina tur jalan layanan pengembangan satu tahun marga dan sumber irigasi (ha) sistem daya air drainase program jumlah dokumen dinas penyelenggara penyelenggaraan jalan pekerjaan jalan kabupaten yang disusun umum bina marga program jumlah dokumen dinas penyelenggara penyediaan pekerjaan lalu lintas perlengkapan jalan umum bina dan angkutan jalan kabupaten yang marga jalan (lla disusun dinas pekerjaan umum sumber bayar program persentase dinas pengelolaan meningkatkan pekerjaan sumber daya pengelolaan sumber umum sumber air daya air daya air dspertahahan program presentase pengelolaan dinas pengelolaan izin lokasi yang pertanahan izin lokasi dilakukan kabupaten malang program persentase penyelesaian dinas penyelesaian sengketa tanah garapan pertanahan sengketa tanah garapan tahun program program program presentase pemenuhan dinas penyelesaian ganti rugi dan santunan pertanahan ganti kerugian tanah untuk dan santunan pembangun dalam tanah untuk santunan pembangunan program persentase jumlah dinas redistribusi objek tanah yang pertanahan tanah, serta redistribusi yang ganti kerugian terealisasi program tanah kelebihan maksimum dan tanah absence program persentase dinas pengelolaan tertanganinya tanah pertanahan tanah kosong kosong didalam (satu) daerah kabupaten program persentase pengelolaan dinas pengelolaan izin membuka tanah pertanahan izin membuka tanah program persentase dinas pendayagunaan pendayagunaan tanah pertanahan tanah yang tertera dengan baik nya sarana penurunan dan korban program persentase peningkatan dinas prasarana kecelakaan penyelenggara pelayanan angkutan perhubungan transportasi lalu lintas lalu lintas wilayah kabupaten dan angkutan malang jalan (lla) tahun program program nya akses akses cipta karya masyarakat masyarakat program persentase penduduk dinas terhadap terhadap pengelolaan yang mendapatkan perumahan, perumahan prasarana dan akses air minum kawasan layak, sarana pengembangan permukiman pelayanan lingkungan sistem dan cipta air minum dasar penyediaan air karya dan sanitasi perumahan minum dan program persentase penduduk dinas permukiman, pengelolaan yang terlayani sarana perumahan, beserta dan pengelolaan air limbah kawasan penataan pengembangan permukiman ruang dan sistem air dan cipta bangunan limbah karya program persentase penyediaan dinas pengelolaan sistem jaringan drainase perumahan, dan skala kawasan dan kawasan pengembangan skala kota permukiman sistem dan cipta drainase karya program persentase penyediaan dinas pengembangan jalan lingkungan perumahan, permukiman permukiman skala kawasan kawasan dan skala kota permukiman dan cipta karya program persentase bangunan dinas penataan terkondisi baik dan perumahan, bangunan representatif (aset kawasan gedung pemkab malang) permukiman dan cipta karya tahun program program program persentase luasan dinas penyelenggara permohonan perumahan, penataan rekomendasi kawasan ruang pemanfaatan ruang permukiman yang sesuai berdasarkan dan cipta luas rencana kawasan karya budidaya program persentase perumahan dinas pengembangan yang sudah dilengkapi perumahan, perumahan psu prasarana, sarana kawasan dan utilitas umum) permukiman dan cipta karya program presentase dokumen dinas kawasan legalisasi rencana perumahan, permukiman pembangunan dan kawasan pengembangan kawasan permukiman permukiman dan dan cipta permukiman kumuh karya yang tepat waktu program persentase ruang dinas pengelolaan terbuka hijau rth) perumahan, keanekaragaman publik yang terkelola kawasan permukiman (kehati) dan cipta karya kualitas pendidikan kompetensi dan daya pelayanan saing sumber daya program persentase cakupan dinas pendidikan manusia berbagai pengelolaan capaian indikator spm pendidikan bidang serta pendidikan paud diknas peningkatan kabupaten malang penanganan masalah program persentase dinas kesejahteraan sosial, pengembangan meningkatnya kualitas pendidikan kurikulum dan mutu lembaga:tahun program program program persentase dinas pendidik dan meningkatnya pendidikan tenaga kompetensi serta kependidikan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan paud, dan smp diasperpostaraa dan harapantahun program program derajat harapan program persentase rata rata dinas kesehatan "up pemenuhan capaian pelayanan kesehatan masyarakat upaya kesehatan sesuai kesehatan standar pelayanan perorangan minimal dan upaya prosentase pemenuhan kesehatan kapasitas sumber daya persen masyarakat manusia kesehatan sesuai standar program prosentase pemenuhan dinas peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan kapasitas manusia kesehatan sumber daya sesuai standar manusia kesehatan program prosentase sediaan dinas sediaan farmasi alata kesehatan farmasi, alat kesehatan dan makanan kesehatan dan minuman sesuai makanan standar minuman program prosentase desa siaga dinas pemberdayaan purnama dan kesehatan masyarakat mandiri bidang kesehatan prosentase desa siaga purnama dan mandiri persenbsrpranjuruhan program persentase pemenuhan rsud pemenuhan sarana prasarana kanjuruhan upaya peralatan sesuai standar kesehatan kelas rumah sakit perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (rsudlawang program presentase sarana rsud lawang pemenuhan prasarana dan peralatan upaya rumah sakit kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat meningkat tingkat dinas tenaga kerja kan partisipasi kerapatan daratan program persentase perencanaan dinas tenaga kompetensi perencanaan tenaga kerja dalam satu kerja angkatan tenaga kerja tahun so) kerja, serta program persentase pelatihan dinas tenaga mencipta pelatihan kerja kerja dan produktivitas kerja kan dan tenaga kerja dalam satu hubungan produktivitas tahun (s0) industrial tenaga kerja yang program persentase penempatan dinas tenaga harmonis penempatan tenaga kerja dalam satu kerja tenaga kerja tahun so) program persentase hubungan dinas tenaga hubungan industrial dalam satu kerja industrial tahun (s0) tahun program program program persentase dinas tenaga pembangunan pembangunan kawasan kerja kawasan transmigrasi dalam satu transmigrasi tahun (s0) pks yang program persentase masyarakat dinas sosial kesejahteraan memperoleh pemberdayaan yang meningkat dalam pks bantuan sosial kepedulian sosial sosial persentase program persentase pks yang 100y6 dinas sosial pks skala penanganan mendapatkan pelayanan yang warga negara penanganan warga memperoleh migran korban negara migran korban bantuan tindak tindak kekerasan sosial untuk kekerasan pemenuhan kebutuhan dasar program persentase pks yang 100y6 dinas sosial rehabilitasi mendapatkan pelayanan sosial rehabilitasi sosial program persentase pks yang 100y6 dinas sosial perlindungan mendapatkan pelayanan dan jaminan perlindungan dan sosial jaminan sosial program persentase korban dinas sosial penanganan bencana alam dan bencana korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tahun program program program persentase terciptanya dinas sosial pengelolaan fungsi tmp sebagai taman makam sarana pelestarian nilai pahlawan nilai kepahlawanan, kepeloporan dan perintisan meningkat indeks dinas pemberdayaan perempuan dan nya pemberdayaan perlindungan anak penarustam gender aan gender, idg) program persentase program pug dinas pemberdayaan pengarusutama dan pemberdayaan pemberdayaan dan gender dan perempuan yang sudah perempuan dan pelindo pemberdayaan dievaluasi melalui perlindungan ngan perempuan analisis gender setiap anak perempuan tahunnya dan anak program persentase layanan dinas perlindungan perempuan korban pemberdayaan perempuan kekerasan perempuan dan perlindungan anak program prosentase layanan dinas peningkatan peningkatan kualitas pemberdayaan kualitas keluarga perempuan dan keluarga perlindungan anak program persentase anak yang dinas pemenuhan hak terpenuhi hak dasarnya pemberdayaan anak (pha) (akte kelahiran, sekolah) perempuan dan perlindungan anak tahun program program program persentase layanan anak dinas perlindungan korban kekerasan pemberdayaan khusus anak perempuan dan perlindungan anak nya angka berencana pengendalian pertumbuhan program persentase perangkat dinas jumlah penduduk pengendalian daerah dinas atau pengendalian penduduk penduduk badan) yang menyusun penduduk dan dan memanfaatkan keluarga rancangan induk berencana pengendalian penduduk program persentase unmetneed dinas pembinaan pengendalian keluarga penduduk dan berencana (kb) keluarga berencana program persentase anggota dinas pemberdayaan kelompok kegiatan yang pengendalian dan ber kb penduduk dan peningkatan keluarga keluarga berencana sejahtera (ks) tani penanganan pembangunan dalam program persentase peningkatan badan dan sosial rangka mewujudkan penguatan ideologi pancasila dan kesatuan komunikasi iklim kehidupan yang ideologi karakter bangsa bangsa dan pancasila dan politik antara demokratis dan karakter umat agamis kebangsaan bersamaan tahun program program program persentase peningkatan badan peningkatan peran partai politik dan kesatuan peran partai lembaga pendidikan bangsa dan politik dan politik dalam politik lembaga pengembangan etika pendidikan serta budaya politik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik program persentase peningkatan badan pemberdayaan pengawasan terhadap kesatuan dan pengawasan ormas bangsa dan organisasi politik kemasyarakatan program persentase tingkat badan pembinaan dan pembinaan ketahanan kesatuan pengembangan ekonomi, sosial dan bangsa dan ketahanan budaya politik ekonomi, sosial, dan budaya program persentase peningkatan badan peningkatan kewaspadaan nasional kesatuan kewaspadaan dan peningkatan bangsa dan nasional dan kualitas dan fasilitasi politik peningkatan penanganan konflik kualitas dan sosial fasilitasi penanganan konflik sosial tahun program program stabilitas penurunan sosial dan kasus program persentase program satuan polisi pelindo pelanggaran peningkatan peningkatan pamong praja ngan perda ketenteraman ketenteraman dan masyarakat penanganan dan ketertiban ketertiban umum gangguan umum ketertiban umum dan ketertiban masyarakat persentase program presentase program satuan polisi penurunan pencegahan, pencegahan, pamong praja kasus penanggalan penanggulangan, pelanggaran ngan, penyelamatan perda penyelamatan kebakaran dan kebakaran dan penyelamatan non penyelamatan kebakaran non kebakaran kan organisasi partisipasi pemuda yang program persentase penyediaan dinas pemuda aktif aktif pengembangan dan peningkatan sarana dan olahraga pemuda kapasitas daya dan prasarana dalam saing kepemudaan dan pembangun kepemudaan olahraga muda program persentase dinas pemuda pengembangan pengembangan dan olahraga kapasitas daya kapasitas daya saing saing keolahragaan keolahragaan program persentase dinas pemuda pengembangan pengembangan dan olahraga kapasitas kapasitas kepramukaan kepramukaan tahun program program meningkat persentase dinas pariwisata dan kebudayaan situs cagar pelestarian budaya yang program prosentase pembinaan dinas kebudayaan pengembangan lembaga adat pariwisata dan lokal dalam kebudayaan dibandingkan dengan kebudayaan kehidupan jumlah lembaga adat bermasyara persentase program persentase kelompok dinas kat seni budaya pengembangan kesenian yang dibina pariwisata dan kabupaten yang kesenian kab. malang kebudayaan malang dilestarikan tradisional program persentase jumlah dinas pengelolaan koleksi yang pariwisata dan permusuhan dipamerkan dibanding kebudayaan dengan jumlah koleksisasaran pembangunan kabupaten malang capaian target tahun program macet prioritas rkd prioritas target pagu perangkat tahun indikatif daerah sasaran indikator satuan tahun pembangunan indikator kinerja tarun program meningkat nilai sakit angka pemantapan tata sekretariat nya kelola pemerintahan daerah akuntabilitas serta peningkatan kinerja opini bpk inovasi berkelanjutan program prosentase bahan sekretariat penyelenggara berbagai sektor pemerintahan perumusan, daerah tan sea nilai ppd guna bebaskan dan pemantauan dan pemerintah pelayanan publik kesejahteraan evaluasi kebijakan indeks angka rakyat pemerintahan dan yang yang prima berkualitas integritas kesejahteraan rakyat pemerintah kab. malang program persentase bahan sekretariat perekonomian perumusan, daerah dan pemantauan dan pembangunan evaluasi kebijakan perekonomian dan pembangunan badan perencanaan pembangunan daerah program persentase dokumen badan perencanaan, perencanaan perencanaan pengendalian pembangunan daerah pembangunan dan evaluasi yang ditetapkan sesuai daerah pembangunan aturan perundang daerah undangan persentase pengendalian badan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerahtahun program program program persentase kesesuaian badan koordinasi dan senja terhadap rkd perencanaan sinkronisasi bidang infrastruktur pembangunan perencanaan dan kewilayahan daerah pembangunan daerah persentase kesesuaian badan senja terhadap rkd perencanaan bidang pemerintahan pembangunan dan pembangunan daerah manusia persentase kesesuaian badan senja terhadap rkd perencanaan bidang perekonomian pembangunan dan sda sumber daya daerah alam) badan keuangan dawasetdaerah program prosentase keuangan badan pengelolaan daerah yang dikelola keuangan dan keuangan sesuai standart aset daerah daerah akuntansi pemerintahan (sap) program prosentase barang milik badan pengelolaan daerah yang dikelola keuangan dan barang milik dengan baik aset daerah daerah @msearogat program presentase penyelesaian inspektorat penyelenggara dokumen pemeriksaan pengawasan secara tepat waktu so) program presentase penyelesaian inspektorat perumusan dokumen evaluasi kebijakan, secara tepat waktu yo) pendampingan, dan asistensi tahun program program badan penelitian dan pengembangan rah program persentase hasil badan penelitian dan kegiatan kebimbangan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan pengembangan daerah strategi pembangunan daerah pemkab malang nya kualitas profesionalitas daya manusia dan asn program persentase pelaksanaan badan kapasitas kepegawaian dan pengembangan kepegawaian asn daerah sumber daya manusia dan pemerintah pengembangan daerah sumber daya manusia program persentase asn yang 100y6 badan pengembangan mengikuti pendidikan kepegawaian sumber daya dan pelatihan dan manusia pengembangan sumber daya manusia diri pad terhadap program capaian penerimaan badan apek pendapatan pengelolaan pendapatan sektor pajak pendapatan daerah pendapatan daerah, daerah daerah ((realisasi target) yo| meningkat indeks nya kepuasan kepuasan masyarakat masyarakat ikm) terhadap layanan pemerintah daerah tahun program program dinas kependudukan dan enc ata trans,) oo program meningkatnya dinas pendaftaran persentase kepemilikan kependudukan penduduk dokumen pendaftaran dan penduduk pencatatan sipil program meningkatnya dinas pencatatan persentase kepemilikan kependudukan sipil dokumen pencatatan dan sipil pencatatan sipil program persentase laporan dinas pengelolaan kependudukan kependudukan informasi diterbitkan sesuai dan administrasi dengan waktu yang pencatatan kependudukan telah ditentukan sipil persentase opd yang dinas melaksanakan kependudukan perjanjian kerjasama dan pemanfaatan data pencatatan sipil program persentase ketersediaan dinas pengelolaan profil kependudukan kependudukan profil dan kebutuhan data dan kependudukan kependudukan lainnya pencatatan bagi pemangku sipil kepentingan bius perusakan dan kerrsiaysasaran pembangunan kabupaten malang programdprd program persentase pemenuhan sekretariat dukungan pelaksanaan tugas dan dprd pelaksanaan fungsi dprd dalam dan fungsi satu tahun dprd rama tan urn program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan pupupuun pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun termatankeatang program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan gantantantanggantasembokasembon ketentraman dan ketertiban umum dan ketertiban dalam satu tahun umum program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan urusan kasembosembon pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun tahun program program program persentase pemenuhan kecamatan penyelenggara dukungan manajemen lawapemberdayaan dukungan manajemen pemenuhan kecamatan koordinasi dukungan manajemen lawaaraan dukungan manajemen lawanglawakecamatan swg ari program persentase pemenuhan kecamatan penyelenggara dukungan singosari penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan dan dan pelayanan pelayanan publik dalam publik satu tahun yo) program persentase pemenuhan kecamatan pemberdayaan dukungan singosari masyarakat pemberdayaan desa dan masyarakat desa dan kelurahan kelurahan dalam satu tahun so) program persentase pemenuhan kecamatan koordinasi dukungan koordinasi singosari ketentraman ketentraman dan dan ketertiban ketertiban umum dalam umum satu tahun program persentase pemenuhan kecamatan penyelenggara dukungan singosari urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan umum umum dalam satu tahun so) program persentase pemenuhan kecamatan pembinaan dan dukungan pembinaan singosari pengawasan dan pengawasan pemerintahan pemerintahan desa desa dalam satu tahun so) kecamatan karangpios0) program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan karangploso pemerintahan dan pemerintahan pelayanan publik dalam dan pelayanan satu tahun s6)rangploso ketentraman dan ketertiban umum dan ketertiban dalam satu tahun s6) umum program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan urusan karangplosorangploso pengawasan pemerintahan desa pemerintahan yang dilaksanakan desa dalam satu tahun so) kesamaan program persentase pemenuhan kecamatan dau penyelenggara dukungan manajemendau koordinasi dukungan manajemensasaran pembangunan kabupaten malang program program persentase pemenuhan kecamatan dau penyelenggara dukungan manajemen urusan perkantoran untuk pemerintahan menunjang umum penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (ve) program persentase pemenuhan kecamatan dau pembinaan dan pembinaan dan pengawasan pengawasan pemerintah pemerintahan desa desa program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan pakispakis masyarakat masyarakat desa dan desa dan kelurahan dalam satu kelurahan tahun (s0) program persentase kegiatan kecamatan koordinasi koordinasi dan pakis ketentraman ketertiban umum yang dan ketertiban dilaksanakan dalam umum satu tahun program persentase kegiatan kecamatan penyelenggara penyelenggaraan urusan pakis urusan pemerintahan umum pemerintahan umum gambar peta rancangan sistem kewilayahan kabupaten malang wilayah pengembangan wp.i wp.vi) ad air bondan dili bag maa kaa paten movie rri anna mali patin pati ela wp) jun jae na) sena iwa bea unn kuan, man sumber rtrw kabupaten malang tahun potensi pertanian kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan holtikultura. bila dibagi menurut penggunaan tanahnya, maka kawasan pertanian terbagi menjadi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, holtikultura, dan peternakan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. pertanian lahan basah pertanian lahan basah kabupaten malang terletak kecamatan donomulyo, kecamatan kalibaru, kecamatan bantu, kecamatanpakis pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun program presentase pemenuhan kecamatan penyelenggara dukungan manajemen jaburosentase pemenuhan kecamatan koordinasi dukungan manajemen jaburosentase pemenuhan kecamatan penyelenggara dukungan manajemen jabung urusan perkantoran untuk pemerintahan menunjang umum penyelenggaraan urusan pemerintah umum program prosentase pemenuhan kecamatan pembinaan dan pembinaan dan jabuheo tan tom paa program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan tumpumpmpatumpang pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun kermmatarporcorusihg program persentase pemenuhan kecamatan penyelenggara dukungan manajemen poncokusumotahun program program program persentase pemenuhan kecamatan koordinasi dukungan manajemen poncokusumoponcokusumo urusan perkantoran untuk pemerintahan menunjang umum penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yo) program persentase pemenuhan kecamatan pembinaan dan pembinaan dan poncokusumo pengawasan pengawasan pemerintah pemerintahan desa desa kecamatan bululawang program persentase pemenuhan kecamatan penunjang dukungan manajemen bululawang urusan perkantoran dan pemerintahan penunjang kinerja daerah perangkat daerah kabupaten dalam satu tahun so) kota program persentase pemenuhan kecamatan pemberdayaan dukungan manajemen bulusasaran pembangunan kabupaten malang program program jumlah program kecamatan penyelenggara penyelenggaraan urusan bululawang urusan pemerintahan umum pemerintahan umum kecamatan gordangtet program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan gondanglegondanglegondanglegigondanglegi pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun kecamatan pagelaran program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan pagelaran pemerintahan dan pemerintahan pelayanan publik dalam dan pelayanan satu tahun publik tahun program program program persentase kegiatan kecamatan koordinasi koordinasi ketentraman pagelaran ketentraman dan ketertiban umum dan ketertiban dalam satu tahun (s0) umum program persentase pembinaan kecamatan pembinaan dan dan pengawasan pagelaran pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun eta program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan tainaainaintainan pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun sasaran pembangunan kabupaten malang program kecamatan batur program persentase pemenuhan kecamatan penyelenggara dukungan manajemen bantukoordinasi dukungan manajemen bantubantubantu pengawasan pengawasan pemerintah pemerintah desa desa kecamatan gedangan program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan gedangagedangedanggedanganinerja kecamatan penyelenggara penyelenggaraan tugas pajakpajakpajakpajak pengawasan umum pemerintahan pemerintahan kecamatan yang desa memfasilitasi yo) bea program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan turebinaan kecamatan pemberdayaan dan pengawasan turen masyarakat pemerintahan desa yang desa dan dilaksanakan dalam kelurahan satu tahun program persentase kegiatan kecamatan koordinasi koordinasi ketentraman turren urusan pemerintahan umum pemerintahan yang dilaksanakan umum dalam satu tahun so) tebamamanpamat program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan sampitpemberdayaan pemberdayaan sampit masyarakat masyarakat desa dan desa dan kelurahan kelurahan program persentase kegiatan kecamatan koordinasi koordinasi ketentraman sampitsampitampit pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun tec mammal padanya program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan ampelgadimpelgadiampelgadimpelgaditirtoyudirtoyudoirtoyudo urusan pemerintahan umum pemerintahan yang dilaksanakan umum dalam satu tahun so)upaya mempertahankan luasan pertanian lahan basah kabupaten malang juga dapat dilakukan dengan cara pengembangan prasarana pengairan irigasi, pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur, penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain, untuk mempertahankan lumbung pangan dan pengendalian ketat terhadap pertanian lahan basah, diperlukan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b) dan penetapan lahan cadangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan dan penambahan bendungan irigasi baru sehingga dapat mencetak sawah baru, diantaranya bendungan lesti iii yang akan dibangunkan turen, serta perubahan lahan pertanian sebagai sawah maupun lahan kering diikuti oleh pencetakan sawah baru. adapun arahan pengelolaan pertanian lahan basah kabupaten malang adalah sebagai berikut sawah beririgasi teknis harus dipertahankan ulasannya. pada pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi. lahan sawah non kp2b dapat dialihfungsikan pada setiap daerah irigasi d.i) maksimum dengan mengganti tahun program program program persentase pembinaan kecamatan pembinaan dan dan pengawasan tirtoyudo pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun era sumber era program persentase pemenuhan kecamatan penyelenggara dukungan manajemen sumbermanjin perkantoran dan wetan pemerintahan penunjang kinerja dan pelayanan perangkat daerah dalam publik satu tahun program persentase kegiatan kecamatan penyelenggara koordinasi ketentraman sumbermanjin urusan dan ketertiban umum wetan pemerintahan dalam satu tahun so) umum program persentase pembinaan kecamatan pembinaan dan dan pengawasan sumbermanjin pengawasan pemerintahan desa yang wetanepanjepelaksanaan kecamatan pemberdayaan pemberdayaan kepanjen masyarakat kelurahan yang desa dan diselenggarakan dalam kelurahan tahun program persentase kegiatan kecamatan koordinasi koordinasi ketentraman kepanjepanjeepanjen pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun becmmremparsat program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan pakistanpakistanipakistaniakistani pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun kecamatan atu program persentase kesesuaian kecamatan penyelenggara penyelenggaraan ngajusesuaian kecamatan koordinasi koordinasi upaya ngaju ketentraman penyelenggaraan dan ketertiban ketentraman dan umum ketertiban umum dalam satu tahun program persentase kesesuaian kecamatan penyelenggara penyelenggaraan urusan ngaju urusan pemerintahan umum pemerintahan sesuai penugasan umum kepala daerah dalam satu tahunwazirwazirazirwazir pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun kecamatan siber program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan sumberpucusumberpucusumberpucungumberpucung pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun ternate program persentase kinerja kecamatan penyelenggara penyelenggaraan tugas kromengankromengankromengankromengan pengawasan umum pemerintahan pemerintahan kecamatan yang desa memfasilitasi yo) kecaman program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan wonosarwonosari masyarakat masyarakat desa dan desa dan kelurahan dalam satu kelurahan tahun?) program persentase kegiatan kecamatan koordinasi koordinasi ketentraman wonosaronosariwonosari pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun keoamamapacak program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan agakgakagakgaklibarulibarualibarukalibaru pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun tecmrta namun program persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan donomulyenuhan kecamatan pemberdayaan dukungan manajemen donomulyokegiatan kecamatan koordinasi koordinasi ketentraman donomulyoprogram persentase kecamatan penyelenggara penyelenggaraan urusan donomulyodonomulyo pengawasan pemerintahan desa yang pemerintahan dilaksanakan dalam desa satu tahun meningkat indeks sistem angka dinas komunikasi dan informatika pemerintahan pemanfaatan berbasis program persentase pemenuhan dinas han spr) informasi dan layanan informasi dan komunikasi komunikasi komunikasi komunikasi publik dan publik informatika program persentase cakupan dinas aplikasi tersedianya fasilitas komunikasi informatika informasi berbasis tik dan informatika program persentase dinas penyelenggara penyelenggaraan komunikasi statistik statistik sektoral dan sektoral informatika program persentase dinas penyelenggara penyelenggaraan komunikasi persandian persandian untuk dan untuk pengamanan informasi informatika penamaan pemerintah daerah informasi tahun program program meningkat indeks angka mewujudkan dinas kualitas kualitas air keselarasan lingkungan lingkungan pembangunan dengan hidup hidup indeks angka tetap memperhatikan program persentase dokumen dinas kualitas kualitas perencanaan perencanaan lingkungan presenta lingkungan udara keberlanjutan lingkungan hidup yang disusun hidup indeks angka lingkungan hidup, hidup kualitas resiko bencana dan tutupan perubahan iklim lahan program persentase kegiatan dinas pengendalian yang dilaksanakan presenta lingkungan pencemaran dalam rangka hidup dan atau pengendalian kerusakan pencemaran dan atau lingkungan kerusakan lingkungan hidup hidup dalam satu tahun program persentase pelaksanaan dinas pengelolaan pengelolaan sarana dan presenta lingkungan keanekaragaman prasarana hidup keanekaragaman kehati) program persentase pengendalian dinas pengendalian bahan berbahaya dan presenta lingkungan bahan beracun b3) dan hidup berbahaya dan limbah bahan beracun (b3) berbahaya dan beracun dan limbah limbah b3) bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) luasnya yang sama dalam kabupaten malang dengan luas minimum yang sama. sawah beririgasi setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatk. pertanian lahan kering pertanian lahan kering kabupaten tersebar seluruh wilayah khusunya dibagian utara, timur dan selatan. pertanian lahan kering kabupaten malang meliputi sawah tadah hujan, tegalan ladang serta kebun. luas pertanian lahan kering kabupaten malang secara keseluruhan mencapai dari luas kabupaten atau ha. pertanian lahan kering pada dasarnya dapat dialihfungsikan untuk hutan produksi atau perkebunan rakyat. demikian pula halnya untuk beberapa bagian tegalan, terutama yang terletak pada kawasan lindung atau diperuntukkan tanaman keras, dapat dialihfungsikan menjadi kawasan hutan atau perkebunan. arahan pengelolaan kawasan lahan kering adalah sebagai berikut: seperti umumnya lahan yang diperuntukkan bagi pengelolaan, lahan kering memiliki fungsi campuran umumnya untuk hortikultura dan palawija. lahan ini diutamakan untuk ditingkatkan fungsinya melalui pengembangan komoditas tanaman keras tegakan tinggi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, kawasan ini memiliki potensi untuk menunjang ekonomi perdesaan dan wilayah sehingga alih fungsi diijinkan pada beberapa area dengan catatan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan sesuai dengan rencana detail tata ruang, alih fungsi lahan pengelolaan lahan kering menjadi kawasan terbangun diarahkantahun program program program prosentase kegiatan dinas pembinaan dan usaha yang taat presenta lingkungan pengawasan terhadap izin hidup terhadap izin perlindungan dan lingkungan dan pengelolaan lingkungan izin hidup (plh) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (plh) program persentase dinas peningkatan penyelenggaraan presenta lingkungan pendidikan, pendidikan, pelatihan hidup pelatihan dan dan penyuluhan penyuluhan lingkungan hidup untuk lingkungan lembaga hidup untuk kemasyarakatan tingkat masyarakat daerah kabupaten kota program jumlah kecamatan yang dinas penghargaan mendapat penghargaan keramat lingkungan lingkungan dalam perlindungan dan hidup hidup untuk pengelolaan lingkungan masyarakat hidup program persentase pengaduan dinas penanganan yang ditindaklanjuti presenta lingkungan pengaduan hidup lingkungan hidup program persentase kinerja dinas pengelolaan tingkat pelayanan presenta lingkungan persamaan persamaan hidup program pengembangan sistem dan pengelolaan sasaran pembangunan kabupaten malang aan par tahun prioritas rkd bea perangkat target prioritas target yudikatif naa sasaran indikator satuan tahun pembangunan dan kinerja tahun persamaan regional meningkat indeks resiko angka badan penanggulangan bencana daerah bencana ketangguhan program persentase pemenuhan badan terhadap penanggulangan mitigasi dan presenta penanggalan rencana bencana pengendalian bencana bencana secara terpadu daerah kebijakan pembangunan kewilayahan visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. sedangkan misi penataan ruang wilayah daerah adalah: mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjanganmewujudkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi. kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten malang dijabarkan melalui wilayah pengembangan wp), pusat kegiatan sistem perkotaan), kawasan lindung dan budidaya, serta kawasan strategis. penetapan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. penetapan wilayah pengembangan wp) kabupaten malang tercantum pada tabel berikut: tabel wilayah pengembangan kabupaten malang wilayah pengembangan hasan fokus pengembangan unggulan wilayah wilayah pengembangan pusat pada wilayah pengembangan lingkar kota malang pelayanan pengembangan lingkar kota lingkar kota meliputi beberapa kota malang, dengan fungsi malang kecamatan sekeliling malang) pengembangan sebagai kota malang yang pusat pelayanan kota berorientasi kota malang) yaitu fasilitas pusat malang, meliputi: perdagangan skala regional, kecamatan dau, pusat jasa skala daerah, kecamatan karangploso, pusat kesehatan skala kecamatan lawang, daerah, dan pusat olahraga kecamatan singosari, dan kesenian regional kecamatan pakistani, nasional, kecamatan wazir, kecamatan tainan, kecamatan bululawang dan kecamatan pakis. wilayah wilayah pengembangan pusat pada wilayah pengembangan kepanjen meliputi pelayanan pengembangan kepanjen, kepanjen kecamatan kepanjen, dan ibukota dengan fungsi kecamatan wonosari, daerah pengembangan sebagai kecamatan ngaju, pusat pelayanan dan kecamatan kromengan, ibukota daerah itu jua tangga go, tasroataga kecamatan agak, fasilitas pusat perdagangan kecamatan skala daerah, pusat jasa sumberpucuns, skala daerah, pusat kecamatan kalibaru, kesehatan skala daerah, kecamatan donomulyo, pusat peribadatan daerah, kecamatan gondanglegi, pusat perkantoran daerah, dan kecamatan dan pusat olahraga dan pagelaran, dengan pusat kesenian regional nasional, perkotaan kepanjen. wilayah wilayah pengembangan industri pada wilayah pengembangan gantang meliputi pengolahan pengembangan gantang, gantang kecamatan gantang, dan dengan fungsi kecamatan pun dan pemasaran, pengembangan sebagai kecamatan kasembon, agribisnis, pusat pelayanan yaitu dengan pusat pelayanan agropolitan fasilitas pusat pariwisata perkotaan gantang.wilayah wilayah pengembangan industri, ada wilayah pengembangan pengembangan tumpang meliputi pertanian, tumpang, dengan fungsi tumpang kecamatan tumpang, agropolitan, pengembangan sebagai kecamatan megapolitan pusat pelayanan yaitu poncokusumo, fasilitas pusat kecamatan pajak dan industri pemasaran hasil kecamatan jabung, pertanian, pusat agropolitan, dengan pusat pelayanan dan megapolitan, perkotaan tumpang. wilayah wilayah pengembangan industri dan pada wilayah pengembangan turen dan sampit terdiri peternakan pengembangan turen dan turen dan dari kecamatan turen, sampit, dengan fungsi sampit kecamatan sampit, pengembangan sebagai kecamatan tirtoyudo pusat pelayanan sosial yaitu dan kecamatan fasilitas pusat industri ampelgading, dengan strategis pindad), home pusat pelayanan sosial industry, dan pusat turen dan pusat peternakan unggulan, serta pelayanan ekonomi sampit. wilayah wilayah pengembangan industri, pada wilayah pengembangan sumbermanjing wetan perikanan, pengembangan sumbermanjing meliputi kecamatan pertanian. sumbermanjing wetan, wetan sumbermanjing wetan, dengan fungsi gedangan dan bantu, pengembangan sebagai dengan pusat pelayanan pusat pelayanan dan perkotaan perkotaan pelabuhan yaitu sendangbiru.untuk mendukung efektifitas pengembangan wilayah dan antar wp, yang tercantum pada tabel berikut tabel rencana pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah rencana pengembangan jalan tol wilayah ruas jalan tol pandaan pengembangan malang kepanjen lingkar kota ruas jalan raya surabaya malang pandaan lawang singosari malang rencana pengembangan jalan lintas wilayah kabupaten blitar kecamatan selatan jls) pengembangan donomulyo desa sumberejo sumbermanjing desa purwodadi desa wetan, wilayah mataraman desa pengembangan kedungsalam desa banjarese turen dan desa tulungrejo) kecamatan sampit, bantu desa bandungrejo wilayah desa sumberbening desa pengembangan srigonco) kecamatan tumpanglingkar kota malang kabupaten malang malang, kabupaten lumajang wilayah kabupaten jember yang pengembangan melalui kota malang turen dan kepanjen gondanglegi sampit, turen sampit tirtoyudo wilayah ampelgading pasaran pengembangan lumajang jember. kepanjen, jaringan jalan yang wilayah menghubungkan kota pengembangan malang dan kota blitar gantang yakni melalui: kota malang pakistani kepanjen sumberpucung kesamben wlingi kota blitar. jaringan jalan yang menghubungkan kota malang kabupaten malang kota batu kabupaten malang kabupaten kediri, yang melalui jalan kota malang dau kota batu pun gantang kasembon kandangan kediri jombturen dan malang dan perkotaan sampit sendangbiru, melalui jalur wilayah kota malang pakistani pengembangan kendalpayak) bululawang sumbermanjing turen sumbermanjing wetan wetan sendangbiru. jaringan jalan yang menghubungkan antara: singosari pakis tumpang poncokusumo pajak turen. jalan ini disebut juga jalan lingkar timur rencana pengembangan jalan wilayah jaringan jalan yang kolektor sekunder pengembangan menghubungkan kota turen dan malang dan perkotaan sampit, sendangbiru melalui wilayah bululawang gondanglegi pengembangan bantu balekambang sumbermanjing jalan lintas selatan jls) wetan, wilayah sendangbiru. pengembangan jaringan jalan yang gantang, menghubungkan kota wilayah malang dengan kota batu, pengembangan melalui karangploso tumpang giripur jaringan jalan yang menghubungkan kota malang dan perkotaan sendangbiru melalui sampit klep tegalrejo sidomulyo sendangbiru. rencana pengembangan jalan lokal wilayah jaringan jalan yang primer pengembangan menghubungkan antara: lingkar kota kepanjen ngaju wazir malang, dau pun gantang wilayah kasembon. jalan ini dikenal pengembangan dengan jalan lingkar barat kepanjen, dengan fungsi utama untuk wilayah mengurangi kepadatan lalu pengembangan lintas antara malang gantang, kepanjen. wilayah jaringan jalan yang menuju pengembangan wisata gunung bromo tumpang, dengan melewati decades wilayah kecamatan poncokusumo pengembangan yaitu melewati turen dan poncokusumo ngada sampit, jepang, wilayah jaringan jalan antara pengembangan karangploso kota batu sumbermanjing yaitu dari pendem menuju wetan songgoriti:, jaringan jalan yang melewati desa sidorahayu kecamatan wazir desa petungsewu kecamatan dau kota malang, jaringan jalan yang menghubungkan antara kepanjen agak donomulyo bantu gedangan kalibaru, jaringan jalan yang menghubungkan antara kota malang tainan tumpang, jaringan jalan yang menghubungkan antara bululawang desa kredit) pajak jaringan jalan yang menghubungkan ngaju gunung kawi jaringan jalan yang menghubungkan antara sumberpucung kalibaru donomulyo agak pantai ngliyep) kepanjen, jaringan jalan yang menghubungkan desa engkol kecamatan singosari jabung kota malang, jaringan jalan yang menghubungkan kota malang desa kedungrejo kecamatan pakis tumpang, jaringan jalan yang menghubungkan kota malang dengan desa kidal tumpang, jaringan jalan yang menghubungkan kepanjen bululawang melalui kredit, jaringan jalan dari tirtoyudo arah pantai diplot (hal ini direncanakan untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas sehubungan dengan rencana pengembangan tempat pelelangan ikan pantai diplot): serta jalan jalan utama yang menghubungkan antara jls dengan daya tarik wisata pantai selatan kabupaten malang. rencana pengembangan jalan lokal wilayah jalan tembus yang primer pengembangan menghubungkan kabupaten lingkar kota malang dengan kabupaten malang, pasuruan, yaitu melewati wilayah jabung nongkojajar pengembangan pasuruan), kabupaten kepanjen, wilayah malang dengan kabupaten pengembangan blitar bagian barat, yakni turen dan dari gantang wlingi sampit kabupaten blitar) dan kromengan nglegok kabupaten blitar), serta jaringan jalan yang menghubungkan antara singosari jabung pakis. rencana pengembangan terminal wilayah memperbaiki dan penumpang pengembangan meningkatkan pelayanan kepanjen, terminal gondanglegi, wilayah karangploso, sampit, pengembangan singosari, dan tumpang: turen dan rencana pemindahan dan sampit peningkatan apk areal parkir kendaraan) kecamatan turen menjadi terminal tipe desa talk: rencana pemindahan dan peningkatan terminal tipe tulungagung menjadi terminal tipe desa ngadilangkung kecamatan kepanjen, serta peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai. rencana pengembangan angkutan wilayah kecamatan lawang, kecamatan massal cepat pengembangan singosari, kecamatan dau, lingkar kota kota malang, kota batu: malang, kecamatan pakistani, wilayah kecamatan bululawang, pengembangan kecamatan turen, serta kepanjen, kecamatan kepanjen. wilayah pengembangan gantang, wilayah pengembangan tumpang, wilayah pengembangan turen dan sampit, wilayah pengembangan sumbermanjing wetan rencana pengembangan wilayah rencana pengembangan transportasi perkeretaapian pengembangan jalur perkeretaapian lingkar kota meliputi arahan malang pengembangan jalur kereta api ganda, dan penataan jalur perkeretaapian wilayah bagian utara dan barat. rencana pengembangan jalur perkeretaapian ganda (double track) ditujukan pada jalur kecamatan lawang singosari kota malang pakistani kepanjen. rencana pengembangan prasarana perkeretaapian untuk keperluan penyelenggaraan kereta api komuter melewati kecamatan lawang singosari kota malang pakistani kepanjen. rencana pengembangan prasarana jalur perkeretaapian jalur utara dan barat berupa penataan jalur yang terdiri dari tindakan pemasangan jalur ganda, tindakan pemasangan jalur melayang, serta pemindahan lintasan perkeretaapian regional, bila diperlukan. rencana pengembangan pengembangan pengembangan pelabuhan transportasi laut sumbermanjing umum pantai tamban wetan dan perkotaan yang besar, sehingga dapat dikembangkan sebagai permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pergudangan dan pelabuhan, pengembangan kawasan pelabuhan umum dan internasional kecamatan sumbermanjing wetan, pengembangan pusat perikanan skala nasional, serta arahan jalur pelayaran selain tetap mendukung tranportasi wisata untuk mengelilingi pulau sempu, juga menghubungkan berbagai pusat perikanan nusantara yaitu muncar, banyuwangi, khususnya untuk kegiatan perhubungan antar pulau dan negara rencana pengembangan wilayah rencana pengembangan transportasi udara pengembangan jalur penerbangan lingkar kota ditingkatkan segenap malang pelosok bandara yang ada indonesia dengan membuka rute malang jakarta, rute malang denpasar, dan rute malang balikpapan. rencana penanganan dan pengelolaan kawasan bandar udara rencana pengembangan wilayah arah pengembangan rencana sistem jaringan sumber wilayah kebutuhan air irigasi pada daya air pengembangan wilayah daerah dibagi lingkar kota menurut unit pelayanan malang, lokal utd) yaitu utd wilayah pun, malang, singosari, pengembangan tumpang, bululawang, kepanjen, gondanglegi, turen, wilayah kepanjen, dan ngaju. pengembangan pengembangan waduk, dam turen dan dan embung serta sampit romanisasi terkait dengan pemanfaatan sumber air permukaan padapengembangan sarana untuk wilayah pengembangan pembangkit pengembangan listrik pengembangan listrik, pltu trap sewu, kepanjen, pltu karangkates, dan wilayah pltu menggurui pengembangan pengembangan pembangkit turen dan listrik tenaga mikrohidro sampit, putih) kecamatan kepanjen dan kecamatan pakis upaya penanganan persamaan wilayah tempat pemrosesan akhir wilayah perkotaan daerah pengembangan yang dikelola bersama lingkar kota untuk kepentingan antar malang, wilayah, baik dalam skala wilayah regional dan skala wilayah pengembangan pengembangan kabupaten sumbermanjing malang, wetan tempat pemrosesan akhir regional untuk menampung dan mengelola sampah yaitu kecamatan wazir (berbatasan langsung dengan tempat pembuangan akhir supiturang milik kota malang), serta tempat pengelolaan limbah industri dan non kawasan industri jabung dan sumbermanjing wetan. kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif. lahan ini diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan tanah campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil, pertanian lahan kering dapat digunakan sebagai lahan cadangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan mengembangkan lahan lahan tidur guna dioptimalkan sebagai lahan pertanian. hortikultura sentra pengembangan kawasan hortikultura kabupaten malang adalah kecamatan poncokusumo, kecamatan pun, kecamatan gantang, dan kecamatan sumbermanjing wetan. tanaman hortikultura unggulan berupa buah dan sayuran. produksi buah unggulan berupa jeruk siam keprok kecamatan dau, apel kecamatan poncokusumo, durian kecamatan sampit dan kecamatan kasembon, pisang dan salak kecamatan sampit. produksi sayuran unggulan kabupaten malang meliputi wortel kecamatan pun dan kecamatan gantang, bawang merah kecamatan gantang, tomat kecamatan poncokusumo dan kecamatan pajak, cabai besar kecamatan poncokusumo, kentang kecamatan gantang, kubis kecamatan poncokusumo, cabe rawit kecamatan pajak. setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing masing. pengembangan kawasan dilakukan dengan pada setiap kawasan sentra produksi perdesaan akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan, pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khusunya pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan kecamatan poncokusumo sebagai kawasan prioritas pengembangan, serta kecamatan pun, kecamatan gantang dan kecamatan sumbermanjing wetan,dari bahkebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan serta kebijakan dan strategi sistem perkotaan. pengembangan kawasan perdesaan sesuaiengan strategi: pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan pada wilayah malang selatan, peningkatan pertanian berbasis hortikultura pada wilayah malang barat dan timur, serta, pengembangankawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan wilayah malang timur dan malang barat, dengan strategi,engan strategpusat pelayanan lingkungan, meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang. pengembangan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan, dengan strategi: pengembangan perkotaan utama daerah sebagai pusat pelayanan perkotaan gantang, perkotaan tumpang, perkotaan turen, perkotaan sampit, dan perkotaan kepanjen sebagai pusat kegiatan lokal, mendorong dan mempersiapkan perkotaan lingkar kota malang sebagai perkotaan satelit penunjang perkembangan kawasan perkotaan malang, mendorong pengembangan perkotaan sendangbiru sebagai perkotaan dengan fungsi utama pelabuhan dan industri, serta, menjalin kerjasama antara tni, departemen perhubungan, pemerintah provinsi jawa timur, pemerintah kabupaten malang, pemerintah kota malang, dan pemerintah kota batu untuk menunjang dan mempercepat perkembangan kawasan perkotaan malang. pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki malang raya, dengan strategi: pemantapan pengembangan kawasan perkotaan malang dan perkotaan sendangbiru, pengembangan dan pemantapan perkotaan kepanjen sebagai pusat kegiatan lokal, pengembangan perkotaan pusat wilayah pengembangan sebagai pusat kegiatan lokal promosi, pengembangan perkotaan ibukota kecamatan yang bukan sebagai pusat kegiatan lokal dan bukan sebagai pusat kegiatan lokal promosi sebagai pusat pelayanan kegiatan yang memiliki skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa, serta menjalin kerjasama dengan kota malang untuk pemantapan pengembangan kawasan perkotaan malang. rencana pusat kegiatan perkotaan kabupaten malang dapat dilihat pada tabel berikut tabel struktur ruang kabupaten malang no| struktur ruang lokasi nasional pkn pkl pusat kegiatan lokal perkotaan gantang, perkotaan lawang, perkotaan promosi lp) tumpang, perkotaan sampit, perkotaan turen dan perkotaan sendangbiru: kawasan ppk ang disebutkan atas. sumber rtrw kabupaten malang tahupola ruang wilayah kabupaten malang meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. tabel pola ruang kabupaten malang no| pola ruang fungsi kawasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga lingkungan dan lindung kegiatan perkotaan dapat didukung oleh kondisi alam sebagai sumber eksploitasi atau pemanfaatan yang sinergis meliputi kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya kawasan perlindungan setempat kawasan suaka alam dan pelestarian alam kawasan rawan bencana alam kawasan lindung geologi, kawasan lindung lainnya kawasan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi budidaya pengembangan hutan produksi pengembangan kawasan hutan rakyat pengembangan kawasan pertanian pengembangan kawasan pertambangan pengembangan kawasan peruntukan industri pengembangan kawasan pariwisata pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan pengembangan kawasan pendidikan. pengembangan kawasan pendidikan pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat orientasi kegiatan pendidikan, dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai dengan fungsi utama. pengembangan ruang terbuka hijau pengembangan kawasan sektor informal pengembangan kawasan andalan sumber rtrw kabupaten malang tahunberikut adalah penetapan kawasan strategis kabupaten malang berdasarkan rtrw kabupaten malang tahun tabel penetapan kawasan strategis kabupaten malang aan nam upaya penanganan pemanfaatan strategis ruang ruang kawasan membatasi kawasan kecamatan hankam sekitarnya untuk militer jabung kegiatan yang kawasan kecamatan pakis menarik pergerakan strategis dalam skala besar, sekitar membatasi bandara pengembangan abdurrahman sesuai dengan aturan saleh keselamatan kawasan kecamatan turen penerbangan, strategis khusus untuk gudang kompleks militer, amunisi pengembangan kawasan kecamatan bantu, kawasan sekitar strategis agak, lawang dan perlu ada latihan militer pangkalan pembatasan, salah angkatan laut satunya dengan sendangbiru pelarangan kawasan pemanfaatan lokasi strategis upaya penanganan ruang pemanfaatan ruang penggunaan lahan yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan multiplier effect. intensitas kegiatan pada kawasan terbangun harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yang meliputi ruang utama (kawasan militer), ruang bebas hambatan dan ruang radius pengaman ruang transisi). strategis ekonomi tinggi pengembangan ekonomi kawasan sendangbiru akta tingginya aktivitas agropolitan pun baik dalam kawasan perkotaan malang maupun sekitar perkotaan kawasan malang pengembangan, kawasan kecamatan pajak sehingga perlu megapolitan adanya pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam, penyediaan fasilitas perkotaan pendukung kawasan perkotaan malang, serta penyediaan fasilitas perkotaan pendukung kawasan megapolitan. kawasan zonasi kawasan kawasan singosari strategis pengembangan candi sosio kultural sekitar candi, serta singosari, pengamanan candi jago, terhadap kawasan dan candi atau melindungi kidal tempat serta ruang sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan ketentuan yang perlu perhatian no) batan upaya penanganan. pemadatan penetapan upaya penanganan pemanfaatan strategis ruang uang kawasan upaya kawasan strategis penanganan pengelolaan taman penyelamatan kawasan strategis nasional lingkungan penyelamatan bromo hidup lingkungan hidup, yaitu tengger pengamanan terhadap semeru kawasan atau kawasan melindungi tempat serta tahuna ruang sekitarnya. stereo daerah aliran sungai brantas sumber rtrw kabupaten malang tahun bab rencana kerja dan pendanaan daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam rpm.malrogram prioritas pembangunan daerah tahun merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri darlima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lainnya. rencana program urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang tahun disajikan pada tabel berikut: tabel rencana program urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang tahun mama mem juan pemerimahabiangpendinnkn domasrammman (lamaran irsopamsa jur pemberitaan didno pekerjaan umum dan penataan ruang lemastmemeanmmor ora pemerintahan idxno perumahan dan kawasan permen dtd beriman, kanan permukaan dan cimaharta ket ses perlindungan masyarakat hmoaetmmanggulangnbendamannrran kebakaran lamasaosan program pengelolaan taman makam pahlawan owampemeritahan iman temagarerin lomasmmasaraaa anak emas pemberdayaan perempuan dan perlimungah ann orban ampat benar papan jomasremanmransancan oma pemerolehan mano perarakan jomereemmuman tanah absence mag emas peralatan kawasan perma dan cetararya lomastamertmeanmmor beracun limbah b3) pengelolaan lingkungan hidup plh) benak peran dan ejaan pegangan masyarakat aga urutan pemerintahan dang momamotrasi kependudukan dan pencatatan ams reremnudummnan pencatatan sim dmaspemerdataanmstaraka desa berencana dos pmgemdalan pemudik dan keluarga mereka kolom kemeriahan iman pernah ama ererimnlmuemamnnga lomasmerammwaan ora pmmerumtaman bidan komunikasi danimormtika pa. iomasrowombasdanmeormnna our pemerintahan bidang koperasi uan ket dan menengah (ce teommtentangmumet (emas tanaman modal dan pelayanan terpadu batupemu (or pemmeitaman biang pemujaan ban olahraga lomasmmmpeparoranmasn idmaspermmmrmadankeruahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor ini harus tetap pacu dan dikembangkan produksinya secara intensif dan ekstensif, serta pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor. gambar diagram model agribisnis kawasan agropolitan sumber rtrw kabupaten malang tahun adapun arahan pengelolaan holtikultura kabupaten malang adalah sebagai berikut kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan kabupaten malang dilakukan dengan memperhatikan besaran supply dan permintaan pasar untuk menstabilkan harga produk, lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor, kawasan ini sebaiknya tidak diadakan alih fungsi lahan kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas, beberapa bagian kawasan hortikultura khususnya sayuran terletak pada ketinggian atas meter dpl, dan banyak memiliki kelerengan o. kawasan ini harus dilakukan |organ pemerintahan bidan kelautan dan perikanan lomasmeamaman oom pemerintahan edan pertama halaman tangan mormkumturadan perkerokah idm permdugraparterdakangan (own pengarang pemasaran daan sepah wom kemeriahan dan permusrun tomo pemeritahan mano memeras demaamemacammman lemmemamamparman emememamiampean ammemamampean lemmemaan madmnermommapeamangoman parah mma imadmurruamgandahasemparrah mama hadn kemboawatan dan pngrmmangan simerdata manusia hadn kemboawatan dan pengembangan bimberdata masa demmummpatrevammanaan imemerorarparman damai ''' ememummmasramon memummtamma bmemummmas bmemummamas ''' dememmmamama bememmmimumaa bmemummroncorosow (mmm omararar bememummaamru ''' bememmmammmiammo bmemmmamasaa ''' bememumammsameura ememummi wonosari bmemmmmmaae bememmmraumarn bememummponomiso kesatuan bangsa dan politik tanpa tasawuf ancam panrolam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah hanya ada satu program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. pada tahun anggaran diproyeksikan total belanja sebesar rp. terdiri dari belanja operasi sebesar rp. belanja modal sebesar rp. belanja tak terduga sebesar rp. dan belanja transfer sebesar rp. tabel rencana pagu indikatif belanja perangkat daerah tahun perangkat daerah bau bes dinas pendidikan dinas kesehatan rsud kanjuruhan rsud lawang dinas pekerjaan umum sumber daya air dinas pekerjaan umum bina marga dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta (x0 perangkat daerah pagu ingatan jpnpanreancounanganpencaaban ran )oo)| semua simon rik .x0 perangkat daerah han bes kecamatan pagelaran kecamatan tainan kecamatan bantu kecamatan gedangan kecamatan pajak kecamatan turen kecamatan sampit kecamatan ampelgading kecamatan tirtoyudo kecamatan sumbermanjing wetan kecamatan kepanjen kecamatan pakistani kecamatan ngaju kecamatan wazir kecamatan sumberpucung kecamatan kromengan kecamatan wonosari kecamatan agak kecamatan kalibaru kecamatan donomulyo kecamatan singosari badan kesatuan bangsa dan politik sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel rencana program. kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah kabupaten malang tahun sebagai berikut: tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah kabupaten malang tahun urusan bidang urusan pemerintah daerah dan program bnn para kain kegiatan sub kegiatan ( terurus marker motororor career oo|o totokuru maret psa as , rel aaa |||'v (ne (koi jurusan pemerintahan bidang pendidikan oo l575. ora (limas perpipaan dinas pendidik))t ,aua apeer . skpd kelurahan mere perubahan rka skpd: kelurahan tt ' m kelurahan per t : skpd kelurahan were , ph kelurahan nama too soteacasosoo| mesessarosao| perangkat daerah e z . kelurahan tunjangan ee, yks w asn kelurahan keuangan ob, bee keuangan akhir tahun skpd kelurahan tahun buku) egg perangkat daerah sosialisasi peraturan perundang undangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta yang mendapat pembinaan kegiatan kelurahan terkait dengan kebijakan kebijakan bidang pendidikan ' kelurahan bimbingan teknis implementasi peraturan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta yang mengikuti kegiatan hok perundang undangan kelurahan bintik peraturan perundang undangan maa mia min man perangkat daerah were ok. listrik penerangan bangunan kantor kelurahan listrik penerangan bangunan kantor aia kantor kelurahan yang dipenuhi ee, w kelurahan dipenuhi reel eee . penggandaan kelurahan yang dipenuhi bee mere a konsultasi skpd: kelurahan dinas luar dan dalam daerah dukungan pelaksanaan sistem kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah bintik dan aplikasi yang sudah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik pada kelurahan diterapkan skpd (kondor pengaduan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah pasrah pena new a00 senses0ooo0| @2ersiadsooo|were term pe, eww atau lapangan kelurahan operasional lapangan yang diadakan kantor atau bangunan lainnya kelurahan yang dibangun pane penanaman s ,tahun peningkatan konservasi lahan dengan mengolah secara teknis dan vegetatif, serta kawasan hortikultura buah buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan ciri khas daerah (seperti duku singosari, lengkung tumpang, apel poncokusumo, dan sebagainya). potensi perkebunan kabupaten malang perkebunan terdapat kecamatan lawang, kecamatan sumbermanjing wetan, kecamatan tirtoyudo, dan kecamatan wonosari. adapun jenis tanaman yang terdapat pada perkebunan kecamatan lawang berupa tanaman daun teh, perkebunan pancursari kecamatan sumbermanjing wetan berupa tanaman cengkeh dan aneka kayu, perkebunan kalibata kecamatan tirtoyudo berupa tanaman kakao, dan perkebunan bangunan kecamatan wonosari berupa tanaman kopi. untuk pemanfaatannya dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan kawasan. secara keseluruhan luas lahan perkebunan kabupaten malang mencapai dari luas wilayah kabupaten atau ha. pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini digunakan untuk pertanian tanaman semusim akan dilakukan pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan bersama masyarakat. berbagai cara dalam pemanfaatan perkebunan antara lain adalah pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi diarahkan pada kecamatan ampelgading, kecamatan tirtoyudo, kecamatan sumbermanjing wetan, kecamatan ngaju dan kecamatan wonosari, pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi jantung kecamatan pun, pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak (seperti perkebunan teh) atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntu lake| mgedunghaa prota jeram mani serum) tema, perangkat daerah fasilitasi pelayanan publik dan tata kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta yang mendapat sosialisasi orang laksana kelurahan terkait pelayanan publik dan tata laksana kelembagaan program pengelolaan pendidikan persentase indikator spm paud diknas 100y6 areas bee indeks rata rata lama sekolah pembangunan ruang guru kepalaguru kepala sekolah pembangunan ruang unit kesehatanunit kesehatan sekolah kelurahan perpustakaan sekolah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga penerima pembangunan lembaga kelurahan perpustakaan sekolah( dak)kelurahan sedang berat ruang kelasyee eu," kelurahan mebel sekolah get vw, kelurahan mebel sekolah dak) sekolah dasar kelurahan e www ae, www kelurahan yang tersalurkan kelurahan praktik dan peraga siswa bagi peserta didik kelurahan uas ear lee satuan pendidikan dasar kelurahan akreditasi sekolahkolah siswa kelurahan dan kreatifitas siswadasardasar eu, sekolah kelurahan kelurahan ae , kelurahan ue $$, w kelurahan e eye at. kelurahan kelurahan pendidikan negeri sd) kelurahan pendidikan swasta sd) (mi) w www eee . kelurahan pendidikan negeri sd) bos sekolah dasar kelurahan sosialisasi bos dan boua aan kaka tae indeks rata rata lama sekolah bee kelurahan rkbsekolah kelurahan sedang berat ruang kelas sekolah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga penerima rehabilitasi lembaga kelurahan sedang berat ruang kelas sekolah dak) sekolah kelurahan sedang berat ruang guru sekolah kelurahan sedang berat perpustakaan sekolah kelurahan sedang berat laboratoriumkelurahan praktik dan peraga siswa bagi peserta didik kelurahan nasional siswa kelurahan penerimaan siswa baru secara online aan man pen kamar ame doo kelurahan penguatan pendidikan karakter kelurahan kreativitas siswcerdas cermat tingkat smpo2sn, fls2n dan lomba lainnypelatihan kompetensi siswa berprestasimenengah pertamamenengah pertama ben sekolah kelurahan anna man mem camping kelurahan bantuan operasional gtt ptt anna anang ate kelurahan akreditasi sekolah kelurahan pembinaan sekolah rintisan adiwiyata w w e www . wv kelurahan pertama kelurahan pendidikan negeri smp) kelurahan pendidikan swasta smp) (m ts| www eee ewe t kelurahan pendidikan negeri smp) eu, bos sekolah menengah pertama kelurahan sosialisasi bos dan bossa smp ae kelurahan sedang berat ruang kelurahan mebel sekolah ena e. ccooioiiatetoptaatamesas oem keren|, sarpaud kelurahan sarana, prasarana dan utilitas sekolahaud kelurahan sedang berat gedung ruang kelas ruang guru paud rehabilitasi sedang berat pembangunan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga penerima rehabilitasi lembaga sarana, prasarana dan utilitas paud kelurahan sedang berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas pauena paud kelurahan ape kependidikan bagi satuan paud kelurahan te wwe jul w kelurahan pendidikan karakter dan stunting kelurahan pendidik paud e www ee, ewe ati kelurahan pendidik paud paud kelurahan paud kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan penunjang pelaksanaan kegiatan kelurahan dak fisik bidang pendidikan sub bidang paud kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga penerima rehabilitasi lembaga kelurahan ruang kelas lembaga paud negeri dan swasta ge, kelurahan negeri berupa bop e seh kelurahan ea, www kelurahan erp www kelurahan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengembangan sistem informasi aplikasi kelurahan dan manajemen program paud . w kelurahan paud negeri eee ewe kelurahan ben kelurahan negeri nan amn aman kelurahan swasta bop paud kelurahan apa anakan kena aan m5. ccccocoiiatetoptamatamasan oem" ten geon| nananonformal kesetaraan kelurahan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal kesetaraanendidikan kelurahan sedang berat gedung ruang kelas ruang nonformal kesetaraan guru pendidikan nonformal kesetaraan pengadaan alat praktik dan peraga siswa kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penerima pengadaan alat praktik lembaga nonformal kesetaraan kelurahan dan peraga siswa nonformal kesetaraan nonformal kesetaraan kelurahan ana aman see kelurahan kesetaraan efek kelurahan paket e ww , kelurahan paket dan sana angin kesan meme ai kelurahan satuan pendidikan kesetaraan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi kab. malang, semua kecamatan, semua hari aksara internasional kegiatan satuan pendidikan pendidikan kelurahan nonformal kesetaraan www eye pet kelurahan ter akreditasi pembinaan kelembagaan dan manajemen kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan publikasi pnf kegiatan sekolah nonformal kesetaraan kelurahan ww kelurahan uji kompetensi tuk) e ewe w w kelurahan anna aia kelurahan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta bimbingan teknis rumah orang kelurahan digital lembaga khusus dan pelatihan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta bintik pendidikan orang kelurahan kecakapan wirausaha berbasis teknologi informdasar pba kf)usaha mandiri kum kelurahan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta pelaksanaan peringatan kegiatan kelurahan hari aksara internasional tingkat provinsi provinsi) . ww kelurahan kerja kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta sertifikasi tenaga pendidik orang kelurahan pendidik pendidikan masyarakat kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta studi kunjungan orang kelurahan penyelenggaraan kursus berbasis vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri ? kelurahan pendidikan masyarakat ewe kelurahan bidang pendidikan sub bidang skb pe eu , nonformal kesetaraan kelurahan bop kesetaraan negeri e www w kelurahan nonformal kesetaraan kelurahan kesetaraan eee www kelurahan naskah ujian sekolah program pengembangan kurikulum persentase meningkatnya kualitas peeasamasa indeks rata rata lama sekolah penyusunan kompetensi dasar muatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga yang menerapkan lembaga lokal pendidikan dasar kelurahan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar rr pendidikan dasar kelurahan silabus muatan lokal pendidikan dasar pelatihan penyusunan kurikulum muatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta bintik penyusunan orang lokal pendidikan dasar kelurahan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar program pendidik dan tenaga kependidikan persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan paud, dan smp indeks rata rata lama sekolah perhitungan dan pemetaan pendidik dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah guru yang dinilai angka kreditnya orang tenaga kependidikan satuan pendidikan kelurahan smp) dasar, paud, dan pendidikan nonformal kesetaraan ana ' '' ' kelurahan smp mapping| ww kelurahan tk sd mapping aan kelurahan kelurahan anne sana o kelurahan ae www kelurahan www kelurahan eee kelurahan pengawas sekolah eee kelurahan kredit guru paud dan ee tee kelurahan berprestasi jenjangcalon kepala sekolahdiklat calon pengawas sekolserta kegiatan sosialisasi orang kelurahan kenaikan gaji berkala online guru paud dan (hwa ww kelurahan sertifikasi guru paud sd kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta kegiatan validasi dan lembaga kelurahan verifikasi data penerima tpg guru paud, sd, dan smp w kelurahan guru) su . kelurahan sekolah smp berprestasi kelurahan kepala sekolah smp e ewe kelurahan pendidikan ey, www kelurahan penataan pendistribusian pendidik dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penerima beasiswa tugas belajar orang tenaga kependidikan bagi satuan kelurahan guru pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal kesetaraan eee" the kelurahan evaluasi sertifikasi guru smp kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta yang mengikuti kegiatan orang kelurahan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru paud dan |xo2 jurusan pemerintahan bidang kesehatan oil dinas kesehatan program penunjang urusan pemerintahan daerah persentase rata rata capaian pelayanan mana dan dana diisi misi persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu ahun persentase pemenuhan kapasitas sumber wpuskesmaskanjuruhanlawanggantang kab. malang, ampelgadiampelgading puskesmas ampelgding kab. malang, singosari, ardimulyo, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas ardimulyo pelayanan kesehatan pada blue puskesmas ardimulyo kab. malang, bantu, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas bantu pelayanan kesehatan pada blue puskesmas bantu kab. malang, bululawabululawang bululawang kab. malang, sampit, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas sampit pelayanan kesehatan pada blue puskesmas sampit kab. malang, dau, semua kelurahan, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas dau pelayanan kesehatan pada blue puskesmas daom "vm, mm. pan kab. malang, donomulyo, semua indeks kepuasan masyarakat terhadap persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo pelayanan kesehatan pada blue puskesmas donomulyo: kab. malang, gedangan, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas gedangan pelayanan kesehatan pada blueindeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas jabung pelayanan kesehatan pada blue puskesmas jabung kab. malang, kalibaru, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas kalibaru pelayanan kesehatan pada blue puskesmas kalibaru kab. malang, karang ploskarangploso puskesmas karangploso kab. malang, kasembon, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas kasembon pelayanan kesehatan pada blue puskesmas kasembon kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas kepanjen pelayanan kesehatan pada blue puskesmas kepanjen kab. malang, gondanglegi, ketapang, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas ketapang pelayanan kesehatan pada blue puskesmas ketapang kab. malang, kromengan, semua indeks kepuasan masyarakat terhadap persen kelurahan, upt puskesmas kromengan pelayanan kesehatan pada blue puskesmas kromengan kab. malang, lawang, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas lawang pelayanan kesehatan pada blue puskesmas lawang kab. malang, ngaju, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas ngaju pelayanan kesehatan pada blue puskesmas ngaju kab. malang, gantang, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas gantang pelayanan kesehatan pada blue puskesmas gantang kab. malang, agak, semua kelurahan, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas agak pelayanan kesehatan pada blue puskesmas agak kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas pagelaran pelayanan kesehatan pada blue puskesmas pagelaran kab. malang, pakis, semua kelurahan, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas pakis pelayanan kesehatan pada blue puskesmas pakis kab. malang, pakistani, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas pakistani pelayanan kesehatan pada blue puskesmas pakistani kab. malang, sampit, pamotan, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas pamotan pelayanan kesehatan pada blueindeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas pun pelayanan kesehatan pada blue puskesmas pun kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas sumbermanjing pelayanan kesehatan pada blue kulon puskesmas sumbermanjingkulon kab. malang, sumbermanjing wetan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen semua kelurahan, upt puskesmas pelayanan kesehatan pada blue sumbermanjing wetan puskesmas sumbermanjingindeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas singosari pelayanan kesehatan pada blue puskesmas singosari kab. malang, sumbermanjing wetan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo pelayanan kesehatan pada blue puskesmas sidoarjo kab. malang, tainan, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas tainan pelayanan kesehatan pada blue puskesmas tainan kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas tirtoyudo pelayanan kesehatan pada blue puskesmas tirtoyudhis jel kab. malang, tumpang, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas tumpang pelayanan kesehatan pada blue puskesmas tumpang kab. malang, turen, semua kelurahan, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas turen pelayanan kesehatan pada blue puskesmas turen kab. malang, wazir, semua kelurahan, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas wazir pelayanan kesehatan pada blue puskesmas wazir kab. malang, pajak, semua kelurahan, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas pajak pelayanan kesehatan pada blue puskesmas pajak kab. malang, bantu, mojokerto, upt indeks kepuasan masyarakat terhadap persen puskesmas mojokerto pelayanan kesehatan pada blue puskesmas mojokerto kab. malang, wonosari, semua kelurahan, indeks kepuasan masyarakat terhadap persen upt puskesmas wonosari pelayanan kesehatan pada blue puskesmas wonosarinaa gmn pesan dan ema paman pan teom kelurahan kinerja perangkat daerah ore perangkat daerah per dna tea bnn men kelurahan tahun e tw. w w, kelurahan dalam satu tahun say nan anang alamann skpd kelurahan akuntansi perangkat daerah peran man enam ama anna lemah nou aa, pentapai aan anne saman ikakelurahan dimanfaatkhi. ket no jel aaaaaa abg ( aeg6 wwe , tt. wi,ee wa, tw. w kelurahan kelurahan daerah et.bea aah mama sem mena, terma perangkat daerah ann ema pegawai kelurahan ang disediakan kelengkapannya kelurahan yang disediakan daan ann anang pesat an, mentor kepegawaian kelurahan kepegawaian ri,kelurahan tugasle,h65 kelurahan disediakan ke ll. konsultasi skpd kelurahan ang difasilitasi bea men kelurahue, kecamatan, semua kelurahan bermotor kecamatan, semua kelurahan diadakan teh, kelurahan kecamatan, semua kelurahan diadakan kecamatan, semua kelurahan kecamatan, semua kelurahrw perlengkapan kantor kelurahan kantor yang disediakbesar kecamatan, semua kelurahan pemeliharaan dan perizinan alat besarangkutan kecamatan, semua kelurahan pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor darat tak bermotor dalam tahun "ro kelurahan kecamatan, semua kelurahan dipelihara kecamatan, semua kelurahan ketamsandatnkearan nana lao kecamatan, semua kelurahakecamatan, semua kelurahan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan persentase rata rata capaian pelayanan upaya kesehatan masyarakat kesehatan sesuai standar pelayanan prosentase pemenuhan kapasitas sumber persen eee" ji. aanfasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama puskesmas dan tingkat lanjut rumah sakit terakreditasi pembangunan rumah sakit beserta sarana kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah gedung rumah sakit beserta unit dan prasarana pendukungnya kelurahan sarana dan prasarana pendukungnya yang dibangun kelurahan kelurahan lainnya kesehatan kelurahan ang dibangun aan kelurahan ae wwe kelurahan kelurahan lainnya kelurahan dan pelihara kelurahan dipelihara kesehatan lainnya kelurahan direhab dan dipelihara dinas tenaga kesehatan kelurahan yang direhab dan dipelihara kesehatan kelurahan pelayanan kesehatan pengadaan prasarana dan pendukung kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penyediaan prasarana dan fasilitas kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan kelurahan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan alat kesehatan alat penunjang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penyediaan alat kesehatan alat fasilitas kesehatan medik fasilitas pelayanan kesehatan kelurahan penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan kelurahan dipelihara per tea men kelurahan e www et. kelurahan pan angsa poo a ana, erat kelurahan kesehatan kelurahan kesehatan yang dipelihara pemeliharaan prasarana dan pendukung kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah prasarana dan pendukung fasilitas fasilitas kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan kelurahan pelayanan kesehatan yang pelihara pemeliharaan rutin dan berkala alat kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah alat kesehatan alat penunjang fasilitas kesehatan kesehatan alat penunjang medik fasilitas kelurahan medik fasilitas pelayanan kesehatan yang pelayanan kesehatan dipelihara secara berkala distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah puskesmas dan fasilitas kesehatan faskes bahan medis habis pakai bhp), makanan kelurahan lainnya yang mendapat distribusi alat dan minuman puskesmas serta fasilitas kesehatan, obat, vaksin, bhp, makanan kesehatan lainnya dan minuman penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota persentase rata rata capaian pelayanan bnn pelayanan minima persentase rata rata capaian pelayanan bea kelurahan layanan kesehatan kab. malang, ampelgading, semua prosentase ibu hamil yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan ampelgading ue puskesmas ardimulyo layanan kesehatan w upt puskesmas bantu layanan kesehatan kab. malang, bululawang, semua presentase ibu hamil yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan bululawang uju ri, upt puskesmas sampit layanan kesehatan lee puskesmas dau layanan kesehatan kab. malang, donomulyo, semua presentase ibu hamil yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo layanan kesehatasistematika rkd tahun sebagai berikut: pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah: kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun rencana kerja dan pendanaan daerah tahun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,innya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, vanili, teh, dan coklat, pengembangan kawasan kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering, pengembangan pasar produksi perkebunan, serta pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk. adapun arahan pengelolaan perkebunan kabupaten malang diarahkan sebagai berikut kawasan perkebunan yang dikembangkan kecamatan lawang dan kecamatan singosari tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian, perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan kawasan seperti kecamatan wonosari, kecamatan ampelgading, kecamatan tirtoyudo dan kecamatan sumbermanjing wetan, sebagian merupakan kawasan yang telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim. lokasi ini harus dikembalikan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakatmasing masing, dan, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan estetika. potensi perikanan kawasan peruntukan perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan budidaya yang dikembangkan air tawar maupun air payau, dan perikanan tangkap baik laut maupun perairan umum. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. perikanan budidaya perikanan budidaya kabupaten malang terdiri dari budidaya kolam, mina padi, mina mendong, tambak dan jaring sekat. potengedangan, semua kelurahan, presentase ibu hamilhamil yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan gondanglegi there ieee , le, upt puskesmas jabung layanan kesehatan eee uu, upt puskesmas kalibaru layanan kesehatan kab. malang, karang ploso, semua presentase ibu hamilhamilhamil yang mendapatkan persen upt puskesmas kepanjen layanan kesehatan tee ea aa, puskesmas ketapang layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase ibu hamil yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas kromengan layanan kesehatan u tee ea upt puskesmas lawang layanan kesehatan eee ta, upt puskesmas ngaju layanan kesehatan kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase ibu hamil yang mendapatkan persen upt puskesmas gantang layanan kesehatan aa, puskesmas agak layanan kesehatan kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase ibu hamil yang mendapatkan persen upt puskesmas pagelaran layanan kesehatan ae, puskesmas pakis layanan kesehatan te ieee te, upt puskesmas pakistani layanan kesehatan te te, puskesmas pamotan layanan kesehatan kab. malang, poncokusumo, semua presentase ibu hamil yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan poncokusumo ea te, puskesmas pun layanan kesehatan kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, presentase ibu hamilibu hamilibu hamilhamil yang mendapatkan persen upt puskesmas singosari layanan kesehatan u tee ea ae, sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo layanan kesehatan ear upt puskesmas tainan layanan kesehatan p ue eu, layanan kesehatan u upt puskesmas tumpang layanan kesehatan eee eu, puskesmas turen layanan kesehatan eee eu, puskesmas wazir layanan kesehatan ee te, puskesmas pajak layanan kesehatan tweet eu, puskesmas mojokerto layanan kesehatan kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase ibu hamil yang mendapatkan persen upt puskesmas wonosari layanan kesehatan bersalin kelurahk ino el kab. malang, ampelgadiampelgading get w puskesmas ardimulyo layanan kesehatan upt puskesmas bantu layanan kesehatan kab. malang, bululawabululawang were ue , ri, upt puskesmas sampit layanan kesehatan asp eu, puskesmas dau layanan kesehatan kab. malang, donomulyo, semua presentase ibu bersalinibu bersalinbersalin yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan gondanglegi were ewe. upt puskesmas jabung layanan kesehatan ee te, upt puskesmas kalibaru layanan kesehatan kab. malang, karang plosbersalinbersalin yang mendapatkan persen upt puskesmas kepanjen layanan kesehatan u tee ue, le puskesmas ketapang layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase ibu bersalin yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas kromengan layanan kesehatan u tee ea, aa. upt puskesmas lawang layanan kesehatan upt puskesmas ngaju layanan kesehatan kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase ibu bersalin yang mendapatkan persen upt puskesmas gantang layanan kesehatan tee, we, puskesmas agak layanan kesehatan kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase ibu bersalin yang mendapatkan persen upt puskesmas pagelaran layanan kesehatan ea, at, puskesmas pakis layanan kesehatan tee upt puskesmas pakistani layanan kesehatan e eu, puskesmas pamotan layanan kesehatan kab. malang, poncokusumponcokusumo eee ea , www puskesmas pun layanan kesehatakulowetan kab. malang, sumberpucubersalin yang mendapatkan persen upt puskesmas singosari layanan kesehatan u ieee ea, wi, sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo layanan kesehatan eee ut, upt puskesmas tainno el kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase ibu bersalin yang mendapatkan persen upt puskesmas tirtoyudo layanan kesehatan u ea , wi, upt puskesmas tumpang layanan kesehatan ees pe, puskesmas turen layanan kesehatan ees ie, uut, puskesmas wazir layanan kesehatan ees ie, uut, puskesmas pajak layanan kesehatan eee ue, te, puskesmas mojokerto layanan kesehatan kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase ibu bersalin yang mendapatkan persen upt puskesmas wonosari layanan kesehatan lahir kelurahan mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, ampelgadiampelgading tbululawang there eee upt puskesmas sampit mendapatkan layanan kesehatan eas pt, eeeeee uu, puskesmas dau mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, donomulyo, semua presentase bayi baru lahirbayi baru lahirgondanglegi there tol eee upt puskesmas jabung mendapatkan layanan kesehatan esa eeeeee upt puskesmas kalibaru mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, karang plosbayi baru lahirbayi baru lahir yang persen upt puskesmas kepanjen mendapatkan layanan kesehatan te, it, puskesmas ketapang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase bayi baru lahir yang persen kelurahan, upt puskesmas kromengan mendapatkan layanan kesehatan u tee eee tee, oe, upt puskesmas lawang mendapatkan layanan kesehatan etil upt puskesmas ngaju mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase bayi baru lahirbayi baru lahir yang persen upt puskesmas pagelaran mendapatkan layanan kesehatan je puskesmas pakis mendapatkan layanan kesehatan te ieee upt puskesmas pakistani mendapatkan layanan kesehatan te eeee puskesmas pamotan mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, poncokusumponcokusumo' iki el e ter www fa puskesmas pun mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, presentase bayi baru lahir yang persen upt puskesmas sumbermanjing mendapatkan layanan kesehatan kulon kab. malang, sumbermanjing wetan, presentase bayi baru lahirbayi baru lahir yang persen upt puskesmas singosari mendapatkan layanan kesehatan eee eee te, rr, sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo mendapatkan layanan kesehatan ebayi baru lahir yang persen upt puskesmas tirtoyudo mendapatkan layanan kesehatan u upt puskesmas tumpang mendapatkan layanan kesehatan ees ieee ue, puskesmas turen mendapatkan layanan kesehatan ieee u l puskesmas wazir mendapatkan layanan kesehatan eee puskesmas pajak mendapatkan layanan kesehatan test eee u ulu puskesmas mojokerto mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase bayi baru lahir yang persen upt puskesmas wonosari mendapatkan layanan kesehatan ben kelurahan layanan kesehatan kab. malang, ampelgading, semua presentase balita yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan ampelgading eee t ieee ewe, puskesmas ardimulyo layanan kesehatan lucu ulu upt puskesmas bantu layanan kesehatan kab. malang, bululawang, semua presentase balita yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan bululawang were ee ru, upt puskesmas sampit layanan kesehatan eas le. puskesmas dau layanan kesehatan kab. malang, donomulyo, semua presentase balitabalitabalita yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan gondanglegi tee ieee li, upt puskesmas jabung layanan kesehatan ee see upt puskesmas kalibaru layanan kesehatan kab. malang, karang ploso, semua presentase balitabalitabalita yang mendapatkan persen upt puskesmas kepanjen layanan kesehatan tee je , puskesmas ketapang layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase balita yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas kromengan layanan kesehatan u tee uea ti, upt puskesmas lawang layanan kesehatan tee, upt puskesmas ngajubl kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase balita yang mendapatkan persen upt puskesmas gantang layanan kesehatan tee, puskesmas agak layanan kesehatan kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase balita yang mendapatkan persen upt puskesmas pagelaran layanan kesehatan tee je, puskesmas pakis layanan kesehatan ee ee upt puskesmas pakistani layanan kesehatan eee te, puskesmas pamotan layanan kesehatan kab. malang, poncokusumo, semua presentase balita yang mendapatkan persen kelurahan, upt puskesmas layanan kesehatan poncokusumo et, puskesmas pun layanan kesehatan kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, presentase balitabalitabalitabalita yang mendapatkan persen upt puskesmas singosari layanan kesehatan ea aa, sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo layanan kesehatan tee upt puskesmas tainan layanan kesehatan kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase balita yang mendapatkan persen upt puskesmas tirtoyudo layanan kesehatan eee te, upt puskesmas tumpang layanan kesehatan ees ieee eu, tft puskesmas turen layanan kesehatan ees tee eu, puskesmas wazir layanan kesehatan ee puskesmas pajak mendapatkan layanan kesehatan eeee uut, puskesmas mojokerto layanan kesehatan w ete ef, puskesmas wonosari layanan kesehatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia kab. malang, semua kecamatan, semua presentase warga negara usia pendidikan persen pendidikan dasar kelurahan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, ampelgadiampelgading kab. malang, singosari, ardimulyo, upt presentase warga negara usia pendidikan persen puskesmas ardimulyo dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, bantu, semua kelurahan, presentase warga negara usia pendidikan persen upt puskesmas bantu dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, bululawabululawang kab. malang, sampit, semua kelurahan, presentase warga negara usia pendidikan persen upt puskesmas sampit dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, dau, semua kelurahan, upt presentase warga negara usia pendidikan persen puskesmas dau dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, donomulyo, semua presentase warga negara usia pendidikan persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo dasarpendidikan persen upt puskesmas gedangan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, gondanglegigondanglegia n iii akd rita kab. malang, jabung, semua kelurahan, presentase warga negara usia pendidikan persen upt puskesmas jabung dasarusia pendidikan persen upt puskesmas kalibaru dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, karang plospendidikan persen upt puskesmas kasembon dasarpendidikan persen upt puskesmas kepanjen dasarusia pendidikan persen puskesmas ketapang dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase warga negara usia pendidikan persen kelurahan, upt puskesmas kromengan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, lawang, semua kelurahan, presentase warga negara usia pendidikan persen upt puskesmas lawang dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, ngaju, semua kelurahan, presentase warga negara usia pendidikan persen upt puskesmas ngaju dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase warga negara usia pendidikan persen upt puskesmas gantang dasarusia pendidikan persen puskesmas agak dasarpendidikan persen upt puskesmas pagelaran dasarusia pendidikan persen puskesmas pakis dasarusia pendidikan persen upt puskesmas pakistani dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, sampit, pamotan, upt presentase warga negara usia pendidikan persen puskesmas pamotan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, poncokusumponcokusumo kab. malang, pun, semua kelurahan, upt presentase warga negara usia pendidikan persen puskesmas pun dasar yang mendapatkan layanan kesehatan upt puskesmas sumbermanjing presentase warga negara usia pendidikan persen kulonumbermanjing wetan, upt puskesmas dasar yangpendidikan persen upt puskesmas singosariidoarjo, upt puskesmas sidoarjo dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, tainan, semua kelurahan, presentase warga negara usia pendidikan persen upt puskesmas tainan dasarpendidikan persen upt puskesmas tirtoyudo dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, tumpang, semua kelurahan, presentase warga negara usia pendidikan persen upt puskesmas tumpang dasarusia pendidikan persen puskesmas turen dasarusia pendidikan persen puskesmas wazir dasar ino kab. malang, pajak, semua kelurahan, upt presentase warga negara usia pendidikan persen puskesmas pajak dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, bantu, mojokerto, upt presentase warga negara usia pendidikan persen puskesmas mojokerto dasar yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, wonosari, wonosari, upt presentase warga negara usia pendidikan persen puskesmas wonosari dasar yang mendapatkan layanan kesehatan bea produktif kelurahan ang mendapatkan layanan kesehatan lanjut kelurahan mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, ampelgadiampelgading eee t lee lbululawang were eee tu, upt puskesmas sampit mendapatkan layanan kesehatan asp, ieee te, puskesmas dau mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, donomulyo, semua presentase warga negara usia lanjutlanjutgondanglegi tee eee uut, upt puskesmas jabung mendapatkan layanan kesehatan tee ieee te, upt puskesmas kalibaru mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, karang ploslanjutlanjut yang persen upt puskesmas kepanjen mendapatkan layanan kesehatan tee we ja et puskesmas ketapang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase warga negara usia lanjut yang persen kelurahan, upt puskesmas kromengan mendapatkan layanan kesehatan u tee ea ri, upt puskesmas lawang mendapatkan layanan kesehatan tee upt puskesmas ngaju mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, ngaju, semua kelurahan, presentase warga negara usia lanjutlanjut yang persen upt puskesmas pagelaran mendapatkan layanan kesehatan tee " i puskesmas pakis mendapatkan layanan kesehatan upt puskesmas pakistani mendapatkan layanan kesehatan er eee puskesmas pamotan lanjut kab. malang, poncokusumponcokusumo te, puskesmas pun mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, presentase warga negara usia lanjut yang persen upt puskesmas sumbermanjing mendapatkan layanan kesehatan kuloab. malang, sumbermanjing wetan, presentase warga negara usia lanjutlanjut yang persen upt puskesmas singosari mendapatkan layanan kesehatan tee ae aa3,t sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo mendapatkan layanan kesehatan slanjut yang persen upt puskesmas tirtoyudo mendapatkan layanan kesehatan mena upt puskesmas tumpang mendapatkan layanan kesehatan "au puskesmas turen mendapatkan layanan kesehatan puskesmas wazir mendapatkan layanan kesehatan puskesmas pajak mendapatkan layanan kesehatan puskesmas mojokerto mendapatkan layanan kesehatan ee puskesmas wonosaripersen hipertensi kelurahan hipertensipersen puskesmas ardimulyo hipertensipersen upt puskesmas bantu hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, bululawapersen upt puskesmas sampit hipertensipersen puskesmas dau hipertensipersen kelurahan, upt puskesmas donomulyo hipertensipersen upt puskesmas gedangan hipertensipersen upt puskesmas jabung hipertensipersen upt puskesmas kalibaru hipertensipersen upt puskesmas kasembon hipertensipersen upt puskesmas kepanjen hipertensipersen puskesmas ketapang hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase warga negara penderita persen kelurahan, upt puskesmas kromengan hipertensitt. bisik hati. oi. ole kab. malang, lawang, semua kelurahan, presentase warga negara penderita persen upt puskesmas lawang hipertensipersen upt puskesmas ngaju hipertensipersen upt puskesmas gantang hipertensipersen puskesmas agak hipertensipersen upt puskesmas pagelaran hipertensipersen puskesmas pakis hipertensipersen upt puskesmas pakistani hipertensipersen puskesmas pamotan hipertensipersen puskesmas pun hipertensipersen upt puskesmas sumbermanjing hipertensipenderita persen semua kelurahan, upt puskesmas hipertensipersen upt puskesmas singosari hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, sumbermanjing wetan, presentase warga negara penderita persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo hipertensipersen upt puskesmas tainan hipertensipersen upt puskesmas tirtoyudo hipertensipersen upt puskesmas tumpang hipertensipersen puskesmas turen hipertensipersen puskesmas wazir hipertensipersen puskesmas pajak hipertensipersen puskesmas mojokerto hipertensipersen upt puskesmas wonosari hipertensi yangdiabetes persen diabetes melitus kelurahan mellitusdiabetes persen puskesmas ardimulyo mellitusdiabetes persen upt puskesmas bantu mellitus5m, iki, mms ira kab. malang, bululawadiabetes persen upt puskesmas sampit mellitudiabetes persen puskesmas dau mellitusdiabetes persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo mellitudiabetes persen upt puskesmas gedangan mellitusdiabetes persen upt puskesmas jabung mellitudiabetes persen upt puskesmas kalibaru mellitusdiabetes persen upt puskesmas kasembon mellitudiabetes persen upt puskesmas kepanjen mellitudiabetes persen puskesmas ketapang mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, semua kecamatan, semua presentase warga negara penderita diabetes persen kelurahan, upt puskesmas kromengan mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, lawang, semua kelurahan, presentase warga negara penderita diabetes persen upt puskesmas lawang mellitusdiabetes persen upt puskesmas ngaju mellitudiabetes persen upt puskesmas gantang mellitudiabetes persen puskesmas agak mellitudiabetes persen upt puskesmas pagelaran mellitudiabetes persen puskesmas pakis mellitudiabetes persen upt puskesmas pakistani mellitusdiabetes persen puskesmas pamotan mellitusdiabetes persen puskesmas pun mellituwetan kesehatan kab. malang, sumberpucudiabetes persen upt puskesmas singosari mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan produksi perikanan budidaya kabupaten malang dapat dilihat pada tabel berikut. tabel produksi perikanan budidaya tahun uraian satuan budaya kontras muatan mitra nanga tango budidaya tawar sumber dinas kelautan danluas perikanan darat kabupaten malang sebesar atau dari luas kabupaten. adapun potensi perikanan budidaya kabupaten malang yaitu: kolam dan sungai produksinya terdistribusi merata seluruh kabupaten malang, waduk, yaitu kecamatan gantang bendungan sukorejo), kecamatan sumberpucung kalibaru bendungan karangkates dan lahir), serta kecamatan kepanjen agak bendungan menggurui)), tambak hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah, yakni kecamatan gedangan, kecamatan sumbermanjing wetan dan kecamatan tirtoyudo,gapolitan kabupaten malang terletak kecamatan pajak berdasarkan beberapa peraturan peraturan sebagai berikut: bupati kep tentang penetapan lokasi kawasan megapolit" tia . han ton jiran kab. malang, sumbermanjing wetan, presentase warga negara penderita diabetes persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo mellitusdiabetes persen upt puskesmas tainan mellitudiabetes persen upt puskesmas tirtoyudo mellitudiabetes persen upt puskesmas tumpang mellitudiabetes persen puskesmas turen mellitudiabetes persen puskesmas wazir mellitudiabetes persen puskesmas pajak mellitusdiabetes persen puskesmas mojokerto mellitusdiabetes persen upt puskesmas wonosari mellitugangguan persen dengan gangguan jiwa berat kelurahan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, ampelgadigangguan persen puskesmas ardimulyo jiwa beratgangguan persen upt puskesmas bantu jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, bululawadengan gangguan persen upt puskesmas sampit jiwa beratgangguan persen puskesmas dau jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, donomulyo, semua presentase warga negara dengan gangguan persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo jiwa beratgangguan persen upt puskesmas gedangan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, gondanglegigangguan persen upt puskesmas jabung jiwa beratgangguan persen upt puskesmas kalibaru jiwa beratdengan gangguan persen upt puskesmas kasembon jiwa beratgangguan persen upt puskesmas kepanjen jiwa beratgangguan persen puskesmas ketapang jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase warga negara dengan gangguan persen kelurahan, upt puskesmas kromengan jiwa beratgangguan persen upt puskesmas lawang jiwa beratm , ii mm. ria kab. malang, ngaju, semua kelurahan, presentase warga negara dengan gangguan persen upt puskesmas ngaju jiwa beratgangguan persen upt puskesmas gantang jiwa beratgangguan persen puskesmas agak jiwa beratgangguan persen upt puskesmas pagelaran jiwa beratgangguan persen puskesmas pakis jiwa beratgangguan persen upt puskesmas pakistani jiwa beratgangguan persen puskesmas pamotan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, poncokusumgangguan persen puskesmas pun jiwa beratwetan kesehatan kab. malang, sumberpucugangguan persen upt puskesmas singosari jiwa beratgangguan persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo jiwa beratgangguan persen upt puskesmas tainan jiwa beratgangguan persen upt puskesmas tirtoyudo jiwa beratgangguan persen upt puskesmas tumpang jiwa beratgangguan persen puskesmas turen jiwa beratgangguan persen puskesmas wazir jiwa beratgangguan persen puskesmas pajak jiwa beratgangguan persen puskesmas mojokerto jiwa beratgangguan persen upt puskesmas wonosari jiwa beratpersen terduga tuberkulosis kelurahan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, ampelgadipersen puskesmas ardimulyo tuberculosispersen upt puskesmas bantu tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, bululawabululawangbt. sio hati fuel kab. malang, sampit, semua kelurahan, presentase warga negara dengan persen upt puskesmas sampit tuberculosipersen puskesmas dau tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, donomulyo, semua presentase warga negara dengan persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo tuberculosipersen upt puskesmas gedangan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, gondanglegipersen upt puskesmas jabung tuberculosipersen upt puskesmas kalibaru tuberculosiskarangploso, kesehatan kab. malang, kasembon, semua kelurahan, presentase warga negara dengan persen upt puskesmas kasembon tuberculosipersen upt puskesmas kepanjen tuberculosipersen puskesmas ketapang tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, kromengan, semua presentase warga negara dengan persen kelurahan, upt puskesmas kromengan tuberculosispersen upt puskesmas lawang tuberculosispersen upt puskesmas ngaju tuberculosipersen upt puskesmas gantang tuberculosipersen puskesmas agak tuberculosipersen upt puskesmas pagelaran tuberculosipersen puskesmas pakis tuberculosipersen upt puskesmas pakistani tuberculosispersen puskesmas pamotan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, poncokusumpersen puskesmas pun tuberculosipersen upt puskesmas sumbermanjing tuberculosisdengan persen semua kelurahan, upt puskesmas tuberculosispersen upt puskesmas singosari tuberculosispersen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo tuberculosist. sio ti. jeli kab. malang, tainan, semua kelurahan, presentase warga negara dengan persen upt puskesmas tainan tuberculosipersen upt puskesmas tirtoyudo tuberculosipersen upt puskesmas tumpang tuberculosipersen puskesmas turen tuberculosipersen puskesmas wazir tuberculosipersen puskesmas pajak tuberculosispersen puskesmas mojokerto tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan kab. malang, wonosari, wonosari, upt presentase warga negara dengan persen puskesmas wonosari tuberculosirisiko persen dengan risiko terinfeksi hiv kelurahmpelgadiampelgadiingosari, ardimulyo, upt presentase warga negara dengan risiko persen puskesmas ardirisiko persen upt puskesmas bantululawabululawasemua kelurahan, presentase warga negara dengan risiko persen upt puskesmas sampitrisiko persen puskesmas daonomulyo, semua presentase warga negara dengan risiko persen kelurahan, upt puskesmas donorisiko persen upt puskesmas gedagondanglegijabung, semua kelurahan, presentase warga negara dengan risiko persen upt puskesmas jabua n iii kab. malang, kalibaru, semua kelurahan, presentase warga negara dengan risiko persen upt puskesmas kalibarkarangplossembon, semua kelurahan, presentase warga negara dengan risiko persen upt puskesmas kasemborisiko persen upt puskesmas kepanjrisiko persen puskesmas ketaromengan, semua presentase warga negara dengan risiko persen kelurahan, upt puskesmas kromerisiko persen upt puskesmas lawrisiko persen upt puskesmas ngajrisiko persen upt puskesmas gantrisiko persen puskesmas agrisiko persen upt puskesmas pagelarrisiko persen puskesmas pakisrisiko persen upt puskesmas pakistanrisiko persen puskesmas pamotoncokusumponcokusumun, semua kelurahan, upt presentase warga negara dengan risiko persen puskesmas pusean pemerintah daerah dan program pagumdikatip prakiraan maju w ttstvtt# vic w e. . w.wwkulowetapucusumberpucung tahan tubuh manusia human limmunode ficiensy virus) yang mendapatkan layanan kab. malang, singosari, semua kelurahan, presentase warga negara dengan risiko persen upt puskesmas singrisiko persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjrisiko persen upt puskesmas tainab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase warga negara dengan risiko persen upt puskesmas tirtoyudrisiko persen upt puskesmas tumrisiko persen puskesmas turrisiko persen puskesmas wazirrisiko persen puskesmas pajrisiko persen puskesmas mojokertrisiko persen upt puskesmas wonngelolaan pelayanan kesehatan bagi kab. malang, semua kecamatan, semua presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen penduduk pada kondisi kejadian luar biasa| kelurahan yang ditangani kurang dari jam klb kab. malang, ampelgadiampelgading er es, li, puskesmas ardimulyo ang ditangani kurang dari jam upt puskesmas bantu ang ditangani kurang dari jam kab. malang, bululawabululawang uea upt puskesmas sampitil va el wi puskesmas dau ang ditangani kurang dari jam kab. malang, donomulyo, semua presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo yang ditangani kurang dari jam kab. malang, gedangan, semua kelurahan, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas gedangan yang ditangani kurang dari jam kab. malang, gondanglegigondanglegi were ue, upt puskesmas jabung ang ditangani kurang dari jam eea upt puskesmas kalibaru ang ditangani kurang dari jam kab. malang, karang ploskarangploso kab. malang, kasembon, semua kelurahan, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas kasembon yang ditangani kurang dari jam kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas kepanjen yang ditangani kurang dari jam tee ea, te, fr, puskesmas ketapang ang ditangani kurang dari jam kab. malang, kromengan, semua presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen kelurahan, upt puskesmas kromengan yang ditangani kurang dari jam tee aa. upt puskesmas lawang ang ditangani kurang dari jam uut, upt puskesmas ngaju yang ditangani kurang dari jam kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas gantang yang ditangani kurang dari jam tee, ea, tee, rr, puskesmas agak ang ditangani kurang dari jam kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas pagelaran yang ditangani kurang dari jam tee ae, aa. puskesmas pakis ang ditangani kurang dari jam upt puskesmas pakistani ang ditangani kurang dari jam eee puskesmas pamotan ang ditangani kurang dari jam kab. malang, poncokusumponcokusumo ae, ia, puskesmas pun ang ditangani kurang dari jam kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas sumbermanjing yang ditangani kurang dari jam kulon kab. malang, sumbermanjing wetan, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen semua kelurahan, upt puskesmas yang ditangani kurang dari jamasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas singosari yang ditangani kurang dari jam aa, sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo yang ditangani kurang dari jam tee upt puskesmas tainan ang ditangani kurang dari jam kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas tirtoyudo yang ditangani kurang dari jam tee ae, sa. upt puskesmas tumpang ang ditangani kurang dari jam ees eee uut puskesmas turen ang ditangani kurang dari jam uu, puskesmas wazir yang ditangani kurang dari jam puskesmas pajak ang ditangani kurang dari jam aas puskesmas mojokertona el kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase kasus kejadian luar biasa klb) persen upt puskesmas wonosari yang ditangani kurang dari jam pengelolaan pelayanan kesehatan bagi kab. malang, semua kecamatan, semua persentase puskesmas yang melakukan persen penduduk terdampak krisis kesehatan kelurahan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi akibat bencana dan atau berpotensi penduduk terdampak krisis kesehatan bencana akibat bencana dan atau berpotensi bencana bea eu, masyarakat kelurahan u ee ue, : '# kelurahan kab. malang, ampelgading, semua angka balita penderita gizi buruk persen kelurahan, upt puskesmas ampelgading kab. malang, ampelgading, semua prevalensi balita stunting persen kelurahan, upt puskesmas ampelgading tee, ter, puskesmas ardimulyo te ter puskesmas ardimulyo eu, upt puskesmas bantu e ewe upt puskesmas bantu kab. malang, bululawang, semua angka balita penderita gizi buruk persen kelurahan, upt puskesmas bululawang kab. malang, bululawang, semua prevalensi balita stunting persen kelurahan, upt puskesmas bululawang ter, eu, upt puskesmas sampit ee upt puskesmas sampit eas teh uu, puskesmas dau es, ewe puskesmas dau kab. malang, donomulyo, semua angka balita penderita gizi buruk persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo kab. malang, donomulyo, semua prevalensi balita stunting persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo kab. malang, gedangan, semua kelurahan, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas gedangan kab. malang, gedangan, semua kelurahan, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas gedangan kab. malang, gondanglegi, semua angka balita penderita gizi buruk persen kelurahan, upt puskesmas gondanglegi kab. malang, gondanglegi, semua prevalensi balita stunting persen kelurahan, upt puskesmas gondanglegi tee teh, upt puskesmas jabung ee er w upt puskesmas jabung tee teh iu, upt puskesmas kalibaru esa eu upt puskesmas kalibaru kab. malang, karang ploso, semua angka balita penderita gizi buruk persen kelurahan, upt puskesmas karangploso kab. malang, karang ploso, semua prevalensi balita stunting persen kelurahan, upt puskesmas karangploso kab. malang, kasembon, semua kelurahan, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas kasembon kab. malang, kasembon, semua kelurahan, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas kasembon kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas kepanjt vino kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas kepanjen u eu, ewe ll , "ui, puskesmas ketapang eee er puskesmas ketapang kab. malang, kromengan, semua angka balita penderita gizi buruk persen kelurahan, upt puskesmas kromengan kab. malang, kromengan, semua prevalensi balita stunting persen kelurahan, upt puskesmas kromengan tee ewe lt, upt puskesmas lawang eee er upt puskesmas lawang teh, upt puskesmas ngaju ter w upt puskesmas ngaju kab. malang, gantang, semua kelurahan, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas gantang kab. malang, gantang, semua kelurahan, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas gantang tee, ewe li, "oi, puskesmas agak eer ter puskesmas agak kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas pagelaran kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas pagelaran ewe lt, "ri puskesmas pakis eas ter puskesmas pakis te teh, upt puskesmas pakistani ter upt puskesmas pakistani e teh, upt puskesmas pamotan te ee upt puskesmas pamotan kab. malang, poncokusumo, semua angka balita penderita gizi buruk persen kelurahan, upt puskesmas poncokusumo kab. malang, poncokusumo, semua prevalensi balita stunting persen kelurahan, upt puskesmas poncokusumo l , puskesmas pun eee uea er puskesmas pun kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas sumbermanjing kulon kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas sumbermanjing kulon kab. malang, sumbermanjing wetan, angka balita penderita gizi buruk persen semua kelurahan, upt puskesmas sumbermanjing wetan kab. malang, sumbermanjing wetan, prevalensi balita stunting persen semua kelurahan, upt puskesmas sumbermanjing wetan kab. malang, sumberpucung, semua angka balita penderita gizi buruk persen kelurahan, upt puskesmas sumberpucung kab. malang, sumberpucung, semua prevalensi balita stunting persen kelurahan, upt puskesmas sumberpucung kab. malang, singosari, semua kelurahan, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas singh noh lel kab. malang, singosari, semua kelurahan, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas singosari w ewe sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo a ee sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo eh, upt puskesmas tainan r ewe upt puskesmas tainan kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas tirtoyudo kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas tirtoyudo w u ll . "ii upt puskesmas tumpang w ear eh upt puskesmas tumpang oma pan poo ll, puskesmas turen puskesmas turen eu, puskesmas wazir puskesmas wazir eh, uu puskesmas pajak eh puskesmas pajak erat eh, puskesmas mojokerto ama g5. puskesmas mojokerto kab. malang, wonosari, semua kelurahan, angka balita penderita gizi buruk persen upt puskesmas wonosari kab. malang, wonosari, semua kelurahan, prevalensi balita stunting persen upt puskesmas wonosari pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan kab. malang, semua kecamatan, semua persentase puskesmas yang melakukan persen olahraga kelurahan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, ampelgadiampelgading olahraga kab. malang, singosari, ardimulyo, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas ardimulyo pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, bantu, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas bantu pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, bululawabululawang olahraga kab. malang, sampit, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas sampit pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, dau, semua kelurahan, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas dau pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, donomulyo, semua perkerja dan olahraga kab. malang, gedangan, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas gedangan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, gondanglegigondanglegi olahraga kab. malang, jabung, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas jabung pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, kalibaru, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas kalibaru pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga bupati kep tentang penetapan komoditas unggulan kawasan pengembangan megapolitan, gubernur jawa timur perihal penetapan kabupaten malang sebagai lokasi pengembangan kawasan megapolitan dan agropolitan jawa timur, menteri kelautan dan perikanan men tentang penetapan lokasi megapolitan, keputusan menteri kelautan dan perikanan kep. men tentang perubahan atas keputusan menteri kelautan dan perikanan kep. men tentang penetapan kawasan megapolitan, bupati malang kep tentang penetapan lokasi untuk pembangunan kantor dan templat balai penyuluh pertanian, pasar hewan dan pusat pengembangan megapolitan milik pemerintah kabupaten malang, dan bupati malang kep tentang tim koordinasi pengembangan kawasan agropolitan, megapolitan, dan produk unggulan kabupaten malang. untuk memenuhi persyaratan menjadi megapolitan, harus tersedia infrastruktur yang memadai baik lembaga penyuluhan, lembaga pengkajian, seperti lipi, infrastruktur yang mendukung seperti jalan dan kelembagaan kelompok pembudidaya perikanan, lembaga perbankan dan koperasi perikanan serta pasar ikan, jaring sekat yang terletak waduk sukorejo kecamatan gantang dan waduk karangkates kecamatan agak, sumberpucung dan kalibaru, waduk menggurui kecamatan kepanjen dan pagelaran, waduk lahir kecamatan kromengan dan sumberpucung, dan keramba merupakan bagian dari perikanan budidaya sungai maupun laut. perikanan tangkap perikanan laut kabupaten malang berupa perikanan tangkap yang berada bagian selatan kabupaten malang yang meliputi kecamatan ampelgading, kecamatan tirtoyudo, kecamatan sumbermanjing wetan, kecamatan bantu, kecamatan gedangan dshi noh jel kab. malang, karang ploskarangploso olahraga kab. malang, kasembon, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas kasembon pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas kepanjen pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, gondanglegi, ketapang, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas ketapang pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, kromengan, semua perkerja dan olahraga kab. malang, lawang, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas lawang pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, ngaju, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas ngaju pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, gantang, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas gantang pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, agak, semua kelurahan, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas agak pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas pagelaran pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, pakis, semua kelurahan, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas pakis pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, pakistani, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas pakistani pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, sampit, pamotan, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas pamotan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, poncokusumponcokusumo olahraga kab. malang, pun, semua kelurahan, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas pun pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dakulowetan olahraga kab. malang, sumberpucusumberpucung olahraga kab. malang, singosari, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas singosari pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, sumbermanjing wetan, perkerja dan olahraga kab. malang, tainan, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas tainan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas tirtoyudo pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, tumpang, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas tumpang pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, turen, semua kelurahan, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas turen pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, wazir, semua kelurahan, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas wazir pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, pajak, semua kelurahan, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas pajak pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga kab. malang, bantu, mojokerto, upt persentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas mojokerto pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahrag w lk kab. malang, wonosari, semua kelurahan, persentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas wonosari pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga lingkungan kelurahan besar sembarangan sbs, kab. malang, ampelgadiampelgading tee, ll "yi puskesmas ardimulyo besar sembarangan sbs, upt puskesmas bantu besar sembarangan sbs, kab. malang, bululawabululawang were ieee , eu, upt puskesmas sampit besar sembarangan sbs, eas ieee fti puskesmas dau besar sembarangan sbs, kab. malang, donomulyo, semua persentase desa kelurahan stop buang air persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo besar sembarangan sbs) kab. malang, gedangan, semua kelurahan, persentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas gedangan besar sembarangan sbs) kab. malang, gondanglegigondanglegi tree eu, upt puskesmas jabung besar sembarangan sbs, esa tee, et, upt puskesmas kalibaru besar sembarangan sbs, kab. malang, karang ploskarangploso kab. malang, kasembon, semua kelurahan, persentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas kasembon besar sembarangan sbs) kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, persentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas kepanjen besar sembarangan sbs) u tee eee , le, "ui puskesmas ketapang besar sembarangan sbs, kab. malang, kromengan, semua persentase desa kelurahan stop buang air persen kelurahan, upt puskesmas kromengan besar sembarangan sbs) tee ewe tr" upt puskesmas lawang besar sembarangan sbs, et, upt puskesmas ngaju besar sembarangan sbs, kab. malang, gantang, semua kelurahan, persentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas gantang besar sembarangan sbs) "at, ti, puskesmas agak besar sembarangan sbs) kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, persentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas pagelaran besar sembarangan sbs) le, puskesmas pakis besar sembarangan sbs, ter ieee te, upt puskesmas pakistani besar sembarangan sbs, text ea, te, puskesmas pamotan besar sembarangan sbs, kab. malang, poncokusumponcokusumo ue, puskesmas pun besar sembarangan sbs, kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, persentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas sumbermanjing besar sembarangan sbs) kulon kab. malang, sumbermanjing wetan, persentase desa kelurahan stop buang air persen semua kelurahan, upt puskesmas besar sembarangan sbsersentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas singosari besar sembarangan sbiki ll e eee fewer www sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo besar sembarangan sbs, eee et, upt puskesmas tainan besar sembarangan sbs, kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, persentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas tirtoyudo besar sembarangan sbs) u tee eee upt puskesmas tumpang besar sembarangan sbs, ees ef, puskesmas turen besar sembarangan sbs, eee tee puskesmas wazir besar sembarangan sbs, eee ieee ue, puskesmas pajak besar sembarangan sbs, reset ieee te, puskesmas mojokerto besar sembarangan sbs, kab. malang, wonosari, semua kelurahan, persentase desa kelurahan stop buang air persen upt puskesmas wonosari besar sembarangan sbs) kelurahan media promosi kab. malang, ampelgadiampelgading eeee eh, puskesmas ardimulyo media promosi eee upt puskesmas bantu media promosi kab. malang, bululawabululawang there see, uu , upt puskesmas sampit media promosi eas ue, eu, puskesmas dau media promosi kab. malang, donomulyo, semua presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo media promosi kab. malang, gedangan, semua kelurahan, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas gedangan media promosi kab. malang, gondanglegi, semua presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen kelurahan, upt puskesmas media promosi gondanglegi were ue, upt puskesmas jabung media promosi te ue, upt puskesmas kalibaru media promosi kab. malang, karang ploskarangploso kab. malang, kasembon, semua kelurahan, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas kasembon media promosi kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas kepanjen media promosi tee wee, puskesmas ketapang media promosi kab. malang, kromengan, semua presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen kelurahan, upt puskesmas kromengan media promosi tee ue , le, "yi upt puskesmas lawang media promosi et, eu, fti upt puskesmas ngaju media promosi kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas gantang media promosi et, wee, wa, puskesmas agak media promosi kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas pagelaran media promosi tee ewe, puskesmas pakis media promosi ue, ea, upt puskesmas pakistani media promosi e eee puskesmas pamotan media promel kab. malang, poncokusumponcokusumo eh, puskesmas pun media promosi kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas sumbermanjing media promosi kulon kab. malang, sumbermanjing wetan, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen semua kelurahan, upt puskesmas media promosiegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas singosari media promosi tee ewe, sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo media promosi are ea, ta, upt puskesmas tainan media promosi kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas tirtoyudo media promosi u eee upt puskesmas tumpang media promosi ees ue, puskesmas turen media promosi ees ieee, eu, fti puskesmas wazir media promosi ieee, uu, puskesmas pajak media promosi east ieee, eu, puskesmas mojokerto media promosi kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase kegiatan teknis yang difasilitasi persen upt puskesmas wonosari media promosi pengelolaan pelayanan kesehatan kab. malang, semua kecamatan, semua presentase desa kelurahan mampu persen tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, kelurahan melakukan asuhan mandiri kesehatan dan tradisional lainnya tradisional kelurahan immunization uci kab. malang, ampelgadiampelgading ea, rr, puskesmas ardimulyo immunization uci upt puskesmas bantu immunization uci kab. malang, bululawabululawang terre ea, iu, upt puskesmas sampit immunization uci eas puskesmas dau immunization uci) kab. malang, donomulyo, semua presentase desa kelurahan universal child persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo immunization uci) kab. malang, gedangan, semua kelurahan, presentase desa kelurahan universal child persen upt puskesmas gedangan immunization uci) kab. malang, gondanglegigondanglegi eu "oi upt puskesmas jabung immunization uci) eee upt puskesmas kalibaru immunization uci kab. malang, karang ploskarangploso kab. malang, kasembon, semua kelurahan, presentase desa kelurahan universal child persen upt puskesmas kasembon immunization uci) kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, presentase desa kelurahan universal child persen upt puskesmas kepanjen immunization uci) eeee uea, puskesmas ketapang immunization uckromengan, semua presentase desa kelurahan universal child persen kelurahan, upt puskesmas kromengan immunization uci) tee ea ae, upt puskesmas lawang immunization uci upt puskesmas ngaju immunization uci kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase desa kelurahan universal child persen upt puskesmas gantang immunization uci) tee, ea ie, puskesmas agak immunization uci kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase desa kelurahan universal child persen upt puskesmas pagelaran immunization uci) ea tee, ro, puskesmas pakis immunization uci e upt puskesmas pakistani immunization uci te puskesmas pamotan immunization uci kab. malang, poncokusumponcokusumo e ea, er, puskesmas pun immunization uci kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, presentase desa kelurahan universal child persen upt puskesmas sumbermanjing immunization uci) kulon kab. malang, sumbermanjing wetan, presentase desa kelurahan universal child persen semua kelurahan, upt puskesmas immunization ucidesa kelurahan universal child persen upt puskesmas singosari immunization uci) tee ta, sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo immunization uci eee upt puskesmas tainan immunization uci kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase desa kelurahan universal child persen upt puskesmas tirtoyudo immunization uci) u tee te, rc, upt puskesmas tumpang immunization uci ees te, puskesmas turen immunization uci eee puskesmas wazir immunization uci ees te, puskesmas pajak immunization uci test te, puskesmas mojokerto immunization uci kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase desa kelurahan universal child persen upt puskesmas wonosari immunization uci) pengelolaan pelayanan kesehatan orang kab. malang, semua kecamatan, semua presentase puskesmasyang melakukan persen dengan masalah kesehatan jiwa sdmk) kelurahkab. malang, semua kecamatan, semua presentase puskesmas yang melakukan persen napa kelurahan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, ampelgadiampelgading napa kab. malang, singosari, ardimulyo, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas ardimulyo pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, bantu, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas bantu pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, bululawabululawang napa kab. malang, sampit, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas sampitn ) , iii ririn kab. malang, dau, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas dau pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, donomulyo, semua prejiwa dan napa kab. malang, gedangan, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas gedangan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, gondanglegigondanglegi napa kab. malang, jabung, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas jabung pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, kalibaru, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas kalibaru pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, karang ploskarangploso, napa kab. malang, kasembon, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas kasembon pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas kepanjen pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, gondanglegi, ketapang, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas ketapang pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, kromengan, semua prejiwa dan napa kab. malang, lawang, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas lawang pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, ngaju, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas ngaju pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas gantang pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, agak, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas agak pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas pagelaran pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, pakis, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas pakis pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, pakistani, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas pakistani pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, sampit, pamotan, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas pamotan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, poncokusumponcokusumo napa kab. malang, pun, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas pun pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, prejiwa dan kulon napa kab. malang, sumbermanjing wetan, presentase puskesmas yang melakukan persen semua kelurahan, upt puskesmas pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan sumbermanjing wetan napa kab. malang, sumberpucusumberpucung napa kab. malang, singosari, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas singosari pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, sumbermanjing wetan, prejiwa dan napa upt puskesmas tainan presentase puskesmas yang melakukan persenda kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas tirtoyudo pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, tumpang, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas tumpang pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, turen, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas turen pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, wazir, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas wazir pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, pajak, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas pajak pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, bantu, mojokerto, upt presentase puskesmas yang melakukan persen puskesmas mojokerto pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase puskesmas yang melakukan persen upt puskesmas wonosari pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa kelurahan khusus pengelolaan upaya pengurangan risiko kab. malang, semua kecamatan, semua persentase kegiatan pengelolaan upaya persen krisis kesehatan dan pasca krisis kelurahan pengurangan risiko setiap kejadian krisis kesehatan kesehatan dan pasca krisis kesehatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan kab. malang, semua kecamatan, semua persentase puskesmas dengan cakupan persen tidak menular kelurahampelgadiampelgading menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, singosari, ardimulyo, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas ardisemua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas bantu dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, bululawabululawang menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, sampit, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas sampit dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, dau, semua kelurahan, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas dau dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, donomulyo, semua persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen kelurahan, upt puskesmas donogedangan, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas gedangagondanglegi menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, jabung, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas jabung dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, kalibaru, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas kalibaru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, karang plosokarangploso menular dan kesehatan jiwa sesuai targen. oom, aaa aan kab. malang, kasembon, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas kasembon dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas kepanjeketapang, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas ketapang dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, kromengan, semua persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen kelurahan, upt puskesmas kromengan dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, lawang, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas lawang dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, ngaju, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas ngaju dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, gantang, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas gantangemua kelurahan, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas agak dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas pagelaran, semua kelurahan, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas pakistani, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas pakistani dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, sampit, pamotan, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas pamotan dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai targetun, semua kelurahan, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas punumbermanjing kulon, persentase puskesmas dengan cakupan persen upt puskesmas sumbermanjing deteksi dini kasus baru dan tatalaksana kulonpuskesmas dengan cakupan persen semua kelurahan, upt puskesmas deteksi dini kasus baru dan tatalaksana sumbermanjing wetan penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, sumberpucung, semua persentase puskesmas dengan cakupan persen kelurahan, upt puskesmas deteksi dini kasus baru dan tatalaksana sumberpucung penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, singosari, semua kelurahan, persentase puskesmas dengan cakupan persen upt puskesmas singosaricakupan deteksi dini kasus baru persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, tainan, semua kelurahan, persentase puskesmas dengan cakupan persen upt puskesmas tainkegiatan bub kegiatan ( orr mer tolok mana tolok ukur st tt. disita jel kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas tirtoyudo dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, tumpang, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas tumpang dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, turen, semua kelurahan, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas turen dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, wazir, semua kelurahan, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas wazir dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, pajak, semua kelurahan, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas pajakmojokerto, upt persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen puskesmas mojokerto dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target kab. malang, wonosari, semua kelurahan, persentase cakupan deteksi dini kasus baru persen upt puskesmas wonosari dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat kab. malang, semua kecamatan, semua nan prosentase penduduk menjadi peserta jkn nan kelurahan universal health coverage) deteksi dini penyalahgunaan napa kab. malang, semua kecamatan, semua persentase puskesmas yang telah persen fasyankes dan sekolah kelurahan melakukan upaya deteksi dini penyalahgunaan napa pengambilan dan pengiriman spesimen kab. malang, semua kecamatan, semua presentase laporan pengambilan dan persen penyakit potensial klb laboratorium kelurahan pengiriman spesimen penyakit potensial rujukan nasional klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, ampelgadiampelgading klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, singosari, ardimulyo, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas ardimulyo pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, bantu, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas bantu pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, bululawabululawang klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, sampit, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas sampit pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, dau, semua kelurahan, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas dau pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, donomulyo, semua presentase laporan pengambilan dan persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, gedangan, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas gedangagondanglegi klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, jabung, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas jabung pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, kalibaru, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas kalibaru pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukst tt. s5. hati oi. jail kab. malang, karang ploskarangploso klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, kasembon, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas kasembon pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas kepanjeketapang, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas ketapang pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, kromengan, semua presentase laporan pengambilan dan persen kelurahan, upt puskesmas kromengan pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, lawang, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas lawang pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, ngaju, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas ngaju pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas gantang pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, agak, semua kelurahan, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas agak pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas pagelaran pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, pakis, semua kelurahan, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas pakis pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, pakistani, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas pakistani pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, sampit, pamotan, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas pamotan pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, poncokusumponcokusumo klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, pun, semua kelurahan, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas pun pengiriman spesimen penyakit potensialkulonwetan klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, sumberpucusumberpucung klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, singosari, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas singosari pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, sumbermanjing wetan, presentase laporan pengambilan dan persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kecamatan donomulyo. untuk perikanan laut yang akan dikembangkan sebagai berikut pengembangan pelabuhan nusantara kawasan sendangbiru yang diarahkan sebagai pengembangan baru perikanan terpadu, yang nantinya dapat dijadikan sebagai promosi dan arahan investasi serta mendapat bantuan pembangunan pelabuhan perikanan, yang terletak kecamatan sumbermanjing wetan, pengembangan tpi diplot kecamatan tirtoyudo, pengolahan hasil ikan sendangbiru kecamatan sumbermanjing wetan: dan pengembangan perikanan hias dan lobster kondangmerak kecamatan bantu. berikut adalah potensi produksi perikanan tangkap kabupaten malang: tabel produksi perikanan tangkap tahun uraian satuan san ema ara ian drama maan sera tangkap sumber dinas kelautan dan perikanan, adapun arah pengelolaan perikanan kabupaten malang adalah untuk peningkatan produksi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dengan cara: mengembangkan kawasan perikanan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengembangan usaha perikanan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha perikanan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sebagai nilai tambah produksi. mengembangkan pengolahan hasil perikanan tangkap sebagai nilai tambah produksi, dan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap urusan bidang urusan pemerintah daerah dan program paru dikutip prakiraan maju w , se kab. malang, tainan, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas tainan pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas tirtoyudo pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, tumpang, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas tumpang pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, turen, semua kelurahan, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas turen pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, wazir, semua kelurahan, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas wazir pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, pajak, semua kelurahan, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas pajak pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, bantu, mojokerto, upt presentase laporan pengambilan dan persen puskesmas mojokerto pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase laporan pengambilan dan persen upt puskesmas wonosari pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional kecamatan, semua kelurahan pelayanan kesehatan kecamatan, semua kelurahan fasilitas pelayanan kesehatan kecamatan, semua kelurahan pengelolaan penelitian kesehatan operasional pelayanan rumah sakit semua kabupaten kota, semua rata rata indeks kepuasan masyarakat persen kecamatan, semua kelurahan terhadap pelayanan kesehatan pada rumah sakit operasional pelayanan puskesmas semua kabupaten kota, semua rata rata capaian kinerja upaya persen kecamatan, semua kelurahan kesehatan masyarakat ukm) esensial fasilitas lainnya kab. malang, ampelgadiampelgading puskesmas ampelgading kab. malang, singosari, ardimulyo, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas ardimulyo kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas ardimulyo kab. malang, bantu, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas bantu kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas bantu kab. malang, bululawabululawang puskesmas bululawang kab. malang, sampit, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas sampit kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas sampit kab. malang, dau, semua kelurahan, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas dau kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas dau kab. malang, donomulyo, semua rata rata capaian kinerja upaya persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas donomulyo: kab. malang, gedangan, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas gedangan kesehatan masyarakat ukm) esensialrata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas jabung kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas jabung kab. malang, kalibaru, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas kalibaru kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas kalibaru kab. malang, karang ploskarangploso puskesmas karangplosoi teh shi noh jel kab. malang, kasembon, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas kasembon kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas kasembon kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas kepanjen kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas kepanjen kab. malang, gondanglegi, ketapang, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas ketapang kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas ketapang kab. malang, kromengan, semua rata rata capaian kinerja upaya persen kelurahan, upt puskesmas kromengan kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas kromengan kab. malang, lawang, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas lawang kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas lawang kab. malang, ngaju, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas ngaju kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas ngaju kab. malang, gantang, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas gantang kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas gantang kab. malang, dau, semua kelurahan, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas agak kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas agak kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas pagelaran kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas pagelaran kab. malang, pakis, semua kelurahan, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas pakis kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas pakis kab. malang, pakistani, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas pakistani kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas pakistani kab. malang, sampit, pamotan, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas pamotan kesehatan masyarakat ukm) esensialrata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas pun kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas pun kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas sumbermanjing kesehatan masyarakat ukm) esensial kulon puskesmas sumbermanjing kulon kab. malang, sumbermanjing wetan, rata rata capaian kinerja upaya persen semua kelurahan, upt puskesmas kesehatan masyarakat ukm) esensial sumbermanjing wetan puskesmas sumbermanjing rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas singosari kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas singosari kab. malang, sumbermanjing wetan, rata rata capaian kinerja upaya persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas sidoarjo kab. malang, tainan, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas tainan kesehatan masyarakat ukm) esensial pada puskesmas tainan kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas tirtoyudo kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas tirtoyudo kab. malang, tumpang, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas tumpang kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas tumpang kab. malang, turen, semua kelurahan, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas turen kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas turen kab. malang, wazir, semua kelurahan, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas wazir kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas wazir kab. malang, pajak, semua kelurahan, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas pajak kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas pajak kab. malang, bantu, mojokerto, upt rata rata capaian kinerja upaya persen puskesmas mojokerto kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas mojokerto kab. malang, wonosari, semua kelurahan, rata rata capaian kinerja upaya persen upt puskesmas wonosari kesehatan masyarakat ukm) esensial puskesmas won ' hk el operasional pelayanan fasilitas kesehatan kab. malang, semua kecamatan, semua indeks kepuasan masyarakat pelanggan) persen lainnya kelurahan atas pelayanan upt laboratorium kesehatan kab. malang, semua kecamatan, semua indeks kepuasan masyarakat pelanggan) persen kelurahan atas pelayanan upt pengujian alat kesehatan dan kalibrasi e kelurahan dukungan operasional pelayanan kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan investigasi awal kejadian tidak diharapkan semua kabupaten kota, semua presentase laporan setiap investigasi awal persen kejadian ikutan pasca imunisasi dan kecamatan, semua kelurahan kejadian tidak diharapkan kejadian ikutan pemberian obat massal) pasca imunisasi dan pemberian obat massal) kab. malang, ampelgadiampelgading pasca imunisasi dan pemberian obat massal) kab. malang, singosari, ardimulyo, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas ardiantu, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas bantululawabululawang pasca imunisasi dan pemberian obat massal) kab. malang, sampit, semua kelurahan, investigasi awal kejadian tidak diharapkan persen upt puskesmas sampit kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) kab. malang, dau, semua kelurahan, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas dadonomulyo, semua presentase laporan setiap investigasi awal persen kelurahan, upt puskesmas donoedangan, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas gedagondanglegi pasca imunisasi dan pemberian obat massal) kab. malang, jabung, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas jabulibaru, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas kalibarrang ploskarangploso pasca imunisasi dan pemberian obat massal) kab. malang, kasembon, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas kasemboepanjen, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas kepanjeketapang, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas ketaromengan, semua presentase laporan setiap investigasi awal persen kelurahan, upt puskesmas kromelawang, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas lawang kejadian tidak diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) ane pemerintah daerah dan program pagu indikatif prakiraan maju bea kab. malang, ngaju, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas ngaju kejadian tidak diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas gantangemua kelurahan, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas agakgelaran, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas pagelar, semua kelurahan, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas pakistani, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas pakistanampit, pamotan, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas pamotoncokusumponcokusumo pasca imunisasi dan pemberian obat massal kab. malang, pun, semua kelurahan, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas punkulon pasca imunisasi dan pemberian obat massal)wetan pasca imunisasi dan pemberian obat massal kab. malang, sumberpucusumberpucung pasca imunisasi dan pemberian obat massal kab. malang, singosari, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas singosarumbermanjing wetan, presentase laporan setiap investigasi awal persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjainan, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas taintirtoyudo, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas tirtoyudumpang, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas tumturen, semua kelurahan, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas turen kejadian tidak diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal kab. malang, wazir, semua kelurahan, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas wazirjak, semua kelurahan, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas pajak kejadian tidak diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massalki ll kab. malang, bantu, mojokerto, upt presentase laporan setiap investigasi awal persen puskesmas mojokertwonosari, semua kelurahan, presentase laporan setiap investigasi awal persen upt puskesmas wonosari kejadian tidak diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) wabah kecamatan, semua kelurahan klb kab. malang, ampelgading, semua presentase laporan kasus yang berpotensi persen kelurahan, upt puskesmas klb ampelgading w ri, puskesmas ardimulyo klb ear pp, te, upt puskesmas bantu klb kab. malang, bululawang, semua presentase laporan kasus yang berpotensi persen kelurahan, upt puskesmas klb bululawang tee, ue , le upt puskesmas sampit klb eas ep, uu , puskesmas dau klb kab. malang, donomulyo, semua presentase laporan kasus yang berpotensi persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo klb kab. malang, gedangan, semua kelurahan, presentase laporan kasus yang berpotensi persen upt puskesmas gedangan klb kab. malang, gondanglegi, semua presentase laporan kasus yang berpotensi persen kelurahan, upt puskesmas klb gondanglegi ep , iu, upt puskesmas jabung klb year ep, upt puskesmas kalibaru klb kab. malang, karang ploso, semua presentase laporan kasus yang berpotensi persen kelurahan, upt puskesmas klb karangploso kab. malang, kasembon, semua kelurahan, presentase laporan kasus yang berpotensi persen upt puskesmas kasembon klb kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, presentase laporan kasus yang berpotensi persen upt puskesmas kepanjen klb eu te, fr, puskesmas ketapang klb kab. malang, kromengan, semua presentase laporan kasus yang berpotensi persen kelurahan, upt puskesmas kromengan klb tee ta, upt puskesmas lawang klb ear ep, ta, upt puskesmas ngaju klb kab. malang, gantang, semua kelurahan, presentase laporan kasus yang berpotensi persen upt puskesmas gantang klb tee, ue ta, puskesmas agak klb kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, presentase laporan kasus yang berpotensi persen upt puskesmas pagelaran klb ae, puskesmas pakis klb ter epl upt puskesmas pakistani klb e ep, eu, puskesmas pamotan klb kab. malang, poncokusumo, semua presentase laporan kasus yang berpotensi persen kelurahan, upt puskesmas klb poncokusumo ue, lt, puskesmas pun klbkulonwet jel kab. malang, sumberpucung, semua presentase laporan kasus yang berpotensi persen kelurahan, upt puskesmas klb sumberpucung kab. malang, singosari, semua kelurahan, presentase laporan kasus yang berpotensi persen upt puskesmas singosari klb w he ru, sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo klb w upt puskesmas tainan klb kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, presentase laporan kasus yang berpotensi persen upt puskesmas tirtoyudo klb ee hh upt puskesmas tumpang klb puskesmas turen klb puskesmas wazir klb w eh puskesmas pajak klb oasis enam mantan pan puskesmas mojokerto klb kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase laporan kasus yang berpotensi persen upt puskesmas wonosari klb penyediaan dan pengelolaan sistem semua kabupaten kota, semua presentase puskesmas yang difasilitasi persen penanganan gawat darurat terpadu kecamatan, semua kelurahan ambulance spd' penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasilurahan kesehatan ann kelurahan kesehatan pengadaan alat perangkat sistem informasi semua kabupaten kota, semua jumlah pengadaan alat perangkat sistem paket kesehatan dan jaringan internet kecamatan, semua kelurahanrumah sakit kelas dan persen lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kecamatan, semua kelurahan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang kelas dan fasilitas pelayanan dilakukan upaya pengendalian dan kesehatan lainnya pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan peningkatan tata kelola rumah sakit dan semua kabupaten kota, semua presentase rumah sakit dan fasilitas persen fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kecamatan, semua kelurahan pelayanan kesehatan yang dilakukan upaya daerah kabupaten kota peningkatan tata kelola tingkat daerah kabupaten mean tahun semukawaran | jaan samaran spa seno tem, kesehatan kecamatan, semua kelurahan dan utama penyiapan perumusan dan pelaksanaan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen laporan penyiapan dokumen pelayanan kesehatan rujukan kecamatan, semua kelurahprosentase pemenuhan kapasitas sumber man ann ann masi mis pemberian izin praktik tenaga kesehatan wilaysehatan kecamatan, semua kelurahan tenaga kesehatan pembinaan dan pengawasan tenaga semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen laporan kegiatan dokumen kesehatan serta tindak lanjut perizinan kecamatan, semua kelurahan pembinaan dan pengawasan tenaga praktik tenaga kesehatansentase perencanaan kebutuhan dan persen pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk ukp dan ukm pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten persentase rata rata capaian pelayanan persen bea bea pelayanan minima san indikator kinerja urutan abidenguru, pagu indikatif prakiraan maju pemerintah daerah dan program capaian program keluaran sub kegiatan hasil kegiatan ( motor usus o moe lok ukur maan tolok ukur (ot www perencanaan dan distribusi serta semua kabupaten kota, semua persentase perencanaan dan distribusi persen pemerataan sumber daya manusia kecamatan, semua kelurahan serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten pemenuhan kebutuhan sumber daya semua kabupaten kota, semua jumlah perawat dokter umum yang diberi orang manusia kesehatan sesuai standar kecamatan, semua kelurahan honor khusus bidang kesehatan kecamatan, semua kelurahan honor khusus bidang kesehatan semua kabupaten kota, semua persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen kecamatan, semua kelurahan daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, ampelgadiampelgading pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, singosari, ardimulyo, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas ardimulyo daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, bantu, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas bantu daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, bululawabululawang pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, sampit, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas sampit daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, dau, semua kelurahan, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas dau daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, donomulyo, semua persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen kelurahan, upt puskesmas donomulyo daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, gedangan, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas gedangagondanglegi pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, jabung, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas jabung daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, kalibaru, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas kalibaru daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, karang ploskarangploso pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, kasembon, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas kasembon daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, kepanjen, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas kepanjeketapang, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas ketapang daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, kromengan, semua persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen kelurahan, upt puskesmas kromengau, bun ( motor o o era toto umur lok io. bisik hati. jel kab. malang, lawang, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas lawang daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, ngaju, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas ngaju daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, gantang, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas gantang daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, agak, semua kelurahan, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas agak daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, pagelaran, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas pagelaran daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, pakis, semua kelurahan, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas pakis daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, pakistani, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas pakistani daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, sampit, pamotan, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas pamotan daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, poncokusumponcokusumo pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, pun, semua kelurahan, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas pun daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, agak, sumbermanjing kulon, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas sumbermanjing daya manusia kesehatan sesuai standar kulon pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, sumbermanjing wetan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen sumbermanjing wetan, upt puskesmas daya manusia kesehatan sesuai standar sumbermanjing wetan pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, sumberpucusumberpucung pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, singosari, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas singosari daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah persentase pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kabupaten kab. malang, sumbermanjing wetan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjo daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, tainan, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas tainan daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas tirtoyudo daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, tumpang, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas tumpang daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, turen, semua kelurahan, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas tureo jail kab. malang, wazir, semua kelurahan, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas wazir daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, pajak, semua kelurahan, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas pajak daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, bantu, mojokerto, upt persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen puskesmas mojokerto daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten kab. malang, wonosari, semua kelurahan, persentase pemenuhan kebutuhan sumber persen upt puskesmas wonosari daya manusia kesehatan sesuai standar pada milik pemerintah daerah kabupaten pembinaan dan pengawasan sumber daya semua kabupaten kota, semua persentase pembinaan dan pengawasan persen manusia kesehatan kecamatan, semua kelurahan sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah kabupatesentase rata rata capaian pelayanan persen tee, pelayanan minima pengembangan mutu dan peningkatan semua kabupaten kota, semua jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti peserta kompetensi teknis sumber daya manusia kecamatan, semua kelurahan pelatihan pengembangan mutu dan kesehatan tingkat daerah kabupaten kota peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten kota nana jetatatawase| minuman kesehatan dan makanan minuman sesuai tanrofasilitas pelayanan kefarmasian persen lanjut pengawasan perizinan apotek, toko kecamatan, semua kelurahan apotek dan toko obat) yang memenuhi obat, toko alat kesehatan, dan optikal, standar dan persyaratan perizinan usaha mikro obat tradisional umat) nokia jess kecamatan, semua kelurahan memenuhi ketentuan penyediaan dan pengelolaan data perizinan semua kabupaten kota, semua prosentase sarana yang mendapat persen dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, kecamatan, semua kelurahan bimbingan teknissemua kabupaten kota, semua prosentase rekomendasi yang diterbitkan persen apotek, toko obat, toko alat kesehatan, kecamatan, semua kelurahan atas permintaan dinas atau badan yang dan optikal, usaha mikro obat tradisional menangani perizinan umat) (ro202202rosentase kasur balita starting persen ood oo0,o0| seosertifikat produksi alat kecamatan, semua kelurahan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat kesehatan kelas tertentu dan part kelas produksi alat kesehatan kelas tertentu tertentu perusahaan rumah tangga dan part kelas tertentu perusahaan rumah tangga kelas tertentu perusahaan rumah tanggaperbekalan kesehatan kecamatan, semua kelurahan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan rumah tangga kelas tertentu perusahaan kesehatan rumah tangga kelas tertentu rumah tangga perusahaan rumah tangga (ro20a203 (penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor first sebagai tin produk untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga prosentase kasur balita stunting il2 persen pengendalian dan pengawasan serta tindak semua kabupaten kota, semua presentase sarana produksi iltp yang persen lanjut pengawasan sertifikat produksi kecamatan, semua kelurahan memenuhi ketentuan(ro2oag0a (penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan tpn) antara lain jasa boga, rumah makan restoran dan deret minum damai pen kasur balita starting persen tts sts iso pengendalian dan pengawasan serta tindak presentase pengendalian dan pengawasan persen lanjut pengawasan penerbitan sertifikat serta tindak lanjut pengawasan penerbitan laik higiene sanitasi tempat pengelolaan sertifikat laik higiene sanitasi tempat makanan tpm) antara lain jasa boga, pengelolaan makanan tpm) antara lain jasa rumah makan restoran dan depot air boga, rumah makan restoran dan depot minum dam) air minum dammama aan ho2ox205s penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan persentase kasus balita stunting pesan oo) s00000000| s250000000| | pengendalian dan pengawasan serta tindak semua kabupaten kota, semua presentase pemberian stiker pada penjual persen lanjut penerbitan stiker pembinaan pada kecamatan, semua kelurahan makanan jajanan dan sentra makanan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang telah dibina jajanan (ro20a206 pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post marker pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga prosentase kasus balita starting persen ooo o00,o0| tos00 pemeriksaan post market pada produk semua kabupaten kota, semua persentase pangan irt yang memenuhi persen makanan minuman industri rumah tangga kecamatan, semua kelurahan syarat yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penyediaan dan pengelolaan data tindak semua kabupaten kota, semua presentase spp part yang diterbitkan persen lanjut pengawasan perizinan industri kecamatan, semua kelurahan sesuai ketentuan rumah tangga men mandiri prosentase desa siaga purnama dan persen ne. peningkatan upaya promosi kesehatan, semua kabupaten kota, semua jumlah ibu hamil kek yang didampingi bumi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan kecamatan, semua kelurahan masyarakat eee w kecamatan, semua kelurahan didampingi semua kabupaten kota, semua jumlah kesepakatan bersama yang dokumen kecamatan, semua kelurahan dihasilkan dengan ls ormas organisasi profesi dunia usaha dalam rangka peningkatan promosi program kesehatan prioritas semua kabupaten kota, semua jumlah yang dikunjungi dan diberi kecamatan, semua kelurahan konseling kesehatan (bantuan transport kunjungan) eee kecamatan, semua kelurahan konseling kesehatan (pendamping kecamatan, semua kelurahan penyelenggaraan promosi kesehatan dan semua kabupaten kota, semua persentase masyarakat yang terpapar masyarakat gerakan hidup bersih dan sehat kecamatan, semua kelurahan informasi kesehatan prioritas dalam rangka promosi dan preventif tingkat' ' ' ' | presentase kasus balita gizi buruk persen alsos.esc0g,oo| bimbingan teknis dan supervisi semua kabupaten kota, semua jumlah puskesmas yang dilakukan upaya puskesmas pengembangan dan pelaksanaan upaya kecamatan, semua kelurahan peningkatan bimbingan teknis dan kesehatan bersumber daya masyarakat supervisi pengembangan dan pelaksanaan ukm) upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ukm kab. malang, ampelgadiampelgadiardimulyo, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas ardibantululawabululawasemua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas sampitdau, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas daotensi peternakan peternakan yang terdapat kabupaten malang meliputi ternak kerbau, sapi potong, sapi perah, babi, domba, kambing, kuda, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, kelinci dan burung puyuh. sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam ras, ayam buras kampung) pendistribusian sudah cukup merata pada masing masing kecamatan yang ada kabupaten malang dan setiap penduduk rata rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil. berikut adalag produksi daging kabupaten malang tahun tabel produksi daging tahun uraian satuan kerbau ton kuda ton sapi potong ton sapi perah ton babi ton domba. ton. mio 2ora1 kelinci ton ayam buras ton ayam pedaging ton ayam ras ton petelur burung dara .|. ton itik too 7a. ent ton sumber dinas peternakan, peningkatan produksi daging setiap tahun karena terjadinya peningkatan populasi ternak besar (sapi potong,sapi perah), peningkatan populasi ruminansia kecil (kambing dan domba), peningkatan populasi babi, peningkatan populasi, unggas (ayam ras petelur, pedaging, ayam buras,itik dan mentok) serta peningkatan populasi aneka ternak kelinci dan buruh puyuh). adapun peningkatan populasi ternak besar (sapi potong dan sapi perah) didukung oleh pelaksanaan inseminasi buatan ib) melalui program nasional sapi dan kerbau komoditas andalan negri komandan), pelaksanaan pemeriksaan gangguan reproduksi ternak,pemeriksaan kepentingan, pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan massal ternak, bantuan hibah ternak, pakan ternak serta peralatan pengolah pakan ternak. selain itu, potensi peternakan kabupaten malang adalah dilihat berdasarkan produksi telur. produksi telur dilihat berdasarkan perkembangan selama tahun selalu mengalami peningkatan. peningkatan produksi telur karena terjadinya peningkatan populasi dan produktivitas ayam ras petelur, ayam buras, itik dan mentok. selain itu didukung oleh ika ira kab. malang, donomulyo, semua presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen kelurahan, upt puskesmas donoedangan, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas gedagondanglegi supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ukm kab. malang, jabung, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas jabulibaru, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas kalibarrang ploskarangplossembon, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas kasemboepanjen, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas kepanjketapang, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas ketapromengan, semua presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen kelurahan, upt puskesmas kromelawang, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas lawngaju, semua kelurahan, persentase upaya peningkatan bimbingan persen upt puskesmas ngajugantang, semua kelurahan, prosentase puskesmas yang dilakukan upaya. persen upt puskesmas gantemua kelurahan, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas aggelaran, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas pagelarkis, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas pakisms. wmn room kab. malang, pakistani, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas pakistanpamotan, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas pamotemua kecamatan, semua prosentase puskesmas yang dilakukan persen kelurahan, upt puskesmas punumbermanjing kulon, presentase puskesmas yang dilakukan upaya faskes upt puskesmas sumbermanjing peningkatan bimbingan teknis dan kuloesentase puskesmas yang dilakukan upaya persen semua kelurahan, upt puskesmas peningkatan bimbingan teknis dan sumbermanjing wetpucusumberpucusemua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas singosentase puskesmas yang dilakukan persen sidoarjo, upt puskesmas sidoarjoainan, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas tainirtoyudo, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas tirtoyudtumpang, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan persen upt puskesmas tumpanguren, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas turwazir, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas wazirjak, semua kelurahan, upt presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen puskesmas pajmojokertxii sei sio jali kab. malang, wonosari, semua kelurahan, presentase puskesmas yang dilakukan upaya persen upt puskesmas wonwww aiaa tunjangan asn sesuai dengan standar bea pelayanan kesehatan rumah sakit program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan persentase pemenuhan sarana prasarana upaya kesehatan masyarakat peralatan sesuai standar kelas rumahpemenuhan sarana, prasarana ena nan ramuan semukeiaran | jen apaan anmanaam rae ara, erat, kesehatan kecamatan, semua kelurahan kesehatan pengadaan prasarana dan pendukung kab. malang, kepanjen, panggungrejo jumlah paket pengadaan prasarana dan paket fasilitas pelayanan kesehatan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan pengadaan alat kesehatan alat penunjang kab. malang, kepanjen, panggungrejo jumlah paket pengadaan peralatan paket medik fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kab. malang, kepanjen, panggungrejo jumlah paket pemeliharaan peralatan paket kesehatan alat penunjang medik fasilitas kesehatan alat penunjang medik kesehatan pelayanan kesehatan kai misaki rsud nsa pemikiran kenangan peraga paman oo. oooidsmi ena stereo terpenuhi men bea mana terpenuhi peningkatan pelayanan blue jumlah periode bulan pelaksanaan bulan kegiatan, evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan perorangan rsud lawang pelayanan dan penunjang pelayanan blue kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah periode bulan pelaksanaan bulan kelurahan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan perorangan rsud lawang program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan presentase sarana prasarana dan upaya kesehatan masyarakat peralatan rumah sakit mena peralatan kesehatan sakit kesehatan sakit pengadaan alat kesehatan alat penunjang kab. malang, semua kecamatan, semua pengadaan sarana dan peralatan rumah paket medik fasilitas pelayanan kesehatan kelurahan sakit pemeliharaan rutin dan berkala alat pemeliharaan sarana dan peralatan rumah paket kesehatan alat penunjang medik fasilitas sakitperiode bulan pelaksanaan bulan maa mas ovid rsud lawang operasional pelayanan rumah sakit kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah periode bulan pelaksanaan bulan kelurahan kegiatan, evaluasi dan penanganan covid rsud lawang iron jurusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang uuu jjj u ojooojo(oo(a kits masses dinas pekerjaan umum sumber daya airtahun vo jel aer amanah es baikkecamatan, semua kelurahan kinerja perangkat daerah perangkat daerah kecamatan, semua kelurahan tahun asn kecamatan, semua kelurahan satu tahun ob)tatausahaan barang milik daerah pada semua kabupaten kota, semua jumlah barang pada perangkat daerah yang dokumen skpd kecamatan, semua kelurahan dikelola dan teradministrasi dengan benar perangkat daerah kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan ang disediakan pegawai kecamatan, semua kelurahan kinerjayang disediakan disediakan kecamatan, semua kelurahan ena jean kemtanbnainketsaran oa, petaama pemaahpaemh amen koma cirebon) kasaman mama oem, menang, mena) perangkat daerahxii hi. jelimana perang ktamsnemunkesatan ppaneapannamaaaa poodate program pengelolaan sumber daya opa) aaa penata afbereas lam) ee)rsentase kecukupan debit air irigasi das disini areal pertanianbendungan, embung, dan bangunan konstruksi bendungan, embung dan penampung air lainnya bangunan penampung air lainnya penyusunan rencana teknis dan dokumen kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air kelurahan dokumen lingkungan hidup untuk tanah dan air baku kontruksi irigasi dan rawapengendali banjir, lahar, drainase utama konstruksi pengendali banjir, lahar, perkotaan dan pengaman pantai drainase dan pengaman pantai data base sumber daya air utama perkotaan kena ann panam, a aman, emo, lainnya kelurahan ang direhabilitasi kelurahan rehabilitasi pembangunan infrastruktur untuk kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah bangunan dan konservasi unit melindungi mata air kelurahan perlindungan dan pemeliharaan mata air pengelolaan hidrologi dan kualitas air semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen pengelolaan hidrologi dan dokumen kewenangan kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan kualitas air kewenangan kabupaten kota pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan pemeliharaan partisipatif lokasi pengelolaan sda kewenangan kecamatan, semua kelurahan p3a sippa sippa sippa kabupaten kota semua kabupaten kota, semua jumlah penguatan kelembagaan kecamatan, semua kelurahan p3a sippa sippa p3a sippa sippa evaluasi dan rekomendasi teknis semua kabupaten kota, semua jumlah pemanfaatan danpengendalian titik rekomtek) pemanfaatan sda kecamatan, semua kelurahan terhadap aset sda kewenangan kabupaten kota tee eee ewe kecamatan, semua kelurahan bidang sumber daya air semua kabupaten kota, semua jumlah rekomtek pendirian bangunan pemohon kecamatan, semua kelurahan diatas perairan umum jembatan), alih fungsi lahan irigasi,pemakaian kekayaan daerah (berupa tanah) yang dikelola dinas usda kab. malang, kajian teknis mengatasi banjir genangan air dan penetapan garis sempadan saluran atau sungai (dokumen) koordinasi dan sinkronisasi peningkatan semua kabupaten kota, semua jumlah peningkatan kapasitas paket kapasitas kelembagaan pengelolaan sda kecamatan, semua kelurahan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan kewenangan kabupaten kotarsentase panjang saluran irigasi teknis penyusunan rencana teknis dan dokumen semua kabupaten kota, semua jumlah analisa harga satuan upah, bahan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi kecamatan, semua kelurahan dan alat dan rawa w . www eee ewe kecamatan, semua kelurahan air (irigasi) bea kecamatan, semua kelurahan dibange x aid iii no alel kecamatan, semua kelurahan direhabilitasi kecamatan, semua kelurahan lainnya yang direhabilitasi pena ben permukaan kecamatan, semua kelurahan sekunder yang dipelihara bea ena kecamatan, semua kelurahan kecamatan, semua kelurahan per wilayah upt pengelolaan dan pengawasan alokasi air semua kabupaten kota, semua jumlah panjang saluran yang normalisasi meter irigasi kecamatan, semua kelurahan untuk memenuhi ketersediaan alokasi air dinas pekerjaan umum bina margkab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen perencanaan dokumen perangkat daerah kelurahas bee uu, kelurahan tahunkelengkapannya kelurahan ang disediakan berdasarkan tugas dan fungsi kelurahan dan pelatihan kelurahan peraturan perundang undangan kelurahan teknisbeaa engan jiomsimaitosamnsamsasaan ea), pet,aan ewe aw, a.a.erizinan alat besar kelurahan pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam tahun kelurahan dipelihara keke eh.rogram pengelolaan dan pengembangan sistem drainase persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dalaumlah pengelolaan dan pengembangan dokumen sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten kota yang disusun ben kelurahan kelurahan kabupaten yang disusun lanny kaban sat uban mitnenone) menteng kabupaten yang disusun penyusunan rencana, kebijakan, dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen kajian ded yang disusun dokumen strategi pengembangan jaringan jalan kelurahan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan kelurahan mana dea maa tea mana kelurahan www kelurahan ue, ff, kelurahan kelurahan ditingkatkan ge. kelurahan ang ditingkatkan kelurahan ue . w kelurahan dak penugasan) tee kelurahan dak reguler) www ee www w w, kelurahan dbhcht) kelurahan kerusakan ke kelurahan secara rutie titi shi no lel ewe aaa kelurahan ue, ""j kelurahan jembatan baru ewe ll," kelurahan ke, fr, kelurahan jalan jembatan kelurahan untuk pengendalian mutu dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya program penunjang urusan pemerintahan daerah persentase dokumen perencanaan, kabupaten kota laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah vang tepat wakcamatan, semua kelurahan tahun eu, iicamatan dannketsaran nana kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan yyang disediakan kantor kecamatan, semua kelurahan yang disediakan mana ena akonsultasi skpd kecamatan, semua kelurahannia bun ( motor o o era toto umur lok mmm aaa . iii aanbangunan lainnya yang lainnya dipelihara dar betulan dan pengembangan sistem pen diana air minim aksesjiwa yang terlayani sarana air jiwa minum yang dibangun ditingkatkan kawasan perdesaan kecamatan, semua kelurahan bansos kecamatan, semua kelurahan dibangun ditingkatkan kecamatan, semua kelurahan dibangun ditingkatkan dak) pengembangan sdm dan kelembagaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengembangan sdm dan kpspams pengelolaan spam kelurahan kelembagaan pengelolaan spam pete peta" pengelolaan dan pengembangan sistem ar) tea anna lebanon| pnooooen) mean sarana pengelolaan air limbah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten kota jumlah penduduk yang terlayani sarana jiwa pengelolaan air limbah domestik pembangunan penyediaan sistem kab. malang, kepanjen, semua kelurahan jumlah pembangunan sistem pengelolaan tilt pengelolaan air limbah terpusat skala kota air limbah domestik pembangunan penyediaan sub sistem kab. malang, semua kecamatan, semua pembinaan teknik pengelolaan air limbah nan pengolahan setempat kelurahan domestik kelurahan domestik dak) pembinaan teknik pengelolaan air limbah kab. malang, semua kecamatan, semua pol jumlah pembinaan teknik pengelolaan air nan domestik kelurahan limbah domestik operasi dan pemeliharaan sistem kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pelayanan penanganan limbah pemohon pengelolaan air limbah domestik kelurahan domestik yang tertangani program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skalaanjang drainase lingkungan meter permukiman yang dibangun ditingkatkan direhabilitasi pembangunan sistem drainase lingkungan( dutch' program pengembangan permukiman persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kawasan strategis daerah kabupaten kota panjang jalan lingkungan permukiman meter yang dibangun ditingkatkan direhabilitasi pembangunan dan pengembangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah jalan lingkungan permukiman yang infrastruktur kawasan permukiman kelurahan dibangun ditingkatkan kawasan strategis daerah kabupaten kota direhabilitasingun ditingkatkan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah jalan lingkungan permukiman yang kelurahan dibangun ditingkatkan direhabilitasingun ditingkatkan( dbhcht)terkondisi baik dan representatif (aset pemkab maljumlah gedung kantor aset pemkab yang unit dibangun dan atau ditingkatkan penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan semua kabupaten kota, semua jumlah sertifikat laik fungsi slf) yang sertifikat bangunan imb), sertifikat laik fungsi kecamatan, semua kelurahan diterbitkan slf), peran tenaga ahli bangunan gedung tag), pendataan bangunan gedung, serta implementasi simblel perencanaan, pembangunan, pengawasan, semua kabupaten kota, semua jumlah gedung kantor aset pemkab yang lokasi dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kecamatan, semua kelurahan dibangun dan atau ditingkatkan kabupaten kota ewe w kecamatan, semua kelurahan diserahkan kepada masyarakat penyusunan regulasi terkait bangunan semua kabupaten kota, semua jumlah regulasi terkait pembangunan dokumen gedung kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan gedung kantor aset pemkab yang dirumuskan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan semua kabupaten kota, semua jumlah gedung yang selesai bangun paket bangunan gedung negara daerah kecamatan, semua kelurahan dan atau ditingkatkan kabupaten kota program penyelenggaraan penataan ruang persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan pelaksanaan persetujuan substansi, semua kabupaten kota, semua jumlah rrt yang disusun (baru revisi) rrt evaluasi, konsultasi evaluasi dan kecamatan, semua kelurahan penetapan rrt kabupaten kota ri pelaksanaan penataan ruang kecamatan, semua kelurahan pelaksanaan penataan ruang sosialisasi kebijakan dan peraturan semua kabupaten kota, semua jumlah sosialisasi kebijakan dan peraturan kegiatan perundang undangan bidang penataan kecamatan, semua kelurahan perundang undangan bidang penataan ruang ruang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tatarevisi rtrw kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan rrt kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan penataan ruang kecamatan, semua kelurahan publik yang melibatkan masyarakat koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatankoordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan semua kabupaten kota, semua jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang pemohon ruang untuk investasi dan pembangunan kecamatan, semua kelurahan diterbitkan krk dan informasi tata ruang) daerah sistem informasi penataan ruang semua kabupaten kota, semua jumlah informasi pemanfaatan ruang ipr) kegiatan kecamatan, semua kelurahan dan keterangan rencana kabupaten krk) apa ooaooo dinas lingkungan hidup lem dinas lingkungan hidup lxosoa ' |program pengembangan sistem danpengelolaan ' ' ) | owl oo ( oso2201 pengembangan sistem dan pengelolaan persamaan daerah kabupaten kota mek uts artha serum o00. kelurahan dibangun iron jurusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman jjj u ojojojojj. penari les beta (os perumahan kamar permukaan dan kaa team dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya ena lol dilengkapi psu prasarana, sarana dan utilitas umum| pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus jumlah penyediaan prasarana sarana perlu lanang sana hiatiistmanemam ss oto keooebom, okezone | fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan semua kabupaten kota, semua jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan perum pemilik penghuni rumah susun kecamatan, semua kelurahan dan pemilik penghuni rumah susun ketatausahaan pemanfaatan rumah susun semua kabupaten kota, semua jumlah ketatausahaan pemanfaatan lokasi umum dan atau rumah khusus kecamatan, semua kelurahan rumah susun umum dan atau rumah khusus tea pee han empang dan pengembang pemakaman . jie mendidik misenetn atoeooo| twomooma site plan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan semua kabupaten kota, semua jumlah pengesahan rekomendasi teknis rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kecamatan, semua kelurahan site plan perumahan terintegrasi secara elektronik koordinasi dan sinkronisasi pengendalian semua kabupaten kota, semua jumlah pengendalian perumahan, ruang lokasi pembangunan dan pengembangan kecamatan, semua kelurahan dan bangunan perumahan program kawasan permukiman presentase dokumen legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu bantuan ternak unggas, obat obatan, desinfektan untuk peternak unggas skala kecil, sedangkan untuk peternak unggas skala besar sudah pada fase kemandirian. tabel produksi telur tahun uraian satuan ayam ton buras ayam ton ras petelur puyuh itik ton mentok ton total produksi telur sumber dinas peternakan, disisi lain, produksi susu kabupaten malang juga mengalami peningkatan. peningkatan produksi susu karena terjadinya peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi perah dan kambing perah. selain itu juga didukung oleh bantuan pemerintah daerah dalam bentuk hibah ternak sapi perah, bantuan peralatan pakan ternak serta peralatan pasca panen berupa alat pemerah susu (militan). berikut adalah produksi susu kabupaten malang tahun tabel produksi susu tahun susu ton sumber dinas peternakan, berikut merupakan populasi terbesar ternak yang terdapat kabupaten malang: tabel peternakan kabupaten malang ternak lokasi populasi terbesar) kecamatan sumbermanjing wetan, kecamatan ampelgading, kerbau kecamatan sumberpucung sapi pohon kecamatan kalibaru, kecamatan gedangan, kecamatan poncokusumo, kecamatan pajak sapi perah kecamatan jabung, kecamatan pun, kecamatan gantang kecamatan sampit, kecamatan kepanjen, kecamatan kromengan kecamatan pajak, kecamatan karangploso, kecamatan gantang kecamatan bantu, kecamatan ampelgading, kecamatan kambing wonosari kecamatan tumpang kecamatan gedangan, kecamatan sampit, kecamatan pajak, ayam buras kecamatan pagelaran ayam ras kecamatan turen, kecamatan bululawang, kecamatan pedaging karangploso ayam ras petelur kecamatan turen, kecamatan tumpang, kecamatan lawang kecamatan turen, kecamatan pagelaran, kecamatan pun kecamatan bantu, kecamatan gedangan dan kecamatan kelinci karangploso burung puyuh kecamatan turen sumber: dinas peternapa. &. hi. hi jel peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh) jumlah rumah tidak layak huni yang unit ditingkatkan menjadi rumah layak huni kecamatan, semua kelurahan semua kabupaten kota, semua jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah unit kecamatan, semua kelurahan layak huni bagi korban bencana semua kabupaten kota, semua jumlah penyediaan rumah yang layak huni unit kecamatan, semua kelurahan bagi masyarakat yang terkena relokasi semua kabupaten kota, semua jumlah perbaikan rumah tidak layak huni unit kecamatan, semua kelurahan untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh los jurusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat isi icon resmi gawang nama parah uas badan penanggulangan bencana(y,jumlah dokumen laporan kinerja lkj bukuann kelurahan penghasilan asn yang terbayar aan asn kelurahan keuangan sanam pe oa ai kelurahan ke ae,bulanan triwulanan semester skpdlengkapannya kecamatan, semua kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi kelurahdengan benar nan jisienerana bango kamar batan nana aman aa, listrik penerangan bangunan kantor kelurahan listrik dan elektronik kantor kelurahan wwe" ym. wv kelurahan ang disediakan penggandaan kelurahan perundang undangan kelurahan perundang undangan yang disedipack kelurahan pegawai, rapat dan tamu yang disediakan pre ri konsultasi skpd kelurahan dinas luar daerah ee wwe kelurahan dalam daerah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jumlah penyediaan jasa penunjang laporan operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan ann kelurahan kelu. apelihara rutin dan berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan meet ru, kelurahan rutin berkalaeuy kelurahan dipelihara rutin berkala program penanggulangan bencana persentase pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu pelayanan informasi rawan bencana kabupaten kota jumlah peran serta masyarakat, kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanggulangan bencana kabupaten kota kelurahan bencana sosialisasi, komunikasi, informasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemantauan dan penyebaran wilayah edukasi kie) rawan bencana kelurahan informasi potensi bencana kabupaten kota per jenis bencana) we kelurahan sekolah pena sekolah egg pengurangan resiko bencana ke ue uu. bencana kabupaten kota kelurahan dilaksanakan kabupaten kota kelurahan pengendalian operasi dan penyediaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pusat pengendalian operasi unit sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap kelurahan posdalops bencana kabupaten kota kesiapsiagaan terhadap bencana kelurahan penanggulangan bencana ben kabupaten kota kelurahan dilaksanakan lee pencegahan dan kesiapsiagaan kelurahan kelurahan rehabilitasi dan rekonstruksi eh. kelurahan bencana w kelurahan uea www d kelurahan psikososial aan anna pom kelurahan w ee ue www kelurahan (trc) bencana kabupaten kota kelurahan cepat trc (rose320210 jadi kesiapsiagaan terhadap bencana ju joj. ai ojo www kedaruratan bencana pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana jumlah pelayanan penyelamatan, laporan bantuan logistik dan penanganan darurat pemulihan awal akibat bencana. kabupaten kota kelurahan penyediaan logistik penyelamatan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah ketersediaan barang logistik dan paket evakuasi korban bencana kabupaten kota kelurahan peralatan kebencanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana jumlah sistem dasar penanggulangan sistem bencana kepada aparatur pemerintah daerah dan aparatur daerah per eee uu, kabupaten kota kelurahan dalam penanggulangan bencanab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peningkatan kapasitas aparatur orang kelurahan pemerintah daerah yang tanggap bencana ewe kelurahan sistem komando uga satuan polisi pamong praja program penunjang urusan pemerintahan daerah persentase program penunjang kabupaten kota urusan pemerintah daerah kabupaten kota ban perangkat daerah perangkat daerah kecamatan, semua kelurahan daerah skpd kecamatan, semua kelurahan dokumen rka skpd perubahan rka skpd kecamatan, semua kelurahan dokumen perubahan rka skpd eee kecamatan, semua kelurahan skpd skpd kecamatan, semua kelurahan perubahan dpacapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kecamatan, semua kelurahan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd realisasi kinerja skpd perangkat daerah kelurahan asn asn kelurahan pelaksanaan tugas asn keuangan akhir tahun skpd kecamatan, semua kelurahan laporan keuangan akhir tahunkeuangan kecamatan, semua kelurahan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd bulanan triwulanan semester skpd perangkat daerah kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan atribut kelengkapannya berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, semua kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerkantor kecamatan, semua kelurahan perlengkapan kantor penggandaan kecamatan, semua kelurahan penggandaan perundang undangan kecamatan, semua kelurahan peraturan perundang undangan kecamatan, semua kelurahan ema konsultasi skpd kecamatan, semua kelurahan dan konsultasi skpd perangkat daerah atau lapangan kecamatan, semua kelurahan operasional atau lapangan pengadaan sarana dan prasarana gedung jumlah pengadaan sarana dan prasarana unit kantor atau bangunan lainnya gedung kantor bangunan lainnya perangkat daerah air dan listrik kecamatan, semua kelurahan sumber daya air dan listrik naa petasan kecamatan demi besaran loh bera aan apn pop ttm, perlengkapan kantor kecamatan, semua kelurahan perlengkapan kantor pena pemahaman oem menos, men perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya semua kabupaten kota, semua jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, kegiatan pemeliharaan, pajak, dan perizinan kecamatan, semuacamatan, semua kelurahan kantor dan bangunan lainnya program peningkatan ketenteraman dan ketertiban persentase program peningkatan umum ketenteraman dan ketertiban &. ii. jel penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam (satu) daerah kabupaten kota persentase penurunan gangguan gua masyarakat pencegahan gangguan ketenteraman dan semua kabupaten kota, semua jumlah pencegahan gangguan bulan ketertiban umum melalui deteksi dini dan kecamatan, semua kelurahan ketenteraman dan ketertiban umum cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, melalui deteksi dini dan cegah dini, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan pengawalan patroli, pengamanan, dan pengawalan penindakan atas gangguan ketenteraman semua kabupaten kota, semua jumlah penindakan atas gangguan kegiatan dan ketertiban umum berdasarkan perda kecamatan, semua kelurahan ketenteraman dan ketertiban umum dan perkara melalui penertiban dan berdasarkan perda dan perkara melalui penanganan unjuk rasa dan kerusuhan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan massa kerusuhan massa pemberdayaan perlindungan masyarakat semua kabupaten kota, semua jumlah pemberdayaan perlindungan kegiatan dalam rangka ketentraman dan ketertiban kecamatan, semua kelurahan masyarakat dalam rangka ketentraman dan umum ketertiban umum peningkatan kapasitas sdm satuan polisi semua kabupaten kota, semua jumlah peningkatan kapasitas sdm satuan kegiatan pamongpraja dan satuan perlindungan kecamatan, semua kelurahan polisi pamongpraja dan satuan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat termasuk dalam tugas yang bernuansa hak asasi manusia pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia naa perda dan per kada pengawasan atas kepatuhan terhadap semua kabupaten kota, semua jumlah pengawasan atas kepatuhan kegiatan pelaksanaan peraturan daerah dan kecamatan, semua kelurahan terhadap pelaksanaan peraturan daerah peraturan bupati wali kota dan peraturan bupati wali kota penanganan atas pelanggaran peraturan semua kabupaten kota, semua jumlah penanganan atas pelanggaran kegiatan daerah dan peraturan bupati wali kota kecamatan, semua kelurahpresentase program pencegahan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non bea hana mangan kebakaran kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan daerah kabupaten kota pemadaman dan pengendalian kebakaran semua kabupaten kota, semua jumlah pemadaman dan pengendalian kegiatan dalam daerah kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan kebakaran dalam daerah kabupaten kota pengadaan sarana dan prasarana semua kabupaten kota, semua jumlah pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran kecamatan, semua kelurahan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dan alat pelindung diri penenang poin keanehan pentas keenam moore| kebakaran investigasi kejadian kebakaran, meliputi semua kabupaten kota, semua jumlah investigasi kejadian kebakaran, kegiatan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kecamatan, semua kelurahan meliputi penelitian dan pengujian penyebab kebakaran kejadian kebakaran loe ' tan tam ani ten dinas sosialrencana strategis dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kecamatan, semua kelurahan dan atau rencana kerja dan perubahan kinerja skpd rencana strategis dan atau rencana kerja ang disusun tepat waktu administrasi keuangan perangkat daerah persentase pemenuhan layanan internal dokumen kenangan pena paruh amen sesame ketopong| semoga| kecamatan, semua kelurahan tahun aaabulanan triwulanan semester skpd lena kep kerajaan emas pama jean nana nikmat sioonoa) ios perangkat daerahx1. aan en) perangkat daerah ke. fee ll rii, listrik penerangan bangunan kantor kecamatan, semua kelurahan listrik penerangan bangunan kantor kecamatan, semua kelurahan disediakan kecamatan, semua kelurahan disediakan penggandaan kecamatan, semua kelurahan enggan perundang undangan perundang undang jasa penunjang dokumen operasional perkantoran yang terbayarkan dalam ahun pan anna gelam semakin nenek tatotahun air dan listrik kecamatan, semua kelurahan daya air dan listrik yang dibayarkan dalam tahun ancamatan, semua kelurahan lainnya yangoleh program pemberdayaan sos, oo pelan same dee oa), l0k| dalam kepedulian sosial dapat kiamat men nenek sesame dooobos| koooooe| perangkat daerah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin semua kabupaten kota, semua jumlah koordinasi penerbitan izin undian dokumen undian gratis berhadiah dan pengumpulan kecamatan, semua kelurahan gratis berhadiah dan pengumpulan uang uang atau barang atau barang pemberdayaan sosial peningkatan kemampuan potensi pekerja semua kabupaten kota, semua jumlah asks yang melaksanakan orang sosial masyarakat kewenangan kecamatan, semua kelurahan pelayanan sosial kabupaten kota peningkatan kemampuan potensi tenaga jumlah task yang melaksanakan layanan orang kesejahteraan sosial kecamatan sosial kewenangan kabupaten kota peningkatan kemampuan potensi sumber semua kabupaten kota, semua jumlah asks mendapat upaya orang kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kecamatan, semua kelurahan pemberdayaan sosial kabupaten kota peningkatan kemampuan potensi sumber jumlah asks kelembagaan yang lembaga kesejahteraan sosial kelembagaan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial masyarakat kewenangan kabupaten kota peningkatan kemampuan sumber daya semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan bintik penguatan sumber lembaga manusia dan penguatan lembaga kecamatan, semua kelurahan daya manusia lk3) konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) program penanganan warga negara migran korban persentase pks yang mendapatkan tindak kekerasan pelayanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan lennon pemanen maa near man keran dinda kekar dan dahan daerah kabupaten kata anak dituangkan desakan dah tiaetotetman anatomi emes ooooooae| stoooooee| tindak kekerasan yang tertanganshi noh lel fasilitasi pemulangan warga negara migran semua kabupaten kota, semua jumlah warga negara migran korban tindak orang korban tindak kekerasan dari titik kecamatan, semua kelurahan kekerasan yang tertangani demarkasi daerah kabupaten kota untuk dipulangkan desa kelurahan asal done program rehabilitasi sosial anne aa) kerorooe| pelayananandang disabilitas terlantar, anak dokumen terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis luar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan eee xi.,ji kecamatan, semua kelurahan diberikan kepada pks kecamatan, semua kelurahan diberikan kepada pks kecamatan, semua kelurahan mendapat alat bantu kecamatan, semua kelurahan reunifikasi keluarga pemberian bimbingan fisik, mental, semua kabupaten kota, semua jumlah pks penyandang disabilitas yang dokumen spiritual, dan sosial kecamatan, semua kelurahan mendapat pelayanan bimbingan dan fisik,mental, spiritual dan sosial pemberian bimbingan sosial kepada semua kabupaten kota, semua |jumlah pks, disabilitas dan lansia yang orang keluarga penyandang disabilitas terlantar, kecamatan, semua kelurahan mendapat pelayanan bimbingan fisik anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta ,mental,spiritual dan sosial gelandangan pengemis dan masyarakat pemberian akses layanan pendidikan semua kabupaten kota, semua jumlah pks yang menerima akses orang dan kesehatan dasar kecamatan, semua kelurahan layanan pendidikan dan kesehatan dasar kecamatan, semua kelurahan penelusuran keluarga dan kecamatan, semua kelurahan penelusuran keluarga eee w . rc, kecamatan, semua kelurahpks selain anak, disabilitas dan dokumen rehabilitasi sosial penyediaan permakaman semua kabupaten kota, semua jumlah paket bantuan permakaman yang paket kecamatan, semua kelurahan diberikan kepada pks selain anak, disabilitas dan lansia pemberian bimbingan fisik, mental, semua kabupaten kota, semua |jumlah pks, disabilitas dan lansia yang orang spiritual, dan sosial kecamatan, semua kelurahan mendapat pelayanan bimbingan fisik mental,spiritual dan sosial pemberian bimbingan sosial kepada jumlah keluarga penyandang masalah keluarga keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya bukan kesejahteraan sosial pks) lainnya bukan korban hiv aids dan napa yang korban hiv aids dan napa mendapatkan pemberian bimbingan sosial lol pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota jumlah data fakir miskin yang dokumen menengah penemuan data aan makanan daerah kabagatenfitaa gunter ooo| momen vio0honoree| hroooooooeo| pengelolaan data fakir miskin cakupan semua kabupaten kota, semua jumlah data fakir miskin desa kelurahan bulan daerah kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan yang terverifikasi, terealisasi dan terkelola keluarga kecamatan, semua kelurahan bantuan sosial fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi semua kabupaten kota, semua warung agen yang mendapatkan dokumen masyarakat kecamatan, semua kelurahan sosialisasi, serta kue yang mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan program penanganan bencana persentase korban bencana alam dan pers keb han dasarnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota jumlah korban bencana alam dan paket bnn dasarnya kecamatan, semua kelurahan kepada kba kbs kecamatan, semua kelurahan kepada kba kbs (oclc202 (penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten kota jumlah kampung siaga bencana tkb o0o o00, iso0o000, (am w kampung siaga bencana kecamatan, semua kelurahan pelaksanaan kampung siaga bencana taruna siaga bencana kecamatan, semua kelurahan pelaksanaan tagawakoh hash jeli program pengelolaan taman makam pahlawan persentase terciptanya fungsi tmp sebagai sarana pelestarian nilai nilai kepahlawanan, kepeloporan dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten kota jumlah tmp sebagai sarana pelestarian uv dan keverintisan nasional kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan lzo7 jurusan pemerintahan bidang tenagakerja o9 .di hai mil dinas tenaga kerjak panas pena dan pelan peraga keamanan mana lee ekonom)) kooooperangkat daerah kelurahan tahun www ge , kelurah,mn . jepesansotpeen m tnaaa imamaa ken ema pam keamanan eren enakes ue, informasi kepegawaian kelurahan pelaksanaan simpegh jel pegawai kelurahan kinerja pegawai ben kelurahanbeerana pemanah ama oem merek, maen perangkat daerah atau lapangan kelurahan operasional lapangan yang diadakan kelurahan enakan param pam jeram maen genom) neo perangkat daerah sean tanam nan atalinename penebar berang nhe daerah penuaan urutan pemerataan batan jeans mena lee meta) mensos)dan bangunan lainnya kelurahan lainnya yang dipelihara peron program perencanaan tenaga kerja oo) tebang memohon| lemon) | dalam satu tahun ( | penyusunan rencana tema kera teupttummaea anooosooeo| 200oos0ong|, kelurahan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga persentase pelatihan kerja dan kerja produktivitas tenaga kerja dalam satu ahun (y,. hi. hino jel pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi ingat kesempatan koja oo sesar oo| cs00s80000o| eso0soo00| | proses pelaksanaan pendidikan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pencari kerja yang dilatih orang pelatihan keterampilan bagi pencari kerja kelurahan berdasarkan klaster kompetensi koordinasi lintas lembaga dan kerja sama kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta yang mengikuti capacity orang dengan sektor swasta untuk penyediaan kelurahan building instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja pembinaan lembaga pelatihan kera swasta bapa keempat oooooooo| seoooooon| kelurahan terakreditasi ro7o3203 perizinan dan pendaftaran tembaga pelatihan kerja uga tema aoooooopo| oooooon| penyediaan sumber daya perizinan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga pelatihan kerja baru yang lembaga lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi kelurahan mengajukan rekomendasi teknis perizinan (ro703208 pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten kota pesat keempat tea soo ono) cosooooopo| pengukuran kompetensi dan produktivitas kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah orang yang mengikuti penerapan orang tenaga kerja kelurahan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster ben ena dalam satu tahun vol pelayanan antarkereta daerah kabupaten kota ' ') ') ') iifinsiat kesempatan kerja 9494p ta0000. penyediaan sumber daya pelayanan antar kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah petugas antar kerja yang orang kerja kelurahan mendapatkan bimbingan pelayanan antar kerja kelurahan wilayah kabupaten kota pencari kerja kelurahan antar kerja ketenagakerjaan kelurahan ditempatkan perusahaan kelurahan menjadi wirausaha baru penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta links) dalam (satu) daerah kabupaten kota ' ) i disingkat kesempatan kerja opo 'o ) )o) | 'o ) 9a9aw oss000. s5. secara terintegrasi kelurahan links kelurahan pengawasan links ro70a203 pengadaan informasi pasar kala amat taemamkea esooooooo| seosooo00n| informasi pasar kerja online kelurahan pasar kerja online kelurahan fair o70a20a pelindungan fit (ra dan purna penempatan) daerah kabupaten kota asa keempat tea poo,po| soo peningkatan pelindungan dan kompetensi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah calon pekerja migran indonesia orang calon pekerja migran indonesia kelurahan cumi) calon tenaga kerja indonesia tki) (pmi) pekerja migran indonesia pmi) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja kelurahan yang mendapatkan sosialisasi ann pekerja migran kelurahan yang mendapatkan layanan lisa pmi pemberdayaan pekerja migran indonesia kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pekerja migran indonesia orang purna penempatan kelurahan pmi) tenaga kerja indonesia tki) purna dan keluarganya yang diberdayakan o7.oa. .os penerbitan perpanjangan ita yang lokasi kerja dalam (satu) daerah kabupaten kota ' ' ' tingkat kesempatan kerja 9a9aw koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen perpanjangan notifikasi dokumen ita yang lokasi kerja dalam (satu) kelurahan ita daerah kabupaten kota ago mai (oo emak satu tahu'' ')' ) ) ) ) '| tingkat kesempatan kerja ' | sa9aw perusahaan kelurahan peraturan perusahaan pp) nana pine demam tema, perusahaan kelurahan perjanjian kerja bersama pkb) penyelenggaraan pendataan dan informasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perusahaan yang sudah menyusun perusahaan sarana hubungan industrial dan jaminan kelurahan struktur skala upah sosial tenaga kerja serta pengupahan (pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industria mogok kedua dan penutupan perusahaan daerah kabupaten kota rat kesempatan kerja pasar o00, soo0 pencegahan perselisihan hubungan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah fitur pada aplikasi risiko fitur industrial, mogok kerja, dan penutupan kelurahan perusahaan yang berakibat berdampak pada kepentingan (satu) daerahnoh lel kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perusahaan yang mendapatkan perusahaan kelurahan sosialisasi terkaiisatu daerah kabupaten penyelesaian perselisihan hubungan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kasus pengaduan yang perusahaan industrial, mogok kerja, dan penutupan kelurahan terselesaikab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sp sb yang ada perusahaan dokumen keanggotaan pada organisasi pengusaha, kelurahab. malang, semua kecamatan, semua jumlah koordinasi lembaga kerjasama dokumen kerjasama tripartit daerah kelurahan tripartit kabupaten kota pengembangan pelaksanaan jaminan sosial kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perusahaan yang telah terdaftar perusahaan tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan kelurahan sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan pekerja lzo8 jurusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak )itis361914, get (oma pemrrdatam berburu permana sis maa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakvol nanperubahan rka skpd kelurahan kelurahan sesuai ketentuan skpd kelurahakinerja skpd kelurahan kinerja perangkat daerah perangkat daerah bee see, kelurahan tahun e we . w kelurahan dalam satu tahun anno aan nan asn kelurahan satu tahun keuangan akhir tahun skpd kelurahan tahubulanan, triwulanan bulanan triwulanan semester skpd pegang keramat mana serta) hero perangkat daerah barang milik daerah skpd kelurahan barang dan rencana perangkat daerah aan ang ama angan a aa, pegawai kelurahan ang disediakan kelengkapannya kelurahan kelengkapannya ket le, informasi kepegawaian kelurahan pelaksanaan simpeg pegawai kelurahan kinerja pegawai berdasarkan tugas dan fungsi kelurahan dan pelatihan ann kelurahan peraturan anno ikan nan peragaan ratapan one serena) o(creole) perangkat daerah pengembangan breeding centre yang dapat berfungsi sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan bidang peternakan, yang dialokasikan kecamatan singosari dan kecamatan ngaju. pengembangan kawasan peternakan kabupaten malang adalah sebagai berikut: pengembangan sentra ternak sapi perah kecamatan pun dan kecamatan gantang:, pengembangan kawasan ternak unggulan kecamatan sampit dan kecamatan turen, kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak, kawasan ternak unggas banyak tersebut permukiman penduduk harus dipisahkan dari permukiman penduduk untuk mencegah penyebaran penyakit ternak seperti flu burung, sertaindustri lainnya. adapun arahan pengelolaan peternakan kabupaten malang diarahkan sebagai berikut: meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan, dan pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau kehutanan, kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak, mengembangkan sistem inti plasma dalam pengembangan peternakan, mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pengembanganserta ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia harus dipisahkan dari kawasan permukiman. potensi kehutanjelpem 5afeeeediadakan . kantor atau bangunan lainnya kelurahan kantor atau perangkat daerah ll. ri, kelurahan ang disediakan air dan listrik kelurahan daya air dkelurahatau lainnya program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan persentase program pug dan perempuan pemberdayaan perempuan yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap pelembagaan pengarusutamaan gender pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten kota lembaga pemerintah yang mendapatkan lembaga penguatan pengarusutamaan genderlembaga pug kewenangan kabupaten kota kelurahan pelaksanaan pug rw, pelaksanaan pug termasuk ppg kelurahan ppg termasuk ppg kelurahjumlah perempuan yang mendapatkan orang pelatihan penguatan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sosialisasi peningkatan partisipasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta sosialisasi peningkatan orang perempuan bidang politik, hukum, sosial kelurahan partisipasi perempuan dan ekonomi advokasi kebijakan dan pendampingan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perempuan yang mendapatkan perempuan peningkatan partisipasi perempuan dan kelurahan pendampingan peningkatan kapasitas politik, hukum, sosial dan ekonomi ben kekerasan ponennoh pencerahan kekerasan terhadap perempuan ungkap daerah mebapaten fan khan perenang asean oom pooooooee| moooooooee| terhadap perempukoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga layanan yang terlibat lembaga kebijakan, program dan kegiatan kelurahan dalam koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan pelaksanaan kebijakan, program dan lingkup daerah kabupaten kota kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuanlayanan perlindungan perempuan kelurahan anak yang advokasi kewenangan kabupaten kota lae kerana bean bean dag berang korban kekerasan yang mam anakan koordinat keamanan kapan aaa anatsantnsnsatuan ones mooonooee| meooonooee| mendapatkan layanan rujukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perempuan korban kekerasan yang orang bagi perempuan korban kekerasan kelurahan mendapatkan layanan pengaduan kewenanganperempuan orang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi kelurahan korbanembaga penyedia layanan perempuan lembagapenyediaan sarana prasarana layanan bagi kelurahan dan anak yang advokasi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota peningkatan kapasitas sumber daya kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sdm pada lembaga penyedia orang lembaga penyedia layanan penanganan kelurahan layanan perempuan yang mendapatkan bagi perempuan korban kekerasan pelatihan penguatan kewenanganlembaga penyedia layanan lembaga layanan perlindungan perempuan kelurahan perempuan yang mendapatkan penguatan kewenangan kabupaten kota ben keluarga advokasi kebijakan dan pendampingan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah desa yang mendapatkan advokasi desa untuk mewujudkan dan perlindungan kelurahan untuk mewujudkan dan perlindungan anak kewenangan kabupaten kota anak pengembangan kegiatan masyarakat untuk kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta kegiatan peningkatan orang peningkatan kualitas keluarga kewenangan kelurahan kualitas keluarga kabupaten kota dasarnya late kelahiran, sekolah) b0e201etiga yangditenuk emak s0opo0oo| ksooooooopo| advokasi kebijakan dan pendampingan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah advokasi kebijakan pendampingan kali pemenuhan hak anak pada lembaga kelurahan phkab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga pendukung layanan pha lembaga pemenuhan hak anak kewenangan kelurahan kabupaten kota ang mendapatkan penguatan penyediaan layanan peningkatan kualitas kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penyediaan layanan peningkatan forum anak hidup anak kewenangan kabupaten kota kelurahan kualitas hidup anakkali pendampingan peningkatan kualitas hidup kelurahan peningkatan kualitas hidup anak anak tingkat daerahpenguatan jejaring peningkatan kali layanan peningkatan kualitas hidup anak kelurahan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten kota peter program perlindungan khusus anak) pena gaoka i h au promo ken kekerasan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten kota jumlah kerjasama dengan pihak dokumen das dia advokasi kebijakan dan pendampingan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah regulasi kebijakan dan dokumen pelaksanaan kebijakan, program dan kelurahan pendampingan pelaksanaan kebijakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak anak kewenangan kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lembaga yang terlibat dalam lembaga kekerasan terhadap anak kewenangan kelurahan koordinasi sinkronisasi pencegahan kabupaten kota kekerasan terhadap anayo) jlayananpadaanak korban kekerasan 3orang penyediaan layanan pengaduan masyarakat kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah layanan bagi anak korban orang bagi anak yang memerlukan perlindungan kelurahan kekerasan khusus tingkat daerahanak korban orang pendampingan anak yang memerlukan kelurahan kekerasan perlindungan khusus kewenangan kabupaten kota layanan anak koordinasi dan sinkronisasi penguatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah koordinasi dan sinkronisasi kali jejaring antar lembaga penyedia layanan kelurahan penguatan jejaring antar lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan perlindungan khusus khusus tingkat daerah kabupaten kota zoo jurusan pemerintahan bidang pangan oo, o8: dinas ketahanan pauea ejek.susun sesuai ketentuan dan tepat waktu.ketentuan dan tepat waktu.yang disusun sesuai ketentu. kelurahan kinerja perangkat daerah. perangkat daerah tea ben kelurahan tahun. as. kelurahan dalam satu tahun. ana (a5. esa asn kelurahan satu tahun ob)akhir dokumen keuangan akhir tahun skpd kelurahan tahun yang disusun sesuai aturyang bulanan triwulanan semester skpd disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu. ragam ear see ordo esa perangkat daerah perang aya etalase tao kelengkapannya ang disediakan. kepegawaian kelurahan kepegawaian. pegawai kelurahan kinerja pegawai...jenis listrik penerangan bangunan kantor kelurahan listrik penerangan bangunan yang disediakanantor kelurahan disediakan. penggandaan kelurahan ang disediakan. perundang undangan kelurahan perundang undangan yang disediakan. kelurahan disediakan. konsultasi skpd kelurahan 'ang difasilitasi. an. sara ajo cesar. ea . perlengkapan kantor kelurahan kantor yang disediakan. n. ann ema dan bangunan lainnya kelurahan lainnya yang dipelihara. program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk persentase infrastruktur dalam kedaulatan dan kemandirian pangan mendukung kemandirian pangan nan pangan utama beras kelurahan ang disediakan. roots program peningkatan diversifikasi dan ketahanan persentase cadangan pangan less00s00n1|, energi ake!|rasio ketersediaan terhadap kebutuhan persen salah peer penyair pangan pok pangan pepaya sent engan kebaikan denah kaban alan dalan manga kian peran dan bar poin tamatan nnasamn soorten) aremboooee| o#ertooma penyediaan informasi harga pangan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen laporan informasi harga dokumen neraca bahan makanan kelurahan pangan dan neraca bahan makanan nbm) distribusi pangan kelurahan masyarakat yang dibina. pangan utama beras kabupaten kota kelurahan beras) yang diadakan. gizi akg) eee konsumsi pangan per kapita per tahun kelurahan konsumsi pangan. pemberdayaan masyarakat dalam kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan pemberdayaan kelompok kali penganekaragaman konsumsi pangan kelurahan untuk pemenuhan gizi, pendapatan dan berbasis sumber daya lokal peningkatan kesejahteraan masyarakat. koordinasi dan sinkronisasi pemantauan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen laporan pola pangan dokumen dan evaluasi konsumsi per kapita per kelurahan harapan pph) konsumsi. tahun pone program penanganan kerawanan pangan) people emg desa aaaa| me0000 pangan tanah penyusunan kerentanan dan kecaman engan kematangan ente free mitos| memompa) pangan utama beras) penyusunan, pemutakhiran dan analisis kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen fsv, dokumen analisa dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan kelurahan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan. pangan utama beras) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan jumlah pengadaan, pengelolaan, dan ton penyaluran cadangan pangan pada penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam kerawanan pangan. satu) daerah kabupaten kota p0t program pengawasan keamanan pangan ) pengisi teman dangan kou keenam| keong) pegggggg gizi aksi penguatan kelembagaan keamanan pangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan pembinaan pada pelaku kali segar daerah kabupaten kota kelurahan usaha pangan segar asal tumbuhan pusat)alel sertifikasi keamanan pangan segar asal kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah unit usaha pangan segar asal unit tumbuhan daerah kabupaten kota kelurahan tumbuhan pusat) yang ter sertifikasi. registrasi keamanan pangan segar asal kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen laporan hasil uji dokumen tumbuhan daerah kabupaten kota kelurahan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan pusat). see kelurahan tumbuhan pusat) yang ter registrasi. pao urusan pemerintahan bidang pertanahan w siro sesmreo dinas pertanahenekdokumenera were ceres perangkat daerah yee t j kelurahan tahun e www wwe . wv kelurahan dalam satu tahun asn kelurahan satu tahlurahan kelurahan diadakan ema arp raj sajpinoh program pengelolaan lokasi penanaman sm, kkn dilakukan kabupaten malang pen dean desah kamar nioeentnenendnasg krom) (movkoordinasi dan sinkronisasi pemberian izin kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemberian izin lokasi yang rekomendasi lokasi penanaman modal dan kemudahan kelurahan ditetapkan berusaha bana garapan naa tanah inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang penanganan pertanahan dalam (satu) daerah kelurahan terinventarisasi kabupaten kota mediasi penyelesaian sengketa tanah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang penanganan garapan dalam (satu) daerah kelurahan bermediasi kabupaten kota program penyelesaian ganti kerugian dan santunan presentase pemenuhan ganti rugi dan tanah untuk pembangunan santunan tanah untuk pembangun dalam santunan egg bea penetapan daftar masyarakat penerima kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah daftar masyarakat yang menerima lokasi santunan tanah dalam (satu) daerah kelurahan santunan tanah kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lokasi permasalahan ganti rugi lokasi masalah ganti kerugian dan santunan kelurahan yang memfasilitasi tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten kota nana ata program anja raihan maksimum dar anak arsen redistribusi yang terealisasi man mes tanah tanah kelurahan tanah yang memfasilitasi redistribusi tanah kelurahan rekomendasi koordinasi penyelenggaraan redistribusi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penyelenggaraan redistribusi yang lokasi tanah objek reforma agraria dalam (satu) kelurahan memfasilitasi kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi penataan akses kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penataan akses yang memfasilitasi lokasi dalam pemanfaatan redistribusi tanah kelurahan dan terinventarisasi dalam pemanfaatan dalam (satu) kabupaten kota redistribusi tanah dalam satu) kabupaten aan tanah inventarisasi tanah kelebihan maksimum kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah tanah absence yang lokasi dan tanah absence dalam (satu) daerah kelurahan terinventarisasi kabupaten malang kabupaten kota koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah tanah yang mendapatkan ganti lokasi kelebihan maksimum dan tanah absence kelurahan kerugian dalam (satu) daerah kabupaten kota program pengelolaan tanah kosong persentase tertanganinya tanah kosong tanah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah tertanganinya tanah kosong penanganan tanah kosong dalam (satu) daerah kelurahan dalam (satu) daerah kabupaten kabupaten kota padan noh events dan pemanjatan tanah magang eeieeisanameea minor) mete ang pan ana yan pee lan pro kelurahan kabupaten malang kelurahan dimanfaatkan paten program pengelolaan izin membuka tanah pentas bensslaaakaaa h aon) eno tanah ironi rasmi room) semen dan tea mea ben membuka tanah kelurahan kelurahan pemanfaatan tanah negara tertera dengan baik t0t0201 (penggunaan tanah yang lamarannya dalam satu daerah kabupaten kota perentsetatanteseripiat sta ordo 00p0| penggunaan tanah kelurahan kabupaten malang kewenangan kabupaten kota kelurahan kewenangan kabupaten koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua terkoordinasinya dan sinkronisasi kecamatan konsolidasi tanah kabupaten kota kelurahan pelaksanaan konsolidasi tan58th tis ix jel z11 jurusan pemerintahan bidang lingkungan hidup oo. oo sts else (os perumahan kamar pemkukama dan crtaarya ema dinas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya area publik yang terkelola yang terkelola pengelolaan ruang terbuka hijau rth) semua kabupaten kota, semua jumlah peningkatan rth publik melalui lokasi kecamatan, semua kelurahan pembangunan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan desain dinas lingkungan hidupahun e www ge , twbarang milik daerah pendapat dara enteng pera pam aman eootma selom, sona perangkat daerah ann kelurahan retribusi daerah kep aan pam emas ren perangkat daerah kelengkapannypep u ema mani mena), eno(wejelan ntar penenang u oa aia aa kelurahan aaa kelurahan disediakan konsultasi skpd kelurahan 'ang difasilitasi dalam daerah ee ww kelurahan 'ang difasilitasi luar daerah dukungan pelaksanaan sistem kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sistem informasiperorangan dinas atau unit atau kendaraan dinas jabatan kelurahan kendaraan dinas jabatan yang diadakan pengadaan kendaraan dinas operasional kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kendaraan dinas unit atau lapangan kelurahan operasional lapangan yang diadakan roda dua) kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kendaraan dinas unit kelurahan operasional lapangan yang diadakan roda empat: ee le , tuema pemanah aman comma mesum) demon) perangkat daerah kelurahan ye ee.lurahan nanainoh program perencanaan lingkungan hidup. naam does imam| peron lingkungan hidup yang disusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) kabupaten kota ' )') links kualitas air ika) ' ) ) | ) poin penyusunan dan penetapan apple kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen kajian lingkungan dokumen kabupaten kota kelurahan terkait penyusunan dan penetapan apple kabupaten kota aa kabupaten kota kelurahan apple kabupaten kota (r1to2202 penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis last kabupaten kota taste tan try asem soo cbooo| voodoo| pembuatan dan pelaksanaan lhs rencana kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen kajian lingkungan dokumen tata ruang kelurahan terkait pembuatan dan pelaksanaan lhs tata ruang yang disusun pembuatan dan pelaksanaan lhs kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen kajian lingkungan dokumen laporan ipjp rpm kelurahan terkait pembuatan dan pelaksanaan lhs rpm ipjp yang disusun pembuatan dan pelaksanaan lhs untuk kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen kajian lingkungan dokumen krp yang berpotensi menimbulkan kelurahan terkait pembuatan dan pelaksanaan lhs dampak resiko lingkungan hidup untuk krp yang berpotensi menimbulkan dampak resiko lingkungan hidupaa aan program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan persentase kegiatan yang dilaksanakan persentase lingkungan hidup dalam rangka pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun io3 pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten kea esetaaltas ara sam oooooog0| koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah bangunan instalasi pengolahan air unit pencegahan pencemaran lingkungan hidup kelurahan limbah yang terbangun dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut kelurahan pemantauan kualitas lingkungan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kajian inventarisasi gas rumah dokumen pengendalian emisi gas rumah kaca, kelurahan kaca grk) yang disusun mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kelurahan penanaman pohon wwe, w kelurahan hidup kabupaten kota kelurahan lingkungan rato3202 penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota efek kualitas udara pem o00, ist a00 pemberian informasi peringatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan usaha yang dilakukan kegiatan usaha pencemaran dan atau kerusakan kelurahan pembinaan terkait pengelolaan lingkungan lingkungan hidup pada masyarakat hidup ratus203 pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten hoa tee taatastataa asp b0o00o00, rehabilitasi kelurahan difasilitasi pemulihan kerusakannya ema pep md sarana dan prasarana keanekaragaman hayati bata201 |pengsoiaan keanekaragaman kabupaten em besetalkstaan asam season ono) boooooooog0| penyusunan dan penetapan rencana kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen rencana pengelolaan dokumen pengelolaan keanekaragaman kelurahan keanekaragaman dan pendukungnya yang disusun sesuai peraturan perundangan keanekaragaman kelurahan prasarana keanekaragaman program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) persentase pengendalian bahan persentase dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) berbahaya dan beracun b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah atos20 penyimpanan sementara tambah ekstra romooooo| eresrooono| fasilitasi pemenuhan komitmen izin kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen laporan fasilitasi dokumen laporan penyimpanan sementara limbah kelurahan pemenuhan komitmen izin pengumpulan dilaksanakan melalui sistem pelayanan limbah perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik verifikasi lapangan untuk memastikan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen laporan verifikasi dokumen laporan pemenuhan persyaratan administrasi dan kelurahan lapangan untuk pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan sementara limbah administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah ratus202 pengumpulan limbah dalam gatal daerah kabupaten koa tea ats asem soo ooo| fasilitasi pemenuhan komitmen izin kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah rekomendasi teknis pengumpulan dokumen pengumpulan limbah dilaksanakan kelurahan limbah yang disusun sesuai aturkab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dokumen limbah dengan pemerintah provinsi kelurahan mengenai pengelolaan limbahprosentase kegiatan usaha yang taat persentase lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan terhadap izin perlindungan dan lingkungan hidup (plh) pengelolaan lingkungan hidup (plh) rate201 pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang iin lingkungan dan twin file diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kasus atk pas soo) ets so00 fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen lingkungan yang dokumen kewajiban izin lingkungan dan atau izin kelurahan disusun oleh pelaku kegiatan usaha plh pengembangan kapasitas pejabat pengawas kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pegawai yang mengikuti orang lingkungan hidup kelurahan pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup pengawasan usaha dan atau kegiatan yang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengawasan ketaatan kegiatan kegiatan usaha izin lingkungan hidup, izin plh yang kelurahan usaha terhadap peraturan perundangan diterbitkan oleh pemerintah daerah bidang lingkungan hidupningkatan pendidikan, pelatihan dan persentase penyelenggaraan pendidikan, persentase penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten kota os201res kertas soe ses go000| ose cbooo| pendampingan gerakan peduli lingkungan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pendampingan terhadap kelompok pendampingan hidup kelurahan masyarakat pengelola lingkungan secara mandiri berbasis masyarakat yang dilaksanakan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pendampingan terhadap sekolah pendampingan kelurahan guna pemenuhan indikator sekolah peduli budaya lingkungan hidup program penghargaan lingkungan hidup untuk jumlah kecamatan yang mendapat kecamatan masyarakat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten kota ' ) bbirieisuatitas air ika) oo ) ) as67 poin penilaian kinerja masyarakat lembaga kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kecamatan yang memenuhi kecamatan masyarakat dunia usaha dunia kelurahan indikator penilaian kecamatan berseri pendidikan filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mena ditindaklanjutio) indeks kualitas air ik) vo ) as67 poin pengelolaan pengaduan masyarakat kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengaduan masyarakat atas pengaduan terhadap plh kabupaten kota kelurahan dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti koordinasi dan sinkronisasi penerapan kab. malang, semua kecamatan, semua persentase pelaksanaan koordinasi dan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, kelurahan sinkronisasi dalam rangka penerapan sanksi dan atau penyidikan lingkungan hidup administrasi luar pengadilan atau melalui pengadilan ana pena persamaan (tp persentase pantai persela tamah oo, kesal era lesson) eceng penyusunan kebijakan dan strategi daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen peraturan yang dokumen pengelolaan sampah kabupaten kota kelurahan mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah pengurangan sampah dengan melakukan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen edaran dalam dokumen pembatasan, pendaran ulang dan kelurahan kebijakan pengurangan sampah pemanfaatan kembali penanganan sampah dengan melakukan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sarana dan prasarana yang unit pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, kelurahan beroperasi mendukung pelayanan pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah persamaan tpa test spa kabupaten kota peningkatan peran serta masyarakat dalam kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sarana dan peran serta masyarakat unit pengelolaan persamaan kelurahan dalam mendukung pengurangan sampah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen perencanaan untuk dokumen sarana dan prasarana pengelolaan kelurahan penyediaan sarana dan prasarana persamaan pengelolaan persamaan kelurahan pengelolaan sampah penyediaan sarana dan prasarana kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sarana dan prasarana pengelolaan unit pengelolaan persamaan tpa test spa kelurahan persamaan yang tersedia kabupaten kota pati202 penerbitan izin pede kuis atk peti a00 secara elektronik kelurahan pengelolaan swasta yang terintegrasi pati203 pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta efek ats atk oo00| o00p0| fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen ketentuan izin dan dokumen usaha dan standar teknis pengelolaan kelurahan standar teknis pengelolaan sampah sampah kinerja pengelolaan sampah kelurahan pengelolaan sampah monitoring dan evaluasi pemenuhan target kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dokumen dan standar pelayanan pengelolaan sampah kelurahan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah jurusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ' oo, sessttsi idmas tar ewnwmu pencatatan kn, naa mamak dinas kependudukan dan pencatatan sipil pam (pocuurutmaeumea merasa petgeeame arsip dta pemerintahananah peranan pengenaan dan pelan kena peraga pam maa mena tee moreno) metode| aaa perangkat daerah kelurahan penganggaran serta memelihara kesuburan tanah. kawasan hutan lindung kabupaten malang meliputi hutan lindung yang tersebar kabupaten malang. hutan lindung yang terdapat kabupaten malang memiliki luas ha. upaya penanganan pengelolaan kawasan hutan lindung, melalui:ngan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresahkan air, pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari, percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, dansehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan terutama area gunung anjasmoro, pegunungan kawi dan kelud. potensi pertambagolongan bahan bahan galian berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggolongan bahan bahan galian dibagi menjadi (tiga) galian, sebagai berikut: golongan galian meliputi:: uranium, radium, thorium dan bahan bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt: dan timah. golongan galian meliputi: besi, mangan, mobibden, krom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, sengthis hino jel ena meapenyusunan laporan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kelurahan capaian kinerja kinerja skpd bep . kelurahan administrasi keuangan perangkat daerah persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah eee, ii, kelurahan asn kelurahanbulanan triwulanan semester skpd administrasi kepegawaian perangkat daerah persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah kelengkapannya kelurahan dinas beserta kelengkapannya pegawai kelurahan tee ieee berdasarkan tugas dan fungsi kelurahan dan pelatihan formal kelurahan perundang undangan kelurahan bnn perangkat daerah listrik penerangan bangunan kantor kelurahan listrik dan elektronik ben kantor kelurahan jenis) eh kelurahdiadorang kelurahan pegawai, rapat dan tamu yang disediakan konsultasi skpd kelurahan dinas keluar dan dalam daerah ben kelurahan dinamis ann perangkat daerah atau lapangan kelurahan diadakan eee kelurahan kelurahan gee , kelurahan perangkat daerah eee ue, kelurahan keluarunit pemeliharaan, pajak, dan perizinankelurahan berkala kelurahan rutin dan berkalyang dipelihara lainnya pena pop jean maen tetninn),)o mera perangkat daerah birokrasi kelurahan birokrasi n e www gym kelurahan integritas monitoring, evaluasi dan pengendalian kab. malang, semua kecamatan, semua nilai evaluasi kepuasan masyarakat nilai kualitas pelayanan publik dan tata laksana kelurahan program pendaftaran penduduk meningkatnya persentase kepemilikan anda a men misi mis pelayanan pendaftaran penduduk persentase penerbitan dokumen pee pendataan penduduk non permanen dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penerbitan dokumen dokumen rentan administrasi kependudukan kelurahan kependudukan non permanen pencatatan, ketatausahaan dan penerbitan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penerbitan kia dokumen dokumen atas pendaftaran penduduk kelurahan eee ee kelurahan e www ee, (vs, www kelurahan penduduk kelurahan penduduk kelurahan ewe w w kelurahan ewe www kelurahan keliling pencatatan, ketatausahaan dan penerbitan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penerbitan dokumen atas dokumen dokumen atas pelaporan peristiwa kelurahan pelaporan peristiwa kependudukan kependudukan penataan pendaftaran penduduk emeekeenelan tang kok o000| asepdaftaran penduduk pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk eu. y( h kelurahan penduduk pengadaan dokumen kependudukan selain kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengadaan bangko kia keping bangko ktp ei, formulir, dan buku terkait kelurahan pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan e tu, kelurahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk persentase penggunaan setiap bangko ieseeesas dilaporkankia, ktp ei dan formulir formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk pendaftaran penduduk program pencatatan sipil meningkatnya persentase kepemilikan men miss pelayanan pencatatan sipil persentase penerbitan akta pencatatan pee era pencatatan, ketatausahaan dan penerbitan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penerbitan akta kelahiran dokumen dokumen atas pelaporan peristiwa penting kelurahan ue, kelurahan ge", w kelurahan pengesahan anak kelurahan mann agam pam kelurahan ana pan hana bae poo ju a jj uj ji www ewe fg, ep, sipil kelurahan pelayanan keliling ae. www kelurahan pelayanan kelilingcatatan sipil pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil e wwe yh wwe kelurahan pengadaan dokumen kependudukan selain kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengadaan formulir dan kartu lembar bangko ktp ei, formulir, dan buku terkait kelurahan kendali pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pencatatan sipil persentase seluruh permohonan akta ma. ios tercetak akta kematian pelayanan secara aktif pendaftaran kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah permohonan akta kematian dari berkas peristiwa kependudukan dan pencatatan kelurahan buku pokok pemakaman peristiwa penting terkait pencatatan sipil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil persentase pelaporan penggunaan .oiepreesamemdan formulir pelayanan pencatatan formulir, dan buku untuk pelayanan sipil pencatatan sipil program pengelolaan informasi administrasi persentase laporan kependudukan paman biansitapasaama elah ditentukan persentase opd yang melaksanakan fe eeo pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan jumlah opd disetujui melaksanakan opd kependudukan ke j e kependudukan kelurahan eee www kelurahan kerjasama pemanfaatan data semua kabupaten kota, semua jumlah pelaksanaan perjanjian kerjasama kegiatan kependudukan kecamatan, semua kelurahan pemanfaatan data kependudukan nan diterbitkan tepat waktu penyusunan tata cara perencanaan, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan berkaitan dengan laporan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, kelurahan pengelolaan informasi administrasi pengendalian, dan pelaporan kependudukan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan .mpbspb kelurahan administrasi kependudukan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan jumlah lembaga yang melaksanakan lembaga koordinasi antar lembaga pemerintah dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah koordinasi yang dilaksanakan kali lembaga non pemerintah kelurahan kabupaten kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan pen sean aan aan yama ane uje eng administrasi kependudukan kelurahan pelayanan dinas ant nasa ane kelurahan pelayanan kecamatan e kelurahan kependudukan kelurahan pemanfaatan data kependudukan administrasi kependudukan dilaksanakan mena kemasyarakatan dan perguruan tinggi kelurahan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah organisasi kemasyarakatan dan buah kelurahan perguruan tinggi yang telah melaksanakan kerjasama komunikasi, informasi, dan edukasi semua kabupaten kota, semua jumlah media sosialisasi yang dibuat buah kepada pemangku kepentingan dan kecamatan, semua kelurahan masyarakecamatan, semua kelurahan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terkait kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan pelayanan laporan pengelolaan informasi administrasi kelurahan kependudukan j e w www wa kelurahan bimbingan teknis terkait pengelolaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta mengikuti bimbingan orang informasi administrasi kependudukan dan kelurahan teknis pendayagunaan data kependudukan program pengelolaan profil kependudukan persentase ketersediaan profil kependudukan dan kebutuhan data kependudukan lainnya bagi pemangku kepentingan eea see see saj menerima profil kependudukan penyusunan profil data perkembangan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah buku profil data perkembangan dan buku proyeksi kependudukan serta kebutuhan kelurahan proyeksi kependudukan ang lain lz18 jurusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa asa, se0050213200| ojo hptetstsi idmas pmumerpuva menit pakan dinas pemberdayaan masyarakat dan desmanama eee perangkat daerah bee kelurahan tahun e er , cw . kelurahan dalam satu tahun aneee prs barang milik daerah pada skpd kelurahan barang milik daerahamay aan ena mana bannya dapat kantor kelurahan disediakan pen pan enam sangat tea aia penggandaan kelurahan ang disediakan aaaeee kelurahan perangkat daerah ana pama daesh jam get aro perangkat daerah naga eosmoiyasamosataon you a.a atau lapangan kelurahan operasional lapangan yang diadakanrangkat daerah aaa kelurahan yang disediakan aaa amaa aan nana nga a seoa8p2 program penataan desa release fasilitasi penataan dea ordo (ai302201 penyelenggaraan penataan desa lema o| ooooooooo| ee eeuw kelurahan tugu tapal batas desa ena ega samaran iman antar ape mao kelurahan kewenangan desa le13: ' )| program peningkatan kerjasama desa ' ')) ) persentase fasilitasi kerjasama desa ' fano301 |fasilitasi kerja sama antar desa wae asaoooooooo| fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah desa yang diberi sosialisasi dan desa kelurahan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan program administrasi pemerintahan desa persentase fasilitasi dan pembinasaan men ras0a201 pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa persentase desai soo fasilitasi penyelenggaraan administrasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah desa yang difasilitasi dalam desa pemerintahan desa kelurahan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa kelurahan penyusunan produk hukum desa kab pan pembangunan desa kelurahan pembangunan desa sean nan japan memanas kelurahan desa ngan anang tana pemerintah desa kelurahan pemerintahan desa pembinaan dan pemberdayaan bum desa kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah bum desa bersama yang dibina unit dan lembaga kerja sama antar desa kelurahan ane aaa. kelurahan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan desa dan pemberhentian kepala desa kelurahan pengangkatan kepala desa (re eoh e s ww ew wr kelurahan valid urusan bidang urusan pemerintah daerah dan program pagu indikatif prakiraan maju bean ingatan rotor ukur o o o |career totokururs oo) o marker o| totok kursi o) marker ai noh lel kelurahan membangun idm) kelurahan serta lomba desa dan kelurahan kelurahan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, persentase pemberdayaan lembaga lembaga adat dan masyarakat hukum adat kemasyarakatan desa dan lembaga' persentase desa maju oo) ) ) 6534p peningkatan kapasitas kelembagaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah desa bimbingan teknis lkd desa lembaga kemasyarakatan desa kelurahanp, kelurahan manusia ppp, ep, kelurahan masyarakat w $ w w : kelurahan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah desa yang difasilitasi dalam desa masyarakat dan pemerintah desa dalam kelurahan pengembangan usaha ekonomi masyarakat meningkatkan pendapatan asli desa epa, eee kelurahan daya desa w erp kelurahan sektor informal pemanfaatan teknologi tepat guna kelurahan peralatan ttg aan kelurahan www kelurahan fasilitasi bulan bhakti gotong royong kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan swadaya masyarakat pada kecamatan masyarakat kelurahan bbcom dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pelatihan peningkatan kapasitas kali ketertiban dan perlindungan masyarakat kelurahan lkd dalam penyelenggaraan ketentraman, desa ketertiban, dan perlindungan masyarakat fasilitasi tim penggerak pkk dalam kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pembinaan tim penggerak pkk kali penyelenggaraan gerakan pemberdayaan kelurahan kabupaten masyarakat dan kesejahteraan keluarga jurusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana . oo, a5s50119686, seersitta anus pengamalan penduduk area gatmtamaf dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencanngggggggggggggggggggperencanaan perangkat dokumen perangkat daerah kelurahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan dadengandengandengandenganskpd kinerja skpd disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu evaluasi kinerja perangkat daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen evaluasi kinerja dokumen kelurahan perangkat daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktuehi jel kelurahan tunjangan selama satu tahun ben asn kelurahanerah pada peng param jemaat mana pee xenon) torseee kelurahan dimanfaatkan perangkat daerah ban kep ean besar param jeram mena tee menanam)) mantenhhk perundang undangan kelurahan teknis implementasi peraturan perundang undangan ana dama peta parah mana pena nee sarioom) meranann kantorpanen pan adan perang daerah menunjang urea serentak parah ema mena tee menanam) revenue| perangkat daerahno alel ben man kelurahan diadakan lainnya kelurahan dibanguapa program peg emba memupuk soo (rh802201angka pengendalian kuantitas penduduk entire total feri rate frog 2a655 penyerangan kebijakan pembangunan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen sekolah siaga dokumen daerah kabupaten kota terhadap kelurahan kependudukan ssk)kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen penyusunan dan dokumen pembangunan kependudukan gdp) kelurahan pemanfaatan gdp tingkat kabupaten kota dukungan pelaksanaan survei pendataan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen survei pendataan ipb dokumen indeks pembangunan berwawasan kelurahan kependudukan pelaksanaan survei pendataan indeks semua kabupaten kota, semua jumlah desa yang mendapat sosialisasi desa pengetahuan masyarakat tentang kecamatan, semua kelurahan survei pendataan ipm kependudukan penguatan kerjasama pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen penguatan kerjasama dokumen pendidikan kependudukan jalur kelurahan pelaksanaan ssk jalur formal pendidikan formal penguatan kerjasama pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen penguatan kelompok dokumen pendidikan kependudukan jalur kelurahan pendidikan kependudukan ssk jalur non pendidikan nonformal formalformal pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten kotanon pendidikan nonformal sesuai isu lokal formal kabupaten kota advokasi, sosialisasi dan fasilitasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah ssk yang mendapatkan sosialisasi sekolah pelaksanaan pendidikan kependudukan kelurahan dan fasilitasimplementasi pendidikan kependudukan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah satuan pendidikan yang kelompok jalur pendidikan formal dan nonformal kelurahan terimplementasi pendidikan kependudukan implementasi pendidikan kependudukan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok masyarakat binaan yang kelompok jalur informal kelompok kegiatan kelurahan ter implementasi pendidikan masyarakat binaan kependudukan advokadvokasi kajian dampak kependudukan solusi strategis sebagai peringatan dini serta solusi strategi dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan sosialissosialisasi dampak kependudukan beserta solusi strategis sebagai peringatan dini model solusi strategis sebagai peringatan dampak kependudukan kepada pemangku dini dampak kependudukan kepentith iku & pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pkb pkb yang mengikuti kecamatan data keluarga kelurahan sarasehan pemutakhiran data keluarga bea kubik kelurahan rapat program bangga kencana pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten kota oem rem aer sek sooko| boobook| kelurahan kependudukan peer eee teh, tft kependudukan kelurahan penyusunan profil kependudukan, keluarga kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah profil kubik bangga kencana) dokumen berencana dan pembangunan keluarga kelurahan kelurahan kelurahan kependudukan pengendalian dampak kependudukan kelurahan kependudukan pengukuran dan perhitungan indikator kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen pengukuran dan dokumen kerentanan dampak kependudukan early kelurahan perhitungan indikator kerentanan dampak warning system peringatan dini kependudukan membentuk rumah data kependudukan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah terbentuknya rumah data rumah data kampung untuk memperkuat integrasi kelurahan kampung program kubik sektor lain pembinaan dan pengawasan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kecamatan yang mendapat kecamatan penyelenggaraan sistem informasi keluarga kelurahan pembinaan dan pengawasan sistem informasi keluarga bea keluarga kelurahan hasil pemutakhiran data keluarga kelurahan keluarga pencatatan dan pengumpulan data kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kecamatan yang melakukan kecamatan keluarga kelurahan pencatatan dan pengumpulan data keluarga dan pengolahan dan pelaporan data kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen data pengendalian dokumen pengendalian lapangan dan pelayanan kelurahan lapangan dan pelayanan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kecamatan yang mendapatkan kecamatan pelaporan program kubik kelurahan pembinaan dan pengawasan program bangga kencana laos oo ) program pembinaan keluarga berencana (kb) persentase unmetneed ' ' ' ) | z06806 || ye 55s81670, o6754465. (b105201 pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kte) pengendalian penduduk dan sesuai kearifan budaya lokal persentase total fertility rate tri tss s17: stakeholders dan mitra kerja kelurahan teradvokasi program kubik komunikasi, informasi dan edukasi kie) kab. malang, semua kecamatan, semua desa kampung yang tersosialisasinya desa program kubik sesuai kearifan budaya kelurahan kie sesuai kearifan budaya lokal lokal program kubik kelurahan balai penyuluhan promosi dan kie program kubik melalui kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah media massa cetak dan elektronik lembaga media massa cetak dan elektronik serta kelurahan serta media luar ruang yang mendukung media luar ruang promosi dan kie program kubik penggunaan media massa cetak, elektronik kab. malang, semua kecamatan, semua mensosialisasikan program kubik melalui jenis dan media lainnya sesuai kearifan budaya kelurahan media massa cetak, elektronik dan media lokal dalam pencitraan program kubik lainnya sesuai kearifan budaya lokal pelaksanaan mekanisme operasional kab. malang, semua kecamatan, semua adanya koordinasi dengan lintas sektor kecamatan program kubik melalui rapat koordinasi kelurahan terkait program kubik bangga kencana) kecamatan rakorcam), rapat koordinasi desa rankorder), dan mini lokakarya menilik) penyuluhan kubik kelurahan penyuluhan kelurahan program balai penyuluhan pendayagunaan tenaga penyuluh kb petugas lapangan peb plk enentase tera rertiiy mate tse sas o00. lapangan oleh pkb pkb kelurahan pkb pkb pkb pkb kelurahan penguatan pelaksanaan penyuluhan, kab. malang, semua kecamatan, semua peningkatan kapasitas pkb orang menggerakan, pelayanan dan pengembangan kelurahan program kubik untuk petugas keluarga berencana penyuluh lapangan keluarga berencana pkb pkhis no jel pedesaan imp kelurahan imp (aaa03203tentara tori feri rate bos o00, soe o000| pengendalian pendistribusian alat dan obat kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pendistribusian alofon faskes faskes kontrasepsi dan sarana penunjang kelurahankab. malang, semua kecamatan, semua jumlah petugas pengelola logistik alofon orang petugas logistik alat dan obat kontrasepsi kelurahan untuk peningkatan kompetensi serta sarana penunjang pelayanan peningkatan kesehatan penggunaan metode kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kesehatan mkp akseptor kontrasepsi jangka panjang mkp) kelurahan penyediaan dukungan nyoman komplikasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah akseptor yang mengalami akseptor berat dan kegagalan penggunaan mkp kelurahan komplikasi dan kegagalan kontrasepsi penyusunan rencana kebutuhan alat dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen rencana kebutuhan alat dokumen obat kontrasepsi alofon) dan sarana kelurahan dan obat kontrasepsi (alofon) penunjang pelayanan penyediaan sarana penunjang pelayanan kb| kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah faskes sebagai tempat pelayanan faskes kelurahan yang mempunyai alat penunjang yang mencukupi kelurahan pelayanan pembinaan pelayanan keluarga berencana kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah akseptor mkp yang mendapat akseptor dan kesehatan reproduksi fasilitas kelurahan informed consent kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya promosi dan konseling kesehatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kesehatan baru calon akseptor reproduksi, serta hak hak reproduksi kelurahan fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah tenaga pelayanan dan untuk orang keluarga berencana dan kesehatan kelurahan peningkatan kompetensi reproduksi bergerak kelurahan dan pasca keguguran kelurahan keguguran yang ikut kelurahruan ber ' ' ') ) ) ) ) ) persentase total fertility rate( tfr) 196s6 .60s. .7i1. penguatan peran serta organisasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah terbentuknya kelompok yang kelompok kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya kelurahan ada kampung dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesehatan ber bana kampung kelurahan kubik kampung kelurahan kampung kelurahan ara yang ber kb (r1r0# pelaksanaan pembangunan keluarga melati pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pete toaretny rata beo 2topo| tetsesooopo| pembentukan kelompok ketahanan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok bkb yang terbentuk kelompok kesejahteraan keluarga bina keluarga kelurahan balita bkb), bina keluarga remaja bkr), pusat informasi dan konseling remaja pikd kelurahan kelurahan uea , ww , kelurahan terbentuk e tt, m", wu. kelurahan pengadaan sarana kelompok kegiatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok yang mendapatkan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga kelurahan pengadaan sarana kelompok kegiatan bkb, bkr, bkl, uppks, pik r dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) (bkb dan bkl) emas, platina, perak, air raksa, intan, arsip, antimon, bismut, ikromit, fluorpar, barit, dan yodium, brom, kalor, belerang. golongan galian meliputi: nitrat nitrat, mospat mospat, garam batu (halte), asbes, talk, mika, grafit, magnetit, parasit, leuit, tawas (alum), oker,: batu kapur, dolomit, kalsit, dankabupaten malang memiliki potensi sumber daya mineral sebagai salah satu penunjang pembangunan perekonomian kabupaten malang. pertambangan yang terdapat kabupaten malang berupa pertambangan galian dan galian adapun potensi pertambangan yang terdapat kabupaten malang sebagai berikut: panas bumi terletak area gunung arjun melarang kecamatan lawang, kecamatan singosari, kecamatan karangploso) dan area songgoriti kecamatan dau, kecamatan pun, kecamatan ngaju, kecamatan wonosari). golongan galian meliputi: mangan kecamatan kalibaru dan kecamatan sumbermanjing wetan): pasir besi kecamatan gedangan dan kecamatan donomulyo), dan emas kecamatan kalibaru, kecamatan gedangan, kecamatan sampit, kecamatan sumbermanjing wetan). golongan galian meliputi: fosfat desa berber dan sidoarjo, kecamatan sumbermanjing wetan), kalsit kecamatan bantu dan kecamatan sumbermanjing wetan)$ van ll kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok yang mendapatkan kelompok kelurahan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pik orientasi dan pelatihan teknis pengelola kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengelola yang mendapatkan orang ketahanan dan kesejahteraan keluarga kelurahan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan bkb, bkr, bkl, uppks, pik r dan kesejahteraan keluarga bkb, bkr, bkl, pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) orientasi pelatihan teknis kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok bkr yang kelompok pelaksana kader ketahanan dan kelurahan kader anggotanyakab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok pik r yang kelompok kelurahan kader anggotanya mendapatkan pelatihan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok uppks yang kelompok kelurahan kader anggotanya mendapatkan pelatihan penyediaan biaya operasional bagi pengelola| kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kader kelompok bkb bkl yang orang dan pelaksana kader) ketahanan dan kelurahanewe eee ewe kelurahan mendapatkan pelatihan penyediaan biaya operasional bagi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok bkb aktif kelompok kelompok kegiatan ketahanan dan kelurahan kesejahteraan keluarga bkb, bkr, bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) e le kelurahan uu , f kelurahan www kelurahan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok bkb yang mendapatkan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga kelurahan pengasuhan dan pembinaan tumbuh bkb, bkr, bkl, uppks, pik r dan kembang anak pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok pik remaja yang kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga kelurahan mendapatkan promosi dan sosialisasi menjadi orang tua hebat, generasi program kerjakab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan hasil rapat nobulan) dokumen program yang mendukung tercapainya ipk kelurahan koordinasi kelurahan advokasi dan promosi ipk kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok yang mendapatkan kelompok kelurahan sarana dan prasarana advokasi dan promosi ipk kelurahan ipk pencapaian ipk kelurahan ang tersusun (ra a0a202 pelaksanaan dan peningkatan korsentase teri fera rae totol so00) tesis o0000| penguatan kebijakan daerah dalam rangka kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah mitra kerja yang berperan dalam desa lokus syuting pemberdayaan dan peningkatan peran serta kelurahan penanganan kelompok bkb lokus stuntingab. malang, semua kecamatan, semua jumlah mitra kerja dan ormas yang lembaga kemasyarakatan dalam menggerakan kelurahan berperan aktif dalam pusat pelayanan operasional pembinaan program ketahanan keluarga sejahtera pks)pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam kelurahan kesejahteraan keluarga bkr dan pik, promosi dan sosialisasi program ketahanan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah mitra kerja kelompok uppks yang lembaga dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja| kelurahan mendapatkan sosialisasi dan promosi jurusan pemerintahan bidang perhubungan ' ote oo ets lemas pemuda mama maman iii tasitoak| dinas pekerjaan umum bina marga program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jumlah dokumen penyediaan men jang disusun penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten kota jumlah dokumen penyediaan dokumen ea kabupaten kota kelurahan ang dibangun anna meet tan poo a aia kelurahan kabupaten kota kelurahan umum ben ann jalan kelurahan ane m5. kelurahan jalan kelurahan dipelihara new dinas perhubuhasilrah administrasi keuangan perangkat daerah hasil pemenuhan kinerja pelayanan dokumen bag sesuai aturan dan tepat waktu kelurahan tahun asn kelurahan satu tahun keuangan akhir tahun skpd tahun jumlah dokumen laporan keuangan dokumen keuangan bulanan, triwulan dan semester susun bulanan triwulanan semester skpd administrasi kepegawaian perangkat daerah hasilpegawai kelurahan ang sediakan amen nam an, kelengkapannya kelurahan yang hasil pelayanan pemenuhan administrasi dokumen umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministsediakan kecamatan, semua kelurahan sediakan pee tee kecamatan, semua kelurahan disediakan penggandaanet shi jel perundang undangan kecamatan, semua kelurahan perundang undangan yang disediakanhasiladakan eee kelurahan men kelurahan adakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah hasileee . rr kelurahan ang hasil pemeliharaan barang milik daerah dokumen|jumlah jasa pemeliharaan,biaya unit pemeliharaan, pajak, dan perizinan kelurahan pemeliharaan,kesan tan ana, aman kelurahan pelihara dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan persentase peningkatan pelayanan penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten kota hasil fasilitas perlengkapan jalan yang dokumen eae kabupaten kota kelurahan terpasang wilayah kabupaten malang rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang buah jalan kelurahan dilakukan pemeliharaan wilayah kabupaten malang memes |oise esa dikelola kes dan pend dream semuketsaran sangan teo fasilitas utama dan pendukung kecamatan, semua kelurahan terbangun $ www kecamatan, semua kelurahan maa anne ima endang penata, aam kuno, dengan perundangan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen izin penyelenggaraan dokumen izin penyelenggaraan dan pembangunan kecamatan, semua kelurahan perparkiran atau surat penunjukan ukir fasilitas parkir kewenangan yang ditetapkan sesuai ketentuan kabupaten kota dalam sistem pelayanan perundangan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ea, a.a. w kecamatan, semua kelurahan fasilitas parkir amen jan memanjat kecamatan, semua kelurahan parkir koordinasi dan sinkronisasi pengawasan semua kabupaten kota, semua jumlah patroli pengawasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan kecamatan, semua kelurahan penyelenggaraan perparkiran sesuai pembangunan fasilitas parkir kewenangan perundangan kabupaten kota ia www kecamatan, semua kelurahan perparkiran kepada ukir been paman kandas aah . pipe kenakan tanah jiken kenionoe| terroooooen (nn berkala kendaraan bermotor kecamatan, semuhino jel peningkatan kapasitas sumber daya diklat penguji kendaraan orang manusia pengujian berkala kendaraan bermotor kendaraan bermotor berkala kendaraan bermotor sosialisasi standar operasional prosedur semua kabupaten kota, semua penyuluhan keselamatan orang pengujian berkala kendaraan bermotor kecamatan, semua kelurahan kendaraan bermotor wajib uji pengujian berkala kendaraan bermotor kecamatan, semua kelurahan berkala kendaraan bermotor kecamatan, semua kelurahan kendaraan instansi vertikal kendaraan bermotor monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dokumen money kegiatan pkb dokumen pengujian berkala kendaraan bermotor pebennog peiisansan manajemen dan rakyat lha bidan anta dangan daan kabupaten mean after) otw moooonooee| weooooooee| pengendalian pengawasan dan pengendalian efektivitas kab. malang, semua kecamatan, semua |jumlah pelaksanaan operasi lalu lintas kali pelaksanaan kebijakan untuk jalan kelurahan wilayah kabupaten malang kabupaten kota aah dan enam agama jaan riaa, ikan peer keselamatan ea, inspektur lla keselamatan lla pelaksanaan inspeksi, audit dan dokumen rumusan evaluasi kinerja dokumen pemantauan unit pelaksana uji berkala pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor pemantauan terminal terminal angkutan asap pelaksanaan inspeksi, audit dan dokumen rencana aksi untuk smk dokumen pemantauan sistem manajemen perusahaan angkutan keselamatan perusahaan angkutan umum yang ada kabupaten malang penyediaan angkutan umum untuk jasa jumlah peserta mudik gratis yang orang angkutan orang dan atau barang antar terakomodasi kota dalam (satu) daerah kabupaten kota pengendalian dan pengawasan ketersediaan |jumlah dokumen angkutan orang dan dokumen angkutan umum untuk jasa angkutan barang orang dan atau barang antar kota dalam (satu) kabupaten kota nan awak pengemudi sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua |jumlah pengusaha, pengemudi dan awak peserta kebijakan rencana umum jaringan trayek kelurahan angkutan untuk mengikuti sosialisasi pedesaan kewenangan kabupaten kota raso21a (penerbitan tin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten kota dalam atu daerah kabupaten kota besi data angkatan pedesaan dokumen o00, fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan kab. malang, semua kecamatan, semua (jumlah angkutan pedesaan yang diberi dokumen izin penyelenggaraan angkutan orang kelurahan kelengkapan' ' ' ' o(asildataangkutantasi dokumen fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah angkutan taksi yang ada dokumen izin penyelenggaraan angkutan taksi yang kelurahan kabupaten malang wilayah' jurusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika ooitttitititit e oo tts linus komunis comma rama dinas komunikasi dan informatiksbann kecamatan, semua kelurahan perangkat daerah perangkat daerahteecamatan, semukecamatan, semua kelurahan cukai melalui media hasan gem pro pgmleeundangan yang disediakan aaa kecamatan, semua kelurahan penang kemtanbtnketsaran anang kecamatan, semua kelurahan disediakan ana konsultasi skpd kecamatan, semua kelurahan dalam daerah kecamatan, semua kelurahan dinas dalam daerah mep pama pemaahpaemh aman gama menang, memoar)yang diadakan pena kitamsnsemusesan ppeanaanamaan oo ua eno teo kecamatan, semua kelurahan kecamatan, semua kelurahan panenan penyediaan daan penantang braga pemerintahan pasak deeanargemp spree mikrotom) miiooooe)i lee we rekening air dan listrik kecamatan, semua kelurahan sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun kecamatan, semua kelurahan disediakandalam satu lapangan tahun mana mean daa keras semukeisanan batasan sma, len,iton program informasi dan komunikasi punk) peta nan namakan pang pom) ke) informasi dan komunikasi publik aan monitoring informasi dan penetapan agenda semua kabupaten kota, semua jumlah kunjungan website kunjungan prioritas komunikasi pemerintah daerah kecamatan, semua kelurahan pengelolaan media komunikasi publik semua kabupaten kota, semua jumlah informasi perangkat daerah yang informasi kecamatan, semua kelurahan disebarluaskan melalui radio kanjuruhan dan cetakan terbitkan oleh dinas komunikasi dan informatika kecamatan, semua kelurahan penguatan kapasitas sumber daya semua kabupaten kota, semua jumlah monitoring dan evaluasi aktivitas kim komunikasi publik kecamatan, semua kelurahan serta pendataan kelompok informasi masyarakat kim noken etomooentomsmamassaton kecamatan, semua kelurahan kelompok informasi masyarakat kim media dan kemitraan komunitas kecamatan, semua kelurahan patah program aplikasi informatika pem penata santan depe seaomom| sao) informasi berbasis tik g03201bere ben vid jaringan internet too mbp3 sbo a.o00100000, pemerintah daerah kecamatan, semua kelurahan san ema dae katana kiioamn eren oo) mindoonoe| ) armoooooen pelaksanaan e government penatalaksanaan dan pengawasan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi dokumen government dalam penyelenggaraan kecamatan, semua kelurahan internal spe pemerintahan daerah kabupaten kota sinkronisasi pengelolaan rencana induk semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen pengelolaan rencana dokumen dan anggaran pemerintahan berbasis kecamatan, semua kelurahan induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik elektronik daerah kecamatan, semua kelurahan server oem maan agen kecamatan, semua kelurahan pusat data pemerintah daerah kecamatan, semua kelurahan intra pemerintah daerah maa peranan mas eramounsemurketaran kemana npsn jaman sen pet keamanan informasi kecamatan, semua kelurahan keamanan aplikasi informasi elektronik kecamatan, semua kelurahan pengembangan aplikasi dan proses bisnis semua kabupaten kota, semua jumlah sistem berbasis tik aplikasi pemerintahan berbasis elektronik kecamatan, semua kelurahan aan layanan pemerintah kecamatan, semua kelurahan oem ketan pemakan momen io k kecamatan, semua kelurahan menara pengembangan dan pengelolaan ekosistem semua kabupaten kota, semua jumlah pengembangan dan pengelolaan aplikasi kabupaten kota cerdas dan kota cerdas kecamatan, semua kelurahan ekosistem desa digital pengembangan dan pengelolaan sumber semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan pembinaan dan kegiatan daya teknologi informasi dan komunikasi kecamatan, semua kelurahan pengembangan jaringan komunikasi dan pemerintah daerah informasi semua kabupaten kota, semua jumlah workshop dan sertifikasi orang kecamatan, semua kelurahan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi aparatur diskominfo officer cio kecamatan, semua kelurahan government chief information officejurusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah . dinas koperasi dan usaha mikrne ee, kelurahan tahun e we . ato, kelurahan dalam satu tahun asn kelurahan satu tahun ob) bebulanan triwulanan semester skpd kapan ema pam iman maen tee siroroom| tenor perangkat daerah pegawai kelurahan ang disediakan kelengkapannya kelurahan ang disediakan ket were leeanggota koperasi yang diberikan orang kelurahankab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengurus pengawas koperasi yang orang kelurahan diberikan sosialisasi peraturan perundang undangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah umkm yang diberikan sosialisasi orangp ema mena tee terror) sena perangkat daerah pan jerektpeneranan bangun kamar penata enam jitamssssantonaran | patkelurahan disediakan penggandaan kelurahan yang disediakan ena nkelurahan diadakakan param pam keramat mani rian), stereo ee. kelurahan disediakan panen pemekaran berang nhe daerah penunjang urusan pemerataan been ama aini rek mino) morona dea dea tea bea bep iman ena rek merona) oiooonooen| perangkat daerah pelayanan dan penunjang pelayanan blue kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah usaha mikro, kecil,menengah dan umkm kelurahan koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman dana bergulir kab. malang, semua kecamatan, semua kelurahan, upt pengelola dana bergulir program pengawasan dan pemeriksaan koperasi penanaman dee aia sem tee pemeriksaan koperasi to3201 (pemeriksaan dan pengawasan koperasioo osooooono| pengawasan kekuatan, kesehatan, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi kemandirian, ketangguhan, serta kelurahan kelembagaan koperasi dan pengembangan akuntabilitas koperasi kewenangan usaha koperasi kabupaten kota pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah koperasi yang diperiksa terkait koperasi peraturan perundang undangan kelurahan kepatuhan perundang undangan kewenangan kabupaten kota peter program penilaian kesehatan ksp usp koperasi. anasegusemogaa kesehatan ksp usp koperasi rat0a201 kota uas sooko| reason pelaksanaan penilaian kesehatan ksp usp kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya koperasi koperasi kewenangan kabupaten kota kelurahan program pendidikan dan latihan pengoperasian persentase koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengoperast.a a7. aan (ri7obat01 (rrsetooo0o| to7setoooo0| peningkatan pemahaman dan pengetahuan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok ekonomi produktif orang pengoperasian serta kapasitas dan kelurahan diberikan sosialisasi pengoperasian kompetensi sdm koperasi $,hw l w kelurahan kelurahan koperasi ssh kelurahan bagi pengurus pengelola koperasi program pemberdayaan dan perlindungan koperasi persentase koperasi yang diberikan base dasi mana ann men dana massa toc201 pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten kota jul , (wati essen pemberdayaan peningkatan produktivitas, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah anggota koperasi dan usaha mikro anggota koperasi nilai tambah, akses pasar, akses kelurahan yang ditingkatkan manajemen usaha dan pembiayaan, penguatan kelembagaan, daya saing produknya penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten kota kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah anggota koperasi yang difasilitasi anggota koperasi kelurahan akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah anggota koperasi yang anggota koperasi kelurahan dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah koperasi dan usaha mikro yang anggota koperasi kelurahan difasilitasi melalui promosi dan pameran tingkat nasional dan regional program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, persentase usaha mikro yang diberikan dan usaha mikro (umkm) fasilitasi pemberdayaan usaha t07201 (soo00| s2so00| ann usaha mikro kelurahan pengembangan usaha mikro kelurahan jaringan usaha mikro kelurahan teknis legalitas usaha pengembangan usaha mikro kelurahan teknis pengembangan usaha koordinasi dan sinkronisasi dengan para kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah instansi pemangku kepentingan usaha mikro pemangku kepentingan dalam kelurahan pemberdayaan usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan usaha mikro program pengembangan umkm persentase usaha mikro yang diberikan 4s aaa to8201 pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kei rasa, hemocoon fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah orang yang diberikan pembinaan orang dalam pengembangan produksi dan kelurahan dan pelatihan ketrampilan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi awan kelurahan lis jurusan pemerintahan bidang penanaman modal oo, gir sts ipm pemboman modal dak pelayanan terpadu batu emakk aa. skpd kelurahan sesuai ketentuan dan tepat wak. kelurahan kinerja perangkat daerah tea ore perangkat daerah kelurahan tahun e www ea pam jaman camat perangkataan perangkat daerahs eee le. kelurahan retribusi daerah aan gem mentor, mesin, perangkat daerah ann ema pegawai kelurahan yang disediakan kelengkapannya kelurahan ang disediakan kepegawaian kecamatan, semuarang perundang undangan kelurahan teknis implementasi peraturan perundang undangan pep javana mann pee mere), mooredisediakan penggandaan kelurahan ang disediakan ann perundang undangan kelurahan perundang undangan yang disediakan ena kelurahan disediakan konsultasi skpd kelurahan ang difasilitasirender penanda perang daerah menunjang urea pemanah aah paman main lee merona) meoooooefeldspar kecamatan bantu, kecamatan agak, kecamatan sumbermanjing wetan): tanah liat kecamatan sumberpucung, kecamatan agak, kecamatan bantu, kecamatan sampit, kecamatan turen, kecamatan lawang, kecamatan sumbermanjing wetan), kaolin kecamatan kalibaru, kecamatan agak, kecamatan sumbermanjing wetan, kecamatan sampit), pasir kuarsa kecamatan kalibaru, tirtoyudo, sampit, ampelgading): bentonit kecamatan sumbermanjing wetan, kecamatan agak, kecamatan donomulyo, kecamatan tirtoyudo, kecamatan bantu): phyrophilit kecamatan sumbermanjing wetan, kecamatan bantu, kecamatan ampelgading)) zeolit kecamatan sumbermanjing wetan), oker kecamatan sampit), teki kecamatan tirtoyudo, sumbermanjing wetan): andesit kecamatan karangploso, kecamatan sampit, kecamatan tainan, kecamatan lawang, kecamatan singosari, kecamatan ampelgading, kecamatan tirtoyudo), pasir kecamatan pajak, ampelgading, kesamben, sampit, turen), gamping kecamatan kalibaru, kecamatan agak, kecamatan sumbermanjing wetan, kecamatan bantu, kecamatan gedangan, kecamatan donomulyo), dan marmer kecamatan kalibaru, kecamatan sampit, kecamatan sumbermanjing wetan desa sekarbanyu)). rencana pengelolaan kawasan pertambangan meliputi: wilayah penambangan terbuka dilakukan terhadap potensi tembang yang ada dan terdapat hampir diseluruh wilayah kabupaten malang, aktivitas pertambangan dapat terjadi pada berbagai fungsi kawasan dan penggunaan diatur sesuai aturan yang berlakulakukan penimbunan tanah subur dan atau bahan bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digusurat keluar (buah)lurahan disediakan ajo esjer dan bangunan lainnya kelurahan lainnya yang dipelihara aa8p2 program pengembangan iklim penanaman modal j pemgamanlai merek sos eesoocoong, nasional pma mdn) penetapan kebijakan daerah mengenai kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah regulasi tentang pemberian insentif dokumen pemberian fasilitas insentif dan kelurahan penanaman modal dan kemudahan kemudahan penanaman modal berinvestasi yang disusun nasional (pma mdn) penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen peta potensi dan peluang dokumen kabupaten kota kelurahan investasi yang disusunpemberian insentif penanaman modal dan kemudahan berinvestasi yang disusun ee sy," www kelurahan pamor program promosi penanaman modal |) pemesan data kan pepe pemesan) ee) nasional (pma mdn) pelaksanaan kegiatan promosi penanaman kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan promosi yang dilakukan kali modal daerah kabupaten kota kelurahan ee je aa. kelurahan piket program pelayanan penanaman modal) 9j pebanmemadasatapiat root iki piton) simon) pelayanan terpadu satu pintu pake noh perlahan penamaan can non dengan seat terasa ata pita bidang penanaman mela yang menjadi kemenangan daerah kebapatenf rea miimesonfrinanganomoensnan ooonogn|) o j geiooonooee| layanan perizinan dan nonperizinan penyediaan pelayanan terpadu perizinan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah izin yang diterbitkan izin dan nonperizinan berbasis sistem kelurahan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pemantauan pemenuhan komitmen kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemantauan pemenuhan komitmen izin perizinan dan non perizinan penanaman kelurahan perizinan berusaha bidang pembangunan modal dan perekonomian we , ewe wu, kelurahan penyediaan layanan konsultasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan survey kepuasan dokumen pengelolaan pengaduan masyarakat kelurahingkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan penanaman moda penebah pen kenalan pekan penanaman moda yang meja kewenangan dae dapat prooonoan) meroonoen rupiah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan semua kabupaten kota, semua jumlah pemantauan perusahaan yang kali pelaksanaan penanaman modal kecamatan, semua kelurahan dilaksanakan pelaksanaan penanaman modal kelurahan ang dilaksanakan dak) e lewu, kelurahan yang dilaksanakan dau) koordinasi dan sinkronisasi pengawasan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengawasan pelaksanaan kali pelaksanaan penanaman modal kelurahan penanaman modal yang dilaksanakan dakngawasan pelaksanaan kali kelurahan penanaman modal yang dilaksanakan dau) ben penanaman moda terverifikasi secara online (iso201 (meningkatnya realisasi investasi 587287728925cs ho000000p0| pengolahan, penyajian dan pemanfaatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan kegiatan penanaman dokumen data dan informasi perizinan dan non kelurahan modal yang terverifikasiperusahaan yang perizinan berbasis sistem pelayanan disusun perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik jurusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga ekstasi idmas pepe pat oman ata tam dinas pemuda dan olahragperubahan rkaperangkat daerah mes ora perangkat daerah ben tahunee ii noh jeleee ce. kelurahan dimanfaatkan perangkat daerahwww eewww ae, hwa kelurahan ann kelurahan daerahbee les. kelurahan retribusi daerah age pemasok perangkat daerah keagenan iss andrea aonkan eat menon|, perangkat daerah ann listrik penerangan bangunan kantor kelurahan listrik dan elektronik kantor kelurahan disediakan kelurahan disediakan aanooraoeo7 pemvediwan bahan tarekat prima bahan material yangdisediakan tah kelurahan disediakan per pee eu, konsultasi skpd kelurahan perjalanan dinas luar negesei noh lel mea. kelurahan dalam daerah yang difasilitasi e eee. w kelurahan luar daerah yang difasilitasi kelurahan perangkat daerah nn. janmen bermotor diadakan noor2o7os pengadaan ian meta uso ann diadakan jpn aan apaan yoo pengadaan sarana dan prasarana gedung pemanasan game senen give rw, dan pajak kendaraan kendaraan dinas operasional atau perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan jabatan dalam tahun penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kelurahan dipelihara kelurahan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sarana dan prasarana gedung unit dan bangunan lainnya kelurahan kantor atau bangunembangan kapasitas daya saing kepemudaan persentase penyediaan dan peningkatan man men mis olahraga r1902201 (entire kapasitas kepemudaan sss c25 62s.o0| koordinasi, sinkronisasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemuda yang mengikuti orang penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelurahan peningkatan kapasitas daya saing pemuda daya saing pemuda pelopor pelopor koordinasi, sinkronisasi dan semua kabupaten kota, semua jumlah pemuda yang mengikuti orang penyelenggaraan peningkatan kapasitas kecamatan, semua kelurahan peningkatan kapasitas wira usaha pemula daya saing wira usaha pemula koordinasi, sinkronisasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah database kepemudaan dokumen penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelurahan daya saing pemuda kader kabupaten kota anna enam aia kelurahan luar negeri ieee w kelurahan inti pemuda anti narkoba ceweio jel pemenuhan hak setiap pemuda melalui kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan dokumen perlindungan pemuda, advokasi, akses kelurahan hak setiap pemudakab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan dengan instansi lainnnya dokumen sektor penyelenggaraan pelayanan kelurahan terkait dengan rencana aksi daerah rad kepemudaan melalui implementasi tingkat kabupaten kota rencana aksi daerah rad tingkat kabupaten kota perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemeliharaan rutin pada sarana sarira pemeliharaan, dan pengawasan prasarana kelurahan dan prasarana olahraga stadion dan sarana kepemudaan kab kota kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penyediaan dan peningkatan sarana| sarana olahraga kelurahan dan prasarana kepemudaan dan olahraga kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perencanaan, penyediaan dan sarira kelurahan pemeliharaan kebersihan dan keamanan pemberian penghargaan pemuda dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemuda berprestasi tingkat orang organisasi pemuda yang berjasa dan atau kelurahan kabupaten propinsi nasional berprestasi peningkatan kepemimpinan, kepeloporan jumlah pemuda yang mengikut kegiatan orang dan kesukarelawanan pemuda peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda $$, pasukan pengibar bendera kelurarsentase kapasitas kepemudaan o00, o000| koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan jumlah pemuda yang mengikuti koordinasi orang pemberdayaan pemuda atau organisasi dengan komunitas pemuda, organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan kepemudaan okp), swasta, organisasi fkp, dunia usaha dan instansi lain peningkatan kapasitas pemuda dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemuda dan organisasi orang organisasi kepemudaan kabupaten kota kelurahan kepemudaan yang mengikuti pembinaan okp ewe kelurahan kapasitasnya aaaaaa ea dee goa olahragawan daya saing keolahragaan rh903201rsen are daya saing olahraga too cst koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan semua kabupaten kota, semua jumlah atlet yang dilatih dibina serta atlet pembentukan dan pengembangan pusat kecamatan, semua kelurahan sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh pembinaan dan pelatihan olahraga serta masyarakat dan dunia usahsemua kabupaten kota, semua jumlah atlet yang mengikuti kompetisi atlet pemberdayaan perkumpulan olahraga dan kecamatan, semua kelurahan satuan pendidikan dasar penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah koordinasi, sinkronisasi dan dokumen penyediaan sarana dan prasarana olahraga kelurahan pelaksanaan penyediaan sarana dan kabupaten kotarsentase daya saing olahraga 2ta penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi semua kabupaten kota, semua jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan orang event dan single event tingkat kecamatan, semua kelurahan olahraga multi event dan single event kabupaten kota tingkat kabupaten kota olahraga tingkat kabupaten kota penyelenggaraan kejuaraan daerah partisipasi dan keikutsertaan dalam kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah atlet yang berpartisipasi dan atlet penyelenggaraan kejuaraan kelurahan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan d03203 pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi merentang daya being olahraga woo bee w kelurahan pemusatan latihan daerah, ilmu kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta yang mengikuti pemusatan atlet pengetahuan dan teknologi keolahragaan kelurahan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan sport science) teknologi keolahragaan sport science) berprestasi kabupaten kota kelurahan atlet berprestasi ben nan kabupaten kota kelurahan penghargata dan informasi sektoral olahraga kelurahan dan informasi sektoral olahraga ri903204 pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga semua baya sengokhaa pas cbooo| pso00n| kelurahan kegiatan standarisasi kelurahan keolahragaan peningkatan kerja sama organisasi jumlah cabang olahraga yang cabor keolahragaan kabupaten kota dengan melaksanakan peningkatan kerja sama lembaga terkait organisasi keolahragaan provinsi lembaga terkait keolahragaan berprestasi kelurahan organisasi keolahragaan berprestasi (ra903208 pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi mms sama asoooooo| ciroooooono| penyelenggaraan, pengembangan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah orang yang berpartisipasi dalam orang pemasaran festival dan olahraga rekreasi kelurahan penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi pemberdayaan perkumpulan olahraga semua kabupaten kota, semua jumlah pemberdayaan organisasi rekreasi kecamatan, semua kelurahan perkumpulan organisasi olahraga rekreasi penyediaan, pengembangan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sarana dan prasarana olahraga unit pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan rekreasi olahraga rekreasi pengembangan olahraga wisata, tantangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah orang yang berpartisipasi dalam orang dan petualangan kelurahan pengembangan olahraga tradisional wisata, tantangan dan petualangan pemanfaatan olahraga tradisional dalam kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah orang yang berpartisipasi dalam orang masyarakat kelurahan pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat pilot program pengembangan kapasitas kepramukaan mntembann kapas i hoo atau memo segmen) kepramukaan hs0a201 pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan eamekpstema esooooooo| ssssoooooo| koordinasi dan sinkronisasi penyediaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan koordinasi dan aplikasi data dan informasi kepramukaan berbasis kelurahan sinkronisasi penyediaan data dan informasi elektronik kepramukaan berbasis elektronik maa gomimuanntinsa parah reramoun semukawaran | beam aae aa, it, kepramukaan tingkat daerah kecamatan, semua kelurahan ditingkatkan kapasitasnya pengembangan kapasitas sdm kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan orang kepramukaan tingkat daerah kelurahan pengembangan kapasitas sdm kepramukaan tingkat daerah penyelenggaraan kegiatan kepramukaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pemuda yang mengikuti orang tingkat daerah kelurahan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah ear kepramukaan tingkat daerah kelurahan disediakan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan perencanaan, pengadaan, dokumen pemeliharaan, dan pengawasan prasarana kelurahan pemanfaatan, pemeliharaan, dan dan sarana kepramukaan tingkat daerah pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah pee pre kegiatan kepramukaan kelurahan berpartisipasi kegiatan kepramukaan mann pisan ketalimemasooar kelurahan kegiatan tingkat regional internasional ppo jurusan pemeran biang statistik wwvwvwv ewe tirssssi benar mas mmi comma yeah amr dinas komunikasi dan informatika pageh program penyelenggaraan statistik sektoral panama saamoman nan foot aa) e000000| statistik sektoral penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah kabupaten kota jumlah penyelenggaraan statistik perangkat daerah kapten jason asah meer mem mitos| pembom) koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, semua kabupaten kota, semua jumlah buku data statistik sektoral buku pengolahan, analisis dan diseminasi data kecamatan, semua kelurahan pemerintah kabupaten malang statistik sektoral peningkatan kapasitas sdm pemerintah semua kabupaten kota, semua meningkatnya kualitas data sektoral data sektoral daerah dalam peningkatan mutu statistik kecamatan, semua kelurahan pemerintah kabupaten malang daerah yang terintegrasi kecamatan, semua kelurahan sektoral peningkatan kapasitas kelembagaan semua kabupaten kota, semua jumlah yang menggunakan data statistik sektoral kecamatan, semua kelurahan statistik sektoral dalam renmonev pembangunan kecamatan, semua kelurahan kabupaten malani ti. alel jurusan pemerintahan bidang persandian . ii, o) ) o257. dinas komunikasi dan informatika program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persentase penyelenggaraan persandian men man maan mia daerah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten kota persentase penyelenggaraan persandian penetapan kebijakan tata kelola keamanan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen regulasi yang dibuat dokumen informasi dan jaring komunikasi sandi kecamatan, semua kelurahan pemerintah daerah kabupaten kota pelaksanaan analisis kebutuhan dan semua kabupaten kota, semua jumlah analisis sumberdaya keamanan dokumen pengelolaan sumber daya keamanan kecamatan, semua kelurahan informasi yang dimiliki informasi pemerintah daerah kabupaten kota pelaksanaan keamanan informasi semua kabupaten kota, semua jumlah sosialisasi keamanan informasi kali pemerintahan daerah kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan yang diselenggarakan berbasis elektronik dan non elektronik penyediaan layanan keamanan informasi semua kabupaten kota, semua jumlah layanan keamanan informasikan layanan pemerintah daerah kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan digunakan oleh perangkat daerah penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten kota persentase pola hubungan komunikasi merasionalisasi jaring komunikasi sandi semua kabupaten kota, semua jumlah berita radiogram yang diterima berita pemerintah daerah kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan melalui peralatan persandian jurusan pemerintahan bidang kebudayaan " " mmb fo) ee ? att (oma pinta kerajaan ia, dinas pariwisata dan kebudayaan too dibandingkan dengan jumlah lembaga adat pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten kota jumlah kegiatan pembinaan lembaga kelompok pan kanan tiap week romeo, tv, lembaga, dan pranata adat kelurahan penganutnya pamen program pengembangan kesenian tradisional) saatnya skm dibina kab. malang ang dibina peningkatan pendidikan dan pelatihan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok kesenian yang mengikuti kelompok sumber daya manusia kesenian tradisional kelurahan pelatihan sdm bidang kesenian program pengelolaan permusuhan persentase jumlah koleksi yang jean men man koleksi kepe han ema koleksi museum pelindungan, pengembangan, dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah koleksi yang dilindungi, koleksi pemanfaatan koleksi secara terpadu kelurahan dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu jurusan pemerintahan bidang perpustakaan ii, ve dinas perpustakaan dan kearsipan perpustakaan dengan penduduk pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota jumlah peningkatan kunjungan orang bea kearsipan kabupaten kota pengembangan perpustakaan tingkat kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan pameran sebagai upaya lokasi daerah kabupaten kota kelurahan publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan pembinaan perpustakaan khusus tingkat |jumlah peserta kegiatan supervisi dan lembaga kabupaten kota lomba perpustakaan sekolah, tbm dan lomba bercerita tingkat sd mi peningkatan kapasitas tenaga kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perpustakaan desa kelurahan yang lembaga perpustakaan dan pustakawan tingkat kelurahan dibina sebagai kader pustaka dan peserta daerah kabupaten kota lomba perpustakaan desa kelurahan kecamatan, semua kelurahan ana akan semukatanan jeritan peralatanpam pase ama, pendopo | pustaka kecamatan, semua kelurahan ben kuno yang dilestaripeningkatan peran serta masyarakat dalam semua kabupaten kota, semua pelestarian naskah kuno milik daerah eksemplar penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan kecamatan, semua kelurahan pendaftaran naskah kuno aa urusan pemerintahan bidang kearsipan www iso se0sero| dinas perpustakaan dan kearsipdokumen pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat wattii bee eu, kecamatan, semua kelurahan tahun ue"dokumen pelayanarlee kecamatan, semua kelurahan disediakan eee lee kecamatan, semua kelurahan disediakan eee penggandaan kecamatan, semua kelurahan ang disediakan ema perundang undangan kecamatan, semua kelurahan perundang undangan yang disediakan mena manaturan dan teradministrasi dengan benar atau lapangan kecamatan, semua kelurahan operasional lapangan yangdokumen penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi denaanuhan barang milik dokumen daerah dalam menunjang operasional kantorcamatan, semua kelurahan dipelihara eee (how dan bangunan lainnya kecamatan, semua kelurahan lainnya yang dipelihara program pengelolaan arsip persentasedibuatkan daftar arsip penciptaan dan penggunaan arsip dinamis semua kabupaten kota, semua tersedianya pedoman peraturan tentang peraturan kecamatan, semua kelurahan kearsipan yang telah disahkan menurut perundangan pengawasan arsip dinamis kewenangan banyaknya organisasi perangkat daerah opd kabupaten kota yang telah dilakukan pengawasan kearsipan banyaknya organisasi perangkat daerah opd yang telah dilakukan inventarisasi arsip dinamis pengelolaan arsip statis daerah kabupaten kota jumlah arsip statis yang telah nomor arsip dibuatkan sarana bantu temu balik arsip statis kelurahan diamankan depo arsip dalam sign melalui jika penyediaan informasi, akses dan layanan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah indikator pelayanan informasi opd kearsipan tingkat daerah kabupaten kota kelurahan melalui jika pemberdayaan kapasitas unit kearsipan semua kabupaten kota, semua jumlah organisasi perangkat daerah yang opd dan lembaga kearsipan daerah kecamatan, semua kelurahan telah dilaksanakan pembinaan kearsipan kabupaten kota program perlindungan dan penyelamatan arsip persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawabjumlah penyelamatan arsip perangkat dokumen daerah kabupaten kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa kelurahan pendataan, penyusunan daftar dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis kegiatan penilaian serta penyerahan atau kelurahan pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten kota tan tsi tama rekan mami dinas perikanuisi no lela: tahun w 'w. wi dalam, satu tahun askeuangan akhir tahun skpd tahun disusun sesuai aturjumlah dokumen laporan ketatausahaan dokumen skpd barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar ban kapan ema pama javana aman tienne soorten mirdoobooen|) miiooooooee| perangkat daerah kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan ang disediakan kepegawaian kepegawaian ri, informasi kepegawaian pelaksanaan simpeg pegawai kinerja pegawai pendidikan dan pelatihan pegawailistrik penerangan bangunan kantor penerangan bangunan yang disediakan peta ngapain sate aia ea, pet kantor disediakan kecamatan, semua kelurahan disediakan disediakan penggandaan ang disediakan perundang undangan perundang undangan yang disediakan men ann disediakan konsultasi skpd ang difasilitasi dan mena kecamatan, semua kelurahan perangkat daerah melaksanakan program program dalam rkd tahun yang dituangkan dalam rencana kerj, meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran kapur dan batubara genting, sebab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang golongan atau (migas) dan bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalahsekaligus disertai pengendalian yang ketat, dan seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam. potensi industri kawasan peruntukan industri kabupaten malang akan dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang, dan home industry. kawasan industri yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni kecamatan jabung dengan luas sekitar ha, dan sendangbiru dengan luas total yang menyatu dengan kawasan perkotaan dan kawasan pelabuhan. adapun pengembangan kawasan peruntukan industri kabupaten malang adalah: kawasan industri sendangbiru kecamatan sumbermanjing wetan, kawasan industri jabung, kecamatan jabung, lokasi industri yang sudah berkembang kecamatan singosari, kecamatan lawang, kecamatan karangploso dan kecamatan sampit: industri gula kecamatan bululawang dan kecamatan pakistani, industri strategis gudang senjata pindad kecamatan turen, sershi jel kecamatan, semua kelurahanlose sar perangkat daerah ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber dayasatu tahun ann perlengkapan kantor kantor yang disediakan : . cc. disediakan engga min perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biayakecamatan, semua kelurahan dipelihara dan bangunan lainnyaatah program pengelolaan perikanan tangkap) pena anah pda h oma) kee| perikanan tangkap pan anti mes merebus omemoosa perikanan daya ikan ikan tangkap nelayan kecil jumlah prasarana usaha usaha perikanan unit tangkap pada perairan umum daratan pud) perikanan tangkap nelayan kecil jumlah sarana usaha perikanan tangkap unit pada perairan umum daratan pud) perikanan ben kelurahan diversifikasi usaha aaa a5. kelurahan pengembangan kapasitas nelayan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sarana prasarana pengembangan paket pengembangan kelembagaan nelayan kecil kelurahan usaha nelayan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta bintik sosialisasi orang kelurahan pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta sosialisasi bantuan orang bantuan pembiayaan, kemitraan usaha kelurahan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha ban bean perikanan pelelangan ikan tpi) pelelangan ikan , ' nan perikanan pelayanan penerbitan tanda daftar kapal jumlah tanda daftar kapal perikanan dokumen perikanan berukuran sampai dengan sampai dengan yang diterbitkan peter program pengelolaan perikanan bup aya pesan, po a h aa) kok) perikanan budidaya pen baka jera metan) yee ekonom)) kenoooooe perikanan cpu, ikan kecil pengembangan kapasitas pembudidaynoh alel de iw dud pemberdayaan pembudidaya kecil pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan jumlah peserta bintik sosialisasi orang pengembangan kelembagaan pemudi daya pembentukan dan pengembangan ikan kecil kelembagaan pembudidaya w w luna untuk peningkatan gizi keluarga pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, jumlah peserta sosialisasi bantuan orang bantuan pembiayaan, kemitraan usaha pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya pemberian pendampingan, kemudahan jumlah peserta sosialisasi tentang akses orang akses ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi informasi, serta penyelenggaraan bagi pembudidaya pendidikan dan pelatihan ama perikanan pelayanan penerbitan tanda daftar bagi jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan dokumen pemudi dayan ikan kecil topik) dalam kecil yang diterbitkan satu) daerah kabupaten kota perikanan penyediaan data dan informasi jumlah data dan informasi pembudidayaan dokumen pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah ikan kabupaten kota penyediaan prasarana pembudidayaan ikan jumlah produksi benih ikan upt juta ekor dalam (satu) daerah kabupaten kota perbenihan yu. penjaminan ketersediaan sarana jumlah peserta pembinaan teknis budidaya orang pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah kabupaten kota ww www w perikanan budidaya pengelolaan kesehatan ikan dan jumlah peserta bimbingan teknis kesehatan orang lingkungan budidaya dalam (satu) daerah ikan dan lingkungan kabupaten kota nan pakan ikan pembudidayaan ikan darat dan pembenihan ikan koh pia produksi benih ikan ' ) ) ) | 14677jutaeeor www hh. nan aaa program pengawasan sumber daya kelautan dan cakupan wilayah yang dipantau dari erna bea perikanan pengawasan usaha perikanan tangkap jumlah dokumen laporan pengawasan dokumen wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan usaha perikanan tangkap genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten kota pengawasan usaha perikanan bidang jumlah dokumen laporan pengawasan dokumen pembudidayaan ikan wilayah sungai, usaha perikanan budidaya danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten kota men man nan ikan olahan perikanan penyediaan data dan informasi usaha jumlah dokumen hasil updating data dokumen pemasaran dan pengolahan hasil perikanan pelaku usaha perikanan dan rekomendasi dalam (satu) daerah kabupaten kota usaha bagi pelaku usaha perikanan jumlah peserta pembinaan bintik orang kelembagaan usaha perikanan dan sosialisasi fasilitasi permodalan bagi pelaku usaharsentase peningkatan produksi persen aaa mm pelaksanaan bimbingan dan penerapan jumlah peserta bimbingan teknis mutu dan orang persyaratan atau standar pada usaha pengolahan serta sosialisasi melarikan pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil bean perikanhino jel peningkatan ketersediaan ikan untuk kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan updating harga pasar ikan laporan konsumsi dan usaha pengolahan dalam kelurahan dan laporan kegiatan promosi produk satu) daerah kabupaten kota perikanan e wwe kelurahan pemasaran pemberian fasilitas bagi pelaku usaha jumlah sarana prasarana pengembangan unit perikanan skala mikro dan kecil dalam usaha perikanan skala mikro dan kecil satu) daerah kabupaten kota ga, nwiiiihaagigigagi hw:h#iwt:mwm wear testi idmas era keren ai, dinas pariwisata dan kebudayaingosari, magentakeuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu free ue. wi satu tahun $ www dalam satu tahun were hee asn satu tahun fee . . keuangan akhir tahun skpdkepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi mea kelengkapannyaperaturan perundang undangan administrasi umum perangkat daerah jumlah pelayanan pemenuhan buahkab. malang, singosari, magenta jumlah komponen instalasi buah listrik penerangan bangunan kantor listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan free ee penggandaan ang disediakan yee. kelurahan disediakan konsultasi skpd kelurahan ang unit dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan ewe, ll kelurahan kelurahan diadakan annnngggg aaa lainnya kelurahan yang dibangun penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jumlah penyediaan jasa penunjang rekening operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan eeeunit daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benarinoang dipelihara dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara aan amemanaaa eeeeee , berkembang berkembang kabupaten kota kelurahan dan daerah tujuan wisata pemberdayaan masyarakat dalam kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengembangan desa desa wisata pembinaan pengelolaan destinasi pariwisata kelurahan dan pokdarwis, jumlah kegiatan kabupaten kota pembinaan desa wisata dan pokdarwis penerapan destinasi pariwisata kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengelolaan dan pemeliharaan upt lokasi berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi kelurahan taman wisata air menit pariwisata kabupaten kota kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah terlaksananya fasilitasi, sinergitas, fasilitasi kelurahan upacara adat budaya masyarakat, jumlah terlaksananya penilaian wdi kabupaten malang. jumlah kader pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata program pemasaran pariwisata persentase pemenuhan dukungan dalam rae eeejumlah dukungan dalam menunjang dokumen media promosi, kegiatan pemasaran dan pengembangan pemasaran pariwisata. penguatan promosi melalui media cetak, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah promosi melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya baik dalam kelurahan elektronik dan media lainnya dalam dan dan luar negeri diluar negeri fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran pameran baik dalam dan luar negeri pariwisata kelurahan pariwisata baik didalam maupun luar negeri kabupaten kota sean nanang iemamsasmsnpemaspomaa pemasaran pariwisata kelurahan pengembangan pemasaran pariwisata ekonomi kreatif manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu ahupelaksanaan peningkatan dokumen kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat pengembangan kompetensi sdm pariwisata kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan peningkatan kapasitas dokumen dan ekonomi kreatif tingkat dasar kelurahan sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar peningkatan peran serta masyarakat dalam kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pelaksanaan kegiatan masyarakat dokumen pengembangan kemitraan pariwisata kelurahan dalam pengembangan kemitraan pariwisata aan sumber daya manusia ekonomi kreatif kelurahan ekonomi kreatif rar urusan pemerintahan bidang pertanian keoronino semasa dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan aon, eren dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan program penunjang urusan pemerintahan daerah persentase dokumen perencanaan, daerah yang tepat waktukinerja skpd perangkat daerah kelurahan satu tahun sana apn been kelurahan dalam satu tahun nan anang pan tan leon, pnokeuangan akhir tahun skpd kelurahan tahun disusun sesuai aturw barang milik daerah pada skpd kelurahan rekonsiliasi barang miliknan perangkat daerah kelurahan anpenang dea pemanah ame ena memo) pemompkendaraan dinas jabatan jabatan dalam satudipelihara dan bangunan lainnya kelurahan kantor lainya yang dipelihara program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian persentase penyediaan sarana pendukung usaha tani pertanian perkebunan pengawasan penggunaan sarana pertanian persentase peningkatan produksi, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pengawasan penggunaan sarana pendukung| kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah bantuan alat dan mesin pertanian unit pertanian sesuai dengan komoditas, kelurahan teknologi dan spesifik lokasi urusan bidang urusan pagu indikatif prakiraan maju pemerintah daerah dan program tanpa bun ( ote ukk horror otoruruk omer ooruuk come ai hei sia noh lel dv ve were kelurahan pertanian perkebunan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dukungan sarana dan prasarana unit kelurahan usaha tanipengolahan hasil tanaman pangan eee "he w kelurahan ghp komoditas hortikultura u u kelurahan laboratorium kelurahan perkebunan wj kelurahan komoditas pertanian setiap hari anna aan men kam aia aia ' kelurahan perkebunan anna ana nat berg kelurahan dkk dan kartu tani as. kelurahanrsentase peningkatan produksi, mia misi ben sdg hewan tanaman kelurahmbinaankoordinasi penerima sarana produklaksanaan templatsertifikattemu lapang petani farmer field day tanaman pangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah komoditas pembentukan bpt komoditas kelurahan blok penggandaan mata tempel) yang telah didaftarkan kementerian pertanian kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah komoditas yang difasilitasi untuk komoditas kelurahan pendaftaran varietas hortikultura kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pelaksanaan pelatihan kecamatan kelurahan pengembangan benih sistem kultur jaringan $$. kelurahan perkebunan kelurahan produksi hortikultura unggul daerah aaa. kelurahan produksi perkebunan unggul daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah keikutsertaan promosi hasil kali kelurahan produksi tanaman pangan unggul daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lokasi sosialisasi gemar makan desa kelurahan sayur dan buah untuk anak usia sekolah pra dan mea ben kelurahan komoditas tanaman pangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kajian ilmiah sebagai dasar paket kelurahan pengembangan kawasan pertanibudidaya tanamanngembangan intensifikasi tanaman pangan nan amp pasa pee ai a kelurahan economic resource development) wwwgam. kelurahan diversifikasi tanaman perkebunan kab. malang, semua kecamatan, semua luas pengembangan intensifikasi, kelurahan diversifikasi dan rehabilitasi komoditas hortikultura kelurahan pangan program penyediaan dan pengembangan prasarana persentase penyediaan prasarana pertanian pendukung usaha tani pertanian perkebunan (f4 pengembangan prasarana pertanian persentase peningkatan produksi, aa. koordinasi dan sinkronisasi prasarana kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok tani yang mengikuti oktan pendukung pertanian lainnya kelurahan pelatihan pascapanen komoditas tembakau pee uea cek memiliki padi pembangunan, rehabilitasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pembangunan, rehabilitasi dan paket pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani kelurahan pemeliharaan irigasi air tanah dangkal je. kelurahan pemeliharaan irigasi perpipaan anna sio maman kelurahan pemeliharaan irigasi perlombaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pembangunan, rehabilitasi dan paket kelurahan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani rw, pemeliharaan embung pertanian kelurahan pemeliharaan embung pertanian dea peemgitaman daan una setan enam paint tamat aan pet pemeliharaan jalan usaha tani kelurahan pemeliharaan jalan usaha tani poin dam sean emas aib sean, pen pemeliharaan dam parit kelurahan pemeliharaan dam parit pembangunan, rehabilitasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lahan sawah yang mendapatkan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya kelurahan akses asuransi pertanian program pengendalian dan penanggulangan bencana persentase pengendalian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten kota persentase peningkatan produksi, bea perkebunan pengendalian organisme pengganggu kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah gerakan pengendalian serangan lokasi tumbuhan opt) tanaman pangan, kelurahan opt tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan ewe w kelurahan bts tanaman pangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok tani yang mendapat oktan kelurahan bantuan alat untuk upah komoditas hortikultura pa. kelurahan gerdallatihan pembuatan dan pemanfaatan agennyelenggaraan alpha tanaman perkebunan asean menahan po ai kelurahan alphasosialisasi pengendalian serangan opt tanaman pangan anna pia et, kelurahan tanaman pangan program penyuluhan pertanian persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya unit), jumlah bp3k yang meningkat kapasitasnya pelaksanaan penyuluhan pertanian persentase peningkatan produksi pee tee peningkatan kapasitas kelembagaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah bimbingan teknis peningkatan kecamatan penyuluhan pertanian kecamatan dan kelurahan kapasitas penyuluhan desa www kelurahan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok tani yang mengakses oktan kelurahan permodalan usaha tani melalui program urlanelurahan pendampingan petani w j ee www ge, www . wvj kelurahan penyuluh pertanian petani kecamatan dan desa kelurahan bimbingan teknismbinaan dan pelatihan kelembagaan kelompok tani asosiasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan jumlah ketersediaan bahan operasional bpp prasarana penyuluhan pertanian penunjang penyusunan data kostratani tingkat kecamatan dak non fisik) dinas peternakan dan kesehatan hewajoperangkat daerah bee ee," kelurahan tahun e ge . w t , kelurahan dalam satu tahun penyediaan administrasi pelaksanaan tugas kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam asn kelurahan satu tahun ob)disusun sesuai aturan o oo. ri, keuangan akhir tahun skpd kelurahan tahun disusun sesuai aturan pegal aan perangkat daerahpelatihan sesuai tugas dan fungsi pam u ema mani eren, penbe mana dea tea kelurahan ena nan kelurahan disediakan ea, konsultasi skpd kelurahan 'ang difasilitasi perang pemaabpaemh amon ema merekam) meng) perangkat daerah dea tea ben atau lapangan operasional lapangan yang diadakan ri, kelurahan keke eu. e kantor atau bangunan lainnya kelurahan gedung kantor pemakan param pam ema mani tee merek), (menese. hi. kets jel beerehabilitasi gedung kantor kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah jasa pemeliharaan, biaya unit dan bangunan lainnya kelurahan pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam tahuadakan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas peternakan bea 19o|.telur( ,susu pengawasan mutu benih bibit ternak, kab. malang, semua kecamatan, semua liter bahan pakan pakan tanaman skala kecil kelurahan as, uw kelurahan ternak erp , kelurahan ee se kelurahan haa pan paman iimitsam set) peron mean) (17o1.telur(17o).susu peredaran obat hewan kelurahan shop toko obat hewan kelurahan kesehatan hewan tea $$, kelurahan hewan (17o1.telur(17o).susu pat maan aan jaman jj a a prog dan hpt, bahan pakan pakan kelurahan te ww kelurahan ww kelurahan www kelurahan ah. kelurahan ternak r kelurahan pakan ternak 19o|.telur( ,susu pengadaan benih bibit ternak yang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengadaan bibit domba ekor sumbernya dari daerah kabupaten kota kelurahan lain aan ala kelurahan kelurahan ae www kelurahan ae, www kelurahan et , www kelurahan teh kelurahan es, www d kelurahan $$. kelurahan ternak pepe sediaan pan pengembangan prasarana tenan agamgapetemaan ss, era pertanian pengembangan prasarana peternakan lanang aim et) telecom) 19o|.telur(19o1,susu pan nana tenun gemas juan berkelanjutan lp2b kelurahan kelurahan ae" w kelurahan agribisnis peternakan eep kelurahan media mata. aan sma 19o),telur(17o),susu pemeliharaan rumah potong hewan kelurahan .$5bbp3b kelurahan pembangunan, rehabilitasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah prasarana sarana kelompok jenis pemeliharaan prasarana pertanian lainnya kelurahan kelurahan 19o1 telur( yo1,susu pelestarian dan pemanfaatan wilayah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah bahan dan peralatan pengolahan 8jenis sumber bibit ternak dan rumpun galur kelurahan keju ternak ey. kelurahan ewe w kelurahan hd, kelurahan kelurahan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan persentase pengendalian kesehatan dea bea bia maa determine telur susu pengendalian dan penanggulangan penyakit kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengamatan penyakit ternak kali pen maa tea e aw. ww , kelurahan ae" www kelurahan ae, wati kelurahan hewan untuk petugas dalam (satu) daerah kabupaten kota kelurahan peternakan dan kesehatan hewan e kelurahan ana pan pp, penyakit hewan menular kelurahan tari www kelurahan ge. h|h t w l era kelurahan engga. 117o).telur susu pengawasan atas penerapan persyaratan kab. malang, semua kecamatan, semua pembinaan dan pengawasan kali teknis untuk pemasukan dan atau kelurahan pemasukan pengeluaran ternak dan produk pengeluaran hewan dan produk hewan hewan bnn. 19o|,telur susu ana kelurahan puskesmas sumberpucung w e www www kelurahan puskesmas turen kelurahan puskesmas sumberpucung ee wwe kelurahan puskesmas turen ena peran tata kena masak wetan itn one kiri) keetasne| 19o1 telur( yo1,susu produk hewan kelurahan hewan ben hewan kelurahan et. kelurahan telur leh w kelurahan penjual bah pasar tradisional t kelurahan aam kelurahan usaha untuk mendapatkan nkv era tuju kelurahan susu w w euw kelurahan home industry yang menyebar, dengan beberapa sentra: industri pengolahan tebu dan kelapa kecamatan pakis, pengolahan kopi dan cengkeh kecamatan wazir, pengolahan tebu, kelapa, dan melinjo kecamatan kepanjen, industri warning turen, industri tikar mendong, tampak mendong dan keju kecamatan pajak, serta beberapa industri lainnya. rencana pengelolaan industri antara lain meliputi: kawasan industri yang akan dikembangkan kabupaten malang adalah kecamatan jabung, dengan memanfaatkan rencana jalan tembus singosari jabung pakis. kawasan ini diprediksi akan memiliki tarikan kegiatan lain yang besar sehingga diperlukan penataan kawasan industri secara khusus, kawasan industri yang dikembangkan sendangbiru akan didukung oleh pelabuhan dan permukiman dalam skala besar. secara keseluruhan kawasan ini harus dikelola oleh lembaga secara khusus. kawasan industri sendangbiru beserta pelabuhan diarahkan pada kawasan zona khusus pengembangan, dengan pola sejenis kawasan berikat:,penggunaan metoda atau teknologi ramah lingkungan pada kegiatan industri dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri, penyediaan instalasi pengolahan air limbah ipar) industri dan sanitasi industri secara mandiri, pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan, pengembangan industri atau ijin industri diarahkan pada kawasan industri, pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesad v vv waw kelurahan w je ae, kelurahan pengolahan rph peter persen eee e masyarakat veteriner kelurahan daging e wwe kelurahan susu egg 19o|telur( ,susu eye ri, kesejahteraan hewan kelurahan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peralatan rph jenis hewan sesuai kewenangannya kelurahan same program pertinax usaha pertanian events tan ema perempatan uss 00o0| 21s01s00ng|, 19o|.telur(19o1,susu penilaian kelayakan dan pemberian kab. malang, semua kecamatan, semua pembinaan, penilaian kelayakan dan kali pertimbangan teknis izin usaha pertanian kelurahan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian pe et, era peternakan (17o1.telur(17o).susu pengembangan kapasitas kelembagaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kelompok yang mengikuti orang nn te www kelurahan e www ea, cc . kelurahan penyuluh prasarana penyuluhan pertanian kelurahan program penyuluh peternakan eee kelurahan peternakan sso jurusan pemerintahan bidang perdagangan oo, ben dinas perindustrian dan perdagangan program perizinan dan pendaftaran perusahaan prosentase pelaku usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan perangkat daerah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan jumlah kegiatan sosialisasi fasilitasi kali perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, pemenuhan komitmen perolehan perizinan dan toko swalayan melalui sistem pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko pelayanan perizinan berusaha terintegrasi swalayan melalui sistem pelayanan secara elektronik perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik man aka perdagangan perangkat daerah kelurahan kabupaten malang ben perdagangan kelurahan berjualan a e hl kelurahan pelayanan pasar daerah aan perangkat daerah pembinaan dan pengendalian pengelola kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah sdm pengelola pasar daerah dalam orang hari kali sarana distribusi perdagangan kelurahan pemenuhan aspek pengelolaan pasar daerah pemberdayaan pengelola sarana distribusi jumlah sdm pengelola pasar daerah dan orang hari kali perdagangan resi gudang dalam peningkatan sarana distribusi perdagangan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan prosentase stabilitas harga barang men mia miss perangkat daerah koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan jumlah produsen dan distributor yang kali barang kebutuhan pokok dan barang mengikuti rapat koordinasi ketersediaan penting tingkat agen dan pasar rakyat sembilan bahan pokok dan kebutuhan penting lainnya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan jumlah agen yang mengikuti rapat kali aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan koordinasi ketersediaan sembilan bahan barang penting tingkat agen dan pasar pokok dan kebutuhan penting lainnya rakyshi jel pengendalian ketersediaan barang jumlah kegiatan pengendalian untuk orang hari kali kebutuhan pokok dan barang penting ketersediaan barang kebutuhan pokok dan tingkat agen dan pasar rakyat barang penting lainnya tingkat agen dan pasar rakyat perangkat daerah pemantauan harga dan stok barang jumlah pasar lebaran kegiatan kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu) kabupaten kota. o ai. ih, aamatpas murah kegiatan oo tol pemantauan harga dan stok barang jumlah dokumen laporan pemantauan dokumen kebutuhan pokok dan barang penting pada harga pasar rakyat yang terintegrasi dalam pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan sistem informasi perdagangan pelaksanaan operasi pasar reguler dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler kegiatan pasar khusus yang berdampak dalam kelurahan dan pasar satu) kabupaten kota engga. perangkat daerah pemeriksaan kelengkapan legalitas jumlah dokumen laporan pemeriksaan laporan dokumen perizinan kelengkapan legalitas dokumen perizinan ann bersubsidi pestisida bersubsidi pengawasan penyaluran dan penggunaan jumlah pengawasan penyaluran dan kegiatan pupuk dan pestisida bersubsidi penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi bean ekspor aaoonnoh penyiksaan promosi datang mela pemeran dagang dan mil demang bai produk aktor ungaran yang terdapat pada daerah kabepatenfkaa team anmnisema reg krenooonooee| keanooonooeo| perangkat daerah pembinaan dan pengembangan usaha jumlah pelaksanaan temu usaha bagi kegiatan produk ekspor unggulan kabupaten kota pelaku ekspor (ana panam aoi aneonane date" yoo nasional produk ekspor unggulan internasional (dalam dan luar negeri kelurahan impor program standardisasi dan perlindungan konsumen persentase alat a alat ukur, takar, ena sms lol bertanda tera sah vang berlaku aooenoh peiisansan metal aleph berapa tera tera ang dan bengawan ama mam nina lee serena) groooooeo| perangkat daerah pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan tera dan tera ulang kali tera ulang kelurahan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http) man ann kelurahan as. kelurahan www kepada wtu program penggunaan dan pemasaran produk dalam persentase pelaksanaan promosi angkat kabupaten kota dea dan engan param megah kiamat mem msi moe krodeonoa),) keoooonoen perangkat daerah pelaksanaan promosi penggunaan produk kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pelaksanaan pameran dalam kali dalam negeri tingkat kabupaten kota kelurahan provinsi pemasaran dan peningkatan penggunaan jumlah keikutsertaan pemasaran dan kali produk dalam negeri tingkat peningkatan penggunaan produk dalam kabupaten kota negeri tingkat kabupaten kota perdagangan informasi perdagangan jurusan pemerintahan bidang perindustrian ' tozssitt e. oo dit tests idmas bmdusaun dan eramaganan emak dinas perindustrian dan perdagangan program penunjang urusan pemerintahan daerah presentase pemenuhan dukungan kinerja perangkat daerah dalam satuan neeskpd kinerja skpd perangkat daerah eee kelurahan penghasilan asn yang terbayar asn kelurahan keuangan ket u . keuangan akhir tahun skpd kelurahan prognosis realisasi anggaran kelurahan realisasi anggaran perangkat daerah kelurahan perundang undangan bere ore emakelurahan disediakan penggandaan kelurahan konsultasi skpd kelurahan difasilitasi annegg anndipelihara dan stok serta uji kir kendaraan dinas operasional atau yang diurus lapangan n ge www eee, m kelurahan dua yang dipelihara rutin dan berkalaprogram perencanaan dan pembangunan industri persentase pemenuhan dukungan dalam ahun pea nggggg perangkat daerah industri kabupaten kota kelurahan didata kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen rencana pembangunan dokumen kelurahan industri kabupaten malang epik) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan jumlah kegiatan hasil koordinasi, kegiatan kebijakan percepatan pengembangan, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan kewilayahan industrikab. malang, semua kecamatan, semua jumlah fasilitasi sertifikasi peningkatan unit usaha pembangunan sumber daya industri kelurahan mutu produk kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi kegiatan kelurahan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pelaksanaan pembangunan sarana dan industri prasarana industri koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi kegiatan pemberdayaan industri dan peran serta kelurahan dan pelaksanaan pemberdayaan industri masyarakat dan peran serta masyarakat uu. kelurahan industri bagi masyarakataneka dan desain produhasil pertanian dan kehutananlogam dan kimiesin, alat transportasi, elektronika dan telematikinuman dan tembakauolahan makanan pen peka nana ikona aan izin usaha industri peta ancaman sl) k0) arsip ata industri dalam satu tahursentase pemenuhan layanan internal rana kemenag keane insan tek seeooooeel otemoowa fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan jumlah perusahaan yang mendapatkan perusahaan iui, ipni, uki dan ipni kewenangan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan kabupaten kota dalam sistem informasi iui, ipni, uki dan ipni kewenangan industri nasional sii nas) yang terintegrasi kabupaten kota dalam sistem informasi dengan sistem pelayanan perizinan industri nasional sii nas) yang terintegrasi berusaha terintegrasi secara elektronikkab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan koordinasi dan kegiatan perizinan bidang industri dalam lingkup kelurahan sinkronisasi pengawasan perizinan iui, ipni, uki dan ipni kewenangan bidang industri dalam lingkup iui, ipni, kabupaten kota uki dan ipni kewenangan kabupaten kota berbasis sistem informasi industri nasional situasi| program pengelolaan sistem informasi industri nasional persentase pemenuhan dukungan pengelolaan sistem informasi industri nasional dalam satu tahun ||. ama perangkat daerah fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan jumlah kegiatan fasilitasi input data kegiatan analisis data industri, data kawasan industri kabupaten kota melalui sistem industri serta data lain lingkup informasi industri nasional kabupaten kota melalui sistem informasi industri nasional sii nas) diseminasi, publikasi data informasi dan jumlah sistem aplikasi industri kabupaten unit analisa industri kabupaten kota melalui malang yang terintegrasi dalam sii nas sii nas pemantauan dan evaluasi kepatuhan jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan perusahaan industri dan perusahaan perusahaan industri kabupaten malang kawasan industri lingkup kabupaten kota yang terintegrasi dalam sii nas dalam penyampaian data sii nas lss22 jurusan pemerintahan bidang transmigrasi oiiiciidl,o l0l. best lama memaanarin sau nam dinas tenaga kerja aan transmigrasi dalam satu tahun ( | irs203201 (penataan persebaran penduduk yang berasal dari (satu daerah kabupaten kota bugar keempat mak booooooopo| sooooooono| koordinasi dan sinkronisasi kerjasama kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah lokasi kerjasama disesuaikan lokasi pembangunan transmigrasi yang berasal kelurahan dengan sebaran lokasi yang ditetapkan dari dari (satu) daerah kabupaten kota kementrian pemindahan dan penempatan transmigran kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen monitoring disesuaikan dokumen yang berasal dari (satu) daerah kelurahan dengan lokasi penempatan tahun kabupaten kota sebelumnya kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penempatan transmigrasi kelurahan disesuaikan dengan penetapan kuota dari provinsi paman pena ngamen eren angan antar stem aan, lo, kelurahan kelurahan kegiatan pelatiot. w ' ' jel jgn nntyunvs gws,l l.lil" me iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' sekretariat, kecamatan, semua kelurahan tahun wwwskpd kecamatan, semua kelurahan akuntansi perangkat daerahcamatan, semua kelurahan realisasi anggarapengamanan barang milik daerah skpd jumlah barang milik daerah yang dikuasai unit secara fisik dan teradministratif sesuai aturan daerah skpd milik daerah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, hok barang milik daerah pada skpd pengawasan dan pengendalian bmd pada perangkat daerah tee ue , er barang milik daerah pada skpd barang milik daerah ketatausahaan barang milik daerah pada jumlah barang pada perangkat daerah yang dokumen skpd dikelola dan teradministrasi dengan benar ann dimanfaatkan perangkat daerah perangkat daerah pegawai ang disediakan kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan ang disediakan kepegawaian kepegawano jel informasi kepegawaian pegawai kinerja pegawai memfasilitasi pemulangan pegawai yang meninggal dalam jumlah pemulangan pegawai yang orang melaksanakan tugas meninggal dalam melaksanakan tugas yang memfasilitasi tugasna daa pera daan imam mes ena lee herman) kenoooooenmen disediakan kecamatan, semua kelurahan disediakan seeirororgooo7 penyedia bahan materai ima bahan material yang disediakan sah asa eren bea kecamatan, semua kelurahan disediakan konsultasi skpd kecamatan, semua kelurahan difasilitasi jean ema man perangkat daerah dukungan pelaksanaan sistem |jumlah sistem pemerintahan berbasis aplikasi pemerintahan berbasis elektronik pada elektronik yang dibangun skpd perangkat daerah pengadaan kendaraan perorangan dinas |jumlah kendaraan dinas perorangan atau unit atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan yang diadakan atau lapangan operasional lapangan yang diadakan bermotor diadakan irororgoros ( pengagaanesr ana ono diadakan robot207. pengadaan aset tak bertujuan ima aset tak berupa yang diadakan l00.o00000. lainnya dibanguatau bangunan lainnya yang lainnya diadakan pemakan ban param pam u ema maen merekam),) moo perangkat daerahtere ri, perlengkapan kantor kantor yang disediaka . tam aan esa rea baleangkutan pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor darat tak bermotor dalam tahun w ee eu, kecamatan, semua kelurahan dipelihara keke .erangkat daerah em daerah dan wakil kepala daerah daerah dan wakil kepala daerah penyediaan pakaian dinas dan atribut tersedianya pakaian dinas dan atribut still kelengkapan kepala daerah dan wakil kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala kepala daerah daerah daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah penyediaan dana penunjang operasional tersedianya penunjang operasional kepala bulan kepala daerah dan wakil kepala daerah daerah dan wakil kepala daerah perangkat daerah eee , fu, kepala daerah kecamatan, semua kelurahan bupati wakil kepala daerah kecamatan, semua kelurahan wakil bupati bee te. sekretariat daerah kecamatan, semua kelurahan sekda kas raj perangkat daerah jabatan kecamatan, semua kelurahan daerah s kecamatan, semua kelurahan laksana kecamatan, semua kelurahan birokrasi kecamatan, semua kelurahan birokrasi perangkat daerah monitoring, evaluasi dan pengendalian semua kabupaten kota, semua jumlah yang menyusun dokumen kualitas pelayanan publik dan tata laksana kecamatan, semua kelurahan pelayanan publik dan tata laksana sp,skm,sop) semua kabupaten kota, semua nilai minimal indeks penyelenggaraan indeks kecamatan, semua kelurahan pelayanan publik untuk unit penyelenggara pelayanan publik kabupaten malang eri, kinerja pemerintah daerah kecamatan, semua kelurahan nilai sakit minimal aan perangkat daerah ee eee ie, ui, kecamatan, semua kelurahan terpenuhi kecamatan, semua kelurahan terpenuhi kecamatan, semua kelurahan pimpinan yang terpenuh aeaaann program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat administrasi tata pemerintahan persentase kebijakan daerah bidang ang dilaksanakan kecamatan, semua kelurahan administrasi pemerintahan kecamatan, semua kelurahan administrasi kewilayahan ben kecamatan, semua kelurahan otonomi daerah pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat persentase kebijakan daerah bidang kecamatan, semua kelurahan bina mental spiritusosial| kecamatan, semua kelurahan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosikecamatan, semua kelurahan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat masyarakat fasilitasi dan koordinasi hukum persentase kebijakan daerah bidang ang dilaksanakan daerah kecamatan, semua kelurahan kecamatan, semua kelurahan eee uan kecamatan, semua kelurahan dilaksanakan pendokumentasian produk hukum dan semua kabupaten kota, semua jumlah produk hukum yang dipublikasikan produk hukum pengelolaan informasi hukum kecamatan, semua kelurahan dan upload melalui website fasilitasi kerjasama daerah persentase kebijakan daerah bidang pe ang dilaksanakan fasilitasi kerja sama dalam negeri semua kabupaten kota, semua jumlah permohonan kerjasama dalam naskah kecamatan, semua kelurahan negeri yang memfasilitasi menjadi naskah kerjasama fasilitasi kerja sama luar negeri jumlah permohonan kerjasama luar negeri naskah yang memfasilitasi menjadi naskah kerjasama kerjasama tahun lalu program perekonomian dan pembangunan persentase bahan perumusan, lol perekonomian dan pembangunan pelaksanaan kebijakan perekonomian persentase kebijakan daerah bidang sae dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen laporan koordinasi, dokumen evaluasi kebijakan pengelolaan bumi dan kecamatan, semua kelurahan sinkronisasi dan evaluasi kebijakan blue pengelolaan bumi dan blue kecamatan, semua kelurahan distribusi perekonomian semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen laporan pengendalian dan dokumen kecamatan, semua kelurahan distribusi perekonomian kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal mikro kecil kecamatan, semua kelurahan pengawasan ekonomi mikro kecil pelaksanaan administrasi pembangunan persentase kebijakan daerah bidang iin param anna aang date pembangunan program pembangunan pembangunan program pembangunan pengelolaan evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen pengelolaan evaluasi dan dokumen pelaksanaan pembangunan pelaporan pelaksanaan pembangunan pengelolaan pengadaan barang dan jasa persentase kebijakan daerah bidang sos am kecamatan, semua kelurahan ena elektronik kecamatan, semua kelurahan dan jasa kecamatan, semua kelurahan barang jasa yang ter jeli pemantauan kebijakan sumber daya alam persentase kebijakan daerah bidang dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi semua kabupaten kota, semua |jumlah dokumen laporan koordinasi, dokumen kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, kecamatan, semua kelurahan sinkronisasi dan evaluasi kegiatan dan perikanan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dbhcht)ngumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegalmberian blt kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok semua kabupaten kota, semua tersusunnya bahan evaluasi kebijakan dokumen kecamatan, semua kelurahan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi semua kabupaten kota, semua tersusunnya bahan evaluasi kebijakan dokumen kebijakan pertambangan dan lingkungan kecamatan, semua kelurahan pertambangan dan lingkungan hidup hidup man kebijakan energi dan air kecamatan, semua kelurahan energi dan air rog sekretariat dprd uu www stage ses sekretariat dprdmaperubahan rencana kerja yperubahan rka skpd dokumen skpd kelurahan disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu ke uea rwcapaian kinerja dan dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kelurahan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah kinerja skpd map kenangan peagapaemh mama eat tmn tea perangkat daerah bee ue, "tu kelurahan tahun a58 kelurahan dalam satu tahun beasemester yang bulanan triwulanan semester skpd disusun prognosis realisasi anggaran dae dea pam ame emt kuno knowrencana pemeliharaan barang milik daerah ogoreoaoe pemamamanbamamebashsked uu uu,dokumen skpd kelurahan dikelola dan teradministrasi dengan benabg perangkat daerah pegawai ang disediakan naa an, kelengkapannya kelurahan yang disediakan kepegawaian kelurahan kepegawaian ket wr, informasi kepegawaian kecamatan, semua kelurahan pegawai kecamatan, semua kelurahanorang berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, semua kelurahan pendidikperangkat daerah listrik penerangan bangunan kantor kecamatan, semua kelurahan penerangan bangunan yang disediakan kantor kecamatan, semua kelurahan disediakan kecamatan, semua kelurahan kecamatan, semua kelurahan disediakan eee penggandaan kecamatan, semua kelurahan ang disediakan pete perundang undangan kecamatan, semua kelurahan perundang undangan yang disediakan maa teeggkecamatan, semua kelurahan kecamatan, semua kelurahan diadakan perangkat daerah eeerlengkapan kantor kecamatan, semua kelurahan kantor yang disediakan kecamatan, semua kelurahan disediakan perang ban pemuatan parah jeram oem tee keerom) otnomosperorangan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam jabatan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas operasional dan lapangan lapangan dalam tahun kecamatan, semua kelurahan ann kecamatan, semua kelurahan dipelihara pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan ukm, dan penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi. potensi pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana mengacu pada rencana induk pembangunan kepariwisataan ripparkab) meliputi: pembangunan dpk destinasi pariwisata kabupaten),pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten, meliputi: pasar wisatawan, citra pariwisata: kemitraan pemasaran pariwisata, dan promosi pariwisatatanggung jawab terhadap lingkungan pembangunan kelembagaan kepariwisataan kabupaten, meliputi: penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sdm pariwisata, dan penelitian bidang pariwisata. dalam pengembangan potensi pariwisata kabupaten malang dapat dipetakan kewilayahan destinasi pariwisata kabupaten malang dpk) dimaksud terdiri (enam) kewilayahan dan terdiri dari (dua puluh dua) kawasan strategis pariwisata kabupaten kpk) yaitu:sia jalidandan bangunan lainnya yang bangunan lainnya dipelihara perangkat daerah penyelenggaraan administrasi keuangan semua kabupaten kota, semua jumlah pimpinan dan anggota dprd yang orang dprd kecamatan, semua kelurahan menerima gaji dan tunjangan dalam tahun penyediaan pakaian dinas dan atribut semua kabupaten kota, semua jumlah pakaian dinas dan atribut untuk stel dprd kecamatan, semua kelurahan pimpinan dan anggota dprd yang disediakan eee eu. kecamatan, semua kelurahan melaksanakan medical check perangkat daerah pam kecamatan sant ketaatan loh beriman ttm dprd kecamatan, semua kelurahan yang dilaksanakan ena kecamatan, semua kelurahan ang dilaksanakan ue" dprd kecamatan, semua kelurahan dprd yang difasilitasi program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd persentase pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd dalam satu ahun pembentukan peraturan daerah dan peraturan dprd persentase pelayanan dalam rangka anggota dprd pembentukan peraturan daerah kecamatan, semua kelurahan dilaksanakan kecamatan, semua kelurahan undangan kecamatan, semua kelurahan ang dilaksanakan fasilitasi penyusunan semua kabupaten kota, semua jumlah naskah akademik yang difasilitasi dokumen penjelasan keterangan dan atau naskah kecamatan, semua kelurahan akademik kecamatan, semua kelurahan pembahasan kebijakan anggaran persentase pelayanan dalam rangka izares anggota dprd eee le kecamatan, semua kelurahan dibahas eee ieee perubahan pas kecamatan, semua kelurahan perubahan pas yang dibahas e 5gae kecamatan, semua kelurahan kecamatan, semua kelurahan dibahas see kecamatan, semua kelurahan semester yang dibahas man ema kecamatan, semua kelurahan apbd yang dibahas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan persentase pelayanan dalam rangka anggota dprdmerintahan dan hukum kecamatan, semua kelurahan bidang pemerintahan dan hukuminfrastruktur kecamatan, semua kelurahan bidang infrastrukturkesejahteraan rakyat kecamatan, semua kelurahan bidang kesejahteraan rakyatrekonomian kecamatan, semua kelurahan bidang perekonomian yang dilaksanakan pengawasan tindak lanjut hasil semua kabupaten kota, semua jumlah rapat rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan kecamatan, semua kelurahan pemeriksaan laporan keuangan oleh bpk pemeriksa keuangan ang dilaksanakan pembahasan laporan keterangan semua kabupaten kota, semua jumlah rapat rapat tindak lanjut hasil pertanggungjawaban kepala daerah kecamatan, semua kelurahan pemeriksaan laporan keuangan oleh bpk ang dilaksanakanexa hi. sio jeli peningkatan kapasitas dprd persentase pelayanan dalam rangka anggota dprd . kecamatan, semua kelurahan pimpinan dan anggota dprd kecamatan, semua kelurahan pimpinan dan anggota dprd eee kecamatan, semua kelurahan ang difasilitasi kecamatan, semua kelurahan disediakan men mena kecamatan, semua kelurahan penyelenggaraan hubungan masyarakat semua kabupaten kota, semua jumlah pengaduan masyarakat yang kecamatan, semua kelurahan difasilitasi, jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan dprd eee kecamatan, semua kelurahan disusun penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat persentase pelayanan dalam rangka anggota dprd kecamatan, semua kelurahan anggota dprd kecamatan, semua kelurahan dprd yang disusun kecamatan, semua kelurahan anggota dprd pelaksanaan dan pengawasan kode etik dprd persentase pelayanan dalam rangka ira anggota dprd eu, kecamatan, semua kelurahan disusun ss." kecamatan, semua kelurahan dilaksanakan fasilitasi tugas dprd persentase pelayanan dalam rangka anggota dprd koordinasi dan konsultasi pelaksanaan semua kabupaten kota, semua jumlah koordinasi dan konsultasi hok tugas dprd kecamatan, semua kelurahan pelaksanaan tugas dprd baik dalam daerah maupun luar daerah yang dilaksanakan ben kecamatan, semua kelurahan musyawarah kecamatan, semua kelurahan ang dilaksanakan kecamatan, semua kelurahan dilaksanakan eee kecamatan, semua kelurahan difasilitasi perencanaan uju jjojojojojojojoojojoojohoojojohohohohohouyfo iitiiseorso| arise020| badan perencanaan pembangunan daerah program penunjang urusan pemerintahan daerah persentase pemenuhan dukungan men miaenanda pan perma pam depan pelem osm term per(dokumen)ketentuan dan tepat waktu dokumen)dokumen) koordinasi dan penyusunan dpa skpd kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen dpa skpd disusun dokumen kelurahan sesuai ketentuan dan tepat waktu dokumen)dokumen)daerah kinerja skpd dokumen) bes ember kelurahan kinerja perangkat daerah (dokumenbale tem perangkat daerah kelurahan tunjangbulanan triwulanan semester skpdhokben konsultasi skpd kelurahanrrsst air dan listrik kelurahan bersih, telekomunikasi dan internet le. rw perlengkapan kantor kelurahan kantor yang disediakan kelurahan disediakan pena melawan perang daerah penuaan urutan pemerataan batan imam enn tee merona) mooooooeben kelurahan kelurahan dipelihara rek ri,mbangunan daerah pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang undangan w wwe uu pembangunan daerah penyusunan perencanaan dan pendanaananalisis kondisi daerah, permasalahan, dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen rumusan permasalahan dokumen isu strategis pembangunan daerah kelurahan dan isu strategis pembangunan daerah koordinasi penelaahan dokumen kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen rumusan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kelurahan program dan kerangka pendanaan dokumen kebijakan lainnya dokumen perencanaan pembangunan daerah ke eee skpd lintas skpd kelurahan forum perangkat daerah terealisasi kelurahan musrenbang rkd penyiapan bahan koordinasi musrenbang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen rumusan dokumen kecamatan kelurahan program kegiatan sub kegiatan musrenbang rkd kecamatan koordinasi penyusunan dan penetapan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen perencanaan dokumen dokumen perencanaan pembangunan kelurahan pembangunan daerah yang disusu. jel analisis data dan informasi perencanaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen data dan informasi dokumen pembangunan daerah kelurahan perencanaan pembangunan daerah yang disusun pembinaan dan pemanfaatan data dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen data dan informasi dokumen informasi perencanaan pembangunan skpd kelurahan perencanaan perangkat daerah kabupaten kota kelurahan daerah yang disusun nan prioritas koordinasi pengendalian perencanaan dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan pengendalian perencanaan laporan pelaksanaan pembangunan daerah kelurahan perangkat daerah kabupaten kota monitoring, evaluasi dan penyusunan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan evaluasi pelaksanaan laporan laporan berkala pelaksanaan pembangunan kelurahan perencanaan pembangunan daerah daerah program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan persentase kesesuaian senja terhadap pembangunan daerah rkd bidang infrastruktur dan kewilayahan persentase kesesuaian senja terhadap ae . pembangunan manusia persentase kesesuaian senja terhadap rkd bidang perekonomian dan sda sumber daya alam) koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusiaerintahan pemerintahan ipjp, rpm dan rkd) lingkup pemerintaherintahan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan lingkup pemerintaherintahan pemerintahan lingkup pemerintaherintahan pembangunan daerah bidang pemerintahan lingkup pemerintahbangunan pembangunan manusia ipjp, rpm manusia lingkup kesejahteraan rakyat) dan rkdmbangunan manusia lingkup pembangunan manusiabangunan manusia pembangunan perangkat daerah bidangperangkat daerah bidang pembangunan manusia lingkup pembangunan manusiabangunan manusiambangunan manusia lingkup pembangunan manusiabangunan manusia pembangunan daerah bidang pembangunan manusia lingkup kesejahteraan rakyat) urusan bidang urusan pagu indikatif prakiraan maju perintah(der aidan er ram rp.) rp.) berikatan aeupikeotatan book marker kuru o o ) | ) karier oo ) oo o)o | tar gro ai sih sei shi noh lelmbangunan manusia lingkup pembangunan manusia) koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sda sumber daya alam)rekonomian perekonomian ipjp, rpm dan rkd)asistensi dokumen kelurahanrekonomian pembangunan daerah bidangsda lingkup sda (ipjp, rpm dan rkd) pertanian, peternakan, perikanan dan pasda sda lingkup pertanian, peternakan, perikanan dan pasda sda lingkup pertanian, peternakan, perikanan dan pasda pembangunan daerah bidang sda lingkup pertanian, peternakan, perikanan dan pangan) koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahanhellinfrastruktur infrastruktur ipjp, rpm dan rkd) lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubuinfrastruktur infrastruktur lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubukewilayahan kewilayahan ipjp, rpm dan rkd)kewilayahankewilayahan lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup) ke tme mistar pens iman kuman met parah saman semak badan keuangan dan aseee uma rara perangkat daerah bea kelurahan tunjanga jawaban kegiatan tee kanke uepemanfaatan barang milik daerah skpd kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen laporan ketatausahaan dokumen kelurahan barang milik daerah yang dikelola dan administrasi dengan benar binaan pan keperawatan erat pasa jaan ena lee keninnoe) kencooooemonitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah jumlah dokumen evaluasi dan dokumen pegawai kelurahan penilaian kinerja pegawaihasil koordinasi dan pelaksanaan simpege nnn ngggggggggta, kelurahan kecamatan, semua kelurahan disediakan konsultasi skpdeeeeggii, perlengkapan kantor kelurahan kantor yang disediakan kelurahan disediakan perang pemanah asas naa bem |oo kerang, mean,lee"atau bangunan lainnya yang bangunan lainnya dipelihara program pengelolaan keuangan daerah presentase keuangan daerah yang dikelola sesuai standart akuntansi pemerintah sapi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah index pengelolaan keuangan dan aset lapan penanaman rene kaga parah amoseenimn naa seret ten dna naa disusun ann kua dan perubahan pas kelurahan pas yang disusun skpd kelurahanevaluasi dan dilakukan pendampingan skpd dievaluasidpa skpd dokumen perubahan dpa skpd kelurahan yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan koordinasi dan penyusunan peraturan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perda dan perlu apbd sesuai dokumen daerah tentang apbd dan peraturan kepala kelurahan kriteria dan tepat waktu daerah tentang penjabaran apbd koordinasi dan penyusunan peraturan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perda perubahan dan perlu dokumen daerah tentang perubahan apbd dan kelurahan perubahan apbd sesuai kriteria dan tepat peraturan kepala daerah tentang waktu penjabaran perubahan apbd kebijakan bidang anggaran kelurahan anggaran kas pers, pendapatan kelurahan ang dijel daerah kelurahan ang disusun ju, pembiayaan kelurahan ang disusun pembinaan penganggaran daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta kegiatan pembinaan orang pemerintah kabupaten kota kelurahan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten kota bea peng pendataan pam session tema sipoesooa) iran daerah kelurahan pengelolaan sisa lebih perhitungan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pengelolaan sisa lebih perhitungan dokumen anggaran tahun sebelumnya kelurahan anggaran tahun sebelumnya penerbitan anggaran kas dan spd kecamatan, semua kelurahan diterbitkan kelurahan pembiayaan daerah yang disusun koordinasi, fasilitasi, asistensi, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pelaporan dana transfer yang dokumen sinkronisasi, supervisi, monitoring dan kelurahan dilaksanakkab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan penerimaan dan dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas kelurahan pengeluaran kas yang susun.kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah rekonsiliasi data skpd yang dokumen pengeluaran kas serta pemungutan dan kelurahan disusun pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait penyusunan petunjuk teknis administrasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah petunjuk teknis administrasi buku keuangan yang berkaitan dengan kelurahan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penerimaan dan pengeluaran kas serta ketatausahaan dan pertanggungjawaban ketatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan sub kegiatan pembinaan ketatausahaan keuangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peserta pembinaan ketatausahaan orang pemerintah kabupaten kota kelurahan keuangan pemerintah kabupaten kota perak pena pendanaan penata papan kemamgaa pasangan keren tot stay skor daerah rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan rekonsiliasi data keuangan dokumen ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, kelurahan skpd pendapatan dan beban koordinasi penyusunan laporan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan keuangan, bulanan, dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kelurahan semester dan semester bulanan, triwulanan dan semester konsolidasi laporan keuangan skpd, blue kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan keuangan pemerintah dokumen dan laporan keuangan pemerintah daerah kelurahan daerah koordinasi dan penyusunan rancangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah perda pertanggungjawaban apbd dokumen peraturan daerah tentang kelurahan dan perlu penjabaran pertanggungjawaban pertanggungjawaban pelaksanaan apbd apbd yang disusunkab. malang, semua kecamatan, semua jumlah ttir yang terselesaikan dokumen tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kelurahan khususnya dalam penerbitan bupati kerugian daerah pembebanan, pelunasan maupun penghapusan penyusunan kebijakan dan panduan teknis kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kebijakan dan panduan teknis dokumen operasional penyelenggaraan akuntansi kelurahan operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah pemerintah daerah yang disusun penyusunan sistem dan prosedur kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah buku sistem dan prosedur dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan kelurahan pengelolaan keuangan yang disusun pemerintah daerah penenang tea kerana pengaman kecaman daan akan ingat semen) mensen daerah aaa kelurahan disusun ngan aan nam poo ap, pera, bantuan keuangan kelurahan pena ann ana patah pa), penta, kelurahan dikelola dengan baik kes kabupaten kota kelurahan dpk wilayah bromo tengger semeru dan sekitarnya, terdiri atas (tujuh) kawasan strategis pariwisata kabupaten kpk ngada dan sekitarnya, kpk menit dan sekitarnya, kpk tumpang dan sekitarnya, kpk taji dan sekitarnya, kpk poncokusumo dan sekitarnya, kpk coba sewu dan sekitarnya, dan kpk boonpring dan sekitarnya. dpk wilayah pun dan sekitarnya, terdiri atas (tiga) kawasan strategis pariwisata kabupaten kpk pun kidul dan sekitarnya, kpk gantang dan sekitarnya, dan kpk kasembon dan sekitarnya. dpk wilayah gunung kawi dan sekitarnya, terdiri atas (dua) kawasan strategis pariwisata kabupaten kpk gunung kawi dan sekitarnya, dan kpk sengkang dan sekitarnya. dpk wilayah singosari dan sekitarnya, terdiri atas (tiga) kawasan strategis pariwisata kabupaten kpk singosari dan sekitarnya, kpk lawang dan sekitarnya, dan kpk kebun teh wonosari dan sekitarnya. dpk wilayah pantai malang selatan dan sekitarnya terdiri atas (empat) kawasan strategis pariwisata kabupaten kpk balekambang dan sekitarnya, kpk ngliyep dan sekitarnya, kpk lenggoksono dan sekitarnya, dan kpk karangkates dan sekitarnya. dpk wilayah kepanjen dan sekitarnya terdiri atas (tiga) kawasan strategis pariwisata kabupaten kpk kepanjen kota dan sekitarnya, kpk pakistani dan sekitarnya, dan kpk turen dan sekitarnya. adapun dalam pembangunan dpk dan kpk dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki: komponen destinasi pariwisata yang siap untuk dikembang. aan oat oma daerah ym www ef. keuangan daerah kelurahan keuangan daerah peter program pengelolaan barang milk daerah atasnya sam), trm| dikelola dengan baik pesan oi eer| ae, rw kelurahan satuan barang yang disusun penyusunan standar barang milik daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen smd dan skuad yang dokumen dan standar kebutuhan barang milik kelurahan disusun daerah barang milik daerah kelurahan tersusun penyusunan kebijakan pengelolaan barang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah peraturan bupati terkait dokumen milik daerah kelurahan mekanisme pengelolaan bmd yang tersusun ketatausahaan barang milik daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen pencatatan barang milik dokumen kelurahan daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan baik dan benar kelurahan terlaksana pee eh" kelurahan penilaian barang milik daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen hasil penilaian bmd dokumen kelurahan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan bmd pengawasan dan pengendalian pengelolaan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen pengawasan dan dokumen barang milik daerah kelurahan pengendalian pengelolaan barang milik daerah optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen administrasi dokumen pemindahtanganan, pemusnahan, dan kelurahan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan barang milik daerah pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah rekonsiliasi dalam rangka penyusunan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen penyusunan hasil dokumen laporan barang milik daerah kelurahan rekonsiliasi laporan barang milik daerah dan kelurahan barang milik daerah pembinaan pengelolaan barang milik kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen pembinaan pengelolaan dokumen daerah pemerintah kabupaten kota kelurahan barang milik daerah pemerintah daerah badan pendapatancana strategis dan atau rencana kerja yang pan aan temamunbemunwaran pena sg, kecamatan, semua kelurahan tahun ue , cew www kecamatan, semua kelurahan dalam satu tahun asn kelurahan satu tahun ob) ann skpd kelurahan akuntansinoh alelmbinaan, pengawasan, dan pengendalian semua kabupaten kota, semua jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, hok barang milik daerah pada skpd kecamatan, semua kelurahan pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah perangkat daerah perencanaan pengelolaan retribusi daerah semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen laporan hasil pendataan dokumen kecamatan, semua kelurahan penyusunan target retribusi daerah semua kabupaten kota, semua jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah aplikasi kecamatan, semua kelurahan yang dibangun dan dikembangkan analisa dan pengembangan retribusi semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen rancangan kebijakan dan dokumen daerah, serta penyusunan kebijakan kecamatan, semua kelurahan regulasi retribusi daerah yang disusun retribusi daerah nomer anna stan kecamatan, semua kelurahan yang disusun penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen hasil kegiatan sosialisasi dokumen retribusi daerah kecamatan, semua kelurahan penyuluhan dilaksanakan ben ann daerah kecamatan, semua kelurahan terdaftar wati kecamatan, semua kelurahan eee, kecamatan, semua kelurahan daerah eee see kecamatan, semua kelurahan penetapan wajib retribusi daerah semua kabupaten kota, semua jumlah penghitungan penetapan penerbitan skr kecamatan, semuaperangkat daerah kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan ang disediakan kepegawaian kecamatan, semua kelurahan kepegawaian pegawai kecamatan, semuacamatan, semua kelurahan disediakan penggandaan kelurahan yang disediakan pee perundang undangan kelurahan perundang undangan yang disediakan kecamatan, semua kelurahan kelurahan disediakan konsultasi skpd kelurahan dinas dalam daerah w ge.perang pemaahpaemh ame kota merek emo perangkat daerah were atau lapangan kecamatan, semua kelurahan operasional lapangan yang diadakan mep, kelurahanee anah samaran oom pemko o mgri baba perang ban pemantapan jerman mani merek, merane aan a aan kelurahan dipelihara dan bangunan lainnya kelurahan lainnya yang dipelihara peter program pengelolaan pendapatan daerah' kam h salaam| tema realisasi target) senen dengan pena pena daan. iritppsant ama kenang dera sektor pad yang optimal perencanaan pengelolaan pajak daerah jumlah dokumen data target proyeksi dokumen pendapatan sektor pajak daerah yang disusun analisa dan pengembangan pajak daerah, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen pengembangan potensi dokumen serta penyusunan kebijakan pajak daerah. kelurahan pajak dan dokumen perda perlu pks ang disusun penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen sosialisasi penyuluhan dokumen pajak daerah kecamatan, semua kelurahan pajak daerah dan dokumen skm yang disusun. pea ietamtandamtnketsaran loh kamen nan tema pengelolaan pajak daerah kecamatan, semua kelurahan spot pbb p2 yang dicetak inn aur aaa. kecamatan, semua kelurahan dipelihara dan dikembangkan daerah kelurahan layanan perforasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pendataan objek pajak (yang kelurahan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi) ann basis data pajak daerah kelurahan ang dikelola eee t t kelurahan penilaian pajak bumi dan bangunan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah objek pajak hasil pelaksanaan perdesaan dan perkotaan pbb2) serta bea kelurahan pendataan dan penilaian pbb p2 dan objek perolehan hak atas tanah dan bangunan pajak yang dilakukan pemeliharaan basis bpt) data penetapan wajib pajak daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah penetapan penerbitan dan lembar kelurahan pendistribusian surat ketetapan pajak skp skpd), spp bpt dan spot pbb pan nana panam sea lao kelurahan dikonsultasikan pajak daerah kelurahan diverifikasi penagihan pajak daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi dokumen kelurahan piutang dan tunggakan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan penagihan pajak daerah penyelesaian keberatan pajak daerah kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan dokumen kelurahan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen hasil monitoring dan dokumen pajak daerah kelurahan evaluasi atas penagihan tunggakan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan dokumen pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional pembinaan dan pengawasan pengelolaan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen hasil pelaksanaan dokumen retribusi daerah kecamatan, semua kelurahan pembinaan dan pengawasan retribusi. hi. jewel i:o3 ' |ke waan tite55 . m2. o, dokumen penganggaran,ecamatan, semua kelurahan administrasi kenangan perangkat desah t3seong mesininnkelengkapannyyang disusun sesuai aturan danpena dna teraman semukeianan kia ngan petagapanyag tabah kantor kecamatan, semua kelurahan disediakan kecamatan, semua kelurahan penggandaan kecamatan, semua kelurahan yang disediakan perundang undangan kecamatan, semua kelurahan perundang undangan yang disediakrasi dengan. jel daerah disusun sesuai aturan dan teradministremg program kepegawaian rah )o) o 9j penknkangmerdammamsa loo pengembangan sumber daya manusia (pengadaan, pemberhentian dan informasi keperawatan jojo ereooosooo) koordinasi dan fasilitasi pengadaan pns semua kabupaten kota, semua jumlah asn yang memfasilitasi dalam asn dan ppp kecamatan, semua kelurahan pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai a "wj pemberhentian kecamatan, semua kelurahan aparatur kecamatan, semua kelurahan lembaga profesi asn informasi kepegawaian kecamatan, semua kelurahan dikelola kecamatan, semua kelurahan kepegawaian yang dikelola kepangkatan, dan promosi pena ketamsnsemunsewaran | ang aia aan, tentu, kecamatan, semua kelurahan lee, kecamatan, semua kelurahan pangkat dan kenaikan gaji berkala w eee eee kecamatan, semua kelurahan ujian penyesuaian ijazah pengelolaan promosi asn semua kabupaten kota, semua jumlah asn yang mengikuti pengembangan asn kecamatan, semua kelurahan karier dan promosi jabatan pengembangan kemperenatasn v'. lio e2strata pengelolaan assessment center kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah asn yang mengikuti penilaian asn kelurahan kompetensi dan pengembangan kompetensi pengelolaan pendidikan lanjutan asn kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah asn yang mengikuti diklat asn kelurahan penentangan diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, pelatihan dasar, dan sertifikasi kelurahan kompetensi sos02204 kegiatan dan evaluasi kinda aparat www wnssseoo) sensor pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja semua kabupaten kota, semua jumlah pejabat fungsional yang mengikuti asn aparatur kecamatan, semua kelurahan penilaian dan evaluasi kinerja semua kabupaten kota, semua jumlah pejabat pimpinan tinggi dan pejabat asn kecamatan, semua kelurahan administrasi yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja pegawai kecamatan, semua kelurahan pengelolaan penyelesaian pelanggaran semua kabupaten kota, semua jumlah asn yang mengikuti asn disiplin asn kecamatan, semua kelurahan sosialisasi bintik penanganan pembinaan disiplin, sanksi pelanggaran disiplin, dan pemeriksaan tes narkotika pendidikan dan pelatihan vtvttite i000. pe) stop3 kegagalan dan pengembangan sumber petamimua sama) badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (ra enolat meomiaaraa peranan jo pera pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi teknis jumlah asn yang mengikuti pendidikan asn iman intake man moon lemon penyelenggaraan pengembangan semua kabupaten kota, semua jumlah asn yang mengikuti diklat teknis asn kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan kecamatan, semua kelurahan dan fungsionalii. 8th sio hell ios penelitian dan pengembangan cc. loo) o'o oo) badan penelitian dan pengembanganinformasi penelitian dokumen perangkat daerah kelurahan pengembangan (jurnal,jakstrada, ard)(buku perangkat daerah pee et, kelurahan tunjangan dalam satu tahun bea asn kelurahan keuangan ob)(buku) bulanan triwulanan semester skpd ann perangkat daerah pegawai kecamatan, semua kelurahan orang kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan dinas (orang| berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, semua kelurahan orang bee perundang undangan kecamatan, semua kelurahan orang bnn ann perangkat daerah listrik penerangan bangunan kantor kelurahan dan elektronik kantor kelurahan ame were lee penggandaan kelurahan jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan kab. malang, semua kecamatan, semua (jumlah bahan bacaan dan peraturan 3jenis perundang undangan kelurahan perundang undang yang disediakan (jenis) fasilitasi kunjungan tamu kab. malang, semua kecamatan, semua (jumlah makanan dan minuman harian hok kelurahan pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan hoki) konsultasi skpd kelurahan luar dalam daerah hok) been pee daerah emang ban pemantapan rear pen mena. lee seramket . kantor atau bangunan lainnya kelurahan bebennon penyediaan aan penantang bana pementasan pama depan na. lee sem, perangkat daerah bee . kelurahan buah) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, semua kecamatan, semua |jumlah penyedia listrik,air minum, air bulan air dan listrik kelurahan bersih, telekomunikasi dan internet (bulan) era # kelurahan ggggggggggggggg nnn perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, semua kecamatan, semua (jumlah kendaraan roda empat dan roda dua unit pemeliharaan dan pajak kendaraan kelurahan yang dipelihara rutin dan berkala (unit) perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatanlengkapan gedung kantor yang jenis prasarana pendukung gedung kantoratau kelurahan dipelihara rutin berkala (jenis) bangunan lainnyj aan program penelitian dan pengembangan daerah persentase hasil kegiatan kebimbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemkab malang penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi semua kabupaten kota, semua .jumlah dokumen hasil kegiatan laporan penelitian dan pengembangan bidang kecamatan, semua kelurahan jumlah kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah evaluasi hasil kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen hasil kegiatan dokumen penelitian dan pengembangan bidang kelurahan jumlah kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan penataan kelembagaan desa evaluasi hasil kegiatan w kecamatan, semua kelurahan pengembangan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukpendidikan semua kabupaten kota, semua jumlah usulan judul penelitian dokumen dan kebudayaaariwisata semua kabupaten kota, semua jumlah usulan judul penelitian dokumeesehatan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah usulan judul penelitian dokumebidang ekonomi dan pembangunkoperasi, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah usulan judul penelitian dokumen usaha kecil dan menengahertanian, kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah usulan judul penelitian dokumen perkebunan dan pomunikasi kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah usulan judul penelitian dokumen dan informatikgembangan inovasi dan teknologi, pengembangan, dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah usulan judul penelitian dokumen perekayasaan bidang teknologi dan kelurahan jumlah dokumen hasil kajian inovasiuji coba dan penerapan rancang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah usulan judul penelitian dokumen bangun model replikasi dan invensi kelurahan jumlah dokumen hasil kajian bidang difusi inovasi dan penerapan penelitian kajian studi analisa jumlah teknologi modul terapan jumlah naskah jumlah hasil kegiatan4. jumlah naskah jurnal hasil kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode kab. malang, semua kecamatan, semua |jumlah dokumen roadmap yang dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kelurahan tersusun bersifat inovatifi sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah usulan judul penelitian dokumen kebimblso1 ' jinspektoratdaerah oi, inspektoraterpenuhinya dokumen perencanaan dokumeinerja kelurahan tahun ana asn kelurahan satu tahun eee ue, cod fr, dokumen keuangan kelurahan bulanan, triwulanan, semester yang bulanan triwulanan semester skpd disusun administrasi kepegawaian perangkat daerah terlaksananya pelayanan kepegawaian orang perangkat daerah yang memfasilitasi dalam menunjang kinerja kelengkapannya kelurahan kelengkapannyadengan tugas dan fungsi administrasi umum perangkat daerah terlaksananya pelayanan pemenuhan dokumen bee kantor kelurahan disediakan kelurahan penggandaan kelurahan ang disediakan perundang undangan kelurahan perundang undangan disediakan kelurahan disediakan konsultasi skpd kelurahan ang difasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jumlah penyedia jasa penunjang dokumen maa terbayarkan dalam ahurlengkapan kantor kelurahan kantor yang disediakan kelurahan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhinya barang milik daerah unit aaa. were ang diadakan dalam ahun dan pajak kendaraan kelurahan dua yang dipelihara rutin berkala perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatpendukung gedung kantoratau kelurahan kantor yang dipelihara rutin berkala bangunan lainnya ena pemeriksaan secara tepat waktu yo, lean pen apan pesat siena tekanan peta wisata keenesom) meooooe internaljel pengawasan kinerjapengawasan keuangankelurahan waktu revi laporan keuangan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen lhr keuangan yang dokumen kelurahan disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu pengawasan desaonitoring dan evaluasi tindak lanjut kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah pelaksanaan paparan hasil kegiatan hasil pemeriksaan bpk dan tindak kelurahan lanjut hasil pemeriksaan api ee weh $$, wu kelurahan pemeriksaan bpk e d kelurahan . . . . . kelurahan map nan pena dea pan pemanasan setan peele kermoom| tnemoma dengan tujuan tertentu pengawasan dengan tujuan tertentuen penta perumusan kebijakan, pendampingan pan)o) jebat naam haha kerok, asis evaluasi secara tepat waktu (o| kara peter ear pesan| tes pendampingan dan asistensi pan emas saat an, pemerintahan daerah kelurahan penilaian reformasi birokrasi kelurahan waktu koordinasi, monitoring dan evaluasi serta kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah mcp yang dilaksanakan kegiatan verifikasi pencegahan dan pemberantasan kelurahan korupsi jge w we kelurahan penegakan integritas kelurahan waktu www . kelurahan integritas mr teecamatah uso kecamatan pupu aa. skpd sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, puuuinerja perangkat daerah perangkat daerah aa aaa tunjangan dalam satu tahun nan asn satu tahun (ojunpunperangkat daerah kelengkapannya ang disediakan informasi kepegawaian pelaksanaan simpeg perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, punang disediakan were disediakan pena dea dea tea penggandarangkat daerah perangkat daerah ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, pun dalam satu tahun disediakan daa penantang dea pemanah ame kota senen sen perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, puipelihara dan bangunan lainnya lainnya yangpun, semua kelurahan jumlah dokumen hasil koordinasi sinergi dokumeun, semua kelurahan jumlah dokumen hasilmentah plan una peng langganan ketentraman dan keenan bawa anan satuan portal? pee monodon) mode dalam satu tahun: malang, dan keunggulan daya saing nasional dan internasional, serta memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempatist ehi jel sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, pun, semua kelurahan jumlah dokumen hasil koordinasi yang dokumen republik indonesia, tentara nasional bersinergi dengan kepolisian negara indonesia dan instansi vertikal wilayah republik indonesia, tentara nasional kecamatanpemerintahan umum yang dilaksanakaterbitkan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, pun, semua kelurahan jumlah dokumen hasil fasilitasi, dokumen bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan koordinasi dan pembinaan bintik, kebangsaan dan ketahanan nasionalpemerintahan desa yang dilaksanakan dalam ahun were sean memiliki administrasi yang baik desa administrasi tata pemerintahan desa kecamatan gantan perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, gantangperangkat daerah kemana asn satu tahun (ob) perangkat daerah kelengkapannya ang disediakan berdasarkan tugas dan fungsi dilaksanakan perangkat daerah ke. fee er uu, listrik penerangan bangunan kantor penerangan bangunan yang disediakan men mena kantor disediakan penggandaan ang disediakan perundang undangan ang disediakan disediakan konsultasi skpd ang difasilitasi center penandaan perang daerah menunjang urea perintah parah ema mna tee teen) xenon perangkat daerah pengadaan sarana dan prasarana gedung kab. malang, gantang, semua kelurahan jumlah sarana dan prasarana gedung buah kantor atau bangunan lainnya kantor atau bangunan lainnya yang diadakan pengadaan sarana dan prasarana kab. malang, gantang, semua kelurahan jumlah sarana dan prasarana pendukung buah pendukung gedung kantor atau bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang lainnya diadakan lokennoh penyediaan asn penantang basa pemerintahan parah ama mma lee seronok) sesoonoa perangkat daerah ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, gantaehh no lel dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kab. malang, gantang, semua kelurahan jumlah sarana dan prasarana gedung unit prasarana pendukung gedung kantor atauahun ara naa ema mete uma eea| esa pemerintahan desa koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, gantangkegiatan pemerintahan yang perangkat daerah dan instansi vertikal dilaksanakan terkait koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum persentase peningkatan jumlah koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, gantang, semua kelurahan jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan hok daerah dan atau instansi vertikal yang pelaksanaankegiatan pelayanan umum yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan dilaksanakan prasarana pelayanan umum pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat persentase desa dan kelurahan yang tea aan men pem ejaan yang pan baal amin oto men, keer pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, gantang, semua kelurahan jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan unit terkait dengan kewenangan lain yang pelaksanaankegiatan pelayanan umum yang dilimpahkan dilaksanakan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum persentase kegiatan koordinasi sea men maa min dalam ahun dalam satu tahun sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, gantang, semua kelurahan jumlah koordinasi sinergi dengan hok republik indonesia, tentara nasional kepolisian negara republik indonesia, tentara indonesia dan instansi vertikal wilayah nasional indonesia dan instansi vertikal yang kecamatan dilaksanakan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum persentase penyelenggaraan urusan mana man man men man masi misi dalam ahun penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah persentase penyelenggaraan urusan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, gantangyang dilaksanakmemesan men dalam ahun penentu pena kecaman dan kon las pembinaan pengawasan pemerintahan dea jia ana tee telecom) tengsoe| dalam satu tahun desa ang dilaksanakan waw ,.l ra kecamatan kasemboketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen semua kabupaten kota, semua (s he kelurahanperangkat daerah kinerja skpd ana era u esa saj perangkat daerah kecamatan, semua kelurahan tunjangan dalam satu tahun asn kelurahappp keuangan akhir tahun skpd tahun disusun sesuai aturan perangkat daerah kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan yang disediakan tees) aro perangkat daerah kantor kantor yang disediakan disediakan penggandaan ang disediakan kelurahan disediakan rai konsultasi skpd kelurahan ang difasilitasi perangkat daerah pengadaan sarana dan prasarana gedung kab. malang, kasembon, semua kelurahan |jumlah sarana dan prasarana gedung kantor unit kantor atau bangunan lainnya atau bangunan lain dalam satu tahun egg perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, kasembon, semua kelurahan (jumlah jasa pemeliharaan, biaya unit pemeliharaanemua kecamatan, semua (uea, koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, kasembon, semua kelurahan |ve, pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, kasembokasembouea fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, kasembon, semua kelurahan |jumlah fasilitasi, koordinasimbinaan dan pengawasan pemerintahan desa persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa ja memiliki administrasi baik fee ue, desa pemerintah desa kecamatan lawlawang, semua kelurahan jumlah dokumen renstra dan atau senja dokumen perangkat daerah dan perubahan renstra dan atau senja ang disusun tepat waktu senja skpd sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen perubahan rka skpd dokumen perubahan rka skpd yanglawanglawa. kinerja perangkat daerah perangkat daerah bea dna tea ben bnn tahun asn satu tahun keuangan akhir tahun skpdlawangsesuai aturan para daerah pada peng pam javana mana spa) tee perangkat daerah penyusunan perencanaan kebutuhan kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen penyusunan perencanaan dokumen barang milik daerah skpd kebutuhan barang milik daerah fee ieee w ew daerah skpd barang milik daerah skpd ken anna mama peta kailawang, semua kelurahan jumlah barang milik daerah yang dikelola unit skpd dan treadmill istri denga benar perangkat daerah kelengkapannya kelengkapannya yang disediakan koordinasi dan pelaksanaan sistem kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen hasil koordinasi dan dokumen informasi kepegawaian pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pegawai kinerja pegawai pep u jerman maen menekan) linear perangkat daerah listrik penerangan bangunan kantor penerangpeer peer konsultasi skpdr perangkat daerah horor2o7os pengadaan kab tatang tameng semua kemah eta ann lainnya pengadaan sarana dan prasarana kab. malang, lawangrangkat daerah disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, lawanglawoperasional atau lapangan yang lapangan dibayarkan dalam tahukab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah saranasatu tahun koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan persentase penyelenggaraan a o iseseee koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen laporan hasil dokumen pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan koordinasi sinergi perencanaan perangkat daerah dan instansi vertikal (musrenbangcam) dan pelaksanaan kegiatan terkait pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi veritasyelenggaraan aa masyarakat kecamatan kegiatan pelayanan kepada masyarakat fasilitasi percepatan pencapaian standar kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen laporan fasilitasi dokumen pelayanan minimal wilayah kecamatan percepatan pencapaian spm wilayah kecamatan peningkatan efektifitas pelaksanaan kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen laporan fasilitasi dokumen pelayanan kepada masyarakat wilayah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan wilayah kecamatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum persentase penyelenggaraan koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen laporan dokumen daerah dan atau instansi vertikal yang koordinasi sinergi dengan dan atau terkait dalam pemeliharaan sarana dan instansi vertikal yang terkait dalam prasarana pelayanan umum pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum jj. messi, perijinan yang diterbitkan oleh kecamatusaha pelayanan perizinan non usahanonperizinan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinkegiatan pemberdayaan kelurahan persentase penyelenggaraan pertama| peningkatan partisipasi masyarakat dalam kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen laporan peningkatan dokumen forum musyawarah perencanaan partisipasi masyarakat dalam forum pembangunan kelurahan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan lawang dan kelurahan kalirejj. aan pembangunan sarana dan prasarana kab. malang, lawang, kalirejo jumlah sarana prasarana kelurahan yang unit kelurahan dibangun kelurahan lawang dan kelurahan kalirejo pemberdayaan masyarakat kelurahan kab. malang, lawang, kalirejo jumlah dokumen hasil kegiatan dokumen pemberdayaan masyarakat kelurahan lawang dan kelurahan kalirejopenyelenggaraan koordinasi sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen hasil sinergitas dengan dokumen republik indonesia, tentara nasional kepolisian ri, tni dan instansi vertikal indonesia dan instansi vertikal wilayah wilayah kecamatan kecamatan harmonisasi hubungan dengan tokoh kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen laporan harmonisasi dokumen agama dan tokoh masyarakat hubungan denganpersentase penyelenggaraan koordinasi koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen hasil koordinasi dokumen daerah yang tugas dan fungsinya bidang sinergitas dengan yang tugas dan penegakan peraturan perundang undangan fungsinya bidang penegakan perundang dan atau kepolisian negara republik undangan dan atau kepolisian negara indonesiayelenggaran pemerintahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen hasil fasilitasi,koordinasi dokumen bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan dan pembinaan wawasan kebangsaan dan kebangsaan dan ketahanan nasional ketahanan nasionaldesa dan kelurahan yang desa pemerintahan desa fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan dokumen pendayagunaan aset desa keuangan dan pendayagunaan aset desa fasilitasi penerapan dan penegakan kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen hasil fasilitasi penerapan dokumen peraturan perundang undangan dan penegakan perundang undangan eee dan perangkat desa pelaksanaan tugas kepala desa fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen hasil fasilitasi dokumen badan permusyawaratan desaab. malang, lawang, semua kelurahan jumlah dokumen hasil fasilitasi dokumen kewajiban lembaga kemasyarakatan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan ses hacmummmamamas ema kecamatan karangplosona emas perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, karang plosoka . skpd kelurahan sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, karang plosodea bee naja. aan koordinasi dan penyusunan perubahan dpa kab. malang, karang plosokarang plosana rea era emak perangkat daerah bet ut , rr, kelurahan tunjangan dalam satu tahun asn kelurahan keuangan bee werkarang plososesuai aturan perangkat daerah kelengkapannya kelurahan ang disediakan perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, karang ploso, semua jumlah komponen instalasi jenis listrik penerangan bangunan kantor kelurahan listrik penerangan bangunan yang disediakan mana naa kantor kelurahan disediakan penggandaan kelurahan ang disediakankarang plososediakan pem pemanah. oom ore selom per perangkat daerah ket loe, kelurahan ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, karang plosobana penata daerah penang ban pemantapan jeram mena tee mono) (ono perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, karang ploskarang plosoecamatan koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, karang plosopelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, karang plosobeana aan sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, karang plosobea man meuea fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, karang ploso, semua jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kelurahemas man men dalam ahun an memiliki administrasi baik desa kelurahan pemerintahan desa kecamatan dada jumlah dokumen rka skpd dokumen skpd kelurahan disusudau, semua kelurahan jumlah dokumen perubahan rka disusun dokumen sesuai ketentuan dan tepat waktu jumlah dokumen dpa skpd disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan perubahan dpa kab. malang, dan perangkat daerah ema eee, kecamatan, semua kelurahan tahun we . w. kecamatan, semua kelurahan dalam satu tahun asn kelurahan satu tahun keuangan akhir tahun skpd tahun disusunsesuai aturan perangkat daerah ann kelengkapannya kelurahan yangdisediakan aro perangkat daerah kantor disediakan disediakan penggandaan perundang undangundang disediakan perundang undangan kelurahan perundang undangundang disediakan kelurahan disediakan konsultasi skpd kelurahan 'ang difasilitasi enteng bra pemaatpaah u marah ons mero),) mespengadaan sarana dan prasarana kab. malang, dauatau bangunan lainnya yang lainnya diadakan perangkat daerah penyediaan jasa surat menyurat kab. malang, dau, semua kelurahan jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakangunan lainnya yang diadakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, dau, semua kelurahan jumlah rekening jasa komunikasi, sumber rekening air dan listrik daya air danlistrik yang dibayarkan dalam tahun bea perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, daatau bangunan lainnya yang bangunan lainnya dipeliharajumlah koordinasi sinergi perencanaan kegiatkab. malang, dajumlah pelaksanaan urusan pemerintahan kegiatan yang dilimpahkan kepada camat pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, dajumlah pembinaan dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, daumum sesuai penugasan kepala daerah jumlah penyelenggaraan urusan kegiatan irit tee tan kepala daerah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, daman man mangjumlah fasilitasi, rekomendasi dan kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ann desa pemerintahan desa kecamatan pakisan eetemea uu user perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, pakish lel skpd sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, pakisakistee eee kecamatan, semua kelurahan kinerja perangkat daerah sea kenangan pengaman keramas mes keran, ten perangkat daerah tahun asnakisenah pilihan keperawatan erat pasa maa mena tee mane) tersohor| perangkat daerah kelengkapannya ang disediakan pendidikan dan pelatihan pegawai kab. malang, pakisnee perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, pakistea bnwere fee konsultasi skpd ang difasilitasi penenang penandaan barang daerah menunjang urban peranakan parah ian mena tee serena) nino) perangkat daerah pengadaan sarana dan prasarana gedung kab. malang, pakis, semua kelurahan jumlah sarana dan prasarana gedung unit kantor atau bangunan lainnya kantor atau bangunan lain yang diadakan u rejo perangkat daerah ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, pakisgg perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, pakisdan bangunan lainnya yangkecamatano4, sbandang genangan longsor bumi meletus beliung lahan ngan taman sari semua semua semua wiratama wilayah wilayah wilayah lebakharjo tirtoyudo taman satria bui harjo semua semua semua dadi wilayah wilayah wilayah irtoyudo sumbertangkil sampit srimulat tan sumberagung sidoarjo tambakrejo sidoasri semua semua semua dulu wilayah wilayah wilayah sbr. wetan klep ringinkembar kedung banteng tee lte tae wilayah wilayah wilayah (asam semasa paa pata (am semasa masa tema asa palel pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, pakis, semua kelurahan jumlah kegiatan pelaksanaan urusan dokumepama saj memiliki administrasi baik peningkatan partisipasi masyarakat dalam kab. malang, pakis, semua kelurahan jumlah kegiatan peningkatan partisipasi kegiatan forum musyawarah perencanaan masyakarat dalam forum musyawarah pembangunan desa perencanaan pembangunan desatee dalam satu tahun sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, pakis, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi kegiatanakis, semua kelurahan jumlah fasilitasi darwis kali bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional sosialisasi krl ee www hd, taruna kab. malang, pakis, semua kelurahan jumlah fasilitasi pembinaan kerukunan kali umat beragama dan pemberdayaan peduli lingkungan sampah semak memar nas pengawasan pemerintah desa egg memiliki administrasi baik desa penyelenggaraan pemerintahan desa dan add aga ron kecamatan gabung kecamatan jabupersentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, jabufee et tunjangan dalam satu tahun asjabungpersentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik fee ea , kelengkapannya ang disediakan pendidikan dan pelatihan pegawai kab. malang, jabung. hi. het hell bee perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, jabungfasilitasi kunjungan tamu kab. malang, jabung, semua kelurahan jumlah makanan dan minuman harian hok pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan fee ea konsultasi skpd difasilitasi perangkat daerah peer ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, jabua ie, disediakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah persentase terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, jabungjabungterlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, jabung, semua kelurahan jumlah penyelenggaraan dan monitoring kali pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan kegiatterlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, jabung, semua kelurahan jumlah proses pelayanan administrasi terkait dengan kewenangan lain yang umum dan kependuduterlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, jabung, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasiterlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, jabung, semua kelurahan jumlah fasilitasi, koordinasi dan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan pembinaan kegiatan kesejahteraan sosial kebangsaan dan ketahanan nasional ena nterlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik men man desa penyelenggaraan pemerintahantana slamomaraumae kecamatan tumpemas perangkat daerah perangkat daerah disusun tepat waktu skpd sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai ketentuan dan tepat waktu men ena maan kinerja perangkat daerah perangkat daerah eee ll. kecamatan, semua kelurahan tunjangan dalam satu tahun ana asn kelurahan tahuntumpang, semua kelurahan jumlah dokumen laporan keuangan dokumen keuangan bulanan triwulan dan semester bulanan triwulanan semester skpd nan perangkat daerah kelengkapannya atribut kelengkapannya perangkat daerah listrik penerangan bangunan kantor kantor ang disediakan disediakan penggandaan ang disediakan perundang undangan perundang undangan konsultasi skpd ang fasilitasi ngga ann perangkat daerahrekening air dan listrik kecamatan, semua kelurahan sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun mna disediakan perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, tumppee he, eh. ri, dan bangunan lainnya kantor dantumpangpelaksanaan kab. malang, tumpang, semua kelurahan jumlah pelayanan yang terlayani yang tidak kegiatan pelayanan kepada masyarakat wilayah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kecamatan daerah yang ada7. aegg nan dalam satu tahun sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, tumpang, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan konsultsemua kabupaten kotacamatan, semuaa men ann pengawasan pemerintah desa ear era esa memiliki administrasi baik fasilitasi administrasi tata pemerintahan kab. malang, tumpang, semua kelurahan jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kegiatan desa koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa ap. rencana tan poncokusumo oa, kecamatan poncokusumponcokusumo, semua jumlah dokumen rencana strategis dan dokumen perangkat daerah kelurahkoordinasi dan penyusunan dokumen rka | kab. malang, poncokusumo koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, poncokusumooordinasi dan penyusunan dpa skpd kab. malang, poncokusumo, semua jumlah dokumen dpa skpd yangponcokusumo, semua jumlah dokumen perubahan dpa skpd dokumen skpd kelurahan disusun sesuaiketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, poncokusumunjangan dalam satu tahun asn kelurahaoncokusumo, semua jumlah dokumen laporan keuangan dokumen keuangan kelurahan bulanan triwulan dan semester bulanan triwulanan semester skpd perangkat daerah penyusunan perencanaan kebutuhan kab. malang, poncokusumorekonsiliasi barang milik daerah kap ema pasa keramat mani er, tera(ape yna pedagang area monyet meng memben kantor kelurahan ang disediakan penggandaan kelurahan ang disediakan kecamatan, semuaponcokusumo, semua jumlah peralatan kantor yang disediakan unit pendukung gedung kantor atau bangunan kelurahan lainnya lena pemalang bana patahan pam u jeram mena lee terkena)) terkena perangkat daerah kelurahan ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, poncokusumonan ann perangkat daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, poncokusumponcokusumoyang dipeliharakegiatan kab. malang, poncokusumo, semua jumlah kegiatan koordinasi sinergi kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan kelurahanoncokusumo, semua jumlah kegiatan pelaksanaan urusan dokumen terkait dengan kewenangan lain yang kelurahponcokusumo, semua jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi kegiatan republik indonesia, tentara nasional kelurahanoncokusumo man pengawasan pemerintah desa pen eta pem jami sains men genom| | kena memiliki administrasi baik fasilitasi administrasi tata pemerintahan kab. malang, poncokusumo, semua jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi kegiatan desa kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan des(naa somarmraumwam at kecamatan bulu1 (perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah ec), perangkat daerah kelurahan daerah koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah laporan capaian kinerja dan buku capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kelurahan ikhtisar realisasi kinerja skpd kinerja skpd (rotor202 administrasi kenangan perangkat darah jul 22an) men kelurahan tahun asn kelurahan pelaksanaan tugas asn keuangan akhir tahun skpd kelurahan laporan keuangan akhir tahun koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, bululawang, semua jumlah koordinasi dan penyusunan buku keuangan kelurahan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd bulanan triwulanan semisteran skpd irotorgos administrasi kepegawaian perangkat daerah kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan irotorzos administrasi umum perangkat daerah) ujujujujl luo wita serta kantor kelurahan kelurahan penggandaan kelurahan konsultasi skpd kelurahan dan konsultasi skpd rotor207 pengadaan barang daerah menunjang urusan pemerintah daerah anno pengadaan sarana dan prasarana kab. malang, bululawang, semua jumlah pengadaan sarana dan prasarana jenis pendukung gedung kantor atau bangunan kelurahan pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya lainnya toto1208 penyediaan jasa penunjang urban pemeritahan basah erttaao serta kelurahan ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, bululawang, semua jumlah rekening jasa komunikasi, jenis air dan listrik kelurahan sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun kelurahan kantor rotor20o pemeliharaan barang wil daerah penunjang urusan pemerintahan darah uas asa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, bululawang, semua jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, unit pemeliharaan, pajak, dan perizinanlurahan kantor dan bangunan lainnya pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kab. malang, bululawang, semua jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana jenis prasarana gedung kantor atau bangunan kelurahan dan prasarana gedung kantor atau lainnya bangunan lainnyaroots201 koordinasi kegiatan pemberdayaan missio essrsooo mesecoon peningkatan partisipasi masyarakat dalam kab. malang, bululawang, semua jumlah peningkatan partisipasi masyarakat desa forum musyawarah perencanaan kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa pembangunan desa man man san pemerintahan umum (roots201 penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah eisisreso severe fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, bululawang, semua jumlah fasilitasi, koordinasi dan kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kelurahembinaan kerukunan antarsuku dan kab. malang, bululawang, semua jumlah pembinaan kerukunan antarsuku kegiatan antarsuku, umat beragama, ras, dan kelurahan dan antarsuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional nasional program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa persentase pemenuhan pembinaan dan rotosgo1 fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan dea sss6st lel cet desa kelurahan pemerintahan desa kecamatan gondanglegiperangkat daerah pee bee ue, kelurahan asn kelurahan keuangan perangkat daerah were eee kelengkapannya kelurahanpenggandaan kelurahan maa perundang undangan kelurahan fasilitasi kunjungan tamu kab. malang, gondanglegi, semua jumlah makanan dan minuman harian hok kelurahan pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan ec. konsultasi skpd kelurahan dinas dalam daerah perangkat daerah kantor atau bangunan lainnya kelurahan diadakan perangkat daerah tea ben mana kelurahan keluar penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, gondanglegigondanglegi, semua jumlah kendaraan roda empat dan unitperalatan dan mesin lainnya kab. malang, gondanglegi, semua pengadaan jasa service peralatan kantor dan unit kelurahan pengadaan suku cadang yang disediakan ann dan bangunan lainnya kelurahan rutin berkaloordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, gondanglegi, semua jumlah koordinasi dan fasilitasi kali pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan kelurahkecamatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang semua kabupaten kota, semua jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kali terkait dengan kewenangan lain yang kecamatan, semua kelurahan kecamatan dilimpahkan $ ii. . v"y"r, kecamatan, semua kelurahan kependudujel sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, gondanglegi, semua jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan kali republik indonesia, tentara nasional kelurahan fasilitasi keamanan ketentraman dan indonesia dan instansi vertikal wilayah ketertibana ieoirreoais tpl kecamatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, gondanglegi, semua jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi kali bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kelurahan dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kebangsaan dan ketahanan nasional kepemudaan men man msc pengawasan pemerintah desa were rare rejo rasa memiliki administrasi baik fasilitasi administrasi tata pemerintahan kab. malang, gondanglegi, semua jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan kegiatan desa kelurahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa kecamatan pagelari perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah estat koordinasi dan penyusunan laporan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen laporan kinerja lkj buku capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kecamatan, semua kelurahan profile kinerja survei kepuasan kinerja skpd masyarakat ee w kecamatan, semua kelurahan dna dna kecamatan, semua kelurahan kecamatan, semua kelurahan iii es www www kecamatan, semua kelurahan rotor202 administrasi keuangan perangkat desah a555irg segan kecamatan, semua kelurahan asn kecamatan, semua kelurahan keuangan bee eee keuangan akhir tahun skpd kecamatan, semua kelurahan akhir koordinasi dan penyusunan laporan semua kabupaten kota, semua jumlah laporan keuangan semester buku keuangan kecamatan, semua kelurahan bulanan triwulanan semester skpd rotor20s administrasi kepegawaian perangkat daerah uovojojo l wwrisos tra kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan rotorgos administrasi umum perangkat darah uju llolojo ws2sna) sem kantor kecamatan, semua kelurahan ee, penggandaan kecamatan, semua kelurahan fasilitasi kunjungan tamu semua kabupaten kota, semua jumlah makanan dan minuman harian orang kecamatan, semua kelurahan pegawai, rapat dan tamu yang disediakan pen kecamatan damtaketsatan loh bawaan maa yoo konsultasi skpd kecamatan, semua kelurahan dinas dalam daerah tot207 (pengadaan barang mit daerah penunjang urusan pemerintah daerah etreraor essen nan mentor damtketsaran loh kista sen kama haasan kecamatan, semua kelurahan dipelihara rutin berkala pengadaan sarana dan prasarana semua kabupaten kota, semua jumlah peralatan gedung kantor yang unit pendukung gedung kantor atau bangunan kecamatan, semua kelurahan diadakan lainnya irotorgos penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan dash selatan air dan listrik kecamatan, semua kelurahan bersih, telekomunikasi dan internet kecamatan, semua kelurahan pemeliharaan barang milik daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya semua kabupaten kota, semua jumlah kendaraan roda empat dan unit pemeliharaan, pajak, dan perizinan kecamatan, semuatiti noh lel e wwe . mp t kecamatan, semua kelurahan rutin dan berkala peer eu, dan bangunan lainnya kecamatan, semua kelurahan rutin berkala kecamatan, semua kelurahan rutin dan berkala bea kecamatan, semua kelurahan daue, sarana pelayanan umum koordinasi sinergi dengan perangkat semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan pembinaan lingkungan kegiatan daerah dan atau instansi vertikal yang kecamatan, semua kelurahan hidup borgx dan kegiatan tanam pohon terkait dalam pemeliharaan sarana dan dan pembentukan kader lingkungan prasarana pelayanan umum hidup semua kabupaten kota, semua jumlah penyelenggaraan kegiatan kegiatan kecamatan, semua kelurahan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan semua kabupaten kota, semua jumlah penyelenggaraan kegiatan kali kecamatan, semua kelurahan pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga sejahtera pkksinergitas dengan kepolisian negara semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan republik indonesia, tentara nasional kecamatan, semua kelurahan peringatan hari besar nasional dan indonesia dan instansi vertikal wilayah rangkaian hari jadi kabupaten malang kecamatan kecamatan, semua kelurahan ketertiban lingkungsemua kabupaten kota, semua jumlah pembinaan dan fasilitasi, desa desa kecamatan, semua kelurahan penyusunan, perencanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintah desa wwe lewu. kecamatan, semua kelurahan pemerintahan desa kelurahan kecamatan tainhun ngga mea maa maia kinerja perangkat daerah perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, tainatainainakinerja perangkat daerah perangkat daerah tunjangan dalam satu tahun mena asisi noh ltainana.a aaa kelengkapannya kelurahan ang disediakan . kepegawaian kepegawaian rara era ras perangkat daerah a.a kantor disediakan disediakan penggandaan ang disediakan disediakan were fee konsultasi skpd difasilitasi pengadaan barang milik daerah persentase pemenuhan layanan internal horor207os pengaman datang taman semakin lean meat uc, diadakan pengadaan sarana dan prasarana kab. malang, tainlie team aan eminem tee serena) pee pemerintahan daerah perangkat daerah penyediaan jasa surat menyurat kab. malang, tainan, semua kelurahan jumlah jasa pengiriman surat menyurat yan jumlah jasa pengiriman surat menyurat ang disediakan disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, tainna beaintainantatanan semata uma mentor takar kab. malang, tainan, semua kelurahan jumlah penyelenggaraan kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan ngga dilimpahkan kepada camat perangkat daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, tainan, semua kelurahan index kepuasan masyarakat ikm) dokumen terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kab. malang, tainan, semua kelurahan jumlah pelayanan administrasi umum dan kegiatan kependudukan perijinan dan non perijinan)nenek ketenteraman dan ketertiban umum perangkat daerah jenis bencana kecamatan era) kelurahan banjir banjir tanah gempa gunung putting kelakar kekiri tuna bandang genangan longsor bumi meletus beliung lahan ngan semua semua semua pemuawilayah agak agak semua semua semua sumberejo wilayah wilayah wilayah bantu srigonco semua semua semua wonorejo wilayah wilayah wilayah gedangan gajahrejo sindurgo semua semua semua ompakrejo wilayah wilayah wilayah gedangan donomulyo tlogosari kedungsalam tulungrejo sumberejo purworejo semua semua semua donomulyo wilayah wilayah wilayah purwodadi campursari mataraman banjarese kalibaru tambakrejo semua semua semua putukrejo wilayah wilayah wilayah semua semua semua semua wilayah los asma para kami semua semua semua semua wilayah aan semua semua semua semua wilayah dan semua semua semua semua wilayah semua semua semua kembang ian semua semua semua isis sumberpucun semua semua semua semuawila semua semua semua wilayah bnn ea: de dan semuawila semua semua semua wilayah gsm pes atm poncokusumo pandansari semua semua semua man iaasiakah wilayah wilayah wilayah jabung slamparrejo semua semua semua jabung wilayah wilayah wilayah singosari ardimulyo semua semua semua wonorejo wilayah wilayah wilayah lawang turirejo semua semua semua sidoluhur wilayah wilayah wilayah semua semua semua karangpioso pas asma paras pool semua semua semua semua semua semua pemuawilayah gantang sumberagung banjari semua semua semua pagersari wilayah wilayah wilayah banturejo kasembon part semua semua semua kenang wilayah wilayah wilayah sumber badan penanggulangan bencana daerahft st. alel sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, tainamenunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum penyelenggaraan urusan pemerintahan persentase pemenuhan layanan internal eee fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, tainan, semua kelurahan desa kecamatan, semua kelurahan pemerintahan desa kecamatan bantne kinerja perangkat daerah perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, bantbantbantbantu, bantusa perangkat daerah tunjangan dalam satu tahun asn satu tahun (ob) nbantubantudisediakan konsultasi skpd kelurahan ang difasilitasi pengadaan barang milik daerah persentase pemenuhan layanan internal horor207os pengadaan datang bantu semuakue ema , diadakan paine penataan dag har maa eos temen), teresa, pemerintahan daerahjel penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, bantbanthoror2oo0s pemetaan kab datang bantu semuakdue emban eva ang agama dipelihara dan bangunan lainnya lainnya yang dipeliharabantaaa pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, bantbantpersentase peningkatan jumlah bee fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, bantdesa dan kelurahan yang uu pemerintahan desa pena dea tea men bnn desa pemerintahan desa kecamatan gedaerp esa kinerja perangkat daerahgedangan naa sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan perubahan dpa kab. malang, gedangadministrasi keuangan perangkat daerah jumlah pemenuhan kin persentase pemenuhan layanan internal perangkat daeraherja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan fee eu , tahun www eee , aw, dalam satu tahun asn satu tahun keuangan akhir tahun skpd akhir tahun tana pen perak says ee) seo), seniman) daerah perangkat daerah kelengkapannya ang disediakan perangkat daerah kantor ang disediakan penggandaan ang disediakan disediakan ann konsultasi skpdgedangan, semua kelurahan jumlah sarana dan prasarana gedung unit pendukung gedung kantor atau bangunan kantor atau bangunan lainnya yang lainnya diadakan ojo tea pemerintahan daerah perangkat daerah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, gedangan, semua kelurahan jumlah rekening jasa komunikasi,gedangan, semua kelurahan jumlah jasa pemeliharaan biaya unit pemeliharaan, pajak, dan perizinan pemeliharaan,pajak,an bangunan lainnya dipelihara pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kab. malang, gedangandokumen pemerintahan tingkat kecamatan perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, gedangandilimpahkan kepada camat perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, gedangangedangaterkait jaliumum sesuai penugasan kepala daerah perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, gedangan, semua kelurahan jumlah fasilitasi,koordinasi dan pembinaan kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan bintik,sosialisasi,pembinaan dan pengawasan memiliki administrasi baik pemerintahan desa desa pemerintahan desa kecamatan pajak program penunjang urusan persentase kesesuaian program dalam pemerintahan daerah perencanaan perangkat daerah dengan kabupaten kota perencanaan pembangunan daerah dalam satu tahun vol perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pee pat a.s. ks. ukh kit oo. tee skpd semester koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, pajak, semua kelurahan jumlah dokumen laporan kinerja lkj dokumen) buku) penghasilan pns (tpp maa dan dea tea asn tahun keuangan akhir tahun skpd tahun daerah kelengkapannya hari tertentu berdasarkan tugas dan fungsi kantor peter , disediakan jenis) fee ewe ri, penggandaan jenis) $ wwe et, lembar) perundang undangan jenis) pegawai, dan tamu yang disediakan konsultasi skpd dinas dalam daerah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah petasan banana den akan sem bemabamatan pas agama ema leto, kantor atau bangunan lainnya disediakan pia papa ak. ian pemerintahanbulan)pajak, semua kelurahan jumlah kendaraan roda empat dan unit pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin kendaraan dinas operasional atau dan berkala lapangehh jeli dan bangunan lainnya dipelihara secara rutin berkala pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kab. malang, pajak, semua kelurahan jumlah peralatan gedung kantor yang unit prasarana pendukung gedung kantor atau dipeliharu uu sarana pelayanan umum koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, pajak, semua kelurahan jumlah kegiatan sosialisasi dprd kab kali daerah dan atau instansi vertikal yang malang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kecamatan dilimpahkan kepada camat pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, pajaksinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, pajak, semua kelurahan jumlah kegiatan fantasi kegiatan lembaga, kegiatan republik indonesia, tentara nasional monitoring sastra, pembinaan karang indonesia dan instansi vertikal wilayah taruna, fantasi darwis, pembinaan wpareel fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, pajak, semua kelurahan jumlah kegiatan fantasi kegiatan lembaga, kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan monitoring sastra, pembinaan karang kebangsaan dan ketahanan nasional taruna, fantasi darwis, pembinaan wpa program pembinaan dan persentase kesesuaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan pengawasan pemerintahan desa dalam desa satu tahun fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pemerintahan desa fasilitasi administrasi tata pemerintahan jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan desa penyelenggaraan pemerintahan desa dan monitoring administrasi penggunaan anggaran desa kecamatan tua eee kinerja perangkat daerah perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, ture5. aan skpd sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, tureanama panen dansa sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan perubahan dpa kab. malang, tureurebea j3. kinerja(um aan perangkat daerah ororeogor perbedaan can dan tantangan asn kab matang semua kemas esa ann asn satu tahun (ob) nan daerah perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kab. malang, turen, semua kelurahan jumlah pakaian batik jumlah pakaian stel kelengkapannya dinas dan kelengkapannya yang disediakan jumlah pakaian olahraga yang disediakan pem daan ema mena pee serta0) ketat) perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, turenggandaan fasilitasi kunjungan tamu kab. malang, turen, semua kelurahan jumlah makanan dan minuman harian jenis pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan konsultasi skpd dinas dalam daerahdiadakan ordo pemerintahan daerah perangkat daerah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, turen, semua kelurahan jumlah rekening jasa komunikasi, sumber 3jenis air dan listrik daya air dan listrik yang dibayarkan dalam tahun fee perlengkapan kantor kantor yangurenordo eaa sarana pelayanan umum perangkat daerah koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, turen, semua kelurahan jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan kegiatan daerah dan atau instansi vertikal yang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan terkait dalam pemeliharaan sarana dan perangkat daerah dan instansi vertikal prasarana pelayanan umum terkait perak teman mama jeram maen tee icon) above| dilimpahkan kepada camat perangkat daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, turebinaan dan pengawasan masyarakat desa dan pemerintahan desa yang dilaksanakan kelurahan dalam satu tahun so) perangkat daerah kelurahan tata pemerintahan desa kelurahuus sajaturen jel penyelenggaraan urusan pemerintahan persentase pemenuhan layanan internal far ee fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, turen, semua kelurahan jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kegiatan penanganan kegiatan sosial dan kebangsaan dan ketahanan nasional kepemudaan ngga kecamatan sampitterlaksananya perencanaan, ese perangkat daerah perangkat daerah tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen rka | kab. malang, sampit, semua kelurahan terselesaikannya dokumen rka kecamatan dokumen skpd sampit sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen semua kabupaten kota, semua terselesaikannya dokumen perubahan rka dokumen perubahan rka skpd kecamatan, semua kelurahan kecamatan sampit sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dpa skpd kab. malang, sampit, semua kelurahan terselesaikannya dokumen dpa kecamatan dokumen sampit sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan perubahan dpa kab. malang, sampit, semua kelurahan terselesaikannya dokumen perubahan dpa dokumen skpd kecamatan sampit sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, sampitdan tunjangan dalam satu tahun asn satu tahun keuangan akhir tahun skpd tahun yang disusun sesuai aturan koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, sampitlie pena dag apaan pada ema nira honor) veoooe| perangkat daerah perangkat daerah perma dea ama pem tamatan pia psm ea, nt, barang milik daerah pada skpd barang milik daerah poin perak keperawatan beragam keamanan merek, mer daerah perangkat daerah amat iya engan ore kelengkapannya ang disediakan fee eee www kepegawaian kepegawaian were femeeoooeh e informasi kepegawaian pegawai kinerja pegawai mana tea mea ben perundang undangan perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, sampit bea ben kantor disediakan disediakan penggandaan ang disediakan disediakan feeamal pengadaan mebel 'o ' ' ) ' kab. malang, sampit, semua kelurahan idumiahmebelyangdiadakan ) | i0 unt oo ) | men mann man diadpengadaan sarana dan prasarana gedung kab. malang, sampit, semua kelurahansampitampitampit, semua kelurahan jumlah sarana dan prasarana pendukung unit prasarana gedung kantor atau bangunan gedung kantor danterlaksananya koordinasi ira angkat kecamatan koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, sampitngga www dilimpahkan kepada camat ang dilimpahkan kepada camat pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, sampit, semua kelurahan jumlah kegiatan pelaksanaan urusan kegiatapersentase pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan desa dan kelurahan dalam satu tahun kelurahan masyarakat kelurahan kelurahan kelurahan yang dilaksanakan ann kelurahan yang difasilitasioordinasi upaya penyelenggaraan jumlah pembinaan dan koordinasi kegiatan eee uea, pat ketertiban umum sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, sampit, semua kelurahan jumlah kegiatan kepolisian negara republik kegiatan republik indonesia, tentara nasional indonesia, tentara nasional indonesia dan indonesia dan instansi vertikal wilayahnasional fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, sampit, semua kelurahan |meningkatnya tata kelola administrasi kegiatan pemerintahan desa desa 'ang difasilitasi kecamatan ampelgadita. aan bike kinerja perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah kelurahan disusun skpd kelurahan sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, ampelgadingampelgadingmpelgadin kelurahan tahun ane naampelgadidesa perangkat daerahdifasilitasi pengadaan barang milik daerah proampelgadingbee uea rieee lee kelurahan disediakan pemeliharaan barang milik daerah proampelgadingampelgadihi. het sio jeli koordinasi penyelenggaraan kegiatan prosentase peningkatan dokumen fear ee diterbitkan oleh kecamatan koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, ampelgadingjumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara pelaksanaan urusan pemerintahan yang prosentase peningkatan dokumen uea, pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, ampelgadipokeenoh titentaraman jan kolam umum jaman emas pee serapan serbhboampelgading, semua jumlah kegiatan sinergitasprosentase pelayanan umum yang fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, ampelgading, semua jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kelurahan kegiatan penanganan kegiatan sosial dan kebangsaan dan ketahanan nasional kepemudarosentase desa yang memiliki were pemerintahan desa desa kelurahan tata pemerintahan desa kecamatan tirtoyudoana kinerja perangkat daerah perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, tirtoyudo. skpd sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan (fee d sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan perubahan dpa kab. malang, tirtoyudoirtoyudosea kenangan peragaan akan keren merta tenan perangkat daerah tahun asn satu tahun (ob) keuangan akhir tahun skpd tahun disusun sesuai aturan prognosis realisasi anggaran realisasi anggaran daerah perangkat daerah gambar peta persebaran rawan bencana ag: pal rk: lena ( $ isz (sel kb) |e2 is8| sara lai (s3 9x3 lag ( b1 s825208 sys ita aoa ol) 2berasas bkp gs53595 ado seal sala 0000pl6 in: hgh fe) kai seba kog ef dai pps fast yet we) sal la, tan pet mandat art sin 37m aa seh lan naa" ajo pes oooorye oggi6 oouop1ex. this jel kelengkapannya ang disediakan perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, tirtoyudorsen pengadaan sarana dan prasarana kab. malang, tirtoyudoaek eat aan para horse mitoboa) itn pemerintahan daerah perangkat daerah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, tirtoyudotirtoyudotirtoyudopersen fee koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, tirtoyudopersen kecamatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, tirtoyudoetenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (fo sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan jumlah sinergitas dengan kepolisian negara kegiatan republik indonesia, tentara nasional republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal wilayah indonesia danpersen fat fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan |jumlah fasilitasi, koordinasi,mau berikatan aeupikeotatan xo0rku o | tracer tolok ukur tracer tolok ukur racer ntt iiirsen pembinaan dan pengawasan administrasi baik pemerintahan desa fasilitasi administrasi tata pemerintahan kab. malang, tirtoyudo, semua kelurahan jumlah fasilitasi administrasi tata kegiatan nan desa pemerintahan desa kecamatan sumbermanjing wetbu jan oo1.o0o. voodoo| kinerja perangkat daerah skpd semua kelurahan sesuai ketentuan dan tepat waktu semua kelurahan sesuai ketentuan dan tepat waktu semua kelurahan sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah dokumen laporan capaian kinerja dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi semua kelurahan dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat kinerja skpd daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah asn semua kelurahan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam asn semua kelurahan satu tahun ob) koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah dokumen laporan keuangan akhir dokumen keuangan akhir tahun skpd semua kelurahan tahun disusun sesuai aturan lao man daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah pakaian batik stel kelengkapannya semua kelurahan kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya stel semua kelurahan yang disediakan semua kelurahan pendidikan dan pelatihan pegawai kab. malang, sumbermanjing wetan, nan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan orang nan berdasarkan tugas dan fungsi semua kelurahan sosialisasi peraturan perundang undangan kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi hok semua kelurahan peraturan perundang undangan penyediaan komponen instalasi kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah komponen instalasi jenis listrik penerangan bangunan kantor semua kelurahan listrik penerangan bangunan yang disediakan kantor semua kelurahan disediakan penyediaan peralatan rumah tangga kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah peralatan rumah tangga yang jenis semua kelurahan disediakan penyediaan bahan logistik kantor kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah bahan logistik kantor yang jenis semua kelurahan disediakan penggandaan semua kelurahan fasilitasi kunjungan tamu kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah makanan dan minuman harian hok semua kelurahan pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan konsultasi skpd semua kelurahan dinas dalam daerah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pengadaan mebel kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah mebel yang diadakan unit semua kelurahan pengadaan sarana dan prasarana kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah sarana dan prasarana gedung jenis pendukung gedung kantor atau bangunan semua kelurahan kantor atau bangunan lainnya yang lainnya diadakan pemerintahan daerah kecamatan, semua kelurahan keluar penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah rekening jasa komunikasi, sumber bulan air dan listrik semua kelurahan daya air dan listrik yang dibayarkan dalam tahun semua kelurahan disediakprakiraan mau berikatan aeupikeotatan xo0rku o | tracer tolok ukur tracer tolok ukur racer nt. m . sumbermanjing wetan, jumlah kendaraan roda empat dan unit pemeliharaan dan pajak kendaraan semuasemua kelurahan dipelihara rutin berkala semua kelurahan dipelihara rutin berkala pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah gedung kantor yang dipelihara unit dan bangunan lainnya semua kelurahan rutin berkala kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah rumah dinas yang dipelihara unit semua kelurahan rutisarana pelayanan umum koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah penyelenggaraan kegiatan kegiatan daerah dan atau instansi vertikal yangberkas terkait dengan kewenangan lain yang kecamatan, semua kelurahan kependudukan dilimpahkmanjing wetan, jumlah kegiatan jumlah sosialisasi kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan semua kelurahan pendistribusian sastra pembinaan, kebangsaan dan ketahanan nasional koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desdesa semua kelurahan pemerintahan desa kelurahan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman kab. malang, sumbermanjing wetan, jumlah pengendalian keamanan dan kegiatan dan ketertiban umum semua kelurahan ketertiban lingkungan kecamatan kepanjtahunkepanjen, semua kelurahstra atau senja yang disusun tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen rka | kab. malang, kepanjen, semua kelurahan jumlah dokumen rka skpd disusun dokumenlel koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, kepanjen, semua kelurahan jumlah dokumen laporan laporan kinerja dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kj ip profil kinerja pd survey kepuasan kinerja skpd masyarakat) perangkat daerah kecamatan, semua kelurahan tahun asn satu tahun (ob) koordinasi dan penyusunan laporan semua kabupaten kota, semua jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen keuangan kecamatan, semua kelurahan bulanan, triwulan dan semester disusun bulanan triwulanan semester skpd peak perak kepekaan beragam jeram smn mena sar daerah perangkat daerah kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan ang disediakan bea pam jeram maen mete), mentpenggandaan kecamatan, semua kelurahan ang disediakan kelurahan penarikan) annan ketamanbtnketsaran ana kecamatan, semua kelurahan disediakan eaa)m konsultasi skpd kecamatan, semua kelurahanpelihara eeeeee eee ewe ll .persentase peningkatan jumlah sarana pelayanan umum dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan koordinasi sinergi dengan perangkat semua kabupaten kota, semua jumlah penyelenggara kegiatan kegiatan daerah dan atau instansi vertikal yang kecamatan,ngga ana aaa dilimpahkan kepada camat perangkat daerahdokumen terkait dengan kewenangan lain yang kecamatan, semua kelurahan kependudukan yang diproses (paket) dilimpahkan program pemberdayaan persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang diselenggarakan dalam kelurahan tahun kegiatan pemberdayaan kelurahan jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan masyarakat kelurahan yang dilaksaben kelurahan disediakan pemberdayaan masyarakat kelurahan kab. malang, kepanjen, semua kelurahan jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan kegiatan yang diselenggarakan dalam tahuketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun sinergitas dengan kepolisian negara semua kabupaten kota, semua jumlah pengendalian keamanan dan ohk republik indonesia, tentara nasional kecamatan, semua kelurahan ketertiban lingkungpersentase penyelenggaraan urusan dalam ahun fasilitasi, koordinasi dan pembinaan semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kecamatan, semua kelurahpenyelam persentase pembinaan pengawasan pemerintahan dan pengawasan pemerintahan desa yang desa dilaksanakan dalam satu tahun fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi persentase desa dan kelurahan yang mem pemerintahan desa desa kecamatan, semua kelurahan tata pemerintahan desa kecamatan pakistanpakistanpakistantanperangkat daerah mean tea ben tahun dalam satu tahun asn satu tahun keuangan akhir tahun skpd tahun disusun sesuai atupakistaniant ixe titi shi jelkab. malang, pakistanesa sar pemerintahan daerah perangkat daerah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, pakistanisatu tahun disediakan pemeliharaan barang milik daerah persentase pemenuhan layanan internal paman ban maa tm. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, pakistantanningkatan jumlah dokumen koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, pakistaniea, pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, pakistanpakistaniie, kecamatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, pakistanidan kelurahan yang pemerintahan desa desa pemerintahan desa kecamatan ngajaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi jumlah dokumen perencanaan dokumen kinerja perangkat daerah penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, ngaju, semua kelurahan jumlah dokumen rencana strategis dan dokumen perangkat daerah rencana kinerja dan perubahan rencana strategis dan rencana kerja disusun tepat waktu skpd sesuai ketentuan dan tepat waktu perubahan rka skpd ketentuan dan tepat waktu sesuai ketentuan dan tepat waktu skpd koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, ngajrealisasi kinerja perangkat daerah tororgorr patas tmemateameatbaah uu, administrasi keuanganke, kelurahan t hh. kelurahan bea asn keuangan keuangan akhir tahun skpd tanggapan pemeriksaan pemeriksaan yang disiapkan koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, ngaju, semua kelurahan terpenuhinya laporan semester dokumen keuangan bulanan triwulanan semester skpd perangkat daerah milik daerah penyusunan perencanaan kebutuhan kab. malang, ngajuskpdngaju, semua kelurahan jumlah barang pada perangkat daerah yang unit skpd dikelola dan teradministrasi dengan benar daerah perangkat daerah kelengkapannya kecamatan, semua kelurahan bea $$. aan kecamatan, semua kelurahan men berdasarkan tugas dan fungsi implementasi administrasi umum perangkat daerah jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh yang ada kecamatan listrik penerangan bangunan kantor dan elektronik penggandaan penggandaan perundang undangan kelurahan undangan yang disediakan fasilitasi kunjungan tamu kab. malang, ngaju, semua kelurahan jumlah makanan dan minuman harian kotak dos pegawai, rapat dan tamu yng disediakan fee konsultasi skpd dinas kedalam daerah pengadaan barang milik daerah jumlah sarana dan prasarana pendukung unit penunjang urusan pemerintah daerah gedung kantor atau bangunan lainnya ang dipelihara pengadaan sarana dan prasarana kab. malang, ngaju, semua kelurahan jumlah peralatan gedung kantor yang unit pendukung gedung kantor atau bangunan diadakan lainnya pan penataan dae enam uu antena sesat mnt? sie serum) teo pemerintahan daerah kantorcamatan, semua kelurahan perkantoran air dan listrik dan internet perlengkapan kantor perkantoran pemeliharaan barang milik daerah jumlah barang milik daerah penunjang dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam tahun penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, ngaju, semua kelurahan jumlah kendaraan roda dan roda yang unit pemeliharaan, pajak, dan perizinan dipelihara kendaraan dinas operasional atau lapangan dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kab. malang, ngaju, semua kelurahan jumlah gedung kantor yang dipelihara unit prasarana pendukung gedung kantor atau rutin berkalpenyelenggaraan urusan pemerintahan jumlah dokumen perencanaan kegiatan dokumen yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pelayanan kepada masyarakat perangkat daerah yang ada kecamatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada kab. malang, ngaju, semua kelurahan jumlah dokumen hasil penyelenggaraan dokumen masyarakat kecamatan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh yang ada kecamatan fasilitasi percepatan pencapaian standar jumlah dokumen laporan fasilitasi dokumen pelayanan minimal wilayah kecamatan percepatan spm wilayah kecamatan peningkatan efektifitas pelaksanaan jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan dokumen pelayanan kepada masyarakat wilayah yang terkait dengan kewenangan lain yang kecamatan dilimpahkan koordinasi pemeliharaan prasarana dan jumlah dokumen perencanaan kegiatan tee kecamatan koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, ngaju, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dokumen daerah dan atau instansi vertikal yang fasilitasi dan pelaporan yang berkaitan terkait dalam pemeliharaan sarana dan dengan pemberdayaan masyarakat dan prasarana pelayanan umum pembangunan pelaksanaan urusan pemerintahan yang jumlah kegiatan pelaksanaan urusan dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang semua kabupaten kota, semua kegiatan pembinaan, koordinasi, fasilitasi kegiatan terkait dengan kewenangan lain yang kecamatan, semua kelurahan dan pelaporan kegiatan pemerintahan baik dilimpahkan itu pembinaan, pelaksanaan muses tentang rpm es., apb des, dd add( o) koordinasi upaya penyelenggaraan jumlah koordinasi upaya dokumen ketenteraman dan ketertiban umum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sinergitas dengan kepolisian negara semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan pembinaan koordinasi kegiatan republik indonesia, tentara nasional kecamatan, semua kelurahan fasilitasi dan pelaporan ketentraman, indonesia dan instansi vertikal wilayah ketertiban lingkunganjumlah fasilitasi, koordinasi dan umum sesuai penugasan kepala daerah pembinaan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, ngaju, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dokumen bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan fasilitasi dan pelaporan baik itu distribusi kebangsaan dan ketahanan nasional raskin, program pkh dan jami.a jaa aan nama u uuu ea, kinerja perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, wazirskpd sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, wazirwazir, semua kelurahan jumlah dokumen perubahan dppazir, semua kelurahan jumlah dokumen rencana strategis dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan atau rencana kerja dan perubahan kinerja skpd rencana strategis dan atau rencana kerja yang disusun tepat waktu pee fee ri, tunjangan dalam satu tahun mana ann asn satu tahun (ob) perangkat daerah penyusunan perencanaan kebutuhan kab. malang, wazirkelengkapannya ang disediakan pem param pon penyediaan komponen instalasi semua kabupaten kota, semua jumlah komponen instalasi jenisann disediakan penggandaan kecamatan, semua kelurahan ang disediakan perundang undangan perundang undangan yang disediakan disediakan konsultasi skpdwazir, semua kelurahan jumlah sarana dan prasarana pendukung ia agam ks. sem teen pemerintahan daerah uea ri, ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber dayawaziradkoordinasi sinergi perencanaan dan semua kabupaten kotacamatan, semuaoleh (itenteramangan ketenimen umum lema) see) ketenteraman dan ketertiban umum sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, wazirkab. malang, wazirmerintahan desa bea desa pemerintahan desa kecamatan sumberpucungga ana aaa kinerja perangkat daerah perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, sumberpucungawas. skpd kelurahan tepat waktu perubahan rka skpd kelurahan ang disusun tepat waktu san ana anna, pama aia kelurahan tepat waktu aa. skpd kelurahan ang disusun tepat waktu koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, sumberpucuyang disusun tepat waktu administrasi keuangan perangkat daerah persentase pemenuhan dukungan kinerja perangkat daerah bere te , www kelurahan tahun ane aan alam po ja asn kelurahan satu tahun aaaumberpucuisusun sesuai aturan administrasi barang milik daerah pada persentase pemenuhan laporan hasil gambar peta persebaran industri kabupaten malang mc) lea comma bea gni sos jen jagal a53 lgi bari fr) seri oa) leg gaga led lan ef: alba ppa . robot ,., s tft pam "nt fag kam kt wnd data ani andi desk & j and vila a33 solar) sada ily una fang lan s1w tanpa "an pa, pama 1x. tem pen aan psk oooopke "" oooocis 0woody6 0000z06hi no lel barang milik daerah pada skpd kelurahan rekonsiliasi barang milik daerah administrasi kepegawaian perangkat persentase pemenuhan dukungan tee kinerjasosialisasi peraturan perundang undangan kab. malang, sumberpucung, semua jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi orang kelurahan peraturan perundang undangan oaa res perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, sumberpucungkelurahan disediakan aaa konsultasi skpd kelurahan difasilitasi pengadaan barang milik daerah persentase pemenuhan layanan internal kelurahan kelurahan diadakan rea pemerintahan daerah perangkat daerah pan ane kelurahan ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, sumberpucungumberpucungmeliharaan rehabilitasi sarana dan kab. malang, sumberpucusumberpucungleah pemakan mama pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, sumberpucusumberpucungbun ( motor o o era toto umur lok xi. iis het lethalpucung, semua jumlah fasilitasi,koordinasi dan pembinaan kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kelurahmbinaan dan pengawasan administrasi baik pemerintahan desa desa kelurahan tata pemerintahan desa kecamatan kromeum kinerjapenghasilan pns (tpp asn satu tahun koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, kromengan, semua kelurahan keuangan akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, kromengan, semua kelurahan jumlah dokumen laporan keuangan dokumen keuangan bulanan, triwulan dan semester disusun bulanan triwulanan semester skpd daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kab. malang, kromengankromengannyediaan komponen instalasi kab. malang, kromengan, semua kelurahan jumlah komponen instalasi 6jenis listrik penerangan bangunan kantor listrik penerangan bangunan yang disesuaifasilitasi konsultasi skpd yangkromengbea pemerintahan daerah ang disediakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, kromeng, pajak, dan perizinan pembiayaan, ipelihara dan bangunan lainnya lainnya yang dipelihara program penyelenggaraan persentase kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan umum pemerintahan dan pelayanan pelayanan publik publik kecamatan yang memfasilitasi yo) koordinasi penyelenggaraan kegiatan koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, kromengan, semua kelurahan jumlah pegawai memenuhi penugasan kali pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan dinas luar perangkat daerah dan instansi vertikal terkait tee sarana pelayanan umum koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, kromengan, semua kelurahan jumlah penyelenggaraan musrenbang kali daerah dan atau instansi vertikal yang kecamatan terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum pelaksanaan urusan pemerintahan yang lenong menista kam camat hut pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, kromenganinerja penyelenggaraan tugas ketentraman dan umum pemerintahan kecamatan yang ketertiban umum memfasilitasi yo) ketentraman dan ketertiban umum sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, kromenganpersentase kinerja penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan umum umum pemerintahan kecamatan yang memfasilitasi yo) penyelenggaraan urusan pemerintahan were fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, kromengan, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawaskinerja penyelenggaraan tugas pengawasan pemerintahan umum pemerintahan kecamatan yang desa memfasilitasi yo) fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi tee pemerintahan desa fasilitasi administrasi tata pemerintahan kab. malang, kromengan, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan kegiatan desa fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa apa ooikricamatan wonosari hao aan kecamatan wonwonskpd sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan dokumen kab. malang, wonosarehi noh hell sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan perubahan dpa kab. malang, wonosarontahun wwe , wat dalam satu tahun asn keuangan pelaksanaan ketatausahaan dan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah dokumen laporan verifikasi dokumen pengujian verifikasi keuangan skpd pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan skpd akuntansi perangkat daerah keuangan akhir tahun skpd tahunwonrealisasi anggawonosari, semua kelurahan jumlah komponen instalasi 8jenis listrik penerangan bangunan kantor listrik penerangan bangunan yang disediakan tea mea ben kantor disediakan pee fee disediakan penggandaan ang disediakan fee tamu yang dilaksanakan o j fee konsultasi skpd difasilitasi ree| esa pemerintahan daerah perangkat daerah air dan listrik sumber daya air dan listrikwonosaribangunan lainnya pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kab. malang, wonjumlahyang dilaksanakan dalam satu koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, semua kecamatanningkatan efektifitas kegiatan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah pembinaan dalam peningkatan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat aan penyelenggaraan urusan pemerintahan jumlah penyelenggaraan urusan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan yang tidak dilaksanakan perangkat daerah yang ada kecamatan oleh unit kerja perangkat daerah lainnya yang ada kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun perencanaan kegiatan pelayanan kepada kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah penyusunan perencanaan kegiatan kegiatan masyarakat kecamatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan fasilitasi percepatan pencapaian standar kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan koordinasi pelayanan kegiatan pelayanan minimal wilayah kecamatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pelaksanaan urusan pemerintahan yang jumlah urusan pemerintahan yang jenis get, dilaksanakan dalam ahun pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan jenis terkait dengan nonperizinan yang terkait dengan nonperizinan pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah urusan pemerintahan yang 6jenis terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat dilimpahkan program pemberdayaan persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat desa dan kelurahan dalam kelurahan satu tahun(? koordinasi kegiatan pemberdayaan desa jumlah kegiatan peningkatan koordinasi kegiatan pes bee dalam ahun peningkatan partisipasi masyarakat dalam kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan peningkatan musyawarah kegiatan forum musyawarah perencanaan perencanaan pembangunan desa tingkat pembangunan desa kecamatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemberdayaan kelompok perempuan dalam oleh pemerintah dan swasta wilayah profesi sosial dan keterampilan guna kerja kecamatan mendukung terwujudnya suatu keluarga ang sejahtera kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan peningkatan kali pemberdayaan masyarakat, kelompok dan lembaga wilayah kecamatan peningkatan efektifitas kegiatan jumlah kegiatan pembinaan dalam upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah meningkatkan peran serta masyarakat kecamatanordinasi upaya penyelenggaraan jumlah koordinasi upaya peningkatan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sinergitas dengan kepolisian negara kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan wawasan kegiatan republik indonesia, tentara nasional kebangsaan dan perlindungan masyarakat indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan koordinasi penerapan dan penegakan jumlah kegiatan koordinasi penerapan kegiatan peraturan daerah dan peraturan kepala dan penegakan peraturan daerah dan daerah peraturan kepala daerah yang koordinasi sinergi dengan perangkat kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan koordinasi sinergitas kegiatan daerah yang tugas dan fungsinya bidang dalam penegakan peraturan daerah penegakan peraturan perundang undangan lingkungan kecamatan dan atau kepolisian negara republik indonesia kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan koordinasi sinergitas kegiatan kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat koordinasi upaya penyelenggaraan jumlah koordinasi upaya peningkatan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan koordinasi antisipasi dan kegiatan agama dan tokoh masyarakat penyelesaian masalah masalah ketenteraman dan ketertiban umum lingkunganalijumlah kegiatan yang dilaksanakan kegiatan umum sesuai penugasan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan wawasan kegiatan ketahanan nasional dalam rangka kebangsaan dan ketahanan nasional dalam memantapkan pengamalan pancasila, rangka memantapkan pengamalan pelaksanaan undang undang dasar negara pancasila, pelaksanaan undang undang republik indonesia tahun pelestarian dasar negara republik indonesia tahun bhinneka tunggal ika serta pertahanan pelestarian bhinneka tunggal ika dan pemeliharaan keutuhan negara serta pertahanan dan pemeliharaan kesatuan republik indonesia keutuhan negara kesatuan republik indonesia fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan kegiatan bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kebangsaan dan ketahanan nasional kesehatan masyarakat dan keluarga berencana kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan penyuluhan kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan demi masa depan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan pembinaan dan kegiatan kecamatan, semua kelurahan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan pembinaan kerukunan antarsuku dan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan kerukunan kegiatan antarsuku, umat beragama, ras, dan antarsuku dan antarsuku, umat beragama, golongan lainnya guna mewujudkan ras, dan golongan lainnya guna stabilitas keamanan lokal, regional, dan mewujudkan stabilitas kemanan lokal, nasional regional, dan nasional penanganan konflik sosial sesuai ketentuan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah koordinasi antisipasi dan kegiatan peraturan perundang undangan penanganan masalah masalah sosial dan bencana alam pelaksanaan tugas forum koordinasi semua kabupaten kota, semua jumlah kegiatan koordinasi kegiatan pimpinan kecamatan kecamatan, semua kelurahan kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatjumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi kegiatan pembinaan dan pengawasan dan koordinasi pembinaan dan pemerintahan desa pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah fasilitasi kegiatan penyusunan kegiatan peraturan kepala desa peraturan desa dan peraturan kepala desa fasilitasi administrasi tata pemerintahan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan kegiatan desa penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan desa fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan kegiatan pendayagunaan aset desa keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dan perangkat desa desa dan perangkat desa fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah pembinaan pelaksanaan tugas dan kegiatan badan permusyawaratan desa fungsi badan permusyawaratan desa fee ue. ri, pemberhentian perangkat desa pemberhentian perangkat desa fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kab. malang, wonosari, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kewajiban lembaga kemasyarakatan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan bea aaa wilayahnya desa wilayahnya ap. e000004000 iepcamaraw gak aan kecamatan agaea kinerja perangkat daerah perangkatpenyusunan dokumen perencanaan kab. malang, agakagakgaklena pan kenangan peragaan u jeram mena anne) ten perangkat daerah were eu , kecamatan, semua kelurahan tahun asn tahun poin perak keberatan beragam keramat mena terror),) terobosagak, semua kelurahan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan hok berdasarkan tugas dan fungsi dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya dalam tahun perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, agakagak, semua kelurahan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor jenis kantor alat tulis kantor yang disediakan bea dna tea mana yang disediakan penggandaan ang disediakan fasilitasi kunjungan tamu kab. malang, agak, semua kelurahan jumlah fasilitas kunjungan tamu makanan ohk dan minuman tamu rapat yanggedung semua kabupaten kota, semua jumlah sarana dan prasarana pendukung unit kantor atau bangunan lainnya kecamatan, semua kelurahan gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan ngga pemerintahan daerah perangkat daerah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya kab. malang, agak, semua kelurahan jumlah rekening jasa komunikasi, sumber dokumen air dan listrik daya air dan listrik yang dibayarkan dalam tahun beagak, semua kelurahan jumlah jasa pemeliharaan, biasagakhis jel pelaksanaan urusan pemerintahan yang persentase peningkatan jumlah aaa kecamatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, agakkeenoh ttentariman jan kobra umum mmm ata pee prem phoebegakmia mia umum sesuai penugasan kepala daeragakyang memiliki ea pemerintahan desa ann desa pemerintahan desa kecamatan kalibare u kinerja perangkat daerah perangkat daerah penyusunan dokumen perencanaan kab. malang, kalibarkalibarie antena mam sesuai ketentuan dan tepat waktu koordinasi dan penyusunan perubahan dpa kab. malang, kalibarkalibarna era ajo perangkat daerah ana naa anna ats tunjangan dalam satu tahun asn satu tahun (ob) daerah perangkat daerah aa. ema kelengkapannya ang disediakan pendidikan dan pelatihan pegawai kab. malang, kalibaru, semua kelurahan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan ohkkalibarudeaaaa aan penggandaan ang disediakan disediakan ohk) fee konsultasi skpd 'ang difasilitasi pengadaan barang milik daerah persentase pemenuhan layanan internal ur pengadaan sarana dan prasarana kab. malang, kalibaru, semua kelurahan jumlah sarana dan prasarana pendukung 4kalibarkalibaru, pajak, dan perizinan perorangan dinas atau kendaraan dinas kendaraan dinas operasional atau lapangan jabateeareratemmaa| kecamatan koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, kalibaru, semua kelurahan jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan dokumejeiireratetmaa| tpl dilimpahkan kepada camat dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, kalibaru, semua kelurahan jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan dokumekalibarfee kecamatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kab. malang, kalibarema pemerintahan desa desa pemerintahan desa fasilitasi penyusunan program dan kab. malang, kalibaru, semua kelurahan jumlah fasilitasi penyusunan program dan dokumen pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desahi. jeli ieecamaran powo1go aodpa perangkat daerah asn aer ojo daerah perangkat daerah kelengkapannya olahraga dan batik perangkat daerah ena kantor penyediaan alat tulis kantor penggandaan rapat dan tamu yang disediakan konsultasi skpd dinas dalam daerah lie aan ema mani tee meso pemerintahan daerah perangkat daerah air dan listrik minum, telekomunikasi dan internet pemeliharaan barang milik daerah persentase pemenuhan layanan internal kes mi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kab. malang, donomulyo, semua kelurahan jumlah roda kendaraan roda empat dan unit pemeliharaan, pajak, dan perizinan roda dua yang dipelihara rutin berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kab. malang, donomulyo, semua kelurahan jumlah gedung kantor yang dipelihara jenis prasarana gedung kantor atau bangunan rutin berkala lainnydilimpahkan kepada camat perangkat daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, donomulyo, semua kelurahan jumlah urusan pemerintahan yang terkait berkas terkait dengan kewenangan lain yangasyarakat desa dan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat kelurahan menunda berdaya aya: mama menko, menon|, perangkat daerah peningkatan partisipasi masyarakat dalam kab. malang, donomulyo, semua kelurahan jumlah persentase tingkat kehadiran kegiatan forum musyawarah perencanaan masyarakat dalam forum muses, pembangunan desa musrenbangcamdonomulyo ketertiban dan ketentramdonomulyo, semua kelurahan jumlah pendistribusian sastra fasilitasi bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional gambar peta potensi rawan bencana longsor glad i(2c jet les) sana lai |a8 ses33s3 3dis raj sia kta kanan fata inn sana desa kanan gasal inn, tag lan sal lain ap, abu pump, bina ba. inn bnn santa 55gg eny ski cat diasu bun ( motor o o era toto umur lok sea iii. ritfasilitasi administrasi tata pemerintahan kab. malang, donomulyo, semua kelurahan jumlah kegiatan pembinaan administrasi fasilitasi desa tata pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa kecamatan singsingkoordinasi dan penyusunan laporan kab. malang, singpersentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn kab. malang, singosari, semua kelurahan jumlah asn yang menerima gaji dalam satu nan tahun penyediaan administrasi pelaksanaan tugas kab. malang, singosari, semua kelurahan pol jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam asn satu tahun (ob)singpersentase pemenuhan layanan internal pol daerah perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kab. malang, singosarisingosariadministrasi umum perangkat daerah persentase pemenuhan layanan internal pol perangkat daerah penyediaan komponen instalasi kab. malang, singosarisingosari, semua kelurahan nan jumlah peralatan dan perlengkapan yang buah nan kantor disediakan penyediaan barang cetakan dan kab. malang, singosari, semua kelurahan nan jumlah barang cetakan dan penggandaan buah nan penggandaan ang disediakan fasilitasi kunjungan tamu kab. malang, singosari, semua kelurahan pol jumlah fasilitas kunjungan tamu yang hok disediakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan kab. malang, singosari, semua kelurahan pol jumlah rapat koordinasi konsultasi yang hok konsultasi skpdsingosarnyediaan jasa penunjang urusan persentase pemenuhan layanan internal polnyediaan jasa pelayanan umum kantor kab. malang, singosari, semua kelurahan jumlah jasa pelayanan umum kantor yang nasingosarudit sii het hellpelayanan publik untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik koordinasi penyelenggaraan kegiatan persentase pemenuhan layanan internal koordinasi sinergi perencanaan dan kab. malang, singosarilaksanaan urusan pemerintahan yang persentase pemenuhan layanan internal pen teman mama j7 keamanan tee tirenom) tengsoe| | pelaksanaan urusan pemerintahan yang kab. malang, singosarenunjang pemberdayaan masyarakat kelurahan menunjang pemberdayaan masy perangkat daerah kelurahan prasarana kelurahan kelurahansingosari, semua kelurahan jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan kegiatan republik indonesia, tentara nasional yang terkait dengan kewenangan lain yang indonesia dan instansi vertikal wilayah dilimpahkanumum (txsingosarieri pemerintahan desa desa pemerintahan desa dea badan kesatuan bangsa dan politiloro kinerja perangkat daerahan dokumen perangkat daerah kelurahan rencana kerja dan perubahan rencana strategis dana.ww kelurahan kinerja perangkat daerah ara tea loe perangkat daerah kelurahan tunjangan dalam satu tahun asn kelurahan satu tahun betketatausahaan barang dokumen skpd kelurahan milik daerah pada perangkat daerah daerah perangkat daerah dea nan naa kelengkapannya kelurahannnn ngggggggggggggwapeer kelurahan disediakan were eehngadaan barang milik daerah persentase pemenuhan layanan internal persen penunjang urusan pemerintah daerahees eu,abe team aan jemaat nan pena more see0o oo pemerintahan daerah perangkat daerah ere s e eeelel air dan listrik kelurahan dalam tahun perlengkapan kantor kelurahan kantor yang disediakan . kelurahaketekuatan persentase peningkatan ideologi ideologi pancasila dan pancasila dan karakter bangsa karakter kebangsaideologi penanganan konflik ipoleksosbud dan pancasila dan karakter kebangsaan keagamaan pelaksanaan kebijakankesadaran masyarakat akan ideologi karakter bangsa, pembauran kebangsaan, wawasan kebangsaan, bela negara, boneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang dilaksanakan pelaksanaan koordinasiideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, boneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang dilaksanakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaporan bidang ideologi wawasan kelurahan bidang ideologi wawasan kebangsaan, kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bela negara, karakter bangsa, pembauran pembauran kebangsaan, boneka tunggal kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan ika dan sejarah kebangsaan sejarah kebangsaan yang dilaksanakan program peningkatan peran persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga partai politik dan lembaga pendidikan melalui pena pala naya pendidikan politik dan politik pengembangan etika serta budaya politikndidikan politik, etika budaya politik, keagamakab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan dalam bidang pendidikan kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, kelurahan politik etika budaya politik, peningkatan peningkatan demokrasi, fasilitasi demokrasi, fasilitasi kelembagaan kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, partai politik, pemilihan umum pemilihan pemilihan umum pemilihan umum kepala umum kepala daerah, serta pemantauan daerah serta pemantauan situasi politik situasi politik daerah daerah yang dilaksanlel pelaksanaan koordinasi bidang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan koordinasi bidang kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, kelurahan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum pemilihan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik daerah situasi politkegiatan monitoring, evaluasi dan kegiatan pelaporan bidang pendidikan politik, kelurahan pelaporan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum pemilihan umum kepala melalui bantuan keuangan partai politik, daerah, serta pemantauan situasi politik pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah daerah, serta pemantauan situasi politik daerah yang dilaksanakan program pemberdayaan dan persentase peningkatan 100y6 pengawasan organisasi pengawasan terhadap ormas kemasyarakatmberdayaan dan pengawasan keagamaan organisasi kemasyarakatan pelaksanaan kebijakan dibidang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah dokumen kebijakan dalam bidang dokumen pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, kelurahan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing pengawasan ormas dan ormas asing daerah daerah, serta dalam rangka pemberian dana hibah dan bansos yang dilaksanakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, kelurahan dalam bidangpengawasan ormas dan sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah ormas asing daerah yang dilaksanakan program pembinaan dan persentase tingkat pembinaan 100y6 pengembangan ketahanan ketahanan ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial, dan budaya budayaketahanan ekonomi, sosial dan budaya keagamaan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan dalam bidang ketahanan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi kelurahan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penuh kepercayaan daerah penuh kepercayaan daerah melalui pemberian dana hibtahanan ekonomi, sosial, budaya dan kelurahan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penuh kepercayaan beragama dan penuh kepercayaan daerah daerah yang dilaksanakan program peningkatan persentase peningkatan 100y6 kewaspadaan nasional dan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan sosial konflik sosial perumusan kebijakan teknis dan persentase peningkatan fasilitasi persen pelaksanaan pemantapan kewaspadaan penanganan konflik ipoleksosbud dan nasional dan penanganan konflik sosial keagamaan urusan bidang urusan pagu indikatif maju pemerintah daerah dan program bun ( ote ukk horror otoruruk omer ooruuk come masih penyusunan program kerja bidang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan dalam penyusunan kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, kelurahan program kerja bidang kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan asing, tenaga kerja asing dan lembaga perbatasan antar negara, fasilitasi asing, kewaspadaan perbatasan antar kelembagaan bidang kewaspadaan, serta negara, fasilitasi kelembagaan bidang penanganan konflik daerah kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah yang dilaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan dalam penyusunan bahan kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama kelurahan rumusan kebijakan bidang intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, kerja asing dan lembaga asing, pemantauan orang asing, tenaga kerja kewaspadaan perbatasan antar negara,waspadaan, serta penanganan konflik kelembagaan bidang kewaspadaan, serta daerah penanganan konflik daerah yang dilaksanakan pelaksanaan kebijakan bidang kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatanpelaksanaan monitoring dan kegiatan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kelurahan evaluasi dalam bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah daerah yang dilaksanakan pelaksanaan forum koordinasi pimpinan kab. malang, semua kecamatan, semua jumlah kegiatan koordinasi forum kegiatan daerah kabupaten kota kelurahan koordinasi pimpinan daerah kabupaten ang dilaksanakaerdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan kabupaten malang tahun serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis. (internal dan eksternal) yang dihadapi kabupaten malangbagai berikut: indikator kinerja utama daerahcara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut: tabel indikator kinerja utama kabupaten malang tahun indikator kinerja utama daerah target tahun pertumbuhan ekonomi indeks pembangunan manusia ipm persentase tingkat kemiskinapersentase desa mandiri indeks pembangunan gender ipg) persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap pad tara kualitas lingkungan hidup indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel tabel indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun aspek fokus bidang urusan indikator target kinerja pembangunan daerahindeks pembangunan manusia ipm persentase penduduk miskiindeks pembangunan gender ipg) l11 persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap pad indeks kualitas lingkungan hidup ikh) angka aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib dasar pendidikan indeks pendidikan kesehatan angka usia harapan hidup pekerjaan umum dan penataan ruang persentase prasarana jalan kondisi mantap luas areal layanan irigasi (ha) permukiman persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan oy, permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan aspek fokus bidang urusan indikator target kinerja pembangunan daerah tahun ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat persentase penanganan kasus persentase penanganan kasus oy, pelanggaran perda persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat ''| sosialfokus layanan urusan wajib non dasar ketenagakerjaan ' ' tingkat partisipasi angkatan kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak indeks pemberdayaan gender idg) pangan konsumsi lingkungan hidup indeks kualitas air indeks kualitas udara indeks kualitas tutupan lahan pemberdayaan masyarakat dan desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana persentase angka pertumbuhan penduduk persentase penurunan korban komunikasi dan informatika dan man indeks sistem pemerintahan koperasi usaha kecil dan menengah persentase koperasi aktif penanaman modal realisasi investasi rp.) jumlah investor berskala nasional mdn pma) kepemudaan dan olah raga aspek fokus bidang urusan indikator target kinerja pembangunan daerah tahun persentase organisasi pemuda yang aktif kebudayaan persentase situs cagar budaya yang dilestarikan persentase seni budaya yang dilestarikan fokus layanan urusan pilihan kelautan dan perikanan persentase kontribusi pdrb sektor oy, perikanan pariwisata persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap pad pertanian persentase kontribusi pdrb sub sektor tanaman pangan persentase kontribusi pdrb sub persentase kontribusi pdrb sub persentase kontribusi pdrb sektor oy, peternakan perdaganganindustrian persentase pertumbuhan pdrb kategori industri pengolahan fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan urusan keuangan persentase pad terhadap total pendapatan indeks resiko bencana pengawasan indeks integritas pemerintah nilai sakit nilai ppd lampiran peraturan bupati malang nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahuyang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. rkd atau disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau rpm. mengingat rpm kabupaten malang tahun berakhir pada tahun sedangkan rpm kabupaten malang tahun belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan tahun yang diwujudkan dalam rkdmalang tahun serta dengan memperhatikan rpm provinsi jawa timur tahun dan rpm tahun pelaksanaan rkd tahun merupakan tahapan rpm tahun pada rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) dengan arah pembangunan adalah, mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri, mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan gambar peta potensi rawan gunung berapi kabupaten malang lalat dah sali li: (loo le: inai bui: bay, ika: arena ton spasi nn, temuan pot lan lang bab vii penutup rkd tahun merupakan tahapan strategis dalam rangkaian proses perencanaan karena sebagai titik awal dalam pencapaian rpm tahap selanjutnya yaitu tahun dengan temarkd tahun ini, memetakan permasalahan dan isu strategis serta menentukan prioritas pembangunan daerah tahun secara tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah.manfaat, kegiatan dan sub kegiatan. dokumen rkd tahun antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatifdigunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. dokumen rkd tahun menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan subdengan tersusunnya rkd tahun diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan. dengan komitmen, koordinasi dan kerja sama yang baik antar perangkat daerah dan antar tingkatan pemerintahan, maka diharapkan rkd tahun dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu. bupati malang, sanusi aspeksumber: bps kabupaten malang, jumlah tersebut terdiri dari laki laki jiwa persen) dan perempuan jiwa persen), sedangkan jumlah penduduk kabupaten malang tahun berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut: tabel penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun kelompok umur laki laki perempuan total total sumber: bps kabupaten malang,tabel perkembangan pertumbuhan penduduk kabupaten malang tahun uraian satuan pertumbuhan penduduk kepadatan jiwa km? penduduk sumber: bps kabupaten malang, walaupun jumlah penduduk kabupaten malang memiliki trend yang naik, tetapi persentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun sampai dengan tahun namun persentase pertumbuhan penduduk tersebut meningkat kembali sampai pada angka pada tahun dengan kepadatan penduduk jiwa km. kondisi daya dukung dan daya tampung ambang batas dan status daya dukung penyedia bahan pangan bahan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kehidupan manusia, bahan pangan menempati urutan pertama dalam kebutuhan pokok manusia. bertambahnya populasi penduduk berdampak pada kebutuhan pangan yang semakin meningkat, sedangkan ketersediaan bahan pangan tidak bertambah seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. permasalahan kependudukan kabupaten malang adalah kenaikan jumlah populasi pendudukdengan besaran per tahun dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun sebesar jiwa km? dengan persebaran yang tidak merata. pada kecamatan donomulyo, tingkat kepadatan penduduknya pada tahun tercatat sebesar jiwa km2, sedangkan pada kecamatan pakis sebesar jiwa km2. jasa ekosistem untuk. penyediaan bahan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, peternakan, hasil laut, dan termasuk pangan dari hasil hutan ketiga sektor tersebut masing masing mewakili tiga kategori, yaitu: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mewakili kategori primer, sektor industri pengolahan mewakili kategori sekunder, serta sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mewakili kategori tersier. sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sangat terkait dengan jasa ekosistem penyediaan bahan pangan kabupaten malang, cukup pesat perkembangannya karena didukung oleh potensi sumberdaya alam yang memungkinkan untuk tumbuhnya sektor sektor tersebut. hasil analisis dddtlh kabupaten malang berdasarkan jasa ekosistem, disajikan dalam tabel berikut tabel potensi dan persebaran dddtlh kabupaten malang berbasis jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan potensi persebaran jasa karangploso, pakis, tumpang, dataran kaki poncokusumo, tainan, bululawang, pajak, sangat gunungapi turen, tinggi gondanglegi, kromengan, ngaju, pakistani, dan wazir sumberpucung, kepanjen, gondanglegi, dataran bululawang, pakistani, pun, gantang, dan fluid kasembon gunung api karangploso, singosari, lawang, pakis, tinggi jabung, tumpang, poncokusumo, wonosari, kaki gunung api ngaju, wazir, dau, pun, dan gantang lembah atau basin kalibaru, donomulyo, agak, bantu, dan antar perbukitan gedangan karst dataran fluid sumbermanjing wetan dan tirtoyudo marin wilayah pesisiran) sedang ekoregion lainnya wilayah kecamatan lainnya dan rendahbahan pangan kabupaten malang arahan ang kau maa para sar gan arya year setan pee era saran pemenangan kabupaten malang d5 an. maa kanan peta daya dukung daya tampung ih. pom jasa timur aan tni ima ann nona mma, sisa eu, air pan) ka, kar aan pan pe, uea (gia kanak, ana kpa (mia tap su, pemanen nga r33, see sena. men dag pun mani mampu akan apa pena amina nuu natal kai akan pen tai lan dad era luka spn p1) ber pen mean sin tdp sumber kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup kabupaten malang,faktor faktor berikut ini. morfologi yang relatif datar (lereng y6) hingga miring (lereng 15y6) dengansangat tebaltinggi, menyebabkan tanah sangat subur, yang memberikan produktivitastanaman yang tinggi. ketersediaan sumberdaya air permukaan dan air tanah yang potensial, merupakan faktor penting dalam pengelolaan lahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu kemudahan dalam sistem irigasi lahan. penggunaan lahan utama yang ada berupa: lahan sawah, tegalan, kebun campur, dan perkebunan, menunjukkan klas kesesuaian lahan untuk mengembangkan tanaman pertanian dan perkebunan, sebagai aktivitas utama potensi sumberdaya lahan untuk mendukung jasa ekosistem bagi penyediaan bahan pangan secara lestari dan berkelanjutan. berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada satuan ekoregion dataran fluid gunung api sekitar jalan lingkar barat kecamatan kepanjen, menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi alami ekoregionnya. sebagai wilayah dengan topografi dataran didukung tanah aluvial yang subur dan ketersediaan air yang melimpah, maka ekonomi masyarakat potensial berkembang. sektor pertanian menjadi mata pencaharian andalan bagi penduduknya. bentang budaya juga berkembang dinamis, tidak hanya sektor pertanian, tetapi berbagai usaha bidang perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. pertanian sawah dengan irigasi teknis sangat memungkinkan untuk berkembang. padi dapat ditanam dua samatiga kali dalam setahun, permukiman berpola menyebar dan tidak terbatasi oleh topografi. bentang budaya bervariasi, kenampakan perdesaan dan kenampakan perkotaan saling dukung. potensi ancaman lingkungan pada satuan ekoregion ini adalah konversi lahan lahan pertanian subur menjadi lahan lahan terbangun untuk pengembangan wilayah perkotaan dan infrastruktur, serta ancaman pencemaran lingkungan. kepadatan penduduk sedang hingga tinggi. kenampakan perkotaan berkembang dan lahan terbangun telah kompleks untuk berbagai kepentingan, seperti: permukiman, perkantoran, bisnis, dan fasilitas umum lainnya. berbagai fasilitas pendukung ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tersedia cukup lengkap. kondisi ekonomi masyarakat telah berkembang dengan dukung pendidikan dan kesehatan yang baik, sehingga kualitas hidup masyarakat terus meningkat. hasil pengamatan pada satuan ekoregion dataran kaki gunung api kecamatan kepanjen, tidak jauh dari titik pengamatan pertama. kondisi persawahan dan perkebunan dominan. topografi wilayah secara umum masih berupa dataran sehingga potensial untuk kegiatan pertanian dan peternakan. bentang budaya juga berkembang cukup dinamis, beberapa usaha luar pertanian, seperti: jasa pertukangan, perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. kepadatan penduduk sedang, kenampakan perdesaan lebih dominan. titik pengamatan untuk satuan ekoregion dataran kaki gunung api, dilakukan sekitar bukit pecel titik yang berada desa pamotan krajan, kecamatan sampit. kondisi sosial ekonomi masyarakat telah berkembang baik pada wilayah dengan topografi datar dan tanah yang subur. sebagai wilayah dengan topografi datar didukung tanah yang subur, maka sektor pertanian menjadi mata pencaharian andalan bagi penduduk. irigasi teknis telah tersedia sehingga tanaman padi dapat ditanam sepanjang tahun, dua hingga tiga kali panen dalam setahun. bentang budaya berkembang dinamis, irigasi teknis sangat mudah, bahkan penuturan warga menyebutkan bahwa air sangat mudah rano ketiga rendang, tidak ada kembarannya. daerah ini termasuk daerah yang makmur. upah pekerja relatif lebih tinggi, untuk pekerjaan non pertanian sekitar per hari. sementara itu, upah sektor pertanian adalah untuk tiga jam kerja, yakni antara jam hingga sektor perdagangan, peternakan, industri dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. pertanian sawah dengan irigasi teknis juga berkembang. beberapa wilayah yang agak tinggi ditanami kebun campur seperti sengon, mahoni, diselingi tanaman jagung dan rerumputan. peternakan yang dominan adalah sapi dan kambing. padi dapat ditanam sepanjang tahun. irigasi telah diawasi oleh buwono atau bagian pengairan, yakni aparat yang bertugas untuk mengelola air. titik pengamatan pada satuan ekoregion kaki gunung kawi adalah dusun balan, desa blestari, kecamatan ngaju. kawasan berupa persawahan dan perkebunan. penggunaan lahan lebih dominan perkebunan daripada persawahan. jenis tanaman yang dominan adalahtebu, kopi, dan pisang. permukiman berada kawasan perdesaan yang cenderung mengelompok. kepadatan penduduk rendah hingga sedang. kegiatan ekonomi selain pertanian perkebunan yang berkembang adalah peternakan dan buruh perkebunan tebu. berdasarkan hasil wawancara, peternakan yang dominan adalah peternakan ayam, sapi dan kambing. kawasan peternakan ayam sangat banyak, begitu pula sapi. hampir tiap rumah ada kandang sapi. hal ini didukung oleh ketersediaan rumput yang banyak, ujung pohon tebu (cool), dan rumput gajah. pekerjaan sektor buruh pertanian juga berkembang sebagai contoh buruh untuk tanam tebu dan tebang tebu. pekerjaan ini tidak hanya terbatas pada laki laki, perempuan pun juga terlibat. pengelolaan air bersih telah dilakukan oleh warga secara baik. pengamatan pada ekoregion kaki gunung api kawi lainnya adalah dusun pendopo, desa blestari, kecamatan ngaju. kawasan permukiman cukup padatan telah berkembang. kegiatan ekonomi yang dominan adalah pertanian dan perkebunan. jenis pekerjaan sektor jasa seperti buruh tukang, ojek, buruh pertanian, buruh potong kayu, buruh perusahaan pembibitan ayam, dan jasa pemandu wisata cukup berkembang. banyaknya ojek dan pemandu wisata cukupberalasan karena desa blestari berada pada kawasan wisata kraton gunung kawi. upah terhadap pekerja sudah mulai tinggi seperti buruh pertanian sekitar buruh potong kayu , , tukang kayu sekitar , , dan tukang ojek satu kali jalan sekitar , . pekerjaan upahan yang telah berkembang dan bervariasi tersebut turut pula mendukung perkembangan ekonomi masyarakat desa blestari. hal penting lain yang mendukung ekonomi masyarakat adalah keberadaan perusahaan pembibitan ayam java confed) dan perusahaan susu sapi greenfield). banyak penduduk yang menjadi pekerjaan dua perusahan tersebut. selanjutnya terdapat daya pendukung mengenai kapasitas yang dimiliki kabupaten malang untuk ketersediaan bahan pangan, sebagai berikut dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten malang, menyatakan bahwa potensi pengembangan peternakan kabupaten malang, meliputi: sapi potong, sapi perah, kambing atau domba, ayam buras, ayam potong, dan ayam petelur. dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai, mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan,, memacu prestasi olah raga seni dan budaya . sehubungan dengan itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten malang tahun diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi ipjp serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke samping itu, juga untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan berkelanjutan sustainable development goals gs) serta proyek strategis nasional daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten malang. rkd tahukd merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen rpmkd kabupaten malang tahun merupakan: referensi penyusunan tabel populasi ternak menurut jenis ternak kabupaten malang (ekor) tahun sapi potong cows sapi perah dairy cows kerbau buffalo kuda horses babi pig kambing goats domba sheep ayam ras petelur chicken ayam buras kampung domestic chicken ayam ras pedaging broiler chicken bebek duck ento breast chicken kelinci rabbit burung puyuh kuil bird sumber kabupaten malang dalam angka, dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kabupaten malang, menyatakan bahwa data lahan pertanian kabupaten malang hingga tahun yaitu lahan tanaman padi seluas hektar, lahan tanaman jagung seluas hektar, lahan tanaman kedelai seluas hektar. tabel luas panen tanaman pangan kabupaten malang (hektar) tahuntabel produksi tanaman pangan kabupaten malang ton) tahun mmadinas perikanan kabupaten malang, menyatakan bahwa luas lahan untuk pengembangan perikanan dan produksi perikanan kabupaten malang, disajikan dalam berikut. lahan untuk pengembangan perikanan kabupaten malang, secara umum terdapat pada satuan ekoregion kaki dan dataran kaki gunung api dengan keterdapatan sumber mata air, dan pada satuan ekoregion wilayah pesisiran, khususnya pada dataran fluid. tabel produksi perikanan budidaya menurut kecamatan dan jenis budidaya kabupaten malang (ton), donomulyotabel luas lahan budidaya perikanan darat menurut kecamatan dan jenis budidaya kabupaten malang hakabupaten malang sumber kabupaten malang dalam angka, tabel produksi perikanan tangkap menurut kecamatan dan subsektor kabupaten malang (tonjasa ekosistem penyedia air bersih jasa ekosistem untuk memberikan manfaat bagi penyediaan air bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan (sungai,rawa rawa, telaga, danau, dan waduk atau bendungan), dan air tanah (termasuk mata air), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik,pertanian, industri maupun jasa. penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah. hasil analisis dddtlh kabupaten malang berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan sumber air bersih atau air baku, disajikan dalam tabel dan gambar berikut: tabel potensi dan persebaran dddtlh kabupaten malang berbasis jasa ekosistem untuk penyediaan sumber air bersih potensi jasa persebaran ekosistem ekoregion kecamatan gantang, pun, lawang, wazir, ngaju, kaki gunung api wonosari, pajak, dan ampelgading karangploso, pakis, tumpang, poncokusumo, dataran kaki tainan, bululawang, pajak, turen, sangat gunungapi gondanglegi, kromengan, ngaju, pakistani, tinggi dan wazir dataran fluid sumberpucung, kepanjen, gondanglegi, gunungapi bululawang, ngaju,dan pakistani perbukitan dan ampelgading bagian selatan, tirtoyudo pegunungan bagian selatan, dan sumbermanjing struktural wetan bagiantenggara denudasional gantang, pun, dau, wazir, ngaju, lereng gunung api wonosari, jabung, poncokusumo, dan ampelgading karangploso, singosari, lawang, pakis, tinggi kaki gunung api jabung, tumpang, poncokusumo, wonosari, ngaju, wazir, dan dau perbukitan karst donomulyo, agak, bantu, dan gedangan perbukitan sumbermanjing wetan bagian utara dan struktural tirtoyudo bagian utara denudasional sedang dan ekoregion lainnya wilayah kecamatan lainnya rendah sumber hasil analisis berdasar hasil kajian daya dukung daya tampung kabupaten malang, gambar persebardirinci per wilayah kecamatan kas cl. ban www nan singosari an agak wm rwu ibm santang layang me kromengan mana karang cso gondanglegi man wae gy'?.g y'. seri ar2 . batur ore 10x sangat rendah rendah sedang tinggi sangat tinggi sumber kajian daya dukung daya tampung lingkungan hiduparia kan menara kan mae kaa are ebe tka pre manta tommy mpa meta pose menyurat. k23 pemerintah kabupaten malang anu dinas lingkungan hidup ets in) pal amerererr pengenal gaan peta daya dukung daya tampung lan" berbasis jasa lingkungan aman pengaturan pengolahan dan ben penguraian limbah tua provinsi jawa timur sai nnn pan uta pemain man mag skala data: tae kan katun nun pln tata ale nasi gta yaa bea ara, au. kabupaten blitar danau fran 29j sig (kabupaten lumajang lng pia ike, raman eaten wuiootetn dosen ih aan antara aa. mia fera maa nas lana rendah an, mm, santan page ba? sam bpn wi: phi lag) ser ari sta p1) ui, sumber kajian daya dukung daya tampung kabupaten malang, untuk lebih mendukung hasil analisis spasial dddtlh berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan air bersih kabupaten malang, maka berikut ini diuraikan hasil pengamatan lapangan terkait dengan potensi sumberdaya air sebagai sumber air bersih masyarakat pada berbagai satuan ekoregion bentang alam wilayah kajian.ititos cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau.airnya juga baik dengan nilai dhl (mos e(mos cm dan ph7, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. samping dari air dam,ititos ceititwaduk karangkates terletak kecamatan sumberpuncung kabupaten malang, yang terdapat pada satuan ekoregion dataran fluid gunung api. daerah tangkapan air waduk karangkates meliputi hampir seluruh ekoregion bentang alam asal proses vulkanik sisi barat, utara,kua)kdkdkd digunakan empatrenbangkdmasing masing perangkat daerah, sehingga menghasilkan dan timur kabupaten malang, yaitu: gunung api kawi, budak, kelud, anjasmara, arjuna, bromo, tengger dan semeru, serta sebagian dari ekoregion perbukitan karst yang ada sisi selatan waduk. waduk karangkates memiliki potensi jasa ekosistem untuk penyediaan air bersih maupun pemanfaatan lainnya. pada saat ini waduk telah dimanfaatkan sebagai sumber air dam bagi kabupaten blitar dan sekitarnya, serta dimanfaatkan untuk usaha perikanan (keramba danjarring apung) yang mencapai an usaha. selain itu air waduk juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air yang dikelola oleh pjb. berdasarkan hasil pengukuran lapangan didapatkan informasi nilai air mencapai yang mengindikasikan sifat basa yang tinggi. hal ini menandakan bahwa dari segi kualitas, air waduk karangkates kurang baik untuk dikonsumsi sebagai air minum. waduk karangkates ini terbagi menjadi zona pemanfaatan, yaitu: zona untuk perikanan, zona untuk konservasi, dan zona untuk pariwisata. pada zona telah berkembang pesat usaha usaha perikanan, dan usaha keramba mulai memasuki zona yang semestinya menjadi zona konservasi, sedangkan zona yang merupakan zona wisata, perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata alam laporan kkl mpl ugm, mei jasa ekosistem pengaturan mengurai dan menyerap limbah ekosistem memiliki kemampuan atau kapasitas dalam menetralisir, mengurai, dan menyerap limbah atau sampah, dalam bentuk kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada dalam air limbah. alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan anorganik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan, seperti: bakteri, jamur, protozoa, atau ganggang. kondisi lingkungan yang mampu memberikan jasa pengaturan untuk mengurai dan menyerap limbah, umumnya berada pada topografi dengan elevasi tinggi berupa jajaran gunung api, perbukitan, dan pegunungan, atau pada lembah lembah antar gunung api yang tersusun atas material lepas (piroklastik) atau batuan gunung api tua yang mampu menyerap, menyaring, dan mengalirkan air tanah dengan baik. hasil analisis dddtlh berdasarkan jasa ekosistem untuk pengaturan penguraian dan penyerapan limbah kabupaten malang. tabel potensi dan persebaran dddtlh kabupaten malang berbasis jasa ekosistem untuk pengaturan mengurai dan menyerap limbah potensi persebaran jasa karangploso, singosari, lawang, jabung, tumpang, sangat lereng gunung api poncokusumo, pajak, tirtoyudo, ampelgading, wonosari, tinggi wazir, dau, pun, dan gantang perbukitan kasembon dan pun aliran lava dataran sumberpucung, kepanjen, gondanglegi, bululawang, fluid pakistani,dan pun gunung api perbukitan ampelgading, tirtoyudo, dan sumbermanjing wetan bagian struktural selatan denudasional perbukitan karst bantu dan gedangan bagian selatan perbukitan aliran pun dan kasembon lava karangploso, singosari, lawang, jabung, tumpang, kaki dan poncokusumo, pajak, tirtoyudo, ampelgading, kromengan, dataran kaki tinggi wonosari, ngaju, pakistani, wazir, dau, pun, dan gunung api gantang perbukitan struktural tirtoyudo dan sumbermanjing wetanbagian selatan denudasional po) perbukitan karst kalibaru, donomulyo, bantu, dan gedangan lembah atau kalibaru, donomulyo, dan agak basinantar perbukitan karst sedangkan rendah ekoregion lainnya wilayah kecamatan lainnyagaturan dalam mengurai dan menyerap limbah kabupaten malang gan pan rara ora aan mega tran par kran kan mater por rare terra sera measure pemerintah kabupaten malang lita mag pab bea kabupaten pasuruan peta daya dukung daya tampung on. berbasis jasa lingkungan sen a34 mean seakan aa, san ya) skala cari see nnu pam ana aam tes persen git paten mta pan kes gawe sarat dari peran kabupaten blitar sai png esa kau sinkatto sera mana nat bela dengan senen ema mantan ak angin gampong pen fee nya ega, napas kebosanan menpan. ine manan say wa, tam ka. sumber kajian daya dukung daya tampung kabupaten malang, jasa ekosistem pendukung keanekaragaman biodiversitas) ekosistem mampu memberikan jasa keanekaragaman (biodiversity), seperti: perbukitan atau pegunungan berhutan, wilayah pesisiran bermangrove atau berterumbu karang, menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. semakin tinggi karakteristik biodiversitas, makasemakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap berkehidupan dan keanekaragaman hi. kondisi ekoregion bentang alam yang masih alami, seperti: lereng gunung api, perbukitan dan pegunungan struktural, dan perbukitan karst, merupakan bentuk bentuk ekoregion yang mampu menyediakan habitat bagi perkembangbiakan flora fauna, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman suatu wilayah. hasil analisis dddtlh berdasarkan jasa ekosistem untuk mendukung keanekaragaman kabupaten malang, disajikan dalam tabel dan gambar dan ternyata bersesuaian dengan sebaran kawasan hutan kabupaten malang, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut: gambar daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan jasa ekosistem pendukung keanekaragaman biodiversitas) kabupaten malangdirinci per kecamatan pt. www maa maa ola (an sumbermanang wetan a22. sin goa a12 . . ata www www tu gantang lan swiss ana snn kas bon karangploso kalibaru jan dana donomlyo rw, www nye batur ann 20x 90x sangat rendah rendah sedang tinggi sangat tinggidukung ant sah. perak merasa umm" aa. pak san gal turn, ppa. sman sag naa maa (ta ana para ng) batas kabupaten ana maa nana ft, kabupaten lumajang: harry ena read tai yaa dna pen na sena tai meme surga ronda 0c0n00 ian akan ama ian tama ajal te. pa: pi. tap pss mua eme maa tani snn lalu, baju ly, "mi ak, aa. entitas tkabakas sumber kajian daya dukung daya tampung kabupaten malang, tabel potensi dan persebaran dddtlh kabupaten malang berbasis jasa ekosistem pendukung keanekaragaman biodiversitas) pada tingkat tinggi dan sangat tinggi potensi persebaran jasa ekosistem ekoregion kecamatan lereng gunung api jabung dan poncokusumo perbukitan aliran lava pun sangat pegunungan struktural ampelgading, tirtoyudo, dan tinggi denudasional sumbermanjing wetan bagian selatan perbukitan karst gedangan, bantu, sebagian donomulyo bagian selatan karangploso, singosari, lawang, lereng dan kaki jabung, poncokusum tumpang, pajak, gunungapi tirtoyudo, ampelgading, wonosari, pun, dan gantang sumberpucung, kepanjen, tinggi dataran fluid gunung gondanglegi, bululawang, dan api pakistani perbukitan aliran lava pun dan kasembon perbukitan struktural tirtoyudo dan sumbermanjing wetan denudasional perbukitan karst kalibaru, agak, bantu, dan gedangan sedang dan ekoregion lainnya wilayah kecamatan lainnya rendah sumber kajian daya dukung daya tampung kabupaten malang, gambar persebaran kawasan hutan kabupaten malang bersesuaian dengan jasa ekosistem kanan nra madan mata band rat adah mma beo adek mah madiun teki arca bah! cetandateroolk pemerintah kabupaten malang das lingkungan hole saga panama kan kota batu rea akg kas provinsi jawa timur ara ppn see a33 bakar kaburkrr moncinceg, era yaa pan kaa ban tagawa kenya kin pia tkr wit sanam aka in, gengsi cng oni saman bana gan memendam tn) ana lan aan int sae minang meng mea sumber kajian daya dukung dan daya tampung kabupaten malang, tingginya jasa ekosistem pendukung keanekaragaman (biodiversitas) pada ekoregion bentang alam lereng dan kaki gunung api, dataran fluid gunung api, perbukitan aliran lava, perbukitan dan pegunungan struktural denudasional, dan perbukitan karst kabupaten malang, semata mata disebabkan oleh masih alaminya sebagian besar kondisi tutupan lahan pada satuan satuan ekoregion tersebut. pada umumnya penggunaan lahan masih sesuai dengan karakteristik ekoregion bentang alamnya, seperti: masih terjadinya kondisi hutan alami pada lereng lereng gunung api, perbukitan dan pegunungan struktural denudasional, dan kondisi hutan hutan produksi yang masih baik pada perbukitan karst serta fenomena kalsifikasi yang masih terjaga. sementara pada dataran fluid gunung api, pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian sawah irigasi juga masih baik, yang memberikan daya tarik bagi berbagai fauna, seperti: burung, reptil, katak, dan ikan pada sungai sungai yang mengalir dengan kondisi aliran yang baik. berbagai jenis flora fauna yang menunjukkan keanekaragaman (biodiversitas) pada kawasan hutan cagar alam) kabupaten malang, disajikan dalam tabel berikut jenis vegetasi cagar alam pulau sempu tabel keanekaragaman biodiversitas) pada kawasan hutan cagar alam kabupaten malang wage matra" jactinodaphneglomerata blue) ns ) ilauraceae o o | jadenantherapavoninal. mimosaceae saga amina cordifolia holding cordifolia rob.) tisdale rubiaceae jaegiceras corniculatus blanco myrsinaceae jageratum mexicanum sims asteraceae aglaiaellptica blue meliaceae agama laki weight) saldana meliaceae o )| samparkidang agama odoratissima blue meliaceae jaglaiaoppositifolla blue meliaceae o o | bagian tomentosa sejak bin oo ) meliaceae alangiumjavanicum blue) pangeran alangiaceae albiziaprocera rob.) benih mimosaceae jalectryonserratus sapindaceae oo allophylus cobie l.) ratus sapindaceae amorphophalus variabilis biome acaciae mnisomelesindiea lamiaces anomianthus dulcis dual.) jisindair ' annonaceae oo |antidesma ghaesembilla gaet euphorbiaceae jantidesmajavanica" blue euphorbiaceae sardinia crispa thumb) aadc. myssinaceae sardinia fuliginosa blue mysinaceee ariel hooker# becek oonvovulaeee jargyrela mollis" burma) choice convolvulaceae asparagus racemosum wild ttiliaceae baccaureajavanica blue) ma. euphorbiaceae jearringtonia racemosa l ) spring ) leoythidaceae bischofiajavanica blue euphorbiaceae blumeodendron tokai blue) kuz ' ) euphorbiaceae bola macrophylla riff. anacardiaceaee bridelia scapularis bumi euphorbiaceae bruguleragymnorrhiza" mk rhizophoraceee brugulera parviflora" rob.) w.ba.ex riff ) ) ( rhizophoraceae brugulerasexangula" your.) poin rhizophoraceae buchananiaarborescens blue) blue anacardiaceae poh pohan sapa mata casa pini globular baku.f.& moyen caesalpiniaceae oo callicarpapedunculata br nerbenaceae kayu gadung usa canang odorata lam) hock f b thomas annonaceag kenanga j vov caneriumhirsutum wild. burseraceae oo kenari | canariumoleosum lam engl. burseraceae oo canthiumglabrum blue rubiaceae kayubalung canthium hebeciadum dc. rubiaceee oo carallabrachiata" your) mer rhizophoraceae walidengen carmonaretusa egregia microphylla lam. boraginaceee icayratiatrifola" domain vitaceae gang ceftisaustrals#l. tumacee geltisphilgpensis blanco umaceae gentotheca laplace dev poaceae cerberaodolam garam. apoynaceae bintaro ceriopstagal" per ) cb. robin. rhizophoraceae geistanthus myrianthus kurz ituphorbiaceae turunan geistanthus subeordatus jab. jtuphorbiaceee |derodendruminerme nerbenaceae oo combretumgrandifforum don" combretaceae commelianudifoa commelinaceae hewan oo coryphautan tam. arenacea gebang gatoylum formosum gad dyer hypericacese urang dengan grnumasiaticum. amarylidaceae bakung grotoncaudatus geser jeuphorbiacese gotondalhumt, tuphorbiaceae kematian cnptocayafemea" aurata omometaramforal. osesapinoeae nenek dawyodesrugosa" jaurseraceee o tenasia caesia blue jlauaceee yaaa derisacuminata" benih. ipapilionacae derristifolata"lou. fabacae oo desmodiumgangetieum" l)dc. jpapilionaceae oo ibesmodiumumbelatum l)0c. ipapilionaceae dean oo dinochioa mat math. dianut. sida ipoaceae o bambugadng diosoyres cauliflora blue ebenacese dengan diospyrosferrea wild) bah jebenaceae oo diospyros lutescens blue jebenacse oo diospyresjavanica desa.) kastel ebenacae diogpyres macrophylla biome jebenaceae jenis suku namatokal diespyres malaria desi) kosta ebenaceae diogpyros maritima blue .o ebenaceae oiospyros truncata mor tbenaceae diospyrospilesanthera blank ebenaceae dofonos furcatus kleine wild. tpapilonaceee dracaena elliptica thumb.) dlm. dracaenacee onypetes longifolia blue) pax& kilofim euphorbiaceae ti |orypetes oval di. coord peleton) pari euphorbiaoeae . |oysoxylumperasiticum beck) koster. meliaceae oo bteusine indica gaet. poaceae uang guphorbialactea haw. euphorbiaceae keracunan |area ceylanica thumb toganiaceae |fcuscawlocarpa mia)mg, moraeeae |ficusbenjamina morales ingin acuscrasiamen ma) morosa |ficusigpida lt, moraceae ting asusretusa" moraceae bulu res referee |ficussundaica blue moraceae |ficusvariegata biome morales kondang ambrstyis glandulosa" reg) kunci oyperaceas mendong apcourtisrukam coll8morti hacourtisoeae prokem alagelana indie, fiagelanacese tugu ganeohylum falcatum" blue sapindaceae gareinjabalca ma, usiaceae garena dus rorbjkuz ousacese ilmuwan |abbamarantina ingiberacene jason gbonidion molar blue euphorbiaceas tamer gochidion obscurum rob. blue euphorbisosae rempah gutarenghast. tanacardiaceae lintas oo |@cosmos pentaphyla rekor scene |amelnaasiatisa ll verbenacese are gnetumgnemon. netacese imetinja gonocaryum despyestolum" gcaleryanum jicacinacese kita guettarda secara. rubinosae kepungan, guila diplopetas masehi rank sapindacess papers tea mamatarat |#arpullaarborea blanco) radio. sapindaceae plus mar'isoniapervorata blanco mer. simaroubaceae |#emandiapeltata mesin hemandiaceae mibiscussimils" h.macrophyllus rob.ex home malvaceae warugunung |ipomosapes caprae"( l.)r.b. gonvobulaceee ixorajavanica blue) dc. rubiaceaee o ixorasimalurensis" brem. rubiaceaee knemaglsuca" blue) war myisticaceae knemalaurina blue) war myisticaceae lagerstroemia fos reginae speciosa pers. ilythraceae (ketan lantanacamara ll verbenaceas warung leeaangulata korthexmig, ileeaceae girang eng |teeaindica buru.mer ileeaceae lepisanthes rubiginosa roxbjleenh. sapindaceae ilitseaglutinosa your) cb. rob. ilauraeee lophopetalumjavanicum zdl true. celastraeeee macarangapeltata bima. ttuphorbiaceae macarangatanarius l)ma. jeuphorbiaceae tutup meletus forbundus biome)mulls, euphorbiaceae meletus moluccana jeuphorbiaceae walikangin meletus moritlanus ma. jtuphorbiacee malotusmuricatus weight ma, ttuphorbiacee oo malotuspeltatus gesit) ma. ituphorbiaceae tutup oo majphigiapunicifola matpighiaceae to mammeaodorata raf. koster. icusiaceae mangiferaindea anacardiacae mangletaglauca magnolya blumei magnoiaceae rek maranthes corymbosa blumei chnysobalanacsas tiruan melanokepsis muligrandulosa rein blue) euphorbiaceae memecyion floribundum blue melastomatacese memecyienmyrsinoides blue melastomatacese oo mischocarpus pentapetalus rok) rank. sapindacese waliklar 19e inttrephorajavanica backer annonaceae kalaktiripan marina dttifola l. rubiaoeae pace mucunapruriens dc ipapitonaceseo race oo (nn mespaadsam il, sara as. e a maa nan bener pase molitor kos vektor bremen baros tea pon, tan anewatmkag dame pen tepat t aman anas taeyang man nan cholera pentandra cp, eee tea premium capital wia mentega tan piyanetus reteubaspar matan tipu plectocomia elongata mart bet aperbete pose eeraeeinaa c25 asta gatot ena pitoseorum mobearar uang nenek poikitspemmum suaveolens (lune vet raga poyathis totals biome) bola tanoe tan rompi gb) pendana tee, polygon berbatu tenaga putera campechiana kun basi sepang aan |putera odorata b1) bahn apaasae (poros favelandilngiola biome toraja ptunusgreea halaman sepak prunus juventus sbi home pteogmmbiun javanicum rar sesaat pterespermum dheriolam bie ena pteospemumjerankumjungh sesi emas naval javana coord yasin appa ramosa sumatrana jak aan rhizophora mucronata mk rhizophoraceae |hus tamnenss bullet peaungggt (sama zee geen ves lak mar saracaindieal. aesalpiacese iscaerola dea casprayitno, oka beralamat jalan tlogomukti timur nomor kelurahan tlogosari kulon, kecamatan pegunungan naamerdeka sarat jakarta tab, f2x empat: sekretariat omahkamahkorellus gold bahwa pada tanggal mei panel hakim telah melaksanakan sidang perbaikan permohonan namun pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonannya dan tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut: bahwa setelah sidang perbaikan permohonan dinyatakan selesai dan ditutup, pada tanggal mei pukul wib mahkamah telah menerima surat elektronik dari pemohon mengenai penarikanemohon akan menyempurnakan materi pengujian dan petit atasab, f2x empat: sekretariat omahkamahkorell mengenaiwahiduddin adams, santo, dewa gede laguna, saudi isra, dan menahan sitompulwahiduddin adams, dan merdeka bara jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonsitui godwahiduddin adams santo panitera pengganti, ttd. ria indriyani merdeka sarat jakarta tab, f2x empat: sekretariat omahkamahkorellus goldberdasarangka huruf penyesuaian alokasi dana bantuan operasional sekol, dijelaskan bahwa pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran untuk menganggarkan urusan pemerintahan konsumen dan dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran gubernur, bupati, atau walikotahuruf (chibah dapat diberikanserta perubahannyadinas perumahan dan kawasan permukiman, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sekretariat daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas ketahanan pangan, dan kecamatan rambang diubah,ttd diundangkan muara enim cap ttd) pada tanggal mutakhir sai sola kepala bagian hukum setda (cap ttd) zulfachri andri, sh,.mh |
al) salinan amoeta nama gede gatot binawarata pekerjaan: wiraswasta indah nana alamat jalan diponegoro nomor desa kelurahan jauh puri eat kelok, kecamatan denpasar barat, kota denpasar, provinsi bali dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberi kuasa kepada abdul wahab, s.h., afdaludin, s.h., dan asthagina, s.h. advokat dan atau konsultan hukum pada firma hukum abdul wahab, s.h., afdaludin, s.h., partners yang berdomisili jalan paman nomor amen, lingkungan teborg, kelurahan lereng, kabupaten lombok tengah, provinsi nusa tenggara barat,l, pemohon: membaca permohon.merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu xvdi,erdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kekuasaan kehakimbahwa pemohon menganggap, i3.6j menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon dikaitkan dengan pertimbangajakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigo9j menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan:: kekuasaan kehakiman bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana ketentuan uud karena menurut pemohon keadilan tidak dapat dibatasi oleh ketentuan apapun, i3.hal hal berikut: kesatu, bahwa dasar pengujian konstitusionalitas norma yang digunakan pemohon adalah uud mengenai ruang lingkup pemberlakuan norma ini, khususnya mengenai maksud frasa setiap orang , walaupun rumusan uud menggunakan frasa setiap merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid orang , namun yang dimaksud bukanlah semua orang secara umum, melainkan hanya kelompok kelompok tertentu saja seperti orang lanjut usia, orang hamil, orang cacat, perempuan, anak anak atau kelompok rentan lainnya. maksud demikian dapat dibaca dalam risalah perumusan uud dalam rapat komisi ke mpr tanggal agustus buku naskah komprehensif, hlm. hal demikian diperkuat dengan penggunaan frasa .dan perlakuan khusus. dalam norma tersebut. perlakuan khusus tentunya tidak berlaku bagi semua, sebab bila berlaku untuk semua orang, hal itu tidak dapat disebut khusus lagi. perlakuan khusus adalah perlakuan terbatas yang berbeda dengan perlakuan secara umum karena alasan alasan tertentu yang melekat pada subjek yang hendak diperlakukan secara khusus itu. perlakuan khusus dimaksud dilakukan semata mata untuk mewujudkan persamaan dan keadilan. frasa mencapai persamaan dan keadilan dalam uud menunjukkan bahwa perlakuan khusus diperbolehkan dan menjadi hak dari setiap orang bila mana perlakuan tersebut dapat menempatkan orang tersebut pada posisi yang sama atau setara dengan orang lainnya, mana dengan kesetaraan tersebut orang tersebut dapat menikmati keadilan. bila demikian maksudnya, maka perlakuan khusus hanya dapat diberikan kepada orang orang yang secara lahiriah memiliki kekurangan atau keterbatasan keterbatasan yang menyebabkannya rentan untuk tidak dapat hidup secara setara dengan manusia lainnya. oleh karenanya, negara dituntut untuk memberikan perhatian khusus dalam memperlakukan orang orang dimaksud secara berbeda khusus dibanding yang lainnya. dalam kaitannya dengan pokok permohonan guo, pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam permohonannya mengenai kondisi khusus yang dialaminya. hal mana, dengan kondisi khusus dimaksud, pemohon seharusnya diberikan perlakuan khusus oleh negara dalam menjalani kesempatan proses penegakan hukum, khususnya dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali. bahwa seandainya pun pemohon menjelaskan lebih jauh kondisi khusus atau kerentanan yang dialaminya, hal itupun tidak relevan dengan norma kekuasaan kehakiman. sebab, upaya hukum terhadap putusan pengadilan sesungguhnya berlaku untuk semua orang tanpa memandang kondisi merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid fisik atau kerentanannya. semua upaya hukum berlaku untuk seluruh pencari keadilan. perlakuan khusus bagi pencari keadilan hanya dapat diberikan negara melalui penyediaan bantuan hukum cuma cuma sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum. sementara perlakuan khusus untuk jenis upaya hukum (seperti orang orang tertentu dapat melakukan upaya hukum lebih satu kali, dan orang orang lainnya hanya boleh satu kali), sama sekali tidak dapat dilakukan, karena hal itu justru akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan. berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan atas, kekuasaan kehakiman tidak ada relevansinya untuk diuji dengan uud kedua, bahwa jika antara norma yang diuji dengan dasar pengujian yang digunakan dianggap memiliki relevansi, karena pemohon mengaitkannya dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dalam pengujian undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, mahkamah berpendapat upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dalam perkara pidana tidak dapat disamakan dengan dalam perkara perdata. hal mana, pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: bahwa dikabulkannya permohonan pengujian kurap melalui putusan nomor puu xi adalah karena pertunangannya dengan uud bukan uud mana, ketika ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud tidak serta merta ketentuan kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali juga bertentangan dengan uud sebab, pengaturan dalam kurap khusus untuk putusan dalam perkara pidana, sedangkan pengaturan dalam kekuasaan kehakiman berlaku juga untuk perkara selain perkara pidana. bahwa dalam ketentuan kurap dinyunyi kurap tersebut hampir sama dengan apa merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang diatur dalam hir. sesuai dengan ketentuan dimaksud, sistem pembuktian tindak pidana sebagaimana diatur kurap memadukan sistem keyakinan (conviction in time) dengan sistem pembuktian menurut undang undang (positif wettelijk stelsel). bahwa dengan penggabungan itu, karakter kebenaran peristiwa yang menjadi dasar penjatuhan pidana adalah kebenaran materiil. mana, keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya berdasarkan minimal dua alat bukti merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dijatuhi pidana (beyond reasonable doubt). dalam setiap perkara yang diajukan pengadilan baik perdata maupun pidana harus dilengkapi dengan bukti, namun karena pembuktian antara perkara perdata dengan perkara pidana memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu bahwa sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang undang (negatif wettelijk stelsel), sebagaimana halnya dalam proses peradilan pidana yang menuntut pencarian kebenaran materiil. kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. prinsip inilah yang disebut beyond reasonable doubt. kebenaran yang diwujudkan benar benar berdasarkan bukti bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. sedangkan dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih kepada kebenaran formil (formel waarheid). hal itu semata mata agar tercipta kepastian hukum. bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub paragraf atas sesungguhnya telah ditegaskan oleh mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu xiv bertanggal juli mana putusan tersebut juga telah merujuk pertimbangan hukum putusan putusan mahkamah sebelumnya. dalam putusan nomor puu xiv tersebut mahkamah menyatakan, antara lain: ..merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoidi3. menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf atas, oleh karena ternyata kekuasaan kehakiman yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo telah pernah diputus oleh mahkamah, dengan demikian permohonan pemohon guo adalah bis idepemohon nodan suhartono, masing masing sebagai anggota pada hari rabu, tanggal tiga puluhdua puluh bulan septembersuhartonomenahan sitompul merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid ttd ttd wahiduddin adams dewa gede laguna ttd ttd maria farida indrawi santo ttd ttd suhartono saudi israkekuasaan kehakiman terhadap uud selayaknya dapat diterima untuk uji dan diputus oleh mahkamah konstitusi. bahwa permohonan uji materil ini dimaksudkan agar muatan kekuasaan kehakiman diuji dengan uud karena yang dimohonkan untuk uji telah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yaitu dalam hal untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan mahkamah agung nomor pk pdt (bukti dimana putusan tersebut diputus atas dasar putusan mahkamah agung nomor k pdt (bukti yang putusannya melanggar hak konstitusi pemohon. oleh karena pemohon adalah warga negara indonesia yang hak konstitusinya telah batasi oleh berlakunya guo maka mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini.kekuasaan kehakiman adalah ketentuan uud. oleh karena itu permohonan uji materil kekuasaan kehakimankekuasaan kehakiman: oleh pemohon ini dapat diterima oleh mahkamah konstitusinegara.. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii).(legal standing).emohon adalah perorangan warga negara indonesia. kerugian konstitusionalmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidndang undang dasar sebagai berikutnomor tahun tentang kekuasaan kehakim. dengan uud hal ini secara jelas diatur dalam huruf pertimbangan merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] ketetapan mpr nomor mpr sebagai berikutpemberlakuan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang disebut telah bertentangan dengan uud antara lain: bahwa ketentuan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur mengenai dasar hukum putusan peninjauan kembali pk) tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. bahwa dengan adanya ketentuan telah bertentangan bahwa terhadap materi, muatan tersebut sangat bertentangan dengan uud sebagai groundwork mengakui hak setiap orang untuk mendapat keadilan. alasan alasan permohonan pengujian undang undang terhadap nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan, "terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali . dimana merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pertunangannya adalah tidak memberikan kesempatan kepada pemohon yang mana hak tersebutpastikan akan terjadi sebagaimana dalam kasus konkritnya yakni hal putusan mahkamah agung dalam perkara peninjauan kembali nomor pk pdt (bukti dimana bukti tersebut merupakan rentetan dalam perkara kasasi perdata nomor pdt sementara putusan kasasi nomor pdt (bukti yang memohonkan oleh pemohon dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali dan dalam putusan peninjauan kembali mahkamah agung tersebut menolak permohonan dari pemohon sebagaimana amar putusannya tersebut telah dituangkan dalam bukti selanjutnya bukti (putusan kasasi) sebagai dasar pemohon dalam mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat peninjauan kembali cast bukti mana dalam putusan kasasi tersebut majelis hakim agung yang.memutuskan perkara melanggar peraturan perundang undangan cast hir sehingga dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dalam bukti putusan yang belum memperoleh keadilan, dan oleh karena putusan peninjauan kembali nomor pk pdt (bukti tidak dapat diajukan peninjauan kembali lagi atas dasar ketentuan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, maka berdasarkan uud yang mengandung prinsip menurut pemohon adalah keadilan tidak dapat batasi oleh ketentuan apapun, maka permohonan pengujian undang undang tersebut oleh pemohon dapat dikabulkan dengan ketentuan batal bersyarat, yakni persyaratan seperti perkara yang dihadapi pemohon. bahwa untuk memperoleh keadilan agar dapat mengabulkan permohonan pemohon ini merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi dimana putusan tersebut membolehkan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali. bahwa atas dasar kekuasaan kehakiman tersebut atas merupakan suatu sebab yang menyebabkan adanya suatuuntuk menjadi dasar permohonan dalam mengajukan pengujian materil undang undang. bahwa ketentuan materi, dan undang undang guo merupakan ketentuan yang membatasi hak konstitusi warga negara indonesia pada umumnya dan pemohon pada khususnya, mana pembatasan hak konstitusional akibat berlakunya ketentuan dan tersebut merupakan syarat yang memenuhi untuk mengabulkan permohonan dari pemohon baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga muatan dan yang diuji ini inkonstitusional terhadap uud bahwa akibat dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian hak konstitusional tidak akan atau akan terjadi lagi. bahwa berdasarkan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman merupakan dasar pengujian pemohon dan membuktikan pemohon mempunyai landasan konstitusi yang bersandar pada ketentuan uud yang mana ketentuan dari kekuasaan kehakiman tersebut menurut pemohon bertentangan dengan uud dari sisi penegakan hukum dan prinsip keadilan dari sisi konstitusi, maka dengan demikian untuk mencapai putusan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa terhadap kasus konkrit pemohon sebagaimana dalam bukti dan bukti yang putusannya bertentangan dengan hukum dan keadilan mana putusan peninjauan kembali (bukti yang diharapkan untuk memberikan keadilan justru tidak menegakkan keadilan, maka atas hal tersebut mahkamah konstitusi adalah pengawal demokrasi (the guardian democracy) dan pelindung hak konstitusi (protector citizen's constitutional right) serta pelindung hak asasi manusia (protector human right), tentulah permohonan pengujian undang undang ini dari pemohon dapat dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, yakni dengan memberikan putusan agar materi muatan dan dari ketentuan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman adalah bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan jika majelis hakim konstitusi berpandangan lain dimohonkan batal secara bersyarat. merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] bahwa apabila ketentuan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka kerugian hak konstitusional pemohon tidak terjadi, mahkamah konstitusi dapat mengabulkan permohonan tersebut, dan pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana mahkamah konstitusi telah memutuskan uji materil dalam perkara pidana dalam putusannya nomor puu xi petit berdasarkan seluruh uraian uraian dalam perbaikan permohonan ini, dimohonkan kepada yang mulia majelis hakim panel mahkamah konstitusi berkenaan memberikan putusan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya permohonan pengujian materil ini, menyatakan materi, muatan dan dari nomor tahun bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan uud setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaran negara republik indonesia sebagaimana mestinya, mohon putusan yang adil menurut hukumartu tanda penduduk pemohon dan npp. pk pdt putusan kasasi mahkamah agung nomor pdt tanggal februari bukti fotokopi surat komnas ham nomor k pmt ix tanggal september bukti fotokopi surat badan pengawasan mahkamah agung nomor bp ekeh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |
kaksebagai . pemohon nama fariz candi pilang iwan pilang pekerjaan citizen reporter agama islam alamat jalan malabar nomor guntur, jakarta selatan sebagai . pemohon il,dirga rachman, s.h., febriansyah hakim, s.h., handy wira utama, s.h., medali faisal, s.h., rakhmat jaya, s.h., m.h., azmin st. muda, s.h., lulu again, s.h., muhammad zakir, s.h., rezky, s.h., dan ahmad yani s.h., mmencerminkan keinginan dari masyarakat indonesia yang sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap calon calon presiden yang diusung melalui partai politik. bahwa tidak semua materi muatan yang terkandung dalam undang undang dasar mengatur tentang hak hak konstitusi warga negara tetapi juga mengatur tentang bentuk negara, kedaulatan negara, lembaga negara termasuk mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara. namun dalam pembentukan undang undang yang secara jenis dan hierarki peraturan perundang undangan berada bawah undang undang dasar maka suatu undang undang dibentuk bukan saja harus berlandaskan pada satu saja atau satu saja yang terdapat dalam kandungan undang undang dasar tetapi suatu undang undang diharuskan untuk tidak melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam undang undang dasar pemohon dan pemohon berpendapat bahwa bila undang undang tersebut dibentuk berdasarkan salah satu atau yang terkandung didalam undang undang dasar tetapi sisi lain materi muatan yang terkandung dalam undang undang tersebut tidak mencerminkan penghargaan hak asasi manusia yang diakui dalam undang undang dasar sebagai hukum dasar pembentukan peraturan perundang undangan maka materi muatan yang terkadang dalam undang undang tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan undang undang dasar atau dengan kata lain dapat dikatakan inkonstitusional. bahwa setelah dikaji dengan seksama materi muatan dalam (sic! angka ,dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan aturan lebih lanjut dariamun ketentuan yang diaturjustru memuat materi muatan yang bertentangan dengan undang undang dasar yang mengatur perihal hak asasi manusia warga negara indonesia. karena itu pemohon dan pemohon berpendapatharus dinyatakan inkonstitusional.politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum dari jalur peroranga. jadi, yang harus ditegaskan. apabila kemudian pelaksanaan hak partai tersebut menjadi eksklusif, dan menjadi satu satunya jalur atau mekanisme mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak warga negara untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai presiden melalui jalur perorangan sebagai bemaka dapat dikatakan bahwalampaui maksud dari diberikannya hak tersebut kepada partai politik karena telah menghalangi warga negara untuk menjalankan haknyperti yang termaktub dalam undang undang dasar oleh karena itu, untuk memperjelas kedudukan dan substansi permohonan para pemohon, sekali lagi ditegaskan bahwa pemohon danjadi objek permohonan karena telah menghalangi dan menutup hak para pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dari jalur perorangan. bahwa harus dipandanghak yang lain. oleh karena kedua hak ini memiliki kedudukan yang sama.tidaklah bertentangan dengan konstitusi. sebaliknya,seperti yang dilakukan olehadalah inkonstitusional. bahwaberi kesempatan bagi para pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagai pihak yang ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung melalui jalur perorangan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. artinya,dapat maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.(sic! angka pilpres, dengan serta merta pasangan ini akan ditolak oleh komisi pemilihan umum. dari jalur peroranga. atas dasar keadaan tersebut maksangat jelas telah bertentangan dengan uud bahwa sebagaimana telah dijelaskan atas, parini merupakan hak yang dijamin dalam uud khususnya uud ketentuan yang dimaksudkonstitusional para pemohon yang tertuang dalam uud sebab: ketentuan yang terkandung dalam (sic! angkawarga negara tidak dapat secara mandiri dan kolektif mengajukan atau mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa melalui partai dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. secara jelas, pemohon dan pemohon yang merupakan warga negara yang memilikidan pemohon akanyatakan satu satunya mekanisme pencalonan adalah melalui parpol. padahal, pemohon danomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden,jadi alat baru yang justpresiden dan wakil presiden. oleh sebab itu pemohon dan pemohon berharap mahkamah konsitusi dapat melakukan terobosan hukum terkait diperbolehkannya pencalonan presiden dan wakil presiden melalui jalur perorangan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakatgabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang para pemohon,khususnya uudcetak berita online mengenai calon presiden perorangka danorangan warga negara indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden independen pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dengan berlakunya angka dan para pemohon merasa tidak diberikan peluang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. menurut para pemohon, uud telah menjamiberlakunya yang dimohonkan pengujian, menurut para pemohon telah secara nyata maupun potensial merugikan hak konstitusional para pemohon yang dilindungi oleh uudgajukan diri sebagai calon perseorangan dalam pemilihan presiden dan wakil presidenmohon perorangan selaku warga negara indonesia berdasarkan bukti kartu tanda penduduk (bukti dan bukti sebagaimana dimaksud huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi.angka dan telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan nomor puu vi yang diputus oleh mahkamah pada tanggal februari dengan dasar pengujian dan uud i3. menimbang bahwa dalam permohonan guo, para pemohon memohon pengujian konstitusionalitas secara keseluruhan, yakni dan dengan dasar pengujii3. menimbang bahwaberdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat dasar pengujian uud yang berbeda dengan dasar pengujian dalam permohonan nomor puu vi dengan demikian permohonan guo tidak bis idem, i3. menimbang bahwa selain sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf atas bahwa permohonan guo tidak bis idem, juga terdapat dan yang belum dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan nomor puu vi i3. menimbang bahwa mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa dan yang merupakan dua yang belum diuji dalam permohonan nomor puu vi yang menurut mahkamah adalah kelanjutan atau berhubungan erat dengan ketentuan untuk selengkapnya menyatakan: bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik:i3. menimbang bahwa uud menyatakmenurut mahkamah undang undang dasar lah yang menjadi dasar pengujian. hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan yang menyatakan, mahkamah konstitusi memutusi3. menimbang bahwa meskipun dasar pengujian dalam permohonan guo berbeda dengan dasar pengujian dalam permohonan nomor puu vi akan tetapi hakikat tujuannya adalah sama, yakni agar untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dimungkinkan dari calon perseorangan yang independen, bukan hanya calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. dengan demikian mahkamah akan mengutip beberapa pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal februari i3. menimbang bahwa tentang dapat atau tidak dapatnya perseorangan mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, selain yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dalam putusan nomor puu vi tanggal februari mahkamah, antara lain, telah mempertimbangkan"angkai tanggal juli putusan nomor puu 1oleh karena alasan permohonan para pemohon guo pada hakikatnya sama dengan alasan permohonan para pemohon dalam permohonan nomor puu vi yakni supaya calon presiden dan wakil presiden dimungkinkan dari calon perseorangan yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politikmenimbang bahwa terhadap putusan mahkamah nomor puu vi tanggal februari terdapat hakim konstitusvi makvi tanggal februari menimbang bahwa dan belum diajukan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan nomor puu vi dan dalam permohonan guo juga dimohonkan pengujian yakni pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik ataupartai politik atau setiap partai politik, menurut mahkamah satu rangkaian yang tak terpisahkan dari guo yang menentukan bahwa bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik: menimbang bahwa oleh karena dan merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan guo, sedangkan telah ditolak dalam putusan nomor puu vi tanggal februari maka permohonan pengujian konstitusional dan juga harus ditolak, i3. menimbang bahwa mengenai dasar pengujian yang diajukan oleh para pemohon guo, yakni, uud yang menyatakanurut mahkamah norma norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam permohonan guo tidak menghalangi hak para pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sepanjang memenuhi syarat syarat yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.achmad nowiki muhammad alim ttd. ttd. anwar usman arief hid ttd. ttd. maria farida indrawi hamdan zelda ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. yunita ramadan bahwa pemohon dandan pemohon adalah undang undang dasardan pemohon memiliki hak atau sesuatu yang harus didapatkan selaku warga negara untuk memajukan dirinya termasuk memajukan diri untuk berpartisipasi sebagai calon presiden independen calon presiden republik indonesia luar partai politik) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan dipilih secara langsung, jujur adil oleh rakyat dimana hak ini bertujuan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara selaku presiden yang dipilih dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. bahwa berdasarkan hak konstitusi yang dimiliki oleh pemohon danhagian muatan materi dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena telah menimbulkan kerugian konstitusi dengan tidak dapatnya pemohon danlaku mengajukan diri sebagai calon presiden independen. adapun materi muatan dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon dan pemohonemohon dan pemohon selaku warga negara yakni pemohon berhak untuk dipilih dan memilih calon presiden dan wakil presiden perorangan (independen). adapun keberadaan materi yang dimuatsecara nyata dan potensial telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon dan pemohon untuk tidak dapat menjalankan hak untuk memajukan dirinya agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden melalui jalur perorangan mana pencalonan secara independen (di luar partai politik) tersebut ditujukan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. oleh sebab itu ketentujelas menghalangi pemohon danemohon danpresiden dan wakil presiden baik untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan. bahwa negara kesatuan republik indonesia akan melangsungkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun yang akan datang, mana para pemohon berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri dicalonkan sebagai kandidat presiden atau wakil presiden republik indonesia. bahwa pemohon da, dan para pemohon sendiri tidak punya keinginan mencalonkan diri sebagai presiden dan atau wakil presiden dengan mengunakan partai politik. bahwa satu sisi berdasark dan pemohon ii. bahwa pemohon dan pemohon berkeyakinan dengan adanydan pemohon untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden dimaksud, karenanya pemohon danemohon dansic! angka dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden jelas bertentangan dengan undang undang dasarhanya memberikan peluang dan hak kepada calon calon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kendaraan politik (parpol gabungan parpol) dengan kata lain bagi mereka yang memiliki kemampuan finansialpresiden dan wakil presidendan pemohon memiliki kedudukan hukum dalam haldan pemohon adalahpemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diujiselanjutnya undang undang dasar yang dijadikan batu ujiisi tersebut, pada prinsipnya dan suatu undang undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. akan tetapi terdapat pengecualian yaitu, dapat diajukan pengujian kembali jika dan undang undang tersebut kemudian diujikan terhadap dasar pengujian yang berbeda dalam uud bahwapernah diuji dengan dasar pengujian dan uud oleh pemohon fadjroel rachman, mariana, bob febrian sebagaimana yang tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi namun dalampemohon farhat abbas dan iwan pilang menguji dengan dasar pengujian yang berbeda yakni undang undang dasar negara republik indonesia tahun oleh karena itu pemohon dapat mengajukan kembalioleh karena objek permohonan uji materi ini adalahbatu uji yang berbeda yakni undang undang dasar negara republik indonesia tahucalon calon presiden yang bermunculan saat ini lebih mempresentasikan ambisi partai politik atau politik pribadi yang menguasai partai politik ketimbang mencerminkan keinginan rakyat. hal ini tampak secara jelas dengan pencalonan aburizal bakrie dari partai golongan karya golkar), prabowo subianto dari partai gerakan indonesia raya gerindra), hatta rajasa dari partai amanat nasional pan), megawati soekarno putri dari partai demokrasi indonesia perjuangan pdip). hal ini tentu berseberangan dengan keinginan rakyat yang terlihat dalam beberapa survei, mana rakyat menginginkan calon calon presiden yang mampu memenuhi aspirasi masyarakat yang tidak berasal dari partai politik. bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah peristiwa politik lima tahunan yang merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengupayakan terjadinya proses regenerasi kepemimpinan nasional. dan pada pemilu momentum ini semakin mendesak karena sudah lebih dari satu dekade, sejak orde reformasi bergulir tahun indonesia berada bawah kepemimpinan generasi masa lalu. oleh sebab itu, pembukaan kesempatan untuk mencalonkan presiden melalui jalur perorangan adalah keharusan untuk dapat menghadirkan calon calon presiden yang tidak cacat sejarah dan mampu mewakili aspirasi masyarakat indonesia. karena itu muatanlagialamat bukit cimanggu villa blok nomor bogor nama ir. kgs. muhammad iran zulfikar warga negara indonesia alamat desa niru tebet agung kabupaten muara enim, sumatera selatan nama mukhtar guntur kilat warga negara indonesia alamat jalan panama nomor kota makassar, sulawesi selatannin, tanggal mei yang perbaikan permohonannya diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jumat, tanggal jun mod,: penjelasan atas (6a) apbn p::, apbn ppermohonan pengujian atas apbn p yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara nomor puu x guo tidak beralasan hukum::berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan,""multi player effect" terhadap seluruh komponen kebutuhan hidup, terutama kebutuhan transportasi(6,cc,:: program, dan atau antar jenis belanja: dan atau,:terkait dengan pendapat pemohonbutir angka angka dan angka atas, mahkamah konstitusi mempunyai kewenanganpbn) tahunperubahan keempat: bahwa dalam uud perubahanalam huruf (a),:,di ,,,konfederasi serikat nasional yang merupakan badan hukum serikat pekerja serikat buruh yang telah dirugikan oleh berlakunya &a) yang menentukan bahwa apabilabertentangan dengan dan uud yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mempertahankan kehidupanny(6a). selanjutnya mahkamahdalilkan (6a) yang menentukan bahwadalah bertentangan dengan dan uu(bukti sampai dengan bukti untuk membuktikan dalil dalilnya yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian duduk perkara,bahwa perubahan apbn dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan perubahan kebijakan fiskal, salah satunya kebijakan pengendalian subsidi bbmguna menstimulasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. terlebih lagi, agar apbn tetap sehat dan seimbang maka pembentuk, i3. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) telah didengar keterangannya baik secara lisan maupun tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengendalikan harga bbm merupakan bentuk kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak bumi pasar global, sehingga harga minyak mentah indonesia icp) menjadi salah satu faktor dalam melakukan pengendalian:(6a) mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bbm bersubsidi dan kebijakan pendukungterhadap dan uudara pemohon mendalilkan &a) bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dengan berlakunya (6a) maka pemerintah secara leluasa menaikkan harga bbm, sehingga menimbulkan multi player effect terhadap seluruh komponen kebutuhan hidup, terutama kebutuhan transportasi, bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia ham), sehingga negara wajib mengoptimalkan perlindungan warga negara atas kebutuhan hajat hidup orang banyak, namun dengan berlakunya (6a) maka kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya menjadi terabaikan karena penetapan harga bbm dan gas mengikuti mekanisme pasar bebas, i3. menimbang bahwahakikatnya sama dengan alasan permohonan dalam perkara nomor puu xmuhammad alim hartono panitera pengganti, ttd. dewi nurul safitri,anggotanya adalah: ir. ahmad maroko selaku presiden: ir. iran zulfikar selaku wapres mukhtar guntur selaku wapres bahwa konfederasi serikat nasional mempunyai anggota sebagai berikut: fsp bumn beranggotakan sp. pln, sepakat federasi serikat pekerja bumn telkomsel, sekar telkom, pp.kremasi sok etana tana kertas indonesia sumatera selatan, jawa timur spk jawa barat, meliputi berbagai kota federasi serikat pekerja kabupaten bandung, sumedang, garut, kerakyatankoansematrotata sarat kan canon dara independen pati, kudus fsb jawa timur, meliputi surabaya, kerakyatan fbi sulawesi selatan, sulawesi tenggara ana buruh indonesia isbn sulawesi selatan nusantara serbuk sumatera utara (ekson indonesia berbunyi sumatera utara asn independen perbbuni sumatera utara are maan independen serikat buruh madani serikat buruh merdeka (bukti p1): sehingga permohonan uji materihadap. civilian, jakarta timur, dan telah di iv p tanggal januari (bukti illyang diajukan pemohon adalah sebagai berikut (bukti p3): uud perubahan: tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan multi player effect terhadap seluruh komponen kebutuhan hidup, terutama kebutuhan transportasi (sumber berita koran kompas, rabu maret halaman kenaikan harga bbm: tarif angkutan barang naik persen", dan kamis, maret halaman kenaikan upah buruh per februari menjadi tak berarti") (bukti p4): bab hak asasi manusia, uud perubahan: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (bukti p2),&: iv. putusan yang dimohon petit mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa (6a) undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara nomor tahun tentang apbn bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal desember mengenai pembatalan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi: menyatakan bahwa (yang mengikat sejak diputuskan oleh mahkamah konstitusi: memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaran berita negara republik indonesia: i2suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota administrasi jakarta timur nomor perihal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan serikat pekerja serikat buruud naskah asli dan perubahannya,::,, il. penjelasan pemerintah atas ketentuan (6a) apbn p:::yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan yang diwakili oleh: nama drs. dj. siahaan, s.h. tempat tanggal lahir balige, maret pekerjaan ketua pembina universitas generasi muda medan alamat jalan bahagia pelita nomor padang bulan, medanyang tidak bertanggal, bultanggal juli dengan nomor puu ix yang kemudian diperbaiki pada tanggal agustus yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dasar uji materi undang undang., dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sento,, kemudian dari:tuk mencerdaskan anak bangsa tersebut malah bukan didukung, dibina dan diarahkan melainkan adanya upaya upaya kriminalisasi: bahwa upaya upaya kriminalisasi inilah yang sangat merugikan pemohon dan bertentangan dengan uud dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa: vii.pokok permohonanrof. dr. jimmy asshiddigie, sttaat), transparansi dan kontrol sosialkelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju:melaksanakan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bilamana bangsa ini ingin maju: viii. petitioix. dalam provisi menyatakan undang undang nomor tahun tentang sisdiknas bertentangan dengan uud undang undang nomor tahun tentang sisdiknas tidak memiliki kekuatan hukum:sisdiknas bertentangan dengan uud menyatakan undang undang nomor tahun tentang sisdiknas tidak memiliki kekuatan hukum: memasukkan dalam lembaran negara republik indonesia,yang disahkan persidangan pada tanggal september sebagai berikut: bukti p fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, bukti fotokopi pembukaan undang undang dasar bukti fotokopiyang tandatangani oleh dj. siahaan, selaku ketua yayasan: bukti fotokopi statuta universitas generasi muda medan tetangga mei yang ditandatangani oleh prof. drs. dj. siahaan, selaku ketua yayasan, bukti fotokopi surat kopertis wil nad sumut nomor disampaikan kepada universitas generasi muda medan tertanggal oktober yang ditandatangani oleh prf. dr. usman kelly, selaku koordinator kopertis wil nad sumut, bukti fotokopi surat universitas generasi muda medan hal permohonan izin operasional pendidikan universitas generasi muda medan nomor ugm m xi1 tertanggal yang disampaikan kepada dirjen dikti dan ditandatangani oleh drs dj. siahaan selaku ketua yayasan: bukti fotokopi surat usulan mohon izin operasional pendirian universitas generasi muda medan nomor ugm m x11 pada tanggal desember yang disampaikan kepada dirjen dikti yang ditandatangani oleh siahaan selaku ketua yayasan, prof. drs. dj. siahaan selaku rektor, drs sinaga selaku dekan: bukti fotokopi surat kopertis wil na yang ditandatangani oleh suryatmono selaku koordinator sekretaris pelaksana, bukti fotokopi surat universitas generasi muda medan nomor ugm m pada tanggal april yang isinya menindaklanjuti surat kopertis nomor dan ditandatangani oleh drs. dj. siahaan selaku ketua yayasan dan ir. husni husin selaku rektor, bukti fotokopi surat universitas generasi muda medan hal tindak lanjut hasil pertemuan dirjen dikti nomor ugm m pada tanggal november yang ditandatangani oleh drs. dj. siahaan selaku ketua yayasan dan ir. husni husin, selaku rektor, bukti fotokopidan ditempel oleh direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional pada tanggal mei bukti fotokopi surat rekomendasi dprd nomor seks, tentang dukungan pendirian universitas generasi muda medan yang ditujukan kepada yayasan universitas generasi muda medan pada tanggal april yang ditandatangani oleh ahmad azhari selaku dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara: bukti fotokopi surat rekomendasi pemda sumut nomor as. binhuksos pendirian universitas generasi muda medan yang ditujukan kepada rektor universitas generasi muda medan pada tanggal februari dan ditandatangani oleh drs. sofyan nasution, selaku ass. pembinaan hukum dan sosial, bukti p fotokopi surat rekomendasi artist nomor artist wil i v pendirian universitas generasi muda medan yang ditujukan kepada dirjen dikti pada tanggal mei yang ditandatangani oleh ramli marpaung, selaku a.n pengurus artist wil wakil sekretaris bukti fotokopi surat keterangan domisili usaha universitas generasi muda medan nomor pada tanggal agustus yang ditandatangani oleh noh putra taqim, sos selaku kepala kelurahan titi rante kecamatan medan baru: bukti p fotokopi surat dukungan universitas generasi muda medan dari artist nomor artist !! pada tanggal april yang ditandatangani oleh bahan nur tanjung s.e,m.m selaku ketua dan ir. uchawatul char selaku sekretaris: bukti fotokopi surat universitas generasi muda medan yang ditujukanyang telah menyalahgunakan wewenang (tidak menindakmempedomani, tidak melaksanakan undang undang sisdiknas dan tidak mematuhi disposisi menteri nomor ment ext pada tanggal april yang ditandatangani oleh drs. anggiani sinaga selaku dekan fakultas ekonomi, bukti p fotokopi surat keputusan yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan nomor pada tanggal oktober yang ditandatangani oleh prof. drs. dj. siahaan, selaku ketua pembina: bukti fotokopi surat klarifikasi laporan kepada direktur jendeyang ditandatangani oleh ir. husni husin, selaku rektor dan drs. dj. siahaan selaku ketua pembina, bukti p fotokopibukti p fotokopi daftar lampiran yang ditandatangani oelh drs. chairullah, s.ip selaku sekretaris daerah kabupaten: bukti fotokopiyang ditujukan kepada penyelenggara universitas generasi muda medan, pada tanggal november yang ditandatangani oleh johar arifin selaku koordinator: bukti p fotokopi surat dirjen dikti nomor d2. bahwasayang ditujukan kepada ketua yayasan universitas generasi muda medan, pada tanggal september dan ditandatangani oleh suseno diawali selaku direktur pembinaan akademik dan kemahasiswaan: bukti fotokopi surat dirjen dikti nomor ds. t7 bahwa direktorat jendeyang ditujukan kepada ketua yayasan universitas generasi muda medan, pada tanggal mei yang ditandatangani oleh suseno diawali selaku direktur kelembagaan, bukti fotokopiyang ditujukan kepada menteri pendidikan nasional melalui direktur inspektorat jenderal pendidikan, pada tanggal september yang ditandatangani oleh danger siahaan selaku ketua yayasan: bukti fotokopi surat dirjen dikti nomor d5. t perihal perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan yang ditujukan kepada saudara drs. dj. siahaan, s.h., pada tanggal maret yang ditandatangani oleh kendaraan selaku direktur kelembagaan: bukti p fotokopi yang ditujukan kepada ketua yayasan badan hukum pendidikan generasi muda, pada tanggal september yang ditandatangani oleh ialah salah selaku direktur akademik, bukti p fotokopi surat dirjen dikti nomor d5.yang ditujukan kepada drs. danger siahaan, pada tanggal juni yang ditandatangani oleh kendaraan selaku direktur kelembagaan, bukti fotokopi surat kopertis nomor l1. ps mengenai klarifikasi dan konsultasi keberadaan universitas generasi muda medan yang ditujukan kepada drs. danger siahaan, pada tanggal desember yang ditandatangani oleh prof. ir. mohammed nawawi lebih, phil, selaku koordinator: bukti fotokopi foto kampus universitas generasi muda medan jalan bahagia pelita nomor padang bulan medan: bukti fotokopi yang ditujukan kepada pimpinan universitas generasi muda medan, yang ditandatangani oleh drs. jhon panjaitan selaku direktur narkoba, bukti fotokopi keputusan menteri pendidikan nasional nomor yang isinya direktorat pendidikan tinggi dalambukti p fotokopi surat dirjen dikti nomor d2. hal usulan pendirian universitas generasi muda medan yang ditujukan kepada ketua yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan, pada tanggal november yang ditandatangani oleh suseno diawali selaku pembinaan akademik dan kemahasiswaan, bukti fotokopi surat dirjen dikti nomor d2. hal permohonan klarifikasi usulan pendirian universitas generasi muda medan yang ditujukan kepada kopertis wil nad sumut pada tanggal januari yang ditandatangani oleh suseno diawali selaku pembinaan akademik dan kemahasiswaan: bukti p fotokopi surat kapolda sumut nomor v ditreskrimsus perihal permintaan laporan dirjen dikti dan kopertis yang ditujukan kepada ketua pembina yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan, pada tanggal mei yang ditandatangani oleh drs. radon budi nugroho, selaku direktur kriminal khusus: bukti fotokopi surat pengadilan dari kapolda aceh nomor sp.gii ditreskrim untuk mendengarkan keterangan prof. drs. dj. siahaan, s.diknas: bukti fotokopi surat perintah penyelidikanpktiiii pada tanggal april yang ditandatangani oleh drs. agus andriana, s.h. selaku penyidik: bukti fotokopi pernyataan kopertis wili2. menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini sesuatu yang terjadi persidangan cukupngujian oleh pemohon adalah terhadap pembukailketua pembina yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sebagai badan hukum berdasarkan akta notaris hasil basri nasution, s.h., nomor tahun dan akta perubahan yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan oleh notaris firmansyah nasution, s.h. nomor tanggal oktober yang telah disahkan oleh menteri hukum dan ham nomor ahu. .ah. tahun i3.dalam pembukaan dan uud menurut:. pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya guo, pemohon dipanggil oleh kapolda sumatera utara (vide bukti karena dianggap telah melakukan tindak pidana, yaitu memberikan ijazah sertifikat kompetensi gelar akademik profesi atau vokasi tanpa hak kepada seseorang. hal itu terjadi karena pemohon dianggap telah menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana surat pernyataan kopertis wilayah nanggroe aceh darussalam sumatera utara pada surat kabar sumut pos tertanggal juni yang menyatakan universitas generasi muda medan yang diselenggarakan oleh pemohon adalah liar (vide bukti menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan pemohon atas, mahkamah berpendapat terdapat kerugian yang diderita pemohon akibat adanya undang undang guo, dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugiaterhadap pembukaan, dan uud pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya undang undang guo telah menghambat upaya dan langkah pemohon untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendirikan perguruan tinggi dalam hal ini universitas generasi muda medan. pemohon tidak dapat menjalankan perguruan tinggi tersebut dengan baik karena adanya guo yang mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan pemohon padahal tindakan pemohon adalah bentuk partisipasi pemohon dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa: i3 menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut isu konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah syarat adanya izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan mexicana seseorang yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin adalah bertentangan dengan konstitusi, i3 menimbang bahwa berdasarkan pembukaan uud mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara indonesia. uud juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan wajib untuk mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah juga harusoleh karena itu, berdasarkan ketentuan uud tanggung jawab utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berada pada pemerintah, i3. menimbang bahwa uud pada satu sisi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pada sisi lain membebankan tanggung jawab kepada negara pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. uud tidak secara tegas melarang atau mewajibkan masyarakat untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pendidikan, namun uud memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (vide dan uud menurut mahkamah, penyelenggaraan satuan pendidikan oleh warga negara, badan hukum privat dan atau kelompok masyarakat secara sukarela adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi. pada sisi lain, negara yang diberi tanggung jawab oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diberikan kewenangan oleh konstitusiuud ketentuan konstitusi tersebut, mengandung makna bahwa negara dapat mengatur agar pendidikan diselenggarakan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. negara juga berkewajiban untuk melindungi hak hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya dalam jenjang pendidikan formal yang diikutinya dalam suatu unit pendidikan. oleh karena itu menurut mahkamah adalah wajar dan sesuai tanggung jawabnya berdasarkan konstitusi, negara mengatur perizinan bagi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mengikuti pendidikan formal atau non formal serta mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi yang diakui oleh negara. dalam hal ini, berbeda halnya dengan penyelenggaraan pendidikan informal oleh masyarakat dengan tanpa memberikan sertifikasi kompetensi tertentu. dalam hal yang demikian, negara tidak dapat mencampurnya sepanjang tidak merugikan peserta didik dan tidak menggangu ketertiban umum. pengaturan perizinan dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal adalah penting untuk menghindari penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat secara tidak bertanggung jawab dengan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat sehingga merugikan masyarakat, i3 menimbang bahwa oleh karena negara berwenang untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan pendidikan yang merugikan masyarakat maka negara melalui peraturan perundang undangan dapat melakukan pengaturan yang bersifat administratif maupun pidana. tindakan administratif, antara lain, dapat berupa pencabutan izin yang disertai penutupan penyelenggaraan pendidikan. adapun ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan atau pidana denda, sebagaimana diatur dalam merupakan ultimatum rubidium yang tidak bertentangan dengan konstitusi, i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah menilai dalilrabu, tanggal dua puluh duahartono ttd. ttd. anwar usman maria farida indrawi ttd. akil mochtar panitera pengganti, ttd. ina zuchriyah tandoyayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan mulai berdiri pada tanggal mei dengan akte nomor tahun oleh notaris hasil basri nasution, dan perkuliahan mulai menyelenggarakan perkuliahan perguruan tinggi nama universitas generasi muda medan sesuai kurikulum nasional dan proses belajar mengajar dimulai tahun akte pendirian yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan nomor pada tanggal juni oleh tuan zulfikar azhar, s.h., cn: akte pendirian yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan nomor tanggal oktober oleh firmansyah nasution s.h., notaris medan: yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan telah memiliki pengesahan yayasan dari menteri hukum dan ham nomor ahu. .ah. tahun bahwasannya telah memiliki badan hukum sesuai dengan ketentuan berlaku: yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan dengan memiliki nomor npp yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan mendirikan perguruan tinggi yang bernama universitas generasi muda medan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum nasional yang terdiri dari fakultas, sebagai berikut: ramai ena pasa pama pe ate pesssimu sasa pata amma negra pai papat fakultas kesehatan| kesehatan masyarakat iv. surat surat dokumen universitas generasi muda medanstatuta universitas generasi muda medan: surat kopertis wil nad sumut nomor kl disampaikan kepada universitas generasi muda medan fotokopi terlampir): surat permohonan ijin operasional pendidikan universitas generasi muda medan nomor ugm m xii yang disampaikan kepada dirjen dikti, surat susulan mohon ijin operasional pendirian universitas generasi muda medan nomor ugm m x il pada tanggal desember yang disampaikan kepada dirjen dikti, surat kopertis wil n: surat universitas generasi muda medan nomor ugm m isinya menindaklanjuti surat kopertis: surat universitas generasi muda medan tindak lanjut hasil pertemuan nomor ugm m x1 pada tanggal novemberfotokopi karu kendali terlampir): surat rekomendasi dprd nomor seks, tentang dukungan pendirian universitas generasi muda medan: surat dukungan rekomendasi pemda sumut nomor as. binhuksos pendirian universitas generasi muda medan: surat rekomendasi artist nomor aptisiwii.iv pendirian universitas generasi muda medan: surat keterangan domisili usaha nomor universitas generasi muda medan, universitas generasi muda medan memiliki surat dukungan dari artist nomor artist pada tanggal april suratmenyalahgunakan wewenang (tidak menindak dan tidak mempedomani, tidak melaksanakan undang undang sisdiknas nomor tahun dan tidak mematuhi disposisi menteri nomor ment ext pada tanggal april surat keputusan yayasan universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan nomor y ugm m tentang ijin penyelenggaraan universitas generasi muda medan: surat klarifikasi laporan kepada direktur jendsurat surat dari kopertis wil nad sumut, dirjen dikti, pemerintah, pemerintahan daerah tentang dukungan, persetujuan serta penolakan dan lain lain surat kopertis nomor kl menjawab surat universitas generasi muda dan akademi perkebunan medan nomor kl pada tanggal oktoberdaftar,surat artist nomor artist wil. meminta bantuan sumbangan untuk dilaksanakannya musyawarah wilayah musik) artist wil. nad sumut, surat dirjen dikti nomor d2. bahwasansurat dirjen dikti nomor ds. 7t bahwa direktorat jendnomor tahun surat dirjen dikti nomor ds.i t perihal perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan,: surat dirjen dikti nomor ds. tsurat kopertis nomor li. ps mengenai klarifikasi dan konsultasi keberadaan universitas generasi muda medan: foto kampus universitas generasi muda medan jalan bahagia pelita nomor padang bulan medan:: keputusan menteri pendidikan nasional nomor yang isinya, direktorat pendidikan tinggi dansurat kopertis nomor ps hal klasifikasi usulan pendirian universitas generasi muda medan dikirim dan disampaikan kepada dirjen dikti, surat dirjen dikti nomor d2. hal usulan pendirian universitas generasi muda medan, surat dirjen dikti d2. hal permohonan klasifikasi usulan pendirian universitas generasi muda medan: tanda terima kepada mendikan nomor ugm m pada tanggal april kartu kendali dari dirjen dikti nomor pak vi. kerugian yang dialami oleh ugm medan surat kapolda sumut nomor v ditreskrimsus perihal permintaan laporan dirjen dikti dan kopertis, surat panggilan dari kapolda aceh nomor sp. gil ditreskrim untuk mendengarkan keterangan prof. drs. dj. siahaan, sidiknas, surat panggilan kapolda sumutakti!iii pada tanggal april pernyataan kopertis wil.bahwa alumni kami tidak diterima melamar menjadi pns, bahwa mahasiswa yang telah banyak, ternyata mereka keluar eksodus, bahwa upaya kami untuk mengurangi pengangguran menjadi tidak kondusif, bahwa upaya kami untuk mengembangkan semangat kewiraswastaan, mandiri dan generasi percaya diri untuk menatap masa depan menjadi terganggu, bahwa keinginan kami yang akan menumbuhkan mata air kehidupan bagi generasi muda bangsa berubah menjadi air mata karena ketidakpastian: bahwa banyaknya pernyataan dan siaran pers dari kopertis yang miring sehingga membingungkan kami dan masyarakat luas, bahwa yang pada intinya surat surat tersebut adanya upaya upaya pihak tertentu untuk mengering pemohon dan atau yayasan dan atau universitas generasi muda medan sebagai pelaku tindak pidana sebagai mana undang undang sisdiknas: bahwa perbuatan pemohon mendirikan perguruan tinggi adalah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai mana amanah uud tapi mengapa anak bangsa yang mendirikan perguruan tinggdominicus dagang, b.a.: tempat tanggal lahir mauponggo, nagekeo, februari agama katolik pekerjaan wirausaha pegawai negeri sipil): kewarganegaraan indonesia alamat lengkap jalan belimbing kelurahan eba, kota kupang, provinsi nusa tenggara timur: berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal juli memberi kuasa kepada edy pramudiarso, sh, advokat, beralamat jalan cirebon dan pihak terkait: mendengar keterangan ahli pemerintah: mendengar dan membaca keterangan tertulis pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan pihak terkait, membaca kesimpulannomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiunan janda duda pegawai" mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya ber fat final untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar :dr j.m. koamesakh sebesar rp. penjual rokok sebesar rp. mahasiswa fkk sebesar rp. pegawai kesehatan pelabuhan sebesar rp. sdr j.o. led sebesar rp. dan sdr nyoman kusumanata sebesar rp. terhadap hutang piutang tersebut atas, para pihak telah mengadukan dominicus dagang kepada atasan yang bersangkutan dan selanjutnya telah dilakukan pembinaan agar yang bersangkutan segera menyelesaikan hutang piutang tersebut, karena dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan: menerima dan atau meminta imbalan jasa atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya antara lain dari: lurah manta paga dan lurah rawa rangga sebesar rp. berupa tiket pesawat, lurah kampung selor sebesar rp. dan, membuat surat kepada kota bajawa untuk meminta uang sebesar rp. kepada setiap lurah dan perangkatnya dengan alasan sebagai imbal jasa karena lurah dan perangkat kelurahan telah diangkat sebagai pns. karena pelanggaran disiplin tersebut makakarena tidak puas atas hukuman disiplin tersebut maka yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada bapak dan dengan keputusan ketua bapak nomor pts bapak tanggal mei bapak memperkuat keputusan menteri dalam negeri: pada saat keputusan bapak ditetapkan, usia yang bersangkutan adalah tahun bulan dan hari dengan masa kerja tahun bulan. pokok permohonan bahwa pemohon adalah warga negara indonesia (selaku perorangan) yang lahir pada tanggal februari dan sejak tanggal desember bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada departemen dalam negeri yang diperbantukan pada provinsi nusa tenggara timur, bahwa pemohon setelah bertugas sebagai pegawai negeri sipil selama dengan masa kerja tahun bulan, berbagai wilayah dan bermacam jabatan provinsi nusa tenggara timur, dikarenakan melakukan beberapa pelanggaran disiplin. pemohoyang kemudian diperkuat dengan keputusan badan pertimbangan kepegawaian bapak) nomor pts bapak tanggal mei pada tanggal mei pemohon berusia tahun bulan, dalam ketentuan huruf undang undang guo, dinyatakan bahwaberdasarkan ketentuan tersebut maka pemohon tidak berhak menerima pensiun pegawai karena pada saat pemberhentiannya, pemohon belum mencapai usia tahun sebagaimana disyaratkan dalam undang undang tersebut walaupun pemohon telah memiliki masa kerja tahun bulan: dan bahwa menurut pemohon, berlakunya ketentuan guo dianggap telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, khususnya hak untuk memperoleh pensiun. ketentuan guo telah mencederai keadilan dan bertentangan dengan hakikat pensiun, serta bersifat diskriminatif. oleh karena itu menurut pemohon, ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uudn11yang menyatakan,"ketentuan atas oleh pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan ketentuan danfakir miskin dan anak anak yang. sebelum pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji tersebut, disampaikan hal hal sebagai berikut: pemohon dalam uraian permohonannya tidak menyatakan dengan jelas alasan pemberhentiannya dan hanya menyatakan tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin (vide, permohonan halaman hal ini perlu agar ketua majelis hakim mahkamah konstitusi mengetahui duduk permasalahan dan latar belakang pemberhentian pemohon sebagai pegawai negeri sipil: pemohon diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada tahun karena melakukan pelanggaran disiplin. selanjutnya, pemohon mengajukan keberatan kepada bapak yang kemudian bapak memperkuat keputusan menteri dalam negeri nomor sk. bertanggal april dengan keputusan badan pertimbangan kepegawaian bapak) nomor pts bapak tanggal mei anggapan adanya kerugian pemohon atas berlakunya dan atau akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan tersebut setelah pemohon diberhentikan (dua puluh empat) tahun yang lalu, apakah dengan rentang waktu yang sedemikian lama, pemohon masih dapat dianggap memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian guo. dengan perkataan lain, apakah hal ini tidak termasuk kategori situasi yang bersifat kadaluarsa (terjaring), bahwa ketentuan huruf undang undang guo, yang menyatakan: bahwa oleh karena pemohon memahami ketentuan tersebut secara sich sehingga beranggapan seolah olah ketentuan guo telah memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap pemohon, mana pemohon telah bekerja puluhan tahun lamanya dan karena telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun. padahal menurut pemerintah, dalam memahami ketentuan guo semestinya juga harus memahami ketentuan dalam undang undang guo yang menyatakan,: bahwa pada hakikatnya pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawadan diberhentikan dengan hormat selama menjadi pegawai negeri telah berkepribadian baik dan penuh kesetiaan kepada negara dan pemerintah. oleh karena itu, untuk mendapatkan hak pensiun harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut: telah mencapai usia sekurang kurangnya tahun,jaminan hari tua maka diatur dalam ketentuan huruf batas usia minimum yang diberikan jaminan hari tua adalah (lima puluh) tahun, karena menurut penilaian pakar kesehatan pada saat itu, usia (lima puluh) tahun dinilai produktivitas kerjanya telah menurun. oleh karena itu, pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah memasuki usia tua dan layak diberikan jaminan hari tua dalam bentuk pemberian pensiun: memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang kurangnya tahun:penghargaan atas jasa jasa pegawai negeri selama bertahun tahun bekerja dalam dinas pemerintah maka diatur dalam ketentuan huruf bahwa batas minimum masa kerja pada dinas pemerintah yang wajar sebagai syarat diberikan pensiun, yaitu sekurang kurangnya (dua puluh) tahun. hal ini dimaksudkan karena masa kerja tahun dianggap telah cukup masa pengabdiannya kepada negara, sehingga dianggap wajar untuk mendapat penghargaan dalam bentuk pemberian pensiun, telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri, sebagaimana disebutkan dalam dan penjelasan umum undang undang guo, pemberian pensiun samping sebagai jaminan hari tua juga merupakan penghargaan atas jasa jasanya, sehingga sudah selayaknya bahwa penghargaan berupa pemberian pensiun hanya diberikan kepada pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat: karena hakikat dan sifat pensiun sebagaimana yang telah diuraikan atas, harus berusia sekurang kurangnya tahun dan masa kerja sekurang kurangnya tahun serta diberhentikan dengan hormat adalah bersifat kumulatif. dengan demikian, walaupun pemohon telah diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa kerja tahun lebih, tetapi karena usianya belum mencapai tahun maka pemohon tidak berhak diberikan pensiun. demikian juga sebaliknya, walaupun usianya telah mencapai tahun tetapi masa kerja belum tahun maka pemohon juga tidak berhak diberikan pensiun. begitu pula meskipun telah mencapai usia tahun dan masa kerja sudah tahun atau lebih tetapi diberhentikan tidak dengan hormat maka pemohon juga tidak berhak diberikan pensiun: syarat usia minimal tahun dan masa kerja minimal tahun tersebut atas juga dimaksudkan agar pegawai negeri yang ingin berhenti atas kemauan sendiri tidak semuanya semaunya berhenti begitu saja karena alasan alasan tertentu sebelum mencapai usia tahun dan sebelum mencapai masa kerja tahun, tetapi mendapat hak pensiun: misalnya apabila pegawai negeri yang belum berusia tahun dan belum mempunyai masa kerja tahun akan diberikan pensiun maka akan banyak pegawai negeri yang minta berhenti dengan mendapat hak pensiun dan kemudian bekerja pada perusahaan swasta yang mempunyai penghasilan yang lebih baik, bahwa dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas, justru bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat, sehingga sesuai dengan hakikat dan sifat pensiun pegawai negeri adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai bentuk penghargaan oleh negara kepada pegawai negeri tersebut. oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan huruf undang undang guo telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan tentang batas usia dan masa kerja pegawai negeri yang diberikan hak pensiun sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo,yang tepat: oleh karena itu, seseorang yang telah memilih bekerja sebagai pegawai negeri dan telah mencapai masa kerja lebih dari tahun sedangkan usianya belum mencapai tahun, tidak berhenti semaunya semuanya padahal tenaga dan pengalaman kerjanya sebagai pegawai negeri masih dibutuhkan oleh negara. apabila pegawai negeri tersebut tetap berkeinginan untuk berhenti sebagai pegawai negeri, yang bersangkutan sudah tahu konsekuensinya bahwa dia tidak akan mendapatkan hak pensiun: demikian pula bagi pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin d, sebenarnya yang bersangkutan sudah tahu risikonya bahwa tidak akan mendapat hak pensiun karena pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf tersebut atas: dengan demikian, jelaslah bahwa pegawai negeri yang atas kemauannya sendiri atau karena kesalahan sendiri yang kemudian diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tidak akan mendapatkan hak pensiun kecuali pada saat diberhentikan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan huruf undang undang guo, bahwa undang undang guo juga memenuhi rasa keadilan karena dalam undang undang guo juga telah diatur pemberian pensiun pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat, tetapi belum berusia tahun dan atau belum memiliki masa kerja tahun sebagaimana tercantum dalam: huruf menetapkan bahw, atau huruf, ditetapkan bahwa:, apabila pegawai negeri yang dimaksud dalam dan undang undang guo: samping hal hal tersebut atas pemerintah perlu menjelaskan bahwa pembiayaan dan pembebanan belanja pensiun bagi semua pensiunan pegawai negeri seluruhnya dibebankan kepada apbn, dalam undang undang guo ditetapkanpbnselanjutnya dalam penjelasan huruf undang undang guo disebutkan bahwa: sejak keluarnya undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor maka pensiun pegawai negeri telah dibiayai oleh negara dan dibebankan atas apbn, sedangkan iuran iuran pensiun telah ditanggung pula oleh pemerintah sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor bagi pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak memenuhi syarat untuk menerima pensiun maupun bagi pegawai negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat, kepada yang bersangkutan dikembalikan uang tunjangan hari tua tht) dan iuran pensiun yang dipotong dari gaji sejak yang bersangkutan mengatur selama bekerja dan dibayarkan sekaligus pads saat pemberhentiannya, dengan demikian batasan usia minimum (lima puluh) tahun dengan masa kerja (dua puluh) tahun dan diberhentikan dengan hormat sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo merupakan pilihan kebijakan (legal policy) dari pemerintah bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat dpr)yah huruf undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai terhadap uud dapat memberikan putusan, sebagai berikut: menyatakan,,nsiun pegawai dan pensiun janda duda, tidak bertentangan dengan ketentuan d, dan seadil adilnya (ex guo bono). untuk mendukung dalil dalilnya, pemerintah telah mengajukan (dua) orang ahli yang masing masing bernama drs. suryo dan suharto, s.h.: (ahli kepegawaian) yang telah memberi keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal oktober yang menerangkan sebagai berikut: suharto, s.h. sehubungan dengan permohonan pengujian huruf undang undang nomor tahun ahli memberikan pendapat yang berkaitan dengan dua yaitu dan undang undang nomor tahun bahwa ketentuan dalam tentang sifat pensiun, berbunyi: pensiun pegawai dan pensiun janda duda menurut undang undang guo diberikan sebagaikalimat jaminan hari tua merupakan pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri antara lain berupa pensiun pegawai sendiri dan janda duda dengan mengingat penghidupan masyarakat indonesia: bahwa jaminan hari tua berupa pensiun dimaksudkan untuk dapat membantu penopang kehidupan selama pegawai negeri menjalani masa sebagai pensiunan: selanjutnya kalimatharus diartikan bahwa selama itu pegawai negeri harus bekerja dengan baik dan tidak melakukan perbuatan perbuatan tercela yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa ketentuan undang undang guo mengenai hak atas pensiun pegawai pada yaitu pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri, harus: karena sifatnya pensiun sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas pengabdiannya kepada pemerintah, ditetapkan syarat minimum usia tahun dan lamanya bekerja kepada pemerintah minimum tahun. maksjawa negara indonesia, kesatuan hukumlanjutnya penjelasan menyatakan,", yaituhak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya undang undang: bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, yang lahir pada tanggal februari (vide bukti bahwa sejak tanggal desember pemohonpinsi nusa tenggara timur, (vide bukti bahwa pemohon setelah bertugas sebagai pegawai negeri sipil selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan, berbagai wilayah dan bermacam jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri adalah pemberhentian bagi pegawai negeri yang bekerja dengan jujur, tertib dan taat kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. sedangkan pegawai negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindakan dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku tidak diberikan pensiun: syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun yaitu persyaratan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang kurangnya tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang kurangnya tahun adalah satu kesatuan untuk kepastian hukum dalam memberikan pensiun: dalam implementasi, mungkin dijumpai, pegawai negeri yang harus diberhentikan dan itu bukan kemauan pegawai bersangkutan, sedangkan pemohon belum memenuhi syarat usia minimum tahun dan syarat masa kerja minimum tahun, maka syarat usia dan masa kerja menurut huruf dapat dikecualikan, yaitu apabila oleh tim penguji kesehatan, pegawai negeri dinyatakan tidak cakap jasmani atau rohani dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya, dapat memperoleh hak pensiun tanpa terikat persyaratan usia minimum tahun dan syarat minimum masa kerja pensiun tahun. apabila tidak cakap jasmani atau rohani itu bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka untuk memperoleh hak pensiun disyaratkan telah memiliki kerja pensiun minimum tahun. apabila ada penyederhanaan organisasi yang berakibat kelebihan tenaga maka pegawai negeri sebagai tenaga kelebihan itu dapat memperoleh hak pensiun jika telah mencapai usia minimum tahun dan masa kerja pensiun minimum tahun. apabila yang bersangkutan pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja pensiun sekurang kurangnya tahun, akan tetapi pada saat itu belum mencapai tahun, maka pemberian pensiun kepadanya dan ditetapkan pada saat mencapai tahun, itu pengecualiannya. menurut ahli, ketentuan huruf tidak bertentangan dengan asas keadilan karena samping ketentuan umum ada juga ketentuan perkecualian sebagaimana huruf dan huruf dan pegawai negeri dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan tidak tanpa hak pensiun karena belum mencapai umur tahun dan tidak dapat sebagai ketentuan diskriminatif karena peraturan tersebut mengatur hak yang bersyarat: drs. suryo bahwa undang undang nomor tahun menurut ketentuan sifat pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan bagi pegawai negeri sipil yang telah lama mengabdi kepada pemerintah. dengan demikian kesimpulan secara tegasnya bahwa yang mendapat pensiun adalah orang tua dan orang yang dihargai dan dihormati: bahwa ketentuan huruf dinyatakan pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sekurang kurangnya telah berusia tahun dan memiliki masa kerja tahun. karena sifatnya sebagai jaminan hari tua, maka tua sini ditetapkan berusia tahun. usia tahun menurut tim medis pada waktu itu adalah usia yang pantas mendapatkan jaminan hari tua karena produktivitas fisiknya sudah dianggap menurun, dan pemerintah wajib memberikan jaminan hari tua dan siapa yang mendapatkan penghargaan selayaknya adalah sekurang kurangnya setelah memiliki masa pengabdian kepada pemerintah sekurang kurangnya tahun, sedangkan antara usia dan masa kerja adalah merupakan syarat gabungan kumulatif dan tidak dapat diambil salah satu, dalam ketentuan huruf pemohon menghendaki supaya ditiadakan usia tahun adalah tidak dibenarkan karena aturan perundangan adalah mengatur untuk menyelesaikan permasalahan, bukannya menimbulkan masalah baru. dengan demikian permohonan pemohon untuk meniadakan usia atau tidak dapat dikabulkan karena akan membuat kacau balau peraturan perundangan kalau hal itu dikabulkan: bahwa ketentuan undang undang nomor tahun adalah sangat adil dan tidak menyimpang dari undang undang dasar. karena undang undang nomor harus dipahami secara menyeluruh terutama dalam buktinya dalam undang undang guo adil, janganlah yang masih hidup, pegawai negeri sipil yang sudah meninggal pun dapat penghargaan dari pemerintah, kalau memang yang bersangkutan betul betul mengabdikan kepada pemerintah. contoh lainnya, bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam kedinasan akan diberikan kenaikan pangkat anumerta dan pensiunnya dua kali lipat daripada pegawai yang bersangkutan. sehingga undang undang guo sangatlah adil: bahwa pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat karena penghapusan jabatan atau kelebihan pegawai negeri sipil, yang bersangkutan pada saat diberhentikan usianya tahun dan masa dinas tahun diberikan pensiun. kalau belum waktunya tidak diberhentikan belum mencapai tahun, maka pensiunnya diberikan pada saat usia tahun, karena apa? karena merupakan jaminan hari tua, dalam peraturan pemerintah nomor tahun pada saat menunggu usia tahun, yang bersangkutan diberi uang tunggu, karena apa? karena bukan melakukan kesalahan apapun dan mereka mengabdi kepada pemerintah dan juga tidak ada niat untuk mengundurkan diri, tetapi akan mengabdi terus sampai batasnya pensiun. pemerintah demi kebijakan, ada penghapusan jabatan dan mereka harus diberhentikan, tetapi tetap dijamin haknya, itulah rasa keadilan dalam undang undang nomor tahun bahwa usia tahun adalah tetap relevan dan sesuai dengan uud yang mana tidak diberikan kepada warganya dan tetap dihargai sebagaimana mestinya. bahwa usia dan masa kerja adalah syarat akumulatif dan implies sebagai perbandingan undang undang nomor tahun dinyatakan bahwa yang dinyatakan pegawai negri sipil adalah bagi mereka yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberi jabatan negeri dan diberi gaji sesuai peraturan yang berlaku. bahwa syarat kumulatif sangat banyak, seperti mempunyai keahlian atau pendidikan yang diperlukan, harus berkelakuan baik, tidak pernah dihukum yang mempunyai kekuatan tetap dan sebagainya, dan tidak pernah diberhentikan dengan predikat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, maupun diberhentikan dengan predikat tidak dengan hormat. walaupun syarat terpenuhi, sedangkan syarat tidak terpenuhi mereka tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil, dan yang bersangkutan tidak dapat diberikan pensiun. bahwa pada prinsipnya pegawai negeri sipil yang telah memiliki mengabdi selama tahun sekurang kurangnya apabila diberhentikan dengan hormat perlu diberikan pensiun, kecuali atas kemauannya sendiri dan juga atas kesalahannya sendiri. begitu juga pegawai negeri sipil yang melakukan kesalahannya sendiri, yaitu melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil maka dalam pemberhentiannya dengan predikat berhenti dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang cukup berat karena tingkat hukuman disiplin merupakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, termasuk hukuman disiplin tingkat berat. jadi, pegawai negeri sipil karena kesalahan sendiri atau kemauan sendiri walaupun memiliki masa kerja tahun lebih, tetapi usianya kurang dari tahun tetap tidak diberikan pensiun karena adalah kemauan sendiri, bahwa menurut ahli keadaan pemohon, dominicus dagang, b.a., dalam catatannya yang bersangkutan sangat banyak melakukan pelanggaran. seperti pelanggaran disiplin, pelanggaran sumpah pegawai negeri sipil antara lain adalah sering tidak masuk bekerja, terlibat hutang piutang dan melanggar peraturan pemerintah nomor tahun seharusnya pemohon sebagai pegawai negeri, harus menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat dan anak buahnya. selain itu, pemohon juga pernah menggunakan uang negara dan itu adalah perbuatan yang sangat berat. dengan berbagai kesalahan, yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, setelah dihukum penundaan kenaikan pangkat pemohon tidak merubah sifatnya yang kurang baik maka dijatuhi hukuman yang bersangkutan kesimpulan ahli adalah karena kemauan sendiri atau kesalahannya sendiri, pegawai negeri sipil cast pemohon, apabila diberhentikan dengan hormat dengan usia kurang dari tahun, walaupun masa kerjanya lebih dari tahun yang bersangkutan tetap tidak berhak menerima pensiun. menimbang bahwa pada persidangan tanggal oktober telah pula didengar keterangan lisan dari pihak terkait, yaitu kepala badan kepegawaian negara dan pt. aspen, yang menerangkan sebagai berikut: keterangan pihak terkait kepala badan kepegawaian negara) bahwa berdasarkan dan penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan janda duda pegawai, antara lain dinyatakan bahw, maka ditentukan tiga syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun sebagai pegawai negeri, yaitu telah mencapai usia sekurang kurangnya tahun, memiliki masa kerja sekurang kurangnya tahun dan telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri. bahwa dari persyaratan itu dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa mengingat pensiun sifatnya sebagai jaminan hari tua maka ditetapkan batas usia minimum yang harus dicapai oleh pegawai bersangkutan untuk mendapatkan hak atas pensiun yaitu sekurang kurangnya tahun, karena menurut pakar ahli kesehatan, pada waktu itu usia tersebut dianggap telah memasuki usia tua, sehingga produktivitas kerja telah menurun, bahwa pemberian pensiun dimaksudkanjumlah minimum masa kerja yaitu sekurang kurangnya tahun. mengingat sebagai penghargaan atas jasa jasa pegawai, maka sudah sepantasnya pemberian pensiun diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat: bahwa kewenangan menetapkan pensiun sebagai pegawai negeri, janda duda,ala badan kepegawaian negara menetapkan, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil derah yang berpangkat pembina utama tingkat golongan ruang iv b bawah dan yang tewas meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun. penetapan dan pemberhentian pensiun itu termasuk pemberian pensiun janda duda, dalam hal pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia: bahwa jumlah pensiunan pegawai negeri sipil, janda mudanya, saat ini sedangkan pembiayaan dan pembebanan belanja pensiun, baik untuk pensiunan pns pusat, maupun pns daerah seluruhnya dibebankan kepada apbn, untuk tahun dialokasikan triliun, termasuk dalamnya untuk membiayai pensiunan pejabat negara, tni, polri, veteran dan iuran pemerintah untuk asuransi kesehatan, bahwa pengembalian iuran pensiun bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan tanpa hak pensiun, berdasarkan penjelasanmelalui menteri keuangan nomor t1 pmk bagi pns yang tidak memenuhi syarat pensiunan diberikan hak pengembalian akumulasi iuran pensiun, termasuk hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus, bahwa konsistensi penetapan dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil, menurut undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai,, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap undang undang nomor tahun maka dikhawatirkan akan berdampak kepada ketidakkonsistenan. bahwa pembengkakan apbn untuk pembayaran belanja pensiun, perubahan persyaratan untuk mendapatkan hak pensiun pegawai sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerima pensiun dan membengkaknya apbn untuk pembayaran belanja pensiun. keterangan pihak terkait pt. aspen) bahwa aspen adalah badan usaha milik negara yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk membayar pensiun pns dan pejabat negara. pt. aspen diberikan tugas untuk menjelaskan masalah iuran. setiap pns dan pejabat negara yang setiap bulan harus dipotong iuran sebesar yaitu untuk iuran pemeliharaan kesehatan akses), untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan, dan y65 untuk iuran pensiun. hak hak daripada. bahwa walaupun pns yang berhenti dengan tidak mendapat pensiun, untuk iuran ,75y69 dikembalikan kepada pns sesuai dengan pmk nomor tahun pemohon jika mengajukan dapat dibayarkan, sesuai dengan rumusan yang ditentukan oleh menteri keuangan. bahwa untuk menguatkan keterangannya pihak terkait pt. aspen)simpulan keterangan tambahan yang disampaikan pt. aspen persero), bukti pt fotokopimenimbang bahwa pada persidangan tanggal oktober telah didengar keterangan lisan dewan perwakilan rakyat dan pada tanggal november kepaniteraan mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat, yang menerangkan sebagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawaundang undang nomor tahun tentang pensiunan pegawai dan pensiun janda duda pegawai terhadap uud adapun bunyi huruf undang undang guo adalahhuruf undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan janda duda pegawai., yaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, pemohon dalam permohonan guo mengemukakan bahwa pemohon setelah bertugas sebagai pns selama tahun, bulan, dikarenakan sesuatu hal yaitu tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin, sehingga pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai pns tidak memperoleh pensiun, yang dipertegas dengan surat badan pertimbangan kepegawaian nomor bapak s tanggal juli menurut pemohon pada saat diberhentikan sebagai pns telah berusia tahun bulan dengan masa kerja sebagai pns pada depdagri selama tahun bulan: bahwa, pemohon beranggapan bahwa sebagai akibat telah merugikan hak konstitusionalnya yaituberdasarkan hal tersebut atas pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalamserta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"rangan dewan perwakilan rakyat (dpr) bahwa, terhadappasta! ini menjelaskan, bahwa hanya hak hak yang secara eksplisit diatur dalam uud saja yang merupakanyang didalilkan pemohon sebagai akibat dari berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian. bahwa,latau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud hak danlkerugian hak danllima syarat tersebut bersifat kumulatif, sehinggaprovinsi nusa tenggara timur, dikarenakan sesuatu hal, yaitu tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin. pemoho(vide bukti bahwa pemohon pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil berusia empat puluh empat tahun lima bulan dengan masa kerja sebagai pegawai negeri sipil departemen dalam negeri selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan: bahwa dalam undang undang nomor tahun ditentukan tentang sifat pensiun yang menyatakan,": bahwa pemohon adalah yang menyatakan, bahwa sebagai akibat dari ketentuan huruf undang undang nomor tahun pemohon tidak memperoleh hak pensiun dikarenakan pada saat pemberhentian, pemohon belum berusia lima puluh tahun sebagai syarat usia pensiun minimal, meskipun masa kerja pemohon selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan, yang mana telah memenuhi syarat untuk mendapat hak pensiun sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun yaitu mempunyai masa kerja sekurang kurangnya dua puluh tahun, dipertegas dengan surat badan pertimbangan kepegawaian bapak) nomor bapak s dan nomor bapak s (vide bukti berdasarkan pada ketentuan dan penjelasan serta persyaratan kumulatif menurut putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu iii dan putusan perkara nomor puu dpr berpandanganolehdengan penjelasan sebagai berikut: bahwa, pemohon dalam permohonan guo tidak konkrit menguraikan kerugian konstitusional dan alasan konstitusional yang menurut pemohon dengan berlakunya ketentuan huruf undang undang nomor tahun telah menimbulkan kerugian hak konstitusional dengan diberhentikannya pemohon sebagai pns namun tidak memperoleh hak pensiun. hal ini penting untuk menguji persoalan konstitusionalitas yang didalilkan pemohon dengan persyaratan kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud bahwa, pemohon dalam permohonan guo mendalilkanterhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa perlu dicermati oleh pemohon, bahwa peristiwa yang dialami pemohon terjadi sebelum dilakukan perubahan uud sedangkan yang dijadikan batu uji dalam pengujian undang undang guo adalah ketentuan perubahan uud hal tersebut perlu dipahami secara historis dan sosiologis bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam undang undang guo sesuai dengan kondisi objektif saat itu. oleh karena itu, tentu saja alasan konstitusional yang didalilkan pemohon tidak relevan dengan ketentuan guo yang dimohonkan pengujian. dengan demikian undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai tidak merugikan hak konstitusional pemohon, bahwa yang perlu dipahami oleh pemohon adalah bahwa ketentuan huruf undang undang guo yang dimohonkan pengujian adalah mengatur persyaratan yang berlaku umum bagi semua pns termasuk pemohon sendiri untuk mendapatkan hak pensiun. ketentuan tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional sebagaimana didalilkan pemohon. oleh karenanya, ketentuan huruf undang undang guo sama sekali tidak menghalangi hak pemohon untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dijamin uud tidak menghalangi hak pemohon untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang dijamin uud serta tidak menghalangi hakoleh karena itu, dpr berpandangan tidak satupun hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dan uud telah dirugikan dengan berlakunya huruf undang undang guo, berdasarkan pada uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa pemohon sesungguhnyaundang undang guo. pengujian materiil atas huruf undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai (untuk selanjutnya disebut terhadap hal hal yang dikemukakan pemohon sebagaimana diuraikan diatas, dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa, untuk memahami makna dari ketentuan huruf undang undang guo yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak keliru dalam menafsirkannya tentu sepatutnya undang undang guo yang tercermin dalam penjelasan umum undang undang guo. adapun penjelasan umum undang undang guo pada pokoknya menjelaskan: ". :diacast syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan pancasila, maka dari itu peraturan pensiun pegawai negeri republik indonesia, sebagaimana dikehendaki menurut undang undang pokok kepegawaian nomor" bahwa,, dan memberikan keadilan bagi semua pns dengan mendapatkan jaminan hartrkbahwa, batasan usia pensiun sekurang kurangnya tahun merupakan pilihan kebijakan pembuat undang undang yang pada saat itu merupakan kondisi objektif untuk ukuran usia produktif pegawai sampai dengan usia tahun. batasan usia sekurang kurangnya tahun juga untuk menegaskan kepastian hukum yang adil bagi semua pegawai negeri untuk mendapatkan hak pensiun, sehingga batasan usia dimaksud sebagai ukuran yang diberlakukan bagi semua pns pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. hal ini tentu mencegah terjadinya perbedaan tafsir terhadap batas usia pensiun pns baik antar instansi maupun antara instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah: bahwa, selain harus memenuhi batas usia sekurang kurangnya tahun tersebut, persyaratan seorang pns untuk memperoleh hak pensiun ialah sudah bekerja sekurang kurangnya tahun sebagai bentuk penghargaan kepada semua pns yang telah bekerja dan berjasa selama bertahun tahuhuruf (a) undang undang guo merupakan persyaratan bagi semua pns untuk memperoleh hak pensiun yang bersifat kumulatif bukan alternatif, bahwa, terdapat pengecualian terhadap ketentuan huruf undang undang guo yaitu ketentuan pns yang belum mencapai usia tahun diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf undang undang guob.:. bahwa, pengecualian lain ialah dalam hal pns yang belum mencapai masa kerja tahun dan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun juga diatur dalam dan undang undang guo sebagai berikut:sebagaiapabiladua untuk pensiun sekurang kurangnya tahun. apabila pns sebagaimanabelum mencapai tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat mencapai usia tahun. bahwa, dpr tidak sependapat dengan anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan guo undang undang nomor tahu:", ketentuan tersebut berlaku secara umum kepada seluruh pegawai negeri sipil. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut diskriminasi dan tidak adil adalah sangat tidak berdasarhuruf undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa pada tanggal oktober kepaniteraan telah menerima kesimpulan tertulis dari pemohon, yang pada pokoknya tetap pada dalil dalilnya dandominicus dagang, b.a. yang sejak tanggal desembervinsi nusa tenggara timur, mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara indonesia yang menganggap hak konstitusional diberikan olehrugikan oleh berlakunya huruf karena dengan adanya guo pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pensiun pegawai, i3. menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang diri pemohon tersebut atas, sekalipun dpr berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) karena permohonannya dianggap tidak menguraikan dengan dengan jelas kerugian konstitusional pemohon, namun mahkamah berpendapat bahwa keberatan dpr tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga harus dikesampingkan.karena pemohon mempunyai bahwa dengan berlakunya ketentuan huruf undang undang nomor tahun yang menentukan usia minimal pensiun adalah lima puluh tahun bagi seorang pegawai negeri sipil untuk mendapatkan hak pensiunnya adalah telah mencederai nilai keadilan dan merugikan pemohon, karena pemohon telah kehilangan hak pensiunnya yang seharusnya diterima setiap bulan untuk menopang kehidupan diri dan keluarganya dan juga merugikan pegawai negeri sipil lainnya, yang memiliki masa kerja lebih dari dua puluh tahun, bagi yang mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil diusia muda misalnya sembilan belas tahun dan karena sesuatu hal harus berhenti dengan hormat sebelum berusia lima puluh tahun, sebagaimana dialami oleh pemohon, contoh: pada kasus pemohon, mana pemohon telah mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada usia sembilan belas tahun, sehingga meskipun telah bekerja selama lebih dari dua puluh tahun (tepatnya tahun bulan), pemohon tidak dapat memperoleh hak pensiun dikarenakan pada waktu diberhentikan dengan hormat, usianya belum mencapai lima puluh tahun, bahwa secara nyata dan spesifik telah terjadi diskriminasi dengan ketentuan usia yang sekurang kurangnya lima puluh tahun dan masa kerja yang sekurang kurangnya dua puluh tahun, pada tataran implementasi terdapat kerancuan, karena ada pegawai negeri sipil yang masa kerjanya telah melampaui dua puluh tahun tetapi usianya belum mencapai lima puluh tahun. apabila berhenti atau diberhentikan dengan hormat, pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak memperoleh hak pensiun. hal ini bertentangan dengan hakikat pensiun yang merupakan penghargaasatu pihak dengan masa kerja pihak lain, mana sesungguhnya sifat pensiun adalah penghargaan terhadap lamanya masa kerja. pemohon telah menghabiskan masa hidupnya dengan mendarmabaktikan waktu, tenaga, dan pikirannya selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan bagi bangsa dan negara republik indonesia: kepentingan langsung dengan keberadaan dalam yang dimohonkan pengujian: pokok permohonan menimbang bahwa pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa pemohon bertugas sebagai pegawai negeri sipil kementerian dalam negeri, provinsi nusa tenggara timur, selama (dua puluh empat) tahun, (tujuh) bulan, dikarenakan sesuatu hal, yaitu tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin, dabahwa huruf yang berbunyibertentangan dengan hakikat pensiuselain itu juga bertentangan dengan dan uud bahwa sebagai akibat dari ketentuan huruf pemohon tidak memperoleh hak pensiun dikarenakan pada saat pemberhentian belum berusia (lima puluh) tahun sebagai syarat usia pensiun minimal, meskipun masa kerja pemohon selama (dua puluh empat) tahun, (tujuh) bulan, dipertegas dengan surat badan pertimbangan kepegawaian bapak) nomor bapak s dan nomor bapak sdisatu pihak dengan masa kerja pihak lain, yang mana sesungguhnya sifat pensiun adalah penghargaan terhadap lamanya masa kerja, yang telah menghabiskan masa hidupnya dengan mendarmabaktikan waktu, tenaga dan pikirannya selama (dua puluh empat) tahun (tujuh) bulan bagi bangsa dan negara republik indonesia, bahwa pemohon telah mengalami ketidakadilan dan secara materi dirugikan selama kurang lebih (dua puluh empat) tahun dari tahun sampai dengan tahun karena telah kehilangan hak pensiunnya yang mengakibatkan mengalami kesulitan dalam menopang kehidupan keluarga: i3 menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya pemohon mengajukan alat bukti tulis berupa bukti sampai dengan bukti i311) menimbang bahwa pemerintah dalam keterangannya menyatakan huruf bersifat kumulatif, yakni telah berusia minimal tahun dan masa kerja minimal tahun. alasannya uang pensiun hanya diberikan kepada mereka sebagai jaminan hari tua, dengan batas usia minimal tahun. diperkirakan batas usia tahun dianggap produktivitas kerjanya telah menurun. adapun masa kerja minimal tahun dianggap telah cukup masa pengabdiannya, sehingga wajar mendapat penghargaan pensiun. untuk mendukung dalil dalilnya pemerintah mengajukan dua orang ahli, yaitu drs. suryo dan suharto s.h. yang pada prinsipnya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan dari pemerintah. hadir memberikan keterangan kepala badan kepegawaian negara yang intinya dan akan terjadi pembengkakan apbn untuk pembayaran belanja pensiun, jika undang undang guo tidak diterapkan secara konsisten karena akan meningkatkan jumlah penerima pensiun. pt. aspen pada pokoknya menerangkan bahwa setiap pns dan pejabat negara setiap bulan harus dipotong iuran sebesar dengan rincian, yaitu 2y6 untuk iuran pemeliharaan kesehatan akses), untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan, dan untuk quran pensiun. hak hak: apabila ada pns yang berhenti dengan tidak mendapat dana pensiun, ada pengembalian iuran kepada pns tersebutjika pemohon mengajukan permohonan pembayaran, maka dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri keuangan: i3 menimbang bahwa setelah mendengar keterangan pemohon, dpr, pemerintah, ahli yang diajukan pemerintah, pt. aspen, dan bukti bukti yang diajukan persidangan, maka mahkamah berpendapat terdapat isu hukum sebagai berikut: apakah persyaratan untuk dapat menerima pensiun pegawai sebagaimana dimaksud oleh huruf undang undang nomor tahun bersifat kumulatif ataukah alternatif? apakah jika persyaratan itu bersifat kumulatif bertentangan dengan dan uud i3 menimbang, mengenai apakah persyaratan untuk dapat menerima pensiun pegawai sebagaimana dimaksud oleh huruf bersifat kumulatif ataukah alternatif,itu dihilangkan atau tidak jelas maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan baik bagi negara maupun kalangan pegawai negeri sipilproduktivitas kerja seseorang dan masa pengabdiannya terhadap negara. oleh sebab itu, mahkamah sependapat dengan pemerintah bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif. apabila seseorang berhenti sebagai pegawai negeri sebelum berusia tahun dan sudah melampaui masa kerja minimal tahun, sekalipun yang bersangkutan tidak mendapatkan hak pensiun, tetapi menurut, yang bersangkutan masih berhak mendapatkan pengembalian dari iuran yang dipotong setiap bulan selama menjadi pegawai negeri sipil, i3 menimbang bahwa apakah jika persyaratan itu bersifat kumulatif bertentangan dengan dan uud mahkamah berpendapat bahwa tersebut diperuntukkan bagi siapa saja yang menjadi pegawai negeri sipil dan pengaturan persyaratan tersebut tidaklah bersifat diskriminatif karena tidak dibeda bedakan antara pegawai negeri yang satu dengan yang lain,fakir miskin dan anak , oleh karena itu, huruf tidak bertentangan dengan dalam uud tersebut atas, karena huruf tidak mengurangi atau menghalangi hak pemohon dalam menerima bagian yang diambil dari gaji yang dipotong setiap bulan bagi setiap pejabat negara dan pns sebanyaklagi pula, dalam uud tersebut tidak bersangkut paut secara spesifik dengan hak pensiun pemohon, tetapi terkait dengan, antara lain, hak orang untuk bekerja, kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sistem jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. dengan demikian maka dalil dalil pemohomahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon, i4. eksepsi pemerintah dan dewan perwakilan rakyat tidak beralasan menurut hukum,emerintah dan dewan perwakilan rakyat dalam pokok perkara:maria farida indrawi ahmad fadli semadi panitera pengganti ttd. eddy purwanto bahwa pemohon telah mengalami ketidakadilan dan secara materi dirugikan selama kurang lebih dua puluh empat tahun (dari tahun sampai dengan tahun karena telah kehilangan hak pensiunnya yang mengakibatkan pemohon mengalami kesulitan dalam menopang kehidupan keluarganya: bahwa merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal mei dan putusan nomor puu v12007,lah,dan pemohon mempunyai legal standing. syarat pertama, kualifikasi pemohon sebagai warga negara republik indonesia untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam mk, syarat kedua, dengan berlakunya suatu undang undang, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan,kan pengujian, dan syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan dikabulkan, bahwa uraian atas membuktikan bahwa, alasan alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. (uu sebagai berikutpensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. dengan diberlakukannya ketentuan batas umur pensiun bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat,lima puluh tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang kurangnya dua puluh tahun, sehingga haknya untuk mendapatkan pensiun pegawai menjadi hilang, meskipun telah mempunyai masa kerja yang lebih dari ketentuan undang undang, yaitu selama dua puluh empat tahun, tujuh bulan, namun usia pemohon saat diberhentikan dengan hormat baru empat puluh empat tahun lima bulan dan belum mencapai lima puluh tahun sebagaimana ketentuan undang undang maka pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pensiun pegawaipensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawaiadapun hal hal yang memperlihatkan dirugikannya hak konstitusional pemohon adalah bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tersebut atas adalah bertentangan dengan rasa keadilan mana asas keadilan adalah merupakan hak konstitusional warga negara yang tercantum dan dijamin uud vide juncto yang menyatakanberdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan: menerima dan mengabulkanyang mengatur tentang ketentuan batas usia sekurang kurangnya lima puluh tahun adalah bertentangan dengan dengan juncto undang undang dasar menyatakan ketentuan frasa telah mencapai usia sekurang kurangnya lima puluh tahun danuntuk ditiadakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: dengan menghilangkan frasa telah mencapai usia sekurang kurangnya lima puluh tahun dan,maka ketentuan tersebut memungkinkan pemohon memperoleh hak pensiun sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, dikarenakan pemohon pada waktu diberhentikan dengan hormat, telah memiliki masa kerja dua puluh empat tahun tujuh bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai, yaitu sekurang kurangnya dua puluhsiunan pegawai dan pensiunan janda duda pegawa, atas nama dominicus dagang, b.a.: bukti fotokopi salinan dari daftar surat keputusan gubernur kepala daerah nusa tenggara timur, tertanggal november bukti fotokopi surat keputusan menteri dalam negeri nomor sk. tentertanggal april dan keputusan badan pertimbangan kepegawaian nomor pts bapak tentang penguatan hukuman disiplin atas nama dominicus dagang, b.a., nip tertanggal juli bukti fotokopi surat badan pertimbangan kepegawaian nomor bapak s perihal permohonan pensiunan saudara dominicus dagang, ba, tertanggal juli dan surat badan pertimbangan kepegawaian nomor bapak s. perihal: pensiunan pegawai negeri sipil atas nama dominicus dagang, ba, nip tertanggal juli menimbang bahwa pada persidangan tanggal oktober telah didengar keterangan lisan pemerintah dan pada tanggal november pemerintah kementerian pan dan reformasi birokrasi) menyerahkan keterangan tertulis, yang menerangkan sebagai berikut: dengan ini pemerintah kementerian pan dan reformasi birokrasi) memberikan penjelasan sebagai berikut: riw pekerjaan pemohon sebelumnya pemerintah menyampaikan keterangan terkait penjelasan syarat minimal usia tahun untuk memperoleh hak pensiun atas permohonan. dominicus dagang, b.a., terlebih dahulu pemerintah uraikan riw pekerjaan singkat yang bersangkutan sebagai berikut: nama dominicus dagang, b.a.: nip tanggal lahir mauponggo, nagekeo, februari tmt cons desember jabatan pekerjaan terakhir kepala sub bagian aneka industri dan kerajinan rakyat pada biro sarana produksi daerah setwilda tingkat propinsi nusa tenggara timur, pemberhentian sebagai pns keputusan menteri dalam negeri nomor sk. tanggal april (diperkuat dengan keputusan badan pertimbangan kepegawaian bapak) nomor pts bapak tanggal mei alasan pemberhentian melakukan pelanggaran disiplin. jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan, yaitu: tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama hari kerja sejak september sampai dengan desember menggunakan uang milik negara sebesar rp. pada tahun (pada saat itu gaji pokok pns terendah rp. terlibat hutang piutang dengan pihak ketiga yang tidak dibayarkan sehingga mencemarkan citra pns antara lain kepada: simpan pinjam duta praja sebesar rp. direktur apbn kupang sebesar rp. bri sebesar rp. ny. m.a radja haba sebesar rp. sdr alo assam, s.h, sebesar pendeta nden sebesar rp. |
kj) ska albernard samuel sumarauw, tempatitanggal lahir larantuka flores), september agama kristen protestan, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan pondok ungu permai blok g18 nomor kelurahan kelabang tengah, kecamatan bekasi utara: selanjutnya disebut sebagai . u. mmenurutnomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja (selanjutnya disebut pada tanggal februari lembaran negara republik indonesia tahun nomor (bukti nomor bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam dan atau bagian undang undang atau proses pembentukan undang undang dan hal hal lain yang dianggap bertentangan dengan uud sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwhuruf dan menentukan bahwa pengujian meliputi formil dan atau materiil yang berkenaan dengan materi muatan dalam ataupun dalam proses pembentukan undang undang dan hal hal lain yang dianggap bertentangan dengan uud dan menjadikan wewenang dalam pengujian, memeriksa, memutus permohonan pemohon oleh mahkamah konstitusi, bahwa pemohon selaku warga negara indonesia dirugikan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual hak cipta pemohon yang berjudul public service utility": private social card kartu santunan sosial pribadi atau personal life guaranteed investment account dari direktorat hak ciptabahwa dalam kutipan buku bambang purnomo ma, hlm. xv, (bukti menyatakan, ciri ciri penyelenggara boleh jadi sebagai regulator, pelaksana dan bahkan monopoli karena terkait dengan hak pungut. pada menyatakan, atau peraturan pemerintah nomor tahun pada tentang penetapan badan penyelenggara program jamsostek perusahan perseroan pt. asuransi sosial tenaga kerja, diubah namanya menjadi perusahan perseroan pt). jaminan sosial tenaga kerja (bukti nomor sebagai satu satunya badan penyelenggara dengan otoritas hukum yang mengikat sesuai undang undang: bahwa penguasaan dan pemusatan atas jasa tertentu akan menimbulkan persaingan kompetisi yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum serta tidak mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjurus pada tindakan konspirasi usaha. kutipan dari persetujuan trips atau agreement trade related aspects intelektual property rights menyatakan pemberian berbagai fasilitas berupa proteksi dan subsidi oleh pemerintah akan mematikan kreativitas dan mendistorsi sistim perdagangan dunia usaha, sehingga menimbulkan kerugian atas hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diatur melalui uud juncto junctobahwa dengan diberlakukannya pada menyatakan, menyatakan, pengembangan program jamsostek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pada dan kelengkapan yang terkait dengan pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. menyatakan, jamsostek sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi tenaga kerja, sehingga sangatlah memprihatinkan guo yang sangat tidak manusiawi mengorbankan harkat dan martabat kemanusiaan terhadap seluruh anak bangsa masyarakat yang lemah dan tidak mampu yang membutuhkan pelayanan sosial sebagaimana diatur pada (la) dan tenaga kerja marginal berkait pada dari undang undang yang dimaksud dalam pengujian baik disektor formal atau informal sangatlah besar jumlahnya dan memerlukan perhatian yang serius karena menyangkut kewajiban negara dan tanggung jawab pemerintah, karena jaminan sosial merupakan hak universal masyarakat, dan pelanggaran terhadap jaminan sosial adalah pelanggaran ham (bukti hlm. xv, dan haruslah memperhatikan hak normatif masyarakat sesuai ketentuan ilo nomor (bukti hlm dan yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, pemerataan dan standar minimum: bahwa jika dibandingkan dengan proposal produk pemohon berjudul program ricard yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat pendaftaran ciptaan nomor tanggal juli dari dirjen hak cipta hari, departemen kehakiman pada halaman bab viii primary program santunan dana sosial meliputi: (bukti nomor dana santunan pertanggungan jiwa: dana santunan rumah sakit klinik dan pengobatan, dana santunan konsultasi dokter pribadi specialist dan pengobatan, dana santunan pelunasan sisa kredit: dana santunan penggantian penghasilan sementara santunan phk: dana santunan kerugian harta benda, dana santunan bea siswa (option): dana santunan pensiun (option): dana santunan paket wisata, dana santunan bantuan hukum, dana santunan penguburan makam. berikut kelengkapannya yang tercantum pada setiap dana santunan sosial dan pada halaman tercantum (referensi) bahan dari: (bukti nomor blue cross medical insurance: lippo life insurance: artha bahagia sejahtera lippo life), new hampshire agung insurance: bumi putera insurance, bahwa upaya pemohon untuk mempertahankan hak milik hak cipta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun diperlakukan dengan tidak adil selama lebih dari tahun, dan pemohon telah memohon bantuan melalui dewan asuransi indonesia (bukti nomor yang tembusan surat diketahui kepada sdr. hotbonar sinaga yang pada saat ini menjabat direktur utama pt. persero) jamsostek sehingga pemohon beranggapan bahwa dengan diberlakukannya pada dan berikut kelengkapannya sangat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sesuai amanat uud juncto dan juncto yang menegaskan,n hak yang dimohonkan pemohon adalah hak atas kekayaan intelektual atau hak asasi dari setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya: bahwa dengan diberlakukannya dalam pengujian pada dan materi muatan dari dan undang undang yang tersebut atas bersifat spesifik, karena bukan diklasifikasi sebagai badan usaha perasuransian pada undang undang nomor tahun tentang asuransi. badan penyelenggara harus berbentuk badan usaha milik negara dan haruslah bersifat asas keadilan, pemerataan dan standar minimum: bahwa menurut buku sdr. bambang purnomo, pada halaman dan disebutkan, jaminan sosial salah satu komponen hak asasi manusia bersifat universal dan hak normatif masyarakat, dan halaman xvi dinyatakan, jamsostek sebagai salah satu instrumen negara atau alat stabilisator ekonomi atau dapat disamakan dengan pajak, bea masuk, cukai, pbb fiskal) (bukti sehingga sangat berpotensi menurut penalaran yang wajar akan merugikan hak hak dan atau kewenangan konstitusi pemohon. dan hal ini ditindaklanjuti oleh pemohon melalui press released harian ibukota (bukti nomor dilema program jamsostek. akibat adanya benturan persyaratan formal dari dalam pengujian, karena disatu sisi kalau tidak dilonggarkan persyaratannya, menyebabkan undang undang nomor tentang hak cipta tahun akan dilecehkan kapasitas hukumnya, sebaliknya kalau dilanggar maka harus diubah oleh dpr sesuai yang disarankan oleh sdr. bodi margot direktur operational pt. persero), aspek harian media indonesia tanggal juli (bukti nomor bahwa pemohon dengan mengutip press released statement harian sinar harapan tanggal juni (bukti nomor mantan menteri kehakiman sdr. tojo usman mengatakan, pembentukan undang undang tanpa koordinasi menimbulkan benturan dalam pelaksanaan produk hukum dan memunculkan pertumbuhan yang liar, karena masing masing sektor mengajukan peraturan undang undang sendiri", sehingga patut dipertanyakan, karena menimbulkan benturan persyaratan formal, disatu sisi produk hukum hak cipta pemohon (spesifik) diabaikan dan dilecehkan kapasitas hukumnya dan disisi yang lain dalam pengujian tetap terselenggara hingga saat ini (faktual), bahwa produk (spesifik) komersial asuransi dan jaminan sosial mempunyai bidang usaha dan manfaat benefit yang sama dan masing masing terkait pada sistem aktuaria dan insurance sehingga mempunyai ciri khas (spesifikasi) tersendiri sesuai pada dan program jaminan sosial diberlakukan oleh ham universal sejak tahun hingga saat ini tetap aktual bahkan menjadi barometer ukuran keberhasilan setiap negara anggota pbb dalam menjamin perlindungan dasar, penghidupan yang layak bagi setiap warga negaranya hingga dibentuknya dalam pengujian yang masih tetap pada core businessnya adalah tenaga kerja dan pengusaha yang wajib ikut program jamsostek. sangat diperlukan kejujuran dan keterbukaan dalam memberdayakan yang lemah dan tidak mampu menuju keadilan dan pemerataan jaminan sosial yang berkesinambungan dan bermartabat kemanusiaan. sehingga baik dan dari undang undang yang dimaksud yang bersifat aktual sangat bertentangan dengan uud bahwa pemohon selaku warga negara indonesia dan korban pelanggaran hari hak cipta mempunyai kualifikasi untuk memajukan permohonan pengujian atas materi muatan baik dan karena secara penalaran yang wajar berpotensial dapat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon baik dari segi spesifik dan ritualnya atas uraian pemohon yang tersebut atas, sehingga sesuai amanat uud juncto juncto 28d menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, dan dan, bahwa atas perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan justifikasi diskriminatif atas implikasi buruk dari dalam pengujian pada dan (1a) menjadikan kesenjangan sosial semakin melebar dan semakin diperparah dengan ketidakpedulian atas hak asasi manusia sehingga menyebabkan jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin lebih jelas, buruh dan majikan, tenaga kerja dan pekerja marjinal sektor informal, petani dan penggarap dan lain lain. rakyat menginginkan jaminan sosial yang bermartabat kemanusiaan, keadilan dan pemerataan, sesuai dengan persyaratan konvensi ilo nomor dari para anggotanya, deklarasi ham universal tahun (bukti hlm. dan dan konvensi ilo nomor tahun merupakan penyebab diberlakukannya sistem jaminan sosial seluruh dunia dan juga menjadi rujukan (sebab akibat) dari uud dalam memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan, melalui sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat: bahwa dengan berlakunya dalam pengujian dapat menimbulkan gejolak dan kecemburuan sosial, semakin menyengsarakan rakyat yang lemah dan tidak mampu. implementasi kebijakan atas pemenuhan deklarasi ham universal tahun menyatakan, masyarakat berhak atas jaminan sosial sebagai perlindungan dasar dan penghidupan yang layak, dikesampingkan dan dilecehkan karena mengkhususkan tenaga kerja dan pengusaha sesuai bunyi dan dapat dianggap telah melakukan pelanggaran dengan tidak mengacuhkan keberadaan dan ketentuan hukum atas undang undang nomor tahun tentang anti monopoli, karena disatu sisi pada huruf dinyatakan,sedangkan huruf b nya menyatakan, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama atas semua pelaku usaha (bukti nomor dan disisi yang lain menunjuk bumn pt. persero) jamsostek sebagai satu satunya badan penyelenggara dengan otoritas hukum yang mengikat sesuai undang undang, sehingga bertentangprinsip prinsip konvensi ilo nomor tahun tidak lemah diperhatikan dan dikembangkan sejak undang undang nomor tahun tentang perburuhan dan hanya mengandalkan pada standar minimum dengan ukuran yang relatif (multitafsir), bagaimana mungkin seorang pengusaha dikenakan standard minimum. sehingga pada dasarnya implementasi kebijakan atas diberlakukannya dalam pengujian lebih dipentingkan atau penekanan pada misi stabilisator ekonomi, instrumen fiskal negara. hlm. kutipan buku bambang purnomo, (bukti puskesmas posyandu dapat ditingkatkan menjadi pusat kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat disetiap kelurahan kecamatan dan bukan bumn jamsostek, yang bertentangan dengan uud bahwa upaya pemohon dalam mempertahankan produk hukum surat pendaftaran ciptaan nomor tanggal juli dari direktorat hak cipta direktur jenderal hak atas kekayaan intelektual yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang wenang. bahwa oleh pemohon telah diajukan surat keberatan kepada mantan wakil presiden jenderal purn) tri sutrisno dan bapak mantan menteri kehakiman tojo usman, pada tanggal juli (bukti nomor dan ditindaklanjuti oleh kantor sekretariat wapres nomor wwk.pres wn p iu92 tanggal november ditujukan kepada sekjen dan dirjen departement kehakiman, dan balasan surat dirjen departemen kehakiman nomor h.hc. tanggal juni (masing masing surat bersifat rahasia negara). bahwa hal tersebut menyebabkan pemohon dipanggil untuk menghadap sdr. walter simanjuntak sh, direktur hak cipta tangerang pada tanggal juni dan dengan didampingi orang staf beliau dengan penuh antusias dan percaya diri mengatakan kepada pemohon bahwa pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk menuntut menggugat pt. persero) jamsostek karena hanya didasari pada idea atau sistem yang jelas jelas tidak mungkin untuk didaftarkan pada direktorat hak cipta, dan menyarankan agar pemohon menggugat menuntut dengan mengutip dan pada kuhp. bahwa secara langsung atau tidak langsung tampak adanya hubungan sebab akibat dengan diberlakukannya dalam pengujian menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sesuai amanat dari uud juncto dkarena undang undang yang dimaksud dalam dalam pengujian memberi peluang kepada para pejabat direktur jenderal hari direktur hak cipta untuk merekayasa menggagalkan hak konstitusional pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tahun bahwa adanya (dua) alternatif apabila permohonan pemohon dikabulkan sebagai berikut: kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tidak akan terjadi. kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional akan terjadi lagi. ad. bahwa pemohon sebagai warga negara indonesia berhak untuk mengajukan permohonan, pengujian formil dan atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud huruf dan sebagai berikut: dengan bertolak dari amanat konstitusional pemohon padan dihubungkan dengan ketentuan hukum perundang undangan yang ada: surat pendaftaran ciptaan nomor tanggal juli tentang program ricard dari dirt. hak cipta, departemen kehakiman (bukti undang undang nomor tahun tentang hak cipta menyatakan,jelasan demi undang undang nomor tahun pada menyatakan,(bukti nomor cc. keputusan presiden keppres) nomor tahun tentang pengesahan bern convention for the protection literary and artistic works (bukti nomor pada pencipta berhak menikmati perlindungan tanpa tunduk pada formalitas apapun dan bersifat eksklusif (otomatis tanpa syarat) yang terpisah dari perlindungan terhadap negara asal pencipta. pencipta harus dilindungi termasuk hak memperoleh ganti rugi secara eksklusif oleh hukum negara dimana perlindungan itu dimohon. berhak menyatakan keberatan atas pengrusakan, penggandaan dan merugikan kehormatan dan reputasi pencipta. surat pengaduan tanggal juli kepada sar. bambang kosovo, sh, wakil ketua tim keppres hari. (bukti nomor yang hingga saat ini tidak pernah dijawab dan diperhatikan pemohon tidak dapat melampirkan bukti nomor karena telah hilang toko toko buku (ditarik dari peredaran) yang ada hanya saduran dalam bahasa asing pada dirjen hari, tangerang, dan lembaga sekretariat negara, undang undang nomor tahun tentang anti monopoli pada menyatakan, (bukti nomor bahwa pemohon berkeyakinan dengan ditegakkan hukum secara jujur, konsisten dan bertanggung jawab, dengan bertitik tolak pada hak hak dan atau kewenangan konstitusional yang tersebut atas, maka dipastikan kerugian pemohon dengan berlakunya tidak akan terjadi lagi, jika seandainya permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis mahkamah konstitusi, bahwa pada tanggal oktober dengan persetujuan bersama dpr dan pemerintah memutuskan dan menetapkan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional lembaran negara tahun nomor selanjutnya disebut (bukti nomor yang terkait dengan tentang badan penyelenggara dalam permohonan pengujian sebagai berikut: adalah badan usaha milik negara yang dibentuk dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tentang pt. persero) jamsostek,badan penyelenggara yang dimaksud adalah huruf perusahaan perseroan persero) pt. jamsostek, pada saat undang undang ini berdasarkan surat pendaftaran ciptaan nomor tanggal juli tambahan berita negara nomor viii, agustus (bukti s.d. bukti direktorat jenderal hak atas kekayaan intelektual, departemen kehakiman, yang selanjutnya dalam permohonan ini disebut program ricard" bahwa oleh pemohon program ricard ini telah disosialisasikan terlebih dahulu beberapa instansi swasta perbankan yaitu sejak tanggal januari direksi bank international indonesia, kantor pusat, jakarta (bukti nomor dan instansi yang lain (bukti nomor dan dengan diberlakukannya dalam permohonan pengujian, pemohon juga telah mengajukan mengirimkan surat instansi yang berwenang dan terkait untuk dimohonkan perhatian dan kepeduliannya atas terjadinya benturan dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan dengan produk hukum hak cipta pemohon, yang dikirimkan sejak tanggal juli (bukti nomor nomor kementerian lembaga lembaga negara, institusi swasta, juga wakil ketua tim keppres hari indonesia (bukti nomor hari international, switzerland (bukti nomor ilo, indonesia (bukti nomor serta kedutaan belanda (bukti nomor dan media cetak ibukota (bukti nomornomojunctoulai berlaku pt. persero) jamsosteksostek berdasarkan undang undang nomor tahun tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang undang ini,, bahwa pemohon selaku warga negara indonesia dan korban pelanggaran hak atas kekayaan intelektual hak cipta, pemohon mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi berdasarkan huruf menyatakan, mahkamah berwenang menguji materi muatan dalam dan atau bagian dari proses pembentukan undang undang atau dibawah undang undang atau peraturan perundang undangan dan hal hal lainnya yang saling berkaitan secara langsung terhadap uud bahwa pemohon mengutip press statement harian sinar harapan tanggal juni oleh menteri kehakiman sdr. otoko usman (bukti nomor menyatakan, pembentukan undang undang tanpa koordinasi menimbulkan benturan, pembentukan produk hukum tanpa koordinasi akan memunculkan pertumbuhan yang liar, sehingga disatu sisi menyatakan, badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang diatur dengan peraturan perundang undangan yaitu peraturan pemerintah nomor tahun pada (bukti nomor menyatakan, badan penyelenggara adalah bumn pt. persero) jamsostek adalah peraturan perundang undangan dan atau bawah undang undang yang saling berkaitan secara langsung yang sedang dimohonkan pengujian oleh pemohon, sedangkan disisi yang lainsedangkan huruf menyatakan, badan penyelenggara adalah bumn pt. persero) jamsostek dan jika dihubungkan dengan undang undang nomor tahun tentang anti monopoli padaik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan dikaitkdan nomor seyogianya dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan penyelenggara persero) jamsostek adalah peraturan perundang undangan atau bawah undang undang yang saling berkaitan secara langsung, dan dapat dimohon untuk diuji, bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sesuai amanatiharapkan tidak lagi terjadi" bahwa proses sebelum disahkan pembentukan oleh pemohon program ricard sudah didahului dengan berbagai bagai tindakan penawaran umum, pengaduan dan keberatan serta press released harian ibukota (bukti dan karena pada hakikatsuai dengan uud bukti nomor bahwa era orde baru tindakan sosialisasi pemohon tidak pernah diperhatikan dan dicoba untuk melakukan tindakan: somasi pt. persero) jamsostek pada tanggal november melalui pengacara sdr. alm) soekarno adi jojo, yang antara lain dalam kehidupan ketatanegaraan berlaku adenium wieder belfort wet kennel, yang berarti setiap orang dianggap mengetahui dan terikat pada undang undang yang telah dikeluarkan pemerintah dpr dalam hal ini undang undang hak cipta, dan lagi undang undang hak cipta tahun huruf dihubungkan dengan huruf secara jelas melindungi hak cipta karya tulisan atau brosur bernard samuel sumarauw dan tidak membenarkan kutipan karya cipta melebihi tanpa izinnya: (bukti nomor surat pengaduan dan keberatan komnas ham dengan balasan surat nomor kami vi tanggal juni antara lain menyatakanan yang berlaku (bukti nomor surat pengaduan dan keberatan dpr dengan balasan surat nomor p.w. dprri tanggal desember antara lain menyatakan pimpinan dpr menyarankan untuk memajukan gugatan pengadilan negeri terhadap pt. jamsostek yang telah melanggar hak cipta saudara (bukti nomor surat pengaduan dan keberatan kejaksaan agung dengan balasan surat nomor ejp tanggal april antara lain menyatakan, disaranka(bukti nomor dengan dasar surat balasan yang diterima pemohon baik dari komnas ham, dpr dan kejaksaan agung dicoba untuk memohon perhatian dari pemerintah c.g. kapolri (bukti nomor untuk dapat segera mengambil tindakan hukum sesuai perundang undangan yang berlaku: bahwa pemohon juga menerima surat penolakan dan bantahan atas surat pengaduan dan keberatan pemohon atas berlakunya undang undang nomor tahun tentang program jamsostek sebagai berikut: kepala humas pt. persero) aspek sdr. faisal syarief harian media indonesia tanggal desember antara lain menyatakan, konsep program jamsostek bersifat wajib dan perlindungan dasar, universal berdasarkan konvensi ilo tahun tahun ruu jamsostek diajukan presiden dan tahun diteruskan dpr dan ditetapkan sebagai undang undang tahun (bukti nomor direktur operational pt. persero) aspek sdr. bodi margot harian media indonesia tanggal juli antara lain menyatakan, program jamsostek merupakan program standard international ilo) yang telah ada tahun yang lalu (bukti nomor dirjen binaan departement tenaga kerja sdr. m.s syamsuddin !m bw tanggal september antara lain menyatakan, program jaminan sosial telah ada sebelum kemerdekaan berbentuk bantuan bersama antar anggota masyarakat sejak nomor tahun hingga program jamsostek bersifat perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya dan sesuai dengan konvensi ilo nomor standar minimum (bukti nomor balasan surat sdr. jacob nusa wea menteri tenaga kerja nomor kp. tanggal desember antara lain menyatakan, program jamsostek diatur sebelumnya melalui peraturan pemerintah nomor tahun untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengambil program ricard (bukti nomor bahwa dengan melihat alasan alasan penolakan yang mendasari pengaduan atau keberatan pemohon atas berlakunya undang undang yang dimaksud dalam pengujian adalah lebih pada penjabaran dan pemenuhan asas universal declaration human rights dan konvensi ilo nomor tahun ataupun pada alat stabilisator ekonomi karena adanya hak pungut iuran) dan monopoli. yang dimanifestasikan melalui khususnya pada dan diimplementasikan melalui peraturan pemerintah nomor tahun tentang penetapan badan penyelenggara program jamsostek adalah pt. persero) jamsostek. bahwa pada dasarnya pt. persero) jamsostek telah melakukan tindakan yang patut diduga dan atau dianggap melakukan pelanggaran hak eksklusif pemohon berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang hak cipta (bukti nomor dan sangat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon pada uud. dan memohon kepada mahkamah konstitusi yang berwenang menguji materi dan atau bagian dari undang undang atau bawah undang undang yang saling berkaitan terhadap uud sesuai untuk memberi putusan yang adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa, pokok alasan permohonan bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan berlaku adenium leader berpori wet kennel yang berarti setiap orang warga negara dianggap mengetahui dan terikat pada undang undang, dalam hal ini dan undang undang nomor tahun tentang hak cipta, bahwa pemohon berdasarkan hak dan atau kewenangan konstitusional dari uud yang adalah sebagai berikut: ini berarti bahwa karya cipta pemohon haruslah diletakkan pada proporsi yang sebenarnya dan haruslah didahulukan baik dari segi manfaat dan implementasi program jaminan sosial untuk kepentingan tenaga kerja rakyat seluruhnya, juncto dan 28d ini berarti karya cipta pemohon haruslah terlebih dahulu dihormati dan diakui keberadaannya baik oleh negara dan atau pemerintah dan instansi, yayasan, institusi yang turut terlibat dan bukan yang lain, juncto dan ini berarti karya cipta pemohon tidak seharusnya dikorbankan dan dilecehkan karena tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat (tanpa peraturan pemerintah, keppres inpres dan bukan bumn) sesuai undang undang, juncto dan 28j ini berarti karya cipta pemohon konsisten, berkesinambungan dan bertanggung jawab bagi nusa dan bangsa dan kemaslahatan seluruh rakyat, umat dan tenaga kerja: bahwa pemohon sangat berkeberatan dan dirugikan dengan diberlakukannya adalah sebagai berikut: sangat bertentangan dengan uud sebagaimana tersebut atas, sangat diskriminatif dengan memarginalkan tenaga kerja informal, sangat otoriter dalam pelaksanaan undang undang yang dimaksud dalam pengujian dan tidak bertanggung jawab dan konsisten atas martabat kemanusiaan dan hukum yang berlaku, lebih mementingkan kepentingan pemerintah sesaat (elite) dari kepentingan negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara,dalam pengujian baik dari materi dan yaitu: (la)masyarakat, setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja, pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jamsostek, huruf pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja: program jamsostek sebagaimana dimaksud dalam diperuntukan bagi tenaga kerja: bahwa pada hakikatnya setiap orang warga negara yang dapat sedang melakukan pekerjaan adalah tenaga kerja. dimulai dari golongan yang terendah, pembantu rumah tangga, istri, pelajar mahasiswa, sopir, pemulung, asongan hingga golongan tertinggi, presiden, anggota dpr para hakim mahkamah dan seterusnya dengan tidak memandang usia baik dari balita hingga para jompo dan gender semua mereka berhak atas jaminan sosial. dan sangat ironis dan tidak manusiawi memilah milah sesuai bunyi yang dapat diartikan katagori sebagai tenaga kerja formal dan pada sebagai tenaga kerja informal, yang masih tetap dalam khayalan dan mimpi dalam lingkaran setan untuk mendapatkan santunan jaminan sosial. sehingga ketentuan28d dan bahwa pada badan penyelenggaraan adalah badan usaha milik negara dan dihubungkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun adalah bumn pt. persero) jamsostek, mendapatkan hak monopoli berdasar undang undang, sehingga wajaryang berkenaan dengan materi muatan dalam atau dalam proses pembentukan undang undang dan hal hal lainnya khusus (la) dan dan (la), berdasarkan uraian atas (sosial tenaga kerja khususnya (la) dan dan dan bertentangan dengan uud menyatakan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja khususnya (la) dan dan (la) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan pembentukan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang berdasarkan uud menyatakan pembentukan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerjfotokopi surat pemohon mengenai proposal ciptaan yang ditujukan kepada menteri kehakiman c.g. direktur hak cipta bertanggal juni bukti fotokopi surat pemohon mengenai permohonan pendaftaran ciptaan yang ditujukan menteri kehakiman bertanggal juni bukti fotokopi surat kepala sub. dit. mengenai pendaftaran dan pengolahan penerimaan bertanggal juli bukti fotokopi surat direktur hak cipta mengenai surat pendaftaran ciptaan bertanggal juli bukti p 4a fotokopi kwitansi pendaftaran nomor tanggal juli sebesar rp. yang dikeluarkan oleh direktur jenderal hak cipta, paten, dan merk, bukti program ricard priskart oleh bernard sumarauw, bukti kata pengantar, bukti index daftar isi), bukti the product trade mark, bukti secondary program, bukti product rekapitulasi, bukti aspek struktur organisasi, bukti aspek product rekapitulasi: bukti aspek santunan) sosial: bukti secondary program santunan biaya pelayanan sosial), bukti service charge dan referensi, bukti penutup: bukti riw hidup,internasional indonesiniaguta bertanggal maret bukti fotokopi surat bank duta perihal kartu jaminan sosial ricard) bertanggal oktoberagang negaralippo bankbapak aurel prasetyo direktur utama bank bumiputra bertanggal april bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada menteri tenaga kerjakeuangansosialsekretaris jenderal departemen sosial ditujukan kepada bernard samuel sumarauw pemohon)juncto setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan : junctohak yang dimohon pemohon adalah hak asasi manusia,amanatlam pengujian pada (la), dan dan (la) huruf(vide, halaman permohonan pemohon: press released mantan menteri kehakiman (bukti nomordiamanatkan uud perihal jawaban tentang pengajuan ricard nomor sjid bertanggal april bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada gubernur dkibss tanggal juni bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada direktur jenderal moneter bss tanggal juni) nomor vi11 tanggal agustus111 tanggal agustuskomisi dewan perwakilan rakyat perihal kartu jaminan sosial pribadi private social card personal life guarantee investment account) nomor viii tanggal agustus bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada menteri keuangmenteri kehakimpimpinan dewan asuransi indonesimahkamah agung bertanggal november bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada jaksa agung bertanggal november bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada adnan buyung nasution bertanggal november bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada jaksa agung bertanggal juni bukti fotokopi surat kejaksaan agung nomor gtn perihal undangan, bertanggal juli bukti fotokopi surat balasan dari dubes belanda bertanggal juli bukti fotokopi surat balasan dari world intelektual property bertanggal agustus bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada jenderal try sutrisno wakil presiden r.i,soekarno adidjojo, sh, ditujukan kepada ketua menteri tenaga kerja bertanggal november bukti fotokopi surat pemohon ditujukan kepada bambang kosovo, llm, wakil ketua tim keppres hak atas kekayaan intelektualnili bukti fotokopi surat komisi nasional hak asasi manusia, ditujukan kepada bernard samuel sumarauw, perihal pelanggaran hak cipta tentang program private social card bertanggal november bukti fotokopi surat balasan ilo bertanggal maret bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat ditujukan kepada bernard samuel sumarauw, perihal hak cipta yang dilanggar oleh jamsostek, bertanggal desember bukti fotokopi surat kejaksaan agungapril bukti fotokopi surat menteri tenaga kerja dan transmigrasidesember bukti fotokopi surat bernard sumarauw ditujukan kepada jenderal da'i bachtiar kepala kepolisian negara republik indonesia, perihal pembajakan hak karya cipta intelektual oleh bumn pt. persero) jamsostek, bertanggal september bukti kliping koran bisnis indonesia, jumat juni dan media indonesia, kamis desember bukti kliping koran kompas, sabtu desember dan republika, kamis desember bukti kliping koran kompas, sabtu desember bukti kliping koran media indonesia, kamis desember dan hari jumat januari bukti kliping koran tempo, januari dan warta ekonomi, bukti kliping koran media indonesia, sabtu juli dan suara pembaruan, kamis juni bukti fotokopi buku dengan judul jaminan sosial dan sistem penyelenggaraannya: pandangan dan gagasan, ditulis bambang purnomo, ma, bukti fotokopi amandemehak cipta:, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasioni3.8j menimbang bahwa pemohon, bernard samuel sumarauw wiradan dan dan dengan alasan sebagai berikut:warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahhak yang dirugikan adalahdengan amanan dan dan(bukti danyang diamanatkan uud bahwa oleh karenanya pemohon dengan didasari hak dan atau kewenangan konstitusional juncto uud berkepentingan untuk turut menjalankan hak dan kewajiban pemohon dalam, tetapi telah sangat dirugikan akibat diberlakukannya (monopoli) undang undang dimaksud, i3.9j menimbang bahwa apabila dalil pemohon dikaitkan dengan dalam uud yang dijadikan batu uji oleh pemohon, mahkamah tidak menyangkaldan dan dan sebagaimana didalilkan pemohon, i3 menimbang bahwa dan dan dan menyatakan:jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam diperuntukkan bagi tenaga kerja.i3.seandainyapun benar pemohon telah menderita kerugian, kerugian dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuan ketentuan dari undang undang guo yang oleh pemohon didalilkan bertentangan dengan dan uud hak hak konstitusional pemohon sebagaimana tercantum dalam dan dan dann bahwa oleh karenanya pemohon dengan didasari hak dan atau kewenangan konstitusional uud uud juncto berkepentingan untuk turut menjalankan hak dan kewajiban pemohon. tetapi telah sangat dirugikan akibat diberlakukannya (monopoli) undang undang yang dimaksud dalam pengujian,, karena itu menempatkan sistem jaminan sosial sebagai salah satu perlindungan dan perwujudan kewajiban negara dan tanggung jawab pemerintah yang dimanifestasikan melalui uud menentukan, negara mengembangkan sistidalam pembukaan dalam permohonan pengajuan berbunyi,pada ta) dinyatakanberbunyi sehingga baik (la) maupun dari undang undang yang dimaksud dalam pengujian dan uud tampak sama dan sinkron dengan pembukaan undang undang yang dimaksud sebagaimana tercantum atas, tetapi sangatlah disayangkan tidak adanya kejujuran atas implementasi dari disamarkan, ditunda ataupun direkayasa untuk kepentingan tertentu, karena dinyatakan, program dan danerugian yang dialami oleh pemohon adalah kerugian perdata yang merupakan kewenangan peradilan lain, dan terhadap hal demikian mahkamah tidak dapat menilainya, i3. menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk (selanjutnya disebut pmk pada persidangan tanggal desember panel hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan maksud agar permohonan pemohon, namun pemohon tidak melaksanakan saran saran tersebut. oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan juncto pmk maka pada persidangan tanggal januari panel hakim telah memberitahukanrph) untuk proses berikutnya (vide berita acara persidangan tanggal januari i3. menimbang bahwai3terdapat urgensi sebagaimana dimaksud: menimbang bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud mk, sehingga oleh karenanyawalaupun pemohon adalah warga negara indonesia, namun kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh pemohon berkaitan dengan hak cipta yang tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan berlakunya dan dan dan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja: pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guopada hari kamis tanggal dua puluh dudelapanmaria farida indrawi akil mochtar ttd. ttd. maruarar siahaan arsyad sanusi ttd. ttd. muhammad alim achmad nowiki panitera pengganti ttd. sholihin nasiran dan bunyi menyatakan, kebijakan dan pengawasan umum program jamsostek akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, berarti telah lebih dari tahun kebijakan yang terkait pada tidak pernah diperhatikan dan diimplementasikan dalam bentuk peraturan pemerintah, sehingga menimbulkan dampak ketidakadilan dan sangat diskriminatif dari implementasi dalam pengujian: tidak memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, karena jaminan sosial adalah hak normatif setiap masyarakat yaitu keadilan, pemerataan dan standar minimun (bukti hlm. dan juga hak universal setiap masyarakat yang berarti pelanggaran atas jaminan sosial adalah pelanggaran hak asasi manusia bukti hlm. xv,berlakunya dan sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat khususnya masyarakat yang lemah dan tidak mampu sebagai warga negara yang merupakan peran serta pembangunan nasional, pengamalan pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya. akan tetapi adanya penekanan terhadap tenaga kerja dan pengusaha, sehingga prinsip prinsip hukum sebagaimana tercantum pada uud dikesampingkan maka hak warga negara sebagai masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan dikorbankan.lagiberlakunya dan secara jelas menyimpang dari konsideran uud sudah tidak sesuai dan secara jelas dan nyata menimbulkan kerawanan sosial yang makin melebar dan bermuara pada diskriminatif sosial dan tidak sesuai dengan prinsip prinsip konvensi ilo nomor tahun dimana adanya keadilan, pemerataan dan standar minimum atas jaminan sosial (bukti hlm. bahwa hal ini bagi pemohon menimbulkan ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dengan bertindak sewenang wenang melanggar hak atas kekayaan intelektual hak cipta pemohon yang telah memiliki kepastian hukum yang tetap. program ricard private social card) terjemahan bebas dari pemohon (bukti diartikan sebagai dana santunan sosial pribadi, kata pribadi dapatlah diartikan sebagai setiap orang sebagai warga negara. orang seorang ataupun peserta yang terlibat dalam suatu kontrak dengan membayar iuran sebagai kewajiban dengan kompensasi menerima dana santunan sebagai haknya, bahwa pemohon hingga saat ini kesamaan pengakuan, jaminan serta perlindungan yang sama hadapan hukum masih merupakan khayalan belaka, bahwa kalimat negara mengembangkan" bukanlah diartikan sebagai badan usaha milik negara atau dimonopoli oleh negara. universal declaration human right tahun pada dan antara lain menyatakan, masyarakat berhak atas jaminan sosial sebagai perlindungan dasar, penghidupan yang layak merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara (kutipan buku hlm. dan sdr. bambang purnomo ma, bukti sehingga menjadi pertanyaan, apakah dapat diartikan badan usaha milik negara berkewajiban atas pemenuhan ham universal, karena satu sisi bumn pt. persero) jamsostek mensyaratkan pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jamsostek pada dan disisi yang lain jaminan sosial bagi seluruh rakyat, setiap warga negara, bahkan warga negara asing yang menetap, bahwa kalimat memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan" pada dasarnya pengusaha dan tenaga kerja adalah masyarakat yang mapan dan berpenghasilan (tetap), sehingga sangat ironis dan bertentangan bahkan tidak menggambarkan suatu keadilan dan pemerataan jaminan sosial melainkan menjurus pada tindakan yang bersifat diskriminatif, sehingga materi dan dari undang undang yang dimaksud tidak relevan dan signifikan dan bertentangan dengan uud dan sangat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon pada uud juncto dan uud menyatakan,bahwa dengan diberlakukannya dalam pengujian pada menyatakan, program jamsostek sebagaimana dimaksud, dan pad", sehingga menimbulkan dampak ketidak harmonisa dan rancu dalam implementasi dari undang undang dimaksud. pada menyatakan seyogianya setiap tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik luar ataupun dalam berhak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai uud dan bukan memakai tangan (mediator) pengusaha perusahaan dengan dalih undang undang untuk bagi kepentingan tenaga kerja. menentuarus adanya pemerataan dan keadilan dalam memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, mereka adalah warga negara indonesia dan turut berhak atas jaminan sosial dan bukan hanya tenaga kerja dan pengusaha sesuai yang menerima upah yang diprioritaskan, itupun dilakukan dengan sistim sanksi hukum (law enforcement) yang memaksakan kehendak kepada para pengusaha atau perusahaan sesuai bunyi huruf mengatakan, pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja dan diancam dengan kurungan bulan. seyogianya undang undang yang dimaksud dalam pengujian yang dinyatakan sebagai perlindungan dasar dan bersifat wajib, sebagai pemenuhan hak asasi manusia (universal) haruslah juga menjangkau para pekerja marginal sektor informal misalnya: pedagang kaki lima pkl, asongan, gerobak dorong, pemulung, pekerja malam psk, sales, pelajar mahasiswa, petani penggarap, sopir, dll. bahwa mereka adalah masyarakat indonesia seutuhnya, warga negara yang berhak atas jaminan sosial, mereka menerima bayaran atas jasanya, mendapat hasil keuntungan, dan yang menjadi pertanyaan adalah kepada siapa mereka membayar iuran, dan kepada siapa dikenakan law enforcement" yang pasti mereka menginginkan suatu pemerataan dan keadilan jaminan sosial yang dapat mengangkat harkat dan martabatnya sebagai anak bangsa dan bukan suatu undang undang yang bertentangan dengan uud dan sangatlah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sesuai amanat uudlagdiberlakukannya yang dimohonkan dalam pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam huruf dan huruf adanya kata wajib" oleh pemohon diartikan konotasi sebagai monopoli, bahwa sesuai undang undang nomor tahun tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut huruf menyatakan, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. huruf menyatakan,, sedangkan menyatakan, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam apabila: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama, atau (bukti nomor d berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanpt. trans asia, dalam hal ini diwakili oleh: nama tn. lee man jabatan direktur utama pt. trans asia alamat tanah merah coal terminal, desa janji, kecamatan tanah grogol, kabupaten pasedenny kailimang, s.h., m.h., harry onto, s.h., ll.m., judith setyoningsih, s.h., rendy kailimang, s.h., filipes arya sembadastyo, s.h., malam hutauruk, s.h., dan kaharuddin yasin, s.h., ag., kesemuanya adalah advokat dan paralegal yang tergabung dalam tim kuasa hukum pt. trans asia yang beralamat menara kuningan lt. jalan h.r. rasa said blok kav. jakartaioioidengar dan membaca keterangan ahli presiden: memeriksa bukti bukti pemohon, memeriksa bukti bukti presiden: membaca kesimpulan pemohon dan presidelalui permohonan ini memohon agar mahkamah konstitusi mk") melakukan pengujian undang undang nomor tahun sesuai dengan kewenangannya: merujuk padaadalah melakukan pengujian undang undang terhadap uud:amun sebagai akibat hukum berlakunya pajak penghasilan, penghasilan imbalan yang diperoleh ketiga but yang bekerjasama dengan pemohon dalam penyediaan jasa transshipment dikategorikan atau berpotensi dikategorikan sebagai tasa lain sebagaimana dimaksud oleh huruf pajak penghasilan, dan karenanya merupakan objek pemotongan (dedikasinya adalah pendapat hukum kantor pelayanan pajak madya balikpapan tanggal november kepada klien pemohon yang menyatakan bahwapenafsiran yang demikian jelas merugikan pemohon, karena pemohon sebagai pemungut pajak terhadap penghasilan imbalan yang diterima oleh ketiga but perusahaan pelayaran dari pemohon harus menanggung beban pajak penghasilan yang lebih besar dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan pelayaran berdasarkan pajak penghasilan: selanjutnya, dalam persidangan pemohon akan membuktikan bahwa kerugian kerugian yang dialami atau berpotensi dialami oleh pemohon termasuk pula kerugian kerugian lain luar kerugian yang bersifat materi (dalam bentuk uang). bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, maka kelima syarat mutlak yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana disebutkan pada angka permohonan ini telah dipenuhi pemohon. syarat pertama adalah kualifikasipemohon atas membuktikan pemohon memilikdalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta notaris rosliana, s.h., nomor tanggal juni dan mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman dan hak asasi manusia berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor c 20716ht. .th. mengenai pengesahan akta pendirian perseroan terbatas pt. trans asia (vide bukti dan bukti pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam menganggap dirugikan oleh berlakunya. pemohon sebagaimenyediakan jasa pemindahan barang muatandari tempat penimbunan terminalyang dikirim oleh pembeli batubara yang berlabuh lepas pantai teluk adang adang bay), tanah grogol, dalam rangka menyelenggarakan jasa pemindahan barang muatan batubara tersebut, pemohon bekerja sama dengan beberapa perusahaan pelayaran lueri yang merupakan bentuk usaha tetap but), yakniper bulan. transaksi antara pemohon dan ketiga but tidak ada penyerahan alat tetapi penguasaan fisik kapal tetap berada pada ketiga but tersebut, terhadap jasa yang diberikan oleh ketiga but tersebut, pemohon telah memotong sebesar sesuai, yang pelaksanaannya diatur, sebelum pemohon mengajukan permohonan guo, direktorat jenderal pajak c., rezim perpajakan sebelum undang undang nomor. oleh karena kegiatan usaha yang dilakukan pemohon dan ketiga but tersebut digolongkan dalam jenis jasa lain maka terhadap imbalan yang diterima diberlakukan yang tarifnya lebih tinggi dari (final), i. setelah berlakunya undang undang nomor tahu". untuk melaksanakan guo maka terbitlah peraturan menteri keuangan nomor pmk. yang mengatur tentang jenis jasa lain. pemohon beranggapan bahwa frasa jenis jasa lain dalam undang undetidakpastian tafsir frasa jenis jasa lain dalam guo menyebabkan direktorat jenderal pajak pada kementrian keuangan menentukan seluruh pengangkutan batubara laut termasuk dalam jenis jasa lain,, kerugian konstitusional pemohonyangkepada perusahaan pertambang". pemohon menganggap ketentuan undang undang guo bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: undang undang memiliki ketidakpastian hukum karena mempunyai ruang lingkup yang terlalu luas dan tidak adanya batasan yang jelas tegas mengenai kegiatan usaha yang termasuk dalam jenis jasa lain tersebut sehingga frasa jenis jasa lain dalam undang undang guo menimbulkan multitafsir. ketentuan yang multitafsir tersebut berakibat hukum pada usaha pemohon, yakni setiap imbalan yang diterima pemohon yang berkaitan dengan jasa pengangkutan batubara laut seharusnya merupakan objek pemotongan (final), namun dikenakan yang tarifnya lebih tinggi. menurut pemohon untuk menafsirkan frasa jenis jasa lain dalam guo harus memperhatikan undang undang lain yang mengatur dalam bidang usaha tertentu, misalnya peraturan bidang angkutan laut atau pelayaran. kitab undang undang hukum dagang uhd) merupakan lex specialis dari ketentuan ketentuan dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perdata) sehingga berdasarkan dan uhd jasa penyewaan (carter) kapal termasuk dalam ruang lingkup jasa pelayaran. dengan demikian, direktorat jenderal pajak c.g. kementrian keuangan tidak dapat menentukan menetapkan sendiri jasa pemindahan barang muatan (transshipment) yang dilakukan oleh pemohon dan atau ketiga but perusahaan pelayaran asing tersebut termasuk dalam jasa lain sebagaimana dimaksud oleh huruf undang undang karena kegiatan transshipment tersebut tunduk pada ruang lingkup usaha pelayaran atau angkutan perairan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pelayaran junctonomor tahun tentang angkutan perairan, direktorat jenderal pajak telah mengenakan pajak penghasilan yang berbeda terhadap objek pajak yang sama yakni imbalan penghasilan yang diterima oleh pemohon dari usaha jasa pelayaran dan imbalan penghasilan yang diterima but perusahaan pelayaran asing yang jasanya digunakan oleh pemohon yang untuk pemohon dikenakan ketentuan final sebesar dan but perusahaan pelayaran asing yang beban pajaknya ditanggung oleh pemohon dikenakan ketentuan cc. selain itu, penafsiran frasa jenis jasa lain dalam undang undang tanpa memperhatikan undang undang yang mengatur lapangan bidang usaha tertentu telah melanggar asas asas pembentukan perundang undangan dan melanggar cita hukum serta norma dasar negara, yaitu sebagai berikut: menyerahkan kewenangan yang 'over power kepada organ lembaga yang tidak tepat cast menteri keuangan untuk membuat peraturan telah melanggar asas organ lembaga yang tepat (begins van het just organ), menyerahkan kewenangan yang begitu besar kepada menteri keuangan telah membuka kesempatan celah membuat penafsiran yang sewenang wenang untuk menentukan jenis jasa lain termasuk pengangkutan laut dengan menggunakan kapal barge tongkang yang dipungut telah melanggar asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids begins), memaknai fasa jenis jasa lain dalam undang undangundang undang tentang pelayaran) telah melanggar asas consensus (het begins van consensus): memberlakukan ketentuan perpajakan yang berbeda terhadap objek pajak telah melanggar melanggar asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtgelijkheids begins), pemohon adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan khusus bidang pengangkutan batu bara laut sehingga mengkategorikan kegiatan usaha pemohon dan ketiga but yang bekerjadalam bidang usaha pelayaran telah.23c, serta (tiga) orang ahli yakni chandra motif yusuf, aula nordiana, dandpr dalam persidangan tanggal september telah memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di. kepaniteraan tanggal november yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:, pengaturan mengenai jasa lain sebagaimana diatur dalam undang undang pada hakikatnya merupakan objek pajak berupa imbalan yang wajib dipungut berdasarkan huruf yang menyatakan, : berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan mengakui adanya peraturan menteri sebab dalam menyebutkan jenis peraturan perundang undangan selain yang diatur dalam antara lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh menteri. dengan demikian peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang undang dikategorikan seatas dasar delegasi (relegated legislation), pendelegasian wewenang dalam undang undang sebab apabila jenis jasa lain tersebut diatur secara jelas dalam undang undang maka setiap ada perkembangan mengenai jenis jasa lain akan dilakukan perubahan undang undang yang memerlukan waktu cukup lama, i3 menimbang bahwa presiden atau yang mewakili dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:, objek pajak, dan tarif pajak dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil, dengan mengikuti dinamika dunia usaha,pengertian penghasilan dalam undang undang. dengan demikian, terkait mengenai pendelegasian wewenang, mahkamah konstitusi pernah menjatuhkan putusan dalam perkara nomor puu vii yang meskipun yang dimohonkan pengujiannya dalam perkara ini berbeda namun mempunyai substansi yang sama:telah sesuai dengan asas asas pembentukan peraturan perundang undangdelegasian wewenang tersebut diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, selain itu, presiden juga mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pet dan bukti pet serta, pendapat mahkamahri pemohon dan presiden, keterangan ahli pemohon dan pemerintah, keterangan dpr dan presiden, serta kesimpulan pemohon dan presiden, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahwa permohonan permohonan pada pokoknya adalah pengujian konstitusionalitas materi muatan norma yang terdapat dalam frasa jenis jasa lain yang terdapat dalam undang undang terhadap uud khususnya dan serta uud dengan alasan: pemberlakuan merugikan pemohon karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon: pihak yang berwenang memaknai jenis jasa lain yang dimaksud tersebut termasuk kedalam pemotongan sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang pajak penghasilan yang seharusnya tidak demikian, frasa jenis jasa lain dalam tersebut menentukan untuk penetapannya dengan peraturan menteri yang dengan demikian melanggar asas asas pembentukan perundang undangan, undang undang selengkapnyaud yang menjadi dasar pengujian tersebut, masing masing selengkapnyadang undang yang dimohonkan pengujian tersebut mengandung materi muatan yang memerintahkan supaya jenis jasa lain yang menjadi materi muatan pada huruf angka diatur oleh pemerintah, dalam hal ini dengan mempergunakan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. norma yang dimaksud oleh pada huruf angka tersebut adalah dipotongnya pajak sebesar (dua persen) oleh pihak yang wajib membayarkan mengenaijasa yang telah dipotong tersebut adalahsubjek hukum yang ditentukan dengan beberapa ketentuan pengecualian yang juga undang undang memerintahkan kepada menteri keuangan untuk mengatur lebih lanjut: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, frasa jenis jasa lain tidak dapat dikatakan sebagaihukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan ini. berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut atas, maka pemohon sebagai badan hukum privat benar benar telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya undang undang nomor tahun karena frasa "jenis jasa lain" memiliki ruang lingkup yang terlalu luas serta mengandung bermacam macam pengertian (multitafsir). akhirnya, apabila permohonan ini dikabulkan, maka hak konstitusional pemohon dipastikan tidak lagi dirugikan. dengan demikianuntuk diuji oleh mahkamah konstitusi melalui permohonan ini, pemohon mengajukan permohonan uji materi undang undang nomor tahun terhadap juncto uud pajak penghasiladangkan bunyi huruf angka dari sebagaimana dimaksud dalam atas, kami kutip dibawah ini: huruf angka pajak penghasilan menyatak.dan seterusnya: dihapus:menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas bahwahmad fadli semadi, santo, wahiduddin adamswahiduddin adams ttd ttd muhammad alim maria farida indrawi ttd ttd materialis akbar dewa gede laguna ttd suhartono panitera pengganti, ttdadapun uud yang menjadi batu uji terhadap pajak penghasilan yang dimohonkan uji materi oleh pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:":secara universal. dalam kualifikasi yang sama, setiap orang, termasuk pemohon. namun pada kenyataannya, pemohon dan mitra kerja sama(ketiga but sebagaimana pemohon uraikan atas) yang bergerak dibidang usaha pelayaran dapat dikenakan pungutan pajak penghasilan yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidakberwenang: a1. akibat frasa jenis jasa lain dalam pajak penghasilan yang multitafsir memberlakukan tersebut memberikan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan merugikan pemohon yang berusaha dibidang pelayaran angkutan laut karena bidang usaha pemohon tersebut dikategorikan sebagai jenis jasa lain sebagaimana diatur dalam pajak penghasilan hukum perpajakan indonesia menuntut norma kepastian hukum supaya tidak terjadi perdebatan penafsiran mengenai pungutan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara. bahwa oleh karena pungutan pajak bersifat memaksa untuk kepentingan negara, maka untuk menghindari perdebatan penafsiran dan demi memelihara kepastian hukum. sejalan dengan uud yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap orang, demi terciptanya kepastian hukum, pada bagian menimbang pajak penghasilan dinyatakan bahwa norma norma perpajakan perlu disesuaikan dengan pancasila dan uud, damudah pelaksanaannya, serta lebih adil dan merata." undang undang perpajakan merupakan salah satu unsur dalam sistem perpajakan. pengenaan pajak penghasilan ph) dapat dilaksanaktahui dengan jelas siapa yang dikenai pajaknya subjek pajak), apa yang dikenai pajaknya objek pajak), periode penghasilan yang dikenakan pajaknya tahun pajak), berapa besaran pajak yang dikenakan tarif pajak), dan bagaimana tata cara dan mekanisme pengenaan pajaknya prosedur perawakannya). kelima hal tersebut harus diatur dalam undang undang perpajakan agar pemungutan pajak penghasilan terjamin kepastian hukumnya. bahwa ternyata pemberlakuan pajak penghasilan jauh dari jaminan kepastian hukum, karena selain bertentangan dengan norma kepastian hukum yang dijamin oleh. uud pemberlakuan ketentuan tersebut tidak sejalan dengan bagian menimbang pajak penghasilan itu sendiri. berlakunya pajak penghasilan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon yang berusaha dibidang pelayaran atau pengangkutan laut, dimana atas setiap imbalan yang diterima pemohon sehubungan dengan jasa pengangkutan batubara laut yang seharusnya merupakan objek pemotongan final), menjadi dikenakan yang tarifnya lebih tinggi dengan berlakunya pajak penghasilan. hal ini karena jasa pengangkutan batubara laut dikategorikan sebagai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pajak penghasilan. ketidakpastian hukum bagi pemohon tersebut timbul akibat frasa jenis jasa lain dalam pajak penghasilan ydengan tidak adanya batasan yang jelas tegas mengenai kegiatan kegiatan usaha apa saja yang termasuk dalam jenis jasa lain, maka frasa jenis jasa lain, misalnya peraturan dibidang angkutan laut atau pelayaranayal: dan uud terkait dengan bidang usaha pemohon bidang pelayaran, hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana uraian pemohon bawah ini (mohonmerujuk pula uraian pemohon pada angka atas): ()) berdasarkan perjanjian perjanjian antara pemohon dan but but sebagaimana tersebut atas, diketahui bahwa jasa pengangkutan batubara yang diberikan oleh masing masing but kepada pemohon adalah untuk memindahkan batubara milik perusahaan pertambangan yang menjadi klien pemohon dari kapal barge kapal tongkang kapal pengangkut (mother vessel) yang dikirim oleh pembeli batubara yang berlabuh lepas pantai teluk adang. bahwa mengenai perjanjian tentang charter kapal, telah diatur secara khusus dalam buku tentang hak hak dan kewajiban kewajiban yang terbit dari pelayaran yaitu kitab undang undang hukum dagang uhd) yang merupakan lex specialis dari ketentuan ketentuan dalam kuh perdata. dan uhd tentang pencarteran kapal, menyatakan bahwa ruang lingkup usaha ini adalah charter kapal atau bareboat charter yang merupakan jasa pelayaran: yang dinamakan pencarteran kapal adalah carter menurut waktu carter menurut perjalanan. carter menurut waktu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk selama suatu waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (si mencarter), dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran lautan guna keperluan pihak terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu. carter menurut perjalanan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, seluruhnya atau sebagian kepada pihak lawannya (si mencarter), dengan maksud untuk baginya mengangkut orang orang atau barang barang melalui lautan, dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini." bahkan pencarteran kapal menurut doktrin ahli hukum merupakan kegiatan usaha dalam praktik pelayaran pada umumnya: (a) prof. dr. wirjono projodikoro, s.h. (mantan ketuung), hukum laut bagi indonesia", cetakan ke sumur bandung, bandung, him. yang menyatakan: dengan disebutkannya 'time charter' dalam kuh dagang itu, maka ditegaskan bahwa time charter ini, meskipun hampir sama dengan persetujuan sewa menyewa, toh masuk istilah persetujuan pengangkutan laut. tadi tidaklah berlaku dari tentang sewa menyewa barang dst)." dengan demikian, time charter, termasuk bareboat charter, merupakan perjanjian jasa pelayaran. (b) drs. fdc. sudjatmiko, pokok pokok pelayaran niaga, bhatara karya aksara, jakarta, him. yang menyatakan sebagai berikut: pencarteran kapal memegang peranan yang sangat penting dalam praktek pelayaran niaga pada umumnya, dan terlebih penting lagi dalam pengangkutan barang barang tertentu yang biasa diangkut dalam jumlah besar (in bulk) dimana penggunaan kapal kapal mater mengambil bagian yang sangat besar. ada beberapa sebab yang mendorong pengusaha pelayaran untuk mencarter kapal dari pihak ketiga, atau mencarterkan kapalnya kepada pihak lain." berdasarkan uraian atas maka jelas bahwa jasa penyewaan (carter) kapal juga termasuk dalam ruang lingkup jasa pelayaran. (ii) bahwa imbalan yang diterima oleh but perusahaan pelayaran luar negeri untuk kompensasi biaya atas jasa mengangkut barang merupakan objek pajak penghasilan dengan dasar pengenaan pajaknya adalah norma perhitungan khusus final sebesar sebagaimana diatur dalam kmk bahwa ketentuan hukum selain peraturan perundang undangan bidang perpajakan harus diberlakukan dalam hal hukum perpajakan tidak mengatur persoalan persoalan yang bersangkutan. kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian kejadian, keadan perbuatan perbuatan hukum yang bergerak dalam lapangan perdata. berdasarkan uraian pemohon atas, jelas timbul ketidakpastian hukum bagi pemohon dengan berlakunya pajak penghasilan, karena kewenangan menentukan jenis jasa lain yang diberikan pajak penghasilan kepada menteri keuangan terlalu luas atau karena tidak adanya batasan yang jelas tegas mengenai kegiatan usaha apa saja yang termasuk dalam jenis jasa lain, maka apabila penentuan jenis jasa lain dilakukan tanpa memperhatikan undang undang lain yang mengatur bidang lapangan usaha yang telah diatur oleh peraturan perundang undangan yang ada, antara lain dibidang pengangkutan laut, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha, termasuk pemohon. memberlakukan pajak penghasilan menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon dan merugikan pemohon keadilan dalam buku karangan prof. dr. padi purbacaraka, s.h diartikan sebagai keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum, yaitu keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya kurniadi purbacaraka dan soerjani soeharto, perihal kaedah hukum, alumni, bandung, hal. bahwa dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar apabila seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula benar apabila seseorang dibebani suatu kewajiban yang tidak selaras dengan haknya: sebagaimana telah diuraikan atas, bahwa berlakunya pajak penghasilan telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum bagi pemohon, apabila pihak yang berwenang direktorat jenderal pajak cg. kementrian keuangan) memaknai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud oleh huruf angka pajak penghasilan tanpa memperhatikan undang undang lain yang telah ada sehubungan dengan lapangan bidang usaha tertentu, misalnya undang undang bidang pengangkutan laut, termasuk aspek hukum terkait misalnya tingkat risiko kegiatan usaha: direktorat jenderal pajak cg. kementrian keuangan dalam hal.ini tidak dapat menentukan menetapkan sendiri bahwa jasa transshipmentohon dan atau ketiga but yang jasanya digunakan pemohon termasuk dalam jasa lain sebagaimana dimaksud oleh huruf pajak penghasilan juncto huruf pmk dan karenanya merupakan obyek pemotongan padahal jelas diketahui bahwa kegiatan usaha pemohon dan ketiga but perusahaan pelayaran asing yang jasanya digunakan pemohon termasuk dalam ruang lingkup usaha pelayaran yang tunduk pada ketentuan undang undang bidang pelayaran. dengan kata lain dalam menentukan jenis jasa lain maka tidak dapat menyimpang lingkup kegiatan usaha yang telah secara khusus diatur oleh undang undang terkait. bahwa usaha pelayaran yang dilakukan oleh pemohon dan ketiga but yang jasanya digunakan oleh pemohon tunduk pada ruang lingkup usaha pelayaran atau angkutan perairan yang diatur oleh peraturan perundang undangan dibidang pelayaran, yaitu undang undang nomor tahun tentang pelayaran juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang angkutan perairan. usaha pelayaran yang dilakukan pemohon dan ketiga but yang jasanya digunakan pemohon yaitu kegiatan transshipment dengan menggunakan kapal memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya dengan sewa alat pada umumnya. usaha pelayaran ini adalah sangat penting dan strategis serta memiliki risiko yang sangat besar. pada bagian menimbang dari pelayaran disebutkan sebagai berikut:" doktrin ahli hukum hukum laut, hussein umar, s.h., dalam lintas hukum, tahun nomor mei alinea ke halaman menyatakan adanya resiko yang sangat besar yaitu berupa kecelakaan kapal dan atau pencemaran laut dalam jasa pelayaran: dengan demikian, semua ketentuan yang mengatur kegiatan manusia laut yang tidak menyangkut hukum publik adalah kajian bidang hukum maritim." kemudian dalam alinea ke halaman pada tulisan yang sama: "tujuan kedua hukum maritim dalam rangka menegakkan ketentuan bahwa kapal kapal yang menyinggahi pelabuhan atau berlapantai mutlak memenuhi persyaratan persyaratan keselamatan kapal sehingga kecelakaan kapal atau pencemaran laut dapat dihindarkan." berdasarkan seluruh uraian atas dapat disimpulkan bahwa: ()) keadilan berhubungan erat dengan keserasian 'kepastian hukum' dan kesebandingan hukum atau keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya, (ii) disebut tidak adil apabila terdapat beban kewajiban yang lebih besar dan tidak selaras dengan haknya, (iii) tidak ada kepastian hukum di. dalam pajak penghasilan: (iv) risiko yang ditanggung dari jasa yang diberikan pemohon dan ketiga but dalam permasalahan guo adalah sangat besar dan tidak dapat dibandingkan dengan, penghasilan misalnya dari sewa alat pada umumnya, (v) dengan demikian ternyata terdapat ketidak adilan dengan berlakunya pajak penghasilan karena tidak adanya keselarasan antara kepastian hukum keserasian hak dan kewajiban. mohon menjadi perhatian yang terhormat majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa permohonan guo, bahwa terhadap imbalan penghasilan yang diterima oleh pemohon dari perusahaan pertambangan batubara untuk jasa transshipment tersebut, pemohon telah membayar pajak penghasilan dengan tarif final sesuai) sebesar pemotongan final pajak penghasilan atas penghasilan pemohon dari usaha jasa transshipment tersebut tidak dipermasalahkan oleh direktorat jenderal pajak. sementara, terhadap pajak penghasilan atas imbalan yang diterima oleh ketiga but perusahaan pelayaran luar negeri dari pemohon yang oleh pemohon telah dipotong dan dibayarkan pajaknya sesuai dengan pajak penghasilan dipermasalahkan oleh direktorat jenderal pajak dengan menerbitkan kpk kepada pemohon yang menetapkan kurang bayar terhadap pemotongan pajperaturan perundang undangan yang pemohon memohonkan kepada mahkamah konstitusi untuk dilakukan pengujian melalui permohonan ini adalah undang undang nomor tahun oleh karena itu berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut atas, berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan guo, ii. kedudukan hukum legal standing) pemohodapat (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon hak uji materi, yaitu (i) pemohon harus termasuk dalam subjek hukum sebagaimana diuraikan dalam huruf s.d. huruf mahkamah konstitusi:: bahwa merujuk pada beberapa putusan ri, antara lain putusan nomor puu iii tanggal mei dan putusan nomor iipembayaran yang dilakukan oleh pemohon kepada ketiga but dimaksud (mohon merujuk pada angka atas). dengan demikian berdasarkan uraian pemohon pada angka atas, terhadap kegiatan usaha yang sama bidang pelayaran yang dilakukan oleh pemohon dan ketiga but mitra kerjasama pemohon dan dalam satu rangkaian bisnis proses pemindahan batubara yang dilakukan pemohon bekerjasama dengan ketiga but, yaitu dari tempat penimbunan terminal (, terjadi perlakuan yang berbeda terhadap pemohon dan ketiga but, dimana atas penghasilan imbalan yang diterima pemohon dari perusahaan pertambangan batubara dikenakan final) dan atas penghasilan imbalan yang diterima but dari pemohon dikenakan yang tarifnya lebih tinggi: berdasarkan uraian pemohon atas, jelas telah timbul ketidakadilan bagi pemohon terlepas dari ketidakadilan tersebut dialami pemohon sebelum berlakunya undang undang nomor tahun dengan berlakunya undang undang nomor tahun dimana frasa jenis jasa lainpemohon berpotensi dirugikan. sebagaimana pemohon uraikan pada angka atas,pemberlakuan tersebut diduga bertentangan dengan uud mengenai halyek pemotongan akibatnya setiap imbalan yang diterima sehubungan dengan jasa pengangkutan batubara laut, termasuk imbalan yang akri perusahaan pertambangan batubara menjadi objek pemotongan yang tarifnya lebih tinggi dari tarif pemotongan final). pemohon berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai uud asas hukum bidang perpajakan menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap satu objek pajak kepada subjek pajak secara diskriminatif merupakan hal yang keliru karena memberatkan wajib pajak dalam hukum pajak berlaku prinsip tidak adanya perlakuan diskriminatif dan pembedaan wajib pajak berdasarkan objek pajak, hal mana ditegaskan oleh para ahli, antara lain: adam smith seorang penulis dan filsuf yang dikenaiisebagaimana pemohon uraikan atas terhadap objek pajak yang sama yaitu imbalan dari usaha jasa pelayaran yang diterima oleh pemohon (dari perusahaan pertambangan) dan oleh but yang jasanya digunakan oleh pemohon, dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berbeda, yaitu ketentuan final sebesar terhadap penghasilan pemohon dan ketentuan terhadap penghasilan but yang beban pajaknya ditanggung oleh pemohon. padahal. jelas" sepanjang frasa jenis jasa lain" dalam pajak penghasilan diterapkan tanpa memperhatikan undang undang yang mengatur lapangan bidang usaha tertentu, maka hal itu melanggar asas asas pembentukan perundang undangan dan ii) melanggar cserta norma dasar negara bahwa ahli hukum perundang undangan paul scrollen sebagaimana dikutip oleh prof. dr. maria farida indrawi dalam buku yang berjudul ilmu perundang undangan, proses dan teknik pembentukannya, penerbit paniscus, cetakan ke menyatakan bahwa asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum. mencantumkan semua asas hukum secara langsung dalam aturan juga tidaklah mungkin akan tetapi aturan hukum ini tidak akan dapat berdiri sendiri (tidak dapat dimengerti) tanpa adanya asas hukum: selain itu paul scrollen mengemukakan bahwa, sebuah asas hukum (rechtbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregel). untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga atau bukan apa apa atau berbicara terlalu banyak (of niet veel veel ide). penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subduksi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih kongkrit. dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas asas tersebut. scrollen mengemukakan lebih lanjut, adalah menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif." bahwa asas asas pembentukan peraturan negara yang baik menurut doktrin ahli hukum ic. van der lies yang dikutip oleh ibu maria farida dalam halaman bukunya yang berjudul ilmu perundang undangan, proses dan teknik pembentukannya, dikembangkan dari perkuliahan prof. dr. hamid attamimi, s.h., paniscus, asas asas pembentukan peraturan negara yang baik (menurut i.c. van der lies) didalam bukunya yang berjudul het wetbegrip beginselen van behorlijke regelgeving' i.c. van der liesyang formal dan yang material. asas asas yang formal meliputi: asas tujuan yang jelas (begins van zuidelijk doelstelling),dapatnya dilaksanakan (het begins van uitvoerbaarheid), asas consensus (het begins van consensus) asas asas material meliputi:, asas tentang dapat dikenali (het begins van kenbaarheiad): asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtgelijkheids begins): asas kepastian hukum (het rechtzekerheidbeginsel): asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het begins van individual rechtsbedeling)" bahwa asas asas pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tahun menyebutkan: nomor tahu pajak penghasilan telah melanggar asas asas pembentukan undang undang bawah ini: melanggar asas organ lembaga yang tepat (begins van het just organ).' sepanjang frasa jenis jasa lain'dengan menyerahkan kewenangan yang 'over power' kepada oryang tidak tepat membuat pengaturan ini telah melanggar asas organ lembaga yang tepat, karena ketentuan klasifikasi lapangan bidang usaha pelayaran pengangkutan laut telah diatur dalam rezim ketentuan perundang undangan tentang kelautan. melanggar asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids begins): tidak tepat menyerahkan seluruh kewenangan menentukan semua jenis jasa lain" bahkan jenis jasa lain' yang telah diatur dalam perundang undangan tentang pengangkutan laut kepada pejabat eksekutif setingkat menteri. dengan menyerahkan kewenangan yang begitu besar kepada menteri yang kemudian ternyata dengan pelimpahan kewenangan melalui pemberian mandat dari menteri kepada pejabat teknis (dalam hal ini direktur jenderal pajak), terbuka kesempatan celah penafsiran sewenang wenang untuk menentukan jenis jasa lain adalah termasuk juga pengangkutan laut dengan menggunakan kapal barge tongkang sehingga penghasilan dari jasa pengangkutan laut tersebut termasuk objek pungutan oleh karena itu, perlu pengaturan bahwa sepanjang frasa jenis jasa lain' tersebut telah diatur oleh undang undang yang lain, maka menteri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan jasa lain, tersebut. melanggar asas consensus (het begins van consensus), jelas melanggar konsensus international tentang pengangkutan laut. bahwa perundang undangan indonesia antara lain termasuk seluruh undang undang pengangkutan laut dan atau kitab undang undang hukum dagang dan atau konvensi konvensi dalam kaitannya dengan pengangkutan laut jelas menggolongkan pengangkutan batubara dengan menggunakan kapal barge tongkang adalah termasuk dalam kategori kegiatan pelayaran dan tunduk pada ketentuan hukum kelautan. oleh karena itu, agar tidak melanggar asas konsensus ini maka majelis hakim mahkamah konstitusi yang terhormat perlu menyatakan bahwa pajak penghasilan bertentangan dengan uud sepanjang fasa jenis jasa lain' tersebutnggar asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtgelijkheids begins) bahwa pengangkutan batubara laut dengan menggunakan kapal barge tongkang indonesia bahkan juga negara negara luar indonesia seperti negara negara negara maritim inggris telah diklasifikasikan dalam bidang usaha tertentu yaitu bidang pengangkutan laut dengan risiko yang berbeda dari pengangkutan darat. dengan menyerahkan kewenangan menentukan jenis jasa lain' kepada menteri keuangan, padahal ketentuan perundang undangan lainnya bahkan hukum maritim international telah mengklasifikasikan pengangkutan batubara laut menggunakan kapal barge tongkang ini termasuk dalam rezim hukum laut pelayaran, menunjukkan adanya perlakuan (perpajakan) yang berbeda sehubungan dengan kegiatan usaha pengangkutan laut yang dikerjakan pemohon dan ketiga but yang melakukan kerjasama dengan pemohon dengan kegiatan usaha pengangkutan laut menggunakan kapal tongkang barge) yag dilakukan pihak lain, baik indonesia maupun luar indonesia, karena ternyata direktur jenderal pajak berdasarkan mandat yang diterima dari menteri keuangan menentukan kegiatan pengangkutan laut yang dilakukan oleh pemohon dan ketiga but termasuk jenis jasa lain' dan oleh karena itu penghasilan yang diterima merupakan objek pungutan keadaan individual pemohon sesuai dengan akta pendirian dan sipil adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan khusus dalam pengangkutan batu bara laut. demikian pula dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga but yang bekerja sama dengan pemohon sebagaimana pemohon telah uraikan atas, pajak penghasilan telah melanggar asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan pemohon dan ketiga but yang melaksanakan kegiatan usaha bidangkelautan. sepanjang frasa jenis jasa lain dalam pajak penghasilan ditetapkan ditentukan tanpa memperhatikan undang undang lain yang mengatur lapangan bidang usaha tertentu, hal itu melanggar cita hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dalam buku yang berjudul sama sebagaimana tersebut atas, pada halaman prof. dr. hamid attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang undangan harus memperhatikan 'cita hukum indonesia': hamid attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang undangan indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: cita hukum indonesia (cetak tebal dari pemohon), asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar konstitusi, asas asas lainnya: dengan demikian,: cita hukum indonesia yang tidak lain melainkan pancasila sila sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita ide), yang berlaku sebagai 'bintang pemandu cetak tebal dari pemohon): norma fundamental negara yang juga tidak lain melainkan pancasila sila sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma), asas asas (der primat des rechts), asas asas pemerintahan berdasar" bahwa masih menurut doktrin ahli hukum ibu farida pada halaman menyatakan bahwa cita hukum dalam pembukaan uud dapat menguji hukum positif yang berlaku. keadilan lah menjadi tolak ukur untuk mengarahkan hukum positif: apabila penjelasan uud menyatakan pokok pokok pikndung dalam pembukaan uud sebagai suatu cita hukum rechtsidee), maka .dst menurut rudolf sampler cita hukum ileitstem) bagi tercapainya cita cita masyarakat. meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena mengandung dua sisi: dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemakan menuju sesuatu yang adil zwangversuch richtigen).dst bahwa pembukaan uud dengan tegas menjelaskan bahwa cita hukum dalam pembukaan uud menyatakan negara kesatuan indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum recthstaat) dan bukan kekuasaan machstaat). sehingga ketentuan hukum positif dilarang untuk melanggar cita hukum dan norma fundamental negara indonesia. pada bagian yang lain dari cita hukum pembukaan uud tersebut adalah bahwa selain cita hukum dalam rupa kepastian hukum, sebuah hukum positif juga wajib memenuhi cita hukum berupa keadilan sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud tentang indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, berkeadilan dan sesuai dengan cita cita masyarakat, bahwa bagian menimbang dari pajak penghasilan jelas menyatakan cita hukum pajak penghasilan yang menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki tujuan memberikan kepastian hukum agar lebih memberikan keadilan: lebih memberikan keadilan" bahwa pajak penghasilan perubahan keempatiptakan ketidakpastian hukum, karena jenis usaha kegiatan pengangkutan batubara laut dengan menggunakan tongkang (barge) sebagaimana yang dilakukan oleh pemohon dan ketiga but yang bekerjasama dengan pemohon oleh menteri keuangan cg. direktur jenderal pajak telahonvensi konvensi internasional, hukum kelautan indonesia dan kitab undang undang hukum dagang indonesia. norma materil pajak penghasilan guo juga telah melanggar cita hukum yaitu keadilan, karena frasa jenis jasa lain' sebagaimana diatur dalam pajak penghasilan yang apabila dimaknaiaitannya dengan permohonan pemohon, memasukkan pengangkutan laut yang risikonya lebih besar dipersamakan dengan pengangkutan darat yang jelas sangat jauh berbeda karakteristik kegiatan serta risikonya. berdasarkan uraian mengenai cita hukum yaitu kepastian dan keadilan atas, jelas bahwa pajak penghasilan ini telah melanggar cita hukum kepastian dan keadilan hukum. terdapat indikasi pajak penghasilan bertentangan dengan uud akibat tidak adanya batasan yang jelas tegas mengenai kegiatan usaha yang termasuk dalam jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pajak penghasilan sebagaimana pemohon telah uraikan pada angka atas,. batubara dengan menggunakan tongkang sampai tempat penyerahan adalah termasuk dalam jasa lain, han oleh karenanya menjadi objek pemothak dan kewenangan konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya pajak penghasilan pemohon adalah badan hukum privatyangbagai badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum negara republik indonesia, pemohon memiliki hak hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkanlam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud oleh uud pemohon juga memiliki berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai ketentuan uud hak hak konstitusional pemohon dirugikan atau setidak tidaknya hak hak konstitusional pemohon potensial dapat terjadi dengan berlakunya undang undang nomor tahun sebagaimana diuraikan bawah ini: pemohon adalahyang menyediakhukum direktorat jenderal pajak pada kementerian keuangan tersebut atas jelas mengindikasikan adanya kesalahan tafsir terhadap frasa jenis jasa lain dalam pajak penghasilan karena direktorat jenderal pajak pada kementrian keuangan telah mengesampingkan' tidak memperhatikan peraturan perundang undangundang berlaku bidang pelayaran dalam menentukan kegiatan kegiatan usaha apa saja yang termasuk dalam jenis jasa lain sehingga bertentangan dengan uud permohonan berdasarkan uraian uraian atas,dengan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pengujibertentangan dengan uudidak mempunyai kekuatan hukum mengikatapabila majelis hakim konstitusi berpendapattersebut dengan menyatakan bahwa jenisharus23c sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang dasar republik indonesia tahun bukti p zbukti p 2cp zdukti fotokopi akta pendirian perseroan terbatas trans asia nomor tanggal juni bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat umum pemeham pt. trans asia nomor tanggal januari bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor .ht. .th. tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas pt. trans asia, tanggal agustus bukti fotokopi surat direktorat jenderal perhubungan laut mengenai ijin usaha perusahaan angkutan laut sipil), tanggal november bukti fotokopi surat kepala kantor badan koordinasi penanaman modal mengenai penanaman modal dalam negeri nomor ip mdn tanggal agustus bukti p 8abcd ' :kidecrane transporter maritimus lda c o mbp sebesar rp. bukti p 8einstar shipping ltd. pt. tirta samudra carakfkidecrane transporter maritimus lda c o mbp sebesar rp. bukti p 8hsama shipping pte. ltd. sebesar rp. bukti p 8jkidecrane transporter maritimus lda c o mbp sebesar rp. bukti p 8ksama shipping pte. ltd. sebesar rp. bukti p 8mno fotokopi surat setoran pajak pt. trans asia atas fjasa pelayaran masa juli yang dipotong dari but instar shipping ltd. pt. tirta samudra caraka sebesar rp. bukti p 8pkidecrane transporter maritimus lda c o mbp sebesar rp. bukti p 8rinstar shipping ltd. pt. tirta samudra caraka sebesar rp. bukti p 8ssama shipping pte. ltd. sebesar rp. bukti p 8tkidecrane transporter maritimus lda c o mbp sebesar rp. bukti p 8uinstar shipping ltd. pt. tirta samudra caraka sebesar rp. bukti p 8vsama shipping pte. ltd. sebesar rp. bukti p 8wkidecrane transporter maritimus lda c o mbpxinstar shipping ltd. pt. tirta samudra caraka sebesar rp. bukti p 8ysama shipping pte. ltd. sebesar rp. bukti p 8b fotokopi bukti penerimaan negara penerimaan pajak atas nama pt. trans.asia yang dibayarkan melalui bni, tanggal april dan fotokopi surat setoran pajak ssp) atas nama pt. trans asia, tanggal april bukti p 9a fotokopi surat ketetapan pajak kurang bayar pajak kpk) nomor penghasilan atas nama pt. trans asia, tanggal desember bukti p 9b. surat ketetapan pajak kurang bayar (tambahan) nomor kep pj. dengan sanksi administrasi rp. bukti fotokopi surat setoran pajak ssp) atas nama pt. trans asia, berdasarkan uph, tanggal april bukti fotokopi rangkuman rekapitulasi) pembayaran pajak penghasilan berdasarkan dan pajak penghasilan yang dibuat sendiri oleh pemohon: bukti surat dirjen perhubungan laut kepada pt. trans asia nomor at. da tanggal juni perihal floating loading facility flf), floating crane dan tongkang adalah angkutan lau, bukti surat dirjen perhubungan laut kepada pt. trans asia nomor pk. dh tanggal juni perihal floating loading facility flf), floating crane dan cargo barge dikategorikan sebagai kapal: bukti fotokopi pendapat hukum atas putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pr viii b pk pjk yang ditulis oleh prof. jerman radjagukguk, s.h., ll.m, ph.ringkasan putusan pengadilan pajak nomor put. pp m.xv pihak pt. pertamina tongkang dan pt. pelangi niaga mitra internasional menyewa kapal dari but pacific richfield marine, bukti fotokopi ringkasan putusan pengadilan pajak nomor put. bps m.1ii pihak pt. ananta timber sewa menyewa tug boat bukti fotokopi ringkasan putusan pengadilan pajak nomor put. pp pihak pt. bhp kendil coal indonesia, jasa pengangkutan batu bara dan pemuatan kapal besar bukti fotokopi bukti pemotongan atas imbalan yang dibayarkan terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri atas nama wajib pajak pt. trans asia sebagai perusahaan pelayaran dalam negeri, bukti fotokopi surat direktorat jenderal pajak kantor wilayah djp kalimantan timur kantor pelayanan pajak pratama penajam nomor wpj. kp. perihal perlakuan pajak penghasilan atas jasa bongkar muat, tanggal juli bukti surat menteri keuangan melalui kantor pelayanan pajak madya balikpapan kepala pt. video jaya agung nomor shima wpj. kp. tanggal november bukti fotokopi salinan putusan pengadilan pajak nomor put. pp m.v tanggal september bukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor b pk pjk tanggal maret bukti p 23a fotokopi perjanjian alih pengapalan batubara antara pt. trans asia and instar shipping limited, bukti p 23b fotokopi perjanjian penggunaan derek terapung antara kidecrane transporter maritim lda dan pt. trans asia masa kontrak bukti p 23c fotokopi perjanjian charter kapal tanpa awak standar bimo nama kode baron antara pemiliipping pte ltd dan pt. trans asia, selain itu, pemohon mengajukan (tiga) orang ahli, yakni chandra motif yusuf, aula nordiana, dan prof.dan atau menyerahkan keterangan tertulis yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: chandra motif yusuf undang undang nomor tahun merupakan perbaikan dari undang undang nomor tahun tentang pelayaran. pengertian pelayaran menurut dari undang undang adalah satu kesatuan sistem yang terdiri angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. dalam angka yang dijelaskan lagi dalam undang undang pelayarandapun angka disebutkan,elektronik, energi lainnya, ditarik atau ditunda. ditarik dan ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan berada bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah. pada waktu membuat undang undang pelayaran ini cukup alot. ahli tidak ikut membuat undang undang pelayaran tetapi ahli diminta untuk membantu. pengertian kapal ini diharapkan tidak berubah ubah. jadi pengertian kapal tetap kepada apa yang disebut dalam undang undang nomor tahun tentang pelayaran, pemohon adalah pt. trans asia adalah suatu perusahaan pelayaran yang diberikan izin dengan surat izin usaha pengangkutan angkutan laut sipil). izin ini merupakan suatu izin yang khusus dan tidak dapat untuk hal hal yang lain. jadi, tidak dapat lagi suatu hal luar yang disebutkan dalam peraturan dikategorikan sebagai pelayaran. suatu usaha yang memindahkan barang, misalnya batubara dari satu tempat dengan menggunakan uboat (boat), kapal tongkang dan menariknya termasuk dalam lingkup usaha pelayaran. yang dimaksud jasa jasa lain yang disebutkan dalam undang undang pajak penghasilan tidak termasuk perusahaan pelayaran karena tidak masuk dalam lingkup izin yang diberikan oleh kementerian perhubungan lapelayaran diberikan kemudahan dalam karena usaha pelayaran tersebut banyak melibatkan kepentingan orang banyak, masyarakat, dan rakyat. hampir angkutan barang diangkut melalui laut. ahli sebagai orang yang bergelut bidang maritim sangat senang presiden susilo bambang yudhoyono mengeluarkan inpres nomor tahun namun demikian, kini menyewa dikategorikan sebagai usaha pelayaran. padahal jelas sekali bahwa menyewa itu diatur dalam uhd buku undang undang pelayaran. menurut ahli kegiatan bidang usaha pemohon adalah menyewa kapal, dalam hal ini tongkang, uboat dari perusahaan lainnya, yang juga perusahaan perusahaan pelayaran, yang menyewakan kapal. bilamana usaha pelayaran dalam pelayaran dikenakan ketentuan pajak penghasilan maka itu mengkhianati undang undang sendiri: aula nordiana issue diskresi yang ekstensif terhadap sudah menjadi concern dalam cluster politik perpajakan sejak lama. ahli menggagas pro corporate cash flow tax, untuk mendorong industri dengan mengembalikan kaitannya seperti dalam undang undang nomor tahun dengan tujuan membatasi kekuasaan negara untuk memungut pajak. dimulai dari evaluasi dari diskresi regulasi objek atas jasa lain, dari beberapa perspektif. pertama dari perspektif supply side tax policy dan perspektif politik perpajakan. bahwa jika pemerintah mendorong daya saing nasional sehingga yang didorong adalah produktivitas, maka seharusnya pemerintah konsisten dengan memberikan regulasi perpajakan yang jelas. sudah menjadi hak konstitusi bahwa kepastian adalah hak yang penting. sebetulnya ketika objek khususnya jasa lain ini diserahkan kepada pemerintah, dulu kepada direktur jenderal pajak, sekarang kepada menteri keuangan, maka sebetulnya apa yang dikhawatirkan selama ini, itu memang sebetulnya sudah lama terjadi. berapa banyak kasus kasus ketidakjelasan yang akhirnya berujung kepada pengajuan keberatan dan banding dan karena indonesia tidak menganut yurisprudensi, kejadian ini berulang ulang kali terjadi. dalam perumusan undang undang ph, ada beberapa alternatif usulan, pertama pembatasan dengan cara closed list dari sehingga kalau terkait pengaturan dalam dari undang undang, mempunyai tingkat atau derajatauh lebih tinggi. kedua membatasi tarif, bahkan tax base atau perkiraan penghasilan neto antara lain jadi di assume bahwa itu akan mendapatkan laba dengan beberapa perubahan menjadi sehingga terakhir itu tarif efektifnya dalam undang undang terbaru, sudah dikurangi tarifnya sekarang menjadi tetapi itu pun masih belum menyelesaikan persoalan berkaitan dengan objeknya tetaplah diberikan diskresi yang sangat besar. bahwa merupakan prepare tax, sehingga seharusnya negarawan yang memungut pajak, tetapi bila negara minta bantuan kepada pihak ketiga untuk memotong pajak, maka seharusnya negara memberikan regulasi yang jelas apa yang harus dipungut, dan bagaimana pemungutannya. mengenai hal ini tidak boleh multitafsir, sehingga kalau wajib pajak tadi atau wajib potong dianggap ada perbedaan interpretasi serta dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, justru mereka yang katanya membantu negara malah dikenakan sanksi. sanksi kurang potong dimaksud ditagih, ditambah sanksi tambahan bunga berupa kpk. supply side tax policy jelas mempersempit ruang segi penerima penghasilan, sehingga mempersempit ruang gerak dalam melakukan produktivitas. karena sebetulnya indonesia menganut stelsel campuran, artinya sudah ada tetapi atas penghasilan yang mereka terima pun, ditentukan terlebih dulu dirjen pajak, sekarang menteri keuangan. jadi tidak pernah menerima utuh, sehingga sebetulnya opportunity cost, seharusnya dipakai untuk produksi. terkait withholding tax, ketidakpastian itu pada akhirnya menyebabkan cost taxation bagi kedua belah pihak, pemotong maupun kepada pemerintah. dari perspektif pemotong dia harus potong, dia harus setor, dia harus melaporkan. complaint cost bukan hanya direct money cost yang dikeluarkan, tetapi juga time cost dan psychological cost yang disebabkan kondisi ketidakpastian sehingga meningkatkan psychological cost. bagi pemerintah sebetulnya ada administrative cost ketika bicara enforcement cost, tentu cost yang keluar. dari perspektif politik perpajakan, ketidakpastian itu sebetulnya menimbulkan disharmoni antara rakyat dengan negara, ini yang paling penting. karena trust rakyat, trust wajib pajak kepada pemerintah, itu kemudian menurun, seolah olah peraturan pajak itu dibuat grey area, sehingga menimbulkan celah untuk mencari cari kesalahan. dndahan barang muatan (transshipment) yaituuboat barge) yaitu dari tempat penimbunan terminal (stockpile)(mother vessel) yang dikirim oleh pembeli batubara yang berlabuh lepas pantai teluk adang adang bay), tanah grogol: dalam rangka menyelenggarakan jasa transshipment, pemohon bekerja sama dengan beberapa perusahaan pelayaran luar negeri yang merupakan bentuk usaha tetap but) permanent establishment, antara lain yaituadapun ruang lingkup kerjasama antara ketiga but dengan pemohon berdasarkan perjanjian perjanjian antara pemohon dengan ketiga but tersebut adalah: berdasarkan perjanjian antara pemohon dan but instar (pemberi jasa), but instar menyediakan (satu) buah kapal floating loading facility beserta awaknya untuk memindahkan batubara dari kapal tongkang mother vessel. berdasarkan perjanjian antara pemohon dan but kidecrane (pemberi jasa), but kidecrane menyediakan (dua) buah kapal floating crane beserta awaknya untuk memindahkan batubara dari kapal tongkang mother vessel, berdasarkan perjanjian antara pemohon dan but sama (pemberi jasa), but sama menyediakan (satu) buah kapal flat top deck cargo barge (tanpa awak) untuk dipergunakan pemohon mengangkut batubara dari tempat penimbunan batubara milik perusahaan tambang untuk mendekati mother vessel yang dikirim oleh pembeli batubara yang berlabuh lepas pantai teluk adang..nkan tax legitimasi dari pemerintah. bahwa mengenai jasa lain, itu terdapat beberapa jasa lain, yang bisa berbenturan dengan ketentuan yang lain. jadi, penghasilan yang sama, satu jenis penghasilan yang sebenarnya kemudian perlakuannya berbeda, ada yang masuk dalam ada yang masuk ini jelas menimbulkan ketidakpastian, bahkan faktanya adalah antara kpp dengan kpp lain, bisa menerapkan standar berbeda, dan undang undang itu harusnya preventif bukan kuratif. kemudian, kalau kita bicara kepastian perpajakan, itu juga merupakan prinsip yang harus dipegang teguh ketika mendesain suatu sistem perpajakan. tentu kita semua sudah sangat kenal dengan jargon ini nothing certain but death and taxes . jadi itulah syarat mutlak kepastian. terkait implikasinya ahli mengkhawatirkan kondisi perpajakan depan karena pajak adalah darahnya negara. ini sekadar urat tadinya, tapi justru pajak menjadi darahnya negara. lebih, itu adalah ditopang oleh pajak, apbn kita, dan selama tahun terakhir, hanya baru kali penerimaan pajak itu tercapai. perlu kita pikirkan bersama sama, apakah ini juga tidak disebabkan oleh ketidakpastian dari regulasi? kita harus berhati hati ketika tingkat kepatuhan wajib pajak itu sangat rendah atau rendah, hal itu sebetulnya sinyal yang diberikan dari rakyat kepada pemerintah bahwa ada yang salah. beberapa ahli bahkan mengatakan, itulah bentuk hukuman dari rakyat kepada pemerintah ketika membuat peraturan yang tidak jelas, tidak transparan, dan tidak akuntabel. berikutnya kebijakan pro corporate cash flaw tax, hal itu bisa mendorong daya saing nasional. dengan kata lain, bagaimana kemudian ketentuan undang undang perpajakan, khususnya ini kita diperbaiki. undang undang nomor tahun sebetulnya sangat baik karena sifatnya close list. jadi, sudah jelas apa yang menjadi objek dan sebetulnya sudah sesuai dengan international based practice. para ahli perpajakan itu mewanti wanti, kalau mendesain withholding tax, agar jangan sampai terlalu ekstensif, sehingga active income. withholding tax secara best practice, itu dikenakan terbatas kepada passive income, dividen, bunga, sewa, royalti, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, itu adalah passive income. itu memang sangat disarankan untuk menjadi objek withholding tax. tetapi, untuk active income, terbatas kepada beberapa jenis penghasilan. seperti misalkan, employment income, jadi kalau misalkan ketentuan lama itu, ada jenis teknik dan jasa manajemen, itu memang karena sebagian besar kategorisasinya adalah tax employment income. pasca rezim undang undang nomor tahun untuk menentukan objek dan besaran tax base, itu bukan lagi ada dalam dari undang undang, tetapi kemudian dialihkan kepada pemerintah. ternyata dari hasil penelitian ahli sangat luar biasa. jadi, bertambah banyak sekali dan bahkan kebijakan itu berubah hanya dalam waktu yang kurang dari tahun. dalam rezim tahun itu, terjadi keputusan perubahan. pada tahun saja itu sudah ada perubahan, artinya belum sampai tahun sudah ada perubahan. tahun berikutnya sudah berubah lagi. rezim tahun ada kali perubahan. berbicara mengenai first base policy, yaitu global taxation, dimana penghasilan itu merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis. kalaupun ada second base teori yang diterapkan, itu memang betul betul dengan pertimbangan tertentu. jadi, presumptive taxation kalau kita bicara presumptive itu memang justru sepertinya insentif terselubung dari pemerintah. untuk menggerakkan industri tertentu. dalam undang undang nomor tahun sudah ada pengaturan tetapi lebih diperjelas lagi dalam penjelasan undang undang tahun yang sampai sekarang ini tidak berubah, khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. jadi, meskipun namanya pajak penghasilan, tetapi sebetulnya ada semacam insentif terselubung yang diberikan kepada industri tertentu atau wajib pajak golongan tertentu. seperti dalam kasus perusahaan pelayaran yang merupakan international based practice, tetapi juga pemerintah menyadari termasuk dpr nya bahwa angkutan barang adalah melalui laut, bukan melalui udara. industri pelayaran indonesia, memang harus didorong, sehingga pemerintahan yang baru juga membuat poros maritime. pada zaman presiden sby, keberadaan mp3ei, membuat konektivitas nasional yang terkoneksi secara internasional adalah pendulum nusantara. akan tetapi pada setelah awalnya mulai didiskusikan kepada dirjen pajak, kemudian beralih sekarang menteri keuangan. akhirnya mereka yang menentukan apa yang mau jadi objek tanpa mengindahkan atau tanpa memperhatikan apa yang kemudian menjadi objek sebagai contoh misalkan ahli quote dari peraturan menteri keuangan yang dulu juga hampir sama, jadi untuk jasa penambangan, ada jasa penunh, yang dimaksud dengan jasa penunjang itu salah satunya adalah jasa pengangkutan atau sistem transportasi. dan ini kemudian lapangan, akhirnya adalah termasuk tadi objek dan ini berarti mengingkari dari pembuatan dari undang undang yang sebetulnya waktu itu diinginkan adanya kemudahan dan kepastian. berbicara mengenai presumptive, apalagi schedule, sesungguhnya administrative cost bagi pemerintah pun itu akan akan rendah karena pemerintah hanya tinggal mengecek berapa asetnya, kemudian kalau sudah tadi ada pemotongan, berarti dianggap final, tidak perlu kemudian menguji kepatuhan itu dengan melihat apakah betul misalkan biayanya itu boleh dikurangkan atau deductible expenses atau dia termasuk kategori nondeductible expenses. bagi wajib pajak, ini sangat menguntungkan. karena sebetulnya terjadi pengurangan complaint cost, baik dari money cost maupun time cost, dan psychological cost. tapi karena terdapat dualisme perlakuan pajak, akhirnya apa yang dicita citakan itu tidak terwujud. selanjutnya ahli mempertanyakan, apakah betul ketika pemerintah itu diberikan diskresi demikian besar, apakah mereka juga melakukan riset untuk melihat kelayakan dari objek pemotongan artinya, ketika menetapkan objek yang begitu banyak apa sudah memang dilakukan riset bahwa hal ini layak untuk di withholding kan. yang kedua kalau yang dulu masih terdapat yang harus netincome perkiraan penghasilannya. sekarang flat tetapi dari gross itu, apakah sudah dilihat dampaknya juga? sebagai contoh telekomunikasi, misalnya. terdapat beberapa jenis jasa telekomunikasi dan mempunya mata rantai yang lebih dari satu kali. sehingga ini dapat dikenakan berkali kali. bukankah dalam asas perpajakan itu harus dikedepankan masalah keadilan? equal treatment for the equals, yang sama harus diperlakukan sama. satu hal yang terjadi. bagaimana mungkin satu jenis penghasilan yang sebetulnya sama, sama sama industri pelayaran, sama sama penghasilan dari industri pelayaran yang sebetulnya dinilai sangat layak untuk perlakukan khusus, ternyata menjadi berbeda. kemudian yang lainnya adalah berbicara mengenai dualisme perlakuan pajak ini selain melanggar hak konstitusi mengenai kepastian, mengenai keadilan dan tidak adanya perlakuan yang diskriminatif, tetapi pada kenyataannya, lapangan ada yang memotong ada yangnya. ini justru menimbulkan kerugian bagi banyak pihak terutama bagi pihak pemotong yang membantu pemerintah. seharusnya pemerintah, dalam ini otoritas perpajakan, yang saat ini disebut direktorat jendral pajak tetapi harapan saya tahun depan berganti nama menjadi badan penerimaan negara, mereka berlaku sebagai yang membantu. akan tetapi karena reputasinya tidak jelas, tiba tiba dianggap melanggar, kemudian dikenakan sanksi. ini akan menyebabkan orang akan semakin antipati terhadap pajak. kemudian dari sisi penerima penghasilan, mereka dirugikan. kalau tadi yang menerima penghasilan, mereka jauh lebih simpel karena presumptive schedule urusan selesai. kalau dilihat, mengapa diberikan semacam seolah olah (as if) itu adalah insentif pajak karena memang kalau kita bicara rate nya adalah lebih rendah, jangan lupa pemerintah juga diuntungkan karena perusahaan tersebut tetap ada pembayaran pajak itulah trade off nya. kalau kemudian ada dualisme, ini berarti harus tetap melakukan kewajiban dualisme perpajakan, yang dikenakan presumptive schedule dan juga yang dikenakan global dengan withholding tax. ini justru mengingkari dari apa yang dicita citakan dalam undang undang pajak penghasilan itu sendiri. ahli mengkhawatirkan pemerintah selaku yang pro dengan pasar, pemerintah ingin mendorong pelaku dunia usaha bahkan sering kali mendengarkan inspirasi, kira kira insentif pajak apa yang dibutuhkan. menurut pendapat ahli percuma memberikan insentif pajak yang didesain sedemikian rupa tanpa membenahi reputasinya itu sendiri. yang harus diperhatikan adalah sering kali kita terjebak, terutama kementerian keuangan, seolah olah supply side tax policy, itu semata mata hanya berupa tax intensif atau tax itu salah besar. jadi bisa ditunjukkan bahwa pemerintah melakukan meregulasi, melakukan deregulasi, atau meregulasi sehingga menurunkan cost taxation itu juga sama dengan supply side tax policy. sehingga setiap bentuk dan kebijakan yang pada akhirnya mengurangi beban pajak, itulah supply side tax policy. berbicara mengenai implikasi, seperti yang kita ketahui telah terjadi kegaduhan politik, satu sisi sebagai wajib pajak yang baik, diskresi yang berlebihan tetapi juga bukan berarti menenangkan. karena kita tidak mengetahui bagaimana sebetulnya fenomena gunung es, bagaimana sebetulnya akar masalah yang sebenarnya, sehingga apakah selama tahun hanya tiga kali penerimaan pajak itu dapat mencapai target, salah satunya disebabkan olehpajakan dan diskresi yang diberikan terlalu besar dan tidak dimanfaatkan dengan baik malah menimbulkan ketidakpastian. kalau masyarakat ingin pilkada langsung, wajib pajak lebih menghormati kalau penentuan objek tersebut dilaksanakan secara langsung dan terdapat dalam dari undang undang. karena pertanggungjawabannya menjadi lebih jelas derajat kematiannya, kita jangan lupa sejarah sudah menunjukkan bagaimana kalau pajak itu dipungut tidak berdasarkan dari undang undang. kita ingat tahu persis peristiwa boston tea party, kalau orang indonesia tidak sampai seperti itu, tetapi yang seperti saya khawatirkan, mereka melakukan perlawanan pasif dan ini yang berbahaya karena tersembunyi. perlawanan pasif yang saya maksud berapa besar tingkat kepatuhan pembayaran pajak. sehingga perbaikan undang undang pajak penghasilan itu pada akhirnya harus diletakkan kepada kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan kementerian keuangan dan sebagainya. kalau berbicara undang undang dasar sudah jelas, ahli yang memang bidang hukum akan lebih menjelaskan dengan rinci bagaimana seharusnya pajak itu dipungut berdasarkan dari undang undang. dalam konsep yang ahli kembangkan, pengertian dipungut berdasarkan undang undang bukan semata mata harus ada dalam dari undang undang. tetapi bagaimana melibatkan rakyat dalam proses penyusunan dari dari undang undang atau penyusunan regulasi tersebut. kemudian, waktu dpr mengadakan public hearing, beberapa daerah untuk menjaring aspirasi terkait dengan undang undang ph. tetapi jika diserahkan kepada pemerintah, ini tidak terjadi dan malah menimbulkan banyak masalah. pada akhirnya adalah, regulasi dibuat itu untuk preventif. jangan selalu hanya untuk kuratif. artinya regulasi dibuat kalau sudah ada masalah dan baru diperbaiki, sekali lagi pada akhirnya apa pun yang kita lakukan, kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan atas segalanya. berbicara mengenai the based policy yang digunakan adalah shs konsep, itulah yang diadopsi dalam bahwa penghasilan dan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, baik untuk menambah kekayaan, konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuktinya, yang dianut adalah global taxation, world wide income, kemudian accretion concept. tetapi dalam mendesain kebijakan terkadang first based tidak selalu bisa dilakukan dan bukan hanya menjadi problem indonesia, negara manapun tidak mungkin dapat selalu menggunakan first based theory karena itu terdapat second based theory, second based theory itulah yang disebut presumptive schedule, indonesia mempunyai dan hal tersebut memang terdapat dalam undang undang dari awal dirumuskan, memang diberikan semacam special tax treatment. yang mejadi dasar bukan penghasilan yang industrinya. karena itulah ketika kita bicara mengenai bagaimana perlakuan pajaknya dan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku umum, apa yang dimaksud dengan jasa pelayaran itu sendiri. dalam praktiknya bukan hanya terdapat dualisme perlakuan, tetapi bahkan triple. karena ada yang masuk ada yang masuk tetapi berkait dengan sewa atas penggunaan harta, kemudian ada juga yang masuk dalam untuk jasa lain. padahal industrinya sendiri sama dengan industri pelayaran yang sebetulnya sudah terdapat special tax treatment. menurut ahli rekan pemerintah sendiri sudah tahu persis. bahwa berbicara tax treaty saja begitu baik model maupun oecd model yang bertujuan untuk shipping, perlakuan pajaknya itu khusus. jadi kalau kita bicara presumptive, apalagi kalau kita bicara mengenai jalur internasional, yang namanya kewenangan perawakannya atau taking kopernya itu kan mau dihitung berapa negara, sehingga memang sudah menjadi satu kewajiban internasional dan indonesia unilateral sudah mengatur dan memberikan privilege, semacam special tax treatment khusus untuk perusahaan pelayaran, perusahaan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, dan perusahaan dagang asing, begitu, serta perusahaan tadi yang melakukan investasi dalam bentuk bot. bahwa dalam kasus tertentu, itu memang kita harus mengedepankan kepada first based policy, tetapi kalau itu tidak dimungkinkan maka kita terpaksa mundur selangkah dengan menggunakan second based theory. bahkan itu kemudian dilakukan juga oleh pemerintah saat ini dengan nomor dengan tarif berbicara bukan kemudian menjadi objek penamaannya saja kemudian kepada wajib pajak tertentu. seperti itulah kenyataannya dalam desain kebijakan itukhirnya keseimbangan antara revenue, productivity, certainty administration sudah harus diperhatikan ketiganya. first based, memang baik sekali, tetapi kalau tidak dapat digunakan, terpaksa mundur selangkah menjadi second based. prof. yusril iha mahendra maksud pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada mahkamah konstitusi untuk mengujinorma undang undang dasar pemohon berpendapat bahwa frasa jenis jasa lain dalam norma dari undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar jika ditafsirkan tanpa. pemohon juga memohon kepada mahkamah untuk menyatakanmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa jenis lain ditafsirkan dengan tanpa memperhatikan undang undang yang telah mengatur klasifikasi lapangan bidang usaha tertentu: samping itu, pemohon juga memohon kepada mahkamah, sekiranya mahkamah tetap berpendapat bahwatap mempunyai kekuatan hukum mengikat agar mahkamah menafsirkan bahwaharus, pemohon mendalilkan bahwa pendelegasian kewenangan kepada menteri keuangan untuk menetapkan jenis jasa lain tidak memberikan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar dan berpotensi untuk ditafsirkan secara sewenang wenang dengan menabrak bersecara khusus telah memberikan pengaturan tentang apa yang tergolong sebagai jenis jasa yang lain seperti dalam bidang jasa pelayaran dan pengangkutan laut. ahli sepenuhnya sependapat dengan pemohon bahwa tanpa batas yang jelas seperti misalnya penambahan kata atau penafsiran bahwa menteri keuangan berwenang menetapkan jasa yang lain sebagai kegiatan yang dikenakan pajak sepanjang belum kegiatan tersebut diatur dan atau ditetapkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: kewenangan untuk menafsirkan frasa jenis jasa yang lain yang dimaksud dalam dari undang undang guo adalah menteri keuangan yang berwenang menuangkan penafsirannya itu dalam bentuk peraturan menteri. ini berarti peraturan menteri keuangan berwenang mengatur hal hal lain yakni jenis jasa lain, selain jasa jasa tertentu yang telah secara tegas diatur dalam dari undang undang. ini berakibat bahwa muatan materi pengaturan dalam peraturan menteri adalah sama dengan materi pengaturan yang diatur dalam dari undang undang. kalau dari undang undang memuat misalnya jasa katering, jasa pengangkutan, jasa pengadaan alat pesta, maka menteri keuangan melalui peraturan menteri yang dibuatnya bisa menambahkan misalnya jasa penyebaran sepatu, jasa pencucian pakaian, jasa pemungutan sampah, dan seterusnya. padahal ada hierarki peraturan perundang undangan, sementara hierarki itu haruslah menunjukkan materi pengaturan yang seharusnya berbeda antara satu dengan lainnya: jika kita simak dengan hati hati norma undang undang dasar yang menyebutkan kewenangan presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah yang isi normalnya adalah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya, itu berarti bahwa kedudukan peraturan pemerintah memang secara hierarki lebih rendah dibandingkan dengan undang undang. peraturan pemerintah tidak boleh mengandung norma yang setara atau memuat materi pengaturan yang setara dengan norma dari undang undang, tetapi memuat pengaturan agar bagaimana norma dari undang undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya. peraturan menteri adalah lebih rendah dari peraturan pemerintah, maka bagaimanakah sebuah dari undang undang akan memberikan pendelegasian kepada menteri untuk membuat peraturan yang materi muatannya setara dengan materi muatdari undang undang, sebagai perbandingan, mari kita bandingkan norma dengan norma dari undang undang guo. menyatakan,rumusan norma ini adalah benar. peraturan menteri keuangan hanyalah berfungsi mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan berbagai jenis pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kegiatan, sedangkan jenis pekerjaan apa, jasa apa, dan kegiatan apa, tidak sepantasnya diserahkan pengaturannya kepada peraturan menteri keuangan sebagaimana bunyi norma undang undang guo, melainkan harus didasarkan atas undang undang sebagaimana diperintahkan oleh undang undang dasar inilah maksud norma pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang sebagaimana dinyatakan dalam undang undang dasar undang undangan yang mengatur jenis pekerjaan, jasa, atau kegiatan apa yang dikenakan pajak. dari undang undang tidak boleh mendelegasikannya kepada menteri keuangan untuk mengatur jenis pekerjaan, jasa, kegiatan yang dikenakan pajak yang dapat berakibat norma yang diatur dalam peraturan menteri, pertama menjadi setara dengan norma yang diatur dalam dari undang undang. samping menteri keuangan dapat saja secara subjektif mengenakan beberapa jenis pajak pada kegiatan kegiatan tertentu dalam masyarakat yang berpotensi meresahkan masyarakat. kita masih ingat setahun yang lalu, pemda dki berencana ingin memungut pajak restoran terhadap warung warung pinggir jalan termasuk warung tegal, warung bakso, warung soto betawi yang akhirnya menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang berakibat peraturan gubernur dki itu tidak jadi dilaksanakan: pada hemat ahli, untuk menentukan jenis kegiatan apa saja yang dikenakan pajak atau dikenakan pungutan penerimaan negara bukan pajak atau pnb haruslah didasarkan pada dari undang undang atau paling rendah penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah atas delegasi yang diberikan oleh dari undang undang. lihatlah norma undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajakmenyebutkan bahwa jenis layanan atau kegiatan yang dikenakan pungutan pnb diatur dengan undang undang pnb tersebut. namun terhadap hal hal yang belum diatur, diserahkan penetapannya kepada peraturan pemerintah yang kewenangan penerbitannya ada tangan presiden. inilah esensi dari sistem pemerintahan presidensial yang kita anut, presiden adalah penyelenggara dan penanggung jawab tertinggi pemerintahan negara, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab langsung pula kepada rakyat. dalam hal menetapkan pajak dan pungutan pnb, kewenangan seperti itu sepantasnya hanya ada presiden dan dpr melalui dari undang undang atau paling tidak ada pada presiden melalui peraturan pemerintah: penyerahan kewenangan menetapkan jenis kegiatan hanya dengan peraturan menteri berdasarkan delegasi yang diberikan oleh dari undang undang adalah menyalahi sistem bernegara menurut undang undang dasar walaupun menurut undang undang dasar setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, namun jangan dilupakan bahwa tugas menteri menteri itu adalah membantu presiden, mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga hanya bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada dpr apalagi bertanggung jawab langsung kepada rakyat. karena itu, dalam hal menetapkan pajak dan pnb, pengaturan seperti itu seharusnya ada tingkat dari undang undang atau paling rendah tingkat peraturan pemerintah. penyiapan dan pembahasan ruu didahului dengan kesepakatan seluruh jajaran pemerintah bawah presiden, dibahas secara interdepartemental dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian, bahkan melibatkan pihak pihak berkepentingan dalam masyarakat, kemudian dibahas lagi dengan wakil wakil rakyat dpr. penyiapan rbp juga harus melibatkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan nonkementerian, sehingga merupakan kesepakatan bersama semua jajaran pemerintahan bawah presiden. keputusan menteri keuangan hanyalah keputusan sebuah kementerian, namun isinya menimbulkan beban pajak yang harus dipikul oleh rakyat. peraturan menteri keuangan ada kalanya memberikan pendelegasian kepada dirjen pajak untuk membuat peraturan menetapkan pengenaan pajak dan besarannya kepada jenis jenis kegiatan tertentu dalam masyarakat. dirjbulan, berdasarkan transaksi yang dilakukan antara pemohon dan ketiga but tersebut atas, tidak ada penyerahan alat. kapal kapal yang disediakan oleh but instar, but kidecrane dan but sama sebagaimana tersebut pada angka butir s.d. atas penguasaan fisiknya tetap ada pada ketiga but tersebut, sehubungan dengan pembayaran pembayaran ocean freight oleh pemohon kepada but instar, but kidecrane dan but sama atas jasa yang diberikan oleh ketiga but sebagaimana pemohon uraikan atas, pemohon telah memotong final) pajak penghasilan, yaitu sebesar (dua koma enam empat persen) (catatan: ketentu), yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut kmk "). pemohon selanjutnya telah menyetorkan final) tersebut: bahwa kemudian (sebelum permohonan ini diajukan), direktorat jenderal pajak c: rezim perpajakan saat itu (sebelum undang undang, dan karena itu oleh direktorat jenderal pajak kegiatan usaha yang dilakukan pemohon dan ketiga but mitra kerjasama pemohon dalam penyediaan jasa pemindahan (muatan) batubara kemudian digolongkan dalam jenis jasa lain sehingga terhadap imbalan yang diterima sehubungan dengan penyediaan jasa tersebut diberlakukan yang tarifnya lebih tinggjak itu tidak lebih daripada seorang birokrat yang tidak sepantasnya diberi kewenangan begitu besar dalam membebani rakyat dalam sebuah negara hukum pihak demokratis, kalau kewenangan menetapkan jenis kegiatan dan besaran pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat seperti keterangan tadi dilaksanakan secara mutasi mutans daerah daerah, maka akan semakin parah negara ini. kewenangan menetapkan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan negara bukan pajak daerah yang biasa disebut dengan retribusi dan pungutan itu, harusnya dilakukan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan bersama antara gubernur atau bupati atau walikota dengan dprd. kalau hal hal yang belum ditetapkan dalam perda itu, mutasi mutans disamakan antara pusat dan daerah, penetapannya diserahkan atau didelegasikan kepada gubernur, bupati, walikota, masih dapat diterima. namun, apabila perda secara langsung mendelegasikannya kepada peraturan kepala didenda dinas pendapatan daerah) pegawai eselon kabupaten itu menetapkan jenis jenis pungutan pajak yang tidak diatur oleh dari undang undang, maka siapa sebenarnya makhluk pejabat eselon yang bisa menetapkan pajak yang membebani rakyat sebuah kabupaten itu? dia bukan siapa siapa, dia hanya seorang birokrat biasa. dan ini mengerikan untuk dilaksanakan dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan ini akan mengacaukan sistem pemerintah daerah kita, samping berpotensi menimbulkan kesewenang wenangan: oleh karena itu pada hemat ahli, norma huruf angka undang undang guo sepanjang frasa dan jenis jasa lain selain jasa yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dan norma dari undang undang guo yang menyatakan ketentuan lebih lanjut pada jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam huruf angka diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan adalah bertentangan dengan undang undang dasar dan pantas untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dengan pendirian seperti ini, maka menteri keuangan tidak berwenang lagi untuk menerbitkan peraturan menteri untuk mengatur jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo. pengaturan mengenai jasa lain harusri undang undang atau paling tidak dengan peraturan pemerintah. cara seperti ini lebih sesuai dengan maksud undang undang dasar bahwa pajak dan pungutan yang membebani rakyat haruslah diatur dengan undang undang, bukan diatur dengan peraturan menteri keuangan, apalagi peraturan dirjen pajak, hierarki peraturan perundang undangan ada dalam semua legal sistem, hukum islam pun mengenal ada hierarki gurun, hadis, ijma, gigas, dan sebagainya. persoalannya adalah apakah pendelegasian dari status hierarki yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah itu bisa mengatur materi muatan yang sama atau tidak bahwa pembentukan lembaga negara itu hanya dapat dilakukan dengan undang undang dasar disana ada dpr, mpr, dan dpd. bisakah undang undang dasar mendelegasikan kepada undang undang untuk membentuk sebuah lembaga negara menurut ahli tidak bisa. lebih detail tentang lembaga negara yang disebutkan oleh undang undang dasar dapat diatur lebih lanjut dengan dari undang undang, tetapi bukan mendelegasikan membentuk undang undang. persoalannya sekarang dalam mengatakan, jenis jenis yang dikenakan pajak adalah pelayanan (misalnya jasa katering, jasa pijat, jasa urut. olehnya diserahkan kepada peraturan menteri namun peraturan menteri mengatakan jasa semir sepatu, jasa pasang tenda). jadi, pendelegasian hierarki itu tidak bisa memberikan pengaturan pada materi muatan yang setingkat yang lebih rendah. oleh karena itu, undang undang dasar mengatakan bahwa presiden mengeluarkan menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan dari undang undang sebagaimana mestinya. ketentuan itu bukan berarti norma yang harus diatur dengan dari undang undang dapat diatur dengan peraturan pemerintah. peraturan pemerintah harus menjalankan norma dari undang undang sebagaimana mestinya, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, presiden mewakili dalam persidangan tanggal september memberikan keterangan lisan dan menyampaikan dua keterangan tertulis, yakni, keterangan tertulis pertama bertanggal september yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal september dan keterangan tertulis kedua tanpa tanggal, tanpa bulan tahun yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober adapun keterangan tertulis presiden yang kedudalam permohonannya, pemohon pada pokoknya keberatan atas adanya frasa "jenis jasa lain" yang terdapat dalam ketentuan ph. selengkapnya pemohon pada pokoknya keberatan dengan frasa "jenis jasa lain" yang terdapat dalam undang undang ph, karena dianggapnyasehingga menyebabkan menteri keuangan dapat menafsirkan bahwa seluruh pengangkutan batubara laut termasuk dalam jenis jasa laijek pemotongan yang tarifnya lebih tinggi dart tarif pemotongan (final): hal tersebut menurut pemohon, berpotensi merugikan hak konstitusionalnya sebagai perusahaan yang bergerak bidang pelayaran karena menghilangkan jaminan kepastian perlindungan hukum yang adil dan kepastian persamaan kedudukan hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam dan uud il.guotidak mengatur norma pengkategorian yang dimaksudkan pemohon, melainkan hanya mengatur tentang pendelegasian wewenang kepada peraturah untuk mengatur jenis jasa lain. sehingga tidak tepat pemohon untuk mengajukan ini sebagai dasar pertunangannya dengan uud bahwa dalil pemohon yang menganggap dengan adanya frasa "jenis jasa lain" dalam ketentuan guo, telah menimbulkan kerugian yang nyata dan langsung, baik secara aktual maupun potensial kepada pemohon, pemerintah berpendapat: syarat formal pengajuan permohonan uji materi, telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: syarat formal tersebut atas, secara konkrit telah diimplementasikan oleh mahkamah konstitusi dalamtidak memenuhi syarat formal tersebut atas, karena: dalam kasus dimaksud, pemohon dikenakan kewajiban pajak kurang bayar berdasarkan ketentuan huruf angka undang undang yaitu pemohon sebagai wajib pajak telah melakukan kegiatan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan, bukan berdasarkan undang undang ph: contoh kasus yang disampaikan pemohon tersebut sebenarnya telah diputus oleh pengadilan pajak nomor put. pp m. tanggal september dengan pertimbangan hukum yang menyatakan transaksi pemohon dengan ketiga bentuk usaha tetap but) yaitu but sama shipping ltd., but kidecrane transpose dan but instar shipping ltd, dikategorikan termasuk dalam huruf angka yaitu wajib pajak telah melakukan kegiatan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, berdasarkan fakta tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kerugian aktual yang dialami oleh pemohon karena berlakunya ketentuan undang undang ph, dengan alasan: kewajiban pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh pemohon didasarkan atas ketentuan huruf angka undang undang ph, bukan ketentuan undang undang ph: seandainya pemohon tetap merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya ketentuan undang undang ph, hal itu juga terlalu prematur karena, mahkamah agung dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali belum menjatuhkan putusannya apakah kewajiban pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh pemohon berdasarkan ketentuan atau tetap berdasarkan huruf angka sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan pajak tersebut atas. kerugian yang disampaikan pemohon dalam permohonannya yang menyatakan pemohon dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi berdasarkan undang undang dengan terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan kpk merupakan penerapan atas norma yang terdapat dalam undang undang ph, yang apabila pemohon merasa dirugikan, maka upaya penyelesaian sengketanya dengan cara mengajukan permohonan keberatan, atau mengajukan banding gugatan pengadilan pajak, atau mengajukan peninjauan kembali mahkamah agung. berdasarkan keterangan tersebut atas, sudah sepatutnya apabilmerintah menerangkan undang undang secara filosofis sebagaimana yang diuraikan bawah ini: bahwa, bahwa dengan pesatnya perkembangan sosialmateri undang undang dimaksud, bahwa mematuhinya: bahwa pengaturan perpajakan juga didasarkan pada prinsip prinsip keadilan dalam sistem perpajakan yang dianut secara universal yaitu: prinsip keadilan horisontal: keadilan horis, hal tersebut bertujuan agar dapat tercapai keadilan bagi para wajibberdasarkan uraian atassehingga terhadap: terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan guo melanggar asas asas pembentukan perundang undangan dan melanggar asas hukum dan, mahkamah konstitusi sudah pernah memeriksa, mengadili dan memutuskan pada putusanfind:. kewenangan konstitusional mahkamah.skipun yang dimohonkan pengujiannya dalam perkara ini berbeda dengan dimohonkan pengujiannya dan telah diputus oleh mahkamah konstitusi tersebut atas, namun substansinya adalah sama: bahwa undang undang telah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang undangan. suatudengan demikian pendelegasian wewenang dari undang undang peraturan yang lebih rendah, telah sesuai dengan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa terhadap ketentuanselain yang ditetapkan dalam ketentuan huruf undang undang yaitu jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, menurut pemerintah hal ini sama sekali tidak melanggar hak konstitusional pemohon, karena ketentuan norma tersebut sudah sesuai dengan asas asas pembentukan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa berdasarkan uraian atas," pemerintah menyimpulkan bahwa pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan guo yang diajukan oleh pemohon, sehingga terhadap dalil pemohon yang menganggap adanya kerugian hak konstitusionalnya terabaikan berdasarkan, terhadap pokok permohonan pemohon yang menganggap pemohon seolah olah diperlakukan secara diskriminatif karena pengkategorian yang diatur dalam undang undang ph, dengan alasan(final). bahwa selanjutnya, pada tanggal september diundangberlaku sejak tanggal januari undang undang nomor tahunlanjutnya, sebagai pelaksanaan dari ketentuan undang undang nomor tahun pada tanggal desember menteri keuangan menetapkanmk "). pmk nomor mengatur tentang jasa jasa apa saja yang termasuk dalam lingkup pengertian jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam huruf angka undang undang nomor tahun pemohon keberatan dengan frasa jenis jasa lain dalam undang undang nomor tahun karena pemohon menilaididuga direktorat jenderal pajak pada kementrian keuangan kemudian menentukan bahwa seluruh pengangkutan batubara laut termasuk dalam jenis jasa lain sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahuusaha bidang pengangkutan, namun perlakuan pajaknya dibedakan dengan jenis angkutan yang lain, perkenankanlah pemerintah memberikan keterangan atas ketentuan guo sebagai berikut: filosofi perpajakan indonesia bahwa sesuai dengan pembukaan uud salah satu tujuan negara republik indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara wajib memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dalam wujud pengalokasian sejumlah dana yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yang sumber terbesarnya berasal dari penerimaan pajak: perlunya fleksibilitas peraturan bidang perpajakan indonesia. bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa dunia usaha selalu berkembang terutama meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis yang sangat memungkinkan untuk menimbulkan jenis jasa baru yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang undangan perpajakan. oleh karena itu, peraturan bidang perpajakan harus bersifat dinamis, agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang serba kompleks, sehingga tujuan negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan umum dapat tercapaidanya tambahan kemampuan ekonomis, sehingga dapat tercapai keadilan bagi para wajib pajak,pengaturan perpajakan dalam undang undang tersebut menganut prinsip prinsip keadilan dalam sistem perpajakan yang berlaku secara universal yaitu: prinsip keadilan horisontal: keadilan horiz10y4.. bahwa sekali lagi pemerintah tegaskanoleh karena itu pemerintah berpendapat, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, ketentuan undang undang yang memberikan delegasi kepada menteri keuangan untuk mengatur jenis jasa lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam huruf undang undang yakni jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan,tidak melanggar hak konstitusionaltelah diberi tanda bukti pet sampai dengan bukti pet sebagai berikut: bukti pet1 fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret bukti pet fotokopi salinan putusan pengadilan pajak nomor put pp m.v tanggal september selain itu, presiden dalam persidangan tanggal oktober dan tanggal november mengajukanersebut dan atau telah pula menyerahkan keterangan tertulis, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: prof. dr. philips hadron, s.h. undang undang nomor tahun : il. pertanyaan hukumandaikata peraturan menteri supra bertentangan dengan undang undangill. analisis pertanyaanratio legis pendelegasian kewenangan dalam peraturan perundang undangan adalah taat asas khususnya kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. asas ini diatur dalam butir undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. norma undang undang sifatnya umum abstrak. oleh karena itu, hal hal yang lebih konkret didelegasikan kepada peraturan perundang undangan yang hierarkis lebih rendah dan sesuai dengan lampiran dalam undang undang nomor tahun (vide butir lampiran ada tiga pola pendelegasian, yang pertama dapat dilihat pada lampiran butir yang kedua diatur dengan atau berdasarkan (butir yang ketiga diatur dalam (butir ada beberapa delegasi yang diatur dalam satu bentuk peraturan perundang undangan. inilah ratio legis dari pendelegasian kewenangan. jadi, kalau tidak menghendaki adanya pendelegasian kewenangan, maka harus dihapus hierarki peraturan perundang undangan itu sebab apa perlunya hierarki peraturan perundang undangan karena kehadiran hierarki peraturan perundang undangan untuk melihat materi muatan. hal hal yang lebih konkret itu diatur dalam peraturan perundang undangan yang lebih rendah, pertanyaan andaikata peraturan menteri supra bertentangan dengan undang undang.persoalannya bukan konstitusionalitas pendelegasian, tetapi peraturan perundang undangan delegasi harusnya diuji dengan undang undang lain yang dinilai bertentangan. dengan demikian, pengujian legalitas suatu peraturan perundang undangan yang didelegasikan oleh dari undang undang harusnya diuji dengan dari undang undang. ketentuan ini sesuai dengan undang undang dasarlain itu, juga berdasarkan undang undang nomor tahun yang menegasdengan demikian dalam hal seperti itu permasalahannya bukan masalah konstitusionalitas ketentuan peraturan perundang undangan yang mendelegasikan, seperti cast ketentuan undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan, tetapi masalah legalitas peraturan pelaksanaan terhadap dari undang undang, berkaitan dengan hierarki bahwa ketentuan hierarki melahirkan asas lex superior derogat legi inferior. dengan demikian, jelas bahwa ada peraturan perundang undangan yang lebih rendah mengalah terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. kalau peraturan perundang undangan delegasi cast peraturan menteri keuangan pmk) bertentangan dengan dari undang undang, maka inti persoalannya adalah legalitas bukan konstitusionalitas, sehingga seyogianya pmk tersebut diuji dengan dari undang undang yang dikatakan: pajak diatur dengan undang undang. makna ratio legis nya bahwa pungutan pajak itu merampas hak asasi, cast hak milik. hak milik awalnya adalah hak kodrat, hak melekat sebagai bawaan makhluk ciptaan tuhan yang tidak boleh dirampas, tetapi dalam hidup bernegara pungutan pajak yang hakikatnya adalah perampasan hak kodrat maka dibolehkan dengan konstruksi hukum (syarat) harus ada persetujuan dari rakyat. instrumen hukum persetujuan rakyat hukum romawi adalah lex, hukum belanda adalah wet, hukum indonesia adalah dari undang undang. jadi, pajak dipungut dengan undang undangfestasi bahwa pajak dipungut atas persetujuan rakyat. apabila tiap jasa lain itu harus diatur dengan dari undang undang, berapa banyak undang undang yang harus kita buat? ini persoalan teknis perundang undangan, sehingga ada delegasi perundang undangan, prof. dr. guna, msc., untuk mencapai tujuan nasional yang tersurat dalam pembukaan uud pemerintah menyelenggarakan pembangunan dengan biaya antara lain dari penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan ph). yurisdiksi, termasukundang undang uu) perpajakan), penerimaan (minta sebagian penghasilan dan atau kekayaan masyarakat untuk negarayurisdiksi bebas merumuskan pajaknya yang dianggap paling pas dengan situasi dan kondisi lingkungannyasebelum amandemen ketiga|keputusan bisnis seharusnya dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi dan bukan pajak.pajak merupakan kontribusi wajib rakyat untuk keperluan negara. sebagai wakil pajak, dpr memberikan. dipungut berdasar nomor tahun tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor tahun uup ph). dipungut dengan artinya telah disetujui para wakil rakyat (termasuk pemohon uji materi). agar selalu dinamis dan aplikabel, dari undang undang harus fleksibel dapat disesuaikan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, hukum, akuntansi, teknologi informasi dan administrasi pemerintahan yang berkembang terus, dinamis selalu berubah. kriteria dinamis dan fleksibel menimbulkan hambatan pengaturan segala sesuatu secara rinci dan detil tentang pajak dalam dari undang undang yang memerlukan waktu mengubahnya. penyesuaian pajak dengan dinamika ekonomi dari ekstraktif, manufaktur, jasa, teknologi informasi, knowhow dan digitalisasi, dimensi lokal, regional dan global perlu waktu, biaya, sumber daya dan proses politik:mertokusumo, warga dan portals (disitir irfan fachrudin, menyatakan bahwa dariwalaupun nampak lengkap, dari undang undang tidak pernah rampung karena ribuan masalah dapat saja diajukan pengadilan mertokusumo, demikian pula, walaupun nampak jelas, dari undang undang dapatdariu. dalam rangka efisiensi beban pajak, beberapa mencari loopholes ketentuan pajyang umumnyadari undang undang. dalam rangka menjaga fleksibilitas dan kekinian aturan, dari undang undangdarironologi uji materi yang diajukan pemohon pengusaha dalam negeri penyedia jasa pemindahan barang muatan (transhipment) batubara milik perusahaan pertambangan batubara, antara lain, sbb: karena pemohon menganggap jasa transhipment batubara dari tempat penimbunan kapal termasuk lingkup perusahaan pelayaran internasional, maka atas pembayaran imbalan jasa transhipment kepada beberapa but (wp luar negeri) pemohon telah memotong final berdasar ketentuan uup juncto kmk ikk. sebesar sementara itu, kpp madya balikpapan berpendapat bahwa pembayaran itu tidak termasuk lingkup perusahaan pelayaran internasional objek tetapi sebagai jasa lain objek potongan huruf ph. atas kuasa ph, ketentuan jenis jasa lain diatur dalam pmk pmk. sebetulnya besaran tarif potongan huruf adalah dan lebih rendah dari tarif sebesar berdasar pertimbangan praksesuai dengan kelaziman pembajakan dalam bidang usaha tertentu, seperti perusahaan pelayaran internasional, (masih berlaku sampai saat ini) memberi kuasa penetapan kepada menteri keuangan, maka terbitlah kmk dengan maksud mengelaborasi istilah perusahaan pelayaran internasional tersebut dalam penjelasan kmk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran luar negeri ibu) dari pengangkutan. bidang usaha pemohon dan but pemberi jasa adalah transhipment batubara dari tempat penimbunan kapal pengangkut besar. karena bukan mengangkut barang dari satu pelabuhan lain indonesia dan atau luar negeri sebagaimana dimaksud kmk dengan merujuk perdirjen maka kpp maya balikpapan dengan surat nomor shima wpj. kp. tgl november mengelompokkannya dalam jasa lain (mungkin jasa penunjang bidang penambangan) yang menjadi objek pemotongan tarif efektif (c) uup atas jasa lain adalah dari prakiraan penghasilan neto). sedangkan tarif adalah dalam uup tarif (c) turun menjadi lebih rendah dari tarif lama, pemohon juga mempermasalahkan ketidaksamaan pendefinisian istilah 'pelayaran dalam angka nomor tahun tentang pelayaran dengan istilah 'perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional dalam penjelasan juncto pmk istilahnya saja beda (perusahaan pelayaran internasional dalam uup ph, dan pelayaran dalam pelayaran) dan tujuan pembuatan undang undang nya pun beda, maka adalah wajar jika pengertiannya pun berbeda. walaupun untuk amplifikasi, menurut thuronyi tidak ada salahnya merujuk pada istilah yang telah didefinisikan undang undang lain. namun, untuk tujuan pajak, juga tidak ada keharusan mengikuti pendefinisian dalam undang undang lain. perbedaan demikian lumrah terjadi, misalnya definisi kendaraan dalam angka nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga berbeda dengan definisi kendaraan dalam nomor tahun tentang lalu lintas darat, mengatur pemotongan pendahuluan pajak (provithholding tax berdasar prinsip pay as you earn page pemotongan pajak pada sumbernya) yang dilakukan oleh penyedia penghasilan dengan cara mengurangkan pajak dari penghasilan dan menyebarkannya negara. withholding tax merupakan sistem pemungutan yang paling efektif, aman dan murah, dan sebagai tulang punggung sistem pemungutan pajak hampir semua negara karena: (i) mendorong kepatuhan, (ii) mempercepat penerimaan, (iii) mengurangi tunggakan dan ketidakmampuan bayar, (iv) mengurangi pekerjaan administrasi kantor pajak, (v) mudah mengidentifikasi wp, dan (vi) mempermudah pemenuhan kewajiban pajak guna, sebagai potongan pajak atas penghasilan, penanggung beban pajak. adalah penerima penghasilan yang menurut huruf dapat dikurangkan dari utang dalam spt akhir tahun. kalau tidak terjadi salah prosedur dan penerapan ketentuan, seharusnya potongan bukan menjadi tanggungan atau beban dan kerugian pemotong pajak. penerbitan kpk oleh kpp madya balikpapan mungkin karena telah terjadi beda penafsiran ketentuan antara pemohon dengan kpp. solusi yang tersedia dalam perpajakan saat ini adalah pengajuan keberatan, permohonan banding pengadilan pajak dan pengajuan peninjauan kembali. sistem pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga sifatnya ialah permintaan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemungutan pajak. penegakan hukum penting agar perpajakan dipatuhi semua pihak. namun kedepan, karena sifatnya adalah pembayaran pendahuluan pajak penerima penghasilan, maka jika mereka telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyampaikan spt yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas hendaknya kebijakan penerbitan kpk yang menimbulkan pajak ganda dihapus karena pendapatan negara juga tidak dirugikan: uup mendefinisikan penghasilan, sebagai objek pajak, secara luas atau komprehensif, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak wp) dari dalam maupun luar indonesia yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan berkenaan dengan jasa. objek pajak merupakan unsur penting hukum pajak materiil, dan sebagai condition sine gua non pemungutan pajak karena hanya dapat dipungut jika terdapat objek pajak. objek pajak adalah segala sesuatu (termasuk penghasilan) yang dengan undang undang dapat dikenakan pajak djafar saidi, kata dapat dikenakan pajakesebagai perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa pengangkutan pemindahan batubara dengan menggunakan kapal tongkang sebagaimana pemohon uraikan atas, pemohon merasa sangat dirugikan dan atau berpotensi dirugikan hak hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang undang nomor tahun kerugian. dan atau potensi kerugian konstitusional yang dimaksud oleh pemohon adalah bahwa sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pemindahan batubara dengan kapal tongkang dari tempat penimbunan terminal (stockpile) batubara milik perusahaan pertambangan batubara kapal pengangkut besar (mother vessel) yang dikirim oleh pembeli batubara, dan yang dalam penyediaan jasa transshipment dimaksud bekerja sama dengan but perusahaan pelayaran luar negeri, akan menanggung beban pajak penghasilan sesuai ketentuan huruf pajak penghasilan yang lebih tinggi dari yang seharusnya yaitu sebesar yang merupakan tarif final atas usaha pelayaran berdasarkan pajak penghasilan: hal ini karena pembayaran pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pemohon kepada but perusahaan pelayaran luar negeri atas transaksi antara pemohon dengan but tersebut dikategorikan sebagai penghasilan imbalan sehubungan dengan jasa lain dan karenanya merupakan obyek pemotongan padahal jelas bahwa berdasarkan uraian pemohon atas, jasa yang diberikan oleh pemohon dan ketiga but perusahaan pelayaran luar negeri adalah jasa pelayaran, yaitu jasa pemindahan (transshipment) batubara dari tempat penimbunan termkna bahwa suatu objek boleh atau tidak boleh dikenakan pajak. objek yang dapat dikenakan pajak hampir tidak terbatas tergantung pembuat undang undang untuk menjaringnya sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. seberapa luas cakupan objek dan besaran tarif yang akan dipungut tergantung pada kebutuhan dana pemerintahan dan pembangunan, serta kebijakan anggaran pemerintah yang disetujui dpr. sesuai dengan konsep penghasilan ph, pada prinsipnya imbalan dari semua jenis jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun dapat menjadi objek pemotongan yakin, sifat jenis penghasilan berbeda satu sama lain, misalnya penghasilan kapital (seperti dividen, bunga dan royalti) memerlukan biaya mendapatkan, memelihara dan menagih relatif minimal, sedang penghasilan usaha biayanya besar. karena itu agar jumlah potongan pajaknya mendekati tarif efektif, maka umumnya terdapat pembedaan tarif pemotongan antara penghasilan kapital (lebih besar tarifnya) dengan penghasilan usaha (tarif lebih rendah). karena metode ekonomi dan bisnis amat dinamis berkembang terus maka tidak mudah menyebut semua jenis jasa satu persatu yang selalu berubah dan mencantumkannya dalam ph. dalam rangka menjaga komprehensivitas, dengan rumusan sederhana tetapi fleksibel dapat disesuaikan jika diperlukan, maka dalam dipakai istilah jasa lain. penyederhanaan rumusan demikian juga dipakai pajak pertambahan nilai nederland tahun undang undang tersebut merumuskan istilah penyerahan semua jenis 'jasa' kenal pajak secara eksepsional dengan 'jasa adalah semua kegiatan dengan imbalan selain penyerahan barang sebagaimana dimaksud atas'. untuk menjaga fleksibilitas jumlah jenisnya yang dapat diubah sewaktu waktu sesuai perkembangan ekonomi dan bisnis, pengaturannya diserahkan pada pmk yang dengan efisien dapat disesuaikan. ketentuan operasional rincian jenis jasa lain yang menjadi objek huruf sebesar diatur dalam pmk untuk menghindari overlapping dengan ketentuan pemotongan lain, pmk mengecualikan jenis jasa yang telah menjadi objek walaupun ada rincian jenis jasa huruf huruf huruf huruf dan huruf vj, namun berbeda dengan pendapat pemohon yang menyebut bahwa istilah jasa lain mempunyai ruang lingkup terlalu luas, menurut saya justru pmk tersebut membatasi jumlah jenis menjadi closed list sehingga memberikjenis jasa lain yang menjadi objek huruf hanya terbatas pada jenis saja. akibatnya, imbalan jenis jasa lain selain yang tersebut dalam pmk bebas dari pemotongan sesuai dengan sistem self assessment, maka penghasilan jenis jasa dimaksud harus dilaporkan dalam spt tahunan dan badan sebesar disetor sendiri. jika frasa jasa lain dihapus maka akan membatasi objek pemotongan atas imbalan jasa menjadi closed list hanya terbatas pada jenis saja, yaitu jasa teknik, manajemen, konstruksi dan jasa konsultan. hal ini justru bertentangan dengan komprehensivitas konsep objek pajak dan mempersempit cakupan objek withholding tax sebagai sarana pemungutan pajak paling handal dan efektif diterapkan masyarakat yang umumnya kurang patuh hukum pajak. memang secara teoretis dengan sistem self assessment, penciuman objek pemotongan tidak menghilangkan potensi pajak. namun rasanya sampai saat ini kepatuhan membayar pajak sendiri secara suka rela masih merupakan mitos ketimbang realitas sehingga memerlukan perubahan mental pada kebanyakan pembayar pajak, semoga tidak termasuk kita disini. karena itu, dalam perpajakan saat ini muncul fenomena bps (base erosion profit shifting penggeseran penghasilan kena pajak dari negara tempat aktivitas kebolehannya negara lain yang menyediakan tax benefits), sehingga beberapa parlemen meragukan moralitas para pihak dalam membayar pajak yang adil (oecd, penjelasan uup ph, menyatakan bahwa salah satu prinsip& notes yang meliputitranshipmenmelalup membatasi dan memberikan kepastian hukum pemungutan atas jasa lain hanya terbatas pada beberapa jenis yang tersebut dalam pmk. kepastian hukum (legal certainty) dalam perpajakan, menurut adam smith dikutipebedaan karakterisasi penghasilan jasa transhipment batubara yang diterima beberapa but yang menurut pemohon merupakan perusahaan pelayaran luar negeri, sedang ditjen pajak menganggap bukan, dengan alasan hanya memindahkan batubara dari stock pile kapal pengangkut. karena tidak termasuk dalam cakupan usaha perusahaan pelayaran luar negeri (mengangkut batubara antar pelabuhan indonesia atau luar negeri) maka imbalan jasa transhipment tidak berhak dikenakan sebesar tetapi merupakan objek potongan pajak huruf ph. semua imbalan jasa pengangkutan, selain antar pelabuhan indonesia dan atau luar negeri, yang diterima but merupakan objek potongan huruf sebesar yang dapat dikreditkan pada terutang dalam spt. karena semua perusahaan pemberi jasa transhipment kena pemotongan pajak pada sumbernya, maka tidak ada diskriminasi pembajakan dalam huruf juncto dan tidak bertentangan dengan uud nampaknya perkara ini merupakan sengketa aplikasi ph, apakah jasa transhipment oleh but termasuk dalam lingkup perusahaan pelayaran internasional sehingga penghasilannya kena final sebesar atau tidak sehingga dikenakan global dengan tarif huruf ph. sesuai dengan definisi implisit dalam kmk perusahahipment nampak tidak termasuk lingkup perusahaan pelayaran luar negeri karena tidak melakukan pengangkutan barang antar pelabuhan indonesia atau luar negeri. kecuali jika jasa transhipment kapal yang berlayar antar pelabuhan indonesia atau luar negeri dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelayaran dimaksud, sehingga termasuk dalam pengertian perusahaan pelayaran internasional menurut kmk dan karenanya berhak atas final sebesar solusi demikian seharusnya dapat diberikan oleh dirjen pajak atas nama menteri keuangan, atau pengadilan pajak atau mahkamah agung. dr. ashari tonga, s.e., s.h., m.h. ketentuan yang dimohon untuk dilakukan pengujian ketentuan yang diajukan pemohon untuk dilakukan pengujian (menurut perbaikan permohonan uji materi undang undang nomor tahun terhadap uud tertanggal juli selanjutnya disingkat ppm) adalah ketentuan pada undang undang nomor tahun sebagai perubahan keempat undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan (selanjutnya disingkat pajak penghasilan) terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud berkenaan dengan pelimpahan wewenang kepada menteri keuangan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut pemotongan pajak penghasilan atas imbalan jenis jasa lain, yang oleh pemohon mengatakan hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya pajak penghasilan tersebut (lihat butir ppm). adapun bunyi petikan ketentuan terkait yaitu: pajak penghasilan: atas dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: sebesar dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong sebagaimana dimaksud huruf . dskan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dan imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa managketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagai mana dimaksud pada huruf angka diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, resume ketentuan pada pajak penghasilan adalah mengatur kewajiban bagi wajib pajak badan pemerintah, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan but untuk menghitung, memotong dan membayarkan penghasilan orang lain yang menjadi beban tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sejumlah penghasilan yang dipotong tersebut diperhitungkan sebagai kredit pajak pengurang jumlah pajak penghasilan yang berhutang bagi penerima penghasilan, kecuali yang oleh undang undang dinyatakan bersifat final. ketentuan yang dianggap merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam pajak penghasilan seperti tersebut atas, maka dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal desember sebagai pengganti yang sudah ada berlaku sebelumnya mulai dari keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. setelah beberapa kali diubah kemudian peraturan direktur jenderal pajak nomor per. pj. ditetapkan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada huruf butir yaitu sebanyak jenis jasa lain, yang terdiri dari kelompok jasa (lihat huruf sampai huruf dan dalam pmk antara lain jasa penunjang bidang penambangan migasnis jasa (lihat dan jasa penunjang bidang penambangan selain migas ada jenis jasa (lihat dan jasa penunjang bidang penerbangan dan bandara udara ada jenis jasa (lihat termasuk dalam jasa penunjang bidang pertambangan selain migas, (misalnya pertambangan batubara) yaitu jasa pengangkutan sistim transportasi (batubara), kecuali jasa angkutan umum: dengan penetapan tambahan jenis jasa sebagai pelaksanaan pajak penghasilan seperti tersebut atas, oleh pemohon dinyatakan telah menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, khususnya terkait pemenuhan kewajiban pajak penghasilan yang semula pemohon dapat mengacu pada pajak penghasilan, berubah menjadi mengacu pada (butir butir dan butir ppm). resume pada pmk nomor kmk. ditetapkan bahwa jenis jasa pengangkutan sistim transformasi (kecuali jasa angkutan umum), yang termasuk jasa penunjang bidang penambangan selain migas, misalnya mengangkut batubara dari penimbunan kapal adalah termasuk jenis jasa lain sebagai mana dimaksud pada pajak penghasilan nomor tahun yang diwajibkan bagi pembayar memotong pajak penghasilan sebesar (untuk tahun masih sebesar dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. mendudukkan dasar hukum yang menjadi acuan pemohon dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang terkait. mengacu pada perbaikan permohonan uji materi pajak penghasilan terhadap uud yang disampaikan kuasa pemohon tertanggal juli ,antara lain disebutkan pada butir angka: trans asia (selanjutnya disebut pemohon), dengan kegiatan usaha bidang jasa angkutan laut dalam negeri, menyediakan memberikan jasa pemindahan barang muatan batubara (transshipment) milik perusahaan pertambangan batubara (selanjutnya disebut pemilik barang atau pengguna jasa) darimbunan terminal (stockpile) hingga masuk kapal yang ditunjuk butir ppm) trans asia pemohon) dalam memenuhi jasa pemindahan barang muatan batubara (transshipment) dimaksud pada butir bekerja sama dengan beberapa perusahaan pelayaran berbentuk but permanent establishment), selanjutnya disebut but atau penyedia kapal): atas penggunaan kapal untuk membawa memindahkan barang muatan batu bara dari tempat penimbunan kapal yang ditunjuk, pemohon membayar kepada penyedia kapal but instar dan but kidecrane sebesar jumlah berdasarkan volume batu bara yang dipindahkan, sedangkan kepada but sama sebesar perbulan butir ppm) pemenuhan kewajiban perpajakan pemohon, terkait jasa pemindahan barang muatan batubara tersebut atas adalah: atas penghasilan yang diperoleh pemohon dari pemilik barang atau pengguna jasa sebagai pembayaran atas jasa pemindahan barang muatan batubara miliknya dari penimbunan kapal, pemohon hendaknya mengacu pada ketentuan undang undang pajak penghasilan, yang berbunyi norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan net yang berlaku waktu itu (untuk kewajiban adalah keputusan menteri keuangan nomor kmk. dan nomor kmk. atas pembayaran yang dilakukan oleh pemohon kepada but penyedia kapal sesuai kesepakatan menggunakan kapal milik but untuk memindahkan barang muatan batubara dari tempat penimbunan kapal, pemohon berkewajiban memotong pajak penghasilan berdasarkan pmk nomor kmk. untuk kegiatan tahun mengacu pada peraturan direktur jenderal pajak nomor perpenghasilan bagi usaha pelayaran yang diperoleh perusahaan pelayaran dari angkutan orang dan atau barang yang dikenakan pajak final (sebagaimana dimaksud dalam kmk nomor kmk. dan kmk nomor kmk. adalah atas angkutan umum dari satu pelabuhan pelabuhan lain dalam negeri dan atau luar negeri. memindahkan barang atau muatan batubara dari terminal penimbunan pantai kapal tidak termasuk jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam kmk atas, tetapi masuk jasa lain yaitu jenis jasa penunjang bidang pertambangan selain migas sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk tahun mengacu pada peraturan dirjen pajak nomor per pj dan tidak bersifat final. resume pajak penghasilan adalah mengatur norma penghitungan khusus penghasilan netto bagi wajib pajak tertentu, termasuk perusahaan pelayaran dalam menghitung sendiri penghasilan kena pajak untuk dasar menghitung pajaknya sendiri. resume pajak penghasilan adalah kewajiban menghitung, memotong dan membayar orang lain, atas pembayaran yang dilakukan oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri atau but yang wajib membayarnya, dan menjadi penghasilan bagi yang menerimanya. yang memotong dan melakukan pembayaran kas negara adalah pemberi penghasilan, sedangkan yang menanggung beban pajak adalah penerima, yang penghasilan telah dipotong oleh pembayar. pelimpahan kewenangan dalam kepada menteri keuangan, penafsirannya dapat berdampak bertentangan dengan dan uud pemohon mengajukan permohonan uji materi undang undang pajak penghasilan nomor tahun terhadap juncto uud (butir ppm). menurut pemohon, dengan membuka peluang menentukan jenis jasa lain selain yang diatur dalam hurufpus) sebagaimana dimaksud pada telah menimbulkan ketidak pastikan hukum sebagai mana dimaksud uud bagi pemohon. perlunya penentuan jenis jasa lain selain yang telah disebut pada huruf butir yaitu jasa teknik, jasa managemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan, adalah karena masih banyak lagi jenis jenis jasa lain yang terus bertambah. mengingat banyaknya jenis jenis jasa lain yang berpeluang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan, dan terus berkembangnya kegiatan orang pribadi atau badan hukum yang selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tekhnologi dan sosial ekonomi masyarakat, maka tidak semuanya dicantumkan langsung dalam huruf dimaksud. untuk mengepungnya, maka diatur dalam untuk melimpahkan kewenangan kepada menteri keuangan untuk menentukan jenis jenis jasa lain yang belum disebutkan. catatan: semula dalam nomor jenis jasa baru jasa teknik dan jasa managemen. kemudian tahun kemudian dalam nomor menjadi jasa, ditambah jasa konstruksi dan jasa konsultasi, dan dalam nomor mengingat banyaknya jenis jasa baru yang tumbuh berkembang, maka dibuka kesempatan menampung jasa lain yang pengaturannya dilimpahkan kepada direktur jenderal pajak. dalam nomor jenis jasa yang dicantumkan tetap hanya yang sudah tercantum dalam sebelumnya, tetapi pengaturan jasa lain dilimpahkan kepada menteri keuangan. waktu itu jenis jasa lain yang belum tercantum ada lebih dari jenis jasa, yaitu yang tercantum dalam pmk nomor kmk. pengertian jasa lain diatur dengan peraturan menteri keuangan adalah mengatur perlakuan pajak penghasilan atas jasa yang belum tersebut dalam yang ada, agar berlaku sama seperti yang berlaku untuk jasa pada umumnya, sedangkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk semua jenis jasa sudah ada, dan bukan berarti mencampuri wewenang instanslembaga yang berkompeten dalam pengaturan kegiatan jasa dimaksud. tujuan mencantumkan frasa jasa lain diatur dengan peraturan menteri keuangan pada adalah: untuk mengantisipasi perubahan sosial ekonomi dan tehnologi yang tumbuh berkembang dengan cepat dalam bermacam corak kegiatan masyarakat yang berpotensi timbulnya jasa baru, agar jangan menimbulkan ketidakadilan, misalnya karena belum tercantum dalam undang undang, maka ketentuan pajak terkait tidak dapat diterapkan. jika dicantumkan lengkap dalam undang undang apabila ada perubahan penambahan jenis jasa, maka untuk mengepungnya harus dengan mengubah undang undang sedangkan untuk proses penyelesaian pembuatan undang undang memerlukan waktu cukup lama. sebagai contoh, undang undang nomor tahun setelah tahun baru dapat diselesaikan. dengan penjelasan tersebut atas, dibukanya kesempatan menentukan jenis jasa lain dalam adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bahwa terhadap semua jasa yang belum disebut dalam terkait, dapat segera diberlakukan kewajiban pajak sama dengan yang diberlakukan terhadap jasa lain yang sudah disebut sebelumnya dalam undang undang. resume pada prinsipnya semua penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak adalah objek pajak termasuk atas pemakaian jasa yang mendapat imbalan dan menjadi penghasilan bagi pemberi jasa adalah objek pajak penghasilan, kecuali yang dikecualikan berdasarkan atau lain dalam pajak penghasilan. pengenaan pajak dengan ketentuan adalah cara memotong pajak dan tidak menambah jumlah beban pajak bagi wajib pajak. dalam hal pelaksanaan yang dikemukakan pemohon menimbulkan kerugian bagi pemohon, hal ini tidak akan terjadi sepanjang: tentunya kita semua setuju bahwa pajak merupakan kewajiban setiaphak hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi tidak dilanggar: selain itu, dalam sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang tidak terletak pada wajib pajak sendiri melainkan pada direktorat jenderal pajak cg. kementrian keuangan membuka celah terjadinya kesewenang wenangan dari pihak tersebut dalam menafsirkan atau memaknai ketentuan ketentuan terkait dengan pemotongan atau pemungutan pajak tanpa memperhatikan undang undang lain yang mengatur lapangan bidang usaha tertentu: bahwa frasa jenis jasa lain yang mengandung sifat mula tafsir,dan uud sebagaimana pendapat hukum kantor pelayanan pajak madya balikpapan tanggal november yangselaku pelaku usaha bidang pelayaran: bukti bahwa bidang usaha pemohon dan ketiga but yang jasanya digunakan pemohon dalam rangka penyediaan jasa angkutan pemindahan batubara laut termasuk dalam bidang usaha pelayaran adalah sebagai berikut: (i) anggaran dasar pemohon yang termaktub dalam akta pendirian trans asia yaitu akta tertanggal juni nomor yang dibuat dihadapan rosliana s.h., notaris bekasi, yang telah disahkan dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor .ht. .th. tanggal agustus tentang pengesahan badan hukumsesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak ada kerugian bagi pemohon karena yang memikul beban adalah pihak but pemilik kapal yang penghasilannya dipotong. yang diatur dalam adalah cara pemenuhan kewajiban pajak penghasilan melalui pemotongan pihak ketiga (withholding tax). dengan system self assessment, ketentuan yang diatur dengan tidak menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk membayar kewajiban perawakannya sebagai mana mestinya. menurut pemohon pelaksanaan ketentuan telah memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil yang bertentangan dengan dan (butir butir dan butir ppm) cakupan ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada pajak penghasilan hanya terbatas menyatakan bahwa atas penghasilan dari imbalan pemakaian jasa yang dibayarkan oleh pengguna jasa diwajibkan memotong sebesar yaitu (perkiraan penghasilan netto berdasarkan per pj dengan adanya pemotongan penghasilan yang dibayarkan kepada pemberi jasa, maka penghasilan yang diterima pemberi jasa berkurang. dalam hal ini, pemohon sebagai pemotong penghasilan dari but penyedia kapal, menyetorkan pajak yang dipotongnya tanpa menambah beban karena yang menanggung adalah but penyedia kapal yang penghasilannya dipotong. hal ini berlaku bagi semua pengusaha jasa, kecuali yang dikecualikan menurut pph seperti jasa perbankan dan jasa yang dinyatakan bersifat final: terbitnya ketetapan pajak kpk nomor tanggal desember (butir ppm) adalah koreksi atas kesalahan pemohon menginterpretasikan dan salah menerapkan ketentuan dan pajak penghasilan. dalam kegiatan usaha pemohon memenuhi pemindahan mengangkut batubara milik perusahaan tambang batubara dari terminal tempat penimbunan kapal but dengan menggunakan kge tongkang milik but pemilik kapal, pemotongan atas pembayaran imbalan jasa kepada but pemilik kapal, pemohon seharusnya berpedoman pada ketentuan dengan tarif (lihat butir (i) atas), dan bukan mengacu pada ketentuan pajak penghasilan dengan tarif (berdasarkan kmk nomor kmk. sebagaimana yang telah dilakukan pemohon (butir dan butir ppm) dengan penjelasan seperti tersebut pada resume dan resume terhadap lain jika menggunakan ketentuan maka atas kegiatan yang sama akan tidak dikenakan kpk. oleh karena itu dalam kasus yang dikemukakan atas, pihak diskus tidak ada memperlakukan diskriminasi atau memperlakukan tidak adil kepada pemohon yang menyebabkan perlu meminta perlindungan hukum. kejadian karena salah interpretasi seperti ini sering terjadi dan berujung pada sengketa pajak biasa yang dapat diselesaikan melalui pengajuan keberatan kantor pelayanan pajak, selanjutnya menempuh banding pengadilan pajak, dan kalau belum puas dapat mengajukan upaya hukum dengan peninjauan kembali mahkamah agung. putusan pengadilan adalah pegangan terakhir atas penyelesaian perbedaan interpretasi dalam hal terjadinya sengketa pajak, kekuatan hukum peraturan menteri keuangan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam undang undang dalam undang undang pajak penghasilan nomor tahun pada mengatur memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk menentukan lebih lanjut jenis jasa lain, selain yang disebut pada huruf angka atas pelaksanaan ketentuan tersebut menteri keuangan menerbitkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. untuk menentukan jenis jenis jasa selain yang telah tercantum dalam atas. pemohon berpendapat menteri keuangan secara hukum bukan organ lembaga yang tepat menerima kewenangan dimaksud, dan melanggar asas asas pembentukan undang undang yang tepat (butir ppberpendapat frasa jenis jasa lain telah terlebih dahulu ada diatur oleh klasifikasi lapangan bidang usaha dalam undang undang tertentu (butir ppm). sebagaimana disebutkan dalam catatan butir pada angka atas, pengertian menteri keuangan menentukan jenis jasa lain adalah mencantumkan nama jasa yang sudah ada dikenal, baik yang ada tercantum dalam nomenklatur klasifikasi lapangan bidang usaha atau dalam international standard industrial code tetapi belum tercantum dalam dalam yang mengatur perlakuan pengenaan pajak penghasilan pajak penghasilan). tujuannya agar atas penghasilan jasa tersebut diperlakukan kewajiban perpajakan sama seperti yang diperlakukan untuk jasa lain yang sudah ada tercantum, sehingga ada kepastian hukum dan keadilan bahwa terhadap semua jasa diperlakukan pengenaan pajak yang sama. penentuan"apa yang dimaksud atau kenapa disebut atau digolongkan sebagai jasa yang mengatur bukan menteri keuangan, tetapi oleh instansi atau lembaga yang berwenang terkait. pengertian jasa lain dalam pajak penghasilan adalah jasa yang sudah ada, tetapi belum tercantum dalam bunyi tersebut. demikian pula dalam klasifikasi lapangan bidang usaha, yang dimaksud dengan jasa lain adalah jasa yang belum tercakup dalam jasa yang telah diberi nomor klasifikasi lapangan usahanya. pemohon berpendapat pajak penghasilan melanggar asas asas pembentukan undang undang (butir ppm). menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, pada diatur hierarki materi muatan peraturan perundang undpinsi. peraturtan hukum peraturan perundang undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana urutan tersebut atas. selanjutnya pada menyebutundang undang, atau pemerintah atas perintah undang undang, dewan perwakilan rakyat daerah propselanjutnya pada menyebutengacu pada nomor tahuberdasarkan undang undang dasarrangka pelaksanaan undang undang keuangan negara, pada dan huruf keuangan negara nomor tahun disebutkan kekuasaan presiden selaku kepala pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara, selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. serta melaksanakan fungsi bendahara umum negara dikatakan kepada menteri keuangan. dengan demikian, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara (di bidang pendapatan dan pengeluaran negara) kepada menteri keuangan dikatakan memegang wewenang sebagai kuasa presiden selaku kepala negara termasuk bidang perpadengan mengacu diperkuat lagi posisi menteri keuangan sebagaimana diatur dalam undang undang keuangan negara nomor tahun maka ketentuan pajak penghasilan yang memberikan wewenang mengatur jenis jasa lain kepada menteri keuangan adalah dapat dibenarkan, dan peraturan menteri keuangan untuk menentukan jenis jasa lain sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. adalah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. ii. kewenangan menteri keuangan menerbitkan peraturan perundangan bidang perpajakan ditinjau dari teori hukum dalam perubahan ke undang undang dasar ada dilakukan perubahan dan tambahan pada sehingga menjadi:bagai negara hukum, maka semua kegiatan dan kebijakan pemerintah termasuk memungut pajak dan menggunakan uang negara harus mendapat persetujuan dari rakyat, melalui wakil wakil rakyat dpr yang turut membahas dan menyelesaikan proses pembuatan undang undangnya. demikian juga halnya pajak, menurut uud dituk pelaksanaannya maka dibuat undang undang perpajakan, undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan, serta undang undang nomor tahun tentang bea meterobjek pajak adalah sebagian besar peristiwa peristiwa perdata, dan lingkup bisnis perusahaan dunia usaha yang sangat peka terhadap perkembangan sosial ekonomi dan pengaruh teknologi yang terus berkembang dengan sangat cepat, maka peraturan perundangan sering tertinggal karena terlambat mengantisipasi untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada. penyebabnya, satu dan hal karena proses merubah undang undang memerlukan waktu cukup lama. oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, maka untuk hal hal yang belum diatur dalam yang ada, diamanatkan agar diatur dalam peraturan yang lebih rendah, sehingga lebih mudah menyesuaikan dan mengikuti dengan perkembangan yang ada. hal ini sejalan dengan bentuk dan pola pengaturan yang tercantum dalam undang undang dasar yang hanya mengatur yang pokok pokok saja, tidak rinci agar fleksibel, tidak kaku mengikuti perubahan karena perkembangan yang terjadi tengah tengah masyarakat. sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan indonesia semula mengacu pada tap mars nomor xximprs dengan urutan undang undang dasar ketetapan mpr, undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan: peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain lain, dan kemudian dikukuhkan dengan tap mpr nomor v mpr setelah beberapa kali diubah, dan untuk menyesuaikan dengan perubahan uud yang mengurangi fungsi dan kewenangan mpr, maka selanjutnya dengan undang undang nomor tahun urutannya menjadi, sedangkan tap mpr tidak lagi termasuk sebagai sumber hukum. terakhir tanpa ada perubahan tugas mpr (tidak melalui sidang mpr) kembali masuk tap mpr sebagai sumber hukum, yang tercantum dalam undang undang nomor tahun dengan urutan seperti tersebut padaurutan peraturan perundangan republik indonesia baik yang berlaku berdasarkan tap mars nomor xx mars dan yang selanjutnya setelah beberapa kali dilakukan perubahan sampai dengan yang diatur pada undang undang nomor tahun sekalipun tidak dinyatakan secara eksplisit mengacu pada teori hukum berjenjang student theories) dari hans kersen atau die stufenordnung der rechtsnormen dari hans nawiasky, jika dibandingkan dengan kelompok norma hukum yang dikemukakan oleh hans nawiasky kenyataannya hampir sama dengan yang diatur dalam tata urutan perundangan republik indonesia. pendapat hans nawiasky adalah pengembangan dari pendapat dari hans kersen, dengan prinsip dalam sistem hukum berjenjang adalah hukum yang lebih tinggi menjadi acuan bagi hukum yang lebih rendah, dan hukum yang lebih rendah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. kelompok norma yang dikemukakan oleh hans nawiasky adalah terdiri dari (i) staatsftundamentalnorm sebagai norma negara tertinggi, (ii) staatsgrundgezetze merupakan aturan aturan pokok negara, (iii) formerly gazette sebagai undang undang (formal), (iv) verordnungen sebagai pelaksanaan undang undang seperti peraturan pemerintah, atau (v) autonomesatzungen yaitu peraturan peraturan daerah. kalau kita bandingkan dengan tata urutan peraturan perundang indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun dimana tidak ada tap mpr, maka urutannya sama (untuk kelompok (ii) sampai (v)) dengan kelompok norma yang dikemukakan hans nawiasky, yaitu undang undang dasar stats grundgezetze, undang undang formellegezetze, peraturan pemerintah verordnungen, peraturan daerah autonomesatzungen. sedangkan grundnorm yang oleh hans kersen disebut sebagai norma tertinggi, oleh hans nawiasky menggunakan staatsfundamentalnorm sebagai norma tertinggi, karena grundnorm adalah sebagai norma umum. oleh prof. hamid attamimi menganalogikan bahwa grundnorm adalah pancasila sebagai falsafah negara sedangkan staatsfundamentalnorm adalaheambule) yang merupakan dasar pendirian negara yang tidak dapat diubah. karena jika diubah, maka negara indonesia berubah. mengingat undang undang perpajakan harus mencakup berbagai subjek dan objek pajak yang mempunyai banyak jenis kegiatan dan ciri khas yang harus diperhatikan, yang sangat rentan dengan perubahan baik karena kemajuan tingkat kehidupan sosial ekonomi maupun karena mengikuti kemajuan teknologi, maka penyusunan peraturan perundangan bidang perpajakan untuk hal hal tertentu lebih efektif apabila dilimpahkan pengaturannya pada peraturan perundangan yang lebih rendah. satu dan lain pertimbangan agar jangan terkendala karena proses penyelesaian undang undang yang cukup lama jangan sampai dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. sepanjang diamanatkan dalam undang undang yang lebih tinggi nomor tahun dan konsisten melaksanakan prinsip prinsip sistem hukum berjenjang, maka kebijakan tersebut lebih tepat dan tidak menyimpang dari tata urutan perundangan yang berlaku. resume pelimpahan wewenang kepada meter keuangan untuk mengatur penentuan jenis jasa lain dengan mengacu nomor tahun dan keuangan negara nomor tahun dapat dibenarkan dan tidak menyalahi tata urutan peraturan perundangan yang berlaku. rangkuman: timbulnya sengketa pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan yang oleh pemohon dianggap penyebabnya adalah karena ketentuan yang memberi kewenangan kepada menteri keuangan menerbitkan pmk nomor pmk. adalah keliru. penyebabnya adalah karena penafsiran dan penerapan yang salah terhadap ketentuan dan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana dikemukakan pada resume resume dan resume timbulnya kpk hasil pemeriksaan terhadap pemohon yang berdampak dikenakan denda sebagai tambahan atas pajak yang berhutang, adalah konsekuensi kekeliruan yang dilakukan oleh pemohon. sanksiganti kerugian negara atau untuk tujuan pembinaan wajib pajak. hal yang sama juga diperlakukan kepada wajib pajak lain yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku. oleh karena itu, pemberian sanksi perpajakan tidak dilakukan secara diskriminatif dengan tujuan untuk menghancurkan wajib pajak. atas perbedaan interpretasi penyebab sengketa yang tidak dapat disetujui oleh pemohon, seperti halnya sengketa pajak biasa, pemohon dapat mengajukan keberatan kantor pelayanan pajak, kalau belum puas melakukan banding pengadilan pajak dan selanjutnya dapat melakukan upaya hukum melakukan peninjauan kembali mahkamah agung. ketentuan yang memberikan kewenangan kepada menteri keuangan adalah dalam rangka mencegah agar tidak sampai terjadi ketidakpastian hukum karena perkembangan sosial ekonomi, dunia usaha dan teknologi yang terjadi lebih cepat dari pembenahan hukum untuk mengantisipasi dan penyesalannya. pelimpahan ini masih mengikuti rambu rambu dalam prinsip sistim hukum berjenjang, yang dianut tata urutan perundangan republik indonesia dengan mengacu pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan khususnya dan memperhatikan undang undang keuangan negara nomor tahun sebagaimana dikemukakan dalam resume dan resume sehubungan dengan rangkuman dan atas, maka yang diajukan permohonan uji materi oleh pemohon, tidak berdampak merugikan hak konstitusional pemohon, dan tidak memperlakukan diskriminasi dan ketidakpastian hukum, dan dengan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan agar semua wajib pajak pengusaha jasa mendapat perlakuan yang sama. denny indralaya undang undang pajak penghasilan yang menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain,ngaturan dengan peraturan menteri keuangan konstitusionalitasnya, yaitu benaritu bukan berarti tidak boleh ada aturan lebih lanjut. tidak dapat dikatakan bahwa kalau diatur dengan peraturan peraturan menteri keuangan pmk) menjadi keliru dan bertentangan dengan undang undang dasar ada empat argumentasi yang dapat menguatkan pendapat atas, yaitu teori delegasi aturan: sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang pada dasarnya serupa, walaupun tidak persis sama, dan sesuai dengan praktik kebiasaan bahkan mahkamah konstitusi sendiri: meskipun undang undang dasar mengatakan, pajak diatur dengan undang undang, namun ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri keuangan adalah sejalan dengan teori delegasi. menurut ahli, yang tidak boleh adalah jika muncul peraturan menteri keuangan otonom. ada istilah peraturan pemerintah otonom, peraturan presiden otonom, tetapi kalau ada delegasi, apalagi delegasi itu diberikan oleh undang undang dasar dalam artian bentuk undang undang yang memberikan maka masih boleh. yang tidak boleh adalah jika muncul peraturan menteri keuangan otonom, yaitu tanpa ada delegasi pengaturan, tiba tiba lahir peraturan menteri keuangan terkait jenis jasa lainnya, jika yang mendelegasikan peraturan menteri keuangan bukanlah undang undang, tetapi peraturan bawahnya, dan jika yang menerima delegasi kewenangan bukan menteri yang berwenang bidang pajak dan pungutan, dalam hal ini yang memberikan adalah pembuat undang undang presiden dan dpr). menurut ahli dalam masalah ini, baik yang memberi delegasi maupun yang menerima delegasi tidak ada masalah, sehingga pendelegasian dalam bentuk peraturan menteri keuangan telah sesuai dengan undang undang dasar dan tidak dapat diargumentasikan tidak konstitusional, sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanganberdasarkan kewenangannya. keberadaan peraturan menteri keuangan diperintahkan oleh undang undang pajak penghasilan dan dibentuk berdasarkan kewenangan menteri keuangan: mencermati lampiran undang undang tahun butir mengatakan, pendelegasian kewenangan mengatur harus menyi) surat kepala badan koordinasi penanaman modal nomor ip mdn tanggal agustus tentang izin prinsip penanaman modal dalam negeri: dan (iii) surat keputusan direktorat jenderal perhubungan laut nomor xxv al58 tanggal november tentang izin usaha perusahaan angkutan laut sipil) trans asia, (iv) sesuai peraturan perundang undangan bidang pelayaran, ketiga but tersebut telah menunjuk perusahaan pelayaran dalam negeri sebagai agennya untuk mewakili kepentingannya dalam melakukan kegiatan usaha indonesia dan telah memperoleh izin operasional surat izin usaha perusahaan angkutan laut sipil) dari instansi yang berwenang dibidang jasa pelayaran, yaitu direktorat jenderal perhubungan laut pada kementerian perhubungan melalui agen yang ditunjuknya tersebut. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pelayaran pelayaran"), kegiatan pokok yang dilakukan oleh pemohon dan ketiga but jelas merupakan kegiatan pelayaran khususnya pengangkutan perairan sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka angka pelayaran menyebutk" angka pelayaran menyebutkan" sedangkan yang dimaksud dengan kapal menurut pelayaran adalah sebagaimana diuraikan dalam angka yang menyebutkanri bangunan terapung yang tidak berpindah pindahdua hal: ruang lingkup materi muatan yang diatur: dan jenis peraturan perundang undangan. kedua duanya terpenuhi dengan yang masuk dalam ruang lingkup, .jenis jasa lain., .diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, ahli mengambil contoh undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yang bunyinya, dalam rangka pelaksananya kekuasaan atas pengelolaan fiscal, menteri keuangan mempunyai tugas: a.dst:. melaksanakan pemungutan pendapatan negara. jadi apabila menteri keuangan mempunyai kewenangan melaksanakan pungutan maka menteri keuangan juga mempunyai kewenangan untuk menentukan. ini merupakan salah satu contoh bahwa kewenangan yang disyaratkan oleh undang undang nomor tahun untuk melakukan delegasi adalah sangat jelas dan banyak diatur dalam peraturan perundang undangan, penjelasan undang undang nomor tahun menyatakan, yang undang undang tahun dengan jelas mencontohkan bahwauangan negara, pajak, sangat jelas termasuk dalam konteks itu. bahkan penjelasan undang undang tahun dengan jelas juga mengatur bahwa yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggara urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang undangan . dengan demikian menurut dan penjelasan undang undang tahun pendelegasian undang undang dalam peraturan menteri keuangan adalah telah tepat, pertimbangan putusan puu vii pada paragraf menyatakan, proses pembentukan peraturan bawah undang undang lebih cepat dibandingkan proses pembentukkan undang undang. jadi menurut mahkamah konstitusi kalau harus menunggu undang undang justru kebutuhan untuk mendapatkan alasan hukum sulit. bahkan dalam persidangan sebelumnya salah satu ahli berpendapat, kalau tidak diatur undang undang minimal diatur dalam peraturan pemerintah. artinya ahli tersebut mengijinkan ada delegasi luar undang undang untuk pengaturan pajak. pengalaman ahln ham bahwa untuk membuat satu peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak pnb) memerlukan waktu dua sampai tiga tahun. menurut ahli, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi bahwa pendelegasian wewenang merupakan hal yang lazim dan dibolehkan dalam penyelenggaraan negara, sehingga tidak bertentangan dengan hukum. pendapat mahkamah dalam putusannya sangat jelas menyatakan, pendelegasian dari undang undang itu aturan yang lebih bawah adalah hal yang konstitusional, tidak bertentangan dengan hukum. pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii paragraf yang menyatakan, . berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi tersebut, menurut ahli sudah sangat jelas bahwa delegasi tidak bertentangan dengan undang undang dasar selanjutnya masih dalam putusan (paragraf menyatakan, pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, dan keputusan direktur jenderal pajak mahkamah yang diuji konstitusionalnya tidak bertentangan dengan undang undang dasar kemudian dalam paragraf menyatakan,jadi ada diskresi, pemerintah memperoleh kewenangan untuk memilih kebijakan yang berkaitan dengan tarif melalui delegasi, bukan delegasi bangko karena ada batasannya. meskipun jenisnya diatur lebih lanjut, tetapi tarif maksimalnya tetap tidak bisa melebihi ketentuan undang undang pajak penghasilan. berdasarkan pendapat mahkamah atas maka delegasi ini tidak melanggar ketentuan undang undang dasar dalam praktik bahwa pendelegasian peraturan rendah adalah merupakan hal yang biasa dan juga dilakukan mahkamah konstitusi., namun dalam praktiknya tidak semata mata diatur dalam undang undang mahkamah konstitusi tetapi diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi, menurut ahli justru dengan diatur dalam peraturan menteri keuangan, aturan undang undang menjadi lebih pasti, lebih rinci, dan lebih jelas. ada sekitar an lebih peraturan menteri keuangan yang mengatur jenis jasa lain. apabila ketentuan mengenai jenis jasa lain tersebut dimasukkan dalam undang undang maka akan menjadi materi yang tidak pas dan terlalu detail, untuk ukuran undang undang open clause seperti jenis jasa lain memang diperlukan untuk mengantisipasi dinamika bisnis yang sangat cepat, tetapi bukan berarti menimbulkan ketidakpastian namun sebaliknya justru dapat memenuhi kepastian hukum undang undang samping pasti, harus mampu mengantisipasi perkembangan bisnis yang bergerak cepat. dalam hal ini negara harus punya instrumen untuk mendapatkan pajak tanpa harus selalu mengubah undang undang. kalau pajak harus diatur dengan undang undang atau peraturan pemerintah maka akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dalam konteks penerimaan negara untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, justru bertentangan dengan spirit konstitusi: membaca putusan putusan mahkamah konstitusi bahwa batasan diskriminasi adalah terkait dengan soal soal suku, ras, dan agama sara). jika terkait legal policy, maka pilihan pilihan itu bukan diskriminasi sepanjang diberlakukan sebagai aturan yang berlaku sama untuk semua untuk kond, maka aturan jenis jasa lain dalam peraturan menteri keuangan tidak dapat diargumentasikan sebagai perlakuan diskriminatif karena berlaku sama bagi semua, menimbang dpr menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan september yang diterima kepaniteraan tanggal november yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: ketentuan pajak penghasilan yang dimohonkan pengujian terhadap uud pengujian materiil pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas pajak penghasilan. secara keseluruhan bermohon beranggapan ketentuan pajak penghasilan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara berurut bunyi dan uud nremohon telah dirugikan oleh berlakunya pajak penghasiljak penghasilan, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikapajak penghasilan. terhadap permohonan pengujian pajak penghasilan, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa pemberlakuan undang undang guo telah dijamin oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu dalamcc. bahwa menurut pemohon sepanjang frasa jenis jasa lainbahwa pengenaan ketentuan mengenai pengaturan jasa lain sebagaimana diatur dalam merujuk pada ketentuan dalam huruf angka yang pada hakikatnya merupakan objek pajak berupa imbalan yang wajib dipungut berdasarkan undang undang guo, yaitu tepatnya hurufbahwa pengaturan mengenai frasa jenis jasa lain tidak muncul dengan secara serta merta dalam undang undang guo, namun telah diatur sebelumnya dalam huruf angkbahwa merujuk undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan khususnya dalam lampiran nomor diahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran tersebut, pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut yang bersifat teknis administratif dapat didelegasikan kepada peraturan menteri. bahwi. bahwa peraturan menteri dalam undang undang nomor tahun tidak diatur dalam ketentuan namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam undang undang nomor tahun yang menegasmeskipun ketentuan atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang undangan berupa peraturan menteri , namun frasa peraturan yang ditetapkan oleh. menteri. , mencerminkan keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan. dengan demikian, peraturan menteri setelah berlakunya undang undang nomor tahun tetap diakui keberadaannya, bahwa selanjutny: i. bahwa mengenai kekuatan mengikat dari peraturan menteri diatur dalam undang undang nomor tahun menegasari ketentuan diatas, terdapat dua syarat agar peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang undangan, yaitu: diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi: atau dibentuk berdasarkan kewenangan. bahwa dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang undangan yang dibentuk atas dasar: atribusi pembentukan peraturan perundang undangan, dan delegasi pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa menurut hamid attamimmi peranan keputusan presiden republik indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara:i, disertasi, fakultas pasca sarjana ui, jakarta, him. menegaskan atribusi kewenangan perundang undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi grondwet atau oleh pembentuk undang undang (wetgever)bahwa delegasi dalam bidang perundang undangan ialah pemindahan penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (elegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggung jawab elegans terbatas sekali hamid attamimmi: hlm. bahwa peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang undangan atas dasar delegasi (relegated legislation). dengan demikian, secara umum peraturan perundang undangan delegasi adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. bahwa berdasarkan uraian atas pendelegasian wewenang dari undang undang kepada peraturan menteri adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan. bahwa selanjutnya ketentuan dalam secara keseluruhan berbunyibahwa ketentuan atas merupakan pendelegasian kewenangan dari ketentuan huruf angka yaituahwa selanjutnya mengenai materi pendelegasian wewenang dalam undang undang nomor tahun. apabila diatur secara jelas dalam undang undang dikhawatirkan kemudian hari terdapat jasa lain yang perlu diatur sehingga harus mengubah undang undang tersebut dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses perubahan undang undang. bahwa dengan mengatur jenis jasa lain peraturan menteri, apabila dalam perkembangannya terdapat jenis jasa lainnya dimungkinkan untuk mengubah peraturan menteri tersebut dengan tetap harus memperhatikan asas bahwa peraturan perundang undangan bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan atasnya. bahwa pengaturan pendelegasian kewenangan peraturan menteri keuangan yaituguo, menurut pandangan dpr sudah sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yakni merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan undang undang guo, sekaligus juga untuk memperjelas jenis kegiatan pekerjaan yang menjadi objek dari jenis jasa lain . menimbang bahwa pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima kepaniteraan tanggal november dan presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima kepaniteraan tanggal november yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan keterangelanpril dari perkumpulan pancur kasih, koperasi credit union sumber kasih, koperasi kredit canada bantuan, dan koperasi kredit gejala komisi, yang berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal januari memberi kuasa kepada sulistiono, s.h., iki dulang, s.h., m.h., agatha anda, s.h., abdul haris, s.h., widianto simanjuntak, s.h., andi muttagien, s.h., dan dinasti, s.h.i pada tanggal aprilnomor tap.mk tentang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor puu x1 bertanggal april bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal mei pukul wib dan tanggal mei pukul wib telah menerima surat dari pemohon, bertanggal mei yang pada pokoknya mengajukan permohonan penarikan kembali perkaranomor puu xarief hidpekerjaan wiraswasta alamat jalan kampung daerah setajam dabosingkep, kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau nama idrus pekerjaan wiraswasta alamat jalan sultan mahmud muzafarsyah baik, kecamatan lingga, kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau, berkantor jalan jenderal sudirman nomor hotel sahid, pekanbarumbaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat,, sebagai para pihak terkait: mendengar dan membaca keterangan ahli para pemohon dan para pihak terkait, memeriksa bukti bukti para pemohon dan para pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis para pemohon dan paradisebutkan, (bukti dan bukti bahwa berdasarkan ketentudan muara sabak yang dipisahkan dari tingkat batang hari, dimaksud dalam undang undang nomor tahun (bukti dan buktiwilayah tanjung jabung timur sebagaimana dimaksud pada huruf undang undang nomor tahun adalah tidak berdasarkan hukum karena sejak semula (sewaktu masih berada dalam wilayah kabupaten tanjung jabung), tidak pernah ada berbatasan dengan laut cina selatankabupaten tanjung jabung timur. hal tersebut terbukti darundang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah tingkat sumatera barat, jambi, dan ria(bukti dan bukti bahwa oleh karenanya telah terbukti menurut hukumkami, dan kabupaten tanjung jabung timuran dengan provinsi riau. bahwa sesua yang lengkapnya adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatas provinsi riau . laut cina selatan. (bukti dan bukti bahwa induk kabupaten tanjung jabung timur adalah pecahan dari kabupaten jantung jabung, tidak ada menyebutkan bahwa sebelah utara berbatas dengan laut cina selatan. akan tetapi tiba tiba muncul dalam, undang undang nomor tahun dan undang undang(bukti dengan, undang undangan undang undangindonesiapresiden indonesia dan wakil presiden indonesia pada tahun pemerintahan kabupaten linggalahadalah terbukti mana yang diamanatkan dalam uud sebagai berikut: tidak terciptanya kepastiansebagai bagian dari masyarakat kabupaten lingga provinsi kepri dalam memperjuangkan hak hak secara kolektif sesuaimasyarakat kabupaten lingga provinsi kepri sesuai ketentuan uud disebutkan,elah terbukti menurut hukum bertentangan dengan dan uud bahwa denganhak hak konstitusional para pemohon, masyarakat kabupaten lingga dan atau masyarakat provinsi kepri, telah dirugikan dan atau sangat berpotensi besar untuk menimbulkan kerugianbertentangan dengan uude1:: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau,bentukan daerah tingkat sarolangun bangkalukti fotokopi. bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomorbukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau. selain itu, para pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis ahli, dr. harto buwono, hum, yang diterima oleh kepaniteraan pada tanggal juli yangra, merupakan sebuah pulau yang berada pada gugusan kepulauan lepas pantai sumat'fundang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan diperbaharui dengan undang undangoleh karena objek permohonan para pemohon adalahdiajukan oleh para pemohonindonesiapada pokoknya sebagai berikut: pokok pokok permohonan bahwa para pemohon mendalilkan mengalami kerugian sejak diterbit, dandapatan pemohon beserta masyarakat pulau berhala yang selama ini menjadi pendapatan asli daerah atau pad kabupaten lingga provinsi kepri akan beralih menjadi pendapatan asli daerah kabupaten tanjung timur provinsi jambi. bahwa dengan berlakunya kedua ketentuan dalampemerintahduaoleh banyakyang berbunyi sebagai berikut: kabupaten tanjung jabung timur mempunyai batas wilayah: sebelah utara dengan laut cina selatannomor tahun pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dengan berlakunya huruf undang undang guo, maka menyebabkan pulau berhala masuk dalam wilayah tanjung jabung timur, bahkan bukan itu saja, seluruh wilayah kabupaten lingga, kabupaten tanjung balai, karimun, kota batam, kota tanjung pinang, kabupaten bintan, kabupaten anambas, dan kabupaten natuna seluruhnya akan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten tanjung jabung timur, karena seluruh(vide: permohonan guo hal. bahwa para pemohon berpendapat dengan berlakunya huruf undang undang nomor tahunpendapatan asli daerah kabupaten lingga dan atau provinsi kepulauan riau akan beralih menjadi pad tanjung jabung timur, sebagai akibat berlakunya penjelasan undang undang nomor tahunwilayah pemkab lingga yang akan beralih pada pemkabuud yang berbunyi sebagai berikut:negara kesatuan negararhadap permohonan pengujian huruf undang undang nomor tahun dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: ketentuan uudahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan provmaka dipandang, embentukan kabupaten kabupaten sebagaimana disebutkan atas berdasarkan ketentuan uud ditetapkan dengan undang undang. oleh karena itu pembentuk, dan kabupaten tanjung jabung timur, telah sejalan dengan ketentuan uud dalam perkara ini batasan wilayah tanjung jabung timur diatur dalam dan yang meliputi:engan batas wilayah sebagai berikut:d dan kabupaten tanjung jabung timur, yang mengatur mengenai batas batas wilayah kabupaten tanjung jabung timur sebagaimana diuraikan diatas telah sejalan dengan uud yang mengatur negara kesatuan negara republik indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciriyang bertempat tinggal jalan kampung daerah rt. rw setajam, dabosingkep, kabupaten lingga, dan pemohon adalah perorangan, yangnusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak haknya ditetapkan dengan undang undang bahwa untuk kepastian hukum dalam hal, undang undang guo telah mengamanatkan kepada menteri dalam negeri untuk menetapkannya. oleh karenanya telah sejalan dengan ketentuan uud yang menjamin adanya kepastian hukum kepada setiap warga negara. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dpr berpendapat tidak terdapat pertentangan antarajabung timur dengan ketentuidak bertentangan dengan ketentuan dan uuditusi (selanjutnya disebut bukti ptbukti pt 4j,:ilkada (maka para pemohon merupakani 5j. dalilnamun, hal yang jelasmenetap wilayah kabupaten lingg.,emohonl.demohon tidak menjelaskan terkait rencana bangunan yang akan didirikan ituef bukti pt .a, bukti pt .b, bukti pt .c, bukti pt .d, bukti pt .fjyaitu: dan undang undang dasar dan pada undang undang. c).vide bukti pt 1j. oleh karenadalam uud dan maka semakin tidak jelas dan kabur (obscura) permohonan para pemohon guo.(halaman dan poin iii. kerugian konstitusional para pemohon (pihak terkait pun telah membantah dalil dalil para pemohon guo dengan jawaban pada poin ill. tak terbukti kerugian konstitusional para pemohon pada jawaban pihak terkait tersebut atas.huruf bahwa para pemohon mendalilkan secara keliru dan tidak beralasan hukum bahwa dalam huruf disebutkan bahwa:pendapat para pemohon yang demikian itu tentu saja tidak benar dan berdasar, karena pendapat tersebut tidak akan lahir bila para pemohon membaca secara totalitas undang undang nomor tahun beserta peta lampiran dan segenap undang undang yang menjadi rujukan atau konsideran dalam (vide bukti pt 1j. bahwa penjelast menegaskan pulau berhala sebagai bagian wilayah administrasi provinsi jambi, karenundang undang nomor tahunamanat (vide bukti pt 1j. bahwalanjutnya disebut bukti pt 9j juncto undang undang darurat nomor tahun tentang pembentukan daerah dearah tingkat sumatera barat, jambi dan riau junctoselanjutnya disebut bukti pt 10j. 8j. keberadaan peta lampiran ini sebagaimana diamanatkan (vide bukti pt serta diperkuat dengan peta peta yang dikeluarkan oleh dishidros dan bakosurtanal (bukti pt bukti pt .a, bukti pt .b, bukti pt .c, bukti pt .d, bukti pt .e, bukti pt .f, bukti pt .g, bukti pt .h, bukti pt .i, bukti pt .j, bukti pt .k, bukti pt .l, bukti pt dan bukti pt .nj. bahwa status pulau berhala sebagai bagian dari provinsi jambi dan atau kabupaten tanjung jalur timur juga telah dipertegas dengan peta lampiran sebagaimana diamanatkan (vide bukti pt 1. 12j, mana muara sabak adalah kabupaten tanjung jabung timur yang hanya berjarak dua jam naik speed boat pulau berhala dibandingkan dengan jarak tempuh sekitar jam naik speed boat dari pulau single menujumahkamah konstitusiundang undang nomor tahu,rujukihak terkait mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memutus: menerima keterangan pihak terkait untuk seluruhnya,epublik indonesia. atau bilamana mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya. i2.6j menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, par buktidata pemilu anggota dprd kabupaten kota) tahun bukti pt fotokopi data pemilu anggota dprd provinsi) tahun bukti pt fotokopi data pemilu anggota dpr dpd) tahun bukti pt fotokopi data pilpres wapres tahun bukti pt fotokopi data pilkada gubernur wakil gubernur provinsi jambi tahun bukti pteabukti fotokopi peta sumatera pantai timur singapura hingga selat bangka skala s): bukti pt peta indonesia pulau pulau lingga bagian selatan) skala t): bukti pt: bukti pts hidro oseanografi tni al (dishidros), bukti pt,koealatoengkal sumatra, res jambi row onder) blad xxlvinsi sumatera tengah. selain itu, para pihak terkaitdr. dian puji simatupang, s.h., mh., untuk mewujudkan keinginan umum dalam masyarakat yang bersangkutan, yaitu bagaimana sebaik baiknya kepentingan umum dapat diurus dan dikelola, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik dapat mencapai harmoni antara hak, tugas, kewajiban, kewenangan, kemampuan, dan kekuatan,, kewenangan,, kewenangan, dan kewajiban,alam suatu undang undang penetapan, yang selain melahirkan hak, kewenangan, dan kewajibannya sebagai daerah otonom, undang undang penetapan kabupaten kota yang baru hakikatnya juga mengakui sesuatu hak yang sudah ada yang telah ditetapkan dalam undang undang tentang pembentukan provinsi: undang undang penetapan kabupaten kota hakikatnya merupakan undang undang yang bersifat deklarator, yang artinya pembentukannya sudah ditetapkan atau menguatkan ketentuan yang ada dalam undang undang penetapan provinsi sebagai undang undang yang bersifat konstitutif. dengan demikian, ketika pemerintah dan dewan perwakilan rakyat menyetujui suatu undang undang tentang penetapan kabupaten kota, ruang lingkup, karakter,, dalam undang undang penetapan kabupaten kota yang baru, konsiderans, suatu ketetapan atas wilayah daerah yang ditetapkan dalam undang undang provinsi, sudah semestinya memperhatikan kepastian hukumnya atas prosedur dan syarat, sifat kemanfaatan umum, danctive recht) misalnya terjadi perbedaan persepsi atau pendapat,, kewenangan, dan kewajiban bagi ruang lingkup wilayah kabupaten kotanya:provinsi tersebut. menurut kraneburg penting, jika alat negara membuat ketetapan, tetapi mendasarkan pada alasan pembentukannya lain dari dasar pembuatannya, ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang dibentuk dengan alasan yang salah (aise corak)salah (value oorzaak) yang menjadi dasar suatu penetapan undang undang kabupaten kota tersebut: dalam pengujian undang undang penetapan daerah otonom, menurut sehingga sebagaimana dikutip utrecht, tidak hanya menentukan bertentangan tidaknya dengan hukum (ordeal over rechtmatigheid) penetapan tersebut, khususnya berkaitan dengan kekurangan yuridis dalam bentuk salah kira salah kira mengenai hukum (dealing het objective recht) dan alasan salah value oorzaak). akan tetapi, memperhatikan tujuan hukum itu sendiri, yaitu,, kabupaten kota. dengan demikian,: dalam hukum administrasi negara, penyataan kehendak (wilsverklaring) tidak boleh mengandung kekurangan yuridis (geen juridische gebrakan wilsvorming),daerah otonom lainnya, pernyataan kehendak dalam penetapan tersebut perlu diuji tidak hanya bertentangan dengan hukum atau peraturan dasarnya, tetapi juga bijaksana tidaknya pernyataan kehendak tersebut demi dan untuk kepentingan umum yang dilindungi. dr. maruarar siahaan, s.h. undang undang yang sesungguhnya merupakan keputusan yang berkenaan dengan kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan, lebih ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan, arah mana penyelenggaraan dan kegiatan negara diarahkan dan harus ditujukan. memang dalam banyak hal undang undang demikian merupakan penjabaran lebih lanjut norma konstitusi, yang memberi hak konstitusional tertentu pada warga negara yang dapat ditegakkan oleh mahkamah konstitusi (justiciable), tetapi tidak jarang juga norma demikian tidak berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, yang sifatnya dapat dituntut dan ditegakkan melalui pengadilan atau mahkamah konstitusi. ada pula keputusan dalam bentuk undang undang yang merupakan beschikking, yang bukan membentuk norma yang bersifat abstrak dan umum, melainkan lebih bersifat individual dan kongkrit, karena secara kongkrit menentukan ukuran tertentu dalam penyelenggaraan admini, merupakan jenis undang undang demikian. keputusan dalam bentuk undang undang seperti ini, memberi kewenangan dan kekuasaan kepada badan hukum publik pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. hak konstitusional warga negara ketika terjadi pemindahan wilayah dari daerah hukum pemerintahan dari yang lama yang baru, hemat saya tidak di. oleh karenanya, berbeda dengan perkara uji materi undang undang lainnya, para pemohon dalam perkara guo yang masing masing merupakan perseorangan dan mantan anggota dprd kabupaten lingga, tampaknya dengan keseluruhan argumen yang diajukan, menurut pendapat ahli, tidak dapat menunjukkan hak konstitusional secara sah yang dilanggar oleh lahirnya kedua undang undang pembentukan kabupaten sarolangun, tebo, muaro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur dan pembentukan provinsi kepulauan riau. secara dini mahkamah konstitusi hendaknya dapat menerapkan konsep legal standing secara ketat, dan menguji apakah benar para pemohon mempunyai alasan hukum yang cukup dari segi kerugian hak konstitusional yang dapat juga dilihat sebagai pelanggaran kepentingan hukum para pemohon yang timbul dari lahirnya undang undang pembentukan provinsi dan kabupaten baru dalam perkara guo. adrressat norma undang undang yang dipermasalahkan bukan para pemohon sebagai perorangan, melainkan penyelenggara negara yang menyangkut dibentuknya kabupaten baru yang mempengaruhi kabupaten lama. putusan mahkamah konstitusi dengan argumen yang kurang lebih sama tentang dasar hak konstitusional yang dirugikan oleh undang undang pembentukan kabupaten baru telah dikesampingkan, karena alasan yang ditemukan bukan merupakan kerugian konstitusional yang dimaksud dalam sebagaimana terlihat dalam putusan tanggal oktober nomor puu ii1 mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pemekaran yang berakibat jarak tempuh ibukota kabupaten semakin jauh, sekalipun secara factual memang terjadi, hal itu merupakan konsekuensi logis dari adanya pemekaran wilayah. konsekuensi demikian tidak menimbulkan kerugian konstitusional, dan juga bukan merupakan pelanggaran terhadap uud seandainya juga dapat dibuktikan bahwa para pemohon telah menyumbang pajak dan retribusi daerah yang disetor sebagai pendapatan asli daerah pad) kabupaten lingga dan atau provinsi kepulauan riau menjadi pad kabupaten tanjung jabung timur, tidak jelas hak konstitusional mana dari para pemohon yang dirugikan dengan pembentukan kabupaten tanjung jabung timur. demikian juga terhadap pengurusan sertifikat hak atas tanah, pengurusan izin usaha, izin mendirikan bangunan imb) dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, tidak dapat dijelaskan hak konstitusional mana yang dijadikan dasar argument permohonan para pemohon. dan uud tidak relevan dengan fakta yang diajukan. konstitusionalitas undang undang nomor tahun undang undang guo berbunyi, sebelah barat dengan kecamatan setara kabupaten tanjung jabung barat dan kecamatan rakernas, kabupaten muaro jambi. argumen yang menyatakan bahwa dengan penyebutan sebelah utara berbatasan dengan laut cina selatan, yang menyebabkan pulau berhala masuk dalam wilayah tanjung jabung timur, jika benar batas sebelah utara adalah kabupaten anambas dan kabupaten natuna sebagaimana dimaksud oleh seluruhnya akan masuk, bukan merupakan argumen konstitusi. argumen tersebut membuktikan bahwa demi kepastian hukum yang diperintahkan oleh uud pembentukan daerah otonom baru sebagai pemekaran provinsi atau kabupaten kota, undang undang pembentukan kabupaten kota tidak boleh dibaca secara sepotong potong, melainkan secara keseluruhan. dalam setiap undang undang pembentukan pemerintahan daerah yang baru sebagai pemekaran, selalu termuat perintah untuk menetapkan secara pasti peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang undang, dan penentuan batas batas lapangan secara pasti harus ditetapkan oleh menteri dalam negeri dan undang undang nomor tahun |). cast dalam penentuan batas batas wilayah dilapangan, perintah yang sama dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga, yang harus dirangkai secara keseluruhan dengan undang undang nomor tahun petit para pemohon yang meminta mahkamah konstitusi menyatakan undang undang tahun bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang justru menjadi undang undang pembentukan kabupaten tanjung jabung timur, akan menimbulkan ketidak pastikan hukum dan bahkan kekacauan yang mempunyai implikasi yang sangat luas secara nasional baik dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kependudukan. batu uji yang diajukan yaitu dan uud tidak masuk akal, karena undang undang pemekaran tersebut merupakan penjabaran norma konstitusi dimaksud. demikian juga batu uji yang mengatur hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif,, dan bukan dengan masyarakat kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau dan masyarakat indonesia lainnya. menurut pendapat ahli, telah merupakan fakta yang tidak diperdebatkan lagi bahwa pembentukan provinsi kepulauan riau yang terjadi dengan lahirnya undang undang nomor tahun telah memperoleh wilayah atau agaretapkan bahwa pulau berhala masuk dalam wilayah kabupaten tanjung jabung timur, dinyatakan bertentangan dan uud oleh karenanya dimohonkaatas berlakunya objek permohonan uji materpermohonan uji materildaerah sebagaimana telah ditentukan dengan tegas dalam undang undang guo. dalam konsiderans undang undang pembentukan kabupaten lingga, secara tegas disebut mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau , konsiderans mana dapat dilihat sebagai salah satu rujukan dalam melihat bagian wilayah yang dimekarkan dalam kabupaten kota provinsi kepulauan riau yang dapat bersinggungan dengan daerah provinsi jambi. tentang pembentukan kabupaten lingga provinsi riau menentukan wilayah kabupaten lingga provinsi kepulauan riau secara limitation dalam dengan penentuan batas batas sebagai berikut: cc., wilayah kabupaten lingga tersebut diuraikan sebagaicc. kecamatan lingga: kecamatan single, dan kecamatan single barat, ditegaskan lagi bahwa dengan terbentuknya kabupaten lingga, wilayah kabupaten kepulauan riau dikurangi dengan wilayah kabupaten lingga dan batas wilayah kabupaten lingga masih harus digambarkan dalam peta administrasi wilayah, serta penentuan batas wilayah secara pasti lapangan ditetapkan oleh menteri dalam negeri. dan terlepas dari konstitusionalitas penjelasan tahun yang berbunyinamun ketentuan tersebut merupakan pedoman batas dan rumusan pengertian atas frasa selat berhala sebagai batas wilayah kabupaten lingga yang pasti sebelah selatan, yang disebut dalam tahun yang ditegaskan sedemikian rupa, secara jelas dalam dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bertanggal september yang menetapkan bahwa pulau berhala termasuk wilayah administrasi kabupaten tanjung jabung provinsi jambi. perintah undang undang pembentukan kabupaten lingga sendiri yang memerintahkan menteri dalam negeri untuk menentukan batas batas wilayah dilapangan secara pasti, harus menjadi acuan yang pasti tentang batas batas wilayah tersebut. oleh karenanya, putusan yang menyatakan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bertentangan dengan huruf dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingg, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus dikesampingkan dan merupakan putusan yang non eksekutabel, karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum tentang penentuan batas batas wilayah yang pasti provinsi jambi dan provinsi kepulauan riau berdasarkan norma konstitusi dalam uud secara khusus batu uji konstitusi kepastian hukum memerlukan pembicaraan tersendiri dalam perkara ini, karena kesalah pahaman yang boleh timbul dalam interpretasi, bahwa kepastian tersebut hanya dalam konteks para pemohon dan bukan dalam kaitan dengan yang lainnya. yang memuat karakter nkri sebagai sebuah negara kepulauan (archipelago) yang berciri nusantara,dilapangan, dengan koordinat tertentu yang dapat dipahami bersama. seluruh undang undang pemekaran memuat perintah yang tegas tentang hal demikian kepada menteri dalam negeri, sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan riau. kepastian hukum itulah yang harus diciptakan dengan penentuan batas lapangan secara faktual, yang ditugaskan kepada menteri dalam negeri, dan tidak boleh hanya mendasarkan diri pada batas batas umum yang disebut timur, selatan, barat dan utara satu daerah pemekaran. meskipun diakui fungsi penjelasan sebagaimana disebut dalam sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang undangan, yang merupakan uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kataristilah, maka yang sifatnya abstrak dan umum, melainkan lebih bersifat beschikking, menurut pendapat saya justru diperlukan dalam undang undang pemekaran provinsi kabupaten kota. tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum yang sebesar besarnya dapat dicapai dengan penjelasan sebagaimana terdapat dalam penjelasan undang undang tahun karena terjadinya persinggungan wilayah administratif provinsi kepulauan riau dengan wilayah administratif provinsi jambi berdasar undang undang nomor tahun memerlukan penegasan dalam undang undang pembentukan provinsi baru kepulauan riau. hal demikian, parallel dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun terutama diperlukan untuk terciptanya kepastian hukum, karena kepastian hukum dapat dikaitkan dengan beragam keadaan. dalil para pemohon yang ingin menerapkan asas delegasi norma berdasar prinsip lex posteriori derogat legi priori, menjadi sangat problematik dalam kasus ini, karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan bahwa undang undang pembentukan provinsi kabupaten kota yang baru, meskipun merupakan produk dpr dengan persetujuan presiden, hanyalah merupakan undang undang secara formal. materi muatannya lebih kepada satu keputusan yang merupakan dengan undang undang tersebut. undang undang tersebut tidak membentuk norma sebagai ukuran perilaku yang bersifat abstrak dan umum, dengan addressatnya seluruh warga negara. undang undang tersebut lebih bersifat keputusan yang bukan menghasilkan regering atau peraturan melainkan menghasilkan beschikking, atau penetapan yang merupakan penunjukan wilayah hukum suatu daerah baru. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam mengukur undang undang pembentukan pemerintahan daerah yang baru, karena sifatnya yang tidak merumuskan norma yang bersifat abstrak dan umum, sebagai rumusan nilai nilai atau ukuran perilaku dalam masyarakat, melainkan lebih merupakan penetapan wilayah hukum bagi provinsi kabupaten dan atau kota yang baru. demi efektivitas prinsip kepastian hukum dalam konstitusi, khusus dalam penetapan wilayah hukum, justru harus dielakkan, karena akan menimbulkan ketidak pastikan hukum yang lebih besar lagitertulis para pihak terkaityang, merugikan hak konstitusional para pemohon yang ditentukan dalam dan uud yang menyatakan:itumahkamahi3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut mahkamah perlu mengutip putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal oktober yang pada halaman antara lain mempertimbangkan, . yaitu antara lain : i3. menimbang bahwa , i3. menimbang bahwa dalam: i3., i3.dan putusan nomor puu x tanggal mei sebagaimana dikutip atas,kil mochtarkami, achmad nowiki selaku ketua merangkap anggota, anwar usman, muhammad alim, akil mochtarara pihak terkaitnwar usman muhammad alim ttd. ttd. akil mochtar maria farida indrawi ttd. ttd. hamdan zelda ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. achmad edi subiantondang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten lingga, provinsi kepulauan riau. bahwa undang undang nomor tahun disebutkan, bahwa, kabupaten lingga mempunyai batas wilayah,(bukti bahwa berdasarkan ketentuan pada undang undang nomor tahun disebutkan, bahw, kecamatan single (terdapat desa pulau berhala), dan kecamatan single,: kecamatan bendahara, kecamatan ranaut rasa, kecamatan nipah panjang, dan kecamatan sadu . bahw: kabupaten tanjung jabung timur mempunyai batas wilayah, sebelah utara berbatas laut cina selatan, sebelah timur berbatasan laut cina selatan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan sumpah, kecamatan maro seo kabupaten muaro jambi dan provinsi sumatera selatan: dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan setara kabupaten tanjung jabung barat, dan kecamatan rakernas kabupaten muaro jambi . pelanggaran hak hak konstitusional.: pekerjaan advokat: alamat jalan kemang utara vii nomor jakarta selatan: disebut sebagai pemohon nama agus wahid: pekerjaan swasta: alamat kav. sawah indah rt. bekasi utara, dalam hal ini mewakili lsm hajar indonesia, disebut sebagai pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juni memberi kuasa kepada muh. burhanuddin, s.h., rakhmat jaya, s.h., m.h., much. laser arafat, s.h., donny setiawan, s.h., dirga rahman, s.h., hamka, s.h., dan lulu gani, s.h., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor farhat abbas rekan, yang beralamatemerintah:rdaftaruud yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. dalam negara yang beragama (bukan negaratindakan pem, apakah indonesia menganut paham seks bebas? bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghapus atau menyatakanuud bahwa asas dari pengaturan undang undang pornografi adalah uud yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa , sehingga membawa konsekuensi logis dalam pengaturan undang undang pornografi dengan ketentuan bahwa: bahwa dengan menghapus atau menyatakan penjelasan dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pornografi adalah inkonstitusional, akan membuat adanya sanksi bagi para pelaku adegan video porno, sehingga mereka tidak lagi berlindung dibalik kelemahan produk undang undang dengan mengatakan diri mereka hanya korban , padahal tindakan mereka melakukan adegan terlarang yang didokumentasikan telah menabrak nilai nilai yang hidup dan tumbuh berkembang indonesia dan akan mengurangi dampak korban pemerkosaan atau pelecehan seksual yang semakin hari semakin bertambah banyak dan meluas: bahwa menyadari dampak dari pembuatan video mesum persenggamaan yang dilakukan oleh para pelaku yang diduga mirip artis tersebut tanpa ikatan perkawinan lalu didokumentasikan dan tersebar luas dimasyarakat luas, apapun alasannya harus pelakunya dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pornografi, sehinggayakni "larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatpetit,bertentangan dengan uudundang undang nomor tahun tentang pornografi, bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor tbl vi pmj dit. bareskrim. sus: bukti fotokopi analisa hukum terhadap laporan polisi nomor tbl vi pmj dit. reskrimsus, bertanggal juni bukti fotokopi akta notaris pendirian lsm hajar indonesia, sk. menteri hukum dan hak asasi manusia tanggal juli nomor ht. th. bukti kliping koran, bukti fotokopi artikel artikel dari internet tentang data kasus perkosaan akibat video porno ariel: bukti fotokopi program kerja lsm hajar indonesia: bukti fotokopi kartu tanda penduduk farhat abbas, sh., mh.: i2. menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal oktober memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut para pemohonisi dan yang merupakan batang tubuhnyandang undang dasar bahwa menurut para pemohon antara isi dan penjelasan harus memiliki konsistensi atau kejelasan tujuanbahwa menurut para pemohon pembuatan adegan mesum persenggamaan dengan dalih hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan pertimbangan moralbudaya sebagai cerminan masyarakat yang beragama bukan penganut seks bebas: bahwa menurut para pemohon permohonaadalah inkonstitusional dan harus dihapus: bahwa menurut para pemohoundang undang nomor tahun tentang pornografi bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar republik indonesia tahun tentang kedudukan hukum para pemohondalam permohonan guo sehinggadan haknyperi, berikutnya atau setidak tidaknya pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia ketuterhadap pokok permohonan para pemohon tersebut atas, pemerintah memberikan penjelasan singkat sebagai berikut: bahwa sesuai dengan pengertian umum pornografi sebagaimana dimaksud dalam angka undang undang nomor tahun tentang pornografi.norma kesusilaan dalam masyarakat: bahwa berdasarkan pengertian tersebut atas, perbuatan pornografi untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan sendiri dan objeknya mengenai dirinya sendiri yang semata mata dibuat untuk maksud dan tujuan koleksi pribadi yang harus disertai dengan etika baik yaitu adanya usaha untuk menyimpan secara hati hati, rapat rapat, rahasia, dan memastikan tidak akan bisa dilihat, dibaca, dan didengar oleh orang lain atau diketahui oleh pihak lain masuk dalam forum internux yang harus dihormati dan dilindungi. oleh karena itu membuat pornografi mengenai dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, dan untuk kepentingan sendiri berarti tidak memenuhi pengertian pornografi sebagai mana dimaksud dalam angka undang undang guo. karena tidak disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau dipertunjukkan muka umum: bahwa menurut pemerintah, penjelasan dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pornografi merupakan suatu bentuk perlindungan hak privasi seseorang yang merupakan forum internux yang harus dihormati dan mendapatkan perlindungan dan dimaksudkan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang berpotensi dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana ketentu, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi , bahwa menurut pemerintah, penjelasan undang undang nomor tahun tentang pornografi, dapat interpretasi kan sesuai dengan maksud norma yang dimuat dalam undang undang guo yaitu sebagai berikut: bahwa larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. maksudnya adalah memiliki atau menyimpan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri yang tidak diketahui oleh umum atau umum tidak dapat mengetahuinya sehingga tidak mungkin hak hak orang lain yang dilanggar dan tidak menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan, ketertiban umum serta tidak melanggar norma norma kesusilaan, dan kesopanan serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. namun jika hal tersebut atas diberitahukan atau dipertontonkan kepada orang lain melalui berbagai bentuk media, baik secara cetak maupun elektronik, atau disampaikan muka umum atau umum dapat mengetahuinya, maka pengecualian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan undang undang guo menjadi tidak berlaku: berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah, penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang pornografi adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan umum terhadap hak asasi manusia khususnya perlindungan terhadap hak hak privasi seseorang. oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan tersebut atas telah sesuai dan sejalan dengan amanat uudpenjelasan dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pornografi mohon keputusan yang bijaksana dan seadil addari permohonan para pemohon adalah menguji konstitusionalitas penjelasan dansertapenjelasan dan penjelasan pornografi terhadap dan serta uudara pemohon terdiri dari perorangan warga negara indonesia pemohon dan lsm hajar indonesia pemohon ii) yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor tanggal september yang concern: bahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, yakniurut para pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan penjelasan dan penjelasan pornografi yang menyatakani3. menimbang bahwa menurut mahkamah, para pemohon dalam permohonan guo memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara indonesia dan badan hukum privat, karena para pemohon yang concern terhadap masalah pornografi akan dirugikan oleh berlakunya penjelasan guo oleh karena itu, secarabagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara, norma yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah penjelasan dan penjelasan pornografi yang menyatakan: penjelasan: penjelasan larangan memiliki atau dengandengan alasan alasan sebagai berikut: hukum hadir tengah tengah masyarakat, dijalankan tidak sekedar menurut kata kata, melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam.dankriminal yang diatur dalam beberapa dalam kuhp, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran: pornografi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat yang berdasar, dan perlindungan terhadap warga negara dengan : mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks masyarakat: dan undang undang guo menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap permelakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi, dan berdasarkan ketentuan kedua guo, pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia dan pemohon sebagai badan hukum privat yang memiliki perhatian yang kuat (concern) terhadapmengajukan permohonan uji materiil ini,undang undang guobertentangan dengbertentangan dengan penjelasannya sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum: perbuatan merekam adegan mesum, persenggamaan dengan dalih,: norma yang terdapat dalam penjelasan dan penjelasan bertentangan dengan uud yang menyatakan, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa . dalam negara yang beragama (bukanper? i3 menimbang, bahwa terhadap dalil dalil para pemohon atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3 bahwa seperti dalil para pemohon sendiri, hukum itu hadir tengah tengah masyarakat, dengan maksud untuk menertibkan masyarakat. sejak zaman romawi kuno, sudah diperkenalkan adenium ubi societa ibi ius, yang maknanya mana ada masyarakat situ ada hukum. artinya hukum itu berperan dalam masyarakat. hukum itu mengatur hubungan hukum masyarakat. dengan demikian segala sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak berkaitan dengan orang lain, tidak dapat diatur oleh hukum, i3, i3, i3 bahwa mengenai ketentuan dan pornografi yang memberikan peran serta kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tidaklah terhalang oleh penjelasan dan penjelasan seperti diketahui dan didalilkan oleh para pemohon, partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan dengan cara cara: melaporkan pelanggaran undang undang guo, melakukan gugatan perwakilan kepada pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan yang mengatur pornografi, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. menurut mahkamah, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ketentuan adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan penjelasan dan penjelasan pornografi yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, bahwa dalam pertimbangan (konsiderans) huruf pornografi dinyatamerujuk kepada konsiderans atas, jika ada aturan agama apapun yang melarang penganutnya membuat sesuatu yang mengandung pornografi, maka selama itu hanya untuk dirinya, hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadinya terhadap tuannya sesuai dengan agamanya. lain pihak ada golongan dalam masyarakat yang tidak melarang membuat, menyimpan, atau memiliki sesuatu yang mengandung pornografi. bagi masyarakat yang tidak melarang membuat, menyimpan atau memiliki sesuatu yang mengandung pornografi, demi menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat (vide uud 1945j, dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang, termasuk masyarakat yang tidak melarang membuat, menyimpan, memiliki sesuatu yang pornografi, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (vide uud 1945j. masyarakat yang tersebut terakhir harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang undang dalam rangka menghormati hak asasi orang lain, sehingga tidak boleh membuat, memiliki atau menyimpan sesuatu yang mengandung pornografi luar untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri, i3 bahwa mengenai pornografiddan penjelasan yang menyatakan, larangan 'memiliki' atau 'antara dan penjelasannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan karena itu bertentangan dengan uud menurut mahkamah, antara dan penjelasan tersebut bukanlah hal yang bertentangan melainkan pembatasan atau pengecualian. kalau diperhatikan dengan cermat redaksi yaitu larangan memproduksi, merupakan perbuatan perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga dalam penjelasannya khusus kata membuat diberi pembatasan bahwa yang dimaksud adalah tidak termasuk membuat untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. begitu pula dan penjelasannya tidak bertentangan satu sama lain, melainkan sebagai pembatasan atau pengecualian: i3adapun memiliki dan menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri tidak dilarang. mahkamah menilai, dari dua ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, tidak ada persoalan konstitusionalitas dan tidak mengandung kontradiksi sepanjang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri, i3. menimbang bahwa seharusnya memang hal hal yang merupakan perkecualian yang tertera dalam penjelasan kedua yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon dijadikan satu norma juga dalam yang bersangkutan tidak perlu disebutkan dalam penjelasan. meskipun demikan tidaklah berarti pencantuman pembatasan berupa pengecualian dalam penjelasan kedua tersebut bertentangan dengan uudaraakil mochtar alasan berbeda (concernalasan berbeda (concerning opinion) sebagai berikut: sebelum diajukannya permohonan pengujian terhadapegistrasi perkara nomor puu viii ini, terhadap undang undang guo telah pula diajukan pengujian oleh tiga kelompok pemohon, yang masing masing registrasi sebagai perkara nomor puu vii perkara nomor puu vii dan perkara nomor puu vii yang telah diputuskan dengan putusan mahkamah nomor puu vii sejalan dengan sikap saya sebagai hakim yang pada saat pengambilan putusan mahkamah nomor puu vii telah mengajukan dissenting opinion, terhadap putusan mahkamah nomor puu viii ini saya kembali mengambil sikap untuk mengajukan alasan yang berbeda (concerning opinion) sebagai berikut: dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dirumuskan bahwa,dalam huruf tersebut maka object itis dari pengujian undang undang dalam perkara nomor puu vii adalah bagian undang undang yang langsung terkait dengan undang undang pornografi, yaitu penjelasan dan penjelasan yang masing masing secara lengkapyatakan, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa , bahwa para pemohon pada tanggal juni telah melaporkan tindak pidana pornografi polda metro jaya dengan tanda bukti lapor tbl vi pmj dit.bareskrim. sus terkait dengan beredarnya video porno mirip artis ariel peterpan, luna maya, dan cut tari yang telah menjadi permasalahan nasional yang disorot media massa nasional dan internasional, bahwa saat ini para pelaku pemain dalam adegan video porno tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa yang menjadi kontroversi dalam masyarakat terhadap norma yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang pornografi adalah penjelasannya yakni yang dimaksud dengan 'membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri" bahwa dengan pembatasan penjelasan atas guo yang sementara diujikan telah menjadikan norma dan undang undang nomor tahun tentang pornografi tidak efektif karena tidak dapat menjerat pelaku pembuat video porno dengan alasan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, padahal pembuatan adegan video porno tidak dapat berlindung bawah penjelasan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, pornografi anak.apabila kedua tersebut atas dibaca dan dimaknai secara bersamaan dengan penjelasan nya, akan terlihat dengan jelas bahwa terdapat pertentangan pengertian antara rumusan norma dalam dan penjelasan nya, serta rumusan norma dalam dan penjelasan nya. adanya pertentangan pengertian antara dan penjelasan nya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi salah satu tonggak utama berdirinya negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), yang secara tegas dirumuskan dalam uud yang menetapkan bahwa, negara indonesia adalah negara hukum . selain itu, perumusan yang demikian juga tidak sesuai dengan "fungsi suatu penjelasan dan tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, khususnya asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum yang ditetapkan dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dalam lampiran nomor nomor dan nomor undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan masing masing ditetapkan sebagai berikut: lampiran nomor. lampiran nomorlampiran nomor: dengan alasan alasan tersebut atas, saya berpendapat bahwa benar terjadi perumusan yang tidak tepat dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya, yaitu antara dan penjelasan nya, serta dan penjelasan nya. selain itu juga terdapat penambahan norma baru dalam kedua penjelasan tersebut. namun demikian, jika yang diajukan pengujian oleh pemohon hanya penjelasan dan penjelasan pornografi, hal tersebut tidak dapat juga dilakukan pengujian, oleh karena penjelasan hanya dapat dimaknai apabila dihubungkan dengan norma yang dirumuskan dalam nya. selain itu, oleh karena mahkamah tidak menguji norma dalam undang undang terhadap penjelasan nya, sehingga permohonan pengujian ini ditolak. panitera pengganti, ttd. saiful anwar bahwa video porno yang diperankan pelaku mirip artis tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat, dan telah mencederai melukai pula nilai nilai yang hidup, terpelihara dan berkembang masyarakat yakni nilai nilai agama, kesusilaan, budaya ketimuran, dan moralitas yang tinggi sebagai ciri bangsa indonesia sejak dahulu kala serta telah menimbulkan akibat terjadinya banyak tindak pidana perkosaan dan atau pelecehan seksual sebagaimana yang dilansir berbagai media massa belakangan ini:, bahwa dengan berlakunya penjelasan dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pornografi yang bertentangan dengan isi atau batang tubuh dari dan itu sendiri, akan membawa potensi kerugian bagi para pemohon baik selaku perorangan warga negara indonesia maupun sebagai badan hukum privat, dalam upaya serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan dengan pembuatan video porno, sehingga para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan uji materilbahwadianggap sebagai perbuatan kriminal. beberapa dalam kuhp menyebutkan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi baik berupa kejahatan maupun pelanggaran antara lain bab tentang pelanggaran kesusilaan, dan beberapa aturan lain yakni undang undang nomor tahun tentang pers dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran huruf huruf dan huruf bahwa antara satu peraturan perundang undangan tidak boleh saling bertentangan dalam upaya pemberantasan pornografi indonesia, bahwa pengertian pornografi baik menurut kamus bahasa, ahli hukum antara lain: kamus besar bahasa indonesia menyatakan pornografi adalah, .engan seks", black law dictionary menyatakan pornografi adalah, material (such writing, photographs, movie) depicting sexual activity erotic behavior ina way that designed arose sexual excitement (ekspresi atau sugesti atas sebuah subjek yang obscene (tidak senonoh) atau uncharted dalam literatur atau perbuatan prof. dr.: prof. dr. andi hamzah, s.h., menjelaskan pornografi berasal dari kata porno yang berarti pelacur (bahasa yunani porno ) sedangkan grafis (graphic) artinya ungkapan atau ekspresi dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau yang melihatnya: bahwa undang undang nomor tahun tentang pornografi dimaksudkan untuk .yang bertujuan untukcc., mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks masyarakat: bahwa berdasarkan ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang pornografi ditegaskan bahwamelakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi: bahwa berdasarkan amanat dari ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang pornografi makdengan mengajukan permohonan uji materiil ini, bahwa undang undbahwa dalam undang undang nomor tahun tentang pornografi berbunyi, alat kelamin atau: pornografi anakberbunyi: setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki"memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. bahwa hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni sebagaimana diatur dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional para pemohon, yakni'isi dan yang merupakan batang tubuhnya,ud dan beralasan untuk dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan uud bahwa antara isi dan penjelasan harus memiliki konsistensi atau kejelasan tujuan,undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sehingga penjelasan dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pornografi tidak memberi kepastian hukum dan bertentangan dengan uud dan beralasan untuk dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan uud bahwa dalam dan uud ditengan demikian dalam menjalankan kebebasan pribadi atau hak asasi harus menghormati hak dan kebebasan orang lain atau adanya kewajiban bagi pihak lain untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang undang sehingga tidak merugikan hak bagi pihak lainnya termasuk hak para pemohon yang dijamin oleh konstitusi, bahwa pembuatan adegan mesum persenggamaan dengan dalih hanya.. |
kj)bambang haryantorabu, november dengan registrasiuntuk pemeriksaan pendahuluan tanggal desember bahwa mahkamah konstitusi telah menerima surat dari pemohon bertanggal desember perihal permohonan penarikan nomor puu vi yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal desember tanpa disertai alasan: bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim tanggal desember telah menetapkan, penarikan kembali permohonan perkara nomor puudu, moh. mahfud md, sebagai ketua merangkap anggota, achmad nowiki, akil mochtar,uarar siahaan ttd. ttd. maria farida indrawi arsyad sanusi panitera pengganti ttd. fadzlun budi |
uas: tua paolo harahap pemohon dan aliran pemohon ii), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor iii. skk.pk. 1v bertanggal maret memberi kuasa kepada eben user nabiah, sh., toni sastra, sh., raden aria riefaldhy, sh., dan syawaluddin nasution, sh., pada tanggal maret dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu xiii pada tanggal april antidan sidang perbaikan permohonan pada oam bertanggal mei dari para pemohon yang pada pokoknya para pemohon menarik kembali permohonan perkara nomor puu viii permohonan penarikan dimaksud telah pula disampaikan secara lisan oleh para pemohon depan persidangan pada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitusimaria farida indrawi ttd. ttd. suhartono menahan m.p sitompul panitera pengganti, ttd. saiful anwar merdeka bari jakarta tel fax ema elretarsi@maka mahkonsul gacenter for strategic studies university indonesia css ui) atau pusat kajian masalah strategis universitas indonesia, sebagai badan hukum privat dalam hal ini diwakili oleh para pengurusnya, yaitu: nama prof. dr. arifin soeria armada, s.h., pekerjaan ketua css ui guru besar dosen alamat jalan srengseng sawah nomor jarakarna, jakarta selatan, nama drs. r.m. sigi edi sutomo pekerjaan wakil, nama dr. mahfud sidik, sc. nama dr. trip ismail, s.h., mba., m.m. pekerjaan direktur keuangan css ui dosen alamat jalan pemanggilan utama vii rto4 kelurahan pemanggilan, kecamatan palmerah,r. darmin hartono, s.h., l.lm. pekerjaan direktur kerja sama css ui dosen alamat jalan hang lebih vii kelurahan gunung, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan nama dr. dian puji simatupang, s.h., m.h. pekerjaan direktur litbang css ui dosen alamat jalan krueng kelurahan baktinya, kecamatan sukajaya, depokmendengar keterangan ahli pemohon dan presiden serta saksi pemohon,keuangan negara (uu nomor tahun inkonsistusionalitas huruf dan huruf undang undang nomor tahunyang menyiratkan adanya kehendak konstitusional yang membatasi keuangan negara pada wujud dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), dan bukan pada wujud pengelolaan keuangan lainnya. pembatasan wujud pengelolaan keuangan negara pada pengelolaan apbn dimaksudkan untuk membatasi hak dan kewajiban negara hanya yang berkaitan hak dan kewajiban keuangan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara untuk mewujudkan sebesar besar kemakmuran rakyat. adanya ketentuan huruf dan huruf nomor tahun mengandung konstitusionalitas dengan uud karena wujud pengelolaan sektor keuangan lainnya, yaitu keuangan perusahaan negara perusahaan daerah, serta perusahaan lain berbadan hukum sebagai wujud keuangan negara. ketentuan tersebut menurut penalaran hukum dapat dipastikan akan mengaburkan tujuan keuangan negara dalam tujuan bernegara untuk mewujudkan sebesar besar kemakmuran rakyat, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. dengan demikian, akan mengalami hambatan atau setidaknya akan menciptakan situasi ketidakpastian dalam memperoleh alokasi dana penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. jika ketentuan huruf dan huruf nomor tahun tetap berlaku, ketentuan tersebut nyata menjadi sebab dari akibat terjadinya kerugian hak pemohon dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan secara berkelanjutan. apabila ketentuan huruf dan huruf nomor tahun tidak mengikat secara hukum, kerugian hak konstitusional pemohon yang menghambat kegiatan penelihurufhuruf.residenpenjelasan pemerintah atas pendapat para pemohon. yang menyatakan huruf dan huruf keuangan negar.:5& salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman mewujudkiembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan tidak akan terjadi lagi.hingga dengan adanya ketentuan tersebut melahirkan hak konstitusional bagi pemohon secara kolektif dan sendiri sendiri memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. akan tetapi, upaya memajukan diri dari pemohon secara bersama sama atau sendiri sendiri dirugikan dengan berlakunya huruf dan huruf nomor tahun dimana kerja sama dengan perusahaan negara perusahaan daerah dan perusahaan asing dalam penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang membutuhkan kecepatan dan prioritas yang sangat segera harus mengacu pada beberapa ketentuan keuangan negara yang menghambat kinerja penelitian. padahal, perusahaan negara perusahaan daerah serta perusahaan lainnya memiliki tata kelola (governance) yang berbeda dalam suatu pedoman yang dinamakan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). jika kemudian perusahaan negara perusahaan daerah serta badan hukum yang mendapatkan fasilitas pemerintah dianggap sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara, upaya mempercepat kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan akan terkendala dan terhambat, padahal upaya memajukan diri dan memajukan hak secara kolektif untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara merupakan hak yang penting untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. namun, dengan menjadikan perusahaan negara perusahaan daerah dan badan hukum yang memperoleh fasilitas pemerintah sebagai keuangan negara dalam huruf dan huruf nomor tahun menjadi sebab dirugikannya hak konstitusional pemohon. sisi lain, ketentuan huruf dan huruf nomor tahunnya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. padahal, menjadi hak dan kewajiban penyelenggaradi. profesional3. .242juta, pendapatan usaha rp. .269juta dan laba komprehensif rp. .93085, triliun atau naik sebesar persen dari tahun sebelumnya yaitu rp69,, kapitalisasi pasar bumn menguasai hampir, mampu menciptakan bumn yang sehat dan kompetitif sepanjang dikelola oleh tenaga tenaga profesdiantaranya adalah kereta api indonesia.. pada prinsiprlindungan atas prinsip business judgement rule yang berlaku universal dalam pengurusan perseroan. business judgedikabulkannya permohonan prof. dr. mucosa, s.h dari uuddi3ioleh karena itu, presidenkeuangan negara dan bpkeuangan negara dan huruf dan serta huruf bpdelapan)erusahaan daerah serta badan hukum yang mendapatkan fasilitas pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan negara menurut prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)jadi hak pemohon untuk mendapatkan pengakuan yang sama sebagai badan hukum privat dan sebagai pribadi untuk menerima kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum. sebagai badan hukum privat yang bertujuan menciptakan penelitian dan pengembangan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, memerlukan kepastian hukum yang adil dalam mengelola dan menyelenggarakan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga akuntabilitasnya tetap terwujud sesuai dengan konsep badan hukum. sisi lain, bagi penyelenggara perusahaan negara perusahaan daerah, dan badan hukum yang mendapatkan fasilitas pemerintah, kepastian hukum ini diperlukan agar ada jaminan perlindungan dari ketidakpastian norma hukum atau sistem hukum yang berbeda satu sama lain dalam peraturan perundang undangan indonesia. dengan berlakunya huruf dan huruf nomor tahun ruang lingkup keuangan negara diperluas dengan mengabaikan ketentuan undang undang lainnya yang berlaku sama, sehingga sistem, asas, dan norma hukum berlaku secara liar, sepihak, dan tanpa rasionalitas yang mengabaikan hak hak konstitusional warga negara dan warga masyarakat yang beritikad baik. bahwa uudhingga menjadi hak pemohon agar jaminan alokasi dana penelitian sebesar (tiga puluh persen) dalam anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi dapat dicapai dan diterima sebagaimana mestinya untuk mewujudkan tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilyyyyybt kekayaan negara yang negara yang dipisahkan tidak dipisahkan provinsi ibanksentbal pan an, pemerintahan. kabupaten kota. sembaganon:yek, obyydietahuan, teknologi, dan kebudayaan. apabila huruf dan huruf nomor tahun dinyatakan tidak mengikat hukum, prioritas dan perencanaan pemerintah untuk mewujudkan alokasi penelitian akan tercapai atau setidaknya akan diwujudkan dengan baik dan tanpa hambataninstrumen pendukung memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan bahwa ketentuan huruf dan huruf nomor tahundan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga menghambat dukungan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum. akibatnya huruf dan huruf nomor tahun memperdalam ruang lingkup keuangan negara pada hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, yang berasal, bersumber, dan diperoleh dari negara. ketentuan tersebutnggaran pendapatan dan belanja negara bagi sebesar besar kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya dalam mencapai anggaran belanja untuk penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang rutin dan berkelanjutan. bahwa akibat dari ketidakpastian dan ketidaksamaan hukum dalam huruf dan huruf nomor tahun adalah terjadinya benturan hukum dan inkonsistensi dalam pengelolaan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban keuangan yang dianggap termasuk ruang lingkup keuangan negara. selain itu, membawa implikasi yang tidak menguntungkan karena negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menanggung risiko yang terjadi pada semua lingkup keuangan negara, yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab negara atau setidaknya bukan berkaitan dengan tujuan bernegara. sisi lain, ruang lingkup keuangan negara tersebut tidak membedakan subjek hukum yang memiliki hak dalam memiliki, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangannya, sehingga dalam praktiknya akan menimbulkan konflik norma, konfliktahun tentang keuangan negara menempatkan pemerintah sebagai subyyang dianut oleh undang undangnegara tahun sebagaimana kita ketahui landasan kehidupan bernegara indonesia adalah undang undang dasar republik indonesia tahun yang selanjutnya saya sebut secara singkat undang undang dasar tahun undang undang dasar tahuntahunsebut welfare state type, negara yang menggunakan tipe kesejahteraan masyarakat.kesatuan kekayaan negara atau keuangan negara tidak lepas dari keuangan negara.tahuntahuntahun.leifer and robert disney, corporate ownership around the world', journal finance.).(.mereka menjelaskan governance structure temasek holdings limited bumn singapura) yang membagi governance structure bumeflik hukum yang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan ketidaksamaan hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan sistem hukum nasional secara keseluruhan. bahwa ketidakpastian dan ketidaksamaan hukum yang ditimbulkan huruf dan huruf nomor tahun menyebabkan subjek hukum, baik pribadi hukum maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mandiri dan terpisah, yang dijamin dan ditetapkan dalam peraturan perundang undangan akan berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya. hak dalam kaitannya dengan subjek hukum tersebut akan sangat terkait dengan aspek. wewenang, karena hak merupakan wewenang wewenang yang didapat dari hukum objektif. bahwa adanya huruf dan huruf nomor tahun mengabaikan pemahaman mengenai hak yang terkait dengan hukum, yaitu hak tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi juga melindungi kepentingan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan hak tersebut. dalam kaitannya dengan keuangan negara, hak dan kewajiban dalam keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dimiliki negara sebagai badan hukum publik yang oleh hukum diberikan kekuatan yang bebas sebagai pemegang hak dan kewajibannya. dengan demikian, hak dan hukum dalam kaitannya keuangan negara adalah hak yang terdiri dan ditetapkan hukum sebagai hak dan kewajiban negara sebagai badan hukum publik, sehingga negara dengan bebas dapat mengelola, mempertanggungjawabkan, dan menanggung risikonya dalam suatu apbn untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat guna mencapai tujuan bernegara. jika hak ini diperluas, sangat berpotensi hak warga negara dan badan hukum akan dirugikan hak konstitusionalnya, selain juga kewajiban negara justru akan bertambah sebagai akibat perluasan kewajiban yang justru akan merugikan negara untuk mencapai tujuan senegaranya. bahwa huruf dan huruf nomor tahun berpotensi mengabaikan keterkaitan antara keuangan negara dan subjek hukum negara sebagai badan hukum publik dalam menjaga kepastian pada kepentingan hukum yang harus dilindungi hukum keuangan negara. hukum keuangan negara harus mengatur kepentingan publik negara, dan tidak kepentingan privat negara atau bahkan kepentingan privat subjek hukum perdatangnya bukan dipergunakan untuk kepentingan perseroan tetapibpk (uu dan perseroan terbatas atau (uu khusus bagi bumn yang berbentuk ptsaya sampaikan pada persidangan tanggal septemberuperubahan pertama dilakukan pada tanggal oktober bab xmenjadi objek perbedaan faham yang besar, oleh dua kubu atau aliran..dang undang, yang menganut paham ekonomi liberal pasarsesungguhnya merupakan indikator yang jelas, bahwa penyelenggara negara. dibidang sodiieias kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. uud bukan hanya sebagai dokumenbukan hanya sebagai konstitusi politik, melainkan juga. frasa dalam konstitusi dalam hubungan yang utuh dengan keseluruhan tubuh konstitusi sebagai satu sistem merupakan hal yang niscaya jiuntuk menjaga kepastian hukum yang adil dan persamaan hadapan hukum, pengelolaan keuangan negara sebagai sarana mewujudkan sebesar besar kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan bernegara harus dilindungi dengan pembatasan ruang lingkup keuangan negara. bahwa meskipun secara normatif huruf dan huruf nomor tahun telah diatur dan dilaksanakan, tetapi secara empiris hal tersebut menimbulkan paradoks yang mengarah pada rasionalitas dan disharmonisasi dalam memahami ruang lingkup keuangan negara, khususnya keuangan perusahaan negara perusahaan daerah dan badan hukum yang mendapatkan fasilitas pemerintah, mana undang undang yang mengatur perusahaan negara perusahaan daerah dan badan hukum tertentu dinyatakan tidak berlaku karena termasuk keuangan negara. bahwa walaupun saat ini sudah ada undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara dan undang undang lainnya dalam pengelolaan keuangan perusahaan negara perusahaan daerah dan badan hukum, tetapi dalam praktiknya pengelolaan, penyelenggaraan, pengurusan, pemeriksaan, dan pertanggungjawabannya tetap mengacu pada nomor tahun misalnya, pengelolaan piutang perusahaan negara perusahaan daerah yang telah ditetapkan bukan piutang negara, menurut putusan mahkamah konstitusi karena menimbulkan kerugian konstitusional, tetap tidak dapat dijalankan karena masih berlakunya ketentuan huruf dan huruf nomor tahun uud mengamanatkan apbn sebagai wujud pengelolaan keuangan negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat bahwa rumusan apbn sebagai wujud pengelolaan keuangan negara dalam uud apbn secara fungsional menjadi dasar hukum yang mengatur administrasi negara melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publiknya. dengan demikian, rumusan uud dapat menjadi pengertian keuangan negara indonesia karena secara konstitusional, apbn diidentikkan dengan keuangan negara. bahwa pandangan klasik mengenai anggaran negara apbn), montesguieu dalam bukunya esprit des lois menyatakan tugas parle(f ti'a".undang undang keuang: suatu negara adalah hukum dasar basic law) yang memuat ketentuan ketentuan dasar bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bdiberikan sebagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan yang bersifat memaksa dan. bertindak secara sepihak yang hanya dimiliki oleh badan hukum publik.tujui undang undang dan anggaran negara yang dikumpulkan melalui pajak sebagai biaya negara. hal demikian menunjukkan anggaran negara juga identik dengan pajak yang dimasukkan dalam anggaran negara apbn), dan bukan keuangan lainnya. tugas pemberian persetujuan parlemen atas anggaran negara merupakan pembagian kekuasaan (fungsi). diserahkannya parlemen untuk memberikan persetujuan atas pajak dan anggaran menurut montesguieu bertujuan agar kekuasaan pemerintah tidak mutlak, bahkan dengan memaksa pengenaan pajak kepada masyarakat, sehingga pajak membutuhkan persetujuan parlemen. esensinya berarti persetujuan parlemen dalam anggaran negara bertujuan. agar keuangan negara (termasuk pengenaan pajak) tidak menjadi suatu alat kekuatan (machtsapparaat), tetapi menjadi suatu alat hukum (rechtsapparaat),, sehingga negara tidak fokus mencapai tujuan bernegara melalui penggunaan keuangannya. bahwa menjadikan apbn sebagai wujud keuangan negara, dan bukan keuangan lainnya secara meluas, secara hukum memberikan kemudahan kepada dpr untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. sisi lain, persetujuan dpr sebagai wujud hak budget harus dipandang sebagai realisasi kedaulatan rakyat untuk menjaga agar penyusunan apbn yang dilakukan pemerintah menimbulkan beban bagi rakyat.yeundang undang nomor tahun tentang keuangan negaramenges.keuangundang undang dasarbadan pemeriksa keuangan. bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut angka nomor tahunpengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan dalam angka dan nomor tahun tidak memiliki konsistensi, mengabaikan konsekuensi dan menciptakan ketidakpastian hukum yang membahayakan apbn dan mengabaikan prinsip prinsip badan hukum yang mempunyai hak, kepentingan, dan kewajiban. bahwa menjadikan perusahaan negara daerah dan badan hukum yang mendapatkan fasilitas pemerintah sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara menjadikan perusahaan negara daerah dan badan hukum yang mendapatkan fasilitas pemerintah menjadi alat politik negara daerah atau setidaknya diperlakukan secara sepihak dan dirugikannegara daerah sebagai pendirinya dan pemegang saham serta pihak lainnya yang menggunaalasan itu, keberadaan huruf danbliknya untuk memperalat atau menyalahgunakannya demi kepentingan sepihak. bahwa menyatakan keuangan perusahaan negara daerah dan badan hukum yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara menyebabkan perusahaan negara daerah dan badan hukum yang mendapatkan fasilitas pemerintah kurang peduli dan tidak serius, serta terjebak pada rutinitas dalam menerapkan kebijakan transparansi dan profesionalitas guna mengelola aset dan abilities yang pada hakikatnya merupakan wujud konsep good corporate governance. bahwa yang lebih memprihatinkan ada perusahaan negara daerah yang bukan memberikan tambahan pada pendapatan negara daerah, tetapi justru menambah beban belanja negara daerah. hal ini disebabkan perusahaan negara daerah tidak sehat, sehingga agar berkelanjutan kegiatan usahanya (sustainable), negara daerah menyisihkan tambahan modal yang dipisahkan dari anggaran negara daerah melalui program rekapitalisasi secara simultan, padahal semestinya perusahaan negara daerah seharusnya diarahkan pada ekspansi pasar dengan menciptakan good corporate governance. huruf dan hurufnomor tahun dan undang undang serta berbagai peraturan perundang undangan pelaksanaan yang terkait dengan keuangan negara diberlakukan, kecenderungan penerapannya yang tidak konsisten dan tidak konsekuen, sehingga menimbulkan konflik norma, konflik regulasi, dan konflik kewenangan. bahwa perumusan huruf dan huruf nomor tahun menimbulkan ketidakpastian fiskal (fiscal uncertainty). pengaturan demikian terjadi akibat tertutupnya pandangan pemerintah dan dpr mengenai maksud filosofis keuangan negara dalam uud sehingga ruang lingkup keuangan negara dilakukan dengan jalan yang mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya, meskipun sudah tidak sesuai dengan masanya. dampak huruf dan huruf nomor tahun pada sektor keuangan lain, yaitu keuangan perusahaan negara daerah dan badan hukum yang mendapatkan fasilitastahuntahuntahuntahuntahunngelolaan sektor keuangan tersebut kadangkala dijadikan alat politik untuk mengamankan kekuasaan dalam kondisi yang tetap dan stabil. bahwa dalam konsep manajemen keuangan yang baik, ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf nomor tahun menimbulkan paradoks rasionalitas dalam tiga hal, yaitu tata kelola, pengaturan, dan risiko. dengan demikian, ada kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum yang justru akan bersifat manipulatif karena bergantung pada penafsiran sektoral masing masing. bahwa apabila hal yang diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan permohonan ini, adanya huruf dan huruf nomor tahun membawa dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah itu sendiri, khususnya dilihat pada tiga aspek yang berkaitan, yaitu tujuan keuangan negara yang belum tercapai, perencanaan yang tidak sinkron dengan penganggaran, dan latar belakang keputusan keuangan negara dalam apbn kurang memiliki latar belakang 'rasionalitas yang dipertanggungjawabkan legitimasinya. banyaknya permohonan pengujian apbn terhadap uud merupakan bukti warga negara yang memahami rasionalitas penganggaran yang masih jauh dari upaya mencapai tujuan bernegaranomor tahun khususnya huruf dan huruf seharusnya sinkron tidak menjadikan keuangan luar wujud apbn sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara. bahwa perlindungan hukum bagi perusahaan negara daerah dan badan hukum yang mendapatkan fasilitas melalui penghormatan prinsip badan hukum tidaklah mungkin dapat diwujudkan secara baik apabila ternyata huruf dan huruf nomor tahun menjadikannya sebagai alat (instrumen) untuk memperluas kekuasaan negara tanpa hak. bahwa berdasarkan seluruh argumentasi atas, sangat tepat apabila mahkamah konstitusi menyatakan ketentuanbpkrangka mencapai tujuan bernegara tersebut, konstitusi telah mengaturdalam wujud bumn serta keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam wujud apbd..... zelda (anggota pah mpr ri) dalam pembahas,. pemerintah melakukan nasionalkewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemohon memohon agar mahkamah konstitusi mk) melakukan pengujian terhadap huruf dan huruf nomor tahun tentang keuangan negara nomor tahun bahwa mendasarkanuuk)ahkamah konstitusiomor tahun guo merupakan yang potensial diskualifikasi melanggaruntuk seluruhnya., yaitu tidak konstitusionalperusahaan milik pemerintah hindia belanda. nasionalisasi dimaksudkan agar negara kita, mampu melaksanakan amanat undang undang dasar namun misi bumn tetap sebagaimana dimaksud undang undang dasar.,namun hakikatnya tetap sebagai agent development.,. memerintahkan bumn untuk melepas asset alasnyaetapi yang lebih dominan adalah melakukan reboisasi dan pelestarian alam.. harus tetap menjadi bagian dari kekayaan negara.,, agar dapat dikelola sesuai dengan prinsip prinsip bisnis yang sehat.. bpk sangat menghormati , atau diselesaikan oleh pun..... pengalaman itu memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa indonesia. oleh karena itu dalam.jin kantor akuntan publik yang melakukan pelanggaran serius..... penjelas, adalah dipisahkan dari pencatatan apbn,.diluar apbn bukanlah keuangan negara. dan lain lain dengan sendirinya bukan lagi merupakan bagian dari keuangan negara..isiko bisnis. aparat penegak hukum tidak bisa menjerat mereka dengan tindak pidana korupsi,..guo mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang meninggal dunianya salah seorang yang tersebut dalam permohonan guo yaitu, prof. dr. arifin soeria armada, s.h. menurut mahkamah, permohonan guo diajukan oleh center for strategic studies university indonesia css ui) sebagai suatu lembaga, sehingga dengan meninggal dunianya salah seorang yang namanya tersebut dalam permohonan tidak mempengaruhi proses peradilan terhadap permohonan guo, menimbang bahwa pokok permohonan guo adalah pengujian konstitusionalitas hurufdan huruf tentang keuangan negarkta perubahan pendirian perkumpulan pusat pengkajian masalah strategis, tanggal maret dan keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan badan hukum perkumpulan, tanggal maret bukti fotokopi. selain itu, pemohon juga mengajukan lima orang ahli,yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal juli september dan september serta mengajukan tiga orang saksi, yaitu rotasi nababan, norman djumiril, dan bintaro halim yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal juli dan september yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli pemohon jusuf indradewa, s.h. adanya permohonan pengujian huruf dan huruf nomor tahun terhadap uud oleh center for strategic studies universitas indonesia adalah upaya hukum untuk meluruskan arah konstruksi hukum pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan negara daerah pada hakikatnya yang ideal. selain itu, permohonan pengujian ini hakikatnya mengandung hidden message yang ingin disampaikan pemohon dari center for strategic studies universitas indonesia, yaitu betapa jauh konsekuensi hukum yang akan terjadi bila pemahaman serba negara merasuk dalamjek hukum, baik pribadi hukum maupun badan hukum. menurut pemohon norma guo dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan hadapan hukum yang berdampak sistemik dan berkelanjutan bagi subjekuntuk mendapatkan pelayanan yang sama dari negara melalui keuangan negabadan hukum privat maupun sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, khususnya dalam pengelolaan keuangan negarandalilkan sebagai berikut: huruf dan huruf yang menyatakan,.pihak lain berupa uang,. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. bertentangan dengan uud uud uud dan uud dengan alasan yang pada pokoknya norma guo menyebabkan terhambatnya pencapaian badan hukum privat termasuk badan hukum pengelola perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinyadan mengajukan ahliserta saksi bernama rotasi nababan, norman djumiril, dan bintaro halim yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal juli september dan september yang selengkapnya telah dimuat lengkap pada bagian duduk perkara,: untuk menguatkan keterangannya, pemerintah mengajukan ahli ahli yaitu drs. siswa susanto, dea, prof. dr. mucosa, s.h.dan telah dimuat lengkap pada bagian duduk perkara:erangkan bahwa kpk dalam menerapkan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomdan undang undang tindak pidana korupsi, terkait proses pengadaan barang atau jasa oleh bumn, penjualan aatau penyalahgunaan wewenang atau sarana, atau kesempatan yang dimiliki pegawai atau pejabat suatu organisasi pemerintah bumn atau bumi, atau yayasan untuk memperkaya atau mementingkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta harus dapat dibuktikan adanya kesengajaan tersebut dalam proses pembuktian persidangan perkara tindak. pidana korupsi, sehingga tidak setiap kerugian bisnis yang timbul atau business loss pada bumn atau yayasan diklasifikasikan sebagai kerugian negara atau sebagai state loss. i3. menimbang bahwa badan pemeriksa keuangan bpk) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan nobulan pembahasan amandemen undang undang dasar yang dimaksud dengan keuangan negara pada bukannya hanya apbn, tetapi mencakup pula keuangan daerah. kekayaan negara yang dipisahkan pada bumn, bumi, serta kekayaan negara lainnya. dengan demikian, apbn bukanlah merupakan satu satunya wujud pengelolaan negara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. dalam melaksanakan pemeriksaan, bpk membedakan secara tegas atas kerugian bumn yang timbul karena risiko bisnis dan kerugian bumn yang timbul karena. adapun kerugian bumn yang timbul karena risiko bisnis tidak disebut sebagai kerugian negara, tetapi sebagai kerugian bisnis. pendapat mahkamah dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa setelah mahkamah membaca, mendengar dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan pemohon, keterangan presiden, keterangan dpr ri, keterangan ahli dan saksi dari para pemohon, keterangan kpk, keterangan bpk, memeriksa bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, serta membaca kesimpulan pemohon dan kesimpul terdapat permasalahan konstitusional yang harus dijawab mahkamah dalam permohonan guo, yaitu apakah cakupan pengertian keuangan negara pada huruf dan huruf melampaui apa yang dimaksud oleh uud dan menghambat badan hukum penyelenggara perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsinya serta menciptakan ketidakpastian hukum, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan mengenai apa yang dimaksud keuangan negara dan apa pula yang dimaksud badan hukum milik negara perguruan tinggi bumn pt), bahwa uud mengandung materi muatan ketentuan konstitusional mengenai hakikat anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan hal ihwal yang terkait dengan apbn, yaitu mengenai waktu berlakunya, bentuk hukum, pelaksanaan dan tujuan. hakikat apbn adalah wujud pengelolaan keuangan negara. sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, apbn harus ditetapkan setiap tahun dan berlaku untuk satu tahun yang bersangkutan, yang harus dituangkan secara formal dalam bentuk hukum undang undang. pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta orientasinya harus ditujukan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, pengelolaan keuangan negara merupakan sebagian konsekuensi dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan oleh presiden, karena penyelenggaraan pemerintahan tersebut membutuhkan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. oleh karena itu, secara konstitusional uud menentukan bahwa rancangan apbn diajukan oleh presiden. selanjutnya oleh karena apbn secara formal harus dituangkan dalam bentuk hukum undang undang maka rancangan apbn harus dibahas bersama dpr untuk mendapatkan persetujuan dan harus pula dengan memperhatikan pertimbangan dpd divide dan dan serta uud persetujuan dpr tersebut merupakan dasar formal secara konstitusional pembentukan undang undang. fungsi pemerintahan, dengan alasan apa pun, tidak boleh berhenti. oleh karena itu, apabila rancangan apbn yang diusulkan presiden tidaktujuan dpr maka pemerintahan harus tetap berjalan dengan menggunakan apbn tahun yang lalu (vide uud mengenai keuangan negara, selain diatur secara konstitusional dalam uud tersebut atas, diatur pula dalam uud yang menyatakan, hal hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang undang . berdasarkan ketentuan tersebut(vide konsiderans (menimbang) huruf dan huruf serta penjelasan umum angka. sesuai dengan perspektif pengelolaan tersebut, khususnya sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku ketentuan peraturan perundang undangan tentang mekanisme pengelolaan keuangan negara oleh badan hukum yang mengelola bidang pendidikan maupun yang mengelola bisnis(vide dan uud 1945j, berdasarkan uraian tersebut maka bumn pt, badan usaha milik negara (bumn), badan usaha milik daerah (bumi), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam danatau memajukan kesejahteraan umum. oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum,ari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggaptentuan konstitusional tersebut, mahkamah telah memberikan tafsir dalam putusan mahkamah nomor puu x bertanggal desember yang dalamnya mahkamah mempertimbangkan, antara lain,divide dan ). divide putusan mahkamah, nomor puu x bertanggal desember paragraf halaman i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan guo sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan, huruf dan huruf yang memperluas cakupan pengertian keuangan negara pada kekayaanuud yang telah membatasi wujud keuangan negara pada pengelolaan apbn. perluasan makna keuangan negara tersebut menurut pemohon dapat menghambat, atau setidaknya akan menciptakan suasana ketidakpastian dalalokasi dana penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan secara berkelanjutan, bahwa sesuai pertimbangan atas, menurut mahkamah, ketentuan mengenai keuangan negara dalam uud sesungguhnya tidak hanya secara terbatas diatur dalam uud dengan demikian, tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan lain, karena uud haruslah dipahami secara utuh, termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. dalam uud pokok pokok mengenai keuangan negara, termasuk dalam bab viii hal keuangan, dalamnya juga terdapat norma uud yang menyatakan, hal hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang undang . inilah yang merupakan perintah dari konstitusi untuk adanya pengaturan mengenai hal hal lain tersebut dalam bentuk undang undang. hal inilah yang menjadi dasar pembentukan rumusan pengertian mengenai keuangan negara dalam angka menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak. pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara. mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa bumn atau bumn bumi merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi bumn atau bumn bumi adalah melakukan pengelolaan keuangan negara, meskipun harus dipahami dengan mempergunakan paradigma yang berbeda beda, perluasan pengertian dan cakupan keuangan negara berdasarkan menurut mahkamah, tidak bertentangan dengan norma uud mengenai keuangan negara. uud tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada apbn. pemahaman mengenai keuangan negara tidak terlepas dari uud yang lain, khususnya dalam hal ini uud. paradigma yang berlaku. dengan demikian, menurut mahkamah guo tidak bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa huruf dan huruf bertentangan dengan uud karena menghambat operasional lembaga pendidikan, sehingga menghambaturut mahkamah, adanya ketentuan huruf dan huruf bertujuan agar negara dapat mengawasi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat uud konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa bumn atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah atau menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel: mahkamah dapat memahami bahwa paradigma pengelolaan keuangan negara dalam bumn harus dibedakan dengan pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga, walaupun demikian pengelolaan keuangan negara dalam bumn yang merupakan kepanjangan tangan negara harus diatur sesuai dengan paradigma pengelolaan keuangan dalam bumn penyelenggara pendidikan tinggi. bagaimana pengaturan yang terbaik menjadi ranah pembentuk undang undang. uud pada pokoknya menjamin mengenai hak memajukan diri warga negara, namun demikian penyelenggara pendidikan yang berbentuk bumpanjangan tangan negara merupakan badan yang melaksanakan fungsi negara, bukanlah warga negara yang melakukan fungsi memajukan diri seperti dimaksud tersebut. dengan demikian, fungsi negara dalam bumn badan pendidikan tidak termasuk dalam fungsi pengembangan diri yang dimaksud oleh tersebut, bahwa selain itu, mengenai otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi telah dijelaskan dalam pertimbangan mahkamah atas. pada pokoknya undang undang menjamin adanya otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, namun tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam mengendalikan operasionalnya dengan membuat batasan batasan tertentu. hal ini tidak berarti menghambat lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dan dalam mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. dengan demikian menurut mahkamah norma guo tidak bertentangan dengan terhadap uud i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa huruf dan huruf bertentangan dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, menurut mahkamah, ketidakpastian hukum justru akan timbul apabila mahkamah menyatakan huruf dan huruf bertentangan dengan konstitusi, karena yang terjadi adalah ketidakpastian hukum mengenai status keuangan negara yang digunakan bumn tersebut. tidak adanya pengaturan lain yang jelas mengenai status kekayaan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas negara justru akan menimbulkan kekosongan hukum tanpa adanya ketentuan menurut mahkamah ketentuan huruf dan huruf tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, justru memberikan kepastian hukum dengan menjelaskan status keuangan yang digunakan oleh bumn dalam menyelenggarakan fungsi negara. dengan demikian, menurut mahkamah, norma guo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap uud i3. menimbang bahwa terlepas dari permasalahan konstitusionalitas tersebut, mahkamah memahami bahwa penyelenggaraan fungsi bumn harus diatur dengan peraturan perundang undangan yang didasarkan padsebagaimana diatur dalam huruf dan huruf pesan tersebut adalah pesan yang sangat serius, sehingga perlu ditelaah secara mendasar. sangat serius karena ketentuan huruf dan huruf nomor tahun merupakan ketentuan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menciptakan hubungan yang irasional ditinjau dari segi pengelolaan, pengurusan, dan pertanggungjawabannya yang mengesankan keuangan yang ditanamkan dalam perusahaan negara daerah dan kekayaan pihak lain tetap dalam status sebagai keuangan negara. jika asumsi tersebut tetap diimplementasikan, menunjukkan kuatnya kesan birokrasi pemerintahan dalam perusahaan negara daerah, serta kegiatan investasi, dan mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). oleh sebab itu wajar jika kemudian seakan akan perusahaan negara daerah dan kegiatan pihak lain dalam investasi, dilemahkan secara sistematis dan realistis dengan ketentuan huruf dan huruf nomor tahun karena pemerintah tidak menjamin kemandirian perusahaan negara daerah dan pihak lain yang berinvestasi, serta tidak mendukung perusahaan negara daerah dan investor berkompetisi secara sehat dan adil, serta mendapatkan perlakuan hukum yang pasti dan adil. perluasan ruang lingkup keuangan negara pada huruf dan huruf nomor tahun tidak dapat dikaitkan dengan uud sebagai wujud negara sebagai badan hukum publik, yang berbeda kedudukannya sebagai badan hukum privat dalam suatu perusahaan negara dan daerah. oleh sebab itu, dikatakannya huruf dan huruf nomor tahun dengan uud merupakan penyusupan pemikiran hukum yang sesat dan tidak mempunyai dasar rasionalitas. oleh karenanya, memahami rule law dalam keuangan negara seyogianya ditelaah bagaimana hukum ditempatkan diposisikan dalam suatu negara kesejahteraan. yang pertama adalah penggunaan standar yang open ended dan klausul yang umum dalam legislasi,dan keleluasaan paradigmatiknya sehingga dalam penyelenggaraan fungsinya tidak lagi terdapat keragu raguan. i3.nwar usman ttd ttd maria farida indrawi muhammad alim ttd ttd materialis akbar santo ttdperadilan: yang kedua adalah policy oriented style legal reasoning dan ketiga adalah keadilan yang bersifat prosedural dan substantif. dengan demikian, sebelum menentukan kembali posisi ruang lingkup keuangan negara, kita perlu mengacu kepada hal hal sebagai berikut. perlunya pembatasan kewenangan semua badan hukum berdasarkan undang undang pembentukan masing masing. perlunya dibedakan tindakan negara sebagai badan hukum publik dan tindakan negara sebagai badan hukum perdata. perlunya perbedaan yang jelas antara pertanggungjawaban setiap badan hukum sesuai undang undang pembentukannya, dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan hukum masing masing yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan bpk). perlunya sisi bisnis dari negara daerah dipisahkan dari negara daerah sebagai badan hukum publik dengan dasar pertanyaan itu, perlu sekali lagi ditegaskan keuangan negara adalah keuangan yang sepenuhnya menjadi hak, kewajiban atau kekayaan negara sebagai badan hukum. sementara itu, daerah sebagai badan hukum mempunyai keuangan sendiri yang terpisah dari keuangan negara, yang oleh undang undang pemerintahan daerah disebut sebagai keuangan daerah. demikian pula halnya dengan perusahaan negara perusahaan daerah sebagai badan hukum yang mempunyai status kemandirian, memiliki keuangan atau kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan negara sebagai pemegang saham. dengan demikian, dalam pengetahuan dan keahlian saya mengenai keuangan negara masih sama dengan pendapat yang saya ketengahkan dalam dua dekade yang lalu sampai sekarang, yaitu: sebenarnya sejak zaman hindia belanda orang tidak pernah berpikir maupun berpendapat keuangan negara mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan negara. zaman hindia belanda ada keuangan negara (landshold middle), keuangan provinsi, keuangan stats gemeente (kotapraja), keuangan regentschap (kabupaten)setelah indonesia merdeka, pemahaman keuangan negara tidak bercampur aduk dengan keuangan daerah otonomi dan perusahaan negara. kekacauan ruang lingkup keuangan negara baru terjadi setelah adanya huruf dan huruf nomor tahun sehingga muncul pertanyaan dalam benak saya, apakah benar, semangat reformasi sudah tuntas mencampakkan pemahaman integralistik dalam keuangan negara? jawabannya ternyata belum. kita sebaiknya sadar fungsi uang sudah jauh berkembang. kita pun perlu menyadari zaman sudah berubah, kalau dulu assets approach, sekarang sudah berkembang menjadi income approach, sehingga pemahaman mengenai keuangan negara dapat diletakkan dalam proporsi yang tidak terkontaminasi oleh politik dan kepentingan jangka pendek golongan tertentu. kita sudah terlalu banyak membuang waktu dengan selalu menoleh belakang. marilah sekarang kita menatap depan dan membuat sejarah dengan melaksanakan reformasi yang mendasar segala bidang, khususnya bidang keuangan negara. sebagai bangsa kita harus membayar mahal karena membiarkan berlangsungnya sistem keuangan negara yang tidak demokratis dan menggunakan hukum untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hakikat idealnya dalam keuangan negara. kita memperluas jangkauan ruang lingkup keuangan negara, tetapi melalaikan upaya keuangan negara mewujudkan tujuan bernegara dengan sengaja memberikan beban tanggung jawab dan ruang lingkup risiko yang berat pada apbn sebagai wujud keuangan negara. oleh sebab itu kita tidak boleh terbentuk pada kesalahan yang sama, karena bila tidak, kita semua akan bertanggung jawab bila timbul kembali sistem kekuasaan dan penguasa yang mengamalkan semboyan: republik indonesia, yang ada hanya negara, dan negara adalah saya. demikian saya sampaikan keterangan ini, pada kesempatan yang sama saya juga menyerahkan keterangan tertulis kepada yang mulia sebagai satu kesatuan dengan keterangan yang saya sampaikan podiumj.b. marlin. ph. justifikasi umum atas permohonan pengujian (constitutional review) undang undang nomor tahun tentang keuangan negara huruf dan huruf menurut ruber the government's role the economy raise the fundamental questions addressed the branch economics known public finance. the goal public finance understand the proper role the government itt the economy. the expenditures side public finance, ask: what kind services should the government provide, any? why the government. the primary provider goods and services such highways, education, and unemployment insurance, while provision goods and services such clothing, entertainment, and fire insurance generally left the private sector? the revenue side public finance, ask: how should the govern merit raise the money find its expenditures? what kinds taxes should review. who should pay them, and what effects they have the functioning the economy? berdasarkan pemikiran ruber dan ahli keuangan negara lainnya tersebut, pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian terkait dengan jawaban atas pertanyaan berikut ini: kapan pemerintah seharusnya campur tangan dalam perekonomian? bagaimana pemerintah melakukan campur tangan dalam perekonomian? apa pengaruh campur tangan pemerintah terhadap perekonomian? kenapa pemerintah memilih untuk campur tangan dalam suatu kegiatan perekonomian tersebut? sebagaian besar negara dunia, sudah barang tentu bercita cita untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya yang dikenal dengan negara kesejahteraan (welfare state), konsep dan praktik negara kesejahteraan bervariasi antar negara, namun dalam penciptaan kemakmuran dan proteksi sosial, upaya yang banyaksat, diunduh dari laman semua negara dikaitkan dengan pengelolaan mixed economy . istilah ini dipergunakan untuk menjelaskan pengelolaan negara yang memadukan: pengembangan industri dan perdagangan, pengelolaan sumber daya alam, pertanian, jasa, pengelolaan bumn d dan berbagai aspek perekonomian lainnya dengan disertai oleh kendali oleh pemerintahan negara yang kuat dan cerdas. pendekatan ini menghindari perdagangan bebas laissez faire (model liberal), dan menghindari sistem ekonomi komando yang dikembangkan oleh sistem komunis soviet dan satelitnya (model sosialis). inggris, jerman, denmark dan jepang adalah beberapa negara maju yang memberikan kontribusi yang amat besar bukan saja pada bagaimana mengembangkan ekonomi secara cerdas, tetapi juga bagaimana menciptakan dan mengembangkan model kebijakan dan kelembagaan negara kesejahteraan. adalah bukan kebetulan bahwa inggris dan beberapa negara eropa sebagai negara negara pertama dengan industrialisasi dan globalisasi perdagangan amat intensif dihadapkan pada pertanyaan pertanyaan kesejahteraan secara lebih awal, seringkali jauh mendahului negara negara lain, termasuk mendahului amerika serikat. indikator pencapaian welfare state melalui kebijakan mixed economy ini secara sederhana dapat dilihat terutama dari komposisi produk domestik bruto pdb) suatu negara. sebagai perbandingan dapat dilihat pada gambar berikut ini: gambar persentase belanja negara thd pdbpagatan nan tag ben emas:sekretariat@meinkamahkonsitusigo d salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dari gambar atas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain bahwa belanja pemerintah dalam sampel tersebut, terutama negara negara oecd organization economic cooperation and development) berkisar antara sampai dengan dari pdb atau rata rata sekitar dari pdb, sedangkan indonesia termasuk pada posisi yang paling rendah yaitu sekitar dari pdb. data tersebut juga menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah pusat dan daerah) dalam membentuk pendapatan nasional (baca kesejahteraan rakyat) hanya sekitar sisanya didominasi oleh masyarakat sendiri (swasta nasional). berdasarkan bukti empiris ini, tidak ada satu negarawan dunia yang memenuhi kesejahteraan rakyatnya hanya oleh pemerintah sendiri. peranan pemerintah justeru yang diperlukan adalah melalui jawaban pertanyaan yang saya kemukakan atas, terutama melalui kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dengan berbagai cara terutama dengan mempromosikan efisiensi, pengurangan kemiskinan, mewujudkan kesetaraan kesempatan (non discrimination), inklusi sosial, stabilitas politik dan ekonomi serta desentralisasi ekonomi, politik, administrasi dan keberlanjutan fiskal. suatu negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan. elemen dasar yang ada pada negara yang kuat adalah otoritas yang efisien dan efektif yang melembaga (bukan excessive regulations). baik negara yang kuat dan yang lemah memiliki peranan yang berbeda. negara mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dariampai pada menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. gambar bawah ini menunjukkan peranan negara (baca pemerintah) dalam mengatur perekonomian negara untuk mencapai kesejahteraan rakyakenegaraan dan efisiensi lingkup fungsi negara sumber: fukuyama, francis, state building: governance and world order the century, hal. (terjemahan, zaini religi). berdasarkan gambar menunjukkan bahwa dari sudut pandang ahli ekonomi, secara empiris tempat yang paling optimal dalam mendesain lingkup fungsi negara dan kekuatan lembaga negara dalam mencapai kesejahteraan rakyat adalah kuadran yang memadukan lingkup fungsi negara yang terbatas dengan efektivitas kelembagaan yang kuat (model usa). model usa, menganut pembatasan fungsi negara, namun fungsi negara mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam mengatur perekonomian negara termasuk pengaturan keuangan negara dan menegakkan hukum, serta menggerakkan roda perekonomian secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyatnya. beberapa negara eropa seperti perancis, jerman dan denmark dan jepang lebih memilih kuadran daripada kuadran untuk mensejahterakan rakyatnya. mohammad hatta yang sekaligus sebagai konseptor dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun memiliki pemikiran bahwa untuk melakukan pembangunan indonesia dengan mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi rakyat harus sesuai dengan pancasila dan uud khususnya inti dari pemikiran bung hatta sendiri terdiri atas dua aspek pokok, yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial (economic and social transformation) yang beliau nilai merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. pemikiran ekonomi bung hatta menghubungkan teori ekonomi, realitas, dan keinginan untuk meningkatkan kemakm sebagai berikut. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud hak.konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang.privat yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan seluruh anggotanya memiliki pengetahuan dan, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privatjuncto peraturan mahkamah konstitusi nomor. pemikiran bung hatta sendiri memiliki tiga pilar utama yaitu: penguasaan aset oleh negara, kontrol terhadap swasta, dan tumbuhnya perekonomian rakyat yang mandiri. bung hatta memiliki pandangan bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum, bahkan perbankan. sehingga negara benar benar memegang semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak . untuk merealisasikan hal ini, negara boleh menggunakan pinjaman dari luar negeri dengan beberapa persyaratan, yaitu hutang harus bisa diangkut dari kelebihan produksi sehingga tidak mengurangi pendapatan negara dari pajak. selain itu yang sangat penting adalah harus ada pengalihan keterampilan pengelolaan perusahaan dari tenaga ahli asing kepada tenaga lokal. perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi indonesia dari sebuah perekonomian yang berwatak kolonial menjadi sebuah perekonomian nasional. bung hatta menyatakan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai konsep dasar sistem perekonomian indonesia. tujuan jangka pendek kebijakan itu adalah untuk menghapuskan penggolong golongan status sosial ekonomi masyarakat, baik berdasarkan ras maupun berdasarkan tingkat penguasaan faktor faktor produksi. sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial yang timpang yang diwariskan oleh pemerintah hindia belanda, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian indonesia. sebagaimana dikemukakan bung karno, yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat (swasta nasional) banyak dalam penguasaan modal atau faktor faktor produksi tanah air. ekonomi pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan dan kerja sama. ini adalah nilai nilai tradisional yang bersumber pada budaya indonesia, atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan dalam lembagingkat, pemikiran bung hatta pada dasarnya berkeinginan membangun ekonomi indonesia dengan tujuan yang murni sesuai dengan pancasila yang tetap mengakui kehadiran swasta nasional termasuk bumn d (mixed economy) dalam struktur perekonomian nasional, dengan tujuan utama kesejahteraan rakyat. kajian uji materiil tentang undang undang nomor tahun tentang keuangan negara terhadapuntuk kemakmuran rakyat sehubungan dengan permohonan pengujian (constitutional review). dalam permohonannya, para pemohon menguji ketentuan ketentubahwa.tidak perlu ikut campur secara langsung maupun tidak langsung dan atau tindakan hukum lainnya yang mengaburkan upaya mencapai tujuan bernegara dalam tujuan keuangannya dengan memperluas batasan hukum keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara sektor keuangan lainnya, khususnya keuangan privat. namun, ketentuan uud ketika dijabarkan dalam ketentuan huruf dan huruf nomor tahunhukum privat, bangsa, dan negara dalam menggunakan dan mengelola apbn. untuk mencapai tujuan bernegara guna sebesar besar kemakmuran rakyat sekaligus ketentuan uud menciptakan ketidakpastian hukum serta ketidaksamaan hadapan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sektor keuangan. padahalnomor tahun berpotensi melanggar padahal secara regulasi, tata kelola (governance), dan risiko tidak diwujudkan dalam apbn. adanya pelanggaran hak konstitusional tersebuttidak langsung akan menghilangkan fokussalah satunya dengan berkurangnya atau menurunnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat secara keseluruhan. huruf dan huruf nomor tahun berpotensi tidak hanya bertentangan dengan kepentingan hukum dan konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan kepentingan umum (in strijd met het algemeen belang), atau juga suatu badan hukum. oleh karena itu, sebagai konsekuensisehingga sangat berpotensi negara tidak fokus salah satunya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui anggaran penelitian dan pengembangan demi kemajuan ilmu pengetahuan yang lebih baik indonesia. adapun ketentuan ketentuan guo menurut pemohon bertentangan dengan ketentuan uud lebih lanjut dalam permohonannya, para pemohon menganggap dengan diberlakukannya ketentuan hurufuangan negara, hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena menuruthuruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara bersifat diskriminatif serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan negara. negara negara yang lahir setelah perang dunia ii, termasuk indonesia menganut tipe negara hukum modern, yang lebih dikenal dengan istilah welfare state type. dalam mewujudkan kesejahteraan, kehidupan warganya, indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara rerata. ini berarti bahwa negara bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa indonesia. bukan hanya bagi sekelompok atau sebagian masyarakat tertentu saja. negara kesejahteraan adalahticker misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan . stands for developed ideal which welfare provided comprehensive the state the best possible standards bahwa indonesia adalah negara kesejahteraan,gagasanpemikiran. beberapa indikator yang menunjukkan bahwa negara termasuk tipe negara kesejahteraan adalah salah satu sila dari pancasila sebagai dasar falsafah negara sila kelima) adalah keadilan sosial bagi seluruh bangsa indonesia. hal berarti bahwa salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraanlahir dan bathin yang merata bagi seluruh masyarakat indonesia. dalam pembukaan uud. (alinea iv) dikatakan bahwa tujuan pembentukgyataan ini merupakan penjabaran dari kesejahteraan yang akan diwujudkan bangsa indonesia. konsekuensinya negara mengemban empat fungsi pokok, yakni protection function, welfare function, educational function dan peacefulness function. dalam dan uud dinyatakan sebagai berikut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkanketentuan ini dapatlah disimpulkan bahwa negara menguasai seluruh tanah beserta kekayaan alam yang terkandung dalamnya serta memegang monopoli terhadap cabang cabang produksi yang mengelola bahan vital bagi kehidupan orang banyakminyak dan gas bumi, air minun, aliran listrik, dan sebagainya. meski pun demikian, penguasaan ini dibatasi, harus dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. ciri ciri negara kesejahteraan adalah negara bertujuan mensejahterakan rakyatnya secara merata dan negara dituntut untuk merealisasikan tujuan tersebut dalam suatu ketentuan perundangan dan pelaksanaannya yang cerdas, kredibel dan berkeadilan. namun dalam kenyataannya dipandang dari segi pembagian kekayaan nasional, dan pemecatannya antara seluruh warga negara, negara indonesia termasuk diantara beberapa negara yang paling tidak adil dunia antara lain dengan indikator gini rasio yang justeru meningkat menjadi sekitar lepas dari benar tidaknya penilaian itu, jelaslah bahwa negara indonesia telah berkembang menjadi negara yang sangat timpang, secara diametral berlawanan dengan cita cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. skema kesejahteraan ini mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi tingginya, dan akses yang semudah mudahnya (universal coverage), warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan (prinsip equity). kebijakan negara diarahkan pada integrasi mobilisasi sumber daya nasional dengan skema skema untuk kesejahteraan masyarakat. masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendah dan menurun terhadap total angkatan kerjaasih sekitar persen, namun masih mencakup jumlah yang besar yaitu sekitar juta jiwa. ,bulan maret jumlah kredit yang disalurkan oleh bumn d perbankan sekitar trilyun yang sudah barang tentu bumn d perbankan harus mencadangkan risiko kredit macet, dalam persentase tertentu dari jumlah kredit yang disalurkan. apabila bumn d perbankan tidak menghadapi hambatan regulasi yang berinduk dari ketentuan huruf dan hurufkait diskresi opsi penghapusan piutang dan haircut, maka peluang bumn d perbankan untuk meningkatkan laba akan menjadi lebih besarpada tahun perekonomian hanya tumbuh pada kisaran sebesarpeluang pertumbuhan perekonomian indonesia tahun akan lebih besar bila hambatan ketentuan huruf dan huruf nomor tahun tersebut dibatalkan, sehingga bumn d khususnya perbankan akan memiliki level playing field yang sama dengan swasta, serta bumn d akan berpeluang lebih besar dalam membangun kemitraan melalui public private partnerships dalam mengerjakan mega proyek seperti bandara, pelabuhan dan mrt. tujuan dan cita cita negara indonesia tertuang dalam pembukaan uud alinea adalah: pertama, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. tujuan dan cita cita negara indonesia tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan tetapidiwujudkan. perlindungan kepada segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh bangsa indonesia, dan khusus untuk pemerintah karena diberi amanah dan amanat untuk memerintah, maka wajib melakukan perlindungan semaksimal mungkin terhadap segenap bangsa indonesia. perlindungan terhadap rakyat indonesia tidak boleh mengalami diskriminasi, tidak boleh dibedakan atas dasar ras, warna kulit dan atau pun alasan kaya dan miskin serta alasan apapun. salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat adalah meningkatkan kinerja bumn d dalam peranannya sebagai agent development terutama melalui penyerapan tenaga kerja, kontribusi pada produksi dan jasa nasional, kontribusi pada pendapatan negara dalam bentuk dividen dan pajak negara pph, ppn, bea masuk, cukai, bea meterai) dan pajak daerah antara lain pbb, bpt, pkb, dan bbn kb. untuk itu, beberapa bumn d harus didorong menjadi perusahaan kelas dunia, dengan tugas utama adalah memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mensejahterakan rakyat. sesuai dengan uud bumn d merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. dengan berbagai kondisi yang melekat padanya, bumn d memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang yang sampai dengan saat ini belum memanfaatkan secara optimal. potensi potensi tersebut antara lain: (a) keberadaan bumn d hampir semua sektor usaha, (b) kepemilikan aset yang besar, (c) brand image bumn d, (d) pengalaman usaha bumn, dan (e) profesionalisme sdm. berbagai upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan peranan bumn d dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama melalui peningkatan kontribusi bumn d terhadap ekonomi nasional, peningkatan nilai bumn d, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi, peningkatan belanja modal bumn d dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bumn d. tidak berjalannya konsolidasi bumn d lebih disebabkan oleh kurang kuatnya komitmen dari stakeholder bumn d, khususnya pemerintah. bahkan, sejumlah stakeholder justru belum memiliki pemahaman utuh tentang apa, bagaimana, dan urgensi konsolidasi bumn dagai badan hukum privat yang memiliki maksud dan tujuan dalam penelitian dan pengembangan guna memajukan pendidikan dan mengembangkan tri dharma perguruan tinggi, pemohon memiliki hak konstitusional, yakni haksebagai badan hukum publik tidak perlu secara langsung maupun tidak langsung dan atau tidak perlu melakukan tindakan hukum publik lainnya terhadap sektor keuangan privat, yang mengaburkan upaya mencapai tujuan bernegara dalam tujuan keuangannya melalui cara memperluas ruang lingkup hukum keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara. bahwa ketentuan uud ketika dijabarkan dalam nomor tahun tentang, khususnya huruf dan hurufikasinya, master plan bumn d yang disusun kementerian badan usaha milik negara dari waktu waktu seolah olah menjadi programnya sendiri, bukan merupakan program kolektif pemerintah. agar berbagai program yang terdapat pada master plan bumn dapat berjalan, menteri badan usaha milik negara seolah olah masih harus melakukan lobby terhadap koleganya sendiri. sementara itu, luar pemerintah, yaitu dpr, masih menjadi tantangan tersendiri yang harus diyakinkan untuk menjalankan program ini. nah, bisa dibayangkan betapa kompleksnya persoalan balik program konsolidasi bumn ini. belum optimalnya kinerja pengelolaan bumn d tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dengan kebijakan industrial dan pasar tempat bumn d tersebut beroperasi, belum perpisahannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar bumn d dan belum terimplementasikannya prinsip prinsip good corporate governance secara utuh seluruh bumn d. samping itu, belum optimalnya kesatuan pandangan dalam kebijakan privatisasi antara stakeholder yang ada berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan ini. depan, upaya meningkatkan kinerja bumn d yang semakin sehat, efisien serta berdaya saing tinggi, menjadi penting guna memberikan sumbangan yang makin besar pada keuangan negara maupun memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. sebagaimana dicanangkan dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia mp3ei) merupakan langkah awal untuk mendorong indonesia menjadi negara maju dan termasuk (sepuluh) negara besar dunia pada tahun melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata rata sekitar persen per tahun secara berkelanjutan. pengembangan mp3ei dilakukan dengan pendekatan breakthrough yang didasari oleh semangat not business usia?, melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantaja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumn d, bumi, dan swasta. untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan ekonomi utama, selain percepatan pembangunan dukungan infrastruktur, diperlukan dukungan non infrastruktur berupa pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perizinan, baik tingkat nasional maupun daerah. perbaikan regulasi dan perizinan lintas sektor tingkat nasional adalah yang terkait dengan penataan ruang, tenaga kerja, perpajakan, dan kemudahan dalam penanaman modal indonesia. adapun perbaikan regulasi dan perizinan tingkat daerah adalah yang terkait dengan sektor mineral dan batubara, kehutanan, dan transportasi serta penyediaan infrastruktur dasar. tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perizinan adalah sebagai berikut: mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang undang, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor lembaga, merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi mp3ei (seperti bea keluar beberapa komoditi): memberikan insentif kepada kegiatan kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan strategi mp3ei: mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan. saya berpendapat bahwa perbaikan undang undang dalam rangka percepatan mp3ei terutama adalah dicabutnya huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yang menghambat bumn d memiliki level playing field yang sama dengan korporat swasta. keberadaan indonesia pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan asia timur dan asia tenggara, mengharuskan indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, dalam rangka mencapai cita cita untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi nasional lainnya, bumn d menghadapi rentang regulasi yang lebih luas (bumn d terikat oleh macam ketentuan perundangan yang beberapalenggu ruang gerak bumn d dibandingkan dengan korporat swasta hanya terikat oleh sekitar peraturan perundangan), antara lain, mencakup regulasi sektoral, regional, serta regulasi badan usaha, termasuk yang paling signifikan adalah ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yang membuat bumn d kurang leluasa dalam operasi bisnisnya. dalam praktik, kurang meluasnya bumn d khususnya perbankan dalam menyelesaikan npl, antara lain diharuskan mengikuti ketentuan perundangan rezim keuangan terutama nomor tahun dan nomor tahun antara lain penghapusan piutang bumn d harus mengikuti ketentuan nomor tentang perbendaharaan negara yaitu (sepuluh milyar) ditetapkan oleh menteri keuangan, lebih besar dari (sepuluh milyar) s.d. (seratus milyar) ditetapkan oleh presiden: dan lebih besar dari (seratus milyar) ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan dpr. ketentuan ini menempatkan bumn d khususnya perbankan mengalami hambatan yang signifikan dalam menyelesaikan npl yang sangat berbeda dengan perbankan swasta yang memiliki diskresi yang lebih luas dibandingkan dengan bumn d perbankan. akibatnya adalah ruang gerak operasi bisnis bumn d perbankan tidak memiliki level playing field yang sama dengan perbankan swasta. akibat lebih lanjut, adalah tingkat perolehan laba bumn d perbankan akan menjadi lebih rendah daripada perbankan swasta. ketentuan yang diskriminatif inilah pada gilirannya berpotensi merugikan kepentingan rakyat karena negara (baca pemerintah) kehilangan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui perolehan dividen dan kontribusi pajak penghasilan dan pajak pajak lainnya yang lebih besar. tata kelola bumn d pada dasarnya sudah diatur secara rigid. kedua undang undang tersebut telah mengatur secara komprehensif terutama tentang penataan sistem pengelolnya secara professional, prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance) serta peranannya dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. beserta penjelasannya nomor tahun tentang bumi, jelas bertentangan dengan huruf nomor tahun hal ini menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian dalam pengelolaan bumn d, yang harus segera diakhiri. dalam teori korporasi, terdapat dua strategi yang dapat dilakukan bagi perusahaan yang ingin tumbuh menjadi kuat, besar, sehat apalagi menjadi perusahaan kelas dunia. dua strategi itu adalah (i) pertumbuhan secara organik (organic growth) dan (ii) pertumbuhan secara anorganik. pertumbuhan secara organik antara lain diperoleh dari strategi internal, seperti meningkatkan skala usaha, memperluas jaringan dan pasar, dan lain lain. sementara itu, pertumbuhan secara anor panik antara lain dilakukan melalui konsolidasi, merger akuisisi, joint venture, dan lain lain. untuk. menjalankan kedua strategi atas, dibutuhkan kekuatan pendanaan yang cukup. bumn d sektor perbankan, misalnya, membutuhkan kekuatan dana yang cukup, untuk bisa melakukan ekspansi usaha melalui perluasan jaringan kantor dan teknologinya, serta memperbesar penyaluran kredit. bumn d sektor migas membutuhkan dana yang kuat untuk dapat melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan pengolahan (refinery), bumn d sektor migas juga membutuhkan dukungan dana yang kuat untuk bisa melakukan akuisisi blok migas dalam rangka meningkatkan cadangan misalnya. salah satu kunci dari terlaksananya hal hal atas adalah bumn d harus memiliki permodalan yang kuat, baik yang berasal dari laba usaha, tambahan modal pemerintah, maupun pelepasan saham pemerintah melalui privatisasi. sayangnya, dari ketiga strategi penguatan permodalan bumn d ini, belum kondusif bagi bumn d. pemerintah, misalnya, terlalu sering menarik dividen dalam jumlah besar pada bumn d. sementara itu, setoran modal pemerintah bumn d relatif sangat kecil. sisi lain, kebijakan private sasi bumn d belum berjalan sesuai dengan harapan. implikasinya, kemampuan bumn d kita untuk bisa tumbuh baik secara organik maupun anorganik menjadi terbatas. kesimpulannya,jalan yang panjang dan berliku untuk bisa mewujudkan bumn d sebagai perusahaan kelas dunia. banyak hal yang perlu diperbaiki terkait dengan kelam bagian bumi. mengutip kembali pemikiran bung hatta bahwa.nn negara terhadap pada membuat peraturan gana mel antarkan jalan ekonomi . cita cita yang tertanam dalam undang undang dasar adlayak. keterkaitanmelakukan pilihan yang cerdas dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam dan ekonomi dengan tujuansyarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dn. berikut ini adalah beberapa rumusan pengertian, makna, dan subtansi dikuasai oleh negara sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara antara lain yaitu: mohammad hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalahuhammad yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasukbagi manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya, mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha usaha tertentu. apabila kita kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut friedman, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai berikut:besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.isiensi dan efektivternyata dikuasai oleh negara mengandung beberapa unsur pengertian yang sama. dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian dikuasai oleh negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya ekonomi dan sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan bumi dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya . konsep pemikiran yang dikemukakan atas, jelaslah bahwa dari konsepsi pemikiran ekonomi, konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh negara indonesia untuk mencapai kemakmuran rakyat melalui sistem ekonomi yang dikenal sebagai mixed economy. dalam hal untuk mencapai kemakmuran masyarakat pemerintah menyerahkan sebagian kepada sektor swasta termasuk bumn d, maka rule the game harus mengikuti rule the game korporasi bukan ranah keuangan negara. mencampuradukkan rule the game korporasi dengan rule the game keuangan negara akan berakibat negatif terhadap kinerja bumn d karena tidak memiliki level playing field yang sama dengan korporasi lainnya, yang pada gilirannya akan merugikan kinerja bunyi tidak optimal. implikasi selanjutnya adalah kontribusi bumn d dalam bentuk dividen dan pembayaran pajak berkurang, yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat untuk memperoleh tingkat kemakmuran yang lebihapakah kekayaan bumn merupakan keuangan negara, banyak ahli menegaskan bahwa kekayaan negara menyangkut bumn berbentuk persero bukanlah harta kekayaan negara secara keseluruhan. melainkan kekayaan negara yang dipisahkan dalam bumn yang berbentuk saham yang dimiliki oleh negara. pemahaman yang keliru terjadi saat keuangan negara ditafsirkan sebagai seluruh aset bumn bumi merupakan aset pemerintah. jika demikian berarti seluruh piutang maupun utang bumn bumi juga piutang pemerintah dan mestinya seluruh utang utang bumn d adalah utang pemerintah. padahal, ketika suatu bagian kekayaan negara masuk pada bumn bumi, maka bagian kekayaan pemerintah yang disertakan dalamnya tunduk pada ketentuan rezim korporasi. dari konsepsi inilah para pemohon uji materi huruf dan huruf undang undang nomor tahun antar lain menyatakan bahwa, tersebut menjadi apbn tidak digunakan untuk kepentingan sebesar besar kemakmuran rakyat dan. simon wong menyatakan tuntutan atas corporate governance didorong oleh kuatnya dorongan dari pihak stakeholder (terdiri atas pihak regulatory, external scrutiny, internal, serta tuntutan pasar modal). pihak regulator ingin terhindar dari systemic risk sehingga memastikan bahwa governance dilaksanakan. sementara tuntutan investor pasar global juga mengharapkan transparansi yang semakin luas. dari segi internal perusahaan adanya tuntutan untuk rapid growth dan transisi dari model family business menyebabkan governance juga menjadi penting. sementara faktor eksternal tentunya terkait dengan tuntutan stakeholder untuk lebih transparan bagi perusahaan. karakteristik bumn d yang memiliki banyak tujuan dan kadang bersifat conflicting, kuatnya intervensi politik, serta kurangnya transparansi menyebabkan bumn d memiliki governance yang unik dibandingkan sektor swasta. dari sisi negara terdapat tantangan berupa banyaknya kepentingan dari berbagai badan negara kementerian dan pejabat daerah untuk intervensi pengelolaan bumn d. pengembangan bumn d mendatang, seharusnya mengedepankan prinsip utama, yaitu clear objectives (terdapat mandat yang jelas bagi pengelola bumn d hanya bertanggung jawab pada satu pintu dan kejelasan objective perusahaan apakah bersifat komersial atau social), transparency (prinsip high disclosure baik untuk pemerintah maupun bumn d) dan political inflation (dimana tugas pemerintah dibatasi sebagai pengawas dan pengarah, sementara pengelola dilakukan oleh profesional secara mandiri) sehingga governance bumn d dapat dijalankan dengan baik. keadaan yang kurang kondusif bagi merasionalisasi bumn d ini, seyogianya diakhiri terutama yang berinduk dari ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. demikian pula mencampuradukkan ranah bumn d sebagai bagian dari keuangan negara daerah akan berakibat ketidakpastian bagi keberlanjutan fiskal, bila terjadi kerugian besar yang dialami bumn d yang memaksa pemerintah pemerintah daerah harus melakukan bail out atas kegagalan bumn d dalam mengatasi kesulitan likuiditasnya, yang seharusnya risiko pemerintah terhadap kegagalan bumn d hanya sebatas pada nilai ekuitas (saham) sebagai kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah saja. peranan pemerintah pemda sebagai pemegang saham mayoritas bumn d menurut ketentuseharusnya melalui penunjukan direksi dan dewan komisaris dan mekanisme rups. tuntutan kepada sektor usaha termasuk bumn d untuk melakukan reformasi dalam tata kepalanya good corporate governance) meningkat seiring dengan tuntutan agar korporasi lebih accountable dan responsif terhadap tuntutan konsumen. oleh karena itu, dari aspek gcg, bumn d sebagai bagian dari korporasi telah mengikuti tata cara gcg yang demikian ketat, sehingga pemaksaan bumn d mengikuti ketentuan rezim keuangan negarjustru merupakan excessive and unnecessary regulations berakibat counter productive yang akan membelenggu dan membatasi diskresi bumn d dalam operasionalnya sehingga berpotensi pada bumn d kehilangan momentum untuk mendapatkan opportunity gimpulan dan saran berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan atas, uji materiil huruf dan huruf undang undang keuangan negara yang bunyinya: dst.,dst. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. saya sependapat dengan pemohon bahwa ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara bertentangan dengan ketentuan uud lebih lanjut dalam permohonannya, pemohon menganggap dengan diberlakukannya ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara hak dan atau kewenangan konstitusionalnya pemohonundang undang nomor tahun tentang keuangan negara tersebut juga bersifat diskriminatif (baca bertentangan dengan serta tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan negara yang dipergunakan sebesar besarnya kemakmuruntuk seluruhnya dapat diterima. berdasarkan argumentasi yang saya kemukakan atas, saya menyarankan kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, untuk membatalkan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara karena bertentangan dengan undang undang dasar dan bahrivat, bangsa, dan negara dalam menggunakan dan mengelola apbn untuk mencapai tujuan bernegara guna sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwahuruf nomor tahun berpotensi melanggar., padahal secara regulasi (regulation), tata kelola (governance), dan risiko (risk) tidak diwujudkan dalam apbn. bahwa pelanggaran hak konstitusional tersebut langsung maupun tidak langsung akan menghilangkan atau setidaknya mengurangiyang mengakibatkan berkurangnya atau tidak dipenuhinya alokasi dana penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). bahwa huruf dan huruf nomor tahun juga bertentangan dengan sistem pemerintahan berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia karena perumusannya mendapatkan pengaruh darsebagaimana dimuat dalam lembaran negara tahun nomor dan tambahan lembaran neg achmad dairi good corporate governance didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan direksi, dewan komisaris, rups) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang,orma yang berlaku. dari definisi atas dapat disimpulkan bahwa good corporate governance merupakan: suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, rapat umum pemegang saham dan para stakeholder lainnya. suatu mekanisme check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. cc. suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya. dari pengertian atas teridentifikasi beberapa aspek penting dari gcg yang perlu dipahami, yakni, adanya keseimbangan hubungan antara organ organ perusahaan antaranya rapat umum pemegang saham rups), dewan komisaris, dan direksi. keseimbangan ini mencakup hal hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal) adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. tanggung jawab ini meliputi hal hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholder (keseimbangan eksternal). antaranya, tanggung jawab pengelola perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholders lainnya. adanya hak hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenaihak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk kalangan sendiri yang berpotensi menguntungkan orang dalam (insider information for insider trading) perseroan adalah persekutuan modal (asosiasi modal) yang oleh nomor tahun tentang perseroan terbatas diberi status badan hukum. maka tidak salah bila dikatakan bahwa sesungguhnya perseroan adalah: badan hukum, yaitu subjek hukum mandiri, dan sekaligus wadah perwujudan kerja sama para pemegang saham. yang dimaksud dengan persekutuan modal adalah bahwa modal dasar perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan (transferase shares). sehubungan dengan ini perlu ditegaskan bahwa sekalipun semua saham dimiliki oleh (satu) orang, konsep persekutuan modal tetap valid karena perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subjek hukum. kebenaran ini dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam yang mengatur bahwa 100y5 saham persero (bumn berbentuk perseroan terbatas) dapat dimiliki oleh negara dan. perseroan mutlak membutuhkan organ yaitu (i) rups mana para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akan mereka percayakan pengurusan perseroan, (ii) direksi yang oleh uut ditugaskan mengurus dan mewakili perseroan18: dan (iii) dewan komisaris yang oleh uut ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi. pemisahan jelas antara fungsi pemegang saham dan fungsi direksi (artinya antara pemilikan modal (ownership) dan kepengurusannya (power)), merupakan ciri khas perseroan dan membedakannya secarakutuan perdata, firma dan cv. rups selaku wadah mana para pemegang saham berwenang menjalankan hak hak mereka dapat disebut sebagai pengejawantahan pluralitas (para pemegang saham). oleh karena itu rups merupakan forum pembela kepentingan para pemegang saham. berbeda dengan rups yang merupakan forum kepentingan para pemegang saham, direksi adalah organ yang mewakili kepentingan perseroan selaku subjek hukum mandiri. sesungguhnya perseroan adalah sebab keberadaan (raison d'6tre) direksi, karena apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada direksi. itu pula sebabnya bahwa direksi sudah sepatutnya mengabdi kepada kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. direksi bukan wakil pemegang saham. direksi adalah wakil perseroan selaku "persona stand judicial" atau subyek hukum mandiri. dewan komisaris adalah organ pengawas mandiri yang tidak dikenal dalam sistim hukum perseroan anglo amerika. kalau pun board directors perseroan anglo amerika yang terbagi atas executive managing directors dan non executive directors dapat memberi kesan bahwa badan tersebut mirip dengan dewan komisaris, namun demikian kemiripan tersebut semu karena pada hakikatnya board directors dimaksud adalah organ eksekutif. dari ketentuan dalam angka uut jelas bahwa ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai dewan komisaris. tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi demi kepentingan perseroan. dewan komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. sekali pun menentukan bahwa perbuatan perbuatan direksi tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan pula bukan perbuatan pengurusan. semangat good corporate governance gcg) tercermin jelas pada dalam nomor tahun tentang perseroan terbatas. berikut beberapa yang merupakan implementasi asas gckeadilan (fairness, suitable treatment) setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama". ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak haknya, seperti: hak untuk mengusulkan dilaksanakannya rups, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam rups dan lain lain. unsur transparansi (transparency) penerapan unsur transparansi dalam suatu perseroan dalam rangka mewujudkan prinsip gcg diterjemahkan dalam sebagai berikut: direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada (yaitu tentang pengurangan modal)huruf dewanunsur akuntabilitas (accountability) yang memuat unsurunsur responsibility (responsibility) penekanan pada unsur reasponsibiitas adalah perusahaan harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan tindakan yang merugikan para stakeholder maupun masyarakat tersebut. yang memuat unsur ini, yaitu:lam hal dewan komisaris terdiri dari orang angorperseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham tetap dianut dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas uut), sebagaimana tercantum pada pengelolaan perseroan terbatas ada pada perwujudan doktrin fiduciary duty dan business judgement rule. sebagai organisasi yang mewadahi kegiatan ekonomi, organ perusahaan direksi, denom,. dan rupmanya direksi yang ditugasi mengelola perusahaan, harus melakukan terobosan, pembaharuan, serta upaya menangkap peluang yang meski dilakukan dengan penuh perhitungan dalam menghadapi risiko usaha, sebagaimana layaknya sebuah bisnis, bisa memberikan keuntungan dan bisa juga mengalami kerugian. sebelum masuk pada pembahasan ada baiknya memperjelas apa yang dimaksud dengan doktrin fiduciary duty dan business judgement rule. fiduciary duties berasal dari kata fiduciary yang berarti kepercayaan dan duty yang bermakna tugas. dengan demikian fiduciary duty diartikan sebagai seseorang yang memegang amanah atas dasar kepercayaan untuk kepentingan pihak lain, dalam hal ini, untuk kepentingan perseroan. doktrin ini dilengkapi dengan doktrin piercing the corporate veil, yang maknanya pemegang saham, direktur dan komisaris, jika tidak melaksanakan doktrin fiduciary duties yang kemudian menyebabkan kerugian kepada perseroan, dimungkinkan dimintai pertanggung jawaban sampai pada aset pribadi. sedangkan yang dimaksud dengan business judgement rule adalah kewenangan untuk membuat kebijakan bisnis untuk semata mata kepentingan perseroan. untuk memahami hal ini, pertama kita terlebih dahulu perlu memahami pengertian tentang korporasi atau perseroan terbatas pt). perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum atau wadah yang diciptakan peraturan perundangan yang berlaku untuk menampung kegiatan perekonomian. sebagai suatu badan hukum atau 'perorangan buatan, perseroan terbatas tak mungkin dapat bertindak sendiri, kecuali digerakkan oleh pengurus perseroan tersebut. meskipun diakui sebagai subjek hukum yang mandiri dalam lalu lintas hukum, namun privilege yang diberikan hukum tersebut tidak ada artinya, karena tidak dapat dijalankan jika tidak terdapat pengurus (dalam hal ini direksi dan dewan komisaris) yang akan menggerakkan dan menjalankan badan hukum dengan cara yang benar sesuai dengan maksud dan tujuan dan aturan hukum yang berlaku. pengurus direksi dan dewan komisaris) keberadaannya sangat penting bagi jalannya dan maju mundurnya pt. sangat tergantung kepada direksi dan dewan komisaris. jika direksi dan dewan komisarisdan kewajibannya dengan baik, maka dapat diharapkan akan maju berkembang untuk jangka panjang. ketergantungan terhadap direksi dan dewan komisaris tersebut, menimbulkan suatu hubungan berlandaskan amanah atau yang lazim disebut sebagai hubungan didunia diantara pengurus direksi dan dewan komisaris) dengan pt. hubungan didunia terbentuk atas dasar kepercayaan (atau amanah) yang telah diberikan undang undang kepada segenap anggota direksi dan dewan komisaris tersebut didalam menjabat jabatan masing masing, bahwa masing masing anggota direksi dan dewan komisaris akan menjalankan tugas dan kewajibannya semata mata untuk kepentingan pt, bukan untuk kepentingan diri sendiri, ataupun kepentingan pemegang saham tertentu (pemegang saham utama pengendali), ataupun kepentingan pribadi pihak lainnya. hubungan yang demikian melahirkan kewajiban dari anggota direksi dan dewan komisaris terhadap perseroan yang disebut fiduciary duties . fiduciary duties bagi direksi diatur dalam dan yang berbunyifiduciary duties bagi dewan komisaris diatur dalam dan yang berbunyi sebagai berikut:anggota direksi dan dewan komisaris harus menyadari bahwa adanya pt lah, yang menyebabkan (reason existence) mereka telah dipilih dan diangkat sebagai anggota direksi dan dewan komisaris, tanpapun tidak pernah menjabat sebagai anggota direksi dan komisaris. oleh karena itu anggota direksi dan dewan komisaris harus mengabdi kepada kepentingan atau harus menempatkan kepentingan diatas kepentingan pihak lain manapun (duty loyalty). mengabdi untuk kepentingan pt, bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris, walaupun sesungguhnya dalam kepentingan pt tersebut sudah tercakup kepentingan pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya. dalam mengambil suatu keputusan anggota direksi dan dewan komisaris harus yakin, bahwa keputusannya tersebut adalah pilihan yang terbaik untuk pt, sesuai situasi dan kondisi yang terdapat atau dapat diperhitungkan pada saat pengambilan keputusan. dalam menjalankan jabatannya anggota direksi dan dewan komisaris juga harus melaksanakan dengan penuh kesungguhan dan sesuai dengan tingkat kemampuan yang sepatutnya dapat diharapkan dari padanya. doktrin fiduciary duties merupakan implementasi prinsip gcg yaitu prinsip akuntabilitas dari direksi dan dewan komisaris, sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan oleh rups kepada direksi dan dewan komisaris untuk menjalankan perusahaan. sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, perlu kiranya disampaikan mengenai ultra vires dan intra vires. ultra vires berarti berada diluar kewenangan' yang merupakan lawan dari intra vires yang berarti berada dalam kewenangan. masing masing organ perusahaan, yaitu rups, direksi, dan dewan komisaris memiliki keuangan kewenangan tersendiri yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan ataupun sebagaimana yang telah ditentukan dalam uut. seyogianya, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bertindak secara intra vires, yaitu melakukan tindakan yang berada dalam koridor kewenangan sebagaimana telah diberikan kepadanya, sehingga apabila melakukan tindakan diluar dari kewenangan yang diberikan, maka hal ini disebut sebagai ultra vires dan doktrin piercing the corporate veil berlaku. dengan demikian dapat dinyatakan disini bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara ultra vires dengan doktrin piercing the corporate vepenjelasan atas, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya, direksi, sebagai wakil perseroan terbatas, hanya berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas batas yang diizinkan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi diluar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. dengan kata lain, direksi memiliki keterbatasan dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan. ini berarti direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa: bertindak dengan itikad baik, memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata mata, kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, serta dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri, dan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan individu direksi. hal tersebut menjadi penting artinya, karena mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara direksi dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana perseroan tergantung pada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan, dan perseroan merupakan sebab keberadaan direksi, tanpa perseroan maka tidak akan pernah ada direksi. dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya direksi merupakan organ kepercayaan perseroan yang bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan sini: direksi adalah trustee bagi perseroan (duty loyalty and good faith). direksi adalah agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (duty care and skill). tugas dan tanggung jawab tersebut atas, adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegial sesama anggota direksi terhadap perseroan. anggotandiri sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. ini berarti setiap tindakan yang diambil dan dilakukan salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. namun, demi pengurusan perseroan yang efisien, hal ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas antara anggota direksi perseroan. tanggung jawab dalam perseroan terbatas pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam perseroan terbatas tersebut. itu pula sebabnya disebut terbatas (limited), yakni terbatas dari segi tanggung jawabnya. dengan demikian, pada prinsipnya pihak pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. artinya jika ada gugatan dari pihak manapun, harta pribadi dari pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita. pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mutlak karena adanya prinsip piercing the corporate veil. dengan demikian secara harfiah piercing the corporate veil berarti menyingkap tirai perusahaan. penerapan piercing the corporate veil dalam tindakan perseroan terbatas menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan terbatas tersebut, tapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan kepada pemegang sahamnya, bahkan penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam pengembangannya, juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perseroan terbatas yang lain, seperti anggota direksi atau dewan komisaris. untuk mengantisipasi kemungkinan pihak yang berlindung terhadap tanggung jawab terbatas ini, yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga, maka uut mengakomodasikan kepentingan pihak ketiga ini melalui doktrin piercing the corporate veil. pada prinsipnya piercing the corporate veil berdampak kepada pemegang saham, artinya tanggung jawab terbatas , tetapi dimungkinkan menjadi tanggung jawab tidak terbatas, sesuai dengan bunyi uut. dalam perkembangannya, doktrin pricing the corporate veil diperluas kepada direksi dan dewan komisaris, sebagaimana tercantumndang undang tersebut dibentuk dalam sistem demokrasi terpimpin mana dalam pertimbangan undang undang tersebut dinyatakan,. (bukti bahwa huruf dan huruf nomor tahun juga bertentangan dengan kepentingan umum (in strijd met het algemeen belang) yang dilindungi atau badan hukum yang harus dilindungi kepentingannya dalam menjalankan kegiatan atau tindakannya yang beritikad baik. bahwa akibat"khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemanfaatan dana penelitian dan pengembangan demi kemajuan ilmu pengetahuan yang lebih baik indonesia. bahwa pemohon sebagai badan hukum yang anggotanya memiliki profesi sebagai dosen menyadari ketentuan huruf dan huruf nomor tahun akan menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan hadapan hukum bagi subjek hukum, baik pribadi hukum maupun badan hukum. oleh sebab itu, pemohon menganggapsebagai ilustrasi, dalam hal transaksi bisnis yang dijalankan perseroan terbatas tersebut, misalnya tidak mendatangkan keuntungan sebagaimana contoh diuraikan atas, malahan sebaliknya membawa kerugian yang mungkin dapat ditutup ataupun mungkin tidak dapat ditutup dengan asetnya perseroan terbatas. dalam kejadian tersebut, sesuai dengan asas perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri , maka kerugian yang terjadi tersebut adalah kerugian yang menjadi beban dan tanggung jawab sendiri yang bukan merupakan beban dan kewajiban dan tanggung jawab anggota direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham pt, kecuali didalam hal terdapat kelalaian atau kesalahan dari pemegang saham, atau anggota direksi atau dewan komisaris, sehingga terjadi piercing the corporate veil. doktrin piercing the corporate veil merupakan implementasi prinsip gcg yaitu prinsip responsibility dari pemegang saham, direksi dan dewan komisaris agar bertanggung jawab terhadap peran masing masing dan tidak mencampuri tugas dan wewenang organ perusahaan lain. business judgement rule merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa direksi dan atau dewan komisaris suatu perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan atau tindakan pengawasan, apabila tindakan tersebut didasari itikad baik dan dengan penuh kehati hatian. dengan prinsip ini, direksi dan atau dewan komisaris mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan atau tindakan pengawasan mereka dalam pengelolaansarnya doktrin business judgement rule berangkat dari asas praduga tak bersalah (resumption innocence) terhadap direksi dan dewan komisaris. mengingat asas dalam hukum bahwa semua orang dianggap beritikad baik, maka dengan demikian itikad buruk harus dibuktikan. oleh sebab itu business judgment rule merupakan golden parachute bagi direksi dan dewan komisaris yang beritikad baik. business judgement rule pada prinsipnya mengasumsikan bahwa dalam membuat suatu keputusan bisnis, direksi bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya, dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata mata untuk kepentingan perusahaan. doktrin ini pada intinya mencegah campur tangan yudisial terhadap tindakan direksi dan atau dewan komisaris yang didasari itikad baik dan kehati hatian, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum. berdasarkan business judgement rule, pertimbangan bisnis direksi dan atau dewan komisaris tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham. para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan. dengan demikian business judgement rule merupakan resumption that making business decision, the directors corporation acted informed basis good faith and honest belief that the action was taken the best interest the company". business judgement rule adalah aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati hatian dan itikad baik. dasar pertimbangan adanya doktrin business judgement rule yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dan atau dewan komisaris dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada rugi. meskipun demikian, direksi dan atau dewan komisaris dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindaknya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati hatian dan dengan itikad baik. business judgement rule dimaksudkan untuk memberikan dorongan terutama bagi direksi agar dalam melakukan tugasnya, tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab sampai pada aset pribadi, dengan kata lain, business judgement rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil peluang bisnis ketimbang terlalu berhati hati. prinsip tersebut juga mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis ketimbang direksi. sebab, para hakim pada umumnya tidak memiliki keterampilan dalam kegiatan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta fakta. business judgement rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya fiduciary duty oleh seorang direksi dan atau dewan komisaris, yaitu prinsip duty skill and care, maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip duty skill and care ini, memperoleh konsekuensi direksi dan atau dewan komisaris mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut. berlakunya doktrin fiduciary duty terkait dengan doktrin business judgement rule ditegaskan dalam dan berikut penjelasannya. adapun menekankan keharusan direksi menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan perseroan tentu dengan itikad baik dan tanggung jawab sesuai prinsip fiduciary duty dan business judgement rule, yang berbunydangkan dan penjelasannya menyatakan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang, antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha sejenis. bunyi sebagai berikut,adapun penjelasan ini berbunyi, yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat "atas ini tegas sekali menganut doktrin business judgement rule serta memiliki prinsip fiduciary duty. bila dikatakan direksi menjalankan perseroan didasarkan pada keahlian berarti direksi menjalankan duty skill dimana direksi tidak diharapkan memiliki tingkat keahlian kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuannya dan sama pengalaman dengannya, atau dalam bahasa hukum popular disebut degree skill that may reasonably expected from person his knowledge and experience. adapun kebijakan bisnis dalam business judgement rule dalam penjelasan itu berupa kebijakan sesuai kelaziman dalam dunia usaha ini sesuai dengan prinsip duty exercise care dalam fiduciary duty yang menuntut direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin (diligently), penuh kehati hatian (carefully), dan cerdik serta terampil skillfully), hal ini biasanya dijelaskan juga dalam code conduct perseroan terbatas. doktrin business judgement rule pada urut sangat jelas dapat memberikan perlindungan bagi direksi yang dianggap melanggar prinsip fiduciary duty, hanya dapat dibuktikan dalam proses persidangan, hatilah yang mempunyai peranan penting untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atau tidak. oleh sebab itu dibutuhkan suatu pemahaman yang lebih mendalam bagi hakim mengenai implementasi dari business judgement rule sehingga tidak terjadi keputusan yang salah dalam mengadili kasus yang dalamnya terkandung unsur business judgement rule. pelaksanaan doktrin fiduciary duty bagi direksi dan atau dewan komisaris perlu diseimbangkan dengan pelaksanaan doktrin business judgement rule, jika tidak, maka tidak mungkin dapat melakukan kepengurusan bisnis perseroan dengan baik. bayangkan jika misalnya direksi hanya memiliki tanggung jawab saja tanpa ada kewenangan dalam menggunakan aset dan sumber daya perseroan untuk mengelola peluang bisnis, sudah dapat dipastikan kegiatan bisnis perusahaan tidak akan berjaan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman sebagai ukuran untuk mengetahui apakah direksi dan komisaris telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan uut menetapkan (empat) kriteria kumulatif sebagai berikut: business judgement rules direktur komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dan apabila dapat membuktikan: komisaris: daan aah teen puan karen kesalahan telah melakukan pengawasan dengan itikad pak baik dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan dan tidak: membunvaitbenturan kepentingan baik sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, langsung dana tidak papan aan pengurusan direksi dan atau pengawasan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dewan komisaris yang mengakibatkan langsung maupun tidak langsung atas kerugian: dan pengurusan yang mengakibatkan kerugian: can telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian telah mengambil tindakan untuk mencegah tersebut. timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. sungguh ironis dan bahkan akan merugikan perseroan bilamana terjadi keadaan dimana penilaian atas tanggung jawab direksi tidak mengindahkan dan berpedoman pada business judgement rule sehingga berakibat bahwa: failure expressly acknowledge that directors should not liable for decisions made good faith and with due care, may lead failure the company and its directors take advantage opportunities that involves responsible risktaking pamela harapan, lan ramsay, geof stapleton, commercial applications company law, cch australia limited, sydney, australia, hal. salah satu contoh penerapan business judgment rule adalah sebagai berikut: sumber: direksi city investing company menolak tender offer atas sahamnya, yang dilakukan oleh namco enterprises, kemudian pemegang saham mengajukan gugatan terhadap direksi, dengan dalil bahwa direksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis yang tepat dalam menolak tender offmelainkan hanya mendasarkan keputusannya pada keinginan untuk tetap bertahan sebagai direksi, sehingga karenanya melanggar fiduciary duty . dalam permasalahan ini, mahkamah agung delaware menolak gugatan pemegang saham tersebut, dengan menerapkan business judgement rule, sebagaimana terungkap dalam pertimbangannya sebagai berikut are not persuaded plaintiffs' claim that the city board's refusal accept the premium offered namco, negotiate with namco under these circumstances, are prima face breaches fiduciary duty and hence, excuse demand. establishing such principle would rob corporate boards all discretion, forcing them choose between accepting any tender offer merger proposal above market, facing the likelihood personal liability they reject it. put directors such robson's choice would the antitesis the principles upon which proper exercise business judgement demanded them. contoh penerapan business judgement rules indonesia adalah pada kasus inefisiensi pln oleh dahlan iskan yang dahulu selaku direktur utama, mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar triliun berdasarkan temuan bpk atas pemakaian bbm pada pembangkit listrik yang seharusnya memakai gas untuk melakukan penghematan keuangan negara. dahlan iskan menegaskan inefisiensi tubuh pln bukanlah kesalahannya. pemborosan terjadi akibat tidak tersedianya pasokan gas untuk pembangkit listrik. pada kasus ini menurut penulis berpendapat kebijakan dahlan iskan masuk dalam kategori business judgement rule. bilamana pada kasus dahlan iskan tersebut atas diterapkan business judgment rule, harus dilihat terlebih dahulu putusan bisnis yang telah dikeluarkannya, putusan dahlan iskan untuk memakai bahan bakar minyak bbm) dikarenakan pasokan terhadap gas pada saat itu tidak ada. apabila dahlan iskan pada saat itu tidak mengambil tindakan, maka dapat dianggap dahlan iskan melakukan pembiaran dan tidak melakukan langkah langkah yang efektif untuk mencegah dampak dari ketidak persediaan gas sehingga apabila tidak dialihkan bbm, maka dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, yakni adanya kerugian negara yang lebih besar ketimbang dari apa yang telah ditemukan oleh bpkimplementasi dari doktrin business judgement rule ini dapat berjalan sebagaimana mestinya diharapkan kepada pelaku bisnis dan kepada para hakim, benar benar mengetahui secara cermat tentang konsep business judgement rule dalam uut, serta perlunya diatur secara tegas mengenai kriteria pada uut agar dapat dijadikan acuan untuk mengetahui batasan kriteria tindakan mana yang dianggap melanggar aturan. doktrin business judgement rules merupakan implementasi prinsip gcg yaitu prinsip kewajaran dan kesetaraan (fairness) terhadap direksi agar kebijakan dan keputusan bisnis yang diambil oleh direksi terlindungi dari tuntutan hukum, dengan catatan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan itikad baik dan tidak melanggar doktrin fiduciary duty serta peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam konteks bumn sebagai perseroan terbatas, sudah selayaknya juga mendapatkan kewajiban dan hak yang berimbang dalam menjalankan doktrin fiduciary duty dan business judgement rule. jika tidak berimbang, lebih besar kewajiban dalam melaksanakan amanah dibanding kewenangan dalam membuat kebijakan, maka tentu tidak akan ada terobosan untuk menggali peluang bisnis, karena selalu diliputi kekhawatiran dapat digugat sampai aset pribadi. merujuk pada undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, keuangan bumn juga dinyatakan sebagai keuangan negara. ini terlihat pada bunyi huruf yang menetapkan bahwa keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dan atau perusahaan daerah. selanjutnya, huruf menentukan keuangan negardemikian pula menurut angka undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, dinyata. bahkan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwi lain, undang undang nomor tahun tentang badan usaha milik negara bumn) menyebutkan, modal bumn merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. disini terjadi pertentangan antar peraturan perundang undangan. lebih lanjut, huruf dan huruf undang undang nomor tahun telah membatasi pelaksanaan doktrin business judgement rule sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. ditinjau dari hukum perseroan, pengambilan keputusan bisnis perseroan terbatas bumn seharusnya mendasarkan pada doktrin business judgement rule yang mengandung resiko komersial terbatas pada bumn yang bersangkutan, namun dengan adanya huruf dan huruf undang undang nomor tahun risiko tersebut menjadi risiko non komersial (public risk) yang ditanggung oleh masyarakat sebagaimana diterapkan dalam pelaksanaan apbn. dengan kata lain, negara sebagai pemegang saham seharusnya hanya menanggung kerugian perseroan sebatas saham yang disetor, namun dengan adanya public risk negara akan menanggung resiko melebihi saham yang disetor dan akan berdampak pada apbn (asas perseroan limited liability menjadi unlimited liability). dalam kasus bumn indonesia ada sejumlah masalah hukum yang belum selesai bahkan cenderung berada dalam situasi ketidakpastian hukum yaitu adanya pertentangan mengenai kedudukan keuangan negara sebagai bagian kekayaan negara yang dipisahkan dalam tentang keuangan negara dan tentang bumn serta tentang perseroan terbatas. dalam keuangan negara dikatakan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara yang dipisahkan pada bumn, seperti huruf yang berbunyiinti permasalahannya adalah apakah kekayaan negara yang diperuntukkan untuk digunakan sebagai penyertaanumn tetap merupakan kekayaan negara ataukah sudah menjadi kekayaan bumn. apabila membaca huruf keuangan negara ini jelas pengertian keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara, sehingga kekayaan negara yang dipisahkan yang dimasukkan sebagai penyertaan modal negara bumn adalah tetap kekayaan negara. tetapi bumn secara contrary menentukan hal berbeda menyangkut kekayaan negara yang dipisahkan, pengertian kekayaan negara tercantum pada angka tentang bumn yang berbunyi,elanjutnya dalam penjelasan berbunyitetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip prinsip perusahaan yang sehat. artinya kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang bersumber dari apbn untuk dijadikan penyertaan modal kepada bumn. ditegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu tak lagi dikelola berdasarkan apbn melainkan dengan prinsip prinsip perusahaan yang sehat sesuai dengan nomor dahulu lihat bumn nomor yang berbunyirtinya segala ketentuan dalam uut nomor berlaku untuk bumn tentu contrary dengan huruf nomor tentang keuangan negara. salah satu contoh kebijakan yang diambil dianggap tindakan melawan hukum adalah kasus sewa menyewa pesawat yang melilit rotasi nababan, mantan direktur utama pt. merpati nusantara. rotasi menjadikorupsi juta dolar amerika serikat as) untuk security deposit terkait sewa dua pesawat tipe boeing dan rotasi didakwa jaksa penuntut umum telah melakukan korupsi juta dolar as, terkait penyewaan dua unit pesawat dari thirdstone aircraft leasing group tag) as, pada pada saat itu, merpati mengeluarkan dana juta dolar as, namun pesawat yang akan disewa dari tag masih dimiliki dan dikuasai pihak lain, yaitu east dover ltd, anak perusahaan lehman brother. jaksa menganggap perbuatan rotasi, bersama direksi lain, yang membayarkan security deposit juta dolar tunai, telah memperkaya tag dan mengakibatkan kerugian negara sebesar juta dolar as. didakwa dengan juncto pemberantasan tindak pidana korupsi. dalam kasus rotasi, kebijakan yang diambil telah disetujui oleh seluruh direksi dan tercantum dalam rencana kerja dan anggaran tahun serta telah melalui prosedur yang lazim dilakukan dalam hal sewa menyewa pesawat. jika kemudian terjadi penggelapan dana security deposit yang dilakukan oleh pihak ketiga, tentunya sangat tidak adil apabila hal ini dibebankan kepada pengambil kebijakan, yang dalam hal ini justru menjadi korban penggelapan. meskipun berbagai bukti telah diajukan guna mematahkan dakwaan jaksa, seperti surat dari mabes polri yang menyatakan belum ditemukan fakta korupsi yang merugikan keuangan negara, surat dari komisi pemberantasan korupsi kpk) yang menyatakan materi pengaduan tidak memenuhi kriteria tindak pidana korupsi serta surat dari menteri bumn yang menyimpulkan bahwa kasus ini murni merupakan risiko bisnis, namun kejaksaan tetap bersikukuh untuk menuntut rotasi atas dakwaan tindak pidana korupsi. bahkan bukti otentik mengenai gugatan pt. merpati nusantara terhadap tag yang telah dimenangkan oleh pengadilan pada bulan juli tidak membuat kejaksaan menghentikan proses penuntutan terhadap rotasi. selain itu setidaknya terdapat dua kasus lain yang merupakan upaya kriminalisasi kebijakan. pertama, kasus pt. bank mandiri tbk. persero), dimana mantan direktur utama dirut) bank tersebut dituntut korupsi karena kredit yang disalurkan macet. kedua, mantan dirut jamsostek persehuruf nomor tahun berpotensi menjadikan apbn yang salah satu penerimaannya dibayarkan warganegara melalui pajak berpotensi tidak digunakan untuk kepentingan sebesar besar kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya peningkatan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas pendidikan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi digunakan untuk kepentingan lain luar kepentingan negara, sehingga menghalangi strategi negara melalui proses perencanaan untuk mencapai tujuan bernegara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa ketidakpastian dan ketidaksamaan hadapan hukum tersebut seharusnya diatasi dengan pengelolaan keuangan negara secara konstitusional mutlak hanya dan harus diwujudkan dalam apbn, sehingga wujud keuangan lainnya seperti keuangan pada perusahaan negara perusahaan daerah atau badan hukum lainnya yang mendapat fasilitas pemerintah tidak menjadi hak dan kewajiban negara, sehingga kemungkinan kerugian (damages), risiko (risk), dan ketidakpastian (uncertainty) kegiatan usahanya tidak menjadi beban apbn. hal ini disebabkan uud mengamanatkan apbn digunakan sebesar besar kemakmuran rakyat, khususnya penerimaan negara yang diperoleh dari pajak dan pengelolaan kekayaan negara dari perekonomian mutlak digunakan untuk dan bagi upaya mencapai tujuan bernegara, dan bukan tujuan lain luar negara. bahwa pemohon sebagaiyek hukum, baik pribadi hukum maupun badan hukum, pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud untuk mengajukan permohonan ini. bahwa hak dan kewenangan konstitusional pemohon sebagai badan hukum privat yang juga harus mendapatkan hukum yang pasti dan adil serta persamaan hadapan hukum, hak pemohon tersebut telah dirugikan dengan berlakunya huruf dan huruf nomor tahun huruf dan nomor tahun mengattut korupsi, karena negara merugi miliar, terkait pembelian surat utang jangka menengah (medium term notes mtn) pada empat perusahaan yaitu pt. wahana miliar), sapta pranalanya miliar), surya indo pradana miliar), dan volumen miliar). pada kedua kasus ini hakim berpendapat dirut terbukti merugikan keuangan negara sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. kriminalisasi kebijakan yang diambil oleh pimpinan bumn didasarkan oleh nomor tahun tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa kekayaan negara meliputi penyertaan kekayaan negara bumn. dengan demikian apabila kebijakan. yang diambil menyebabkan kerugian maka negara juga dirugikan, dan hal ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menerapkan tentang tindak pidana korupsi, karena mengandung delik merugikan negara. namun demikian sesungguhnya telah terbit fatwa mahkamah agung ma) pada tanggal agustus yang secara prinsip menyatakan bahwa modal bumn berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari apbn. oleh sebab itu, kriminalisasi kebijakan oleh pimpinan bumn dipandang kurang tepat apabila dijerat dengan tindak pidana korupsi, karena tidak ada unsur kekayaan negara dalamnya. selain argumen mengenai kekayaan negara yang telah dipisahkan, dalam nomor tahun tentang perseroan terbatas diatur mengenai business judgement rules bagi direksi, yaitu pada dari ini terlihat jelas bahwa kebijakan atau keputusan yang dapat kriminalisasi hanya terbatas pada kebijakan atau keputusan yang tidak didasari oleh itikad baik dan prinsip kehati hatian. apabila prinsip kehati hatian sudah dilakukan dan dilandasi oleh itikad baik namun masih terjadi kerugian, maka prinsip business judgement rules harus diterapkan dan pengambil kebijakan semestinya terlepas dari jerat kriminalisasi. mengutip pendapat hikmahanto juwana, guru besar ilmu hukum fakultas hukum universitas indonesia, pada prinsipnya kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pejabat publik tidak dapat dipidana. dalam hukum administrasi negara tidak dikenal sanksi pidana. sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi negara, antara lain, teglisan maupun tertulis, penurunan pangkat, emosi dan pembebasan dari jabatan, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan. meski demikian, terhadap prinsip umum bahwa kebijakan serta keputusan yang salah tidak dapat dikenai sanksi pidana, terdapat pengecualian. paling tidak ada tiga pengecualian. pertama, adalah kebijakan serta keputusan dari pejabat yang bermotifkan melakukan kejahatan internasional atau dalam konteks indonesia diistilahkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. adapun kejahatan internasional yang dimaksud ada empat kategori yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan perang agresi. kedua, meski suatu anomali, kesalahan dalam pengambil kebijakan serta keputusan secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang undangan. sebagai contoh indonesia adalah ketentuan yang terdapat dalam undang undang pertambangan mineral dan batubara. ketentuan tersebut memungkinkan pejabat yang mengeluarkan izin bidang pertambangan dikenai sanksi pidana. ketiga adalah kebijakan serta keputusan yang bersifat korupsi atau pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan serta keputusan bermotifkan kejahatan. sini yang dianggap sebagai perbuatan jahat bukanlah kebijakannya, melainkan niat jahat dari pengambil kebijakan serta keputusan ketika membuat kebijakan. semangat antikorupsi sudah seharusnya terus menerus didengungkan. hanya saja, jangan sampai seseorang harus mendekam penjara semata mata karena ada kerugian negara, sementara tidak ada niat jahat untuk merugikan negara. solusinya, perlu menyeimbangkan pelaksanaan doktrin fiduciary duty dengan doktrin business judgement rule dengan cara menghilangkan faktor pembelenggunya melalui uji materi mahkamah konstitusi yang dimohonkan oleh pusat pengkajian masalah strategis, universitas indonesia. lebih lanjut bumn persero perlu memastikan pelaksanaan good corporate governance secara konsisten. pendekatan ini sesuai dengan formula bahwa korupsi terjadi karena kewenangan tidak disertai dengan akuntabilitas atau lebih lengkap lagi tidak disertai pelaksanaan gcg yang sebanding, sebagaimana diperkenegelman dan barton dalam jurnalnya berjudul ethics and moral development: core ingredients compliance." dalam teori dan konsep governance, yang menjadi objek dari governance adalah kualitas dari proses pengambilan kebijakan atau keputusan. sistem governance akan menjaga proses pengambilan kebijakan keputusan tetap dalam jalur yang benar dan tepat. dengan demikian maka apapun kebijakan atau keputusan yang diambil diharapkan terbebas dari hal hal yang bertolak belakang dengan governance. sistem governance akan menjadi mercu suar yang memandu para pengambil keputusan agar tidak tersesat dalam mengambil keputusan dan akhirnya tenggelam dalam masalah yang muncul kemudian hari, sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambil. sistem governance juga akan membatasi para pengambil kebijakan sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan banyak pihak. dengan kata lain, sistem governance akan meminimalisasi dampak negatif dari suatu kebijakan. kesimpulan saya mendukung pemohon bahwa ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yang berbunyi:: dicabut karena bertentangan dengan dan melemahkan doktrin business judgment rules yang menjiwai undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. dengan adanya ancaman merugikan kekayaan negara maka direksi bumn yang berbentuk perseroan terbatas akan selalu merasa terancam karena asset bumn dianggap sebagai kekayaan negara. dengan mendasarkan pada tipikor, direksi bumn dapat sewaktu waktu dijerat karena dianggap merugikan negara apabila kebijakan atau keputusan yang diambil direksi menyebabkan bumn mengalami kerusaya, huruf dan huruf nomor tahun tentang keuangan negara mempersempit intra vires sedangkan pengertian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi justru memperluas cakupan intra vires. artinya, fiduciary duties yang diemban direksi dan dewan komisaris dalam kacamata keuangan negara menjadi terbatas, sebaliknya tindak pidana korupsi menjadi luas. saya berpendapat bahwa dengan diberlakukannya ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara telah membelenggu dan menyebabkan melemahnya pelaksanaan doktrin business judgement rules oleh direksi dan dewan komisaris, sebagaimana dimaksud dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. pertentangan antara keuangan negara dan uut ini menciptakan kerancuan dalam penerapan dan penegakan hukum. sehingga akan menjadi hal yang tidak mudah untuk menentukan titik kritis, yaitu kapan seorang direktur bumn melakukan kesalahan dalam menggunakan modal perseroan yang ternyata diskualifikasi sebagai keuangan negara. namun demikian doktrin tentang intra vires, fiduciary duties, business judgement rules dan asas asas gcg seharusnya dapat menjadi argumentasi yuridis dalam menilai titik kritis tersebut. lebih jauh lagi, kekhawatiran aset bumn merupakan bagian dari kekayaan negara, akan menyebabkan timbulnya inovasi dan keberanian dalam melakukan terobosan. terlebih lagi menjelang era asean economic community aec) dan aft bumn indonesia berpotensi semakin tertinggal akibat kungkungan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. hal ini secara langsung telah berakibat pada kurang optimalnya kinerja bumn, yang pada gilirannya akan membuat peran bumn sebagai penggerak perekonomian nasional akan terganggu dalam mengemban amanat uud yang menyebutkan bahwa" tidak optimalnya peran bumn sebagai penggerak perekonomian nasional bukan hanya sekedar kekhawatiran, namun telah menjadi fakta. total seluruh pendapatan bumn indonesia pada tahus$ milyar masih dibawah total penghasilan satu perusahaan swasta dengan peringkat dunia, yaitu chevron yang mampu menghasilkan pendapatan sebesar us$ milyar (lihat lampiran hal ini diharapkan mampu menjadi tantangan bagi para direksi bumn agar dapat terus meningkatkan kinerjanya. sisi lain, kiranya dapat membuka mata pihak legislatif dan yudikatif untuk tetap obyektif dalam merumuskan, menilai dan memutuskan segala hal yang terkait dengan bumn. marzuki usman, s.e., m.a. sebagaimana kita ketahui bersama, pokok permasalahan yang memerlukan pengujian adalah, apakah huruf dan huruf nomor tahun tentang keuangan negara, dan disusul kemudian dengan huruf dan huruf nomor tahun tentang bpk, bertentangan dengan dan uud huruf dan huruf menyatakan bahwa keuangan negara meliputi: kekayaan negaranegara yang dipisahkan pada perusahaan negarasedangkan menegaskgapa kedua ketentuan perundangan tersebut dianggap bertentangan? karena huruf nomor tahun tentang keuangan negara mengartikan bahwa kekayaan bumn adalah kekayaan negara yang dipisahkan, yang berarti kekayaan bumn masih merupakan kekayaan negara, dan oleh karena itu bpk dan dpr serta perangkat negara lainnya mempunyai hak dan wewenang untuk mengawasi pengelolaan bumn. dilain pihak ada pendapat yang menyatakan bahwa bila kekayaan bumn masuk dalam keuangan negara yang wujudkan dalam apbn, tentu apbn memikul risiko yang sangat besar karena bumn adalah lembaga bisnis yang penuh dengan risiko, bahkan bisa pailitkan. risiko besarkibatkan apbn tidak dikelola secara produktif dan tidak untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam uud disamping itu dengan masuknya pengelolaan bumn kedalam keuangan negara (apbn), maka pengelolaan bumn menjadi birokratis, yang tidak sejalan dengan prinsip bisnis yang memerlukan keputusan tindakan cepat. kita menyadari bahwa usaha bumn sebagian besar adalah berbentuk perseroan terbatas pt), yang berarti mereka harus tunduk kepada perseroan terbatas dan atau berbentuk perusahaan umum perum). dengan demikian mereka adalah lembaga bisnis yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memupuk keuntungan dan melayani masyarakat berdasarkan prinsip bisnis, dan menyetorkan sebagian keuntungan itu kepada negara melalui apbn. bila bumn ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat bukan berdasarkan prinsip bisnis, maka selisih biaya bisnis dengan biaya pelayanan yang diinginkan pemerintah harus disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan prinsip kewajiban pelayanan umum public service obligation pso). mengingat bumn adalah merupakan lembaga bisnis, maka operasionalnya bisa memberikan keuntungan tetapi bisa juga menimbulkan kerugian. tidak ada bisnis yang terbebas dari kemungkinan kerugian. bila terjadi kerugian, tentu menurut nomor tahun kerugian tersebut menjadi kerugian negara, dan dengan demikian kebijakan direksi yang menimbulkan kerugian negara tersebut dapat dituntut pengadilan dan hukum. tindakan yang dapat menimbulkan kerugian inilah yang menjadi momok bagi setiap anggota direksi bumn. mereka ingin menjadi direksi bukanlah untuk menjadi tersangka atau terpidana. mengapa demikian, karena bisnis bisa saja bulan ini atau tahun ini rugi, tetapi bulan depan atau tahun depan untung. titik titik kerugian akan menjadi incaran para penegak hukum, seperti halnya berburu dalam kebun binatang. apabila risiko bisnis berupa kerugian misalnya bisa dibuktikan karena kurang hati hatian atau ada unsur kesengajaan dari direksi dalam mengambil keputusan, tentu ada mekanisme pengawasan intern ataupun externa yang menangani ha! itu. bila terbukti ada unsur kesengajaan tentu direksi yang bersangkutan dapat dituntut pengadilan. sudah barang tentu biaya pengamanan hukum tersebut merupakanaya bagi bumn yang bersangkutan, yang berarti mengurangi keuntungan dan setoran keuntungan kepada negara. kedua ketentuan perundangan yang tampaknya bertentangan tersebut, tentu tidak saja menjadi momok bagi direksi tetapi juga dapat mengurangi keberanian direksi mengambil terobosan bisnis dalam persaingan usaha yang semakin ketat dan bersifat global. padahal terobosan bismillah yang menjadi salah satu kunci utama untuk memenangkan persaingan dalam persaingan global. kita menyadari bahwa indonesia sudah menandatangi perjanjian perdagangan bebas asean dengan china dan india beberapa tahun yang lalu. dan, pada tahun kita juga sudah menyepakati berlakunya masyarakat ekonomi asean (asean economic community aec). hal ini berarti, bahwa mulai tahun perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi akan bebas bergerak tanpa hambatan antar negara negara asean. dan mulai tahun negara sedunia anggota world trade organization wto) sudah sepakat untuk mempraktekkan perdagangan bebas free trade). dengan demikian bisa kita bayangkan betapa ketatnya persaingan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, dan gejalanya sudah mulai kita rasakan sekarang ini. pilihannya hanya ada dua, yaitu indonesia mengisi dunia, atau indonesia diisi oleh dunia. presiden suharto tahun berkata, mau tidak mau, suka tidak, siap tidak siap, dunia menuju liberalisasi". tengah persaingan ketat ini, bumn diminta untuk terus meningkatkan daya asingnya dan. berlari lebih kencang. ironisnya disatu sisi kita minta mereka berlari kencang, tetapi lain sisi kaki mereka kita ikat dengan ketentuan perundang undangan yang membuat mereka gamang untuk berlari kencang. saya menyarankan, apabila nanti yang terjadi, indonesia diisi oleh dunia, maka janganlah kita menyalahkan bumn. kenapa? karena para komisaris, direksi dan karyawan bumn setiap saat terancam dipidanakan, akibat diamanatkan oleh huruf dan huruf nomor tahun izinkan saya untuk menyitir apa yang lelah dibahas oleh founding fathers amerika serikat, alexander hamilton, james madison, dan john jay, diawal kemerdekaan amerika serikat pada penghujung abad ke yang ditulis didalam buku yang berjudul the federalism, tahun modern library edition, new york. buku ini memuat surat menyurat antara ketiga tok. dua orang dimuka, menjadi presiden amerika serikat, dan john jay menjadi ketua supreme court. mereka bertanya, apa yang kita inginkan untuk membentuk federal government? mereka menjawab, want happiness". kemudian mereka sependapat. happiness without liberty. and, liberty without self government and self government without constitution. and finally. constitution without moral". jadi mereka ketika membuat undang undang dimulai dengan moral yang baik the utmost good faith). yang ada, dan harus dibela adalah kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan aku pengalaman ahli sebagai ketua fraksi utusan golongan pada menulis permusyawaratan rakyat mpr), periode tahun ketika itu, presiden abdurrahman wahid sudah terpilih sebagai presiden republik indonesia yang keempat, pada hari senin, medio oktober rencananya, pada hari rabu akan dipilih wakil presiden republik indonesia. tetapi, pada hari selasa oleh ketua mpr, diundang kesebelas fraksi mpr untuk berapa. pada saat itu ketua mpr berujar, saudara saudara ketua fraksi sengaja kita undang pada rapat :ini, karena ada usul dari beberapa fraksi sebagai berikut. sebaiknya uud yang berbunyi, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. supaya diubah menjadi, dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh wakil presiden". kalau kita setuju, maka amandemen uud yang sudah kita putuskan,kita buka lagi untuk mengamandemen uud menjadi seperti yang diusulkan! dan, setelah itu baru kita memilih wakil presiden". ahli, pada waktu itu sebagai ketua fraksi utusan golongan berkata, "bukankah amandemen uud sudah selesai. kalau kita mau buka lagi, itu seharusnya dilakukan pada sidang mpr yang akan datang, atau pada sidang istimewa mpr. kedua, kalau wakil presiden kita lebih dari satu, dan sampai sebanyak jumlah fraksi, yakni sebelas orang. apakah kita tidak malu? karena sepertinya belum ada dalam sejarah dunia, suatu negara yang wakil presiden sebanyak sebelas orang". akibatnya diputuskan, tidak jadi. hal seperti inilah yang terjadi didalam perumusan huruf dan huruf nomor tahun tentang keuangan negara, dan dan huruf nomor tahun tentang bpk, mana yang diperjuangkan bukrakyat! peristiwanya, bermula ketika kepala bpk prof. dr. j.b. marlin ditahun sebagai ketua bpk, beliau memerlukan tenaga akuntan. maka beliau rekrut seorang akuntan, dari badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan bpk), departemen keuangan republik indonesia. saudara akuntan ini membawa pekerjaannya sebagai auditor bumn bpk. dan, ketika beliau ini pensiun, kegiatan bpk memeriksa bumn diteruskan. pada waktu itu departemen keuangan dikuasai oleh. mazhab kekayaan negara yang dipisahkan, berlaku praktek bisnis biasa, yakni diatur oleh kitab undang undang hukum perdata. tetapi, departemen keuangan ada juga penganut mazhab kekayaan negara yang dipisahkan masih termasuk urusan negara. dalam perjalanan waktu tokoh tokoh pada mazhab pertama sudah pada pensiun, dan akibatnya mazhab kedalam yang kemudian menyiratkan kehendaknya pada tentang keuangan negara tahun dan tentang badan pengawasan keuangan bpk) tahun ketentuan huruf dan huruf nomor tahun bisa menimbulkan multi tafsir. bisa dikatakan bahwa kerugian satu kegiatan unit usaha bumn, lalu dibaca sebagai kerugian negara. misalnya, satu kredit macet, suatu bank bumn, lalu direktur utama banknya dipidanakan? padahal dalam bisnis perbankan, kredit macet itu adalah merupakan bagian dari resiko bisnis yang lazim. dalam putusannya nomor puu ix tanggal september yang lalu telah menyatakan bahwa piutang bumn bukan piutang negara, dan hutang bumn bukan hutang negara. seyogyanya sini ditegaskan juga bahwa kerugian bumn bukan kerugian negara. ahli sebagai ahli keuangan negara mengusulkan kepada untuk menegaskan dan menyatakan bahwa huruf dan huruf nomor tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak mendukung upaya pemanfaatan kekayaan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dan oleh karena itu ketentuan ini tidak sesuai dengan uud dan, dengan demikian paralel dengan usul ini, maka ketentuan dalam huruf dan huruf nomor tahun tentang bpk juga tidak sesuaif. achmad zen umar purba, s.h., llm bahwa istilah internasional dalam tbi merujuk pada satu proses sehingga bermakna transnasional . judge philip jesus, pelopor lahir transnational law itu, tahun menulis bahwa transnational law adalah: all law which regulates actions events that transiens national frontiers . (including) (both public and private international law . (plus other rules which not wholly fit into such standard categories. (semua hukum yang mengatur perbuatan atau peristiwa yang melintas batas2 negara. (termasuk) hukum internasional publik dan hukum internasional perdata (plus| peraturan peraturan lain yang tidak seluruhnya termasuk daam kategori standar tersebut. (dikutip dalam harold hong koh, why transnational matters, penn st. intl law r., jadi dalam melintasi batas2 negara, tindakan atau peristiwa itu bersentuhan dengan hukum nasional. hal ini relevan dengan masalah yang dibicarakan dalam forum ini, karena aktor utama tbi adalah negara (termasuk perusahaan negara), selain perusahaan transnasional dan konsultan hukum, samping itu bisnis dalam tbi mencakup tiga bidang, yakni peredaran barang (flow goods), investasi dan pelisensian (licensing). kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan sektor privat dalam menanamkan modalnya indonesia membutuhkan kepastian hukum sebagai instrumen persyaratan yang mutlak. intinya transaksi ekonomi membutuhkan regulasi yang pasti dan tidak mengandung penafsiran lain atau kekakuan yang menghambat seluruh kegiatan bisnis dan investasi bagi kepentingan dan kemajuan nasional. dalam transaksi bisnis, negara tidak dapat memonopoli kewenangannya untuk tujuan yang menghambat kegiatan bisnis dan investasi yang dihormati dan diakui dalam prinsip prinsip dasar hukum ekonomi, termasuk yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan. ketentuan huruf dan huruf keuangan negara merupakan regulasi yang cenderung dipaksakan, sehingga tidak mengandung kepastian hukum dan penghormatan terhadap doktrin badan hukum. oleh sebab itu, muncul paradoks dalam kegiatan bisnis dan investasi indonesia, yaitu satu sisi negara memperluas dan mengupayakan kegiatan bisnis dan investasibahwa ketentuan huruf dan huruf nomor tahun telah mengesampiisi lain ketentuan huruf dan huruf nomor tahun mengabaikan hak dan kewajiban negara dalam satu kesatuan nafas, sehingga negara dalam perusahaan negara perusahaan daerah tidak hanya mengakui hak sebagai keuangan negara, tetapi kewajiban yang terkandung tersebut. jika kewajiban tersebut menjadi beban apbn, kewajiban tersebut berpotensi guna mencapai tujuan bernegara, khususnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, lebih khususnya lagi tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan akan sangat berpotensi berkurang atau setidaknya tidak menjadi perhatian penting dalam tujuan keuangan negara karena negara memiliki perhatian dan prioritas keuangan yang meluas semua sektor keuangan. bahwa dengan berlakunya huruf dan huruf nomor tahun telah menimbulkan paradoks rasionalitas dalam pengaturannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeriksaan, dan pembagian risiko yang secara nalar hukum menimbulkan contradiction terminus, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. untuk mewujudkan kemandirian nasional. namun, sisi yang lain, negara dalam regulasi bisnis tidak memperhatikan prinsip kehati hatian, terutama agar negara tidak melalaikan kewajibannya, warga masyarakat tidak dirugikan haknya? puji), serta badan hukum tidak diingkari kedudukannya. huruf dan huruf keuangan negara jelas merupakan peraturan yang mengabaikan prinsip kehati hatian akibatnya, desain regulasi bisnis cenderung parsial, hanya untuk kepentingan jangka pendek, sehingga bukan suatu alternatif strategis untuk membangun kepercayaan publik terhadap iklim bisnis dan investasi indonesia dalam jangka waktu yang lama. untuk jangka panjang, seyogianya sebuah keuangan negara harus dapat merumuskan kebijakan ekonomi dan investasi yang memperhatikan dan menghormati hak hak badan hukum. samping itu, perlu dicermati monopoli pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan badan hukum .oleh bpk justru menimbulkan kewenangan yang tidak rasional dalam menentukan aspek kerugian keuangan negara pada sektor privat. dalam kontekstualisasi seperti itu, tidak diragukan lagi rasionalitas dalam pengaturan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dalam praktiknya akan merugikan kedudukan hukum sektor privat sebagai domain yang berbeda dengan sektor publik. hal demikian terjadi karena tidak ada batas batas yuridis yang mengandung kepastian dan keadilan hukum. ketidakmampuan huruf dan huruf keuangan menentukan garis batas kepunyaan (domain limitation) merupakan pertanda reinkarnasi manajemen keuangan publik tradisional. manajemen demikian pernah berkembang sebagai bentuk monopoli terhadap penguasaan dan pengaturan kekayaan negara yang berasal dari kekayaan swasta. hal demikian pada dasarnya menunjukkan gejala kemunduran dalam kebijakan bisnis indonesia. dalam prinsip hukum, kepunyaan badan hukum memiliki ketegasan batasan apakah termasuk kepunyaan publik (domain public) atau kepunyaan privat (domain drive). keduanya tidak mungkin tunduk pada peraturan perundang undangan yang sama, baik dalam tata kelola dan tata tanggung jawabnya. prinsip ini sejalan dengan doktrin badyaratkan kekayaan keuangan yang terpisah, sehingga badan hukum tersebut sah sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. negara melakukan kegiatan bisnis dlam rangka memenuhi kewajibannya untuk memakmurkan rakyat. nomor tahun tentang badan usaha milik negara (selanjutnya disebut bumn ) didesain secara khusus untuk menyalurkan dan mengamankan,maksud negara itu, sehingga negara akan dapat mencapai tujuan, tetapi tidak menanggung risiko melebihi dari yang sudah diperhitungkan artinya negara mendanai badan hukum itu, dan dana yang diambil dan dipisahkan dari : kekayaan negara itu menjadi aset atau kekayaan badan hukum itu. modal bumn diambil dan dipisahkan dari apbn, demikian diatur dalam bumn. penjelasan ini menyata . prinsip prinsip perusahan yang sehat itu makin menonjol yang menyatakan bahwa bumn terdiri dari perasaan umum (disingkat perum ) dan perusahaan perseroan persero ). yang paling penting adalah bunyi bahwapenjelasan berbunyi bahwa mengingat persero pada dasarnya merupakan perseroan terbatas, semua ketentuan dalamwalau disebut tahun yang dimaksud adalah tentang perseroan terbatas, yang sekarang diatur dalam nomor tahun ptm)|. akhirnya penjelasan umum bumn penutup dengan menegaskan tugas bumn: .. kawasan terhadap bumn atas dimaksudkan untuk menegaskan betapa pentingnya kita memahami konsep badan hukum yang kekayaannya diambil dari apbn dan dijadikan sebagai aset perusahaan. pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah aset bumn merupakan kekayaan negara, atau bukan? jawabannya positif, tetapi karena kita sudah diatur oleh undang undang bumn yang untuk persero diatur dalam pt, maka mekanisme penguasaan kekayaan negara tadi mestilah melalui mekanisme korporasi. itulah sebabnya budaya korporasi perlu ditingkatkan. konsep badan hukum sudah dikenal lama dan mendunia. bahkan forum antar negara seperti international court justice icj ) pun, konsep badan hukum menjadi basis pengambilan putusan untuk kasus terkenal: barcelona traction, light power (selanjutnya disebut barcelona ). dalam putusan tahun icj menyatakan: the separation property rights between company and shareholder important manifestation this distinction. long the company existence the shareholder has right the corporate assets. iycj reports, pemisahan hak kekayaan antara perusahaan dan pemegang sahamnya adalah manifestasi penting dalam pembedaan ini. selama perusahaan masih hidup, pemegang saham tidak punya hak terhadap aset korporasi). seperti kita ketahui barcelona adalah perusahaan yang didirikan kanada dan beroperasi spanyol. satu ketika barcelona dimakan pailit oleh otoritas spanyol, dan belgia, mewakili hakiki warganya yang pemegang sama barcelona, menggugat spanyol icj. mahkamah internasional ini menolak gugatan itu karena belgia tak punya locus stand. kalau mau menggugat, itu mesti dilakukan kanada, adanya kekhawatiran sebagian pihak bahwa pemisahan badan usaha milik negara dari keuangan negara menimbulkan moral hazard dan mal administrasi adalah kekeliruan berpikir rasionalitas hukum. pandangan sebagian pihak tersebut dapat dikatakan sebagai ketidakpahaman atas teori hukum dan hukum positif yang seharusnya merupakan keterkaidialektis. hal demikian disebabkan teori hukum yang merupakan teori gejala hukum positif (positive rechtsverschijnsel) dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat dikesampingkan. hal ini berarti, desain keuangan negara hendaknya tidak dipandang dari segi hukum positif saja, tetapi juga dipandang dari segi teori hukumnya dan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemajuan dan kepentingan umum. dalam kesempatan ini, saya memiliki pandangan yang sama dengan pemohon nomor dari ppm css ui yang menyatakan sangat berbahaya dan berisiko yang besar bagi perkembangan bisnis dan investasi jika ruang lingkup keuangan diperluas. kepentingan negara dalam kegiatan bisnis dan investasi adalah memberikan rasa aman, nyaman, kepastian, dan keadilan. oleh sebab itu, guna menjaga kepastian dan keadilan hukum, pertama, penguasaan dan pengurusan keuangan sektor privat tidak tunduk pada regulasi keuangan sektor publik. kedua, negara tidak mungkin mengidentifikasi kerugian negara pada kekayaan yang menjadi domain privat karena pola, prosedur, dan statusnya yang berada pada ranah hukum privat. negara sebagai pemegang saham tetap memiliki pengendalian dan peranan hak dan kewajiban menurut prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good governance), sebagaimana juga diatur dalam bumn yang dibahas atas. konstitusi menggariskan perlindungan bagi warganegara dan badan hukum untuk memperoleh persamaan hadapan hukum, serta kepastian dan keadilan hukum. konstitusi juga menggariskan cabang produksi dikuasai negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, dan bukan untuk kemakmuran segelintir orang atau kelompok atau badan yang mengatasnamakan kepentingan negara. oleh sebab itu, permohonan pengujian huruf dan huruf keuangan negara oleh ppm css ui menjadi sangat penting untuk menginstruksikan keseimbangan hak dan kewajiban negara sebagai badan hukum publik dan hak dan kewajiban sebagai badan hukum privat, sehingga keduanya tidak dicampuradukkan atau dibiaskan untuk alasan apapun. dengan demikian, ada kepastian dan keadilan hukum bagi kegiatan bisnis dan investasi, juga ada kepastian dan keadiluntuk mewujudkan tujuan bernegara, khususnya dalam sektor pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. saksi pemohon rotasi nababan saksi menerangkan mengenai peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi yaitu ketika diadili sebagai terdakwa pidana korupsi yang menyebabkan saksi kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan nama baik. saksi dicekal selama tahun dan kehilangan pekerjaan. pada tanggal februari tepat pukul majelis hakim pengadilan tindak pidana tipikor jakarta membaca putusan bebas murni (vrijspaak) atas semua dakwaan terhadap saksi dan saudara tony sudarto atas perkara sewa pesawat merpati. konon putusan ini pertama kali pengadilan khusus tipikor. jpu menuntut saksi dengan hukuman tahun atas dakwaan subsider undang undang nomor juncto undang undang nomor saksi dituntut menyalahgunakan kewenangan sebagai direktur utama merpati dengan menyetujui transfer deposit sebesar us$ untuk sewa pesawat b737 classic kepada pihak lesser thirdstone aircraft leasing group pada desember karena tag gagal menyerahkan kedua pesawat dan menolak mengembalikan deposito, maka dianggap telah terjadi kerugian negara. dalam amar putusannya, majelis hakim tidak menemukan bukti sah dan meyakinkan adanya kesengajaan atau niat jahat (mens rea) untuk melakukan perbuatan melawan hukum. majelis juga menyimpulkan direksi merpati telah mengambil keputusan sesuai kewenangannya dengan hati hati dan telah mengupayakan memeriksa latar belakang tag. majelis juga menerima bukti adanya fleksibilitas untuk mengubah tipe armada pesawat yang tercantum rka selain itu, seperti yang telah dijelaskan saksi dari komisaris dan pemegang saham. selain itu, majelis menilai penempatan deposit untuk meningkat pesawat adalah hal lazim bisnis penerbangan. majelis menganggap upaya pengejaran security deposit belum berhenti karena sidang pidana penipuan dan penggelapan pengadilan washington terhadap pemilik tag sedang berjalan. dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum"kwaan subsider majelis tidak melihat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa direksi merpati menempatkan deposit dengan tujuan sengaja untuk menguntungkan orang lain. menurut majelis, setiap perjanjian bisnis, setiap pihak bertujuan mencari keuntungan, sehingga dalam perjanjian sewa pesawat ini, baik merpati dan tag telah menghitung target keuntungan masing masing. oleh karena itu, maksud unsur tujuan menguntungkan orang lain tidak bisa diterapkan untuk perjanjian seperti ini. majelis juga menganggap loi yang memuat perjanjian pokok antara merpati dan tag sudah mengikat. hal itu diperkuat dengan putusan pengadilan washington yang memenangkan gugatan merpati tahun bagian lain, majelis menjelaskan lingkup risiko bisnis , yaitu hal hal yang luar kendali dan pengetahuan dari direksi dalam mengambil keputusan sejauh dibuktikan keputusan dibuat dengan niat baik dan telah melakukan upaya maksimal untuk mendapat informasi sebanyak mungkin untuk menghindari risiko kerugian. majelis menyatakan risiko bisnis tidak masuk dalam ranah pidana korupsi. huruf undang undang nomor tahun ini telah membuat setiap keputusan direksi bumn yang memiliki risiko bisnis masa lalu, sekarang, dan masa datang dapat dipidanakan, terlepas apakah dia telah bekerja bersih, jujur, tulus, untuk bumn nya. saksi berharap agar semua yang sedang berkuasa saat ini, baik pemerintah maupun bumn, tidak menjadi korban pembalasan pada saat rezim berganti tahun depan. bangsa ini harus lebih beradab, penindasan politik dalam rekayasa hukum harus dihentikan. memang seharusnya seluruh direksi bumn dan pejabat negara yang saat ini sedang memegang amanah mendukung perjuangan koreksi undang undang keuangan negara ini demi melindungi mereka tahun mendatang. namun rupanya ada rasa kericuhan mereka demi menjaga citra pemberantasan korupsi dan khawatir perjuangan judicial review ini sebagai tindakan tidak populer. hukum ada untuk kepastian. undang undang dasar dan undang undang disusun agar memberi kepastian dan keteraturan bagi setiapdonesia akan mana yang benar dan mana yang salah. tanpa itu, tidak ada peradaban, yang ada hanya kebiadaban dan hukum rimba. huruf dari undang undang keuangan negara nomor tahun telah menjadi pintu masuk bagi kewenangan hukum (abuse power), sehingga siapa pun yang mengenakan seragam negara dapat mencampuri urusan ranah privat. huruf ini juga membuka pintu bagi pemberlakuan undang undang lain, undang undang bpk, undang undang perbendaharaan negara, undang undang kekayaan negara, dan undang undang tindak pidana korupsi. huruf berbunyi sebagai berikut,jika kita perhatikan, ada tiga elemen dari ini yang paradoks satu sama lain, yaitu kekayaan negara, termasuk, dan perusahaan. saksi meyakini kementerian keuangan pada tahun memasukkan ini untuk membatasi kewenangan kementerian bumn dalam pengelolaan bumn yang sedang disusun dalam waktu bersamaan menjadi undang undang nomor tahun tujuan memasukkan kata termasuk sangat jelas untuk mengizinkan kementerian keuangan memasuki kebijakan bumn. dia tidak membayangkan kerusakan kolateral akan ketentuan huruf ini bahwa kata termasuk telah menjadi sapu jagad untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam sebuah keputusan bumn, terlepas tujuan dan niatnya. kata perusahaan bermakna entitas yang melakukan usaha bisnis demi memaksimalkan keuntungan. setiap usaha memiliki risiko, makin tinggi tingkat keuntungan, makin tinggi risikonya. tidak ada usaha bisnis yang risikonya nol. jika usaha berisiko, apakah dibenarkan menggunakan uang pajak rakyat untuk suatu yang berisiko? kata termasuk dalam ketentuan huruf dapat diartikan kekayaan negara ada seluruh tubuh neraca bumn. ketentuan huruf ini seolah membolehkan uang negara dipertaruhkan dalam semua risiko yang melekat. padahal keterlibatan negara seharusnya hanya dibatasi jumlah sampatkan bumn, yang merupakan bagian kecil dari neraca perusahaan. perusahaan milik negara atau bumn adalah bukan negara. keterlibatan negara hanya sebatas rapat umum pemegang saham. aparat negara tidak ada dalam operasional perusahaan. direksi bumn bukan pejabat publik yang dipilih rakyat atau diangkat berdasarkan aturan pegawai negeri. direksi bumn tidak pernah mewakili kepala negara dalam perjanjian perjanjian bisnis. aset bumn tidak sakral aset negara karena dapat disita. utang bumn hanya menjadi kewajiban perusahaan dan bukan menjadi hutang negara. keberadaan sebuah perusahaan bumn justru membuat tanggung jawab negara sebagai pemilik menjadi terbatas (limited liability) sehingga kewajiban atau utang perusahaan bumn itu kepada pihak lain tidak menjadi kewajiban rakyat indonesia. jika kekayaan aset sebuah bumn dianggap sebagai kekayaan negara, maka sangat mudah membuktikan telah terjadi kerugian negara atas keputusan operasional apa pun bumn. berikut ini adalah contoh contoh nyata yang saksi kumpulkan dari direksi bumn yang terjadi. direksi sebuah bumn melakukan heading. heading artinya lindung nilai. rupiah nilai rp9. atas revenue dollar awal karena puluhan perkiraan analis mengatakan rupiah akan makin menguat hingga kisaran rp8. namun tahun kurs rata rata rupiah menjadi rp9. tanpa menunggu audit bpk, pak, ibu, kerugian negara akan mudah dihitung dari perbedaan rp600, dikalikan revenue total. jika revenue bumn itu maka telah terjadi kerugian negara sebesar rp6 miliar. kemudian, penegak hukum tinggal mencari dua analisa ekonomi yang berbeda dengan mayoritas analisa yang mengatakan rupiah sebenarnya melemah karena tekanan fiskal dan ekonomi global. kedua analisa ini menjadi bukti bahwa direksi telah melawan hukum dengan melakukan tindakan yang tidak memenuhi bisnis judgement rule, sehingga dapat dijadikan tersangka korupsi. contoh kedua, direksi sebuah bumn memutuskan untuk meningkatkan investasi penggalian sumur minyak suatuplorasi dari per bulan menjadi per bulan dari ekspektasi rasio ternyata hanya memperoleh sumur saja atau hasil evaluasi setelah pengeboran menunjukkan adanya penurunan cadangan minyak yang tidak diketahui sebelumnya. namun, penegak hukum tetap bisa menyalahkan keputusan direksi itu yang telah merugikan negara karena dianggap ceroboh tidak memerhatikan adanya tren penurunan cadangan minyak secara nasional. contoh berikutnya, sebuah airlines bumn memutuskan untuk melawan persaingan harga dari airlines swasta suatu rute. demi menjaga pangsa pasar, airlines bumn itu mengobrol harga tiket hingga bawah biaya. ternyata airlines pesaing membalas dan memotong harga lebih banyak dan terus bertahan. setelah bulan, airline bumn itu menyerah dan memutuskan keluar dari rute itu. namun, perang harga itu telah membuat kerugian rp5 miliar rute itu, rute rp5 miliar selama bulan. mengikuti (2g) ini, strategi harga ini dianggap sebagai tindakan yang merugikan negara karena mempertaruhkan uang negara seperti meja judi. berikutnya, direksi sebuah bumn mendapat kesempatan untuk melakukan negosiasi harga barang yang telah digunakan tahun dari supplier yang ditunjuk langsung karena bersifat spesifik. direksi itu jeli melihat supplier itu telah memperoleh efisiensi produksi secara global, kemudian supplier bersedia menurunkan harga tahun itu. akan tetapi, niat baik ini mengundang pandangan lain dari auditor dan penegak hukum. mereka menduga harga jual supplier tahun lalu itu digelembungkan dari seharusnya, sehingga berpotensi merugikan negara. akhirnya, direksi itu menyesal, kapok, dan jera untuk mengambil inisiatif demi kebaikan perusahaan. berikutnya, direksi sebuah bumn ingin menjual barang barang inventaris perusahaan yang tidak produktif dengan tender terbuka. penawar pemenang tertinggi ternyata bawah nilai buku inventaris itu, kemudian tender diulang dengan pengawasan lebih ketat supaya tidak ada kongkalikong. ternyata penawar pemenang lebih turun lagi. secara bisnis, berapa pun cash terbanyak yang dapat diperoleh cepat, lebih berarti daripada membiarkan inventaris tidak berfulaupun ada nilai bukunya. namun, nilai buku inventaris itu dianggap kekayaan negara oleh (gdisc! sehingga perbedaan antarwarga pasar dan nilai buku merupakan potensi kerugian negara. apa yang akan dilakukan direksi itu? mereka akan membatalkan tender penjualan itu dan membiarkan barang barang teronggok selamanya, lebih baik tidak mengambil inisiatif. yang mulia bisa melihat banyaknya barang inventaris bumn lebih baik tidak dijual dan teronggok. contoh yang lebih konyol, kemungkinan dapat terjadi lembaga peradilan. menurut huruf setiap hakim yang memenangkan perkara perdata seseorang perusahaan atau perusahaan atas sebuah bumn, dapat dianggap merugikan negara. karena kewajiban ganti rugi dari bumn itu telah mengurangi aset atau kekayaan negara. banyak kasus menunjukkan huruf ini telah menjadi pintu masuk bagi oknum penegak hukum pusat maupun daerah untuk melakukan pemerasan, tekanan politik, penggusuran direksi, hingga memenangkan tender bumn. modus mereka dimulai dari upaya membuktikan adanya kerugian negara dari keputusan direksi bumn yang telah menjadi target operasi atau to. setelah mendapat kesimpulan kerugian negara, oknum itu akan mencari bukti adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang agar memenuhi konstruksi perbuatan pidana korupsi seperti dan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang tipikor. sangat mudah mencari bukti perbuatan melawan hukum karena penegak hukum bisa mengambil satu dari ratusan peraturan atau aturan yang ada dalam atau luar bumn itu, tanpa mengindahkan relevansi dan hierarki hukum yang ada. contoh nyata. dua orang direksi sebuah bumn menjadi tersangka pidana korupsi oleh kejaksaan agung karena membuat diskresi kebijakan memberi diskon biaya konsesi terhadap bumn lain yang menyewa lahan. mereka dianggap melanggar hukum karena diskon itu melebihi batas atas aturan dari vice president commercial yang berada bawah direksi. pihak kejaksaan tidak peduli apakah diskresi ini menguntungkan bumunakan apbn untuk mewujudkan sebesar besar kemakmuran rakyat guna mencapai tujuan bernegara dan persamaan hadapan hukum bagi semua pihak, khususnya warga negara yang diberikan hak dan kewajiban sebagai pengelola perusahaan negara perusahaan daerah serta perusahaan berbadan hukum lainnya. bahwa ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan hadapan hukum tersebut berdampak sistemik dan berkelanjutan bagi subyek hukum, baik pribadi hukum maupun badansebagai warga negara yang taat membayar pajak dan berhak mendapatkan pelayanan yang sama dari negara melalui keuangan negara, namun dengan adanya huruf dan huruf nomor tahun tidak dapat terjamin, tidak pasti, dan menciptakan ketidaksamaan dan ketidakpastian hadapan hukum. bahwa, berdasarkan uraian atas, telah nyata terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung pemohon terhadap pemberlakuan huruf dan huruf nomor tahun bahwa apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan huruf dan huruf nomor tahun dikabulkan, akanapbn untuk sebesar besar kemakmuran rakyat guna mencapai tujuan bernegara. sisi lain, negara akan fokus pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam apbn untuk mewujudkan tujuan bernegara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian atas menunjukkan pemohon sebagai badan hukum privat, yang pengurusnya memiliki profesi sebagai dosen dan mempunyai pengetahuan dan keahlian bidangnya masing masiharusnya dianggap menguntungkan negara jika menggunakan huruf ini. yang penting, mereka dapat menjadikan kedua direksi itu tersangka dan kemudian melakukan penyidikan mengada ada demi tujuan tertentu. langkah selanjutnya adalah jauh lebih mudah, yaitu membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang. penegak hukum tinggal membandingkan antara tupoksi (tugas pokok fungsi) direksi dan luas kewenangan direksi atau pejabat bumn untuk mengambil keputusan terlepas dari niat baik akan keputusan itu. bagi sebuah perusahaan bisnis, tupoksi adalah pedoman kewenangan dengan mementingkan hasil. bagi penegak hukum, tupoksi adalah sebuah pagar ketat yang berarti luar itu berarti salah. bagaimana sebuah perusahaan dapat berjalan, jika pimpinannya hanya mengikuti tupoksi seperti robot? direksi perusahaan digaji paling tinggi sebuah perusahaan agar kreatif dan inovatif menghadapi tantangan bisnis. jika hanya mengikuti tupoksi, direksi menjadi tidak berbeda dengan karyawan biasa dan akan selalu play safe. saksi memberikan ilustrasi ringan bagaimana rusaknya hukum kita dengan adanya sapu jagat ini, huruf ini. suatu warga berembuk bagaimana memberantas pencurian yang terjadi rumah warga. karena tindakan pencurian sering tidak diketahui balik rumah yang terkunci gerbangnya, maka akhirnya warga sepakat untuk tidak mengunci pintu rumah demi memberi kemudahan bagi peron untuk memeriksa rumah satu per satu. namun setelah beberapa waktu, ternyata pencurian tidak menurun, tetapi justru kasus pelecehan seksual meningkat. rupanya beberapa oknum peron menggunakan kesempatan rumah yang tidak terkunci untuk mencari kesempatan menggoda wanita penghuni rumah. batas sekat privasi yang dibuka demi menghilangkan pencurian telah disalahgunakan. huruf ini seperti membuka kunci gerbang sebuah bumn, hingga siapa pun yang mengenakan seragam penegak hukum dapat masuk kapanpun dalam perusahaan dengan niat luar dari penegakan hukum. ini telah menjadikan pidana korupsi menjadi mata rantai bisnis yang menggiurkan, corruption has become big businesnum itu telah menjadikan sebuah potensi kasus menjadi aset. aset ini disimpan. jika target operasi masih berkuasa atau mempunyai backing kekuasaan, disimpan. namun setelah ini tidak mempunyai backing atau jika rezim berganti, maka file file aset ini dikeluarkan dan diproses. kita ingin para penegak hukum benar benar menjerat para pelaku korupsi yang benar benar bersalah. memang tidak ada koruptor yang mengakui perbuatannya, namun para penegak hukum pasti memiliki pengalaman dan insting yang sangat kuat siapa yang bersalah dan siapa yang benar. banyak fasilitas dan sarana tersedia untuk membuktikan niat jahat sebuah korupsi, apalagi plat makin .piawai mengikuti aliran uang, dan investigasi media makin canggih mengikuti kejanggalan harta seseorang. jika tidak ada bukti niat jahat (mens rea), penegak hukum seharusnya berani memberhentikan sebuah perkara. mungkin upaya uji materiil huruf ini dapat dipelintir sebagai tindakan melindungi korupsi, sehingga menjadi tidak populer. saat inilah sikap dan kebijaksanaan majelis yang mulia hari ini sangat diperlukan untuk mendidik masyarakat bahwa tujuan memberantas korupsi harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. tujuan tidak boleh menghalalkan cara. huruf telah dan akan memberikan kudarat daripada manfaat. saatnyalah dinyatakan tidak mengikat hukum dan bertentangan dengan undang undang dasar tahun serta diperbaiki demi kepastian hukum, keadilan hukum, dan perlindungan hak asasi. jangan biarkan ada celah undang undang republik yang memberikan ruang luas bagi kesewenang wenangan. jangan lagi jatuh korban yang mungkin orang terdekat kita yang ingin berkiprah bumn. jangan biarkan perkara hukum bumn menjadi ajang pembalasan politik. dan jangan kita biarkan hukum menjadi sebuah komoditas. norman djumiril (saksi juli saksi merupakan pekerja industri minyak dan gas (migas). perusahaan migas mengandalkan kemampuan ekonomi dan kemampuan teknologi untuk dapat mengembangkan sumber daya mineral, dalam industri migas, saksi berinvestasi dengan sumber dana sendiri tidak menggunakan apbn, tidak menggunakan sumber lain, kecuali darinaan dari perusahaan sendiri. apabila kalimat dari huruf ini dapat dapat mempunyai kekuatan hukum, maka berarti semua fasilitas yang diperoleh oleh setiap kegiatan usaha yang bergerak indonesia, berarti bahwa semua pendanaan yang digunakan untuk mengembangkan usaha itu, berarti itu termasuk dalam ranah kekayaan atau keuangan negara, ini sangat menimbulkan ketidakpastian. industri migas ini hari ini menghadapi dua tantangan serius dalam investasi migas. pertama adalah kerancuan mengenai istilah atau definisi cost recovery. cost recovery itu dalam undang undang apbn tahun dimasukkan dalam unsur apbn. padahal sebenarnya dari unsur pemerintah tidak ada sama sekali investasi, atau bagian, atau penyertaan risiko terhadap kegiatan hulu migas. sebagai kelanjutan daripada undang undang apbn tahun tersebut, telah terbitkan nomor tahun yang kemudian mengatur tata cara penggunaan dan pengembalian biaya operasi yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dikembalikan kepada pengusaha. hal ini telah menimbulkan kerancuan yang sangat besar karena sudah menyimpang dari apa yang sudah disepakati dalam kontrak kerja sama atau kks, atau lebih dikenal dengan production sharing contract, biasanya disingkat psc. bahwa telah terjadi pelanggaran dari asas pasta sunt pertanda, mana keutuhan kontrak menjadi diabaikan. sedangkan undang undang migas nomor tahun jelas jelas telah melindungi kontrak kontrak yang ditandatangani sebelum undang undang diberlakukan sampai berakhirnya masa kontrak tersebut. akan tetapi, dengan terbitnya ketentuan tersebut, maka terjadilah kerancuan daripada definisi apa yang diatur dan apa yang dimaksud kategori keuangan negara. apabila frasa kekayaan pihak lain dalam hal ini adalah kekayaan yang digunakan untuk mengeksplorasi atau untuk mengembangkan kegiatan usaha hulu migas ini dianggap sebagai keuangan negara, maka ini adalah suatu kerancuan yang sangat besar dimana padahal sebetulnya tidaklah demikian. karena kontrak kerja sama yang saksi lakukan adalah dalam ranah hukum privat, bukan hukum publik, atau hukum pidana yang pada akhirnya telah menyeret beberapa pihak ranahadalah ketidakpastian yang sangat menggangu iklim investasi migas karena telah terjadi penyalahtafsiran dari apa sebetulnya hakikat daripada cost recovery, dan apa yang sebenarnya telah disepakati dalam kesepakatan kontrak kerja sama antara saksi sebagai investor dengan pemerintah republik indonesia. kasus chevron ini adalah kasus yang disebut bermula dari tata cara atau pengadaan barang atas bioremediasi bekas lapangan yang perlu dipulihkan keadaannya setelah pasca operasi. dalam hal ini telah terjadi kriminalisasi atas suatu perbuatan yang sebetulnya termasuk dalam ranah perdata. mengapa? karena dianggap kekayaan atau penggunaan uang negara itu untuk pengadaan barang tersebut adalah bagian dari apbn. padahal sebetulnya untuk pelaksanaan kegiatan usaha ini sama sekali tidak menggunakan biaya atau dana dari apbn, apalagi keuangan negara. tetapi apabila dikaitkan dengan kalimat dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tidak mungkin dan tidak ada sanksi yang melakukan usaha tanpa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara. demikian pula dalam melakukan investasi, tentunya saksi juga menggunakan fasilitas negara. tetapi apabila ini langsung diterjemahkan bahwa semua kekayaan dan investasi yang dilakukan itu menjadi kewenangan daripada keuangan negara, inilah suatu penjabaran yang sangat rancu, sehingga menimbulkan ketidakpastian. dalam kasus chevron telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap kegiatan dimana akhirnya atas dasar terjadinya dugaan kerugian negara, maka mereka telah menghukum beberapa pihak kantor chevron yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan aspek pidana. karena dalam kegiatan itu mereka telah memenuhi tata cara pengadaan barang dan memenuhi tata cara pelaksanaan sesuai dengan kontrak dan asas yang berlaku dan mengikat kepada mereka. saksi sini ingin menyampaikan bahwa kekhawatiran ini adalah sangat serius karena sekarang ini, indonesia dihadapi suatu kepentingan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi. eksplorasi ini memerlukan investasi yang besar, risiko yang besar, dan tantangan yang besar, ini dihadapi oleh suatu dilema terkait keamanancontoh tadi mengenai cost recovery principal yang telah disalahartikan yang menyebabkan telah terjadi suatu upaya untuk setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor kerja sama ini dianggap adalah kegiatan negara dan oleh karenanya, maka itu adalah keuangan negara. sehingga apabila terjadi kekeliruan, dapat ditafsirkan itu dapat mengakibatkan kerugian negara. ini adalah suatu penyimpangan karena telah terjadi pelebaran dari kesepakatan kontrak ranah hukum privat ranah pidana. bahwa kerancuan dan kekhawatiran ini sangat mengganggu iklim investasi karena iklim investasi ini adalah sangat kunci untuk menjalankan kegiatan usaha hulu migas. salah satu yang penting adalah penegakan hukum dan penghormatan terhadap kontrak yang ada. dan apa yang dialami oleh chevron telah mencerminkan diadakannya asas hukum yang sudah disepakati dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang sudah juga sebetulnya disepakati dalam kontrak tersebut. dan hal demikian juga saksi sampaikan pada waktu industri migas, dalam hal ini diwakili oleh asosiasinya, yaitu indonesian petroleum association, mengajukan judicial review kepada mahkamah agung karena yang digugat adalah pp, maka diajukan kepada mahkamah agung. namun, gugatan itu yang telah disampaikan bulan agustus ini sudah akan mencapai tiga tahun, tetapi tidak ada hasilnya. saksi belum menerima putusan finalnya dan ini sangat mengganggu iklim investasi. saksi sangat terganggu dengan frasa menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. karena frasa ini sangat luas, lebih luas dari karet, karena dengan demikian, tidak mungkin ada subjek hukum republik ini yang tidak memanfaatkan atau menggunakan fasilitas negara. bahwa apabila ini terjadi, maka terbukalah peluang untuk para penegak hukum, untuk memanfaatkan kesempatan jendela ini untuk melakukan upaya mereka apa pun agenda atau pun motivasi untuk mempergunakan atau memanfaatkan celah yang berkesan ranah abu abu ini. demi tegaknya dan demi terjadinya kepastian agar terhindar dari interpretasi abu abu, kata kata frasa menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ini ditinjau. paling tidak ditinjau atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena ini sangat berdampakdan iklim investasi. dan terutama investasi industri migas ini sangat memerlukan investasi yang besar karena risikonya besar dan dari pihak pemerintah, apalagi dari anggaran negara, tidak ada penyertaan risiko, berbeda dengan bumn. mungkin ada kepesertaan negara, atau kekayaan negara, atau bagian dari negara yang ditanam bumn tersebut. tetapi apabila industri migas ini sama sekali tidak ada investasi atau risiko yang ditanggung oleh pemerintah. sepenuhnya ada pihak investor. dari yang ditanam oleh investor untuk mencari atau menghasilkan minyak dan gas bumi itu kepada negara, diperoleh minimal yang mulia, tanpa penyertaan risiko. apabila ini sekarang kata kata frasa ini diartikan bahwa semua sumber daya dan sumber finansial yang digunakan untuk mengembangkan atau mencari dan menggali sumber daya alam ini dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, ini akan sangat berbahaya, apalagi sangat mengganggu iklim investasi. bintaro halim (saksi september bahwa telah terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif antara bank swasta dan bank pemerintah pada tahun pada terjadi krisis moneter yang melanda asia, termasuk indonesia. krisis tersebut terjadi sudah lebih dari tahun yang lalu, tetapi dampaknya masih dirasakan sampai sekarang ini. utang debitur yang terjadi akibat krisis moneter pada bank bank swasta telah selesai. dengan kata lain, utang debitur yang terdapat bank bank swasta sebagai akibat dari krisis moneter tersebut telah berhasil dilakukan restrukturisasi, sehingga perusahaan tersebut sekarang ini telah sehat kembali. contohnya astra internasional, bank bca, dan lain lain. namun utang utang debitur yang sekarang ini berada bank bank pemerintah, bank bumn belum dapat dilakukan restrukturisasi menyebabkan perusahaan tersebut sulit hidup, mati segan hidup pun tidak. walaupun prospek usaha terhadap perusahaan tersebut ada, restrukturisasi terhadap perusahaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan multiplayer effect terhadap pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, dan pendapatan devisa bagperusahaan mempunyai prospek yang baik, namun balance sheet atau neraca perusahaan tersebut jelek akibat dari utang yang timbul karena krisis tahun yang lalu, maka kondisi neraca yang jelek tersebut menyebabkan pihak perusahaan tdak dapat memperoleh pinjaman, baik bersifat modal kerja maupun bersifat investasi. contohnya antara lain, pt. dirgantara indonesia dan lain lain. utang debitur yang berada bank bank pemerintah belum dapat dilakukan restrukturisasi yang menyebabkan perusahaan sehat kembali atau going concern, meskipun prospek perusahaan tersebut masih ada. kondisi neraca atau balance sheet tersebut menyebabkan perbankan tidak dapat memberikan modal kerja agar perusahaan yang bersangkutan dapat merealisasikan kontrak kontrak atau komitmennya terhadap perusahaan tersebut. kondisi neraca yang jelek dialami oleh perusahaan tersebut, satu pihak menyebabkan debitur atau perusahaan yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal, lain pihak bagi kreditur juga tidak sehat sebab adanya piutang aset yang tidak bersih. kedua, utang swasta tiba tiba menjadi utang pemerintah. krisis moneter pada tahun yang dialami oleh antara lain bank sbu, waktu itu ada bank yang ditutup secara mendadak dimana para nasabahnya debitur yang menjalin kontrak atau perjanjian kredit secara tiba tiba dan mendadak ditutup. pihak kreditur yang tiba tiba wanprestasi tersebut mengajukan perusahaan atau debitur yang semula dalam keadaan going concern secara mendadak tiba tiba harus mencari piutang pengganti kepada pihak ketiga. hutang kepada pihak ketiga tersebut, boleh dibilang impossible. karena jaminan yang ada perusahaan tersebut dikuasai oleh bank yang ditutup tadi. dengan demikian, perusahaan tersebut harus mencari pinjaman kepada pihak ketiga dengan bunga yang sangat tinggi, mahal karena tanpa jaminan. kalaupun itu didapatnya. banyak yang tutup. utang yang semula adalah bersifat komersial tersebut ironisnya tiba tiba dimasukkan panitia urusan piutang negara atau pun yang dianggap macet dan dianggap menjadi utang pemerintah. perlakuan pengalihan utang yang semula komersial tanpa pemberitahuan maupun izabahnya debitur telah melanggar prinsip prinsip yang tidak adil dan memberatkan karena tiba tiba menjadi utang negara dan pemerintah. peristiwa yang terjadi atas tersebut menurut dirut bni disebabkan oleh berlakunya undang undang nomor tahun apabila hal tersebut atas dalam butir dan segera diselesaikan, hal ini akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional, menumbuhkan rasa keadilan, dan kepastian hukum. i2. menimbang bahwa presiden menyampaikan opening statement secara lisan dalam persidangan tanggal juli serta menyerahkan keterangan tertulis .a:mengamanatknama harry mulyono, s.h., hum.: tempat, tanggal lahir makassar, september pekerjaan advokat konsultan hukum pasar modal kurator dan pengurus: alamat jalan karang ampat nomor surabaya:oktober denganjuncto huruf,, huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. bahwadikan kepada mahkamah konstitusi untuk diuji: bahwa dari uraian atas, maka terbukti menurut hukum hak konstitusional pemohon yang merupakan hak asasi telah dirugikan dengan penerapan huruf dan nomor tahun dengan perubahannya menjadi nomor tahun tentang bpt.sangat diskriminatif dan bertentangan dengan yang tercantum dalam uud dan bahwa uraian atas juga membuktikan bahwasanya penerapan serta telah menghilangkan pendapatan imbalan jasa pemohon yang dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dan uud bahwa huruf dan nomor tahun dengan perubahannya menjadi nomor tahun tentang bpt tersebut telah merugikan pemohon secara faktual, karena pemohon telah melaksanakan tugasnya selaku kurator, namun dengan adanya penerapan undang undang bpt tersebut, hak dari hasil kerja pemohon berupa imbalan fee telah hilang, bahwa dengan melihat fakta tersebut atas, maka sudah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya oleh uud sesuai dengan semangat amanat uud kepada mahkamah konstitusi: mahkamah konstitusi adalah "the guardian the constitution and the final interpreter the constitution", oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakadalah jelas jelas memuat ketentuan diskriminatif dan bertentangan dengan yang tercantum dalam uud yakni dan dan iv. kesimpulan berdasarkan hal hal tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pemohon atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa pemohon mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara permohonan ini. bahwa setiap warganegara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ditegaskan dalam uud sebagaimana disebutkan atas, oleh karenanya pemohon memohonkan uji materiilpenerapannya sangat merugikan kepentingan hak hak konstitusional hak hak dasar pemohon yang diatur dalam uud dikarenakan penerapmengatur tentang persyaratan umum pengalihan hak" dan pengenaan nilai perolehan objek pajak" sangatlah terbatas tidak dapat mengakomodasi apabila terjadi hal hal khusus kondisi: bahwa penerapan yang benar dan konstitusional atasjika dihubungkan dengan dalam uud sebagaimana terurai atas, haruslah pendudukan kesetaraan dimuka hukum yang adil bagi pemohon yang telah menjalankan tugas profesinya sebagai kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberian kepailitan pt. anita vira andika pailit) berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu. bahwa. pemohon telah mengalami kerugian terhadap hak hak konstitusional hak hak dasar dan materiil, dimana pemohon telah kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta kehilangan haknya untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana bunyi dan uud petit berdasarkan hal hal dan uraian uraian dienerapan huruf dan uu.uud dan tidak konstitusional, sehingga sangat merugikan hak hak konstitusional hak hak dasar pemohon sebab daya berlakunya sangat terbatas sempit sehingga tidak dapat mengakomodi permohonan ini: menyatakantelah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, diberlakukan konstitusional bersyarat yang diartikan bahwa dalam penerapanyang mengatur persyaratan umum tentang pemindahan hak" dan nilai perolehan objek pajak" adalah juga haruslah mencakup meng komododengan cara penambahan point point butir butir dalam nya: memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara republik indonesia. ataubukti pendaftaran kurator dan pengurus, tanggal april nomor c.h. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanahpengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya,desemberdesember bukti fotokopi surat pernyataan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal)mei bukti fotokopi berita acara pengambilan sumpah appraisal, tanggal februarisidorejo nomor desa sidorejo kecamatan krian sidoarjo,gilang desa gilang kecamatan taman sidoarjo: bukti fotokopi penetapan hakim pengawas tanggal mei nomor pailit pn. niaga. sby, bukti fotokopi penetapan daftar pembagian tahap pt. anita vira andika pailit, tanggal januari bukti fotokopi daftar pembagian tahap pt. anita vira andika pailit, tanggal januari bukti fotokopi penetapan daftar pembagian tahap pt. anita vira andika pailit, tanggal juli bukti fotokopi daftar pembagian tahap pt. anita vira andika pailit, tanggal julijuni bukti fotokopi bukti surat setoran pajak penjualan, tanggal juniehingga mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, i3.5j) menimbang bahwa mahkamah telah melaksanakan sidang atas permohonan guo pada tanggal november dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar penjelasan permohonan pemohon. dalam sidang tersebut, mahkamah telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. selanjutnya, mahkamah melaksanakan sidang pada tanggal desember dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan pemohon: i3."yang menjadi objek permohonan pemohon sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai daya ikat sejak januari i3emohon tidak dipertimbangkan lebih lanjutpemohon, i4. objek permohonanbahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi, khususnya menyangkut (2a) dan nya terhadap uud maka berdasarkan uraian dan hal hal tersebut diatas, mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, dan memutuskan permohonan pengujian materi guonomor puu": bahwa penjelasan mk,ak hak mana dimaksud adalah merupakan hak dasar, yang dapat diartikan menurut hukum sebagai kewenangan untuk melakukan tindakan dan atau untuk mendapatkan perlakuan tertentu yang dijamin uud, uu, putusan hakim: atau bisa juga diartikan sebagai suatu kepentingan kekuasaan atas suatu benda yang memberi kewenangan untuk menguasai menggunakan menikmati, yang dapat ditegakkan terhadap orang lain dan orang lain tersebut berkewajiban melakukan perbuatan yang sesuai dengan tuntutan hak dimaksud, bahwa dari uraian uraian diatas sangat jelas menurut hukum ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon guna memenuhi kriteria untuk bertindak sebagai pemohon yang hak hak konstitusional dapat atau telah dirugikan akibat diberlakukannya undang undang guo: bahwa berkaitan tersebut diatas, maka pemohon sebagai warga negara indonesia yang memiliki hak hak konstitusional yang merupakan hak asasi yang diatur dan tersirattiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang yak bagi kemanusiaan:rorangan warga negara indonesia, yang hak haknya dijamin dan dilindungi oleh uud pada saat menjalankan tugas profesinya selaku kurator sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka nomor tahun. bahwa dalam tugasnya sebagai kurator, pemohon diangkat dan memperoleh izin dari departemen hukum dan asasi manusia republik indonesia. bahwa berdasarkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya, tanggal oktober nomor pailit pn. niaga. sby., pt. anita vira andika telah dipilihkan dan ditunjuk pemohon harry mulyono machsus, sh., hum.) sebagai kurator pt. anita vira andika (dalam pailit) dan pemohon berdasarkan penetapan hakim pengawas pengadilan niaga surabaya, dalam perkara kepailitan pt. anita vira andika nomor pailit pn. niaga sby., tertanggal mei telah melaksanakan penjualan bawah tangan terhadap asset debitur pailit berupa pabrik yang masing masing terletak jalan raya gilang nomor taman sidoarjo dan dijalan raya sidorejo krian sidoarjo. bahwa terbitnya penetapan hakim pengawas dimaksud diatas dikarenakan antara lain "terhadap bundel harta pailit dimaksud telah dilakukan upaya penjualan secara umum atau lelang melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal) sidoarjo, tern data tidak dapat terpenuhi (terlaksana)" sebab tidak ada peminatnya kesempatan lelang yang dilakukan), sehingga demi terpenuhinya pelaksanaan ketentuan nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu), maka hakim pengawas menerbitkan penetapan dimaksud yang makna hukumnya "harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh dari penerapan keseluruhan nomor tahun bahwa akan tetapi dengan diterapkannya ketentuan (2a)setelah selesainya proses penjualan harta model pailit atas, maka pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, sebab baik ketentuan huruf dan dimaksud yang mengatur tentang persyaratan umum sebagai dasar pengalihan hak terhadap benda tetap barang tidak bergerak tidak mengatur hal hal khusus apabila terjadi kondisi khusus seperti pengalihan hak dalam kepailitan sebagaimana dimaksud pada uraian uraian atas: bahwa dengan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam uud maka pemohon adalah orang yang berkepentingan, mempunyai hak hak dan kesempatan yang sama dan sejajar hadapan hukum: bahwa berdasarkan uraian uraian atas, membuktikan pemohon (, yakni. ill. polita permohonan:sebagaimana disebutkan pada poin diatas, memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang menyediakan wadahlahirkan norma konstitusi yang menolak diskriminasi dan sangat menjunjung tinggi kesetaraan, serta mencerminkan prinsip prinsip hak hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, mana pemohon sebagai warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya untuk melakukan mengeluarkan pendapatnya atas permasalahan yang ada tanpa ada perbedaan ataupun ditempatkan (diposisikan) lebih rendah lemah yang satu dengan yang lainnya, bahwa dengan diterapkannya diberlakukannyadalam tahapan prosesjelas sangat merugikan kepentingan hak hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam dalam uud yang disebutkan atas sebab sebagai pemohon selaku kurator dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkanbahwa penetapan hakim tanggal mei nomor pailit" pn. niaga. sby., yang berpijak dan pedoman pada ketentuan (khusus nya yang dilakukan diterbitkan setelah proses nya tidak terlaksana) nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) adalah terbit bukannya tanpa alasan hukum, sebab semuanya telah dimohonkan petunjuk pada instansi terkait (kekal sidoarjo) berkaitan dasar penentuan nilai jual objek pajak manakah yang akan dipakai sebagai dasar penemuannya kelak, apakah berdasarkan nop ataukah nilai berdasarkan penetapan hakim dimaksud, dan petunjuk yang diberikan pada saat itu adalah berdasarkan penetapan hakim dimaksud, bahwa berdasarkan uraian uraian atas, maka dengan diterapkannya persyaratan umum dalam huruf tentang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam meliputi": peleburan usaha, pemekaran usaha: hadiah, nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam dalam hal"oo. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. adalah sangat diskriminatif dan menunjukkan tidak ada kesetaraan muka hukum sebab persyaratan umum dalam pengalihan hak dan pengenaan nilai perolehan objek pajak, sebagaimana disebutkan dalam huruf dan nomor tahun dengan perubahannya menjadi nomor tahun tentang bpt atas adalah sangat terbatas dalam hal melakukan pengalihan hak, dan dalam kondisi hukum tertentu tidak mengakomodasi hal hal khusus sebagaimana yang timbul dalam kepailitan sebagaimana disebutkan atas: bahwamemperkecil dan bahkan telah menghilangkan kesempatan pemohon untuk mendapatkan imbalan berpenghasilan dalam menjalankan serta melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberian dari asset asset model harta pt. anita vira andika pailit yang telah berlangsung cukup lama sesuai yang disyaratkan dan digariskan uud yang disebutkan pada bagian atas dan lebih khusus uud menyatakan "secara umum serta eksistensinya pemohon didalam melakukan pekerjaannya selaku kurator untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerjanya melaksanakan pengurusan dan pemberian harta pailit, bahwa dengan penerapan huruf dan nomor tahun dengan perubahannya menjadi nomor tahuntelah membatasi hak konstitusi pemohon yang dijamin dalam uud sebagaimana disebutkan atas seharusnya tidak terjadi jika dalam point huruf dan nomor tahun dengan perubahannya menjadi nomor tahun tentang bpt. ada klausul khusus yang mengatur tentang pengalihan hak dikarenakan hal hal khusus kondisi khusus seperti kepailitan sebagaimana tersirat dalam permohonan ini: bahwa penerapan huruf dan nomor tahun dengan perubahannya menjadi nomor tahun yang diberlakukan dalam proses pengurusan dan pemberian kepailitan, khususnya menyangkut nilai jual objek pajak pada penjualan dibawah tangan terhadap asset asset model harta yang didasarkan pada penetapan hakim yangsangatlah merugikan hak hak konstitusional pemohon, karena penerapan undang undang dimaksud adalah tanpa memperhatikan spesifik kekhususan dari nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebab masih dalam rangkaian mekanisme penjualan dibawah tangan sebagaimana disebutkan atas adalah telah "melewati tahap lelang umum nomor tahun j", namun tidak terlaksana sebab setelah (tiga) kali berturut turut dilaksanakan tidak terpenuhi peserta peminatnya, maka menurut hukum kelanjutan dari mekanisme dimaksud diteruskan dengan berpegang dan sebagaimana yang ditegaskan nya undang undang kepailitan yang harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan upaya lelang yang dimaksud dalam nya: bahwa adapun nop yang ditetapkan berdasarkan nomor tahun dengan perubahannya menjadi nomor tahun berdasarkan ketentuan huruf dan adalah sebesar rp. rp. (enam puluh enam milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan berdasarkan penetapan sebagaimana disebutkan atas adalah sebesar rp. (tiga puluh satu milyar rupiah), sehingga penentuan standar nilai jual objek pajak nop) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum yang merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam uudarline riduansyah alamat jalan sutomo nomor rt. kelurahan teluk dalam, banjarmasindan fikri chairman, s.h. yang semuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum iha iha law firm yang berkedudukan hukum gedung citra graha lantaibukti adapun norma kurapegori constitutional complain?tafsir sehingga telahl:,, bahwa terhadap istilah putusan batal demi hukum"" (vide bukti bahwa merujuk pada risalah rapat kerja komisi iii dewan perwakilan rakyatundang undangii(vide tafsir, agar dengan demikian dapat menjamin due process law : terangan ahli v1. yahya harahap, s.h. muhammad yahya harahap, s.h., yang memberikan keterangan sebagai ahli bawah sumpah dalam sidang tanggal september pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa terhadap putusan pemidanaan tersebut tidak mencantumkan'" (van rechtswege niet, legally null and void), bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf.k. ini mengakibatkan putusan batal demi hukum . bahwaubahwa setiap kebatilan (nulliteit neitigheid, goodness quality) yang ditegaskan sendiri oleh undang undang adalah: kebatilan ex nunc':,pemidanaan tersebut merupakan kebatilan absolut kebatilan hakiki . bahwa oleh karena menurut kurap.: bahwa,h iv. prof. dr. romli atmasasmita, s.h., llm. ahli romli atmasasmitapermasalahan hukum dalam uji materiel pemohon tentang undang undang nomor tahun terhadap uud sangat penting jika diperbandingkan perbedaan besar hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. materi muatan hukum pidana materieel masih dibolehkan penafsiran hukum oleh aparatur penegak hukum termasuk hakim:entuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang menentukan syarat syarat materi muatan suatu putusan pengadilan bersifat imperativeundang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana menunjukkan bahwa kedua undang undang nomor tahunnjalankan suatu putusan batal demi hukum yang merujuk pada undang undang nomor tahun tentang kejaksaan ri, adalah bertolak belakang dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana dan bertentangan dengan ketentuan juncto uud jaksa penuntut umum selaku pelaksana kekuasan kehakiman dan eksekutor putusan pengadilan termasuk terhadap putusan batal demi hukum terhadap seorang pencari keadilan, telah mengabaikan ketentuan uud tersebut atas. dan uud uudata kata kunci dari ketentuan uud terletak pada kepastian hukum yang adil yang harus diartikan sejauh manakah implementasi ketentuan hukum acara pidana telah memenuhi tujuan kepastian hukum, dan kedua, apakah dalam pemenuhan tujuan kepastian hukum itu telah memberikan keadilan kepada pencari keadilan. dalam konteks ini ketentuan tidak memisahkan dua tujuan hukum atau bahkan mempertentangkan antara kepastian hukum dan keadilan. jika terhadap putusan batal demi hukum tetap saja dieksekusi merugikan hak hak konstitusional warga 'maka eksekusi tersebut tidak sejalan dengan amanat uud yaitu tujuan kepastian hukum yang berkeadilanndang undang atas dasar pernyataan tersebut maka sangat relevan masalah penafsiran ketentuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, asas proporsionalitas,undang undang nomor tahun, dan tertutupnya celah hukum untuk menegaskan dalam praktik, tujuan pembentuk undang undang yaitu,undang undang nomor tahun mencerminkan bahwa, kekeliruan atau kehilangan atau kelalaian seorang hakim atau majelis hakim dalam menjaundang undang nomor tahun dengan ketentuan undang undang nomor tahun adalah bahwa,undang undang nomor tahun,, untuk mencegah kewenangan yang dapat mengakibatkan konstitusional setiap warga negara,el terhadap uud kekuatan hukum pidana dalam menemukan kebenaran materiejaminan keseimbangan, perlindungan hukum div. prof. dr. edward omar sharif diaries, s.h., hum. edward omar sharif diaries, s.h., hum.,bahwa ketentuan dan kurapahwa terdapat permasalahan yuridis, apakah dan kurap bertentangan dengan dan uud berdasarkan pokok perkara dan permasalahan yuridis atas adapun pendapat ahli adalah sebagai berikut: bahwa sifat dan karakter hukum acara pidana sedikit banyaknya mengekang hal, jika putusan berupa pemidanaan pastik .di,bahwa dan frasa batal demi hukum dalamiv. dr. mudzakkir, s.h., m.h. mudzakkirkedudukanatau pokoknya: mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir., karena jelas putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum kutai.. wewenang menahan tersangka terdakwa oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan dictum mengenai status terdakwa terpidana adalah berbeda.huruf dan hurufhuruf dan hurufgakkanbahwa,ii. argumetafsir, khususnya pada kata ditahan dan batal demi hukum . ketidakjelasan dan sifat multieksekutor dan hakim yang tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan terdakwa terpidana,iv. prof. dr. tahir azhar, s.h. ahli tahir azhar memberikan keterangan sebagai ahli bawah sumpah dalam persidangan tanggal september yang dibacakan oleh asistennya atas persetujuan majelis hakim konstitusi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa ada dua persoalan yang ditafsirkan secara berbeda terhadap baik maupun undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana yaitu: tentang terhadap putusan pengadilan mana saja (peradilan umum) ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana berlaku? trimoelja soerjani, s.h dan dr. irianto seno adjie, s.h, m.h berpendapat bahwa ketentuan dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan hurufundang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana karena putusan mahkamah agung adalah putusan final. tentang kedudukan putusan yang batal demi hukum sebagaimana atur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana mantan hakim agung yahya harahap, s.h, m.h berpendapat bahwa putusan yang berlaku adalah putusan yang sebelumnya yang memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. sehubungan dengan tafsir kedua ahli hukum ini yaitu yahya harahap, s.h dan dr. rudi satrio, s.h, m.h, prof. dr. yusril iha mahendra, sh,h, tersebut patut didukung, bahwa pendapat penafsiran trimoelja soerjani, s.h dan dr. irianto seno adjie, s.h, m.h, bahwa tafsir mantan hakim agung yahya harahap, s.h sebagaimana telah disebutkanaturbatal demi hukum dan tidak pernah ada (never existed), jaksa sebagai eksekutor putusan guo berpendapat tetap akan melaksanakan putusan ituundang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana dan berpendirian not be:undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana, sebagaimana yang dialami oleh pemohon:sehingga mengakibatkan putusan itu terkena ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yaitu menjadi batal demi hukum dan tidak pernah ada (never existed) sekalipun secara yuridis normatif putusan itu seharusnya undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana: ketentuan yang dimuatguo dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang berbunyi tidak dipenuhinya ketentuan dalam :, ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, yakni dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. kecuali itu perbuatan jaksa guo telah melanggar undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya asas negara hukum dan hak asasi manusia. karena itu jaksa wajib bebaskan dari lembaga pemasyarakatan,ndang undang dasar negara republik indonesia tahun maka mahkamah konstitusi sangat berwewenang untuk memberikan tafsir otentik (resmi) terhadap ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana sebagaimana diusulkan dalam kesimpulan bawah ini. iv. dr. chairul huda, chairul huda, dalam keterangan tertulisnya pada tanggal september yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:di, dari ketentuan huruf kurap, diadakan dalam rangka untuk menghindari suatu putusan pemidanaan yang berisi penjatuhan pidana, tidak dapat dilaksanakan karena gugurnya,'adt,'bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiaundang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia:,,, sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap juga berakibat batal demi hukum ,,era republik indonesia, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya rasa::vi. petit berdasarkan pemeriksaan permohonan guo yang didukung oleh bukti bukti tertulis serta keterangan ahli yang didengar dan dibaca keterangannya dalam persidangan mahkamah, dengan ini pemohon berpohon kepada yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusitahunterdakwa sebagaimana dalam putusan mahkamah agung nomor pid. sus bertanggal oktoberhuruf" (vide bukti tertulis bertanda berdasarkan tidak dicantumkannya ketentuan huruf tersebut menjadikan putusan batal demi hukum. menurut pemohon, seharusnya putusan mahkamah agung tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dieksekusi oleh siapa pun karena sudah batal demi hukum. namun demikian, dalam praktiknya putusan terhadap pemohon tersebut tetap dieksekusi oleh jaksa, dalam hal ini kejaksaan negeri banjarmasin,(vide terhadap putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. sus tersebut atas, pemohon telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang telah diputus dengan putusan nomor pk pid.sus bertanggal september yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun huruf harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan, akan tetapi putusan mahkamah agung nomor pid. sus tersebut adalah putusan terakhir dari badan peradilan tertinggi yang memuat pemidanaan yang dapat langsung dieksekusi. berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut pemohon, telah terjadi multitafsir terhadap ketentuan huruf juncto fakta hukum sebagaimana dijelaskan atas, menurut pemohon, telah melanggar hak konstitusional pemohon yang secara tidak langsung telah dijamin dan dilindungi oleh uud yang menyatakandalam hal ini hukum acara pidana, yang dalam seluruh proses pemeriksaannya, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan,pemohon,huruf juncto sepanjang frasa batal demi hukum bertentangan dengan dan 28g uud karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. pemohon yang telah diputus dalam putusan peninjauan kembali yang menguatkan putusan kasasi yang menghukum pemohon, padahal, menurut pemohon, putusan tersebut batal demi hukum karena tidak mencantumkan ketentuan yang diatur dalam huruf akan tetapi jaksa tetap melaksanakan putusan tersebut dengan memasukkan pemohon dalam lembaga pemasyarakatan. oleh karenanya, dalam petit, pemohon pada pokoknya memohon mahkamah untuk: menyatakan frasa batal demi hukum dalam dalam hubungannya denganfungsi dan tugas: salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah keharusan adanya proses peradilan yang adil (fair trial sebagai forum abdikasi guna menyelesaikan secara adil terhadap setiap pelanggaran atau sengketa hukum yang terjadi antarwarga masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara, menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (res muricata pro heritage haber) sampai dengan adanya putusan pengadilan lain yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. oleh karena itu, salah satu prinsip negara hukum terkait dengan hal tersebut mensyaratkan adanya hak bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan: berdasarkan prinsip prinsip negara hukum sebagaimana diuraikan atas, maka ketika membaca putusan terkait dengan suatu upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari putusan putusan sebelumnya menurut hierarki pengadilan sesuai dengan kewenangan dalam upaya hukum dimaksud, baik upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa misalnya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali:oleh karenanya, rumusan tersebut haruslah memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta, berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah, apakah frasa perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dalam huruf dan frasa batal demi hukum dalam bersifat multitafsir sehingga berakibat melanggarnya prinsip negara hukum divide uud yang antara lain adalah prinsip due process law, kepastian hukum yang adil (vide uud dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (vide uud i3. menimbang bahwa indonesia sebagai negara hukum (vide uud telah mengatur dan menjamivide uud dan dalam konsiderans menimbang) huruf dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentuk undang undang membentuk dengan maksud, antara lain, supaya masyarakat mengi hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap parpancasila dan undang undang dasar divide konsiderans menimbang) huruf 1981j. untuk melaksanakan amanah konsiderans menimbang) huruf tersebuj mengatur bahwa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan, divide beserta penjelasannya): berdasarkan ketentuan atas, menurut mahkamah,: i3 menimbang bahwa alinea keempat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan uud mengakui bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. konsekuensi dari kedua ketentuan tersebut adalah pengakuan, bahwa hanya tuhan yang maha esa yang sempurna, yang tidak akan keliru, apalagi pura pura keliru,dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurutbukti bahwa trimole,::, i3. menimbang bahwai3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil (vide uud serta untuk menghindari kesewenang wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berpotensi memunculkan ancaman ketakutan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (vide uud 1945j, menurut mahkamah, dalil dalil permohonan pemohon terkait huruf juncto tidak beralasan menurut hukum, i312) menimbang bahwak'untuk seluruhnya: mahkamah memaknai bahwa:ttd. anwar usman hamdan zelda pendapat berbeda (d penting opinion), sebagai berikut: hakim konstitusi akil mochtarselalu dijunjung. misalnya, dalam hal penahanan, setiap upaya penahanan harus dilakukan sesuai aturan dan prosedur. bilamana upaya penahanan tidak dilakukan sesuai prosedur maka yang terjadi adalah pengekangan kemerdekaan seseorang secara semena mena. yang berarti, negara telah melakukan pelanggaran hak asasi terhadap warga negaranyapada disebutkan secara rinci hal hal yang harus termuat dalam surat putusan. kemudian, sebagai konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam tidak dimuat maka dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum (vide ketentuan huruf secara sistematis berkaitan dengan bab bagian kedua mengenai penahanan. pada bagian tersebut diatur bahwa kewenangan melakukan penahanan dimiliki oleh (i) penyidik dalam rangka melakukan penyidikan, (ii) penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan (iii) hakim demi kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan divide dan 1981j. yang dimaksud dengan hakim dalam hal ini adalah hakim pada tingkat pertama hakim atau majelis hakim pengadilan negeri), pada tingkat banding hakim atau majelis hakim pengadilan tinggi) atau pada tingkat kasasi hakim atau majelis hakim mahkamah agung) yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tersebut. kurap juga telah mengatur dengan jelas jangka waktu penahanan serta proses perpanjangan atau penangguhan penahanan pada masing masing tingkat pemeriksaan peradilan. persyaratan surat putusan pemidanaan yang memuat perintah penahanan atau pembebasan sebagaimana diatur pada huruf adalah terkait dengan kewenangan hakim untuk melakukan penahanan demi kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam perintah penahanan atau pembebasan yang dipersyaratkan dalam huruf sangat penting untuk dimuat bila dalam pemeriksaan sidang pengadilan hakim atau majelis hakim memerintahkan untuk melakukan penahanan kepada terdakwa. hal ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum terhadap status penahanan dari terdakwa. bila hakim atau majelis hakim tidak memuatnya dalam surat putusan maka status penahanan terdakwa menjadi tidak jelas. hal demikian mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara yang sedang ditahan. terlebih lagi, penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. bila hakim atau majelis hakim tidak segera memutuskan status penahanan terdakwa dalam surat putusan maka terjadi keadilan yang tertunda. rasa keadilan yang ditunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan (justice delayed, justice denied). efektifitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan yaitu adanya undang undang yang baik, pelaksanaan yang cepat dan pasti, pemidanaan yang layak dan seragam. dengan demikian, adalah wajar bilamana konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam menegaskan bahwa tidak dicantumkannya ketentuan huruf dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. konsekuensi ini adalah demi mencegah terjadinya kesewenang wenangan bagi terdakwa terpidana yang berada dalam penahanan. maka dari itu, persyaratan yang diatur pada huruf bersifat mutlak harus ada.mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa huruf merupakan persyaratan mutlak yang harus ada dalam isi surat putusan pemidanaan dan tidak dicantumkannya persyaratan tersebut dalam surat putusan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. hakim konstitusi hamdan zelda pemohon pada pokoknya memohon, bahwa batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang tidak mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan berdasarkan ketentuan adalah imperative atau mandatory, yang tidak dapat ditafsirkan lain. putusan demikian tidak memiliki kekuatan hukum berlaku. menurut pemohon huruf mengandung ketidakpastian hukum, karena tidak pasti apakah huruf bersifat imperative atau mandatory ataukah tidak imperative. dalam praktiknya ketentuan tersebut dimaknai tidak imperative, sehingga putusan yang tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, tidak menjadi batal demi hukum bahkan tetap dieksekusi. berdasarkan permohonan tersebut, seharusnya persoalan pokok yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah huruf tersebut berlaku imperative atau mandatory ataukah tidak. saya berpendapat bahwa istilah batal demi hukum sebagaimana banyak sekali ditemukan dalam misalnya dalam adalah bersifat imperative atau mandatory. hal itu dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sehingga memberikan jaminan dan perlindungan atas hak hak terdakwa dalam perkara pidana. adalah hukum prosedur yang mengutamakan kepastian hukum dan prinsip due process law. berbeda dengan hukum pidana materiil yang mementingkan keadilan substantif. jadi, batal demi hukum tidak bisa dimaknai lain kecuali imperative dan mandatory. persoalannya, apakah oleh karena suatu putusan pengadilan yang hanya karena tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sedangkan perbuatan materialnya sudah terbukti dan dijatuhi pidana maka putusan tersebut batal, sehingga terdakwa yang secara materiil sudah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana kemudian menjadi bebas. saya sependapat bahwa hal itu, tentu tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sepanjang putusan pidana tersebut adalah putusan kasasi atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. bagaimana mungkin seorang yang secara materiil terbukti melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana kemudian menjadi bebas, karena formalitas putusan yang tidak mencantumkan terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan? tentu hal itu sangatlah tidak adil. oleh karena itu, menurut saya huruf tidak bersifat imperative, khususnya terhadap putusan pada tingkat kasasi atau terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. hal demikian tidak berlaku untuk putusan pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, karena pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, terdakwa atau jaksa masih dapat mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan demikian. dengan demikian menurut saya putusan pidana pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dengan ancaman batal demi hukum. hal itu, untuk menghindari keteledoran atau kesewenang wenangan pengadilan atau jaksa untuk menahan, atau tetap menahan atau membebaskan terdakwa yang belum mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum atas hak hak terdakwa. jika tidak ada kewajiban imperative yang demikian, akan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak hak terdakwa karena tidak ada kepastian, apakah terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. hal itu, dapat menjadi mainan dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang tidak jujur. oleh karena itu saya berpendapat permohonan pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian. mahkamah tidak perlu menambahkan atau memaknai lagi huruf karena jelas dalam uraian pertimbangan mahkamah bahwa huruf adalah tidak bersifat imperative sehingga permohonan pemohon ditolak. jika mahkamah memberi makna lain dari huruf maka hal itu, melampaui kewenangan mahkamah untuk memutuskan sesuatu yang luar bahkan sama sekali bertentangan dengan permohonan pemohon. panitera pengganti, ttd. wiki budi wasit,:: bahwa terhadap istilah putusan batal demi hukum'adapun. selanjutnya, sebelum sampai kepada petit permohonan ini, izinkanlah pemohon untukhuruf dandan bukti bahwa merujuk pada risalah rapat kerja komisi iii dewan perwakilan rakyat republik indonesiatafsir, agar dengan demikian dapat menjamin due process law', , menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan hilangnya rasasurat putusan pemidanaan memuat" iagustus sebagai berikut: bukti fotokopi surat kuasa khusus: bukti fotokopi identitas pemohon berupa ktp atas nama parline riduansyahuud bukti fotokopi putusan peninjauan kembali nomor pk pid.sus bukti fotokopi putusan pengadilan negeri pn) banjarmasin nomor pid. sus pn. bjm: bukti fotokopi putusan kasasi nomor pid. sus bukti fotokopi surat panggilan terpidana dari kejaksaan negeri banjarmasin nomor @. euh. bukti fotokopi tanda bukti lapor atas terlahir firdaus denilmar, sh., mh. dengan pol.: tbl vi bareskrim, bukti fotokopi opini trimoelja soerjani harian kompas, rabu, mei berjudul putusan dan perintah penahanan, bukti fotokopi risalah rapat kerja nasional mahkamah agung dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia tahun berjudul: pemecahan masalah hukum dalam praktek pn pt bidang pidana umum, bukti fotokopi risalah rapat kerja komisi iii dpr dengan jaksa agung pada senin, juni selain itu, pemohon juga mengajukan (lima) orang ahli yaitu, yahya harahap, s.h., prof. dr. romli atmasasmita, s.h., ll.m., prof. dr. eddy o.s. diaries, s.h., m.h., dr. ali mudzakkir, s.h., m.h., dan prof. dr. muhammad tahir azhar, s.h. yang telah memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis pada persidangan hari rabu, september dan seorang ahli dr. chairul huda, s.h., m.h. yang memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, september yang masing masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: yahya harahap, s.h. pada tanggal oktober mahkamah agung ma) pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan nomor pid. sus putusan itu membatalkan putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor pid. sus pn. bjm tanggal april atas pembatalan itu, pada tingkat kasasi mexicana terdakwa parline riduansyah hpr). akan tetapi putusan pemidanaan yang dijatuhkan pada tingkat kasasi itu tidak memuat ketentuan huruf kurap. apakah putusan kasasi nomor pid sus tersebut batal demi hukum? terhadap putusan kasasi nomor pid sus tanggal oktober tersebut, terdakwa hpr mengajukan permohonan peninjauan kembali pk) sesuai dengan huruf kurap. berdasar putusan nomor pk pid. sus tanggal september peradilan menolak permohonan terdakwa hpr. namun putusan tersebut tidak juga memperbaiki kesalahan kelalaian putusan kasasi yang tidak mencantumkan ketentuan huruf kurap dalam amar putusannya. apakah putusan yang hanya menolak permohonan terdakwa hpr dapat mengubah putusan kasasi nomor pid sus tersebut menjadi putusan yang sah menurut hukum? apakah benar pendapat kejaksaan agung republik indonesia dalam surat nomor e euh yang mengatakan meskipun putusan kasasi pid. sus tidak mencantumkan ketentuan huruf kurap, putusan tersebut dapat dieksekusi atas alasan bahwa putusan kasasi nomor pid. sus dimaksud merupakan putusan badan peradilan tertinggi yang membuat pemidanaan, dapat langsung dieksekusi? apakah benar dan tepat pendapat kejaksaan agung republik indonesia melalui surat nomor e euh yang mengatakan putusan nomor pk pid. sus telah sesuai dengan kurap? apakah eksekusi terhadap putusan nomor pk pid. sus tanggal september juncto nomor pid. sus tanggal oktober tersebut bertentangan melanggar uud terhadap permasalahan hukum yang dikemukakan, bawah ini disampaikan analisis dan pendapat secara berurutan sesuai dengan apa yang dipertanyakan, sebagai berikut: putusan kasasi nomor pid. sus tanggal oktober yang mexicana terdakwa hpr, akan tetapi ternyata putusan pemidanaan tersebut tidak mencantumkan (van rechtswege niet, legally null and void): tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf . . ini mengakibatkan putusan batal demi hukum :kur, setiap kebatilan (nulliteitinietigheid, voidnesslnullity) yang ditegaskan sendiri oleh undang undang adalah:,kasasi nomor pid sus tanggal oktober merupakan kebatilan absolut kebatilan hakiki , oleh karena menurut kurap dalam putusan kasasi nomor pid. sus.:). putusan peradilan nomor pk pid. sus tanggal september yang menolak permohonan terdakwa hpr, sama sekali tidak mempengaruhi atau tidak mengubah kebatilan demi hukum putusan kasasi nomor pid. sus tanggal oktober menjadi putusan pemidanaan yang sah menurut hukum. kenapa? sebab putusan nomor pk pid. sus tersebut, sama sekali tidak meluruskan dan tidak mengoreksi kesalahan pelanggaran hukum yang melekat pada putusan kasasi nomor pid. sus pernyataan hukum (legal statement) atas, merupakan jawaban terhadap permasalahan hukum poin yang mempertanyakan apakah putusan nomor pk pid. sus tanggal september yang menolak permohonan terdakwa hpr mengakibatkan hilang dan lenyap pelanggaran huruf kurap yang terdapat dalam putusan kasasi nomor pid sus dimaksud. pernyataan hukum yang dikemukakan atas, didukung oleh alasan berikut: penolakan permohonan yang dijatuhkan peradilan nomor. pk pid sus tanggal september terhadap permohonan terdakwa hpr, menurut teknis peradilan teknis yudisial mengandung makna yuridis: putusan nomor pk pid sus tersebut membenarkan sepenuhnya kekeliruan dan kebatilan yang melekat dalam putusan kasasi nomor pid sus tanggal oktober tersebut: sesuai dengan prinsip teknis yudisial, putusan banding yang menolak permohonan banding terdakwa atau jaksa penuntut umum jpu) mengandung makna yuridis, pengadilan tinggi pt) pada tingkat banding menyetujui dan membenarkan atau menguatkan putusan peradilan tingkat pertama, begitu juga putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi terdakwa atau jpu mengandung makna yuridis bahwa sebagai judex juris pada tingkat kasasi menyetujui dan membenarkan putusan judex facts: sama halnya dalam upaya hukum luar biasa. putusan peradilan yang menolak permohonan terdakwa, mengandung makna yuridis, bahwa peradilan tersebut, menyetujui dan membenarkan putusan kasasi atau putusan yang dimohon pk. cast, putusan peradilan nomor pk pid sus tanggal september menolak permohonan yang diajukan terdakwa hpr terhadap putusan kasasi nomor pid sus tanggal oktober maka menurut teknis yudisial: putusan peradilan tersebut, menyetujui dan membenarkan sepenuhnya pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan kasasi nomor pid sus dimaksud, padahal seperti yang dijelaskan atas, putusan kasasi nomor pid sus itu bertentangan melanggar ketentuan huruf kurap, sehingga menurut kurap, putusan kasasi itu sejak semula batal demi hukum dan kegagalannya adalah bersifat kebatilan absolut mutlak : berarti, menurut teknis yudisial, putusan peradilan nomor pk pid. sus yang menolak permohonan terdakwa hpr , menyetujui dan membenarkan sepenuhnya pelanggaran atas huruf kurap yang melekat dalam putusan kasasi nomor pid sus dengan kata lain, putusan nomor pk pid. sus menyetujui dan membenarkan pelanggaran dan kebatilan yang melekat pada putusan kasasi nomor pid. sus seharusnya, putusan peradilan nomor pk pid. sus harus mengoreksi dan meluruskan kekeliruan dan kesalahan serta pelanggaran yang melekat dalam putusan kasasi nomor pid. sus tanggal oktober cara yang semestinya dilakukan peradilan supaya putusan kasasi nomor pid. sus berubah menjadi putusan yang sah (getting, lawful) adalah:lain norma yang telah dikemukakan dalam angka atas, undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanputusan nomor pk pid. sus harus mengoreksi dan meluruskan kekeliruan kesalahan pelanggaran atas huruf kurap yang melekat pada putusan kasasi tersebut: cara koreksi dan peluruhannya yang seharusnya dilakukan peradilan dalam putusan nomor pk pid. sus adalah sebagai berikut: mengadili: menerima mengabulkan permohonan terdakwa hpr? : selanjutnya putusan nomor pk pid. sus membatalkan' putusan kasasi nomor pid. sus tanggal oktober dimaksud: bersamaan dengan pembatalan putusan kasasi itu, peradilan mengadili sendiri dengan amar: menyatakan terdakwa hpr terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghukum terdakwa hpr dengan pidana penjara selama. menghukum terdakwa hpr membayar denda sebesar . memerintahkan supaya terdakwa hpr ditahan (sesuai dengan yang diperintahkan huruf kurap) penerapan penegakan hukum yang mengoreksi dan meluruskan putusan yang batal demi hukum, karena tidak mencantumkan ketentuan huruf kurap dalam putusan pemidanaan, antara lain dijelaskan dan ditegaskan dalam putusan nomor pid tanggal maret yang menyatakan dalam pertimbangan: pengadilan tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan status tahanan terdakwa sebagaimana dimaksud pada sub dan sub kurap. oleh karena itu, sesuai dengan kurap, putusan pengadilan tinggi tersebut harus: dinyatakan batal demi hukum (huruf kapital dari ahli): selanjutnya pertimbangan itu mengatakan lebih lanjut: bahwa dalam hal yang demikian seharusnya pengadilan tinggi diperintahkan lagi untuk memutus perkara tersebut, nam, mahkamah agung akan mengadili sendiri bahwa oleh karena alasan putusan pengadilan tinggi serta pertimb maka dakwaan dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya terdakwa harus dipidana lihat, yurisprudensi ri, pilar yuris ultima, jilid iv, pidana umum, jakarta dapat dilihat, dalam kasus inn pada tingkat kasasi membatalkan putusan judex facts pengadilan tinggi). selanjutnya mengoreksi dan meluruskan pelanggaran yang dilakukan judex facts terhadap huruf kurap dengan cara mencantumkan ketentuan huruf kurap dalam amar putusan yang berbunyi: memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan . amar ini sesuai dengan fakta, bahwa pada saat putusan kasasi dijatuhkan, terdakwa berada dalam tahanan. bertitik tolak dari kasus putusan nomor pid yang dijelaskan atas dihubungkan dengan kasus perkara terdakwa terpidana hpr nomor pid. sus tanggal oktober juncto putusan nomor pk pid. sus tanggal september dapat ditarik konstruksi hukum berikut: putusan pada tingkat kasasi nomor pid. sus telah membatalkan putusan judex facts (dalam hal ini membatalkan putusan banjarmasin nomor pid. sus bjm tanggal april yang membebaskan terdakwa hpr dari seluruh dakwaan dan bersamaan dengan pembatalan itu menghukum hpr dengan pidana penjara, namun pada saat putusan kasasi itu dijatuhkan, terdakwa hpr tidak berada dalam tahanan . oleh karena itu berdasar ketentuan huruf kurap, putusan kasasi tersebut harus mencantumkan amar: memerintahkan terdakwa hpr agar ditahan . akan tetapi ternyata apa yang diperintahkan huruf kurap tersebut tidak dipenuhi dan tidak dipatuhi pada putusan kasasi. dengan demikian berdasar kurap, putusan kasasi nomor pid. sus tanggal oktober itu sejak semula batal demi hukum , ternyata permohonan yang diajukan terdakwa hpr ditolak" oleh peradilan pk. padahal jika peradilan ingin mengoreksi dan meluruskan putusan kasasi nomor pid. sus tersebut agar tidak bertentangan dengan huruf kurap, semestinya putusan nomor pk pid. sus itu harus mengikuti penegakan hukum yang diterapkan dalam putusan nomor pid yakni dengan cara: menerima permohonan terdakwa hpr: selanjutnya membatalkan putusan kasasi pid sus dan bersamaan dengan itu, mengadili sendiri: menyatakan terdakwa hpr terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dibawakan jpu: il) menghukum terdakwa hpr dengan pidana penjara selama. ii) memerintahkan supaya terdakwa hpr ditahan. akan tetapi putusan nomor pk pid. sus tersebut, hanya menolak permohonan terdakwa hpr. berarti putusan nomor pk pid. sus sama sekali tidak mengoreksi" dan meluruskan' kesalahan dan kebatilan yang melekat dalam putusan kasasi nomor pid. sus dengan demikian, bertitik tolak dari penjelasan dasar dasar hukum yang dikemukakan atas, putusan nomor pk pid. sus sama sekali tidak memperbaiki dan meluruskan kesalahan dan kebatilan putusan kasasi nomor pid. sus oleh karena itu berdasar juncto huruf kurap, putusan kasasi nomor pid. sus dan putusan pk pid. sus tetap merupakan putusan yang batal demi hukum (van rechtswege niet, legally null and void). dengan demikian dalam putusan kasasi nomor pid. sus juncto putusan nomor pk pid. sus tidak melekat kekuatan eksekutorial?. meskipun putusan kasasi nomor pid. sus tanggal oktober itu merupakan putusan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan peradilan tertinggi, namun oleh karena berdasar juncto huruf kurap putusan tersebut sejak semula batal demi hukum , maka pada putusan itu tidak melekat kekuatan eksekutorial pernyataan hukum atas, merupakan tanggapan atau bantahan terhadap pendapat kejaksaan agung republik indonesia dalam surat nomor e euh (angka yang mengatakan, meskipun putusan kasasi nomor pid. sus tanggal oktober mexicana terpidana hpr tidak mencantumkan ketentuan huruf kurap dalam amar putusan, putusan kasasi itu tetap dapat dieksekusi atas alasan karena putusan kasasi nomor pid. sus merupakan putusan sebagai badan peradilan tertinggi yang memuat pemidanaan. pendapat ini jelas tidak tepat dan keliru sesuai dengan penjelasan berikut: yang mengatakan dan menegaskan putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan ketentuan huruf kurap dalam amar putusan pemidanaan batal demi hukum adalah undang undang sendiri yakni ditegaskan dalam kurap yang berbunyi: tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf .k. ini mengakibatkan putusan batal demi hukum : oleh karena yang mengatakan pelanggaran terhadap ketentuan huruf kurap adalah undang undang sendiri , maka tingkat atau derajat kebatilan putusan kasasi nomor pid. sus tanggal oktober tersebut adalah bersifat kebatilan absolut mutlak atau kebatilan yang bersifat substansial . dengan demikian, oleh karena kebatilan putusan nomor pid. sus bersifat kebatilan absolut , akibat hukumnya: putusan nomor pid. sus tanggal oktober itu sejak semula dijatuhkan merupakan putusan yang tidak sah (onwettig, unlawful), disebabkan putusan kasasi nomor pid. sus sebagai putusan yang tidak sah sejak semula, maka sejak semula pula putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed), selanjutnya, oleh karena putusan kasasi itu sejak semula tidak sah serta sejak semula tidak pernah ada , dengan sendirinya menurut hukum putusan nomor pid. sus dimaksud, tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat" kepada terpidana hpr maupun kepada jpu, setiap putusan yang tidak sah dan dianggap sejak semula tidak pernah ada serta sejak semula batal demi hukum, dengan sendirinya putusan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat (krchtelooss, effective). oleh karena itu menurut hukum, pada putusan nomor pid. sus tersebut, tidak melekat kekuatan eksekutorial . akibat hukumnya (rechtsgevolg, legal effect) jpu tidak dapat mengeksekusinya berdasar kewenangan yang diberikan kurap. selama ketentuan huruf kurap dan kurap masih eksis dan valid atau dengan kata lain, selama ketentuan huruf kurap dan kurap tidak diubah atau tidak dihapus , maka setiap putusan pemidanaan peradilan tingkat apapun (tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi) yang tidak mencantumkan ketentuan huruf kurap: dengan sendirinya putusan itu batal demi hukum , setiap putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang tidak sah dan sejak semula dianggap tidak pernah ada : oleh karena itu, putusan yang demikian tidak mengikat sehingga pada putusan itu tidak melekat kekuatan eksekutorial : dan apabila jpu mengeksekusinya, berarti tindakan itu sewenang wenang dan inkonstitusional serta melanggar ham karena bertentangan dengan dan uud serta dan ham undang undang nomor tahun bertitik tolak dari penjelasan dasar dasar hukum yang diuraikan dan dipaparkan atas, salah keliru serta tidak tepat pendapat kejaksaan agung yang dikemukakan dalam suratnya tersebut, perlu ditegaskan, jaksa agung tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan konstitusional untuk mengubah dan meniadakan ketentuan huruf dan kurap sebab untuk mengubah atau mengganti atau mengadakannya dari kurap semata mata merupakan kewenangan konstitusional badan legislatif yakni dpr ri, sehubungan dengan itu, tidak peduli apakah putusan itu putusan peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi maupun putusan peradilan pk. asal putusan pemidanaan itu tidak mencantumkan ketentuan huruf kurap, putusan pengadilan tersebut batal demi hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial : perlu juga diingatkan, kesalahan dan kekeliruan badan peradilan menerapkan hukum tidak dapat ditimpakan akibatnya kepada terdakwa hpr. pendapat kejaksaan agung pada poin surat nomor e euh. bertentangan dengan ketentuan huruf kurap huruf kurap, berbunyi: apabila mahkamah agung tidak membenarkan alasan permohonan, mahkamah agung menolak (huruf kapital dari ahli) permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali tetap berlaku (huruf kapital dari ahli) disertai dasar dasar pertimbangannya , berdasar huruf kurap dengan tegas memerintahkan untuk mencantumkan kalimat menetapkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali tetap berlaku" apabila peradilan menolak permohonan yang diminta pemohon: ternyata putusan nomor pk pid. sus menolak permohonan yang diajukan terdakwa hpr. namun putusan tersebut, tidak mencantumkan ketentuan yang diperintahkan huruf kurap dalam amar putusan: tujuan atau rasio dari pencantuman ketentuan tersebut dalam putusan apabila permohonan ditolak adalah untuk tegaknya kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty), bahwa putusan yang diminta itu tetap sah dan berlaku kepada pemohon dan jpu. dengan demikian tidak ada keraguan tentang eksistensi dan legalitas putusan yang diminta pk: cast, putusan nomor pk pid. sus sebagai putusan yang menolak permohonan pk, tidak tercantum ketentuan huruf kurap dalam amar putusan. berarti putusan nomor pk pid. sus melanggar bertentangan dengan undang undang dalam hal ini melanggar bertentangan dengan huruf kurap: terlepas dari pelanggaran putusan nomor pk pid. sus terhadap ketentuan huruf kurap, alasan mendasar untuk menyatakan putusan kasasi nomor pid. sus batal demi hukum" sehingga tidak dapat dieksekusi oleh jpu adalah pelanggaran putusan kasasi itu terhadap ketentuan huruf kurap, sebab berdasar ketentuan kurap setiap putusan pemidanaan yang melanggar bertentangan dengan huruf kurap dengan tegas diancam mengakibatkan putusan batal demi hukum , ternyata putusan nomor pk pid. sus tidak mengoreksi dan meluruskan pelanggaran itu. maka tanpa mempersoalkan pelanggaran putusan ini terhadap ketentuan huruf kurap, cukup dasar alasan untuk menyatakan putusan kasasi nomor pid. sus juncto putusan nomor pk pid. sus tidak dapat dieksekusi . sehubungan dengan permasalahan hukum apakah pelaksanaan eksekusi oleh jpu terhadap putusan nomor pk pid. sus juncto putusan nomor pid. sus melanggar bertentangan dengan uud ya! benar melanggar bertentangan dengan uud::alau begitu, jika putusan nomor pk pid. sus juncto putusan nomor pid. sus tersebut dieksekusi oleh jaksa, padahal putusan itu menurut kurap batal demi hukum : berarti eksekusi itu secara terang benderang tidak berdasar hukum , sehingga nyata nyata eksekusi itu melanggar pilar negara hukum, oleh karena itu, eksekusi yang dilakukan negara, dalam hal ini jaksa tersebut kepada hpr merupakan tindakan paksa yang dilakukan secara sewenang wenang (willekeurig, arbitrary). tindakan jaksa tersebut dikategori ultra vires atau penampakan batas wewenang (exceeding its power) pelaksanaan eksekusi atas putusan yang batal demi hukum oleh jaksa, juga nyata nyata melanggar bertentangan dengan uud uud memanjangkan hak konstitusional kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil : jika ketentuan uud ini dikaitkan dengan tindakan jaksa mengeksekusi putusan yang batal demi hukum , maka terhadap tindakan jaksa itu, dapat diajukan beberapa interogasi filosofis, antara lain: apakah eksekusi yang dilakukan jaksa itu, masih mengakui atau tidak, bahwa dalam negara hukum, tidak boleh melakukan tindakan paksa yang tidak berdasar hukum? jawabannya sudah pasti! jaksa sama sekali tidak mengakui dan tidak peduli lagi kepada asas negara hukum yang memanjangkan prinsip dasar supremasi hukum sehingga jaksa boleh melakukan tindakan sewenang wenang berdasar kehendak sendiri: apakah eksekusi yang dilakukan jaksa terhadap putusan yang batal demi hukum masih memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada hpr pemohon? jawabannya juga sudah pasti! jaksa sama sekali tidak peduli lagi memenuhi kewajiban memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. sebaliknya, jaksa telah mempertontonkan tindakan sewenang wenang kepada hpr tengah tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, padahal dengan batalnya putusan nomor pid. sus juncto nomor pk pid. sus demi hukum, maka yang eksis, legal dan valid sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor pid. sus pn. bjm tanggal april yang membebaskan hpr dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dari penjelasan atas, secara prima face, eksekusi yang dilakukan jaksa berdasar kurap atas putusan itu kepada hpr, nyata nyata melanggar bertentangan dengan uud begitu juga eksekusi yang dilakukan jaksa kepada hpr berdasar putusan yang batal demi hukum, secara terang benderang melanggar bertentangan dengan uud uuderdasar ini, jaksa wajib menghormati hak asasi hpr dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melaksanakan putusan:sebab untuk merampas hak asasi hpr melalui pelaksanaan putusan hakim, harus berdasar putusan hakim yang memenuhi ketentuan huruf kurap. kalau begitu, apabila putusan hakim yang hendak dieksekusi itu berdasar putusan pemidanaan yang tidak memenuhi ketentuan kurap, putusan pemidanaan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan eksekutional kepada hpr. sebab putusan pemidanaan yang demikian menurut kurap batal demi hukum , apabila hpr dihadapkan dengan putusan pemidanaan yang batal demi hukum, hpr mempunyai hak untuk menolak pelaksanaan eksekusi. oleh karena itu, apabila jaksa tetap memaksakan melakukan putusan itu, secara prima face jaksa telah menginjak injak dan memperkosa serta melecehkan hak hpr dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. prof. dr. romli atmasasmita, s.h., ll.m.'pertentangan tafsir hukum atas ketentuan huruf juncto kurap dengan ketentuan uud ketentuan kurap yang menentukan syarat syarat materi muatan suatu putusan pengadilan bersifat imperatifkurap menunjukkan bahwa keduakurap.maksakan eksekusi sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan dan kurap sekalipun atas putusan pengadilan yang telah dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan bunyi ketentuan kurap, telah menimbulkan keamanan status seorang terpidana dalam sistem peradilan indonesia sekalipun kewenangan jaksa penuntut umum memang diakui memiliki dasar berasal dari kurap dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan: setiap orang (termasuk tersangka terdakwa' terpidana,prof. dr. eddy o.s. diaries, s.h., m.h. permasalahan yuridis: apakah dan kurap bertentangan dengan dan uud analisis yuridis: bahw', jika putusan berupa pemidanaan,pasti,,kesimpulan:,:ve dan frasa batal demi hukum dalam kurapdr. ali mudzakkir, s.h., m.h. pembahasan ketentuan dan kurap. kedudukan kurap,pokoknya: mengandung ketidakjelasan dan bersifat multitafsir, karena jelas putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum kurap),: wewenang menahan tersangka terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan dictum mengenai status terdakwa terpidana adalah berbeda.,perlu ahli tambahkan, pembuatan putusan pengadilan dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua jenis putusan, yaitu putusan yang berisi pemidanaan (pembuatannya diatur dalam kurap) dan putusan yang berisi bukan pemidanaan (pembuatannya diatur dalam kurap). adapun ketentuan kurap dikutip selengkapnyaketentuan kurap tersebut berlaku terhadap imperatif terhadap semua putusan yang berisi bukan pemidanaan. jika suatu putusan yang berisi bukan pemidanaan tidak dipenuhinya syarat syarat dalam membuat putusan yang bukan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam mengakibatkan putusan batal demi hukum. tampak terang dan jelas bahwa ketentuan dan kurap merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam membuat putusan dalam perkara pidana dan apabila suatu putusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan kecuali huruf mengakibatkan putusan batal demi hukumdandantapkannyapersoalan status terdakwa terjadi beberapa kemungkinan: status terdakwa ditahan: masa waktu tahanan belum habis: dengan dalih, maka penahanannya belum habis, eksekutor tetap melanjutkan penahanan sampai batas waktu penahanan oleh pengadilan habis. jika selama proses tersebut berkas putusan pemidanaan lengkap atau berkas eksekusi selesai, kemudian dilaksanakan eksekusi. berarti eksekusi dilaksanakan masih dalam masa waktu tahanan. masa waktu tahan sudah habis sebelum eksekusi: jika sebelum berkas putusan pemidanaan lengkap atau berkas eksekusi lengkap, masa penahanan sudah habis, maka terdakwa harus dibebaskan. berarti pihak eksekutor melaksanakan putusan pemidanaan status terdakwa tidak ditahan. masa penahanan sejak putusan pengadilan sampai dengan pelaksanaan eksekusi,tatus terdakwa tidak ditahan: setelah putusan pemidanaan dibacakan, terdakwa tidak bisa langsung ditahan, karena tidak ada dictum putusan pengadilan yang memerintahkan atau memberi wewenang khusus kepada eksekutor untuk menahan terdakwa. setelah berkas putusan pemidanaan lengkap atau berkas eksekusi selesai, terdakwa dieksekusi dalam status tidak ditahan. jaksa selaku eksekutor dan pengadilan tidak memiliki wewenang hukum untuk menahan terdakwa. jika terdakwa ditahan sejak putusan pengadilan sampai dengan pelaksanaan eksekusi, maka penahanan terdakwaebagai perbandingan, jika putusan pengadilan memuat ketentuan huruf kurap, maka pihak jaksa selaku eksekutor memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi dictum putusan pengadilan yang berisi perintah untuk menahan sampai dengan berkas putusan pemidanaan selesai atau sampai berkas eksekusi selesai dan pelaksanaan eksekusi. atas permasalahan hukum mengenai status terdakwa terpidana tersebut, kurap (dalam hal ini penyusun kurap) telah secara bijaksana mencantumkan norma dalam huruf dan kurap sebagai penegasan status terdakwa terpidana pada saat dibacakan putusan pengadilan yang berisi pemidanaan. jika norma huruf tersebut diinterpretasi berbeda dengan struktur logika pengunaan wewenang aparat penegak hukum dan hakim yang intinya putusan mahkamah agung tidak perlu ada dictum status terdakwa terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap dan jika benar bahwa mahkamah agung sering membuat putusan pemidanaan yang tidak memuat status terdakwa terpidana dan jaksa selaku eksekutor juga sering melaksanakan eksekusi putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan dictum status terdakwa terpidana tidak bisa dinilai sebagai penciptaan hukum baru dalam praktek penegakan hukum . praktek penegakan hukum tersebut termasuk kategori praktek yang menyimpang yang mendasarkan kepada illa' hukum yang tepat dan benar dari norma hukum acara pidana (atau melawan hukum), dengan alasan hukum: telah secara sengaja membuat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam kurap yang diketahui mengakibatkan batal demi hukum kurap): telah melaksanakan putusan pengadilan yang jelas diketahui statusnya adalah batal demi hukum, dan telah menahan atau merampas kemerdekaan terdakwa terpidana yang tidak lagi memiliki wewenang menahan terhadap terdakwa terpidana. suatu putusan yang berisi pemidanaan yang tidak memuat ketentuan huruf sampai dengan huruf (kecuali huruf g), konsekuensi hukumnya, menurut kurap mengakibatkan putusan batal demi hukum . putusan menjadi batal demi hukum merupakan konsekuensi hukum secara logika karena hakim dalam membuat suatu putusan yang berisi pemidanaan tidak mentaati atau memenuhi persyaratan dalam membuat suatu putusan yang berisi pemidanaan, kesalahan dalam membuat surat putusan yang berisi pemidanaan yang tidak memuat persyaratan formil yang dimuat dalam kurap tersebut sepenuhnya menjadi diatribusikan kepada majelis hakim yang membuat putusan tersebut. kesalahan dalam membuat surat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi aspek formil dan substantif tersebut tidak dapat dibenarkan dengan dalih kebebasan interpretasi hukum. interpretasi terhadap norma hukum harus dilakukan berdasarkan prinsip prinsip interpretasi terhadap hukum yang sesuai dengan kaedah ilmiah dalam ilmu hukum pidana, siapa yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang berisi pemidanaan tersebut batal demi hukum? sesuai dengan kompetensi pengadilan, terhadap putusan pengadilan negeri yang menetapkan adalah pengadilan tinggi, terhadap putusan pengadilan tinggi yang menetapkan mahkamah agung. sedangkan terhadap putusan mahkamah agung yang menetapkan adalah mahkamah agung dengan ditetapkan oleh hakim lain yang bukan hakim yang mengambil keputusan: mengenai status hukum terdakwa, terhadap putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah berlaku terhadap putusan pengadilan sebelumnya. pengertian mengakibatkan putusan batal demi hukum kurap) istilah hukum batal demi hukum atau istilah yang sejenis telah dipergunakan dalam beberapa perbuatan yang intinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kurap. untuk mendeskripsikan penggunaan istilah batal demi hukum atau istilah lainnya yang sejenis yang dipergunakan dalam kurap dan bentuk penyelesaiannya, berikut ini diikuti beberapa ketentuan kurap yang mengatur mengenai penggunaan istilah batal demi hukum atau sejenisnya serta akibat hukumnya: surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan pembuatan surat dakwaan yang ditentukan dalam huruf kurap dinyatakan batal demi hukumsurat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam membuat surat putusan sebagaimana dimaksud dalam kurap kecuali huruf dinyatakan batal demi hukumi.pengambilan sumpah atau janji yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukumproses persidangan yang tidak memenuhi ketentuan dan kurap mengakibatkan batalnya putusan demi hukumpembatalan putusan pengadilan negeri mengenai wewenang mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam kurap:sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin pula adanya due process law'rmembatalkan putusan pengadilan sebelumnyamahkamah agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnyamahkamah agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam kurap::menutup perkara demi kepentingan hukum oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam:mengeluarkan tahanan demi hukum, karena lewat masa tahanan:: pemeriksaan banding:perkara dihentikan demi hukummenghentikan penuntutan demi hukumberdasarkan deskripsi kurap yang diuraikan tersebut atas, dapat dirumuskan ajaran hukum mengenai beberapa hal, yaitu: dalam setiap pemberian wewenang dan penggunaannya selalu diatur mengenai norma hukum pemberian wewenang sebagai dasar hukum pemberian wewenang dan mengatur mengenai persyaratan dalam penggunaan wewenang tersebut (sebagian memerlukan pengaturan lanjutan dalam peraturan pelaksanaan). syarat syarat penggunaan wewenang yang diberikan oleh kurap diatur dengan instrumen yang lebih jelas, sehingga dalam menggunakan wewenang mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dengan dalih interpretasi yang meluas yang tidak terkontrol dalam proses penegakan hukum pidana, maka dipergunakan asas kontrol yang dikenal dengan checks and balances dalam penggunaan wewenang baik melalui instansi lembaga yang memiliki wewenang secara sederajat horizontal, vertikal, dan oleh masyarakat. setiap penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat syarat yang ditetapkan mengakibatkan produk penggunaan wewenang tersebut batal demi hukum, batal menurut hukum, dan pembatalan putusan pengadilan (dan jenis lainnya yang dipergunakan dalam kurap). terhadap produk penggunaan wewenang yang dinyatakan batal demi hukum dilakukan dengan beberapa cara: dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya (secara otomatis), tanpa memerlukan putusan pejabat hukum atau putusan penetapan pengadilan: dinyatakan batal demi hukum melalui pengadilan dalam bentuk penetapan atau putusan pengadilan: sedangkan terhadap penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan ada kalanya dinyatakan demi hukum dinyatakan batal dengan sendirinya: contohnya wewenang menahan yang habis masa penahanannya, tersangka terdakwa yang ditahan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan kurap yang memuat ketentuan .mengakibatkan batal demi hukum , siapa yang menyatakan bahwa putusan mahkamah agung yang berisi pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam pembuatan putusan pemidanaan sebagai diatur dalam huruf sampai dengan huruf (kecuali huruf adalah batal demi hukum mengingat mahkamah agung sebagai kekuasaan tertinggi dan sebagai puncak kekuasaan kehakiman? kurap tidak mengatur mengenai bagaimana dan upaya hukum apa untuk menyatakan bahwa suatu putusan mahkamah agung yang tidak memuat ketentuan huruf kurap adalah batal demi hukum. berdasarkan pertimbangan syarat yang dimuat dalam huruf adalah jenis syarat yang termasuk formal dan termasuk kategori dictum putusan pengadilan yang mudah dibuktikan (seperti habisnya masa waktu penahanan), seharusnya dinyatakan batal demi hukum dengan sendirinya. hal ini sesuai dengan ketentuan yang menggunakan frasa .mengakibatkan batal demi hukum ahli tekankan lagi penggunaan kata mengakibatkan ) menunjukan adanya konsekuensi logika dan secara otomatis bahwa putusan mahkamah agung tersebut adalah batal demi hukum dengan sendirinya. ada pertimbangan lain, mengingat substansi materi huruf tersebut, satu pihak, terkait dengan nasib seseorang yang dijadikan terdakwa terpidana yang hak hak hukumnya dilindungi oleh uud dan undang undang, dan, lain pihak, terkait dengan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan atau korban kejahatan, semestinya pernyataan bahwa putusan pemidanaan tersebut dimohon penetapan kepada mahkamah agung dengan hakim yang berbeda. atau patut dipikirkan masa datang, apakah perlu dimasukkan sebagai salah alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali pk). yang harus menjadi catatan melalui proses pengujian oleh mahkamah konstitusi hari ini, bahwa mahkamah agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang memiliki fungsi menguji terhadap penerapan hukum (judex juris) dalam putusan pengadilan yang dibuat oleh pengadilan bawahannya semestinya menghindari sejauh mungkin berlaku tidak taat hukum dalam membuat putusan pemidanaan atau membuat interpretasi sendiri sebagai bentuk pembenaran terhadap putusan yang tidak memenuhi syarat formil dan substantif sebagaimana dimaksud dalam kurap agar kemudian hari tidak menjadi yurisprudensi bagi hakim pada pengadilan bawahannya sebagai bentuk interpretasi hukum terhadap ketentuan kurap. akibat hukum terhadap putusan mahkamah agung yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan mahkamah agung tersebut harus dinyatakan tidak ada dan yang berlaku adalah putusan sebelumnya. pendapat hukum berdasarkan argumen yang telah diterangkan tersebut atas,.eksekutor dan hakim yang tidak lagi memiliki wewenang untuk menahan terdakwa terpidana.prof. dr. muhammad tahir azhar, s.h. i. tentang legal standing pemohon secara yuridis konstitusional, pemohon yaitu parline riduansyah, perorangan warganegara indonesia, bertempat tinggal jalan sutomo nomor teluk dalam, banjarmasin, yang dalam hal ini diwakili oleh prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., dan kawan kawan dari iha iha law firm sebagai kuasa hukum pemohon kepada mahkamah konstitusi perihal permohonan uji materiiluud berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk) menggariskan secara yuridisoleh karena itu pemohon berhak memiliki kewenangan dan kompetensi hukum untuk mengajukan permohonan pengujian kurap terhadap uud il. kompetensi absolut mahkamah konstitusi sehubungan dengan permohonan pemohon mahkamah konstitusi sehubungan dengan permohonan pemohon tidak diragukan lagi memiliki kompetensi absolut (kewenangan mutlak) untuk melakukan pengujian materiil kurap terhadap uud kewenangan absolut mahkamah konstitusi itu diatur secara pasti dalamoleh karena itu, mahkamah konstitusi tidak mempunyai alasan apapun untuk menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon guo. dengan demikian mahkamah konstitusi berwenang dan berhak untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan dengan seksama dan memutus seadil adilnya permohonan pemohon yang tercatat bawah nomor puu x iii. evaluasi yuridis konstitusional tentang undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana karena pembentuk undang undang tidak memberikan tafsir autentik (resmi) terhadap baik maupun kurap, akibatnya guo ditafsirkan berdasarkan persepsi masing masing sarjana hukum. ada dua persoalan yang ditafsirkan secara berbeda yaitu: tentang terhadap putusan pengadilan mana saja (peradilan umum) ketentuan dalam kurap berlaku? trimoelja soerjani, s.h. dan dr. irianto seno adjie, s.h., m.h. berpendapat bahwa ketentuan dalam huruf dankurap karena putusan mahkamah agung adalah putusan final, tentang kedudukan putusan yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam kurap mantan hakim agung yahya harahap, s.h.., m.h. berpendapat bahwa putusan yang berlaku adalah putusan yang sebelumnya yang memenuhi ketentuan kurap. sehubungan dengan tafsir kedua ahli hukum ini yaitu yahya harahap, s.h. dan dr. rudi satrio, s.h., m.h., prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc..h., sc. tersebut patut didukung. pendapat penafsiran trimoelja soerjani, s.h. dan dr. irianto seno adjie, s.h., m.h.. tafsir mantan hakim agung yahya harahap, s.h. sebagaimana telah disebutkan pada butirdiatur dalam huruf kurapkurapkurap batal demi hukum dan tidak pernah ada (never existed). jaksa sebagai eksekutor putusan guo berpendapat tetap akan melaksanakan putusan itu,kurapdi, dan berpendirian not be.dikurap, sebagaimana yang dialami oleh pemohon.kurapkurap sehingga mengakibatkan putusan itu terkena ketentuan dalam kurap yaitu menjadi batal demi hukum dan tidak pernah ada (never existed). sekalipun secara yuridis normatif putusan itu seharusnya dikurap. ketentuankurapkurap guo dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam kurap yang berbunyi tidak dipenuhinya ketentuan dalam huruf dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum .. ketentuan yang diatur dalam kurapkurap, yakni dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang. kecuali itu, perbuatan jaksa guo telah melanggar uud khususnya asas negara hukum dan hak asasi manusia, karena itu jaksa wajib didibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama seluruh petit pemohon yang diajukan kepada mahkamah konstitusi register nomor puu x maka sudah sepatutnya dan seadanya mahkamah konstitusi mengabulkan seluruh petit guo.ud maka mahkamah konstitusi sangat berwenang untuk memberikan tafsir autentik (resmi) terhadap ketentuan huruf dan kurap sebagaimana diusulkan dalam kesimpulan bawah ini. iv. kesimpulan pemohon memiliki legal standing yang kuat sebagai pemohon dalam perkara pengujian materiil kurap terhadap uud mahkamah konstitusi memiliki kompetensi absolut yang tidak diragukan lagi untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, mengadili dan memutus permohonan pemohon dengan seadil adilnya. sehubungan dengan petit pemohon kepada mahkamah konstitusi dalam perkara register nomor puu x maka dipandang perlu mahkamah konstitusi memberikan tafsir autentik (resmi) terhadap: (a) huruf kurap yang diusulkan sebagai berikut: hakim hakim dalam putusannya pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung wajib mencantumkan substansi ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana tentang perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan , (b) terhadap kurap diusulkan penafsiran sebagai berikut: yang dimaksud dengan batal demi hukum adalah putusan hakim yang tidak mencantumkan salah satu atau seluruh ketentuan dalam khususnya huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, apabila ada pemidanaan dalam amar putusan itu maka pemidanaan itu batal demi hukum dan tersangka berhak dan atau wajib dibebaskan, jaksa penuntut umum tidak boleh dan tidak dapat mengeksekusi putusan yang batal demi hukum. dengan perkataan lain kewajiban jaksa gugur. apabila jaksa membangkang maka jaksa tersebut dapat diproses dan dituntut secara hukum. dr. chairul huda, s.h., m.h.:' dari ketentuan huruf kurap diadakan dalam rangka untuk menghindari suatu putusan pemidanaan yang berisi penjatuhan pidana tidak dapat dilaksanakan karena gugurnya kewenangan jaksa pelaksana putusanh., m kejaksaan)s'bawl' sebagaimana dimaksud dalam juncto kurap juncto angka juncto huruf kejaksaan, bahwa berdasarkan kejaksaankejaksaan,:: sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap juga berakibat batal demi hukumara republik indonesiadalam persidangan hari rabu, tanggal september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: norma yang terkandung dalam huruf kurap, menurut pemerintah, sudah jelas yaitu bahwa terhadap putusan yang dimohonkan oleh pemohon sebetulnya sudah jelas dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apa yang terjadi pada diri pemohon, menurut pemerintah, merupakan hal yang terkait dengan masalah penerapan norma itu sendiri, artinya sangat terkait erat dengan implementasi norma atau ketentuan suatu undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. oleh karena itu, menurut pemerintah, hal demikian tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan norma dari undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut, dalam implementasinya, apabila penegak hukum, dalam hal ini jaksa, yang sesuai dengan ketentuan kurap melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka apabila dalam pelaksanaannya jaksa tersebut menyalahgunakan atau sewenang wenang dalam melaksanakan tugasnya, menurut pemerintah, jaksa tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, misalnya dilaporkan kepada jawab atau dilaporkan kepada atasannya karena telah bertindak sewenang wenang dan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku: dalam praktik, memang terdapat beberapa putusan mahkamah agung yang tidak mencantumkan ketentuan huruf dalam putusannya tersebut. namun demikian, hal ini sangat terkait erat dengan masalah implementasi, terkait yang disampaikan oleh pemohon mengenai masalah due process law, pemerintah berpendirian atau berpendapat bahwa dalam suatu perkara tindak pidana pada dasarnya pemeriksaan dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan pengadilan sampai pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. pada dasarnya ini merupakan cerminan atau wujud dari due process law itu sendiri: pemerintah mengutip keterangan atau pendapat dari salah satu hakim agung yang mengatakan bahwa dalam putusan mahkamah agung memang seringkali tidak mencantumkan ketentuan huruf kurap, namun demikian tidak berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi: pemerintah menyampaikan sepenuhnya kepada yang mulia hakim konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya dan memohon agar menjatuhkan putusan yang seadil adilnya dan bijaksanaseptember dan menyerahkan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah pada hari senin, september yang pada pokoknya menerangperkara nomor puu dan perkara nomor puu v pengujian atas kurap terhadap permohonan pengujian kurap, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa hal pokok yang menjadi permasalahan adalah pemohon keberatan dengan adanya eksekusi putusan perkara pidana atas nama pemohon yang dilakukan jaksa dari kejaksaan negeri banjarmasin, karena menurut pemohon putusan pidana tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan huruf kurap, sehingga pemohon beranggapan putusan pidana tersebut batal demi hukum. bahwa menurut dpr, permasalahan tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma. terkait dengan persoalan penerapan norma ketentuan peraturan perundang undangan tersebut, dpr berpendapat bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan meletusnya karena mahkamah konstitusi, berdasarkan uud tahun berwenang untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar. bahwa terhadap putusan peradilan, dalam hal ini adalah putusan mahkamah agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk melakukan penilaian terhadap putusan peradilan tersebut. bahwa terkait eksekusi putusan pidana yang dilakukan oleh jaksa dari kejaksaan negeri banjarmasin terhadap pemohon berdasarkan kurap merupakan kewenangan jaksa selaku eksekutor pelaksana putusan. dengan demikian, tindakan jaksa tersebut bukanlah suatu tindakan aparat penegak hukum yang sewenang wenang. bahwa menurut dpr, suatu perkara pidana yang telah melalui proses dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga disidangkan pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pada tingkat mahkamah agung tidak memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf kurap, tidak bertentangan dengan prinsip "due process law". bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dpr berpendapat tidak terdapat pertentangan huruf dan kurap dengan ketentuan dan uud demikian keterangan dpr, huruf dan kurap tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dan uud tahun menyatakan huruf dan kurap tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5j menimbang bahwa pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan pada hari selasa, tanggal september yangdalam persidangan bahwa mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) berwenang memeriksa permohonan guo sebagaimana dimaksudkan oleh uud junctoterbukti dalam pemeriksaan permohonan guo dalam persidangdimaksudkan mahkamah konstitusi dan sejalan dengan putusan nomor puu iii juncto putusan nomor puu v serta putusan putusan selanjutnya yangmana:sejalan dengan jaminan adanya due process law (vide(vide(videnegara yang(vide.h., m.(vide, di: bahwa dengan berlakunya norma kurap yang bersifat multi tafsir sehingga telah merugikan hak hak konstitusional warga il. terbukti dalil dalil permohona tafsir, khususnya pada kata ditahan dan batal demi hukum . ketidakjelasan dan sifat multi a(vide bukti bahwa trimoel,ramadi puguh raharjo, s.e. nian alamat desa paciran kecamatan paciran, raya teh kabupaten lamongan dak bara jala car nama ma'mun murid, s.h. alamat ds. weru kecamatan paciran, kabupaten lamongan nama mutasi alamat bango, pasaman, kecamatan solokuro, kabupaten lamongan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada maryam fatimah, s.h., m.h., sadikin nasrul rahman, s.h., m.h., bastian noor pribadi, s.h., musafir, s.h., pindahkan suci ning ati, s.h., russian dewi widiastuti, sh., m.h., sundjono ps., s.h. dan zulfikar, s.h. advokat dan atau konsultan hukum pada kantor hukum maryam fatimah partners beralamat kartika chandra tower floor, suite jalan gatot subroto kav. jrdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoitelah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal junuud negar paddan dalam jugdengan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid amanat perwujudan kedaulatan rakyat adalah sepihak dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara konstitusional, dengan argumentasi sebagai berikut: bahwa norma hukum yang mengatur masa jabatan: untuk masa jabatan anggota dpr terdapat dalam berbunyi . untuk masa jabatan anggota dpd tedapat dalam berbunyi, . untuk masa jabatan anggota dprd provinsi terdapat dalam berbunyi?. untuk masa jabatan anggota dprd kabupaten kota terdapat dalam berbunyi,ahwa norma hukum yang mengatur sumpah janjicontohnya: untuk sumpah janji anggota dpr terdapat dalam berbunyi: demi allah tuhan) saya bersumpah berjanji: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid . bahwa frasa kewajiban dalam sumpah janji anggota dpr juga dijabarkan dalam norma hukudewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor tahun tentang tata tertib berbunyi:: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidfrasa kewajiban yang dilanggar, menurut pemohon terdiri dari huruf (f), huruf (g) dan huruf (k)bab ketentuan umum, berbunyi, anggota dpr, selanjutnya disebut anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat .yang mengatur bab tentang kode etik, bagian kesatu, tentang kepentingan umum, dan berbunyi: anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat .dalam sumpah janji anggota dpr akan dipenuhi dan dijalankan sebaik baiknya, seadil.golongan selama (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota dpr yang merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiusigoid baru mengucapkan sumpahjjjanjinya, tata tertib dan kode etik. dan ini bertentangan dengan uud negara berbunyi:(a), menyatakan:ertentangan dengan uud bahwa sebagaimana penjelasan undang undang guo pada romawi huruf persyaratan calon, menyatakan:. penyebutan frasa integritas apakah mempunyai korelasi dengan norma hukum huruf undang undang guo? frasa integritas menurut wuryanano the principles build and develop fighting spirit) orang yang menerapkan sistem norma untuk menilai kehidupan, sehingga kehidupannya seperti buku yang terbuka . tidak punya apapun untuk disembunyikan maupun untuk ditakuti. integritas diri punya pengaruh yang tinggi pada kehidupan setiap orang. integritas diri akan membentuk reputasi atau prestasi diri yang kuat pada diri masing masing orang. hal ini senada dengan pendapat bertemu, etika) integritas berasal dari bahasa latin integrate yang artinya komplit atau tanpa cacat, sempurna, tanpa merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kedok. maksudnya adalah apa yang ada hati sama dengan apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. dapat dikatakan bahwa integritas adalah suatu sikap dan perilaku konsisten untuk menjunjung tinggi etika kerja dan etika profesi. integritas mensyaratkan adanya godaan atau peluang untuk melakukan perbuatan tercela. namun orang yang berintegritas tidak melakukan perbuatan tercela tersebut karena memiliki keyakinan akan pentingnya menjunjung tinggi nilai nilai luhur lingkungannya. seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan lebih dari satu wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin, seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari rakyat. pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya dan berani menerima segala risiko dari ucapan dan tindakannya. faktanya menjadi lain, bahwa norma hukum huruf inkonsistensi dengan penjelasan dalam undang undang guo, sebabsudah memiliki niat untuk tidak konsisten (inkonsistensi) terhadap amanat yang diembannya selama (ima) tahun dan norma hukumnya diatur hanya sekedar memberitahu pencalonannya kepada pimpinannya , sehingga tidak memiliki implikasi terhadap subjeknya (baca tidak tegas memberikan sangsi dan atau konsekuensi hukum) sebagaimana huruf untuk calon berlatar belakang tni, polri dan pns mengundurkan diri pada saat pendaftaran dan huruf untuk calon berlatar belakang pejabat pada bumn bumi berhenti dari jabatannya pada saat ditetapkan sebagai calon. jika norma hukum tidak tegas terhadap subjeknya, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan inijakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan, sebagaimana tabel bawah ini: asal calon normateks waktu sifat dpr, dpd dan memberitahukan sejak tidak dprd mendaftarkan mengikat diri sebagai calon tni, polri mengundurkan sejak mengikat dan pns diri mendaftarkan diri sebagai calon pejabat berhenti dari sejak mengikat bumn bumi jabatan ditetapkan sebagai calon dasar argumentasi perlakuan diskriminasi dan tidak adil sebagaimana uraian tabel atas dalam pandangan teori politik hukum diindikasikan sebagai, sebagaimana pendapat akam jadi, s.h., m.h. dalam jurnal konstitusi, vol. ii, juni halaman sebagai berikut: .keberadaan politik hukum yang tidak terlepas dari nuansa politik menurut lica marzuki bahwa: politik hukum merupakan langkah kebijakan politik (political policy) penguasa dalam memberlakukan kaidah kaidah. oleh karena kaidah kaidah hukum merupakan produk kebijakan politik hukum penguasa, maka pada setiap kaidah hukum yang dirancang penguasa selalu memuat kehendak penguasa selaku penentu kebijakan politik. selanjutnya menurut beliau politik hukum (rechts politiek) merupakan kebijakan politik bukan kebijakan hukum. politik hukum adalah produk politik, merupakan spesies kegiatan politik seperti halnya: politik ekonomi, kebudayaan politik dan semacamnya. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid demikian juga lica marzuki menyatakan, bahwa undang undang yang merupakan substansi dari sistem hukum didisain atau dirancang oleh body politik, institusi politik (politicalpower). sehingga politik tidak saja mendinamisir sistem hukum tetapi berpeluang mengolah goyangan sistem hukum dimaksud. bahkan pada ketiganya dapat menciptakan sistem hukum baru. oleh karena itu hukum merupakan . bertentangan dengan uud merujuk pada dokumen putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiada beberapa hal yang bisa menjadi dasar argumentatif diantaranya:. (poros) pembiayaan politik partai dikaitkan dengan komisi. dari anggaran merdeka barat jakarta te, fax emaildokumen putusan nomor puu xi halmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid demi kepentingan publik. esensinya: pembicaraan tentang calon presiden dadokumen putusan nomor puu xi hal: pendapat didik supriyanto saksi ahli yang diajukan oleh pemohon dalam dokumen putusan nomor puu xi menyatakan,: dokumen putusan nomor puu xi hal: bahwa undang undang guo dapat menjadi celah yang bisa digunakan untuk untung suntingan dan atau coba coba dari hasrat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid berkuasa yang menggebu gebu dalam merebut jabatan baru. dimana hasrat berkuasa akan menabrak rambu rambu politik, baik lingkungan internal partainya maupun eksternal (peraturan pemerintah atau negara), perilaku politiknya akan menyimpang dari ketentuan dan atau melanggar peraturan sanggup dilakukannya kemudian hari, contohnya, melakukan black campaign, mengunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya (seperti: kendaraan dinas, penyalahgunaan dana 'jasa untuk mencari dukungan, penyalahgunaan kewenangan dan atau fungsinya sebagai legislatif dan sejenisnya), melakukan politik uang dan berbagai jenis perilaku politik yang menyimpang. perilaku politik yang menyimpang inilah yang akan menjadi suri tauladan bagi pembelajaran politik rakyat, untuk tidak bermoral, tidak bertanggung jawab dan keluar dari spirit nilai nilai keagamaan serta nilai nilai pengaman dan pengamalan pancasila yang universal. bahwa ketika pasangan calon kepala daerah berlatar belakang undang undang guo tidak terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan balik pada jabatan semula, sangat dimungkinkan naluri dasar manusianya yang bersifat serakah akan muncul, guna mengembalikan sumber daya yang dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah dan ini akan berimbas pada potensi penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya, antara lain pada pola pola politik anggaran daerah apbd) dan anggaran pusat (apbn) untuk dimainkan, rekayasa, mark up, korupsi, dan sejenis. jika hal itu terjadi, negara akan rusak dan rakyat selalu dalam penderitaan, karena tidak adanya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahwa tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tercipta, ketika norma hukum itu buat dan diberlakukan guna mewujudkan suatu tatanan masyarakat demokratis dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan hukum, faktanya menjadi lain ketika undang undang guo yang tidak mempertimbangkan asas keadilan secara proposional bagi pemohon yang mempunyai hak memilih dan memberikan. suaranya dalam merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid penjelasan yang termaktub darsebagaimana diatur juga dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanganyang disempurnakan dengan putusan nomor puu v untuk dapat merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratomahkamahkonstiusigoid mekanisme pemilihan umum anggota dpr,dpd dan dprd untuk menjadikan seseorang menjadi anggota dpr,dpd dan dprd dalam menjalan mandat dan amanat perwujudan kedaulatan rakyat selama (lima) tahun, sehingga dalam undang undang guo penjelasan menjadi sangat jelas bagi anggota dpr,dpd dan dprd yang mempunyai tata tertib beserta mekanismenya secara internal dan secara eksternalnya cukup dibaca sangat jelas . frasa huruf undang undang guo pada saat pendaftaran disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagaimana atur dalam undang undang guo. pertanyaan yang muncul kemudian, apa hanya dengan surat pernyataan memberitahu pada pimpinannya memiliki akibat hukum terhadap jabatan yang disandangnya? kemungkinan pertama, memberitahu kepada pimpinannya hanya sebatas memberitahu tanpa kehilangan kewajiban dan hak haknya. kemungkinan kedua, memberitahu kepada pimpinannya dengan kehilangan sebagian dari kewajiban dan hak haknya. kemungkinan ketiga, memberitahu kepada pimpinannya dengan kehilangan semua kewajiban dan hak haknya. ketiga kemungkinan itu memberikan ruang penyimpangan perilaku politik calon frasa huruf undang undang guo bila dihubungkan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diperhitungkan dari tahap pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati sampai dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan php) yang diestimasikan hari, maka kemungkinan pertama akan memberikan ruang penyimpangan perilaku politik calon. kemungkinan kedua berhenti sementara waktu dari jabatannya dan atau izin cuti, dimana izin cuti paling lama adalah cuti haji selama (enam puluh) hari, ini berarti ada sisa waktu (seratus) hari ruang penyimpangan perilaku politik calon merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidnya. kemungkinan ketiga ditebas tugaskan selama hari dengan meniadakan seluruh kewenangan yang diberikan beserta fasilitasnya dan ketika tidak terpilih menjadi kepala daerah, kembali bertugas melaksanakan mandat dan amanat perwujudan kedaulatan rakyat dari sisa waktu (lima) tahun. tiga kemungkinan penyimpangan perilaku politik dari frasa huruf undang undang guo dipandang dari sudut pertimbangan moral, nilai nilai agama dan (empat puluh lima) butir nilai pedoman penahan dan pengamalan pancasila sangat tidak patut dan tidak pantas. iv. petit berdasarkan seluruh uraian atas dan bukti bukti terlampir,idak mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau,konstitusional sepanjang diartikan dan dibaca, mengundurkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sejak mendaftarkan diri sebagai calo.4catas nama bahari puguh raharjo, bukti fotokopi ktp atas nama ma'mud murid, s.h. bukti fotokopi ktp atas nama muttagin, bukti fotokopi dpt atas nama bahari puguh raharjo, bukti fotokopi dpt atas nama ma'mud murid, s.h.: bukti fotokopi dpt atas nama muttaghuruf undang undang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid15jmenyatakan: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurutiitusigoidmpunyai hak yang dijamin oleh uudmerdeka barat jakarta fax ema seretansi@mahkemahkonsihusigo menimbang bahwa berdasarkan dalil10okok permohonan i3. menimbang dalam permohonannya, pemohon mendalilkan:. dalam sumpah janji anggota dpr akan dipenuhi dan dijalankan sebaik baiknya, seadil merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid selama (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota dpr yang baru mengucapkan sumpah janjinya, tata tertib dan kode etik. hal ini bertentangan dengan uud berbunyi,di: merujuk pada dokumen putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1pendapat mahkamaherdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinanoleh.merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid salinan farida indrawimaterialis akbar maria farida indrawi ttd. ttd. wahiduddin adams menahan m.p sitompul merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dikatakan ada kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional harus dipenuhimempunyai hak yang dijamin oleh uud (konstitusi) diantaranya adalah hak kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar uuitusigoid salinanhal ini sebagaimana dikuatkan oleh pemohon, sebagai berikut: kartu tanda penduduk ktp) pemohon atas nama ramadi puguh raharjo (bukti p 3a), ii. kartu tanda penduduk ktp) pemohon atas nama ma'mun murid, sh. (bukti p 3b): iii. kartu tanda penduduk ktp) pemohon iii atas nama mutasi (bukti p 3c): bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia,berbunyidengan bukti nama nama pemohon masuk dalam daftar pemilih tetap sebagai berikut: daftar pemilih tetap dpt) sebagai pemilih dengan nomor urut nama ramadi puguh raharjo tps desa paciran kecamatan paciran kabupaten lamongan (bukti p 4a): ii. daftar pemilih tetap dpt) sebagai pemilih dengan nomor urut nama ma'mun murid, sh. tps desa weru kecamatan paciran kabupaten lamongan (bukti p 4b): merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid iii. daftar pemilih tetap dpt) sebagai pemilih dengan nama mutasi tps desa pasaman kecamatan solokuro kabupaten lamongan (bukti p 4c). bahwa permohonan pemohon terkait dengan huruf yang pada pokoknya mengatur persyaratan bagi anggota dpr, dpd dan dprd untuk memberitahukan pencalonannya.bahwa kerugian pemohon tersebut cukup beralasan hukum karenatersebut tidak konsisten dan tidak bertanggungjawab menjalankan mandat dan amanat yang diberikan oleh pemohon untuk bekerja selama tahun. bahwa pemohon telahberdasarkan uraian tersebut atas, pemohon sebagai warga negara republik indonesia yang memiliki hak konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya undang undang guo, maka pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakuii. norma yang diajukan untuk diuji norma materiil sebanyak (satu) norma. alat uji sebanyak (tiga) norma dalam undang undang dasar sebagai alat uji yaitu: uud kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasaritusigoidalasan alasan bertentangan dengan uud bahwa pada tataran konsep dasarnya, pemilu adalah sebuah proses untuk merealisasikan apa yang disebut sebagai demokrasi. demokrasi berakar dari kata yunani yaitu demos rakyat) dan gratia kekuasan, aturan power, rule). hal ini berarti bahwa rakyat lah yang menjadi titik awal dilaksanakannya proses demokrasi (baca: pemilu) dan rakyat jugalah pada akhirnya yang menjadi titik fokus atau tujuan dilaksanakannya proses proses demokrasi. institusi eksekutif dan legislatif dengan demikian mendapatkan hak hak mengatur dan memaksanya (otoritas) adalah semata mata dari rakyat dan bukan dari tuhan, raja, apalagi ketua parpol, dan demikian pula bahwa para legislator dan pemerintah harus pula bertanggung jawab (accountable) dan berinteraksi positif (responsive) semata mata kepada rakyat dan bukan kepada entitas lainnya. menurut david bentham dalam sebuah seminar komisioner tinggi ham pbb genera, swiss, menyatakan bahwa roh utama demokrasi terdapat pada konsep popular control dan political equality. secara sederhana, dua konsep tersebut menuntut adanya hak dan peran rakyat dalam mempengaruhi kebijakan kebijakan publik peraturan perundang undangan dan keputusan politik) serta bagaimana rakyat memperoleh perlakuan dan penghormatan yang adil dan setara (equal) dalam rangka menjalankan fungsi fungsi dekorasinya. muktiono, sh., phil., jurnal konstitusi, vol. il, juni halaman bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang mempunyai hak konstitusional yaitu hak yang dijamin oleh uud diantaranya adalah: hak kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar uud merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoihakuud bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang secara kolektif sebagai pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan memberikan suaranya bilik tpssuai dengan mekanisme pemilihan umum. bahwa kerugian spesifik (khusus) dan aktual atau setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang. wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah hilangnya kepercayaan pemohon, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pertama, terhadap institusi dpr yang berfungsi sebagai legislator (pembuat undang undang guo) pada umumnya, sebab norma hukum dalam undang undang guo norma hukumnya tidak tegas terhadap subjeknya, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi antara dengan penjelasannya. kedua, terhadap, karena tidak konsisten dan tidak bertanggungjawab menjalankan mandat dan amanat yang diberikan selama tahun, sebab pemohon mempunyai hakpemohon sangat dirugikdengan adanya persyaratan bagi anggota dpr, dpd dan dprd yang hanya memberitahu kepada pimpinannya mengartikulasikan mandat dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigodidi perjuangan alamat jalan benteng agung nomor jakarta selatan selanjutnya disebut pemohon nama dwi ria latina, s.h.,m. pekerjaan advokat alamat jalan ki. mangunsarkoro nomor menteng, jakarta pusat selanjutnya disebut . . pemohon il: nama dr. junimart gersang, s.h., m.b.a., m.h. pekerjaan advokat alamat jalan panitera nomor komplek bulog, rwo01, kelurahan jati melati, kecamatan pondok melati, kota bekasi selanjutnya disebut . pemohon a rahman yahya pekerjaan swasta alamat jalan olah raga rw005, kelurahan civilian, kecamatan kramat jati, jakarta timur selanjutnya disebut w pemohon iv: nama sigit widianto pekerjaan swasta alamat jalan dr. raharjo, gg. sawo iv, nomor rw kelurahan manggarai selatan, kecamatan tebet, jakarta selatan selanjutnya disebut pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli pemohon memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h., m.h., januar prawira massa, s.h., m.h., sugeng teguh santoso, s.h., vivi yunita kusumandari, s.h., latihan fardhiyah, s.h., edison panjaitan, s.h., dan tanda perdamaian nasutionberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli pemohon ii, pemohon ill, pemohon iv, dan pemohonketerangan presimenjadi alasan pembesar untuk mengatakan telah terjadi pengingkaran asas persamaan muka hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam uud bahwa setidaknya adenium dalam hukum pidana bahwa perubahan suatu undang undang tidak boleh merugikan tersangka atau terdakwa dengan diterapkannya undang undang baru tersebut" juga tepat untuk diberlakukan dalam konteks perubahan dengan namun faktanya perubahan dengan telah mengakibatkan kerugian bagi paraara pemohon masing masing dalam kapasitas sebagai pimpinan pdi perjuangan pemohon calon anggota dpr terpilih dari pdi perjuangan pemohon dan ill), serta anggota pdi perjuangan, yang memilih pdi perjuangan dalam pemilu legislatif tahun yang masing masing mengharapkan kemenangan pdi perjuangan dalam pemilu legislatif dan akan membawa anggota dpr asal pdi perjuangan menjadi ketua dpr ri serta ketua komisi komisi dpr ri, ketua badan legislasi, ketua badan anggaran, ketua besar, ketua mahkamah kehormatan dewan, dan ketua burtdalam uud yang dijadikan batu uji dalam permohonan pemohon adalah sebagai berikut:nvensi partai politik pemenang pemilu legislatif menjadi ketua parlemen.permohonan pemohon dalam alasan materialnya tidak ada satu pun menguraikan yang dirinya bertentangan dengan yang diatur, bahwa alasan alasan materiil yang diuraikan dalam permohonan pemohon.uuddpr: yang sifatnya detail dan rinci diserahkan kepada pembentuk dan pembuat undang undang. uud berbunyi susunan dewan perwakilan rakyat diatur dengan undang undang . jadidibolehkan memilihpa yang bahwa nomor tahun pada pokoknya menyatak :,: equality before the law, due process law, constitutional limit17 tahun telah sesuai dan sejalan dengan nilai nilai demokrasi yang berlaku secara universal tersebut:: mayoritas biasa (simple majority), yaitu apabila keputusan di,hukum (konstitusional). pemilihan pimpinan dpr ririmekanisme penentuan pimpinan dpr beserta alat kelengkapannya yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dipilih dari dan oleh anggota dpr merupakan bentuk pilihan hukum terbuka (open legal policy) dari sifat kepimpinan lembaga lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi yang bersifat kolektif kolegial, seperti mahkamah konstitusi, mahkamah agung, komisi yudisial, badan pemeriksa keuangan, yang dipilih dari dan oleh anggota. kekeliruan pada masa lalu yang menetapkan kepemimpinan dpr berdasarkan perolehan kursi dan hasil suara pemilu legislatif menjadi catatan untuk dilakukan penyempurnaan dalam penentuan kepemimpinan bahwa pemilihan pimpinan dpr rian wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya uud 1945j|: bahwa pemilihan pimpinan dpr ri yang diatur dalam pengaturan nomor tahun ketentuan tersebut menunjukkan setiap anggota dpr risaja merupakan hukum dalam pengertian yang mutlak (strict sense) tetapi juga memerlukan 'ririri sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon sejak orde lama, orde baru sampai orde reformasi, hanya satu periode masa reformasi saja yang pemilihannya berdasarkan pada kursi terbanyak dpr, yakni periode selebihnya selalu menggunakan mekanisme pemilihan dari dan oleh anggota dpr. adapun ketentuan undang undang yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan dpr selama iniyang digunakan untuk dpr periode pemilu tahun menyatakan: pimpinan dpr terdiri atas seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota dpr. cara pemilihan pimpinan dpr diatur dalam peraturan tata tertib dpr yang dibuat oleh dpr perubahan nomor16 tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd: juncto dan dan dan dan keputusan dpr nomor dpr ri iv tentangri,, serta nomor tahun tentang perubahan atas nomor16 tahun susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd sebagaimana telah diubah dengan nomor tahunyang digunakan untuk dpr periode pemilu, baik sebagai pribadi perseorangan warga negara pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon maupun pemohon (pdi perjuangan)bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan:2dengan demikian, dalil dalil permohonan pemohon terhadap nomor tahun tersebut diatas tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga karenanya harus ditolak17 tahun yang ternyata bahwa dalil dalil permohonan pemohon terhadap ketentuan dan nomor tahun pun tidak beralasan menurut hukum, sehingga cukup bagi mahkamah untuk menolak permohonan uji materiilv. dalam penundaan bahwa tanpa argumentasi yang diuraikan dalam polita, tiba tiba didalam petitumnya, para pemohon menyampaikan permohonan kepada mahkamah agar menyatakan menunda berlakunya nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. bahwa terhadap permohonan yang tidak diuraikan secara jelas didalam polita, namun hanya dimunculkan dalam petit, menurut pihak terkait telah dapat digolongkan sebagai permohonan yang kabur dan cukup beralasan untuk dikesampingkan. bahwa terlebih lagi, nomor tahun yang diundangkan tanggal agustus lalu tidak saja telah berlaku secara yuridis, tetapi telah berlaku pula secara sosiologis sebagai hukum positif dengan digunakannya mekanisme yang diatur dalam tersebut dalam pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota serta dprd provinsi untuk pimpinan dprd periode atas dasar argumentasi tersebut, maka beralasan hukum bagi mahkamah untuk menolak permohonan pemohon dalam penundaihak terkait memohon kepadauntuk membuktikan keterangannya, pihak terkait muhammad sarmi dan. didik prihantono mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda pt sampai dengan pukti pt fotokopi surat keputusbukti pt fotokopi kartu anggota partai golkar, dengan nomor pokok anggota partai golkar papa) bukti pt fotokopianggal pengesahan agustusanggal pengesahan julitanggal pengesahan februari bukti pt fotokopi peraturan dewan perwakilan rakyat nomor tahun tentang tata tertib bukti pt fotokopi permohonan awal pemohon tertanggal juli menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait didik mukrianto memberi keterangan lisan dalam persidangan tanggal september sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) pihak terkait bahwa pihak terkait atas nama didik mukriantodemokrat dapil provinsi jawa timur yang ditetapkan oleh kpu sebagai calon legislatif dpr terpilih periode berdasarkan suratt bahwa pihak terkait atas nama didik mukrianto adalahyang berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dpr. sesuai amana: bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, dalam pokok permohonan dan petit yang dimohonkan secara jelas dan nyata nyata sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan pihak terkait : bahwa dengan adanya pengujian materiil dan formregister perkara nomor puu xii pemohon mengajukan pengujian konstitusional terhadap terhadap dan bertentangan dengan uud maka kepentingan hukum pihak terkait dalam menggunakan haknya untuk dipilih sebagai maupun memilih pimpinan dpr berpotensi dirugikan hak hak dan kepentingan hukumnya apabila permohonan pengujian undang undang yang diajukan para pemohon diperiksa dan diadili dalam persidangan mahkamah konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan pihak terkaitserta demi membela kepentingan hukum pihak terkait, cukup beralasan hukum bagi pihak terkait mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pemeriksaan perkara guo, ii. eksepsi permohonan para pemohon premature bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, dimanaterkait dengan permohonan para pemohon adabahwa tenggang waktu pengujian formil terhadapdan masukan dalam lembaran negara: bahwa parundang undang nomor tahun disahkan pada tanggal agustus sebagaimana tertulis dalam halaman.d3. hal oleh karena permohonan para pemohon yang didaftarkan pada tanggal juli (bukti pt yang kemudian register dalam perkara nomor puu xii atau ketika undang undang nomor tahun masih dalam bentuk ruu dan belum dimasukkonstitusidan kerugian konstitusional bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon, pihak terkait mengajukan eksepsi mengenai para pemohon tidak mempunyai legal standing dan kerugian konstitusional,tai pdi perjuangan sebagai pemohon adalah partai politik yang mempunyai kursi dpr pada periode yang turut serta dalam proses pembentukan undang undang yang menjadi obyek permohonan. undang undangyang tidak disetujui oleh pemohon tidaklah kemudian mengakibatkan batalnya sebuah produk legislatif. adalah tidak adil apabila pemohon yang jelas jelas turut serta menyusun dan membahas undang undang md3 kemudian hari setelah undang undang tersebut berlaku sebagai hukum positif, pemohon meminta pembatalan melalui mahkamah konstitusi atas produk hukum yang sendiri ikut membuatnya. berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii terdapat pertimbangan hukum menyatakanterhadap pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi diatas terdapat ketentuan partai politik yang sudah ambil bagibahwa pemohon mempersoalkan bahwa norma nomor tahun tidak in, bahwa partai politik tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan uji konstitusional undang undang terhadap uud oleh karena partai politik tersebut merupakan bagian dari penyusun undang undang yang diuji yang jika terdapat kekeliruan maupun kesalahan didalamnya, uud telah memberi hak baginya untuk melakukan perbaikan dengan hak hak yang melekat pada diri legislator. bahwa atas dasar argumentasi tersebut, tentu saja akan menjadi teladan yang negatif dalam praktek ketatanegaraan kita apabila partai politik diberikan kebebasan untuk menguji konstitusionalitas mahkamah atas undang undang yang dibuatnya sendiri, manakala terjadi ketidaksepakatan maupun ketidaksepakatan terhadap beberapa bagian dalam undang undang serta merta dibawa mahkamah, sedangkan perbedaan dalam sebuah penyusunan undang undang adalah proses dalam berdemokrasi yang dinamis dan berbeda pendapat itu telah dijamin oleh uud namun demikian, setelah disetujui oleh mayoritas, tentu saja produk hukumnya pun mengikat dan berlaku, tak terkecuali bagi yang berada dalam posisi minoritas. bahwa terhadap kedudukan hukum pemohon ii: dwi ria latina dalam kedudukan hukum sebagai caleg terpilih dari dapil kepulauan riau dan pemohon ii: dr. junimart gersang. s.h., m.b.a., mh. dalam kedudukan hukum sebagai caleg terpilih dari dapil sumatera utara iii serta pemohon iv: rahman yahya dan pemohon sigit widianto, menurut pihak terkait keempatnya tidak mempunyai kedudukum untuk mengajukan uji formil dan pula tidaklah mempunyai kerugian konstitusional untuk mengajukan uji materiil. bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon yaknidengan dianggapnya yang menyatakan: setiap orangberhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adilserta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta yangmenyatakan: negara indonesia adalah negara hukum , namuntidak pula mengakibatkan pemohon memiliki kepentingan hukum (legalinterest) dalam ranah kepentingan menurut undang undang. bahwa, selain daripada itu, berkaitan dengan uji materiilibutuhkannya yang dimohonkan uji materiil dan berakibat partai pdip tidak otomatis menjadi ketua dpr tidaklaha manapun yang dudukasangat beralasan hukum bagi pihak terkait untuk mengajukan eksepsi bahwa para pemohon tidak mempunyai legal standing dan kerugian konstitusional untuk mengajukan uji materiil dalam perkara guo.17, bahwa terkait penafsiran frasa diatur dengan undang undang dimaknai masing masing mpr, dpr,: keterangan dan tanggapan pihak terkait terhadap alasan formil pemohon bahwa pemohon menyampaikan mengenai kronologis pembahasan ruu md3 dpr sebagai gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran formil dalam pembahasan dan pengesahan md3 bahwa disahkannya md3 oleh dpr dalam rapat paripurna pada tanggal juli ikut dihadiri oleh fraksi pdi perjuangan. selain itu mengenaidan atau tidak ada naskah akademik.menilai pembentukan undang undang tahu. il. keterangan dan tanggapan pihak terkait terhadap alasan materiil pemohon bahwa pemohon dalam permohonan mengajukan uji materiil nomor17 tahun khusus terhadap undang undang dasar bahwa dalam uud yang dijadikan batu uji oleh pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut: danlasan dasarialasan materiil yang dijadikan alasan oleh pemohon dalam permohonannya tidak ada satu pun menguraikan yang dirinya bertentangan denganemohon justru hanyadidalam uud tidak diatur mengenai hal hal yang sifatnya detail dan teknis, oleh karena itu pengaturan tentang mekanisme pemilihan ketua dpr yang sifatnya detail dan rinci diserahkan kepada pembentuk dan pembuat undang undang itu sendiri. hal tersebut sejalan dengan ketentuan uud berbunyi susunan dewan perwakilan rakyat diatur dengan undang undang . dengan demikian dari bunyi uud tersebut sama sekalyang membolehkan memilih mekanisme apa yang di, bahwa berdasarkan nomor tahun pada pokoknya. dalam rapat paripurna dpr tahun telah sesuai dan sejalan dengan nilai nilai demokrasi yang berlaku secara universal tersebut,system yang mengatur pimpinan dpr ialah anggota dpr yang berasal partaiberdasarkan hukum (konstitusional).. prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan prinsip negara hukum (konstitusional).1945j|: bahwapemilihan pimpinan dpr yang diatur dalam pengaturan nomor tahun ketentuan tersebut menunjukkan setiap anggota dprja merupakan hukum dalam pengertian yang mutlak (strict sense) tetapi juga memerlukan . situabersifat open legal policy (kebijakan hukum yang terbuka)sebagaimana dalam dalil permohonan pemohonbegitu beragam mekanismenya. adapun ketentuan undang undang yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan dpr selama. ini adalah sebagara pemohon (bukti bukti p 5a, bukti p 5b, bukti bukti .1a, bukti bukti .2a, bukti bukti menegaskan bahwadapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu: bahwa pemohon adalah pdi perjuangan sebagai badan hukum privat yang telah memenuhi ketentuan juncto undang undang nomor tahun tentang partai politik selanjutnya disebut bukti p 6j,bukti pemohonkepulauan riau nomor urut dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun (bukti pemohon iiisumatera utara iii nomor urut dalam pemilihan umum calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun (vide bukti9jyatakan:nyatakan, tahun,iv.untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait didik mukrianto mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda pt sampai dengan pttahun bukti fotokopi suratpt fotokopi kartu tanda penduduk atas nama didik mukriantonomor tahun tentang tata tertib: bukti fotokoptanggal juli i2. menimbang bahwa terhadap permohonan ontvankelijk verklaard):i,:10j(pdi perjuangan) adalah peraih suara terbanyak dalam pemilihan umum calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan kabupaten kota tahun sebagaimana ditetapkan dalam keputusan kpu nomor pts kpu tentang penetapan hasil pemilihan umum calonbukti vide bukti p 8j, meraih suara sah persen) dan memperoleh kursi dpr ri. sebagai peraih suara terbanyakbukti maka seorang anggota dpr ri asal pdi perjuangan berhak menjadi ketua dpr ri serta ketua alat alat kelengkapan dpr ri. menyatakan: ketua dpr adalah anggota dpr yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dpr . bahwa hak untuk menjadi ketua dpr bagi anggota dpr dari pdi perjuangan hilang setelah disahkan sebagaimana ketentuan ketentuan lahir sebagai suatu konspirasi politik untuk menghapus hak partai politik yang telah menjadi konvensi ketatanegaraan selama hanyalah asumsi dan tidak beralasan menurut hukum, menimbulkan ketidakadilan bagi pihak terkait sebagai war permohonan pemohon terkait dengan pembentukan undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan as, alasan materil bahwa pihak terkait menolak dalil para pemohon ag" dan prinsip teknokrat tercermin dalam aspek 'kompetensi' keseimbangan antara prinsip legitimasi" kesalehan intelektual, moral dan berkinerjarecruitment? sama :,.tunjukkan setidaknya melalui berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemohon dan pemohon iii untuk menjadi ketua dpr ri sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan dengan rujukan berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama dpr ri. pengaturan dalam ketentuan dan juga berpotensi menghilangkan hak calon anggota dpr ri terpilih untuk menjadi pimpinan alat alat kelengkapan dpr ri, yaitu komisi, badan legislasi, badan anggaran, besar, mahkamah kehormatan dewan, dan burt. bahwa pemohon dan pemohon yang merupakanturut mengalami kerugian konstitusional bila anggota dpr ri asal pdi perjuangan tidak dapat menjadi ketua dpr ri karena adanya ketentuan guo. bagi pemohon dan pemohon memilih suatu partai politik dan calon anggota legislatif dalam pemilu legislatif tahun tentu saja mengharapkan partai politik pilihannya menjadi ketua dpr ri bila pdi perjuangan menjadi pemenang pemilu legislatif tahun harapan pemohon dan pemohon lenyap atau berpotensi hilang disebabkan adanya pemohon dan pemohon juga berpotensi tidak melihat calon anggota dpr ri terpilih untukadanya pengaturan ketentuan dan bahwa materi muatan ketentuan dan telah menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon (pdi perjuangan) sebagai badan hukum privat serta pemohon dan pemohon iiiungsi dpr demi terwujudnya cita cita negara menuju masyarakat adil dan makmur,ebagaimana dijamin oleh konstitusi kita joko purwanto memberi keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal september sebagai berikut: i. kedudukan hukum (legal standing) bahwa pihak terkaitadalah perseorangan warga negara republik indonesia (bukti pt yang merupakan calon legislatif dpr dari partai persatuan pembangunan ppp) dapil jawa barat iii yang telah ditetapkan oleh kpu sebagai calon anggota legislatif dpr terpilih periode berdasarkwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun tertanggal mei (bukti pt bahwa para pemohon telah mengajukyang register dalam perkara nomor puu xii bahwa pihak terkaitri, pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, pimpinan badan anggaran, besar, mahkamah kehormatan dewan dan pimpinan burtitu, kepentingan pihak terkait sejalan dengan amanah: bahwa berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang pedoman beracarapt terhadap undang undang dasar dalam perkara nomor73 puu xii oleh parakabahwa atas dasar alasan alasan sebagaimana pihak terkait" uraikan dieksepsi permohonan para pemohon premature bahwa terkait dengan permohonan yang diajukanoleh para pemohon, pihak terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan para pemohon yang premature, dengan dasar dasar dan alasan alasan sebagai berikut: bahwa pemohon telah salah dan keliru dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannyanegara, bahwa pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal juli sebagai tanggal pengesahan faktanya tersebut disahkan pada tanggal agustus sebagaimana tertulara pemohon didaftarkanpada tanggal juli (bukti pt atau ketika masih dalam bentuk ruu dan belum dimasukkan dalam lembaran negara yang kemudian register dalam perkara nomor puu xii bahwa meskipun para pemohon mengajukan perbaikan permohonan hingga berkali kali, namun tanggal permohonan yang tercatat dan diakui untuk uji secara formil adalah tanggal ketika diajukan permohonan para pemohon dan dibuktikan dengan tanda bukti diterimanya permohonan oleh kesekretariatan mahkamah konstitusi. bahwa dengan demikian, untuk dapat diuji permohonan para pemohon apakah premature atau telah kadaluarsa, bukan merujuk pada tanggal diregisternya sebuah permohonan, melainkan kapan sebuah permohonan diajukan, dengan kata lain tenggang waktu apakah sebuah permohonan kadaluarsa atau premature dihitung sejak diterima oleh kesekretariatan. bahwa dengan terbukanya permohonan guo premature karena diajukan sebelum disahkan menjadi undang undang sebagaimana diuraikan tersebut atas, makaartentang legal standing pemohon bahwa terhadap partai demokrasi indonesia perjuangan selaku pemohon berdasarkan yurisprudensi mahkamah konstitusi seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)gajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud karena berdasarkanselain pertimbangan hukum atas, dalam putusan mahkamah konsitusi nomor puu vii terdapat pertimbangan hukum menyatakan sebagai berikutundang undang tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan puu bersangkutan. namkedua pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi atas terdapat ketentuan bahwa terkait partai politik. pemohon juga mempersoalkan bahwa norma nomor tahun tidak : tentang legal standing pemohon dan pemohon iii bahwa terhadap kedudukan hukum dwi ria latina, s.h.,m. selaku pemohon dan dr. junimart gersang, s.h.,m.ba.,m.h selaku pemohon iii yang merupakan calon anggota dpr terpilih periode terhadap kedua pemohon tersebut jelas tidak ada sama sekali kerugian konstitusional yang nyata yang dialaminya. pemohon dan pemohon iii jelas jelas tetap memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dpr maupun pimpinan alat kelengkapan dewan, seperti pimpinan badan legislasi, burt dll sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam dengan demikian pemohon dan pemohon iii tidak memiliki kerugian konstitusional: bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud oleh para pemohon khususnya pemohon dan pemohon iii tidak pernah terjadikan pernah terjadi karena konstitusi sebagaimana dimaksud dalam uud tidak mengatur kerugian yang dimaksud oleh pemohon dan ill, karena pemohon dan pemohon iii hanya membandingkan antara nomor tahun dengan nomor tahun sehingga kemudian pemohon dan iii menafsirkan adanya kerugian, dari yang semula otomatis menjadi berubah harus melalui tahapan. dengan demikian pemohon dan pemohon iii masih berpeluang besar menjadi pimpinan dpr maupun alat kelengkapan dewan lainnya sehingga tidak ada sama sekali kerugian konstitusional yang dialami pemohon dan pemohon iii. tentang legal standing pemohon dan pemohon bahwa terhadap kedudukan rahman yahya selaku pemohon dan sigit widianto selaku pemohon yang merupakan perseorangan anggota pdi perjuangan yang telah memberikan suaranya pada pemilu legislatif tahun juga tidak ada mengalami kerugian konstitusional. hal ini karena dalam pemilihan umum legislatif hanya untuk memilih anggota legislatif dpr dan dprd) bukan untuk memilih pimpinan dpr maupun alat kelengkapan dewan. bahwa pemohon dan pemohon adalah sebagaimana anggota partai lainnya dan pemilih umum lainnya yang memilih mencoblos untuk memenangkan calon anggota legislatif dari dapilnya agar terpilih, dan partai politik yang dipilihnya menang, dan faktanya pemohon telah memenangi pemilu legislatif, sehingga dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional yang dialami pemohon dan pemohon adapun mengenai partai politik yang dipilihnya menjadi pimpinan dewan, hal tersebut tentu dan terkait dengan aturan serta mekanisme yang berlaku, yang mana pemohon masih berkesempatan menjadi pimpinan dpr dan alat kelengkapan dewan lainnya. bahwa jika merujuk pada sejarah tidak ada kerugian konstitusional apapun yang dialami pemohon dan pemohon dimana hasil pemilu dimenangkan oleh pemohon namun yang menjadi ketua dpr adalah akbar tanjung yang bukan merupakan anggota legislatif dari partai pdip pemohon i), dan tidak ada pihak pihak yang keberatan dan menganggap kepemimpinan akbar tanjnjadi inkonstitusional dengan alasan kerugian konstitusional yang dialami pemohon bahwa karena partai politk dan atau anggota dpr ri yang dipilihnya masih memiliki kesempatan untuk menjadi pimpinan dpr dan pimpinan alat kelengkapan dpr dengan demikian pemohon dan pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional: bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah pihak terkait uraikan atas tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, para pemohon tidaklah memiliki kerugian konstitusional sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara guo, ii. keterangan pihak terkaitadalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkemohon mendalilkan dalam permohonannya (perbaikan permohonan tertanggal september sebagaimana tertuanguntuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi ketua dpr dan pimpinan alat kelengkapan dpr ri bahwa pemohon juga mendalilka masing masing berdiri sendiri sebagai sebuah undang undang. frasa diatur dengan undang undang dimaknai oleh para pemohon bahwasanya masing masing susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dpd harus diatur dengan (tiga) undang undang yang masing masing terpisah satu dengandengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dibentuk dengan itikad tidak baik dan pengesahannya dipaksakan jelas keliru, karena pembentukan dankarena dalam pembentukan dan pengesahan tersebut telah mendapatkan persetujuan bersama oleh dpr dan presiden sesuai dengan ketentuan uud bahwa pemohon adalah partai politik yang sebagian anggotanya adalah merupakan anggota dpr yang dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan pemohon dengan demikian dalam perkara guo secara mutasi mutans pemohon haruslah dianggapmasuk dalam kekuasaan legislatif yang mana telahturut serta membahas dan mengesahkan tersebut, terlepas dari hasil voting menang atau kalah, faktanya pemohon kepentingan dan hak haknya secara institusional telah perwakilan oleh anggotanya dpr. bahwa adapu27 tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang kemudian ditegaskan kembali melalui nomor tahun yangara pemohon tidak mempermasalahkan ketentuan tersebut atas, tentunya berimplikasi pada keharusan para pemohon khususnya pemohon untuk tunduk pada ketentuan yang mana pemohon tidak bisa serta merta membawa permasalahan tidak tercapainya musyawarah dan kekalahan voting mahkamahsebagai penalaran yang logis, sebagai konsekuensi perolehan suara terbanyak pertama dalam pemilu legislatif maka para calon anggota dpr ri terpilih dari pdi perjuangan sudah selayaknya diberi kesempatan untuk menjadi ketua dpr ri dan ketua komisi komisi serta badan badan kelengkapan dpr ri. namun, muatan ketentuan dan menjadi perintang bagi calon calon anggota dpr ri terpilih dari pdi perjuangan. dengan munculnya potensi kerugian konstitusional para pemohondalil dalil permohonan bahwa secara jelas ketentuan dalam dan bertentangan dengan uud baik secara formil maupun materiil, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya dalam permohonan guo. bahwa argumentasi untuk persetujuan secara mutasi mutans juga diberlakukan untuk dan sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon. oleh karena itu, para pemohon pun mempertanyakan motif pengesahan dan bahwa pengesahan pada tanggal juli dilaksan. berikut pertandingan ketentuan dan denganpenafsiran frasa diatur dengan undang undang dimaknai mpr, dpr,dpd dan dprd masing masing harus dengan satu undang undang yang terpisah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (open legal policy), yang mana oleh karena yang diatur adalah suatu kekuasaan, susunan dan keduduk, tanggapan pihak terkait atas alasan formil pemohon bahwa para pemohon telah mengemukakan alasan formil diajukannya permohonan pengujian yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan dan pengesah. bahwa tidak ada dalam naskah akademik ruu md3, dan juga tidak ada dalam keterangan pemerintah terkait ruu md3, dan perubahan rumusan dan muncul diakhir proses pembahasan ruu md3 rapat pansus ruu md3 yang dalam kronologi proses pembentukan tidak berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang undangan yakni nomor tahun dan peraturan tata tertib dpr nomor tahun tentang tata tertib (bukti pt bahwa sebelum menguraikan mengenai pengujian formil, terlebih dahulu pihak terkait akan menguraikan mengenai makna pengujian terhadap undang undang sehingga dapat dipahami secara utuh mengenai pengujian peraturan per undang undangan yang merupakan bagian penting dari makna demokrasi konstitusional yang dianut oleh uud uud uud me. (judicial review).konstitusi supremasi hukum. berkaitan dengan makna pengujian dapat dijelaskan pendapat henry abraham yang menyatakan bahwa, judicial review the power any court hold unconstitutional and hence unenforeable any law, any official action based upon law, any other action public official that seems upon careful, normally painstaking, reflection and the line with the canons the thought tradition the law well judicial self restraint conflict with the basic law the united states its constitution. henry abraham: the judicial process introductory the court the united states, england, and france, third edition revised and enlarged, london: oxford university press, hlm. demikian pula joseph tanenhus merumuskan bahwa, judicial review adalah 'the process with his body judicial specify unconstitutional from action what done legislative body and executive head' joseph tanenhus, judicial review, entri dalam international encyclopedia the social sciences", macmillan, hlm). rumusan ini menggambarkan bahwa judicial review merupakan suatu proses untuk menguji tingkat konstitusionalitas suatu produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif. rumusan tersebut atas mengindikasikan (tiga) elemen pokok tentang judicial review yaitu, pertama, badan yang melaksanakan judicial review adalah badan lembaga kekuasaan kehakiman:kedua, adanya unsur pertentangan antara norma hukum yang derajatnya bawah dengan norma hukum yang derajatnya atas, dan ketiga, objek yang diuji adalah lingkup tindakan atau produk hukum badan legislatif dan ketetapan kepala eksekutif. dengan demikian, judicial review merupakan bagian dari prinsip kontrol secara judicial atas produk peraturan perundang undangan agar tidak bertentangan dengan norma hukum secara hierarkis, dan kontrol normatif ini dapat berjsuai dengan tujuan dan fungsinya, manakala prinsip kekuasaan negara menganut pemisahan kekuasaan atau 'separation power' dan 'checks and balances'. prinsip prinsip yang disyaratkan atas jalannya kontrol normatif dalam bentuk judicial review telah dipenuhi oleh uud sebagaimana ditegaskan dalam dan uud dalam dunia ilmiah, prinsip pengujian undang undang ini meliputi pengujian undang undang dalam arti formil (formel toetsingrecht) dan pengujian undang undang dalam arti materiil (materiel toetsingsrecht). namun demikian, dalam paragraph ini akan diuraikan pemaknaan pengujian undang undang dalam arti formil (formel toetsingrecht) terkait dengan permohonan pemohon mengenai pengujian formil atas nomor tahun bahwa benar pengujian formil (formel toetsingrecht) diartikan sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti dibentuk melalui cara cara atau prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan per undang undangan, dan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. sri sumantri: hal. dalam rumusan sri semati tersebut terdapat (tiga) factor terkait dengan pemaknaan pengujian formil yaitu: pertama, obyektumlitis pengujian formil adalah bagi manan: hal. samping bersifat umum, maka hal hal yang diatur juga bersifat abstrak. oleh karena itu, sifat umum dan abstrak menjadi ciri atau elemen dari peraturanifat umum dan abstrak yang dilekatkan sebagai ciri peraturan perundang undangan, dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang bersifat individual dan kongkrit yakni 'ketetapan' atau beschikking . lebih lanjut bagi manan menjelaskan bahwa peraturan perundang undangan memiliki (tiga) unsur penting, yaitu: peraturan perundang undangan berbentuk keputusan tertulis, sehingga dapat juga disebut hukum tertulis: peraturan perundang undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum, dan peraturan perundang undangan bersifat mengikat secara umum. kedua, kewenangan lembaga dalam pembentukan undang undang. hal ini agar dapat dinilai apakah pembentukan suatu undang undang benar benar dilaksanakan oleh lembaga pembentuknya yang diberikan kewenangan oleh konstitusi. dalam perspektif uud maka lembaga yang diberikan kewenangan sebagai pembentuk undang undang telah ditegaskan dalam uud yang menyatakan: dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang . kewenangan membentuk undang undang tersebut memang dilekatkan pada lembaga dpr, namun harus mendapatkan persetujuan dari lembaga negara lainnya yaitu lembaga kepresidenan sebagaimana ditegaskan dalam uud yang menegaskan bahwakan uud menegaskan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat makna frasa persetujuan bersama adalah keseluruhan materi muatan suatu rancangan undang undang harus diputuskan oleh (dua) lembaga negara yaitu dewan perwakilan rakyat dan presiden, sehingga berakibat bahwa luar kedua lembaga negara tersebut tidak memiliki kewenangan dalam proses pembentukan suatu undang undang. apabila persetujuan bersama tidak tercapai, maka rancangan undang undang tersebut tidak dapat diputuskan sepihak dan dijadikan undang undang. dengan demikian menurut uud pembentuk undang undang adalah dpr bersama presiden, sehingga apabila suatu undang undang dinilai bahwa pembentukbukan oleh dpr dan presiden, maka secara hukum undang undang tersebut adalah batal demi hukum dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai undang undang. ketiga, prosedur pembentukan undang undang apakah sesuai atau tidak sesuai dengan undang undang dasar uud dan peraturan per undang undangan lainnya nomor tahun dan tabib dpr ri). dalam perspektif uud prosedur pembentukan suatu undang undang dapat dijelaskan sebagai berikut: prosedur pengajuan rancangan undang undang kewenangan mengajukan suatu rancangan undang undang diatur dalam uud yang menegaskan bahwa' presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat , serta uud yang menegaskan bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang . kedua ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa dpr dan presiden secara institusional memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam hal mengajukan suatu rancangan undang undang. selain dan uud hak dan kewenangan mengajukan rancangan undang undang juga diberikan kepada lembaga negara lainnya yaitu dewan perwakilan daerah republik indonesia dpd ri) sebagaimana ditegaskan dalam danajak, pendidikan, dan agama. dengan demikian dpd memang diberikan hak dan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang undang, tetapi dibatasi pada hal hal tertentu sebagaimana diatur dalam uud dan tidak seluas hak dan kewenangan terhadap obyek rancangan undang undang yang diberikan kepada dpr dan presiden. ketentuan ketentuan tersebut secara derivatif dijabarkan lebih rinci dan teknis dalam perspektif nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. hak dan kewenangan yang diberikan kepada dpr dan presiden serta dpd secara teknis dan rinci diatur dalam diatur dalam dan nomor tahun demikian pula hak dan kewenangan mengajukan rancangan undang undang kepada dpd juga dibatasi sebagai diatur dalam nomor tahun yang menegaskan bahwa: : hubungan pusat dan daerah:: dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. proses pembahasan bahwa pembahasan setiap rancangan undang undang tata cara dan prosedurnya diatur dalam dan uud dan terhadap rancangan undang undang sebagaimana yang ditentukan dalam maka dpd ikut membahas rancangan undang undang tersebut sebagaimana ditegaskan dalam uud ketentuan ketentuan prosedur pembahasan yang diatur dalam uud tersebut lebih lanjut diatur secara teknis dan rinci dalam dan nomor tahun proses pengambilan keputusan setiap rancangan undang undang yang sudah melalui tahapan dan prosedur pengajuan dan pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, pada akhirnya akan diambil keputusan. memang benar, dalam proses pengajuan dan pembahasan dp, dan dpd diberikan kewenangan untuk melakukan tahapan tersebut, namun demikian pada tahap pengambilan keputusan maka hanya dpr dan presiden yang diberikan kewenangan oleh uud sebagaimana yang ditegaskan dalam uud dan diatur lebih lanjut secara teknis dalam dan nomor tahun bahwa apabila suatu undang undang tatacara dan prosedur pembentukannya tidak sesuai peraturan perundang undangan dalam hal uud maka undang undang tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan dalam hal ini mahkamah konstitusi melalui pendekatan pengujian formil (formel toetsingrecht). bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi1aturan yang berlaku pada saat sedang dibahas) yakniyang berlaku pada saat dpr membahas, memutuskan dan mengesahkan adalah peraturan dewan perwakilan rakyat nomor tahun tentang tata tertib (vide bukti pt yangama dalam yang memberikan gambaran kerugian konstitusional para pemohon akibat perubahan ketentuan tersebut, yaitu: man men menyatakan: pimpinan dpr terdiri atas pimpinan dpr terdiri atas (satu) orang ketua dan (empat) (satu) orang ketua dan orang wakil ketua yang berasal (empat) orang wakil ketua yang dari partai politik berdasarkan dipilih dari dan oleh anggota urutan perolehan kursi terbanyak dpr. dpr. pimpinan dpr sebagaimana ketua dpr ialah anggota dpr dimaksud pada dipilih yang berasal dari partai politik dari dan oleh anggota dpr yang memperoleh kursi dalam satu paket yang bersifat terbanyak pertama dpr. tetap. wakil ketua dpr ialah anggota bakal calon pimpinan dpr dpr yang berasal dari partai berasal dari fraksi dan politik yang memperoleh kursi disampaikan dalam rapat terbanyak kedua, ketiga, paripurna dpr. keempat, dan kelima. setiap fraksi sebagaimana dalam hal terdapat lebih dari dimaksud pada dapat (satu) partai politik yang mengajukan (satu) orang memperoleh kursi terbanyak bakal calon pimpinan dpr. sama, ketua dan wakil ketua pimpinan dpr sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada dipilih dan ditentukan secara musyawarah untuk berdasarkan urutan hasil mufakat dan ditetapkan dalam perolehan suara terbanyak rapat paripurna dpr. dalam pemilihan umum. dalam hal musyawarah untuk dalam hal terdapat lebih dari mufakat sebagaimana dimaksud (satu) partai politik yang pada tidak tercapai, memperoleh suara sama, ketua pimpinan dpr dipilih dengan dan wakil ketua sebagaimana pemungutan suara dan yang dimaksud pada dan memperoleh suara terbanyak ditentukan berdasarkan ditetapkan sebagai pimpinan persebaran perolehan suara. dpr dalam rapat paripura pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sama sekali tidak atau tidakpresiden sebagai pihak yang dimintai persetujuannya, hingga saat ini tidak keberatan dengan muatan dan materi karena rancangan nomor tahun tersebut telah dibahas oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden dan telah mendapat persetujuan bersama sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. bahwa pengambilan keputusan oleh dpr dalam pembentukan dan pengesahan rancangan telah dilakukan sesuai dengan nomor tahun dan peraturan dewan perwakilan rakyat nomor tahun tentang tata tertib, yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, dan karena tidak tercapai maka keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. sehingga pengesahan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, dansecara formil tidak memiliki persoalan secara konstitusional. bahwa adapun terkait dengan proses dialektika danniscayaan dan kewajaran dalam proses pembentukansebelum disahkan. bahwa iapun pandangan dan pendapat serta usul pemohon ternyata tidak terakomodir dan kemudian kalah dalam pemungutan suara, maka sebagai bagian sebuah institusi yang sama yakni dpr, tentunya pemohon harusnya tunduk dan patuh pada hasil keputusan yang dibuat bersama. sebagai bagian dari proses demokratisasi dan pendidikan politik yang cerdasemohon menguraikan dalil dalil terkait alasan formil sebagaimana termuat dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan tidak menbahwa dalam penjelasan undang undangsecara sederhana, kata acuan atau referensi menunjukan bahwa naskah akademik bukan merupakan bagian mendasar yang menyebabkan batalnya sebuah undang undang jika tidak adanya naskah akademis. bahwa terkait dengan dan yang tidak ada dalam naskah akademik ruu md3, hal tersebut bukanlah merupakan suatu keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang undang. bahwa ketiadaan naskah akademis bukanlah merupakan cacat hukumgakibatkan batalnya undang undang. hal ini sejalan dengan yurisprudensi mahkamah konstitusi pada putusan nomor puu halaman menyatakanago sebagaimana didalilkan para pemohon: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana sebagaimana diatur dalam uud dan juga berdasarkan yurisprudensi mahkamah konstitusi. bahwa pemohon juga oleh karena object itis pemohon tidak sesuai dengan doktrin dan asas pengujian formil yaitu nomor tahun yang merupakan bagian dari ketentuan nomor tahun padahal object nomor tahun dengan demikian objek permohonan pemohonnomor tahun harus ditolak. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, prosesprosedur dan mekanisme yang berlaku. keterangan dan tanggapan pihak terkait terhadap alasan materiil pemohon bahwa dalam permohonannya para pemohon hendak mengujipun dalam uud yang dijadikan batu uji dalam permohonan para pemohon adalah sebagai berikutara pemohon dalam pengujian materiil dan pada pokoknya menyatakan: bahwa substansi materi tersebut atasdalil para pemohon yang menyebutkan partai politik pemenang pemilu harus menjadi ketua dpr sebagai sebuah konvensi yang tidak boleh berubah, dan jika partai pemenang pemilu tidak menjadi ketua dpr maka telah melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. jelas bahwa dalil tersebut tidak lebih dari sebuah asumsi yang tidak berdasar. karena jika merujuk pada sejarah terpilihnya ketua dpr beberapa periode belakangan pasca reformasi berdasarkan ketentuan yang mendasakni periode tahun dan yang secara singkatnyabukti ptfakta: partai pemenang pemilu pada tahun adalah pdi perjuangan. mekanisme pemilihan ketua berdasarka. ketua dpr periode adalah ir. akbar tanjung dari fraksi partai golkar. bahwa terpilihnya akbar tanjung sebagai ketua dpr periode anggap konstitusional oleh semua pihak hingga saat ini, meskipun terdapat nomenklatur mencerminkan fraksi fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi . bahkan beberapa hakim mahkamah konstitusi menjadi pelaku sejarah proses dialektika dan kontestasi ir. akbar tanjung. sejarah mencatat dari anggota dewan yang hadir memberikan suara secara tertutup, akbar tanjung berhasil meraih suara, soetardjo suryoguritno pdi p) suara, hamzah haz ppp) suara, khofifah edar tarawangsa pkb) suara, dan fatwa pan) meraih suarafakta: partai pemenang pemilu pada tahun adalah partai golkar. mekanisme pemilihan ketua berdasarkan dipilih dari dan oleh anggota dpr dalam sidang paripurna dpr. bahwa pemilihan ketua dpr periode bersifat terbuka dan bisa dimenangkan anggota dpr dari partai mana saja. bahwa terjadi proses dialektika, kontestasi dan lobbying dalam proses pemilihan ketua dpr, dan yang terpilih pada saat itu adalah(paket yang terdiri dari dr. h.r. agung laksono dari fraksi partai golkar dengan empat wakil ketua dpr yakni soetardjo soerjogoeritno pdi p), muhaimin iskandar pkb), dan zaenal tarif pbr) yang dicalonkan koalisi kebangsaan partai golkar, pdip,pbr, dan pds). bahwa meskipun partai pemenang pemilu tidak otomatis menjadi ketua dpr ri, namun peluang dan kesempatan partai pemenang pemilu tetap besar dan sama dengan yang lainnya, sehingga tidak ada calon yang peluangnya tertutuptfaktanya: partai pemenang pemilu adalah partai demokrat. mekanisme pemilihan ketua dpr berdasarkan dipilih dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyakperiode adalah dr. marzuki alie, se.mm dari fraksi partai demokrat bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwasanya atau hukum tidak tertulis yang dapat berupa kebiasaan atau adat istiadatdiatas. dengan demikian, konvpimpinan komisikomisi terdiri atas pimpinan komisikomisi berdasarkan komisikomisi calon pimpinan komisi. sebagaimana dimaksud pada dalam hal pemilihan pimpinan dilakukan dalam rapat komisi berdasarkan musyawarahlihat prof. dr. jimmy asshiddiggie, s.h, pengantar ilmu hukum tata negara jilid i|, cetakan pertama, jakarta, sekretariat jenderal dan kepaniteraan ri, hal. bahwa berdasarkan uraian pengertian konvensi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, mekanisme pemilihan ketua dpr bukanlah suatu konvensi karena dalam prakteknya pemilihan ketua dpr selama ini selalu berdasarkan kepada ketentuan undang undang yang dibahas oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden serta harus disetujui bersama, bersifat tertulis dan bukan dari kebiasaan praktik politik. mekanisme pemilihan pimpinan dpr puntelah menjadi sebuah konvensi, bahwa para pemohon dalam permohonannya, sama sekali tidak menguraikan yang dianggap bertentangan dengan bukti pt para pemohon membandingkan sebuah undang undang yang baru dengan undang undang yang lama dan kemudian mengujinya dengan undang undang lainnya adapun uud yang dijadikan batu uji hanya disebutkan para pemohon dalam bab kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon: bahwa konstitusi yang dalam arti sempit adalah uud jelaspimpinan dpr yang sifatnya detail dan rinci diatur melalui undang undang dan tata tertib. bahwa uud menyebutkan susunan dewan perwakilan rakyat diatur dengan undang undang . bahwa dengan kata lain, uud tidak menentukan bagaimana cara pengisian dan mekanisme pemilihan pimpinan dpr, serta alat kelengkapan dewan lainnya oleh karena itu mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua dpr merupakan open leolicy, yang merupakan kewenangan pembentuk undang undang untuk mengaturnya. bahwa sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi yang diakui secara universal yakni: values of. tolerance, pragmatis, cooperation, and compromise. berdasarkan prinsip prinsip demokrasi tersebut, norma yang diatur dalam nomor17telah sesuai dan sejalan dengan nilai nilai demokrasi yang berlaku secara universal tersebut: bahwa prinsip demokrasi majority rule adalah salah satu prinsip yang paling penting yang berartidimaksud menganut absolute majority system sebagaimana telah pula dipraktekkarena dengan absolute majority system seluruh anggota dpr dari berbagai partai politik berada pada posisi yang sama kedudukan dan haknya untuk dipilih sebagai pimpinan dpr beserta alat kelengkapan dewan lainnya. bahwa terkait dengan dalil para pemohon yang merujuk sistem pemilihan ketua dpr negara amerika, dimana partai pemenang pemilu kursi terbanyak otomatis menjadi ketua dpr, hal tersebut tidak relevan dijadikan rujukan. karena amerika hanya ada dua partai besar yakni partai demokrat dan partai republik, sedangkan partai kecil pada umumnya bergabung dengan pemenang pemilu sehingga dapat dipastikan sebagai pemenang secara absolute majority dprotomatis dipimpin oleh partai pemenang pemilu yang hanya jumlah kursi dpr. karena seharusnya ketua dpr dijabat oleh anggota dpr yang mendapat dukungan penuh atau dukungan mayoritas anggotanya, demi terpilihnya ketua dpr yang dapat diterima oleh seluruh atau mayoritas anggota dpr sehingga agenda anggota dpr dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dapat bersinergi dengan unsur pimpinan dpr yang telah dipilih bersama sama, artinya setiap anggota dpr memiliki sumbangsih dan tanggung jawab dalam terpilihnya pimpinan dpr bahwaserta sejalan dengan ketentuan uud dimana setiap anggota dpr setiap orangrirujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix yang pada pokoknya menyatakan ketua dpr berasal dari partai politik pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak dpr sehingga telah memiliki landasan pertimbangan hukum. bahwa sesungguhnya pertimbangan putusan mahkamah nomor puu ix haruslah dibaca dan dipahami sesuai konteksnykait dengan pimpinan dprd berubah karena adanya pemekaran wilayah (setelah menjabat harus berhenti), bukan pada konteks pemilihan ketua dprd (baru akan menjabat). bahwa lahirnyakarena adanya syarat penentuan pimpinan dpr yang yang dipilih dari dan oleh anggota dpr bukan lagi didasarkan pada peraih suara terbanyak. terlebih, berdasarkan pengalaman sejarah bisa jadi partai pemenang pemilu tidak seluruhnya kadernya dpr mampu memimpin dan mengatur sidang para anggota dpr yang masing masing merasa bertindak sebagai sebuah institusi yang mewakili konstituennya sehingga tidak bergantung pada arahan dan perintah pimpinan dpr. hal demikian tentu, membutuhkan figure pimpinan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas dan kaya akan pengalamanatas berlaku secara mutasi mutans pada ketentuan dan nomor tahun iv. petit berdasarkan argumentasi dan fakta yuridis atas, maka2. menimbang bahwa terhadap permohonan,lccg1misi yang dipimpin oleh untuk mufakat tidak tercapai pimpinan dpr setelah sebagaimana dimaksud pada penetapan susunan dan keputusan diambil keanggotaan komisi.pimpinan badan legislasilegislasi terdiri pimpinan badan legislasilegislasi anggota badan legislasihatilegislasi sebagaimana dimaksud calon pimpinan badan legislasi. pada dilakukan dalam dalam hal pemilihan pimpinpimpinan burt merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegialdanartai demokrasi indonesia perjuangan pdi perjuangan)vide bukti p 7jperseorangan warga negara indonesia yang merupakan calon anggota dpr terpilih periode dari pdi perjuangan (vide bukti p 8j: bahwa pemohon dan pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia,pada tahun pemilu legislatif (vide bukti dan bukti bahwa para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan uud yang telah dirugikan dengan berlakunya danmenghilangkan hak pemohon untuk menjadi ketua dpr padahal pemohon merupakan partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif dan berpotensi menghilangkan hak pemohon dan pemohon iii untuk menjadi ketua dpr dan menjadi pimpinan alat alat kelengkapan dpr yaitu komisi, badan legislasi, badan anggaran, besar, mahkamah kehormatan dewan, dan burt, pemohon dan pemohon berpotensi dirugikan apabila anggota dpr yang berasal dari pdi perjuangan tidak menjadi ketua dpr maupunberlakunya dan menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf serta dihubungkan dengan dalil permohonan para pemohon atas, mahkamah berpendapaengar keterangan dan membaca keterangan dewan perwakilan rakyat: mendengar keterangan majelis permusyawaratan rakyat, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait muhammad sarmi dan didik prihantono, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait didik mukrianto: mendengar dan membaca keterangan pihak terkait fahri hamzah, muhammad nasir djamil, ag., dr. sa'uddin, m.m., dan hadi mulyadi, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait joko purwanto, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait partai nasional demokrat, memeriksa bukti bukti pemohon, pihak terkait muhammad sarmi dan didik prihantono, serta pihak terkait didik mukrianto,dan terakhir dengan perbaikbukti makabadan legislasi yang badan legislasi berdasarkan dipimpin oleh pimpinan dpr musyawarah untuk mufakat tidak setelah penetapan susunan dan tercapai sebagaimana dimaksud keanggotaan badan legislasi.pimpinan badan anggarananggaran terdiri pimpinan badan anggarananggaran anggota badan anggarantimbanganggaran sebagaimana calon pimpinan badan anggaran.utusan mahkamah nomor puu vi bertanggal februari paragraf menyata? : pemohonebagaimana keterangan dpr dalam persidangan mahkamah tanggal september oleh karena itu berdasarkan putusan nomor puu vipemohon dan pemohon iii adalah calon anggota dpr terpilih periode tahun dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak yang menurut mahkamah dapat dirugikan haknya maupun hak fraksinya dpr untuk secara otomatis mendapat jatah kursi pimpinan dpr ri, atau pimpinan komisi dan badan dpr ri. bahwa hak tersebut seharusnya telah pasti diperoleh fraksi dari pemohon dan pemohon iii karenmpinan dpr dan pimpinan komisi serta badan dpr berasal dari partai politik atau fraksi berdasarkan urutan jumlah kursi dpr secara proporsional. oleh karenanya,mohon dan pemohon adalah warga negara indonesia yang memilih pdi perjuangan yang menurut mahkamah tidak memiliki hak dan kepentingan langsung atas pimpinan dpr, oleh karenanyaserta pemohon iiiguo,.m., dan hadi mulyadi, serta pihak terkait joko purwanto mengajukan eksepsi sebagai berikut: permohonan para pemohon prematur, yang pada pokoknya permohonan pemohon diajukan sebelum disahkan menjadi undang undang uu), selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dan tidak mempunyai kerugian konstitusional, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, terhadap eksepsi para pihak terkait tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: putusan mahkamah nomor puu xii bertanggal februari paragraf antara lain, mempertimbangkan: .', bahwa benar pada waktu permohonan diajukan mahkamah yaitu pada tanggal juli rancangan undang undang ruu) tersebut belum disahkan oleh presiden dan belum dimuat dalam lembaran negara republik indonesia. akan tetapi, oleh karena telah ada persetujuan bersama antara dpr dan presiden dalam sidang paripurna dpr tanggal juli maka secara materiil ruu tersebut dipastikan akan berlaku sebagai uu, karena berdasarkan ketentuan uud dalam waktu tiga puluh hari semenjak disetujui bersama, suatu ruu sah menjadi walaupun tidak disahkan oleh presiden. apalagi ternyata pada tanggal agustus ruu tersebut telah disahkan oleh presiden dandalam sidang perbaikan permohonan tanggal september para pemohon juga telah memperbaiki permohonannya, sehingga menurut mahkamah permohonan para pemohon tidak dapat dinyatakan prematur sehingga tidak dapat diterima: terhadap eksepsi mengenai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo dan tidak mempunyai kerugian konstitusional, telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf sampai dengan paragraf berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, eksepsi para pihak terkait mengenai permohonan para pemohon prematur tidak beralasan menurut hukum. adapun eksepsi para pihak terkait mengenai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan tidak mempunyai kerugian konstitusional beralasan hukum untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional pemohon pemohon iv, dan pemohon dalam penundaan menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan penundaan berlakunya sampai mahkamah membutusan, karena penundaan tersebut akan menghilangkan potensi kerugian konstitusional para pemohon. menurut mahkamah, permohonan para pemohon mengenai putusan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena itu untuk memberikan kepastian hukum yang segera, mahkamah langsung memutus pokok permohonan: dalam pokok permohonan pengujian formil menimbang bahwa para pemohon memohon pengujian formil terhadap dengan alasan yang pada pokoknya: masuknya dan perubahan ketentuan dan serta pembahasan tersebut melanggar prosedur pembuattata tertib dpr: pengujian formil masih dapat dilakukan karena pengesahan undang undang guo belum melampaui waktu hari sebagaimana ditentukan mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal juni pembentukan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan terutama asas keterbukaan karena materi final muatan da. bahwdari dpr: perubahan rumusan dan muncul akhir proses pembahasan ruu md3 yaitu rapat pansus ruu md3dalam proses pembentukan ruu md3, dan dpd, pengujian materiil menimbang bahwa para pemohon memohon pengujian konstitusionalitas dan dengan alasan yang pada pokoknya: pengesahan pada tanggal juli: materi muatan ketentuan dan bertentangan dengan uud karena tidak dibentuk secara terpisah antara mpr uud 1945j), dpr uud dan dpd uud dan bertentangan dengan karena materi muatan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas guo tidak mengandung asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam indonesia telah menjadi konvensi ketatanegaraan bahwa pemenang pemilu legislatif lah yang menjadi ketua dpr sebagaimana diatur dalam disahkannya menimbulkan diskriminasi antara pemilihan pimpinan dpr dengan pimpinan dprd provinsi dan pimpinan dprd kabupaten kota. bahw berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak dprd kabupaten kota, bahwayang masih dianggap bermasalah. bahwa proses pengesahan sangat dipaksakan dan terburu buru, sehingga lahirlah suatu produk peraturan yang tidak baik dengan mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum: pembentukan undang undang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd harus sejalan dengan dalam artian, pembentukan harus mempertimbangkan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd dengan segala aspeknya dan konsideransmemberigking perolehan suara, yakni jaminan untuk memimpin lembaga perwakila, bahwa dan tidak merefleksikan adanya empat unsur pembentukan peraturan perundang undangan yang tidak bersifat sewenang wenang, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, pertanggungjawaban, transparansi, dan partisipasi,.16j menimbang bahwa dpr menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal september dan mengajupresiden menyampaikan keterangan dalam persidanganmenimbang bahwapihak terkait joko purwanto, serta pihak terkait partai nasional demokrat partai nas dem) menyampaikan keterangan lisan dan tertulispihak terkait muhammad sarmi dan didik prihanton, i3. menimbang bahwa pihak terkait didik mukriant: para pemohon dan para pihak terkait muhammad sarmi dan didik prihantono, serta pihak terkait didik mukrianto, keterangan presiden, keterangan dewan perwakilan rakyat, keterangan majelis permusyawaratan rakyat, dan keterangan para pihak terkait, serta fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut mahkamah pokok persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh para pemohon yaitu apakah pembentukan bertentangan dengan uud selain itu apakah pemilihan pimpinan dpr dan alat kelengkapan dpr lainnya yang dipilih dari dan oleh anggota dpr bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian formil mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah nomor puu vii ber.3. menimbang bahwa uud hanya menentukan bahwa suatu ruu dibahas dan disetujui bersama oleh dpr dan presiden, dan khusus ruu mengenai otonomi daerah pembahasannya mengikutkan dpd.jar negara dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama . kemudian uud menentukan bahwa tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang. bahwa merupakan yang diperintahkan oleh ketentuan uudimaksud pada dalam hal pemilihan pimpinan dilakukan dalam rapat badan badan anggaran berdasarkan anggaran yang dipimpin oleh musyawarah untuk mufakat pimpinan dpr setelah sebagaimana dimaksud pada penetapan susunan dan tidak tercapai, keputusan keanggotaan badan anggaran.pimpinan besar merupakan satu satu kesatuan pimpinan yang kesatuan pimpinan yang bersifat bersifat kolektif dan kolegial. kolektif dan kolegial. pimpinan besar terdiri atas pimpinan besarbesar berdasarkan besarbesar calon pimpinan besar. sebagaimana dimaksud pada dalam hal pemilihan pimpinan dilakukan dalam rapat besar berdasarkan musyawarah besar yang dipimpin oleh untuk mufakat sebagaimana pimpinan dpr setelah dimaksud pada tidak penetapan susunan dan tercapai, keputusan diambil keanggotaan besar. berdasarkan suara terbanyak. penetapan pimpinan besar3. menimbang bahwai3. menimbang bahwa mengenai pembentukan undang undang guo yang dilakukan setelah diketahui hasil pemilihan umum tidaklah bertentangan dengan uud samping itu, terbukti bahwa rencana perubahan md3 telah masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun sehingga memang perubahan tersebut sudah diagendakan. selain itu pembahasan pembentukan md3 setelah hasil pemilu telah lazim dilakukan pada pembentukan undang undang mengenai susunan kedudukan mpr, dpr, dpd dan dprd sebelumnya, bahkan perubahan dapat saja terjadi pada saat segera setelah pelantikan anggota dpr yang baru. hal itu sangat tergantung pada terpenuhinya prosedur pembentuk undang undang menurut uud hal itu terbukti pada pembentukan mengenai susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd yaituemikian juga yang dibahas dan disahkan setelah adanya hasil pemilihan umum yaitu disahkan pada tanggal agustus saat mendekati pelantikan anggota dpr dan dpd yang baru. walaupun demikian, mahkamah perlu mengingatkan bahwa perubahan md3 setiap lima tahun sekali, akan memunculkan ketidakpastian dalam penataan lembaga dpr sehingga tidak akan membangun sistem yang aje dan mapan. samping itu, perubahan demikian akan dapat menjadi permainan politik sesaat yang tidak mendukung perbaikan sistem ketatanegaraan yang aje. oleh karena itu pada masa mendatang pembentukan md3 tidak dilakukan pada setiap lima tahun sekali, perubahan dilakukan apabila memang benar benar diperlukan karena perubahan situasi ketatanegaraan, i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa bertentangan dengan uud karena undang undang tentang mpr, dpr, dan dpd harus diatur dalam undang undang tersendiri. terhadap dalil permohonan tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikuti3. menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian materiil konstitusionalitas dan menurut mahkamah,. uud menentukan bahwa susunan dpr diatur dengan undang undang. menurut mahkamah, hal itu berarti bahwa bagaimana organisasi termasuk mekanisme pemilihan pimpinannya adalah wilayah kebijakan pembentuk undang undang untuk mengaturnya. hal itu dibuktikan dengan beragamnya cara pemilihan pimpinan dpr baik sebelum atau sesudah perubahan uud yaitu, antara lain, ditentukan oleh dan dari anggota dpr sendiri dengan sistem paket atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi dpr sebagai berikut:. tata cara pemilihan pimpinan dpr diatur dalam peraturan tata tertib dpr, . tata cara pemilihan pimpinan dpr sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan tata tertib dpr.emikian juga penentuan pimpinan dpr sebelum perubahan uud dilakukan dengan cara pemilihan dari dan oleh anggota, misalnyenyatakan: pimpinan d.p.r.. berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan dpr3. menimbang bahwa mengenai alasan konfigurasi pimpinan dpr haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang pemilihan umum dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih, menurut mahkamah, alasan demikian tidak berdasar karena berbeda halnya dengan sistem presidensial yang hanya terdiri dari dua partai politik yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota terbanyak menjadi ketua dpr, karena kalaupun dipilih maka hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya. demikian juga halnya dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik atau koalisi partai politik yang terbanyak jumlah anggotanya parlemen dalam hal ini adalah partai penguasa dipastikan akan menjadi pimpinan dan ketua parlemen karena jumlah anggota koalisinya mayoritasalil para pemohon mengenai adanya diskriminasi dan perbedaan antara mekanisme penentuan pimpinan dpr dan pimpinan dprd, menurut mahkamah, hal tersebut bukanlah diskriminasi karena diskriminasi menurut pendapat mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, suku, dan agama. lagipula perbedaan demikian adalah sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan karena sangat tergantung dengan kebijakan politik pembentuk undang undang (opened legal policy): i3.30j menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tidak beralasan menurut hukumkedudukan hukum (legal standing) para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang pemohon pemohon iv, dan pemohon vi: pemohon dan pemohon iiiuntuk sebagian yaitu sepanjang mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon pemohon iv, dan pemohon menolak:ara pihak terkait kuasanya, tanpa dihadiri majelis permusyawaratan rakyat atau yang mewakili. terhadap putusan mahkamah ini, terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). ketua, ttd hamdan zelda anggota anggota, ttd ttd muhammad alim santo ttd ttd materialis akbar anwar usman ttd ttd maria farida indrawi wahiduddin adams pendapat berbeda (d penting opinion) terhadap putusan mahkamah ini, dua orang hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu arief hid dan maria farida indrawi, sebagai berikut:hakim konstitusi arief hid i6.badan kehormatan pimpinan mahkamah kehormatan merupakan satu kesatuan dewkehormatan pimpinan mahkamah kehormatan terdiri atas (satu) orang ketua dewan terdiri atas (satu) orang dan (dua) orang wakil ketua, ketua dan paling banyak (dua) yang dipilih dari dan oleh orang wakil ketua yang dipilih dari anggota badan kehormatan dan oleh anggota mahkamah berdasarkan prinsip musyawarah kehormatan dewan dalam satu untuk mufakat dan proporsional paket yang bersifat tetap dengan memperhatikan berdasarkan usulan fraksi sesuai keterwakilan perempuan dengan prinsip musyawarah untuk menurut perimbangan jumlah mufakat. anggota tiap tiap fraksi. setiap fraksi sebagaimana pemilihan pimpinan badan dimaksud pada dapat kehormatan sebagaimana mengajukan (satu) orang bakal dimaksud pada calon pimpinan mahkamah dilakukan dalam rapat badan kehormatan dewan. kehormatan yang dipimpin oleh dalam hal pemilihan pimpinan pimpinan dpr setelah mahkamah kehormatan dewan penetapan susunan dan berdasarkan musyawarah untuk keanggotaan badan mufakat sebagaimana dimaksud kehormatan. pada tidak tercapai, keputusan diambil berdasark. harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. seringkalin11 fax mei: sekretariat@mahkamahkonsttusigoidputusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1pimpinan burtburt terdiri atas pimpinan burt terdiri atas (satu) orang ketua yang dijabat (satu) orang ketua dan paling oleh ketua dpr dan paling banyak (tiga) orang wakil ketua banyak (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota yang dipilih dari dan oleh burt dalam satu paket yang anggota burt berdasarkan bersifat tetap berdasarkan usulan prinsip musyawarah untuk fraksi sesuai dengan prinsip mufakat dan proporsional musyawarah untuk mufakat. dengan memperhatikan setiap fraksi sebagaimana keterwakilan perempuan dimaksud pada dapat menurut perimbangan jumlah mengajukan (satu) orang bakal anggota tiap tiap fraksi. calon pimpinan burt. pemilihan pimpinan burt dalam hal pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud pada burt berdasarkan musyawarah dilakukan dalam rapat untuk mufakat sebagaimaurt yang dipimpin oleh dimaksud pada tidak pimpinan dpr setelah tercapai, keputusan diambil penetapan susunan dan berdasarkan suara terbanyak. keanggotaan burtbahwa materi muatan ketentuan dan selain bertentangan dengan uud juga bertentangan dengan uud disebabkan tidak dibentuknya secara terpisah mpr uud dpr uud dan dpd uud sebagaimana diamanatkan dalam uud berikut ini ketentuan ketentuan dalam uud yang menghendaki adanya undang undang yang secara terpisah mengatur mpr, dpr, dan dpd. uud menyatakan: majelis permusyawaratan rakyat terdiri antaranggota: susunan dewan perwakilan rakyat diatur dengan undang undang. uud menyatakan: susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah diatur dengan undang undang. bahwa adanya frasa diatur dengan undang undang dimaknai bahwa masing masing mpr, dpr dan dpd harus dengan satu undang undang ter. alasan formil bahwa para pemohon mengajukan uji formil atas karena masuknya dan perubahan ketentuan dan serta pembahasannya melanggar prosedur pembuatan undang undang sebagaimana dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per undang undangan (selanjutnya disebut bukti dan tata tertib dpr tabib dpr. bahwa uji formilbentukan bertentangan dengan asas pembentukan peraturan per undang undangan sebagaimana diatur pada terutama asas keterbukaan, disebabkan materi final muatan dan bahwa hak meng undang undangan yang berlaku atau tidak. pengujian formil(vide bukti bahwa masuknya dan perubahan rumusan dan serta pembahasannya sangat jelas melanggar asas pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam huruf yaitu asas keterbukaan, karena tidak ada dalam naskah akademik ruu md3 dan juga tidak ada dalam keterangan pemerintah terkait ruu md3 . dan perubahan rumusan dan muncul diakhir proses pembahasan ruu md3 rapat pansus ruu md3. bahwa tabib dpr yang berbunyi bahw". berikut ini kronologi proses pembuatan dalam penyusunan prolegnas tahunan, ruu md3 masuk dalam prolegnas tahun dengan judul ruu tentang perubahan atas nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd selanjutnya disebut bukti p 13j. adanya frase perubahan dapat diartikan bahwa pembuat undang undang sejak awal hanya ingin melakukan perubahan bukan penggankerja badan legislasi dengan pemerintah dalam pembahasan prolegnas tahunan yang dilakukan sejak bulan november desember disepakati oleh caleg dan komisi komisi bahwa ruu perubahan atas nomor tahun akan dibahas usulannya badan legislasi. semua ruu tentang lembaga tinggi dan pemilu disepakati untuk disusun oleh badan legislasi. dalam naskah akademik (bukti yang disusun oleh badan legislasi, ruu md3 yang telah disahkan menjadi ruu inisiatif dpr dalam rapat paripurna tanggal oktober (bukti p 15j tidak ada satupun klausul untuk merubah mekanisme pimpinan dpr. naskah akademik sebagai dokumen yang menjelaskan alasan pokok pokok perubahan sebuah undang undang (landasan filosofis, sosiologis dan yuridis), sama sekali tidak mencantumkan keinginan pembuat undang undang dalam hal ini untuk merubah mekanisme pemilihan pimpinan dpr. begitu juga dalam naskah ruu inisiatif, tidak ada perubahan tentang pimpinan dpr. hal ini bisa kita simpulkanbahwa sejak awal penyusun undang undang tidak menganggap perlu dan mendesak untuk dilakukan perubahan tentang pimpinan dpr. bahwa rapat paripurna dpr tanggal oktober menetapkan ruu perubahan atas adalah ruu inisiatif dpr yang tidak menyertakan perubahan yang disampaikan kepada pemerintah dengan surat dpr nomor. bukti p ??). dan jawaban pemerintah dalam surat presiden supresi nomor.) yang menunjuk wakil pemerintah dan naskah daftar isian masalah (bukti yang juga tidak menyertakan perubahan bahwapada tanggal januari rapat bagus memutuskan penanganan atas ruu tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dprd menjadi usul inisiatif dpr oleh panitia khusus. bahwakemudian, sesuai dengan ketentuan tata tertib dpr, disebutkan komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran dapat meminta menterwakili presiden membahas rancangan undang undang untuk menghadirkan menteri lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerianundang undang yang sedang dibahas. rdp ini dilakukan dalam kurun waktu mei juni sesuai dengan tata cara pembahasan ruu dpr, pansus melaksanakan tugasnya dengan melakukan rapat intern untuk memilih pimpinan pansus, membahas rencana kerja, mengadakan rapat kerja, rdp dan rdp, rapat konsultasi, rapat hanja, rapat timus dan pimpin, dan rapat pengambilan keputusan ruu menjadi uu. bahwa pada rapat konsultasi pansus ruu md3 pada tanggal juni dengan pimpinan mpr, pimpinan dpd, dan pimpinan dpr bahwa pimpinan mpr mengajukan masukan tertulis terhadap ruu perubahan md3 sesuai dengan uud yang memerintahkan pengaturan mengenai mpr dalam satu undang undang tersendiri. pimpinan mpr juga menegaskan telah menyiapkan ruu mpr (bukti p 17a|. menindaklanjuti hasil rdp rdp dan rapat konsultasi itu, pansus kemudian melakukan beberapa kali rapat intern dalam rentang waktu tanggal juni rapat intern pansus md3 ini dilayari kesadaran anggota pansus bahwa ruu ini adalah hasil dari badan legislasi sebagai pengusul yang belum sempurna dan bisa dilakukan perubahan perubahan. dalam prosesnya hingga akhir, tidak ada satupun wacana mengenai perubahan mekanisme pimpinan dpr. kemudian sebagai hasil proses rdp, rdp dan rapat konsultasi, rapat intern pansus tanggal juni bukti dijadwalkan untuk melakukan perumusan hasil hasil rdp, rdp, rapat konsultasi. namun, hingga rapat selesai, hasil hasil perumusan tersebut tidak dilakukan dikarenakan bahan bahan tidak bisa disediakan oleh sekretariat pansus. artinya, pansus belum membuat dan menyepakati apa apa saja yang menjadi rumusan hasil hasil rdp, rdp, rapat konsultun, pada tanggal juni dalam rapat kerja pansus ruu md3 dengan pemerintah, pimpinan pansus secara sepihak mengajukan rumusan hasil hasil rdp, rdp, rapat konsultasi, dalam bentuk poin usulan| bukti p 19j. dalam poin muncul usulan perlu norma yang menegaskan jaminan terhadap demokratisasi kelembagaan negara termasuk penentuan unsur pimpinan pada masing masing lembaga negara dengan berbasis kedaulatan anggota . padahal, jika melihat kompilasi hasil rdp, rdp dan rapat konsultasi pansus, tidak ada satupun wacana sebagaimana poin tersebut bukti p 20j. ke poin tersebut (termasuk poin yang tidak pernah dibicarakan, vide bukti yang kemudian dijadikan patokan usul usul luar dim sebagaimana mekanisme usulan substansi baru luar dim dalam tata tertib dpr dalam proses pembahasan ruu md3 ini. hal inilah yang bisa kita katakan sebagai penyelundupan usulan luar dim . bahwa dalam tata tertib dpr bukti memang terdapat aturan mengakomodasi usulan substansi luar dim sebagaimana diatur dalam tata tertib dpr yang bunyiny. namun, mekanisme ini harus sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan per undang undangan. pada saat maker tanggal juni fraksi pdi perjuangan protes keras terhadap masuknya poin nomor tersebut karena menurut pdi perjuangan,mengenai hal itu belum pernah ada usulan dalam rdp, rdp, rapat konsultasi maupun wacana yang berkembang pansus. oleh karena itu, maker tersebut menyepakati mekanisme pembahasan utama adalah berdasar dim namun tidak menutup kemungkinan adanya usulan baru diluar dim yang berasal dari hasil rdp, rdp, rapat konsultasi maupun wacana yang berkembang pansus. fraksi pdi perjuangan juga mengingatkan dalam forum maker pansus ruu md3 dengan pemerintah tanggal juni 2014agnpr, dpr, dan dpd harus diatur dengan undang undang tersendiri. hal ini bersandar padadaerah diatur dengan undang undang. namun, pansus mengabaikan usulan tersebut. rapat kerja pansus dengan pemerintah kemudian juga membentuk hanja. sebagaimana tata tertib dpr yang berbunyi hanja bertugas membahas substansi rancangan undang undang berdasarkan dim. kalimat berdasarkan dim ini bisa diartikan menjadi dua hal. pertama, hanja hanya berwenang membahas berdasarkan dim. kedua, hanja dalam melakukan pembahasan, harus memperhatikan konsistensi dan keselarasan antara dim yang satu dengan dim lainnya. perubahan tentang pimpinan dpr secara tiba tiba masuk dalam bahan materi lobi, timus dan pimpin pada rapat intern hanja tanggal juni tepatnya diselundupkan dalam dim 137a (bukti p 21j. berdasarkan dim tanggal juni yang dimaksud dengan dim 137a adalah huruf ruu md3an . rapat hanja tanggal juni memutuskan dim 137a tersebut dibawa forum lobi. artinya, kesepakatan hanja tanggal juni untuk membawa dim 137a forum lobi adalah dim mengenai sekretariat lembaga perwakilan bukan tentang perubahan kesepakatan tersebut diperkuat dengan matrik materi pending rapat hanja tanggal juni hotel grand sahid jakarta dimana dari empat materi pending terdapat materi pending berupa penguatan sistem pendukung akd kesekjenan. artinya, keputusan dim 137a tentang sekretariperwakilan dibawa forum lobi sesuai dengan matrik materi pending yang ditandatangani seluruh fraksi yang hadir bersama pemerintah videbukti bahwa pada akhir rapat hanja tanggal juni hotel grand sahid jakarta telah ditetapkan oleh hanja materi pending (bukti terkait matrik pendapat fraksi fraksi dpr dan pemerintah berkaitan dengan empat issue, yaitu: dana aspirasi daerah pemilihan: penguatan komisi melaksanakan fungsi fungsi dewan: restrukturisasi akd: penguatan sistem pendukung keahlian akd kesekjenanj: status dprd provinsi dan kabupaten kota. bahwa materi pending dalam butir penguatan sistem pendukung keahlian akd kesekjenan terdapat pada dim 137a divide bukti sebagai informasi, bahan materi lobi, timus dan pimpin merupakan hasil keputusan rapat hanja terhadap status sebuah norma dalam ruu apakah norma tersebut membutuhkan penyempurnaan redaksional sehingga berstatus tim perumus (timus). apakah norma tersebut membutuhkan penyelarasan rumusan undang undang sehingga berstatus tim sinkronisasi (pimpin). atau substansi belum disetujui dan membutuhkan pembicaraan lebih lanjut dikategorikan berstatus lobi. logikanya, bagaimana mungkin tentang pimpinan dpr masuk dalam naskah lobi, timus dan pimpin tanggal juni jika dalam rapat hanja sebelumnya yakni tanggal juni (i) dim 137a dibawa forum lobi, (ii) dim 137a bukan berisi tentang perubahan tentang pimpinan dpr. sehingga agak aneh, jika tiba tiba rumusan dim 137a berubah menjadi perubahan tentang pimpinan dpr dalam naskah lobi, timus dan pimpin tanggal juni bahwa telah terjadi penyelundupan materi dim 137a yang semula tentangganti dengan materi dim mengenai rumusan tentang perubahan pimpinan dpr, yakni berbunyi (bukti p 24jdengan tata tertib . dengan penggantian dim 137a tersebut, maka isi semulamasukkan menjadi rumusan dim baru, yaitu dim 137b divide bukti p 21j, sehingga terjadi perubahan sistematika dan lompatan urutan pembahasan dim dim ruu md3 yang menyimpang dari tata cara pembahasan ruu. mengingat tata tertib dpr bahwa hanja bertugas membahas substansi rancangan undang undang berdasarkan dim. bisa kita makna bahwa proses pembahasan harus mengacu kepada sistematika dan konsistensi rumusan antara dim yang satu dengan dim lainnya, sehingga tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga perubahan dim secara sepihak tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat. pimpinan pansus kemudian memberikan klarifikasi, bahwa masuknya dim 137a yang berisi tentang tentang pimpinan dpr merupakan usul dari anggota f pg dengan alasan bahwa pada saat pembahasan mekanisme pemilihan pimpinan mpr pada rapat hanja tanggal juni mutasi mutans dengan pimpinan dpr. padahal, pada rapat tanggal juni hotel ritz carlton itu, usulan yang diusulkan anggota f pg tersebut bukan mengenai mutasi mutans dengan pimpinan mpr melainkan mengenai hak imunitas. pengakuan anggota f pg tersebut ini bisa kita telusuri kebenarannya. pembahasan mengenai pimpinan mpr sebagaimana diakui anggota f pg dimaksud dibicarakan pada rapat hanja pertama tanggal juni hotel ritz carlton. dalam teknis pembahasan, setiap keputusan hanja disepakati ditulistabel dim dalam kolom keterangan dan berwarna merah. setelah melihat dim tanggal juni sebagai hasil rapat hanja pembahasan dim tanggal juni), tidak terdapat keputusan rapat yang memutuskan bahwa mekanisme pimpinan mpr mutasi mutans dengan pimpinan dpr. sehingga tidak benar jika pernah ada kesepakatan hanja mengenai mekanisme pimpinan mpr mutasi mutans dengan pimpinan dpr. kalaupun ada argumen yang mengatakan perubahan merupakan usulan luar dim, argumen tersebut tetap tidak berdasarkan mekanisme yang ada, yaitu tata tertib dpr berbunyi, . dari sini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni diajukan oleh anggota atau menteri, dan: substansinya mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan dim baru berupa perubahan yang materinya tidak berkaitan dengan dim 137a tentang, sehingga tidak memenuhi syarat kedua, sehingga secara proseduralusulan baru tersebut tidak memenuhi syarat pengajuan usulan luar dim. dikarenakan pansus tidak bisa membuktikan bahwa dim 137a tersebut adalah tentang perubahan maka pansus tidak dapat menyepakati untuk membicarakan usulan masuknya perubahan pimpinan dpr dalam perubahan undang undang md3, tetapi pimpinan pansus tetap mendorongmelakukan pembahasan perubahan luar hanja. artinya, hingga rapat hanja tanggal juni sama sekali belum membahas mengenai perubahan pimpinan dpr. namun kemudian muncul kejanggalan pada rapat kerja pansus ruu md3 dengan pemerintah pada tanggal juli sudah dimunculkan alternatif alternatif mekanisme(bukti p 26j. padahal hanja belum pernah membicarakan apalagi menyetujui masuknya dalam revisi ruu md3, termasuk adanya rumusan alternatif alternatif seperti yang disampaikan dalam maker juli (vide bukti adapun alternatif alternatif yang dimaksud sebagai berikutsatuusulan perubahantentang tata tertsidang paripurnaada rapat kerja tanggal juli muncul pemaksaan kehendak oleh fraksi fraksi partai demokrat, golkar, f pks, f pan, f ppp, gerindra) agar alternatif alternatif tersebut dibawa sidang paripurna tanggal juli pemaksaan kehendak ini ditolak oleh f pdi perjuangan (bukti p 27j, f pkb dan hanura, karena menganggap proses pembahasan ruu ini dilakukan terburu buru dan masih banyaknya pendapat fraksi fraksi yang belum disepakati hanja. sehingga ketiga fraksi tersebut meminta agar dilakukan penundaan ruu untuk tidak dilanjutkan ripurna. fraksi pdi perjuangan berpandangan bahwa harus dilakukan penundaan pengambilan keputusan tingkat paripurna dpr, yang bertujuan untuk penyempurnaan ruu md3 baik aspek formil maupun materiil (substansial) sejalan dengan ketentuan uud nomor tahun tentang pembentukan peraturan per undang undangan maupun putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix sehingga, dari keseluruhan proses yang ada, dapat disimpulkan, baik dari naskah akademik, ruu md3, dim pemerintah, proses rdp rdp, rapat konsultasi, rapat intern pansus, rapat kerja, rapat hanja, dan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dan dengan mempertimbangkan asas asas pembentukan peraturan per undang undangan sebagaimana nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yakni asas kejelasan tujuan (setiap peraturan per undang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas), asas kejelasan rumusan (setiap peraturan per undang undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan), asas pendayagunaan dan kehasilgunaan (setiap peraturan per undang undangan dibuat karena benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara), maka kami menyatakan terdapat prosedur pembuatan undang undang yang cacat prosedural dengan masuknya perubahan atau sim sala bim tentang pimpinan dpr yang diduga kuat sangat kental aroma politiknya. bahwa dalam proses ruu hingga akhir dan dpd. rapat kerja tanggal juli tersebut juga memutuskan dilakukan penggantian terhadap md3, bukan perubahan. hal ini didasarkan atas keputusan timus tanggal juli hotel ritz carlton. f pdi perjuangan mengajukan protes terhadap hal itu karena sesuai dengan huruf dan huruf tata tertib dpr, bahwa timus bertugas melakukan penyempurnedaksional dan penyempurnaan rumusan terhadap substansi yang disetujui. artinya timus telah melampaui kewenangannya sebagaimana diatur huruf dan huruf tata tertib dpr. f pdi perjuangan berpandangan bahwa ruu md3 ini tidak memenuhi syarat disebut sebagai ruu baru (penggantian) melainkan lebih tepat sebagai ruu perubahan sebagaimana diatur persyaratannya sesuai angka lampiran nomor tahun (bukti p 28j, karena: (i) sistematikanya tidak berubah karena sistematika ruu ini tetap sama dengan md3: (ii) materi perubahan tidak berubah lebih dari (lima puluh persen) yang dibuktikan dari dalam md3 yang mengalami perubahan hanya sejumlah (iii) esensinya tidak berubah mengingat secara substansi ruu ini tetap membuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan perwakilan (mpr,dpr,dpd, dan dprd) yang demokratis, efektif, dan akuntabel sebagaimana esensi yang ada dalam md3. selain itu pansus juga mengingkari perintah konstitusi dengan tetap menggabungkan mpr, dpr, dpd dalam satu undang undang. fraksi pdi perjuangan memandang keberadaan ruu ini memiliki posisi strategis terkait pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam lembaga permusyawaratan yaitu mpr dan lembaga perwakilan yaitu dpr, dpd, dprd. namun, sejak awal fraksi pdi perjuangan menghendaki pengaturan mengenai lembaga permusyawaratan dan perwakilan melalui undang undang haruslah disesuaikan dengan amanat uud sebagai hukum dasar negara yang menghendaki pengaturan masing masing lembaga diwujudkan dalam undang undang tersendiri.erah diatur dengan undang undang. perlu kita pahami bersama bahwa makna diatur dengan adalah berbeda dengan makna diatur dalam . makna diatur dengan undang undang dalam ketentuan dan tersebut adalah bahwa mpr, dpr, dan dpd harus diatur dengan undang undang tersendiri. bahwa sekalipun ada fakta terjadi penyimpangan proses formal pembahasan ruu md3 dan penyelundupan materi perubahan tetapi tetap dipaksakan berlangsungnya pembahasan tingkat dalam rapat paripurna dpr untuk pengambilan keputusan dan pengesahan ruu md3 menjadi undang undang pada tanggal juli kemudian fraksi pdi perjuangan (bukti bersama fraksi pkb dan fraksi partai hanura menyampaikan keberatan dan meminta penundaan pengambilan keputusan terhadap ruu md3 untuk menjadi undang undang. berdasarkan fakta kronologi pembahasan ruu md3 tersebut, maka para pemohon mengajukan uji formil atas guo. para pemohon agar mahkamah memeriksa segala bukti yang diajukan para pemohon untuk mendapatkan gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran formil dalam pembahasan dan pengesahan md3 guo serta pertentangan materi muatan md3 terhadap uud alasan materil ii. bahwa dan 2014bertentangan dengan karena materi muatan undang undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negjelasan huruf bahwa dalam karena pdi perjuangan tidak dapat menikmati haknya untuk langsung menjadi ketua dpr ri sekalipun telah menjadi peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif tahun mana pada era sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam ditentukan bahwa partai politik peraih suara terbanyak pertama langsung menjadi ketua dpr ri sebagaimana anggota dpr ri asal fraksi partai golkar menjadi ketua dpr ri disebabkan partai golkar menjadi peraih suara terbanyak pertama dalam pemilu legislatif tahun dan juga anggota dpr ri asal partai demokrat menjadi ketua dpr ri disebabkan partai demokrat menjadi peraih suara terbanyak pertama dalam pemilu legislatif tahun oleh karena itu, alangkah tidak adilnya bila pdi perjuangan dipersulit atau berpotensi tertutup peluang bagi anggota dpr ri terpilih menjadi ketua dpr ri sekalipun pdi perjuangan adalah peraih suara terbanyak pertama dalam pemilu legislatif tahun ini. bahwa demikian juga dan tidak memenuhi asas asas kesamaan kedudukanisebabkan anggota dpr ri terpilih pdi perjuangan tidak dapat secara langsung ataupun setidak tidaknya berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya menjadi ketua dpr ri sebagaimana pada masa masa sebelumnya anggota dpr ri dari partai politik peraih suara terbanyak pertama langsung menjadi ketua dpr ri seperti ketua dpr ri periode berasal dari fraksi partai golkar dan ketua dpr ri periode berasal dari fraksi partai demokrat. bahwa tidak terbantahkan bahwa asas ketertiban dan kepastian hukum' memanifestasikan dalam dan disebabkan tidak adanya jaminan keadilan bagi pdi perjuangan untuk menempatkan anggota dpr ri dari fraksi pdi perjuangan sekalipun pdi perjuangan adalah partai politik pemenang pemilu sebagaimana terjadi pada pemilu dan pemilu bahwa fakta tidak terbantahkan pdi perjuangan adalah peraih suara terbanyak dalam pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan kabupaten kota merupakan realitas politik yang telah diberi payung hukum untuk realisasi hak konstitusional sebagai partai politik pemenang pemilu legislatif tahun yaitu menjadi ketua dpr sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang diatur dalam bahwa sistem partai politik sebagaimana negara lain, seperti parlemen inggris dan kongres amerika serikat, juga mengadopsi konvensi partai politik pemenang pemilu legislatif menjadi ketua parlemen. bahwa uud menempatkan partai politik sebagai pilar demokrasi sebagaimana diatur dalam uud yang merupakan wadah penyaluran hak politik warga negara. ketika seorang pemilih memberikan suara untuk suatu partai politik tertentu dalam sebuah pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, maka pemilih tersebut secara sadar juga mengharapkan partai pilihannya diharapkan menjadi pemenang pemilu, sehingga ketika harapannya adalah juga. menjadikan partai pilihannya sebagai partai yang memimpin parlemen sebagai ketua parlemen. dalam kontek seperti itu,lah menjadi konvensi ketatanegaraan bahwa pemenang pemilu legislatif menjadi ketua dpr sebagaimana diatur dalam kemudian konvensi dihilangkan melalui pengaturan hukum positif sebagaimana diatur dalam dan maka hal itu merupakan suatu kekeliruan fundamental dan karena itu harus dikoreksi dengan mengembalikan konvensi tersebut dengan menyatakan dan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan selanjutnya mengembalikan konvensi itu sebagaimana diatur dalam bahwa dengan disahkan maka nyata ada diskriminasi pemilihan pimpinan dpr ri dengan pemilihan pimpinan dprd provinsi (vide 2014j dan dprd kabupaten kota (vide manberasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak dprd kabupaten kota. i11. bahwa dengan diberlakukannya secara mutasi. bahwa md3dalam md3 yang masih dianggap bermasalah (bukti bukti p 30aj. bahwa proses pengesahan md3 sangat dipaksakan dan. terburu burhingga lahirlah suatu produk peraturan yang tidak baik dengan mengesamping prinsip keadilan dan kepastian hukum. bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan per menurut ilmu perundang undangan suatu peraturan per undang undangan yang baru tidak merugikan stake holders nya, seperti halnya pembentukan md3 ini telah merugikan pdi perjuangan akibat dihapuskannya hak sebagai partai politik peserta pemilu legislatif peraih suara terbanyak pertama untuk menjadi ketua dpr ri. bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix mahkamah berpendapat:. bertentangan dengan konstitusi. mahkamah menilai ketentuan tersebut s . (bukti p 31j bahwa bedasarkan pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tertanggal juli paragraf halaman diatas sudah jelas bahwa penentuan pimpinan dprd kabupaten kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tidaklah bertentangan dengan uud hal tersebut juga berlaku untuk penentuan dpr dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. pemohon dalam perkara guo adalah anthony melitus namun, s.t. yang adalah anggota wakil ketua dprd kabupaten kupang. bahwa menurut para pemohon, pertimbangan mahkamah guo juga dapat dipakai dalam memutuskan kasus hilangnya hak konstitusional pdi perjuangan untuk menjadi ketua dpr dan ketua alat kelengkapan dewan lainnya meskipun pdi perjuangan adalah partai politik pemenang pemilu legislatif tahun akibat, vide bukti dari sudut sosiologis, bahwa pemilih memberikan suara dalam pemilu anggota dpr, dpd dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota mengharapkan partai politik yang dipilihnya menjadi pemenang dalam pemilu guo. bila partai politipemilih tersebut memenangkan pemilu guo, maka mutasi mutans pemilih juga mengharapkan partai politik yang dipilihnya memenangkan pemilu guosehingga menjadi ketua dpr dan ketua alat kelengkapan dewan lainnya. dari sudut politik hukum, maka pembuatan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd harus lah sejalan dengan md3. dalam artian, pembentukan md3 harus mempertimbangkan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd dengan segala aspeknya dan konsiderantentunya mengharapking perolehan suara, yakni jaminan untuk memimpin parleme. bahwa segenap uraian tersebut atas, maka dan tidak merefleksikan adanya empat unsur pembuatan peraturan per undang undangan yang tidak bersifat sewenang wenang, yaitu: pemerintahan berdasarkan hukum, pertanggungjawaban, transparansi: partisipasi. bahwa elemen transparansi dan partisipasi tidak memenuhi proses pembuatan dan pengesahan dan disebabkan adanya pemaksaan kehadiran tersebut tanpa didahului melalui studi dalam naskah akademi ruu md3fakta kronologi pembahasan ruu md3 tersebut, maka para pemohon mengajukan uji materil dan sekaligus uji formil atas md3 guo. bahwa para pemohon memandang penting untuk menunda berlakunya terutama dan sampai mahkamah konstitusi memberi putusan, karena penundaan guo akan menghilangkan potensi kerugian konstitusionaiv. dalam penundaan menyatakan menundav. dalam pokok permohonananggaran terdiriprinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional, atau setidak tidaknya menyatakan: tidak tidak memiliki kekuatan hukum mengikattidak, tidak tidak memiliki kekuatan hukum mengikatmemiliki kekuatan hukum. mengikatoleh anggota burt berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsionalyelenggara pemilu,tp dwi ria latina pemohon ii), bukti .1a fotokopi dct dwi ria latina: bukti fotokopi ktp junimart gersang pemohon iii): bukti .2a fotokopi dct junimart gersang, bukti fotokopi ktp rahman yahya pemohon iv): bukti fotokopi ktp sigit widianto pemohon v)akta pendirianfotokopi kartu tanda anggota pdip rahman yahya, bukti fotokopi kartu tanda anggota pdip sigit widiantobukti fisik tidak ada, bukti fotokopirancangan undang undang nomor . tahun.yang disahkan menjadi ruu inisiatif dpr dalam rapat paripurna oktober bukti fotokopi peraturan dewan perwakilan rakyat nomor tahun tentang tata tertib: bukti fotokopi pokok pokok materi usulan pimpinan mpr sebagai masukan tertulis penyusunan rancangan perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, bukti 17a fotokopi rancangan undang undang nomor . tahun tentang majelis permusyawaratan rakyatukti bukti fisik tidak ada, bukti p fotokopi butir kerangka hukum ruu tentang md3 yang akan dibahas hanja, bukti fotokopi pokok pokok masukan pakar pihak terkait terhadap ruu perubahan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd,matriks pendapat fraksi dan pemerintah terhadap materi pending rapat hanja sabtusurat presiden republik indonesia kepada ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan lampiran daftar inventarisasi masalah dim) pemerintah atasraft desember bukti fotokopnggal juli pada rapat kerja pansus dengan pemerintah tanggal juli bukti fotokopi pendapat mini fraksi partai demokrasitanggal juli bukti pandangan dan pendirian fraksi partai demokradalam rapat paripurna tanggal juli bukti fotokopi kliping pdip ajukan uji materi md3: bukti p 30a fotokopi kliping berita alasan pdip walkot sidang paripurna pengesahan ruu md3, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x bukti fotokopi risalah rapat hanja ke ke xxx hanjaii perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, kamis juni bukti fotokopi risalah rapat hanja xrabu, juni bukti fotokopi risalah rapat hanja ke xxviii perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, selasa, juli bukti fotokopi risalah rapat timus pimpin ke xxxix perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, kamis, juli bukti fotokopi risalah rapat timus pimpin ke xxxx perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, jumat, juli bukti rekaman suara rapat paripurna dewan perwakilan rakyat tanggal jul. oleh pimpinan dpr setelah penetapan susunan dan keanggotaan badan angga,!l(::cc.ori megan perodewakti dan juni rapat dengar pendapat umum saja forjpoaa nasa engga asean pena keseluruhan proses sebagaimana dimaksud dalam tabel atas telah diketahui oleh para pemohon dan.,?. rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakmengatur d, dprhadap pokok pokok permohonan pengujian ketentuan dan md3, minoritas dan suara rakyat it ilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan kans negara pengisian pimpinan tahun oleh anggota mmateri dan bertentangan dengan uud dan sangat merugikan pemohon (pdi perjuangan)sebagai partai politik pemenang pemilu legislatif tahun sebagaimana dimaksud dalam dan dan uud bahwa uud mengatakan bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. bahwa pemilihan umum dimaksudkan sebagai sarana partisipasi rakyat untuk menentukan arah pembangunan bangsa dan arah negara, mana rakyat memberikan suara untuk memilih wakil rakyat yang dimanifestasikan dengan memilih calon anggota legislatif dari sebud, dan dprd nomor pimpinan dpd dipilih dari dan tahun oleh anggota dpd. tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd tahun dipilih dari dan oleh anggota tentang bpk bpk ketua dan wakil ketua uud nri tahun dipilih dari dan oleh hakim dan agung. nomor tahun tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang ketua dan wakil ketua uud nri tahun dipilih dari dan oleh hakim dan konstitusitahun tentang dipilih dari dan oleh anggota komisi yudisial komisidpr pimpinan akd lainnya es) nasional pusat disahkan dalam rapat knp) dan badan pekerja knp badan pekerja tanggal desember knp dan ketua badan pekerja ialah peraturan tata tertib| komite nasional pusat. badan pekerja knp wakil ketua dan wakil disahkan dalam rapat. aril dipilih oleh badan badan pekerja tanggal juni pekerja antara anggota anggotanya periode dpr ketua dan wakil ketua senat ris anggota senat periode dpr ketua dan wakil wakil sementara dan| ketua dipilih dari dan oleh asus dan| anggota dprd maret keputusan dpr pimpinan akd lainnya sementara nomor| seksi seksi dan tentang bahagian bahagian) peraturan tata tertib| dipilih dari dan oleh dprd anggotanya periode dpr ketua dan wakil wakil hasil pemilu keputusan dpr nomor ketua dipilih dari dan oleh tahun dpr tentang anggota dpr maret peraturan tata tertib dpr mi! juli tln tahun nomor| pimpinan akd badanhasil pemilu peraturan presiden ri| dan diberhentikan oleh nomor tahun presiden. berlandaskan tentang peraturan tata uud tertib dewan perwakilan pimpinan akd badan juli rakyat tln tahun perlengkapan dpr) juli nomor ditetapkan oleh akd badan perlengkapan dpr) yang bersangkutan. untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat sen hansen atasan ian fax email: periode dan pimpinan dpr diangkat dprd, orde peraturan dan diberhentikan oleh lama, juni| presiden nomor presiden tahun tentang mana november peraturan tata tertib pimpinan akd. badan dprd (ln nomor perlengkapan dpr) tahun diangkat oleh pimpinan dpr pimpinan dprd dan diangkat dan peraturan presiden diberhentikan oleh nota pan kahurgg nae presiden mandataris tentang peraturan tata tertib dprd (ln nomor| mars pemimpin besar tahun tln| revolusi tahuntua dprd dipilih dari keputusan dprd nomor dan oleh anggota dpr gr iv pilot akd bad tentang peraturan tata "pimpinan badan tertib dprd perlengkapan dprd) ditetapkan oleh pimpinan dprd dengan memperhatikan pertimbangan kelompok kelompok keputusan pimpinan dpr dipilih oleh dprd nomor dpr dan dari anggota dprd gr iv tanggal mei tentang peraturan tata tertib pemilihan pimpinan dpr periode dprd nomor ketua dan para wakil ketua dalam zaman tahun tentang dpr gr dipilih oleh dan orde baru, kedudukan mars dan dari anggota november dprd menjelang oktober pemilihan umum keputusan dprd nomor kelengkapan dpryung pesan tata dark tentang peraturan tata dprd tertib dprd periode dpr nomor pimpinan dpr dipilih dari hasil pemilu tahun tentang dan oleh anggota dpr tahun susunan dan kedudukan oktober mpr, dpr, dan dprd september| dan pimpinan dpr dipilih dari keputusan dpr dan oleh anggota dpr mma aik pimpinan panitia rumah sae huahasil pemilihan tentang perubahan dan oleh anggota dpr umum nomor tahun tanggal tentang susunan dan oktober kedudukan mpr, dpr, september dan dprd pimpinan dpr dipilih dari oya. dan oleh anggota dpr dan pasa dan pimpinan akd lainnya keputusan dpr nomor| dipilih dari dan oleh dpr ri iv anggota akd yang tentang peraturan tata bersangkutanperiode dpr nomor tahun pimpinan dpr dipilih dari hasil pemilu tentang perubahan dan oleh anggota tahun nomor tahun dilantik dan tentang susunan dan diambil kedudukan mpr, dpr, sumpahnya dan dprd tanggal pimpinan dpr dipilih dari oktober (on dan oleh anggota aya aya dan lani dan pimpinan akd lainya keputusan dpr dipilih dari dan. oleh nomor dpr ri i11 anggota akd yang tentang peraturan tata| bersangkutan tertib dphasil pemilu tentang perubahan atas danjuniaa. dan oleh anggota dpr asa aya keputusan dpr nomor pimpinan akd lainnya dpr ri i dipilih dari dan oleh tentang peraturan tata| anggota akd yang tertib dpr bersangkutan periode dpr nomor pemilihan hasil pemilu tahun tentang dpr susunan dan kedudukan periode mpr, dpr, dan dprd pimpinan dpr dipilih dari dan oleh anggota dpr pasa keputusan hai dpr nomor dpr pimpinan akd lainnya ri tentang dipilih dari dan oleh peraturan tata tertib dpr anggota akd yang bersangkutan periode dpr nomor pimpinan dpr dipilih dari hasil pemilu tahun tentang dan oleh anggota dpr (dpr susunan dan kedudukan periode mpr, dpr, dpd, dan dprd pimpinan dpr dipilih dari dan dan oleh anggota dpr dan pimpinan akd lainnya dan bil dari dan olen anggota akd yang dan| bersangkutan serta dan keputusan dpr nomor dpr ri1dpr, dpd, dan dprd urutan perolehan kursi periode terbanyak dpr pimpinan akd lainnya dipilih dari dan oleh anggota dan akd yang bersangkutan nomorimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait muhammad sarmi dan didik prihantono memberi keterangan lisan dan keterangtas nama muhammad sarmisedangkan didik prihartono adalah warga negara republik indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif pemilihan umum calon anggota dpr, dpd, dprd tahun yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan hal mana anggota dpr yang dipilih olehnya mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dpr, baik muhammad sarmi maupun didik prihartono, keduanya mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan diajukannya permohonan uji formil dan materiil dalam perkara gu, bahwaii maka kepentingan hukum pihak terkait atas nama muhammad sarmi dalam menggunakan haknya untuk dipilih sebagai maupun memilih pimpinan dpr ri, serta kepentingan hukum pihak terkait atas nama didik prihart pemilih untuk dapat mempunyai calon legislatif yang sudah dipilihnya duduk dipilih sebagai maupun memilih pimpinan dpr riberalasan menurut hukum bagi mahkamah konstitusi untuk memberikan kedudukan hukum atau legal standing kepada pihak terkait dan selanjutnya memberikan kesempatan yang sama sebagai pihak untuk menyampaikan keterangan pihak terkait dalam pemeriksaan perkara guo. sebelum memasuki keterangan pihak terkait pada bagian eksepsi dan pokok permohonan, perkenalkan pihak terkait sampaikan terlebih dahulu tentang keraguan pemohon atas materi yang diajukan dalam perkara ini. betapa tidak, disatu sisi pemohon dengan terang benderang mendalilkan bahwa pembentukan undang undang ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan sebuah undang undang berdasarkan uud namun pada bagian lain dari permohonan ini, sebagai satu kesatuan, pemohon juga menggantungkan harapan kepada mahkamah agar setidaknya menyatakan undang undang tersebut telah benar proses pembentukannya, namun dengan menafsirkan beberapa ketentuan sesuai dengan kepentingan politik pemohon. pertentangan antara tujuan uji formil yang ujungnya adalah berupa pembatalan undang undang secara keseluruhan tanpa kecuali dengan tujuan uji materiil yang hanya dikehendaki ditafsirkannya beberapa saja dari sebuah undang undang, yang kemudian diajukan bersama sama oleh pemohon dalam satu permohonan menunjukkan dalam batin pemohon bahwa sebenarnya tidak ada prosedur yang dilanggar dalam penyusunan undang undang yang diuji, hanya saja terdapat beberapa bagian yang menimbulkan kerugian politis bagi diri pemohon, khususnya pemohon tidak lebih dari itu. ii. dalam eksepsi perkenalkan pihak terkait terlebih dahulu menyampaikan eksepsi atas tidak terpenuhinya syarat formil permohonan para pemohon serta tentang tidak adanya kedudukan hukum atau legal standing para pemohon berikut ketiadtai politik dalam sebuah pemilihan umum calon anggota dpr ri dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis (vide penjelasan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, bukti pemilu yang harus dilaksanakan dengan bersendikan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dikatakan dalam uud hanya dapat tercapai bila penyelenggara pemilu mempunyai integritas tinggi serta memahami dan menghormati hak hak sipil dan politik dari warga negara (vide bukti bahwa uud mengengan merujuk pada ketentuan dan uud maka dapat dikatakan bahwa pdi perjuangan sebagai partai politik peserta pemilu dan juga pada pemilu pemilu dan pemilu memiliki peran sangat significant bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat. peran para wakil rakyat dari pdi perjuangan dpr ri sangat penting dan dicatat prestasinya oleh publik dengan keberhasilan penyelesaian persoalan persoalan yang diadukan oleh rakyat serta aktif mengawasi jalannya roda pemerintahan. dan pemilu legislatif tahun meraih suara suara sah atau kursi dpr ri. bahwa uud mengatakan,membaca ketentuan uud maka didapat pemahaman bahwa rancangan undang undang yang dibahas oleh dpr dan presiden adalah ruu yang berasal dari naskah akademik baik datang dari dpr maupun dari pemerintah. bila naskah akademik ruu dari dpr, maka presiden dapat mengajukan usulan terkait materi ruu tersebut, sehingga segenap perubahan materi ruu dimaksud akan diketahui baik oleh dpr maupun pemerintah. terkait dengan ruu md3rugian konstitusional yang diderita para pemohon, sebagaimana uraian berikut permohonan premature alasan eksepsi tentang permohonan premature didasarkan pada argumentasi berikut: bahwa saat ketika undang undang belum resmi atau sempurna sebagai undang undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika undang undang itu sudah resmi menjadi undang undang adalah dua keadaan yang berbeda. jika rancangan undang undang sudah sah sebagai undang undang maka pengujian atasnya dapat disebut sebagai judicial review. namun, jika statusnya masih sebagai rancangan undang undang dan belum diundangkan secara resmi sebagai undang undang, maka pengujian atasnya tidak dapat disebut sebagai judicial review, melainkan judicial preview. bahwa faktanyru diundangkan jakarta oleh presiden pada lembaran negara tahun nomor pada tanggal agustus sedangkan permohonan guo, untuk pertama kalinya didaftarkan pada kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal juli (vide bukti pt saat mana objek permohonan yang diuji belum mempunyai kekuatan berlaku dan belum juga mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. dengan demikian, permohonan ago belum memenuhi syarat formil sebagai permohonan judicial review, sehingga beralasan hukum bagi pihak terkait untuk menyampaikan eksepsi bahwa permohonan para pemohon premature, sehingga tidak dapat diterima. bahwa selain itu, sehubungan dengan tenggang waktu pengajuan uji formil, pemohon telah keliru dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya objek permohonan sebagaimana pada putusan mahkamah nomor puu vii tertanggal desember yang secara tegas menyatakan bahwa tenggat waktu pengujian formildalah (empat puluh lima) hari setelah undang undang dimuat dalam lembaran negara,: bahwa pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal juli adalah sebagai tanggal pengesahan nomor tahun faktanya undang undang tersebut dimaksud disahkan pada tanggal agustus sebagaimana tertulisdengan demikian, maka eksepsi pihak terkait tentang permohonan guo premature karena diajukan sebelum disahkan menjadi undang undang beralasan menurut hukum, dan berkenan kiranya bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), para pemohon tidak mempunyai legal standing dan tidak mempunyai kerugian konstitusional pihak terkait mengajukan eksepsi bahwa pdi perjuangan selaku pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, selain itu juga, bahwa baik pemohon maupun pemohon ii, ill, dan kesemuanya tidak menderita kerugian konstitusional atas diberlakukannya undang undang yang diuji, dengan argumentasi sebagai berikut: bahwa partai pdi perjuangan selaku pemohon adalah partai politik yang mempunyai kursi dan telah terwakili dalam fraksi dpr dan bahkan, saudara cahya kumolo sekretaris jenderal pdi perjuangan, adalah anggota dpr aktif yang ikut serta membidani kelahiran undang undang yang menjadi objek permohonan. suka atau tidak suka,tidak disetujui oleh pemohon tidak lantas mengakibatkan batalnya sebuah produk legislatif. adalah tidak fair jika pemohon yang jelas jelas turut serta menyusun dan membahas md3 kemudian dibelakang hari setelah undang undang tersebut berlaku sebagai hukum positif meminta pembatalan melalui mahkamah konstitusi atas produk hukum yang sendiri ikut membuatnya, sedangkan dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif, anggota dpr mempunyai hak konstitusional berdasarkan uud untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas, termasuk pula hak konstitusional untuk melaksanakan fungsinya, baik legislasi, anggaran, dan pengawasan, tercantum dalam uud tidak hanya itu saja, lembaga dpr bahkan mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, termasuk pula hak untuk mengajukan usul rancangan. undang undang, yang tepat untuk ditempuh oleh pemohon. bahwa sejalan dengan itu, berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik dalam permohonan pengujian undang undang, telah menjadi perhatian serius mahkamah konstitusi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam.memang setelah putusan mahkamah guo, kejadian pengujian undang undang oleh partai politik kembali terulang pada tahun namun dengan duduk persoalan yang berbeda, yakni bukan soal konstitusionalitas undang undang, namun sebatas memohon tafsir soal perolehan kursi, yang kemudian oleh mahkamah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viidengan mencermati permohonan para pemohon dalam perkara guo, teramat terang dan jelas, bahwa pemohon partai pdi perjuangan beserta pemohon ii, ii, dan mempermasalahkan konstitusionalitas ketentuan dan md3 yang dianggapn undang undang dasar sehingga berdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi atas, terhadap partai politik yang sudah ambil bagian, cast partai pdi perjuangan,, dinyatakanyampaikan eksepsi bahwa pemohon yakni ketua umum dpp pdi perjuangan dan sekretaris jenderal dpp pdi perjuangan yang justru berstatus sebagai anggota dpryang tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara guo, bahwa, selain daripada ituengan berlakunya yang dimohonkan uji materiil tidaklah menghapus dantai manapun yang duduk sebagai anggotataimaka sangat beralasan hukum bagi pihak terkait untuk memohon kepada mahkamah konstitusi menyatakan permohonan premature dan atau para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum serta tidak pula mengalami kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud dalam perkara guo tidak kalah menariknya untuk dicermati dalil pemohon pada bagian alasan materiil pada halaman permohonan, khususnya pada paragraf terakhir yang menyatakan," dalam nomor12 telah menunjukkan bahwa uji materi tersebut tidak sesuai bertentangan dengan nomor berkaitan dengan asas pembentukan peraturan per undang undangan, sehingga dalam hal pengujian nomor terhadap nomor bukanlah merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan menghadiripihak terkait sependapat dengan hal hal yang dpr dan pemerintah sampaikan keterangannya didalam persidangan iniri fraksi dari partai pemohon dpr dan pemohon sebelum pengambilan keputusan oleh dpr riterbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan , bahwa mengenai penafsiran frasa diatur dengan undang undang dimaknai masing masing mpr, dpr, . praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa sejak dpr hasil pemilu sampai dengan hasil pemilu tahun pengaturan tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd dan dprd selalu dimuat dalam satu kesatuan undang undang, sebagaimana fakta hukum berikut: periode dpr hasil pemilu menggunakan nomor16 tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd periode dpr hasil pemilu dan menggunakan nomor5 tahun tentang perubahan nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd, periode dpr hasil pemilu dan menggunakan nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun periode dpr hasil pemilu menggunakaneriode dpr hasil pemilu menggunakan nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd periode dpr hasil pemilu menggunakan nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd periode dpr hasil pemilu menggunakan nomor. tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dpriode dpr hasil pemilu menggunakan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd bahwa mengenai dalil permohonan halaman yang menyatakan,, dan pemilu legislatif tahun meraih suara suara sah atau kursi dpr ri , pihak terkait tidak hendak membantah fakta sejarah tersebut. namun, yang menarik untuk dicermati adalah, ketika pemilu legislatif meskipun pdi perjuangan dinobatkan sebagai partai pemenang pemilu, namun sejarah pun mencatat bahwa kemenangan pdi perjuangan tahun yang jauh lebih besar dari tahun dengan jumlah kursi yang juga jauh lebih banyak dari kursi hasil pemilu pun ternyata posisi ketua dpr terpilih periode tidak otomatis dipegang oleh pdi perjuangan, tetapi dari hasil pemilihan dari dan oleh anggota dpr, terpilihnya sdr ir. akbar tanjung anggota dpr dari partai golkar, oleh karena tata cara pemilihannya menggunakan nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd juncto dan keputusan dpr nomor dpr ri tentang peraturan tata tertib dpr ri, yang pada pokoknya mengatur, bahwa pimpinan dpr dipilih dari dan oleh anggota dpr, dan. keterangan dan tanggapan pihak terkait terhadap alasan formil pemohon bahwa alasan alasan formil permohonan pemohon pada pokoknya menyatakan pembentuk, nomor tahun tidak ada dalam naskah akademik, tidak ada dalam keterangan pemerintah terkait ruu md3 nomor tahun dan perubahan rumusan dan nomor17 tahun dan nomor tahun sebagaimana dalam kronologi proses pembentukan tidak berdasarkan prosedur yang diatur dalam undang undangan yakni nomor tahun dan peraturan tata tertib dpr, bahwa menurut prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., pengujian formil itu dapat mencakup: (a), (b) pengujian atas bentuk, format, struktur undang undang, (c)prof. dr. jimmy asshiddiggie, s.h, hukum acara pengujian undang undang cetakan ketiga, jakarta, congress, hal bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu viiisalah rapat pembahasan ruu md3 mencatat presiden tidak pernah memasukan usulan revisi materi serta dpr pun tidak memasukan usulan revisi materi ruu md3 guo. adanya susunan materi masuk rangkaian akhir kerja pansus md3, yang tidak pernah diketahui keberadaannya sebelumnya, sehingga susunan materi tersebut secara teknik pembuatan per undang undangan adalah suatu proses yang tidak benar dan tidak transparan yang menjadi seharusnya spirit dalam pembuat.' dapat ditemukan pada ketentuan dan uud uud mengatakan: segala warga negara bersamaansemangat uud dan pandangan dicek tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mencabutnya hak pemenang pemilu legislatif untuk secara otomatis menjadi ketua dpr sebagaimana diatur dalam yang dihapusdalam bagian kedua belas persidangan dan pengambilan keputusan,mulai dari sampai dengan mengatur tentang pengambilan keputusan yak,sebagaimana dalil dalil permohonannya, pemohon tidak ada sama sekalirancangan nomor tahun telah dibahas oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden dan mendapat persetujuan bersama. pengambilan keputusan oleh dpr dalam pembentukan dan pengesahan rancangan nomor tahun telah dilakukan sesuai dengan nomor tahun doleh dpr telah memenuhi ketentuan peraturan per undang undangan: sehingga secara formil nomor tahun tidak memiliki persoalan secara konstitusional. ada pun proseswajaran dalam proses pembentukan suatunomor tahun sebelum disahkan. kalaupun pendapatnya ternyata tidak terakomodir dan kalah dalam pemungutan suara, sebagai bagian dari kekuasaan legislatif ' dpr harusnya tunduk dan patuh karena harus memberikan pendidikan politik yang cerdalasan alasan formil yang diuraikan dalam permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per .bahwa mengenai dalil permohonan tentang dan tidak ada dalam naskah akademik ruu md3, hal tersebut bukanlah merupakan keharusan konstitusional dalam proses pembentukan undang undang. ketiadaan naskah akademis bukanlah merupakan cacat hukum yang mengakibatkan batalnya undang undang. polemik tentang naskah akademis bukanlah hal pertama yang dibawa meja persidangan mahkamah konstitusi, dan sebagaimana telah menjadi yurisprudensi, dalam putusan nomor puu i halaman mahkamah menyikapinya sebagai berikut: bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nomor tahun telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana dalam uud dan yurisprudensi mahkamah konstitusi, sehingga dalil dalilpengujian formil tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus ditolak. il. keterangan dan tanggapan pihak terkait terhadap alasan materiil pemohon bahwa dalam permohonan pemohon yang diuji dalam nomor tahun adalah sebagai berikut:zainal arifin mochtar, s.h., ll.m. tempat tanggal lahir ujung pandang, desember alamat perum dayu permai rw sleman, yogyakarta nama feri ansari, s.h., m.h. tempat tanggal lahir padang, oktober alamat jalan krueng nomor komplek danau teduh, padang sebagai n ini. pemohon nama indonesia corruption watch icw) alamat jalan kalibata timur iv d nomor jakarta selatan sebagai n2220000 l. pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada abdul kadir w., s.h., agung wijaya, s.h., alvin kurnia palma, s.h., andi muttagien, s.h., donald fariz, s.h., emerson yutbo, s.h., febri diasah, s.h., amami, s.h., iki dulang, s.h., m.h., musikal, s.h., ridwan bakar, s.h., wahyu bagian, s.h., dan wahyudi djafar, s.h. para advokat yang tergabung dalam tim advokasi untuk pemerintahan daerah yang bersih: membaca dan mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat: memeriksa bukti bukti tertulis para pemohon, duduk perkarajuli serta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah melalui emailbahwa kondisi tersebut atas menurut para pemohon bukanlah kehendak pembentuk undang undang ketika merumuskan dan undang undang pemda, terlebih korupsi adalah tindak pidana yang paling banyak menjerat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. hingga kini sudah ratusan kepala daerah wakil kepala daerah yang jadi tersangka tindak pidana korupsi. bahwa menurut para pemohon pula, kondisi sebagaimana digambarkan atas juga bukan kehendak para pembentuk undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi, terlebih tindak pidana korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dalam undang undang tersebut, bahwa dalam merumuskan sanksi pidana dalam suatu rumusan delik (straftoemating) terdapat ada (tiga) model. pertama, definite sentence, yaitu pembentuk undang undang mencantumkan ancaman pidana secara pasti tanpa ada rentang waktu. sebagai contoh: barang siapa. diancam dengan pidana penjara (dua puluh) tahun. . kedua, indefinite sentence, yakni pembentuk undang undang hanya mencantumkan ancaman minimum khusus atau maksimum khusus. sebagai contoh: barang siapa. diancam dengan pidana penjara maksimum tahun. . ketiga, indeterminate sentence, yaitu pembentuk undang undang mencantumkan pidana minimum sekaligus pidana maksimum dalam satu yang boleh dijatuhkan hakim. sebagai misal: barang siapa. diancam dengan pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama tahun. . bahwa frase yang terdapat dalam undang undang pemda yang berbunyi, .diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun atau lebih harus diartikan bahwa yang dapat dikenakan tersebut adalah orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih. artinya, harus melihat batas maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan lebih dari atau sama dengan (lima) tahun. seseorang tidak dapat dikenakan dan undang undang pemda jika pidananya berbunyi, barang siapa. diancam dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun atau barang siapa. diancam dengan pidana paling singkat (satu) tahun dan paling lama (empat) tahun. . bahwa oleh karena itu mahkamah perlu memberikan pemaknaan yang betul dan tunggal terhadap ketentuan dan undang undang pemda yang dimohonkan para pemohon, pemaknaan mana harus sejalan dengan semangat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui, antara lain, pemberantasan korupsi dan pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (good government and clean governance): bahwa pemaknaan yang benar dan konstitusional menurut pemohon adalah:. dengan demikian, bila diterapkan dalam kasus konkret terhadap terpidana korupsi agustin nazaruddin, yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya putusan mahkamah agung, maka tidak bisa tidak presiden harus pemberhentiannya (secara tetap) sebagai gubernur bengkulu: bila terdapat pemaknaan lain terhadap dan undang undang pemda tersebut, terlebih bila pemaknaan tersebut menyebutkan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yangtidak bisa diberhentikan secara tetap, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penerapan tersebut. bahwa kondisi sebagaimana digambarkan atas, menurut para pemohon, akan memunculkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengupaya pemberantasan korupsi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good government and clean governance), bahwa berdasarkan uraian uraian atas para pemohon memohon agar mahkamah mengabulkan permohonan ini. petit berdasarkan hal hal tersebut atas, kami memohon kepada majelis hakim konstitusi untuk memutussudah berkekuatan hukum tetap. apabilainal arifin mochtar dan feri ansari: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) zainal arifin mochtar dan feri ansari, bukti fotokopi gugatan sengketa tata usaha negara agustin najamudin, s.t. kepada presiden republik indonesia,pokok permohonengan berlakunya guo, antara lain: bahwa menurut pemohon telah muncul pemaknaan lain terhadap ketentuan dan undang undang nomor tahun yaitu pada frasa ".diancam dengan hukuman paling singkat (lima)', pemaknaan tersebut adalah bahwa hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diancam dengan pidana paling singkat tahun saja yang dapat diberhentikan. sedangkan apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diancam dengan hukuman paling singkat selain (lima) tahun maka lebih dan (lima) tahun. (sebagaimana terjadi pada perkara agustin nadjamuddin selaku gubernur bengkulu yang telah divonis karena melakukan tindak pidana korupsi), bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara dan undang undang nomor tahun dengan ketentuan s.d undang undang nomor tahun karena dengan adanya dan undang undang nomor tahun maka tidak ada kepala daerah yang dapat diberhentikan karena tidak ada satupun ketentuan dalam s.d undang undang nomor tahun yang menyatakan "paling singkat (lima) tahun: pemohon mengajukan permohonan agar mahkamah konstitusi memberikan penafsiran dan pemaknaan terhadap ketentuan dan undang undang nomor tahun ii. tentangnomor puu lii dan nomor puu v iii. tentang materi pengujian undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah terhadap ketentuan d. pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: bahwa terhadap frasa dalam guo yang menyatakan ".paling singkat (lima) tahun." tentunya harus dimaknai secara tepat sesuai dengan maksud pembentuknya, sehingga tidak memunculkan persepsi yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kriteria hukuman bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diberhentikan dari jabatannya baik sementara maupun tetap karena mendapat ancaman atau telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa dalam praktek pemerintahan sejak diberlakukannya undang undang nomor tahun pada tanggal oktober pemerintah sebagai pemrakarsa pembentukan undang undang nomor tahun memberikan makna terhadap ketentuan guosudundang undang guoundang undang guo, oleh karena itu menurut pemerintah, bahwa dalam memaknai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. tidak hanya berhenti dalam undang undang saja, tetapi juga dalam peraturan pelaksanaannya, yaitukonteks ini pemerintah mengajak kepada semua pihak bahwa kita harus memahami praktek penerapan peraturan perundang undangan dengan menetapkan norma berantai (glee normstelling)dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.diaturtindak pidana korupsi, terorisme,,melalui usulan menteri dalam negeri. kewenangan yang dimiliki presiden dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada kewenangan terikat (gehouden beschikking), yaitu kewenangan yang mengakibatkan badan atau pejabat tun tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya indroharto, sh, dalam bukunya peradilan tata usaha negara buku hal. iv.ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak bertentangan dengan uud dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat: menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah,pemda yapemdmda dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon merasa dirugikan dengan tidak adanya kesatuan tafsir dan pemda, dengan demikian upaya par. (vide angka permohonan guo). bahwa menurut para pemohon, sekarang telah berkembang pemaknaan terhadap dan pemda yang akan sangat merugikan para pemohon. makna yang berup. (vide angka permohonan guo). bahwa kondisi berkembangnya pemaknaan sebagaimana diuraikan diatas, menurut para pemohon akan memunculkan ketidakpastian hukumhukum yang asli serta perlakuan yang sama dimemberantas korupsi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (vide angka permohonan guo). keterangan dpr kedudukan hukum legal standing) nomor tahun tentang mahkamah konstitusidan undang undang pemda terhadap uudutusan mahkamah nomor puu iii dan putusan putusan mahkamah yang hadirmdaidalamnya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetdan pemberhentian tetapundang undanghal tersebut telah sejalan dengan keinginan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo yaitu berupaya dalam memberantas korupsi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam dan undang undang pemda. bahwa terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan perkembangannya upaya pemaknaan terhadap frase yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun atau lebih telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat para pemohon dalam berupaya berpartisipasi aktif untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dpr berpandangan hal tersebut adalah merupakan asumsi dan kekhawatiran dari para pemohon terhadap pelaksanaan norma ketentuan pemda dan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menilainya. bahwa menurut pandangan dpr frase yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun atau lebih dalam pemda memiliki makna yang sama dengan dengan frasepemda. bahwa ketentuan dan pemda sama sekali tidak menghalang halangi atau menghambat para pemohon melakukan kegiatannya untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. hal tersebut terbukti bahwa sampai saat ini para pemohon dapat dengan leluasa tanpa halangan atau hambatan melaksanakan kegiatannya termasuk dalamnya melakukan upaya uji materiil undang undang mahkamah konstitusi. berdasarkan uraian uraian tersebut diatas dpr berpandangan, tidak ada kerugian konstitusional sedikitpun yang dialami oleh para pemohon dengan berlakunya dan pemda. bahwa selain untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan atau wakil kepada daerah berdasarkan dan pemda juga merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajan hukum. hal tersebut sesuai dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iii halaman dan yang menyatakanberdasarkan uraian diatas dpr berpandangan ketentuan dan pemdapemda tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan dpada tanggal juli dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah melalui email pada tanggal agustus akan tetapi perbaikan permohonan bertanggal agustus tersebut telah melewati tenggat penyampaian perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan, yaitu hari sejak sidang pertama yang telah diselenggarakan pada tanggal agustus sehingga hanya permohonan bertanggal juli yang akan dipertimbangkan mahkamah selanjutnya,7pemohon adalah perorangan warga negara indonesia pembayar pajak (tax player) dan concern dengan advokasi pemberantasan korupsi indonesia: pemohon merasa dirugikan dengan tidak adanya kesatuan tafsir dan menjadi terhambat, pemohon adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang dibentuk khusus untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi: bahwa menurut pemohon ii, dan, serta pembangunan daerahkepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam uud dengan demikian, prima face, dan yangbahwa pemohon: feri ansari, s.h., m.h.belum berkekuatan hukum tetap, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,bahwa dalam praktik pemerintahan sejak diberlakukannya pada tanggal oktober pemerintah sebagai pemrakarsa pembentukan memberikan makna terhadap ketentuantel: i3 sebagaimana diatur dalam dan, frasa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun atau lebih dalam memiliki makna yang sama dengan dengan frasabukti bukti surat tertulis para pemohon, danara pemohon mendalilkan, ada pemaknaan yang tidak pasti pada frasa paling singkat (lima) tahun atau lebih dalam menurut para pemohon, muncul tafsiran bahwa frasa paling singkat (lima) tahun atau lebih hanyalah untuk,sebagaimana dibuktikan para pemohon dalam bukti berupa gugatan pengadilan tata usaha negara agustin nazaruddin kepada presiden republik indonesia (vide bukti padahal, menurut para pemohon,putusan untuk yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap) dan diberhentikan secara permanen (bila putusan untuk yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap): i3. menimbang bahwa menurut keterangan pemerintah dan dpr, frasa paling singkat (lima) tahun yang terdapat dalam tersebut, memiliki makna yang sama dengan frasa yang diancam (lima) tahun atau lebih . pada praktiknya, pemaknaan demikidan ataumenurut dpr, dalil para pemohon guo, merupakan asumsi dan kekhawatiran dari para pemohon terhadap pelaksanaan norma ketentuan dan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. menurut mahkamah, munculnya tafsiran yang berbeda dari maksud pembentuk undang undang tersebut memang dimungkinkan terjadi mengingat siapa pun akan mencoba menafsirkan norma peraturan perundang undangan sesuai dengan pemahaman masing masing. oleh karena itu, sepanjang penafsiran norma guo tidak menyimpang dari pemaknaan resmi pembentuk undang undang (tafsir otentik) dan rasional, maka norma demikian tidaklah dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan oleh uud sebagaimana didalilkan oleh para pemohon: i3.ttd. arief hid panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyono dosen ilmu hukum, pemohon juga melakukan advokasi pemberantasan korupsi, menulis opini media massa,(bukti p3). bahwa berdasarkan uraian atas, secara jelas terlihat bahwa pemohon concern dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, khususnya hal hal yang terkait dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi. pemohon merasa dirugikan dengan tidak adanya kesatuan tafsir dan undang undang pemda,bukti p4).dan undang undang pemda terkait pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang menjadi terpidana korupsi. bahwa pemohon merupakan badan hukum indonesia berbentuk perkumpulan, yang bernama indonesia corruption watch icw). sesuai dengan anggaran dasar nya. sementara: bahwa dengankasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah dan atau kepala daerah seluruh indonesia. pemohon menilai dan undang undang pemda serta pembangunan daerahpemda dan hubungan hukum (causal terbang) terhadap penerapan dan undang undang pemda dikaitkan dengan uud pokok perkara bahwa pada tanggal oktober telah disahkan dandahwa sejak undang undang pemda disahkan dan diundangkan pada tanggal oktober para pemohon memaknai tersebut sebagai berikut: bahwa (tetap), bahwa menurut para pemohonbelum berkekuatan hukum tetap) dan diberhentikan secara permanen (bila sudah berkekuatan hukum tetap), bahwa makna undang undang pemda sebagaimana diyakini para pemohon tersebut sejalan dengan berbagai ketentuan dalam undang undang lainnya yang mengatur tentang hal yang serupa, yaitu: undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprdtentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden:bahwa ketentuan beberapa undang undang yang disebutkan atas mengatur hal yang sama, yaitu bahwa jabatan publik yang dipilih, mulai dari presiden dan anggota dpr hingga bupati walikota dan anggota dprd kabupaten kota tidak dapat dijabat oleh mereka yang telah dinyatakan bersalahhukuman penjara (ima) tahun atau lebih. bila perbuatan tersebut dilakukan dalam masa jabatan, pejabat publik yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, bahwa makna yang diyakini para pemohon selama ini baik sebagai perorangan warga negara yang concern dengan pemberantasan korupsi maupun badan hukum yang berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi mulai terganggu dengan munculnya pemaknaan lain, yang bila terus berkembang akan sangat merugikan para pemohon. makna yang berupaypemaknaan tersebut misalnya diajukan oleh agustin nazaruddin, gubenur bengkulu yang telah divonis bersalah oleh mahkamah agung karena melakukan tindak pidana korupsi. dalam paragraf gugatan agustin kepada presiden terdapat kata kata sebagai berikut (bukti p5): bahwa, apabila tergugat memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai gubernur provinsi bengkulu dengan menggunakan ketentuan dan undang undang tahun tentang pemerintahan daerah, yaitu penggugat didakwa pengadilan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun, dan atas dasar itu maka penggugat diberhentikan, tindakan tergugat juga nyata nyata bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena dakwaan yang terbukti yang ditujukan kepada penggugat, yakni melanggar undang undang tahun tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang tahun ke kuhp, ancaman hukumannya serendah rendahnya (empat) tahun dan setinggi tingginya (dua) puluh tahun. sementara ancaman seumur hidup sebagai alternatif hukuman sebagaimana diatur dalam undang undang tersebut tidak dapat dijadikan ukuran, karena tidak ada ukuran minimal dan maksimal yang dapat dijadikan patokan dalam hukuman penjara seumur hidup. bahwa bila alur berpikir terpidana kasus korupsi agustin nazaruddin tersebut dipakai, tidak akan ada kepala daerah yang dapat diberhentikan sekalipun yang bersangkutan sudah divonisancaman hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak ada yang menyebutkan paling singkat (lima) tahun , seperti misalnya beberapa bawah ini yang terdapat.bahwa menilik yang tercantum dalam undang undang nomor tahun atas dan mengaitkannya dengan pemaknaan yang dibuat terpidana kasus korupsi agustin nazaruddin terhadap dan undang undang pemda, maka tidak satu pun kepala daerah yang dapat diberhentikan bilatidak satu pun atas yang memberikan ancaman paling singkat (lima) tahun . bahwa kondisi yang sama juga berlaku terhadap dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp). tidak ada satu pun dalam kuhp yang mencantumkan ancaman pidana paling singkat. dengan menggunakan pemaknaan terpidana korupsi agustin nazaruddin, seorang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang divonis karena melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam kuhp, misalnya, tidak dapat diberhentikan dengan dalil bahwa rumusan kuhp tidak menyebut ancaman pidana penjara paling singkat (lima) tahunendang srikandi handayani, s.h., hum pekerjaan kurator alamat jalan balai rakyat nomor klender, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama sugeng purwanto, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan cihampelas belakang nomor bandung nama sutrisno, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan sandratex nomor rw ciputat timur, tangerang selatan selanjutnya disebut sebagai pemohon il: pemohon dan pemohon untuk selanjutnya: membaca kesimpulan para pemohon,selasa sebagai berikut:berdasarkan'"': bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut uukpelanggaran hak konstitusional yang bertentangan dengan dalam uud tersebut lebih lanjut dapat diurai: berdasarkan ketentuan tersebut maka semestinya setiap warga negara diberikan hak dan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan serta mengusahakan penghidupan yang layak bagi kehidupannya. bahkan dalam hal warga negaranya tidak dapat mengusahakan pekerjaannya sendiri dan atau warga negara dalam kondisi yang tidak layak secara ekonomi maka semestinya negara mengusahakan dan atau menyediakan pekerjaan yang layak bagi warganya. bahwa para pemohon selaku warga negara semestinya diberikan pula jaminan untuk mendapatkan melaksanakan pekerjaannya selaku kurator serta mendapatkan imbalan jasa kurator sebagaimana mestinya, namun dengan adanya ketentuan dalam penjelasan undang undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran khususnya perihal penjelasan mengenai kata "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" telah mengakibatkan multi tafsir yang berujung pada penetapan majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat yang menyatakan bahwa pemohon selaku kurator tidak diberikan imbalan jasa kurator. bahwa tidak diberikannya imbalan jasa kurator yang menjadi hak dari pemohon yang telah melakukan pekerjaan tersebut merupakan akibat dari adanya pengaturan dan atau penjelasan dari khususnya penjelasan mengenai kata dan atau kalimat independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan tersebut" yang dapat ditafsirkan secara luas dan bias, oleh karenanya penjelasan sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan independen darisa secara langsung dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena setiap orang dapat menafsirkan kata dimaksud sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. bahwa akibat lanjutan dari ketidakpastian hukum tersebut adalah setiap orang dapat tidak diperlakukan sama hadapan hukum sehingga hal yang demikian secara nyata bertentangan dengan ketentuan, dan aspek kehidupan lainnya"as secara langsung dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian hukum pada akhirnya menimbulkan diskriminasi, dalam perkara yang berbeda dengan kurator yang berbeda dapat diperlakukan berbeda dengan penafsiran kata "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" dimaksud, bahwa sifat peraturan yang diskriminatif demikian secara nyata bertentangan dengan ketentuan uud bahwa mengingat ketentuanertentangan dengan hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dan pada uud oleh karenanya haruslah dibatalkan. bahwa menurut para pemohon untuk menghindari multitafsir maka semestinya kata "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" diberikan penjelasan secara lebih jelas dengan pembatasan yang jelas mengenai larangan hubungan antara kurator dengan debitur atau kreditor dalam perkara kepailitan. bahwa penjelasan dimaksud semestinya pula harus secara tegas mengatur mengenai keharusan terlebih dahulu mengenai membuktikan ketergantungan keberlangsungan kurator dan kepentingan ekonomis yang sama antara kurator dengan debitur atau kreditor, serta apakah batasan bahwa larangan dimaksud berlaku untuk debitur atau kreditor langsung (prinsipal), iv. petit berdasarkan hal hal dan alasan alasan yang telah dikemukakonstitusi berkenan mengadilibunyi penjelasan sebagai berikut: "anggota ikatan kurator dan pengurus indonesia atas nama endang srikandi handayani, s.h. nomor menkes. ahu. ah. bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama endang srikandi, s.h,. m.h: bukti fotokopi surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor ahu.ah. bukti fotokopi kartu tanda pengenal advokat ktp) nomor atas nama sugeng purwanto, s.h: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama sugeng purwanto, s.h: bukti fotokopi kartu tanda pengenal advokat ktp) nomor adv kai atas nama sutrisno, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama sutrisnonomor pailit pn. niaga. jkt. pst tertanggal april tentang putusan pailit pt. crownfund garment factory (dalam pailit): bukti fotokopi penetapan hakim pegawai nomor pailit' pn. niaga. jkt. pst tertanggal april bukti fotokopi putusan nomor pailit pn. niaga. jkt. pst tertanggal mei tentang putusan pengganti kurator pt. crownfund garment factory (dalam pailit), bukti fotokopi penetapan hakim pengawas nomor pailit' pn. niaga. jkt. pst tertanggal juni tentang penetapan biaya kepailitan: bukti fotokopi penetapan dari majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat tertanggal november perihal penolakan atas fee imbalan jasa kurator, bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor .ht. tahun tentang pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus, bukti fotokopi surat kuasa dari pt. century kemas pratamabukti fotokopi surat kuasa pt. harindotama mandiriokok permohonan para pemohon bahwa menurut para pemohonu: bahwa menurut para pemohon, ketentuan guo secara nyata telah menimbulkan muttitafsir, dan dalam praktik kenyataannya telah, bahwa menurut para pemohon,, karena itu menurut para pemohon, ketentuan guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya dapat menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga menurut para pemohon terhadap ketentuan guo seharusnya diberikan penjelasan secara lebih rinci dengan pembatasan yang jelas mengenai larangan hubungan antara kurator dengan debitur atau kreditur dalam perkara kepailitan, karena itu menurut parayang berkedudukan sebagai kurator atau profesi lainnya, saat ini tidak dalam posisi terganggu, berkurang atau setidak tidaknya terhalang halangi untuk melaksanakan aktifitas sebagai kurator atau profesi lainnya, guna melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberian harta pailit, yang tentunya memerlukan tenaga, pikiran dan waktu yang tidak sedikit, karena pada umumnya harta debitur pailit tersebar diberbagai tempat baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga memerlukan keseriusan dan kecermatan yang maksimal, apalagi profesi kurator dalam melaksanakan tugas tugasnya adalah bersifat saling percaya (trust), yang jika salah satu pihak baik debitur, kreditor maupun pihak lain sudah tidak memberikan kepercayaan terhadap kurator tersebut, maka penggantian oleh salah satu pihak bukan berarti dianggap merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. sehingga menurut pemerintah, adanya frasa "tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur", justru bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada semua pihak (debitur, kreditor dan pihak lainnya), agar proses pengurusan pemberian harta pailit berjalan dengan cepat, tepat, akurat dan fairness, sehingga tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. berdasarkan uraian tersebut dietentuan yang dimohonkan untuk diuji, karena ituu. bahwa lebih lanjutmengatur lebih lanjut menjadi pengujian secara formil dan materiil sebagai berikut: pmk menyatakan, permohonan pengujian meliputi pengujian formil dan atau pengujian materiil", pmk menyataobjek permohonan uji materi yang diajukan oleh para pemohon ini adalah undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sepanjang sepanjang frasa yang berbunyi: kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada harus independent:ketentuan dimemperhatikan penjelasan di.selain hal hal tersebut ditelah menimbulkan kerugian ekonomi dan menimbulkan muititafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan pada gilirannya berakibat pada perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap para pemohon, karena menurut pemerintah bahwa penggantian para pemohon (khususnya pemohon selaku kurator) bukan diakibatkan adanya penafsiran yang keliru (multitafsir) yang dilakukan oleh pengadilan niaga melainkan adanya permohonan dari salah satu pihak (dalam hal ini debitur dalam perkara nomor pailit' pn.jkt.pst) untuk mengganti pemohon selaku kurator karena alasan alasan tertentu, dan hal demikian dimungkinkanbahwa pengadilan niaga dalam penggantian kurator guna melakukan pengurusan pemberian harta pailit bersifat pasiflmenunggu dan tidak proaktif yaitu hanya mengabulkan atas permohonan penggantian kurator yang diajukan oleh kreditor, debitur maupun pihak lain (pihak lain yaitu sebagaimana ditentukan dalam dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang), sehingga alasan penggantian yang diajukan oleh para pihak semata mata tidak digantungkan terhadap ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, bukankah kepercayaan (trust) terhadap pekerjaan kurator untuk melakukan pengurusan pemberian harta pailit menjadi pijakan dan kunci utama para pihak, hal demikian dapat pemerintah dianalogikan dengan pencabutan surat kuasa khusus yang dilakukan pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang dapat dilakukan sewaktu waktu jika trust sudah tidak lagi menjadi pegangan. bahwa kalaupun benar permohonan penggantian kurator (dalam hal ini pemohon yang diajukan oleh debitur dalam perkara nomor pailit' jkt.pst kepada pengadilan niaga digantungkan didasarkan atas ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut diatas, menurut pemerintah bukan berarti debitur telah menafsirkan ketentuan guo secara keliru (muititafsir) apalagi hal demikian bukan menjadi ranah (domain) debitur untuk menafsirkannya, dan menurut keyakinan pemerintah pengusulan penggantian kurator tersebut didasari adanya banyak faktor dan antara lain adanya saling percaya yang berkurang dan dikhawatirkan dapat merugikan debitur untuk memperoleh dan terlindungi hak haknya:namunek pengurusan pemberian harta pailit. kemudian menurut pemerintah, secara keseluruh, telah memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap para pemohon, karena pada kenyataanya ketentuan guoenjelasan atas, pemerintah berpendapatpemerintahkarena itu menurut pemerintah, ketentuan guo sama sekali tidak mengganggu atau menghalang halangi para pemohon atas pekerjaan yang layak,nynjelasan nomor tahunenjelasannya berbunyiyaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon beranggapan penjelasan guo. (vide permohonan guo halaman bahwa, menurut para pemohons(vide permohonan guo halaman bahwa, menurut pemohon atas kejadian tersebut secara materirp. (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah). (vide permohonan guo halaman bahwa, menurut para pemohon pengaturan dan penjelasan mengenai kata independen dan benturan kepentingan. (vide permohonan guo halaman para pemohon beranggapan ketentuan dan penjelasundang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (untuk selanjutnya disingkat kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang).undang undang nomorbahwa oleh karenanya berdasarkan landasan hukum juncto uud juncto uuk juncto pmk atas maka mahkamah konstitusi dalam hal berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materi yang diajukan oleh oleh para pemohon dimaksud. ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa berdasarkan ketentuan huruf juncto yurisprudensi mahkamah konstitusi nomor puu!i11 menyatakan bahwail atau setidak tidaknya bersifat potensial menimbulkan kerugian bagi pemohon",bahwa hak konstitusional para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang bekerja sebagai kurator dan pengurus maupun sebagai advokat merupakan hak asasi sebagaimana tercantum dalam uud yakni,, pengaturan sebagaimana ditentukan dalam, dan untuk mewujudkanbahwa, terhadap dalil dalil yang ditemukanerjadi baik secara faktual maupun potensial, dpr berpendapatik pengurusan pemberian harta pailit. menurut dpr secara keseluruhan ketentuanberdasarkan pada uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa dalil para pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diskriminatif sehingga dianggapnya bertentangan dengan uud tahun adalah tidak tepat.dprlebih lanjut dpr juga tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa telah memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena pada kenyataannya ketentuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangada pandangan tersebut, maka ketentuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sama sekali tidak mengganggu atau menghalang halangi para pemohon atas pekerjaan yang layak, dan ketentuan guo tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku tanpa harus dilakukan perubahan frasa baru atau penafsiran baru terhadap dan penjelasan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. berdasarkan pada dalil dalil yang telah kami kemukakan, dpr berpendapat bahwa ketentuud1945: menyatakan undang undang nomor tahun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikatbahwa para pemohon dengan ini tetap berpegang teguh pada dalil dalil yang telah disampaikan dalam permohonan uji materi tertanggal desember berikut perbaikannya tertanggal desember yang telah pula didukung dengan bukti bukti yang telah diajukan persidangan dengan kode bukti sampai dengan bahwa para pemohon dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan dalil dalil dan atau keterangan yang diajukan oleh pihak pemerintah dalam persidangan tertanggal desember kecuali terhadap hal hal yang secara nyata akui kebenarannya oleh para pemohon: bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon persidangan bukti sampai dengan telah nyata terbuktirugian secara nyata telah dialami oleh pemohon selaku perorangan warga negara indonesia yang hak haknya dijamin dan dilindungi oleh uud danpemohon hak konstitusionalnya dirugikan, karena kalimat independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan secara nyata telah menimbulkan multi tafsir dan akibatnya dalam perkara kepailitan nomor pailit' pn. niaga. jkt.pst pemohon yang.eri antara kurator dengan salah satu kuasa kreditur pemohon pailit.. bahwa hal yang demikian secara nyata telah men hati dan rasa keadilan serta kepastian hukum dan hal yang demikian dapat juga terjadi dan akan dialami oleh kurator kurator lain, padahal hak atas imbalan jasa kurator telah ditegaskan secara jelas: bahwa pemohon selaku advokat yang menjalankan prakte, bahwa sebagai penutup perlu ditegaskan bahwa berkaitan dengan uji materi ini para pemohon setuju perlu diatur mengenai adanya independensi namun agar tidak memunculkan multi tafsir dan akibat akibatnya yang merugikan maka perlu diberikan penjelasan yang tegas dan batasan batasan yang jelas sebagaimana telah dimohonkan oleh para pemohon dalam bagian petit permohonan uji materi. berdasarkan hal hal dan alasan alasan yang telah dikemukakan atas, para pemohon dengan kerendahan hati memohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi berkenan memeriksa mengadili dan memutusbunyi penjelasan sebagai berikutyang berprofesi sebagai kurator dan terdaftar kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor menkes ahu.ah. (vide bukti bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat dandalam hal inisebagaimana dimaksud oleh angka,advokat (sebagaimana atur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat) pada kesempatan sebelumnyabahwa dalam kaitan permohonan pailit dimaksud pemohon telah mengajukan usul dan atau permohonan agar pemohon ditunjuk dan diangkat selaku kurator dalam perkara kepailitan dimaksud karena menurut pemohon ii, selanjutnya, bahwa dengan berlakunya ketentuan(vide bukti dan bukti bahwa pemohon telah mengajukan usul dan atau permohonan agar pemohon ditunjuk dan diangkat sebagai kurator dalam perkara kepailitan tersebut. selanjutnya, (vide bukti bahwa pemohon selaku kurator yang diusulkan oleh pemohon dan diangkattelah bekerja sesuai tahapan yang diatur dalam namun ternyata dalam pemberian kepailitan tersebuthukum kreditor,karena adanya hubungan suami istri antara kurator dengan salah satu kuasa kreditor pemohon pailit, bahwa menurut para pemohon, sebagai warga negara telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaituuud sehingga para pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, diperlakukan secara diskriminasi,. menimbang bahwa: bahwa jika tidak terdapat ketentuan guo, maka, i3bahwa ketentuanmpermasalahkyang memberi pengertidianggap merugikan para pemohon dan bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa pemerintah dalam keterangannya menyatakan, tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para pemohon dan justru ke. hal demikian dikuatkan oleh keterangan dpr yang menyatakan,i3 menimbang bahwa yang disahkan oleh dpr pada tanggal september dan diundangkan pada tanggal oktober merupakan undang undang yang mengatur mengenai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang,: i3. menimbang bahwa sebelum diundangkannya berlaku undang undang tentang kepailitan faillissements verordening, staatsblad juncto staatsbladberbagai perubahan tersebut oleh pembentuk undang undang presiden dan dpr) dianggap belum juga memenuhi dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga disusunlah i3. menimbang bahwa pengaturan mengenai kepailitan indonesia tidak hanya bertujuan untuk melindungi kreditor dengan memberikan jalan yang jelas untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar, tetapi juga untuk melindungi debitur dengan memberikan cara menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang, i3. menimbang bahwa kurator, berdasarkdengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab kurator sungguh besar dan menjadi penting dalam rangka menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dengan harta pailit, baik debitur, kreditor, maupun pihak lainnya yang perbuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga kemudian mengharuskan kurator untuk independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor, i3. menimbang, terhadap dalil para pemohon bahwai3. menimbang, terhadap dalil para pemohon bahwadapator maupun debitur bahkan kepada kuasa kreditor maupun debitur, sehingga bertentangan dengan uud menurut mahkamah, ketentuan guo beserta penjelasannya justruanya bagi kurator, melainkan bagi pihak pihak lain seperti debitur dan kreditor,: atau permintaan debitur pailit, maka berdasarkan permintaan debitur pailit, karena adanya hubungan suami istri kurator dan kuasa kreditor (in cast pemohon dan salah satu pemohon ii), kurator diganti. hal demikian penting dan memberi manfaat bagi para pihak agar hubungan dan keyakinan saling percaya antara para pihak dapat terjaga dengan baik: i3. menimbang bahwa keharusan kurator untuk independen dan tidak adanya benturan kepentingan juga telah tertuang dalam ketentuan kode etik profesi ikatan kurator dan pengurus indonesia kapi) yang ditetapkan pada tanggal maret yang mana pemohon merupakan salah satu anggotanya (vide bukti dalam prinsip independensi dinyatakan, dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh siapapun. prinsip yang sama berlaku terhadap ahli profesi lain yang ditunjuk anggota , sedangkan dalam prinsip mengenai benturan kepentingan diatur, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus pkpu pengurus dalam kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang) dengan debitur, kreditor, dan atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus pkpu harus dihindarkan : i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan,bersifat diskriminatif dadan demikian juga undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia: bahwa, bahwa berdasarkan ukuran diskriminasi sebagaimana diuraikan atas, maka dalil mengenai kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor sebagaimana diatur dalam dan penjelasannya bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam konstitusi yang merupakan pendirian mahkamah, i3 . menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas,rabu, tanggal delaphartono muhammad alimluthfi widodo eddyono kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditor para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, karena kalimat tersebut dengan penjelasan yang demikian"pelanggaran hak konstitusional para pemohon secara nyata telah terjadikreditur,ri antara kurator dengan salah satu kuasa kreditur pemohon pailit:: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan menyatakan bahwa:ahwa, bahwapemohon selaku advokat yang menjalankan prakti tersebut: bahwa berdasarkan hal tersebut secara nyata para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi ini karena para pemohon sebagai warga negara telah dirugikan hak konstitusionalnya yaitu dalamsebagaimana dimaksud dalam butir (sembilan) permohonan ini sehingga para pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, para pemohon diberlakukan secara diskriminasi depan hukum: ill. alasan alasan permohonan bahwa mohon hal hal yang telah dikemukakan bagian terdahulu secara mutasi mutans mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini: bahwa frasa kalimat dalam nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangbahwa lebih lanjut penjelasannya yang berbunyi,' bahwa frasa atau kalimat dalam dengan penjelasannya yang demikian dimaksud secara nyata telah menimbulkan multi tafsir khususnya dalam praktek peradilan niaga mengenai definisi independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" cenderung bias seolah olah dalam suatu perkara kepailitanakibat yang demikian secara nyata telah dialami oleh para pemohon dalam kedudukannya pemohon selaku kurator dan pemohon selaku kuasa pemohon pailit (kreditur) dalam perkara kepailitan nomor pailit' pn. niaga. jkt.pst pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, dimana dalam perkara guo pemohon atas usul dari pemohon telah ditunjuk dan diangkat oleh majelis hakim selaku kurator pt. crownfund garment factory (dalam pailit) yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberian bundel pailit pt. crownfund garment factory (dalam pailit), bahwa pemohon selaku kurator yangn selama itu pula tidak lemah terdapat teguran maupun peringatan baik dari hakim pengawas maupun majelis hakim serta pemohon selaku kurator telah menyampaikan laporan rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan, bahwa namun demikiapemohon ii:, adapun ketentuan yang dijadikan dasar penggantian dimaksud adalah frasa dalam undang undang nomor tahun: bahwa didasari alasan tersebut pula selanjutnya majelis hakim telah mengeluarkan penetapan nomor pailit'sudah tidak dimungkinkan adanya upaya hukum dalam bentuk apapun: bahwa atas kejadian tersebuthal tersebut secara nyata membuktikan bahwa pengaturan dan penjelasan mengenai kata "independen" dan "benturan kepentingan": bahwa ketentuan sepanjang frasa kurator yosekaligusmenimbulkan multi tafsir yang pada ujungnya secara nyata telah melanggar hak konstitusional para pemohon serta bertentangan dengan uud sebagai berikut:huwusa lain, sh., mh., dengan surat permohonannya bertanggal desember melalui kuasa hukumnya danu nugraha, sh., mh., wan zulkifli, sh., ahmad zein allantany, sh., si., benih, sh., marjin maharaja, sh., mh., dan today sebastian, sh., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum nugraha dan partners law office, berkantor jalan pelumas utara raya nomor pelumas, jakarta timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal novdesemberrmohonan dengan registrasimbentcabutan perkara nomor puu viii dengan surat nomor din kh i perihal permohonan pencabutan perkara pengujian undang undang dengan registrasi nomor puu viiifebruari telah menetapkan, bahwa pencabutan atauhartono, arsyad sanusijumat, tanggal sebelas bulan febrhartonohmad fadli semadi ttd. akil mochtar panitera pengganti, ttd. hani dhani |
kdrliswandi pilang alias iwan pilang, tempat tanggal lahir pariaman, juli agama islam, pekerjaan jurnalis, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan malabar nomor rw kelurahan guntur, kecamatan setia budi, jakarta selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember memberikan kuasa kepada nugraha abdulkadir, s.h., m.h: wasit suseno, s.h., m.a, lend arifin, s.h., mba, siti sahara awam, s.h, mba: dan nur hi, s.h., kn, kesemuanya advokat dan pengurus tim pembela kepentingan reformasi pers, beralamat gedung manggala swarabakti lantai ruang wing senayan, jalan gatot subroto: mendengar keterangan ahli dari pemohon: mendengar dan membaca keterangan tertulis para ahli dan saksi pemerintah, mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pemerintahapa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan banyak kalangan masyarakat, khususnya dari para insan pers terhadap pemberlakuan ruu informasi dan transaksi elektronik, akhirnya menjadi kenyataan. ruu yang semula diharapkan menjadi pelindung hak hak konstitusional dan menjadi bagian pelaksanaan dari semangattelah menjadi momok bagi kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun mengeluarkan pikiran. bukan itu saja, kurang dari (satu) tahun sejak diundangkan pada tanggal maret telah memakan korban bagi masyarakat yang hendak menyampaikan informasi melalui medium internet. undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik terbukti membawa kembali anasir anasir otoritarian yang anti demokrasi, sehingga tertentu sepertidapat menjadi senjata ampuh bagi mereka yang merasa terusik subjektivitas pribadinya. hingga petang hari alvin lie tetap tidak merespon, saya menaikkan tulisan tersebut karena ada pertimbangan: pertama, sudah dikonfirmasi ketua umum pan, dan pertimbangan kedua, kepada elemen ke jurnalisme, wartawan diperbolehkan mendengarkan hati nurani hati nurani personalnya. maka demi kepentingan publik, tulisan saya naikkan, load presstalk info. kendati situs sudah tersedia ruang dengan memberi ikon comment, sebagai sarana hak jawab, diskusi, kritik dan saran, tetapi baik pan maupun alvin lie, tidak pernah menggunakannya. tulisan tersebut juga beredar dari berbagai milis. milis forum pembaca kompas ini adalah milis mana alvin lie mendapatkan forward dari anggota, bernama ventura elisawati. setelah membaca naskah itu, alvin lie, dua hari kemudian kepada media mengatakan akan melaporkan saya polisi. detik.com pada juli saya membaca bahwa mengaku tidak mengenal saya. satu jam sebelum melapor polisi, saya ingatkan alvin lie bahwa yang bersangkutan pernah saya telepon untuk berkenan menjadi sumber saya untuk acara prestasi atv, mana saya menjadi anchor nya, untuk topik plan muria, tampil bersama menteri riset dan teknologi, kepala bppt. ingat sehingga menurunkan tensi suara. namun ketika saya ingatkan untuk menggunakan hak jawab, dimana diatur sesuai dengan pers, dan langsung dijawab oleh yang bersangkutan, tidak berkenan, dan ingin tetap mengajukan polisi, biar pengadilan yang membuktikan. dialog terputus. pada tanggal agustus saya sudah menerima panggilan polisi dengan surat panggilan nomor ppp viii direskrimsus (terlampir), untuk dipanggil sebagai saksi. saya sudah menjelaskan soal ini depan penyidik, pada tanggal agustus dan mereka menyatakan bahwa ini kasus pertama untuk ite, dengan juncto dengan ganjaran hukuman tahun dan denda maksimal miliar, bagaimana saya yang bekerja menulis tanpa bermotor, hal itu sesungguhnya menjadi beban ancaman laksana "pembunuhan", mematikan.:, berkorespondensi dengan pers adalah media komunikasi massa. perbincangan mengenai pers dalam sistem politik demokrasi menempati posisi sentral, mengingat kebebasan pers menjadi salah satu ukuran demokratis tidaknya suatu sistem politik. kebebasan pers dalam sistem demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya, seperti kebebasan untuk berekspresi dan bertukar informasi. dalam sistem politik demokrasi, kebebasan pers diperlukan sebagai sarana informasi bagi masyarakat, dan demokrasi hanya akan berjalan efektif jika warga negaranya memperoleh akses informasi dengan baik. kebebasan pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. oleh karena itu kebebasan pers harus diorientasikan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu, bahwa kemajuan yang begitu pesat bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi sisi yang lain juga dapat membawa kudarnggunaan informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan tetapi tidak ada hukum yang mengatur dan bersifat memaksa, maka kejahatan kejahatan tersebut akan membunuh masyarakat dimana kejahatan itu berada. akan tetapi, membuat ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah dengan cepat sungguh bukan perkara yang mudah, sehingga diperlukan perubahan paradigma model hukum responsif seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan dunia siber (cyberspace).responsif, sebab tertentu dalam kuhp dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya, bahwa. dari penjelasan atas, mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan hukum yaitu antara melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak hak yang bersifat hak hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, berhadapan dengan hak hak dasar (basic rights) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain: i3 menimbang bahwabaik oleh uud maupun hukum internasional. dengan demikian,erdasarkan atas putusan mahkamah guo tentang konstitusionalitas delik penghinaan, akan dipertimbangkan permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan ite memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, tumpang tindih dan bersifat ambigu, kabur, serta terlalu luas. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah perlu menjawab pertanyaan pertanyaan hukum berikut: apakah hakekat dari dunia maya (cyberspace)? adakah perbedaan prinsipil antara dunia maya dengan dunia nyata? bukankah dunia maya juga termasuk bagian dari alam nyata (empirik)? bahwa terhadap pertanyaan hukum pertama, mahkamah berpendapat bahwa dunia siber adalah sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh komputer yang dalamnya berisi data data abstrak yang berfungsi sebagai berikut: aktualisasi diri: wadah bertukar gagasan: dan sarana penguatan prinsip demokrasi. manusia dapat masuk dalam sistem data dan jaringan komputer tersebut kemudian mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka benar benar telah memasuki suatu ruang yang tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan realitas realitas fisik. oleh karena itu aktivitas aktivitas dunia siber mempunyai karakter, yaitu: mudah, penyebarannya sangat cepat dan meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, dan dapat bersifatdengan memahami hakekat dunia siber beserta karakternya, maka diperlukan pengaturan tersendiri untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, bahwa terhadap pertanyaan hukum kedua dan ketiga, menurut mahkamah,: bahwa menurut mahkamah, penghinaan yang diatur dalam kuhp (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan dunia siber (penghinaan line) karena ada unsur di muka umum . dapatkah perkataan unsur diketahui umum , di muka umum , dan disiarkan dalam dan kuhp mencakup ekspresi dunia maya? memasukkan dunia maya dalam pengertian diketahui umum , di muka umum , dan disiarkan sebagaimana dalam kuhp, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses . rumusan guo telah cukup jelas memberikan pengertian mendistribusikan sebagai penyalinan sebagaimana keterangan ahli pemohon andika trinidad. pengertian mentransmisikan adalah interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi. begitu juga dengan batasan membuat dapat diakses dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan, sebagaimana pendapat ahli dari pemohon. dengan demikian, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa guo memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, tumpang tindih yang berarti mengandung ketidakpastian hukum, adalah tidak tepat menurut hukum: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa guo seperti pedang bermata dua, selain dimaksudkan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, guo dapat pula memenjarakan orang yang tidak bersalah, dapat menimbulkan diskriminasi, ketakutan dengan ancaman pidana penjara dan atau denda yang sangat berat, dan ketidakadilan bagi pengguna teknologi informasi. menurut mahkamah, meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi, bahkan menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam undang undang divide dan uud untuk, untuunsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. unsur dengan sengaja dan tanpa hak berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwadalah memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orsejalan dengan ketentuan dan uud tersebut atas, uud membebankan kewajiban kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. undang undang sebagai produk politik dan hukum yang dihasilkan melalui mekanisme demokrasi harus mendidik masyarakat arah yang sejalan dengan undang undang dasar. ketentuan dalam ite tersebut sangat sejalan dengan ketentuan dan uud yakni perlindungan kehormatan dan martabat manusia, pembebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, serta bersesuaian dengan ketentuan uud yaitu pendidikan terhadap masyarakat yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia: bahwa perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain, adalah tindakan yang bertentangan dengan perlindungan kehormatan dan martabat manusia, tindakan semacam itu merendahkan derajat dan martabat manusia. manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia takkan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sesamanya, bahwaskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang undang, namun menurut mahkamah, konsep pemidanaan dalam ite merupakan delik yang diskualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada kuhp namun ancaman padanannya lebih berat. perbedaan ancaman pidana antara kuhp dengan ite adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. bahwa pembatasan pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak dalam rangka mengurangi hak hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,, serta merendahki3. bahwa pemohon mendalilkan itekebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk dalam suatu masyarakat demokratis. keseimbangan tersebutsebab tidak ada hukum yang mengaturnya, sebagaimana dikemukakan oleh genta anand a28),raturan dan penataan), dimana setiap pengguna internet (letter) atau warga pengguna jaringan internet (netizen) secara leluasa boleh berperilaku, kebebasan bagi pengguna internet atau warga pengguna jaringan internet adalah kebebasan yang bertanggung jawab.beralasan: i3. bahwa pemohon mendalilkan rumusan ite berpotensi disalahgunakan. menurut mahkamah,pada penyalahgunaan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan alasan bahwa keunggulan dalam dunia teknologi dan informasi yang ditandai dengan kecepatan dalam transfer data, informasi dan karakter yang sangat terbuka, serta hampir tanpa batas. sisi lain dapat juga menimbulkan dampak negatif yang ekstrim apabila norma norma hukum, norma norma agama, dan norma norma moral ditinggalkan oleh para pengguna dunia maya. oleh karenanya semakin tinggi kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara cepat maka semakin tinggi pula tuntutan kehati hatian karena tidak adanya penyaring atau pembatas yang dapat menangkal nilai nilai negatif (self# censorship) ketika berinteraksi dengan pihak lawan interaksi. undang undang guo telah memberikan batasan sisi sisi yang merupakan domain publik dan sisi sisi yang melanggar hak hak privasi orang lainseperti internet dan sejenisguna mencapai kesejahteraan umat manusia, sehingga fokus akhir dari pengaturan dan pembatasan hukum cast undang undang guo adalah untuk menjaga ketertiban hukum dalam lalu lintas interaksi manusia pada media siber yang secara langsung atau tidak langsung berakibat dalam dunia nyata. tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan sarana dunia maya menyebabkan korban menderita untuk waktu yang lama dan dampak yang luas karena tidak adanya batas ruang dan rentang waktu. setiap orang dapat membuka fitur fitur yang dimuat dalamnya kapanpun dan dimanapun, sehingga justru korban dari tindak pidana dunia maya lah yang mengalami efek dalam jangka panjang, bukan pelakunya. berdasarkan pandangan terhadap nilai hukum atas, maka dalil pemohon tidak beralasan: bahwa pemohon mendalil, khususnya asas kelima, yaitu pendayagunaan dan kehasilgunaan. menurut mahkamah, pendayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada asas kelima tersebuttersebut seharus untuk seluruh warga masyarakat: i3. bahwa ketentuan ite, menurut mahkamah, tidak bertentangan dengan uud karena meskipun adatapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers tidaklah sebebas bebasnya. dengan kata lain, negara dibenarkan membatasi atau mengatur agar kebebasan pers tersebut tidak melanggar hak hak asasi orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam dan sertademikian, kemerdekaan pers tidak bisa dilaksanakan hanya demi kepentingan dan selera atau hanya milik insan pers, tetapi adalah milik seluruh rakyat indonesia. oleh karenanya, setiap orang termasuk insan pers tunduk dan harus menundukkan diri pada prinsip prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. dengan kata lain, praktik kemerdekaan pers tidak dapat berjalan tanpa menghormati baikmerdekaan pers harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan, dan supremasi hukum. kemerdekaan pers tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur guo, yaitu demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, bahwa dalam konteks gagasan demokrasi, kemerdekaan pers harus memberi warna dan makna sebagai sarana yang membuka ruang perbedaan pendapat dan menjadi tempat menyampaikan kritik dan informasi. ruang bagi perbedaan pendapat guo hanya ada apabila kemerdekaan pers tidak dibelenggu, namun dengan tetap tunduk pada hukum dan kode etik jurnalistik. dengan kata lain, kemerdekaan pers dan demokrasi merupakan dua hal yang saling membutuhkan bahkan saling menghidupi. kemerdekaan pers tidak boleh disalahgunakan dengan mengatasnamakan kepentingan umum untuk mencederai demokrasi, privasi, harga diri, dan kehormatan anggota masyarakat, i3.: i3. menimbang bahwa berdasarkan pendapat mahkamah atas, dalam kaitannya satu dengan yang lain, dalil dalil pemohon, tidak tepat dan tidak beralasan hukum, konklusi berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum atas, mahkamah berkesimpulan: pada tanggal oktober penyidik akun komisaris polisi adi sariawan putra, amd, menelepon saya, bahwa saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti memadai oleh polisi untuk masalah ini. karena undang undang ganjaran hukuman tahun, maka saya setiap saat dapat ditahan. mengingat masalah ini merupakan hukuman berat, dan bertentangan dengan jiwa dan prinsip pers, maka saya berupaya menjalankan komunikasi lintas organisasi, termasuk perorangan, untuk kemudian saya berkeyakinan mengajukan masalah yang ditentukan untuk kami ajukan kepada mahkamah konstitusi, sebagai sebuah upaya perlindungan hukum, agar masyarakat pers indonesia depan tidak lagi menghadapi masalah sebagaimana yang saya hadapi. masalah ini juga memberi citra negatif dalam penegakan hukum pandangan masyarakat pers internasional. apalagi jika lesson learn kepada australia, ite mereka fokus menyebut computer offense, bukit butir ite adalah ranah privasi, mana masuk wilayah hukum perdata. idasarkan ketentuan atasi4. pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon: i4. mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo: norma dan, dalil dalil para pemohon tidak tepatbentuk pelaksanaan komitmen dari cita negara (staat ide) indonesia yang melindungi bangsanya, serta bukti bahwa indonesia adalah negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat) sebagaimana diatur dalam uud khususnya dan bahwa dengan"guardian" dari "konstitusional right"informasi dan transaksi elektronikalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kebebasan berpendapat, asas non diskriminasi dan hak memperoleh, dan mengelola informasi, sehubungan dengan disahkannya undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan profesi pemohon selaku jurnalis yang dalam aktivitasnya menggunakan juga medium internet sebagai media alternatif. menurut undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk)kemudian juga kedudukan pemohon diaturama dengan huruf selain itulihat persyaratan sebagaimana atas, maka pemohon berkeyakinan memiliki legal standing dalam perkara pengujian ite depan majelis hakim mahkamah konstitusi yang memang nyata nyata derita oleh pemohon akibat adanya panggilan nomor ppp vi11 direskrimsus untuk penyidikan perkara pencemaran terhadap saudara alvin lie internet dengan dasar juncto ite kepentingan konstitusional pemohon bahwa penjelasanwarga negara indonesia yang memiliki profesi sebagai jurnalis, bahkan selaku ketua persatuan wartawan indonesia reformasi yang memiliki anggaran dasar dan rumah tangga serta akta pendiriannya (vide bukti mempunyai kepentingan dan memiliki , dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam dan uud bahwa selanjutnybahwa pemohon juga merupakan komponen rakyat indonesia yang menjalankan kegiatan jurnalistik. dalam komponen masyarakat indonesia, pemohon merupakan insan pers yang secara hukum telah diatur kegiatannya dalam undang undang nomor tahun tentang pers. dalam konsideran undang undang guo dinyatakanud harus dijamin. bahwa selanjutnya juga dinyatakalasan alasan permohonan bahwa hak pemohon selaku warga negara indonesia untuk menyampaikan pikiran dan pendapat selaku jurnalis, telah diberangus dengan diberlakukan"eberapa aspek dalam unsur unsur dan ite yang bertentangan dengan prinsip konstitusional dalam dan bahwa dalam rumusan frasa yang menyatakan, ".tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya.", hal ini perlu dilihat dan dikaji lebih dalam melalui kacamata konstitusional baik ditinjau dari aspek teknis maupun yuridis. pertentangan dengan uud bahwa rumusan frasa dari guo memperlihatkan adanya ketidak belasan ukuran dan makna, seperti hak untuk mendistribusikan mentransmisikan membuat dapat aksesnya suatu materi muatan apa yang dimaksud dengan hak dalam frasa tersebut bagi orang yang ingin menuangkan berbagai tulisan, pendapat, ataupun opini dalam internet? kegiatan mendistribusikan mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya adalah sebuah pekerjaan utama dalam penggunaan internet, lalu pertanyaannya siapa yang memberi hak? adakah legitimasi pemberi hak dalam kaitannya dengan konten materi muatan? apa ukuran ukuran atau syarat terbitnya hak untuk mendistribusikan mentransmisikan ataupun membuka akses suatu materi muatan? apalagi hal ini diatur dalam kaitannya dengan kegiatan publik tentu harus memiliki legitimasi publik dalam memberi hak. hal ini akan menjadi naif, ketika setiap orang yang membuat tulisan, pendapat atau opini yang dimuat dalam email, blog, maupun website harus meminta izin kepada pihak pihak yang ditulis.. berbeda dengan media konvensional yang memiliki editor khusus, maka dalam internet tidak ada kegiatan editing yang dilakukan oleh seorang editor, yang ada adalah self editing yang dilakukan oleh penulis. bukankah dalam internet siapa saja sudah dapat menjadi sumber informasi? internet mengubah kemapanan industri pers yang selama ini didominasi oleh penerbit. jika pada media konvensional, penerbit pers merupakan sentral aktivitas, melalui internet, setiap orang dapat menerbitkan informasi, melalui blog atau situs pribadi. media pers juga berubah. sekarang dikenal online media seperti detik.com, inilah.com, koraninternet.com, okezone.com, dan lain lain. sementara itu, penerbit koran konvensional tidak mau ketinggalan, mereka melengkapi versi kertas dengan versi online. apa yang disajikan media cetak, disajikan pula situs internet (hybrid media). jika dicermati, semangat dari ite terlihat ingin memastikan bahwa siapapun yang menerbitkan infomasi (pengelola situs pribadi perusahaan, blogger, online media, dan hybrid media) memahami bahwa pemanfaatan berperan penting dalam memajukan peradaban bangsa, pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. sampai batas tertentu, masyarakat khususnya pengguna perlu diatur agar dalam memanfaatkan melakukannya secara aman guna mencegah penyalahgunaan dan tindak kejahatan. ite juga mengingatkan masyarakat agar dalam memanfaatkan senantiasa memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat indonesia. pihak lain, penyelenggaraan blog dan situs internet (pribadi perusahaan) sebelum disahkannya ite tidak ada perlindungan hukumnya. jika ada delik pelanggaran pers, pihak pers cenderung memilih berlindung pada undang undang pers, sebaliknya penegak hukum akan melihat kontek dari pelanggaran tersebut, apakah termasuk pidana atau perdata. dengan disahkannya ite, maka jika informasi yang menjadi dasar delik pelanggaran pers disajikan pula internet, permasalahannya dapat menjadi tambah rumit. undang undang mana yang akan digunakan untuk menindak terdakwa? diakui atau tidak, inilah salah satu kelemahan dari ite. harmonisasi dengan kerangka hukum yang sudah eksis, barangkali tidak dilakukan secara seksama dalam proses penyusunannya. digunakannya tik dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mau tidak mau berdampak pula pada kerangka hukum yang melekat pada setiap sektor lainnya. tumpang tindih dan keterkaitan antara ite dan undang undang lainnya tidak dapat dihindarkan. bagaimana dengan pembatasan jurnalisme warga yang berkembang dan dikhawatirkan akan menjadi anarkis?dalam ketentuan uud dimasyarakat perlu memahami koridor hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang ada, dan dalam konteks adanya unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, maka sebuah kewajaran bahwasannya hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam ketentuan kuhp yang, hal ini lebih rinci sehingga menjamin kepastian hukum, sebab perumusan unsur detiknya lebih memperlihatkan delik materiil dibandingkan ketentuan yang ada dalam ite. terkait dengan pemberian hak sebagaimana dalam butir maka guo tidak dengan jelas memperhatikan rumusan subjek hukum yang dimaksud, bagaimana apabila mendistribusikan mentransmisikan dan membuka akses dalam internet tersebut dilakukan oleh seorang wartawan sebagaimana pemohon, bukankah pengaturan tentang kegiatan dari seorang wartawan telah diatur dalam pers (lex spesialis), lalu akan terjadi perbedaan penafsiran sebagaimana kasus kasus yang terjadi selama ini seperti tomy winata tempo, times asia soeharto, dan lain lain. hal ini kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang seharusnya telah dilindungi oleh uud pertentangan dengan dan uud sejalan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka saat ini, dunia internet telah menciptakan suatu komunitas tersendiri yang memanfaatkan kecanggihan fitur fitur yang ada media online, dan hal ini berkembang justru sejalan dengan nafas kebebasan yang menjadi pilar pilar demokrasi. bukan hanya kebebasan berekspresi tetapi juga mekanisme kontrol sosial lebih disetarakan melalui society participatory dengan berbagai tulisan tulisan yang dikenal dengan jurnalisme online. keberadaan jurnalisme online, atau sering disebut sebagai jurnalisme warga berbasiskan internet, kemudian mengajar pelbagai keuntungan hadirnya jurnalisme warga yang berbasis media digital bersangkutan. antara lain: (a) audience control, mana masyarakat dapat leluasa memilih berita yang ingin mereka peroleh, nonlinearity, memungkinkan setiap berita dapat berdiri sendiri sehingga masyarakat tidak harus membaca secara berurutan untuk memahaminya, (c) storage and retrieval, berita dapat disimpan dan bisa diakses kembali secara mudah oleh masyarakat, (d) unlimited space, berita jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya karena tidak terbatasnya ruang yang tersedia, (e) immediate, berita dapat mampu segera disampaikan secara langsung kepada masyarakat, (f) multimedia capability, berita dapat disampaikan berupa teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya, dan (g) interactivity, terbukanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyajian setiap berita. dengan demikian, jurnalisme warga memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, dengan pilihan beragam. kelebihan inilah, menurut pengamat jurnalisme warga ana nadya abar, jurnalisme warga memiliki potensi menyediakan informasi publik untuk penguatan masyarakat madani, memfasilitasi diskusi politik, dan membangun pangkalan data untuk kepentingan pendidikan politik publik. sementara hal ini perlu dikritisi, apakah materi muatan yang dimaksud sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan terhadap pribadi atau bagian dari kritik maupun fakta yang amat diperlukan bagi pembangunan demokrasi suatu bangsa? apalagi bunyi tersebut tidak membedakan secara jelas, mana aktivitas jurnalistik yang memiliki kaedah dan pengaturan secara tersendiri, dengan produk penghinaan yang menyerang pribadi seseorang, sebuah pertanyaan dapat muncul penghinaan, menurut siapa? pencemaran nama baik, menurut siapa? kenyataan akan lahirnya karet , ite) diperparah lagi dengan bentuk sanksi yang diatur oleh undang undang guo, hal mana pelanggaran terhadap ite akan diganjar hukuman pidana paling lama tahun dan atau denda setinggi tingginya rp. (satu milyar rupiah). sungguh, keberadaan ite akhirnya dirasakan jauh panggang dari api, ketika proses demokratisasi indonesia yang hendak mengedepankan perlindungan atas hak hak konstitusional warganya seperti perlindungan dari rasa takut, kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran, kebebasan berekspresi. indonesia sebagai negara hukum, memiliki ciri sebagaimana julius frederik stahl dan a.v dicek berupa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini bagian dari komitmen berbangsa dan bernegara sejak pasca reformasi, melalui perubahan uud yang lebih akomodatif terhadap hak asasi manusia ham) dengan adanya berbagai instrumen ham internasional, seperti dalam dan bab uud huruf sampai dengan huruf j). sisi lain, adanya perumusan dalam bab vii ite tentang perbuatan yang dilarang, merupakan setback bagi perjuangan meluruskan cita cita demokrasi bangsa indonesia yang bertentangan dengan rumusan rumusan dan bab guo, khususnya terhadap kebebasan berpendapat dengan yang sekian lama terpasang oleh peraturan perundang undangan yang bersifat represif bagi kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat. melihat dari sejarah pertama kali pencantuman uud merupakan perjuangan tidak mudah, mohammad hatta bersikeras untuk menjadikan ini sebagai benteng pertahanan terhadap praktik kekuasaan indonesia, sebagaimana bung hatta menyatakan dalam persidangan bucki pada tanggal juli "janganlah kita memberi kekuasaan agar potensi tersebut benar benar mampu terwujud, maka jurnalisme warga perlu memperhatikan tiga hal penting: (a) menyiarkan informasi publik, mana menurut ashari siregar informasi publik adalah informasi tentang masalah yang berasal dari masyarakat dan respons masyarakat terhadap kekuasaan umum dan kekuasaan negara, (b) menjadi forum atau wahana tempat pertukaran pikiran pelbagai komponen masyarakat, dan (c) menciptakan proses perubahan sikap dan perilaku individu dalam usaha memberdayakan dirinya dalam bidang politik dalam bukunya yang berjudul kompilasi hukum telematika, edmund makarim menyatakan bahwa teori demokrasi modern, kebebasan pers dianggap sebagai indikator demokrasi. dalam jargon yang sering kita dengar "tak ada demokrasi tanpa kebebasan pers". tak ada yang menyangkal pendapat semacam ini. pengalaman demokrasi negara negara demokratis telah menunjukan bahwa demokrasi hanya mungkin terjadi jika ada persaingan politik yang didukung oleh aliran informasi bebas. sehingga, inti dari pada demokratisasi adalah kepercayaan membawa kepada keadaan yang lebih baik dan jauh memuaskan. jika rakyat tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai persoalan persoalan mereka, maka mayoritas dari mereka tidak saja tidak dapat mengambil keputusan, bahkan ada membuat keputusan yang salah. kebebasan pers disuatu negara demokratis pada hakikatnya adalah bagian dari kebebasan bersuara bagi masyarakat. kebrutalan untuk menyebarkan informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. sehingga, upaya mendirikan media pers pada dasarnya merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara agar dapat mengumandangkan suaranya. benar, hak setiap warga bukan semata mata wartawan dan pengelola media pers yang saat ini telah menggurita. kemampuan pers dalam menjalankan peranannya tersebut banyak bergantung kepada seberapa jauh kemerdekaan dari negara dan kekuatan kekuatan lainnya "direbut" oleh kalangan praktisi media. hanya pers yang bebas yang dapat melayani masyarakat yang demokratis. harus bebas mengkritik segala kebijakan, tingkah laku para pejabat yang menyimpang dan pers mempunyai hak untuk mengetahui aktivitas pemerintahan yang sedang berjalan demi menjaga kepentingan publik. oleh karena itu, kebebasan pers pada dasarnya merupakan hak untuk realisasinya hak lain, yakni hak warga untuk mendapat informasi serta hak untuk menyatakan pendapat dan mengontrol kekuasaan, kekuasaan negara pemerintah, tetapi juga kekuasaan, masyarakat, termasuk kekuasaan pers sendiri. pertentangan dengan uud sebagaimana diutarakan atas dalam pembukaan permohonan ini, maka jelas, bahwa ite ini seharusnya merupakan produk hukum yang lahir dari jiwa dan semangat uud namun jika dilihat manakala bunyi yang menyatakan, ".tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau yang membuat dapat aksesnya materi muatan.", maka hal ini akan bertentangan dengan bunyi ketentuandak dapat dibayangkan, seorang yang beraktivitas internet, namun selalu harus mendapatkan persetujuan untuk berkomunikasi internet. adanya opini yang secara subjektif dinilai oleh seseorang yang merasa dirinya telah dihina atau dicemarkan nama baiknya, perlu dilihat materi muatan yang dimaksud secara kritis dan komprehensif dari proses demokrasi, apakah materi muatan tersebut berupa kritik atau memang penyerangan nama baik seseorang. seorang pejabat negara yang merasa dirinya dicemarkan namanya berhak memiliki perlindungan melalui hukum, namun penafsiran atas dugaan pencemaran nama baik juga secara fair perlu diperjelas kedudukannya, apakah benar benar memiliki delik pidana? sehingga seseorang yang sesungguhnya sedang ingin mencari, memperoleh suatu berita harus juga dilindungi hak hak keamanannya tanpa harus takut takut mempertanyakan suatu perbuatan yang dianggap tidak patut atau melanggar hukum dari seorang pejabat publik tokoh masyarakat. apalagi sejak diundangkannya undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, yang dalam konsideransnya secara tegas menyatakanpengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. internet adalah sarana efektif dalam melaksanakan partisipasi masyarakat untuk tujuan pengawasan pembangunan, sebab daya sebar internet yang tidak mengenal batas waktu dan jangkauan sangat memudahkan masyarakat mendapatkan hak hak informasinya. jika, masyarakat saja dilindungi hak hak informasinya apalagi seorang wartawan yang memang berusaha menyajikan suatu berita yang dianggap bagian dari pencarian fakta, dan hal ini merupakan pilar keempat dari demokrasi dalam memberikan pelajaran, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap setiap kebijakan politik dan kebijakan publik yang dibuat oleh negara, bukankah pemerintah sendiri berkomitmen untuk melaksanakan tugas pemerintahan atas landasan dan asas good governance sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan yang bersih dan bebas kkn? terhadap ite yang bertentangan dengan uud melihat dari rumusan maka hal ini terkait dengan penjatuhan saksinya yang diatur dalam yang berbunyimaka perlu diperhatikan rumusan pemidanaan guo, khususnya sepanjang bunyi frasa ". sebagaimana dimaksud dalam .", yang telah menimbulkan materi muatan yang memiliki ketidakpastian hukum karena adanya pertentangan dengan asas asas dari pembentukan suatu rumusan sanksi. asas perumusan pidana oleh angel von feuerbach dilakukan dalam frasa: nulla pena sine lege: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang undang, nulla pena sine criminal: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, null crime sine pena legal: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang undang. paling tidak ada empat makna dari asas legalitas. pertama, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (non retroaktif). kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (lex scripta). ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (lex certa). keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (lex stricta). berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi. pertama, fungsi melindungi yang berarti undang undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang wenang. kedua, fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas batas yang ditentukan undang undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas tegas diperbolehkan. dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan formil. dalam hukum pidana materiil asas legalitas berarti tidak ada yangtersebut dilakukan. sementara dalam hukum pidana formil yang lebih menitikberatkan pada fungsi instrumentasi dengan bersandar pada frasa ketiga, null crime sine pena legal, asas legalitas berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut. berbeda dengan kuhp tentang pencemaran, yang unsur unsur, hal ini lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam rumusan norma pidana, sebab dapat dilihat sifat mendatangkan kerugian bagi orang lain. pengertian kuhp yang dalam unsurnya dikatakan, ".dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum". hal ini terkait dengan pengertian omzet (kesengajaan) untuk mencapai tujuan (omzet als oogmerk). dalam teori kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke perbuatan yang dilarang: ke akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke bahwa perbuatan itu melanggar hukum. biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (omzet) itu tiga macam, yaitu ke kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (omzet als oogmerk), ke kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (omzet bij zekerheidsbewustzjn atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ke kesengajaan seperti sub tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (omzet bij mogelijkheids bewustzjn atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan). dengan demikian menerapkan asas legalitas atas mengharuskan adanya perumusan norma hukum pidana tidak boleh bersifat ambigu dan multi tafsir. apabila kita melihat rumusan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka tidak ada uraian secara jelas ukuran penghinaan maupun pencemaran nama baik seseorang. berkaitan dengan hal tersebut, telah ternyata bahwa ite tidak sesuai dengan asas asas pembentukan suatu peraturan perundang undangan yang telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang tata cara pembentukan peraturan perundang undangan. dalam bukunya arsyad sanusi yang berjudul konvergensi hukum dan teknologi informasi (sebuah torehan empiris yuridis), menyatakan pembentukan peraturan perundang undangan adalah sudah tepat. panduan mengenai asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik tersebut guna mencapai tujuan pembentukan peraturan perundang undangan yang jelas, dapat dilaksanakan, terbuka serta berdayaguna dan berhasilguna. asas asas pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksudkan oleh undang undang nomor tahun tersebutbertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan pada butir justru yang terjadi adalah norma terebut membawa efek tidak memiliki pendayagunaan dan kehasilgunaan, sebab menimbulkan rasa tidak aman dan rasa takut bagi para pengguna internet,sementara perumusan sanksi bertentangan dengan butir sebab menimbulkan adanya ketidakjelasan tujuan, terkait dengan cita cita negara hukum yang seharusnya melindungi hak asasi manusia. pemberian sanksi pidana yang jauh melampaui dari ketentuan pidana kuhp yang sebenarnya produk kolonial yang bersifat represif, akan bersifat paradoks terhadap tujuan bernegara dan berbangsa yang mencita citakan adanya masyarakat yang lebih transparan dan melindungi hak hak warganya. vi. kesimpulan dengan melihat beberapa uraian tentang perumusan norma ite dan uud dapat dikatakan bahwa guo bertentangan dengan beberapa uud dengan alasan sebagai berikut: rumusan ite dapatrumusan guo juga sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang saat ini meletakan informasi sebagai bagian dari ham, terbukti dengan dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, pemohon selaku jurnalis memiliki aktifitas yang terkait dengan pemberitaan berdasarkan fakta, opini maupun pendapat orang lain. dalam profesinya, maka jurnalis sangat mendambakan adanya perlindungan atas hak informasi,ntuan guo menjadi landasan asasi para insan pers, sehingga misi mereka yang terkandung dalam konsideran undang undang nomor tahun tentang pers pers), yang menyatakan, "" akan dapat terwujud. dengan adanya rumusan delik formil ite yang bersifat ambigu, kabur, serta terlalu luas merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam uud wartawan, adalah sebuah profesi yang menuntut kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran pendapat, hal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan dan 28e uud hal ini kemudian dijabarkan dalam asas pers yang tertuang pada pers yang berbunyi,". bahkan hal ini dipertegas dalam pers yang berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara . terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran . dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak ., mentransmisikan, dan memberikan akses internet. padahal pemberian hak tersebut tidak jelas makna dan pengaturannya. adanya ketentuan ite yang menyebutkan". memiliki materi muatan penghinaan dan pencemaran nama baik", secara blank norm, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud dengan adanya ketentuan ite, hak konstitusional pemohon dan juga mereka yang ingin mengeluarkan pendapat yang didasarkan pada fakta fakta telah dikurangi dan atau dirugikan, khususnya ketika mereka ingin menyampaikan informasinya internet. internet adalah wahana kebebasan berpendapat, berekspresi dalam mengeluarkan pikiran, meski harus menuruti etika dan kaedah kaedah kesusilaan, kesopanan, dan hukum. vii. petit dengan adanya fakta fakta hukum atas maka pemohon melalui pengujian dan ite ini memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi: mengabulkan permohonan seluruhnya: menyatakan bahwa dan sepanjang bunyi. ." undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan uud menyatakan bahwa dan sepanjang bunyi, ." undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatartikel hoya tabuik daro dan soeharto: bukti fotokopi komentar yang masuk icon, comment situs bukti fotokopi curriculum vitae pemohon, bukti fotokopi keterangan tentang tulisan yang berjudul hoya tabuik bukti fotokopi akta notaris perhimpunan persatuan wartawan indonesia reformasi tertanggal maret bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, bukti fotokopi surat panggilan dari serve kriminal khusus cyber crime polda metro jaya, bukti fotokopi artikel koran tempo berjudul, menggugat syarat elektronik rumah sakit omni internasional, menggugat prita mulia sari atas tuduhan pencemaran nama baik lewat milis , nasib yang sama menimpa iwan pilang, yang menulis tentang alvin lie, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik. selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan duadetail. lihat dari asas dan tujuan sebuah undang undang seharusnya setiap dan harus pasti, jelas, serta harus detail materi dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum. dan ite guo berdampak muttitafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga undang undang guo dapat dimanfaatkan aneka ragam motif termasuk komersialbahwa ite sangat tumpang tindih dan dapat memanfaatkan kepentingan pribadi dan tujuan komersil. sedangkan dan guo mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diundangkan lebih detail dalam dan kuhp serta undang undang nomor tahun tentang pers: bahwa ketentuan ite mengenai sanksi hukumnya sangat berat yaitu penjara enam tahun dan atau denda sebesar satu milyar rupiah, jika dibandingkan dengan kuhp dan pers. sanksi hukum ite tidak seimbang dengan penjelasan dan memungkinkan komersialisasi. bahwa ite perlu dibatalkan, dan perlu dikaji ulang, serta amandeme, seperti contoh berbagai negara seperti amerika, malaysia, brunei dan singapura memilih undang undang yang lebih spesifik, detail, dan jelas. bahwa antara kuhp dengan ite sebenarnya merupakan hal yang sama hanya medianya yang berbeda. seharusnya ite merujuk kepada kuhp dan lebih fokus pada akses, transmisi, dan transaksi elektroniknya yang sifatnya lebih teknis, karena pengertian undang undang guo sangat terlalu luas, dan umum. keterangan ahli ronny tulisan, kom, bahwa substansi dalam ite sebenarnya tidak ada pengaturan baru yang sifatnya lebih khusus atau teknis, sehingga nantinya akan timbul peraturan ganda, dan akan menimbulkan diskriminasi. perbedaan antara ite dengan kuhp adalah pada hukumannya dan saksi maksimumnya yang lebih berat, yang dinyatakan dalam ite, yaitu, pidana penjara paling lama (enam) tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah. bahwa rumusan ite bersifat kabur dan sempit karena mengaturnya sendiri sendiri tidak menggunakan pada ketentuan bab xvi buku kuhp, yang telah dijelaskan tentang penghinaan, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dapat digolongkan atas pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, dan seterusnya. yang tidak terbatas kepada negara. sebab itu ada baiknya dalam salah satu misalnya mengenai warga negarajangan takut mengeluarkan suaranya". pepatah ungkapan proklamator kita, sesungguhnya demokrasi hanya dapat jalan ketika hak hak dasar berupa kebebasan berpendapat diberikan tempat, sebagaimana james madison dalam pidatonya pada tanggal juni tahun depan the house representatives menyatakan, the people shall not deprived abridged their right speak, write, publish their sentiments: and the freedom the press, one the great bulwarks liberty, shall inviolable". pada saat itu, pansus merumuskan kembali pernyataan dari madison dengan menambah beberapa hal menjadi, the freedom speech and the press, and the right the people peaceably assemble and consult for their common good, and apply the government for address grievances, shall not infringe". yang pada akhirnya usulan pansus oleh senat diubah menjadi, that congress shall make law bridging the freedom speech, the press, the right the people peaceably assemble and consult for their common good, and petition the government for address grievances", hal inilah yang kemudian menjadi pilar utama pembangunan demokrasi amerika beratus ratus tahun lamanya. ite yang lahir dari semangat keterbukaan informasi global seharusnya dibarengi pula dengan semangat untuk menegakan pilar pilar demokrasi berupa ketentuan terhadap kebebasan memperoleh, menyimpan, mengelola dan menggunakan informasi melalui berbagai bentuk media, sebagaimana diatur dalam ketentuan uud ada catatan penting yang harus diingat dari lahirnya dan uud yang dapat digambarkan sebagai bagian penting bagi perlindungan terhadap kegiatan pers sebab hal tersebut merupakan keberhasilan perjuangan masyarakat pers dan penyiar indonesia ppi), hal ini terekam dalam risalah rapat pleno panitia hock badan pekerja mpr tanggal juli yang dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa perjuangan ppi tentang kebebasan informasi akhirnya terpayungi dalam bab dan tap mpr nomor xvii tahun untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada mpr, kemudian diterima, setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap apabila ite selalu merujuk kuhp ada bahayanya, walaupun dalam kuhp ada penggolongan penghinaan dan sanksi maksimumnya. akhirnya nanti para jaksa secara informal akan membuat batas maksimum hukumannya, sehingga antara jaksa yang satu dengan jaksa yang lain berbeda tanpa melihat kasusnya terlebih dahulu. dan ini persoalan yang bahaya dan akan menimbulkan ketidakadilan. bahwa dalam ite tidak temukan istilah pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan sehingga akan menimbulkan multitafsir. seharusnya ite menjelaskan, apalagi dalam ketentuan umum ite sama sekali istilah itu tidak dijelaskan dan lebih anehnya dan seterusnya menyangkut perbuatan dilarang, sedangkan istilah mendistribusikan, mentransmisikan tidak dikutip secara konsisten. dalam rumusan ite telah menggunakan istilah mendistribusikan, mentransmisikan sedangkan memakai kata menyebarkan, ini suatu hal membingungkan dan akan menimbulkan ambiguitas. akibatnya menimbulkan multitafsir, ambiguitas dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa dunia berbeda dengan dunia maya, bedanya adalah dunia internet informasinya dapat berubah ubah setiap saat pada website tetapi dunia maya sifatnya tidak statis tetapi dinamis. orang yang mampu mengubah informasi yang sifatnya dinamis dalam suatu website adalah orang yang mempunyai website sendiri. membuat link itu adalah tradisi atau kebiasaan dalam penyaluran informasi dalam dunia maya. biasanya orang yang membuat link website bukan sebagai pengendali website pada link atau tag. informasi dalam website tidak dibawah kendali kontrol dari orang yang me link nya. dan biasanya website kadang kadang tidak dipersoalkan siapa pemiliknya, identitasnya siapa dan kadang kadang menggunakan identitas samaran, inilah yang biasa terjadi dalam dunia maya. contoh ada seorang namanya nona, memiliki website bernama nona.com. dalam website tersebut ada link website lain bernama e.com. pada waktu website com, isinya berubah yang sebelumnya informasinya yang bagus bagus saja, tetapi tiba tiba isi website e.com itu berubah, siapa yang merubah? tentunya yang merubah bukannya nona, yang merubah adalah orang yang mempunyai website tersebut. informasinya dirubah menjadi penghinaan dan caci maki. setelah isinya dirubah dengan penghinaan dan caci makian, nona tidak mampu membuktikan sehingga dengan nona dapat jerat, dan dengan ite nona tidak mampu membuktikan, kenapa tidak mampu membuktikan? karena kontrol perubahan informasi itu bukan pada nona, tetapi pemilik website tersebut. dengan akan banyak menggunakan teknologi informasi khususnya pengguna internet terancam untuk dipidanakan yang sebenarnya tidak bersalah, sehingga menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan dalam berbuat sesuatu menyalurkan informasi sebagai hak asasi. kesimpulan. materi muatan ite bertentangan dengan uud khususnya dantertanggal desember dan nomor mk tertanggal januariemohon, ketentuan guo khususnya dikalangan pers, lebih lebih terhadapemohon, ketentuan guo memiliki potensi (potensial) menghambat hak hakemohon, ketentuan ketentuan yang memiliki sifat dan semangat yang hampir sama dengan ketentuan itedan dan dan uud ii. tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon. sesuai dengan.emohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan ketentuan dundang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik juga172008undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik,undang undang nomor tahun tentangrasa keadilan pemohon? jika demikian halnya makatas oleh'emohon tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan penjelasan argumentasi sebagai berikut: bahwa keberatan pemohon tentang pertentangan antara ite yang dikonstantir telah melanggar: prinsip negara hukum,undang undang hak asasi manusia, undang undang pers, , dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,,uhpsesuai dengan hati nurani. setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyalurkan pendapat, catatan. dan tersebut berasal dari uud sementara, juga diterimmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia. hak warga negara indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi. dan diterima dalam tap mpr xvii tersebut dan berasal dari pengajuan ppi, tetapi tap mpr xvii tersebut tidak mengakomodasi yang sangat strategis, segala peraturan perundangan yang membatasi kemerdekaan, dilarang itu tidak diterima. kemudian tersebut masuk dalam undang undang nomor tahun tentang ham. kemudian menjelang sidang tahunan mpr agustus tahun ppi melakukan lobi, menemui semua instansi terkait, fraksi fraksi, kami juga diterima oleh pah dua kali waktu itu dipimpin oleh jakob tobing, dan yang kemudian diterima oleh asnawi latief, hamdan zelda dan dr. harjo dengan dua tujuan waktu itu, pertama agar bab dan tap mpr nomor xvii tahun dapat diakomodasi amandemen uud dan tujuan kedua, kiranya dengan rumusan segala bentuk peraturan dan perundangan yang membatasi kemerdekaan pers dilarang, dapat diakomodasi amandemen uud hasilnya adalah amandemen uud sebagai berikut: uud setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya", setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", catatan: ini berasal dari uud sementara, tentang segala bentuk peraturan perundang undangan yang membatasi kebebasan pers dilarang, ternyata masih ditolak, kemudian menjelang sidang tahunan mpr agustus tentang amandemen uud kami hadir disini untuk menindaklanjuti perjuangan kami sejak oktober, november pertama, ppi kembali mengajukan surat pimpinan badan pekerja mpr dengan surat tertanggal juni dengan usul perubahan uud sebagai berikut: semula kita sudah tahu bahwa!abahwa(sistematische interpretative). bahwap:: ":bahwa apa yang dialami olehatas, pemerintah berpendapat ite,ite.") negara indonesia adalah negara hukum." ) isinya, usul kami ialah bahwa semula itu menjadi tetapi yang kami usulkan ialah penambahan segala peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang". pertimbangan ppi memperjuangkan segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang, masuk amandemen uud ada tiga. pertama, mencegah pengulangan apa yang terjadi rezim orde lama dan orde baru, uud produk dari pendiri republik ini mengamanatkan kemerdekaan berekspresi, tetapi undang undang nomor tahun tentang pokok pers juncto nomor tahun juncto nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran membelenggu kemerdekaan pers, sehingga pers terkekang ketika republik bangkrut, pers gagal memberi peringatan dini. alasan kedua, indonesia sekarang ini masih memiliki beberapa undang undang yang mengancam kemerdekaan pers antara lain, seperti undang undang nomor tahun tentang keadaan berbahaya, masih membelenggu kemerdekaan pers. gubernur latuconsina maluku, gubernur mudi yang terdahulu maluku utara pernah menerapkan ini. hasil berjuang tersebut akhirnya membuahkan hasil sejak berlakunya dan tersebut pada perubahan agustus pembentuk undang undang akhirnya merubah berbagai produk undang undang guo, menjadi undang undang yang lebih akomodatif terhadap kebebasan pers dan kebebasan bersuara, seperti pers dan kebebasan informasi publik. dan ite bertentangan dengan asas kebebasan pers. pada tanggal maret dpr telah mengesahkan ite, masyarakat menyambutnya dengan sikap yang berbeda beda, disatu sisi masyarakat, khususnya pengguna internet, merasa adanya pengaturan yang akan memberikan landasan hukum bagi penggunaan internet. ite ini diharapkan akan menjawabsisi lain, pada saat yang sama pula, ite ini telah menunjukkan watak aslinya yang an "":1.: pencemaran secara lisan pencemaran secara tertulis fitnah penghinaan ringan pengaduan palsu' , penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat kuhp):, menodai bendera kebangsaan republik indonesia dan lambang negara republik indonesia 154a kuhp):: menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan: atau menghina benda benda untuk keperluan ibadat tempat atau pada waktu ibadat dilakukan kuhp):.terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang justru dijamin dalam uud oleh banyak kalangan, teknologi informasi ti) saat ini dianggapoleh karena itu dibuatlah undang undang ini agar dapat mengurangi efek negatif dari teknologi informasi ti) tersebut, dan mengurangi perbuatan yang melawan hukum terkait teknologi informasi ti) tersebut. kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siberite bab vii mengatur tentang perbuatan yang dilarang, khususnyhal ini membawa akibat hukum bahwa pelaku yang terjerat tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengini dapat menjerat siapa saja yang membuat berita "secara online", yang terkena tidak hanya para "blogger", juga para insan pers yang independen dan dari media koran atau majalah yang memuat berita secara online, termasuk para penulis peneliti yang mengekspresikan media elektronik dan cetak,,,delik keadaan hal ihwal diancam untuk species: diancam dengan pidana penjara paling lama tahun bulan: diancam dengan pidana penjara paling lama tahun: 156a diancam dengan pidana penjara paling lama tahun, kuhp diancam dengan pidana penjara paling lama tahun: diancam dengan pidana penjara paling lama tahun (dinyatakan inkonstitusional),,,gandimenjadi catatan semua pihak, mengapa karet dan multi tafsir muncul kembali? secara tidak langsung akan menjadi "alat" penguasa untuk mengontrol, memasang media elektronik dan cetak, karena tidak dijelaskan secara rinci alasan apa tersebut dimunculkan? kita kembali pada jaman pengekangan tidak hanya insan pers tetapi juga para pemerhati dan penulis yang kerap memberikan opini secara kritis dan konstruktif baik media online atau media cetak, justru akan menjadi bumerang untuk mencicipi pemasangan kebebasan berpendapat ite tersebut menurut atmakusumah astraatmadja seorang wartawan senior, perancang ite tidak mengikuti perkembangan hukum internasional. sedikitnya negara sudah mengalihkan masalah kabar bohong, penghinaan, pencemaran, dari hukum pidana menjadi hukum perdata. beberapa negara bahkan menghapus sama sekali ketentuan hukum penyebaran kebencian dan penghinaan karena dianggap sulit dibuktikan atau sangat subjektif". dan ite berpotensi mengebiri pers karena berita pers dalam wujud informasi elektronika (di internet), terkait dengan kasus kasus korupsi, manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian. dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, aparat polisi dapat menahan setiap orang selama hari, termasuk wartawan, yang dianggap melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur dalam ite. sementara wakil ketua dewan pers, leo batubara menyatakan dan ite dapat dibaca bahwa pers yang mendistribusikan karya jurnalistik memuat penghinaan dan pencemaran nama baik dalam wujud informasi elektronik dan dokumen elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda sampai satu miliar rupiah. persoalannya, pers dan kuhp terdefinisi penghinaan dan pencemaran nama baik berbeda. sekadar ilustrasi dikemukakan beberapa contoh pertama, berita majalah tempo ada tomy tentang menurut putusan pengadilan negeri jakarta pusat dan pengadilan tinggi jakarta merujuk kuhp dan undang undang nomor tahun adalah karya kejahatan karena berita tempo itu dinilai memuat kebohongan, penghinaan, dan pencemaran nama baik.ksi:,,,permohonandalami direskrimus, untuk penyidikan perkara pencemaran terhadap sawmengkoundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiundang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronhak asasi manusia, pers, dan : bahwoknberdasarkan putusan mahkamah agung berita itu mengacu pers dan tidak melanggar hukum. jika diamati tersebut, mirip dengan kuhp tentang larangan penyebaran kebencian dimuka terhadap pemerintah dan kuhp tentang larangan larangan menyiarkan kebencian terhadap pemerintah, perbedaan pada ite kebencian terhadap individu atau golongan. setelah diajukan uji materi kelompok insan pers, mahkamah konstitusi berdasarkan putusan nomor puu v mengabulkan untuk mencabut penyebar kebencian dalam kuhp tersebut, semua karet dinilai mahkamah konstitusi bertentangan dengan kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. keberatan dewan pers sebenarnya jauh jauh hari sudah disuarakan melalui siaran pers pada april silam. dewan pers mempersoalkan rumusan dan ite yang dianggap berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat. dewan juga berkirim surat presiden susilo bambang yudhoyono sby). dalam surat itu, dewan pers meminta sby tidak menandatangani ite tersebut. sayangnya, surat dewan pers tidak diindahkan. presiden sby tetap membubuhkan tanda tangan pada april lalu. kedua itu praktis hanya mengadopsi dari pencemaran nama baik dalam kuhp," demikian tuding wakil ketua dewan pers sabam leo batubara. ii. pokok persoalan kekhawatiran para pihak, khususnya kalangan pers akhirnya menjadi kenyataan, hanya dalam waktu kurang dari bulan setelah diundangkannya ite, karet ite) telah mencengkeram kebebasan pemohon selaku wartawan, yang menggunakan media internet sebagai wahana pemberitaan. pada tanggal agustus satuan cyber crime polisi daerah polda) metro jaya melayangkan surat somasi yang menjerat pemohon dengan ite, hal ini menjadi titik balik kebebasan pers dalam menuangkan hasil investigasi pemohon, berikut kronologis:ud,:jukan pengujian dan ite, menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh dan serta uud dirugikan oleh berlakunya dankarena serta tidak menjelaskan siapa yang memberi hak karena, terlebih lagi apabila mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuka akses dalam internet dilakukan seorang wartawan, sementara kegiatan jurnalistik telah diatur dalam undang undang pers,.telah memasang hak hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan mengontrol kekuas, bahwa norma yang terkandung dalam ite sepanjang frasarumusan dalam undang undang guo mengandung materi muatan yang tidak memiliki kepastian hukum karena adanya pertentangan dengan asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan khususnya asas pendayagunaan dan kehasilgunaan karena menimbulkan rasa tidak aman dan rasa takut: i3. menimbang bahwa pemohon dalam kedudukannya sebagai warga negara cast jurnalis dan pemilik blog dunia internet, yang sementara dalam proses persidangan pidana dengan sangkaan dan ite, merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan guo, mahkamah setelah mencermati kedudukan dan dalil dalil atau alasan alasan hukum permohonannya, prima face pemohon telah memenuhi syarat syarat kedudukan hukum untuk mengajukan legal action dalam pengujian undang undang guo, i3. menimbang bahwa atas pertimbangan atasyang,, bahwa rumusan ite bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum, bahwa rumusan ite berpotensi disalahgunakan: bahwa rumusan ite mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan,dua ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:rinci. salah satu asas pembentukan perundang undangan adalah kepastian hukum maka seharusnya setiap dan harus pasti, jelas, dan rinci materi muatannya, bahwa ite sangat tumpang tindih dengan yang mengatur penghinaan dalam kuhp, karena dan guo kasus daro kasus pengaduan alvin lie terhadap tulisan saya berjudul hoya tabuik daro dan soeharto, diposting pada juni kepada polda metro jaya bukti pada minggu pertama juni ada beragam pandangan tentang panitia khusus pansus) yang dibuat oleh komisi vii dpr untuk "mengadili" rencana internal public offering ipo) daro, sebuah perusahaan tambang batubara. mailing list (milis) apa kabar saya membaca bahwa ada informasi bagaimana kelakuan anggota dpr yang meminta imbalan dana, bila tidak pansus diteruskan dan daro batal ipo. dalam logika saya bila itu terjadi, adalah sikap yang tidak baik bagi citra dunia usaha indonesia keseluruhan. latar bahwa isu milis tidak bisa dijadikan pegangan untuk menulis sebuah reportase verifikasi yang dalam, maka saya melakukan liputan, melakukan verifikasi dpr, menemui sumber melakukan reportase, antara lain menemui sosok yang pensiun bekerja astra international selama tahun pernah memimpin unit perusahaan joint venture astra sebagai ceo. sumber ini berteman dan bisa menelepon langsung rahmat, eks presdir astra, yang kini direktur pt. daro. atas keterangan sumber ini saya mendapatkan kabar bahwa partai amanat nasional pan) melalui fraksinya meminta sejumlah dana daro untuk memuluskan ipo. sisi lain, alvin lie sebagai anggota fraksi pan dpr, juga meminta dana pribadi sebesar miliar. jumlah permintaan dana ini kemudian menyusut miliar. demikian info yang dapat saya himpun. pada tanggal juni, saya menyelesaikan tulisan. petang hari saya mencoba kontak sutrisno bashir, ketua umum pan, juga alvin lie, melalui handphone mereka. keduanya tidak dapat dikontrak. saya mengirim pesan sms, untuk konfirmasi. keesokan hari, sutrisno bashir, mengkonfirmasi, menolak. kalimatnya saya masukkan bagian pertama (lead) tulisan. bahkan pun menyebut nama alvin lie, setelah saya tanyakan soal hasil keterangan sumber saya itu. mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diundangkan lebih rinci dalam dan dalam kuhp serta undang undang nomor tahun tentang pers, dan dapat memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan tujuan komersil: ketentuan sanksi dalam ite sangat berat yaitu penjara enam tahun dan atau denda sebesar satu miliar rupiah, jika dibandingkan dengan kuhp dan undang undang pers. sanksi hukum ite tidak seimbang dengan penjelasan dan memungkinkan dikomersialisasikan: penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebenarnya dapat menggunakan dalam kuhp karena dalam ite sudah menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah: ronny tulisan, kom., m.h.: i3. menimbang bahwa, frasa memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik"ite merupakan suatu ketentuan yang bersifat sui generisteknologi informasi, media, dan telekomunikasi dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat aksesnya informasi yang bermuatan pencemaran nama baik : bahwa untuk mendukung keterangannya, pemerintah menghadirkan dua ahli masing masing dr. mudzakir, s.h., m.h., dan teddy suwardi, dan empat saksi masing masing sarah azhari, rahma azhari, kombes pol. dr. petrus. goose dari kepolisian ri, dan arief melawan, s.h., m.h. dari kejagung ri, yang telah .h., m.akibat adanya perkembangan hukum bidang elektronik siber, penafsiran norma yang dimuat ite mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik,guobidang informasi dan transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau karakteristik, yaitu: mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan sarana elektronik atau siber:yang dapat dibaca oleh kalangan yang terbatas dan harus membeli berlangganan,di copy serta dimuat dan disebarkan oleh pihak lain menjadi tidak bisa ataudan mengadili yaitu lembaga pengadilan atau mahkamah agung. teddy suwardi, keterangan saksi pemerintah: sarah azhari saksi menerangkan bahwa situs prostitusi yang dibuat oleh orang yang tidak dikenal, tercantum nama sarah azhari, rahma azhari, dan ayu azhari yang menyatakan bisa dibeli atau di booking , tanpa adanya konfirmasi kepada yang bersangkutan. hal tersebut menimbulkan rasa malu terutama mata keluarga dan teman temannya: saksi menerangkan bahwa rahma azhariyang sangat menghina dan mencemarkan nama baik keluarganya: pada saat sedang casting, terdapat pihak yang melakukan pengambilan gambar secara sembunyi sembunyi (hidden camera) terhadap saksi. kemudian gambar gambar tersebut ditayangkan internet yang sampai kapanpun tidak akan hilang bahkan telah disalin dalam berbagai macam bahasa dunia: terdapat website atas nama sarah azhari yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menampilkan gambar gambar saksi dan menjual video video porno serta alat alat peraga seks. dalam hal ini, saksi tidak tahu kemana harus mengadukan hal tersebut: rahma azhari pemuatan foto foto atau gambar gambar sarah azhari, rahma azhari, dan ayu azhari internet sama sekali tidak pernah melakukan konfirmasi::kombes pol. dr. petrus goose kepolisian ri)modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku bisa bermacam macam yang membuat penyidikan sangat rumit karena bisa jadi berbenturan dengan keberadaan server yang berada luar negeri yang menganut sistem hukum yang berbeda dengan indonesia: arief melawan, s.h., m.h. kejagung ri) orang seringite sangat menghargai hak asasi manusia,seperti kasus yang dialami sarah azhari dan rahma azhari, kalau menggunakan instrumen hukum kuhp, maka pelaku tidak dapat dijerat karena tidak terpenuhinya unsur unsur pidana yang ada dalam kuhp, ancaman pidana tahun sangat tidak seimbang dengan dampak yang diterima korban yang akan selalu dirasakan dalam waktu yang sangat panjang,,:. menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil hukum pemohon, keterangan pemerintah dan keterangan dewan perwakilan rakyat, saksi saksi dan keterangan ahli pemerintahdan ite, yaitu: apakah norma hukum guo melanggar asas asas pembentukan peraturan perundang undangan undang undang nomor tahun seperti asas kepastian hukum, asas daya guna, dan hasil guna, apakah pemilik website, blog (blogger cast pemohon), dan sejenisnya dalam melakukan dialog bersama dengan pengirim dan penerima blog untuk mengemukakan ekspresi, pikiran dan pendapat bertentangan dengan konstitusi, apakah ketentuan penghinaan line merupakan norma baru, pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraf atas tentang permasalahan hukum utama atas permohonan pemohon, mahkamah terlebih dahulu memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan substansi dan dalil dalil hukum pemohon: bahwa dalam kaitan substansi permohonan pemohon ada beberapa faktor yang relevan dalam memberi penilaian hukum atas pokok permohonan, antara lain: bahwa globalisasi yang bergulir pada tahun an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi cast pertumbuhan dunia siber (cyberspace). globalisasi bidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia ham), transparansi, dan demokratisasi dan telah pula diratifikasi oleh indonesakan,:atau pencemaran nama baik. mendongeng dengungan nilai nilai demokrasi tanpa diiri,indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memahami hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakedan martabat manusia. dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, samping diatur mengenai hak asasi manusia juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia, yang dimaknai sebagaialam undang undang guo diatur mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, rana yang tersedia (vide dan nomor tahunmrun, s.h., m.h. pekerjaan dosen alamat jalan setia nomor bidara cina, jatinegara sebagai n 0nn0 null. pemohon nama heru widodo s.h., hum. pekerjaan pengacara alamat jalan kemang mawar kemang pratama sebagai n n5 unn null. pemohon il, nama dr. zainal arifin husein s.h., m.h pekerjaan dosen alamat jalan mutiara blok nomor rt rw sepanjang jaya, rawalumbu, bekasi sebagai 2n lele. pemohon iii: nama vivi yunita kusumandari, s.h., pekerjaan mahasiswa alamat dusun godong, genus watu, ngoro jombang, jawa tengah sebagai 2n 50n ll. pemohon iv, nama latihan fardhiyah, s.h. pekerjaan karyawan swausman nomor ciputat, tangerang selatan, banten sebagai 00n0n0 l.l. pemohon nama samsul huda, s.h., m.h. pekerjaan pengacara alamat jalan tarumanegara nomor rt rw pisangan, ciputat timur sebagai ml. pemohon vi, nama dobel amir, s.h., kn. pekerjaan karyawan swasta alamat taman merula ilir merula utara, kembangan, jakarta barat, dki jakarta sebagai n lll.l.l. pemohon vii, nama daniel tanpa musik, s.h. pekerjaan pengacara alamat jalan kalipasir gang eretan nomor kebon sirih, menteng, jakarta pusat, dki jakarta. sebagai ll. pemohon viii: nama samsudin, s.h. pekerjaan karyawan swasta alamat villa permata blok nomor rt pondok petir, bojongsari, depok sebagai n20n00n0 ll. pemohon ix, nama dimas pradana, s.h. pekerjaan karyawan swasta alamat bojong menteng, bojong menteng, rawa bumbu, bekasi, jawa barat sebagai 00n0n0 mlm ll. l.l. pemohon nama aan sudirman, s.h. pekerjaan advokat alamat kop. melayu kecil bukit duri, tebet, dki jakarta sebagai n 20n00n020 mbahwa dengan memahami konstruksi hukum yang dibangun dalam ketentuan menimbulkan ketidakpastian tafsir akibat ketidakjelasan target penerapannyaterutama dikaitkan dengan situasi kekinian pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dengan hanya dua pasangan capres cawapres. apabila mengikuti alur konstruksi hukum dan uud pemohon memahami bahwa memakaidapatyakni lebih dari (dua) pasangan calon. bahwa ketentuan dan serta ketentuan merupakan norma hukum yang dijadikan dasar pijak penyelenggara pemilu untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum. namun demikian, realitas politik dan realitas hukumnya ternyata tidak memenuhi ketentuan uud dan ternyata pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun hanya (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seluruh tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dituangkan dalam suatu produk hukum tertentu oleh pejabat tata usaha negara bidang pemilihan umum yakni komisi pemilihan umum kpu). realitas ini tidak dijumpai pengaturannya dalam ketentuan sehingga yang semestinya undang undang guo menjelaskan secara rinci pemaknaan dan uud sehingga menjamin kepastian hukum yang berkeadilan, jika pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya. dengan demikian, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun hanya terdapat (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden dan hal ini merupakan realitas yang harus dihadapi dan diselesaikan. realitas hukum dalam pandangan hans kersen adalah suatu fenomena yang lebih banyak dirancang sebagai the positiveness law , yang dapat dihukum sebagai kenyataan dalam praktik, seringkali berbeda dengan hukum sebagai disiplin ilmu, artinya, realitas hukum kadangkala berbeda dengan apa yang dipelajari dalam ilmu hukum. nilai validitas suatu hukum terletak pada kesesuaiannya dengan norma lainnya terutama norma dasar. dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa norma dasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, norma statis dan norma dinamis. norma statis merupakan norma yang telah memiliki validitas, sehingga seluruh isi norma tersebut ditaati dan diterapkan dalam kehidupan individu dan sosial. setiap isi norma tersebut memiliki daya pengikat dan daya paksa, karena berasal dari norma dasar yang spesifik, memiliki validitas yang diyakini dan dipandang sebagai norma yang paling tinggi (akhir). sifat statis, karena norma tersebut memiliki pengertian umum yang dapat dijadikan dalam membentuk norma khusus. sedangkan norma dinamis, merupakan pembentukan norma dasar tertentu karena tidak ditemukan dalam norma statis, karena adanya perkembangan sosial, tetapi tidak dikaitkan dengan realitas sosial. jika perkembangan sosial memiliki kehendak untuk mewujudkan suatu norma baru, maka pembentukannya tetap didasarkan pada norma dasar. hal ini berarti otoritas pembentukannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma dasar tersebut.deskripsi atas menujukkan bahwa suatu norma hukum itu valid, karena dibuat menurut cara yangsuperordinasi dengan subordinasi atau superior dengan inferior normnormanyataan kehendak pembentuk undang undang. pealamnya mengandung unsur perintah atau keharusan untuk ditaati (validitas) dan diterapkan (efektivitas)enyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden dan para pasangan calon mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari putusan tersebut. sebab, ketentuan tidak secara eksplisit menyebutkan berapa jumlah pasangan calon dan baru diketahui jika dikaitkan dengan ketentuan yang sama.ealitas politik pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun hanya ada (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden.dan uud dan menjawab realitas pemilu presiden dan wakil tahun yang diikuti hanya oleh (dua) pasangan calon presiden dan wakil presidenpemilu presiden dan wakil presiden dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan. samping itu, jika pun diterapkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun yang jumlah pasangan calon hanya (dua) dan salah salah kandidat tidak dapat memenuhi ketentuan maka prosedur berikutnya mengikuti ketentuan yaitu dilakukan pemilu presiden dan wakil presiden dua putaran. akibatnya, kembali kedua capres cawapres yang sama akan bertarung kembali, dan akan mengakibatkan pemborosan keuangan negara dan ketidakstabilan politik dan bahkan tidak mungkin akan menimbulkan gesekan sangat keras dan berdarah kalangan akar rumput pada masing masing pendukung. ii.milu presiden dan wakil presiden tahun maka agar ketentuan, sehingga secara lengkap materi muatan adalahumlah provinsi indonesia, dan ud sepanjang undang undang republik indonesia nomor tahun: menyatakan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang undang undang nomor tahun tidak diberlakukan dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan dua pasangan calon presiden dan wakil presidemahkamah konstitusi. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: bukti fotokopi ktp dan npp andi muhammad amrun, bukti fotokopi ktp dan npp heru widodo s.h., hum: bukti fotokopi ktp dan npp dr. zainal arifin husein, s.h., m.h. bukti fotokopi ktp dan npp vivi yunita kusumandari, s.h. bukti fotokopi ktp dan npp latihan tarbiyah, s.h. bukti fotokopi ktp dan npp samsul huda, s.h., m.h. bukti fotokopi ktp dan npp dobel amir, s.h., kn. bukti fotokopi ktp dan npp daniel tanpa musik bukti fotokopi ktp dan npp samsudin, s.h. bukti fotokopi ktp dan npp dimas pradana, s.h. bukti fotokopi ktp dan npp aan sudirman, s.h. bukti fotokopi ktp dan npp unto dwi yulianto, s.h. bukti fotokopi ktp dan npp duran sianida, s.h. bukti fotokopi ktp dan npp arsip divinubun, s.h. bukti fotokopi ktp dan npp supriyadi, s.hh.a.s. jayabaya pembentukan uud dipengaruhi suasana reformasi, sebelumnya dikenal partai politik setelah reformasi semua berlomba membentuk partai baru. sistem multipartai yang menyebabkan lahirnya uud situasi yang tergambar. untuk menunjukan bahwa presiden adalah meindonesia secara keseluruhan maka diharuskan adanya persebaran perolehan suara minimal memperoleh 50x suara: ketentuan dalam uud selanjutnya diambil alih oleh undang undang pilpres, ketentuan yang ada dalam uud menimbulkan kekosongan hukum ketika hadapan dengan kondisi saat ini, mana hanya ada dua pasangan yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. oleh karena ada kekosongan hukum, maka hakim konstitusi harus menafsirkan uud jika dilaksanakan dengan hanya ada dua pasangan calon, maka pemilihan akan terus berulang, dan bisa menyebabkan vacuum power, sehingga negara berada dalam keadaan darurat dan berlaku hukum tata negara darurat, dr. hartono, s.h., m.ci terdapat beberapa simulasi kemungkinan situasi yang akan terjadi terkait dengan penerapan ketentuan uud jika ada lebih dari dua pasangan calon, kemungkinan pertama adalah satu pasangan calon memperoleh suara suara dengan memenuhi persebaran yang disyaratkan, jika demikian maka pasangan tersebut akan langsung menjadi elected president kemungkinan kedua adalah satu pasangan calon mendapat suara, namun tidak memenuhi persyaratan persebaran perolehan suara, pasangan memperoleh suara, dan pasangan memperoleh 3y5 suara, jika demikian maka putaran kedua harus tetap dilaksanakan antara dan dalam putaran kedua terdapat dua kemungkinan, tetap pada perolehan suara 52y5 suara namun syarat persebaran tidak terpenuhi, mendapat jikahak dilantik sebagai presiden. kemungkinan kedua yang terjadi adalah perolehan suara menurun, namun memperoleh dengan tidak memenuhi syarat persebaran. jika terjadi kemungkinan kedua, maka sebenarnya hitungan riil lebih banyak, hal demikian akan menimbulkan persoalan hukum. permasalahannya adalah apakah pembentuk uud telah mempertimbangkan hal hal yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan uud dalam pembentukan uud khususnya perumus tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi dalam penerapan uud tidak pernah ada simulasi kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi. persyaratan adanya persebaran perolehan suara diterima secara bulat, dengan pertimbangan agar presiden juga dipilih oleh masyarakat luar pulau jawa. dalam hal pasangan calon presiden hanya dua pasangan, kemungkinan yang akan terjadi adalah, ketika dalam putaran pertama, pasangan memperoleh suara terbanyak misal tidak memenuhi syarat persebaran sehingga harus dilakukan putaran kedua. pada putaran kedua, pasangan memperoleh suara sehinga perolehan suara pasangan turun suara. angka prosentase dapat lebih kecil, namun angka riil pasangan bisa lebih besar, ini bisa disebabkan karena partisipasi pemilih pada putaran kedua menurun. keadaan demikian tetap menjadikan pasangan pemenang putaran kedua menjadi presiden terpilih, meskipun angka perolehan riil pemenang putaran pertama lebih besar dari pada perolehan suara pemenang putaran kedua. hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam uber judul. pemilu seharusnya didasarkan pada persamaan nilai suara atau disebut sebagao one man one vote. akan adil jika pemenang putaran kedua tidak serta merta menjadi presiden terpilih, namun juga disyaratkan memenuhi persebaran perolehan suara. beberapa putusan mahkamah sebelumnya memperkuat prinsip one man one vote, seperti penentuan calon legislatif terpilih yang berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. kemungkinan terjadinya ketidakadilan sebagaimana tersebut dapat dikurangi jika mahkamah menafsirkan bahwberlaku apabila hanya ada dua pasangan calon, dan yang tidak diterapkan pada dua pasangan calon tidak bertentangan dengan uuda unto dwi yulianto, s.h. pekerjaan pengacara alamat jalan kubang selatan nomor lebakgede, oblong, bandung, jawa barat sebagai n n20n0n20 lll.l.l. pemohon xii, nama duran sianida, s.h. pekerjaan karyawan swasta alamat jalan menteng blok c19 nomor teluk pucung, bekasi utara, bekasi, jawa barat. sebagai ll. pemohon xiii: nama arsip divinubun, s.h. pekerjaan pengacara alamat jalan kramat penting, gang kramat, senen, jakarta pusat, dki jakarta. sebagai n 20n . pemohon xiv, nama supriyadi, s.h. pekerjaan karyawan swasta alamat jalan imam bonjol gang sepakat nomor sumberejo, keliling, bandar lampung, lampung. sebagai n ll. pemohon xmenyatakan sebagai negara hukum yang demokrasi konstitusional atauka minimal dalam penentuan pasangan yang menjadi pemenangpanjang proses pilpres dan berpotensi mengakibatkan kekosonganerorangan warga negara indonesia pembayar pajak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya yang dimohonkan pengujian, potensial mengakibatkan penggunaan keuangan negara yang berlebihan, dan juga guo potensial menimbulkan gesekan dan konflik akar rumput, yang akan menganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan para pemohon pada khususnya dan bangsa indonesia pada umumnyaengan uudh.a.s jayabaya dan dr. hartono, s.h., mcl. yang didengarkan keterangannya persidangan mahkamah pada tanggal juni i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan presiden pada pokoknya mengemukakan bahwa apabila ketentuan harus diberi penafsiran, karena jika ketentuan guo diterapkan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan dua pasangan calon maka akan potensial menimbulkan kekosongan kekuasaan, i3. menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan tertulis dpr pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan tetap harus diterapkan meskipun peserta pemilihan umum presiden hanya dua pasangan calon, namun apabila tidak ada pasangan calon yang mampu memenuhi syarat persebaran maka dpr menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk menafsirkan ketentuan uud junctpakah akan ada pemungutan suara putaran kedua, atau ketentuan tidak diberlakukan,, keterangan tertulis dpr, bukti bukti surat tulisan dan ahlierdasarkan uraian tersebut atas, masalah konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonan guo adalah apakah jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengikuti pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dan memperoleh suara terbanyak, dinyatakan sebagai pasangan calon presiden terpilih walaupun perolehan suaranya tidak tersebar dengan sedikitnya lebih dari setengah provinsi indonesia? i3. menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusional tersebut, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa yang dipersoalkan oleh pemohon adalah sama dengan ketentuan uud menurut mahkamah, walaupun ketentuan tersebut adalah sama, tidaklah berarti ketentuan tidak dapat dilakukan pengujian oleh mahkamah, karena uud pada umumnya memuat norma atau ketentuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam tingkat undang undang untuk menjawab persoalan konstitusional yang spesifik dalam praktik penyelenggaraan negara. dalam hal undang undang tidak mengatur secara spesifik penyelesaian atas permasalahan dalam pelaksanaan ketentuan uud maka proses pengujian konstitusionalitas oleh mahkamah konstitusi dengan melalui putusannya adalah mekanisme konstitusional yang disediakan oleh konstitusi untuk memberikan penafsiran atas ketentuan uud tersebut. menurut mahkamah, konstitusi tidak lahir dan tidak ditegakkan dalam ruang hampa, tetapi lahir dan ditegakkan dalam konteks sosial dan politik yang melingkupinya, sehingga makna konstitusi tidak hanya dapat dibaca dari tekada, tetapi juga dari konteks lahirnya dalam konstitusi dan konteks penerapannya, concrete. dengan demikian, yang dipahami sebagai undang undang dasar, tidak semata semata hanya yang tertulis dalam teks undang undang dasar, tetapi juga termasuk semangat yang ada balik teks undang undang dasar yaitu konteks kelahiran dari undang undang dasar serta konteks penerapannya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan bernegara. dari sinilah fungsi penafsiran konstitusi oleh mahkamah konstitusi yang menjadikan konstitusi sebagai konstitusi yang hidup dan dapat menjawab setiap persoalan kenegaraan yang timbul. oleh karena itu, penafsiran konstitusional terhadap undang undang yang dimohonkan pengujian ditafsirkan oleh mahkamah, sehingga sesuai dengan semangat konstitusi: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah mekanisme pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam uud mengandung beberapa norma yang penting, yaitu: pertamalaksanaan pemilihan umum: kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat: ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperolehmenjadi presiden dan wakil presiden: keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan syarat tersebut, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. menurut mahkamah syarat keterpilihan dengan persebaran perolehan suara sedikitnya dua puluh persen setiap provinsi lebih dari setengah provinsi indonesia dalam uud menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk uud agar presiden dan wakil presiden terpilih merupakan presiden dan wakil presiden yang memperoleh dua legitimasi sekaligus yaitu legitimasi suara terbanyak dari rakyat dan legitimasi yang tersebar dari seluruh provinsi indonesia. kehendak yang demikian adalah sangat wajar dalam rangka menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam negara kesatuan republik indonesia, karena realitas kondisi geografis dan demografis indonesia yang timpang, yaitu pulau jawa dan bali dengan wilayah terbatasnduduknya yang padat, dan luar pulau jawa dengan wilayah yang luas tetapi penduduknya yang sedikit. keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh kemenangan mutlak seluruh provinsi pulau jawa ditambah satu atau dua provinsi luar pulau jawa yang padat penduduknya sangat mungkin akan memperoleh lebih dari lima puluh persen suara rakyat. dengan kemungkinan yang demikian secara teoritik pasangan calon presiden dan wakil presiden cukup melakukan kampanye beberapa provinsi saja untuk meraih kemenangan. untuk menghindari keadaan yang demikian syarat persebaran perolehan suara menjadi sangat penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam negara kesatuan republik indonesia. syarat tersebut juga dimaksudkan agar calon presiden dan wakil presiden harus mengenal wilayah dan dikenal oleh penduduk seluruh wilayah indonesia. dalam kerangka itulah, menurut mahkamah makna yang dikehendaki uud persoalannya, apakah syarat persebaran perolehan suara tersebut berlaku secara umum atau harus dikaitkan dengan jumlah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum dilaksanakan. dalam hal ini, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh atas norma tersebut mahkamah harus mempertimbangkan dari berbagai aspek yang menurut mahkamah relevan untuk memahami ketentuan tersebut, yaitu dari segi konteks lahirnya norma uud pada saat perumusannya, kaitannya dengan kerangka norma dan yang lainnya dalam uud serta aspek teleologis dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara, i3. menimbang bahwa dalam konteks lahirnya perumusan norma tersebut, mahkamah harus menelusuri kembali pembahasan pada perubahan uud khususnya mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu antara lain: pertama, usulan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat muncul sejak pembahasan dalam perubahan pertama uud yang secara terus menerus dibahas dalam perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. isu pokok yang diperdebatkan adalah apakah pasangan calon presiden dipilih langsung oleh rakyat atau oleh mpr atau kombinasi antara pemilihan langsung oleh rakyat dan oleh mpr, siapa yang mengajukan pasangan calon, dan syarat keterpilihan pasangan calon. kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden sebelum perubahan uud dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat mpr) dengan suara terbanyak. mekanisme pemilihan yang demikiederhana baik dalam pencalonan, penentuan calon terpilih sehingga tidak menimbulkan persoalan legitimasi persebaran perolehan suara karena anggota mpr yang memilih presiden dan wakil presiden samping terdiri dari anggota dewan perwakilan rakyat dpr) berdasarkan representasi jumlah penduduk, juga terdiri dari perwakilan daerah yang mewakili berbagai provinsi indonesia secara seimbang dan utusan golongan. ketiga, ketika membahas usulan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat timbul beberapa persoalan yang harus dirumuskan dalam undang undang dasar, yaitu bagaimana mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penentuan pasangan calon terpilih. ketika mpr membahas apakah pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh mpr atau kombinasi keduanya, terdapat pertimbangan pertimbangan yang bersifat substansi yaitu kaitannya dengan prinsip permusyawaratan yang menjadi dasar negara serta prinsip representasi yaitu presiden terpilih harus merupakan representasi seluruh rakyat indonesia dari berbagai wilayah. pemilihan oleh mpr akan menjamin terpenuhinya prinsip representasi ini, karena anggota mpr yang memilih presiden dan wakil presiden terdiri atas anggota dpr dan anggota dewan perwakilan daerah dpd). pemilihan langsung oleh rakyat harus juga memenuhi prinsip representasi tersebut, sehingga presiden terpilih harus juga menjadi presiden dari seluruh rakyat yang mendiami seluruh wilayah indonesia. samping pertimbangan substansi terdapat juga pertimbangan pertimbangan teknis pelaksanaan yaitu dari sisi efisiensi penyelenggaraan dan masalah keamanan dan kestabilan politik. pada akhirnya mpr memutuskan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat secara berpasangan, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, i3. menimbang bahwa mengenai siapa yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, pada awalnya banyak usulan mengenai hal itu, antara lain, dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu, partai politik peserta pemilu pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan, organisasi organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional atau sekelompok rakyat secara langsung sinilah dimungkinkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa melalui partai politik atau pasangan calon yang dipilih oleh mpr. pada akhirnya, mpr menyepakati pasangan calon presiden dan wakil presideoleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dengan pertimbangan bahwa siapa yang hendak menjadi calon presiden dan wakil presiden dapat mengajukan dirinya melalui partai politik, atau mendirikan partai politik yang menjadi peserta pemilu. hal itu juga dimaksudkan untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan batas maksimum sejumlah partai politik peserta pemilihan umum, dan tidak dimungkinkan adanya calon perseorangan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. jika jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden hendak dikurangi lagi maka dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah partai politik peserta pemilihan umum. dengan konstruksi berpikir demikianlah yang melahirkan uud yaitu mengakomodasi banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena seluruh partai politik peserta pemilihan umum diasumsikan dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. oleh karena itu maka adalah sangat wajar adanya ketentuan yang mengharuskan syarat keterpilihan mayoritas sederhana ditambah persebaran pemilih paling sedikit lebih dari setengah provinsi indonesia. pengaturan tersebut perlu, untuk menghindari pasangan calon yang hanya berkonsentrasi pada provinsi provinsi pulau jawa yang jumlah pemilihnya lebih dari setengah jumlah seluruh pemilih indonesia, sehingga pasangan calon tersebut merasa tidak perlu untuk dikenal provinsi yang lain yang jumlah penduduknya tidak banyak. apalagi, jika hanya dicalonkan oleh satu partai politik yang basis pemilihnya hanya berkonsentrasi pulau jawa. lalu, bagaimana kalau terjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon? dari penelusuran risalah rapat pembahasan perubahan uud memang tidak dibicarakan secara ekspresi verbs apabila hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. hanya saja pada saat perubahan ketiga, masih ada sisa persoalan yang belum terselesaikan yaitu apa solusinya jika pasangan calon presiden tidak ada yang memenuhi syarat dalam uud dalam hal ini terdapat dua pilihan yaitu, terhadap dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih kembali oleh rakyat atau dipilih oleh mpr yang pada perubahan keempat diputuskan untuk dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentumahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa uud dimaksudkan apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya uud dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan calon. selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan uud sangat jelas bahwa makna yang terkandu. berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam uud kalimatmenunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada dan sebelumnya. jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam di. jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua . karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. dengan demikian makna uud harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan uud menurut mahkamah kebijakan pemilihan presiden secara langsung dalam uud mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh uud presiden republik indonesia adalah presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga presiden terpilih adalah presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. untuk mencapai tujuan itu, berbagai alternatifbahas ketika perubahan uud antara lain, terdapat usulan bahwa dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat: dipilih oleh mpr atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. kesemuanya itu adalah dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah indonesia karena calon presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk seluruh wilayah indonesia. dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang representasi seluruh rakyat dan daerah indonesia sudah terpenuhi, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. artinya, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uud sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan keduagatamuatan telah menimbulkan muttitafsir atas penerapan uud disebabkanterhadap putusan mahkamah ini, dua orang hakim konstitusi yaitu materialis akbar dan wahiduddin adamstd. ttd. materialis akbar santo pendapat berbeda (d penting opinion) pendapat berbeda hakim konstitusi materialis akbar terkait dengan permohonan pengujian undang undang guo, ada (dua) pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab yaitu: apakah satu putaran atau dua putaran? apakah satu tahapan perhitungan atau dua tahapan perhitungan? pengantar majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia dalam melakukan perubahan uud negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud pada tahun sampai dengan tahun menyepakati antara lain bahwa sistem pemerintahan yang dianut indonesia setelah perubahan uud adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. beberapa ciri sistem presidensiil tersebut dalam uud antara lain presiden dipilih secara langsung oleh rakyat karena memang rakyatlah yang berdaulat akan tetapi tetap mengacu pada norma konstitusional sesuai dengan semangat dalam uud tahun yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud disadari sepenuhnya bahwa rakyat indonesia tersebar seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia nkri). nkri merupakan suatu negara kepulauan yang berciri nusantara sebagaimana ditegaskan dalam uud indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan penduduk yang beragam latar belakangnya, baik daerah wilayah, suku, agama, dan budaya agar presiden dan wakil presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan merata seluruh tanah air. maka apabila dikaitkan dengan ketentuan uud akan mendorong pasangan calon presiden dan wakil presiden mencerminkan dan mewakili keragaman penduduk indonesia. pasangan yang berbeda latar belakang tersebut diharapkan akan memperoleh dukungan yang lebih besar dan lebih merata berbagai wilayah tanah aindarkan situasi dari dominasi atau hegemoni dari satu kelompok golongan masyarakat tertentu saja. original intent uud ini mengatur tentang adanya syarat minimal perolehan suara presidential threshold) bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. syarat perolehan tersebut diatur dengan mempertimbangkan realitas masyarakat indonesia yang sangat majemuk baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan domisili karena persebaran penduduk yang tidak merata seluruh wilayah negara indonesia. dengan demikian presiden dan wakil presiden adalah pilihan mayoritas rakyat indonesia secara relatif hampir semua wilayah. hal tersebut juga mendorong terbangunnya koalisi antarpartai politik. pada umumnya partai partai politik mempunyai basis pendukung yang berbeda, baik ditinjau dari aspek ideologi, wilayah, suku, agama, dan golongan. ada partai politik yang kuat suatu daerah namun daerah lain kurang mendapat dukungan. kondisi ini menyebabkan sebuah partai politik akan kesulitan bila hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. untuk itulah partai politik harus sejak dini berusaha membangun koalisi permanen agar penyelenggaraan pemerintahan betul betul kokoh berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat. untuk menjawab keutuhan nkri tersebut, presiden yang dipilih oleh rakyat haruslah mencerminkan presiden nkri yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar provinsi provinsi. paling tidak ada lima dalam uud yang menyebutkan tentang nkri yakni dan oleh karena itu maka presiden republik indonesia tidak hanya bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saja melainkan juga sebagai lambang nkri dan simbol pemersatu nasional. sebagai pemersatu bangsa, maka pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan keniscayaan, oleh karena itu presiden terpilih adalah presiden yang mendapat dukungan dari rakyat dan dukungan sebaran penduduk provinsi provinsi. persebaran suara tidak hanya terkonsentrasi hanya beberapa wilayah padat penduduk saja. pemilihan presiden satu putaran pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada dasarnya hanya satu kali putaran sebagaimana ditegaskansedangkan uud merupakan jalan keluar apabila dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi kualifikasi uud uud sebagai landasan konstitusional untuk melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk satu kali putaran, apakah pasangan calon presiden dan wakil presiden diikuti oleh dua pasangan atau lebih? uud tidaklah membedakan apakah pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dua pasangan saja atau lebih. baik pasangan calon presiden tersebut hanya dua pasangan atau lebih haruslah tetap memperhitungkan terlebih dahulu jumlah perolehbagi yang memenuhi persyaratan tersebut langsung dilantik jadi presiden dan wakil presiden sehingga dengan demikian bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut satu kali putaran saja, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak ada yang memenuhi persyaratan dalam uud apakah pelaksanaan pemilihan umum dilakukan satu putaran atau dua putaran? untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat ditinjau dari dua hal yakni apakah pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut lebih dari dua pasang atau hanya dua pasang saja: apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan calon pada putaran pertama dan tidak memenuhi kualifikasi uud maka selanjutnya pemilu presiden dan wakil presiden masuk dalam putaran kedua sebagaimana yang telah dilakukan dalam praktek ketatanegaraan pemilihan umum tahun dan perhitungan suaranya mengikuti ketentuan ketentuan uud diubah pada perubahan tahap iii uud sedangkan uudperubahan tahap yang menyempurnakan ketentuan uud sehingga uud tidaklah dapat diabaikan sama sekali untuk menentukan perolehan suara terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden: bagaimana halnya apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dua pasangan saja dari awal? sesuai dengan semangat pembuat uud setelah dilakukan perubahan tahun sebagaimana yang telah saya jelaskan atas bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan keadaan nkri yang majemuk dan sebaran penduduk yang terpencar provinsi provinsi sehingga muncul norma konstitusional dalam uud persyaraterupakan hal yang sangat mutlak harus diperhitungkan terlebih dahulu, dalam pelaksanaan pemilihan umum yang meski diikuti oleh hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, ada dua kemungkinan yang terjadi. pertama yang mungkin terjadi adalah satu pasangan calonsehingga dengan sendirinya calon yang satu lagi tentu tidak memenuhi kualifikasi tersebut. dalam hal ada pasangan calon yangaka pasangan calon tersebutlah yang dilantik langsung jadi presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan uud kemungkinan kedua yang terjadi adalah kedua pasangan tersebut tidak ada yang memenuhi kualifikasi uud tersebut. umpamanya satu pasangan calon melebihi dukungan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum tapidemikian sebaliknya satu pasangan calon mendapat dukungan suara kurang dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umumebihi dukungankedua keadaan ini sama sama tidak memenuhi persyaratan uud dalam hal terjadinya kemungkinan yang kedua ini, apakah pemilihan presiden masuk putaran kedua ataukah cukup satu putaran saja, lalu bagaimana cara menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mana yang harus dinyatakan menang? saya berpendapat bahwa oleh karena pasangan calon presiden dan wakil presiden dari semula hanya dua pasangan calon maka pemilihan presiden dan wakil presiden cukup satu putaran saja sebab calonnya tidak berubah. untuk menentukan siapa pemenangnya maka baru kita masuk dalam pembahasan uud uud yangadalah sistem perhitungan pemilihan umum dalam dua putaran dan pasangan calon presiden dan wakil presiden diasumsikan lebih dari dua pasangan calon. walaupun demikian, karena saya berpendapat bahwa dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dua pasangan saja maka pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden cukup satu putaran saja tetapi cara menghitung hasil perolehan suaranya yang harus dua tahap. perhitungan tahap kedua hanya bisa dilakukan apabila perhitungan pada tahap pertama sudah dilaksanakan namun tidak ada yang memenuhi kualifikasi sehingga masuk dalam perhitungan tahap kedua. dalam perhitungan tahap kedua ini langsung menghitung dukungan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dan tidak lagi mempertimbangkan sebaran sedikitnya lebih dari setengah jumlah provinsi indonesia. dengan demikian yang memperoleh suara terbanyaklah yang dilantik jadi presiden dan wakil presiden. kesimpulan menurut pendapat saya, tidak benar bila dinyatakan bertentangan dengan dan uud karena merupakan turunan langsung dari bunynamun setelah mempelajari lebih lanjut aturan hukum yang mengatur tentang cara menentukan pemenang presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diikuti hanya pasangan calon dari awal mengacu pada uud dan terdapat kekosongan hukum dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diikuti hanya pasangan calon meskipun sudah ada ketentuan dan uud oleh karena itu, diperlukan suatu penafsiran konstitusional agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden juli memiliki dasar hukum dalam menentukan pemenang presiden dan wakil presiden apabila tidak memenuhi persyaratan uud dengan demikian, menurut saya permohonan pemohon seharusnya diputus konstitusional bersyarat (conditional constitutional): tentang pilpres adalah konstitusional meskipun hanya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap berlaku untuk perhitungan tahap untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dalam hal pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dua pasangan maka pemilihan calon presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu putaran, dengan perhitungan pemenangnya pada tahap pertama berdasarkan uud yakni yang memperolehjadi presiden dan wakil presiden. apabila kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut tidak ada yang memenuhi kualifikasi uud langsung pada tahap kedua dilaksanakan perhitungan suara untuk pasangan yang memperoleh suara terbanyak tanpa mempertimbangkan sebarannya provinsi provinsi. selanjutnya, yang memperoleh suara terbanyak tersebut yang dilantik jadi presiden dan wakil presiden, apabila ketentuan dimaknai bertentangan dengan uud jika calon presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja sebagaimana permohonan para pemohon maka berarti telah terjadi pengabaian terhadap ketentuan uud sebab ketentuan seutuhnya merupakan turunsehingga harus dinyatakan tidak bertentangan dengan uud sepanjang dimaknai jika peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya dua pasangan calon, lalu tidak ada yang memenuhi syarat perolehan(setengah) jumlah provinsi indonesia, maka ditentukan dengan suara terbanyak. tentang pokok permohonan pemohon: pada dasarnya pemohon melakukan pengujian konstitusionalitas tentang pemilihan umum presiden dan wakil presideterhadap uud untuk memeriksa dan memutus perkara ini, apakah benar bunyi bertentangan dengan uud dikaitkan dengan salah satu kewenangan mahkamah adalah menguji dengan uud: setelah dilakukan penelitian ternyata bunyi tersebut hakekatnya berasal dari uud sehingga yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan organik untuk melaksanakan ketentuan uud sehingga sangat sesuai dengan uud dan tidak bertentangan dengan uud oleh karenanya guo memenuhi asas kepastian hukum dan prinsip prinsip negara hukum sehingga semua uud yang dijadikan dasar hukum pengujian terhadap guo tidak terbukti secara hukum. apabila pemohon memohonkan agar dinyatakan bertentangan dengan uud perlu dipertanyakan uud yang mana serta yang mana yang bertentangan, yang ada justru sebaliknya bahwa guo merupakan organik untuk melaksanakan uud kehadiran mahkamah tidak dimaksudkan menguji uud dengan uud, justru uud merupakan pedoman mutlak bagi mahkamah dalam melakukan pengujian terhadaentangan dengan uud. dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap semangat pemohon, dengan permohonan seperti ini sama saja pemohon minta mahkamah keluar dari kewenangan yang digariskan oleh konstitusi dan undang undang. lagipula dalam polita maupun petit permohonan pemohon telah salah pula dalam menempatkan posisi mahkamah sebagai positive legislature sehingga sangat bertentangan dengan mahkamah dan melampaui kewenangan mahkamah. dalam permohonannya pemohon sama sekali tidak mengemukakan eksistensi dan uud seharusnya pemohon juga harus membaca dan memahami dengan baik dan uud saya dapat memahami disisi lain permohonan pemohon bahwa terjadi suatu kekosongan hukum terhadap bagaimana cara menentukan pemenang terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja, sehingga diharapkan adanya terobosan baru sebagai pedoman yang dikeluarkan oleh mahkamah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk hal ini saya memberikan apresiasi. sebagai jawaban terhadap persoalan tersebut sudah saya jelaskan dalam kesimpulan saya atas yaitu satu putaran dengan dua tahapan perhitungan. pendapat berbeda hakim konstitusi wahiduddin adams dissenting opinion hakim konstitusi wahiduddin adams terhadap undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (selanjutnya disebut pilpres), sebagai berikut: berdasarkan alat bukti keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon diperoleh keterangan bahwa pada waktu proses amandemen uud s.d. hingga salah satu hasilnya melahirkan uud memang tidak atau minimal belum terpikir bahwa pilpres bisa saja hanya diikuti oleh (dua) pasangan capres cawapres. pada saat itu, gagasan dan cita cita utama para penyusun amandemen uud adalah proporsionalitas jumlah pemilih dan persebarannya dengan luas wilayah indonesia, sehingga diharapkan agar presiden wakil presiden terpilih mendapat kepercayaan (trust) dan dukungan (support) yang tidak hanya dalam jumlah besar namun juga meluas dari rakyat, mendorong terwujudnya integrasi masyarakat, serta untuk mencegahpres cawapres tidak melakukan politik pilih kasih dengan berkampanye secara maksimal cukup daerah daerah yang padat pemilihnya saja, konstruksi uud yang terdiri dari (lima) dibangun dengan asumsi bahwa setiap parpol peserta pemilu berhak mengajukan pasangan capres cawapres sebagaimana yang diatur dalam uud ahli juga menyampaikan keterangan bahwa dalam proses amandemen uud s.d. tidak dibahas secara komprehensif mengenai simulasi potensi potensi yang mungkin terjadi akibat dari pengaturan yang ada dalam uud tersebut, khususnya dalam hal hanya terdapat (dua) pasangan capres cawapres sebagai peserta pilpres: penghematan anggaran dan perlunya upaya preventif terhadap potensi terjadinya instabilitas politik sebagaimana yang didalilkan para pemohon merupakan penalaran hukum ala utilitarian yang dimaknai secara sempit, padahal prinsip pelaksanaan pemilu (termasuk pilpres) indonesia sebagaimana yang diatur dalam uud dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil uber dan judul) sehingga prinsip sederhana, cepat, dan murah biaya ringan sama sekali bukanlah prinsip yang harus ada dalam penyelenggaraan pilpres. tolok ukur murah biaya ringan pun pada akhirnya bersifat relatif, sehingga jika sekedar berorientasi pada biaya murah (penghematan anggaran) maka jauh lebih baik agar capres cawapres cukup dipilih oleh mpr saja sebagaimana ketentuan dalam uud (sebelum amandemen) daripada dipilih langsung oleh rakyat, prinsip kemanfaatan (utility) dalam perkara ini hendaknya tidaklah semata mata berorientasi pada penghematan anggaran dan upaya preventif terhadap potensi terjadinya instabilitas politik semata, tetapi juga pendewasaan kehidupan politik rakyat indonesia serta pembangunan filosofi dan kerangka berpikir masyarakat secara rasional menuju proses demokrasi yang harus berjalan secara sehat sehingga diharapkan dapat terwujud suatu proses pilpres yang didasarkan pada rational choice sebagai alasan utama pemilih dalam menentukan capres cawapres pilihannya (sebagai salah satu implementasi dari konsep kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar sebagaimana yang tercantum dalam uud serta tidak semata mata memilih hanya berdasarkan emotional atau personal attachment belaka. hal ini tentunya memerlukan waktu dan biayi.derhana. dalam bahasa yang sederhana, demokrasi harus berorientasi pada proses bukan hasil: dalam risalah proses amandemen uud s.d. terbelit pula suasana batin (situation gebundheit) pada masa itu bahwa selain jumlah suara, persebaran suara yang diperoleh capres cawapres secara nasional juga merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan. hal ini haruslah dipahami dalam konteks bahwa para pelaku sejarah amandemen uud s.d. menyadari sepenuhnya konsekuensi biaya yang akan timbul dengan melakukan perubahan mekanisme pemilihan presiden wakil presiden yang awalnya cukup dipilih oleh mpr menjadi dipilih langsung oleh rakyat. dalam risalah tersebut juga termuat adanya diskusi bahwa perlu dihindari kemungkinan terjadinya fenomena capres cawapres yang hanya fokus berkampanye daerah daerah yang padat pemilihnya saja, sehingga daerah daerah dianggap kurang strategis (luas secara geografis namun sedikit jumlah pemilihnya) sangat berpotensi terabaikan dalam memperoleh sosialisasi dan informasi komprehensif mengenai visi, misi, dan program masing masing peserta pilpres, fenomena yang dikhawatirkan oleh para pelaku sejarah amandemen uud s.d. menjadi semakin nyata saat ini jika kita menyaksikan secara cermat bahwa strategi kampanye yang dilakukan oleh masing masing peserta pilpres dalam beberapa hari hari terakhir masa kampanye ini umumnya berfokus pada pemenangan dukungan suara hanya daerah daerah yang padat pemilihnya dimana justru para pemilih daerah tersebut relatif sudah cukup baik dalam menerima informasi mengenai visi, misi, dan program sebagai materi kampanye dari masing masing peserta pilpres, jikadan uud yangtidak diberlakukan dalam hal peserta pilpres hanya diikut capres cawapres maka tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian hari pilpres tahun dan seterusnya) akan lahir presiden wakil presiden yang memenangkan pilpres hanya dengan berfokus pada kemenangan daerah daerah strategis saja (pulau jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar) sehingga representasi suara rakyat daerah daerah yang dianggap kurang strategis (wilayahnya luas secara geografis, namun jumlah pemilihnya sedikit) akan hilang begitu saja berdasarkan prinsip simple majority yang tentunya justru bertolak belakang dengan suasana batin (situation gebundheit) pada saat lahirnya uud jika dilakukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan pilpres, khususnya pilpres, yang berbunyi, maka diperoleh makna bahwa ketentuan yang ada dalam guo berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal pilpres hanya diikuti oleh (dua) pasang capres cawapres: secara teoritis, salah satu bentuk hubungan antar norma yang ada dalam suatu undang undang adalah bentuk pengecualian (delegasi). hubungan yang bersifat dekoratif ini umumnya muncul untuk mengantisipasi kondisi kondisi tertentu yang menyebabkan suatu norma tidak mungkin diberlakukan dan pengecualian tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam norma berikutnya. dalam konteks pilpres tidak ditemukan norma yang secara eksplisit bersifat dekoratif untuk mengantisipasi kondisi dimana pilpres hanya diikuti oleh (dua) pasangan capres cawapres, sehingga tahapan tahapan pilpres sebagaimana yang diatur dalam pilpres wajib diberlakukan termasuk dalam hal pilpres hanya diikuti oleh (dua) pasangan capres cawapres, kekhawatiran terhadap potensi terjadinya instabilitas dan krisis politik jika pilpres (yang diikuti oleh hanya (dua) pasangan capres cawapres) tetap dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam pilpres bukanlah masalah konstitusionalitas norma, karena jika pilpres dilaksanakan cukup (satu) putaran pun bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan permasalahan hukum karena pelaksanaan pilpres dapat ditafsirkan tidak sesuai dengan uud yang secara filosofis tidak menganut konsep simple majoritu run off election, mengutamakan ide proporsionalitas jumlah pemilih dan persebarannya dengan luas wilayah indonesia dengan harapan agar presiden wakil presiden terpilih mendapat dukungan yang tidak hanya besar namun juga meluas dari rakyat indonesia, sehingga berapapun jumlah peserta pilpresnya, dalam hal tidak terdapat pasangan capres cawapres yang memenuhi syarat kumulatif yakni mendapatkan suara lebih dari dengan sedikitnya suara setiap provinsi yang tersebar lebih dari jumlah provinsi indonesia maka harus dilangsungkan pilpres putaran kedua (second round) dengan sistem suara terbanyak tanpa persyaratan persebaran suara sesuai dengan ketentuan uud dengan demikian diharapkan agar pilpres tidaklah menjadi sebuah kompetisi tertutup yang hanya dapat dimenangkan oleh peserta pilpres yang hanya populer provinsi yang jumlah pemilihnya besar saja, sehingga suara suara pemilih yang berasal dari provinsi yang jumlah pemilihnya sedikit, dalam batas batas tertentu, juga dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan presiden wakil presiden republik indonesia, berdasarkan hal hal tersebut atas, saya berpendapat bahwa permohonan para pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti diuraikan atas, maka para pemohon memilikiketidakjelasan tafsir akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada para pemohon, yaitu penggunaan keuangan negara yang berasal dari para pembayar pajak, termasuk para pemohon, menjadi berlebihan yang seharusnya dapat dicegah sepanjang mahkamah konstitusi tidak memberlakukan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun yang hanya diikuti (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden. lebih dari itu potensi gesekan dan konflik akar rumput berpotensi akan lebih besar lagi antar pendukung (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden pada putaran kedua pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun yang pada putaran pertama pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun juga telah dirasakan gesekan sesama pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. bila gesekan dan konflik horizontal terjadi, maka jelas akan mengakibatkan ketidak tenteram hidup para pemohon secara khusus dan secara umum kehidupan bangsa dan negar. dengan munculnya potensi kerugian konstitusional para pemohon dari aspek finansialpenyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam rangkaujuan bernegara sebagaimana yang ditegaskan dalam pembukaan uud oleh karena itu, pemilu presiden dan wakil presiden dalam perspektif demokrasi merupakan prosedur tertentu yang waktunya ditetapkan secara teratur untuk memilih pemimpin rakyat yang dapat merepresentasikan kepentingan kepentingan dan. kebutuhan rakyat dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan bersamikian, dalam kerangka pemilu presiden dan wakil presiden penyelenggaraannya harus mampu memberikan suatu kompetisi yang fair agar terpilih pemimpin rakyat yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. hal ini berarti dalam pemilu presiden dan wakil presiden diharapkan akan terjadi keseimbangan antara prinsip legitimasi' dan prinsip 'kompetensi' yang berdampak pada terpilihnya presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin yang diterima oleh sebagaian besar masyarakat (legitimate) dan berkinerja tinggi (competence). bahwa pengaturan akan memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden disebabkan muatdan secara substansial merupakan duplikasi dari ketentuan dan uud hanya frasa pada . dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden tidak menjadi materi muatan secara lengkap ketentuan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:suara setiap provinsi yang tersebar lebih dari (setengah) jumlah provinsi indonesiamencermati uud pemohon memahami bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam perspektif pemilu presiden dan wakil presiden didasarkan pada pertama,, dan demikian pula antara sebaran penduduk pada antar provinsi luar apapun tidak seimbang, dan kedua, konsekuensi apabila uud tidak dapat dipenuhi perolehan suara pasangan calon, maka harus dibuat alternatif prosedurnya sebagaimana muatan materi uud namun demikian uud tidak menyatakan secara eksplisit jumlah pasangan calon dan baru dapat diketahui atau dipahami berapa jumlah pasangan calon yang dimaksud oleh uud ketika dikaitkan dengan uud yang ditegaskan dalam frasa. . demikian pula ketentuan juga tidak diketahui berapa jumlah pasangan calon karena pengertian pasangan calon terpilih dilekatkan pada syarat yang limitation yakni pasangan calon tersebut harus,: daalam ketentuan berikutnya yaitu pada diberikan jalan dalam prosedur tertentu untuk mengantisipasi jika pada tidak terpenuhi yaitu, dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada (dua)i1. nama ari aryan suherman odo, warga negara indonesia, pekerjaan buruh migran indonesia alamat kampung kertasarinama siti masih obit asing, warga negara indonesia, pekerjaan buruh migran indonesia, alamat kampung pasir malakaii: nama jasmani enu wihara, warga negara indonesia, pekerjaan buruh migran indonesia, alamat kampung paragon rt. rw.o1, desa pulosari, kecamatan sukanagara, kabupaten cianjur, provinsi jawa barat, selanjutnya disebutasing masing berdasarkan surat kuasa bertanggal februari memberi kuasa kepada sandang tampubolon, s.h.: ii) janes sihaloho, s,h.: iii) zaitun umam, s.h., m.h.: iv) anton febrian, s.h.: andi wijaya, s.h.: vi) robin dolaksaribu, s.h.: dan vii) dan m.p. siagian, s.h., yaitu advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam sandang tampubolon partners yang beralamat gedung one stop succes lt. jalan t.b. simatupang kavling i s cilandak timurpresiden: mendengar keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat: mendengar keterangan pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis parapendahuluan salah satu tugasnamun sempitnya lapangan kerja negara ini membuat masyarakat berbondong bondong mengadu nasib luar negeri. dengan harapan, luar negeri mendapat pekerjaan dan penghastingkat implementasi, norma tersebut telah ditafsirkan secara berbeda beda, antara lain: bahwa dalamdalam ketentuan ini disebutkan bahwa kontrak kerja mandiri perseorangan hanya dapat dilakukan bagi yang bekerja pada badan hukum. peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per. men x i2010 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia luar negeri yang menjelaskan bahwa kontrak kerja mandiri yang dilakukan oleh tki secara mandiri diperbolehkan tanpa membedakan pekerja bekerja pada badan hukum atau pengguna perseorangan. bahwa berdasarkan hal tersebut atas, adalah jelas kalimat dalam tersebut multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum danghindari kerugian konstitusional, para pemohon kalimat tersebut haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sejauhdan tetap berlaku dengan segala akibat hukumnya termasuk risiko yang timbul dari perpanjangan perjanjian kerja tki tersebut. kesimpulan bahwa berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: bahwa undang undang guo telah menyerahkan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan penempatan tki kepada pihak swasta hal mana merupakan bentuk pengabaian negara terhadap tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin hak hak konstitusional warga negara yang bekerja luar negndang undang guo telah terjadi ketidakjelasan norma hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibatkan perbedaan penafsiran norma oleh stake holder perlindungan dan penyelenggaran tki yang merugikan para buruh migran indonesia. bahwa keharusan tki kembali indonesia untuk memperpanjang perjanjian kerja sangatlah merugikan para pemohon. bahwa kontrak mandiri haruslah lindungi secara hukum hal mana tidak jelas dalam undang undang guo, untuk itulah diperlukan suatu langkah konkrit dengan mengajukan uji materi (judicial review) mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan dan penafsiran terhadap ketentuan berbagai norma yang para pemohon sampaikan atas.gabulkan permohonan para pemohon, inkonstitusional sepanjang frasa: oleh dan menjadi tanggungdan, inkonstitusional sepanjang frasa: oleh dan menjadi tanggung bukti bukti paspor pemohon atas nama ami aryan suherman odo bukti paspor pemohon atas nama siti masih obit aspor pemohon atas nama jasmani enu wihara bukti artikel muhammad iqbal dengan judul kontrak mandiri dilarang! ada apa dengan kjri hong kong? bukti berita berjudul kontrak kerja mandiri tki perlu dipikirkan . bukti berita berjudul kjri hong kong tidak boleh larang tki kontrak mandiri karena memperbolehkan . bukti keterangan tertulis ahli sri palu bukti keterangan tertulis saksi saut mari siregar selain itu, para pemohon juga mengajukan seorang ahli yang menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal juli dan menyampaikan keterangan secara tertulis yang dijadikan sebagai bukti selain itu para pemohon juga mengajukan saksi yang menyampaikan keterangan secara tertulis yang keterangannya dijadikan bukti keterangan ahli sri palu secara lisan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut: ahli adalah peneliti pada institute for ecos rights yang fokus pada riset dan pendidikan untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat marginal. setiap tahun sedikitnya wni meninggalkan keluarganya untuk bekerja luar negeri sebagai tki. dari jumlah tersebut mayoritas adalah perempuan. peningkatan migrasi tki luar negeri tidak didukung oleh sistem pelayanan migrasi kerja dan perlindungan yang memadai. setiap tahun sedikitnya tki mengalami masalah. substansi tidak memadai bagi terwujudnya perlindungan tki karena tersebut lebih banyak mengatur bisnis penempatan tki daripada mengatur perlindungan hukum bagi para tki yang bekerja luar negeri. sebanyak ketentuan mengatur bisnis penempatan tki dan hanya saja yang mengatur perlindungan tki. dan menegaskan bahwa perlindungan tki adalah tanggung jawab negara, namun kewajiban perlindungan tki banyak diserahkan kepada pihak swasta yaitu putri. menurut undang undang, yang dimaksud putri atau optis bertanggung jawab mulai dari pemberian informasi, perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan atau pelatihan, pengurusan perjanjian kerja dan perubahannya, perpanjangan perjanjian kerja, pengurusan asuransi, melaporkanki, menyelidiki kematian tki luar negeri, mengurus hak hak tki, sampai pemulangan tki. optis harus melaporkan kepada pemerintah sebelum melakukan kegiatan pemberian informasi kepada calon tki. kajian ahli menunjukkan bahwa optis tidak menjalankan sebagian besar dari tanggung jawab yang diamanatkan pemerintah lebih banyak bertindak pasif dengan menunggu laporan dari optis. bila optis tidak melaporkan kegiatan rekrutmen, pemerintah tidak akan mengetahui kegiatan rekrutmen yang dilakukan optis. padahal pemerintah tidak mungkin melindungi warganya bila tidak tahu jumlah dan tempat orang yang bekerja luar negeri. lebih dari tki yang dikirim luar negeri adalah tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. selain lemahnya sistem pengawasan, sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan optis juga sangat lemah dan tidak menimbulkan efek jera. mengakibatkan warga yang hendak bekerja luar negeri tidak punya pilihan lain selain melalui optis, termasuk tki yang bekerja sektor domestik. sektor domestik adalah sektor yang rentan terhadap pelanggaran ham, namun tidak mengatur perlindungan khusus bagi tki sektor domestik. penempatan tki sektor formal yang relatif terlindungi dilakukan melalui mekanisme oleh pemerintah, sementara penempatan tki sektor domestik yang rentan pelanggaran ham justru diserahkan kepada optis. menutup peluang bagi tki yang hendak bekerja secara mandiri tanpa melalui optis. mengandaikan bahwa bekerja secara aman adalah melalui optis, padahal data international organization migrant sepanjang tahun menunjukkan bahwa dari korban perdagangan manusia, mayoritas direkrut oleh optis resmi. kajian ahli menunjukkan bahwa dari buruh migran indonesia yang meninggal malaysia pada mayoritas adalah tki berdokumen yang dikirim oleh oprahkan penempatan tki khususnya untuk sektor domestik pada optis bertentangan dengan uud yang menyatakan bahwa pengurusan perpanjangan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab optis, bertentangan dengan yang memberi peluang bagi tki untuk memperpanjang perjanjian kerjanya. sementara menyatakan bahwa iki yang melakukan perjanjian kerja sendiri harus menanggung sendiri risiko yang muncul. penyerahan tanggung jawab perpanjangan kerja kepada optis oleh telah membuka peluang eksploitasi tki oleh optis dan menghilangkan hak tki untuk bekerja pada majikan yang sama. dengan menyerahkan perpanjangan perjanjian kerja oleh optis, tki bersangkutan akan dikenai kembali biaya tambahan oleh optis melalui pemotongan gaji, sama seperti ketika tki bekerja untuk pertama kalinya. yang menyatakan bahwa tki, tidak dapat dilepaskan dari dan menghilangkan hak tki untuk memilih tetap bekerja pada majikan yang sama tanpa harus pulang terlebih dahulu. kewajiban tki untuk pulang sebelum memperpanjang perjanjian kerja potensial menghilangkan hak tki untuk bekerja pada majikan yang sama. seharusnya ini menyatakan bahwa tki setelah kontrak kerja selesai dapat kembali indonesia sebelum memperpanjang. sehingga ada peluang bagi tki untuk memilih apakah dia akan memperpanjang langsung, ataukah dia akan pulang terlebih dahulu. pilihan pulang terlebih dahulu terkait dengan tki yang memiliki persoalan rumah tangga, misalnya persoalan anak atau suami. namun bagi tki yang lajang, dia tidak harus pulang terlebih dahulu indonesia sebelum memperpanjang kontrak kerja. beberapa keuntungan yang diperoleh oleh tki jika dia langsung memperpanjang kontrak tanpa pulang terlebih dahulu adalah, pertama, tki bersangkutan dapat bekerja majikan yang sama sehingga memiliki bargaining position lebih terkait dengan gaji, libur, dan perbaikan kondisi kercenderung abai terhadap kenyataan bahwa optis adalah lembaga bisnis yang orientasinya adalah mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. penempatan tki oleh pemerintah bnp2tki) melalui mekanisme telah dilakukan korea dan jepang. sementara penempatan tki yang bekerja sektor domestik justru diserahkan kepada optis. penempatan tki yang rentan terhadap pelanggaran ham seharusnya justru dipegang oleh pemerintah melalui mekanisme pemerintah mampu memberikan perlindungan maksimal karena pemerintah memiliki aparat mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. dengan kondisi kerja luar negeri yang semakin memburuk, maka sudah saatnya pemerintah memiliki posisi tawar terhadap negara tujuan tki, dengan mengambil alih penempatan tki terutama sektor domestik. kualitas sumber daya manusia tki masih sangat rendah. pendidikan mayoritas adalah smp bawah, sehingga peluang kerja depan tetap akan sektor domestik. tidak dapat dijalankan karena dihadang oleh ketentuan berikutnya yang menyatakan bahwa perpanjangan kerja adalah tugas atau tanggung jawab optis. konsep perlindungan dalam cenderung direduksi menjadi sekadar penanganan kasus, padahal perlindungan seharusnya dimulai sejak saat informasi tentang bekerja luar negeri itu diberikan. kajian ahli menunjukkan bahwa mayoritas tki tidak pernah mendapatkan pendidikan secara benar sebagaimana diamanatkan oleh dalam kasus kasus yang dialami tki adalah tki tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri ketika berada luar negeri. pemerintah tidak menjalankan tanggung jawab untuk menyiapkan tki dengan baik karena seluruh proses persiapan diserahkan kepada swasta. jika struktur perlindungan antara dibandingkan dengan undang undang milik filipina sangat jauh berbeda. filipina memberikan peluang untuk bekerja secara mandiri serta memberikan peluang juga kepada sektor swasta, tetapi filipina tegas mengatur mengenai proses penempatan dan proses perlindufilipina, optis yang melakukan perekrutan tidak sah maka tidak akan pernah lagi mendapatkan izin, dan mereka akan dikenai sanksi trafficking. sementara indonesia hukuman bagi optis bermasalah hanya sanksi administratif yang tidak memberikan efek jera serta dilaksanakan tanpa ada transparansi. filipina mengatur dengan jelas bahwa pemilik optis (sektor swasta) harus warga negara, sementara indonesia tidak mengatur hal tersebut. mayoritas putri yang beroperasi indonesia adalah modal asing, sehingga tidak ada transparansi dalam pembiayaan. meskipun pemerintah mengatur tentang pembiayaan, tetapi sangat terbuka memberi peluang kepada sektor swasta untuk mengambil keuntungan sebesar besarnya dari bisnis penempatan tki. antara 60x hingga keuntungan putri adalah dari bisnis penempatan tki. terdapat juga sistem perkalian yang membuat satu orang memperoleh rp. hingga rp. per kepala tanpa melakukan apa apa. filipina bisa mengenakan biaya hanya satu bulan gaji untuk sektor yang sama, sementara indonesia dikenai biaya hingga bulan gaji. perlindungan minimal adalah memberikan pendidikan yang baik kepada para tki, sehingga mereka siap ketika negara tidak bisa lagi menjangkau mereka negara tujuan. berdasarkan hal tersebut pendidikan harus diambil alih oleh negara. era liberalisasi ekonomi justru negara harus kembali mengambil peran untuk melindungi tki, karena pemerintah negara tujuan melepaskan tanggung jawab perlindungan. singapura dan malaysia, misalnya, jelas melegalkan perbudakan dan perdagangan orang, sehingga bagaimana mungkin pemerintah indonesia melepaskan tki tanpa perlindungan. i2li dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan juli yang diterima kepaniteraan mahkamah pada julrugitaspenempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia luar negeri.diuji oleh para pemohon. terkait dengan permohonan para pemohon terhadap ketentuan huruf dan undang undang putri, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. uudbih. dalam rangka itulah, negara membentuku. nomor tahun menyatakan bahwa tugas:ketentuan tersebut diperkuat dengan yang menyatakan bahwa pelaksanaan penempatan tki luar negeri terdiri dari: pemerintah: pelaksanaan penempatan tki swasta. akan tetapi dalam prakteknya pemerintah cenderung memberikan kewenangan pengiriman tenaga kerja indonesia ini kepada swasta optis) dan melepaskan tanggung jawab perlindungannya kepada optis dengan mempersulit atau membatasi kontrak mandirnamun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja dalam negeri menyebabkan banyak warga negara indonesia tki)yang dapat penempatan tki swastapada saat penempatan, dan pasca penempatan. bahwa menurut pemerintah harus dibedakan antara perlindungan terhadap tki yang melakukan ikatan kerja dengan perlindungan terhadap warga negara indonesia yang sedang berada luar negeri. dalam hal perlindungan terhadap tki, apabila tki tersebut dirugikan hak haknya dalam suatu perjanjian kerja, maka apabila perjanjian perpanjangan perjanjian kerja dibuat melalui optis, maka tugas pemerintah untuk memastikan bahwa optis yang bersangkutan melaksanakan segala hak dan kewajiban tki dan pemberi kerja sesuai perjanjian yang disepakati. namun apabila tki memperpanjang sendiri perjanjian kerjanya maka apabila tki tersebut merasa dirugikan hak haknya maka tki tersebut dapat menuntut pemberi kerja tersebut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku negara bersangkutan. bahwa perlindungan terhadap warga negara indonesia diatur dalam rezim yang berbeda, yaitu nomor tahun tentang hubungan luar negeri, dimana hubungan luar negeri menyatakan bahwluar negeri menyatakan bahwa a.dalam hal warga negara indonesia terancam bahaysehingga berdasarkan ketentuan tersebut, negara tetap bertugas dan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara indonesia luar negeri dimana dalamnya termasuk tki luar negeri yang terlibat permasalahan hukum dengan pemberi kerja. terkait dengan permohonan para pemohon terhadap ketentuan huruf dan putri, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: terhadap ketentuan huruf putri yang menyatakan pelaksana penempatan tki luar negeri terdiri dari: aa. pelaksana penempatan tki swasta. pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa penempatan dan perlindungan tki luar negeri menyangkut juga hubungan antarnegara. karena itu perlu melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, serta institusi swasta pelaksana penempatan tki swasta optis). lain pihak karena penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia langsung berhubungan denganinstitusi swastrinsipnya, walaupun swasta diberikan kesempatan untuk melaksanakan usaha penempatan tki, namun dalam pelaksanaannya pemerintah mempersyaratkan secara ketat, melakukan pengawasan secara periodik, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan dan kinerja optis, serta memberikan sanksi yang tegas termasuk pencabutan izin (sipptki) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh optis. bahwa pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa dengan diberikannya swasta untuk berperan dalam penempatan tki luar negeri telah melepaskan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. karena pada kenyataannya, pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada tki dari mulai: pra penempatan, dimana pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian secara administratif dan teknis (vide sampai dengan putri). masa penempatan, dimana pemerintah melakukan perlindungan tki melalui perwakilan republik indonesia negara penempatan (vide juncto sampai dengan putri). purna penempatan, dimana pemerintah memberikan perlindungan dalam rangka kepulangan tki sejak dari pelabuhan demarkasi sampai daerah asal tki (vide sampai dengan putri). selain beberapa ketentuan tersebut atas yang terkait dengan bentuk perlindungan pemerintah terhadap tki yang ditempatkan oleh optis, pemerintah juga telah memberlakukan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perlindungan tenaga kerja indonesia luar negeri (terlampir). dari uraian tersebut atas telah membuktikan pemerintah pada kenyataannya tidak melepaskan tanggung jawab terhadap perlindungan bagi tki yang ditempatkan oleh optis, dengan perkataan lain anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa dengan ikut sertanya optis, pelaksanaan penempatan tki luar negeri dianggap melepaskan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warga negara adalah tidak tepat dan tidak beralasan. sehingga ketentuan huruf putri tidakketentuan undang undang putri yang dianggap membatasi pihak yang berhak untuk mengurus perpanjangan perjanjian kerja dan karenanya oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan undang undang dasar pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. bahwa ketentuan putri tidak dapat dilepaskan dari ketentuan putri yang menyatakan , dan nya menyatakan pengurusan tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan tki swasta . berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah para pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan tersebut atas karena ketentuan guo pada dasarnya memberikan kewajiban kepada optis untuk bertanggung jawab guna mendapat persetujuan perwakilan republik indonesia dalam mengurus perpanjangan perjanjian kerja, sehingga menurut pemerintah ketentuan tersebut atas justru telah memberikan kemudahan bagi tki itu sendiri. sehingga menurut pemerintah, anggapan kerugian yang dialami oleh para pemohon yang apabila diurus kepanjangannya perjanjian kerjanya oleh optis tidak terjaminnya kelangsungan perjanjian kerja dengan majikan yang lama, hal demikian menurut pemerintah tidak terkait dengan isu konstitusionalitas pemberlakuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon. terhadap ketentuan putri yang dianggap berpotensi merugikan para pemohon, dengan alasan pulang indonesia untuk mengurus perpanjangan perjanjian kerja sangat tidak efektif, dan tki yang pulang indonesia berpotensi kehilangan kesempatan untuk bekerja pada majikan yang sama, sehingga dianggap bertentangan dengan undang undang dasar terhadap anggapan para pemohon tersebut pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut atas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tki karena pada umumnya jangka waktu berlakunya visa kerja adalah dua tahun, juga dalam rangka pemutakhatau persetujuan keluarga dan atau orang tua atau walinya untuk bekerja kembali. selain itu, yang tidak kalah penting adalah guna memberikan kesempatan kepada tki tersebut untuk bertemu dengan keluarganya masing masing. bahwa terdapat ketentuan putri yang oleh para pemohon dianggap menimbulkan multitafsir dan menimbulkan pertanyaan, yaitu: apakah perpanjangan perjanjian pekerja tki yang dilakukan oleh tki yang bersangkutan sah atau tidak? apakah kalimat ini dimaknai perjanjian kerja tki sah akan tetapi resiko hukum akibat perjanjian ini ditanggung oleh tki yang bersangkutan. terhadap anggapan dan pertanyaan tersebut pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja dapat dilakukan oleh tki yang bersangkutan, atau melalui optis, apabila tki melakukan perjanjian melalui optis, maka optis lah yang akan mengurus segala dokumen dokumen yang diperlukan, dan bertanggung jawab atas resiko yang menimpa tki dalam masa perpanjangan perjanjian kerja. dan apabila tki melakukan perpanjangan sendiri, maka secara sadar tki tersebut telah mengikatkan dirinya dengan pengguna perseorangan. perjanjian itu sendiri sah namun akan menjadi salah alamat apabila tki tersebut menuntut hak haknya kepada optis karena tki memperpanjang sendiri perjanjian kerjampatan dan perlindungan tki luar negerifebruari dan memberikan keterangan tertulis bertanggal februari yang diterima pada tanggal maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: kedudukan hukum (undang undang nomor tahun bahwa penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia luar negeri, jika dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan indonesia bahwa masalah penempatan dan perlindungan tki luar negeri menyangkut juga hubungan antar, namun pemerintah tidak dapat bertindak sendiri. karena itu, perlu melibatkan pemerintah provinsi, maupun kabupaten kota, serta institusi swasta. hal ini tercermibunyi, pelaksanaan penempatan tki luar negeri terdiri dari: pemerintah: pelaksana penempatan tki swasta. karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia langsung berhubungan dengan kesejahteraan, keselamatan, dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia.empatan tenaga kerja indonesia luar negeri oleh pelaksanaan penempatan tki swasta sebagaimana diatur dalam huruf undang undang guo bukan berarti pelaksanaan penempatan tki luar negeri menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaksana penempatan tki swasta dan negara, dalam hal ini pemerintah menjadi tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan tki luar negeri. negara juga mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan perlindungan kepada tki. hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan dalam undang undang nomor tahun sebagai berikut. huruf mengatur bahwa pemerintah mewajibkan kepada pelaksana penempatan tki swasta untuk menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar rp. pada bank pemerintah. menyatakan bahwa setiap calondan dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. mengatur bahwa perwakilan republik indonesia memberikan perlindungan terhadap tki luar negeri, dalam hal ini pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada perwakilan republik indonesia tertentu. menyatakan bahwaan penempatan tki swasta dan tki yang ditempatkan luar negeri. pelaksanaan penempatan tki luar negeri oleh pelaksana penempatan tki swasta tetap diawasi oleh pemerintah. menyebutkan bahwa selama masa penempatan tki luar negeri dilaksanakan dengan pemberian bantuan hukummengatur bahwa pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksaan penempatan dan perlindungan tki luar, dpr berpendapat dalam pelaksanaannya, ketentuan huruf tidak dapat berdiri sendiri tanpa berkaitan dengan lainnya, sehingga huruf tidak bertentangan dengan undang undang dasar terkait dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang mengatur untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan perjanjian kerja, dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tki swasta. menurut pendapat dpr hal ini dilakukan agar tki memiliki hubungan hukum dengan pelaksana penempatan tki swasta. dengan demikian, akan ada hak dan kewajiban hukum yang timbul antara tki dengan pelaksana penempatan tki swasta, sehingga pelaksanaan penempatan tki swasta memiliki tanggung jawab terhadap tki. selain itu, menurut dpr ketentuan undang undang guo sama sekali tidak menghalangi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. ketentuan guo justru memberikan perlindungan kepada tki. terkait dengan ketentuan undang undang guo yang mengatur tki yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya, dan akan memperpanjang perjanjian kerja tki yang bersangkutan, harus pulang terlebih dahulu indonesia. berdasarkan risalah pembahasan dim undang undang nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri, yang terdapat halaman yang membahas tentang perpanjangan perjanjian kerja tki, dijelaskan bahwa tujuan dari ini agar tki yang habis kontraknya harus pulang dahulu indonesia adalah agar diberi kesempatan untuk atau dapat bertemu lagi dengan keluarganya, suaminya, dan mereka yang belum berkeluarga bertemu dengan orang tuanya. selain itu banyak kasus yang terjadi, jika sudah lebih dari dua tahun tidak pulang dulu indonesia, tki mencari lagi pasangan hidup negara tempat dia bekerja, dan menimbulkan masalah sosial negara negara tersebut. terkait dengan ketentuan undang undang guo yang mengatur bilamana dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh tki yang bersangkutan, maka pelaksanaan penempatan tki swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa tki dalam panjangan perjanjian kerja. menurut pandangan dpr, tidak dibebaskannya pelaksanaan penempatan tki swasta untuk bertanggung jawab atas risiko yang menimpa tki bila memperpanjang sendiri kontraknya adalah suatu hal yang telah memenuhi legal ratio, karena yang membuat perjanjian baru tersebut hanyalah tki dengan pengguna langsung tanpa melibatkan pelaksana penempatan tki swasta. sehingga secara langsung tidak mengikat bagi pelaksanaan penempatan tki swasta. hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan undang undang bagi pihak pihak yang membuatnya, dan dalam hal ini adalah tki dengan majikan pengguna langsung. oleh karenanya dpr berpendapat undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan undang undang dasar menimbang bahwa pihak terkait, badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia bnp2tki), yang diwakili teguh hendro cahyono, menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: bekerja adalah hak dari warga negara yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan atau menfasilitasinya. bekerja luar negeri difasilitasi dengan regulasi yang bernama undang undang nomor tahun yang berisi: filosofi perlindungan bagi tki, il) mengatur mekanisme penempatan dan perlindungan bagi tki luar negeri, iii) mengatur siapa saja pelaksana penempatan tki luar negeri: iv) perlindungan bagi tki yang akan bekerja, yang sedang, maupun yang telah pulang dari luar negeri: dan hal hal lain terkait penempatan dan perlindungan, misalnya siapa yang mengawasi jika terjadi pelanggaran. pada prinsipnya perlindungan diberikan oleh pemerintah atau penyelenggara yang menempatkan tki luar negeri, dengan berbagai cara baik secara administratif maupun secara teknis. perlindungan secara administratif berupa ketentuan persyaratan yang diupayakan untuk memberikan perlindungan optimal kepada tki.lindungan dari sisi teknis berupa mekanisme dan ketentuan untuk memberikan perlindungan kepada para tki. pelaksanaan mekanisme penempatan menurut terdiri dari ada jenis, yaitu: vi) penempatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui skema government government g): vi) penempatan oleh satu institusi atau lembaga yang mendapatkan lisensi kewenangan untuk menempatkan dari kementerian tenaga kerja dan transmigrasi yaitu yang disebut sebagai optis pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta): viii) penempatan luar negeri oleh suatu perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri melalui izin tertulis yang diberikan oleh menteri, dan ix) penempatan secara perseorangan atau oleh dirinya sendiri. i2. menimbang bahwa para pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal juli dan presiden menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal bulan juli yang keduanya diterima kepaniteraan mahkamruf pelaksana penempatan tki swasta sepanjang. pada frasa, oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan tki swasta sepanjang ditafsirsepanjang. akan memcasttenaga kerja indonesia luar negerihak konstitusional para pemohon dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh ketentuan guo karena tidak memberikan perlindungan kepada para pemohon selaku tki dan mempersulit para pemohon selaku tki yang telah habis masa kontrak kerjanya untuk bekerja kembali pada majikan yang sama, i3. menimbang bahwa parpaspor yang dikeluarkan oleh konsulat jenderal republik indonesia kjri) jeddah, kedutaan besar indonesia riyadh, dan kantor imigrasi kota depokpenempatan dan perlindungan tki diserahkan sepenuhnya kepada negara, serta jika mahkamah mengabulkan permohonan agar tki dapat memperpanjang sendiri kontrak kerja tanpa terlebih dahulu pulang indonesiaara pemohon mendalilkan huruf dan bertentangan dengan dan uudhuruf i3. menimbang bahwa pada dasarnya mengatur secara limitation bahwa hanya ada dua pihak yang dapat menempatkan tki luar negeri, yaitu pemerintah dan pelaksana penempatan tki swasta (optis). para pemohon mempermasalahkan adanya optis dalam dimaksud, dan mendalilkan bahwa hal demikian merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam penempatan tki. menurut para pemohon, seharusnya pemerintah mengambil peran utama dan tunggal dalam penempatan tki luar negeri. untuk menilai apakah huruf tersebut bertentangan atau tidak dengan uud terutama dan uud mahkamah harus mempertimbangkan bahwa pada dasarnyempatan tki luar negeri, haruslah dimaknai secara luas. artinya penghormatan hak yang demikian tidak lantas berarti pemerintahempatan tki luar negeri. dalam hal pemerintah menghadapi keterbatasan kemampuan dan atau sumber daya yang dapat menangani permasalahan ketenagakerjaan indonesia, pemusatan kegiatan penempatan tki luar negeri hanya oleh pemerintah saja justru berpotensi menghalangi hak warga negara untuk bekerja luar negeri. dengan kata lain terjadi kondisi kelebihan tenaga kerja yang ingin bekerja luar negeri, sementara pemerintah tidak mampu menyalurkan menempatkan semua tenaganegara tujuan masing masing. hal demikianlah yang menurut mahkamah menjadi dasar konstitusional bagi dilibatkannnya optis sebagai salah satu pihak yang dapat menempatkan tki luar negeri. bahwa, sebagaimana dimaksud uud adalah tidak sama dan tidak dapat diartikan sebagai kewajiban negara untuk melaksanakan penempatan tki luar negeri oleh negara atau oleh pemerintah sendiri. kewajiban yang diatur dalam uud dimaksud telah diwujudkan oleh negara dengan membebaskan warga negara indonesia untuk bekerja luar negeri (sebagai tki) sebagai upaya bagi warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. namun demikian, tentu saja pemerintah atau negara tidak dapat melepaskan atau mengalihkan tanggung jawabnya begitu saja kepada pihak swasta. hak warga negara yang demikian diikuti dengan kewajiban negara untuk melindungi pelaksanaan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dengan mengatur tata cara atau mekanisme untuk bekerja luar negeri. dalam hal penempatan tki luar negeri dilakukan oleh pihak luar negara (yaitu yang oleh disebut sebagai optis), negara telah membuat suatu mekanisme perizinan dan pembinaan serta pengawasan bagi kegiatan penempatan tki dimaksud. perizinan dan pengawasan bagi kegiatan penempatan tki semata mata untuk melindungi hak hak dasar dan hak hak konstitusional tki sebagai warga negara indonesia. pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara memiliki banyak urusan pemerintahan yang jika dikerjakan sendiri tentu menjadi tidak efisien dan tidak efektif dari sisi penggunaan waktu dan biaya. bahkan menurut mahkamah, diutusnya sendiri semua urusan pemerintahan oleh pemerintah akan berakibat pada perluasan birokrasi dan penambahan biaya yang belum tentu sepadan dengan hasil yang akan diperoleh. hal demikian bukan berarti mahkamah menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan hanya dari sisi kalkulasi ekonomi semata, melainkan mahkamah cenderung kepada pemikiran bahwa pengurusan urusan pemerintahan oleh pemerintah sendiri harus didasarkan pada skala prioritas yang diutamakan untuk wilayah kerja nirlaba yang tidak menarik partisipasi masyarakat umum maupun pihak swasta. prioritas demikian, menurut mahkamah adalahhindari kekosongan pengurusan yang dapat mengakibatkan pengabaian hak warga negara. dengan perkataan lain, menurut mahkamah penempatan tki luar negeri bukanlah suatu kewajiban yang secara terang dan jelas diatur dalam uud uud lebih menitikberatkan pada hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal yang demikian dalam konteks guo telah dipenuhi dengan membuka kesempatan bekerja luar negeri. adapun mengenai siapa pihak yang dapat melaksanakan penempatan tki luar negeri, yang secara limitation telah ditentukan oleh yaitu pemerintah dan optis, hal demikian merupakan wilayah kebijakan hukum yang merupakan kewenangan pembentuk undang undang untuk menentukannya. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon mengenai konstitusionalitas huruf tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa menyatakan,. menurut para pemohon tersebut bertentangan dengan uud selama dimaknai bahwa hanya optis yang boleh melakukan pengurusan untuk mendapatkanterhadap permohonan pemohon demikian, menurut mahkamah terlebih dahulu harus dipahami secara komprehensif dan sistematis mengenai isi dan susunan undang undang guo secara umum mengatur penempatan tki luar negeri dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan optis. dengan demikian sebenarnya seluruh pengaturan dalam undang undang guo adalah pengaturan dalam hal penempatan tki dilakukan oleh pemerintah atau oleh optis, selama tidak secara tegas dinyatakan lain atau diatur secara khususembaca secara cermat seluruh ketentuan terkait dengan dimaksud, terutama ketentuan dan mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang dimohonkan oleh para pemohon tersebut adalah ketentuan yang ditujukan untuk mengatur optis, sehingga adalah wajar jika ketentuan tersebut tidak mengatur hak tki untukeberadaan ketentuan dikuatkan dengan adanya sanksi administratif yang diatur dalam yang selengkapnya sebagai berikut.tki: cc.hwa menyatakan, pelanggaran terhadap ketentuan diancam dengan lima jenis sanksi administrasi sebagaimana ditentukan dalam sanksi administratif berupa peringatan tertulis , penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan tki , dan pencabutan izin , adalah sanksimaknai selain dikenakan terhadap optis. sementara sanksi berupa pembatalan keberangkatan calon tki bukan sanksi bagi pelanggaran karena tersebut mengatur mengenai perpanjangan perjanjian kerja yang maknanya adalah status pekerja yang diurus kepanjangannya adalah tki yang sudah atau sedang bekerja luar negeri, dan bukan baru bersatu calon tki. adapun sanksi berupa pemulangan tki dari luar negeri dengan biaya sendiri , adalah tidak tepat jika dikonstruksikan sebagai sanksi bagi pelanggaran menurut mahkamah, kelalaian dan atau kesengajaan optis yang tida, tentu tidak dapat ditimpakan risikonya kepada tki dalam bentuk tki bersangkutan harus membiayai sendiri petualangannya dari luar negeri. dari pemahaman yang demikian, mahkamah menegaskan bahwa ketentuan memang ditujukan bagi optis dan bukan ditujukan bagi tki perseorangan. adapun jika yang dimaksudkan oleh para pemohon adalah hak tki perseorangan untuk mengurus sendiri persetujuan perpanjangan perjanjian kerja, hal demikian menurut mahkamah bukan diatur dalam keberadaan tki perseorangan diatur dalam dan yang tidak dimohonkan pengujian konstitusional oleh para pemohon. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah permohonan pengujian konstitusionalitas tidak beralasan menurut hukum. menimbang bahwapara pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ketentuan yang mengharuskan tki bersangkutan untuk pulang terlebih dahulu indonesia, adalah tidak efektif dan tidak efisien, serta berpotensi menghilangkan kesempatan tki untuk bekerja pada majikan yang sama dan karenanyapat memahami maksud dari ketentuan dimaksud, salah satu pendekatan yang dipergunakan oleh mahkamah adalah pendekatan sistematis dengan cara mengkaitkan dimaksud dengan dan atau lain dalam undang undang yang sama. pendekatan demikian dipergunakan oleh mahkamah mengingat penjelasan undang undang guo hanya menyatakan, cukup jelas . bahwa pengguna jasa tki menurut angka adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perseorangan. tki yang bekerja pada instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan atau badan hukum swasta ditempatkan oleh pemerintah dengan dasar perjanjian, sedangkan tki yang bekerja pada pengguna perseorangan ditempatkan oleh optis melalui mitra usaha negara tujuan. jika perbedaan tata cara penempatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan akan memunculkan kesan diskriminasi karena tki yang bekerja pada pengguna perseorangan diwajibkan, sementara bagi tki yang bekerja selain pada pengguna perseorangan tidak terkena kewajiban untuk. bahwa dalam keterangan pemerintah yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis dijelaskan tujuan dari ketentuan adalah agar tki yang bersangkutan menemui keluarganya terlebih dahulu (menguatkan silaturahim) terutama bagi tki yang telah menikah berkeluarga. pemerintah juga menerangkan ketentuan dimaksud dilatarbelakangi bahwa biasanya tenggat berakhirnya perjanjian kerja berbarengan dengan berakhirnya masa berlaku visa iki yang bersangkutan. menurut mahkamah argumentasi yang demikian tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut: bagaimana jika tki bersangkutan belum berkeluargdipara pemohon adalah perorangan warga negara indonesia (individu), yang juga adalah pekerja tenaga kerja indonesia luar negeri, yang bergerak, berminat dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menegakkan hak hak tenaga kerja indonesia luar negeri bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum dan hak asasi manusia, fakta hukum bahwanemp) apa manfaatnya bagi pasangan suami istri yang keduanya menjadi tki negara tujuan yang sama? iii) bagaimana jika tki bersangkutan sudah tidak memiliki keluarga? iv) bagaimana jika jangka waktu berlakunya perjanjian kerja tidak sama dengan jangka waktu berlakunya visa tki bersangkutan? pertanyaan demikian bisa jadi memang bersifat kasuistis, yang artinya bisa saja peluang terjadinya peristiwa dimaksud sangat kecil, namun jika dimaksud secara umum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum dan perlindungan sosial bagi tki itu sendiri dan keluarganya yang berada indonesia maka upaya perlindungan demikian harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan akibat lain yang justru negatif. menurut mahkamah adalah kontraproduktif jika ketentuan yang mengharuskan pulang terlebih dahulu indonesia yang dimaksud oleh tersebut ternyata justru menyulitkan tki bersangkutan untuk kembali bekerja pada majikan yang sama, atau setidaknya memperoleh kembali pekerjaan dengan kualitas yang sama, padahal jika tidak pulang terlebih dahulu indonesia tki bersangkutan dapat bekerja pada majikan dan atau kualitas pekerjaan yang sama. bahwa jika dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tki, menurut mahkamah pada kenyataannya norma tersebut dan implikasinya justru mengikat tki namun tidak dapat ditujukan apalagi mengikat pengguna jasa tki. bertolak dari hal demikian, menjadi sebuah pertanyaan dimana letak perlindungannya jika ketentuan keharusan pulang indonesia terlebih dahulu bagi tki yang akan memperpanjang perjanjian kerja tidak dapat sekaligus mewajibkan kepada pengguna jasa tki untuk menerima perpanjangan kerja dimaksud meskipun tki yang bersangkutan pulang terlebih dahulu indonesia. tentu tidak tepat disebut sebagai norma perlindungan hukum jika justru menghilangkan atau setidaknya berpotensi menghilangkan kesempatan bagi tki untuk memperpanjang perjanjian kerja dengan pengguna jasa tki yang sesuai cocok diinginkan oleh tki yang bersangkutan. mahkamah dapat memahami argumen sosiologis dari yang bertujuan menjaga keutuhan keharmonisan tki dan keluarganya dengan mewajibkan tki bersangkutan pulang indonesia setidakny(dua) tahun divide namun menurut mahkamah, ketentuan yang demikian menjadi tidak efektif dan tidak efisien selama belum didukung dengan kemudahan dan kecepatan pengurusan visa serta prioritas untuk bekerja pada tempat yang sama ketika dilakukan perpanjangan perjanjian kerja. apalagi dalam undang undang guo, mahkamah tidak menemukan ketentuan yang jelas bagaimana tindak lanjut kepulangan tki indonesia dengan upaya pengharmonisan rumah tangga, selain kepulangan tersebut sekadar sebagai sarana pelepas rindu keluarga. lagipula tanpa adanya norma tersebut keinginan tki untuk pulang dalam rangka silaturahim atau menjaga keutuhan keharmonisan keluarga tidak terhalangi. bahwa daripada mengharuskan tki pulang terlebih dahulu indonesia jika akan memperpanjang perjanjian kerja, menurut mahkamah lebih tepat jika pemerintah melakukan advokasi mengenai hak libur bagi tki luar negeri agar dapat dimanfaatkan untuk pulang indonesia sewaktu waktu, sehingga tki bersangkutan lebih memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri kapan akan pulang indonesia, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya. mahkamah juga tidak menemukan argumentasi yang kuat mengapa tki yang bekerja pada pengguna perseorangan harus pulang terlebih dahulu indonesia jika akan melakukan perpanjangan perjanjian kerja, sementara tki yang bekerja pada pengguna selain perseorangan tidak dikenai keharusan yang sama, padahal kedua tki tersebut berada pada kondisi hukum yang sama, antara lain keduanya harus mengurus visa (jika memang masa berlaku visa nya mendekati berakhir), keduanya mungkin memiliki keluarga indonesia, dan keduanya terikat juga pada ketentuan jangka waktu perjanjian kerja. menurut mahkamah, pembedaan perlakuan terhadap tki yang bekerja pada pengguna perseorangan satu sisi dan tki yang bekerja pada selain pengguna perseorangan sisi lain, tidak dapat langsung dimaknai sebagai tindakan diskriminatif. namun demikian, dalam hal ini mahkamah tidak menemukan argumentasi yang dapat menguatkan alasan pembedaan perlakuan tersebut, apalagi ketentuan yang memperlakukan secara berbeda tki yang bekerja pada pengguna perseorangan justru memunculkan potensi kerugian pada tki yang bekerja pada pengguna perseorangan kesulitan bagi tki bersangkutan untuk kembali bekerja pada majikan dan atau tempat kerja yang sama. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat ketentuan telah menghalangi hak para pemohon untuk diperlakukan sama hadapan hukum serta melanggar hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. dengan demikian, menurut mahkamah permohonan para pemohon mengenai pengujian konstitusional beralasan menurut hukum. menimbang bahwa pada pokoknya mengatur bahwa optis tidak bertanggung jawab atas risiko yang dialami oleh tki selama masa perpanjangan perjanjian kerja apabila tki bersangkutan melakukan sendiri perpanjangan perjanjian kerja. menurut para pemohon ketentuan tersebut memunculkan ambiguitas mengenai keabsahan perpanjangan perjanjian kerja yang dilakukan sendiri oleh tki, yaitu apakah perpanjangan perjanjian kerja demikian sah atau tidak sah. seandainya perpanjangan perjanjian kerja yang demikian sah, apakah kemudian risiko yang terjadi terhadap tki selama masa perpanjangan perjanjian kerja tersebut tidak ditanggung oleh optis. terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ketentuan lain dalam undang undang guo terutama dengan jelas menyatakan bahwa perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja memang dapat dilakukan oleh tki yang bersangkutan atau melalui optis. dengan mengaitkan dan menurut mahkamah menjadi jelas bahwa perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja baik yang dilakukan oleh tki bersangkutan maupun melalui optis, keduanya sah dan berlaku sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak. bahwa pada dasarnya mengatur bahwa pelaksana penempatan tki luar negeri hanya oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan optis. dari konsep dasar yang demikian maka ketentuan harus dimaknai sebagai salah satu ketentuan yang mengatur hubungan. antara tki dengan optis. artinya, tersebut harus dibaca bahwa pada dasaerpanjangan perjanjian kerja adalah urusan optis atau setidaknya harus melibatkan optis sebagai pihak yang menempatkan tki bersangkutan luar negeri. namun demikian, menurut mahkamah, ketentuan ternyata juga mengizinkan tki yang bersangkutan untuk mengurus atau melakukan sendiri perpanjangan perjanjian kerja dengan pengguna jasa tki tanpa melalui melibatkan optis, dengan akibat hukum tertentu. pada atasnya, suatu perjanjian hanya berlaku mengikat bagi pihak pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. hal demikian secara contrary dapat dimaknai bahwa pihak yang tidak terlibat dan atau tidak mengetahui suatu peristiwa tindakan hukum yang dilakukan pihak lain tentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan atau menanggung risiko yang timbul karena peristiwa tindakan hukum dimaksud. i3. bahwa kalimat dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh tki yang bersangkutan, dalam menurut mahkamah jelas dimaksudkan sebagai tindakan melakukan perpanjangan perjanjian kerja oleh tki itu sendiri dengan pengguna jasa tki tanpa melalui melibatkan optis. dengan kata lain, tindakan tki yang bersangkutan dapat diartikan sebagai putusnya hubungan kontraktual antara tki yang bersangkutan dengan optis. dalam hal demikian memang sudah sewajarnya jika optis tidak dapat dikenai kewajiban menanggung risiko yang menimpa tki bersangkutan dalam masa perpanjangan perjanjian kerja dimaksud. justru adalah sebuah ketidakadilan jika optis yang tidak mengetahui, tidak dilibatkan, ataupun tidak melakukan perpanjangan perjanjian kerja untuk kepentingan tki tertentu namun harus menanggung risiko atas perpanjangan perjanjian kerja dimaksud. dalam konteks perlindungan bagi tki secara umum, putus atau berakhirnya hubungan kontraktual (pengurusan) antara tki dengan optis tidak serta merta membuat tki bersangkutan tidak mendapat perlindungan dari negara. optis memang tidak lagi bertanggung jawab atas risiko yang menimpa tki akibat perpanjangan perjanjian kerja yang dilakukan oleh tki itu sendiri tanpa melibatkan optis, namun pemerintah tetap wajib melindungi tki bersangkutan dalam konteks hubungan antara pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara dengan warganegara republik indonesia dimana tki bersangkutan bekerja haruslah selalu melakukan pemantauan dan memberikan perlindungan meskipun perpanjangan perjanjian kerja dilakukan sendiri oleh tki yang bersangkutan. oleh karena itu agar perwakilan negara indonesia mengetahui keberadaan tki yang bersangkutan maka tki yang bersangkutan haruslah melaporkan keberadaannya terkait perpanjangan perjanjian kerja kepada perwakilan negara republik indonesia terdekat. adapun selama perjanjian kerja maupun perpanjangan perjanjian kerja tki dilakukan melalui optis maka optis mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan pemantauan terhadap tki bersangkutan dan secara berkala menyampaikan laporan kepada perwakilan negara republik indonesia terdekat. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas, menurut mahkamah permohonan pengujian konstitusionalberalasan menurut hukum, sedangkan permohonan pengujian konstitusional hurufanwar usman, maria farida indrawi, ahmad fadli semadidua belas, bulan agustusada pukul wib, oleh delapan hakim konstitusi,lindungan tenaga kerja indonesia luar negeri menjadundang undang guo belum mencerminkan prinsip prinsip perlindungan hukum bagi dan kepastian hukum bagi tki indonesia, bahwa undang undang guo telah ditafsirkan berbeda beda oleh banyak pihak terutama para pembuat kebijakan hal ini dapat dilihat dari penafsiran kementerian tenaga kerja dan transmigrasi dan bnp2tki dan pihak pihak kementerian luar negeri terkait keabsahan dan memberlakukan kontrak mandiri. bahwa adanya perbedaan penafsiran tersebut atas mendapat penolakan dari tki tki yang bekerja luar negeri dan juga dari pengamat pengamat tki karena telah merugikan tenaga kerja indonesia luar negeri termasuk para pemohon. bahwa larangan kontrak mandiri oleh pemerintah indonesia luar negeri sangatlah merugikan pekerja yang bersangkutan luar negeri padahal pemerintah negara lain, seperti filipina, srilanka, dan thailand membebaskan tenaga kerjanya untuk kontrak mandiri. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil ihuruf ditafsirkan bahwa pemerintah dalam huruf melepaskan sepenuhnya tanggung jawab penempatan tki kepada pihak swasta (inkonstitusional bersyarat) bahwa undang undang guo menyatakan, pelaksanaan penempatan tki luar negeri terdiri dari: pemerintah, pelaksanaan penempatan tki swasta. bahwa dalam penempatan tki diluar negeri pada hakikatnya adalah tanggung jawab konstitusional negara tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta dalam hal ini pelaksanaan penempatan tki swasta. bahwa dalam konteks penempatan tki diluar negeri, negara telah menyiapkan lembaga atau instansi yang merupakan stakeholdertuk penempatan tki diluar negeri seperti, kementerian tenaga kerja ri, kementerian luar negeri dan bnp2tki. bahwa seperti kita ketahui, negara telah membentuk lembaga khusus untuk mengurusi permasalahan tki, yaitu bnp2tki. hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penempatan tki luar negeri yang sebelumnya dirasa kurang optimal dilakukan oleh kementerian tenaga kerja ri, kementerian luar negeri dan bnp2tki sehingga tidaklah beralasan apabila negara kembali menyerahkan penempatan tki pihak swasta. bahwa seandainya pun pihak swasta masih diperlukan, negara tidak bisa menyerahkan penempatan tki luar negeri sepenuhnya kepada pihak swasta, tanpa adanya campur tangan pemerintah yang tidak sebatas pemberian izin semata kepada pihak swasta, pemerintah haruslah bertanggung jawab pula terhadap pelaksanaan penempatan oleh tki swasta. hal ini bertujuan untuk menjamin hak hak konstitusional tki dalam hal penempatan tki tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya. huruf undang undang guo telah memberikan tanggung jawab penempatan tki pada pihak swasta hal mana bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warga negara indonesia tki luar negeri.hal ini tidak terlepas dari absennya negara dalam melakukan perlindungan tki luar negeri dengan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak swasta. huruf haruslah ditafsirkan penempatan tki swasta diakui eksistensinya sejauh diartikan tidak berdiri sendiri, terlepas dari pengawasan pemerintah yang artinya dalam hal penempatan tki oleh pihak swasta apabila penempatan tki swasta tidak mampu mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban tki., semisal penempatan tki swasta tidak diketahui keberadaannya dan ataupun bubar maka hak dan kewajiban tki yang semula ditempatkan oleh pihak swasta haruslah diambil alih oleh negara hal mana yang merupakan tugas dan tanggung jawabbahwa frasa: "oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan tki swastpanjang frasa tersebut atas tersebut (inkonstitusional bersyarat) bahwa undang undang guo menyatakan,bahwa undang undang guo yang menyatakanjawab pelaksana penempatan tki swasta, dengan tegas membatasi pihak yang berhak untuk mengurus perpanjangan perjanjian kerja tki adalah membatasi seorang tki untuk mengurus sendiri perpanjangan kontraknya secara mandiri. bahwa ini sangatlah merugikan para pemohon, dikarenakan tidak ada jaminan para pemohon kembali bekerja pada majikan yang sama bahkan berpotensi kehilangan kesempatan bekerja dikarenakan fakta selama ini, penempatan tki swasta sering mempersulit tki untuk mengurus perpanjangan kerja, bahkan banyak ditemukan fakta perusahaan penempatan tki swasta tidak diketahui lagiillbahwa undang undang guo tki yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu indonesia . bahwa keharusan tki untuk pulang indonesia, sangatlah berpotensi merugikan para pemohon, dengan alasan sebagai berikut: pulang indonesia untuk mengurus perpanjangan perjanjian kerja sangat tidak efektif. tki yang pulang indonesisebut atas, majikan sudah terlanjur mempekerjakan orang lain, bahwa dalam hal perpanjangan perjanjian kerja tki, seorang tki tidaklah diperlukan untuk kembali indonesia dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalam hal perpanjangan perjanjian kerja, seorang tki tidak perlu balik indonesia. perpanjangan perjanjian kerja lebih efektif dengan dikatakan kepada keluarga ataupun lawyer. hal ini dikarenakan, tki yang pulang indonesia seringkali dikenakan pungli oleh aparat, birokrasi yang berbelit belit juga menghambat tki untuk balik bekerja majikan sebelumnya, dan tki yang pulang indonesia untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerjtentu, majikan sudah terlanjur mempekerjakan orang lain. bahwa tidak dapat dipungkiri, selain proses perpanjangan perjanjian kerja membutuhkan beberapa dokumen, seperti visa, persetujuan istri atau suami, akan tetapi dokumen tersebut seperti visa tidak selalu sama masa berlakunya dengan perjanjian kerja. memang dibutuhkan perpanjangan visa dan oleh karenanya akan lebih efektif jika perpanjangan visa dirwakilan pemerintah indonesia luar negeri yaitu, kedutaan besar republik indonesia. hal ini termuat dalam yang menyatakan . setiap tenaga kerja yang telah habis masa kerjanya tidak diharuskan untuk balik indonesia sepanjang pengurusan perpanjangan perjanjian kerja. fakta, banyak dari tki luar negeri yang secara personal melakukan hubungan kerja dengan majikan mereka luar negeri yang akhirnya anggap ilegal disebabkan keengganan tki kembali indonesia. bahwa hal tersebut atas bertentangan dengan uud yang menyatakan: tiap tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ivfrasa perpanjangan perjanjian kerja yang diurus sendiri oleh tki yang bersangkutan dalam guo tidak ditegaskan tetap berlaku . bahwa undang undang guo menyatakanjawab atas risiko yang menimpa tki dalam masa perpanjangan perjanjian kerja . bahwa kalimat,. telah menimbulkan multitafsir setidak tidaknya menurut pemahaman para pemohon kalimat tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut: apakah perpanjangan perjanjian kerja tki yang dilakukan oleh tki yang bersangkutan sah atau tidak. apakah kalimat ini dimaknai perjanjian kerja tki sah akan tetapi risiko hukum akibat perpanjangan perjanjian ini ditanggung oleh tkita yangjakarta selatan sebagai 2000nn2n ll . pemohon serikat petani indonesia spi), yang5050n05025000n0n0 ll. pemohon ii, yayasan bina desa sadajiwa bina desa), yangiskandardinita, jakarta sebagai 5250n0502n0n0n0n0n0n lnn l . .p iii: konsorsium pembaruan agraria kpa), yang diwakili oleh: nama idham arsyad jabatan sekretaris jenderal konsorsium pembaharuan agraria kpa) alamat komplek liga mas indah, jalan pancoran indah blok nomor pancoran, jakarta selatan sebagai . pemohon iv, koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara), yang diwakili oleh: nama muhammad riza adha damanik jabatan sekretaris jenderal koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara) alamat jalan lengkung blok nomor perumahan kalibata indah, jakarta selatan sebagai . pemohon wahana lingkungan hidup indonesia walhi), yang diwakili oleh: nama berry nadia organ jabatan ketua badan pengurus yayasan wahana lingkungan hidup indonesia walhi) alamat jalan tegal parang utara nomor jakarta selatan sebagai . pemohon vi,vii, sawit watch, yang diwakili oleh: nama aset nego tarigan jabatan direktur eksekutif perkumpulan sawit watch alamat perumahan bogor baru, blok c1, nomorsaja yang diberlakukan dalam menyimpulkan permohonannya menjadikan hal itu tidak tepat dan tidak mengarah kepada permasalahan yang sebenarnya ingin diselesaikan dengan munculnya undang undang ini. bahwa pemohon berargumentasi bahwa proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus didasarkan pula pada kitab undang undang hukum perdata. menurut pendapat ahli hal tersebut tidak tepat, bahwa proses pengadaan tanah adalah pada ranah hukum publik. bagaimana proses yang sudah berjalan panjang, kemudian harus lagi ditundukkan pada hukum perdata, khususnya melalui hal tersebut ada kerancuan dalam perspektif teori hukum: bahwa memberikan mekanisme yang menentukan bahwa apabila terdapatbat hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam bahkan sampai mengatur due process law sampai tingkat mahkamah agung. jadi, hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum dalam rangka untuk memenuhi hal hal yang sebenarnya diminta oleh pihak pemohon. karena sini kalau kita lihat kepada s) nya dinyatakan bahwajadi bukan pemerintah yang menentukan ganti kerugian, tapi adalah putusan pengadilan. ini adalah salah satu ciri utama negara hukum: bahwa pemohon menyatakan undang undang guo bertentangan dengan dan uud antaranya, pemohon mempermasalahkan kenapa tidak ada definisi kata pembangunan, kepentingan masyarakat, keseimbangan, dan sebagainya dalam undang undang? mengenai hal ini ahli berpendapat bahwa pemohon harus melihat ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang undangan yang ada dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. khususnya dalam angka dari lampiran undang undang tersebut dinyatakan bahwjadi, tidak semua kata itu harus dimasukkan dalam ketentuan umum. jadi, secara teknis pembentukan perundang undangan memang beberapa kata atau istilah yang digunakan pemohon itu tidak harus dimasukkan dalam ketentuan umum undang undang nomor tahun dalam argumentasi kedua yang diajukan pemohon, dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum. karena pemerintah sebagai pelaksana undang undang bisa dengan sepihak menyatakan bahwa pengadaan tanah sudah seimbang antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. menurut ahli argumentasi tersebut tidak benar. undang undang guo sudgaraan tanah. bahwa sudah dijelaskan ada tahap pemberitahuan, konsultasi publik, konsultasi publik ulang, hak untuk mengajukan keberatan pada pemerintah melalui ptun, musyawarah, hak untuk mengajukan keberatan dari hasil inventarisasi dan dokumentasi, penunjukkan tim independent untuk menentukan penilai, dan hak untuk mengajukan keberatan pengadilan terkait ganti kerugian, bahwa kesaksian yang diterangkan oleh saksi pemohon peristiwanya terjadi sebelum undang undang ini diundangkan yaitu pada tanggal januari justru dengan undang undang ini ingin ditegakkan atau ingin diberikan landasan supaya tidak terjadi lagi hal hal yang tadi dikemukakan oleh pihak saksi pemohon dalam kesaksiannya. bahwa pemohon menyatakan huruf dan huruf undang undang guo bertentangan dengan 28g 28h dan dan uud ahli menunjukkan dan mengutip dari opening statement pemerintah bahwa penggunaan jalan tol itu dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memjadi penyelenggaraan jalan tol itu justru bertujuan meningkatkan efisiensi jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah konektivitas. demikian juga dengan pelabuhan, iturdan dia bisa berubah terminal atautempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. bahwa ahli ingin memberikan pandangan sehubungan dengan diajukannya saksi dari kalibaru. dalam permohonan pemohon pada halaman bisa diberikan gambaran bahwa sana nantinya dengan pengembangan pelabuhan tanjung priok, sekitar ekspor kita akan dilakukan dari pelabuhan tersebut. sehubungan dengan hal tersebut apakah pemohon tidak mempertimbangkan bagaimana dampaknya jika perekonomian kita menjadi terganggu atau bahkan lumpuh, jika proses pengadaan tanah untuk pengembangan kawasan tersebut terhambat, bahwa ahli setuju proses pengadaan tanah harus diselenggarakan dengan due process law, tetapi juga ada kepentingan sana yang harus diperhatikan bahwa pengadaan tanah itu adalah dalam rangka kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara karena kegiatan ekspor juga menghasilkan devisa bagi negara. pada intinya, berkaitan dengan hal tersebut, ahli menyimpulkan bahwa dalil pemohon pada butir ketiga adalah tidak tepat. yang tersebut tidak bertentangan dengan undang undang dasar seperti yang didalilkan oleh pemohon. bahwa pemohon menyatakan bahwa undang undang nomor tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum. terhadap dalil pemohon tersebut, menurut ahli pemohon harus memahami secara holistik bagaimana materi muatan undang undang nomor tahun termasuk bagaimana politik hukum pembentukan undang undang itu. mengatur tahap perencanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. pemohon hanya merujuk ahli menjelaskan secara keseluruhan, bahwa tahap perencanaan merupakan kegiatan internal dari instansi yang bersangkutan. partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan pemohon itu baik langsung, maupun tidak langsung, justru sudah dilakukan oleh wakil wakil dprd pada saat proses pembentukan rencana tata ruang wilayah atau rt rw yang merupakan ketentuan yang harus diikuti. jadi sebelumnya itu sudah ada proses. jadi, justru ini mengukuhkan proses yang sudah ada sebelumnya, dan malah ada prinsip atau asas kepastian hukum dalam pengadaan tanah. jadi, ini sebenarnya harus juga dilihat dalam konteks dengan peraturan perundang undangan yang lain. untuk selanjutnya pihak yang berhak juga mendapatkan perlindungan pada setiap tahap pengadaan tanah, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap pemantauan, dan evaluasi. jadi sini sudah dicoba dibangun suatu konstruksi yang merupakan cerminan penghargaan terhadap hak hak setiap orang dalam perlindungan yang terkait dengan hak milik pribadi. oleh karena itu ahli berkesimpulan, ini tidak bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana didalilkan pemohon: bahwa pemohon menyatakan undang undang guo bertentangan dengan dan uud menurut pendapat ahli hal tersebut tidak beralasan karena undang undang guo justru telah menempatkan sedemikian rupa agar para pihak yang berhak diberikan kedudukan yang setara hadapan hukum, mana para pihak yang berhakkesetaraan hadapan hukum bisa dilihat dari ketentuan juncto dan dari undang undang guo. jadi, kesimpulannya undang undang guo tidak bertentangan dengan uud pemohon menyatakan bahwa undang undang guo bertentangan dengan dalil tersebut menurut ahli tidak tepat karena ahli prof. jerman rajagukguk juga menyinggung batasan waktu hari kerja ini merupakan legal policy, politik hukum dari pembentuk undang undang. maksudnya dengan pembatasan ini diharapkan agar proses pengadaan tanah itu dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi para pihak yang berhak maupun instansi yang membutuhkan tanah. samping itu bahwa pengertian hari sana itu hari kerja bukan hari kalender, jadi kalau alumninya satu minggu itu hari kerja maka hari kerja itu sebenarnya bulan kira kira kalau satu minggu, jadi itu bukan hari kalender. oleh karena itu ahli berpendapat bahwa undang undang guo tidak bertentangan dengan undang undang dasar bahwa pemohon menyatakan undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan uud menurut pendapat ahli, dalil tersebut tidak tepat karena ketentuan yang disebut pemohon itupengadilan. jadi ada access justice istilahnya yang sekarang banyak dipakai berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. jadi ketentuan ini sama sekali tidak bertujuan merugikan, mengurangi, atau menghalang halangi setiap orang, justru mekanismenya malah diatur, jadi tidak ada yang dihalang halangi. oleh karena itu tidak bertentangan dengan dan uud bahwa pemohon menyatakan bahwa undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud menurut ahli argumentasi ini tidak beralasan karena ketentuan itu pada hakikatnya justru memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian. jadi yang kalau ada yang berhak memperoleh ganti kerugian justru harus dilindungi, bahkan bagi para pihak yang tidak diketahui keberadaannya maupun para pihak yang sedang bersengketa dengan mekanisme menitipkan ganti kerugian pengadilan negeri setempat. sehingga apa bila dikemudian hari telah diketahui secara pasti keberadaan para pihak yang berhak dan atau jika sengketa para pihak telah selesai maka mereka dapat segera mengambil ganti kerugian tersebut pengadilan, karena dalam aspek pertanahan kadang kadang kita juga tidak jelas siapa sebenarnya pemilik tanah sebenarnya walaupun sama sama memiliki sertifikat. dengan demikian itu tidak bertentangan dengan uud bahwa sebagai argumentasi penutup ahli mengemukakan bahwa kita juga perlu jika ada pengaturan pengaturan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan hak asasi manusia dalam undang undang nomor tahun ini bukanlah sesuatu yang harus dinilai sebagai inkonstitusional jika dilihat dari perspektif uud melainkan hanya suatu pembatasan yang ditetapkan dengan undang undangmenerangkan sebagai berikut:(b) dan huruf (d), dan undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. adapun bunyi tersebut yaitu, atau menjadi jaminan bank. para pemohon beranggapan ketentuan huruf dan hurufhidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannywenang oleh siapa pdan undang undang nomor tahun pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon terdiri dari pemohon badan hukum pemohon pemohon xiii) dan beberapa pemohon perorangan yang tergabung sebagai pemohon xiv. bahwa adanya huruf dan huruf dan undang undang nomor tahun berpotensi melanggar hak konstitusi dari para pemohon, baikndonesia human right committee for social justice ihas) adalah organisasi yang berperan memajukan dan membela hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial, menurut pemohonserikat petani indonesia spi)j, menyatakanbahwa pemohon iii yayasan bina desa sadajiwa bina desa)lbahwa pemohon konsorsium pembaruan agraria kpa) menganggapbahwa pemohon koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara)| menganggapyayasan bina desa sadajiwa bina desa) bahwa pemohon iccbahwa pemohon yayasan wahana lingkungan hidup indonesia walhi)) menganggabahwa pemohon vii aliansi petani indonesia api)|)bahwa pemohon viii sawit watch)bahwa dengan diberlakukannya undang undang guo maka misi pemohon viii akan terhalangi, sehingga pemohon viii memandang perlu untuk melakukan uji materil undang undang guo mahkamah konstitusi. bahwa pemohon kru ha) dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa yayasan mempunyai maksud dan tujuan bidang kemanusiaan. dengan berlakunya undang undang nomor tahun berpotensi menghambat tujuan pemohon khususnya dalam lingkungan hidup. dalam rangka. bahwa pemohon xii perserikatan solidaritas perempuan) merupakan organisasi yang"bahwa pemohon yayasan pusaka) merupakan yayasan yang,bahwa pemohon xii lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa) merupakan organisasi yangxiipemohon xiii indonesia for global justice) merupakan perkumpulan yang mempunyai tujuan,puu iii dan perkaraperkarapermohonan penguji, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: terkait dalil pemohon bahwa undang undang nomor tahunterhadap dalil pemohon yang mengatakan bahwa undang undang guo tidak sinkron antara judul dan isi batang tubuh undang undang guo. sehingga bertentangan dengan undang undang dasar terhadap dalil pemohon dpr memberikan keterangan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh negara bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. pembangunan mempunyai beragam jenis, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang pada implementasinya membutuhkan ketersediaan tanah bagi kegiatan pembangunan bersangkutan. hal tersebut tentu saja sesuai dengan judul undang undang guo yakni pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jadi hanya untuk kepentingan umum. selain itu batang tubuh undang undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara komprehensif mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui proses pertahanan yang pasti, yaitu tahap penyelenggaraan yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. dengan demikian pengadaan tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diikuti dengan pemantauan dan evaluasi. hal tersebut dimaksudkan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pengadaan tanah yaituberkaca pada praktek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sering kali berlarut larut serta menciptakan konflik antara pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah yang merasa hak dan kepentingannya kurang terlindungi, undang undang ini mengedepankanbahwa pembentukan ini sudah tepat karena sesuai dengan amanat uudlebih lanjut menyatakan bahwa pembatasan hak asasi itu hanya dapat dilakukan dengan undang undang. selengkapnyatuk itu pembentukan undang undang pengadaan tanah ini sesuai karena pengadaan tanah yang dilakukan menurut undang undang ini adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak. terkait dalil pemohon bahwa undang undang nomor tahun bertentangan deng" bahwa menurut pemohon,, bahwa undang undang guo menurut pemohonterkait dengan permohonan pemohon terhadap ketentuan undang undang guo telah bertentangan dengan uud terhadap dalil pemohon, dpr perlu menjelaskan bahwahal tersebut dimaksudkan agar pemerintah sebagai pelaksana undang undang tidak sewenang wenang menyelenggarakan pengadaan tanah tetapi memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan umum. bahwa tugas pemerintah melakukan pembangunan adalah untuk kepentingan masyarakat jadi kepentingan pembangunan sini adalah untuk kepentingan masyarakat. bahwa pengertian kepentingan pembangunan juga dapat mengacu dalam undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) yang tertuang dalam dokumen rvhpn, bukan hanya terdapat dalam undang undang guo. terkait dalil pemohonserta"b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, danfasilitas operas, kereta api: pelabuhan, bandar udara, dan terminal:"urut pemohon menjadi tidak jelas.menurut pemohon,setiap warga negara.menurut pemohonmenurut pemohon,dalam undang undang guo menjabarkan pembangunan apa saja yang merupakan pembangunan untuk kepentingan umum, hal ini dilakukan agar pemerintah tidak sewenang wenang menentukan pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum tapi ada batasan terhadap pembangunan apa saja yang ditujukan untuk kepentingan umum. selain itu kriteria yang jelas dan tegas mengenai kepentingan umum merupakan hal krusial yang harus diatur dalam undang undang ini, sehingga diharapkan tidak lagi ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan pengadaan tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. bahwa sejak diterbitkannya rupa kemudian undang undang nomor tahun tentang pencabutan hak atas tanah,kemudian beberapa keppres dan inpres memang tidak pernah ada definisi baku tentang kepentingan umum, tetapi selalu ada batas apa saja yang dimaksud dengan kepentingan umum, dengan demikian pembuat undang undang hendak merumuskan batasan dari kepentingan umum tersebut untuk menghindari kewenangan pemerintah dalam menentukan kepentingan umum tersebut. bahwa dalam huruf guo menyebutkan jalan tol sebagai kegiatan untuk kepentingan umum karena jalan tol merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik pusat maupun daerah dan pengembangan wilayah serta sebagai prasarana penunjang yang utama bagi perekonomian nasional. sehingga yang dilihat oleh pembentuk undang undang adalah manfaat dari jalan tol tersebut untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk untuk pengadaan infrastruktur sehingga pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. untuk itu kepentingan umum harus diprioritaskan atas kepentingan pribadi maupun golongan. berkaitan dengan ini jalan adalah bagian dari infrastruktur dan jalan tol adalah bagian dari jaringan jalan nasional. bahwa pelabuhan sebagaimana huruf undang undang guo menurut pemohon tidak semuanya difungsikan untuk kepentingan umum. menurut pemohon, pelabuhan yang merupakan kepentingan umum adalah yang dipergunakan untuk penyeberangan rakyat, yang mana tidak semua orang dapat mengaksesnya dengan leluasa. bahwa terkait huruf (d) menyebutkan pelabuhan sebagai kegiatan untuk kepentingan umum sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pelayaran yang menyatakan bahwhwa jika dibaca keseluruhan undang undang guo yang menyebutkan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan untuk pembangunan.d. pelabuhan ada kata kepentingan umum" kita mengacu pada definisi kepentingan umum yang sudah dirumuskan dalam angka yang menyebutkkarenanya pelabuhan yang dimaksud disini adalah pelabuhan yang difungsikan untuk kepentingan umum. terkait dalil pemohon bahwaserta undang undang dasar bahwamenurut pemohon tidak melibatkan masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah dalam proses perencanaan, tetapi hanya menunjuk instansi yang memerlukan tanah. tidak melibatkannya masyarakat pemilik hak atas tanah menurut pemohon merupakan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang wenang oleh negara. sehingga undang undang guo tidak sinkron dengan huruf (9"keikutsertaan". dengan tidak melibatkannya masyarakat pemilik hak atas tanah menurut pemohonmana diatur dalam undang undang dasar dan bertentangan dengan tolak ukur mahkamah konstitusi tentang "sebesar besar kemakmuran rakyat" yang diamanatkan undang undang dasar terutama tentang "tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam." terkait dengan permohonan pemohon terhadap ketentuan undang undang guo telah bertentangan dengan dan uud karen: terhadap dalil pemohon, dpr perlu menjelaskan bahwa seharusnya pemohon membaca keseluruhan dalam batang tubuh undang undang guo tidak hanya membaca secara parsial karena dalam bab mengenai hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam undang undang guo mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam perencanaan pengadaan tanah yaitu dalam dan yang berbunyi:dan undang undang dasar bahwa" bahwa yang dimaksud konsultasi publik" sebagaimana dinyatakan dalam angka undang undang guobahwa pemahaman pemohon atas undang undang guo, konsultasi publik tidak diatur untuk menuju permufakatan karena keberatan dari hasil musyawarah sehingga dianggap dan berpotensi menghilangkan hak hukum untuk mempertahankan haknya secara adil, berimbang dan proporsional. bahwa terhadap pemahaman pemohon tersebut atas dapat diterangkan bahwa konsultasi publik dalam undang undang guo dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak konsultasi publik pada hakikatnya dimaksudkan sebagai bagian dari upaya musyawarah untuk mencapai mufakat kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan, namun juga perlu dicermati bahwa musyawarah yang dilakukan dalam mekanisme konsultasi publik tersebut dapat saja tidak berujung terhadap adanya kesepakatan antara para pihak. oleh karena itu, pembentuk undang undang guo merasa perlu memberikan suatu upaya jalan keluar terhadap kebuntuan dalam proses konsultasi publik melalui jalur upaya keberatan yang disampaikan kepada gubernur setelah ditempuh dua kali konsultasi publik. adapun instansi yang memerlukan tanah dalam posisinya sebagai salah satu pihak bersama pemerintah provinsi dalam konsultasi publik hanyalah meneruskan melaporkan keberatan yang diterimanya dari pihak yang berhak dan atau masyarakat dalam konsultasi publik tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam huruf undang undang guo bahwa instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan konsultasi publik. selain itu, dalam penjelasan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan adalah kajian atas dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang berhak. dengan demikian, tidaklah benar pernyataan pemohon bahwa pihak yang berhak dan atau masyarakat yang terkena dampak telah dihilangkan partisipasinya dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan. bahwa selain itu pula tim kajian keberatan yang dibentuk oleh gubernur, dalam melaksanakan tugasnya melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan juga masih melibatkan pihak yang keberatan sebagaimana diterangkan dalam huruf undang undang guo yaitu diantaranya melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan. sehingga anggapan pemohon bahwa telah berpotensi menghilangkan hak hukum untuk mempertahankan haknya, tidak dapat diterima. bahwa undang undang guo dengan segala isi dalamnya sesungguhnya telah berupaya untuk mendukung prinsip prinsip demokrasi dengan telah dibuka seluas mungkin kesempatan bagi pihak yang berhak dan atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengajukan upaya keberatan maupun upaya hukum lainnya melalui jalur pengadilan, sehingga dengan demikian tidak terjadi pertentangan dengan dan undang undang dasarundang undang dasar dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa bunyi undang undang guo adalahbahwa menurut pemohon, jangka waktu pengajuan gugatan hari terhitung sejak adanya penetapan lokasi dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah menetapkan jangka waktu yang berbeda dengan undang undang nomor tahun tentang ptun yaitu hari sejak diterima atau diumumkannya badan atau pejabat tun. terhadap alasan pemohon tersebut sesungguhnya dapat diterangkan bahwa dalam penentuan batas jumlah hari pengajuan gugatan yaitu hari tersebut oleh pembentuk undang undang guo dimaksudkan sebagai acara khusus dalam upaya penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah dan sebagai solusi alternative dari ketiadaan pengadilan khusus agraria. penentuan hari jangka waktu diajukannya gugatan dalam undang undang guo juga dimaksudkan untuk mempersingkat waktu penyelesaian hukum dalam pengadaan tanah mengingat masalah tanah mengandung unsur spekulasi yang tinggi, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang lebih cepat agar tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dapat dimanfaatkan segera untuk pembangunan kepentingan umum yang diperlukan masyarakat banyak, tanpa mengurangi hak hak dari pihak yang berhak dan masyarakat itu sendiri untuk memperoleh kesempatan mendapatkan keadilan mata hukum. bahwa terkait dalil pemohon bahwa juncto dan undang undang a guo,terhadap hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya pengumuman penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya pembangunan kepentingan umum lokasi tersebut. pengumuman penetapan lokasi dilakukan setelah sebelumnya semua proses keberatan dan upaya hukum terhadap penetapan lokasi ditempuh sebagaimana dimaksud dalam sehingga sesungguhnya terdapat jangka waktu yang jelas yang dapat dihitung sejak penetapan lokasi sampai dengan pengumumannya. adanya jangka waktu ini oleh pembentuk undang undang selain dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum juga kesempatan bagi masyarakat melakukan upaya hukum. terkait dalil pemohon bahwa undang undang nomor tahun dianggap" bahwa dalam penjelasanpemohon mendalilkan tentang undang undang guo yangterhadap dalil pemohon tersebut dapat diterangkan bahwa salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan masyarakat tersebut dilaksanakan dengantidak mengesampingkan pula prinsip ketentuan bahwa ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah penjelasan terkait dengan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak , sesungguhnya hal tersebut telah diakomodir dalam pembentukan undang undang guo. hal tersebut dapat dilihat dari telah melibatkannya masyarakat yang terkena dampak sejak awal yaitu sejak konsultasi publik dimulai bersama sama dengan pihak yang berhak terhadap mereka juga mendapat peluang atas ganti kerugian mana salah satu item penilaian ganti kerugian oleh penilai adalah kerugian lain yang dapat dinilai yaitu kerugian nonfisik yang dapat disetarakanpenjelasan huruf p). penjelasan tersebut diperkuat dengan penjelasan undang undang guo yaitu bahwa salah satu pihak yang berhak adalah pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah manabahwa pemohon juga mendalilkan telah terjadi salah dan keliru dalam memahami hak pengelolaan mana menurut pemohon pemegang hak pengelolaan huruf seharusnya tidak mendapatkan ganti rugi karenaterhadap dalil pemohon tersebut dapat diterangkan bahwa sesungguhnya dalam memahami ketentuan tersebut telah jelas dalam juncto undang undang guo yang berbunyi:bahwa terhadap pelepasan objek pengadaan tanah yaitu ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara (lihat sampai dengan mana dalam prakteknya hanya terjadi peralihan perpindahan tempat atau pos pengelolaan anggaran negara yang ada kementerian atau instansi pemerintah, karena pada hakekatnya masing masing menggunakan anggaran yang sama yaitu bersumber dari apbpemerintah bpn): terima kasih bapak pimpinan. anggota yang saya hormati, dim ini mengatur pelepasan. pelepasan objek pengadaan tanahmengatur pengelolaan barang milik negara barang milik daerah . saya kira ini secara umum memang secara normatif memang demikian. ada beberapa tanggapan, catatan dari fraksi golkar itu saya kira penyediaan lahan sudah kita lewati. dari pdip intinya adalah sama, pelepasan objek pengadaanberlaku. kata kata yang berlaku ditambah dengan yang berlaku dan pkb ini penyesuaian saja. gerindra dan hanura tetap. saya kira bapak pimpinan, demikian pak. ketua rapat: yang silakan anggota. tapi saya kira ini konsep ini mungkin lebih tepat konsep pemerintah ini, sebenarnya kan mengacu kepada undang undang pengelolaan barang milik negara kan. kalau dari pdip ini kan perundang undangan yang berlaku jadi umum. pengertiannya pak, ini undang undang apa ini pak, perbendaharaan negara atau apa itu pak. undang undang pengelolaan barang milik negara. ya, mengacu pada undang undang itu barangkali ya. pemerintah bpn): undang undang tahun pak. ketua rapat: ya, oke. silakan bapak ibu sekalian. apa disetujui tetap ini? ya, setuju ya? pak hoping ya? bahwa adapun pemberian ganti kerugian kepadaoleh karena telah terjadi pemisahan asset kekayaan yang dipisahkan sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kepercayaaf pd (ir. djoko udjianto): pimpinan, sedikit.:tarian, non partisan: perdamaian dan anti kekerasan: anti diskriminasi pada ras, suku, agama dan aliran kepercayaan:,, ketua rapat: oke. f pd (ir. djoko udjianto): kalau itu, tanah itu untuk sama sama keperluan untuk bumn bagaimana pak. contohnya contohnya. ini ada pipa gas, memanjang disepanjang kebun ptpn. itu ganti baginya bagaimana pak. sesama bumn. kalau ini nanti tidak diatur kacau lagi karena aset, sama sama aset negara. sama sekota. pemerintah bpn): kalau dia pipa gas itu kepentingan umum, dia berlaku undang undang ini kan bapak. bumn sebagai subjek pengadaan tanah, sementara bumn yang satu ptpn bapak sampaikan adalah sebagai subjek yang harus menerima hak. dalam hal ini dia terkecuali, dia harus ganti rugi karena disini punya aset yang dipisahkan, disini punya aset yang dipisahkan, beda beda. ini makanya saya katakan. ketua rapat: dipanggil pengadilan juga berbeda beda. jadi tetap pak ya, pak ya. rapat: setuju) tidak masuk cluster itu, itu sudah ditempat lain bu. itu tidak masuk cluster perbedaan substansi. kita melompat pak. pemerintah bpn): ya, dim adalah kerugian atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dengan nah ini kait mengait bapak pimpinan. huruf dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam jadi kalau dia termasuk dalam huruf jadi terkena aset aset bumn, dia bisa mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud bisa uang, bisa tanah pengganti, pemukiman kembali. jadi untuk bapak pimpinan. jadi kalau dia terkena bumn. jadi saya kira untuk catatan dari pkb saya kira yang hanya dihapus, yang lain tetap bapak pimpinan. terima kasih. ketua rapat: ya, silakan atau ini bisa disepakati tetap. tetap ya. rapat: setuju) bahwa dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara undang undang guo dengan dan undang undang dasar terkait dalil pemohon bahwa undang undang guo dianggap,juga dilakukan terhadap,: atau menjadi jaminan bank." bahwa menurut pemohon,, sehingga tidak menjamin adanya "asas kepastian" memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapat ganti kerugian yang layak. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan mekanisme penitipan ganti kerugian melalui pengadilan bukan berarti meniadakan asas kepastian hukum karena sesuai dengan prinsip dalam pemberian ganti kerugian yaitu pihak pihak yang menerima ganti kerugian adalah benar benar pihak yang berhak, yang telah diketahui sejak awal proses tahapan pengadaan tanah melalui mekanisme verifikasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah mana hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian undang undang guo) karena hasil verifikasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai memiliki tanah. sedangkan objek pengadaan tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah undang undang guo dan penjelasannya). tidak hanya itu, hasil verifikasi dan identifikasi tersebut juga wajib diumumkan dan dapat diajukan keberatan oleh pihak yang berhak undang undang guo). bahwa oleh karena itu terhadap dalil dalil pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak terjadi pertentangan antara undang undang guopermohonan para pemohon adalah permohonan pengujianbadan hukum privat yaitu indonesian human rights committee for social justice ihas) pemohon ij: serikat petani indonesia spi) pemohon iij: yayasan bina desa sadajiwa bina desa) pemohon iii: konsorsium pembaruan agraria kpa) pemohon ivj: koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara) pemohon vj: wahana lingkungan hidup indonesia walhi) pemohon vii: aliansi petani indonesia api) pemohon vii: sawit watch pemohon viii: koalisi rakyat untuk hak atas air kuda) pemohon ixj, perserikatan solidaritas perempuan pemohon xj: yayasan pusaka pemohon xi): lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa) pemohon xpij, indonesia for global justice pemohon xiii, dan perorangan yaitu budi laksana pemohon xiv, yang masing masing pada pokoknya mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya huruf dan huruf dan yangmenurut para pemohon tersebut atas bertentangan dengan uud yaitu dan serta uud yang menyataklasan alasan yang dikemukakan oleh para pemohon pada pokoknya sebagai berikut: pemohon keberada, sehingga organisasi pemohon yang bertujuan memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur, menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal, serta membebaskan dunia, (tujuan tingkat nasional) menjadi terhalangi: pemohon ii: bahwa berpotensi mengancam hak hak petani anggota organisasipemohon iii: bahwa organisasi pemohon ii, yang apabila diberlakukan maka akan semakin banyak petani yang menjadi korban: pemohon iv: bahwa berlawanan dengan tujuan organisasi pemohon yaitun dalam rangka penyebaran informasi melalui studi penelitian serta kajian ilmiah, pemohon bahwa telah menghalangi visi, misi, dan tujuan pemohon yaitu agar rakyat berdaulat mengelola sumber daya perikanan secara adil dan berkelanjutan, juga berpotensi menghambat perjuangan keadilan kelautan dan perikanan, sertauntuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari pemerintah: pemohon vi: berpotensi menghambat tujuan pemohon dalam mendorong peran serta lembaga swadaya masyarakat untuk usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional, pemohon vii: bahwa visi pemohon vii adalah terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera. namun dengan berlakunyapemohon viii: bahwa dengan berlakunya telah menghalangi misi pemohon viii yaitu mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis, pemohon ix: dengan berlakunya berpotensi menghambat tujuan pemohon khususnya dalam usaha melestarikan lingkungan hidup: pemohon bahwa sarat dengan kepentingan politik ekonomi global dan berpotensi semakin meminggirkan perempuan dan meningkatkan ketidakadilan gender.pemohon xi: bahwa dengan berlakunya akan menghalangi tujuan pemohon bidang sosial dan kemanusiaan. pemohon xii: bahwa dengan diberlakukannya pemohon xii akan sulit untuk mencapai tujuannya yaitupemohon xiii: bahwa dengan diberlakukannya. pemohon xiv: bahwa pemohon xiv sebagai nelayan kecil berpotensi dirugikan dengan berlakunya karenawarga negara indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut secara potensial dapat dirugikan dengan berlakunya huruf danuji konstitusionalitas huruf dan huruf dan terhadap uud sebagaimana disebutkan atas, dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tidak sinkron antara judul dengan isinya, karena judul undang undang guo adalah undang undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang secara norma hukum bersifat sukarela, tetapi isinya justru pengadaan tanah menjadi suatu kewajiban warga negara. hal tersebut dapat dilihat dengan diadakannya prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat,: bahwa menimbulkan, padahal kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh uud bahwa jalan tol yang tercantum dalam hurufbegitu pula kata pelabuhan yang tercantum dalam huruf undang undang guo. tidak semua pelabuhan adalah untuk kepentingan umum yang dipergunakan untuk penyeb: bahwa tidak melibatkan masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah dalam proses perencanaan, karena jelas sekali dalam guo: bahwa kata konsultasi publik dalam adalah sebuah proses musyawarahyarakat yang yang terkena dampak. dengan kata lain: bahwa jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari untuk mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara ptun) setempat yang diatur dalam adalah tidak rasional mengingat akses masyarakat terhadap lembaga pengadilan tata usaha negara setiap provinsi belum semua tersedia, bahwa tidak memasukkan unsur masyarakat yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti kerugian. padahal dalam: bahwa ganti kerugian objek pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak, namun jika dihubungkan dengan huruf angka dan angka keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan para saksi dan ahli dari para pemohon danyang, tidak mendefinisikan dengan jelas pengertian kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak jelas yang akan diseimbangkan. selain itu menurut para pemohon tidak didefinisikannya makna kepentingan mayarakat karena memang tidak dimaksudkan mendistribusikan tanah (reforma agraria land reform) sebagai bagian dari kepentingan umum. terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah, apabila norma dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada lagi keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. artinya apabila sudah atas nama kepentingan umum, kepentingan pembangunan yang menjadi acuan, maka kepentingan masyarakat tidak lagi diperhatikan. hal demikian justru akan bertentangan dengan keadilan sebagai prinsip konstitusidalam semangat perlindungan terhadap berbagai kepentingan. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: huruf dan huruf menyatakan, . menurut para pemohon, dengan ketidakjelasan maknadalam undang undang guo menjadi tidak jelas. guo tidak memasukkan kepentingan umum dan kepentingan rakyat sebagai mandat undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria. selanjutnya menurut para pemohon yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan orang banyak yang membutuhkan perlindungan negara. kepentingan yang akan dijadikan kepentingan umum harus berdasarkan kesepakatan bersama, seperti udara bersih, kesehatan terjamin, lingkungan hidup yang sehat dan sebagainya. dalam mewujudkan kepentingan umum harus bersumber dan bermuara pada kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. jalan tol tidak termasuk kegiatan untuk kepentingan umum karena dalam pembuatan jalan tol peran negara digantikan oleh kepentingan bisnis, oleh sebab itu jalan umum dibiarkan rusak dan semrawut sehingga pengguna jalan umum beralih jalan tol yang mengakibatkan keuntungan usaha bisnis semakin banyak sementara rakyat miskin tidak dapat mengakses jalan tol secara leluasa. begitu pula pembangunan pelabuhan tidak semuanya difungsikan untuk kepentingan umum. ada yang difungsikan untuk peti kemas, pertambangan, perkebunan, dan resort serta perumahan mewah yang tidak semua rakyat dapat mengaksesnya dengan leluasa. penyelenggaraan kepentingan umum dalam praktiknya menimbulkan konflik kekerasan antara kepentingan masyarakat dengan pengusaha dan negara. terhadap dalil para pemohon guo, menurut mahkamah pembangunan jalan tol dilakukan demi kelancaran pengangkutan orang, barang, dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga meskipun seperti didalilkan oleh para pemohon tidak dapat diakses secara leluasa oleh rakyat miskin, akan tetapi dengan adanya jalan tol tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. demikian pula pelabuhan, untuk daerah daerah tertentu, distribusi sembilan bahan pokok (sembako) hanya mungkin lewat pelabuhan. meskipun tidak semua orang mempergunakannya, akan tetapi masyarakat merasakan manfaatnya. tidak semua fasilitas untuk kepentingan umum dapat dipenuhi oleh negara oleh karena semakin meningkatnya kebutuhan atau permintaan masyarakat. oleh sebab itu, meskipun negara memberi kesempatan pada swasta untuk dapat ikut serta memenuhi kepentingan umum tersebut, namun negara tetap dapat menentukan kebijakan yang bersangkut paut dengan kepentingan umum, misalnya dalam menetapkan tarif jalan tol yang dikelola oleh swasta, sehingga swasta tidak sepenuhnya dapat menentukan sendiri tarif jalan tol yang merupakan investasi dari yang bersangkutan. dengan tidak ada atau kurangnya fasilitas jalan umum dan pelabuhan, termasuk dalamnya jalan tol dan pelabuhan peti kemas, yang belum dapat dipenuhi oleh negara justru akan menyulitkan distribusi orang, barang, dan jasa yang pada gilirannya akan mengganggu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung merugikan kepentingan umum. selain itu, dengan adanya jalan tol maka alat alat berat transportasi darat sebagian besar dialihkan jalan tol sehingga beban jalan umum menjadi berkurang dan dengan demikian akan meningkatkan keamanan pengguna jalan umum tersebut. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: bahwa yang menyatakan, , menurut para pemohon tidak melibatkan masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah dalam proses perencanaan, kelihatannya hanya untuk instansi yang memerlukan tanah, merupakan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang wenang oleh negara. terhadap dalil para pemohon guo, menurut mahkamah, dengan (vide apabila sudah tercapai kesepakatan dibuatkan berita acara kesepakatan divide dan bila tidak, hingga waktu hari, maka dilaksanakan konsultasi publik ulang (vide((. dengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, menyatakan,. menurut para pemohon konsultasi publik yang dimaksudkan melakukan musyawarah untuk kesepakatan antara pihak, tetapi konsultasi publik ulang yang masih terdapat pihak yang keberatan, akan dilaporkan gubernur oleh instansi yang memerlukan tanah bukan oleh pihak yang berhak atau masyarakat yang terkena dampak, sehinggaterhadap dalil para pemohon tersebut, ((. berdasarkan pertimbangan tersebut menurut mahkamah dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: menyatakan, . menurut para pemohon, guo menimbulkan ketidakpastian hukum karena menentukan waktu hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, padahalgugatan dapat diajukanterhadap dalil para pemohon guo, menurut mahkamah lebih singkatnya waktu untuk mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara ptun) setempat terhadap keputusan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dibandingkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ptun, karena keputusan pejabat tata usaha negara tersebut, dalam hal ini keputusan gubernur, sudah diketahui lebih dahulu oleh pihak yang berhak, sebab telah melalui proses konsultasi publik, konsultasi publik ulang, dibicarakan oleh tim yang melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan, sehingga sudah dapat mengantisipasinya lebih dahulu. adapun tenggang waktu yang ditentukan dalambih lama karena keputusan badan atau pejabat tata usaha negara kemungkinan belum diketahui sebelumnya oleh yang berkepentingan. lagipula pengaturan dalam undang undang guo yang menentukan secara khusus tentang tenggang waktu lebih singkat dari ptun merupkan opened legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang undang sejauh tetap mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan. tentang dalil para pemohon bahwa jangka waktu hari untuk pengajuan gugatan ptun tidak rasional karena akses masyarakat terhadap pengadilan tinggi tata usaha negara pada setiap provinsi belum tersedia, adalah tidak benar, sebab setiap provinsi sudah memiliki ptun meskipun untuk pengadilan tinggi tata usaha negara hingga kini baru terdapat pada lima tempat yakni medan, jakarta, semarang, surabaya, dan makasar. berdasarkan pertimbangan atas mahkamah menilai dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, menyatakan, pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak . penjelasan guo menyatakan, yang berhak menerima ganti kerugian antara lain: pemegang hak atas tanah,: 9g.para pemohon mendalilkan bahwa ago (seharusnya penjelasan guo) tidak memasukkan masyarakat yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti kerugian, padahal masyarakat terkena dampak bisa mengalami kerugian yang lebih banyak. sebaliknya pemegang hak pengelolaan seperti tersebut pada huruf (seharusnya penjelasan huruf seharusnya tidak mendapat ganti kerugian. pembentuk undang undang telah keliru dalam memahami hak pengelolaan, yakni hak menguasai olehkerugian terhadapnya, nanununuununnnan tujuan n nanunnunnunnnunanuterhadap dalil para pemohon guo, menurut mahkamah, norma yang tertera dalam sudah tepat dan benar. adalah benar bahwa yang mendapat ganti kerugian adalah pihak yang berhak. mengenai penjelasan yang menyebutkan, yang berhak mendapat ganti kerugian, antara lain: pemegang hak atas tanah: b.pemegang hak pengelolaan: nadzir, untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik, yang menurut para pemohon tidak termasuk masyarakat yang terkena dampak, mahkamah menilai para pemohon justru yang keliru, sebab dalam penjelasan menggunakan kata, antara lain , yang berarti selain yang tersebut dalam huruf sampai dengan huruf masih ada pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian apabila memang mengalami kerugian sehubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. samping itu, jelas menyebutkan bahwa konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan. mengenai pemegang hak pengelolaan yang menurut para pemohon seharusnya tidak mendapat ganti kerugian, menurut mahkamah, ketentuan bahwa pemegang hak pengelolaan mendapat ganti kerugian merupakan pertanda bahwa pembentuk undang undang tidak menghendaki adanya pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak mendapat ganti kerugian, meskipun pemegang hak pengelolaan tersebut adalah instansi pemerintah. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, menyatakan, . menurut para pemohon, ganti kerugian pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak, namun kalau dihubungkan dengan huruf angka dan angka terjadi kerancuan karena belum ada kepastian hukum tentang yang berhak atas tanah, sehingga tidak jelas juga pihak yang akan diajak dalam konsultasi publik dan oleh karena itu bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil seperti yang ditentukan dalam uud terhadap dalil para pemohon guo, menurut mahkamah penitipan ganti kerugian pada pengadilan negeri setempat dimaksudkan supaya uang ganti kerugian tersebut kelak betul betul diterima oleh yang berhak menerima. jikalau sejak awal ada sengketa kepemilikan atas tanah yang belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tentulah tidak dapat dilakukan konsultasi publik sebab belum diketahui pihak yang berhak untuk diajak dalam konsultasi publik. akan tetapi, bisa terjadi bahwa ketika diadakan konsultasi publik belum ada sengketa, tetapi setelah selesai konsultasi publik dan proses selanjutnya, sebelum ganti kerugiannya diserahkan, atas tanah yang untuk kepentingan umum dipersengketakan atau digugat kepemilikannya. dalam keadaan seperti tersebut adalah adil kalau ganti kerugian tersebut dititipkan pada pengadilan negeri setempat, supaya apabila sudah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diputuskan pihak yang berhak maka kepada yang berhak itulah ganti kerugian diberikan., berdasarkan seluruhkil mochtar, maria farida indrawi, ahmad fadli semadkni achmad nowiki, selaku ketua merangkap anggota, muhammad alim, hartonochmad nowiki anggota anggota, ttd. ttd. muhammad alim hartonoaiful anwaraliansi petani indonesia api) anggaran dasar pemohon vdengan diberlakukannya undang undang guo maka misi pemohon akan terhalangi, sehingga pemohon memandang perlu untuk melakukan uji materil undang undang guo mahkamah konstitusi. kru bahwa pemohon tercatat akta notaris arman lang, s.h. dengan nomor akta tanggal mei dan diperbaiki dengan nomor akta tanggal juni dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa yayasan mempunyai maksud dan tujuan bidang kemanusiaan. selanjutnya dalam lembaga formal dan non formal penelitian bidang ilmu pengetahuan studi banding bidang kemanusiaan memberikan perlindungan konsumen melestarikan lingkungan hidukhususnya dalam usaha melestarikan lingkungan hidup. dalam rangka menemukan berbagai,:bogor, jawa barat sebagai .ooo pemohon viii, koalisi rakyat untuk hak atas air kru ha), yang diwakili oleh: nama muhammad reza jabatan koordinator advokasi kru alamat jalan mampang prapatan viii, komp. bappenas blok jakarta selatan sebagai pemohon ix, perserikatan solidaritas perempuan, yang diwakili oleh: nama wadah rustam jabatan ketua badan eksekutif nasional solidaritas perempuanpemohon yayasan pusaka, yang diwakili oleh: nama xl. franky jabatan direktur pelaksana yayasan pusaka alamat jalan jati murni nomor kelurahan jati yangon, kecamatan jati sampurna, bekasi selatan, jawa barat sebagai . pemohon xl, lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa), yang diwakili oleh: nama sandra yati menjaga jabatan ketua badan pengurus perkumpulan elsa. . pemohon xii, indonesia for global justice, yang diwakili oleh nama muchtar effendi jabatan direktur eksekutif indonesia for global justice alamat griya katulampa i1ii kelurahan katulampa,sesuai dengan ikhtiar tersebut, pemohon xiiyayasan pusaka. bahwa pemohon tercatat akta notaris hj. nurmiati, s.h. dengan nomor akta tanggal november dalam anggaran dasar pemohon menyatakan: yayasan.lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa) bahwa pemohon xii tercatat akta notaris abu jusuf, s.h, dengan nomor akta tanggal juli dalam anggaran dasar dari pemohon xii,sehingga pemohon xii memandang perlu untuk mengajukan judicial review undang undang guo mahkamah konstitusi. indonesia for global justice bahwa pemohon x.pemohon peroranganfakta fakta hukum bahwa pada tanggal desember lalu, dpr telah bersepakat mensahkan rancangan undang undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa dengan cara melakukan aksi massa, memberikan masukan kepada dpr dan pemerintah bpn) namun masukan yang telah disampaikan diabaikan: bahwa pada awalnya negara indonesia melalui undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok agraria mengatur pengadaan tanah dengan melarang tanah melebihi batas maksimum karena melanggar kepentingan umum untuk kemudian mengambil kelebihan batas maksimum tersebut untuk didistribusikan kepada rakyat yang tanahnya bawah batas minimum: bahwa sejak rezim militer orde baru hingga saat ini pengadaan tanah dilakukan secara paksa untuk merampas tanah rakyat demi investasi dan tidak pernah dalam rangka redistribusi tanah bagi petani gurem, buruh tani atau petani penggarap dan rakyat yang tidak memiliki tanah. bentuk pengaturannya berupaalasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwa undang undang nomor tahun tidak sinkron antara judul undang undang @uo dengan isi batang tubuh undang undang guo sehingga bertentangan dengan undang undang dasar bahwa undang undang nomor tahun tidak sinkron antara judul dengan isi batang tubuh undang undang @uo sehingga bertentangan dengan undang undang dasar bahwa pada dasarnya judul undang undang ini tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang secara norma hukum bersifat sukarela, tetapi dalam undang undang guo, pengadaan tanah menjadi suatu kewajiban warga negara. bahwa secara teoretis, pengadaan tanah (land acquisition) terdiri dari pengadaan tanah secara sukarela (voluntary acquisition land) dan pengadaan tanah secara wajib (compulsory acquisition land). bahwa pengadaan tanah indonesia sekarang ini yang terjadi adalah, pengadaan tanah secara sukarela (selanjutnya disingkat pass) meliputi, antara lain: pemindahan hak dan penyerahan hak pemindahan hak (sebelumnya diistilahkan dengan pembebasan tanah ) sedangkan yang termasuk pengadaan tanah secara wajib (selanjutnya disingkat pts) adalah pencabutan hak atas tanah. bahwa dinamika hukum pengadaan tanah secara wajib (pencabutan hak atas tanah) tidak berlangsung intensif. perkembangan hukum pengadaan tanah yang pesat terjadi pada dimensi hukum pengadaan tanah secara sukarela melalui pelepasan hak. bahwa dalam undang undang pokok agraria, tanah dapat jatuh kepada negara: pencabutan hak berdasarkan karena penyerahan dengan secara sukarela oleh pemiliknya karena ditelantarkan karena ketentuan dan bahwa undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok agraria menyatakan: bahwa kepentingan umum yang dimaksud undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok agraria adalah undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok agraria untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah ynag melampaui batas tidak diperkenankan . bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok agraria dinyatakan tanah tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum. bahwa pengadaan tanah secara wajib pts) ditujukan untuk mengambil tanah yang memiliki kelebihan batas maksimum yang telah ditentukan undang undang tanpa melalui musyawarah, sehingga apabila terjadi penolakan keberatan atas pengambilan tanah yang melebihi batas maksimum sebagai upaya untuk pengadaan tanah secara wajib pts) bagi rakyat yang tanahnya bawah batas minimum, maka mekanisme yang ditempuh adalah mengajukan keberatan gugatan kepada pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan land reform. bahwa dalam pengadaan tanah secara sukarela pass) ditempuh secara musyawarah dengan masyarakat setempat yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan. dalam musyawarah tersebut, hal hal yang harus dimusyawarahkan adalah: rencana peruntukan lokasi (pembangunan) ganti kerugian kompensasi (tanah dan hak hak yang melekat atasnya, sosial) rencana keberlangsungan hidup (tempat tinggal, lahan garapan dan peluang usaha) bahwa rencana peruntukan lokasi tidak sesuai dengan prinsip musyawarah. berdasarkan kamus besar bahasa indonesia musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan: perempuan. bahwa output dari musyawarah adalah mufakat, sedangkan menurut undang undang guo hasil musyawarah yang tidak mencapai kata sepakat keputusannya kemudian diserahkan kepada gubernur undang undang guo) dan pengadilan undang udang guo). bahwa dalam persoalan ganti rugi output dari musyawarah juga bukan mufakat tetapi serahkan kepada mekanisme pengadilan undang undang guo). bahwa undang undang guo tidak ada sama sekali dimusyawarahkan nasib penduduk yang akan dipindahkan. bahwa penyerahan hak atas tanah yang tidak secara sukarela meskipun diberikan ganti kerugian bertentangan dengan kitab undang undang hukum perdata, dalam pengadaan tanah yang tidak mencapai kata sepakat yang mengakibatkan masyarakat harus mengajukan gugatan pengadilan, berarti ketentuan per tidak terpenuhi, karena kesepakatan mensyaratkan adanya kesukarelaan. adapun syarat sah yang diatur dalam kuh per adalah: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya: kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu pokok persoalan tertentu suatu sebab yang tidak terlarang bahwa undang undang guo yang mengatur soal pencabutan hak tetapi tidak dalam rangka mengatur batas maksimum kepemilikan tanah ini berarti tidak sesuai dengan acuan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, kesewenang wenangan ini bertentangan dengan undang undang dasar yang menyatakan:ngadaan tanah harus selaras dengan hukum agraria, oleh karenanya undang undang guo haruslah selaras dengan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok agraria yang merupakan sumber hukum agraria sekaligus merasionalisasi undang undang dasar bahwa rule law mengandung beberapa elemen penting salah satunya dihindarinya kesewenang wenangan (avoidance arbitrariness) bahwa undang undang guo dengan sewenang wenang telah menjadikan pengadaan tanah yang berprinsip sukarela menjadi kewajiban warga negara, hal ini dapat dilihat dengan diadakannya prinsip musyawarah untuk mufakat. jika sistem hukum gagal ditegakkan dan tidak berkeadilan akibat dari kesewenang wenangan, maka cita cita negara hukum gagal diwujudkan.struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, berbangsa dan bernegara. ii. bahwa undang undang nomor tahun bertentangan dengan dbahwa: bahwa undang undang guobahwa undang undang guo tidak mendefinisikan kepentingan masyarakat karena memang tidak bermaksud mendistribusikan tanah (reforma agrarian land reform) sebagai bagian dari kepentingan umum. bahwa undang undang guo tidak menjelaskan apa arti keseimbangan dan bagaimana keseimbangan tersebut akan diwujudkan, sehingga memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan rusaknya tatanan negaranegara hukum adalah perintah undang undang dasar dan jaminan atasketidakpastian hukum yang adil secara faktual dirasakan masyarakat, khususnya para korban konflik agraria, masyarakat tak bertanah, buruh tani atau petani penggarap dan petani kecil atau petani gurem. bahwa undang undang guo menimbulkan adanyaadanya kewajiban konstitusional negara untuk meredistribustidak memiliki tanah, namun hingga kini pelaksanaanya tidak ada. bahwa undang undang dasar mengamanatkan bahwasannya kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. dalam putusan atas uji materi undang undang penanaman modal, hakim mahkamah konstitusi menjelaskan makna dari undang undang dasar yaitu: '", bahwadibahwa. (vide putusan mahkamah konstitusi tentang undang undang nomor tahun tentang penanaman modal) bahwa undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria sebagai merasionalisasi dari undang undang dasar telah mengatur bagaimana hak menguasai negara atas tanah agar untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria kemudian menunjukkan benang merah antara batas maksimum kepemilikan dan penguasaan tanah, kepentingan umum dan redistribusi tanah (land reform) yang bersumber dari undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang menyatakan, setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. bahwa menurut sudarso gautam fungsi sosial ini dimaknai. bahwa hak atas tanah tidak boleh dipergunakan atau tidak dipergunakan semata mata untuk kepentingan pribadi pemakainya, bahwa pemakaian atau tidak dipakainya tanah dengan cara yang merugikan atau dirugikannya masyarakat tidak dibenarkan: bahwa tanah harus dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifat haknya, bahwa penggunaan tanah membawa manfaat bagi pemilik (yang punya tanah), masyarakat dan negara: bahwa penggunaan hak milik tanah haruslah disesuaikan dengan kecamatan bogor timur, bogor sebagai .ooo pemohon ill, nama budi laksana pekerjaan nelayan alamat desa belajar blok ismail, kertasnya, indramayu sebagai . pemohon xiv, dalam hal ini masing masing berdasarkan surat kuasa khusus tidak bertanggal bulan februari bertanggal april bertanggal april bertanggal april dan bertanggal aprildona fusion, s.h., muhammad yudha mahoni, s.h., andi muttagien, s.h., wahyu bagian, s.h., zainal abidin, s.h., simon fernando tambunan, s.h., politik agustinus sinaga, s.h., tanding bawah, sh., siti rahma, sh., alvin kurnia palma, s.h., kadir wokanubun, s.h., ridwan bakar, s.h., syamsul munir, s.hi., musikal, s.h., alia juliana, s.h., janes sihaloho, s.h., muhammad zaitun umam, s.h. m.h., ridwan darmawan, s.h., anton febrian, s.h., priadi, s.h., arif suherman, s.h., ganti alamsyah, s.h., ahmad martin adiwiyata, s.h., edy halaman burning, s.h., iki dulang s.h., m.h., carlo nainggolan, s.h., matilda hasibuan, s.h., eka prasetya, s.h., rio arif wicaksono, s.h., widianto simanjuntak, sh., kasus ahmad bs, s.h., nurkholis hid, s.h., arif maulana, s.h., m.h., yunita, s.h., dan abdul harris balutan, s.h., para advokat yang tergabung dalam tim advokasi anti perampasan tanah rakyat, yang beralamat jalan mampang prapatan nomor rt. jakarta selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai .ii, membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat: kepentingan masyarakat dan negara. bahwa inti dari fungsi sosial tanah, pemilikan dan penggunaan tanah tidak boleh berdampak buruk terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara, oleh karenanya undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria kemudian memberi aturan untuk tidak mengganggu kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah melebihi batas maksimumyatakangatur,bahwa adanya kewajiban konstitusional negara untuk mendistribusikepemilikan dan penguasaan tanahnya bawah batas minimum, namun sejak orde baru hingga kini pelaksanaanya belum pernah ada. bahwa dalam rangka pemerintah dapat mencabut hak atas tanah yang melebihi batas maksimum, maka undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok agraria dinyatakanmenurut cara yang diatur dengan undang undang . bahwa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat merujuk pada undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, serta dalam rangka terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar sebagaimana dimaksud pada undang undang pokok pokok agraria nomor tahun pemerintah,perkembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. bahwa rencana penggunaan tanah itu sendiri merujuk pada undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria dan yang mengatur hak menguasai negara untuk sebesar kemakmuran rakyat: yang menyatakan hak warga negara untuk memperoleh tanah dan yang mewajibkan tanah pertanian untuk dikerjakan sendiri oleh pemiliknya dan mencegah cara cara pemerasan. bahwa dapat disimpulkan selain untuk kepentingan umum, rencana peruntukan tanah bagi kepentingan negara dan kepentingan rakyat, beberapa diantaranya merupakan pengadaan tanah bagi rakyat yang berupa pengadaan tanah untuk keperluan peribadatan dan keperluan keperserta transmigrasi. bahwa meski merujuk undang undang dasar dan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, tetapi undang undang pengadaan tanah lahir tidak dalam kerangka yang diatur oleh undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria, yaitu bagian dari upaya terdistribusi tanah dan rencana semesta penggunaan tanah, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran hukum yang menciptakan pelanggaran konstitusional berupa kepastian hukum yang adil yang dilindungi oleh undang undang dasar bahwa ketidakpastian hukum ini, juga mengakibatkan, perlakuan yang sama hadapan hukum yang dilindungi oleh dan undang undang dasar terhalangi karena upaya menyeimbangkan kepentingan dalam pengadaan tanah bisa dilakukan sepihak oleh pelaksana undang undang. kepastian hukum yang dimaksud adalah manakah yang harus didahulukan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum?? hal ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan konflik kemudian hari. il.danb.jadi tidak jelas. bahwayang dimaksud denganhak setiap warga negara. bahwabahwapelabuhan sebagaimana huruf undang undang guo tidak semuanya difungsikan untuk kepentingan umum. bahwa tidak semua pelabuhan adalah untuk kepentingan umum, pelabuhan yang merupakan kepentingan umum adalah yang dipergunakan untuk penyebe. yang mana tidak semua orang dapat mengaksesnya dengan leluasa. bahwa penyelenggaraan kepentingan umum dalam prakteknya menimbulkan konflik dengan kekerasan antara kepentingan masyarakat dengan pengusaha dan negara. sebagai contoh pembangunan terminal kalibaru kini dikenal sebagai new priok. pelindo persero) akan memulai pembangunannya pada april tahap terminal peti kemas new priok ini direncanakan akan selesai akhir triwulan seluruh terminal new priok akan dituntaskan tahun dengan biaya miliar dollar (sekitar triliun). new priok didesain untuk berkedalaman meter. lebih dalam dari pelabuhan singapura, yang kini berkedalaman meter. kolam dan alur yang lebih dalam dibutuhkan oleh kapal dengan tonase yang lebih besar. ditargetkan pelabuhan new priok ini berkapasitas juta twenty foot equivalent units us). pelindo memang memiliki visi untuk menjadi operator pelabuhan kelas dunia kompas, februari merujuk pada penelitian berjudul masalah reklamasi teluk jakarta ditinjau dari aspek psikologi lingkungan yang dilakukan oleh ina suryadi, edward, dan mediasi jurnal lingkungan dan pembangunan, universitas indonesia, peruntukan daerah kali baru sebagai wilayah industri dan pergudangan tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada warga yang tinggal wilayah setempat. bahkan hanya sebagian kecil saja yang tahu bahwa kali baru akan digusur. padahal, sebagian besar warga yang menempati wilayah ini adalah nelayan yang menggantungkan sumber menghidupkannya wilayah pesisir jakarta. ironisnya, pengembangan pelabuhan tanjung priok, jakarta, hingga wilayah kalibaru utara akan mengancam sekitar kepala keluarga kk). seperti diutarakan oleh direktur jenderal perhubungan laut kementerian perhubungan kemenhub) sunarko bahwa, untuk mendukung proyek ini akan dilakukan reklamasi pantai kalibaru utara seluas hektare sesuai dengan rencana induk pengembangan pelabuhan dan merupakan bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur. pelabuhan tanjung priok tidak akan menggusur permukiman nelayan ). pada prosesnya, ratusan warga dan kelurahan kali baru, kecamatan cilincing, jakarta utara, memprotes ganti rugi penggusuran tempat tinggal mereka oleh pelindo yang dilakukan tidak transparan dan banyak melibatkan preman (http. poskota.co.id berita terkini warga kali baru resah penggusuran libatkan preman). dalam rencana induk, pembangunan kalibaru akan mengadakan dua alur kapal yakni alur barat dan alur timur, dengan akses jembatan dari jalan dijual sepanjang meter dan titik tertinggi meter. akses jalan dijual sendiri sepanjang meter sehingga menelan dana rp. miliar, dan jalan terminal baru sepanjang meter, dengan dana rp. miliar. dengan demikian total pengembangan jembatan mencapai rp2, triliun. dalam rencana induk juga disebutkan biaya total pembangunan terminal kalibaru utara mencapai rp. triliun. biaya itu membengkak dari pagu sebelumnya rp. triliun. kenaikan disebabkan pengadaan jembatan dan akses jalan dari jalan dijual tersebut ?module detailberita&id bahwa dengan terbitnya undang undang guo mengancam warga negara yang tinggal wilayah pesisir. data survey codes potensi desa) tahun menunjukkan bahwa penduduk miskin pesisir sebanyak juta orang adalah dari total penduduk miskin nasional sebanyak juta orang. oleh karena itu dengan berlakunya undang undang guo merupakan ancaman serius untuk kemiskinan masyarakat pesisir dengan melakukan perampasan terhadap tanah dari masyarakat pesisir. bahwa kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang disebutkan dalam huruf sampai huruf undang undang guo telah memanipulasi arti kepentingan umum. bahwa kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai mana yang disebutkan dalam huruf tentang jalan tol dan huruf tentang pelabuhan undang undang guo bertentangan dengan konstitusi undang undang dasargiatan kepentingan umum yang diatur dalam undang undang guo yang berupa jalan tol dab pelabuhan non penyeberangan manusia lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan mendiskriminasikan rakyat. bahwa selain bersifat diskriminatif, kegiatan pengadaan tanah untuk pelabuhan dengan dalih kepentingan umum, juga berpotensi melanggar hak perairan pesisir yang merupakan hak hak nelayan masyarakat adat dan nelayan masyarakat tradisional yang dijamin oleh dan undang undang dasarv.undang undang dasar, jelas sekali dalam klausul yang dimaksud. bahwa masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah telah diatur haknya dalam undang undang dasarhak atas tanah merupakan hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil sewenang wenang oleh siapapun. klausul undang undang guo menegaskan tidak melibatkan masyarakat pemilik hak atas tanah yang merupakan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang wenang oleh negara sehingga undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar bahwa undang undang guo tidak sinkron dengan huruf (keikutsertaan . dalam bagian penjelasan yang dimaksud dengan asas keikutsertaan adalah:bahwa dalam huruf undang undang guo telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pengadaan tanah, namun hak tersebut diingkari melalui undang undang guo. hal ini mana diatur dalamguo bertentangan dengan undang undang dasar yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan dianggapnya hak konstitusional warga negaraundang undang guo berbunyiperencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas rencana tata ruang wilayahrencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. bahwa undang undang dasarmahkamah konstitusi dalam putusan uji materi undang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecilrencanaan yang diatur dalam undang undang guo, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum bertentangan dengan tolak ukur mahkamah konstitusi tentang sebesar besar kemakmuran rakyat yang diamanatkan undang undang dasar terutama tentang tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alamundang undang dasarbahwa konsultasi publik" sebagaimana yang diamanatkan dalam poin undang undang guo adalah sebuah proses "musyawarah". bahwa inidengan kata lain pihak yang berhak ataupun masyarakat yang terkena dampak, dalam proses pelaporan keberatan tidak lagi didudukkan sebagai subjek melainkan hanya sebagai objek belaka. lebih lanjut dan proporsional. hal ini bertentangan dengan dan undang undang dasar undang undang dasar menyatakan: mendengarkan keterangan saksi para pemohon sertasaat ini, semakin pesat dibangunnya infrastruktur pemerintah dan swasta seperti mall retail modern, gedung gedung perkantoran, jalan tol, bandara dan lain lain yang mengakibatkan tergusurnya tanah tanah masyarakat yang makin memperluas ketidakadilan agraria dan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. ketidakadilan ketimpangan dalam struktur agraria, dan khususnya dalam sistem kepemilikan tanah, menghalangi kenaikan standar hidup dari petani gurem, buruh tani, nelayan, kaum miskin kota, terutama perempuan dan menghalangi keadilan serta kemakmuran rakyat. ketidakadilan ini dibuktikan dengan adanya fakta ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah yang dimonopoli oleh segelintir orang yang kemudian menimbulkan kemiskinan, konflik agraria, dan pelanggaran ham. baik pelanggaran hak ekonomi sosial budaya dan hak sipil politik. kondisi ini tidak lepas dari adanya peraturan perundangan yang melegalkan perampasan tanah rakyat demi kepentingan usaha perkebunan, pertambangan, cagar alam, kepentingan militer, pariwisata, jalan tol, dan lain lain. yang tidak dapat pertanggungjawabannya kembalinya .. bahwabahwa undang undang guo berbunyi". bahwa berdasarkan dan undang undang guo, maka mekanisme keberatan berujung pada pengajuan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara ptun) setempat dengan jangka waktu paling lambat hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. kali ini menimbulkan ketidak pastikan hukum, mengingat: bahwa berdasarkan undang undang dasar menyatakan negara indonesia berdasarkan hukum, sementara undang undang guo telah menetapkan hal yang berlainan tentang jangka waktu pengajuan gugatan dengan undang undang yang lebih spesifik mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan terhadap ptun. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, jangka waktu untuk mengajukan gugatan adalah hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, sementara berdasarkan undang undang guo dinyatakan jangka waktu untuk pengajuan gugatannya adalah hari. hal ini menyebabkan ketidak pastikan hukum terhadap warga negara sebagaimana terkandung dalam undang undang dasar bahwa jangka waktu hari pengajuan gugatan adalah tidak rasional mengingat akses masyarakat terhadap lembaga pengadilan tata usaha negara disetiap provinsi belum tersedia, ini bertentangan dengan makna dari undang undang dasar tentang akses terhadap keadilan. contohnya adalah papua, dengan luas wilayah dan akses yang sangat minim mana antar satu daerah masih terhubung dengan sarana transportasi udara atau jalan kaki selama berhari hari bahkan berminggu minggu. sementara pembiayaan terhadap transportasi penghubung antar daerah papua itu saja menelan biaya yang sangat tinggi. pada saat bersamaan biaya berperkara pengadilan tata usaha negara yang ada papua yang hanya ada satu itu menyebabkan pembiayaan yang sangat tinggi dan susah untuk dijangkau masyarakat secara umumnya. bahwa jangka waktu pengajuan gugatan diberikan paling lambat hari terhitung sejak adanya penetapan lokasi. jika dikaitkan dengan dan undang undang guo, makavii. bahwa undang undang nomor tahun bahwa dalamundang undang guopadahal dalam faktanya banyak masyarakat yang terkena dampak yang tidak termasuk. bahwa contoh kasus kerugian masyarakat yang terkena dampak seperti kasus tempat pembuangan sampah terakhir test) bojong. mana masyarakat bojong menolak pembangunan test yang akan berdampak sepanjang pengoperasian test tersebut karena akan menghasilkan aroma yang tak sedap serta mengganggu kesehatan dan sanitasi masyarakat. bahwa pemegang hak pengelolaan huruf seharusnya tidak mendapatkan ganti rugi hal ini disebabkan karena pembuat telah salah dan keliru dalam memahami hak pengelolaan. bahwa yang dimaksud dengan. makbahwa undang undang guo bertentangan dengan dan undang undang dasar yang berbunyi: undang undang dasarundang undang dasarvii. bahwa undang undang guobahwaadahal dalam huruf undang undang guo menjamin adanya asas kepastian memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapat ganti kerugian yang layak. bahwa oleh karena itu undang undang guoguo(b) bahwa undang undang guo saling bertentangan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan undang undang dasar (c) bahwa undang undang guo tidak dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat bertentangan dengan undang undang dasar (d) bahwa undang undang guo tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia bertentangan dengan dan undang undang dasar (e) bahwa undang undang guo melanggar hak perairan pesisir bertentangan dan undang undang dasar bahwa undang undang guo tidak menjamin persamaan hadapan hukum sehingga bertentangan dengan undang undang dasar (9g)huruf (b) dan huruf (d)undang undang dasar menyatngangkatan para pemohon pemohon xipleno indonesian human rights committee for social justice ihas) nomor pleno imihcs x, selaku pemohon akta pernyataan keputusan berita acara rapat gabungan organ yayii surat keputusberita acara temu akbar nelayan indonesia, pemilihan dewan presidium kiara dan sekretaris jendral kiara periode selaku pemohon surat keputusan plh walhi nomor plh.x walhi iv tentang pengesahan direktur eksekutif nasional walhi periode selaku pemohon keputusan musyawarah nasional iii aliansi petani indonesia nomor0d05vii keputusan kongres iii perkumpulan sawit watch nomor kongres i psw ix tentang pengesahan koordinator badan pengurus terpilih periode kongres perkumpulan sawit watch selaku pemohon viii berdasarkan akte notaris arman any, s.h. nomor tanggal mei selaku pemohon akta pernyataan keputusan kongres perserikatan solidaritas perempuan, nomor akta tertanggal maret tentang penetapan pengurus badan eksekutif nasional ben) solidaritas perempuan periode februari selaku pemohon berita acara hasil rapat badan pengurus pusaka tentang keterangan pengangkatan direktur pelaksana yayasan pusaka periode selaku pemohon keputusan rapat umum anggota perkumpulan elsa nomor kr rua elsa iv tentang pemilihan badan pengurus perkumpulan elsa periode selaku pemohon xii akta pernyataan keputusan rapat perkumpulan institut keadilan global tanggal september nomor tentang pengangkatan ketua badan pengurus, selaku pemohon xiii bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon xiv, bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun amandemen iv:koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara), bukti fotokopi akta notaris dan anggaran dasar wahana lingkungan hidup indonesia walhi), bukti fotokopi akta notaris dan anggaran dasar aliansi petani indonesia api), bukti fotokopi akta notaris dan anggaran dasar perkumpulan sawit watch, bukti fotokopi akta notaris dan anggaran dasar koalisi rakyat untuk hak atas air kuda), bukti fotokopi akta notaris dan anggaran dasar perserikatan solidaritas perempuan: bukti fotokopi akta notaris dan anggaran dasar yayasan pusaka, bukti fotokopi akta notaris dan anggaran dasar lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa), bukti fotokopi akta notaris dan anggaran dasar institut keadilan global:dengan alamat unduhan .pdf, diakses pada pukul wib, senin, april bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria dengan alamat unduhan undang uu peraturan dasar pokok pokok agraria, diakses pada pukul wib, senin, april bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara dengan alamat unduhan tata usaha negara, diakses pada pukul wib, senin, april bukti fotokopi kepno55 .pdf, diakses pada pukul wib, senin, april bukti fotokopi peres doc diakses pada pukul wib, senin, april bukti fotokopidiakses pada pukul wib, senin, april bukti fotokopi putusan atas uji materi undang undang penanaman modaputusan uji materi undang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau keciberita media online tentang kasus kalibaru tidak akan menggusur permukiman nelayan diakses pada mei berita media online pada hari jumat, april dengan judul pengembangan pelabuhan priok proyek kalibaru. pada tanggal desember rancangan undang undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah disahkan menjadi undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berpotensi merampas tanah rakyat. setelah disahkannya undang undang ini, negara akan semakin mudah melakukan perampasan tanah rakyat (land stabbing) dengan alasan demi pembangunan dan kepentingan umum. bahwa dengan disahkannya undang undang nomor tahun sangat berpotensi dan menambah konflik agraria indonesiautara tidak gugur nelayan", tautan situs diakses pada mei berita media online pada tanggal april dengan judul kalibaru dibangun bulan april pelabuhan lain dikembangkan", tautan situs dibangun. bulan. april. diakses pada diakses april bukti fotokopi berita media online pada selasa, september wib dengan judul warga kali baru resah, penggusuran libatkan preman", tautan situs resah penggusuran libatkan preman, diakses pada mei bukti fotokopi berita media online pada hari kamis, april dengan judul tender kalibaru diformat ulang", tautan situs ita&id diakses pada mei bukti fotokopi presentasi kebijakan pemberdayaan nelayan oleh ir. bambang sutera, si., direktur pengembangan usaha penangkapan ikan pada direktorat jenderal perikanan tangkap kementerian kelautan dan perikanan tentang data penduduk miskin pesisir dengan sumber data dari codes potensi desa) dan pls pendataan program perlindungan sosial) selain itu, para pemohon juga mengajukan (lima) orang ahli dan (lima) orang saksi yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal agustus tanggal agustus tanggal agustus dan tanggal september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon henry thomas subarmata bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang hak asasi manusia dan hukum: bahwa mengenai perihal undang undang yang dimaksud, ahli mencermati hal dan penjabaran yang mempunyai kemungkinan untuk bertentangan dengan konstitusi yang menyangkut ketentuan ketentuan hak asasi manusia, sebagai berikut: konteks negara dan hak asasi manusia dalam konstitusi indonesia. kekuasaan negara dalam perihal hak asasi manusia. sebagai negara hukum sejak pendirian dasar negara, indonesia telah menetapkan batas batas kekuasaan negara dalam perihal kenegaraan, kebangsaan, dan kemaslahatan. hal ini misalnya dicetuskan dalam prinsip habis corpus dalam konstitusi. konsekuensi dalam ini juga menjangkau pemangku kekuasaan itu sendiri, cabang cabang kekuasaan negara dibatasi dalam fungsi mereka dan juga dalam prinsip prinsip hak asasi manusia. hal ini misalnya mencerminkan prinsip tujuan yang sahih perlu dicapai dengan upaya yang tepat. perihal penasaran ini penting bagi perlindungan hak asasi manusia, yaitu bahwa negara mencegah kesewenang wenangan, kekerasan, kekacauan hukum, dan lain sebagainya. sekaligus negara harus menciptakan perlindungan kesejahteraan termasuk dengan pengembangan kapasitas negara itu sendiri. dualisme secara bersama, yaitu pencegahan kesewenang wenangan negara dan warga negara, dan pengembangan kapasitas negara dan warga negara. kewajiban mendasar hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. penasaran hukum internasional dan konstitusi indonesia menyangkut hak sipil politik ada pada (seluruhnya), kemudian mengenai hak ekonomi sosial budaya, terutama ada pada pencetusnya adalah sebagai berikut: upaya perwujudan sepenuhnya hak sipil dan politik tanpa dinikahinya hak ekonomi, social, budaya adalah upaya yang mustahil. pencapaian kemajuan yang lestari dalam hal hak asasi manusia bergantung pada kebijakan ekonomi dan pembangunan sosial yang kuat, dan efektif tingkat nasional dan internasional, sebagaimana diakui oleh proklamasi tehran dalam penjelasan mengenai dasar negara dalam pembukaan undang undang dasar penjelasan keadilan merujuk pada perihal kekuasaan negara dan hak asasi manusia. seperti misalnya dijabarkan dalam negara paripurna. karangan dr. yudi latif, sebagai berikut: pemikiran pancasila berdimensi luas. peran negara dalam perwujudan keadilan sosial setidaknya ada dalam kerangka. perwujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan). pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan dan sumber daya yang diperlukan, dan dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. dua perihal mengenai hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, budaya merupakan suatu kesatuan, namun dengan tipe perlindungan yang berbeda. hak sipil politik perlu memastikan pencegahan dan adanya respon atas kesewenang wenangan, sedangkan hak ekonomi sosial budaya menyarankan perlindungan negara yang aktif dan menciptakan langkah dan anak tangga menuju kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik. perihal undang undang nomor tahun bahkan misalnya kita secara sahih membutuhkan negara yang kuat, tetap dibutuhkan koridor atau anak tangga untuk mencapai syarat syarat hak asasi manusia, seperti yang dijabarkan sebelumnya. hal ini menyangkut beberapa perihal berikut. rumusan dan indikator mendasar, dalam hal ini mengenai pembangunan dan kepentingan umum. undang undang ini memonopoli rumusan dan penunjuk atau indikator perihal pembangunan. dalam arti bahwa menutup kaitan undang undang ini bukan hanya dengan peraturan perundangan yang mendasar, melainkan juga dengan data sosial kemasyarakatan. masalah ada pada pengairan rumusan dan indikator ini pada keppres nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.yang mengartikan pembangunan sebatas investasi dan infrastruktur saja. selanjutnya, tidak jelas ada rumusan mengenai kepentingan masyarakat menyangkut pencapaian syarat syarat keadilan seperti yang dijelaskan sebelumnya, termasuk misalnya pencernaan status tenurial dan reforma agraria sebagai bagian dari kepentingan umum. keterkaitan dengan peraturan perundangan mendasar. secara khusus mahkamah konstitusi sebenarnya telah mengupayakan rumusan dan indikator mendasar menyangkut soal pembangunan dan kepentingan umum. hal ini dinyatakan dalam putusan uji materi undang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil mengenai. tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. penghormatan terhadap hak rakyat yang bersifat turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. ahli berpendapat bahwa penetapan mahkamah konstitusi ini berupaya memberikan anak tangga bagi negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan. tujuan yang memang sebenarnya sahih. penetapan ini juga memberikan pembatasan yang perlu bagi kekuasaan negara. ketentuan yang bisa memaksa para pihak. masih mengenai kekuasaan negara, tentu menjadi pertanyaan apakah undang undang nomor tahun ini memang dipakai untuk menciptakan jalur cepat untuk suatu permasalahan yang sedang ada negara kita, terutama menyangkut infrastruktur. jika memang itu tujuannya, maka kita memahami bahwa undang undang tersebut dimaksudkan untuk bisa memaksa para pihak untuk bersetuju dengan keputusan pemerintah. dan dengan memaksa ini, infrastruktur akan terwujud, demikian jalur langkah pemerintah. mengenai perihal ini apa yang kita sebut sebagai normatif dapat berwujud pada suatu yang operasional. ketentuan memaksa para pihak ini perlu dilihat kembali dalam peran konstitusi. ada ketentuan mengenai cabang cabang kekuasaan negara yang utama, ada perihal badan negara non eksekutif, ada yurisprudensi mahkamah konstitusi untuk menyebut beberapa hal yang pokok. ahli berpendapat bahwa undang undang ini dapat disalahgunakan untuk menciptakan model penegakan hukum luar yang sudah baku dan dapat diakses oleh masyarakat. menjadi lahan uji mengenai hubungan antar normatif dan operasional yang melambai (under) pola penegakan hukum yang mana yang memang sebetulnya sahih secara konstitusi. permasalahan pokok hak asasi manusia dalam uji materi ada dua hal yang diajukan sebagai permasalahan dalam kasus ini, yaitu: kekuasaan negara selalu perlu dibatasi satu pihak dan diberikan koridor atau anak tangga lain pihak. mengenai tujuan tujuan negara yang sahih sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang undang dasar negara melambai undang undang ini dengan berbagai upaya untuk menambah kekuasaannya. artinya, ini pendapat saya bahwa pemerintah mau menambah kekuasaannya dengan adanya undang undang ini. hal ini perlu diteliti kembali karena ini membuka ruang bagi terciptanya masalah hak asasi manusia. mengenai apa yang dimaksud oleh pemerintah mengenai masalah mendesak, sebagaimana diandaikan dalam maka pada hemat ahli hal ini terletak pada kerumitan dalam hal hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah dan perihal transparansi, jadi memecahnya bukan menambah kekuasaan tetapi melihat dalam konteks undang undang yang lain. perihal tata pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat perlu untuk dipertimbangkan lagi secara mendalam karena itu sejatinya kedaulatan rakyat. akses ini tidaklah banyak yang dibahas sebagai akibat perihal atas. akses menyangkut perihal rumusan dan indikator termasuk yang sudah dirumuskan oleh mahkamah konstitusi (dalam dan menyangkut ketentuan hukum hak asasi manusia yang mensyaratkan kemampuan warga negara untuk melindungi dirinya sendiri, mengontrol dan ikut serta dalam pengambilan keputusan dan secara berangsur menaikan taraf hidup masyarakat demi kemanusiaan adalah hal hal yang perlu dipertimbangkan. andrinof chaniago bahwa ahli melihat ada dua hal atau dua permasalahan, pertama undang undang ini seperti sudah memutarkan bahwa pembebasan tanah itu adalah final: bahwa yang diatur oleh undang undang ini sejauh yang ahli cermati adalah soal cara penyelesaian ganti rugi. prinsip prinsip demokratis, keadilan lebih dimaksudkan untuk mencapai putusan final tentang ganti rugi, tetapi pembebasan tanah itu sendiri sepertinya mutlak kalau sudah dinyatakan menurut undang undang ini masuk dalam kategori kepentingan umum. itu satu persoalan kita dalam bernegara, bahwa yang kedua, tingkat ketentuan ketentuan yang mengoperasionalisasikan konsep kepentingan umum, ahli melihat ada yang tidak sesuai dengan definisi atau substansi apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. memang tujuan dari undang undang ini, klausul yang menyebut tentang tujuan tersebut konsisten mengatakan bahwa undang undang ini untuk kepentingan umum, tetapi ahli melihat ketika undang undang ini menyebutkan tentang jenis jenis proyek pembangunan untuk kepentingan umum, ada amplifikasi tentang apa yang dimaksud dengan proyek untuk kepentingan umum. bahwa betul ada dua contoh yang nyata nyata kalau dilihat dalam praktiknya selama ini dan juga dalam kebijakan kebijakan dan rencana yang akan dibuat, yaitu pertama tentang pembangunan jalan tol, dan yang kedua tentang pelabuhan atau dermaga yang ada percampuradukan prasarana antara mana yang memang nyata nyata untuk kepentingan umum dan mana yang sebetulnya itu bukan untuk kepentingan umum: bahwa untuk pelabuhan misalnya, kalau pelabuhan itu adalah pelabuhan atau dermaga penumpang, itu jelas adalah fasilitas untuk kepentingan umum, karena setiap warga negara memungkinkan memanfaatkannya dan membutuhkannya. yang pertama sini adalah tidak ada eksklusivitas, kemudian tidak ada diskriminasi, kemudian tidak ada tujuan komersial dari fasilitas untuk pelabuhan penumpang, terminal penumpang atau dermaga penumpang. tetapi kalau pelabuhan, atau terminal, atau dermaga peti kemas yang dikelola secara bisnis, itu bukanlah prasarana fasilitas untuk kepentingan umum, karena situ sudah terkandung prinsip eksklusivitas, prinsip mendiskriminasi, motif untuk mencari keuntungan bagi sekelompok orang atau bagi pihak pihak tertentu. meskipun dikatakan bagi hasil atau pembayaran pajak, dan lain lain, itu nanti akan masuk negara, tetapi yang dikatakan fasilitas untuk kepentingan umum adalah yang nyata nyata dibutuhkan oleh setiap warga negara yang suatu saat warga negara akan memanfaatkannya. hal tesebut yang tidak dibedakan dalam undang undang ini. jadi pelabuhan itu harus definitif, yang mana yang pelabuhan untuk kepentingan umum, mana yang tidak. dan dalam praktiknya, pelabuhan peti kemas, dermaga peti kemas, atau terminal peti kemas dikelola secara bisnis dengan perhitungan pengembalian investasi, perhitungan merencanakan perolehan laba bersih, perhitungan berencana mengekspansi investasi dan sebagainya. bahwa hal tersebut atas sama dengan pembangunan jalan tol. jalan tol dalam praktiknya selama ini maupun yang sekarang adalah direncanakan untuk proyek komersial karena orientasinya untuk bisnis: bahwa setiap tahun, perusahaan baik yang bumn maupun yang swasta mengumumkan berapa laba bersihnya, berapa perluasan asetnya. hasil dari pertumbuhan aset dan pertumbuhan laba itu direncanakan lagi untuk melakukan ekspansi atau investasi, kemudian membagi bagi dividen, dan sebagainya. sudah jelas sini, ini bukan prasarana untuk kepentingan umum, bahwa yang perlu dikhawatirkan dari undang undang ini adalah kalau nanti undang undang ini menjadi alat bagi pihak tertentu, khususnya investor atau pengusaha untuk mendapatkan jaminan pembebasan lahan yang tujuan dari proyeknya adalah untuk mencari keuntungan bagi korporasi atau investor. maka undang undang ini sebetulnya tidaklah untuk kepentingan umum, bahwa ada yang lebih menyedihkan lagi kalau bicara tentang jalan tol, ini juga empiris. praktik yang terjadi ibu kota yaitu jakarta, hak publik untuk memperoleh tambahan jalan umum itu seperti dikekang, tidak diberikan, sementara kewajiban publik atau kewajiban warga negara terus diberikan melalui pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar minyak, jumlahnya sekarang ini sekitar triliun per tahun. tetapi, uang yang diterima oleh negara atau pemerintah tersebut tidak dikembalikan yang seharusnya untuk menambah jalan umum. penambahan jalan umum hanya per tahun. bahwa ada langkah dari kondisi ini yang perlu disebut sebagai langkah yang zalim, karena sepertinya ada kesengajaan untuk membiarkan terjadinya kemacetan, kelangkaan, dan gap antara permintaan atau kebutuhan akan jalan dengan suplai jalan. lalu kelangkaan tersebut dikomersialkan atau dibisniskan. hal tersebut berbahaya kalau undang undang ini justru menjadi alat untuk melindungi kepentingan investor, orang, atau pihak yang ingin mencari keuntungan. proyeknya pun didukung oleh pemerintah dengan membiarkan demand menjadi tinggi yaitu dengan cara menghalangi, tidak memberikan hak masyarakat untuk menambah jalan umum. jadi ada pelanggaran bertingkat dalam hubungan negara dengan masyarakat untuk kasus jalan tol. bahwa ada pembiaran atau ada kebijakan yang melalaikan yaitu tidak memenuhi kewajiban untuk menambah jalan yang jauh berbanding dengan pertumbuhan kendaraan. pertumbuhan kendaraan per tahun, pertumbuhan jalan hanya pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan bbm tentu saja kurang lebih seiring dengan pertumbuhan kendaraan, maka terjadi kelangkaan yang luar biasa. kelangkaan tersebut dijadikan peluang bisnis. oleh karena itu jalan tol ini praktiknya adalah zalim. kecuali jika pemerintah memenuhi lebih dahulu kewajibannya, mengiringi pertumbuhan kendaraan, pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bbm dengan penambahan jalan, bahwa ahli melihat undang undang ini memang bias dengan kepentingan pihak pihak tertentu. bisa jadi juga pihak pemerintah yang dekat dengan pengusaha, tapi yang jelas hal tersebut menguntungkan pengusaha dan berpotensi makin merugikan kepentingan umum: bahwa pertama yang perlu digarisbawahi lagi adalah semangat dari undang undang ini memutarkan urusan pembebasan tanah bahwa pembebasan tanah itu menjadi mutlak, dan yang perlu dinegosiasikan dan diproses melalui proses hukum yang menerapkan prinsip prinsip adil demokratis adalah soal mencapai kesepakatan mengenai harga atau ganti rugi. dan ada pembelokan dalam mengoperasionalisasikan konsep kepentingan umum. kurnia warman istilah pengadaan tanah dikenal secara yuridis terutama sejaksebelumnya kegiatan perolehan tanah untuk pembangunan disebut dengan pembebasan tanah . istilah pembebasan tanah dipakai berdasarkan sumber hukum yang mengaturnya pada saat itu yakni peraturan menteri dalam negeri permendagri) nomor tahun tentang ketentuan ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat pada pemegang hak (penguasa tanah) dengan cara memberi ganti rugi. kala itu kewenangan bidang keagrariaan berada bawah departemen baca kementerian dalam negeri, dengan demikian dalam kementerian ini terdapat salah satu direktorat jenderal dirjen) yaitu dirjen agraria. dirjen inilah yang mengurus perolehan tanah untuk pembangunan kepentingan umum indonesia. dengan demikian, secara normatif dalam prosedur pengadaan tanah terdapat pembebasan tanah, jadi pengertian pengadaan tanah lebih luas daripada pembebasan tanah. pembebasan tanah hanya merupakan proses akhir dari pengadaan tanah yaitu setelah pemegang hak atas menerima ganti kerugian dan pada saat itu pula membuat pernyataan pelepasan hubungan hukumnya dengan tanah (pembebasan tanah). urgensi pengadaan tanah pada satu sisi, hukum harus menjamin tersedianya bidang bidang tanah untuk berbagai keperluan terkait penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuannya. atas dasar itulah undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria atau lebih dikenal dengan undang undang pokok agraria rupa) menegaskan bahwa pemerintah mengadakan perencanaan atau:mempertimbangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. pada sisi lain, hak hak rakyat atas tanah juga harus dijamin kematiannya agar tidak menjadi korban kesewenang wenangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah untuk menyediakan tanah sebagaimana dimaksud atas harus diatur sedemikian rupa agar pembangunan berjalan lancar dan hak hak rakyat atas tanah juga terjamin keberadaannya. bagaimanapun pembangunan harus ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat itu sendiri, karenanya rakyat tidak boleh dikorbankan demi pembangunan.da masa kolonial belanda perolehan tanah untuk pembangunan tidak terlalu dipersoalkan secara hukum. negara pada masa itu mempunyai legal standing sebagai pemilik tanah (digelar). dengan demikian instansi pemerintah yang menjalankan tugas atas nama negara dapat saja membeli langsung tanah tanah rakyat atau menyerahnya untuk dijadikan tempat pembangunan. pemerintah kala itu tidak terlalu membutuhkan adanya hukum pengadaan tanah, karena pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum perdata (jual beli) tanah dengan rakyat pemilik tanah. hasil pembelian tersebut kemudian menjadikan tanahnya sebagai tanah milik pemerintah (tanah eigendom pemerintah), sehingga tanah tersebut menjadi barang milik negara. sejak kemerdekaan, undang undang dasar telah mencabut kedudukan negara sebagai pemilik tanah dan menggantinya dengan hak menguasai negara . dinyatakan bahwa bumi, air, serta . atas dasar hak menguasai negara tersebut, kemudian ditentukan hak hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. hak hak atas tanah seperti itulah yang akan ditemui lapangan pada saat pemerintah melakukan pengadaan untuk pembangunan. pemerintah dalam hal ini secara yuridis tentu saja tidak bisa melakukan perbuatan hukum (jual beli) atas hak hak atas tanah yang tidak boleh memegangnya. dalam konteks inilah diperlukan adanya hukum pengadaan tanah yang akan menjamin dan membantu pemerintah mendapatkan tanah untuk pembangunan. dengan demikian pengadaan tanah merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat publik bukan perbuatan hukum perdata dari pemerintah. karena bukan merupakan perbuatan hukum perdata (jual beli), maka pembayaran penggantian tanah dan benda benda atas tanah kepada pemiliknya tidak disebut sebagai harga jual beli (pembelian) tanah melainkan ganti kerugian . penyerahan hak atas tanahnya kepada pemerintah bukanlah melalui proses balik nama sertifikat berdasarkan akta jual beli ajb) dari pejabat pembuat akta tanah (plat melainkan melalui pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak kepada negara, setelah pedagang hak menerima ganti kerugian dan membuat pernyataan pelepasan hak. tindakan ini diikuti dengan penyerahan bukti hak atas tanahnya kepada negara melalui panitia. disebut pelepasan kepada negara, karena memang uang ganti kerugiannya berasal dari uang negara. oleh karena itulah maka setelah tanahnya jatuh tanah negara, instansi pemerintah yang membutuhkan tanah untuk pembangunan harus mengurus sertifikasi tanahnya kantor pertanahan setempat. kepentingan umum karena pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum publik maka kegiatan pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan swasta. oleh karena itu, setiap hukum pengadaan tanah selalu berjudul tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. pengertian kepentingan umum merupakan salah satu isu sentral dalam pengadaan tanah, karenanya hukum harus memberikan batasan yang tegas supaya tidak ditafsirkan oleh pemerintah untuk kepentingan lain. pada masa lalu baik masa orde lama maupun orde baru, istilah kepentingan umum sering dijadikan sebagai tameng bagi pengusaha dengan menggunakan corong pemerintah agar kepentingannya dalam perolehan tanah lancar. hal inilah yang pertama kali diterobos oleh keppres nomor tahun tentang pengadaan tanah demi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. keppres tahun memberikan warisan yang tegas terhadap kepentingan umum. kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. kemudian, keppres ini juga memberi kriteria setiap pembangunan dapat dikatakan sebagai kepentingan umum. ada tiga kriteria pembangunan sebagai kepentingan umum: pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah: selanjutnya dimiliki oleh pemerintah: serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. setelah itu baru keppres ini mengemukakan ada empat belas bentuk kegiatan yang termasuk kepentingan umum, mulai dari jalan umum sampai kepada fasilitas angkatan bersenjata republik indonesia abri). bahkan, keppres ini juga memberikan solusi jika kemudian terdapat pembangunan yang secara substansi sebagai kepentingan umum tetapi tidak tercantum dalam daftar yang tersebut, presiden dapat mengeluarkan keputusan (beschikking) yang menyatakan pembangunan tersebut adalah kepentingan umum. jadi, jika pemerintah mengganggap perlu ada kegiatan pembangunan yang sangat penting (kepentingan umum) tetapi tidak terdapat dalam daftar yang tersebut, seperti jalan tol, maka tidak perlu dengan cara menganti keppres nomor tahun namun tawaran ini tidak ditempuh oleh pemerintah, sehingga untuk mengakomodasi jalan tol saja misalnya pemerintah harus mengeluarkan peraturan presiden nomor tahun dengan mencabut keppres nomor tahun metode penentuan kepentingan umum dalam keppres ini sejalan dengan temuan michael kita menurut kita, terdapat dua cara untuk penentuan kepentingan umum: general guidelines, yaitu dengan cara memberikan ketentuan umum terhadap pengertian kepentingan umum seperti kepentingan sosial, kepentingan umum, kepentingan kolektif atau bersama. general guidelines ini diberikan oleh legislatif, lalu dalam pelaksanaannya eksekutiflah yang menentukan apasiapa bentuk pembangunan kepentingan umum dimaksud seperti rumah sakit. list provisions yaitu penentuan kepentingan umum dengan cara membuat daftar kegiatan sebagai kepentingan umum secara eksplisit. namun, kita selanjutnya menyatakan bahwa kebanyakan negara negara bangsa sekarang menggabungkan kedua cara tersebut dalam pengaturan pengadaan tanah. samping membuat membuat pernyataan umum pengertian kepentingan kepentingan umum juga sudah diturunkan dalam daftar kegiatan secara limitation. perpres nomor tahun sebagai pengganti keppres nomor tahun memakai metode yang sama dengan keppres dalam penentuan pengertian kepentingan umum. yang berbeda antara keduanya adalah isi ketentuan tersebut. kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. perpres ini tetap menentukan kriteria kepentingan umum, walaupun hanya satu, yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. kemudian, perpres ini juga menentukan daftar kegiatan kepentingan umum yaitu sebanyak duapuluh satu kegiatan mulai dari jalan umum dan jalan tol sampai kepada pembangkit listrik. perubahan perpres nomor dengan perpres nomor tahun termasuk salah satu yang diubah adalah tentang penentuan kepentingan umum. perubahan tentang kepentingan umum dalam perpres ini meliputi kriteria dan daftar kegiatan kepentingan umum. kriteria pembangunan kepentingan umum adalah yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah: yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah. kemudian, perpres nomor tahun juga mengemukakan daftar kegiatan pembangunan kepentingan umum yakni sebanyak (tujuh) kegiatan, termasuk juga jalan umum dan jalan tol. undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum juga mengubah pengertian dan ruang lingkupgiatan pembangunan yang didaftar sebagai kepentingan umum meliputi delapan belas kegiatan. sementara itu kriteria kepentingan umum ditentukan:mencermati dinamika perubahan pengertian, kriteria dan daftar kegiatan kepentingan umum atas, dapat disimpulkan bahwa istilah kepentingan umum menjadi isu sentral dalam pengadaan tanah. jika disandingkan pengertian, kriteria dan daftar kegiatan pembangunan kepentingan umum atas, maka ketentuan keppres nomor tahun agaknya lebih mendekati konsep ideal kepentingan umum. samping memberikan pengertian dan kriteria serta daftar kegiatan yang obyektif, ketentuan keppres ini juga dapat menghindari multi interpretasi dari aparat negara terhadap makna kepentingan umum. prinsip prinsip pengadaan tanah pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum mengadung beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan ditaati agar pelaksanaannya mencapai tujuan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, antara lain: prinsip musyawarah. walaupun pengadaan tanah diselenggarakan untuk kepentingan umum, namun pelaksanaannya harus berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang akan membangun dengan pemilik atau penguasa tanah. pengadaan tanah berbeda dengan pencabutan hak atas tanah yang bisa dipaksakan walaupun tanpa musyawarah, apalagi lagi untuk kebutuhan mendesak rupa). dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiada pengadaan tanah tanpa musyawarah. karena itu, pengadaan tanah berbasis pada kesepakatan, tanpa kesepakatan pada prinsipnya tidak ada pengadaan tanah. kesepakatan dimaksud adalah kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. jika tidak ada kesepakatan maka salah satu pihak tidak boleh melakukan penitipan pembayaran (konsinyasi) pengadilan negeri. dengan demikian konsinyasi dikenal dalam hukum perdata, bukan dalam lapangan hukum publik. berdasarkan hal itu, penggunaan lembaga konsinyasi dalam pengadaan tanah adalah tidak kontekstual. prinsip kepentingan umum. pengadaan tanah hanya dilakukan untuk kepentingan umum. jika kegiatan pembangunan tersebut bukan untuk kepentingan umum, maka yang bersangkutan harus mengurus kepentingannya sendiri dengan menghubungi pemilik tanah secara langsung, tanpa bantuan panitia. oleh karena itu, pengertian kepentingan umum menjadi hal yang sangat penting ditegaskan dalam undang undang. prinsip pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. karena pengadaan tanah tidak boleh dipaksakan maka pelaksanaannya harus berdasarkan pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak. pengadaan tanah hanya bisa dilakukan jika pemegang hak bersedia melepaskan haknya dalam arti memutuskan hubungan hukum antara dia dengan tanahnya, untuk melanjutkan diserahkan negara untuk dibangun. kesediaan ini biasanya dinyatakan setelah yang bersangkutan menerima ganti kerugian yang layak sesuai kesepakatan. jika ada pemegang hak yang dengan sukarela memberikan tanah untuk pembangunan tanpa ganti kerugian maka pengadaan tanah seperti itu dilakukan melalui penyerahan hak. jadi dapat dikatakan tiada pengadaan tanah tanpa pelepasan hak, atau tidak boleh pengadaan tanah dengan pencabutan hak. prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. setiap pengadaan tanah harus menghormati keberadaan hak atas tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan. oleh karena itu, setiap hak atas tanah baik yang sudah bersertifikat maupun belum atau tanah adat, wajib dihormati. sekecil apapun hak orang atas tanah tersebut harus dihargai. penghormatan ini tidak saja berlaku terhadap tanah yang dilepaskan haknya langsung untuk pembangunan, termasuk juga hak atas tanah yang terpengaruh oleh kegiatan pembangunan. prinsip ganti kerugian. pengadaan tanah dilakukan wajib atas dasar pemberian ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak berdasarkan kesepakatan dalam prinsip musyawarah. tiada pengadaan tanah ganti kerugian. oleh karena itu penentuan bentuk dan besar ganti kerugian juga merupakan aspek penting dalam pengadaan tanah. prinsip rencana tata ruang. karena pembangunan untuk kepentingan umum ditujukan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat maka pelaksanaannya harus taat terhadap rencana tata ruang wilayah setempat. ganti kerugian musyawarah pengadaan tanah ditujukan untuk menyepakati dan menentukan bentuk dan besar ganti kerugian. oleh karena itu musyawarah harus berlangsung adil terutama bagi pemegang hak atas tanah, supaya bentuk dan besar ganti kerugian betul betul mencerminkan penghormatan dan penghargaan hak atas tanah. ganti kerugian merupakan persoalan pokok dalam pengadaan tanah karena atas dasar inilah pemegang hak atas tanah melakukan pelepasan hak atas tanahnya. penentuan bentuk dan besar ganti kerugian harus betul mencerminkan rasa keadilan. ada tiga aspek yang harus dijelaskan dalam pengaturan pengadaan tanah terkait ganti kerugian: objek apa saja yang wajib diganti, apa saja bentuk ganti kerugiannya, dan bagaimana menentukan besarnya ganti kerugian. objek yang diganti harus lengkap menggambarkan hubungan antara pemegang hak dan tanahnya baik secara fisik (ekonomi) maupun non fisik (sosial, budaya dan sejarah). secara fisik objek yang wajib diganti samping tanah, juga benda benda lain terdapat atas tanah. secara non fisik ganti kerugian juga harus memperhitungkan nilai sosiologis, identitas budaya dan sejarah pemegang hak sebagai anggota masyarakat yang tidak bisa tergantikan. bentuk ganti kerugian juga harus komprehensif. ganti kerugian seyogianya tidak bertumpu hanya pada bentuk uang, tetapi juga bentuk bentuk lain yang dibutuhkan pemegang hak seperti tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari kedua atau ketiganya, dan bentuk lain yang disepakati. setelah itu, baru ditentukan besarnya ganti kerugian berdasarkan bentuk bentuk yang disepakati. jika dalam bentuk uang berapa jumlahnya, dalam bentuk tanah pengganti berapa luasnya, dalam bentuk pemukiman kembali seperti apa kualitas lokasinya dan sebagainya. sertifikasi tanah setelah ganti kerugian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah dan seketika itu pula pedagang hak membuat pernyataan pelepasan haknya, maka tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara. agar tanah tersebut menjadi tanah instansi pemerintah yang akan membangun, maka perlu dilakukan pendaftaran tanahnya sesuai peraturan perundang undangan berlaku. proses pendaftaran ini akan menghasilkan sertifikat anah atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan baik sebagai hak pakai maupun hak pengelolaan. setelah itu baru instansi pemerintah memulai pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. dengan demikian, jika tanah objek pengadaan tanah tersebut sudah berstatus hak pakai atau hak pengelolaan tidak perlu lagi diadakan pengadaan tanah karena tanahnya sudah tangan pemerintah, tidak lagi tangan rakyat. penutup pengaturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum merupakan suatu keniscayaan agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar. sebaliknya, jaminan dan penghormatan terhadap hak hak rakyat atas tanah juga merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda tunda lagi. karena itu, pengadaan tanah untuk pembangunan wajib memperhatikan rambu rambu, setidaknya seperti dikemukakan atas. lebih dari itu, pemerintah juga wajib memberikan jaminan dan memudahkan bagi rakyat memperoleh tanah untuk memenuhi kehidupannya sehari hari. rianto bachriadi bahwa ahli mengerti persis bagaimana gagasan gagasan awal dan bagaimana rancangan rancangan undang undang nomor tahun dibuat. ahli termasuk yang ikut memberikan pandangan yang diundang oleh dpr: bahwa undang undang nomor tahun memiliki banyak sekali kelemahan dan kelemahan yang paling penting adalah undang undang guo bertolak belakang dengan rupa nomor tahun yang merupakan salah satu undang undang penting yang menterjemahkan undang undang dasar pembangunan untuk kepentingan umum bila dilihat dari perspektif hak, tepatnya dari perspektif hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses sistematik yang menjadi kewajiban negara untuk memajukan dan atau mengembangkan taraf kehidupan dan derajat kemanusiaan warganya atau warga negara secara berkeadilan, kalau bicara pembangunan, tidak hanya bicara persoalan fisik dan tidak hanya berbicara persoalan ekonomi, tetapi kita berbicara persoalan sosial, budaya, dan seterusnya, termasuk juga persoalan bagaimana nilai nilai dan harkat manusia dalam kehidupannya bisa menjadi lebih baik dan lebih meningkat. dalam hal ini berarti pembangunan adalah hak asasi setiap warga negara. mengutip deklarasi pbb tentang hak untuk pembangunan, bisa dikatakan hak untuk atau hak dari artinya menikmati hasil pembangunan, bahwa kalau melihat dua awal dari deklarasi pbb, yang pertama mengatakan, hak untuk pembangunan, adalah hal yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan itu menjadi bagian penting dari seluruh aspek kehidupan manusia dan setiap orang itu berhak untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap dan juga menikmati pertumbuhan pertumbuhan perkembangan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya, termasuk bidang politik. berikutnya dikatakan, manusia adalah sentral dari pembangunan dan harus berpartisipasi aktif dan juga memperoleh hasil atau menikmati hasilnya daripada haknya terhadap pembangunan itu . jadi kalau kita bicara pembangunan atau tanah pembangunan untuk kepentingan umum maka sentralnya harus manusia itu sendiri: bahwa dari perspektif ini bisa juga dikatakan bahwa negara berkewajiban membangun atau mengembangkan taraf kehidupan warganya, tetapi balik itu atau sisi lain, negara tidak boleh melanggar hak untuk diperlakukan secara adil ketika menjalankan pembangunan. jadi negara wajib untuk membangun, meningkatkan taraf hidup warganya, tetapi tidak boleh melanggar hak warga ketika pembangunan itu dijalankan: bahwa warga negara berhak terlibat dalam setiap proses pembangunan dan negara wajib melibatkan warga dalam setiap proses pembangunan: bahwa ketika membaca undang undang nomor tahun secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa undang undang guo belum mencerminkan bekerjanya prinsip hak warga negara dan kewajiban negara dalam proses pembangunan yang berkeadilan. indikasi dedikasinya adalah pertama, kata pembangunan dalam undang undang guo, yang menjadi judul dari undang undang guo, yaitu pembangunan untuk kepentingan umum, lebih merujuk kepada aktifitas pembangunan sarana fisik. kalau saja undang undang guo hanya bicara tentang sarana fisik, maka lebih baik sebut saja undang undang guo dengan bahasa lebih jelas yaitu undang undang pengadaan tanah bagi pembangunan sarana fisik untuk kepentingan umum. jadi kita tidak rancu menggunakan kata pembangunan itu. pembangunan memiliki pengertian yang luas, tidak hanya bicara soal fisik, bahwa yang kedua dedikasinya adalah dalam undang undang guo dari beberapa tidak ada penjelasan yang tegas untuk mencegah munculnya potensi diskriminasi. jadi, kalau pembangunan itu adalah hak yang harus dijalankan secara berkeadilan, maka undang undang guo setelah dibaca baik baik, memiliki potensi diskriminasi dan ketidakadilan, akses tepatnya, terhadap sarana fisik yang dikategorikan sebagai kepentingan umum , karena dalam undang undang ini, daftar berbagai hal yang disebut dengan kepentingan umum, proyek proyek atau pembangunan pembangunan sarana fisik yang disebut dengan kepentingan umum, tetapi tidak dikatakan dengan jelas apakah pihak swasta boleh atau tidak, atau dipisahkan mana sarana kepentingan umum yang nantinya akan melibatkan swasta dalam proses pembangunannya, artinya ada investasi disitu. sementara secara logika dan dalam praktiknya kegiatan investasi adalah profit oriented, berorientasi kepada keuntungan. sebut saja dalam undang undang guo dikatakan jalan tol adalah pembangunan sarana fisik untuk kepentingan umum. tapi kita tahu persis jalan tol itu adalah jalan yang diskriminatif. mengapa? karena tidak semua warga bisa mengakses jalan itu. kalau pun mau mengakses kita harus membayar, dan situ ada perhitungan kalkulasi kalkulasi ekonomi bagi pengelola tentang untung rugi. tidak ada pihak swasta yang mau menginvestasikan uangnya kalau dia akan merugi. jadi sini ada hal hal yang sangat potensial diskriminatif, bahwa pembangunan pelabuhan, dermaga, dan sebagainya yang disebut dengan kategori kepentingan umum, tetapi tidak dipisahkan mana yang betul betul untuk kepentingan umum, dan mana yang berorientasi kepada keuntungan: bahwa ahli khawatir kalau undang undang guo terus berlaku dan dijalankan, maka sudah menciptakan suasana yang diskriminatif terhadap hak warga negara, terhadap pembangunan itu sendiri, bahwa yang ketiga adalah undang undang guo berpotensi besar menjadi instrumen hukum baru untuk memperkuat praktik praktik perampasan tanah dan penguasaan tanah dalam skala besar. dalam ilmu sosiologi politik dikenal istilah land stabbing! penguasaan tanah skala besar oleh korporat swasta, kepentingan swasta, perusahaan swasta, untuk akumulasi modalnya. penguasaan tanah skala besar oleh pihak swasta satu sisi, tapi sisi lain menyingkirkan hak hak masyarakat setempat untuk mengakses tanah tersebut untuk kepentingan hidupnya, bahwa undang undang guo diskriminatif dalam aspek perencanaan hingga pada pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri. beberapa dalam undang undang guo memposisikan warga untuk tidak mendapatkan tempat yang terhormat, contohnya, warga yang berpotensi mengalami atau menerima dampak negative, akan berada dalam satu situasi atau semakin disebutkan kepada satu tempat, mana pada akhirnya harus masuk proses hukum. artinya memang harus digiring kepada menerima keputusan yang sudah dibuat dari mulai aspek perencanaan. memang dalam undang undang guo dalam beberapa disebutkan ada konsultasi publik, ada dialog, dan sebagainya, tetapi kalau kita cermati detail dari tersebut, maka potensi masyarakat yang tanahnya terambil untuk proyek kepentingan umum, masuk dalam sudut yang semakin sempitbahwa secara sosiologis, keberatan keberatan warga untuk menolak rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, tetapi ditempatkan sebagai hambatan. kalau menempatkan hak warga negara dalam pembangunan, maka tentu lain cara pandangnya. undang undang guo tidak memperhatikan hal tersebut, bahwa harus diakui banyak sekali persil tanah yang sekarang ini dikuasai oleh warga, tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang cukup untuk membuatnya dapat bertransaksi dalam proses tawar yang kuat. atau sebuah tanah tanah yang dikuasai oleh warga atau penduduk setempat yang belum bersertifikat. artinya masih banyak sekali tanah yang dikuasai oleh warga negara atau oleh penduduk setempat yang menjadi sumber kehidupan mereka, tetapi tidak bersertifikat. kalau tidak bersertifikat, penilai yang disebut dengan lembaga penilai dalam undang undang guo tentu akan menilai harga ganti rugi lebih rendah dibanding tanah yang memiliki sertifikat, dan hal tersebut sudah kebiasaan umum yang berlaku dalam praktik pemberian ganti rugi. jadi, tentunya lebih penting sekarang memikirkan bagaimana memperkuat posisi hukum warga. ini merupakan kenyataan yang harus dilihat, artinya istilah ganti kerugian betul betul sesuatu yang merugikan bagi warga jika tanahnya akan digunakan atau terpakai dalam proyek proyek pembangunan untuk kepentingan umum. padahal situ mereka meletakkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kehidupan dan keluarganya. tidak cukup diganti dengan sekian jumlah uang. ada banyak sekali aspek aspek sosial yang terlipat dalam penguasaan suatu rumah tangga atau satu keluarga terhadap tanah, bahwa wewenang undang undang guo semangatnya menggusur, bukan membangun untuk mengembangkan derajat kemanusiaan warga negara. walaupun mengusirnya sini adalah menggusur dengan memberi ganti kerugian. jadi undang undang ini tidak bersemangat membangun sesungguhnya: bahwa aspek penguasaan tanah masyarakat, terutama pedesaan masih sangat memprihatinkan. ada hal yang lebih penting yang harus menjadi perhatian para penyusun undang undang, walaupun ini tidak berkaitan langsung dengan undang undang guo, tapi ahli mau memberikan perspektif lain kalau kita bicara tanah untuk pembangunan, yang disebut dengan reforma agrarian, hal tersebut lebih penting kalau memberi perhatian kepada hak warga untuk menikmati dan turut serta dalam pembangunan, ketimbang berpikir tentang membangun sarana sarana fisik yang disebut dengan kepentingan umum, tetapi ditumpangi oleh kepentingan swasta: bahwa dalam rencana pembangunan infrastruktur indonesia, satu skema yang menjadi suatu kewajiban harus dijalankan, ada yang disebut dengan private public partnership, artinya, negara sebagai lembaga publik menyediakan tanahnya, privat menyediakan investasinya, itu tentu saja bukan gratis. jadi, private public partnership menjadi pedoman utama untuk pembangunan pembangunan infrastruktur mulai hari ini, bahkan mulai tahun yang lalu, sampai depan. dengan kata lain, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa hal tersebut bisa dikendalikan, bisa diatur keterlibatan swasta, bisa dikelola, dan sebagainya, bahwa kesimpulannya adalah undang undang guo kalau dicermati baik baik bertolak belakang dengan spirit kerakyatan rupa tahun kalau kita bicara tentang aspek hukum atau pengaturan hukum tanah indonesia, maka kita tidak bisa melepaskannya dari rupa tahun rupa tahun memiliki semangat kerakyatan. ahli hukum dari inggris pernah menilai bahwa rupa adalah salah satu karya hukum terbaik yang pernah dilahirkan indonesia karena semangat kerapatannya, yang alhamdulillah sampai hari ini belum digantikan: bahwa kesimpulan yang kedua adalah undang undang guo berpotensi menjadi dasar hukum bagi perlakuan diskriminatif dalam proses pembangunan. undang undang guo tidak menyokong prinsip penegakkan tanah untuk penggarap. prinsip tanah untuk penggarap itu adalah hal yang diamanatkan oleh rupa tahun untuk menjadi dasar pembangunan bangsa. jadi, ada persoalan besar yang diabaikan, tetapi kemudian dilapisi dengan undang undang baru yang mungkin menimbulkan persoalan baru: bahwa undang undang guo sangat berpotensi menimbulkan dan menambahkan jumlah konflik agrarian. walaupun undang undang guo mengatur dengan jelas tata cara dan prosedur hukum kalau terjadi persengketaan tentang pengadaan tanah dan juga penggantian ganti baginya, artinya, walaupun ada proses hukum untuk menyelesaikan konflik, konflik ini sangat sangat berpotensi besar terbuka dengan kehadiran undang undang guo. bahwa jumlah petani tidak bertanah, rumah tangga yang hidup pedesaan tak bertanah, dan petani kecil akan bertambah ketika tanah tanah mereka digunakan untuk pembangunan pembangunan sebagai sarana fisik untuk kepentingan umum , artinya undang undang guo tidak memberi kesempatan kepada warga negara yang hidupnya secara ekonomi pas pasan atau ada dalam garis ambang batas kemiskinan untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang, serta meningkatkan harkat hidupnya sebagai manusia. nyoman berjaya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, berbicara mengenai tanah sebagai salah satu elemen dari sumber daya agraria, dan secara filosofis juga menjadi sumber kehidupan manusia, khususnya bangsa dan negara ini, maka saya memulai uraian saya dengan memahami tentang ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dan nanti fokusnya pada sumber daya agraria dalam arti sempit, yaitu tanah permukaan bumi. bahwa rujukan untuk memahami ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah, adalah konstitusi negara yaitu undang undang dasar dimulai dengan pembukaan pada alinea keempat yang menyatakan, membentuk pemerintah negara indonesia yangseterusnya. uud menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum. salah satu elemen penting dari negara hukum itu adalah perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara, bahwa alinea keempat pembukaan undang undang dasar dijabarkan lebih lanjut pada uud yang menyatakanisini ada dua kata kunci, yang pertama adalah dikuasai oleh negara dan yang kedua adalah dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dimensi ini menjadi penting untuk dipahami secara utuh karena pada akhirnya undang undang dasar menegaskan kapan negara ini dibentuk. selanjutnya dalam undang undang dasar diatur secara spesifik mengenai hak hak konstitusional rakyat yang ada hubungannya dengan perlindungan, dan pemenuhan hak hak asasi warga negara bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang ideologi yang berkaitan dengan religi. ini menunjukkan hak konstitusional rakyat, yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengujibahwa uud dijabarkan lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria. beberapa penting yang dimuat dalam undang undang guo menjadi rujukan untuk memahami secara utuh undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah. penting yang berkaitan dengan pengadaan tanah sebagai salah satu elemen dari sumber daya agraria dan menjadi bagian dari perlindungan hak asasi warga negara adalah dalam arti kebahagian, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negera hukum indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur. ini mencerminkan penjabaran lebih konkrit dari pelaksanaan alinea keempat pembukaan dan undang undang dasar bahwa menegaskan kewajiban pemerintah sebagai representasi negara untuk berusaha agar supaya usaha usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupanya sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya: bahwa menegaskan, cerminan dari politik hukum undang undang nomor tahun yang pro rakyat dan menjamin setiap orang, khususnya petani memiliki tanah untuk digarap sebagai sumber kehidupan mereka. oleh karena itu, ini menunjukkan pengaturan mengenai pembatasan mengenai kepemilikan tanah, dan tidak hanya untuk orang perorangan, tetapi juga untuk badan hukum. dibatasi mengenai luas kepemilikan tanah dan bahkan ada juga yang membatasi mengenai lokasi tanahnya supaya bisa lebih intensif digarap: es bahwa menegaskan, indonesia, hak atas tanah dapat dicabut, hal tersebut merupakan cerminan dari hak penguasaan negara dapat dicabut, tetapi dengan syarat memberi ganti rugi yang layak, dan menurut cara yang diatur dengan undang undang. ini yang kemudian menjadi rujukan utama, seperti dituangkan dalam konsideran dari undang undang nomor tahun bahwa pencabutan hak atas tanah dalam bahasa belanda disebut sebagai onteigeing dan dalam bahasa inggris diterjemahkan dengan land acquisition. pencabutan bisa diartikan pengambilalihan tanah oleh negara. pencabutan hak atas tanah oleh negara dimungkinkan tetapi dengan syarat yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, jadi tidak untuk menjaga kesewenang wenangan negara memaksakan wewenangnya. syarat demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari rakyat, dan memberikan ganti kerugian. dalam hal ini kewenangan negara untuk mencabut itu telah diatur, dan tidak dilakukan dengan sewenang wenang, bahwa undang undang agraria, sebenarnya konteks pencabutan itu ada dalam tersebut, dan hal tersebut dalam undang undang agraria ditegaskan untuk menghidari adanya penguasaan tanah yang melampaui batas dan kemudian menyebabkan ketimpangan dalam penguasaan tanah. tujuan itu adalah untuk land reformed, memberikan hak kepada masyarakat yang tidak mempunyai tanah, lahan garapan sebagai sumber kehidupan untuk mendapatkan tanah, dan hal tersebut kewajiban negara untuk memberikan hak mereka, konteks yang lain ketika merujuk pada undang undang agraria yang menegaskan, bahwa hak milik hapus dan tanahnya jatuh kepada negara karena pertama, pencabutan hak berdasarkan kemudian, penyerahan secara sukarela dari pemegang hak atau karena ditelantarkan dan yang terakhir karena ketentuan dan bahwa penegasan hanya warga negara indonesia dapat mempunyai hak milik, merupakan wujud dari perlindungan negara terhadap warga negaranya dalam konteks kedaulatan negara. dalam undang undang agraria yang pada pokoknya menyatakan, pemilikan tanah oleh warga negara asing menjadi hapus karena hukum. dalam hal hal tersebut ada terminologi terminologi hukum yang berkaitan dengan onteigeing dan atau land acquisition yang digunakan dalam undang undang agraria dan juga menjadi rujukan undang undang nomor tahun pada undang undang agraria ada terminologi hukum yang menggunakan pengalihan atau pemindahan hak, wujudnya adalah perbuatan hukum antar pihak, antar subjek hukum, bisa melalui jual beli, sewa menyewa, dan gadai, namun ada terminologi hukum penghapusan hak dan tanah jatuh kepada negara. terminologi hukum penghapusan tersebut meliputi, pencabutan hak yang diatur dalam tetapi ada terminologi hukum lain yaitu dalam yaitu pelepasan hak atas tanah yang dikuasai warga negara asing. terminologi hukum yang muncul dalam undang undang yang sedang diuji ini adalah pengadaan tanah. apakah makna dan makna hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan dari terminologi hukum yang digunakan dalam undang undang nomor tahun bahwa ketika membaca konsideran menimbang undang undang nomor tahun ada tujuan filosofis dan nuansa filosofis dalam melalui pelepasan hak. istilah pelepasan hak yang muncul undang undang nomor tahun pelepasan hak yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun dapat dibaca dalam angka yang dimaksud denganjadi ada kegiatan pemutusan hubungan hukum dalam bentuk kegiatan itu, bahwa bila dicermati undang undang nomor tahun yang meyang tetap. ada dua koridor yang dipakai untuk pelepasan hak dalam kaitan dengan pengadaan tanah. koridor yang pertama adalah koridor hukum yaitu pemberian ganti kerugian. koridor yang kedua, yang mencerminkan pemaksaan kewenangan negara dalam pengadaan tanah yang dimaksudkan untuk pemenuhan pelayanan publik, khususnya penyediaan infrastruktur berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. artinya ada penggunaan kewenangan yang dipaksakan oleh pemerintah khususnya yang dikatakan representasi dari negara itu untuk mengadakan, menyediakan tanah melalui pelepasan hak: undang undang nomor tahun yang pada pokoknyat. ada dua terminologi hukum yang digunakan, yaitu kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. tetapi dalam undang undang agraria, ada terminologi hukum kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan seluruh rakyat. dari ini, kalau dikritisi memang pengadaan tanah dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pembangunan. pembangunan membutuhkan ruang, dan dalam memang ditegaskan, yang dimaksudkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. kepentingan umum itu diartikan sebagai kepentingan pembangunan yang terdapat dalam mulai dari huruf sampai dengan huruf pemohon mempersoalkan hal tersebut ketika merujuk pada huruf khususnya pembangunan jalan tol. pembangunan jalan tol bisa dilakukan oleh badan usaha milik negara dan bisa juga oleh badan usaha milik swasta. kalau tujuan untuk penyediaan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik oleh pemerintah, mestinya murni sebagai pembangunan untuk pelayanan publik dan tidak ada nuansa nuansa komersial dalamnya. yang kedua, dipersoalkan oleh pemohon adalah pelabuhan, dan satu lagi adalah pembangkit tenaga listrik, yang juga dikuasai oleh swasta atau badan usaha milik negara, bahwa undang undang nomor tahun yang mengatur masalah penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dianalogikan untuk kepentingan pembangunan, mestinya diartikan sebagai kepentingan pembangunan untuk penyediaan infrastruktur dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. ketika guo ada terminologi hukum dan kepentingan masyarakat, yang dalam ilmu perundang undangan bisa dikatakan sebagai waarheid norm atau fake norm, kesuburan norma, kepentingan masyarakat tapi kepentingan umum dianalogikan dengan kepentingan pembangunan: bahwa bila dicermati dan undang undang nomor tahun yang pada pokoknya menyatakan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah. kata wajib agak mengganggu karena ada konsekuensi hukum jika kewajiban tidak dilakukan, dan biasanya kalau dalam produk hukum undang undang, kewajiban diikuti hak, tanggung jawab dan tugas diikuti dengan ketentuan sanksi, bahwa dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum ada kata yang agak mengganggu terminologi hukum, tanahnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah. bahwa kalau dilihat dari tahapannya pengadaan tanah diawali dengan perencanaan dengan membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah dan dibebankan pada instansi yang memerlukan tanah, setelah persiapan, pemberitahuan rencana dan lokasi pengadaan tanah dan ada mekanisme konsultasi publik karena akan bersentuhan dengan pemegang hak. kemudian tahapan ketiga adalah pelaksanaan, kalau tidak ada masalah dilaksanakan, instansi mengajukan pelaksanaan kepada institusi hukum atau lembaga negara yang diberi kewenangan dalam bidang pertanahan. lembaga pertanahan yang dimaksud sini adalah badan pertanahan nasional, untuk peralihan hak dengan ganti kerugian. kata peralihan hak dalam undang undang agraria artinya pemindahan hak dari perbuatan hukum subjek subjek hukum, jual beli misalnya. tetapi kalau pencabutan dan pelepasan adalah kewenangan publik. artinya, pemerintah yang melakukan hal tersebut dengan kewenangan yang diberikan oleh negara. kemudian penyerahan hasil lembaga pertanahan. kalau dicermati dari tahapan ini, persoalannya sebenarnya ada mekanisme pengadaan tanahnya. kalau dibaca utuh selanjutnya, kuasanya itu adalah pertama, kewenangan pemerintah dilengkapi dengan pendekatan represif dan itu tercermin dari ada pemaksaan kewenangan. ketika ada penolakan atau ketidaksepakatan dari pemegang hak, pemerintah menyerahkan pada mekanisme kekuasaan kehakiman dan bahkan ditegaskan lembaga hukum yang namanya konsinyasi yang digunakan sebagai instrumen untuk memaksakan kewenangan pemerintah, dan bagi pemegang hak tidak ada pilihan lain. kehadiran dalam konsultasi publik dapat diwakilkan dengan surat kuasa, manipulasi sering terjadi sini. konsultasi publik hanya sebatas digunakan untuk justifikasi atau formalitas. kemudian, makna konsultasi publik kalau dicermati bukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, tetapi lebih pemaksaan wewenang pemerintah, bahwa penyampaian keberatan, penolakan ketidaksepakatan pemegang hak yang digiring ranah litigasi terdapat masalah masalah yang berkaitan dengan persoalan mekanismenya. sini ada nuansa pemaksaan kewenangan yang digiring ranah litigasi masuk jalur pengadilan, bisa pengadilan negeri atau bisajuga pengadilan tata usaha negara kalau hal tersebut berkaitan dengan keputusan pejabat tata usaha negara yang kasusnya masuk mahkamah agung. ada nuansa intervensi mengenai hukum acara peradilan, misalnya ketika keberatan untuk pemegang hak diberikan batas waktu mengajukan keberatan, hakim memutuskan juga diberikan batas waktu. asas kebebasan berkontak dalam penentuan nilai dan besar ganti kerugian diabaikan karena ditetapkan secara sepihak oleh penilai sesuai nilai saat pengumuman penetapan lokasi karena penetapan lokasi dengan pelaksanaan pembangunannya butuh waktu lagi dan hal tersebut ada nuansa nuansa yang menyebabkan kerugian dari pemegang hak, bahwa mekanisme peradilan yang disebut dengan konsinyasi digunakan sebagai instrumen hukum untuk memaksa, menekan pemegang hak, dan menerima nilai ganti rugi, kemudian bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengerti hukum, atau masyarakat yang berada daerah seperti papua, kalimantan, sulawesi, dan ntt dengan kondisi sarana prasarana infrastruktur transportasi, komunikasi, dan lain lain untuk memenuhi haknya melalui litigasi tersebut: bahwa persoalan mendasarinya sebenarnya ada mekanismenya. undang undang nomor tahun tegas sekali dinyatakan bahwa hanya dengan konsinyasi menghapus atau mencabut hak atas tanah dan membatalkan bukti hak pemilikan, padahal dengan konsinyasi tersebut belum titik, masih ada proses peradilan, ada mekanisme dalam penggunaan hak hak dari pemegang hak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan kemudian tanah pemegang hak menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. bahwa undang undang nomor tahun merupakan anggapan hukum atau asumsi hukum, yang kontra keadilan. hal tersebut merupakan wujud dari pendekatan represif, penggunaan kewenangan yang dipaksakan, bahwa hak atas tanah kalau dilihat dari subjek hukumnya, ada yang individual, ada yang komunal masyarakat hukum adat, dan ada juga hak atas tanah yang diberikan kepada badan hukum, tapi ada juga yang disebut dengan hak pengelolaan dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah. persoalannya adalah undang undang nomor tahun kalau dicermati hanya ditujukan untuk rakyat, artinya, rakyat yang dimaksud adalah pemegang hak individual dan pemegang hak komunal masyarakat hukum adat, kalau dilihat dari tahapan dan mekanismenya tersebut: bahwa pembangunan yang dikemas dalam pembangunan nasional merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan dalam rangka memenuhi atau mewujudkan amanat undang undang dasar pertanyaannya adalah pembangunan yang bagaimana? pembangunan yang dilaksanakan dengan mengutamakan target atau proses kuasanya seperti undang undang nomor tahun proses dari pembangunan adalah yang lebih penting karena amanat undang undang dasar mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, dan melibatkan rakyat sebagai subjek atau menjadikan objek untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sesuai amanat konstitusi negarala. lan nun uunnnunnnnan fungsi nan bahwa kalau merujuk pada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah, maka rujukannya kembali kepada amanat undang undang dasar, khususnya alinea keempat pembukaan dan undang undang dasar serta berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara. saksi para pemohon sunnah bahwa saksi adalah salah satu warga korban penggusuran aktivitas saksi sehari hari, berdagang kecil kecilan atau memungut barang rongsokan untuk dijual sebagai penyambung hidup: bahwa kronologis penggusuran adalah bapak bupati imam samawi, pada tahun mengumpulkan warga seluruh pinggir pantai parang dok sampai parang kusumo, yang memberitahukan warga bahwa adanya lapak lapak pinggir pantai yang dianggap kumuh dihilangkan dan mau ditata, dan diberikan ganti rugi berupa los. bahwa ganti rugi itupun sampai sekarang tidak ditempati, dibiarkan rusak dan terbengkalai terkena angin pantai: bahwa setelah berjalan beberapa bulan ada penggusuran paksa yang dilakukan lembaga kepolisian, satpol pp, dan polwan, yang jumlah personilnya kurang lebih personil, bahwa pada waktu itu warga yang tergusur pertama kali adalah sebanyak tujuh rumah, dan satu kandang kuda, bahwa setelah itu warga me lobby provinsi maupun bantul. tetapi tidak ada respon atau solusi apapun sampai sekarang. pada tahun terjadi penggusuran lagi yang kedua, kepala keluarga dihancurkan untuk mega proyek, dan katanya, parangtritis mau dibuat bali kedua: bahwa guguran yang ketiga terjadi pada tahun kurang lebih daerah bolong, pancingan, parangtritis. setelah itu ada satu lagi guguran lagi, menjadi empat tahap sebelah selatan tempur, kurang lebih sebanyak kepala keluarga: bahwa dengan adanya penggusuran demi penggusuran tersebut, perempuan terkena dampaknya, ekonominya menurun, penghasilan menurun, padahal kebutuhan untuk sehari hari, untuk biaya sekolah anak, lebih berat karena lokasi untuk mencari rejeki sudah dihabisi oleh pemkab bantul, bahwa tempat tinggal untuk relokasi korban penggusuran tidak layak, yang keluarganya berjumlah sembilan atau sepuluh hanya mendapat kios 4x3. itupun yang mempunyai ktp bantul, yang tidak mempunyai ktp bantul dianggap liar, bahwa oleh karena pemberian tempat tinggal yang tidak layak, maka para perempuan untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari harinya mencari pekerjaan lain, misalkan mengasuh anak orang lain, mencuci pakaian tempat orang lain dan mencari barang bekas pinggir pantai. padahal situ ada tunduk pasir yang indah, yang dilindungi oleh undang undang namun dirusak untuk relokasi warga, bahwa oleh karena tunduk pasir itu dirusak, maka menimbulkan panas global. seharusnya tunduk pasir tersebut ditanami penghijauan untuk agro wisata, bukannya dirusak. bahwa setelah penggusuran demi penggusuran tersebut, semua perekonomian bantul merosot total karena tempat relokasi yang tidak layak, dan tidak bisa untuk mencari penghasilan karena tempatnya jauh dari wisata atau pengunjung: bahwa warga pesisir akan hancur karena adanya mega proyek antar nusa yang sekarang pt. awan, dan diizinkan oleh pemkab bantul. sup bahwa saksi sehari hari bekerja sebagai nelayan tradisional pesisir laut jakarta: bahwa saksi yang tidak memiliki tanah, merasa sangat terganggu oleh adanya proyek pelabuhan kalibaru yang dimiliki pt. pelindo ii: bahwa saksi sebagai nelayan tradisional yang hanya mempunyai kapal kecil (kapal sampan) tidak bisa masuk area proyek untuk mencari ikan: bahwa sebelum ada proyek, saksi bisa mendapatkan ikan sebanyak kg hari. namun sekarang dengan adanya proyek tersebut, saksi hanya mendapatkan ikan sebanyak kg, bahwa pembangunan proyek tersebut tidak ada sosialisasi kepada nelayan, apakah pembangunan proyek tersebut dapat mensejahterakan nelayan atau tidak. bahwa dengan adanya proyek tersebut menyebabkan banyak sampah dan limbah, sehingga ikan sulit dicari, bahwa banyak anak yang menjadi putus sekolah karena sulit mencari penghasilan: bahwa menurut saksi pembangunan proyek pt. pelindo tidak jadi masalah jika para nelayan dibelikan kapal yang besar, ahmad tomini bahwasaksi adalah nelayan kelurahan kalibaru, bahwa dampak dari pembangunan pelindo sangat memprihatinkan para nelayan. nelayan sekarang sudah tidak bisa melaut lagi, karena laut sudah tidak bisa menghasilkan lagi dengan adanya erosi dan limbah. hal tersebut juga mengakibatkan anak anak kalibaru menjadi putus sekolah. bahwa ada rencana penggusuran, belum digusur saja para nelayan tidak bisa laut lagi, apalagi kalau sudah digusur, bahwa pihak pelindo belum pernah turun lapangan untuk melihat keadaan masyarakat. ada masyarakat kalibaru sampai sekarang sudah tidak bisa mencari uang lagi akibatnya jadi pemulung, lazarus rio jamboree bahwa saksi adalah ketua forum komunitas masyarakat nelayan wilayah pesisir jakarta utara: bahwa undang undang nomor tahun sangat merugikan masyarakat kecil yang perekonomiannya pas pasan, bahwa masyarakat wilayah pesisir jakarta utara hidup bawah garis kemiskinan, kalau setiap penggusuran tanah yang katanya akan dipakai untuk kepentingan umum, menurut saksi, hal tersebut tidak ada sama sekali manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, contohnya, pt. pembangunan jaya ancol, pada tahun melakukan penggusuran terhadap anggota saksi kepada sebanyak kepala keluarga yang menyebabkan masyarakat nelayan sudah tidak mempunyai mata pencaharian. pada saat itu masyarakat hanya mendapatkan ganti rugi sebanyak rp1. per kepala keluarga. masyarakat sudah tidak bisa melaut, aksesnya ditutup, sehingga sudah tidak bisa keluar masuk ancol lagi, bahwa saksi mengkhawatirkan hal yang terjadi wilayah ancol, terjadi juga wilayah kalibaru, cilincing, barunya, dan sekitarnya. karena masyarakat tidak tahu ada proyek pembangunan yang dibuat oleh pelindo ii: bahwa pekerja pekerja yang mengerjakan proyek tersebut diambil dari kampung yang tidak diketahui masyarakat. sementara masyarakat yang terkena dampak proyek tersebut tidak dilibatkan sama sekali dalam pengerjaan proyek tersebut. bagaimana mungkin pemerintah mengurangi angka kemiskinan indonesia dengan mensejahterakan masyarakatnya, karena justru pemerintah malah membuka peluang pengangguran lebih besar wilayah pesisir, bahwa saksi mempunyai anggota kelompok nelayan wilayah pesisir jakarta utara dari muara angke sampai barunya sebanyak kelompok nelayan dengan anggota kurang lebih sebanyak orang yang menangkap ikan dengan perahu kecil untuk ukuran dua orang. akses yang mereka dapat sekarang sangat sulit, akibat dari pembangunan proyek proyek yang katanya untuk kepentingan umum tapi dirasakan tidak ada manfaatnya untuk kepentingan umum, malahan kalau ada nelayan yang mencoba masuk pakai perahu sana akan ditangkap dan dimasukkan penjara: bahwa organisasi saksi mempunyai kegiatan sosial yaitu membantu masyarakat wilayah pesisir jakarta utara yang terkena imbas pengadaan proyek proyek, bahwa saksi mengharapkan jika ada pembangunan proyek untuk kepentingan umum, ada sosialisasi dari pemerintah masyarakat. tanyakan apa yang mayarakat rasakan dan dampaknya terhadap masyarakat dengan adanya proyek tersebut: obat basaryagin bahwa saksi mewakili korban pengadaan jalan tol cisumdawu, bahwa pengadaan jalan tol cisumdawu desa diserang, kecamatan sumedang selatan, kabupaten sumedang syarat dengan kejahatan penipuan, pemerasan, dan penggelapan yang dilakukan oleh kepala desa diserang bersama sama dengan tim tujuh. tim tujuh tidak dipilih oleh para pemilik tanah yang sekarang menjadi tim sepuluh, bahwa kepala desa berbuat arogansi dan tidak ada keterbukaan terhadap masyarakat. masyarakat tim tujuh yang sekarang menjadi tim sepuluh tidak pernah dipilih oleh para pemilik tanah, namun dipilih oleh kepala desa. para pemilik tanah hanya tahu tim tujuh sudah sosialisasi kampung kampung, bahwa masyarakat tidak diberi kesempatan untuk ikut bicara jual beli tanah. sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai pembayaran tanah berdasarkan hasil ukur bpn direkayasa oleh kepala desa dan tim tujuh yang berubah nama menjadi tim sepuluh. tim sepuluh selalu menakut nakuti masyarakat dengan mengatakan, masyarakat yang tidak memberikan tanahnya akan dibawa pengadilan: bahwa dalam pembayaran tanah, dalam tanda terima pembayarannya tidak ada rincian pembayaran untuk tanah, rumah, dan tanaman, bahwa dalam pengelasan tanah untuk perangkat desa dan tim tujuh meskipun letak tanahnya jauh dari jalan desa, namun tanah tersebut tetap beri kelas tetapi untuk masyarakat meskipun letak tanahnya berada pinggir jalan desa, diberi kelas dan kelas jadi nampak jelas ada ketidakadilan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol cisumdawu, bahwa pada saat sosialisasi dari bpn, pembayaran tanah berdasarkan hasil ukur bpn, tetapi kenyataannya tidak ada. hasil ukur bpn menggunakan tombak bukan menggunakan per meter: bahwa banyak masyarakat desa diserang ukuran tanah miliknya hilang sampai tombak, karena tidak diikut sertakan untuk mengukur, bahwa saksi hal tersebut pernah melaporkan kpk, namun kpk mengatakan, bahwa laporan saksi bukan ranah kpk, melainkan ranah polisi karena sudah merupakan kriminal: bahwa saksi juga pernah melaporkan polisi yang dilimpahkan polres sumedang, namun sampai saat ini belum juga ada tindak lanjutnya, menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal agustus telah memberikan keterangan lisan dan pada tanggal september telah memberikan keterangan tertulis dan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohonndang undang dasarerdasarkan undang undang dasar bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negaraundang undangrupa. dalam penjelasan umum fungsi sosial hak atas tanah tersebut disebutkan, sebagai dasar yang keempat dari hukum tanah nasional kita. tulisan budi harsono, hukum agraria nasional: sejarah pembentukan undang undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum tersebut bahwa hak atas tanah pada seseorang tidak dibenarkan hanya semata mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. pembangunan, penggunaan hak harus sesuai dengan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat bagi pemegang haknya dan bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. tetapi bukan berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum, melainkan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat dan negara. berdasarkan filosofi fungsi sosial hak atas tanah atas, ditetapkan prinsip dasar pembentukan undang undang dan yang berkaitan dengan. rencana pembangunan nasional daerah rencana strategisberikut disampaikan penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian para pemohon sebagai berikut. terhadap anggapan para pemohon bahwa ketentuan huruf dan undang undang pengadaan tanah saling bertentangan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa huruf menyatakan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas keikutsertaan. penjelasan undang undang pengadaan tanah. sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. pemerintah tidak melihat adanya kerugian yang diderita para pemohon akibat ketentuan guo karena keikutsertaan masyarakat sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan, dan evaluasi justru akan mempermudah pembangunan fasilitas fasilitas umum. pengadaan tahan memerlukan keikutsertaan partisipasi dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengadaan tanah dapat dilihat dari keikutsertaan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. keikutsertaan masyarakat dapat disampaikan melalui instansi yang berwenang atau kepada pemerintah pemerintah daerah untuk kemudian disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional daerah, rencana strategis, rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. sedangkan undang undang pengadaan tanah mengatur mengenai proses perencanaan pada instansi yang memerlukan tanah dan tidak berhubungan dengan para pemohon karena perencanaan oleh instansi berhubungan dengan tugas dan fungsi masing masing instansi. sehingga ketentuan huruf dan undang undang pengadaan tanah tidak bertentangan dengan undang undang dasar terhadap anggapan para pemohon bahwa ketentuan dalam undang undang guo menimbulkan adanya ketidakpastian hukumsehingga bertentangan dengan dan undang undang dasar terhadap anggapan tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut, bahwa undang undang guoerdasarkan rumusan tersebut menurut pemerintah anggapan para pemohon yang menyatakanadalah tidak berdasar karena undang undang pengadaan tanah telaraan pengadaan tanah yaitu melalui pemberitahuan, konsultasi publik, konsultasi publik ulang, hak untuk mengajukan keberatan baik kepada pemerintah maupun melalui ptun, musyawarah, hak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi, penunjukan tim independent untuk menentukan penilai, dan hak untuk mengajukan keberatan pengadilan mengenai ganti kerugian. terhadap anggapan para pemohon bahwa ketentuan dalam undang undang guo yang memasukkan kegiatan pembangunan jalan tol dan pelabuhan sebagai kepentingan umum. pemerintah berpendapat bahwa ketentuan undang undang pengadaan tanah sangat penting karena memberikan ketentuan yang bersifat limitation terhadap penggunaan tanah untuk kepentingan umum. ketentuan ini sangat diperlukan agar penggunaan mekanisme pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebagaimana ditentukan undang undang guo tidak dilakukan secara sewenang wenang. bahwa definisi kepentingan umum dalam angka undang undang pengadaan tanahehingga pembangunan jalan tol dan pelabuhan adalah untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. pembangunan jalan tol dan pelabuhan akan menciptakan efek berganda multiple effect dalam bidang ekonomi dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. pembangunan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya secara keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan mempmeningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembang,sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasin dan mewujudkan wawasan nusantara, dan kedaulatan negara. terhadap anggapan para pemohon bahwa ketentuan undang undang pengadaan tanah yang tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga bertentangan dengan dan undang undang dasar pemerintah berpendapat, bahwa undang undang pengadaan tanah mengatur tahap perencanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah. tahap perencanaan ini merupakan kegiatan internal dari instansi yang bersangkutan. partisipasi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung melalui wakil wakil dprd telah dilakukan pada saat proses pembentukan rencana tata ruang wilayah yang merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh instansi yang memerlukan tanah dalam membuat perencanaan pengadaan tanah, sehingga undang undang pengadaan tanah telah sejalan dengan prinsip prinsip atau asas asas kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. selanjutnya, hak hak pihak yang berhak juga mendapatkan perlindungan pada setiap pengadaan tanah lainnya, yatu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan dan evaluasi. hal demikian merupakan cerminan penghargaan terhadap hak hak setiap orang dalam perlindungan terhadap hak milik pribadi. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah, ketentuan undang undang pengadaan tanah telah sejalan dengan amanat ketentuan dan undang undang dasarnannnununununnunnnterhadap anggapan para pemohon bahwa menurut para pemohon ketentuan undang undang pengadaan tanah telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam penyampaian keberatannya atas rencana pembangunan,, dan proporsional dan bertentangan dengan dan undang undang dasar pemerintah berpendapat, undang undang pengadaan tanah telah menempatkan sedemikian rupa, agar para pihak yang berhak, diberikan kedudukan yang setara hadapan hukum, mana para pihak yang berhak,bahwa undang undang pengadaan tanah telah memberikan definisi dari konsultasi publik yaitu proses komunikasi dialog antara masyarakat, dari pihak yang berhak. konsultasi publik dilaku, atau tempat yang disepakati apabila dalam konsultasi publik tersebut, masih terdapat pihak yang keberatan terhadap rencana lokasi pembangunan dilaksanakan konsultasi publik ulang, sebagaimana diatur dalam dan undang undang guo. apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam undang undang pengadaan tanah, melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi. selanjutnya, gubernur akan membentuk tim yang terdiri dari: sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap angggota. kepala kantor wilayah badan pertahanan nasional sebagai sekretaris merangkap anggota. instansi yang menangani urusan bidang perencanaan, pembangunan daerah sebagai anggota. kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai anggota. bupati, walikota, atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, dan akademisi sebagai anggota. tim tersebut atas akan memberikan rekomendasi kepada gubernur atas keberatan pihak yang berhak mengenai rencana lokasi pembangunan. gubernur setelah menerima rekomendasi dari tim, akan menentukan apakah lokasi pembangunan disetujui atau ditolak. dalam hal lokasi pembangunan disetujui, akan tetapi pihak yang berhak tetap keberatan, maka pihak yang keberatan dapat melakukan gugatan ptun. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan undang undang pengadaan tanah, terkait erat dengan prosedur keberatan para pihak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan perkataan lain ketentuan guo tidak terkait dengan issue konstitusionalitas pemberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut. menurut para pemohon, berdasarkan ketentuan dan undang undang pengadaan tanah, maka mekanisme keberatan berujung pada pengajuan gugatan pada pengadilan tata usaha negara setempat dengan jangka waktu paling lambat hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi dan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. menurut pemerintah diberlakukannya undang undang pengadaan tanah, diharapkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan adanya kepastian hukum baik bagi para pihak yang berhak maupun instansi yang membutuhkan tanah untuk kepentingan umum. sehingga batasan waktu hari, bagi para pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan keberatan ptun menurut hemat pemerintah adalah waktu yang logis agar proses penyelenggaraan keberatan mengenai lokasi pengadaan tanah tersebut tidak berlarut larut. dengan perkataan lain, menurut pemerintah batasan waktu hari bagi para pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan keberatan ptun merupakan pilihan kebijakan (legal policy) pembentuk undang undang. menurut para pemohon, ketentuan dalam undang undang pengadaan tanah, sehingga bertentangan dengan dan undang undang dasar ketentuan iniatau gugatan pengadilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan demikian ketentuan guo sama sekali tidak bertujuan yang merugikan, mengurangi atau menghalang halangi setiap orang untuk melakukan upaya hukum pengadilan. ganti kerugian objek pengadaan tanah, diberikan kepada pihak yang berhak, namun jika dihubungkan dengan huruf angka dan angka undang undang pengadaan tanah, terjadi kerancuan karena belum ada kepastian hukum siapa pihak yang berhak atas tanah, ketidakjelasan pihak yang berhak atas tanah berpengaruh pada siapa pihak yang diajak dalam konsultasi publik, penentuan besaran dan bentuk ganti kerugian setiap pihak, mana yang berhak mengajukan upaya hukum. menurut pemerintah, anggapan para pemohon terhadap ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas adalah tidak tepat dan keliru karena ketentuan guo pada hakikatnya justru memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berhak untuk memperoleh ganti rugi tersebut, bahkan bagi para pihak yang tidak diketahui keberadaanya maupun para pihak yang sedang bersengketa dengan menitipkan ganti kerugian pengadilan negeri setempat, sehingga apabila kemudian hari telah diketahui secara pasti keberadaan pihak yang berhak maupun telah selesainya sengketa para pihak, maka dapat segera mengambil ganti kerugian pengadilan. kesimpulan,. menyatakan ketentuan huruf huruf dan huruf dan huruf angka duntuk membuktikan keterangannya, pemerintah mengajukan (dua) orang ahli yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal agustus yang masing masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: jerman rajaguguk bahwa pengalaman ahli yang pertama adalah sebagai wartawan harian kami, meng cover penggusuran penggusuran tanah untuk pembangunan jakarta pada masa gubernur dki jaya bang ali koran itu dibredel beberapa hari setelah peristiwa malaria bahwa pengalaman kedua ahli yaitu dalam bidang agraria adalah pembebasan lahan seluas hektare kecamatan padang ratu, kabupaten lampung tengah pada tahun sampai dengan harga tanah pada waktu itu lampung tengah hanya rp15. per hektare dan ahli menyelesaikan pembebasannya dalam waktu kali lebaran atau tahun, dengan ganti rugi tanah dah tanam tumbuh sebesar rp. juta. tanah tersebut untuk perkebunan pt. padang ratu agriculture corporation, perusahaan patungan antara swasta indonesia dan jepang, yang menanam cahaya atau singkong untuk makanan ternak eropa. rosela untuk bahan karung goni, pabriknya tangerang, dan kelapa sawit serta pohon jarak untuk minyak pelumas pesawat terbang yang pabriknya terletak jepang. lahan hektare tersebut terletak pinggiran tujuh kampung sepanjang sungai way kampung. perkebunan itu gagal dan tanahnya kemudian diserahkan kembali kepada negara untuk program transmigrasi: bahwa yang ketiga, pendalaman ahli terhadap hukum agraria adalah ketika ahli mendapatkan beasiswa dari bank dunia, mana ahli harus mengambil bidang hukum agraria sehubungan dengan tekanan terhadap tanah pulau jawa. studi perbandingan hukum agraria negara negara berkembang, dan maju asia, serta amerika latin tersebut memakan waktu empat tahun, dari tahun sampai dengan tahun dan menghasilkan disertasi agrarian law, land tenure and subsistence java: case study the villages sukoharjo and melayu, universitas washington school law, seattle. penemuan ahli adalah bahwa tanah tanah pekarangan yang luas meter dapat menambah pendapatan rumah tangga sampai , tergantung kepada tanaman dan hewan yang dipelihara pekarangan tersebut. oleh karena itu, penduduk miskin jawa dapat meningkatkan pendapatannya bila mendapatkan pembagian tanah seluas tanah pekarangan, tidak usah hektare, seperti diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang pokok pokok agraria karena tidak ada cukup tanah pulau jawa lagi. dua minggu yang lalu menteri pertanian buwono menyatakan ada potensi lahan pertanian seluas juta hektare dari kawasan rumah pangan lemari krl). potensi itu timbul dari pekarangan rumah, manfaatkan lahan sekecil apapun disekitar rumah, keluarga dapat menghemat rp200. sampai rp800. perbulan karena mampu memproduksi tanaman sayuran pekarangan sendiri, kata beliau: bahwa sudah menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan memberikan hak partisipasi masyarakat dan menyerahkan perselisihan pengadilan sejak tahap pertama perencanaan sampai dengan pembayaran ganti rugi. mahkamah agung sebagai organ penegak hukum dan keadilan yang memberikan kata putus bukan pemerintah, bahwa ahli tidak sependapat dengan para pemohon bahwa undang undang nomor tahun tidak sinkron antara judul dengan isi batang tubuhnya, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar undang undang nomor tahun tentang pokok pokok agraria menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan kemudian undang undang ini menyatakan,. dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang undang. bahwa perselisihan pendapat bukanlah mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum tetapi berkisar kepada penafsiran definisi kepentingan umum. besarnya ganti rugi tanah dan bangunan dan cara cara pemerintah melaksanakan kehendaknya. ahli sependapat dengan mahkamah agung, dalam sorotan harahap yayasan pelumas dan pemerintah dki, c.g. gubernur dki jakarta, nomor tahun yang menyatakan bahwa walaupun pembangunan perumahan tersebut sesuai dengan peruntukan perencanaan pemerintah dki tidaklah dapat diartikan sebagai demi kepentingan umum karena akan dijual dengan perhitungan untung rugi. begitu juga dalam perkara suntik dari gubernur dki jakarta tahun yang diputus tahun pengadilan menolak peningkatan ganti rugi yang dituntut penggugat karena tanah tersebut digunakan untuk terminal bus pulogadung, bukan proyek ganti untung rugi, bahwa harian kompas memberitakan pembangunan infrastruktur terutama sektor transportasi sekarang semakin terdesak. fakta yang ada, jalan raya utama pulau jawa saja masih rusak dan terus dibenahi. bahkan jalan dipinggiran jakarta saja masih rusak, maka bukan hal yang aneh kalau jalan papua masih seperti kubangan. hal serupa terjadi pada jalan pelosok kalimantan sulawesi) ataupun flores. sebuah kenyataan yang seharusnya tidak boleh ada setelah tahun indonesia merdeka. kini gangguan mulai terasa pada infrastruktur bandara dan pelabuhan. kapasitas tampung bandara sudah tidak memadai. yang membuat terminal bandara sudah mirip terminal bus, lalu lintas barang pelabuhan juga tersendat, semua kondisi ini berakhir pada biaya tinggi yang berakibat pada rendahnya daya saing produk dalam negeri. salah satu sebab lambatnya pembangunan infrastruktur adalah akibat sulitnya mendapatkan tanah: bahwa pembangunan infrastruktur adalah bukan proyek untung rugi bagi pemerintah, tetapi adalah kewajiban pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari seluruh rakyat. tanah untuk kepentingan umum tersebut jelas untuk pembangunan infrastruktur yang proyeknya sebagaimana yang disebutkan dalam undang undang nomor tahun bukan untuk kepentingan bisnis untung rugi individu ataupun instansi. dengan demikian, ini dengan tegas membedakan antara lain, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, pemakaman umum pemerintah dan pemakaman umum swasta, kantor pemerintah dan perkantoran swasta, sekolah pemerintah dan sekolah swasta. bahwa mengenai pembangunan jalan tol menurut hemat ahli, pemerintah juga tidak menghitung untung rugi dari segi komersil karena jalan tol mutlak perlu untuk memecahkan masalah kelancaran transportasi. namun tentu saja pihak swasta yang membiayai jalan tol menghitung untung rugi bahkan meminta jaminan pemerintah, sebab proyek jalan tol tersebut tidak merugikan mereka. tidak ada kalangan bisnis yang mau kehilangan uang mereka, ini adalah hukum ekonomi: bahwa yang cukup penting undang undang ini tidak mengenal pencabutan hak atas tanah seperti undang undang nomor tahun dengan kasus hotel yen pin jalan gajah mada jakarta. mana dengan suatu keputusan presiden, telah dilakukan pencabutan hak atas tanah dan bangunan hotel tersebut untuk pembangunan proyek baru pada waktu itu. sekarang melainkan undang undang ini melibatkan pemilik tanah dan kalau tidak tercatat persetujuan menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan, partisipasi pemilik tanah dalam peruntukan tanah dan pembayaran ganti rugi yang tidak merugikan rakyat untuk proyek infrastruktur tercantum dengan jelas dalam undang undang nomor tahun yaitu yang bunyinya,dan pemangku kepentingan. yang menyatakansejak tahap persiapan pengadaan tanah, konsultasi publik tentang rencana pembangunan itu sudah dimulai, seperti tercantum dalam dan undang undang ini. menurut ahli, masyarakat pemilik tanah sudah dapat mengemukakan pendapat pendapatnya bahkan keberatannya. selanjutnya undang undang nomor ini menekankan lagi bahwa konsultasi publik itu untuk mendapatkan kesepakatan lokasi perencanaan pembangunan. apabila dalam konsultasi publik tersebut terdapat keberatan dari pemilik tanah mengenai rencana lokasi, gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian mengenai keberatan rencana lokasi tersebut. gubernur dapat menerima keberatan warga tersebut, akan tetapi bila gubernur menolak keberatan tersebut, pemilik tanah dapat mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara seperti yang dimaksud undang undang nomor tahun dan pengadilan tata usaha negara harus memutus perkara tersebut paling lama hari. pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi mahkamah agung. mahkamah agung wajib memberikan putusannya dalam waktu paling lama hari: bahwa melalui proses tersebut atas, ahli berpendapat tidak ada perampasan atas tanah rakyat bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. pihak pihak yang tidak puas baik pemerintah maupun pemilik tanah dapat mengadukan nasibnya pengadilan dan mahkamah agung wajib memberikan putusannya, menurut pendapat ahli, pemerintah dalam hal ini tidak bertindak otoriter. bahwa dalam tahap berikutnya pelaksanaan pengadaan tanah pemilik tanah dapat mengajukan keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi tanah sebagaimana dimaksud undang undang ini kepada pengadilan tata usaha negara setempat dalam hari, begitu juga mengenai penilaian besarnya ganti rugidan atau kerugian lain yang dapat dinilai dilakukan dengan cara musyawarah sebagaimana disebutkan dalam dilakukan dalam waktu paling lambat hari undang undang nomor tahun bahwa penetapan ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam undang undang ini membuktikan bahwa pemerintah tidak bertindak otoriter dan semena mena sehingga merugikan rakyat pemilik tanah, menyatakan,bat hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. pihak yang keberatan tehadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lamahari kerja sejak permohonan kasasi diterima, putusan pengadilan negeri mahkamah agubahwa ganti rugi yang layak dan adil itu adalah apabila bekas pemilik tanah mendapat ganti rugi yang menjadikan hidupnya lebih baik dari sebelumnya, sebelum tanah tersebut diambil alih untuk kepentingan umum. besarnya nilai yang layak dan adil tersebut, bila pemilik tanah dan pemerintah tidak mencapai kesepakatan, biarlah mahkamah agung sebagai organ tertinggi penegak hukum dan keadilan memutuskannya, dengan demikian pemerintah tidak otoriter dan sewenang wenang mendapatkan tanah untuk kepentingan umum: bahwa kamar dagang indonesia kadin) maupun asosiasi pengusaha indonesia indo) menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan undang undang ini karena jangka waktu lebih dari bulan untuk menetapkan tanah akan menghambat pembangunan infrastruktur. hal ini dinyatakan mereka dalam menyambut lahirnya peraturan presiden nomor tahun tanggal agustus sebagai peraturan pelaksanaan undang undang ini. bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut undang undang ini sudah tepat, terutama untuk masyarakat pemilik tanah mendapatkan keadilan, jika perlu sampai pengadilan. hal mana sudah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum menurut undang undang dasar indonesia kini adalah negara hukum yang demokratis yang melindungi hak asasi manusia, bukan negara hukum totaliter yang memelihara kekuasaan semata mata. bahwa undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah sebagai pembangunan untuk kepentingan umum tidak bertentangan dengan undang undang dasar satya ariyanto bahwa pemohon berargumentasi undang undang nomor tahun tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu tidak sinkron antara judul dan isi atau substansi atau materi muatan batang tubuhnya, sehingga undang undang ini bertentangan dengan undang undang dasar menurut ahli, pendapat ini tidak tepat karena justru pembentukan undang undang ini kalau kita telusuri dari konsideran menimbang dan nya, justru untuk melaksanakan salah satu prinsip utama negara hukum, yaitu wetmatigheid van bestuur atau pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan undang undang atau hukum. bahwa dalam salah satu bagian permohonannya, pemohon menyatakan bahwa konsep negara hukum yang kita anut hanyalah konsep rule law. pendapat ini kalau kita telusuri kurang tepat karena sini kita bisa melihat bahwa dari mpr sendiri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap undang undang dasar, dalam penjelasan resminya yang ahli kutip dalam keterangan tertulis halaman menyatakan sebagai berikut, istilah resmi yang dipakai sekarang seperti yang dimuat dalam adalah negara hukum yang bisa menyerap substansi rechstaat dan rule law sekaligus. jadi konstruksi hukum yang dibangun oleh pemohon dengan mendalilkan seolah olah hanya konsepsi rule lawpemohon perkara nomor puu vi sari kadi, warga negara indonesia, lahir brebes, januari agama islam, pekerjaan purnawirawan tni ad, beralamat jalan rantai timah pad bulak rantai, kramatjati, jakarta timur, selanjutnya disebut sebagai . pemohon i1. pemohon perkara nomor puu vi partai bulan bintang, beralamat jalan pasar minggu jakarta selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh h.m.s. kaban, s.e., si., dan drs. saham hasan, masing masing bertindak selaku ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai bulan bintang berdasarkan anggaran dasar karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama partai bulan bintang. memberikan kuasa kepada prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc., hamdan zelda, s.h., m.h., januari haribowo, s.h., bayu prasetyo, s.h., m.h. dan irma suwardi, s.h. yang tergabung dalam tim penasehat hukum partai bulan bintang, beralamat jalan kertanegara nomor kebayoran baru jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk a pp bertanggal november baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama, bertindak untuk dan atas nama partai bulan bintang: selanjutnya disebut sebagai o on. pemohon ii: i1. para pemohon perkara nomor puu vi dewan pimpinan pusat partai hati nurani rakyat dpp hanura), beralamat jakarta, jalan kotabumi nomor jakarta pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh jenderal tni purn) wiranto selaku ketua umum dan yus usman sumanegara selaku sekretaris jenderal: pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan pkn pdp), beralamat jakarta, jalan sisingamangaraja nomor kebayoran baru, jakarta selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh roy bb. jenis, s.h., m.h. selaku ketua pelaksana harian dan keht. didi supriyanto, s.h. selaku sekretaris pelaksana harian, dewan pimpinan pusat partai indonesia sejahtera dpp pis), beralamat jakarta, jalan slamet riyadi raya nomor mataraman, jakarta timur, yang dalam hal ini diwakili oleh budiyanto darmastono, s.e. selaku ketua umum dan dr. marion rc. will. s.h., m.h. selaku sekretaris jenderal: dewan pimpinan pusat partai buruh dpp pb), beralamat jakarta, jalan tanah tinggi nomor kecamatan johar baru, jakarta pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh dr. muchtar pakpahan, s.h., m.a. selaku ketua umum dan sonny pudjosasono, s.h., m.m. selaku sekretaris jenderal, dewan pimpinan pusat partai peduli rakyat nasional dpp ppen), beralamat jakarta, jalan sakti vii nomor slip, pemanggilan, jakarta barat, yang dalam hal ini diwakili oleh amelia achmad yani selaku ketua umum dan h.v.t. albert simanjuntak selaku sekretaris jenderal, dewan presidium pusat partai republika nusantara dpp republika n), beralamat perkantoran pelumas blok nomor jalan perintis kemerdekaan, jakarta timur, yang dalam hal ini diwakili oleh letjen. purn) drs. sjahrir, m.s., s.e. selaku ketua umum dan drs. yus sudarso, s.h., m.h., m.m. selaku sekretaris jenderal: dalam hal ini memberi kuasa kepada dr. teguh samudera, s.h., m.h., korea tambunan, sh., zulkifli nasution, sh.mh., into ari wibowo, sh.m. kn., besaran situmorang, sh. mh., ibnu siena bantalan, sh., taufik his, sh., hj. siti aminah, sh.mh., fred simanungkalit, sh., suci radio, sh., stor situmorang, sh. mh., suherman martadinata, sh. mba., shea habib, sh., miliknya rakyat dalam hal ini hak rakyat dalam memilih pemimpinnya justru terganjal, terkendala dan distorsi oleh undang undang pemilihan presiden itu sendiri, kartel kekuasaan partai partai politik warisan orde baru dasar pertimbangan sekunder, namun penting juga, penentuan angka prosentase bagi partai atau gabungan partai untuk dapat mencalonkan presiden adalah sama sekali tanpa dasar dan tanpa logika politik. keputusan itu jelas jelas sarat oleh kepentingan partai partai besar yang ingin memonopoli kekuasaan. tiga partai jaman orde baru semua didukung oleh pemerintah dalam sistem kenegaraan yang otoriter yang dibungkus dengan nama demokrasi. sistem yang diterapkan persis seperti sistem negara komunis hanya dengan sedikit perbedaan yaitu dengan adanya dpa. perbedaan terletak pada jumlah partai dimana dalam orde baru terdapat (tiga) partai, bukan hanya partai yaitu partai komunis. namun ketiganya adalah boneka penguasa orde baru sebagaimana negara otoriter. adalah kebaikan hati rakyat indonesia untuk tidak menggugat partai partai tersebut untuk dibubarkan ketika terjadi reformasi bahkan hingga dewasa ini, peninggalan yang kasat mata, berupa: kantor kantor pusat, maupun daerah dari partai partai peninggalan orde baru berada tempat tempat strategis setiap kota dengan gedung yang cukup mewah dibandingkan dengan partai partai baru dari rakyat yang tumbuh dengan merangkak setelah reformasi kebaikan rakyat indonesia untuk tidak menggugat dan membubarkan partai partai peninggalan orde baru inipun masih tidak mendapat sambutan yang setimpal, malah kebaikan hati rakyat dibalas dengan melahirkan undang undang pemilihan presiden yang membatasi minimal mempunyai (dua puluh persen) kursi dpr atau (dua puluh lima persen) suara sah. artinya, ini jelas jelas berdasar kepentingan monopolistik partai partai besar warisan orde baru dan turunannya yang ingin mempertahankan kekuasaannya. suatu hal yang jelas jelas bertentangan dengan amanat uud dari akal sehatpun, bila prosentase (dua puluh persen) kursi dpr atau (dua puluh lima persen) suara sah tersebut tetap diberlakukan, maka sesungguhnya tidak perlu diadakan pemilu yang memboroskan rp. (sembilan) trilyun, karena hasilnya sudah dapat ditebak, yakni republik indonesia dikuasai oleh arisan (tiga) atau (empat) pasang penguasa penguasa turunan orde baru digambarkan nanti ada lima kotak suara. alasan diumumkannya ketentuan tersebut,. keterangan ahli para pemohon iii prof. dr. philips hadron apakah pilpres, konstitusional? untuk menganalisis isu sentralpilpres: di dalam undang undang , bukan dengan undang undang . coba dibandingkan dengan yang menyatakan: syarat syarat presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang undangpilpres inkonstitusional karena dilakukan tanpa wewenang, onbevoega, atau ultra vires, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan uud apakah syarat baru yang dimaksudkan dalam pilpres, rasional dan tidak diskriminatif? jika mencermati yang menyatakan: sebelum pelaksanaan pemilihan. ketika sekarang berpikir ada partai baru, belum pernah ikut pemilihanpilpres,pilpres bertentangan dengan maupun dengan yang lain dalam uuderkait dengan persentase kursi dpr dan suara sah secara nasional, norma konstitusi sudah sangat jelas. uud berkait dengan dengan jelas mengatakan syarat calon presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang. sehingga memang terbuka peluang bagi proses legislasi untuk memaknai apa itu syarat calon presiden. delegasi tersebut sangat jelas diberikan dalam tidak tepat mengargumentasikan bahwa syarat capres dengan bertentangan dengan undang undang dasar, tidak ada diskriminasi, karena syarat persentase dibuat untuk semua partai politik, asal memenuhi syarat dan silakan mengajukan capres. diskriminasi terjadi kalau persyaratan tersebut hanya berlaku bagi partai partai tertentu. pemerintah berpandangan bahwa persyaratan persentase ini merupakan salah satu legal policy, penambahan syarat dalam calon presiden tidak berarti serta merta bertentangan dengan undang undang dasar. syarat umur atau syarat pendidikan minimal atau sma adalah syarat yang tidak diatur dalam undang undang dasar tetapi kemudian muncul dalam undang undang pemilihan presiden dan bukan berarti kemudian penambahan demikian bertentangan langsung dengan undang undang dasar. hal tersebut adalah pilihan pilihan kebijakan untuk menghadirkan calon presiden yang justru melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih: presiden yang tidak mempunyai political support yang memadai hampir dapat dipastikan tidak akan dapat melaksanakan daulat rakyat yang dia miliki. walaupun dia menang persen atau persen mayoritas tetapi tanpa dukungan politik dewan perwakilan rakyat maka pemerintahan yang demikian tidak akan efektifghilangkan, mematikan, memberangus dan melakukan pengekangan terhadap hak hak warga negara untuk diusulkan menjadi presiden atau wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, menurut para pemohon, ketentuan guo telah mereduksi, menghalang halangi dan atau menghalang halangi hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohoncara serentak: selain itu, para pemohon menyatakan bahwa ketentuan agdisisi lainsingkatnya menurut para pemohon ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dianggap telah menghilangkan makna persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, jaminantersebut diatas?tas pertanyaan pertanyaan tersebut atas, secara singkat pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: terhadap pemohon dengan register nomor puu vi partai bulan bintang) sebagai partai politik yang mempunyai wakil dpr ri: terhadap para pemohon dengan register nomor puu vi yang berstatus sebagai partai politik (baru) peserta pemilu entah itu partai besar maupun partai .selain itu para pemohon, juga partai politik peserta pemilu lain tetap dijamin oleh undang undang untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila memperolehkan para pemohon dapat bergabung dengan partai politik peserta pemilu lainnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. dari uraian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat menguraikan secarapresiden dan wakil presiden, menyatakan sebagai berikutmenurut para pemohon, ketentuan tersebut atas dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan dan d", presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat berkaitan denganjelaskan hal hal sebagai berikut: tersebut:yang lalu:: memperhatikan ketentuanseperti diketahui, berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden, anggota dpr, anggota dpd,, dan dprd dilakukan secara yang ingin mempertahankan kekuasaan. lebih baik arisan kekuasaan saja, bergantian tiap tahun oleh kroni orde baru dan turunannya, toh mereka hanya akan melanjutkan cara cara lama yang nyata nyata telah mengantar bangsa dan negara terpuruk. dengan kepemimpinan nasional dari figure yang "itu lagi itu lagi mustahil bangsa ini dapat mewujudkan negeri yang berbasis dari keinginan dan cita cita rakyat untuk segera bangkit agar kembali setara dengan bangsa bangsa lain, dan mampu mensejahterakan rakyatnya. indonesia depan tidak boleh terus salah urus, dan makin tergantikan kepada pihak pihak yang oportunis serta serakah untuk menguasai hak hak rakyat. mustahil elite yang hanya meneruskan cara cara orde baru akan mampu membangun negeri baru yang terbebas dari kontrak kontrak lisensi atau konsesi yang sudah kemiskinan rakyat untuk segelintir elite saja. negeri ini depan haruslah dipimpin oleh figure yang mampu memberi harapan baru, yang benar benar mampu membangun pemerintahan negara yang atasnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam arti yang sesungguhnya. disanalah pentingnya silent revolution , melalui tangan pemimpin baru dengan gagasan baru, solusi dan platform baru yang dipilih melalui proses demokrasi untuk mendobrak belenggu sistem politik dan hukum yang ada. sehingga rakyat tidak perlu menempuh caranya sendiri. tegasnya perubahan depan tidak perlu melalui jatuh menjatuhkan pemerintah apalagi dengan pertumpahan darah. disanalah maka melalui gugatan ini, mahkamah konstitusi akan tampil sebagai penyelamat demokrasi atau sebaliknya akan dimaknai sejarah karena akan membuat bangsa ini terus terjebak oleh aturan demokrasi yang hanya melanggengkan kekuasaan status guo , karena pembatasan (dua puluh persen) kursi dpr atau (dua puluh lima persen) suara sah. persyaratan ini jelas jelas pertanda nyata yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun bahwa pemilu yang kita laksanakan sesungguhnya secara total terkomputasi oleh kepentingan kekuasaan turunan orde baru, partai tidak boleh memonopoli kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama demokrasi, maka partai politik tidak boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi. hal ini menjadi mendasar, agar rakyat secara bebas dapat, maka partai dapat saja diberikan hak oleh konstitusi. namun demikian, hak yang diberikan kepada partai politik tidak boleh sampai melampaui, mengganjal, bersamaan, maka dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. berdasarkan penjelasan atasatur dengan undang undang, maka dengan demikian pembuat undang undang dpr bersama presiden) tournament savoir),undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemerintah memberndang undang dasar negara republik indonesia tahun persyaratan adanya dukungan awal ini telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan perwujudatas juga merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyatakan bahwandang undang dasar negara republik indonesia pemohon sebenarnya tidak berkeberatan dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang prosentase perolehan kursi dpr atau prosentase perolehan suara sah nasional, tetapi keberatan para pemohon lebih kepada besaran prosentase itu yang dinilai terlalu tinggi. sedemikian ketentuan prosentase yang diatur dalam pilpres tidak bertentangan dengan uud bahwa sesuai ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana amanat alinea pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, presiden perlu melakukan pembahasan program dan anggaran dengan dewan perwakilan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun adanya dukungan awal paling sedikit (dua puluh persen), dengan demikian adanya persyaratan pencalonan pasangan calon presiden dan calo, bahwa sebagaimana tersebut pada angka (satu) atas, adanya ketentuan yang mengatur persyaratan prosentase dimaksudkan juga sebagai seleksi awal yang menunjuketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden,justruoleh karenanyaahli dari pemerintah dr. much. israeli ramadhan, s.h., m.h. berdasarkan kamus bahasa indonesia, penafsiran kata ":., konstitusi indonesia menganut sistem presidensial. persoalannya, bagaimana membangun pemerintahan yang presidensial yang melahirkan pemerintahan yang demokratis itu?prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., m.h. pertama, ahli melihat terlebih dahulu apakah para pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini? kedua, apakah pilpres bertentangan dengan konstitusi atau tidak? menurut ahli, ada dua masalah sentral terkait dengan permohonan para pemohon. pertama, presidential threshold. kedua, pelaksanaan pilpres dan pileg secara bersamaan. pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak dibaringkan karena dalam pemilu presiden ada norma yang disampaikan bahwa presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. ada subjek hukum dalam norma itu yang diberikan kewenangan atribut yaitu partai politik atau gabungan partai politik, yang sudah ikut pemilu terlebih dahulu, ada relegated rule dalam dan uud yang mengatur berbagai persyaratan dan penyelenggaraan pemilu. bagaimana melakukan eksperimentasi politik dengan calon perseorangan? pertama, dengan melihat dan uud mana norma inipresidential thresholddapatitu maka dibuatlah legal policy. terkait legal policy ini, ahli mengutip putusan dalam perkara nomor puu iii yang intinya mengatakan bahwa pilihan kebijakan itu konstitusional. syarat pilpres terkait dengan dukungan kursi dan suara sah ituada saat pembahasan dpr dan pemerintah ketika membahas undang undang nomor tahun bertitik tolak pada uud yang menyatakanta sebelum pelaksanaan pemilihan umum, merujuk pada uud yang menyatakan pemilihan umum adalah untuk memilih anggota dpr, dprd, dpd, dan juga presiden dan wakil presiden: kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum dapat mendatangkan beragam penafsiran dan hal tersebut terjadi dalam perdebatan pembahasan undang undang nomor tahun apakah pengajuan pengusulan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik apakah sebelum pemilu legislatif atau setelah, karena baik sebelum atau sesudah pemilu legislatif atau waktu pelaksanaan bersamaan,, secara eksplisit tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa hal tersebut melanggar norma konstitusi: lahirnya undang undang nomor tahunbersamaan akan tidak terbayangkan betapa tepatnya, betapa, dengan melihat realitas kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota memiliki persoalan yang kompleks, dpr kemudian berpandangan bahwa mustahil untuk pemilu dilaksanakan secara simultan bersamaan antara pemilu legislatif dan pilpres, itulah mengapa pilpres harus dilakukan setelah pemilu legislatif. jadi hal tersebut lebih semata mata pertimbangan teknis penyelenggaraan pemilu selanjutnya persyaratan atau bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. hal tersebut didasarkan pada uud syarat 20x dan adalah bagian dari kewenangan pembentuk undang undang dalam hal ini dpr dan presiden. ketentuan tersebut sesungguhnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi karena ketentuan dan bukanlah restriksi tetapi adalah regulasi, bukan pembatasan, seperti halnya juga syarat syarat lain berkaitan dengan batas usia minimal tahun atau bahkan persyaratan lain yang berkaitan dengan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, bahwa juga tidak benar persyaratan persyaratan itu adalah wujud dari diskriminasi karena undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia jelas dinyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia berdasarkan suku, jenis kelamin, ras, etnik, kelompok, golongan, agama, status sosial, status ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, dan penghapusan pengakuan pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar seseorang dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya. jadi dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ham maka persyaratan persyaratan yang diatur dalam undang undang nomor tahun sama sekali bukanlah sesuatu yang termasuk kategori diskriminatif,pemilu presiden dan wakil presiden)bertentangan dengan dan dan dan adapun bunyi undang undang pemilu presiden dan wakil presiden yaithakyang mensyaratkan hanya parpol atau gabungan parpol yang minimal mempunyai kursi dpr atau memperoleh suara sah dalam pemilu adalahbahwa menurut pemohon, persyaratan minimal kursi dpr atau, menutup atau menghalangi hak hak yang memang menjadi milik rakyat. sebagai alat maka partai politik, maka fungsi konstitusi adalah menjamin terpenuhinya prinsip dasar ini: dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya harus menjamin tidak ada monopoli hak berpolitik oleh institusi demokrasi yang manapun termasuk oleh partai dan juga negaracalon wakil presiden lebih dimaksudkan sebagai hak preferensi partai politik namungganjal,dasar kedaulatan dan juga konstitusi, mekanisme seleksi capres tidak boleh menghilangkan makna demokrasi bahwa benar dalam realita politik untuk pemilu presiden diperlukan mekanisme seleksi agar yang tampil sebagai calon presiden dan wakil presiden tinggal beberapa pasang saja. namun demikian pengaturan mekanisme seleksi tersebut tidak boleh mengganjal, mengurangi, mendistorsi, dan apalagi menghilangkan hak rakyat dalam memilih anak negeri terbaik untuk dijadikan presiden melalui pemilu. dengan cara membatasi melalui persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam nomor tahun artinya rakyat dipaksa oleh partai partai besar warisan orde baru untuk memilih figure itu lagi itu lagi yang nyata nyata waktu berkuasa telah gagal, tidak mampu menghentikan negeri ini dari keterpurukan, dan sebagian lagi adalah bagian dari persoalan yang kini dihadapi bangsa. dengan kata lain rakyat oleh nomor tahun telah kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin baru yang punya solusi dan platform baru kedepan yang secara rasional dapat membangun peradaban indonesia yang baru. dengan belajar dari negara negara lain, sesungguhnya banyak mekanisme politik yang dapat diterapkan agar jumlah pasangan capres dan wapres yang ikut dalam pilpres tinggal sedikit jumlahnya, tanpa mengganjal, mengurangi, mendistorsi apalagi sampai menghilangkan kedaulatan rakyat. dalam pemohon dalam permohonan guo, juga mendalilkan: bahwa undang undang pemilu presiden dan wakil presiden tersebut bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun antara lain sebagai berikut: uud kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar , uud presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatketerangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia.adalah selaku perseorangan wni, hendak mempergunakan haknya,1yatundang undang pemilu presiden dan wakil presiden telah merugikan hak konstitusional pemohon. hak konstitusional yang dimaksudkan oleh pemohon ialah yang diatur dalam dan dan uuddalam konteks dan konten pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam uud secara eksplisit tidak terdapat hak konstitusional pemohon selaku perseorangan, melainkan yang secara eksplisit hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki hak konstitusional. kalaupun pemohon mempertentangkan dengan guo uud mengenai ham, hal ini hanyalah tafsiran pemohon sendiri. oleh karena guo mengenai ham dalam uud yang didalilkan pemohon tidak dapat dikaitkan atau tidak ada relevansinya dengan persoalan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam uud oleh karena dalam uud tidak terdapat hak konstitusional pemohon selaku perseorangan dalam kaitannya dengan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka sudah tentu tidak ada sedikit pun hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang undang pemilu presiden dan wakil presiden,ketentuguo tidak dapat dikaitkan dan dipertentangkan dengan ketentuan dan danhanya kekhawatiran pemohon selaku perseorangan apabila parpol atau gabungan parpol yang hendak mencalonkan pemohon menjadi calon presiden tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang pemilu presiden dan wakil presideundang undang pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dikategorikan termasuk dalam perlakuan yang diskriminatif dalam konteks dan konten permohonan guo,: bahwa oleh karena itu, ketentuan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden tidak merugikan hak konstitusional pemohon. karena ketentuan, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak terdapat hak konstitusional pemohon guo dalam uud sudah jelas tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang undang guo, oleh karena antara substansi perkara yang dipersoalkanuud berdasarkan dalil dalipemilusehubungan dengan halpemilu presiden dan wakil presiden, yakni bahwa ketentuan tersebutterhadap dalil dalil yang dikemukakan pemohon tersebut, dpr berpendapat dengan memberikan keterangan penjelasan sebagai berikut:?bahwa landasan konstitusional pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presidenberdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun diibentuklah undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden:ketentuan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden yang, adalah merupakan satu rangkaian pemahaman dengan ketentuan yang berbunyi:argumentasi logis pada saat pembahasan ruu pemilihan umum presiden dan wakil presiden ialah diperlukan sebuah persyaratan untuk menyaring pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki basis dukungan yang kuat dari rakyat. angka kursi dpr atau suara sah nasional merupakan kesepakatan politik antara berbagai fraksi fraksi dpr lazim dan sah dilakukan oleh lembaga pembentuk undang undang yaitu dpr, dengan pertimbangan perlunya menciptakan sistem presidensial yang kuat dan efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara. persyaratan berdasarkan jumlah suara sah nasional ini diperlukan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai alat legitimasi dari rakyat untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, bahwa adanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan guo, tidak berarti mereduksi atau menutup peluang bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden. tetapi yang diperlukan adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, juga memiliki basis dukungan yang kuat dpr, sehingga pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dapat menjalankan fungsi pemerintahan negara secara efektif dan efisien dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial: berdasarkan pada dalil dalil yang telah kami kemukakan, maka kami tidak sependapat dengan dalil dalil dan anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden dianggap telah memberikan perlakuan diskriminatif dan: oleh karena ketentuan undang undang pemilu presiden dan wakil presidenundang undang tentang hak asasi manusia. selain itu, ketentuan guo yang dianggap telah merugikan hak konstitusionalitas pemohon adalah tidak beralasanemohon, dengan demikian, maka kami berpandanganadilnya (ex ago bono).semrawutan sistem demokrasi sekarang ini, mekanisme seleksi dapat saja ditempuh dengan memberi kesempatan kepada semua partai peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan capres dan wapres dalam pemilu putaran pertama, dan kemudian dua terbesar masuk dalam pemilu putaran kedua kecuali dalam pemilu putaran pertama sudah memperoleh sedikitnya suara dari peserta pemilu yang menggunakan hak suaranya. oleh karena itu muatan undang undang nomor tahun perlu dikembalikan semangat, jiwa dan amanat uud dimana partai atau gabungan partai peserta pemilu, dalam menggunakan hak konstitusi untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak dipersyaratkan dengan jumlah perolehan kursi dpr ataupun perolehan suara sah dalam pemilu: pilpres tidak boleh mengkhianati kedaulatan rakyat penentuan angka yang dipersyaratkan, apakah itu atau atau dst hingga angka tertentu jelas perlu dipertanyakan dasarnya. karena dalam penerapan sistem presidential yang terbalik urutan pemicunya pemilu legislatif dahulu baru pemilu presiden, yang jelas tidak ada dunia ini), maka mudah dipahami bahwa dasarnya adalah rekayasa partai partai besar (warisan orde baru yang telah menikmati fasilitas kekuasaan) untuk mempertahankan status guo. dengan cara inilah, partai partai warisan orde baru memonopoli penentuan calon presiden dan wakil residen untuk negeri ini. bahasa rakyatnya adalah calo politik untuk bursa capres cawapres. dan rekayasa ini dilaksanakan melalui undang undang sehingga menjadi terkesan konstitusional. lengkaplah sudah pengkhianatan terhadap makna konstitusi semacam ini. cara semacam ini sudah melampaui cara cara kudeta yang merupakan perebutan kekuasaan secara kasat mata, karena dengan mendistorsi makna konstitusi lewat undang undang, pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dilakukan secara sah (legal) atas nama negara hukum. dengan kata lain, persyaratan jumlah kursi dpr atau suara sah harus dihapuskan karena nyata nyata bertentangan dengan amanat uud dan kedaulatan rakyat itu sendiri. amanat uud itu sendiri sesungguhnya konsisten dengan pilihan kita sebagai penganut sistem presidensial, dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat, artinya legitimasi pemerintahan sama sekali bukan dari partai, tetapi langsung dari rakyat. maka peran partai sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi pemilu) sama sekali tidak boleh mengurangi makna kedaulatan rakyat. dan hal yangdanbahwa pemberlakuan materi dan muatan dan undang undang pemilu presiden dan wakil presidenmenurut pemohon hak konstitusional tersebut dijamin dan dilindungi oleh ketentuan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyiihan umum : uudu diselenggarakan untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden, wakil presiden dan dprd :dalam hal ini adalah selaku partai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urut berdasarkan keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal juliadalah: hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden: sertaoleh karenanya menurut pemohon ketentuan guo bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan da.1milu presiden dan wakil presiden.?guo dan tersebut: dalam hal ini, terhadap dalil dalil,dd,pada pokoknya mengemukakan bahwa berlakunya ketentuan dan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden telah merugikan atau setidaknya potensial merugikan hak konstitusional pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dengan alas an alasan sebagai berikut: bahwa uud jelas dan tegas memberikan hak konstitusional kepada pemohon sebagai partai politik peserta pemiluu. bahwa oleh karena itu,uud bahwa maksud dan tujuan ketentuan dan uud untuk menyelenggarakan pemilu adalah dilaksanakan serentak lima tahun sekali yang digambarkan pada saat pemilu tersebut ada kotak yaitu kotak untuk dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota, dan kotak untuk presiden dan wakil presiden. akan tetapi undang undang pemilu presiden dan wakil presiden justru mengatur sebaliknya dengan menyatakan.dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunddketerangan tertulis dpr untuk para pemohon iiiewan perwakilan rakyat republik indonesia atau memperoleh yaitu dimana ketentuan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden dianggap telah menghalangi dan menghilangkanpresiden dan wakil presiden, oleh karena itu menurut para pemohon ketentuan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden dianggapnya bertentangan dengan dandemikian sesungguhnya adalah kaidah yang berlaku universal dimanapun dalam sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi presidensial: gugatan untuk menyelamatkan republik gugatan ini adalah bagian kecil dari upaya pemohon dalam menyelamatkan republik tercinta dan nasib anak bangsa ini. bila gugatan ini dikabulkan maka rakyat punya harapan depan mempunyai kesempatan untuk memilih presiden yang dijamin mampu menghentikan keterpurukan negeri ini, dan mampu membangun peradaban baru indonesia. pemohon sendiri telah menerbitkan buku mengutamakan rakyat sebagai percontohan bagi siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai capres wapres agar terlebih dahulu merumuskan secara tertulis apa solusi dan platform indonesia depan yang ditawarkan kepada rakyat. dengan panduan buku tersebut pula, pemohon telah diundang oleh lebih dari tempat dan diantaranya adalah perguruan tinggi indonesia tinggal papua dan maluku yang belum. perjalanan ini adalah dalam rangka mengajak rakyat untuk mengajukan kontrak sosial dengan calon presiden kedepan siapapun orangnya. kontrak sosial adalah daftar permintaan rakyat yang terukur, kuantitatif, sehingga dapat ditagih, bukan slogan slogan sebagaimana banyak ditayangkan media yang cenderung seperti iklan sampo. kontrak sosial rakyat dengan capres dari berbagai pelosok tanah air tersebut diramu dengan platform indonesia depan yang tertuang dalam buku mengutamakan rakyat sebagai rujukan sebuah negeri dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, yang akan kami wujudkan bersama rakyat, yaitu negeri mengutamakan rakyat negeri rak). dengan acuan buku mengutamakan rakyat kami bersama rakyat yang kelak membuat kontrak sosial untuk membangun negeri baru, yaitu negeri mengutamakan rakyat. negeri baru yang jelas platformnya, tidak semrawut, dan terbebas dari kontrak kontrak yang sudah membelit republik dengan segala permasalahannya. bersama rakyat kita akan membuat percontohan, agar siapapun yang jadi presiden kelak tidak nasal . apapun hasil keputusan mk, negeri rak akan terus diperjuangkan untuk nasib bangsa yang terhormat diantara bangsa bangsa lain, dan bukan bangsa kuli dan atau kuli diantara bangsa bangsa, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dann pemenuhan ham adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah : uud setiap orang wajib menghormati ham orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara :ara pemohon dalam permohonannya berkedudukan baik selaku perseorangan wni maupun selaku badan hukum partai politik, oleh karenanya sangat berkepentingan terhadap pemilihan presiden baik untuk mencalonkan diri mapun dicalonkan,undang undang pemilu presiden dan wakil presiden, khususnyago bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwamaknomor tahun khususnya tersebut.:tidak dapat dikategorikan telah melanggar hak asasi manusia, mengurangi hak hak rakyat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, menghalangi hak hak para pemohon sebagai partai politik peserta pemilubertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunbisaemohon yakni bahwa menurut para pemohon ketentuadalahguopandangan pemohon dengan penambahan syarat 20x kursi dpr atau suara sah nasional dalam ketentuan undang undang guo merupakan cacat hukum, karena mengaburkan dan menghilangkan substansi uud menimbulkan multi interpretasi, ketidakpastian hukum dan ketentuan yang diskriminatif, serta mengurangi hak politik warga negara sehingga tidak sejalan dengan uud adalah tafsir daripada para pemohon sendiriundang undang pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dikatakan bertentangan dengan bertentangan dengan dan uudsamping itu,selain itu ketentudanara pemohon selaku partai politik peserta pemilu, ag pemohon ii, dan para pemohon iii telah menyampaikan kesimpulan tertulis, yatetap pada dalil permohonan, i2.6iii. pemohon dan kepentingan hukum (legal standing) bahwaiii. badan hukum publik atau privat: atau iv. lembaga negara sebagai berikut: pemohon sari kadi) pemohon yang merupakan warganegara indonesia sebagaimana dimaksud mk,manakala ada partai politik atau gabungan partai politik yang akan mencalonkannya, pemohon beranggapan bahwa pemberlakuan,jaminan untukkesemuanya merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat uud yang tidak boleh terkendala oleh persyaratan yang ditentukan pemohon adalah warga negara yang dapat dan berpotensi untuk diusung oleh partai partai, namun akibat perumusan yangdiberlakukannya telah merugikan hak konstitusional pemohon yang diatur dalam dan dan serta uud yaitu|,partai bulan bintang)ketentuan ,dan dan uud tersebut, pemohon sebagai partai politik peserta pemilu. bahwa25y9 suara sah nasional dan menggantungkan kepada hasil pemilu dpr, dpd, dan dprd. pemberlakuan materi dan muatan kedua tersebut jelas merugikan hak konstitusional pemohon yang diberikan, dijamin dan dilindungi oleh ketentuan dan dan uud karena hak konstitusional pemohon sebagai partai politik peserta pemilu berupa hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan, dan dprd yang dilaksanakan serentak, menjadi tereduksi, dibatasi dan atau dihalangi, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (nomor seiten) bahwa sangat sulit bagi pemohon bahkan bagi sebagian besar partai politik peserta pemilu untuk dapat memenuhi persentase perolehan suara yang dipersyaratkan oleh sehingga dengan demikian potensi kerugian berupa hilangnya atau setidaknya terhalangi terreduksinya hak konstitusional pemohon adalah sangat jelas dan dengan demikian untuk masalah kerugian konstitusional pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian dan para pemohon iii partai hati nurani rakyat hanura)partai republik nusantara) bahwa para pemohon sebagai perorangan dan sebagai badan hukum sangat berkepentingan terhadap pemilihan umum presiden baik untuk menjalin diri ataupun dicalonkanparpolserta fungsi lainbahwa partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih presiden, dan dalam parpol dinyatakan bahwa partai politik berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan tersebutnggal januari sedangka"mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presidenud dan parpol, akan tetapi hak hak partai politik sebagaimana disebut atas jelas bertentangan dengemohon beranggapan pemberlakumenghalangi hak konstitusional pemohon baik secara pribadi wargasebagaimana diatur dalam dan dan uud serta undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia: menimbang bahwa khusus terhadap legal standing para pemohon, pemerintah telah memberikan keterangan berikut ini: terhadap pemohon dengan register perkara nomor puu vi partai bulan bintang) sebagai partai politik yang mempunyai wakil dpr, terhadap para pemohon dengan register perkara nomor puu vi dan puu vi,, partai "besar" maupun partai "hinggamenimbang bahwa berdasarkan kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan dalam paragraf j3.6j atas, baik mengenai kualifikasi para pemohon sebagai perorangan dan atau badan hukum partai politik maupun syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam mk, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pemohon sari kadi) sebagai perorangan warga negara indonesia yang mendalilkan potensial untuk diusulkan sebagai calon presiden oleh partai politik, mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya oleh guo, menurut mahkamah telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian guo,i, yang masing masing sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari menteri hukum dan hak asasi manusia pada tanggal april meskipun para pemohon juga mendalilkan dalam angka permohonannya sebagai perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama), akan tetapi mahkamah berpendapat bahwa para pemohon diterima dalam kedudukan hukumnya (legal standing) hanya sebagai badan hukum privat partai politik, untuk mengajukan permohonan guo. akan tetapi, sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tidak terbukti dari surat kuasa para pemohon yang menunjukkan bahwa para pemohon juga bertindak dalam kualitas selaku perorangan, menurut mahkamahi3.8ji3.9j menimbang yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh para pemohon adalah berikut ini: pemohon sari kadi) bahwa pemohon mengajukan pengujian materiil yang didalilkan bertentangan dengan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: telah menyarankan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai kursi dpr atau memperoleh suara sah dalam pemilu (berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden) adalah rumusan yang sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan dirinyapemohon adalah warga negar, mengakibatkan hak politik dan kepercayaan pemohon diberangus dan dimatikan: ketentuan tersebut bertentangan dengan uud terutama dan uud serta bertentangan dengan universal declaration human rights dunam pbb) tahun dan dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, dengan dasar dasar tersebut,pemohon berpendapat bahwa persyaratan minimal kursi dpr atau perolehan suara sah bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden lebih bersifat pemberantasan, pengekangan,diperintahkan oleh uud khususnya dan dan dunam pbb tahun pemohon partai bulan bintang) bahwa ketentuankhususnya tersebut, pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan lain sebagaimana diuraikan atas, yang merugikan pemohon. jelas dan nyata bahwa ketentuan tersebut republik indonesia: bahwa ketentuaan indonesia, uud berada atas undang undang. dengan demikian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan uud seharusnya pembentuk:khususnya telah mengatur sesuatu yang seharusnya hanya dapat diatur dimuat dalam uud, karena aturan tersebut seharusnya setingkat dengan ketentuan uud, dan jika diatur dengan ketentuan undang undangtarakan atas. prinsip pengayoman, prinsip keadilan, prinsip kebhinekaan, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip. pemohon beranggapan pemberlak. selain itu, pemohon adalah purnawirawan tni yang selama ini aktif dalam kegiatan pro demokrasi dan juga aktif dalam menulis, penggiat soal soal pembelaan terhadapbahwa|satu bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat dan uud 1945j. oleh karenanya tidak boleh terkendala oleh persyaratan yang ditentukan dalam nomor tahun bahwa penjelasan mahkamahkesetaraan dan keselarasan telah dilanggar dengan mendiskriminasi partai politik peserta pemilu lainnya yang oleh ketentuan uud seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mengabaikan kekuatan dan kekhasan yang dimiliki oleh semua partai politik peserta pemilihan umum. berdasarkan uraian tersebut atas jelas bahwa ketentuan bertentangan dengan uud dan dan uud karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: dan, serta dprd sebagaimana dimaksud dalam uud jika mengikuti logika ketentuan yaitu diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden , maka penambahan frasa presiden dan wakil presiden adalah se. jika seandainya maksud pembuat uud itu pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sebelumjelas adalah sebelum pemilihan umum dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd yang dilakukan serentak sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud dalam dan uud lagipula,lainnya, bahwa dari sejarah lahirnya ketentuan dan pada perubahan ketiga uud dan maksud pembuat uud (original intent,harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.: kecuali karena keadaan darurat. kedua,, apalagi dari partai politik.orangan tidak dapat dimasukkan dalam uud. keempat, terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, yaitu dengan memberi peran eksk, bahwa dengan demikian ketentuan dan dprd, dan ketentuan yang menegaskan kembalibertentangan dengan dan juncto uud berdasarkan dalil dalil dan pertimbangan tersebut pemohon berpendapat bahwa materi muatan dan bertentangan dengan uud dan dan uud serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:bahwa telah mengaburkan dan menghilangkan substansihuruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik: bahwa substansi uud mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik, bahwa dengan adanya berarti uud huruf dan sederajat serta berhak untuk dipilih atau: bahwa antara uud dan huruf dan huruf parpol serta ketentuan ketentuan ham sebagai tersebut atas diperhadapkan denga pada partai politik atau gabungan partai politik: bahwaada ketentuan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. hal ini justru sangat bertolak belakang dengan dibentuknya sebagaimana ternyata dalam konsiderans menimbang yakni: "( , bahwa sangat diskriminatif dan bertentangan dengan dan uud da peluang untuk terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik secara demokratis dan tidak legowo memberikan alternatif adanya pasangan calon yang lebih bervariasi dari berbagai sumber. dengan demikian: bahwa juga tidak memberikan perlakuan yang samamana mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat, karenanya bertentangan juga dengan dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, uud sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatp.i sampai dengan bukti p.i juga telah mengajukan tiga orang ahli, pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti il sampai dengan bukti p.li dan dua orang ahli serta dua orang saksi, sedang para pemohon iii mengajukan bukti tertulis (bukti sampai dengan bukti dan seorang ahli, keterangan para ahli dan saksi tersebutahli pemohon dr. soeharto soepiadhy, s.h. teori hukum menegaskan bahwa setiap atau harus mempunyai satu norma agar tidak multitafsir, namun mengusung norma dispensasi dan norma perintah. norma dispensasi tercantum dalam proposisi induk kalimat: pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. . sebaliknya, norma perintah tertuang dalam proposisi anak kalimat: .yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit dari jumlah kursi dpr atau perolehan suara 25x dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota dpr. sedangkan kalimat: .sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. adalah keterangan waktu: dalam teori hukum dapat dikatakan bahwa perintah dan dispensasi tidak dapat berlaku bersama sama. hubungan antara kedua norma tersebut dalam kedudukan hukum disebut hubungan kontradiksi, artinya jika mempunyai lebih dari satu norma dan terjadi konflik norma hukum atau antibodi yang tidak dapat berlaku bersama sama, maka tersebut menjadi mutltitafsir, bahwa legal policy dibedakan atas tiga sifat yakni: makro, messi, dan mikro. legal policy bersifat makro dirumuskan dalam suatu norma dasar yaitu uud sebagai peraturan tertinggi. tujuan makro dilaksanakan dalam berbagai legal policy bersifat messi atau menengah melalui berbagai peraturan perundang undangan. sementara itu legal policy bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya. dengan demikian tercipta peraturan perundang undangan sebagai hukum nasional yang taat asas yaitu dibenarkan pada tataran legal policy yang makro. merupakan legal policy bersifat messi dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis sehingga lingkupnya tidak jelas terhadap ketentuan ketentuan legal policy yang bersifat makro, uud dengan tegas memberikan hak yang sama kewakil presiden. bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam uud selain itu, bertentangan dengan fundamental rights yang diatur dalam uud sebab menghalangi warga negara dan atau badan hukum partai politik untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi, prof. dr. soerjani poespowardoyo secara kontekstual mencerminkan sifatnya yang lama. oleh karena itu, pemberlakuan pada dasar,mata hukum dan pemerintahan. oleh karena itu, keputusan yang diformalisasikan dalam bentuk yang tidak fair secara kuantitatif abstrak sebagaimana dirumuskan melalui ternyata mengingkari atau merendahkan subtansi keadilan, kedaulatan rakyat,anyak negara, rakyat membentuk partai yang walaupun kecil boleh, sementara indonesia tampaknya partai partai gurem justru mendapatkan banyak kesulitan. fenomena ini juga mulai dapat dilihat banyak negara, dimana partai kecil dianggap sebagai pembawa ide ide baru yang belum tertampung dalam partai partai yang ada, seluruh dunia, pemilih mendasarkan pilihannya pada program dan pelaksana program atau calon pemimpin. indonesia, rakyat memilih tanpa dasar yang jelas. jika partai menjanjikan program dalam kampanye, maka itu jelas pembohongan publik karena nanti masih ada pemilihan presiden, dimana program pemerintah adalah program calon presiden pemenang pemilu dan bukan program partai. jika alasannya uud maka siapa capres dan cawapres partai ini dan partai itu juga belum jelas. rakyat dipaksa memberikan cek kosong kepada partai partai, kemudian partai partai dipersilakan untuk mencari cari capres. sangat wajar kalau kemudian partai memilih capres yang paling kuat bayar, partai bertindak seperti calo untuk mencari pasangan capres dan cawapres dan ini merupakan distorsi dari kedaulatan rakyat, tetapi sah menurut uud dan karena sistemnya yang membuat demikian: ahli dan saksi pemohon prof. dr. asep waran yusuf, s.h., m.h. secara implisit bertujuan mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden, serta bertujuan membangun koalisi partai secara permanen dalam rangka penyederhanaan jumlah partai supaya presiden terpilih akan mendapat dukungan yang kuat dari dpr. namun, hal ini dapat terbantahkan karena sesungguhnya pengurangan jumlah calon presiden dan wakil presiden yang akan ikut pemilihan umum tidak memiliki dasar rasionalitas hukum dan demokrasi yang memadai karena hal itu sebenarnya lebih pada alasan teknis belaka, adapun maksud terjadinya koalisi antaril tetapi, platform, dari masing masing partai politik. karena itu, uud menganut sistem pemilihan presidensial.presiden dilakukan secara bersamaan waktunya dengan pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd dengan alasan bahwa berdasarkan uud pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pelaksanaan pemilu, artinya pengunungan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pemilihan legislatif atau paling tidak bersamaan dengan pemilihan presiden: apabila pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd, maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa dari penggunaan sumber daya manusia dan finansial sebagaimana dinyatakan eksplisit dalamdalam perspektif political engineering, pertama, partai dan individu individu indonesia belum lama berdemokrasi sehingga partai partai diharapkan tidak memonopoli mereka yang ingin tampil sebagai tokoh bangsa, asalkan mempunyai basis massa yang jelas. kedua, pentingnya membangun sistem kepartaian sehingga partai partai konsisten dalam berpihak, memang tidak mempunyai landasan konstitusional yang kuat. kemudian, berdasarkan pemilihansaksi, kedaulatan tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh mpr . jadi, mpr memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, tetapi kemudian dalam penjelasan uud dinyatakan, presiden adalah mandataris mpr . jadi, kedaulatan rakyat yang sesfundamentalnorms khususnya sila empat pancasila :dapat?sebagaimana diatur dalam uud maka pemenang pertama dan kedua mengacu pada putaran berikutnya: saksiberpotensi untuk dapat dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan atau wakil presiden manakala ada partai politik yang mengusulkannya,, dengan pemberlakuan pada sebagian undang undang pemilihan umum presiden, pemohon hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang undang tersebut, bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah, bahwa perumusan yang mensyaratkan partai atau gabungan partai mempunyai (dua puluh persen) kursi dpr atau memperoleh (dua puluh lima persen)bahwa pemohon adalah warga negara indonesi mengakibatkan hak politik dan kepercayaan pemohon diberangus dan dimatikan: bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, telah merugikan hakpertanyaan mengenai pilpres digambarkan nanti ada lima kotak suara. alasan diumumkannya ketentuan tersebut, ahli para pemohon iii prof. dr. philips hadron untuk menganalisis isu sentral tentang konstitusionalitasal, di dalam undang undang , bukan dengan undang undang . coba dibandingkan dengan yang menyatakan, syarat syarat presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang undang inkonstitusional karena dilakukan tanpa wewenang, onbevoega, atau ultra vires: jika dikaitkan dengan ketentuan uud yang menyatakan, sebelum pelaksanaan pemilihan umum , maka syarat baru yang dimaksudkan dalam tidak rasional dan diskriminatif, karena ketika ada partai baru yang belum pernah mengikuti pemilihan umum bertentangan dengan maupun dengan yang lain dalam uudsesuai dengan ketentuan dan uud, memperhatikanberakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden, anggota dpr, anggota dpd dan dprd dilakukan bersamaan, maka dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahdiatur dengan undang undang, maka dengan demikian pembuat undang undang dpr) bersama presidentournement pouvoir). berdasarkan hal hal atas pemerintah berpendapat bahwa tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan uud bahwa ketentuan yang menyatakanud, persyaratan adanya dukungan awal ini telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkjuga merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan pasaldengan ud pemohon sebenarnya tidak keberatan dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang persentase perolehan kursi dpr atau persentase perolehan suara sah secara nasional, tetapi keberatan pemohon lebih kepada besaran persentase itu yang dinilai terlalu tinggi. dengan demikian ketentuan persentase yang diatur dalam tidak bertentangan dengan uud adanya dukungan awal paling sedikit. dengan demikian adanya persyaratan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalammengenai persyaratan persentase dimaksudkan juga sebagai: bahwa menurut pemerintah ketentuan tersebut tidak memberikan perlakuan dan pembatasan yang diskriminatif karena pembatasan yang demikian sejalan dengan uudjuga tidak bertentangan dengan uuddalamberdasarkan kamus bahasa indonesia, penafsiran kata .,.,presidential threshold,bisamaka dibuatlah legal policy. terkait legal policy, ahli mengutip putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu iii yang intinya mengatakan bahwa pilihan kebijakan adalah konstitusional. syarat terkait dengan dukungan (dua puluh persen) kursi dalam dpr dan (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional: i3. menimbang bahwa mahkamah jugandang undang dasabisaseuud yang kemudian menjadi acuan dalam melahirkan norma yang ada dalam. i3. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun ahli atau saksi,ahli yang diajukan oleh para pemohon dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon iiyang pada dasarnya menyangkut pemilihan umum yang tidak dilakukan secara bersamaan waktunya, dan ambang batas (threshold) berupa minimal perolehan kursi dpr atau perolehan minimal dari suara sah secara nasional: i3.cara umum sebagai berikut: bahwa paradigma yang telah berubah setelah adanya perubahan uud yaitu dari paradigma pemerintahan yang sentralistik otoriter menjadi pemerintahan yang desentralisasi demokratis dalam banyak hal dilakukan pada tingkatan undang undang yaitu pendelegasian kewenangan dari pusat daerah seperti pada otonomi daerah. samping itu, penghargaan terhadap kedudukan individu tercermin pada meningkatnya kesadaran hukum dengan hak hak asasi manusia, baik untuk perseorangan maupun untuk kelompok. penguatan atas hak asasi manusia mendorong rakyat untuk melunakkan sifat represif negara serta membangun terbentuknya masyarakat yang demokratis yang bisa berwujud pemilihan umum yang langsung, bebas, jujur, dan adil. dengan demikian akan tercipta iklim politik yang sehat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara: bahwa perubahan paradigma yang diikuti oleh perubahan hukum tersebut harus memperhitungkan tingkat kemampuan rakyat untuk beradaptasi dengan perubahan dimaksud. untuk itu perlu memperhitungkan seberapa lama hukum baru itu sudah dapat diterima dan dijalankan secara maksimal sebagai proses pelembagaan hukum serta kendala apa saja yang akan dialami oleh adanya hukum yang baru tersebut. tanpa memperhitungkan faktor faktor luar hukum tersebut, maka hukum yang baru itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang risikonya mungkin tidak mampu dipikul oleh rakyat. betapa dahsyatnya beban sosial dan ekonomi yang harus dipikul oleh rakyat dan negara akibat dari meledaknya persoalan ketatanegaraan seperti jumlah partai dari pemilu pemilu tanpa desain hukum (legal design) yang jelas akan apa yang hendak dibangun dengan sistem kepartaian indonesia. hal itu diperparah dengan alasan alasan yang mendasarkan diri pada kebebasan individu yang konsepsinya diterima begitu saja tanpa memperhitungkan kondisi baik lokal maupun internasional. sudah waktunya pula untuk tidak terjebak dengan kebebasan tanpa batas, sehingga segala sesuatunya menjadi serba boleh (permission). demokrasi atas landasan demikian adalah demokrasi yang tidak menyejahterakan atau membahagiakan rakyat, bahwa hukuman mengandung sifat statis dan sifat dinamis. sifat statis untuk menjaga dan menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. sifat dinamis untuk memberikan kelenturan dalam mengikuti dinamika masyarakat. terlalu cepat berubah akan menimbulkan ketidakpastian dan anomali dalam masyarakativ. pokok permohonan bahwa yang menjadi fokus perhatianlembaran negara nomor bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden, undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden, mengatur sebagai berikutroses) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat atau memperoleh (dua puluh lima prose: bahwa ketentuanpresiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatyang tercermin dari tidak semuanya apa yang diinginkan oleh (tafsir) hukum baru dengan perilaku nyata masyarakat. ada jarak antara formal democracy dengan substantial democracy. dimana mana orang meneriakkan demokrasi padahal yang terjadi adalah anarki, bahwa belum cukup satu dekade uud dilakukan perubahan telah muncul tuntutan baru untuk melakukan perubahan. tafsir tafsir baru atas konstitusi dituntut sehingga sering menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat karena menimbulkan contradiction terminus, melupakan proses proses pelembagaan hukum yang memakan waktu panjang agar suatu saat dengan penuh kejernihan mampu mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu dilakukan perbaikan terhadap hukum tersebut, bahwa para pembentuk undang undang, demikian juga para penafsir konstitusi harus bertanggung jawab untuk mendiagnosis dan menentukan pilihan penafsiran yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan akan datang bukan saja dari lapisan masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan yang penuh dengan kesederhanaan cara berfikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan masyarakat. hukum tidak lagi menjadi monopoli para ahli bidang hukum, tetapi juga harus mampu menjadi milik bersama. mahkamah selaku pengawal dan penafsir konstitusi harus membangun suatu institutional dialogue achieving the proper balance between constitutional principles and public policies . dengan demikian akan dicapai argumen atau alasan yang baik bagi semua pihak, bahwa hukum dalam memenuhi fungsinya sebagai sarana adaptasi atas perubahan perubahan yang terjadi yang tidak ditentukan begitu saja tanpa memperhitungkan kemampuan adaptasi masyarakat sebagai address ketentuan hukum tersebut. jika tidak demikian maka akan berlaku seleksi alamiah (survival the fittest), yang akan merugikan mereka yang tidak atau kurang mampu beradaptasi oleh perubahan hukum,menimbang dengan pendirian dan pandangan yang telah diletakkan tersebut atas mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kebijakan threshold yang tercantum dalam sebagai berikut: bahwa. penjelasan angka umum dikatakan, dalam undang undang ini penyelenggaraan pemilu, bahwa keberatan pemohon tentang akan diuji lebih lanjut konstitusionalitasnya dengan uud: berbunyi, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar : ii. berbunyi, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat ,iiipresiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah , ivuntuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya , vvi.v,ix,20x:i, bahwa atas dasar pandangan hukum tersebut atas jelaslah bahwa nilai nilai yang hendak diwujudkan adalah nilai nilai keadilan, persamaan, demokrasi yang pelaksanaanya didasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tujuannya adalah meningkatkan perbaikan bidang politik khususnya pemilihan presiden, sebagaimana tertuang dalam, i3konklusi berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum atas, mahkamah berkesimpulan: i4sari kadi), pemohon partai bulan bintang), dan para pemohon iii partai hati nurani rakyata nusantara)elapanpemohon il kuasanya, para pemohon ill, sebagai berikut: pendapat berbeda hakim konstitusi abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, dan akil mochtar: yang dipersoalkan oleh para pemohon dalam perkara guo adalah konstitusionalitas sebagai berikut: (oleh pemohon perkara nomor puu viengan alasan bahwa ketentuan tersebutuga bertentangan dengmenurut pemohon, kedua uud mengandung makna bahwa pelaksanaan pemilu, baik pemilu untuk memilih anggota dpr, dpd, dan dprd, serta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara serentak atau bersamaan waktunya, sehingga mutasi mutans pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pemilu, sebagaimana dimaksud uud (diajukan oleh para pemohon perkara nomor dan puu vi yang berbunyimenurut para pemohon, bertentangan dengan uud yang hanya, tanpa embel embel ambang batas (threshold) apapun. sebelum menyikapi substansi permohonan pengujian yang diajukan oleh para pemohon tersebut atas, sebagai pendapat berbeda (dissenting opinions) atas putusan mahkamah dalam perkara nomor puu vi kami terlebih dahulu menyampaikan hal hal sebagai berikut: salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat perubahan uud adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam keanggotaan lembaga lembaga legislatif dan pimpinan lembaga eksekutif, baik dalam tataran nasional maupun lokal, harus dilakukan melalui pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam uud selain itu, indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik sebagaimana yang ditentukan uud sementara pemilihan umum pemilu) yang merupakan pilar terpenting bagi pemenuhapartisipasi politik dan hak asasi manusia yang dipersempit,. sehingga oleh karenanya, harus dibuka seluas luasnya bagi tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur, telah dikalahkan dalam junction dan uud pada umumnya semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan umum, tetapi tidak semua pemilihan umum bersifat demokratis, karena pemilihan umum yang demokratis bukan sekedar ritual simbolik, melainkan harus bersifat kompetitif, berkala (periodik), inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan. pemilihan umum yang demokratis, termasuk pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, harus juga demokratis dalam electoral laws dan electoral processes yang tercermin dalam undang undang yang mengatur pemilu, bukan pemilu pada era orde baru yang seolah olah adalah pemilu. sejatinya, melalui perubahan uud prinsip dan proses menuju pemerintahan yang demokratis telah diletakkan dasar dasarnya oleh konstitusi, tinggal bagaimana pengkaidahan lebih lanjut dalam undang undang organik konsisten atau tidak dengan ketentuan konstitusi yang menjadi sumber legitimasinya. terkait dengan substansi permohonan, menurut pendapat kami, apabila mahkamah konsisten dengan pendapatnya dalam putusan perkara perkara sebelumnya (misal putusan nomor puu vi dan putusan nomor puu vii dalam penafsiran konstitusi (constitutional interpretation) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan original intent, seyogyanya mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan original intent, bahkan juga dengan penafsiran sistematik atas dan uud yang menjadi sumber legitimasi dan sudah sangat terang benderang (expresses verbs) bahwa pembentuk uud menghendaki agar: pemilihan umum pemilu) yang meliputi pemilu untuk memilih anggota dpr, dpd, dan dprd (untuk singkatnya disebut pemilu legislatif) serta pemilu presiden dan wakil presiden (untuk singkatnya disebut pemilu presiden) dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan. frasa sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang tercantum dalam uud tidak dapat dipisahkan dari pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud uud yaitu bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd sebagai satu kesatuan sistem dan proses dalam penyelenggaraannya (electoral laws and electoral processes) oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri divide uud bahkan, menurut pendapat kami, undang undang yang mengatur pemilu pun cukup satu yang mencakup pengaturan pemilu legislatif dan pemilu presiden, tidak seperti yang dipraktikkan pada pemilu ada pemilu legislatif) dan pemilu presiden) yang kemudian untuk pemilu diganti dengan dan diganti dengan argumentasi bahwadari seluruh anggota dpr dan anggota dpd yang dipilih melalui pemilu divide uud sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga pemilu legislatif harus didahulukan dari pemilu presiden terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan pemilu secar(misalkan sesuai dengan kalender konstitusional lima tahunan sejak tahun setiap tanggal oktober) dari pelantikan presiden dan wakil presiden (setiap tanggal oktober lima tahun sekali), argumentasi bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif lebih dahulu dari pada pemilu presiden sudah merupakan konvensi ketatanegaraan juga sulit untuk diterima, karena baru akan berlangsung dua kali (tahun dan rencananyagagasan untuk menyederhanakan pemilu indonesia yang terlalu banyak ragamnya, sehingga seolah olah tiada hari tanpa pemilu yang sering membuat hati menjadi pilu, misalnya dengan menyatukan agenda pemilu tataran nasional pemilu anggota dpr, dpd, dan presiden dan wakil presiden) dan menyatukan pemilu lokal (untuk memilih anggota dprd dan kepala daerah) sudah digulirkan oleh banyak kalangan, baik politisi ketua umum partai golkar jusuf kalla) maupun akademisi (misal disertasi dr. ibnu tricahjo, s.h., m.h. unibraw,. demikian pula argumentasi bahwa presidential threshold dimaksudkan agar calon presiden dan wakil presiden memang mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, sebab dukungan yang luas akan diwujudkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana ketentuan juncto uud mengenai keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya (dua puluh persen) suara setiap provinsi yang tersebar sedikitnya setengah jumlah provinsi indonesia. pengalaman dari pemilu presiden menunjukkan bahwa hasil pemilu presiden tidak kompatibel dengan hasil pemilu legislatif dan jumlah perolehan suara partai atau gabungan partai politik yang mengusung atau mengusulkannya, karena pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pendukungnya, perolehan suaranya dalam pemilu legislatif lebih kecil dari pada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden. sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya parliamentary threshold yang tercantum dalam yang oleh putusan mahkamah nomor puu vii tanggal februari dinyatakan konstitusional, maka lebih legitimate apabila presidential threshold bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu juga sama dengan parliamentary threshold , yakni sajadengan demikian, dan bertentangan dengan sumber legitimasinya, yaitu juncto uud sehingga sudah selayaknya apabila mahkamah menyatakan yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. meskipun, apabila permohonan pemohon agar pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan dikabulkan, tidak mungkin diimplementasikan dalam pemilu tahun melainkan paling cepat untuk pemilu karena akan mengganggu tahapan tahapan pemilu yang sudah dipersiapkan oleh kpu. sedangkan untuk permohonan yang terkait dengan presidential threshold, apabila permohonan dikabulkan dengan mudah dapat dilaksanakan oleh kpu. panitera pengganti, ttd. sholihin nasir yanto jaya, sh., dr. andi amrun, sh. mh., hj. ela syarief, sh. mh., gusti randa malik, sh., dian wahyundari sudjono, sh., rusdi ismail, sh., anthony hilman, sh., bahari gultom, sh., tulisnya adi, sh. mh., membom, sh. cn. mba., ahmad husni m.d., sh.mh., syamsul, sh., henri gani purba, sh., manasi harian, sh., ahmad faisal, sh., junaidi, sh., petrus bala patton, sh., rudi simanjuntak, sh., well soemardjono, sh., rasyid ridho, sh. mh., baginda siregar, ag. sh., drs. khairul hamzah, sh., jerman umar, sh., parutan hutajulu, sh., ali abdullah, sh. mm. mh., horas siagian, sh., jack sidabutar, sh.mm.mh., firma uli silalahi, sh., albert nada, sh., jaya butar butar, sh. mh., hotman raja nainggolan, sh., paulus sanjaya, sos, sh., ismail kaharuddin umar, sh., james simanjuntak, sh., hermanto sinaga, sh,. ricky siahaan, sh., h.m. kamal singadirata, sh. mh., fahri sapi'i singadirata, sh., tommy santosa, sh., arifin mohamad nur madjid, sh., syahrul irianto thalib, sh, samsudin umar, sh., drs. satria, sh., arwinsah salim trending, sh., range marganya, sh., encarta budi waluyo, sh., agustus p.w. sutrisno, sh., hadirin tumanggur, sh. mh., prakasa kamar, sh., syarifuddin sudan, sh. mh., sujud, sh., matahari ditindak, sh. mh., nasson mahmud, sh., young fernando, sh. mh., wakil kamal, sh. mh., wawan widianto, sh., gagak bangun setiyadi, sh., drs. mitra, sh., drs. taufik ch, mh., jan siswanto, sh., sarwono harjo saputro, sh. mba. hum., bambang seri, sh., hartono, sh., hj. suningsih, sh. mh., nur hid, sh. mh., hj. anita adyalaksmita, sh., hj. titiek sugiarto, sh., haslam maksud, sh., allies sihombing, sh., yusuf hasen, sh., ratriadi wijanarko, sh., nicolas reid, sh., sri utami, sh., r.o. tambunan, sh., petrus selestinus, sh., robert ketemu, sh., martin irwan, sh., terkecil brahmana, sh., sigit herman binjai, sh. mh., hasyim nahumarury, sh., harris hutabarat, sh., sylvester nong m., sh., mm., ardi mbalembout, sh., erina tambunan, sh., devisa resmi hansard, sh., eximius satupun, sh., produk, sh., ir. koesnadi bojonegoro, sh., sonic soedarsono, sh. mh., yulian, sh., agus saputra, sh., satu pali, sh., suhani, sh., menara iman hutasoit, sh. llm., julian wahyudi, sh., pos siahaan, sh., robert situmorang, sh., raises situmorang, sh., rudy situmorang, sh., dr. marion rc. will, sh. mh., david acuan, sh. mh., irwansyah, sh., mediator hadi purnomo, sh., donny fernando, sh. mh., peintre sumampouw, sh., john novia, sh. mh., farid hashi, sh., kesemuanya adalah warga negara untuk diusulkan sebagai capres dan wapres oleh partai politik atau gabungan partai politik, karena hak::hal tersebut telah nyata dan tertuang dalam nomor tahun yang mengatur salah satu persyaratan bagi partai atau gabungan partai dalam mengusulkan capres dan cawapres, secara langsung menghilangkan kesempatan bagi orang orang yang cerdas dengan gagasan barunya untuk diusulkan oleh partai partai atau gabungan partai sebagai calon presiden dan atau wakil presiden:emohon berpendapat, bahwa persyaratan minimal kursi dpr atau y69yang telah diperintahkan oleh uud khususnya dan dan dunam pbb tahunterutama dan danpresiden dan wakil presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: jika majelis hakim berpendapat lain maka kami mohon keadilan yang seadil adilnya suum ligue tribute). pemohon bahwa permohonan pemohon adalah pengujian dan undang undang nomor tahun lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomor tahun selanjutnya disebut pilpres ) terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud ), dengan alasan alasan(b) republik indonesia tahun (c) . ast. bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam dan pilprestersebut. iberdasarkan yurisprudensi mahkamah konstitusi, putusan mahkamah konstitusindang undang nomor tahun tentang partai politik parpol ) dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam parpol dan selanjutnya disahkan menjadi badan hukum dengan keputusan menteri. pemohon adalah partai politik yang telah terdaftar departemen hukum dan hak asasi manusia dan telah disahkan sebagai badan hukum sebagaimana keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor .um. tahun karenanya berdasarkan hal tersebut pemohon adalah merupakan badan hukum yang berwenang mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar sebagaimana ketentuan huruf undang undang mahkamah konstitusi, bahwaketentuan:ketentuan dan uud tersebut pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum.bahwa pilpres,ilpres,pilprespemberlakuan materi dan muatan keduayang diberikan, dijamin dan dilindungi oleh ketentuan dan uud karena, dan,bahwa mengacu kepada fakta hasil pemilu periode maka sudah menjadi pengetahuan umum (nomor seiten) bahwa sangat sulit sekali bagi pemohon bahkan bagi sebagian besar partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat memenuhi persentase perolehan suara yang dipersyaratkan oleh pilpres. sehingga dengan demikian potensi kerugian berupa hilangnya atau setidaknya terhalangi tereduksinya hak konstitusional pemohon adalah sangat nyata: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon mempunyai alasan dan kepentingan hukum karenayang dimohonkan pengujian tersebut. dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian pilpres khususnya dan pilpres, ill. alasan permohonan pengujian materi muatan pilpres yang bertentangan dengan uud bahwa materi muatan dari dan dari pilpres yang diajukan untuk pengujian yaitu masing masing: pilpres, yang selengkapnytentuan uud yang dilanggardan uud yanguraian materi muatan pilpres yang bertentangan dengan uud pilpres yang menambah syarat perolehan kursi dpr atau suara sah nasional untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan atau gabungan partai politik adalah bertentangan dengan ketentuan dan dan uud bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum modern yang telah mengadopsi prinsip prinsip demokrasi konstitusional, prinsip prinsip penghormatan atas hak hak asasi manusia serta prinsip prinsip due process law. dengan demikian seluruh gerak dan penyelenggaraan pemerintahan negara harus menghormati prinsip prinsip tersebut sebagaimana telah tertuang jelas dalam keseluruhan ketentuan undang undang dasar bahwa prinsip prinsip demokrasi konstitusional mengandung makna bahwa demokrasi dalam makna rule the majority harus berlandaskan pada rule the majority base the constitution. sinilah ketentuan konstitusi memberikan jaminan perlindungan terhadap minoritas, jaminan non diskriminasi, jaminan atas persamaan hak serta jaminan konstitusional lainnya. dalam negara demokrasi konstitusional, kebebasan dan diskresi pembentukan hukum dan kebijakan negara oleh mayoritas yang berkuasa dibatasi oleh ketentuan ketentuan konstitusi. demikian juga dengan prinsip due process law, mengandung makna bahwa tidak ada suatu proses hukum maupun proses politik atau proses demokrasi yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. pelanggaran terhadap prinsip prinsip negara hukum ini, adalah merupakan penyimpangan yang mencederai dan merusak tatanan negara yang dicita citakan dan diidealkan dalam ketentuan konstitusi yaitu uud bahwa pembentukan dan lahirnya berbagai perundang undangan indonesia harus berdasarkan pada dan menghormati prinsip prinsip negara hukum indonesia yang menempatkan undang undang dasarnya sebagai hukum tertinggi negara (the supreme law the land). termasuk pembentukan dan lahirnya pilpres sebagai suatu mekanisme demokrasi dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, harus tetap berdasarkan pada landasan dan koridor ketentuan undang undang dasar bahwa pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai prinsip penyelenggaraan pemilihan umum indonesia adalah merupakan tiang yang menegakkan negara demokrasi konstitusional indonesia. tiang ini, tidak boleh dicederai oleh kerakusan dan kehendak berkuasa serta kehendak mempertahankan kekuasaan oleh kekuatan mayoritas yang sedang berkuasa. karena sebagai suatu tiang dan tonggak demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh mencederai prinsip prinsip demokrasi itu sendiri yang memberikan ruang partisipasi seluas luasnya bagi rakyat untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan negara, dari penjelasan umum pilpres, nampak jelas terlihat kerangka berpikir pembuat undang undang pilpres bahwa dukungan kuat atau suara rakyat yang memilih partai politik dalam pemilu legislatif akan sama dengan suara rakyat atau pemilih yang akan memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden. padahal, dalam pemilu presiden dan wakil presiden, rakyat secara langsung memilih calon presiden dan wakil presiden bukan memilih partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. bahwa partai politik sebagai suatu elemen demokrasi yang menghimpun aspirasi kelompok kelompok masyarakat yang ada dalam negara republik indonesia tidak dapat mengambil alih seluruh hak hak konstitusional warga negara dengan alasan alasan untuk efektivitas pemerintahan. karena dengan mengedepankan prinsip efektivitas inilah yang melahirkan negara negara otoriter, negara negara tiran dalam sejarah peradaban manusia. dengan bungkus demi efektivitas pemerintahan inilah yang rupanya mendasari kerangka dasar berpikir lahirnya pilpres, sehingga dilakukan pembatasan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. kerangka berpikir ini mengandung bahaya bagi tegaknya negara demokrasi konstitusional karena akan terjadi tirani mayoritas atas minoritas. aspirasi minoritas dan keragaman yang berkembang dibunuh oleh alasan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, bahwa selain itu, kerangka berpikir pembuat undang undang pilpres sebagaimana termaksud dalam alinea ketiga penjelasan umum pilpres, juga menunjukkan perbedaan prinsip mendasar yang selanjutnya menimbulkan pertentangan antara pilpres dengan uud alinea ketiga penjelasan umum pilpres antara lain berbunyi: .penjelasan umum ini bertentangan dengan materi pilpres yaitu dicantumkannya syarat dukungan kursi dpr atau suara sah nasional untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. sekuat apa dukungan dpr yang hanya kursi dibanding dengan kursi yang tak mendukung, jika presidennya hanya didukung oleh yang mencalonkannya. demikian juga syarat dukungan suara sah nasional berarti tidak ada syarat dukungan kursi dpr, jika mengikuti kerangka berpikir undang undang ini bagaimana mungkin hanya dengan dukungan suara sah nasional tanpa kursi, presiden mendapatkan dukungan efektif dari dpr. dengan demikian pertimbangan penjelasan umum pilpres tersebut ternyata bertentangan dengan yang ada dalam undang undang tersebut maupun dengan uud bahwa ketentuan uud sebagai hukum tertinggi negeri ini (the supreme law the the land) sudah jelas dan terang dalam memberikan hak yang sama dan setara kepada seluruh partai politik peserta pemilu baik secara sendiri sendiri maupun gabungan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum dpr, dpd, presiden dan wakil presiden dan para advokat yang bergabung dalam tim penegak demokrasi hak asasi manusia" tpd ham), dengan alamat sekretariat jalan proklamasi nomor jakarta pusat, telp. fax. berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal desember yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai para pemohon iii: i1.5j membaca permohonan dari pemohon pemohon ii, dan para pemohon iii: mendengar keterangan dari pemohon pemohon ii, dan para pemohon iiipara ahli dari pemohon pemohon ii, para pemohon iii, dan pemerintah: mendengar keterangan para saksi dari pemohon ii: memeriksa bukti bukti: membaca kesimpulan tertulis dari pemohon pemohon ii, para pemohon ill, dan pemerintahan desemberprd. artinya, prinsip kesetaraan tersebut sudah secara tegas diberikan dan dijamin oleh uud kepada setiap partai politik peserta pemilu. hak yang diberikan oleh konstitusi inilah yang disebut dengan hak konstitusional: uud secara lengkapberdasarkan ketentuan undang undang dasar tersebut, jelas bahwa uud dalam rangka menjamin kepastian serta hak yang sama dan setara kepada semua partai politik peserta pemilu, secara limitation mengamanatkan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dalam hal yaitu: diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. bahwa baik dari segi semantik maupun segi constitutional meaning, frasa partai politik atau gabungan partai politik tidak memiliki arti dan makna lain apapun makna tersebut kecuali partai politik peserta pemilihan umum. partai politik yang bukan peserta pemilihan umum tidak dapat mengusulkan, baik sendiri sendiri maupun dengan cara bergabung untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, bahwa ketentuan uud telah memberikan ruang yang sangat luas bagi rakyat untuk menentukan nominasi bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin mereka. walaupun nominasi ini, telah mengurangi hak hak politik rakyat untuk menentukan nominasi calon presiden dan wakil presiden secara langsung melalui calon independen, namun ketentuan uud ini telah dengan sangat bijak memberikan kepastian, kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruhyang akan dipilih dalam pemilihan umum. pada sisi lain ketentuan tersebut telah sangat bijak memberikan kesempatan kepada setiap orang yang hendak menjadi presiden atau wakil presiden untuk mencalonkan dirinya dengan membentuk partai politik dan mengikuti pemilihan umum. karena itu bagi siapa pun yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden tidak terhambat oleh ketentuan konstitusi yang dapat bertentangan dengan prinsip prinsip hak asasi manusia dan prinsip demokrasi untuk menjadi calon presiden, bahwa demikian juga sebaliknya, rakyat memiliki kebebasan yang luas untuk memilih calon presiden yang dikehendakinya tanpa pembatasan yang merugikan hak hak konstitusional mereka. sebagai ilustrasi, calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu dpr, dpd dan dprd belum tentu merupakan calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. demikian pula sebaliknya partai politik peserta pemilu yang tidak memperoleh suara atau perolehan suaranya sangat sedikit dalam pemilu dpr, dpd, dan dprd ternyata calon presiden dan wakil presiden yang diusulkannya dipilih oleh rakyat. dengan demikian bukan sekadar hak konstitusional partai politik peserta pemilu saja yang dirugikan atau dihalangi oleh undang undang ini namun hak konstitusional masyarakat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden pilihannya menjadi dirugikan, bahwa berdasarkan ketentuan uud tersebut jelas dan tegas memberikan hak konstitusional kepada pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umumihan umum. namun ternyata, dengan berlakunya pilpres, dalam ketentuan hak konstitusional pemohon telah direduksi oleh ketentuan undang undang tersebut. padahal pemberlakuan suatu undang undang tidak dapat mereduksi atau membatasi hak konstitusional siapapun yang dijamin oleh undang undang dasar. lahirnya pilpres ini benar benar telah mereduksi dan mengamputasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah dijamin berdasarkan ketentuan undang undang dasar, hanya karena kepentingan politik mempertahankan kekuatan mayoritas. walaupun mempertahankan kekuatan mayoritas sah sah saja dalam negara demokrasi melalui mekanisme pilihan rakyat akan tetapi tidak melalui pembentukan hukum dan kebijakan yang menindas dan diskriminatif, bahwa ketentuan pilpres telah mengatur hal hal yang bertentangan dengan ketentuan uud dengan menambahkan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut: diajukuntuk memilih anggota dpr, dpd dan dprd: pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden: bahwa penambahan syarat perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik minimum sejumlah kursi dpr atau minimum suara sah nasional dalam pilpres, bertentangan dengan uud karena:sedangkan norma baru tersebut merugikan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang dijamin oleh uud tidak memberikan kewenangan dan tidak memungkinkan untuk menambah syarat syarat baru yang memberatkan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan umum dalam hal mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan menggunakan interpretasi sistematis, syarat konstitusional yang harus dipenuhi oleh partai politik hanyalah partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum. dengan kata lain hanya partai politik peserta pemilu yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. inilah syarat konstitusional yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. apakah partai politik peserta pemilihan umum mengusulkan sendiri atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengusulkan seseorang warga negara yang telah memenuhi syarat dan menjadi calon presiden dan wakil presiden, secara konstitusional sepenuhnya tergantung pada partai politik bersangkutan: penambahan syarat 20x kursi dpr atau suara sah nasional yang dibuat oleh pembentuk undang undang, mengandung arti bahwa pembentuk undang undang telah melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh uud yang merugikan hak konstitusional partai politik peserta pemilu: hal yang diperintahkan oleh uud dalam adalah hanya membuat tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. frasa tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam undang undang dalam ini adalah khusus mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pengusulan dan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, apalagi menambah syarat baru dalam pengusulan dan pencalonan itu, bahwa melihat usulan dan pandangan dari berbagai anggota mpr, pada saat merumuskan ini, jelas sekali bahwa tidak ada keinginan untuk mencantumkan syarat prosentase perolehan kursi dpr atau suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, karena pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara serentak dengan pemilihan anggota dpr, dpd, dprd dan dprd ii. inilah suasana kebatinan yang ada ketika tersebut dirumuskan. hal ini nampak pada pandangan anggota pah badan pekerja mpr antara lain sebagai berikut: ali masyhur musa, pada rapat pleno pah tanggal september mengemukakan sebagai berikut: karena itu fraksi kebangkitan bangsa berpendapat, dalam pemilu tahap awal itu, tiga hal dipilih langsung. jadi memilih dewan perwakilan rakyat, memilih dewan perwakilan daerah, langsung memilih presiden. apabila setengah ditambah satu dalam putaran awal, majelis tinggal mengesahkan. apabila tidak maka dua yang pertama itu putaran kedua dipilih oleh rakyat lagi , happy bone zulkarnaen fpg), dalam rapat pleno pah tanggal september mengemukakan sebagai berikut: fpg menganggap bahwa kita bisa menggunakan forum pemilu untuk memilih nominasi atau kandidat presiden, sehingga rakyat secara langsung pun bisa ikut memilih siapa kandidat mereka kalau tidak ada yang mencapai kalau dengan cara ini mungkin kita tidak bisa lagi melakukan aliansi setelah pemilu tetapi sebelum pemilu itu harus bicara soal berkawan dengan siapa untuk seterusnya begitu. . kalau memang nanti sudah terpilih kandidat karena tidak ada yang mayoritas tadi kenapa tidak kita teruskan ini pada pemilihan tahap kedua, yang ini khusus untuk presiden , andy tni polri), dalam rapat pleno pah tanggal september mengemukakan sebagai berikut: kami memilih untuk nominasi oleh rakyat dan pemilihan presiden juga oleh rakyat. nominasi oleh rakyat babak pertama khususnya untuk presiden sekaligus untuk pemilihan umum untuk memilih legislatif dpr, dpd plus memilih paket calon presiden dan calon wakil presiden dari masing masing parpol atau gabungan parpol : pataniari siahaan, pdip) dalam rapat pleno pah tanggal september mengemukakan sebagai berikut: kami melihat bahwa peran partai politik ini merupakan faktor yang harus kita tumbuhkembangkan dalam rangka membangun demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, sehingga peran partai politik dalam melaksanakan aspirasi rakyat termasuk memilih wakil maupun presiden tersebut. ini merupakan landasan pemikiran fraksi pdi perjuangan, kenapa kami mengusulkan bahwa pemilihan presiden itu sekaligus dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan anggota dpr : bahwa pada rapat pleno pah ke tanggal juni yaitu pada masa perubahan keempat, andi matamata dari fpg, pernah mengajukan usulan perubahan bunyi dengan menambahkan kata kata sebelum pemilihan umum untuk memilih presiden , dan menambahkan yang lebih kurangnya berbunyi, bahwa partai politik yang dimaksud dalam adalah partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi minimal usulan ini dimaksudkan agar pemilihan presiden itu dilakukan setelah pemilihan dpr, dpd, dprd dan diharapkan presiden yang terpilih memiliki acceptability yang tinggi dan hanya akan berlangsung satu putaran. samping itu dalam rapat tersebut andi matamata menyadari bahwa materi ini tidak cukup diatur dalam undang undang karena menyangkut materi yang sangat penting. fakta ini menunjukkan dengan jelas bahwa penambahan syarat itu dan pemisahan dua jenis pemilu adalah sesuatu yang tidak dapat diatur dengan undang undang karena hal tersebut tidak sejalan dengan kerangka konvensional yang dibangun dalam uud bahwa nominasi pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh mpr (apalagi oleh partai politik tertentu yang sangat terbatas karena dipersyaratkan perolehan jumlah kursi atau suara tertentu) pada saat perumusan pemilihan presiden ini sangat dikhawatirkan oleh para anggota pah sebagai censorship dalam demokrasi yang melanggar prinsip fair competition. hal ini dikemukakan oleh anggota pah antara lain: haryono pdip), pada rapat pleno pah tanggal september mengemukakan sebagai berikut: oleh karena itu satu pilihan presiden mestinya terbuka kompetisi yang luas dan tidak ada censorship. mohon maaf, oleh karena itu kalau ada calon yang dicalonkan bukan langsung, itu saya kira ada censorship yang tidak langsung juga. jadi supaya tidak ada censorship biarlah rakyatlah yang menentukan wakilnya : mendasarkan pada pandangan ini penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mempersyaratkan persentase perolehan kursi atau suara adalah merupakan bentuk censorship terhadap nominasi calon presiden dan wakil presiden yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh uud bahwa undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan nomor yang merupakan amanah langsung dari uud telah memberikan koridor serta prinsip prinsip yang jelas tentang pembentukan peraturan perundang undangan agar tetap dalam kerangka prinsip negara hukum indonesia. oleh karena itu pembentukan seluruh peraturan perundang undangan indonesia harus berdasarkan pada prinsip prinsip dan asas asas tertentu, antara lain: asas aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan,bahwa pada faktanya ketentuan pilpresdaripilpres khususnya tersebut, pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan lain sebagaimana telah diuraikan atas, yang merugikan pemohon. berdasarkan hal tersebut telah jelas dan nyata bahwa ketentuan pilpres telah bertentangan dengan uud sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang undangan republik indonesia, bahwa ketentuan nomor tahu indonesia uud berada atas undang undang. dengan demikian, pilpres tidak boleh bertentangan dengan ketentuan uud seharusnya pembentuk pilpres,pilpres khususnya telah mengatur sesuatu yang seharusnya hanya dapat diatur dimuat dalam undang undang dasar karena aturan tersebut seharusnya setingkat dengan ketentuan undang undang dasar. jika diatur dengan ketentuan undang undang,pilpres,raikan atas. prinsip pengayoman telah dilanggar dengan mendiskriminasi partai politik peserta pemilihan umum lainnya yang oleh ketentuan undang undang dasaradilan telah dilanggar dengan mendiskriminasi parpol peserta pemilu lainnya yangbhinekaan, telah dilanggar dengan mengabaikan kebhinekaan partai partai politik peserta pemilihan umum indonesia walaupun mereka mungkin tidak memperoleh suara yang signifikan. prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan telah dilanggar dengan membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum dalam pemerintahan yang seharusnya berdasarkan ketentuan konstitusi diberikan hak dan perlakuan yang sama. prinsip keseimbangan dan keselarasan telah dilanggar dengan mengabaikan keseimbangan berbagai kekuatan dan kekhasan yang dimiliki oleh semua partai politik peserta pemilihan umum: berdasarkan uraian tersebut atas jelas bahwa ketentuan pilpres bertentangan dengan ketentuan uud dan dan uud karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan pilpresuud khususnyaumum serta dprd sebagaimana dimaksud dalam uud jika mengikuti logika ketentuan pilpres yaitu diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden maka penambahan frasa presiden dan wakil presiden adalah presiden dan wakil presiden. jadi jika seandainya maksud pembentuk undang undang dasar itu pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sebelum pelaksanaanitu jelas adalah sebelum pemilihan umum dpr, dpd, presiden dan wakil presiden serta dprd yang dilakukan secara serentak sekali dalam lima tahun sebagaimana yang dimaksud dalam dan uud lagipula jelas didalam undang undang dasaryang lainnya, bahwa ketentuan uud menentu , dan dikaitkan dengan ketentuan yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sekali dalam lima tahun , mengandung arti bahwa pemilihan umum itu dilakukan secara serentak sekali dalam lima tahun. kalaupun berlangsung lebih dari satu kali, hal itu hanyalah secara terpaksa dilakukan (emergency exit) karena tidak selesainya sekali putaran pemilu yang disebabkan tidak adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam pemilihan umum yang serentak itu, bahwa dari sejarah lahirnya ketentuan dan pada perubahan ketiga uud dan maksud pembuat undang undang dasar (original inten. hal ini dinyatakan secara jelas pada saat rapat tim perumus mengenai pemilihan presiden, hari jumat tanggal mei anggota tim perumus dari tni polri yaitu taufigurrahman rugi, tegas sekali mengemukakan bahwa: calon presiden dan calon wakil presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai partai politik, peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. pengertian partai partai politik sini berarti dimungkinkan dua, tiga partai menyusun satu paket. dan sebelum pelaksanaan pemilihan umum berarti ketika partai tersebut mencalonkan diri untuk ikut pemilu maka dia sudah include melaporkan bahwa calon presiden kami, ini! kepada kpu dan itu nanti atur dalam undang undang. hal yang sama dikemukakan oleh yusuf muhammad anggota pah dari fkb), pada rapat tim perumus pah hari selasa tanggal juni yang menyatakan bahwa bahwa ada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tingkat nasional atau dilakukan secara serentak, dan anggota dprd dan anggota dprd ii. ini dilaksanakan secara nasional dan serentak dalam jangka waktu lima tahun sekali. dua fakta ini memastikan bahwa lahirnya pemilihan presiden berkaitan dengan pemilihan umum yang serentak danmilihan umum nasional yang serentak itu: bahwa lebih tegas lagi slamet effendy yusuf selaku ketua rapat komisi sidang tahunan yang juga wakil ketua pah badan pekerja mpr ri, yang menjawab pertanyaan tete hid padmanegara, anggota f kki, anggota komisi mpr tahun tanggal november yang menanyakan mengenai masuknya pemilihan presiden sebagai bagian dari pemilu. dalam hal ini slamet effendy yusuf menerangkan sebagai berikut:ersama sama para pemohon iiipemohon pemohon ii, dan para pemohon iii masing masing mengemukakan hal hal sebagai berikut: pemohon pendahuluan sistem kenegaraan semrawut persoalan yang dihadapi bangsa saat ini sesungguhnya berawal dari kesemrawutan sistem kenegaraan, yang dari awal mencampuradukkan antara paham otoriter dan demokrasi dan juga mencampurkan sistem demokrasi presidensial dan parlementer. hal ini tidak dapat lepas dari tergesa gerakan founding father" kita dalam menyusun batang tubuh uud, namun demikian bung karno dalam pidato tanggal agustus sudah mengamanatkan untuk memformulasikan kembali uud yang baru. sangat disayangkan (empat) kali amandemen uud tidak dimulai dulu dengan perubahan platform dan paradigma baru yang mengubah dari sistem orde baru yang otoriter, menjadi demokrasi: perubahan yang dilaksanakan langsung menukik dan lebih bersifat reaktif terhadap kejelekan dan kelemahan yang terjadi selama orde baru. lihat saja paradigma datangnya legitimasi pemerintahan. selama orde baru datangnya legitimasi pemerintahan memang dari dpr, hal ini karena pemilu yang dilaksanakan selama orde baru rakyat memang mencoblos tanda gambar partai. dalam pemilu rakyat dalam pemilu mencoblos tanda gambar calon presiden wakil presiden. artinya sumber legitimasi pemerintahan langsung dari rakyat, bukan dari partai atau dpr. namun, paradigma sumber legitimasi pemerintahan dari sistem kenegaraan sebagaimana amanah uud hasil amandemen masih tetap, bahkan menambah kekuasaan dpr. begitu pula dibidang bidang lainnya, artinya sistem kenegaraan hasil kali amandemen uud adalah kelanjutan atau turunan dari sistem orde baru, dan bahkan tambah semrawut, karena antara sub sistem kenegaraan kini malah saling mendistorsi, menjegal dan bahkan menegaskan satu dengan lainnya. dan yang pasti, sistem ketika memilih dpr, dpd, dprd, kemudian paket presiden dan wakil presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak. jadi, itu, jadi gambarannya memang itu, dan memang konsep ini menyebut pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai pemilihan umum. itu penjelasannya : penjelasan slamet efendi yusuf tersebut dalam posisinya sebagai pimpinan sidang sekaligus sebagai wakil ketua pah yang merumuskan perubahan uud memiliki makna yang sangat berarti untuk mendapatkan penjelasan tentang isi dan maksud dari ketentuan tersebut. sehingga dipastikan bahwa pemilu untuk memilih anggota dpr, dpd dan dprd dan untuk memilih presiden wakil presiden dilakukan secara serentak sekali dalam lima tahun dengan lima kotak suara:iniyang harus menjadi fokus utama dengan pelaksanaan demokrasi yang lebih efisien tanpa melanggar prinsip prinsip demokrasi itu sendiri. demikian juga,, bahwa faktor faktor itulah yang telah dipertimbangkan dengan sangat baik oleh para perumus perubahan uud seperti disampaikan anggota pah ketika merumuskan cara pemilihan presiden dan wakil presiden ini, antara lain: soekarno, dari pdip yang menyatakan: pemilu itu diadakan serempak dan sekali saja, baik menyangkut presiden dan wakil presiden, menyangkut anggota dpr pusat, dprd maupun dewan perwakilan daerah, jadi dengan demikian akan terjadi kerja yang efisien dan juga hasilnya maksimal dan menghindari risiko sosial dan politik yang mungkin tidak kita inginkan , bahwa dari uraian atas,itu, kecuali karena keadaan darurat, yaitu ketika tidak ada calon presiden terpilih pada pemilu yang bersamaan itu. konsep ini sangat terkait dengan maksud untuk meminimalisir beban biaya politik, sosial maupun ekonomi yang harus dikeluarkan untuk pemilu yang berulang ulang, karena kondisi negara indonesia yang tingkat ekonomi dan pendidikannya belum baik. karena pertimbangan ini pula, sehingga rumusan pemilihan kepala daerah tidak ditegaskan dengan pemilihan langsung oleh rakyat dalam karena itu pada saat pembahasan perubahan uud mengenai pemilihan presiden hanya dua alternatif pikiran yang berkembang, yaitu nominasi pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat dalam pemilihan umum serentak itu dan dipilih oleh mpr jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari lebih, atau nominasi oleh mpr yang memilih dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat. dengan pikiran seperti itu pemilihan maksimum hanya berlangsung satu kali, dan hanya mungkin dua kali kalau tidak ada pasangan calon terpilih pada pemilu serentak: kedua, yaitu mpr) apa lagi oleh partai politik. karena menghindari censorship atas kedaulatan rakyat itulah usulan agar nominasi calon presiden dilakukan oleh mpr dan pemilihannya dilakukan langsung oleh rakyat ditolak. begitu juga sebaliknya usulan agar nominasi oleh rakyat melalui pemilu dan pemilihan serta penemuannya oleh mpr juga ditolak. ditolaknya dua usulan tersebut, sekali lagi untuk menghindari censorship atas pilihan rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya. sekarang dengan pilpres censorship dilakukan oleh partai politik, jelas sangat bertentangan dengan semangat perubahan uud,iniseorangan ini tidak dapat dimasukkan dalam uud, kemudian hanya memberikan peran kepada partai politik untuk mengajukan calon, akan tetapi peran parpol ini diperlonggar sehingga memudahkan bagi setiap orang untuk mencalonkan diri melalui partai politik, hanya dengan syarat partai politik itu adalah parpol peserta pemilu: keempat, yaitu terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat. maksud pembangunan partai politik ini diciptakan dengan memberi peran eks. akan tetapi tidak memberi pembatasan atau syarat yang sulit bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon kecuali hanya syarat bahwa parpol yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. kemudian maksud untuk memperkuat sistem presidensial yang kuat diciptakan dengan adanya hubungan antara presiden dan wakil presiden terpilih dengan parpol pendukungnya yang jelas. diharapkan partai partai politik itu telah membangun koalisi strategis sejak sebelum pemilu serentak dilaksanakan, sehingga masing masing parpol samping mengampanyekan paspornya, juga mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presidennya. koalisi ini akan semakin diperkuat pada putaran kedua jika harus ada sehingga hanya ada dua kekuatan yang muncul, yaitu kekuatan yang memerintah dan kekuatan penyeimbang luar pemerintah yang terdiri dari partai partai politik yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak terpilih: bahwa berdasarkan seluruh latar belakang tersebut, jelas bahwa maksud dan tujuan ketentuan dan uud untuk menyelenggarakan pemilihan umum, adalah dilaksanakan serentak lima tahun sekali yang digambarkan pada saat pemilihan umum tersebut ada (lima) kotak yaitu. akan tetapi, pilpres justru mengatur sebaliknya dengan menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, bahwa dengan demikian ketentuan pilpres, dan dprd dan ketentuan pilpres yang menegaskan kembali bahwasetelah mendapatkan gambaran perolehan kursi dpr dan suara sah nasional masing masing partai politik yang selanjutnya digunakan untuk menentukan apakah suatu partai politik telah memenuhi syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan dan juncto uud karena ketentuan dan juncto uud dilihat dari sisi manapun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mengamanatkan pelaksanaan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak untuk memilih anggota dpr, dprd, dpd, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. hal tersebut tentu saja sangat merugikan atau setidaknya nyata sangat potensial merugikan hak konstitusional pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum yang dijamin hak konstitusionalnya oleh uud untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan umum dilaksanakan: bahwa oleh karena kedua ketentuan tersebut adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain maka pembatalan satu mengharuskan untuk membatalkan atau ketentuan yang berkaitan itu. berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum, ketidakberlakuan pilpres, membawa konsekuensi logis ketidakberlakuan pilpres: berdasarkan hal hal tersebut atas, jelas bahwa ketentuan dan pilpres yang menentukan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak serentak dengan pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd akan tetapi dilaksanakan setelah pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd adalah bertentangan dengan ketentuan dan juncto uud ivhak konstitusional pemohondengan demikian pemohon mempunyaipresiden dan wakil presiden khususnya dan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahudan karena itupemohon ini sebagai berikut: permohonan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya:rhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud menyatakan bahwa:enyatakan bahwa materi muat. para pemohon iiipermohonan pengujian secara materiil (materiel testing) atas undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang diundangkan pada tanggal november karena bertentangan dengan dan uud didasarkan pada huruf dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa huruf dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, berbunyi sebagai berikut:ud yaitu diundangkan pada tanggal november maka berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut atas, uudii. kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan para"termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama) dan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf undang undang tersebut, oleh karena itu para pemohon sangat berkepentingan terhadap pemilihan presiden baik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. uud: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"(selanjutnya disebut sebagai parpol"huruf clhuruf ej: bahwa sedangkan menurut undang undang parpol huruf menyatakan partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih presiden, dan pada huruf undang undangparpolhun yaitu tanggal januari sedangkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidemengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden"ndang undang dasar negara republik indonesia tahun dan undang undang partai politik akan tetapi senjatanya hak hak partai politik sebagaimana tersebut atas jelas bertentangan deng!: bahwa para pemohon beranggapan pemberlakuan undang undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presideuntuk jelasnya permohonan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian tentang pokok perkara: bahwa selanjutnya undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut sebagai ham"), dengan jelas dan tegas mengatur": setiap orang berhak atas pengakuan depan hukum sebagai manusia pribadi mana saja berada: kenegaraan kita belum sistemik, karena antara sub sistem yang ada belum dirangkai dalam sebuah sinergi dan belum sebagai sebuah totalitas, prinsip dasar negara demokrasi indonesia penganut paham demokrasi maka prinsip dasar dalam mengatur sistem kenegaraan adalah kedaulatan berada tangan rakyat. artinya kedaulatan adalah milik rakyat. secara universal bagi penganut paham demokrasi, hak rakyat adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya sama sekali bukan pemberian negara. inilah yang membedakan dengan negara penganut paham otoriter, dimana hak rakyat adalah pemberian negara. maka fungsi negara dalam paham demokrasi adalah regulator, fasilitator, dan pelindung yang lemah. kedudukan negara dalam paham demokrasi sama sekali bukan penguasa, sebagaimana dalam negara otoriter. dari sanalah, maka undang undang dasar uud) menjamin bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar: kedudukan uud negara penganut paham demokrasi dimanapun, pada hakikatnya hanyalah salah satu sumber hukum tertulis untuk menjalankan kedaulatan itu sendiri. kedaulatan yang dimaksudkan disini adalah hak tertinggi dalam mengatur, menjalankan, dan atau mengelola negara. itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan negara penganut paham demokrasijustru untuk melindungi dan menjamin hak hak warga negara sebagai pemegang atau pemilik original kedaulatan, perbedaan negara otoriter dan demokrasi dalam penganut paham otoriter negara lah yang bertanggung jawab atas rakyat, kedudukan negara adalah penguasa, maka hak rakyat adalah pemberian negara, artinya negara pemilik kedaulatan, bukan rakyat. ciri lain dalam penganut paham otoriter adalah, negara dan pemerintah dijadikan satu, maka ketika pemerintah gagal, dampaknya negara tersebut punah. ini yang dialami majapahit, mataram dan kerajaan lainnya nusantara, dan yang terakhir adalah runtuhnya negara uni soviet, dkk. ciri lain yang menonjol dalam negara otoriter dimanapun adalah pemerintah terlibat membuat undang undang. sedangkan dalam penganut paham demokrasi, ciri utamanya adalah antara negara pertahanan keamanan negara, dan bidang lai: bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukumbertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni mengandung muatan yang tidak memberikan: (a) hak partai politikmana ditentukan uudalimayaitu menimbulkan multi interpretasi pada keseluruhan kalimat dalam tersebut yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan hak asasi manusia khususnya para pemohon sebagai partai politik: bahwa setelah mengkaji dengan saksama, undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, khususnya pada tersebut, maka para pemohon berpendapat tersebut telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyihuruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik: a), bahwa substansi undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengatu). bahwa juga substansi huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik,: bahwa pengaturan dalam uud dan huruf dan huruf parpol serta ketentuan ketentuan pada undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia sebenarnya sudah sangat jelas, masalahnya timbul pada saat membaca pilpresdengan adanya tersebut, itu berarti bahwa uud huruf dan huruf, sederajat serta berhak untuk dipilih atau tersebutantara uud dan huruf dan huruf parpol serta ketentuan ketentuan ham sebagaimana tersebut atas diperhadapkan dengan undang undang nomor tahuundang undang nomor tahunpada partai politik atau gabungan partai politik,tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, hal ini justru sangat bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sebagaimana ternyata dalam konsiderans menimbang yakni: "f", bahwa memperhatikdan juga dan yang: bahwa penjabaran dan tersebut telah diuraikan dan dijabarkan dalam nomor tahun tentang ham, bahwa setelah membaca undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimana tersebut hanya mengakomodir partai partai yang memperoleh kursi dpr dan mendiskualifikasikan partai partai yang tidak memiliki kursi dpr padahal para pemohon dan masih banyak partai lain peserta pemilu yang tidak memiliki kursi dpr, akan tetapi memiliki figur yang akan sekiranya hendak dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun yang akan datang, dengan demikian tersebut sangatlah diskriminatif dan bertentangan dengan dan uud bahwa selain itu, undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil preside atau seharusnya melalui undang undang ini, partai partai politik yang besar rela dan dengan itikad baik memberikan peluang kepada calon calon dari dan bersifat status guo, dengan demikian tersebutbahwa apabila dikaitkan antara substansi uud dengan parpol yang menyatakan partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, maka undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut jelas tidak memberikan perlakuan sama,ini telah mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat, termasuk kami para pemohon sebagai partai partai politik peserta pemilu tahun yang akan mengikuti pesta demokrasi rakyat tertinggi untuk memilih calon pemimpin bangsa dan negara kesatuan republik indonesia nkri), seharusnya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit, dalam kehidupan berpolitik negara republik indonesia, bahwa uud menyatakan: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.", dan ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam. bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahunsehingga dengan demikian pilpres jelas bertentangan dengan uud bahwa begitu jugaadanya ketentuan pilpres jelas membatasi hak para pemohon, baik sebagai perorangan diri pribadi maupun sebagai partai politik untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus yang mengakibatkan hilangnya kesempatan mencapai persamaan dan keadilan, sehingga dengan demikian terbukti pilpres telah bertentangan dengan uud bahwa selanjutnya uud berbunyibahwa walaupun uudpembatasan seperti ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut justru karena dibuat hanya dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat politik praktis belaka dan hanya untuk kepentingan sesaat golongan tertentu saja yang prinsip dan yang substansial serta asasi karena berangkat dari pokok pikiran dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan masing masing atas, bahwa salah satu bentuk kerugian yang akan dialami oleh para pemohon (dan juga terhadap partai partai politik peserta pemilihan umum tahun adalah pengambilan atau perampasan hak konstitusi para pemohon pada saat akan menentukan calon presiden yang akan diusungnya untuk memenuhi ketentuan undang undang dimaksud, maka berdasarkan hal hal sebagaimana telah para pemohon uraikan atas, para pemohon dengan ini mohon agar sudah kiranya mahkamah konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam uudara pemohon yang kamarnyaundang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan batal undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut atau setidak tidaknya menyatakanatau,nya, pemohon pemohon ii, dan paraampai dengan dan bukti sampai dengan sebagai berikut:buku mengutamakan rakyat karya, bukti buku menembus batas: bukti vcd negeri mengutamakan rakyat merak),anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai bulan bintang, bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor .um. tahun tanggal juli mengenai pengesahan partai bulan bintang sebagai badan hukum, bukti p 7a fotokopi berita acara komisi pemilihan umum nomor ba vii 7b fotokopliping berita internet dari website kpu dengan judul penetapan kpu tentang hasil pemilu legislatif suara sah diunduh pada tanggal januari pukul pm, bukti fotokopi risalah rapat pleno ke panitia hoc badan pekerja mpr tanggal juni pembahasan tentang sinkronisasi rancangan perubahaniii uud bukti fotokopi naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahu buku pemilihan umum: bukti fotokopi risalah rapat pleno ke panitia hoc badan pekerja mpr tanggal september pembahasan perubahan uud pemerintah dipisah (dalam sistem parlementer) atau dipilah (dalam sistem presidensial). secara universal pula bagi penganut paham demokrasi, pemerintah tidak terlibat dalam membuat undang undang. dunia ini negara demokrasi yang pemerintahannya terlibat membuat undang undang hanya negara, yaitu indonesia dan satu lagi negara kecil amerika latin yang penduduknya hanya ribu, bahkan dalam era kekinian, banyak negara pada umumnya anggota dewan perwakilan rakyat dpr) pun sudah tidak terlibat membahas rancangan undang undang ruu). yang membahas ruu menjadi draft akhir adalah staf ahli anggota dpr, yang umumnya mensyaratkan standard pendidikan berserta dengan demikian, saat membahas ruu benar benar didasarkan pada teori teori yang sudah dibuktikan kebenarannya dan memiliki landasan moral intelektual yang independen, bukan berdasar kepentingan partai atau golongan apapun. adapun yang mengesahkan ruu yang sudah final tersebut, dan setelah melalui proses sosialisasi bagi masyarakat luas tetap saja oleh anggota dpr: peran partai politik. tugas partai dalam negara demokrasi pada intinya adalah mengartikulasikan aspirasi, "mengagregasikan dan kemudian oleh lembaga demokrasi yang berwenang diolah menjadi kebijakan dan hasilnya kembali disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada rakyat salah satunya oleh partai: dari sanalah, maka ketika partai dapat menjalankan peran dengan baik, rakyat mempercayakan proses politik kepada partai. dan sebaliknya, ketika partai tidak memainkan peran dengan baik, maka rakyat menempuh saluran politik lainnya yang lebih dipercaya, seperti: organisasi masyarakat ormas), lembaga swadaya masyarakat lsm), gerakan gerakan rakyat lainnya, salah satunya bukti fotokopi risalah rapat pleno ke panitia hoc badan pekerja mpr tanggal mei pembahasan usulan fraksi rumusan bab iii uud tentang kekuasaan pemerintahan negara, bukti fotokopi risalah rapat lobi panitia hoc badan pekerja mpr tanggal mei pembahasan rumusan bab iii uud tentang kekuasaan pemerintahan negara, bukti fotokopi risalah rapat tim perumus panitia hoc badan pekerja mpr tanggal mei pembahasan persyaratan pemilih: bukti fotokopi risalah rapat tim lobi panitia hoc badan pekerja mpr tanggal juni pembahasan pemilu: bukti fotokopi risalah rapat pleno panitia hoc rapat lobi, dan rapat tim perumus badan pekerja mpr tanggal juni tentang pemilu: bukti fotokopi risalah rapat ke panitia hoc badan pekerja mpr tanggal juni pembahasan tentang kewenangan pemilu, bukti fotokopi rapat lobi panitia hoc badan pekerja mpr tanggal juli pembahasan tentang pemilihan dan pemberhentian presiden: bukti para pemohon iii bukti fotokopi akta pendirian partai hati nurani rakyat, bukti fotokopi akta pendirian partai demokrasi pembaruan, bukti fotokopi akta pendirian partai indonesia sejahtera, bukti fotokopi akta pendirian partai buruh: bukti fotokopi akta pendirian partai peduli rakyat nasional, bukti fotokopi akta pendirian partai republika nusantarahati nurani rakyatindonesia sejahteraburuhrepublika nusantara sebagai badan hukum,enimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon pemohon ii, dan para pemohon iii telah mengajukan ahli dan saksi yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal januari sebagai berikut: ahli pemohon dr. soeharto soepiadhy, s.h., m.h. membaca dengan saksama ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden,lex superior derogat legi inferior" ketentuan tersebut multi tafsir (ambiguity), karena terdapat lebih dari satu norma yang ada dalamnya. padahal teori hukum menegaskan, bahwa setiap atau harus mempunyai satu norma, agar tidak multi tafsir. apabila dalam tersebut terdapat lebih dari satu norma, berarti multi tafsir, bahwa tersebut mengusung "norma dispensasi" (vrijstelling) dan "norma perintah" (geboy). norma dispensasi" (pembebasan) dituangkan dalam proposisi induk kalimat: pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. sebaliknya "norma perintah" tertuang dalam proposisi anak kalimat: yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit. sedangkan, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden adalah keterangan waktu, dalam hal ini menunjukkan, bahwa "norma dispensasi" dan "norma perintah" sebagai sesuatu yang kontradiksi. dapat dijelaskan, bahwa dispensasi atau pembebasan (sebagai suatu: kewenangan) terhadap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon, tetapi sebaliknya partai politik atau gabungan partai politik diperintahkan (sebagai suatu kewajiban) untuk. apakah ini tidak kontradiksi? dalam teori hukum dapat dikatakan, sebuah perintah dan sebuah dispensasi (pembebasan), tidak dapat berlaku bersama sama. jadi, secara perspektif antara sebuah perintah dan sebuah dispensasi terdapat pertahanan (tegenspraak). hubungan antar kedua norma tersebut, dalam logika disebut hubungan kontradiksi: artinya, jika undang undang nomor tahun mempunyai lebih dari satu norma, dan terjadi konflik norma hukum (antibodi) yang tidak dapat berlaku bersama sama maka tersebut menjadi multi tafsir, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap majelis hakim, bahwa hakim dalam memutus juga menggunakan asas preferensi, yakni lex specialis derogat legi generali: lex superior derogat legi inferior: dan lex posterior derogat legi priori. dalam hal ini, asas hukum yang paling tepat digunakan adalah lex superior derogat legi inferior, yaitu apabila terdapat dua aturan hukum mengatur hal yang sama, maka aturan hukum yang tinggi mengalahkan aturan hukum yang rendah: dalam kasus ini, kedua aturan hukum tersebut adalah ketentuan undang undang dasar yang menjel(sebagai aturan hukum yang paling tinggi) mengalahkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menjelaskan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit (dua puluh keseratus) dari jumlah kursi dpr atau memperoleh 25x (dua puluh lima keseratu(sebagai aturan hukum yang rendah atau bawahnya), legal policy?" politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakbelakang pembuatan dan penegakan hukum itu, politik hukum mengetengahkan, bagaimana hukum harus mengakomodasi suatu tujuan masyarakat yang dirumuskan secara politik. hukum dalam arti peraturan perundang undangan memerlukan politik (kebijakan) dalam arti positif. kebijakan dalam arti positif sebagai penjamin adanya kepastian hukum (rechtsmatigheid), maupun keadilan hukum (doelmatigheid), banyak sekali peraturan hukum yang tumpul (termasuk antaranya undang undang nomor tahun tidak mempan memotong kesewenang wenangan, tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti: dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya dijawab oleh hukum. bahkan beberapa produk hukum yang lebih banyak diwarnai dengan kepentingan kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. itulah sebabnya banyak pendapat yang mengatakan, bahwa hukum itu bagaikan bandul. apabila kepastian hukum tercapai, maka keadilan hukum akan tersampaikan, begitu pula sebaliknya, apabila keadilan hukum dapat, maka kepastian hukum akan ditinggalkan, legal policy dibedakan atas tiga sifat, yakni "makro", messi, dan "mikro". legal policy bersifat "makro" dirumuskan dalam suatu norma dasar (dalam hal ini undang undang dasar yang dalam susunan peraturan perundang undangan ditempatkan sebagai peraturan yang tertinggi. tujuan makro itu dilaksanakan dalam berbagai legal policy bersifat messi (menengah) melalui berbagai peraturan perundang undangan. legal policy bersifat "mikro" dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. dengan cara demikian, akan tercipta peraturan perundang undangan (sebagai hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran legal policy yang makro, lebih lanjut, undang undang nomor tahun merupakan legal policy bersifat messi, dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas terhadap ketentuan ketentuan legal policy bersifat "makro": secara sosiologis dapat dikatakan, bahwa tersebut sebagai produk hukum yang bersifat konflik, yakni proses yang. penuh muatan aspirasi dan titipan kepentingan politik sesaat. dapat juga dikatakan, bahwa tersebut sebagai produk hukum yang represif, elitis, tidak responsif, populis, memihak kepada daulat rakyat, sebaliknya, secara gramatikal dan tekstual, materi muatan dalamada proposisi kata kata atau kalimat yang mengindikasikan perintah konstitusi untuk membeda bedakan partai politik berdasarkan perolehan kursi atau suara, dari sini dapat dilihat, apakah kebijakan dalam membuat peraturan perundang undangan sebagai legal policy memperbolehkan keluar dari atau melanggar apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan konstitusi? jawabnya singkat, jelas tidak dapat keluar dari norma norma hukum yang ada dalam konstitusi. kalau legal policy dalam ketentuan tersebut dijadikan patokan untuk menghadirkan calon presiden yang justru dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih, bukan syarat prosentase. bukan pada prosentase, bukan pada rendah maupun tingginya syarat: bukan pada presidential threshold syarat kursi dan tetapi sekali lagi agar dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih: secara historis dan sosiologis, spirit dasar pemilu presiden dan wakil presiden memberi ruang luas kepada rakyat untuk memilih calon potensial yang ada masyarakat. itulah hasil terbaik yang akan dicapai. hasil terbaik dalam peningkatan kualitas demokrasi, dan peningkatan kualitas pemimpin yang mampu menegakkan daulat rakyat. sebab tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, seperti diatur dalam ketentuan undang undang dasar yang menjelaskan: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar: untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih, pemilu presiden dan wakil presiden harus meningkatkan kualitas demokrasi, dari hanya "prosedural" menjadi "substansial", dari hanya "representatif menjadi semakin "partisipatoris". suara rakyat tidak hanya dihargai saat pemilihan, tetapi juga diikutsertakan dalam governing, dalam proses penentuan kebijakan (legal policy). pemilu presiden dan wakil presiden harus meningkatkan "kualitas" pemimpin. maka, pemilihan (election) harus didahului dengan selection. pemilu presiden dan wakil presiden adalah kesempatan untuk menguji dan membantu meningkatkan kualitas calon pemimpin, agar lebih tinggi dari persoalan persoalan sekarang, selection" kualitas pemimpin yang seharusnya dicari dan diproses dalam mesin pemilu presiden dan wakil presiden ini. sangat disayangkan, pemilu tahun depan tidak memberi tempat untuk itu, karena election menutupi selection. kalau kampanye adalah bagian integral dari pemilu, maka kita selama berbulan bulan ini telah berada dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden itu. dan sampai saat ini, juga pada pemilu pemilu yang lalu, dan nampaknya juga depan kalau tidak diantisipasi jelas tampak, bahwa semuanya lebih menekankan election ketimbang selection, election berorientasi pada "suara", sedang selection lebih pada "kualitas". suara itu rentan dengan godaan uang: suara bisa dibeli dan dijual. sebaliknya, kualitas kebal terhadap godaan uang: kualitas tidak bisa dibeli atau dibayar dengan uang. kualitas harus dihasilkan (earned, learned, worked on) dengan keringat, otak, dan hati. kualitas akan menjadi rusak kalau dirumahkan. sejalan dengan itu, "popularitas" menjadi lebih penting daripada "kualitas". dan, sekali lagi, uang sangat berafinitas mempunyai daya tarik menarik dengan popularitas karena mudah dibeli, antara lain melalui iklan. apabila orang lebih mengandalkan popularitas pokoknya popular kualitas bisa menjadi korban. popularitas sangat bisa meninabobokkan upaya untuk pengembangan kualitas dan kualitas yang tidak dikembangkan pasti merosot. pemilu presiden dan wakil presiden seharusnya bukan saja menguji kualitas yang sudah dicapai dari seseorang saat menjadi kandidat, tetapi pemilu tersebut utamanya lebih merupakan ajang pemaksaan untuk mengembangkan kualitas yang sudah dicapai itu tingkat lebih tinggi, arah efektivitas keadilan dan kesejahteraan rakyat. apabila election lebih diutamakan daripada selection, maka formalitas, prosedur, peraturan perundang undangan undang undang nomor tahun menjadi lebih utama daripada substansi dan realitas yang diatasnya, dan kompetisi kualitas menjadi tidak mendapat tempat. itu yang sedang terjadi indonesia. kualitas para kandidat calon presiden tidak mendapat kesempatan untuk diperlihatkan betapa cemerlangnya, dan yang lebih penting lagi, tidak mendapat kesempatan untuk diasah, diuji, dan dikembangkan dalam interaksi yang diatur. akibatnya fatal: menang lebih karena suara daripada karena menang kualitas, semua pihak (yang kontestan yang menang dan yang kalah, parpol, penyelenggara, para pemilih) tidak bertambah cerdas sehabis pemilu: tenaga untuk menjaga stabilitas koalisi dalam kabinet mengurangi tenaga untuk menjalankan tugas: proses menjadi negarawan tidak terjadi. usai pemilu presiden dan wakil presiden, seluruh bangsa tidak menjadi lebih cerdas. suara, popularitas, dan uang tidak mencerdaskan, cuma menambah otot politik, dan bila prinsip integritas dilanggar, yang terjadi adalah pembusukan. sebaliknya, kompetisi kualitas memaksa semua peserta pemilu berpikir dan berpikir, semakin tajam dan menghasilkan solusi yang semakin diasah dan dirinci sampai nampak perbedaannya antara para peserta itu, dan dapat dilihat bedanya dan memberi kesempatan kepada para pemilih untuk memilih dengan kejernihan dan dukungan pelaksanaannya kakak. sehingga uang benarbenar menjadi nomor dua dan popularitas menjadi sehat karena berisi. atas dasar itulah, maka ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden agar tidak diberlakukan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dan selanjutnya, tetap berpegang padamembeda bedakan partai politik berdasarkan perolehan kursi atau suara. dengan demikian selection akan seiring sejalan dengan election. fundamental rights" pada akhirnya, perkenalkan kiranya untuk menelisik ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, mana materi muatan tersebut jelas bertentangan dengan fundamental rights yang diatur dalam undang undang dasar yakni ketentuan dan dan mengapa persoalan ini lebih menukik pada fundamental right? apabila dipelajari konstitusi konstitusi yang ada dunia, dalamnya selalu dapat ditemukan pengaturan tiga kelompok materi muatan, yaitu adanya pengaturan tentang: perlindungan hak asasi manusia dan warga negara: susunan ketatanegaraan suatu negara, dan pembatasan dan pembagian tugas tugas ketatanegaraan, adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia, mengandung arti, bahwa negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang wenang kepada warga negaranya, termasuk juga badan hukum "partai politik": dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia, mana pada abad xviii (konsep natural rights) lebih mengedepankan hak atas kebebasan, dan abad xix (konsep human rights) lebih mengedepankan hak atas persamaan, sehingga hak atas persamaan berada atas hak atas kebebasan, maka abad (konsep fundamental rights) menerima kedua hak tersebut (hak atas kebebasan dan persamaan) sebagai hak dasar (basic rights): lebih lanjut, konsep fundamental rights ini menjelaskan natural rights dengan sifatnya yang rasional, universal, demokratik sebagai positive legal rights (hukum positif), oleh karena itu, tersebut bertentangan dengan fundamental rights, yakni menghalangi hak warga negara dan atau badan hukum "partai politik" untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi seperti dijamin dalam ketentuan undang undang dasar prof. dr. soerjani poespowardojo bahwa keterangan ahli ini adalah dalam mencermati secara kritis pembedaan esensial (distinction) antara hak asasi dan kedaulatan rakyat yang bersifat filosofis fundamental sebagaimana diamanatkan oleh uud disatu pihak dan undang undang nomor tahun nomor tahun yang mengatur proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara teknis prosedural dilain pihak, sebagaimana digugat kebenaran dan keabsahannya oleh pemohon: hak asasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh uud pada dalamnya bukanlah pemberian oleh siapapun tetapi merupakan ciri hakiki dan dimensi konstitutif yang tertanam dalam diri manusia secara inheren (melekat) dalam eksistensinya sebagai seorang pribadi. atas dasar itulah manusia menuntut penghargaan dan perlakuan yang adil dan sederajat sesuai harkat dan martabatnya. sebagai konsekuensinya hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat harus selalu dijunjung tinggi secara utuh dan terhormat sebagai nilai dan ukuran tertinggi dalam kodrat manusia karena sifatnya yang hakiki dan inalienable, dalam artian pada dalamnya tidak dapat dicabut dimana, kapanpun dan dalam kondisi apapun juga, sementara itu nomor tahun menyangkut pengaturan pelaksanaan hak asasi dan kedaulatan rakyat itu dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden dan oleh karena itu bersifat teknis prosedural, dalam artian dibentuk secara situasional dengan later belakang kondisi aktual pada saat pembentukannya, yaitu adanya suasana dan tuntutan reformasi untuk ditetapkannya sendi sendi demokrasi sebagai koreksi terhadap rezim penguasa orde baru yang otoriter, beserta partai partai politik sebagai kaki tangannya pada waktu itu yang masih bertahan dan berpengaruh sampai sekarang. tidak mengherankan bahwa partai partai besar yang berasal dari orde baru tersebut sadar atau tidak sadar sekarang masih mempertahankan persepsi dan wawasannya yang egosentris, bahkan berusaha mengembangkan dominasi serta mengutamakan kepentingannya selama era reformasi sampai sekarang ini. dengan kata lain mekanisme seleksi yang diatur melalui nomor tahun secara kontekstual mencerminkan sifatnya yang lama,, oleh karena itu pemberlakuan nomor tahun yang mengatur pelaksanaan hak asasi dan kedaulatan rakyat melalui pembatasan perolehan kursi paling sedikit dari jumlah kursi dpr atau perolehan dari suara sah nasional pada dalam. suatu intervensi, penyelewengan dan distorsi yang laten dan fatal terhadap martabat manusia (human dignity) melalui politik praktis. pembentukan nomor tahun melalui pengaturannya telah melampaui batas batas kewenangannya yang bersifat teknis dan secara tidak sah memasuki ranah kemanusiaan yang bersifat filosofis fundamental. ini tidak lain adalah perkosaan formal terhadap substansi dari hak asasi dan kedaulatan rakyat, dengan pretensi mengatasnamakan demokrasi, pemasangan dan pembajakan terhadap hak asasi dan kedaulatan rakyat inilah mencederai makna substansial hak asasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri dan dengan demikian menjalankan diskriminasi politik terhadap partai partai kecil melalui praktik praktik kotor sebagai berikut: terjadinya reduksi makna martabat manusia kedalam sekedar alat permainan politik kotor dan immoral karena disalurkan melalui mekanisme adalah dengan demonstrasi, bahkan beberapa negara dilakukan kudeta (makar) karena dianggap mekanisme demokrasi telah gagal. bahkan, negara negara penganut sistem parlementer, kudeta terhadap pemerintahan dilakukan tanpa mengubah negara, karena negara dan pemerintah terpisah satu dengan lainnya. maka, yang tidak stabil hanyalah pemerintahannya, bukan negaranya: begitu pentingnya peran partai, maka secara universal kedudukan partai adalah sebagai salah satu pilar demokrasi. partai politik pada hakikatnya juga wadah bagi rakyat dalam menggunakan hak berserikat. oleh karena itu secara universal, partai politik pada hakikatnya adalah wadah perjuangan orang orang yang ideologi dan punya kesamaan cita cita. pembatasan adanya ideologi atau platform bagi sebuah partai menjadi sangat mendasar, sehingga tidak terjadi perpindahan keanggotaan partai karena gagal meraih jabatan politik tertentu dari sebuah partai partai lain yang beda ideologi, apalagi partai yang berseberangan ideologinya. dengan demikian, dalam berpolitik tidak hanya dibatasi pada persoalan sah atau tidak sah secara yuridis formal, tetapi juga persoalan etika berpolitik yang santun dan berhati nurani, sehingga disana ada norma malu dan juga saru , karena partai adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah negara, maka keberadaan partai partai tidak boleh dibatasi jumlahnya. partai dapat bertumbuh setiap saat seiring dengan tumbuhnya dinamika masyarakat dari waktu waktu. siklus politik ini harus tetap berlangsung agar tidak terjadi kejenuhan rakyat, dimana partai partai beserta aturan main yang ada membelenggu aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan, parlementer presidensial melalui proses sejarah yang panjang dan logika politik masing masing, tugas partai politik dalam sistem parlementer adalah menyusun program dan menjalankan pemerintahan. hal ini tidak terlepas dari mekanisme politik, dimana dalam pemilu rakyat mencoblos tanda gambar partai. program yang ditawarkan dalam pemilu adalah program partai. program partai pemenang pemilu lah yang kelak dijadikan program pemerintah. karena yang dipercaya rakyat adalah partai, maka partai pemenang pemilu lah yang membentuk kabinet, dan ketua partai otomatis adalah calon perdana menteri. sudah barang tentu anggota dpr adalah pembuatan undang undang yang bertentangan dengan prinsip prinsip etis keadilan dan kemanusiaan, terjadinya komputasi atas demokrasi oleh partai partai besar dengan ketentuan perolehan kursi dpr atau perolehan suara sah nasional sehingga partai partai kecil dan baru tidak mendapatkan perlakuan yang wajar, adil dan sesuai hak hak aslinya: terjadinya persekongkolan dalam melakukan dominasi hegemoni oleh partai partai besar peninggalan rezim orde baru terhadap partai partai kecil dan baru, sehingga menyumbat proses demokratisasi dengan masih menghembuskan nafas keserakahan kekuasaan orde baru yang tidak mempedulikan kesejahteraan umum dan kemaslahatan bersama, sebaliknya penghapusan nomor tahun sekiranya terjadi pada dasarnya akan menyelamatkan demokrasi dan demokratisasi yang kita dambakan dari usaha usaha kewenangan, penyelewengan dan distorsi kehidupan politik, yang seyogianya berjalan secara wajar, adil dan beradab, sebagai akhir kata ahli meyakini bahwadimata hukum dan pemerintahan. oleh karena itu keputusan yang diformalisasikan dalam bentuk yang tidak fair secara kuantitatif abstrak, sebagaimana dirumuskan melalui nomor tahun tempat mengingkari atau merendahkan substansi keadilan, kedaulatanuku fritjof capra berjudul the turning point" termasuk daftar buku terlaris dunia. inti sari dari buku itu adalah perubahan paradigma dari masyarakat mekanis menuju masyarakat organis. peradaban masyarakat mekanis yang diawali semenjak renaissance abad terlalu bertumpu pada paradigma ilmu ilmu fisika mekanistik, yang terkoyak kotak. suatu hal yang amat berbeda dari paradigma masyarakat organis yang holistik: salah satu implikasi dari perubahan paradigma itu, fritjof capra menyampaikan bahwa dewasa ini sedang dipertanyakan tentang otoritas pada tingkat global mengapa negara dunia ketiga disebut sebagai "tertinggal" dari negara negara industri. apa kriteria ketertinggalan itu, dari mana mengukurnya, dan siapa yang menentukannya, semakin banyak pemimpin negara ketiga yang memahami dengan jelas krisis multidimensi yang dialami negara negara belahan bumi utara, dan menolak dengan tegas usaha usaha mereka untuk mengekspor masalah itu belahan bumi selatan. bahkan beberapa pemimpin negara ketiga mendiskusikan bagaimana negara negara belahan bumi selatan mungkin mengurangi derajat ketergantungan dari belahan bumi utara untuk membangun sendiri berbagai pola ekonomi dan teknologi kontekstual yang cocok dengan masyarakat belahan bumi selatan: bahkan beberapa telah mengusulkan perubahan definisi dari kata pembangunan ("development") yakni dari pembangunan produksi industri dan distribusi barang menjadi pembangunan sumberdaya insani: tulisan capra itu amat filosofis dan fundamental. tapi apa ada kaitannya dengan kenyataan masyarakat secara global, atau setidaknya kenyataan masyarakat dimana capra berada? atau sekedar utopia seorang capra? bagaimanapun imajinasinya seorang filsuf, dia kan berada bumi. imaji dan gagasan gagasan yang ditulis perlu ada dasar materialnya, agar tidak dijuluki fiksi. fenomena perubahan paradigma yang disampaikan capra itu bias diamati banyak negara. diantaranya adalah gerakan masyarakat global yang membentukrarkis, non birokratis dan anti kekerasan. beberapa dari jaringan ini berfungsi secara efektif beberapa belahan dunia,organisasi semacam ini adalah bentuk baru yang efektif, yang telah: beberapa jaringan dan koalisi internasional ini belum mau memutuskan peranannya arena politik, namun karena mereka terus menerus memberikan substansi perubahan kepada jaman baru dan v. gelombang ini tidak dapat dibendung lagi. para penganut partai baru. yang mana nilai nilai dan paradigmabagaimana dengan indonesia yang justru sedang sangat rentan terhadap perpecahan, konflik atas dasar agama dan etnis, krisis ekonomi yang berkepanjangan? bagaimana memahami semua ini dengan kacamata capra? karakteristik pola evolusi peradaban manusia ditandai dengan pada mulanya oleh kemunculan dan perkembangan, pencapaian kulminasi, lalu penurunan kualitas yang kemudian disusul dengan disintegrasi. pola itu dewasa ini masih berlaku. penurunan kualitas budaya ditandai oleh suatu rigiditas (kekakuan), apakah bentuk teknologinya, bentuk bentuk gagasan yang berkembang, serta bentuk bentuk organisasi sosial, yang semakin sulit untuk merespon perubahan jaman. kehilangan fleksibilitas ini dibarengi dengan kehilangan dalam keharmonisan, yang mengarah kepada perpecahan sosial dengan berbagai alasan yang bisa muncul. kelompok dominan yang masih berusaha memaksakan paradigma lama akan secara perlahan mengalami disintegrasi dibarengi dengan kemunculan berbagai pandangan kreatif beberapa kalangan yang mampu menghadapi jaman baru, tuntutan baru dengan orisinalitas dan kepercayaan diri yang semakin mengental: berbagai kejadian indonesia merupakan pertanda dari kekakuan atau rigiditas sebagai indikator penurunan kualitas budaya bangsa. dari kacamata paradigma baru yang holistik, semua kejadian itu saling terkait, tidak bias dikota katakan satu sama lain. permasalahannya, masih banyak yang menggunakan paradigma lama dalam mencoba menyelesaikan persoalan, sehingga sepotong sepotong dan tambal sulam. salah satu kata kunci adalah ketimpangan. baik ketimpangan alam lingkungan dan manusia, dimana selama ini alam lingkungan disiksa oleh berbagai bentuk keserakahan sehingga alam juga menjadi kurang bersahabat karena limbah, polusi, kelangkaan air bersih, sampai kepada kejadian kemarahan alam. belum lagi ketimpangan sosial antar umat manusia, dengan berbagai alasan yang dapat muncul permukaan. namun yang musti disentuh adalah akar fundamental yang dapat sekaligus menyelesaikan masalah secara terintegrasi, apakah itu secara politik, ekonomi, budaya, dan lain lain, masalah fundamental itu, apa saja? atau apa yang menjadi prioritas bangsa sekarang ini pertama adalah keutuhan wilayah, kedua persatuan dan kebangsaan, ketiga kemartabatan. mulai dari kemartabatan individu, kemartabatan mayarakat, kemartabatan kalangan minoritas, dan dengan ketiga hal tersebut yang harus dijadikan pertimbangan untuk menentukan bentuk negara apakah otonomi luas atau federal. bukan terbalik. berbicara tentang bentuk negara dengan dasar dasar yang belum jelas dan rapuh. sehingga sekarang timbul banyak masalah, yang sebenarnya mencerminkan kebingungan. ibarat bangkainya belum ada tetapi gambarnya sudah dipotong potong. jadi berserakan: masalahnya sangat kompleks. dari mana seharusnya memulai? mulainya dari kerangka berpikir tentang hakikat manusia dan kemanusiaan. lalu bagaimana peran perangkat perangkat yang bisa menempatkan harkat kemanusiaan itu diperlakukan secara tepat. kemudian, bagaimana keterkaitan diantara prinsip dan perangkat itu diberi makna dalam interaksinya kehidupan sehari hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam suasana santai. dalam pemahaman ini, harkat kemanusiaan, proses sosial dan peranan teknologi serta manajemen menjadi satu kesatuan yang sinergis dalam rangka menjunjung tinggi kemartabatan, lantas bagaimana kerangka pikiran itu dapat diterapkan? hampir semua ha!, paradigma lama masih begitu dominan, sementara itu perangkat perangkat manajemen (termasuk teknologi), perangkat sosial dan politik yang sebagian menindas tidak dirasakan karena sudah menjadi proses keseharian? untuk menjawab hal itu, kita perlu menengok sekejap sejarah kebudayaan teknologi. telah diakui bahwa peranan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, yang banyak diantaranya diwujudkan dalam bentuk dan kemampuan teknologi, menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dalam masyarakat sosialisme permulaan dengan masyarakat industrialis saat ini. marx melalui grundrisse nya sebenarnya telah memberikan dasar dasar pemikiran arah sana, tentu dengan suatu interpretasi yang imajinatif terhadap tulisan itu. disitu dijelaskan bahwa kepentingan para buruh dalam bekerja, yang mengimplikasikan suatu keterlibatan kemampuan yang sangat bervariasi, seharusnya ikut menentukan rasionalisasi dan inovasi proses proses sosial. dari proses itu seharusnya lahir berbagai kreasi teknologi yang menyebabkan "bekerja" menjadi suatu kenikmatan hidup dan bukan sebuah keharusan yang membebani kehidupan itu sendiri, tujuan semacam itu hanya dapat tercapai apabila para buruh tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari kekuatan alam yang diletakkan dalam suatu proses produksi, melainkan para buruh harus ikut aktif dalam mengatur berbagai kekuatan alam. transisi menuju masyarakat industri yang semacam itu membutuhkan suatu perubahan mendasar dalam budaya ekonomi. budaya dimana distribusi kekayaan yang selama ini hanya direpresentasikan dalam bentuk berbagai komoditi sedang digugat kembali, karena kekayaan sesungguhnya yang merupakan aktualisasi sumberdaya insani, yang didedikasikan melalui barang barang material tentunya, namun bukan berarti keduanya identik: dunia sedang bergeser arah paradigma masyarakat organ's". bukankah hal itu mensyaratkan ditinjaunya kembali, secara mendasar, keterkaitan antar komponen bangsa beserta faktor pengikutnya yang harus sinergis, setara, tidak saling menindas, dan terbuka. landasan sejarah negara bangsa yang bagaimana yang bisa membantu penjelasan ini? kita bisa belajar sejarah bangsa lain, samping juga meninjau kembali sejarah bangsa kita sendiri. pertama adalah untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi faktor pengikat suatu bangsa. mengapa misalnya bangsa bangsa eropa yang terpisah dalam negara negara, ketika bermigrasi daratan amerika membentuk suatu bangsa besar yaitu bangsa amerika dengan motto "melting pot". sementara sebagian yang lain belahan benua utara membentuk bangsa kanada dengan motto "mosaic" dimana faktor pengikat persatuan sebagai bangsa adalah politik dan ekonomi, sementara budaya masing masing bangsa tetap dikembangkan secara masing masing. agak berbeda dengan bangsa amerika yang mewujudkan satu budaya amerika, sejarah bangsa indonesia harus dipelajari dengan seksama. faktor apa yang menyatukan kita sebagai bangsa. bagaimana proses ketika kesadaran pemuda yang bermula dari kemunculan jong java, jong sumatra, jong ambon, dan lain lain. akhirnya bergabung dalam sumpah pemuda, yang menandai momentum kebangsaan. bagaimana peran berbagai bentuk perjuangan sosial, kebudayaan dan politik sejak sumpah pemuda itu kemudian berperan secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama hingga memerdekakan suatu bangsa besar yang disebut indonesia. ada beberapa pemikiran disini. ada yang menganggap indonesia adalah wilayah bekas jajahan belanda. itu saja. taufik abdullah, sejarawan dari lipi dan didukung oleh ben anderson dari universitas corner mempercayai bahwa faktor islam sebagai budaya yang menyatukan sebuah nation state (negara bangsa) juga sangat besar, disamping tentu faktor kesepakatan sosial ekonomi dalam membentuk sebuah negara merdeka yang modern yang diwarnai oleh tokoh tokoh semacam sukarno, hatta, sjahrir, dan lain lain itu. dasar dasar ini yang harus ditinjau kembali dan didudukkan secara adil dan proporsional sebagai pengikat sebuah bangsa: ketimpangan wacana rakyat dengan wacana elite tercermin hampir semua sektor kemasyarakatan. manipulasi wacana elite terhadap wacana rakyat dalam berbagai bentuknya perlu mendapat perhatian dalam proses pendidikan bangsa. bagaimana hal ini dapat dilaksanakan? kita perlu menengok akar sejarahnya. ketika dulu mesin mesin produksi ditemukan jaman awal revolusi industri, peradaban manusia mengalami perubahan besar besaran. jaman revolusi industri abad kaum lelaki digiring untuk bekerja pabrik pabrik dan dipaksa untuk mengikuti teknik tata cara yang ditentukan dalam arus ban berjalan ala taylors. terminologi efisiensi menjadi ukuran produktivitas setiap pekerja. efisiensi yang diukur berdasarkan kesuksesan arus ban berjalan yang mengorbankan harkat kreativitas kemanusiaan, karena gerak gerik manusia dipaksa untuk mengikuti gerakan mesin demi asas efisiensi. efisiensi diukur dari menekan serendah mungkin ongkos bahan baku, ongkos teknologi produksi, dan ongkos tenaga pekerja. terminologi kelas pemilik yang menghendaki efisiensi setinggi mungkin atas dasar menekan serendah mungkin ongkos tenaga kerja menjadi pola interaksi antar manusia yang timpang dan menindas, sementara kaum lelaki harus mengabdi kepada pemilik pabrik, kaum perempuan didomestikkan untuk bertanggung jawab sektor rumah tangga, tanpa digaji. sumbangan kaum perempuan kepada keseluruhan efisiensi sistem tidak pernah diperhitungkan. menyusul subordinasi kaum pekerja kepada pemilik pabrik, subordinasi kaum perempuan terhadap kaum lelaki secara ekonomis juga terjadi, lebih jauh lagi, pemisahan antara "manual labor" versus "mental labor" juga mulai mewarnai jaman itu, yang sampai kini praktiknya masih jelas dapat kita lihat. kreativitas, imajinasi, inovasi, ilmu pengetahuan dan kebijakan (wisdom) yang tidak mendapat tempat dalam proses produksi sistem ban berjalan pabrik pabrik karena yang diperlukan hanyalah ketrampilan dan keserasian gerak anggota badan untuk mengikuti arus ban berjalan, membentuk lapisan tersendiri, yang kemudian lazim disebut dengan kalangan intelektual, pemikir, filosof, dan sebagainya. sementara itu, pekerja manual yang mengeksploitasi kekuatan otot dan mengandalkan kesabaran menghadapi rutinitas yang sangat membosankan, jelas tidak mempunyai kesempatan untuk mengartikulasikan beban keseharian kedalam rangkaian kata dan kalimat, apalagi dalam tulisan dan karya ilmiah. proses ini yang kemudian menempatkan "mental labor" dalam posisi lebih tinggi daripada posisi "manual labor" dalam hierarki penindasan multilevel umat manusia: kesinambungan dan keserasian siklus ilmiah dalam menjelaskan realitas menjadi terputus, karena ada "pelaku" dan ada "pengamat", apalagi dalam kedudukan yang tidak setara dalam strata sosial, budaya dan ekonomis. ilmu, pengetahuan, kebijakan yang seharusnya diproduksi dari realitas untuk menjabarkan realitas, menjadi dipersempit karena adanya dua kepentingan yang tidak jarang bertabrakan. ilmu, pengetahuan dan kebijakan menjadi produk monopolistik kelompok "mental labor" karena disitulah eksistensi mereka dihargai, secara sosial, budaya dan ekonomis, dalam sistem yang sedang berjalan ini. sementara itu, kelompok "manual labor" harus menghabiskan waktunya dalam rutinitas yang membosankan demi pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar. ketimpangan ini telah merugikan keseluruhan tatanan alam, sosial, budaya, politik yang seharusnya harmonis, sinergis, dan saling mengasihi (rahmat alamin), modernisasi masyarakat indonesia sejauh ini masih sangat superfisial dan kurang substansial. satu hat yang merupakan "blessing disguise" karena masih banyak potensi kemasyarakatan yang menyatu dengan alam. persoalannya bagaimana potensi ini bisa dikembangkan dalam wacana modernisasi yang justru negara negara asalnya sudah mulai ditinggalkan ini? ini adalah kekuatan rakyat yang harus diberi tempat dan diapresiasi. potensi rakyat yang selama ini tersingkirkan, padahal siklus dunia ternyata kembali kepada gerakan "back nature" yang dulu adalah cara dan gaya hidup leluhur kita. karena pembangunan terpusat jakarta, maka sebagian besar daerah masih mempertahankan sosiokulturalnya, walau secara ekonomi terseok seok. tetapi nilai nilai kearifan lokal masih bertahan bumi nusantara, rendra pernah menjelaskan bagaimana gajahmada sebenarnya adalah "the loser", tetapi justru mereka ini yang banyak disebut dalam buku sejarah dan namanya diabadikan sebagai nama universitas, nama jalan, dan sebagainya. fenomena apa yang sebenarnya terjadi disini? fenomena sejarah semacam itu tidak hanya terjadi pada bangsa kita. sejarah mayoritas didominasi oleh sejarah penguasa atau "the dominance", bukan sejarah para pemenang, atau "the winner". penguasa dan pemenang adalah dua hal yang tidak selalu identik. lebih sempit lagi, sejarah mengisahkan sepak terjang para tokoh, walau yang paling berperan dalam banyak gerakan dan perjuangan adalah rakyat. sejarah rakyat lebih jarang kita temui dalam literatur, karena memang lebih sulit untuk ditulis. sementara menuliskan tokoh jauh lebih sederhana ketimbang menulis sejarah perjuangan rakyat, secara sederhana kata "sejarah" akar kata dalam bahasa inggrisnya adalah "history" bukan "history", karena dominasi laki laki penulis sejarah juga tercermin disitu. dari istilahnya saja sudah ada diskriminasi. kita hidup dengan landasan yang seperti itu. kalau ditanya lantas bagaimana mengubahnya. memang harus secara total, dalam arti harus ada sinkronisasi antara wacana makro dengan wacana mikro, sehari hari yang menjadi simbol pemahaman masyarakat. misalnya, kalangan masyarakat kulit hitam amerika, sudah lama dimulai menghapuskan istilah istilah yang berbau rasialis produk jaman perbudakan. misalnya, kata "hitam" dalam kamus disepadankan dengan hal yang negatif, buruk, jahat, jelek, maka kita kenal dengan istilah "black magic" versus "white magic", dan seterusnya. demikian juga kata kata yang mendiskriminasikan gender, misalnya chairman sekarang diganti chairperson, dan seterusnya: bangsa kita saat ini sedang menghadapi kegelisahan nasional yang menyangkut jatidiri bangsa. krisis demi krisis yang kita hadapi semakin menghilangkan kesadaran kita untuk mengembangkan hakikat nasionalisme dalam kancah pergaulan internasional yang semakin asimetris atau timpang. nasionalisme saat ini diartikan secara dangkal. bahkan sering hanya dengan memanggul gambar gambar para tokoh pendiri bangsa, yang tidak lain tujuannya untuk kemenangan pemilu saja. hal yang semestinya dilakukan yaitu mendalami, mengkaji dan mengembangkan pikiran pikiran nasionalisme para pendiri bangsa kita, justru diabaikan. bahkan, seringkali yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap pikiran pikiran nasionalisme para pendiri bangsa tersebut, pada masa penjajahan, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa kita disebut negeri terjajah, yaitu tanah air kita sebagai sumber bahan bahan baku, sebagai sumber buruh murah dan yang terakhir adalah indonesia dijadikan wilayah pemasaran bagi produk produk eropa. pada tahap berikutnya barulah kekuasaan ekonomi ini diikuti oleh kekuasaan politik dengan menjadikan secara resmi tanah air indonesia menjadi bagian dari belanda yang ada seberang lautan tepatnya lautan hindia, nasionalisme indonesia yang patriotik kala itu, dengan gagalnya mampu mengusir penjajahan. namun selanjutnya, kita menyaksikan dalam sejarah, bahwa usaha mengisi kemerdekaan ini ternyata tidak mencapai hasil yang optimal karena pertarungan ideologi kemudian mendominasi dinamika politik yang menyebabkan jatuh bangunnya kekuasaan pemerintahan. karena itulah pada waktu waktu itu bangsa kita dapat dikatakan bangsa yang tidak produktif hingga kemudian melahirkan orde baru, banyak negara, rakyat membentuk partai, walau kecil, diperbolehkan. sementara indonesia tampaknya partai partai gurem tidak akan diperkenankan untuk berpartisipasi dalam pemilu karena adanya threshold dan lain lain pembatasan. itu kuno dan tidak akan bertahan. ini jaman internet. semua dapat akses. kalau pakai dihalang halangi, rakyat punya cara sendiri. seharusnya boleh boleh saja. karena kalau dilarang, mereka toh akan memilih untuk golput" karena merasa aspirasinya tidak terwakili. fenomena ini yang juga mulai dapat dilihat banyak negara. banyak negara, partai kecil ini dianggap sebagai pembawa ide ide baru yang belum tertampung dalam partai partai yang ada. sebagaimana sebuah perusahaan, inovasi inovasi semacam ini harus diberi tempat agar perusahaan itu tidak "absolute". demikian juga partai partai. semua ide kan mulainya dari kecil. kalau ujung ujung besar biasanya itu barang lama yang dikasih bungkus baru. nggak apa apa juga. tetapi biasanya yang seperti ini perlu pemimpin yang kuat yang dapat merubah warna lama arah pembaharuan. kalau kalau tidak demikian lalu apa arti bungkus baru itu kalau semuanya masih yang lama itu juga: sudah saya sampaikan dalam bab sebelumnya, lihat saja yang terjadi dunia.erarkis, non birokratis dan anti kekerasan.green peace, one world for one people, dan lain lain. organisasi semacam ini adalah bentuk baru yang efektif, yang terus menerus. para penganut paham yang mana nilai nilai dan paradigmsmereka terus menerus memberikan substansi perubahan kepada jaman baru dan , ahli hubungan internasional dari universitas georgetown, washington d.c. amerika serikat, dr. m.a. mugtedar khan menjelaskan globalisasi sebagai wakil partai, disanalah maka dpr ada lembaga fraksi. karena perdana menteri sumber legitimasinya dari dpr, maka setiap saat bisa jatuh karena alasan politik, yaitu ketika dukungan parlemen tidak lagi mencapai minimal ditambah kursi. dan sebagai imbalannya, maka anggota dpr juga bisa dicopot tengah jalan oleh partai dengan alasan politik sekalipun. hak untuk mencopot anggota dpr tengah jalan melekat pada partai karena yang dipercaya rakyat dalam pemilu adalah partai. sedang urut urutan proses dekorasinya adalah pemilu legislatif dahulu, setelah terbentuk parlemen baru memilih dan atau mengangkat perdana menteri, sisi lain, dalam sistem presidensiil, program yang dijual dalam kampanye adalah program calon presiden, bukan program partai. program calon presiden pemenang pemilu nantinya yang dijadikan program pemerintah. dalam pemilu, rakyat mencoblos tanda gambar calon presiden, artinya legitimasi pemerintahan datangnya langsung dari rakyat, maka yang berkewajiban membentuk kabinet adalah calon presiden pemenang pemilu, dan sama sekali bukan partai manapun tak terkecuali partai yang mengusulkan pencalonan presiden pemenang pemilu sekalipun. disanalah, maka kabinet yang dibentuk adalah kabinet zaken kabinet ahli) bukan kabinet partai. secara universal dalam sistem presidensiil tugas partai adalah mengembangkan ideologi dan mencari figure yang laku jual dalam pemilu, dimanapun tidak dijumpai ketua partai dalam sistem presidensiil menjadi calon presiden capres). lebih dari itu secara universal pula, tidak dijumpai capres yang gagal dalam pemilu, kemudian maju lagi sebagai capres pada pemilu berikutnya. bahkan dimanapun belum pernah terjadi presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang berbeda, kecuali indonesia. sedang dari urut urutan proses demokrasi, dalam sistem presidensiil, secara universal pemilu legislatif dilaksanakan setelah pemilihan presiden pilpres). dengan demikian rakyat dalam memilih wakilnya dpr sudah mempertimbangkan karakter sang presiden terpilih. karena presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu (di indonesia selama tahun), maka tidak dapat diturunkan tengah jalan. dan sebagai imbalannya anggota dpr adalah wakil rakyat juga tidak dapat dicopot tengah jalan. karena anggota dpr adalah wakil rakyat, maka dpr tidak ada lembaga fraksi. sama sekali bukan wakil partai. disanalah maka dalam pemilu legislatif, rakyat mencoblosnya tanda gambar calon anggota dpr, bukan tanda gambar partai, sebuah gejala yang terdiri dari tiga perkembangan utama. pertama adalah globalisasi modal dan integrasi ekonomi menjadi satu pasar tunggal. kedua, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang membuat ruang menjadi cepat tidak relevan. dan ketiga, konvergensi kepentingan antara kelompok kelompok dan timbulnya korporasi multinasional yang memadukan kembali kekuatan kekuatan sosial pada tingkat global. tiga perkembangan yang merupakan gejala tunggal itu sering juga digambarkan sebagai kemunculan sebuah masyarakat dunia (global society) dan merupakan manifestasi dari budaya dunia (global culture), mirip dengan mac lahan dengan "global village" nya, dunia ini jadi hanya sebuah desa saja. mereka yang memandang globalisasi sebagai integrasi ekonomi, banyak berbicara mengenai "jangkauan mendunia" (global reach), dunia yang tak bertapa batas (borderless world), impian buana (global dreams) dan ujung ujungnya "lenyapnya negara bangsa" (the end the nation state), gelombang pasar bebas dan globalisasi sedang menguji kembali konsep dan kebutuhan (solidaritas) dari bentuk "negara bangsa" (nation state) dunia. gelombang ini pula yang telah mendorong semua negara untuk menata kembali "perusahaan negara bangsa" (nation state corporation) yang sedang dikelolanya untuk dapat masuk dalam integrasi global secara elegan dan percaya diri. pemerintah seluruh dunia sedang berbenah untuk merumuskan kembali peranan mereka untuk menjaga eksistensinya. dalam era yang serba "market driven", peran pemerintah juga akan dinilai dari kinerjanya dalam mekanisme pasar. apakah kinerjanya mengganggu kondisi pasar, apakah kebijakannya membebani keseluruhan sistem karena ketidakmampuannya dalam menjaga keseimbangan. apakah peran pemerintah sudah efisien dari kacamata manajemen perusahaan modern, perdebatan global antara market forces versus government forces" amat menarik. peran pemerintah semakin hari semakin berkurang diambil alih oleh mekanisme pasar, apalagi pemerintah yang lembam, lambat, tidak efisien ditambah lagi korup. maka persoalan negara gagal bukan hal yang mustahil, bahkan bisa jadi berimbas pada terancamnya eksistensi negara bangsa. karena pemerintah semacam itu hanya akan menjadi beban bagi rakyatnya dan buat keseluruhan sistem karena high cost bureaucracy, pemerintah yang korup dan tidak efisien akan berhadapan langsung dengan mekanisme pasar yang semakin hari semakin menawarkan efisiensi dan biaya manajemen termurah tetapi dengan layanan terbaik. mekanisme pasar bebas ini langsung berhadapan dengan rakyat sehingga rakyat secara demokratis dapat menentukan pilihannya. indonesia persimpangan jalan. kalau tidak segera bertindak dan menyikapi globalisasi dengan tepat, maka indonesia menuju kehancuran, tanpa disadari, namun pasti akan terjadi, jadi pemerintah tidak punya banyak pilihan. take die" atau lebih dikenal dengan istilah the death government". kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera diubah menjadi public services management. yang pasti high cost bureaucracy pada akhirnya berakibat pada kesengsaraan rakyat dan punahnya peran pemerintah, sebenarnya, dalam "economy circle" (lingkaran ekonomi) era pasar bebas, dimana kekuatan kapital sangat dominan, maka peran pemerintah adalah penyeimbang lingkaran ekonomi tersebut. yang kalau diterjemahkan secara kongkrit, maka tugas besar pemerintah adalah pelindung lapisan masyarakat yang paling bawah melalui berbagai bentuk insentif kesejahteraan sosial ekonomi (welfare program) tidak hanya melalui sumbangan pajak dari mereka yang kuat, namun lebih dari itu melalui korporasi kerakyatan yang terorganisir dengan sistem berbasis multimedia sehingga rakyat juga dapat merasakan nilai tambah secara langsung tanpa melalui tangan tangan elite politik dan partai partai: bagi pemerintah yang cerdas, ini adalah peluang dalam tarik menarik kekuatan menuju "borderless world", "the end nation state" dan lain lain yang katanya fungsi pemerintah akan tergeser oleh mekanisme pasar. hanya saja, pemerintah tidak mungkin dengan terus mempertahankan cara cara lama. kita harus berpikir "but of the box", bahkan kalau dalam buku blue ocean strategy" strategi samudra biru) disebut sebagai mencipta ruang pasar baru. pemerintah juga jelas pasarnya, yaitu rakyat, jadi peranannya jauh lebih sederhana. tinggal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana tuntutan mdg millenium development goals). masih mengacu kepada blue ocean strategy", kalau disitu dikatakan bagaimana membuat kompetitor tidak lagi relevan, maka sesungguhnya pemerintah adalah mudah sekali, karena pada dasarnya kompetitornya tidak ada. pemerintah itu bentuk monopoli kekuasaan. kalau korporasi masih harus bekerja keras untuk mendapatkan atribut atribut tersebut, sementara pemerintah tidak perlu lagi. semua sudah ada tangan. jadi jauh lebih mudah menerapkan strategi baru tersebut, kemajuan teknologi informasi komunikasi bisa mendorong revolusi sosial melalui revolusi senyap (silence revolution). keberhasilan revolusi teknologi informasi komunikasi yang dapat mendorong diterapkannya blue ocean strategy" (menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kompetisi tidak lagi relevan) secara sadar atau tidak sadar terabaikan oleh bangsa kita. padahal kedepan rakyat perlu memiliki alat untuk mengorganisir diri melalui sistem manajemen yang berbasis pada teknologi informasi komunikasi ict). dan yang terpenting, pesan yang disampaikan dalan strategi samudera biru adalah sikap kepemimpinan, yang harus pandai mengubah segala macam persoalan menjadi peluang dan tantangan. disini perlunya visi dan misi pemimpin yang tegas dan berwawasan, ekonom penerima hadiah nobel, joseph stiglitz juga mengkritik bagaimana proses globalisasi dikelola oleh imf sebagai telah menciptakan kemiskinan dan gejolak sosial dimana mana, namun percaya, bahwa globalisasi itu sebenarnya dapat menguntungkan negara kaya maupun miskin. kaum meskipun dapat memanfaatkan globalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. tentu saja, gejala pemiskinan, ketimpangan dan erosi budaya lokal, harus ditolak dan dicegah. tetapi fakta juga menunjukkan, bahwa bangsa cina dan india justru mampu menunggangi arus globalisasi. india umpamanya, telah timbul pusat teknologi informasi bangalore semacam silicon valley as. desa teknologi tersebut tumbuh perusahaan perusahaan skala global yang melayani pesanan pesanan software dari perusahaan perusahaan multinasional dari as, eropa barat dan jepang. gejala semacam itu sudah nampak juga indonesia, misalnya pusat yang dikembangkan suatu desa pantai bali. berbagai perusahaan kecil kecilan indonesia juga telah melayani pasangan pesanan dari singapore dan malaysia, bukan hanya itu, ada kisah sukses salah satu pantai india dimana dengan diberikannya fasilitas handphone dengan aplikasi multimedia tangan para keluarga nelayan, maka para ibu ibu nelayan bisa melakukan "future trading" sementara bapak bapak nelayan masih berada tengah taut ketika mau merapat mereka sudah tahu tangkapan apa saja yang didapat para nelayan, dan segera para ibu mulai melakukan "future trading" sebagaimana pasar modal saja. para tengkulak tidak lagi mendapat tempat karena data harga yang selalu "up to date" dapat diakses lewat handphone multimedia tadi. dari indonesia pun tidak kalah kreatif, ada yang membuka sekolah tari dengan aplikasi multimedia internet, muridnya dari seluruh dunia. dengan cara ini, kan justru budaya lokal jadi mengglobal. maka, istilah "global village" nya mac lahan tadi menjadi sangat relevan: saya termasuk golongan yang optimistis. bahwa globalisasi justru akan membuka kesadaran baru menuju dunia yang lebih baik. nilai nilai kearifan lokal yang selama ini tidak dikenal dunia lain karena dominasi paham tertentu yang menguasai alat alat kekuasaan, kini tidak lagi relevan, karena rakyat dapat langsung berhubungan tanpa halangan yang berarti. tetapi tentu saja, tarik menarik akan terjadi, namun yang membuat optimis adalah jumlah rakyat jelata dan tertindas dunia ini jauh lebih banyak dari yang selama ini mengontrol kekuasaan. maka, gelombang kesadaran baru ini akan sulit dibendung, michel chossudovsky, dengan tegas, mengatakan bahwa yang menciptakan globalisasi kemiskinan itu adalah dua lembaga ekonomi internasional, yaitu imf dan bank dunia. sudah banyak laporan bagaimana kegagalan imf dan bank dunia negara negara amerika latin. fernando soto juga membeberkan panjang lebar tentang resep yang sama sekali tidak mujarab dari kedua lembaga keuangan dunia tersebut. sudah dibuktikan bahwa imf dan sudah gagal seluruh dunia. taruhan terakhirnya tinggal indonesia. bangsa lain tidak mau lagi didikte oleh imf dan wb. bukankah posisi bangsa dan negara kita yang kini "tersudut" dalam percaturan global adalah karena kesalahan dan "kebodohan" kita sendiri. apakah kita masih akan meneruskan resep imf yang terbukti gagal karena kebodohan kita sendiri: anthony hidden berpendapat bahwa pemikiran jalan ketiga" the third way) yang ditawarkannya timbul karena menyadari manfaat globalisasi, walaupun globalisasi yang terlalu cepat berjalan itu telah menimbulkan banyak masalah. globalisasi haruslah diposisikan sebagai kepastian yang tidak mungkin dapat dielakkan oleh bangsa manapun tak terkecuali indonesia. persoalannya, tinggal bagaimana kita sebagai bangsa akan menyikapinya. ketika sebuah bangsa mampu menyikapi dengan bijak dengan mengedepankan kepentingan nasionalnya, maka akan menikmati hikmah globalisasi tidak hanya secara pasif yaitu ketika datang negerinya, tetapi malah menumpangi globalisasi untuk mendapat keuntungan yang lebih besar lagi dari globalisasi yang sedang melanda bangsa lain. hal yang demikian sah sah saja, dan tidaklah mungkin dapat dicegah dengan ukuran moral ataupun nurani. bangsa manapun tidak patut menyalahkan sahabat yang mengulurkan tangan memberi bantuan, dan sangatlah keliru kalau dalam tata pergaulan internasional ada bangsa yang mempersepsikan bahwa bantuan yang diberikan itu tanpa terkait kepentingan tertentu dalamnya, hampir semua ahli sepakat bahwa globalisasi yang didorong oleh teknologi informasi komunikasi sedang memerankan sebuah revolusi sosial. revolusi sosial ini secara pasti merasuki semua sudut kehidupan. mengaburkan batas batas tradisional yang membedakan bisnis, media dan pendidikan, merombak struktur dunia usaha, mendorong pemaknaan ulang perdagangan dan investasi, kesehatan, entertainment, pemerintahan, pola kerja, perdagangan, pola produksi, bahkan pola relasi antar masyarakat dan antar individu. hal yang merupakan tantangan bagi semua bangsa, masyarakat dan individu: diantara riuh rendah euphoria komentar tokoh tokoh dunia tentang globalisasi, ada dua tokoh yang menjadi favorit saya, yaitu noam chomsky dan umar ibrahim padilla. keduanya tergolong pemikir anarkis, namun pengalaman hidup saya menyimpulkan kedua tokoh ini adalah benar adanya and nonsense". dan islam indonesia mempunyai peranan sentral terhadap perubahan dunia jika kesadaran relijius hakiki ini tidak saja dijadikan dasar gerakan, namun terlebih dari itu menjadi dasar pijakan beribadah dan tuntunan kehidupan sehari hari: saya mempunyai kenangan tersendiri tentang noam chomsky, guru besar mit, usa. waktu itu chomsky diundang untuk berbicara gill university montreal canada, tempat saya kuliah. yang menakjubkan adalah antrian panjang berliku liku sudah berbaris beberapa jam sebelum kehadirannya. saya pun ikut dalam antrian itu. ketika pintu gerbang dibuka, saya hampir tidak kebagian untuk masuk, karena ruangan sudah padat, maka saya pun jongkok dan meluncurkan badan saya diantara kaki bule jangkung jangkung yang berdiri pintu. alhasil saya terlempar masuk ruangan dan berguling hingga persis deretan paling depan dan berhadapan langsung dengan sang profesor. padahal acara itu "relay" banyak ruangan, namun saya amat beruntung karena masuk keruangan dimana sang profesor berada. diantara banyak pertanyaan yang selalu dengan jawaban yang disertai plus para pengunjung, seorang profesor senior dari gill bertanya: apa yang sebenarnya membuat anda menjadi begitu terkenal berbagai belahan dunia ini?", noam chomsky menjawab dengan enteng saja: sederhana. karena saya tidak mengada ada. saya hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan harapan begitu banyak rakyat tertindas seluruh dunia, dan tentu saja mereka merasakan apa yang saya sampaikan". kembali ruangan gemuruh dengan tepuk tangan. dalam kesempatan itu pula, saya pertama kali belajar tentang hakekat "copy right" (perlindungan hak cipta) dan "free trade" (perdagangan bebas), dua bush istilah yang kontradiktif satu sama lain, yang ternyata menjadi alat untuk mempertahankan ketimpangan dunia ini. itu sebabnya noam chomsky membolehkan siapapun menyebarkan karyanya dengan bebas. maka, dalam kesempatan ini saya menterjemahkan dua bab dari obrolan chomsky dengan david bersamaan yang saya anggap relevan untuk memberikan pengantar tentang hakekat globalisasi dan tentu ada kaitannya dengan indonesia: umar ibrahim padilla, adalah kawan yang saya kenal tahun ketika itu dia menjadi penasihat mahathir mohammad sedangkan saya membantu pemerintahan habibie melalui adi season yang memimpin departemen koperasi ukm. kami sering berjumpa dalam upaya membangun masyarakat merantau malaysia dan indonesia) yang maju dan cerdas dengan jalan damai. suatu kali, kami pernah berdebat hingga berjajar bahkan berhari hari lamanya. nya padilla mengingatkan bahwa yang saya lakukan adalah sia sia belaka. dia bilang hanya ada dua kemungkinan untuk memperbaiki dunia ini. pertama harus sangat super kaya melebihi para sutradara yang duduk new york dan kemudian merubah sistem kapitalisme global menjadi sistem yang adil dan berorientasi kerakyatan, atau cara kedua bergerilya seperti yang dilakukan oleh jaringan with world islamic trade organization) dengan menggerakkan kekuatan rakyat dari negara negara untuk kembali kepada sistem ekonomi berbasis mata uang emas (komoditi riil lainnya) sehingga sistem kapitalisme finansial global, yang memperdagangkan mata uang kertas dan berbagai bentuk turunannya sehingga menyebabkan "bubble economy", menjadi runtuh dengan sendirinya: pernyataannya yang selalu saya ingat adalah sektor moneter menguasai dari aktivitas dunia ini, sisanya baru dibagi bagi oleh berbagai sektor riil. ketimpangan ini adalah sumber masalah dunia seperti kemiskinan, lingkungan hidup, hak asasi, kekerasan, terorisme, dan lain lain. mari kita kembali melihat sejarah kolonial dan terbentuknya negara bangsa (nation state). ketika negara bangsa disebut "merdeka', sebetulnya sang kolonial meninggalkan (dua) bom waktu, yaitu bank sentral yang tugasnya mencetak mata uang kertas, dan satu lagi adalah pemerintah yang tugasnya memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang kertas tersebut. dua hal inilah yang menjadi alat kontrol sistem keuangan dunia hingga dewasa ini. jadi sebetulnya rakyat belum benar benar merdeka. karena hal yang paling penting masih dikontrol pihak lain, bukan ditangan rakyat. ini adalah esensi kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sesungguhnya, yang harus dipertanyakan dan direbut kembali oleh rakyat. peran pemerintah yang paham terhadap sejarah ini akan mencerdaskan diri dengan meredefiniskan perannya untuk rakyat, sehingga tetap bertahan hidup (tetap berperan), karena kalau tidak, pemerintah hanya akan menjadi beban rakyat, dan kalau ini yang terjadi maka akan terjadi revolusi sosial dimana banyak pemikir menyebutnya dengan istilah "the death government" sejalan paralel dengan proses "the death money" dan "the death inflation". karena pada dasarnya, pemerintah kalau yang tidak sadar persoalan yang mendasar, juga diperalat oleh sistem keuangan global tersebut. tim kami bersama umar ibrahim padilla, kini menjabat sebagai chairman with, sedang membuat prototipe negeri kelantan dengan menerapkan paradigma baru gold dinar economy" secara menyeluruh sebagai percontohan model ekonomi depan ang lebih adil secara global, akhir akhir ini kita saksikan bagaimana pucuk gunung "sektor ekonomi moneter dunia" sedang rontok dan menghantam seluruh penjuru negeri. ini baru gejala permulaan, dan akan terus berlanjut apabila tidak ada upaya untuk merombak sistem secara mendasar. sebagaimana kita dapat pelajari dari sejarah, krisis keuangan berbasis uang kertas ini terus berulang secara berkala, dan sejauh penanganan krisis masih pada pengobatan gejala gejalanya, bukan pada akar model yang telah nyata nyata gagal, maka jangan diharapkan dunia akan selamat dalam waktu yang relatif singkat, malahan, kehancuran akan sulit dihindari. bersyukur kepada teknologi informasi yang dapat merupakan sarana yang dapat mengkudeta fungsi perbankan atau istilahnya "coup bangun". anda dapat bayangkan, sebenarnya fungsi perbankan kan amat sederhana, hanya mengadministrasi pencatatan plus dan minus saja dengan sedikit variasi perhitungan, mengapa menjadi raja yang mengatur dan menentukan nasib sektor sektor lain. pasti ada yang salah kan: anda dapat bayangkan, betapa sistem perbankan sebenarnya hanya beban ekonomi, misalnya keberadaan jaringan atm yang investasinya mahal seluruh dunia hanya mengurusi uang kertas, padahal kini ada handphone yang isinya pulsa, dimana pulsa adalah juga uang kan? sehingga kita dapat melakukan pembayaran dengan pulsa tersebut. dunia sedang menuju castles society" atau powerless society". jadi bisnis perbankan kini adalah sunset bisnis, karena layanannya tidak lagi efisien dan dewasa ini tidak lagi kompetitif dibanding dengan dengan perkembangan fitur fitur teknologi informasi komunikasi yang semakin canggih saja. biaya transaksi hanya sebesar biaya pulsa, namun transaksi melalui perbankan harus dipikirkan ongkos manajemen untuk menggaji para bankir yang gajinya paling mahal dunia, belum lagi gedung gedung mewah pusat kota, dan jaringan atm yang investasinya mahal. tidak sebanding dengan transaksi antar dengan biaya cukup pulsa saja. bagaimana perbankan mau bertahan? dalam sejarah wajar wajar saja kalau perkembangan teknologi mendorong berkembangnya dasar teori "coup bangun" tersebut dan dunia sedang dipikirkan bagaimana revolusi dunia keuangan ini. hal yang tidak dapat dielakkan. ini yang disebut dengan suatu keharusan sejarah: jaman nabi dulu, para pedagang lah yang berada gedung mewah, sementara rentenir itu yang berada jalanan. sekarang yang kita lihat terbalik. para bankir duduk duduk gedung mewah, sementara para pedagang kaki lima berceceran sepanjang jalan, malah kena gugur album segala. maka, jangan salahkan orang lain kalau kita miskin, karena tidak mengikuti ajaran nabi muhammad saw, padahal indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim dunia, maka gerakan internasional yang diprakarsai oleh with siap memfasilitasi perdagangan antar negara sekalipun dengan berbasis mata uang emas, sehingga tidak perlu melalui fasilitas perbankan. caranya mudah. hanya dengan membuka rekening e dinar dotcom, sehingga masing masing koperasi bisa bertransaksi dalam mata uang emas. kalau diperlukan intermedia berbasis emas, with akan melakukan fungsi internediasi berbasis emas sehingga proses perdagangan sebagaimana yang dilakukan dengan intermedia perbankan melalui penerbitan l c dan lain lain itu juga dapat dilakukan, tetapi tentu saja dengan biaya yang jauh lebih murah sehingga tidak membebani sektor pertama, teknologinya mudah bisa dengan sms ataupun internet. kedua, tidak diperlukan pertukaran mata uang dua kali, dari misalnya rupiah dolar, baru yuan, dan demikian juga sebaliknya. sehingga lantas diperlukan biaya forex (foreign exchange), plus ongkos "heading" segala. yang sederhana, rigs antar bank satu kota saja biayanya rp. 30ribu. mahal kan. dengan mata uang emas, yang didukung oleh fasilitas teknologi informasi komunikasi, yang diakui dimanapun dunia ini, maka biaya transaksi bisnis akan sangat murah meriah, hanya seharga pulsa, menjadi terjangkau, cepat tidak birokratis, tidak perlu antri bank, dan yang terutama adalah menegakkan keadilan. mengembalikan hak rakyat tangan rakyat. inilah demokrasi yang sesungguhnya. bukan demokrasi "lip service". demokrasi lips service" maksudnya, mau apapun boleh, bahkan difasilitasi atau dipermainkan biar mengesankan demokrasi berjalan lancar. mau berjilbab sampai seperti ninja atau mau telanjang jalanan boleh, mau homoseksual atau heteroseksual boleh, mau apa saja boleh. mau beristri satu atau banyak silahkan diperdebatkan secara demokratis. ada aliran sesat, silahkan diadu pro dan kontra. biar demokratis. asalkan jangan menyentuh yang satu ini, yaitu matang dan sistem ekonomi. istilahnya "demokrasi untuk anda, tetapi tidak untuk saya": apakah negara seperti indonesia mampu menjadi pemenang (victor) dalam globalisasi? hal ini tergantung dari kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang aset aset yang dimiliki, seperti dikatakan oleh fernando soto. kesadaran itulah yang bisa memulai proses transformatif untuk mengubah aset aset itu menjadi modal produktif yang dapat menggerakkan lokomotif perekonomian, untuk mewujudkan peluang peluang global seperti yang disampaikan fernando soto tersebut untuk kepentingan rakyat, adalah omong kosong belaka apabila perangkat sistem kenegaraan, demokrasi dan politik masih kuno, semrawut dan tidak lagi relevan dengan tuntutan jaman yang sedang berubah. bahkan menuju arah sebaliknya, mayor jenderal tni purn) sari kadi, sebagai rakyat indonesia, menggugat hak memilih dan hak dipilihnya. sebagai rakyat, dia menanyakan dasar rakyat memilih dalam pemilu legislatif april itu apa? seluruh dunia, pemilu itu dasar memilihnya jelas, yaitu program dan pelaksana program. indonesia, rakyat memilih dasarnya apa? kalau partai menjanjikan program dalam kampanye itu jelas pembohongan publik, karena nanti ada pemilihan presiden. yang dijadikan program pemerintah adalah program calon presiden pemenang pemilu, bukan program partai. kalau alasannya, uud mengatakan capres dan cawapres diusulkan oleh partai atau gabungan partai, rakyat boleh bertanya lagi, siapa capres cawapres partai ini dan partai itu?" ternyata belum jelas. ada yang masih berebut dsb. jadi rakyat dasar memilihnya apa? program partai jelas bohong. calon juga belum jelas. jadi ini pemilu seperti memilih kucing dalam karung. kalau kucingnya garong bagaimana lantas menggigit rakyat. sistem pemilu ini, rakyat dipaksa tanda tangan cek kosong, haknya diberikan kepada partai, lantas partai disuruh jadi calo untuk cari capres cawapres. macam dagangan saja. kalau partai mengusung capres cawapres yang membayar paling mahal, bagaimana? itu juga sah menurut uud dan pilpres karena sistemnya membuat demikian. hanya ada indonesia, uud dan pilpres kok membodohi dan membohongi rakyatnya sendiri. dan itu sah karena uud dan bentuknya, sementara itu beberapa negara lain, mereka secara sadar mengorganisir rakyatnya sebagai kekuatan pasar dengan membentuk nation state corporation (perusahaan negara bangsa), untuk menghadapi kekuatan korporasi multi nasional, seperti dilakukan oleh vaksin shinawatra dengan thailand incorporated, atau mahathir mohamad dengan malaysia incorporated menunjukkan bagaimana negara negara tetangga pun sudah begitu cerdas menyiasati tuntutan jaman untuk kesejahteraan rakyatnya. pemimpin pemimpin yang cerdas tersebut menggalang kontrak sosial dengan rakyatnya dalam bentuk yang tertulis. inti kontrak sosial itu ada kolom, yaitu kolom persoalan yang dihadapi rakyat dan kolom daftar permintaan rakyat. kontrak sosial ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat master plan, yang dibetulkan dalam bentuk corporate plan dan bisnis plan sebagai layaknya korporasi, sehingga rakyat sebagai pemegang sahamnya, bisa menagih kontrak sosial tadi dengan jelas, terukur, kuantitatif dan ada tolok ukur waktu. negara lain, para calon pemimpin berdebat mengenai berbagai kebijakan yang diusungnya untuk berbagai topik sesuai dengan audiens yang diajak dialog. debat antar kandidat begitu seru dan menarik pemilu dagang sapi dengan mengabaikan logika politik akal sehat yang membayangi lahirnya sistem demokrasi, maka seperti yang terjadi dalam pemilu dalam pemilu akan kembali terjadi pembedahan dan pembohongan oleh partai partai yang menawarkan janji janji dan program bila partainya menang pemilu. padahal janji janji dan program yang ditawarkan tersebut tidak mungkin alias mustahil akan dilaksanakan. karena dalam sistem presidensial yang dijadikan program pemerintah adalah janji janji dan program calon presiden pemenang pemilu, sama sekali bukan program partai tak terkecuali partai pemenang pemilu sekalipun. begitu pula kalau pemilu dikaitkan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, maka partai partai peserta pemilu pun belum dapat menyebut siapa figure yang bakal diusulkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. kalau ada partai yang berani menyebut calon presiden dan wakil presidennya, inipun akan terkendala, yaitu ketika partai tersebut tidak bisa melampaui batas minimal kursi dpr ataupun perolehan suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang pilpres, yaitu kursi dpr atau perolehan suara sah dalam pemilu. jadi dasarnya rakyat memilih dalam pemilu legislatif itu apa? program partai, jelas bukan. bakal pasangan capres cawapres juga bukan. lantas apa? artinya rakyat disuruh tanda tangan cek kosong kemudian diserahkan kepada pengurus partai politik untuk modal dagang sapi dalam mencari bakal capres cawapres. partai politik bertindak sebagai calo politik secara konstitusional. ini artinya secara nyata, dalam pemilu rakyat ibarat memilih "kucing dalam karung . sumber kesemrawutan ini karena urut urutan pemilu dalam sistem presidensiil, seharusnya pemilu presiden dulu baru pemilu legislatif, bukan seperti yang kita laksanakan pada pemilu dan akan berulang lagi pada pemilu mendatang, dimana urutan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru diikuti pemilu presiden. ibarat bayi akan lahir, seharusnyalah kepala terlebih dahulu, baru disusul kaki. maka ketika lahir dengan kaki terlebih dahulu, disebut "sungsang dan ini sangat membahayakan kesehatan ibu dan terlebih sang bayi: dari aturan main demokrasi yang mengabaikan logika politik dan urut urutan mekanisme politik yang secara universal tidak lazim, dan ditambah lagi dengan pembatasan jumlah minimal bagi partai atau gabungan partai dalam mengusulkan bakal pasangan capres dan cawapres, maka kedaulatan yang sehingga rakyat benar benar bisa menjatuhkan pilihan sesuai dengan kepentingannya. sementara perhatikan negeri kita, dimana para calon pemimpin sibuk memasang iklan dan berslogan seperti menjual sampo saja. siapa yang tidak kenal para elite capres capres tersebut. mengapa pula sibuk beriklan? sungguh ada yang tidak beres negeri ini: dalam lingkungan strategis dunia yang sedang berubah sebagaimana diuraikan diatas, dimana perangkat perangkat demokrasi dan pemerintah sedang digugat dan redefinisi perannya, alangkah picik dan naiknya, dpr dan pemerintah kita masih menganut paham kuno yang diterapkan secara salah pula, yakni atas nama pengaturan dan bukan pembatasan katanya, lalu menggunakan angka statistika tanpa dasar ketika memunculkan apakah itu y6, yo, y6, 15y6 atau untuk mengebiri kedaulatan rakyat, menghilangkan hak rakyat untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. mencomot ilmu statistik dengan cara salah pula penerapannya sehingga dengan gamblang memamerkan kecerdikan karyanya sebagai pemegang amanah yang jelas jelas mengkhianati pemberi amanah: diperparah lagi. atas nama menginstitusionalisakan aspirasi rakyat, sehingga hanya partai atau gabungan partai yang dapat mencalonkan presiden dan calon presiden. padahal uud tidak menyebutkan dan tidak melarang adanya calon luar jalur partai. sehingga dapat diartikan tidak menghalangi adanya calon luar jalur partai. karena ketika partai partai menjadi kaku, absolute dan tidak mampu menyerap aspirasi rakyat, sementara teknologi internet dan sms yang semakin menjangkau seluruh rakyat (data terakhir ada sekitar juta pelanggan), sehingga bentuk bentuk akses dan komunikasi dapat menjangkau rakyat, maka adalah picik dan naif kalau pengaturan atau pembatasan dilakukan atas nama kemudahan. seorang mama loren saja mempu memanfaatkan fasilitas teknologi dengan "ketik reg spasi bla.bla.", mengapa kemudian fasilitas ini dianggap tidak bermanfaat untuk rakyat memberikan aspirasinya. bukan tidak mungkin sari kadi atau darul rahman bersaing dengan mama loren untuk mengorganisir rakyat demi masa depan yang lebih baik, ketika lomba catur antara manusia dengan komputer akhirnya dimenangkan oleh komputer, seharusnya manusia sadar bahwa perannya sebagai khalifah bukanlah robot yang didikte dengan statistik yang mencoba meniadakan sekecil apapun keberadaan manusia dengan prosentase, manusia adalah makhluk bercita rasa tinggi yang berbeda dengan robot. mau alasan apa lagi untuk tidak meloloskan gugatan tersebut, kalau tidak nanti para hakim yang mulia dijuluki sebagai robot yang terjebak angka statistik, salah penerapan lagi. pasti tidak mau kan: dalam tuntutan jaman dimana "machine age" secara pasti bergeser kearah "system age", ketika masyarakat mekanistik bergeser menuju masyarakat organik, ketika aliran reduksionis segera akan digantikan oleh aliran holistik, indonesia penuh dengan harapan masa depan yang gemilang. indonesia dapat sebagai "victor". asalkan yang dibangun adalah sebuah indonesia dimana mesjid tanpa dinding, gereja tanpa dinding, vihara, pura dan kelenteng tanpa dinding. menembus batas. menemukan hakikat manusia dan kemanusiaan. memaknai kehidupan dengan kesadaran bahwa pada dasarnya tuhan ingin setiap manusia masuk surga. tidak pernah sedikitpun terbersih bahwa dunia ini diciptakan untuk pertikaian dan teror fisik dan pikiran dari makhluk ciptaan tuhan yang tertinggi derajatnya. sebuah kehidupan dimana pertemuan unsur unsur kemanusiaan menjadi sebuah pancaran dan realitas yang menyatukan bangsa. sebuah indonesia yang toto tentram kerta raharjo", dimana rakyatnya yang mayoritas muslim terbesar dunia, menemukan kembali peradabannya, memberi contoh dalam perilaku bukan hafalan tanpa makna, menjadi pelopor dunia yang rahmatanlil alamin. damai untuk alam semesta. keterangan ahli pemohon prof. dr. asep waran yusuf, s.h., m.h. bahwa uud sebagaimana diketahui menganut paham negara hukum dan negara demokrasi, hal ini terlihat dalam yang maknanya adalah bahwa negara indonesia adalah negara hukum, yang memuat berbagai hal yang fundamental mengenai sifat dari negara hukum, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang undang, peradilan arbitrasi, kepastian hukum, kesamaan hadapan hukum dan pemerintahan, melayani kepentingan umum, supremasi hukum, konstitusi yang didasarkan pada atas hak hak perorangan, supremasi hukum, konstitusi yang didasarkan atas hak perorangan, dan seterusnya. unsur dari negara hukum dapat juga dilihat dalam uud yang maknanya adalah bahwa presiden dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan yang berat. jadi presiden dapat diberhentikan bukan karena alasan kebijakan atau kinerja presiden atau wakil presiden. kemudian sendi negara hukum dapat dilihat dalam uud yang menyatakan bahwa pemberhentian presiden harus dilakukan melalui pengujian atau pengadilan oleh mahkamah konstitusi. makna dari ini menunjukkan bahwa berhentinya presiden dan wakil presiden dari jabatannya setelah diperiksa, diadili, dan diputus oleh mahkamah konstitusi atas permintaan dpr. dengan perkataan lain, dpr dan mpr tidak dapat secara serta merta memberhentikan secara langsung presiden dan wakil presiden dari jabatannya. sendi negara hukum juga termuat dalam uud yang maknanya bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman baik mahkamah agung maupun mahkamah konstitusi dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus merdeka, tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya serta menegakkan hukum dan keadilan. dalam konteks ini mahkamah konstitusi mengadili presiden dan wakil presiden atas permintaan dpr harus benar benar bebas dari tekanan dan pengaruh siapapun juga. uud juga menganut paham demokrasi, hal tersebut termaktub dalam yang menyatakan kedaulatan negara berada tangan rakyat dan dilakukan menurut undang undang dasar. makna ini adalah bahwa kekuasaan yang asli, tertinggi, penuh, tak terbagi bagi, dan terus menerus ada pada rakyat, sehingga hakikat dari ini menunjukkan bahwa penyelenggara negara harus untuk dan berdasarkan atas kehendak rakyat. negara demokrasi juga dapat dilihat dan dinyatakan pada yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih atas satu pasangan secara langsung oleh rakyat. makna dari ini adalah untuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dilakukan langsung oleh rakyat tanpa melalui perantara lembaga manapun juga, negara demokrasi pun juga dapat dilihat dalam yang menyatakan bahwa pasangana dari ini adalah bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum dan tidak ada ketentuan lain yang mengatur persyaratan untuk pengusulan oleh partai politik. kemudian dalam yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap tahun sekali. maknanya adalah bahwa pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan dalam jangka waktu tahun tanpa adanya hubungan kausalitas antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif, artinya pemilihan presiden tidak dikaitkan dengan hasil pemilihan legislatif atau sebaliknya. uud menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum atau kpu. makna dari ini adalah bahwa baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif diselenggarakan oleh lembaga yang sama yaitu komisi pemilihan umum: dan menunjukkan bahwa undang undang dasar menganut sistem pemerintahan presidensial, undang undang nomor tahun tentang partai politik juga menyatakan dengan tegas tentang kedudukan, tujuan, fungsi, kewajiban, dan hak partai yang pada dasarnya mengandung asumsi dasar, pertama, bahwa tiap warga negara berhak untuk mendirikan, menjalankan, dan mendayagunakan parpol sebagai pemenuhan hak dekorasinya. kedua, keberadaan partai politik merupakan pilar utama dalam bangunan demokrasi pancasila. ketiga, kiprah partai politik diorientasikan untuk mewujudkan tujuan negara. hal ini tercermin dalam angka undang undang nomor tahun yang maknanya adalah bahwa berdirinya partai politik bukan semata mata diorientasikan dan diabdikan untuk kepentingan kekuasaan namun juga untuk kepentingan bangsa dan negara. huruf dan undang undang nomor tahun menyatakan pada intinya bahwa setiap partai politik didirikan dan didayagunakan dalam rangka mengemban amanat rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. jadi keberadaan partai benar benar harus diakui, dihormati, dipenuhi, dan diberlakukan oleh negara guna mewujudkan tujuan partai politik tersebut. huruf dari undang undang nomor tahun yang maknanya adalah partai politik merupakan wahana untuk pengisian jabatan politik termasuk jabatan presiden dan wakil presiden. oleh karena itu pengisian jabatan politik melalui partai politik tidak dapat dihalangi atau dihambat oleh alasan yang lain yang dapat mengurangi nilai nilai demokrasi yang berkeadilan. huruf dan huruf undang undang nomor tahun menyatakan bahwa negara wajib untuk memperlakukan setiap partai politik secara adil, sama, dan sederajat tanpa membedakan banyak sedikitnya kursi dpr atau besar kecilnya dukungan suara. artinya, negara tidak boleh menghambat atau mengurangi hak hak partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menyatakan dengan tegas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan sistem pemilu dan sistem kepartaian secara sistemik dan komplementer, artinya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan pada prinsip prinsip yang terkandung dalam undang undang partai politik, undang undang pemilu, dan undang undang penyelenggara pemilu. hal ini tercermin dalam undang undang nomor tahun yang antara lain dalam yang pada intinya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden dapat diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, undang undang nomor tahun menyatakan bahwa pasangan diusulkan atau dari suara. makna dari ini adalah untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik harus memenuhi syarat tertentu, artinya pada persyaratan prosedur demokrasi yang mengatur hak partai untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. undang undang nomor tahun yang maknanya adalah bahwa hal hal yang mengatur prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden ditentukan oleh mekanisme partai, artinya undang undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden memberikan kewenangan atribusi kepada partai politik untuk mengatur mekanisme penentuan calon presiden dan wakil presiden. berdasarkan hal tersebut atas, dapat disimpulkan: undang undang dasar menganut sistem pemilihan presidensial, kedudukan dan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak bergantung pada dukungan dpr: dukungan atau oposisi terhadap presiden dilakukan secara kelembagaan dpr bukan dilakukan oleh masing masing partai politik: pemberhentian presiden terjadi apabila presiden melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan, pemberhentian presiden oleh mpr hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan mahkamah konstitusi, setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, hak setiap partai politik mengusulkan presiden dan wakil presiden tidak boleh dihambat oleh persyaratan apapun yang bersifat prosedural, oleh karena itu, undang undang organik yang merupakan pelaksanaan dari undang undang dasar tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam undang undang dasar itu sendiri. ketentuan undang undang nomor tahun yang mengharuskan ambang batas untuk mencalonkan presiden atau yang diperoleh oleh partai tersebut mengindikasikan secara implisit adanya tujuan, antara lain mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden dan diharapkan terjadinya koalisi partai secara permanen dalam rangka penyederhanaan jumlah partai, dan jika presiden terpilih akan mendapat dukungan yang kuat dari dpr: hal ini dapat terbantahkan, karena sesungguhnya maksud mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti pemilihan umum tidak memiliki dasar rasionalitas hukum dan demokrasi yang memadai. mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden bukan merupakan substansi hukum dan demokrasi, tetapi lebih pada alasan teknis belaka padahal substansi hukum dan demokrasi yang diamanatkan oleh undang undang dasar telah memberi hak kepada setiap partai untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden: adapun maksud untuk terjadinya koalisi antara al. platform dari masing masing partai politik. karena itu, undang undang dasar menganut sistem pemilihan presidensial,. dukungan atau kursi dari dpr sangat terbuka dan dapat diketahui publik mengenai objektivitasnya, bahwa hukum memiliki rasionalitas yakni nilai, norma, efisiensi, dan kelayakan teknis. dalam konteks pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum harus didasarkan pada rasionalitas tersebut yakni pemilihan umum harus mempunyai nilai, keadilan, kepastian, kesamaan, punya norma, jelas, tidak multi tafsir, tidak bertentangan dengan perundang undangan yang lebih tinggi, bermoral, dan dapat dilaksanakan, serta konsisten. efisien dalam konteks pemilu maka perundang undangan harus mampu memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan biaya dan penggunaan sumber daya seefisien mungkin tanpa kehilangan hakikat dan kualitas dekorasinya. artinya, akan lebih efisien apabila pemilihan anggota legislatif dan presiden dapat dilangsungkan secara bersamaan. implikasinya adalah selain efisien juga tidak ada keharusan memenuhi angka sebagaimana diatur oleh undang undang nomor tahun yang telah ternyata bertentangan dengan uud oleh karena ituumum presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan waktunya dengan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, dengan alasan, berdasarkan uud pemilihan presiden dan calon presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pelaksanaan pemilu, artinya adalah pengunungan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol dilakukan sebelum pemilihan legislatif atau paling tidak bersamaan dengan pemilihan presiden. apabila digabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam waktu bersamaan dengan pemilihan dpr, dpd, dan dprd, maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa dari penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sebagaimana dinyatakan eksplisit dalam undang undang nomor tahunberdasarkan perspektif rekayasa politik (political engineering) diperlukan adanya pembangunan politik seperti yang pernah dilakukan pada masa orde baru walaupun tidak dilaksanakan. tetapi sekarang tidak ada pembangunan politik. oleh karena itu, menurut ahli partai adalah sebuah lembaga demokrasi yang memperjuangkan partai, kepentingan pribadi berhenti setelah kepentingan partai meminta, dan kepentingan partai berhenti setelah kepentingan negara meminta, akan tetapi masalahnya adalah dalam kenyataannya tidak: berkait dengan demokrasi ahli mengusulkan, indonesia belum lama berdemokrasi sehingga tidak dapat hal tersebut dimonopoli oleh partai partai. dengan demikian, jika ada yang ingin tampil sebagai tokoh bangsa disisakan. khusus untuk partai, mari kita merasakan partai, berapa pun jumlah partai yang terpenting adalah membangun sistem kepartaian yang mengarah kepada dua kelompok, ruling atau oposisition. depan kita berhenti bicara "nanakoa , ideologi, macam macam, jadi kalau partai islam jangan hanya menjual saja, partai kristen jangan hanya bicara tentang norma norma yang primordial. berdasarkan uraian atas, menurut ahli, nomor tahun tidak mempunyai dasar yang kuat dari uud kemudian berkait dengan nomor tahun menurut ahlidengan alasan, pertama, dari sisi ekonomis, bila dipisahkan memakan biaya yang sangat mahal. oleh karena itu, lebih baik dana dana tersebut diarahkan kepada yang lebih positif penggunaannya. kedua, terdapat political fatigue, masyarakat lelah, berpolitik: keterangan saksi pemohon: kedaulatan tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh mpr. jadi mpr memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, tetapi kemudian dalam penjelasan uud dinyatakan: presiden adalah mandataris mpr. jadi, kedaulatan rakyat yang fundamental norms khususnya sila empat pancasila yang menyatakan: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilanketika berbicara tentang pemilihan presiden langsung, maka,bisa.yang sebagaimana diatur dalam uud maka pemenang pertama dan kedua mengacu pada putaran berikutnya, pada waktu itu juga muncul pemikiran bahwa dengan demikian akan ada penghematan biaya yang luar biasa karena pemilu cukup dilaksanakan dua kali. pada akhirnya, jika sepakat dengan apa yang tercantum dalam dan uud maka dan pilpres sekarang ini, seharusnya disesuaikan dengan bunyi, maksud, dan latar belakang dari uud tersebut,: terkait hal ini, dalam sidang komisi sidang mpr tahun seorang peserta rapat dalam komisi itu menyatakan atau mempertanyakan mengapa pemilihan umum itu, dalamnya mengandung pemilihan presiden? mengutip pernyataan anggota kki, cce hid, saksi menceritakan bahwa cce saat itu beranggapan pemilihan presiden tidak ada kaitan dengan pemilu. president election tidak ada kaitan dengan general election,arief pocnama harsii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal juli memberi kuasa kepada habiburokhman, s.h.: munathsir musiman, s.h.: maulana bundaran, s.h., dan adi partai singel simbolon, s.h., para advokat dan asisten advokat dari tim advokasi jaminan sosial, yang beralamat gedung area cikini blok jalan cikiniahli para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis pemerintahdudukan hukum dan kepentingan konstitusional para pemohonpekerja dan sekaligus peserta asuransi jaminan sosial tenaga kerja dengan nomor k00676665. bahwa dan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional (selanjutnya disebut merugikan para pemohon karena bentuk jaminan sosial dalam objek gugatan adalah bentuk perasuransian dan bukanlah berbentuk jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh bahwa berbunyi:ahwa berbunyipada diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. bahwa berbunyibahwa ketentucelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. bahwa berbunyi,hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran. bahwa berbunyiberdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara berkalpensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. bahwa berbunyi,olehmatian adalah setiap orang yang telah membayar iuran". bahwa berbunyi:, ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bahwa berkala mempertegas bahwa asuransi sosial dalam berkala bukanlah jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh dan uud oleh karena itu berkala bertentangan dengan dan uud bahwa "prinsip asuransi sosial" yang diatur dalambahwa dengan prinsip asuransi sosial, maka pemohon menjadi memiliki kewajiban untuk membayar premi untuk mendapatkan haknya sebagaimana dimaksud dan uud padahal sejatinya pemohon tidak harus melakukan kewajiban apapun untuk memperoleh hak aslinya, termasuk membayar premi. bahwa penerapan prinsip asuransi sosial dalam dan adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia pemohon. jika dibandingkan dengan implementasi hak hak sipil dan politik, maka implementasi hak untuk mendapatkan jaminan sosial sebagatersebut kepada mahkamah konstitusi atau peradilan lainnya. sedangkan untuk pelanggar jawab karena kompleksitas masalah yang dihadapi. bahwa dengan demikian jelaslah dapat disimpulkan bahwa dmkdan uud menyatakan pasai pasatundang undang dasar tahun dan perubahannyusaha perasuransian, bukti buku undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia: bukti buku kitab undang undang hukum dagang uhd): bukti fotokopi identitas pemohon bukti fotokopi identitas pemohon ii: selain itu, para pemohon mengajukan seorang ahli bernama abdul latif, yang didengar keterangannya bawah sumpah pada november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: abdul latif jaminan sosial adalah sistem perlindungan sosial yang memberikan penggantian atas penghasilan yang hilang atau berkurang karena peristiwa atau risiko sosial ekonomi tertentu, misalnya seperti sakit, hari tua, kecelakaan, dan lain sebagainya. asuransi dan asuransi sosial adalah pengertian yang sering tumpang tindih dan kurang tepat dipahami. jaminan sosial memiliki dua mekanisme, yang pertama adalah mekanisme asuransi sosial, yang kedua adalah bantuan sosial. tetapi dala pengertian yang sempit, jaminan sosial itu sering merujuk kepada pengertian asuransi sosial atau social security, social insurance, dan social assistance. jadi, ada tiga pengertian yang harus dipahami dengan tepat: jaminan sosial, asuransi sosial, dan bantuan sosial. jaminan sosial dalam pengertian yang sempit merujuk pada asuransi sosial. tapi dalam pengertian yang luas, jaminan sosial itu terdiri dari asuransi sosial dan bantuan sosial. dalam asuransi sosial atau jaminan sosial, perikatan antara penanggung dan tertanggung dijamin oleh undang undang. dalam pengertian itu bersifat kolektif. karena itu, dalam asuransi sosial, tidak berlaku seperti mekanisme asuransi privat. jadi bersifat nonseleksi, pekerja dijamin oleh undang undang untuk mendapatkan jaminan sosial. tapi dalam pengertian asuransi privat komersial maka berlaku pertanggungan antara nasabah, atau peserta, penanggung dan tertanggung. banyak pemahaman yang kurang tepat tentang definisi jaminan sosial, asuransi sosial, dan bantuan sosial. karena itu banyak negara terutama yang menganut negara kesejahteraan yang dimaksud jaminan sosial itu dalam pengertian yang luar. seringkali tumpang tindih antara jaminan sosial dalam pengertian yang sempit, asuransi sosial merujuk pada hak hak pekerja atau employees rights. tapi pengertian jaminan sosial dalam artian yang luas itu sering dimaknai sebagai hak hak warga negara atau citizens rights. sini yang sedikit membingungkan banyak orang, apakah yang dimaksudkan itu adalah hak hak pekerja atau hak hak warga negara? asuransi sosial itu adalah hak hak pekerja, bisa dilaksanakan dengan hukum hukum ketenagakerjaan. untuk menjadi peserta harus membayar iuran bersifat wajib. terdapat ability pay, harus membayar iuran dan biasanya dikategorikan dari upah. oleh karena itu, dalam search social security, tangga jaminan sosial ilo itu ada tiga level. level yang pertama adalah atau tangga yang pertama disebut dengan bantuan sosial. terdapat beberapa hak seperti hak hak yang dinikmati oleh orang miskin, orang orang cacat, oleh anak anak, dan untuk kesehatan dasar. hal tersebut adalah mekanisme bantuan sosial dan pembiayaannya berasal dari pajak. negara harus turun tangan. jika masyarakat yang termasuk dalam kategori ini tidak dibantu, tidak lama lagi dia akan mati. seperti korban bencana, dan sebagainya. tangga yang kedua itu adalah mekanisme asuransi sosial. hal ini merujuk kepada standar konvensi ilo tahun terdapat sembilan cabang jaminan sosial. jadi, jika jamsostek ada empat jenis atau program, sebetulnya kalau merujuk ilo itu ada tujuh. terdapat dua yang belum dilaksanakan yaitu hak program pengangguran, unemployment insurance dan family allowance (tunjangan keluarga). jadi ada sembilan cabang standar minimum konvensi ilo tahun ini adalah prosedur operasional dari deklarasi ham tahun bahwa jaminan sosial itu adalah hak warga negara atau hak setiap orang, tercantum dalam kemudian diuraikan dalam konvensi ilo ini memang merujuk pada hak hak pekerja. level ketiga yang disebut dengan tangga jaminan sosial adalah asuransi privat atau komersial. jadi pengertian tiga level ini yang sering tidak dipahami dengan tepat, apakah yang dimaksudkan itu asuransi sosial, atau jaminan sosial dalam pengertian yang sempit, atau jaminan sosial dalam pengertian yang luas? implikasinya adalah harus dirumuskan dengan tepat siapa yang menjadi cakupan dari program jaminan sosial itu? apakah seluruh warga negara atau itu pekerja? bagaimanakah dengan desain programnya, apa saja programnya? bagaimana government tata kepalanya? dan bagaimana pembiayaannya? negara negara kesejahteraan, negara negara maju pada umumnya, pembiayaan jaminan sosial itu berasal dari pajak, sehingga disebut dengan social security tax, negara negara sana. jadi mereka membayar pajak dan pajak itu tinggi sekali, bersifat progresif dan pajak jaminan sosial itu beberapa negara mencapai sampai dari apbn. negara negara yang menganut pembiayaan dari pajak untuk program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara, maka pengeluaran jaminan sosial suatu negara itu dilakukan setiap tahun. jadi kenapa presiden dan perdana menteri berkampanye untuk jaminan sosial? dan karena ini menyangkut bagian dari fiskal secara langsung. jadi dapat y4. setiap tahun kongres dan presiden bersepakat tentang berapa alokasi apbn untuk jaminan sosial. dan biasanya jaminan sosial itu dalam pengertian yang luas termasuk pendidikan, termasuk kesehatan, termasuk bantuan untuk perumahan orang miskin, dan lain sebagainya. negara negara berkembang, biasanya menggunakan pembiayaan itu contributor. yang mau jadi peserta, dia bayar iuran. karena itu diberlakukan secara bertahap, tidak langsung kepada seluruh warga negara. biasanya tahap pertama itu pegawai negeri. indonesia dengan aspen, kemudian tni, kemudian sabri. tahap berikutnya kalau sudah mapan kepada masyarakat pekerja, kemudian muncul jamsostek, kemudian diperluas lagi informal, baru kemudian seluruh warga negara. programnya juga bertahap. jadi itu adalah pelaksanaan jaminan sosial. negara yang menganut sistem contributor, maka iuran ini dikelola. diinvestasikan supaya berkembang karena negara tidak ikut menanggung iuran. jadi artinya negara mempersilakan kepada masyarakat yang bekerja, masyarakat yang berpenghasilan untuk mengatur, melindungi dirinya sendiri. karena negara tidak kuat menanggung pembiayaannya. sementara untuk kategori masyarakat miskin, tidak mampu, biasanya ditanggulangi dari pajak. dan itu yang diberlakukan misalnya kasus indonesia misalnya, seperti yang dilakukan oleh departemen sosial, kemudian bos, kemudian perumahan untuk rusunawa orang miskin. dalam jamsostek, pengusaha dan pekerja membayar premi. jamsostek merupakan bagian dari sub sistem yang dimaksudkan dalam ssn. jaminan sosial merupakan hak yang harus diterima masyarakat dan sekaligus kewajiban pemerintah. asuransi sosial berbagai negara tidak ada model tunggal. ada banyak rezim, ada banyak model, tapi berlaku prinsip prinsip umum dalam penyelenggaraan jaminan sosial. modelnya berbeda beda tergantung kepada sistem politik, sistem ekonomi. undang undang ssn sebagai implementasi dari dan menegaskan bahwa itu mencakup seluruh warga negara. apakah uud sama persis seperti harus kembali kepada apakah pengertian jaminan sosial itu dalam pengertian yang sempit atau dalam pengertian yang luas. yang harus diberdayakan adalah masyarakat miskin tidak mampu, harus diberdayakan supaya sampai pada titik tertentu dapat masuk mekanisme asuransi sosial, sehingga negara tidak menanggung terlalu banyak pembiayaan jaminan sosial untuk bantuan sosial. dalam jaminan sosial berlaku pekerjaan yang membuat dia aman. kalau dia menjadi penerima bantuan sosial secara terus menerus, maka akan masuk dalam welfare trap (jebakan kesejahteraan). salah satu alasan pembuatan adalah agar jaminan sosial berperan dalam mengatasi krisis ekonomi. sistem jaminan sosial dirancang untuk berkepanjangan, bukan hoc. dalam penyelenggaraan program jamsostek, sudah diatur cakupannya bahwa cakupan program jamsostek itu kepada masyarakat pekerja, pada tahun termasuk pekerja informal. lurah tersebut tidak ada bantuan dari pemerintah, karena iuran jamsostek berasal dari pekerja dan pengusaha. dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud yang menyebabkan para pemohon harus membayar premi atau iuran. sedangkan jaminan sosial adalah kewajiban negara untuk penyelenggaraannya..undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (hak uji ini adalah yang bertentangan dengan dan serta uudjamsostek adalah subsistem dalam sistem jaminan sosial nasional kita. dan memang ada beberapa perubahan, karena dalam terdapat lima program, yaitu empat program ditambah pensiun. pada prinsipnya jamsostek tidak ada masalah dengan ssn. apalagi ssn itu merupakan amanat konstitusi. hanya masalah penyelenggaraannya memang dibutuhkan banyak harmonisasi dan peraturan perundangan. dan termasuk juga memang ada masalah yang diusung oleh pekerja karena dalam undang undang jamsostek, semua ditanggung oleh pengusaha. ada ditanggung oleh pekerja dan itu untuk hari tua. undang undang ssn memang ada untuk program kesehatan, itu ada co sharing, pekerja atau masyarakat menjadi peserta membayar iuran sendiri. ada beberapa hal yang menjadi tuntutan harmonisasi terhadap regulasi karena dalam udang undang ssn itu ada program pensiun, misalnya. pensiun itu ada yang bersifat manfaat pasti, ada yang bersifat iuran pasti. undang undang ssn, itu ditetapkan bersifat manfaat pasti. sementara itu jika bersifat manfaat pasti, berdasarkan praktik penyelenggaraan jaminan sosial banyak negara, itu menghadapi masalah pendanaan yang luar biasa. bahkan sebetulnya persoalan yang sekarang melanda negara negara eropa itu disebabkan salah satunya adalah pembiayaan pensiun yang bersifat manfaat pasti. jadi, jika manfaat pasti itu seperti yang ada program aspen, pensiun pegawai negeri. jadi, pegawai negeri itu tidak tahu berapa jumlahnya yang akan terima ketika waktu pensiun. jadi, dia mendapatkan pensiun itu, itu berdasarkan perhitungan jumlah gaji terakhirnya, kemudian masa kerjanya, kemudian dikalikan dengan konstanta tertentu. tapi kalau iuran pasti, maka dia akan mendapatkan pensiun sesuai dengan jumlah iuran yang dia bayar ditambah hasil pengembangannya. sehingga jika manfaat, biasanya diberlakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda. karena jika dimanfaatkan ada yang disebut dengan konsekuensi psl past service liability). jika iuran, tidak ada. jadi memang pembiayaan yang sangat besar itu adalah pensiun dan kesehatan. jadi kenapa program jaminan sosial itu harus selalu dilaksanakan dengan hati hati, harus jelas cakupan kepesertaannya, harus jelas desain programnya, harus jelas tata kepalanya, harus jelas financing nya. tidak jelas karena ada masyarakat miskin tidak mampu mau diintegrasikan dengan hak hak pekerja. nah sementara kalau masyarakat sekarang, masyarakat pekerja itu sangat khawatir misalnya, jika itu dijalankan, disatukan dengan seluruh warga negara miskin, maka ada kekhawatiran, dia benefit nya akan turun karena dia akan subsidi untuk masyarakat miskin dan itu jumlahnya sangat besar. padahal sebetulnya sudah ada mekanisme yang memang mekanisme bantuan sosial itu. karena itu banyak negara, jaminan sosial itu menggunakan istilah asuransi sosial (national social insurance fund). jamsostek pun dulu menggunakan aspek, asuransi, tapi kemudian menggunakan istilah jaminan social. soal interpelasi antara social insurance (asuransi sosial) atau jaminan sosial dalam pengertian sempit dengan bantuan sosial. memang idealnya ketika masyarakat banyak yang bekerja, maka sistem jaminan sosial itu kepersyaratannyasangat tinggi. apabila mengamati sistem jaminan sosial negara negara lain dan sebetulnya ada dua jawaban pendekatan yang efektif. yang pertama, untuk masyarakat pekerja, maka yang paling penting itu adalah law enforcement karena situ berlaku hukumhukum ketenagakerjaan dan seluruh dunia peserta jaminan sosial itu bisa diterapkan karena penegakan hukumnya itu sangat efektif. pada sektor informal, banyak negara, ini juga tidak diwajibkan, tapi sukarela. jadi karena program penyelenggaraan untuk sektor formal sudah bagus, ada kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya sudah bagus, akhirnya mereka ikut untuk nyiur terhadap program jaminan social formal itu. itu sebetulnya tekad yang dijalankan misalnya oleh jamsostek kepada sektor informal. saat ini program jamsostek baru berlaku untuk perusahaan yang memiliki sedikitnya pekerja, tapi mengeluarkan gaji rp1. setiap buoktober dan keterangan tertulis tertanggal desember yang diterima kepaniteraan mahkamah pada desember yang pada pokoknya menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini. pokok permohonan bahwa berdasarkan salinan perbaikan permohonan dari mahkamah konstitusi nomor pan.mk tertanggal september para pemohon mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional terhadap undang udang dasar negara republik indonesia tahun uud terhadap 28h dan dan uud bahwa menurut para pemohon, merupakan bentuk perasuransian bukanlah berbentuk jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh uud para pemohon merasa dirugikan karena harus membayar premi atau iuran yang para pemohon beranggapan pembayaran premi atau iuran adalah merupakan bentuk perasuransian, bukan merupakan jaminan sosial. para pemohon beranggapan bahwa jaminan sosial dalam undang undang guo menggunakan sistem asuransi, yang mengharuskan rakyat untuk membayar premi agar jaminan sosial bagi yang membayar premi atau iuran tersebut terjamin oleh negara. jaminan sosial adalah hak mutlak seluruh rakyat. dengan diberlakukannya sistem seperti perasuransian pada jaminan sosial nasional indonesia seperti yang tertuang dalam undang undang guo dianggap bertentangan dengan uud yang menjamin terpenuhinya hak hak konstitusional seluruh warga negara indonesia. uud telah menjamin kesejahteraan, jaminan sosial, hak asasi bagi seluruh masyarakat indonesia. menurut para pemohon, ketentuan guo yang dimohon uji materiilkan adalah lebih kepada bentuk asuransi sosial mana asuransi sosial berbeda dengan jaminan sosial sebagaimana dimaksud uud karena asuransi sosial tetap mensyaratkan daya premi atau iuran atau kewajiban tertentu kepada orang yang akan mendapatkan hak atau manfaat, sementara jaminan sosialpara pemohon beranggapan mempertegas bahwa asuransi sosial dalam undang undang guo bukanlah jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh dan uud oleh karena itu bertentangan dengan dan uud prinsip asuransi sosial yang diatur dalam dan dianggap pemohonpenerapan prinsip asuransi sosial dalam dan menurut para pemohon adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia bagi para pemohon: ketentuan rumusan dan bertentangan dengan uud khususnya danjuga apakah terdapat kerugian konstitusional para pemohon yangmenurut pemerintah, anggapan paramk,mk. ill. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional. sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian ketentuan dan terlebih dahulu disampaikan hal hal sebagai berikut:icbahwa pernyataan para pemohon yang menyatakan ketentuan dan adalah merugikan para pemohon, adalah pernyataan yang tidak benar. seharusnya para pemohon dalam memahami ketentuan guo khususnya harus dibaca secara utuh dan tidak sepotong potong. ketentuan adalah sebagai berikut( )penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasion,dan atau karena memasuki usia lanjut (manula)ii. pokok perkara dalam permohonan bahwaketentuan uud diperjelas dan dipertegas dengan ketentuan uud yang berbunyipengertian frasa setiap orang" dalam dan uud diartikan sebagai"an uud diatur dalam uud maka hak tersebut merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud penjelasan mk. bahwa dan uuddanpencantuman ham dalam perubahan uud dari s.dguomenurut pemerintah, ketentuan guo tidak bertentangan dengan ketentuan dan serta uud dan tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional para pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut terhadap ketentuan pemerintah telah memberikan uraian penjelasannya sebagaimana tertuang dalam keterangan pemerintah dalam register perkara nomor puu viii dan juga telah diputus oleh mahkamah konstitusi pada tanggal november dengan amar putusan menolak seluruh permohonan pemohon (vide putusan puu viii terhadap ketentuan dan yang pada intinya terkait dengan jaminan kesehatan, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi para pemohon yang menyatakan mengapa jaminan kesehatan yang semestinya berlaku atau mengcover seluruh rakyat indonesia tetapi pada kenyataannya jaminan kesehatan tersebut yang dicover atau dibiayai oleh negara hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, sedangkan bagi peserta yang mampu berkewajiban untuk membayar iuran. menurut pemerintah sistem demikian adalah tepat karena fakir miskin dan orang tidak mampu memang sudah semestinya ditanggung oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dan uud sedangkan bagi peserta yang mampu adalah tidak tepat apabila dipersamakan dengan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, hal ini telah sejalan dengan prinsip prinsip sistem jaminan sosial nasional sebagaimana dianut dalam undang undang guo yang meliputi prinsip kegotongroyongan, prinsip nirlaba, prinsip keterbukaan, prinsip portabilitas, prinsip kepesertaan yang bersifat wajib, prinsip dana amanat dan prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional. dengan demikian, menurut pemerintah apabila ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut atas dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan hak hak konstitusional khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. karena itu, menurut pemerintah ketentuan dan telah sejalan dengan amanat ketentuan dan serta uud terhadap ketentuan dan yang pada intinya mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja. mengingat ganeban maka sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja. dengan demikian, jaminan kecelakaan kerja tidak ada kaitannya dengan anggapan adanya kerugian konstitusional para pemohon. terhadap ketentuan dan 2004yang pada intinya terkait dengan jaminan hari tuahari tua berlaku untuk seluruh masyarakat dan tidak diperlukan kewajiban membayar iuran. menurut pemerintah anggapan tersebut tidak tepat karena jaminan hari tua merupakan akumulasi iuran bagi peserta yang dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja dan diterima pada saat pekerja mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. selain itu, jaminan hari tua adalah diperuntukkan bagi peserta yang telah membayar iuran. pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa terhadap jaminan kecelakaan kerja semestinya tidak perlu peserta membayar iuran, karena menurut pemerintah kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh pedaya jaminan kecelakaan kerja. terhadap dan 2004yang pada intinya mengatur tentang jaminan pensiupensiun berlaku untuk seluruh masyarakat dan tidak diperlukan kewajiban membayar iuran. menurut pemerintah, jaminan pensiun diperuntukkan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun ditambah hasil pengembangannya. dengan demikian menurut pemerintah jaminan pensiun telah memberikan kepastian bahwa pekerja yang membayar iuran dikemudian hari akan memperoleh manfaat jaminan pensiun itu sendiri, dan sebaliknya terhadap masyarakat yang tidak bekerja dan tidak mengatur tidaklah mungkin akan memperoleh manfaat dari jaminan pensiun itu sendiri. dengan demikian, menurut pemerintah ketentuan tersebut atas yang mengatur tentang jaminan pensiun telah memberikan kepastian hukum dan karenanya telah sejalan dengan amanat dan dan uud terhadap dan 2004yang pada intinya mengatur tentang jaminan kematiakematian berlaku untuk seluruh masyarakat baik yang bekerja maupun tidak. menurut pemerintah, jaminan kematian bertujuan untuk memberikan santunan kematian kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. jaminan kematian sesungguhnya memang diperuntukkan guna meringankan beban keluarga yang ditinggalkan (ahli waris) pekerja yang meninggal dunia. dengan demikian, menurut pemerintah adalah tidak tepat jika jaminan kematian peruntukannya disamaratakan antara pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja dan orang yang tidak bekerja. iv. keterangan pemerintah tentang pendapat ahli keterangan ahli dari pemohon sdr. abdul latief, kepala urusan hubungan kelembagaan pt. jamsostek) yang pada intinya menyatakan: jaminan sosial memiliki dua mekanisme, yaitu asuransi sosial dan bantuan sosial. jaminan sosial merujuk kepada pengertian asuransi sosial atau social security, social insurance dan social assistance. ada tiga pengertian yang harus dipahami yaitu jaminan sosial, asuransi sosial dan bantuan sosial. jaminan sosial dalam arti sempit merujuk pada asuransi sosial, tetapi dalam pengertian luas jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial dan bantuan sosial. inti keterangan ahli menyatakan bahwa merupakan implementasi dari dan uud yang menegaskan bahwa jaminan sosial mencakup seluruh warga negara". menurut pemerintah pengertian jaminan sosial yang ada uud adalah pengertian jaminan sosial dalam arti yang tidak hanya untuk asuransi sosial yang murni ditanggung oleh negara, akan tetapi termasuk jaminan sosial pada tenaga kerj)sertaiuran.rujukan yang melatarmengapa hak atas jaminan sosial dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia? jawabannya bisa ditelusuri dari pemaknaan sejarah keberadaan hak atas jaminan sosial dalam masyarakat: hak atas jaminan sosial pada dasarnya berbicara tentang hak hidup. tidaklah patut jika seseorang dibiarkan mati secara perlahan karena kemiskinan dan ketidakmampuan untuk bekerja demi menghidupi diri sendiri. hak asasi untuk hidup manusia tidak berhenti pada kemampuan untuk bertahan hidup saja. setiap manusia berhak untuk memiliki standar kehidupan yang layak, yang menjangkau hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan lain lain. dalam lingkup hak asasi manusia, kewajiban untuk memastikan terjaminnya kehidupan yang layak diletakkan pada pundak negara. konsep jaminan sosial yang telah dikembangkan sejak: i3.8j menimbang bahwa pada pokoknya pemohon dan pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia yang berhak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam uud menurut para pemohon, sistem jaminan sosial nasional yang dianut oleh adalah menggunakan sistem asuransi sosial sehingga mempengaruhi hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial. pemohon dan pemohon adalah karyawan suatu perusahaan badan hukum milik negara yang merupakan subjek dari sistem jaminan sosial nasional sehingga pemenuhan hak konstitusionalnya sangat dipengaruhi oleh ketentuan dalam i3.9jorma: bahwa para pemohon mendalilkan konstitusionalitas yang pada dasarnya mempermasalahkan konstitusionalitas sistem asuransi sosial yang dianut oleh sistem jaminan sosial nasional dalam setiap yang dipermasalahkan oleh para pemohon, masing masing merupakan ketentuan bagi setiap jenis program jaminan, yaitu jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua dan jaminan pensiun dan jaminan kematian dan para pemohon mempermasalahkan setiap program jaminan tersebut, yaitu yang menentukan bahwadiselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, serta adanya kewajiban pembayaran iuran bagi peserta masing masing program jaminan tersebut. para pemohon mendalilkan bahwa prinsip asuransi sosial dan kewajiban pembayaran iuran tersebut bertentangan dengan dan uud oleh karena alasan permohonan para pemohon terhadap konstitusionalitas tersebut adalah sama, yaitu mengenai konstitusionalitas prinsip asuransi sosial dan kewajiban membayar iuran terhadap peserta program jaminan sosial, maka mahkamah akan mempertimbangkan prinsip jaminan sosial dengan sistem asuransi berikut perannya yang dimohonkan pengujian, tidak mempertimbangkan konstitusionalitas tersebut satu per satu, i3. menimbang bahwa mahkamah sebelumnya telah memutuskan mengenai konstitusionalitas dan dalam putusan mahkamah konstitusi:ber: bahwa mengenai kewajiban pembayaran iuran, mahkamah telah berpendapat juga dalam putusan nomor puu viii bertanggal november yang menyatakan:: bahwa khusus terhadap permohonan para pemohon mengenai dan berdasarkan yang menyatakan, y1)mahkamah menyatakan permohonan para pemohon bis idem, oleh karena ternyata dalam permohonan tersebut tidak ditemukan alasan konstitusionalitas yang berbeda, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh para pemohon mengenai konstitusionalitas dan adalah atas dasar alasan yang sama dengan pengujian dan dalam putusan sebelumnya, yaitu permasalahan prinsip asuransi sosial dan kewajiban pembayaran iuran bagi peserta, maka pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu ii1 bertanggal agustus dan putusan nomor puu viii bertanggal november tersebut secara mutasi mutans berlaku pula untuk putusan ini,mengenai danery satria pamungkas puluhan tahun lalu dianggap dapat menolong negara untuk memastikan terpenuhinya hak asasi atas kehidupan yang layak setiap warganya. dalam pemahaman yang luas, hak atas jaminan sosial berbicara tentang penjaminan ketersediaan kebutuhan hidup demi pemenuhan standar kehidupan yang layak. karena itulah hak atas jaminan sosial adalah salah satu bentuk hak asasi manusia bidang ekonomi dan sosial. demikianlah hak atas jaminan sosial sesungguhnya berbicara tentang bentuk kesalingterkaitan dan kesalingbergantungan hak asasi manusia. dalam perspektif hak asasi bidang sipil dan politik, hak atas jaminan sosial mengandung aspek perlindungan hak atas hidup, hak atas keamanan seseorang, dan juga hak atas perlindungan dari siksaan fisik maupun segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. bidang ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas jaminan sosial berbicara tentang pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain lain. karena itu, pelaksanaan program jaminan sosial seharusnya dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia yang didasari prinsip prinsip berikut: cakupan luas, maksudnya program jaminan sosial harus memberi manfaat yang mencakup berbagai hal yang menyebabkan seseorang tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. hal ini, misalnya, melingkupi situasi tak bekerja, sakit, usia lanjut, melahirkan, ataupun jaminan hidup bagi anak anak ketika orang tuanya meninggal dunia. universalitas dan anti diskriminasi, maksudnya dapat menjangkau semua orang yang membutuhkan jaminan sosial, tanpa terkecuali dan tidak mendiskriminasi dengan dasar apa pun termasuk perbedaan ras, jenis kelamin, orientasi seks, agama, pandangan politik, maupun status ekonomi. cukup dan layak, maksudnya manfaat jaminan sosial yang diterima seharusnya cukup dan layak. misalnya, jaminan kesehatan yang diberikan semestinya dapat membiayai kebutuhan pengobatan selayaknya selama dibutuhkan oleh penderita. menghormati hak hak prosedural, maksudnya adalah aturan dan prosedur untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial haruslah diatur sedemikian rupa sehingga adil dan masuk akal. misalnya saja seseorang yang sedang berada dalam keadaan darurat seharusnya memperoleh akses untuk mendapat pelayanan cepat dan efektif. bahwa pengaturan bahwa hak untuk mendapatkan jaminan sosi","bahwa asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, bahwa asuransi dalam undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransipihak hwa badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan: ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. biaya yang dibayar oleh "temanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim masa depan, biaya administratif dan keuntungan. bahwa dalam bab kitab undang undang hukum dagang uhd) disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. bahwa dengan demikian pengertian asuransi jelas berbeda dengan pengertian jaminan sosial sebagaimana dimaksud uud karena asuransihak untuk mendapatkan manfaat dari asuransi adalah hak yang timbul karena adanya kewajiban hukum yang timbul dari hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung. bahwa berbunyi" bahwa berbunyi:adalah seseorang yang telah membayar iuran. bahwa berbunyi:berbunyi: bahwa berbunyi:bahwa dalam angka disebutkan:" asuransi sosial adalah". bahwa dalam penjelasan disebutkan: yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah: kepesertaan yangbahwa dari uraian angka dan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud asuransi sosial tetaplah merupakan asuransi yang unsur unsurnya terdiri dari: adanya penanggung adanya tertanggung adanya iuran kewajiban premi yang harus dibayarkan tertanggung adanya manfaat atau hak yang timbul dari hubungan hukum pertanggungan tersebut bahwa oleh karena itu asuransi sosial jelas juga berbeda dengan jaminan sosial sebagaimana dimaksud uud karena asuransi sosial tetap sajaoleh karena itu jelas bertentangan dengan dan uud bahwa berbunyi:. |
gn)rhat abbas, s.h.,m.h. dan windu wijaya,pada hari rabu, juli dengan registrasi perkaralipada tanggal agustus telah melakukan sidang panel pemeriksaan pendahuluan, bahwa pada tanggal september mahkamah konstitusi telah pula melakukan sidang panel untuk pemeriksaan perbaikan permohonan, selanjutnya pada tanggal september mahkamah konstitusi telah menerima surat bertanggal september dari moh. laser arafat, s.h, salah seorang kuasa pemohon, perihal penarikan kembali permohonan pengujian undang undang guo: bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, rapat plenoditarik kembali oleh para pemohon, menyatakanmohonan nomor puurtono, arsyad sanusi, ahmad fadli semadi, maria farida indrawi, dan muhammad alim, pada hari senin tanggal dua puluh tuj, dengan didampingi oleh mahfud sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, pemerintah atau yang mewakili. dan tanpa dihadiri olehrsyad sanusi ttd. ttd. ahmad fadli semadi maria farida indrawi ttd. ttd. muhammad alim hartono panitera pengganti, ttd.dalam hal ini diwakili oleh titi anggiani s.h., m.h., selaku direktur eksekutif alamat jalan tebet timur iva nomor tebet, jakarta selatan sebagai 20n00n0 ll. pemohon nama rahim sosiawaty alamat jalan menggalang nomor jaka sampurna, bekasi barat, bekasi, jawa barat sebagai n nn 00n0nn0 ll. pemohon il, nama khoirunnisa nur agustyati alamat gema pesona estate blok nomor kelurahan sukajaya, kecamatan sukajaya, depok, jawa barat sebagai 22n ll. ll. pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni memberi kuasa kepada veri junaidi s.h., m.h., wahyudi djafar s.h., erik kurniawan s.h., dan fadli ramadhani, s.h., advokat dan atau pengabdi bantuan hukum yang berdomisili kantor perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude) jalan tebet timur ivaproses pemilihan umum pemilu) menjadi satu satunya cara untuk melakukan pergantian kekuasaan yang sah, damai dan konstitusional dalam pola kehidupan demokrasi yang dianut indonesia. pelaksanaan pemilu tentu harus diatur dengan suatu mekanisme yang sedemikian rupa. sesuai dengan standar pemilu internasional penyelenggaraan pemilu haruslah memiliki sistem pemilu yang jelas, teknis penyelenggaraan yang pasti, serta ketentuan yang tidak multi tafsir. tahun adalah tahun pergantian kekuasaan bagi bangsa indonesia. mana pada tahun ini, indonesia akan memiliki anggota legislatif yang baru, serta juga akan memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. kontestasi politik terjadi dengan sangat terbuka, hal ini bisa dilihat pada penyelenggaraan pemilu legislatif yang lalu april terbuka dalam artian, tidak ada peserta pemilu yang begitu dominan dalam menguasai dan meraup suara yang diberikan oleh pemilih. sesuai dengan mekanisme pemilu indonesia, setelah pemilu legislatif, maka akan dilaksanakan pemilu presiden. proses pendaftaran dan verifikundang undang guo, apakah pemilu presiden. cukup dilaksanakan dalam satu putaran ataukah tetap harus diselenggarakan dalam dua putaran sebagaimana ketentuan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta ketentuan uud bahwa terhadap pertanyaan tersebut muncul pandangan yang beragam, baik yang secara resmi ditemukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini kpu, maupun publik secara luas. fery kurnia rizkyansyah, salah seorang komisioner kpu mengatakan, "kalau hanya dua pasangan, maka langsung suara terbanyak yang menang": bahwa pandangan tersebut atas sejalan dengan pendapat mantan hakim konstitusi hartono yang berpendapat bahwa uud tidak berlaku ketika hanya terdapat dua pasangan calon." pokoknya yang menang adalah pasangan yang mendapat suara lebih dari persen. sudah. tak perlu lagi menggunakan aturan tentang sebaran": bahwa pandangan lain dikemukakan oleh hakim konstitusi materialis akbar yang berpendapat bahwa ketentuan uud tetap berlaku, meski pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon. presiden itu tak cuma representasi rakyat mayoritas, tetapi didukung representasi daerah, uud bilang seperti itu, bahasa konstitusi begitu , ujar hakim konstitusi materialis akbar: bahwa terjadinya perbedaan pandangan tersebut atas tidak dapat dipungkiri, sebagai akibat dari pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ketentuan dan uud sehingga kemudian juga menimbulkan polemik dalam menafsirkan berlakunya ketentuan guo dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang kebetulan hanya diikuti oleh dua pasangan calon, bahwa ketidakpastian terhadap aturan tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih tentu akan mengganggu penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil bagi seluruh pihak. ketidakpastian terhadap regulasi ini juga berpotensi menimbulkan gangguan penyelenggaraan (instabilitas) mana pihak yang kalah dalam pemilu juli nanti akan menuntut dilaksanakannya pemilu presiden putaran kedua dan pihak yang menang akan menuntut agar pemilu cukup dilaksanakan hanya satu putdua pandangan berbeda tersebut jelas jelas telah secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang tentunya tidak sejalan dengan mandatituasi dan realitas politik hari ini membutuhkan tafsiran yang jelas dan pasti, perihal maksud dari ketentuan dan uud termasuk juga terhadap ketentuan undang undang guo, agar terdapat kesepahaman dan kepastian regulasi dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden hal ini sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, yang menghendaki adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian: bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum, dan indonesia juga diakui sebagai salah satu moralitas konstitusi yang kita junjung tinggi. merujuk pandangan lon fuller, sebuah peraturan hukum haruslah tunduk pada internal morality, sehingga dalam pembentukannya musti dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, atau disebut sebagai hasrat untuk kejelasan: hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain: bahwa keberadaan guo telah berakibat pada terjadinya kondisi ketidakpastian hukum, terutama bilamana kita bandingkan dengan realitas politik kekinian, sehingga moralitas konstitusi yang dimandatkan ketentuan tidak mungkin bisa terlaksana akibat keberadaan guo. oleh karena itu menyikapi hal tersebut, perlu diberikan kepastian terhadap penafsiran konstitusional baik atas ketentuan dan uud maupun pemilu presiden dan wakil presiden: model penafsiran sistematis membuka ruang guo diberlakukan bersyarat bahwa menurut para pemohon, uud yang, dilan dan wakil presiden" merupakan ketentuan yang diberlakukan untuk pemilu presiden dan wakil presiden yang apabila diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, bahwa meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan hal yang demikian, namun hal itu dapat dibaca menggunakan pendekatan penafsiran sistematisdengan menyandingkan ketentua, bahwa ketentuan secara eksplisit menyebutkan dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yang berarti menunjukkan secara tegas bahwa ketentuan akan diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon (tiga atau lebih pasangan calon presiden dan wakil presiden): bahwa asumsi awal dari tim perumus perubahan ketiga uud pada november bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden akan selalu lebih dari dua pasangan calon, tidak terjadi pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun bahwa dengan menggunakan pendekatan sistematis, kekhawatiran tidak terpenuhinya persyaratan yang termaktub dalam sesungguhnya telah dijawab oleh para pembentuk uud dengan menghadirkan ketentuan dalam amandemen keempat uud pada agustus pada ketentuan ini, para pembentuk uud menandaskan berlakunya suara terbanyak, sebagai operasional dari prinsip kedaulatan rakyat, sehingga ketentuan ini dapat pula dipergunakan dalam situasi yang terjadi seperti hari ini: pemberlakuan bersyarat @uo sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat bahwa model penafsiran yang demikian juga sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan ketentuan uud yang merupakan salah satu prinsip dan moralitas konstitusi yang kita e"."": bahwa berdasarkan pada putusan tersebut, legitimasi politik keterpilihan calon dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, baik legislatif maupun eksekutif, bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, sesungguhnya cukup ditentukan oleh besarnya perolehan suara pilihan rakyat, tidak memerdukungan yang sifatnya kewilayahan (teritorial). oleh karena itu, siapa pun kandidat yang perolehan suaranya lebih besar, maka sesungguhnya pasangan tersebut telah mendapatkan legitimasi politik dari rakyat untuk menjadi presiden dan wakil presiden terpilih: uud sebagai konstitusi yang hidup, bukan konstitusi yang kaku bahwa uud sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang undangan indonesia, adalah suatu konstitusi yang hidup (the living constitution). artinya konstitusi yang berkembang sesuai dengan kondisi terkini dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. oleh karena itu, dalam konteks pemilu presiden dan wakil presiden tahun prinsip the living constitution juga harus dilaksanakan: bahwa penafsiran tersebut mesti didasarkan pada kondisi kekinian dan tidak semata mata terpaku pada original intent. dan uud hal ini juga pernah dilakukan oleh pembentuk uud ketika menyusun desain pemilihan presiden dan wakil presiden. para pembentuk uud memodifikasi desain sistem pemilihan presiden nigeria, dengan melakukan penyesuaian kondisi yang ada indonesia. nigeria sendiri menggunakan distribution requirement pada pemilihan presidennya. sistem ini mengombinasikan syarat perolehan suara tertentu dan penyebaran suara yang harus didapatkan kandidat untuk dinyatakan sebagai pemenang. selain mensyaratkan (absolute majority), nigeria juga mensyaratkan kandidat untuk setidaknya mendapatkan sepertiga suara minimal provinsi nigeria. putaran kedua nigeria juga mensyaratkan adanya sebaran suara wilayah, jika tidak terpenuhi maka dilakukan putaran ketiga. namun sistem ini kemudian dimodifikasi dengan hanya dua putaran mana pada putaran kedua menggunakan suara terbanyak, bahwa pertimbangan yang diambil adalah terkait dengan kepastian terhadap proses keterpilihan presiden dan wakil presiden serta efisiensi anggaran. hal ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa orang anggota badan pekerja mpr melalui fraksi pbb hamdan zelda. dikatakannya, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, sebisanya kita harus menghindari kerumitan dalam proses pemilihan. hal ini disampaikan oleh hamdan zelda dalam beberapa pertimbangan dan masukan mengenaira pemilihan presiden. ditambahkannya, bahwa persoalan biaya juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan presiden secara langsung. bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dua putaran yang diikuti oleh hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden justru akan mengulang kompetisi yang sama, yang berarti memperpanjang ketidakpastian politik. pemilih akan dihadapkan pada dua kali pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama. selain akan menyulitkan dan membingungkan pemilih. hal ini berarti pula memperpanjang ketidakpastian terhadap pergantian kepemimpinan nasional:nyebabkan defisit legitimasi politik. pemilu akan diikuti oleh pemilih serta calon presiden dan wakil presiden yang sama, baik pada putaran pertama maupun kedua. meskipun dengan pemilih dan peserta yang sama, hasil pemilu sangat mungkin berbeda antara putaran pertama dan kedua yang berarti potensial memunculkan pertanyaan atas legitimasi hasil pemilu. hasil pemilu akan, dipertanyakan kaitannya dengan tuduhan tuduhan dugaan banyaknya kecurangan yang diduga mempengaruhi hasil pemilu: bahwa defisit legitimasi politik tidak akan muncul dalam kompetisi pemilu presiden dan wakil presiden yang diikuti lebih dari atau lebih) kandidat. putaran kedua pemilihan tersebut akan lebih mengerucut menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa dipastikan hasil pemicunya akan berbeda. latar belakang inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya putaran kedua berdasarkan dan uudmunculkan konflik dan gesekan politik, tidak hanya oleh dua pasangan calon namun juga pendukungnya. kondisi ini sudah terlihat dan dirasakan dalam proses kampanye pasangan presiden dan wakil presiden menjelang hari pemungutan suara juli muncul banyak dugaan pelanggaran berupa propaganda hitam (black propaganda), kampanye berlatar sara dan gesekan yang cukup memanas antar kedua kubu. intensi kondisi ini akan memuncak manakala putaran kedua dilaksanakan, mengingat masing masing calon presiden dan wakil presiden telah mengetahuiolehan suara masing masing yang berarti pada putaran kedua berupaya untuk memenangkan kompetisi, bahwa berdasarkan argumen stasi yang disampaikan atas, maka sangat jelas bahwa ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenmberikan penafsiran bahwa ketentuan uud hanya berlaku jika pasangan calon presiden dan wakil presiden berjumlah lebih dari dua pasang (tiga atau lebih). sedangkan jika hanya terdapat (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden maka yang berlaku adalah ketentuan uud menyatakan bahwa ketentuan nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden bertentangan dengan uud, menyatakan bahwa ketentuan nomor. tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatmilihan umum presiden dan wakil presiden,salinan akta nomor pendirian yayasan prelude, selain itu, para pemohon juga mengajukan sesaudi isra s.h. pertama, perbedaan sekitar keterpenuhan persyaratan dukungan minimal yang paling kurang setengah dari jumlah provinsi, yang muncul dalam beberapa waktu terakhir, harus dipandang sebagai kekhawatiran belaka bahwa pasangan calon yang nantinya berhasil meraih dukungan suara atas tidak akan mampu memenuhi syarat tersebut. berkaca dari pemilu presiden dan wakil presiden misalnya, dengan hanya diikuti oleh pasang calon, pasangan calon yang meraih dukungan suara pemilih atas tetap mampu memenuhi persyaratan sebaran suara sebagaimana termaktub dalam undang undang nomor tahun selain itu, merujuk hasil survei menuju pemilu juli mendatang, siapapun pasangan calon yang meraih suara atas akan mampu memenuhi syarat sebaran minimal suara yang paling kurang setengah jumlah provinsi. bahkan janganlah syarat tersebut, kalaupun batasan minimal lebih besar dari itu, misalnya minimal suara pada sekurang kurangnya jumlah provinsi. melacak perkembangan yang ada saat ini, syarat demikian akan mampu dipenuhi oleh calon pemenang. karena itu secara praktis, kekhawatiran itu tidak akan terpenuhi persyaratan sangat sulit terjadi. kedua, kalau dibaca konstruksi undang undang nomor tahun yang menyatakan,wakil presiden,hampir samterdapat dalam undang undang dasar bedanya, undang undang dasar menyatakan bahwa yang memenuhinya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. dengan konstruksi normatif seperti itu, tidak mungkin dihindarkan permohonan atas undang undang nomor tahun mengharuskan mahkamah konstitusi memberi tafsir atas dan undang undang dasar dalam batas penalaran yang wajar, keharusan tersebut disebabkan karena dan undang undang dasar serta undang undang nomor tahun tidak secara eksplisit menjawab hal ihwal sekiranya pemilu hanya diikuti dipasang calon yang tidak mampu memenuhi sebaran suara sebagaimana dimaksud pada syarat tersebut. karena tidak ada pilihan lain, diperlukan ada tafsir terhadap dan undang undang dasar dalam hal hanya ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden. disebabkan keniscayaan itu pula, sekalipun secara praktik tidak mungkin bagi pasangan calon terpilih yang diikuti oleh dua pasang calon tidak 'mampu memenuhi persyaratan tersebut, ahli tetap langkah mengajukan soal ini mahkamah konstitusi. selain mendapatkan kepastian, secara hukum putusan mahkamah konstitusi akan mengakhiri perdebatan sekitar kekhawatiran tidak terpenuhinya syarat sebaran sebagaimana termaktub dalam undang undang dasar tidak hanya itu, agar tidak menimbulkan perdebatan lebih lanjut, ahli setuju dengan pendapat banyak pihak bahwa putusan atas permohonan ini sudah harus dibacakan sebelum datangnya jadwal pemilu presiden juli mendatang. sekalipun pemilu presiden dan wakil presiden tahun hanya diikuti oleh dua pasang calon, jumlah tersebut tidak serta merta mengakhiri perdebatan ihwal kemungkinan adanya putaran kedua. padahal dalam batas penalaran yang wajar, jikalau pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasang calon, maka perdebatan sekitar kemungkinan adanya putaran kedua tidak relevan lagi. logikanya amat sederhana karena hanya dua pasang calon yang bertarung, salah satu antaranya pasti mampu meraih suara sah lebih dari namun dalam konteks hukum positif indonesia, batas penalaran tersebut menjadi wilayah perdebatan dan kekhawatiran baru karena penentuan pasangan calon yang memenangkan pemilu tidak hanya berhasil dengan keterpenuhan batasan meraih suara sah lebih dari dalam hal ini terdapat syarat lai persebaran suara minimal lebih dari setengah jumlah provinsi. keberhasilan pasangan meraih lebih dari harus pula diikuti dengan minimal suara minimal provinsi indonesia. penalaran demikian muncul karena adanya pemahaman bahwa undang undang dasar yang mana ketentuan tersebut diikuti oleh undang undang nomor tahun menyatakan bahwa pasangan calon presiden terpilih adalah pasangan calon yang mampu memperoleh suara lebih dari dengan sebaran suara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. pertanyaannya, benarkah syarat sebaran minimal tersebut harus tetap dipenuhi meski pemilu hanya diikuti dua pasang calon? artinya sekira batasan sebaran minimal tersebut tidak terpenuhi, harus dilakukan lagi pemilu putaran kedua. keterangan ini mencoba memaparkan makna batasan sebaran tersebut dalam konteks dan undang undang dasar juga pengaturan lebih lanjut dalam secara konstitusional apabila dibaca dan dipahami secara seksama undang undang dasar ketentuan tersebut menyediakan empat rambu pokok. rambu keempat disebabkan terbukanya kemungkinan hadirnya sistem kepartaian majemuk. para pengubah undang undang dasar pun telah menduga bahwa banyak partai politik potensial pula menghadirkan banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. umpamanya, dengan menggunakan jumlah partai politik peserta pemilu legislatif tahun sekiranya undang undang nomor tahun tidak membuat angka ambang batas sangat mungkin pasangan calon presiden dan wakil presiden akan lebih banyak. dengan jumlah calon yang lebih banyak, sulit memenuhi batasan karena itu muncul rambu baru bahwa pasangan calon yang meraih suara pertama dan kedua mengikuti putaran kedua. jika dibaca struktur undang undang dasar maka disebutkan, calon yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua, kalau konstitusi menyebutkan terbanyak pertama dan terbanyak kedua, artinya perumus konstitusi mengasumsikan ada yang terbanyak ketiga, terbanyak empat, terbanyak kelima, dan seterusnya. karena dimungkinkan hadirnya pasangan calon berdasarkan undang undang dasar dalam alur sejarah konstitusi kitamisi pemilihan umum kpu) telah selesai dilangsungkan. hasilnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden indonesia memiliki dua pasang calon presiden dan wakil presiden. fakta yang belum pernah terjadi pada dua kali pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan pasca amandemen konstitusi ketiga. berikutnya adalah, peraturan perundang undangan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk pemilu tidak direvisi ataupun diganti, seperti apa yang pernah terjadi dua pemilu presiden sebelumnya. dalam konteks ini, perlu dilihat beberapa persoalan. proses penyelenggaraan pemilu harus memiliki suatu peraturan yang jelas, pasti dan tidak menimbulkan multitafsir, bahkan memicu lahirnya persoalan "di belakang" hari. namun potensi persoalan itu muncul dengan adanya ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. adanya ketentuan yang menyebutn, dalam fakta calon presiden dan wakil presiden yang hanya dua pasang, justru berpotensi menimbulkan banyak penafsiran dan ketidakpastian hukum. ada kelompok yang menyatakan ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun calon presiden dan wakil presiden hanya (dua) pasang, sedangkan kelompok lainnya menyatakan mestinya hanya satu putaran dengan mengabaikan ketentuan tersebut. oleh sebab itu, pengujian terhadap nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, penting untuk dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan pemilubah konstitusi tidak hanya berhenti berdebat pada angka minimal 50x tambah satu dalam menentukan pasang calon yang menjadi pemenang. dalam risalah perubahan dapat dilacak bahwa pengubah undang undang dasar juga memikirkan soal kerumitan dan efisiensi pemilu presiden jika harus dilaksanakan putaran kedua. oleh karena itu, berkembang berbagai pemikiran terutama mengantisipasi putaran kedua. misalnya antara pengubah undang undang dasar menawarkan pemikiran bahwa hanya partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua saja yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. selain itu, dikemukakan juga gagasan bahwa jika putaran pertama tidak ada yang meraih angka diatas maka dua calon yang mampu meraih suara terbanyak akan dipilih lebih lanjut oleh mpr. ini beberapa gagasan yang muncul atau kalau kita baca dengan teliti risalah perdebatan perubahan undang undang dasar terutama perubahan ketiga yang terjadi pada tahun namun tengah perdebatan itu, pemikiran mengarah pada salah satu titik bahwa penentuan pemenang tetap didasarkan pada mandat yang diberikan pemilih. karena itu semua harus dikembalikan kepada pemilih. dengan kesepakatan itu tidak otomatis selesai perdebatan, misalnya muncul perdebatan terkait dengan sebaran penduduk yang tidak merata antara jawa dan luar pulau jawa, tadi juga sudah dikutip oleh bapak prof. harjo karenanya dengan merujuk pada model pemilu presiden yang ditetapkan nigeria, tim ahli bidang politik mengusulkan agar penerapan sistem pluralitas diiringi dengan raihan suara lebih dari yang diikuti dengan sebaran suara lebih dari setengah jumlah provinsi. awalnya, perolehan lebih dari suara diikuti dengan komposisi sebaran minimal dengan sebaran minimal jumlah provinsi. tim ahli politik beralasan persyaratan ini ditujukan agar proses pemilu dan partisipasi tidak hanya terkonsentrasi pulau jawa melainkan juga mengharuskan setiap calon berkampanye dan mencari dukungan luar pulau jawa. dalam perkembangannya, gagasan tersebut diterima oleh fraksi fraksi dengan melakukan perubahan terhadap syarat sebaran suara mana tambahan syarat provinsi dikurangi menjadi hanya lebih dari setengah jumlah provinsi. hal itulah kemudian yang diadopsi menjadilacak perdebatan sekitar kemungkinan adanya putaran kedua ini misalnya dapat dibacakan naskah komprehensif perubahan undang undang dasar buku kelima tentang pemilihan umum, halaman dalam batas batas tertentu, jika pada saat para pengubah membahas bagaimana langkah menyederhanakan proses pemilu presiden dan wakil presiden disebabkan adanya kekhawatiran proses berbelit, tidak efisien, dan kekhawatiran munculnya ketidakstabilan politik sehingga memikirkan membuat desain yang sederhana. saat itu proses politik dengan berbagai catatan saat ini proses politik dengan berbagai catatan tengah proses tersebut telah mampu menghadirkan jumlah pasang calon yang jauh lebih sederhana, yaitu dua pasang calon. pertanyaannya, haruskah ini diperumit kembali dengan penerimaannya bahwa sebaran minimal pada sedikitnya setengah jumlah provinsi dapat menjadi penentu sekalipun sudah ada pasangan calon yang meraih dukungan lebih dari ahli baca risalah, misalnya hamdan zelda ketika itu dari partai pbb, itu secara eksplisit mengatakan bahwa waktu yang berbelit dan sepanjang itu bisa menimbulkan .instabilitas politik dan segala macamnya. jadi kekhawatiran para pengubah konstitusi bisa digambarkan, bisa dibaca dengan jelas dalam risalah perubahan undang undang dasar apabila perkembangan pemikiran saat perubahan undang undang dasar tersebut digunakan untuk membaca pemilu presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon, titik berangkat pembahasan tidak lagi pada ranah sebaran perolehan suara. sebab, jika dipahami secara sistematis, ketentuan yang termasuk dalam dan undang undang dasar maupun undang undang nomor tahun persyaratan sebaran perolehan suara diletakkan pada asumsi bahwa pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh banyak pasangan calon. makanya tadi ahli mengatakan bahwa dalam itu disebutkan peraih suara pertama dan peraih suara kedua, artinya ada peraih suara tiga dan suara suara berikutnya. namun karena pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasang calon, syarat sebaran tidak relevan lagi dengan menggunakan tafsir sistematis. syarat lebih dan sebaran minimal setengah jumlah provinsi muncul karena kemungkinan adanya calon lebih dari dua pasang. selain itu, bila dibaca risalah perubahan undang undang dasar tahun ruang yang begitu luas untuk setiap partai politik peserta pemilu calon juga berujung pada soal legitimasi. bagaimanapun bila menganut model pemilihan satu putaran, pasangan calon yang banyak amat mungkin menghadirkan pasangan presiden dan wakil presiden dengan dukungan suara bawah dengan menimbang legitimasi politik suara pemilih dan sebaran suara luar pulau jawa, undang undang dasar tahun menentukan bahwa pasangan calon terpilih harus memenuhi persebaran tersebut. oleh karena itu, ketika pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasang calon, penentuan pemenang tidak. penentuan pemenang sebagaimana termaktub dalam undang undang dasar tahun dalam pengertian ini, persyaratan memperoleh lebih dan minimal meraih suara lebih dari setengah jumlah provinsi harus dimaknai sebagai jembatan menuju putaran kedua, bila sebelumnya pemilu diikuti oleh banyak pasangan calon. oleh karena itu, ketika pemilu hanya diikuti oleh dua pasang calon, jembatan tersebut tidak tepat untuk digunakan. pertanyaan berikutnya, bolehkah mahkamah konstitusi memberikan tafsir terhadap dalam konstitusi dalam hal ini undang undang dasar tahun yang pada ujungnya mengubah makna atau pemahaman atas dimaksud? george jellineck, misalnya, mengatakan perubahan konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu melalui prosedur formal verfassunganderung. kedua, melalui prosedur informal, verfassungswandlung. perubahan formal adalah perubahan yang mekanismenya diatur dalam konstitusi suatu negara. sedangkan perubahan luar ketentuan konstitusi disebut sebagai perubahan informal atau melalui kondisi yang disebut djokosutono sebagai onbewust atau perubahan lambat lambat atau lambat laun. menurut suharto sastroharjo, verfassunganderung dimaknai sebagai bentuk perubahan yang sesungguhnya, mana terjadi perubahan terhadap pokok pokok pikiran, asas asas, bentuk negara sistem pemerintahan, dan lainnya. sedangkan verfassungswandlung menurut suharto adalah perubahan makna atau penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok pokok serta asas asas yang termaktub dalamnya. dalam literatur ketatanegaraan modern, pembahasan mengenai perubahan formal dari konstitusi begitu banyak ditemukan. secara teornegara, posisi perubahan konstitusi melalui perubahan formal pun tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat, selama implementasi proses perubahan bersesuaian dengan aturan dalam konstitusi, maka perubahan itu berlaku tanpa banyak perdebatan. walaupun bisa saja terjadi isi dari perubahan konstitusi tersebut menjadi perdebatan. namun keabsahan perubahan konstitusi nilainya tetap legal. suasana berbeda akan ditemui dalam perubahan perubahan konstitusi secara informal karena dikatakan sifatnya yang insidental. where, misalnya, menetukan bahwa perubahan konstitusi melalui empat metode. pertama, some primary forces. yang kedua, formal amandemen. yang ketiga, judicial interpretation. yang keempat melalui usage and convention. dalam membahas perubahan konstitusi secara informal, where menjelaskan mengenai terdapatnya kekuatan kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri karena kekuatan itu sendiri oleh where dibagi menjadi dua. pertama, kekuatan yang menciptakan berubahnya kondisi suatu negara. kekuatan itu memang tidak mengubah kalimat kalimat dalam konstitusi secara eksplisit, namun kekuatan tersebut mampu menciptakan kondisi yang dapat mengubah makna konstitusi. kedua kekuatan yang mampu menciptakan kondisi perubahan konstitusi secara formal melalui interpretasi hakim atau pun melalui konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. penafsiran melalui sebuah proses penafsiran (judicial interpretation) dimaknai sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya memberikan tafsir terhadap hukum sebuah undang undang termasuk juga undang undang dasar. metode menafsirkan tersebut bukanlah sesuatu ketentuan yang berdasarkan metode baku sebagaimana dipahami dalam keilmuan eksakta. penafsiran hukum bukan disebut sebagai penafsiran hukum bahkan disebut sebagai sebuah seni interpretation art. secara umum, perubahan konstitusi yang dilakukan melalui cara atau proses penafsiran hakim adalah perubahan tanpa mengubah teks dan secara langsung, tetapi hanya memberikan pemaknaan baru atau tafsir baru terhadap atau teks konstitusi tersebut. dengan menggunakan teori tersebut, sama sekali tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan teoritik bila mahkamah konstitusi menyelesaikan persoalan yang terkait dengan persyaratan yang ada dalam undang undang dasar tentu saja dengan harapan putusan mahkamah konstitusi: akan menjadi pegangan dalam menuntaskan perdebatan sekitkaligus memberikan penjelasan yang pasti terhadap maksud undang undang dasarnomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidennomor tahuvide bukti lahirnya ketentuan guo, telah. ketentuan guo, telah mengakibatkan ter.. penyelenggaraan pemilu dua putaran yang akan diikuti olehhanya dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), yang salah satu sumbernya dari pajak yang dibayarkan oleh para pemohonrmohonan para pemohon yang merasa potensial akan dirugikan jika pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dua putaran untuk dua pasangan calon yang sama akibatahli, keterangan presiden, keterangan dewan perwakilan rakyat, dan kesimpulan tertulis dari para pemohon sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikutiuud maka berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan guon :emokratis indonesia: bahwa pemberlakuan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidegikan hak hak konstitusional pemohon akibat adanya ketidakpastian hukum tentang mekanismenya, bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah sebagai berikut: terhambatnya kepastian penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, apakah dilakukan dalam dua putaran atau cukup satu putaran mengingat hanya terdapat dua pasang calon presiden dan wakil presiden, terhambatnya hak konstitusional pemohon dalam melakukan perencanaan pemantauan dan kajian terhadap pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden: dan cc. adanya ketidakpastian keterpilihan presiden dan baik terhadap pergantian kepemimpinan nasional berupa wakil presiden periodeperseorangan warga negara indonesia bahwamaupun ketentuan yang diatur dalam pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, maupun dalam undang undang guo (vide bukti.1 terpenuhi: bahwa penyelenggaraan pemilu dua putaran yang akan diikuti oleh hanyatentu hanya dari anggaran pendapat belanja negara apbn), yang sumbernya salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh para pemohon. penyelenggaraan pemilu presiden kpu menganggarkan triliun untuk pemilu presiden dua putaran yakni triliun untuk putaran pertama dan triliun untuk putaran kedua, bahwa jika pemilu dilakukan hanya satu putaran maka negara akan menghemat anggaran sebesar triliun. penghematan ini tentunya bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih konkret, yang berarti pula menunjang bagi pemenuhan hak hak konstitusional para pemohon, yang potensial terdistorsi akibat besarnya penganggaran untuk penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dua putarannomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasangan colon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50x (lima puluh persen) dari jumlah". uud". argumentasi permohonan bahwa uudsetengah jumlah provinsi indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden'"' bahwa uud menyebut: bahwa ketentuan atas kemudian pengaturannya diturunkan dalam ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menyebut": keberadaan @uo telah menciptakan ketidakpastian hukum bahwa dalam menjalankan amanat konstitusi dan undang undang tersebut, komisi pemilihan umum kpu) telah menetapkan (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana keputusan kpu nomor pts kpu tahun tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya (dua) pasangan calon tersebut memunculkan perdebatanamian taufan warga negara indonesia pekerjaan jabatan ketua umum dewan pimpinan nasional partai serikat rakyat independen nama horas a.m. naiborhu warga negara indonesia pekerjaan jabatan ketua bidang hukum dewan pimpinan nasional partai serikat rakyat independen dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk dpn peri ku iv bertanggal april memberi kuasa kepada susu rizky rendah umum dpn partai sri), rocky gerung ketua bidang politik dpn partai sri), dan donny ariyanto ketua bidang organisasi dpn partai sri), horas a.m. naiborhu ketua bidang hukum dpn partai sri), dec widjaja deputi ketua bidang hukum dpn partai sri)i. tentang, wewenang mahkamah konstitusi dirumuskan dalam ketentu, sesuai ketentuan mk, pengujian undang undang terhadap uud terdiri dari pengujian materiil dan pengujian formil,sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (cetak tebal ditambahkan oleh pemohon), bahwa, adapun sebagaimana ternyata dari judulnya adalah undang undang tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, mana pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd hanyalah salah satu ranah wewenang kpu sebagaimana telah ditetapkan dalam bahwa, apabila dikelompokkan menurut sistematika tentang materi muatan undang undangan yang dikemukakan oleh hamid attamimi, maka termasuk dalam kelompok peraturan tentang hak hak asasi manusia (warga negara)pabila dilihat dalam konteks tata hirarki peraturan perundang undangan, . oleh karena itu, materi muatan adalah norma norma hukum yang menyangkut teknis pelaksanaan pemilihan umum, bukan lagi menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilihan umum dan atribusi wewenangnya. dimana norma norma hukum mengenai teknis pelaksaan pemilihan umum itu sendiri haruslah selalu bersifat mempermudah realisasi kekuasaan rakyat sebagai konsekuensi dianutnya gagasan kedaulatan dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia sebagaimana ternyata dari uud bahwa, sepanjang menyangkut pelaksanaan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, kpu berada pada posisi melaksanakan ketentuan ketentuan dalam dengan hanya mempergunakan wewenang wewenang yang telah diberikan kepadanya dalam dengan kata lain, atribusi wewenang kpu tidak dapat dilakukan dalam karena: atribusi wewenang kpu telah selesai dilaksanakan sesaat setelah diundangkan. oleh karena itu, atribusi wewenang yang baru bagi kpu luar dari apa yang telah ditetapkan dalam seharusnya dilakukan dengan membuat undang undang yang baru sebagai pengganti dari atau setidak tidaknya dengan melakukan perubahan terhadap atribusi wewenang kpu tidak termasuk materi muatan mengingat materi muatan adalah menyangkut hak hak asasi warga negara. oleh karena itu, setiap atribusi wewenang kpu dan atau penyelenggara pemilihan umum dalam adalah inkonstitusional: bahwa, namun demikian, ketentuan serta dan nyatanya telah memberikan wewenang yang baru kepada kpu luar dari apa yang telah secara tegas tegas diatur dalam yaitu: melakukan verifikasi terhadap partai partai politik yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan umum anggota dpr dan dprd, dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut atas menetapkan partai politik yangserta dan sesungguhnya telah menimbulkan problematika konstitusional yang lain yang sangat mendasar.ilihat dari rumusan uud tersebut atas, kedudukan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota dpr dan dprd sama sekali tidak disandarkan kepada sesuatu syarat apapun. artinya, kedudukan sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan dprd secara serta merta telah dimiliki oleh setiap partai politik sesaat setelah partai politik yang bersangkutan telah memenuhi keseluruhan syarat syarat yang telah ditetapkan dalam undang undang tentang partai politik: bahwa, sesuai ketentuan butir tentang perubahan atas, miriam budiardjo, yang semasa hidupnya menjabat sebagai guru besar ilmu politik pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia , mengartikan partai politik sebagai: .suatu kelompokprogramnya" (lihat, prof. miriam budiardjo, dasar dasar ilmu politik. jakarta: pustaka utama gramedia, hal. demikian pula giovanni santri guru besar ilmu politik pada columbia university , mengartikan partai politik sebagai: .any political group that presents elections, and capable placing through elections, candidates for public officeadapun carl joachim friedrich, yang semasa hidupnya adalah guru besar ilmu pemerintahan pada harvard university , mengartikan partai politik sebagai: .a group human beings, stable organized with the objective securing maintaining for its leaders the control government, and with the further objective giving members the party, through such control, ideal and material benefits and advantages. (lihat,bahwa, dari rumusan pengertian partai politik tersebut atas dengan jelas terlihat betapa pembentukan partai politik adalah realisasi dari hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana diatur dalam uud dimana partai politik itu secara sengaja dibentuk oleh warga negara dalam rangka mewujudkan kedaulatannya sebagaimana diatur dalam uud juncto uud juncto uud yaitu sebagai peserta pemilihan umum, bahwa, menurut ketentuan partai politik harus mendaftarkan diri kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk ditetapkan menjadi badan hukum, bahwa, tata cara dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu partai politik untuk disahkan menjadi badan hukum telah diatur dalam yaitu partai politik yang bersangkutan: harus mempunyai akta notaris pendirian partai politik, harus mempunyanya sesuai dengan peraturan perundang undangan: cc. harus memilikharus mempunyai kantor terap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum, dan harus mempunyai rekening atas nama partai politik, bahwa, dengan demikian, sebelum disahkan menjadi badan hukum, partai politik sesungguhnya telah menempuh proses verifikasi yang menurut undang undang dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia untuk menentukan kelayakan partai politik yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi partai politik berbadan hukum:lainnya, yaitu manusia sebagai pribadi (natuurlijk persoon). adapun. jakarta: perannya paramita, hal. wirjono prodjodikoro, yang semasa hidupnya pernah menjadi guru besar pada fakultas hukum universitas indonesia dan pernah pula menjadi ketua mahkamah agung republik indonesia , mengartikan badan hukum sebagai: .badan yang samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak hak, kewajiban kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. badan badan ini semua dapat turut serta dalam pergulatan hidup dalam masyarakat sebagai seorang manusia, dan dianggap pula sebagai orang manusia belaka terhadap segala peraturan peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.pengesahan suatu partai politik menjadi badan hukum berlaku sebagai pengakuan olehbahwa partai politik yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai partai politik dengan segala hak hak dan kewajiban kewajiban yang melekat padanya sebagai suatu partai politik, termasuk namun tidak terbatas pada apa yang dimaksudkan dalam uud bahwa, dengan demikian, dalam sistem hukum indonesia sejak disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia menjadi badan hukum sesungguhnya suatu partai politik telah mempunyai hak hak dan kewajiban kewajiban yang harus dihargai oleh semua pihak dalam setiap hubungan hubungan hukum dan dalam peristiwa hukum yang terjadi, sebagaimana halnya dengan hak hak dan kewajiban kewajiban subjek hukum manusia perseorangan: bahwa, oleh karena itu, sesaat sejak disahkan menjadi badan hukum oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, partai politik secara serta merta telah mempunyai kedudukan sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan dprd sebagaimana ditentukan dalam uud bahwa, pemberlakuan serta dan telah menimbulkan problematika konstitusional yang sangat mendasar, mengingat: partai politik yang merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara dan representasi hak warga negara dalam berserikat sebagaimana diatur dalambagai konsekuensi dianutnya asas kedaulatan rakyat sesuai ketentuan uud peraturan perundang undangan yang merupakan pelaksanaan dari uud haruslah mempermudah realisasi hak hak tersebut, hak konstitusional partai politik yang telah dengan tegas tegas dinyatakan dalam uud ternyata masih membutuhkan penetapan dari komisi pemilihan umum republik indonesia sebelum hak konstitusional itu sungguh sungguh dapat dinikmati oleh pemiliknya. padahal, sesungguhnya hak itu bersifat fakultatif, artinya digunakannya hak tersebut sepenuhnya tergantung kepada pemilik hak yang bersangkutan, kewenangan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam serta dan sesungguhnya telah menempatkan komisi pemilihan republik indonesia lebih tinggi dari uud mengingat hak konstitusional yang telah secara tegas tegas dinyatakan dan atau dijamin dalam uud ternyata masih membutuhkan verifikasi dan pengesahan dari komisi pemilihan umum sebelum hak konstitusional itu sungguh sungguh dapat dinikmati: bahwa, hal hal yang menyangkut siapa siapa yang berhak menjadi peserta pemilihan umum termasuk dalam ranah hubungan antara negara dan warga negara. dan adalah suatu kebenaran umum (general truth) dalam hukum tata negara bahwa hal hal yang menyangkut hubungan antara negara dan warga negara adalah materi muatan konstitusi. (lihat, hans kersen, general theory law and state. new york, ny.: russell russel, hal. lihat juga, hillairie barrett, constitutional and administrative law. portland, or.: cavendish publishing, hal. jimmy asshiddigie, pengantar hukum tata negara. jakarta: rajawali pers, oleh karena itu, adalah hal yang bersifat inkonstitusional untuk memberikan wewenang kepada komisi pemilihan umum untuk menentukan siapa siapa yang berhak dan yang tidak berhak menjadi peserta pemilihan umum, dimana komisi pemilihan umum itu sendiri adalah suatu lembaga yang bersifat nonelected agency. (lihat, gerry stiker, the politics local government. london, uk.: macmillan press, sebagaimana dikutip dalambahwa, dalam pelaksanaan lebih lanjut suatu norma hukum yang lebih tinggi oleh norma hukum yang lebih rendah ada baiknya kita menyimak pendapat yang dikemukakan oleh hamid attamimi ketika mengatakan: .apa yang telah ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi bukan lagi merupakan pedoman dan bimbingan, sebagaimana halnya pada asas hukum, melainkan sudah merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh norma hukum yang lebih rendahdisertasi doktor ilmu hukum, fakultas pascasarjana universitas indonesia, hal. (cetak tebal ditambahkan oleh pemohon), bahwa, hal yang kurang lebih sama sebelumnya telah dikemukakan oleh hans kersen dengan menyatakan: this the difference between individual and the state acting persons, and that means, between the individual acting not state organ and the individual acting state organ. individual who does not function state organ allowed whatever not forbidden legal order, whereas the state, that is, and individual who functions state organ, can only what the legal order authorizes him do. (lihat, hans kersen, general theory law and state. new york, ny.: russell russell, hal. (cetak tebal dan garis bawah ditambahkan oleh pemohon), bahwa, menurut teori ilmu hukum yang berlaku universal, pendapat para ahli hukum adalah salah satu sumber hukum. oleh karena itu, pendapat para ahli hukum tersebut atas dan pada berbagai bagian lainnya dalam permohonan ini sudah selayaknya apabila digunakan sebagai salah satu bahan untuk menilai materi muatan dan konstitusionalitas dari norma norma hukum yang terdapat dalam serta dan bahwa, berdasarkan hal hal tersebut atas, serta dan dimana itu sendiri adalah pelaksanaan lebih lanjut dari uud , telah memuat norma norma hukum yang melebihi perintah konstitusi, sehingga oleh karena itu bersifat inkonstitusional, karena memuat juga materi muatan yang merupakan pelaksanaan dari yang sesungguhnya telah diatur dalam merebut kedaulatan dari tangan rakyat bahwa, kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. (lihat, jimmy asshiddigie, gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya indonesia. jakarta: ikhtiar baru van hove, hal. oleh karena itu, uud yang berbunyi: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. , berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara indonesia berada tangan rakyat, bahwa, sebagai suatu negara yang menganut asas kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan oleh uud dimana kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara ada tangan rakyat, maka isi segenap peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia haruslah menghindari perumusan yang bisa berakibat pengekangan pelaksanaan kekuasaan rakyat. adapun arah segenap peraturan perundang undangan haruslah bersifat memudahkan penyaluran hasrat rakyat dalam pembentukan kebijakan pemerintahan (lihat, marsillam simanjuntak, pandangan negara integralistik: sumber, unsur, dan riwayat dalam persiapan uud jakarta: pustaka utama grafiti, hal. bahwa, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang undang dasar berarti bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara menurut uud menganut sistem konstitusi (konstitusionalisme)sebagaimana dikemukakan oleh carl friedrich: constitutionalism embodied the simple proposition that government set activities organized and operated behalf the people, but subject series restraint which attempts ensure the power which needed for such governance not abused those who are called upon the governingdimana dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku indonesia pembatasan pembatasan yang wajib dipatuhi oleh para penyelenggara negara terdapat dalam uud bahwa, dalam konteks sistem konstitusi (konstitusionalisme) yang berlaku indonesia, setiap undang undang adalah pelaksanaan lebih lanjut dari apa yang telah diatur dalam uudsebagaimana dikemukakan oleh maria farida indrawi suprapto, guru besar ilmu perundang undangan pada fakultas hukum universitas indonesia : oleh karena negara republik indonesia menganut wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, kekuasaan perundang undangan negara republik indonesia terikat oleh undang undang dasar dan hukum dasarnamun demikian, serta dan ternyata telah mengandung norma hukum yang dari segi isinya bersifat mengekang realisasi kedaulatan rakyat dengan memberikan wewenang kepada komisi pemilihan umum republik indonesia untuk melakukan verifikasi partai partai politik sebelum partai partai politik tersebut dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota dpr dan dprd. padahal, sebagaimana ternyatasadarkan pada sesuatu syarat, sehingga karena itu, partai partai politik seharusnya secara serta merta telah mempunyai kedudukan sebagai peserta pemilihan umum anggota dpr dan dprd sesaat sejak ditetapkan sebagai partai politik berbadan hukum, tanpa membutuhkan verifikasi oleh komisi pemilihan umum sebagai syarat untuk menetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum, bahwa, pemohon mengakui dan atau menghargai keberadaan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, namun terbatas pada hal hal yang bersifat teknis administratif. sikap pemohon dalam memandang fungsi dan wewenang komisi pemilihan umum republik indonesia didasarkan pada kedudukan hukum lembaga tersebut yang oleh gerry stiker disebut sebagai nonelected agency, dimana keberadaannya ditujukan untuk menerapkan prinsip efisiensi sebanyak mungkin sehingga pelayanan umum dapat benar benar terjamin dengan efektif. (lihat,pemohon sama sekali tidak menolak keberadaan nonelected agency dalam penyelenggaraan kekuasaan negara indonesia, akan tetapi keberadaan nonelected agency tersebut haruslah taat asas dan tahan uji terhadap prinsip prinsip ketatanegaraan yang terdapat dalam uud terutama namun tidak terbatas pada asas kedaulatan rakyat dan sistem konstitusional: bahwa, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dalam permohonan ini, perihal siapa siapa yang menjadi peserta pemilihan umum berada pada ranah hubungan antara negara dan warga negara sehingga oleh karena itu menjadi materi muatan konstitusi. oleh karena itu, memberikan wewenangkepada komisi pemilihan umum sesungguhnya hal itu berarti telah merebut kedaulatan dari tangan rakyat untuk kemudian menyerahkannya kepada suatu lembaga yang bersifat nonelected agency, suatu lembaga yang seharusnya hanya berwenang untuk hal hal yang bersifat teknis administratif semata: pengaturan hal yang sama secara berulang ulang bahwa, pembentukan partai politik adalah perwujudan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam uud yang berbunyi: bahwa, pengujian materi, bahwa, pengujian formil mencakup mengenai aspek formil suatu undang undang terhadap undang undang dasar. prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., m.h. memerinci ruang lingkup pengujian formil undang undang menjad atau struktur undang undang: pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam p(lihat, jimmy asshiddigie, hukum acara pengujian undang undang. jakarta: arsip watampone, hal. bahwa, permohonan pengujian ini adalah pengujian tentang konstitusionalitas materi muatan serta dan nomor terhadap dan dan uud bahwa, oleh karena itu, permohonan uji materi ini sepenuhnya sah dan sesuai dengan untuk diajukan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi. il. tentang kedudukan hukum pemohon bahwa, pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasarrubahan atas tentang partai politik, dimana menurut partai politik wajib diverifikasi sebelum ditetapkan menjadi badan hukum oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, bahwa, serta dan telah mengakibatkan pengaturan hal yang sama secara berulang, dimana partai politik yang sebelumnya telah diverifikasi oleh menteri hukum dan hak asasi manusia ternyata harus diverifikasi lagi oleh komisi pemilihan umum sebelum ditetapkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan dprd, bahwa, pengulangan verifikasi partai partai politik berdasarkan serta dan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang merupakan salah satu hak warga negara menurut uud yang berbunyi: setiap warga negara. unsur ketidak pastikan hukum yang ditimbulkan oleh serta dan terlihat dengan jelas mengingat pengulangan verifikasi oleh komisi pemilihan umum ternyata menjadi dasar untukumum. padahal, kedudukan partai politik sebagai peserta pemilihan umum sebagaimana diatur dalam uud tidak disandarkan kepada sesuatu syarat, bahwa, serta dan juga sesungguhnya bertentangan dengan uud yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur lebih lanjutmbentukan peraturan perundang undangan, dimana selain mengatur aspek aspek formal dalam pembentukan peraturan perundang undangan juga mengatur tentang materi muatan peraturan perundang undangan yang menjadi pusat perhatian dalam permohonan ini: bahwa, mengatur tentang asasbahwa, memuat ketentuan tentang asas asas materi muatan peraturan perundang undangan, yaitu: pengayoman, kemanusiaan: kebangsaan, kekeluargaan: kenusantaraan: ', bahwa, sehubungan dengan dan tersebut atas, ada baiknya kita menyimak apa yang dikemukakan oleh hamid attamimi ketika mengatakan: dalam pembentukan peraturan perundang undangan indonesia, sebagaimana halnya negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan, dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan dalam bentuk dan susunannya, bagi metoda pembentukannya, dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas pembentukan peraturan perundang undangan yang pat(cetak tebal ditambahkan oleh pemohon). lebih jauh attamimi menyatakan: kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali kegiatan pembentukan peraturan perundang undangan, masing masing sesuai dengan bidangnydilihat dalam kerangka ketentuan serta dan sesungguhnya telah menimbulkan permasalahan ketatanegaraan yang sangat serius, khususnya menyangkut asas asas: kejelasan tujuan: dalam konteks asas kedaulatan rakyat dan asas kepastian hukum, tujuan yang hendak dicapai oleh serta dan sangatlah tidak jelas. sebagaimana telah dikemukakan dalam berbagai bagian sebelumnya dalam suatu negara yang menganut asas kedaulatan rakyat segenap peraturan perundang undangan haruslah bersifat mempermudah realisasi kehendak rakyat. dalam kenyataannya, serta dan justru mempersulit realisasi hak konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam uud demikian pula, verifikasi partai partai politik secara berulang tentu saja telah mengakibatkan ketidakpastian hukum: kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan:. sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari sesungguhnya termasuk jenis undang undang yang materi muatannya mengatur tentang hak asasi manusia (warga negara). akan tetapi, serta dan ternyata memuat norma hukum yang berisi atribusi wewenang alat kelengkapan negara yang mestinya diatur dalam jenis undang undang mengenai penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara. dengan kata lain, dalam serta dan terdapat ketidaksesuaian antara jenis dan materi muatan, cc. pendayagunaan dan kehasilgunaan: serta dan tidak efektif secara sosiologis, karena nyata nyata telah mempersulit partai partai politik untuk menikmati hak hak konstitusionalnya. pada saat yang bersamaan, serta dan juga tidak efektif secara filosofis, karena bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dan asas kepastian hukum, bahwa, materi muatan dan tidak mencerminkan asas asas materi muatan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam terutama asas: pengayoman, karena dan tidak memberikan perlindungan kepada partai politik untuk mempergunakan hak konstitusionalnya, melainkan justru menghalang halangi partai politik menikmati hak konstitusionalnya yang telah dijamin secara tegas tegas dalam uud ketertiban dan kepastian hukum, karena karena dan justru telah menciptakan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. unsur ketidaktertiban hukum sangat nyata mengingat suatu produk hukum berbentuk keputusan komisi pemilihan umum ternyata dapat membatalkan hak konstitusional partai politik yang telah secara tegas tegas dijamin oleh uud sedangkan unsur ketidakpastian hukum terlihat dengan jelas dari kenyataan pengulangan verifikasi oleh komisi pemilihan umum terhadap partai politik yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai badan hukum sehingga oleh karena itu telah mempunyai hak sebagaimana ditentukan oleh uud bahwa, mengingat uud memuat suatu norma hukum yang bersifat umum yang dilaksanakan lebih lanjut oleh maka hal hal tersebut atas haruslah dipandang sebagai pertentangan antara serta dan nomor dengan ketentuan uud bahwa, oleh karena pertentangan pertentangan tersebut atas adalah menyangkut materi muatan peraturan perundang undangan, maka permohonan ini tidak berniat sama sekali untuk mengajukan uji formil, melainkan tetap konsisten dengan pengajuan uji materiil (materil judicial review). bahwa, pemohon sepenuhnya memahami bahwa dalam rangka konsolidasi demokrasi diperlukan sistem kepartaian yang sederhana. akan tetapi, pemohon menolak apabila sistem kepartaian yang sederhana ditempatkan maknanya menjadi seolah olah sebatas pengurangan jumlah partai politik. sebagaimana dikemukakan oleh juan linz dan alfred stepa demokrasi yang terkonsolidasi adalah suatu rezim politik yang dalamnya demokrasi sebagai suatu sistem yang kompleks dari institusi institusi dan aturan aturan menjadi satu satunya aturan main. (lihat, juan linz dan alfred stepa, mendefinisikan dan membangun demokrasi , dalam juan linz, al., menjauhi demokrasi kaum penjahat: belajar dari kekeliruan negara negara lain. (terj.). jakarta: mizan, hal. sedangkan menyangkut sistem kepartaian, giovanni santri menyatakan: .athe relatedness parties each other, how each party function (in the mathematical sense) the other parties and reacts, competitive otherwise, the other partiesdari rumusan tersebut atas nyata dengan sangat jelas betapa sistem kepartaian lebih merujuk pada saling hubungan dan pola pola kompetisi antar partai politik daripada sekedar jumlah partai politik. dan konsolidasi demokrasi dapat dikatakan terjadi apabila saling hubungan dan pola pola kompetisi antar partai tersebut senantiasa didasarkan pada aturan aturan hukum terutama dalam hal ini adalah konstitusi: bahwa, sehubungan dengan sistem kepartaian terutama negara negara new democracies, para ahli telah memperkenalkan konsep sistem kepartaian yang terinstitusionalisasi (institutionalized party system) yang menurut scott mainwaring, guru besar ilmu pemerintahan dan kajian internasional pada kellogg institute ,: institutionalized party system, then, one which actors develop expectations and behavior based the premise that the fundamental concours and rules party competition and behavior will prevail into the foreseeable future. institutionalized party system there stability the identity the main parties and the ways which they behave. institutionalization does not prelude change, but limits it. (lihat, scott mainwaring, rethinking party systems the third wave democratization , working paper the helen kellogg institute for international studies, october bahwa, oleh karena itu, sistem kepartaian yang sederhana tidak semestinya dijadikan alasan untuk merumuskan dan memberlakukan peraturan perundang undangan yang bersifat membatasi dan atau mengekang hak hak konstitusional yang telah secara tegas tegas dinyatakan dan dijamin oleh uud apalagi peraturan perundang undangan yang lebih difungsikan sebagai barrier entry bagi partai partai politik baru untuk ikut serta dalam pemilihan umum, mana pemilihan umum itu sendiri adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat: bahwa, kecenderungan untuk mempergunakan peraturan perundang undangan untuk melakukan pembatasan pembatasan dan atau pengekangan hak hak konstitusional layak diduga adalah pengejawantahan sisa sisa mind set rezim orde baru yang berusaha untuk bangkit kembali (revival) tengah era reformasi saat ini. padahal, inti semangat era reformasi adalah mengembalikan kedaulatan rakyat dalam setiap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara: bahwa, pemberlakuan peraturan perundang undangan yang memuat ketentuan tentang verifikasi partai partai politik secara berulang yang lebih difungsikan sebagai barrier entry bagi partai partai politik baru layak diduga dilakukan oleh partai partai lama yang bertindak sebagai perwujudan dari apa yang oleh peter mair sebagai: .the cartel party, characterized the interpenetration party and state, and also pattern inter party collusion. this sense, perhaps more accurate speak the emergence cartel parties, since this development depends collusion and cooperation between sensible competitors, and agreements which, necessity, require the consent and cooperation all, almost all, relevant participants. (lihat, peter mair, party systems change: approaches and interpretations. oxford, uk.: oxford university press, hal. bahwa, praktik kartel adalah suatu realitas dalam sistem kepartaian indonesia pasca orde baru telah dikonfirmasi oleh kuskridho abadi dalam studinya dalam rangka disertasi the ohio state university, amerika serikat. dalam studi tersebut, kuskridho abadi memaparkan betapa katekisasi dalam sistem kepartaian indonesia pasca orde baru tidak hanya berkorelasi positif dengan praktik korupsi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi juga memamerkan mekanisme check and balances. hal itu, menurut kuskridho abadi, karena: .partai partai yang berubah menjadi satu kelompok menghilangkan persaingan dan kemustahilan dilaksanakannya mekanisme check and balance yang berpotensi mencegah kolusibahwa, salah satu tesis yang dikemukakan oleh kuskridho abadi adalah: berdasarkan fakta fakta ini, tampak bahwa tantangan terhadap kartel itu hanya datang dari kekuatan luaroleh karena itu tidak berlebihan kiranya untuk mendalilkan betapa norma norma hukum yang terkandung dalam serta dan adalah ketentuan ketentuan yang ditujukan untuk mencegah tantangan terhadap kartel yang datang dari kekuatan luar, dalam hal ini partai partai politik baru dimana pemohon adalah salah satu antara partai partai politik baru itu. perbandingan dengan beberapa negara bahwa, sepanjang informasi yang dapat ditelusuri oleh pemohon, sistem pendaftaran dan atau verifikasi partai partai politik yang berlapis dan berulang tampaknya adalah sistem yang hanya berlaku indonesia. dalam pandangan pemohon, pokok permasalahan yang sesungguhnya bukanlah semata mata bahwa sistem yang demikian hanya berlaku indonesia. pokok permasalahan yang sesungguhnya adalah bahwa sistem yang demikian adalah bentuk pengekangan dan atau pembatasan secara inkonstitusional terhadap kedaulatan rakyat: bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku rusiantara lain sebagai berikut: mempunyai keanggotaan secara nasional sejumlah orang minimal berusia tahun: mempunyai cabang lebih dari provinsi yang ada dengan keanggotaan minimal orang: partai harus terdaftar secara nasional dengan menyerahkan dokumen yang sesuai, setiap partai harus mempunyai statuta dan program partai, (lihat, stephen white, russia's client party system , dalam paul webb stephen white (eds.)., party politics new democracies. oxford, uk.: oxford university, hal.myanmar pada tahun adalah pendirian partai dan pendaftarannya untuk menjadi peserta pemilihan umum, yakni: partai politik didirikan oleh warga negara myanmar dengan jumlah minimum orang yang telah berusia minimum tahun: mendaftarkan partai politik pada komisi pemilihan umum dengan menyerahkan: uang pendaftaran: ii. nama, bendera, dan stempel partai: iii. manifesto partai: iv. peraturan partai dan struktur organisasi, surat pernyataan yang menyatakan bahwa partai yang bersangkutan akan mempunyai anggota sejumlah orang secara nasional dalam waktu hari sejak partai yang bersangkutan didaftarkan pada komisi pemilihan umum: (lihat, kristina kronika, the electoral system myanmar , tesis master, national sut yat sen university, perlu kiranya kita ingat bahwa myanmar adalah suatu negara yang selama puluhan tahun telah mendapatkan sanksi dari berbagai negara dan dari perserikatan bangsa bangsa pbb) dengan alasan mempraktikkan sistem politik yang tidak demokratis, bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku malaysia berlaku sistem pendaftaran partai partai politik sebagai berikut: partai politik harus terdaftar pada registrar societies partai politik harus mendaftarkan simbol yang digunakan sebagai simbol partai kepada election commission malaysia ecm) sumber: election commission malaysia ecm)) bahwa, dalam sistem kepartaian dan persyaratan yang berlaku singapuryang umum berlaku banyak negara yaitu persyaratan mencakup pendaftaran, penyimpanan sejumlah dana deposit, distribusi regional, jumlah minimal calon dan hal yang ditegaskan secara khusus adalah pendaftaran sebagai perkumpulan: (sumber: florence tan, manager policy political donations), elections department, prime minister's office): bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku australia berlaku sistem pendaftaran partai partai politik sebagai berikut: jika partai politik bukan anggota partai parlemen (artinya tidak memiliki anggota perwakilan parlemen federal), harus memiliki paling sedikit anggota yang terdaftar untuk putaran pemilihan commonwealth. registrasi bukan kewajiban. sebuah partai masih dibolehkan ikut dalam proses pemilihan umum, namun tidak memiliki hak dan kewenangan yang diberikan undang undang yang disediakan dalam sebagai akibat proses registrasi. jika partai politik tidak mendaftar untuk ikut pemilihan umum, nama partai tidak akan tercantum dalam kertas suara, hanya nama calon yang maju. partai politik didirikan berdasarkan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh konstitusi dan memiliki tujuan atau aktivitas politik untuk memajukan calon calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum untuk house representative ataupun untuk senat. source: electoral act sectionkamboja untuk dapat dapat terdaftar sebagai partisipan dalam pemilihan umum, partai politik harus mendaftar pada komite pemilihan umum nasional national election committee) dan aplikasi pendaftaran akan disetujui oleh national election committee, tak lebih dari hari sebelum hari pengumuman pencalonan, dengan cara melengkapi dokumen dokumen sebagai berikut: salinan sertifikat pendaftaran partai politik yang dikeluarkan oleh kementrian dalam negeri, dokumen pendaftaran nama lengkap partai politik berikut singkatannya dan logo, alamat kantor pusat partai politik daftar nama calon yang akan diajukan seluruh wilayah negara. daftar tersebut harus termasuk seluruh paling tidak satu pertiga dari jumlah kursi dewan nasional dan sejumlah nama calon alternative yang sama dengan jumlah calon dewan yang diajukan dimana partai tersebut mengajukan diri dan dihubungkan dengan daftar calon. tahun daftar nama calon dengan harus sama jumlahnya dengan jumlah kursi yang dialokasikan oleh komite pemilihan umum nasional dan ditampilkan sesuai format yang ditetapkan oleh sehingga dengan demikian paling sedikit harus disediakan paling tidak tiga calon alternative untuk setiap kursi. pernyataan yang menunjukkan besaran dana yang tersedia dan termasuk data sumber donasi yang telah disimpan rekening manapun kerajaan kamboja yang telah diakreditasi oleh bank nasional kamboja (the national bank cambodia): lembaga negara. bahwa, pemohon adalahbahwa, pemohon telah mendapatkanrepublik indonesia sebagaimana diwajibkan oleh undang undang nomor tahun tentang partai politik (buktiyang lainnya, yaitu manusia sebagai individu (natuurlijk persoon). adapun, jakarta: perannya paramita, hal. dansesaat setelah mendapat, pemohon telah mempunyai hak hak dan kewajiban kewajiban yang melekat pada partai politik, termasuk hak konstitusional sebagai(cetak tebal ditambahkan oleh pemohon): bahwa, dilihatdisandarkan pada sesuatu syarat apapun. artinya, setiap organisasi yang telah memenuhi keseluruhan syarat syarat sebagaimana ditetapkan dalam nomor tentang perubahan atas nomor tentang partai politik secara serta merta telah berkedudukan sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan anggota dprd, salinan anggaran dasar partai politik dan dokumen lain yang menyatakan format kepartaian, pernyataan komitmen partai politik untuk berpartisipasi dan menerima hasil dari pemilihan umum yang dilaksanakan dengan bebas dan adil dan tetap mengindahkan aturan aturan mengenai kode etik keanggotaan dari dewan nasional dan aturan aturan mengenai partai politik: daftar pendiri dan pengirim partai atau organ lain dalam partai politik tanda terima deposit dana sebesar lima belas juta rels yang dikeluarkan oleh badan kekayaan negara. dana ini akan dikembalikan partai politik apabila menerima paling tidak persen suara sah untuk memenangkan kursi dewan nasional (the national assembly). sumber: law the election the members the national assembly, chapter registration political parties and lists candidates, art. (new) bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku thailand berlaku sistem pendaftaran partai partai politik sebagai berikut: kandidat atau calon diharuskan memasukkan surat penyataan kesediaan mengajukan diri berbarengan dengan aplikasi partai politik untuk ikut serat dalam pemilihan umum. menyediakan deposit dana sebesar baht bagi tiap kandidat atau calon sumber: organic act election members the house representative and installation senators b.e. sec. bahwa, dalam sistem kepartaian yang berlaku india berlaku sistem bahwa hanya ada pemilihan calon calon. meskipun demikian, beberapa calon disiapkan dan disponsori oleh partai politik. tidak ada pemisahan antara pendaftaran partai politik untuk pemilihan umum. pendaftaran partai politik telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum (section representation act dengan persyaratan yang mudah seperti kontribusi partai, nama partai dan kantor pusat partai politik yang terdaftar dan sebagainya. dan yang lebih penting lagi partai hanya dibedakan atas dua kelompok yaitu partai nasional atau partai negara yang dinilai dari sebaran geografis partai dan prosentase pemilih yang didasarkan atas hasil pemilihan umum terakhir. calon yang diajukan partai politik mendapatkan kelebihan dalam hal perhatian hanya dari dilepaskannya simbol yang diberikan oleh partai politik. sumber: representation people act, sec election symbols reservation and allotment) order bahwa, apabila dibandingkan dengan negara negara lain terutama dengan negara tetangga sendiri, persyaratan untuk mendirikan partai politik dan mengikuti pemilihan umum indonesia jauh lebih berat dan sangat membatasi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, bahwa, pemohon menyadari betapa setiap negara, tak terkecuali indonesia, mempunyai keunikannya masing masing dibandingkan dengan negara negara lainnya. akan tetapi, keunikan tersebut tentu saja tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan norma norma yang terdapat dan berlaku sah dalam konstitusi, mengingat konstitusi adalah hukum dasar dalam praktik kehidupan bernegara dimana konstitusi berfungsi sebagai dasar sekaligus batas bagi para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan kekuasaan negara terutama vis a vis warga negara. iv. hal hal yang dimohonkan berdasarkan hal hal tersebut atas, dengan ini pemohon memohon kepada ketua mahkamah konstitusi c.g. majelis hakim konstitusi yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan yang menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:hingga oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini pada berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya, atau, apabila ketua mahkamah konstitusi c.g. majelis hakim konstitusi yang memeriksa permohonanpartai serikat rakyat independen, bukti fotokopi akta pendirian partai serikat rakyat independen: bukti fotokopi pengesahan partai serikat rakyat independen sebagai badan hukum oleh menteri hukum dan ham republik indonesia: bukti fotokopi keputusan kpu nomor pts tahun tertanggal januari tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umumsertdirugikan oleh berlakunya dan dan yang menyatakan:9g.i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebutsesuai bukti berupa anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris nomor oleh notaris yan arman, s.h., pada halaman bab viii tentang hubungan dengan organisasi lain angka dan angka menyatakan: dpn mewakili partai baik luar maupun dalam: kerjasama dengan partai dan organisasi lain hanya dapat dilakukan oleh dpn melalui ketua umum dan sekretaris nasional atau anggota dpn yang ditunjuk untuk itu oleh ketua umum . oleh karena pemohon damian taufan) adalah ketua umum dewan pimpinan nasional partai serikat rakyat independen yang bertindak untuk kepentingan partainya maka menurut mahkamah, terdapat kerugian hak konstitusional pemohon damian taufan) dan ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian pemohon damian taufan) tersebut dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan pemohon damian taufan) dikabulkan maka kerugian konstitusional pemohon damian taufan) tidak akan atau tidak lagi terjadi. dengan demikian, menurut mahkamah, pemohon damian taufan) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian guo. adapun pemohon horas a.m. naiborhu), menurut mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum selaku pemohon dalam perkara guo karena pemohon horas a.m. naiborhu) adalah bukan sekretaris nasional ataupun anggota dpn partai serikat rakyat independen yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua umum untuk mewakili dpn partai serikat rakyat independen, menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan guo, dan pemohon damian taufan)terhadap petit permohonan pemohon damian taufan) agar dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan putusan nomor puu x tanggal agustus mempertimbangkan, antara lain, bahwa: (divide uud:, ., antara perkara nomor puu.x dengan perkara guo, yaitu dan uud namun permohonan pemohon tentang pengujian konstitusionalitas pada hakikatnya sudah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu x tanggal agustus sehingga pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu x tanggal agustus mutasi mutans berlaku pula untuk permohonan pemohon guo. dengan demikian, permohonan pemohon tentang pengujian konstitusionalitas harus dinyatakan bis idem, bahwa, namun demikian, sejumlah: partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: berstatus sebagaif: yangi3. menimbang bahwa tentang pengujian konstitusionalitas dan dan terhadap dan dan uud mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:erdasarkan ketentuan tersebut maka lembaga yang diberi wewenang oleh uud untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah suatu komisi pemilihan umum yang menurut undang undang guo bernomenklatur komisi pemilihan umum:ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pembentuk undang undang dpr dan presiden) untuk membentuk undang undang tentang pemilihan umum yang dalamnya mengatur mengenai pemilihan umum termasuk syarat partai politik dan tata cara pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilihan umum pemilu): dan dan yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang undang karena uud hanyadapun persyaratan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu atau syarat syarat lainnya, merupakan kebijakan pembentuk undang undang dpr dan presiden): selain itu, dan dan adalah yang berlaku untuk semua partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. penetapan satu partai memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu oleh komisi pemilihan umum adalah perintah undang undang yang merupakan penjabaran dari uud sehingga hal demikian tidak bertentangan dengan uud putusan mahkamah konsitusi nomor puu x tanggal agustus antaranya juga telah mempertimbangkan bahwa kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas melainkandengan demikian, ketentuan dan dan tidak bertentangan dengan uudkaitan dengan pengujian konstitusionalitas adalah bis idem dan permohonan pemohon berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas dan dan adalah tidak beralasan menurut hukum:damian taufan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, pemohon horas a.m. naiborhudamian taufanhoras a.m. naiborhu tidak dapat diterima, permohonan pemohon damian taufanahmad fadli semadi, anwar usmanpr, ttd. sholihin nas , yang berbunyi:yang berbunyi:. yang berbunyi: penetapan partai politik peserta pemilu dilakukan dalam sidang pleno kpu." telah mewajibkan partai partai politik yang mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan umum untuk terlebih dahulu menempuh verifikasi oleh komisi pemilihan umum sebagai dasar untuk menetapkan partai partai politikberdasarkan serta dan tersebut atas, komisi pemilihan umum republik indonesia melalui keputusan nomor pts tahun tertanggal januari tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun (bukti telah menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum tahun bahwa, pemberlakuan serta dan telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi pemohon berupa hilangnya hak konstitusional pemohon sebagai peserta pemilihan umum tahun hal itu dikarenakan apa yang telah secara tegas tegas dinyatakan dalam uud dengan tanpa disandarkan pada sesuatu syarat, oleh karena pemberlakuan dan dan ternyata masih membutuhkan persetujuan dan atau penetapan dari komisi pemilihan umum republik indonesia: bahwa, pada saat yang bersamaan, pemberlakuan serta dan telah pula mengakibatkan mengakibatkan kerugian yang nyata bagi para konstituen pemohon dalam bentuk hilangnya hak, dimana para konstituen pemohon adalah sekumpulan warga negara republik indonesia yang mempunyai kesamaan cita cita untuk mewujudkan cita cita perjuangan pemohon sebagaimana dirumuskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serikat rakyat independen, bahwa, serta dan nomor juga bertentangan dengan dan uud dimana pertentangan pertentangan tersebut akan diuraikan secara lebih rinci dalam bagian berikutnya dalam permohonan ini, bahwa, pertentangan serta dan dengan dan uud baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama telah mengakibatkan hilangnya hak pemohon dan para konstituen pemohon dalam pemilihan umum tahun bahwa, oleh karena itu, pemohon sungguh sungguh mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini. ill. tentang dasar permohonan melebihi perintah konstitusi bahwa,: bahwa, untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan uud dewan perwakilan rakyat republik indonesia bersama sama dengan presiden republik indonesia telah membentuk, sebagaimana ternyata dari judulnya, adalah tentang penyelenggara pemilihan umum. oleh karena itu, materi muatan terdiri dari: mendirikan lembaga lembaga yang dimaksudkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, merumuskan wewenang wewenang dan kewajiban kewajiban lembaga lembaga penyelenggara pemilihan umum: mengatur saling hubungan antara lembaga lembaga penyelenggara pemilihan umum, bahwa, apabila dikelompokkan menurut sistematika tentang materi muatan undang undang yang dikemukakan oleh hamid attamimi, maka tentang penyelenggara pemilihan umum termasuk dalam kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negarangka berbunyi: komisi pemilihan umum,ri rumusan ketentuan tersebut atas dapat diketahui bahwa kpu tidak hanya menyelenggarakan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, akan tetapi juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan umum untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan umum untuk memilih bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota, bahwa, dan memuat atribusi wewenang kpu dalam menyelenggarakan masing masing pemilihan umum sebagaimana ditetapkan dalam uud dalam kepustakaan ilmu hukum, atribusi diartikan sebagai penciptaan wewenang yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang undanganlihat juga, indroharto, usah. jakarta: pustaka sinar harapan, hal. dan sjachran basah, eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi indonesia. bandung: alumni, hal. bahwa, atribusi wewenang kpu telah selesai dilaksanakan sesaat setelah diundangkan menurut peraturan perundang undangan. dengan demikian, wewenang kpu sepanjang menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum terbatas pada apa yang secara tegas tegas disebutkan dalam dan bahwa, wewenang kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, dalamcc: menerima daftar pemilih dari kpu provinsi: fr.peserta pemiluii.gedung dana graha lantai ruang jalan gondangdia kecil nomor jakarta pusat diwakili oleh nama titi anggiani jabatan direktur eksekutif tempat tanggal lahir palembang, oktober selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama yayasan dongeng terjadi alamat wisma model lantai jalan h.r. rasa said, kavling kuningan, jakarta selatan diwakili oleh nama toto sugiarto jabatan direktur tempat tanggal lahir kuningan, februari selanjutnya disebut sebagai pemohon ii: nama muda kusumaningsih tempat tanggal lahir jombang, juni pekerjaan wiraswasta alamat jalan subang nomor rt. menteng, jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai pemohon iii: nama wahyu dinata tempat tanggal lahir jakarta, maret pekerjaan mahasiswa alamat jalan kramat pulo gundul, rt. rw. johar baru, jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai pemohon iv: nama lia wulandari tempat tanggal lahir bogor, september pekerjaan karyawan swasta alamat jalan antara ujung nomor rt. pangkalan jati baru, kecamatan cinere, depok selanjutnya disebut sebagai pemohon nama rahim sosiawaty tempat tanggal lahir jakarta, januari pekerjaan ibu rumah tangga alamat jalan menggalang nomor jaka sampurna, bekasi barat selanjutnya disebut sebagai pemohon vi: nama khoirunnisa nur agustyati tempat tanggal lahir palembang, agustus pekerjaan mahasiswa alamat gema pesona estate, blok nomor menikah, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd buktidan juga sejumlah peraturan perundang undangan lainnya, seperti nomor tahun tentang hak asasi manusia,: bahwa hadirnya dan frasa dalam undang undang guo, khususnya sepanjang frasa "secara nasional" dalampemilu nomor tahun tentang anggota dpr, dpd dan dprdprovdimana penentuan lembaga perwakilan tingkat daerah disamakan dengan tingkat nasional.verbal) terhadap berlakunya sepanjang frasa "secara nasional",dprd terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun alasan alasan permohonan ruang lingkup dan penjelasan nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd bahwa nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd se dan dprd kabupaten kota: bahwa penjelasan nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd selengkapnya berbunyi: yang dimaksud dengan "jumlah suara sah secara nasional" adalah hasil penghitungan untuk suara dpr, bahwa setidaknya ada dua unsur yang harus dicermati dari bunyi dan penjelasannya atas: unsur keharusan, unsur untuk dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, sepanjang frasa ". secara nasional ." dan penjelasan undang undang guo bertentangan dengan prinsip prinsip kedaulatan rakyat bahwa ketentuan:" bahwa kedaulatan (sovereignty)kedaulatan tidak berasal dari penyerahan atau diserahkan tanpa batas atau syarat. kedaulatan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat kadaluarsa: bahwabahwa pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi kedaulatan rakyatri, bahwa upaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat salah satunya adalah melalui mekanisme pemilihan umum. selain menjadi sarana evaluasi periodik bagi pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, pemilu merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat. sedangkan. hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh mahkamah konstitusi, dalam putusan nomor puu vi1 bahwa, bahwa keterpilihan berdasarkan suara terbanyak dalam nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd,: bahwa ketentuan suara terbanyak tersebut didasarkan pada putusan nomor puu v bahwyang berbeda, menghilangkan makna kedaulatan rakyat bahwa: bahwabahwappinsi, dan anggota dprd kabupaten kota: bahwaetidak suara warna kuning, surat suara untuk memilih anggota dprd provinsi dimasukkan ketiddpd dan dprd adalah berbeda: bahwa sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, suara yang ditujukan kedalam kotak suara tertentu tidak boleh menegaskan dan mereduksi makna pemberian suara ketidak lainnya. begitu juga untukbahwa untuk membuktikan perbedaan keterwakilan dalam dprd dan dpr karena perbedaan pilihan rakyat, disajikan data perolehan kursi dprd tingkat provinsi, kabupaten dan kota sebagai berikut: jumlah dan nama partai politik lolos ambang batas dprd provinsi dalam pemilu nama partai politik jml provinsi parpol partai nanggroe partai partai partai persatuan aceh partai partai golongan amanat keadilan pembantu darussalam aceh' demokrat karya nasional sejahtera nan partai demokrasi partai partai partai partai indonesia partai partai persatuan partai partai hati peduli gerakan sumatera partai golongan perjuangan keadilan amanat pembantu damai nurani rakyat indonesia utara demokrat karya sejahtera nasional nan sejahtera rakyat nasional raya partai partai partai demokrasi partai partai partai partai persatuan partai hati partai gerakan indonesia bintang sumatera partai golongan amanat keadilan pembantu nurani bulan indonesia perjuangan reformasi barat demokrat karya nasional sejahtera nan rakyat bintang raya partai demokrasi partai partai partai partai partai indonesia partai persatuan partai bintang gerakan partai partai hati golongan partai keadilan perjuangan amanat pembantu pembangkit reformasi indonesia bulan nurani riau karya demokrat sejahtera nasional nan bangsa raya bintang rakyat partai demokrasi partai partai partai partai partai partai indonesia partai hati partai gerakan persatuan partai karya partai bintang partai amanat golongan perjuangan nurani keadilan indonesia pembantu pembangkit peduli bulan reformasi jambi demokrat nasional karya rakyat sejahtera raya nan bangsa bangsa bintang partai demokrasi partai partai partai partai indonesia partai gerakan partai persatuan partai hati partai bintang partai sumatera golongan perjuangan partai keadilan indonesia amanat pembantu nurani pembangkit reformasi bulan selatan karya demokrat sejahtera raya nasional nan rakyat bangsa bintang partai lokal, hanya ada provinsi nad partai demokrasi partai partai indonesia partai partai persatuan partai partai gerakan partai hati bangka perjuangan golongan partai keadilan pembantu bulan amanat indonesia nurani belitung karya demokrat sejahtera nan bintang nasional raya rakyat partai partai demokrasi partai perjuangan partai partai indonesia partai partai persatuan partai hati partai peduli kepulauan golongan partai perjuangan keadilan amanat pembantu indonesia nurani pembangkit rakyat riau karya demokrat sejahtera nasional nan baru rakyat bangsa nasional partai partai partai nasional demokrasi keadilan partai partai banteng partai partai partai partai indonesia partai hati dan gerakan partai persatuan kerakyatan karya partai golongan amanat keadilan perjuangan nurani persatuan indonesia pembangkit pembantu peduli bengkulu demokrat karya nasional sejahtera rakyat indonesia raya bangsa nan indonesia bangsa partai demokrasi partai partai partai indonesia partai partai partai partai partai hati gerakan persatuan karya partai perjuangan golongan keadilan amanat pembangkit nurani indonesia pembantu peduli lampung demokrat karya sejahtera nasional bangsa rakyat raya nan bangsa partai demokrasi partai partai partai indonesia partai gerakan persatuan partai partai partai hati partai keadilan perjuangan golongan indonesia pembantu amanat damai nurani dki jakarta demokrat sejahtera karya raya nan nasional sejahtera rakyat partai demokrasi partai partai indonesia partai partai persatuan gerakan partai partai partai hati partai perjuangan golongan keadilan pembantu indonesia amanat pembangkit nurani jawa barat demokrat karya sejahtera nan raya nasional bangsa rakyat partai demokrasi partai partai indonesia partai partai partai partai persatuan gerakan perjuangan partai amanat golongan keadilan pembangkit pembantu indonesia diy demokrat nasional karya sejahtera bangsa nan raya partai demokrasi partai partai indonesia partai partai partai partai persatuan gerakan partai hati jawa perjuangan partai golongan pembangkit keadilan amanat pembantu indonesia nurani tengah demokrat karya bangsa sejahtera nasional nan raya rakyat partai partai demokrasi pembangkit partai partai indonesia partai partai partai partai persatuan gerakan partai hati partai perjuangan pembangkit golongan nasional amanat keadilan pembantu indonesia nurani jawa timur demokrat bangsa karya ulama nasional sejahtera nan raya rakyat partai demokrasi partai partai partai indonesia partai persatuan gerakan partai hati partai partai partai golongan perjuangan keadilan pembantu indonesia nurani pembangkit amanat banten demokrat karya sejahtera nan raya rakyat bangsa nasional partai partai demokrasi nasional indonesia partai partai hati indonesia perjuangan golongan partai nurani mardaani bali karya demokrat rakyat sme partai partai demokrasi partai partai partai nusa partai partai partai persatuan indonesia partai bintang gerakan karya partai tenggara golongan partai keadilan bulan pembantu perjuangan amanat reformasi indonesia peduli pembangkit barat karya demokrat sejahtera bintang nan nasional raya bangsa bangsa partai demokrasi partai partai nusa partai indonesia gerakan partai hati partai karya tenggara golongan perjuangan partai indonesia nurani damai peduli timur karya demokrat raya rakyat sejahtera bangsa partai demokrasi partai partai partai indonesia partai persatuan partai partai partai hati gerakan bintang partai partai kalimantan perjuangan golongan partai pembantu amanat keadilan nurani indonesia reformasi damai persatuan barat karya demokrat nan nasional sejahtera rakyat raya sejahtera daerah partai demokrasi partai partai indonesia partai partai persatuan gerakan partai hati partai partai kalimantan perjuangan golongan partai amanat pembantu indonesia nurani keadilan pembangkit tengah karya demokrat nasional nan raya rakyat sejahtera bangsa partai partai demokrasi partai partai partai partai persatuan indonesia partai bintang partai partai gerakan partai hati kalimantan golongan partai keadilan pembantu perjuangan amanat reformasi pembangkit bulan indonesia nurani selatan karya demokrat sejahtera nan nasional bangsa bintang raya rakyat depok tengah, jawa barat selanjutnya disebut sebagai pemohon vii: nama devi darmawan tempat tanggal lahir jakarta, september pekerjaan pelajar alamat jalan kramat kelapa dua wetan, ciracas, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai pemohon viii: nama yuristinus loan tempat tanggal lahir jakarta, maret pekerjaan karyawan alamat jalan cengkeh nomor rt. lubang buaya, cipayung, jakarta timur selanjutnya disebut sebagai pemohon ix: nama adriana benny aryan tempat tanggal lahir semarang, mei pekerjaan karyawan swasta alamat jalan abadi iii nomor rt. kelurahan geger kalong, kecamatan sukamara, bandung, jawa barat selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada veri junaidi, s.h., m.h., erik kurniawan s.h., dan wahyudi djafar, s.h. yang semuanya adalah pengabdi bantuan hukum yang tergabung dalam koalisi amankan pemilu koalisi amankan pemilu) yang berkedudukan hukum gedung dana graha lantai ruang jalan gondangdia kecil nomor jakarta pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei selanjutnya disebut sebagai para pemohon, partai partai demokrasi partai partai demokrasi partai indonesia partai persatuan partai gerakan partai hati partai partai kalimantan golongan partai perjuangan keadilan pembantu amanat indonesia partai nurani damai bulan sebangsa timur karya demokrat sejahtera nan nasional raya patriot rakyat sejahtera bintang partai demokrasi partai partai indonesia partai partai gerakan partai partai hati sulawesi golongan perjuangan partai damai amanat indonesia barisan nurani utara karya demokrat sejahtera nasional raya nasional rakyat partai demokrasi partai partai partai partai partai indonesia partai partai partai hati partai gerakan karya persatuan partai gerakan sulawesi golongan partai perjuangan amanat damai nurani keadilan indonesia peduli pembantu pembangkit partai indonesia tengah karya demokrat nasional sejahtera rakyat sejahtera raya bangsa nan bangsa patriot raya partai partai partai demokrasi demokrasi partai partai partai partai hati persatuan indonesia sulawesi golongan partai amanat keadilan nurani pembantu perjuangan sebangsa selatan karya demokrat nasional sejahtera rakyat nan partai nasional partai banteng partai demokrasi partai partai partai partai kerakyatan persatuan partai indonesia partai hati gerakan partai sulawesi golongan partai amanat keadilan pembantu bulan perjuangan nurani indonesia pembangkit tenggara karya demokrat nasional sejahtera indonesia nan bintang rakyat raya bangsa partai partai demokrasi partai partai persatuan partai hati partai indonesia partai golongan amanat pembantu partai nurani keadilan perjuangan bulan gorontalo karya nasional nan demokrat rakyat sejahtera bintang partai partai demokrasi partai partai partai partai partai demokrasi indonesia gerakan partai partai hati bintang partai persatuan sulawesi golongan partai amanat sebangsa perjuangan indonesia keadilan nurani reformasi persatuan pembantu barat karya demokrat nasional raya sejahtera rakyat daerah nan partai partai demokrasi partai partai demokrasi partai indonesia partai partai hati partai persatuan partai bintang partai golongan perjuangan partai keadilan nurani amanat pembantu pembangkit reformasi sebangsa bulan maluku karya demokrat sejahtera rakyat nasional nan bangsa bintang partai demokrasi partai partai partai partai partai partai indonesia partai partai partai partai partai hati gerakan persatuan karya bintang republika maluku golongan partai perjuangan keadilan bulan amanat damai nurani indonesia pembantu peduli reformasi nusantara utara karya demokrat sejahtera bintang nasional sejahtera rakyat raya nan bangsa partai demokrasi partai indonesia partai partai partai hati partai partai partai golongan partai perjuangan damai partai amanat nurani kedaulatan bintang keadilan papua karya demokrat sejahtera patriot nasional rakyat reformasi sejahtera partai partai partai demokrasi demokrasi partai partai partai nasional partai indonesia partai persatuan partai hati gerakan partai peduli partai indonesia partai papua golongan perjuangan partai amanat sebangsa pembantu nurani indonesia keadilan rakyat barisan mardaani pembangkit barat karya demokrat nasional nan rakyat raya sejahtera nasional nasional sme bangsa bahwa berdasarkan data atas terlihateri, bahwauud yang menegaskan konstitusionalitas dari frasa guo: bahwa pemberlakuan ambang batas nasional adalah suatu bentuk diskriminasi aturan hukumyang bersifat diskriminatif itu", bahwa: bahwa: bahwaemohon dalam permohonan guo telah memberikan pilihannya kepada partai non kursi dpr. pilihanbahwa: bahwabahwa": bahwa kepada majelis hakim konstitusijunisalinan akta notaris pendirian yayasan prelude, fotokopi akta pendirian yayasan dongeng terjadi, bukti fotokopi buku berjudul ambang batas perwakilan., didik supriyanto dan august della, terbitan prelude, bukti fotokopi kartu identitas para pemohon perorangan:dua) orang ahli yaitu august della dan didik supriyanto yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari senin, agustus yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: august della ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) merupakan salah satu instrumen teknis pemilu yang ditemui negara negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional: threshold, electoral threshold, ataupun parliamentary threshold pada dasarnya sama, yakni ambang batas atau syarat yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya lembaga perwakilan. biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase suara atau pada tempat tempat tertentu, bisa dinyatakan dalam bentuk kursi, tujuan penerapan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold: membatasi masuknya partai politik yang tidak memperoleh dukungan yang signifikan dari pemilih untuk hadir parlemen, menyaring partai politik peserta pemilu berikutnya karena dengan banyaknya partai politik peserta pemilu dalam parlemen, tidak hanya berdampak pada, misalnya, aspek pendanaan, termasuk juga biasanya membingungkan pemilih pada saat pemilihan: besaran ambang batas perwakilan sebagai instrumen legal untuk mencegah partai politik yang tidak mendapatkan dukungan signifikan masuk parlemen. besaran ambang batas perwakilan bervariasi pada banyak negara, mulai angka yang terendah sekitar seperti israel hingga seperti turki: kriteria dan penerapan ambang batas perwakilan biasanya ada empat: didasarkan pada persentase suara, yang paling umum, misalnya, spanyol, jerman, belanda, lokasi penerapan ketentuan ambang batas biasanya diterapkan, baik daerah pemilihan, misalnya hal ini terjadi spanyol, ataupun diterapkan tingkat nasional untuk suara nasional atau dpr, seperti jerman: kriteria ketiga, tahap penerapan, ambang batas parlemen atau perwakilan kebanyakan dilakukan pada tahap awal perhitungan perolehan suara dan kursi, tetapi ada juga yang sela sela perhitungan itu, misalnya denmark: ambang batas biasanya dikenakan pada objek partai politik suatu partai atau koalisi, misalnya, jika partai politik indonesia, satu partai sekarang atau periode lalu tetapi, misalnya, polandia dikenakan 5x6 pada partai politik dan pada koalisi partai politik: meskipun dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian melalui pengurangan jumlah riil partai politik lembaga perwakilan, namun para ahli pemilu mengingatkan dampak buruk penerapan dari ambang batas yaitu biasanya berakibat pada peningkatan jumlah suara terbuang. jumlah suara terbuang (wasted votes) yang besar dalam sistem pemilu proporsional, selanjutnya berdampak pada tidak proporsionalnya hasil pemilu. pada sisi jumlah suara terbuang, sebagaimana terjadi pada tiga kali periode pemilu indonesia sejak tahun dan angka ini terus melonjak dari angka pada pemilu tahun kemudian menjadi pada pemilu tahun dan kemudian meroket menjadi atau setara dengan suara sah pada pemilu tahun lalu, proporsionalitas pemilu biasanya dicerminkan melalui hasil yang seimbang antara persentase suara partai politik dibanding persentase kursinya. jika hasil pemilu semakin mendekati tujuan dari yang ditetapkan, misalnya hasil pemicunya mendekatkan perbandingan antara persentase suara dengan persentase kursi parpol, maka sistem pemilu itu semakin mendekati tujuan, yaitu proporsional. jika sebaliknya, maka biasa disebut sebagai disproporsionalitas. tingkat disproporsionalitas (ketidakproporsionalan) hasil pemilu dari tiga pemilu yang telah kita lakukan, pada tahun indeks disproporsionalitas pada angka sedangkan pada pemilu tahun indeks menjadi sedangkan pada tahun sebesar pada banyak kasus dan tempat, besaran ambang batas perwakilan merupakan produk dari rezim politik, dalam hal ini pembuat undang undang, sehingga menjadi keniscayaan jika besaran persentase ambang batas merupakan hasil konsensus ataupun kompromi dari pembuatnya. meski para sarjana pemilu juga merumuskan ambang batas yang optimum. berdasarkan formula dari para ahli pemilu, misalnya, indonesia sebenarnya dengan ukuran parlemen jumlah daerah pemilihan daerah pemilihan, dan besaran kursi antara sampai rata ratanya sekitar angka ambang batas optimum untuk parliamentary threshold tingkat dpr ri hanya tetapi satu keniscayaan bahwa memang ambang batas perwakilan biasanya produk dari konsensus atau kompromi dari rezim pembuat undang undang, pemberlakuan ambang batas perwakilan secara nasional dalam yaitu sebesar merupakan praktik yang tidak lazim dan tidak diketemukan preseden penerapannya tempat tempat lain: dengan diterapkannya pemberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan, maka tolok ukur yang menjadi syarat bagi partai politik agar suaranya dihitung untuk menjadi kursi dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota ditentukan sepenuhnya oleh perolehan suara atau surat suara dpr ri, sedangkan pada pelaksanaan pemilu, pemilih diberikan minimal tiga hak suara yaitu dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. dengan kata lain, pada saat pemilu, pemilih diberikan preferensi untuk menentukan partai apa yang hendak dipilihnya berdasarkan tingkatan lembaga perwakilan. sebagai perbandingan, berdasarkan data perolehan suara partai politik pemilu legislatif tahun lalu, untuk perolehan suara dprd provinsi, menunjukkan ada sekitar delapan partai politik yang perolehan suaranya tingkat dprd provinsi atas sampai dengan yo. delapan partai politik ini tersebar pada provinsi dari provinsi yang ada indonesia. sumatera barat ada partai bulan bintang riau ada partai bintang reformasi bangka belitung ada partai bulan bintang bengkulu, pkpi perolehan suara partai politik yang tidak ada parlemen nasional tetapi hadir dprd provinsi, didasarkan pada perolehan suara tingkat dprd provinsi. jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka pemberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan berpotensi menyangkal hak pemilih untuk memberikan suaranya secara bebas terhadap partai politik berdasarkan preferensi wilayah mana partai politik tersebut hadir, sederhana atau tidak sederhananya sistem kepartaian bergantung pada porsi penguasaan kursi partai politik yang ada dpr dan bukan ditentukan oleh berapa jumlah riil partai politik yang ikut pemilu ataupun yang masuk dpr. jika perolehan suara kursi partai politik terkonsentrasi pada beberapa partai utama, maka sistem kepartaian bisa menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana. namun, jika sebaran itu tersebar secara merata antara banyak partai politik, maka sistem kepandaiannya tidak sederhana. misalnya, dengan partai politik yang berkompetisi pada pemilu tahun dan kemudian ada partai politik yang masuk dpr, tetapi sistem kepartaian yang terbentuk hanya lima sistem kepartaian. artinya, kekuatan politik tersebar pada lima partai utama. hal ini berbeda dengan pada tahun mana terdapat sekitar partai politik yang berkompetisi dan kemudian hadir dalam parlemen yaitu sekitar partai politik, tetapi sistem kepandaiannya bisa tujuh sistem kepartaian. jadi ternyata tidak beroperasi antara jumlah partai politik yang berkompetisi dalam pemilu dengan sistem kepartaian yang terbentuk. hasil pemilu dengan partai politik peserta pemilu, terdapat sembilan partai politik yang hadir dpr, tetapi sistem kepartaian berdasarkan indeks sistem kepartaian atau jumlah partai yang efektif parlemen terbentuk enam sistem kepartaian. jadi sebenarnya ada partai yang memiliki kekuatan yang cukup signifikan dpr untuk saat ini: meskipun pada pemilu lalu jumlah partai politik yang berkompetisi dalam pemilu lebih sedikit dibanding peserta pemilu tahun dan dengan penerapan ambang batas perwakilan sebesar namun sistem kepartaian yang dihasilkan tidak jauh lebih sederhana pada tahun bahkan justru tahun bisa dikatakan hampir semua tujuan dari misi undang undang pemilu tercapai, misalnya, proporsionalitas hasil pemilu dan kemudian penyederhanaan sistem kepartaian: kesimpulan: penerapan ambang batas yang berlaku secara nasional seperti yang diatur dalam merupakan satu kasus yang tidak lazim dan tidak memiliki prese: sederhana atau tidak sederhananya sistem kepartaian yang terbentuk tidak dipengaruhi oleh penerapan besaran ambang batas perwakilan, namun bergantung sepenuhnya pada konsentrasi perolehan suara kursi partai politik yang mencerminkan porsi kekuatannya dpr: penerapan pemberlakuan secara nasional dari instrumen ambang batas perwakilaneriksa dengan saksama bukti bukti dan keterangan ahli yang diajukan), oleh karena itu, ketentuan pemberlakuan ambang batas perwakilan secara nasional hendaknya dipertimbangkan sebagai suatu praktik yang tidak memiliki legitimasi yang memadai untuk diterapkan pada pemilu sebagai alternatif, jika pemberlakuan ambang batas secara nasional tidak dilakukan, bisa saja dilakukan secara berjenjang, secara bertingkat, pada tiap lembaga perwakilan. perolehan suara dpr digunakan untuk mengukur perolehan kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. didik supriyanto beberapa ketentuan uud yang menjadi pijakan untuk mempersoalkan legalitas kebijakan ambang batas nasional adalah dan uud putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu viii membenarkan kebijakan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun namun, menurut ahli, putusan ini telah disalahgunakan oleh pembuat undang undang untuk membuat kebijakan ambang batas nasional, sebagaimana diatur dalam sehingga pembuat undang undang mengabaikan dan bahkan melanggar dan uud kebijakan ambang batas nasional melanggar asas pemilu jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh uud karena suara pemilih untuk memilih anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota tidak dihitung sebagaimana mestinya sebab apapun pilihan pemilih ditentukan oleh hasil penghitungan suara nasional atau suara anggota dpr. jika memang demikian halnya, mengapa pemilih tidak diberikan satu surat suara saja, yakni surat suara anggota dpr, sehingga cukup disediakan satu kotak surat suara saja: kebijakan ambang batas nasional melanggar asas pemilu jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh dan karena partai politik yang meraih suara mencapai satu kuota atau lebih kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota satu daerah pemilihan atau lebih, kursinya dihilangkan akibat partai politik tersebut tidak mencapai ambang batas nasional. selanjutnya, kursi itu diserahkan begitu saja kepada partai politik yang mencapai ambang batas nasional meskipun suara partai politik tersebut tidak memenuhi kuota satu kursi dprd provinsi dan satu kuota kursi dprd kabupaten kota satu daerah pemilihan, uud kebijakan ambang batas nasional, menurut ahli, mengabaikan kenyataan bahwa pemilih memberikan suara, melalui surat suara, untuk dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota, dengan surat suara yang berbeda beda. oleh karena itu, apabila kebijakan ambang batas hendak diterapkan, maka kebijakan ini harus berlaku pada masing masing jenis lembaga perwakilan. artinya, kebijakan ambang batas nasional hanya berlaku untuk dpr, kemudian berlaku kebijakan ambang batas provinsi yang hanya berlaku untuk pemilu dprd provinsi dan kebijakan ambang batas kabupaten kota yang hanya berlaku pada pemilu dprd kabupaten kota. hanya dengan cara itu, kita menaati dengan sungguh sungguh dan uud sekaligus menghormati putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii,,:,mberikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan hari selasa,sepanjang frasa secara nasional dan penjelasan sepanjang frasa jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara dpr undang undang republik indonesiapenjelasan berbunyi: yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara dpr . para pemohon beranggapan ketentuan dan penjelas,jelasan undang undang nomor tahun pada pokoknya sebagai berikut: bahwabahwa berlakunya ambang batas parliamentary threshold, dan dengan berlakunyasepanjang frasa secara nasional undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd terhadap undang undang dasari1i perkara nomor iikabupaten kota, hal ini tersebut, berlakunya sepanjang frasa secara nasional dan penjelasan undang undang guo telah secara tegas dan nyata bertentangan dengan uud bahwa denganyakni ambang batas justru perolehan suara keseluruhan tingkat nasional. padahal, karena itu pemberlakuan ambang batas secara nasional nyata nyata telah menganulir kedaulatan rakyat, pilihan rakyat dalam suara terbanyak dianulir oleh aturan yang diberlakukan secara diskriminatifpenjelasietmelalui kepaniteraan pada hari senin, tanggal agustus yang menyatakan sebagai berikut: kedudukan hukum pemohonadapun tugas dan peranan pemohon dan pemohon adalah melaksanakan kegiatan kegiatan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasian pemilu yang demokratis, jujur dan adil dan perjuangan demokrasi pada umumnya: pemohon dan pemohon dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam kegiatan antara lain: mendorong terbentuknya pemilu yang lebih baik berlakunya guo terbukti telah merugikan hak:: pemohon nomor iii s.d.angka undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. berlakunya ambang batas nasional dalam dan frasa dalam undang undang guo telah mengakibatkan atau setidak tidaknya potensial merugikan hak hak konstitusional para pemohon. adapun"judicial review perspective, )": pemohon badan hukum privat bahwa pemohon dnomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan propmana penentuan lembaga perwakilan tingkat daerah disamakan dengan tingkat nasional.. secara keseluruhanterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun ambang batas nasional: menabrak prinsip prinsip kedaulatan rakyat." kedaulatan (sovereignty) inimenuju pemenuhan kedaulatan rakyat, pemilu dipilih sebagai instrumen untuk mewujudkannyan:: keterpilihan berdasarkan suara terbanyak dalam nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd. ketentuan suara terbanyak tersebut didasarkan pada putusan nomor puu vi. berdasarkan hal itu makberbeda, menghilangkan makna kedaulatan rakyat.vinsi, dan anggota dprd kabupaten kota,otak suara warna kuning, surat suara untuk memilih anggota dprd provinsi dimasukkan kot dpd dan dprd adalah berbeda. menguatkan argumentasi atas, didik supriyanto sebagai ahli yang dihadirkan pemohon berpendapat "kebijakan ambang batas nasional melanggar asas pemilu jujur dan adil sebagaimana ditentukan oleh karena suara pemilih untuk memilih anggota dprd provinsi pada surat suara anggota dprd provinsi yang kemudian dimasukkan kotak suara biru: karena surat pemilih untuk memilih anggota dprd kabupaten kota pada surat suara anggota dprd kabupaten kota yang kemudian dimasukkan kotak suara putih: tidak dihitung sebagaimana mestinya karena apapun pilihan pemilih ditentukan oleh hasil penghitungan suara nasional atau suara anggota . atau surat suara anggota dpr yang dimasukkan kotak suara kuning." berdasarkan argumentasi atas, suara yang ditujukan dalam kotak suara tertentu tidak boleh menegaskan dan mereduksi makna pemberian suara kotak lainnya. begitu juga denganmengingat persoalan serius tersebut, didik supriyanto kembali menegaskan bahwa pemberlakuan ambang batas merupakan kejahatan politik. menurutnya, "menguatkan pendapat sebelumnya, saudi isra, ahli yang memberikan keterangan hadapan persidangan mengatakan: pemilu juga ditujukan sebagai sarana memobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara. bila ini yang dituju, logika berpikir apa yang membenarkan partai pemenang suatu daerah tidak terwakili lembaga perwakilan tingkat daerah mereka? bagaimana dukungan rakyat akan diperoleh sementara suara mayoritas justru didiskualifikasi melalui penerapan ambang batas secara nasional? dalam kaitannya dengan dua tujuan penyelenggaraan pemilu yang harus diingat bahwa pemilihan dprd tidak linier dengan pemilihan anggota dpr. dalam arti, partai yang dipilih oleh rakyat untuk dpr belum tentu juga partai itu yang dipilih untuk mengisi anggota dprd. untuk dpr bisa jadi pemilih memilih partai namun untuk dprd pemilih memberikan pilihan kepada partai atau partai sehingga sangat mungkin terjadi bahwa mayoritas untuk dpr bukanlah partai mayoritas daerah daerah tertentu, sebab pada faktanya terdapat partai partai kecil yang memiliki basis dukungan hanya atau daerah saja, namun tidak punya cukup suara tingkat nasional untuk menembus angka ambang batas atau threshold secara nasional. oleh karena itu, menerapkan ambang batas parlemen secara nasional tentunya tidak sesuai dengan maksud atau tujuan dilaksanakannya pemilihan umum itu sendiri." problem yang disampaikan saudi isra terlihat dari data perolehan kursi dprd dalam pemilu lalu menunjukkanlimanb. kondisi atas menurut saudi justru mendelegitimasi keberadaan dprd. saudi mengatakan penerapan ambang batas secara nasional berpotensi mendelegitimasi keberadaan dprd. memberlakukan ambang batas parlemen secara nasional tidak saja berdampak terhadap tidak mewakilinya partai mayoritas daerah. pada saat yang bersamaan, kondisi yang demikian juga mendorong terjadinya melegitimasi terhadap dprd sebagai lembaga negara daerah. sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan tingkat daerah, dprd sejatinya memiliki legitimasi yang kuat. sebab dengan modal legitimasi itulah, rakyat sebagai yang diperintah atau yang diwakili mengakui dan mendukung hak moral penguasa untuk memerintah atau mewakili rakyat. apabila lembaga perwakilan tidak memiliki legitimasi yang kuat, ketidakstabilan politik merupakan konsekuensinya, sebab legitimasi yang dimiliki itulah yang akan mendatangkan kestabilan politik. dengan legitimasi yang dimiliki, pemerintah daerah akan dapat dijalankan dengan stabil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna kepentingan masyarakat banyak. dengan diterapkan ambang batas parlemen secara nasional yang sangat mungkin mendiskualifikasi partai pemenang tingkat daerah, maka kebebasan . keabsahan kewenangan lembaga perwakilan akan dipertanyakan. kondisi demikian akan terus bergulir dan pada situasinya, menipisnya dukungan pada dprd, pada akhirnya akan berujung dengan krisis legitimasi kepada dprd." selain problem atas, saudi juga mengemukakan dua problem lainnya atas pemberlakuan ambang batas secara nasional yakni: pemberlakuan ambang batas secara nasional menabrak prinsip otonomi daerah. indonesia merupakan sebuah negara besar yang heterogen, ribuan pulau pulau, baik besar maupun kecil dihuni oleh lebih dari kelompok etnik atau suku bangsa. keberagaman suku bangsa itu juga linier dengan teritorial yang dihuni oleh masing masingnya, sehingga masing masing daerah memiliki karakter yang berbeda beda pula. kondisi ini sangat disadari oleh para pendiri bangsa atau the founding fathers saat merumuskan undang undang dasar dalam kaitannya . dilanjutkan halaman dalam kaitannya dengan penerapan ambang batas parlemen secara nasional, keberagaman daerah akan terungkap dan mekanisme ini . oleh mekanisme ini. keberagaman akan digantikan dengan tatanan baru keseragaman yang dilakukan melalui partai politik. pada saat yang bersamaan, berbagai suku bangsa dengan latar belakang agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda beda, dengan pilihan politik yang juga berbeda beda, tidak akan terwakili dprd bila partai yang dipilihnya untuk tingkat lokal tidak lolos ambang batas parlemen secara nasional. dengan menerapkan ambang batas parlemen secara nasional, tidak tertutup kemungkinan partai yang akan memiliki kursi dprd bukanlah partai pemenang daerah yang bersangkutan. hal itu terjadi hanya karena partai yang bersangkutan lolos ambang batas nasional, sekalipun bukan pemenang daerah yang bersangkutan. sementara partai yang memenangkan pemilu, justru didiskualifikasi dari proses pembagian kursi tingkat dprd akibat tidak lolos batas ambang batas secara nasional, sehingga yang akan duduk dprd bukanlah orang yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat daerah, bukan sumber daya manusia yang diinginkan untuk mengelola urusan pemerintahan yang senjata nyatanya berkembang daerah. pemberlakuan ambang batas secara nasional bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum. selain tidak sesuai dengan prinsip otonomi nyata, penerapan ambang batas parlemen secara nasional juga tidak sesuai dengan tujuan pemilihan umum. pemilu dilaksanakan salah satunya adalah sebagai mekanisme, memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat lembaga perwakilan. untuk tujuan ini, dengan didiskualifikasinya partai yang tidak lolos dalam penghitungan pembagian kursi dprd, maka pemindahan konflik dari masyarakat lembaga perwakilan justru tidak terjadi. sebagai contoh, katakanlah sebuah partai memperoleh suara mayoritas untuk daerah tertentu, tapi tidak lolos ambang batas secara nasional, maka mereka tidak akan terwakili dprd. dengan tidak terwakili, maka mereka yang sebagai pemenang pemilu daerah tertentu justru berada luar lembaga perwakilan rakyat. lalu bagaimana mungkin kondisi ini akan dikatakan sebagai sebuah pemindahan konflik dari masyarakat lembaga perwakilan rakyat? menguatkan pendapat saudi isra, august della menegaskan bahwa penerapan ambang batas yang berlaku secara nasional seperti yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum legislatif merupakan satu kasus yang tidak lazim dan tidak memiliki presi." august kembali menegaskan, penerapan pemberlakuan secara nasional dari instrumen ambang batas perwakilan,."(2h uud yang menegaskan konstitusionalitas dari frasa guo, pemberlakuan ambang batas nasional: bentuk diskriminasi atur,,ara pemohon dalam permohonan guo telah memberikan pilihannya kepada partai non kursi dpr. pilihan para."nutup berlakunya guo telah menyebabkan hilangnya hak rakyat untuk menentukan keterpilihan calon anggota dpr dan dprd. hal ini diakibatkan oleh ketentuan yang penetapan anggota dprd yang didasarkan pada perolehan suara tingkat nasional. berdasarkan hal itu, dengan kerendahan hati, kami paraara pemohon untukberpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya agosepanjang frasa secara nasional dan penjelasan sepanjang frasa jumlah suara sah secara nasional" adalah hasil penghitungan untuk suara dpuntuk menilai apakah parasebagai berikut:: penjelasan menyatakan, yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara dpr. : para pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan sepanjang frasa "secara nasional" adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca: para pemohon juga memohon kepada mahkamah untuk menyatakan penjelasan sepanjang frasa "jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara dpr" adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca,beserta penjelasannya tersebut:mohon dan pemohon menyatakanpemohon dan pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya beserta penjelasannya, khususnya pada frasa yang dimohonkan pengujian tersebut, karena ketentuan tersebut mengakibatkandan. guo(vide bukti dan bukti pemohon iii sampai dengan pemohon menyatakan dirinya sebagai(genap berumur tahun atau lebih) atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam angka (vide bukti pemohon iii sampai dengan pemohon menyatakan mengalami atau setidak tidaknya potensial mengalami kerugian hak hak konstitusionalnya akibat berlakunya beserta penjelasannya, khususnya pada frasa yang dimohonkan pengujian tersebut, berupa potensial hilangnya kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara tingkat provinsi dan kabupaten kota akibat diberlakukannya ambang batas secara nasional. suara para pemohon berpotensi menjadi tidak berarti akibat aturan yang diskriminatif karena penentuan lembaga perwakilan tingkat daerah ditentukan melalui perolehan suara partai politik tingkat nasional tidaknya memiliki potensi kerugian hak hak konstitusional akibat berlakunya beserta penjelasannya karena ketentuan tersebut berpotensi mengurangi kualitas hasil pemilihan umum akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih khususnya tingkat daerah provinsi dan atau kabupaten kota, serta berpotensi menghilangkan kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara tingkat provinsi dan atau kabupaten kotaara pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas beserta penjelasannya dan memohon dalam petitumnya yang berbeda dengan perkara nomor puu x yang juga menguji konstitusionalitas namun menurut mahkamah, secara esensi, permohonan para pemohon yang pada pokoknya mengenai konstitusionalitas ambang batas perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum adalah sama dengan permohonan perkara nomor puu x yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan perkarauu x danilmuhammad alim anwar usman ttd. akil mochtar panitera pengganti, ttd. wiki budi wasitnyayasan dongeng terjadi dongeng terjadi foundation) nomor tertanggal november yang merupakan anggaran dasar dari pemohon ii, yayasan dongeng terjadi melakukan kegiatan yang meliputi penelitian tentang masalah masalah sosial, kemanusiaan dan politik, penyelenggaraan diskusi, seminar, dan loka karya dan sarasehan tentang masalah masalah sosial, kemanusiaan, dan politik, bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya paroirefbukti mendorong terbentuknya pemilu yang lebih baik,. bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh para pemohon merupakan persoalan setiap warga negara indonesia, yang bukan hanya urusan pemohon dn pemohon untuk mewujudkan pemilu demokratis indonesia:terhambatnya hak konstitusional,pemohon perorangan warga negara indonesia bahwa pemohon nomor iii s.d |
sanasosiasi pemilik lapangan golf indonesia alamat wisma pondok indah lt. jalan sultan iskandar muda kav. v ta pondok indah, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai.oouop. pemohon nama pt. pondok indah padang golf, tbk, alamat jalan metro pondok indah, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai.ioo. pemohon il: nama pt. padang golf bukit sentul alamat jalan sumur batu, sentul city, desa sumur batu, kecamatan babakan madang, kabupaten bogor selanjutnya disebut sebagai.ioo. pemohon iii: nama pt. sanggahan daksamitra alamat menara batavia lantai jalan mas mansyur kav. jakarta selanjutnya disebut sebagai.odu. pemohon iv: nama pt. sentul golf utama alamat desa kadumanggu, babakan madang, kabupaten bogor, jawa barat selanjutnya disebut sebagai.etilena. pemohon nama pt. new kuta golf and ocean view alamat jalan raya uluwatu, kawasan pecatur indah resort, pecatur, badung, bali, selanjutnya disebut sebagai.iodin. pemohon vi: nama pt. merapi golf alamat h.r. rasa said baik av. kel. kuningan, kecamatan setiabudi, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai.odu. pemohon vii: nama pt. karawang sport center indonesia alamat kabupaten karawang, jawa barat selanjutnya disebut sebagai.ioo. pemohon viii: nama pt. damai indah golf tbk alamat jalan bukit golf sektor iv, bsd city, serpong, tangerang. selanjutnya disebut sebagai.io. pemohon ix, memberikan kuasa kepada denny kailimang, s.h., m.h., harry onto, s.h., ll.m., benny onto, s.h., m.h., rendy kailimang, s.h., m.h dan shinta dailapasa, s.h yang semuanya adalah advokat pada kantor advokat kailimang onto, beralamat menara kuningan lt. jl. h.r. rasa saidtertulis pemerintah: membaca keterangan tertulis dpr: dan olahraga republik indonesia untuk memajukan olahraga indonesia pajak daerah dan retribusi daerah telah menempatkan olahraga golfgolf dari sebuah olahraga menjadi sebuah hiburan. hal ini akanmelakukan kegiatan kegiatan seperti pergi diskotik, karaoke, klab malam dan lain sebagainya adalah sama dengan melakukan kegiatan olahraga.bersifat pasif dan bertujuan untuk menghibur hati yang sedih.golf sebagai olahraga dan bukan hiburan. selain itu, jika pada saat memainkan golf para pemainpemain golf akan merasa keberatan dengan pembebanan pajak hiburan terhadap golf karena selama ini para pemain golf juga dibebankan pajak pertambahan nilai, mana besarnya pajak hiburan tersebut dengan nilai yang bervariatif antara satu daerah dengan daerah lainnya yang akan berakibat pada berkurangnya pemain yang melakukan olahraga golf. apabila para pemain golf tersebut merasa bahwa harga penyewaan lapangan golf menjadi membumbung sebagai akibat dari pengenaan pajak hiburan, maka ada kemungkinan para pemain golf justru mencari lapangan luar negeri hanya untuk bermain golf. padahal, fakta yang selama ini terjadi adalah bahwa banyak wisatawan luar negeri datang indonesia hanya untuk bermain golf indonesia. berkurangnya pemain golf tersebut akan berimplikasi terhadap berkurangnya pendapatan para pelaku usaha bidang penyediaan lapangan golf termasuk pendapatan bagi tenaga kerja yang bekerja seperti candy, juru masak, keamanan dan sebagainya yang bekerja lapangan golf. penurunan pendapatan tersebut dapat berimplikasi pada kelesuan industri penyediaan lapangan golf, yang selanjutnya dapat berimplikasi pada penutupan kegiatan kegiatan usaha penyediaan lapangan golf. dengan pembebanan pajak hiburan terhadap olahraga golf itu sendiri, maka potensi lainnya yang dapat terjadi adalah penurunan prestasi atlet indonesia ajang olahraga golf karena kurangnya sarana dan prasarana untuk berlatih. penurunan minat masyarakat pada olahraga golf merupakan suatu hal yang bertentangan dengan keinginan pemerintah yang. berdasarkan uraian uraian atas, maka telah terbukti bahwa selain merugikan hak hak subjek hukum dalam olahraga golf., dan terlebih lagi, kepada para pemain yang hendak berolahraga dengan menggunakan lapangan golf, karena pada akhirnya para pemain tersebut 'dipaksa' untuk ikut menanggung pajak hiburan yang sesungguhnya tidak tepat diberlakukan. dibidang hukumyymelalui berbagai teori hukum dari para ahli bidang hukum sebagaimana disebutkan atas, maka. sebelum berlakunya huruf pajak daerah dan retribusi daerah, para pemohon selaku pengelola lapangan golf mempunyai kewajiban membayar pajak antara lain adalah: pajak pertambahan nilai ppn) yang dikenakan sebesar 10x (sepuluh persen) atas penjualan: pajak penghasilan ph) badan yang dikenakan terhadap keuntungan bersih (net profit): pajak bumi bangunan yang dikenakan berdasarkan tariff dan luas area: pajak pembangunan pb1) yang dikenakan atas penjualan restoran. disamping atas terdapat pengelola lapangan golf memotong pajak ph21 karyawan untuk disetor kas negara, yang tarifnya berdasarkan tariff progresif sesuai dengan penghasilan karyawan. selain itu juga beberapa daerah dikenakan juga pajak maupun dalam bentuk retribusi yang lain yaitu: retribusi parkir, retribusi atas air tanah, dan pajak reklame penempatan golf yaitu pajak hiburan, dimana golf. pajak hiburan yang dikenakan kepada para pemohon ini jelas jelas melanggar asas asas perpajakan sebagaimana telah dijelaskan pada angka atas karena para pelaku olahraga lainnya yang juga bergerak bidang penyediaan jaslebih lanjut muhammad djafar saidi dalam bukunya pembaruan hukum pajak , edisi i l. pengenaan pajak hiburan berdasarkan huruf pajak daerah dan retribusi daerah dan jugimana terdapat pembebanan pajak terhadap objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula. hal ini menyebabkan adanya pembebanan yang memberatkan wajib pajak dimana para pemohon yang seharusnya memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha bidang olahraga juga ditempatkan sebagai pelaku usaha bidangbidang olahraga lain yang memiliki kategori sama dengan olahraga golf dan juga penyedia jasa lapangan olahraga yang lain. dengan demikian, pengenaan pajak berganda terhadap satu objek pajak yang sama merupakan suatu hal yang bertentangan dengan semangat pembentukan ketentuan perundang undangan bidang perpajakan. pembentukan huruf pajak daerah dan retribusi daerah tidak didasarkan pada konstitusi sebagai dasar hukum republik indonesia, karena bertentangan dengan asas kepastian dan persamaan di, konstitusi republik indonesia juga mengatur bahwasandudukan uud sebagai sumber dari segala sumber hukum atau hukum dasar dalam republik indonesia diatur melaluiyatakan bahwa. penjelasan pembentukan peraturan perundang undangan memberikan penjelasan bahwadisamping harus didasarkan pada uud sebagai konstitusi negara, pembentukan peraturan perundang undangan indonesia juga harus memperhatikan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam pembentukan peraturan perundang undangan, antara lain: asas pengayoman, yaitukarat: asas kemanusiaan, yaitumasyakarat:, asas kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangasas kekeluargaan,yaitu,asas keadil: asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahasas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu dan keselarasan, yaitu bahwa setiap materi dan peraturan presiden. mengingat bahwa uud merupakan grundnorm,asas asas pembentukan peraturan perundang undangan merupakan asas asas yang terlebih dahulu telah dituangkan dalam konstitusi republik indonesia, oleh karenanya, pembentukan peraturan perundang undangan kembali mengingatkan para pembuat peraturan perundang undangan untuk selalu mendasarkan pembentukan peraturan perundang undangannya dengan asas asas tersebut. namun ironisnya, pembentukan pajak daerah dan retribusi daerah tidak didasari pada asas asas dimaksud, terbukti dari fakta fakta sebagaimana diuraikan bawah ini: tidak memenuhi asas pengayoman karena berlakunya ketentuan huruf pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberikan perlindungan hukum kepada para pemohon, malah justru sebaliknya, pemberlakuan undang undang tersebut membuat para pemohon berusaha mencari perlindungan hukum kepada mahkamah konstitusi indonesia, tidak memenuhi asas keadilan karena pemberlakuan ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan yang diberikan secara proporsional bagi para pelaku usaha bidang jasa penyediaan lapangan olahraga, melainkan hanya dibebankan kepada para pemohon selaku pelaku usaha bidang jasa penyedia lapangan golf, pada huruf huruf dan huruf permohonan para pemohon atas, tidak memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum karena huruf pajak daerah dan retribusi daerah tidak dijabarkan secara spesifik dan oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan pada huruf angka sampai dengan angka permohonan para pemohon atas, tidak memenuhi asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan karena ketentuan tersebut justru menimbulkan pertentangan kepentingan antara kepentingan para pemohon dengan kepentingan negara sebagaimana dijelaskan pada huruf dan huruf permohonan para pemohon atas.iv. petit berdasarkan uraian uraian atas, para pemohon memohon kepada mahkamah mendengar keterangan ahli dan saksi para pemohon: mendengar keterangan ahli pemerintah: memeriksa bukti bukti tertulisvud )untuk memeriksa dan memutus permohonan hurufnomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional terhadap undang undang dasar republik indonesia dengan putusangolf bertentangan dengan dan undang undang dasar republik indonesia. menyatakan huruf undang undang nomor tahun pada frasa golf tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon untuk putusan seadil adilnya (ex gudan cakram padat yang telah disahkan dalam persidangan hari rabu, tanggal oktober dan hari rabu, tanggal november yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti 12b sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah, bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional, bukti p 3a fotokopi akta pernyataan keputusan rapat umum anggota nasional ruang) asosiasi pemilik lapangan golf indonesia nomor tanggal mei bukti p 3b fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga asosiasi pemilik lapangan golf indonesia: bukti p 3c fotokopi tambahan nomor berita negara republik indonesia tanggal nomor bukti p 3d fotokopi tambahan nomor berita negara republik indonesia tangggal nomor bukti p 3e fotokopi tambahan nomor berita negara republik indonesia tanggal nomor bukti p 3f fotokopi akta pendirian perseroan terbatas pt. sentul golf utama nomor tanggal despengesahan badan hukum perseroan tanggal januari bukti p 3g fotokopi akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa pt. sentul golf utama, berkedudukan kabupaten bogor, provinsi jawa barat nomor tanggal september dan surat departemen hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ahu ah. tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tanggal november bukti p 3h fotokopi akta pernyataan keputusan para pemegang saham kerawang sports centre nomor tanggal novdesember bukti p 3i fotokopi akta pernyataan keputusan para pemegang saham new kuta golf and ocean viewpril bukti p 3j fotokopi tambahan nomor berita negara republik indonesia nomor bukti p 3k fotokopi akta pernyataan keputusan rapat merapi gelanggang wisatamaret bukti p 3i fotokopi akta pernyataan keputusan rapat nomor tanggal agustus bukti p 4a fotokopi peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun tentang pajak hiburan: bukti p 4b fotokopi peraturan daerah kota tangerang nomor tahun tentang pajak daerah, bukti p 4c fotokopi peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang pajak daerah, bukti p 4e fotokopi peraturan daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang pajak hiburan, bukti p 5a fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite olahraga nasional indonesia koni), tahun edisi iii): bukti p 5b fotokopi buku daftar pengurus koni dan seluruh anggota koni yang diterbitkan oleh bidang organisasi koni tahun edisi ke ll: bukti p 5c fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga persatuan golf indonesia, hasil munaslub april bukti p 5d fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga persatuan golf profesional indonesia, bukti fotokopi halaman dan kamus besar bahasa indonesia, edisi ketiga, diterbitkan oleh departemen pendidikan nasional, melalui penerbit balai pustaka, tahun bukti p 7a fotokopi surat international golf federation executive directors office) ref. nomor abs igo71011 kepada menteri pemuda dan olahraga indonesia, bapak andi mallarangeng, bukti p 7b fotokopi terjemahan bersumpah atas surat international golf federation executive directors office) ref. nomor abs igo71011 tertanggal oktober kepada menteri pemuda dan olahraga indonesia, bapak andi mallarangeng,: bukti p 8a fotokopip 8b fotokopi terjemahan bersumpah atasfotokopi hasil penelitian dari ipb tentang keberadaan lapangan golf indonesia: bukti fotokopi surat dari menteri negara pemuda dan olahraga republik indonesia nomor a menpora tanggal desember perihal rekomendasi kepada menteri dalam negeri, bukti fotokopi surat dari perhimpunan pegolf senior indonesia persegi) kepada pemohon melalui surat nomor pcj vii tanggal juli perihal mohon bertemu, bukti p 12a fotokopi surat direktur jenderal pajak nomor pj. tanggal maret ditandatangani oleh direktur jenderal pajak, fuad bawazier: bukti p 12b fotokopi surat direktur jenderal pajak nomor pj. tanggal oktober ditandatangani oleh direktur jenderal pajak, hadi purnomo. selain itu, para pemohon juga mengajukan (empat) orang ahli dan (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari rabu, tanggal november dan tanggal november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon prof. dr. lica marzuki, s.h. apabila terdapat penentuan objek pajak yang dipandang tidak benar atau secara konstitusional keliru dalam undang undang perpajakan, maka perubahan dapat dilakukan oleh pembuat undang undang (de wet evers) melalui legislative review atau dapat dimohonkan oleh wajib pajak melalui upaya constitutional review mahkamah konstitusi, prof. dr. p.j.a adriani, guru besar hukum pajak pada universitas amsterdam recht universitet van amsterdam) berpendapat bahwa pajak (blasting) adalah iuran negara yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak menurut peraturan perundang undangan, menurut algemeen vereine voorschriften dan pada umumnya tanpa prestasi kembali,apabila konstitusi menetapkan bahwa hal perpajakan diatur dengan undang undang (bij wet tersegel), mak. jika subjek hukum, subject wajib pajak dibebankan selaku tatbestand, artinya sasaran pembajakan atas suatu objek pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada wajib pajak yang bersangkutan, maka hal dimaksud bertentangan dengan konstitusi, antara lain sehubungan dengan hal perlindungan akan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dijamin konstitusi: menjadikan objek pajak hiburan terhadap golf selaku tatbestand, sasaran pembajakan yang membebani kewajiban pajak, hutang pajak kepada subject pegiat dan pelaku usaha golf, sebagaimana termaktub dalam huruf pada hakikatnya merupakan kekeliruan perpajakan (belastingendwaling) yang dapat merugikan hak konstitusional bagi subject wajib pajak. golf menurut sejarahnya dimulai skotlandia pada sekitar tahun olahraga golf masuk negeri hindia belanda sebelum tahun dibawa oleh orang orang inggris: kamus besar bahasa indonesia terbitan tahun halaman merumuskan arti kata: the new webster's dictionary merumuskan golf sebagai game played with clubs and small ball grass course with nine eighteen holes. kata game bermakna pertandingan, misalnya olympic games, berdasarkan sistem keolahragaan nasional, golf tergolong sebagai olahraga. persatuan golf indonesia selaku induk organisasi olahraga golf, dikategorikan sebagai anggota koni: golf merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga nasional sejak penyelenggaraan pon vii tahun sampai dengan penyelenggaran pon xvii tahun kalimantan timur. golf juga dipertandingkan dalam sea games xxvi palembang. international federation golf merupakan bagian dari international olympic committee, artinya golf selaku cabang olahraga telah dipertandingkan tingkat dunia, beban pajak tambahan yang ditetapkan pada huruf hanya dikenakan kepada para pemohon. sementara pihak lain yang memiliki kegiatan dan atau aktivitas olahraga lain tidak dikenakan beban pajak tambahan, sehingga para pemohon mengalami ketidakpastian hukum yang adil, serta perlakuan yang tidak sama hadapan hukum, perlakuan diskriminatif dalam hal pengenaan pajak. secara konstitusional uud melarang perlakuan yang bersifat diskriminatif bagi setiap orang, bagi setiap subjek hukum:, diskriminasi tidak hanya dengan membedakan perlakuan atas hal yang sama, tetapi juga dengan mempersatukan hal yang berbeda. discrimination happens when someone treated worse ( less favourable legal terms) than another person and the same situation, dikutip dari community legal service, london, juni tahun ahli berpendapatud prof. yusril iha mahendra para pemohon dalam perkara ini adalah badan hukum publik dan privat yang dibentuk berdasarkan hukum indonesia. sebagaimana disebutkan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. yang memilih hak hak konstitusional yang diberikan oleh uud khususnyud dan hak untuk bebas ataspara pemohon menganggap hak hak konstitusionalnya yang diberikan oleh uud telah dirugikan yakni para pemohon dikategorikan sebagai penyedia jasa bidang hiburan, bukan olahraga. sehingga pajak yang dikenakan kepada para pemohon menjadi lebih besar dibandingkan dengan pajak yang dikenakan kepada penyedia jasa fasilitas olahraga lainnya dengan berlakunya norma undang undang, yakni norma yang termuat dalam huruf sebelum berlakunya norma undang undang ini, hak hak konstitusional para pemohon sebagai penyedia jasa lapangan olahraga golf adalah sama dengan penyedia jasa sarana dan prasina kegiatan olahraga lainnya: bahwa kerugian konstitusional para pemohon adalah faktual, spesifik, dan nyata nyata telah terjadi. dikatakan faktual karena para pemohon yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sarana dan prasarana kegiatan olahraga golf telah dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan. hal ini bertentangan dengan ketentuan ketentuan umum tentang olahraga sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional dan ketentuan ketentuan tentang kegiatan olahraga yang diatur dalam anggaran rumah tangga komite olahraga nasional indonesia. yang mengkategorikan golf sebagai olahraga: dengan dikategorikannya golf sebagai hiburan, sebagaimana diatur dalam norma huruf maka pajak yang harus dibayarkan oleh penyedia jasa sarana dan prasarana olahraga golf menjadi berbeda dan lebih besar dibandingkan dengan penyedia jasa fasilitas olahraga lainnya: kerugian itu dikatakan bersifat spesifik karena telah terjadi perlakuan yang tidak sama atau diskriminatif kepada para pemohon dibandingkan dengan penyedia jasa fasilitas olahraga lainnya. dengan dikabulkannya permohonan ini, maka diharapkan kerugian konstitusional para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi: yang dialami oleh para pemohon telah memenuhi unsur unsur kerugian konstitusional, sebagaimana dirumuskan dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi, yakni putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v dan putusan putusan sesudah itu yang telah menjadi yurisprudensi tetap mahkamah konstitusi: para pemohon yang semuanya adalah badan hukum publik dan privat yang didirikan berdasarkan hukum indonesia,bahwa hal hal yang terkait dengan kegiatan olahraga telah diatur secara spesifik dalam sistem keolahragaan nasional. dalam undang undang ini tidak diatur secara spesifik jenis jenis atau cabang cabang olahraga tertentu, namun undang undang ini menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan olahraga dan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk turut mengembangkan kegiatan olahraga, termasuk menyediakan jasa, sarana, dan prasarana olahraga: hal hal yang terkait dengan perpajakan dalam sistem keolahragaan nasional hanya dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan kegiatan olahraga yang diatur dalam yang menyatakan perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelengg: bahwa sejalan dengan prinsip otonomi daerah, maka undang undang yang mengatur pajak tentang jasa penyelenggaraan atau kegiatan olahraga, maka pajak yang berkaitan diatur dalam pajak dan retribusi yang dikenakan pada jasa penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan kegiatan olahraga, dipandang sebagai pendapatan asli daerah, berisi pengaturan yang bersifat umum tentang jenis jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah untuk menuntutnya, sedangkan besarnya pajak dan retribusi diserahkan kepada daerah yang selanjutnya akan mengaturnya dalam peraturan daerah dengan memedomani batas batas yang telah ditetapkan dalam bahwa sebuah badan hukum yang menyediakan sarana dan prasarana olahraga adalah satu kegiatan usaha yang sah, baik dilihat dari sudut undang undang nomor tahun tentang perseroan maupun dari sudut pandang undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan olahraga nasional: semua badan hukum perseroan, menurut undang undang nomor tahun mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama. demikian pula halnya badan usaha yang menyediakan sarana dan prasarana olahraga mempunyai kedudukan yang sama mata hukum dan mempunyai hak untuk diperlakukan sama tanpa memandang sarana dan prasarana apa yang mereka sediakan bagi kepentingan kegiatan olahraga. hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan, sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa keolahragaan diselenggarbangsa. prinsip prinsip seperti ini adalah sejalan dengan hak hak konstitusional setiap orang, sebagaimana diberikan oleh dan uud bahwa berdasarkan prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang demokratis dan tidak diskriminatif, seharusnya pemberlakuan pajak dan retribusi kepada badan usaha penyedia sarana dan prasarana olahraga juga tidak boleh diberlakukan secara tidak demokratis dan diskriminatif dengan tentunya memerhatikan asas asas keadilan dan proporsionalitas. ketentuan bagian kesembilan yang diberi judul pajak hiburan yang mendefinisikan pajak hiburan sebagai jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran dan memasukkan permainan biliar, golf, dan bowling dalam pertandingan olahraga: huruf dan sebagai kegiatan hiburan adalah suatu kesalahan jika dikaitkan dengan perintah undang undang yang lahir sebelumnya, yakni undang undang sistem keolahragaan nasional yang menyebutkan bahwa pengenaan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan kejuaraan dan kegiatan olahraga sejalan dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sebuah undang undang lahir dikarenakan salah satunya adalah adanya perintah dari undang undang yang lain yang ada sebelumnya. apa yang seharusnya diatur dalam undang undang tentang pajak dan retribusi daerah adalah pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan olahraga yang harus diatur tersendiri, bukan dengan cara mengelompokkan jenis olahraga tertentu dan penyelenggaraan pertandingan olahraga dalam kategori hiburan yang terkait dengan tontonan yang dikenakan pajak, bahwa golf adalah satu cabang olahraga, dapat dibuktikan dari dipertandingkannya cabang olahraga tersebut baik pada pekan olah raga nasional, regional, maupun olimpiade. persatuan golf indonesia adalah induk organisasi golf yang keberadaannya diakui oleh koni, sama halnya seperti pssi untuk sepak bola, pbsi untuk bulu tangkis. bahwa pada cabang cabang olahraga tertentu yang memerlukan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan investasi, baik untuk membangun maupun untuk mengoperasikan dan merawatnya, maka sejalan dengan prinsip kebebasan berusaha yang dijamin oleh uud sebuah badan hukum swasta dapat saja membangun dan mengoperasikan lapangan golf, lapangan sepak bola dan sebagainya yang selain bertujuan untuk memajukan olahraga, dapat pula dijadikan sebagai kegiatan usaha bidang jasa penyediaan sarana dan prasarana olahraga, republik indonesia tahun yangmaka huruf pajak daerah dan retribusi daerah telah memenuhi syarat formal untuk dapat diuji oleh mahkamah konstitusi. berdasarkan seluruh uraian atas, makaii.terhadap semua badan hukum yang kegiatannya menyediakan jasa, sarana dan prasarana olahraga sejalan dengan norma yang diatur oleh dan uud haruslah mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif, termasuk dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, ketentuan huruf yang memasukkan golf sebagai hiburan dalam satu kategori dengan bioskop, diskotik, karaoke, panti pijat, dan sebagainya dan budengan seksama ketentuan ketentuan tentang olahraga sebagaimana diatur dalam sistem keolahragaan nasional: kerancuan berpikir juga mengakibatkan timbulnya pengaturan yang bersifat diskriminatif terhadap penyedia sarana dan prasarana olahraga golf dan cabang cabang olahraga lainnya bidang perpajakan, bahwa rumusan norma yang diatur dalam huruf khususnya pada kata golf yang mengkategorikan golf sebagai hiburan dalam konteks pengenaan pajak daerah adalah tidak sejalan dengan perintah undang undang khususnya sistem keolahragaan nasional: menempatkan golf sebagai hiburan dan dengan demikian termasuk dalam kategori tontonan yang dapat dikenakan pajak telah menyebabkan pengenaan pajak yang berbeda terhadap badan usaha yang menyediakan sarana dan prasarana olahraga golf dengan badan usaha penyedia sarana dan prasarana olahraga lainnya sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif. berlakunya undang undang yang demikian jelas jelas bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam dan uud dr. ir. irawan m.s. lapangan golf merupakan suatu ruang terbuka hijau antara sekelilingnya, mana ruang terbuka hijau itu menurut peraturan mengenai tata ruang adalah suatu penggunaan lahan yang umumnya adalah untuk terbuka, terdiri atas vegetasi vegetasi yang berfungsi ekologi dan juga lingkungan, vegetasi merupakan suatu paru paru kota karena dengan vegetasi akan dihasilkan oksigen dan akan diserap co2. manusia akan menghasilkan co2 dan kalau tidak ada vegetasi, co2 akan melepas udara menjadi emisi. tapi dengan adanya ruang terbuka hijau seperti lapangan golf, maka sebagian daripada co2 itu akan diserap oleh vegetasi dan akan menghasilkan oksigen, lapangan golf mempunyai manfaat ekologi dan sosial ekonomi. dalam arti bisa konservasi air, konservasi tanah, dan juga konservasi keanekaragaman sumber daya hi. termasuk juga dalam aspek sosial ekonomi adalah menyerap angkatan kerja sekitarnya, lapangan golf mempunyai daya tarik bagi wisatawan pegolf yang bisa menghasilkan devisa. misalnya, berapa kali diadakan pertandingan internasional mengenai lapangan golf indonesia, hal ini akan menarik devisa untuk negara: lapangan golf bisa dikaji berdasarkan multifungsinya, dari aspek sosial ekonomi budaya dan multifungsi dari aspek ekologi. dari sosbud sebagai sarana dan prasarana olahraga dan juga sebagai penyedia lapangan kerja. dan beberapa tempat lapangan golf juga menjadi cagar budaya. dari ekologi, lapangan golf bisa menjadi tempat keberagaman sumber daya hi, mulai dari tanaman tanaman kecil dari rumput sampai dengan pohon pohon. misalnya lapangan golf rawamangun, dari mulai pohon pohon yang sudah tinggi, bahkan mungkin sudah lebih dari tahun, atau mungkin mendekati tahun, ditambah dengan adanya semak belukar, dan juga rumput rumput: lapangan golf dapat melakukan mitigasi atau mengurangi bahaya banjir. misalnya jika suatu kawasan terkena hujan, dan masuk dalam suatu lapangan seperti lapangan golf, maka air hujannya tidak akan langsung mengalir hilir, namun akan tertahan: dalam suatu lapangan golf yang terdiri atas beberapa kanopi vegetasi, dapat menyimpan karbon, tidak melepasnya udara. sisi lain memang juga ada fungsi yang bisa mencemari sumber daya air, jika memang input input pupuk yang digunakan oleh pengelola lapangan golf bisa melebihi kadar yang dibutuhkan: jika dihitung perkiraan erosi tanah dalam suatu lapangan golf lebih kecil daripada daerah daerah pertanian yang miring atau daerah daerah pertanian yang tidak mempunyai teras bangku dan sebagainya, daya singgah air adalah kemampuan suatu penggunaan lahan untuk menyimpan air, sebelum lolos hilir atau juga sebelum menguap angkasa. jika hujan turun, suatu hamparan lahan yang terdiri atas beton beton atau konstruksi yang kedap air, maka air itu akan cepat hilir atau juga menguap atas. daya singgah air lapangan golf lebih besar daripada kebun campuran, sawah, tegalan, atau juga permukiman, dan kawasan industri. daya singgah air untuk lapangan golf memang lebih kecil daripada hutan dan juga kebun campuran untuk kasus bsd. tapi masih lebih bagus daripada tegalan atau juga permukiman dan juga kawasan industri, dari aspek biologi, jika lapangan golf begitu jauh dan akan menarik binatang binatang lain atau hewan hewan sekitar lingkungan itu: dari segi estetika lingkungan, keberadaan lapangan golf memiliki nilai estetika lingkungan. lanskap lapangan golf sangat menarik, bsd, terdapat danau danau dalam lapangan golf, berfungsi sebagai penampung air, juga merupakan sumber keperluan air untuk dirinya sendiri dan juga mungkin untuk yang meresap dalam air dalam waktu yang relatif lama, memang dibandingkan dengan hutan tanaman industri, penyerapan karbon golf jauh lebih kecil, tapi dibandingkan dengan pertanian tanaman pangan tidak ada atau jarang sekali bisa dianggap nol, lapangan golf bisa menyerap karbon: sebagai kontradiksi, jika dibandingkan dengan kawasan industri, maka kawasan dari lapangan golf sangat menyerap karbon, bukan sebagai sumber emisi. sementara kawasan industri adalah sebagai sumber emisi karbon karena membakar bahan bakar. jika dibandingkan dengan lahan pertanian, misalnya tanaman pangan memang kalau sawah, setiap enam bulan, atau tiga bulan, atau empat bulan akan dipanen, sehingga penyerapan karbonnya tidak stabil dibandingkan dengan rumput rumput atau juga pohon pohon: manfaat lapangan golf dapat menjaga keseimbangan kehidupan, baik biotik maupun abiotik daratan, serta memiliki nilai keragaman yang lebih besar dibandingkan dengan kawasan perumahan atau juga industri: dari aspek estetika memiliki keindahan dan juga dari aspek pendidikan dan penelitian merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengetahuan, dan juga manfaat masa depan. jadi keanekaragaman sumber daya yang ada suatu saat mungkin akan menjadi sumber yang penting bagi obat obatan dan sebagainya, setiap lapangan golf sudah punya laporan laporan lingkungan hidup. salah satu data untuk tahun tidak ada indikasi yang kuat bahwa untuk unsur unsur hara tertentu, baik logam berat maupun yang lainnya itu melebihi batas ambang menurut ketentuan yang berlaku: perbandingannya, misalnya antara penggunaan lahan untuk sawah satu musim setahun, sawah dua musim tanam setahun, lahan kering, lahan kering dua musim, juga lahan kering sayuran, kebun campuran, jika dibandingkan dengan lapangan golf hanya candy saja, atau lapangan golf candy plus pemelihara, dan sana juga ada tenaga tenaga pemelihara kebun atau rumput, dan sebagainya. itu memang penyerapan angkatan kerja untuk lapangan golf lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan lahan serupa: hasil evaluasi ekonomi menunjukkan bahwa nilai jasa lingkungan lapangan golf mencapai rp1, miliar untuk rawamangun dan rp1, miliar untuk dig atau sekitar rp22. sampai rp34. per hektare. nilai jasa lingkungan tersebut berdasarkan manfaat jasa konservasi air, mitigasi banjir, mitigasi gas rumah kaca, dan penyerapan tenaga kerja: tb. eddy mangkuprawira dasar hukum pemungutan pajak adalah uud sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang undangan dalampancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara maupun uud sebagai hukum dasar,dan menjaga eksistensi hukum mutlak yang menjamin tercapainya keadilan:asas, antara lain asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan ketertiban dan kepastian hukum: prinsip prinsip pemungutan pajak dalam garis garis besar haluan negara dan menurut para ahli perpajakan yang pada prinsipnya berpendapat sama, bahwa yang paling utama dalam kebijakan atau undang undang perpajakan adalah harus sesuai prinsip equality, keadilan dan persamaan, bhn tahun menjelaskan beberapa asas, yaitu. sedangkan menurut para ahli atau sarjana, antara lain adam smith mengatakan bahwa asas equality, persamaan atau keadilan, asas certainty, asas convenience, asas efisiensi, dan beberapa sarjana lainya yang pada dasarnya hampir sama. pendapat dari seorang ahli pajak, reds nocat dari jerman yang menyampaikan adanya asas renew productivity, social justice, economic goals, dan east industrial complaints: prinsip social justice oleh new marx dijabarkan sebagai berikut, pembentukan undang undang perpajakan hendaknya memperhatikan social justice yang unsur unsurnya adalah: the university principles, orang orang yang mampu membayar pajak harus dijajaki secara universal. artinya kepada orang orang tersebut dibebani beban pajak yang sama: the equality principle, orang orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama, harus menanggung utang pajak yang sama pula, the ability pay principle, beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuan untuk memikul bebanekanan pajak akan menjadi sama. diberlakukannya tarif progresif dalam pajak penghasilan, the principle distribution, distribusi beban pajak . sini, tarif progresif adalah berlaku: prof. mr. hotstar, guru besar hukum pajak belanda mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak yang berat, bahkan lebih berat adalah tuntutan dari pungutan pajak yang adil, sebab pungutan pajak tanpa keadilan, menurut kata kata agustinus, ahli perpajakan zaman romawi, maka negara tidak lain hanyalah perampok dalam ukuran besar: apabila terjadi ketentuan perpajakan tanpa keadilan, apalagi dalam pelaksanaan pemungutannya yang tidak sesuai asas asas with governance, maka peringatan john marshall bahwa the power take the power destroy, akan menjadi kenyataan, prof. dr. husein djajadiningrat, guru besar hukum pajak ui, mengatakan bahwa beliau berharap pemungutan pajak masyarakat yang memelihara rasa adil yang hidup dalam hati sanubari rakyat. pemungutan pajak, adalah suatu kekuasaan yang demikian besarnya yang berada tangan negara. hukum pajak harus beristeri muatan yang disertai dengan pengabdian kepada rakyat kepada kesejahteraan umum sehingga menjelma menjadi keadilan: tentang pencegahan pemungutan pajak berganda. dalam prinsip umum perpajakan, pajak berganda sangat dihindari, baik dalam hukum pajak nasional maupun hukum pajak internasional: menurut hukum pajak nasional, bahkan dalam undang undang nomor darurat tahun tentang peraturan umum pajak daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa lapangan pajak yang sudah dipungut oleh negara tidak boleh dipungut lagi oleh daerah: undang undang nomor yang telah diubah oleh undang undang nomor dan selanjutnya terakhir oleh undang undang nomor tahun pada dasarnya menganut bahwa tidak ada pajak berganda: pencegahan pajak berganda menurut hukum pajak internasional, diatur dalam united nation model, maupun oecd model, dimana untuk mencegah pengenaan pajak dua kali atau terhadap subjek dan objek yang sama oleh dua negara, maka antara kedua negara tersebut akan diadakan perjanjian bilateral untuk membuat tax treaty yaitu penghindaran pajak berganda: dalam international tax glossary, international biro fiscal documentation diuraikan mengenai kewenangan memungut pajak oleh daerah. sebagai hal yang umum bagi otoritas lokal, apakah negara bagian, provinsi, country, kota madya atau kabupaten, untuk dikecualikan dari pajak yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah pusat atau federal dalam hal daerah diberi kekuasaan menarik pajak: mengenai bagi hasil penerimaan atau revenue sharing. bahwa dalam hal daerah memerlukan pendanaan dari sumber sumber yang telah dipungut oleh pusat, maka dimungkinkan revenue sharing dalam arti bahwa unit pemerintahan level lebih tinggi, menagih pajaknya sendiri dan kemudian menyalurkan beberapa bagian dari penghasilan atau penerimaan tersebut level pemerintahan yang lebih rendah: dalam undang undang darurat nomor dikenal sebagai obtain. jadi, bukan pajak ganda dengan obtain, tetapi ditambahkan, suatu presentasi tertentu terhadap pajak pusat yang telah dipungut. sehingga objeknya tetap sama yang memungut hanya pajak pusat: pengenaan pajak hiburan terhadap permainan olahraga golf, sementara terhadap olahraga berkuda, terjun payung, menembak, futsal, tenis, bulu tangkis, dan sebagainya tidak dikenakan pajak hiburan. hal ini tentunya, tapi tidak dikenakan pajak hiburan: ketentuan tersebut, pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum dasar yaitu undang undang dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan akan melahirkan undang undang perpajakan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau abuse power, kondisi yang timbul dengan tindakan abuse power akan menimbulkan stigma bahwa power tax the power destroy, sebagaimana dikatakan oleh john marshal seorang hakim agung amerika tahun saksi para pemohon faisal abdullah kementerian pemuda dan olahraga) menteri olahraga republik indonesia bertanggung jawab sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang keolahragaan, sesuai dengan kewenangan yang dimilki dengan prinsip sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional: sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang skn bahwaaraan keolahragaan secara nasional. tentunya kewenangan yang diberikan oleh undang undang dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem keolahragaan, mengacu pada yang berbunyi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. adapun pengertian dari ketiga olahraga kategori tersebut adalah,sementar, melalui kompetisi untuk mencapai prestasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi kekeluargaan. memperhatikan pokok pengujian huruf undang undang nomor tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap undang undang antara lain dinyatakan bahwa permainan milliar, golf, dan bowling, digolongkan dalam obyek pajak hiburan yang mengakibatkan perlakuan tidak sama terhadap para pelaku industri olahraga, yang notabene merupakan kewajiban pemerintah untuk membina, dan mendorong, mengembangkan industri sarana olahraga, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf undang undang sistem keolahragaan nasional yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan industri olahraga. , juncto yang berbunyi, pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri. , juncto yang berbunyi, setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat wajib memerhatikan tujuan kewarganegaraan nasional, serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. : sehingga penggolongan cabang olahraga biliar, bowling, golf dalam olahraga pajak, objek pajak hiburan, secara faktual dapat merugikan atlet sebagai objek hukum manakala mereka berolahraga. karena dengan dibebankan pajak hiburan atas prasarana biliar, golf, dan bowling, tentu biaya sewa prasarana menjadi tinggi dan sulit terjangkau oleh atlet untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dalam mencapai prestasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional, bahwa cabang olahraga biliar, golf, dan bowling merupakan anggota komite olahraga nasional indonesia yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlet atlet biliar, golf, dan bowling yang merupakan olahraga prestasi, sehingga dapat meraih prestasi. hal ini sesuai dengan ketentuan undang undang sistem keolahragaan nasional, yakni pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. pemerintah menyambut baik inisiatif dan peran serta masyarakat dalam hal membantu pemerintah untuk menyediakan prasarana olahraga yang selama ini serba terbatas untuk hal tertentu. peran pelaku olahraga tersebut merupakan amanah undang undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang sistem keolahragaan nasional yang berbunyi,undang undang sistem keolahragaan nasional, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. , juncto undang undang sistem keolahragaan nasional yakni,dimaksud dalam dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, badan hukumdalam perspektif undang undang nomor tentang sistem keolahragaan nasional, biliar, golf, dan bowling dapat dikategorikan dalam ruang lingkup olahraga prestasi dan bukan sebagai jenis hiburan karena dengan telah berdirinya persatuan olahraga biliar seluruh indonesia pada tanggal oktober persatuan golf indonesia pada tanggal april dan persatuan bowling indonesia pada tanggal novemberhal pengembangan dan pembinaan olahraga biliar, golf, bowling, hal ini sesuai dengan ketentuandimana pengembangan yang dilakukan oleh perkumpulan olah raga tersebut, diwajibkan untuk menuliskan standar teknis terhadap cabang olahraga yang dimaksud. hal ini merupakan amanat yang diatur dalamn prasarana olahraga sesuai dengan standar kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah . secara facto mengategorikan biliar, golf, dan bowling adalah olahraga prestasi dan bukan jenis hiburan karena porsi, pgi, dan pbi sebagai induk cabang olahraga telah berafiliasi dengan federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan, yakni world pool billiards associatio. para pemohon dalam kedudukannya selaku badan hukum badan hukum yang terdiri dari unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya bidang penyelenggaraan olahraga golf dan penggiat olahraga golf (pembangunan dan pengusahaan serta menjalankan usaha lapangan golf, prasarananya dan jasa termasuk penyewaan lapangan atau peralatan golf, pendidikan dan pelatihan golf dan pengelolaan dan penyelenggaraan turnamen golf) yang mengalami pelanggaran hak konstitusi untuk mendapatkan perlakuan yang sama bidang perpajakan (khususnya perlakuan yang sama dengan pelaku usaha bidang olahraga lainnya indonesia).sebagaimana diuraikan pada bagian bawah ini: para pemohon adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum indonesia yang bergerak bidang penyediaan jasa lapangan golf, sebelum berlakunya huruf pajak daerah dan retribusi daerah, para pemohon memiliki kedudukan hukum yang international golf federation, dan international boling federation. hal ini sesuai dengan angka induk cabang olahraga adalah induk organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, mengoordinasikanmemperhatikan surat menpora nomor perihal rekomendasi kebijakan pemerintah terhadap cabang olahraga biliar, golf, berkuda, dan lomba motor, agar pemerintah dapat berkenan mengecualikan cabang olahraga yang dimaksud dari kategori objek pajak hiburan melalui pengaturannya dalam peraturan daerah. bahwa memperhatikan rekomendasi atas, telah dilaksanakan juga seminar merumuskan kebijanegara pemuda dan olahraga pada tanggal maret telah menetapdiperuntukkan bagi atlet yang meraih prestasi, seperti pembebasan hadiah. hadiah yang diberikan kepada atlet agar supaya diringankan, bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah. donasi para pihak yang ingin membantu pembinaan olahraga diringankan, bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah dari dan ppn, pembebasan bea masuk, alat alat latihan dari luar negeri yang selama ini dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sumbangan dari infrastruktur prasarana dan sarana, bonus prestasi atlet, dan dibebaskan dari ppn. bahwa pemeriksaan hasil tim saat ini semakin kompleks, khususnya perhargaan bagi atlet dan mohon kebijakan perpajakan agar dapat menumbuhkembangkan dan minat olahraga kepada setiap orang sepanjang untuk menimbulkan rangsangan tersebut, diperlukan perlakuan khusus dalam bidang keolahragaan, dimana tugas tersebut sepenuhnya kepada pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam undang undang sistem keolahragaan nasional bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penatar upaya yang layak diperhitungkan dalam pemberian insentif adalah yang sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pembangunan bangsa indonesia bidang keolahragaan. segala upaya telah dilakukan dalam untuk memperoleh perlakuan tersebut, namun hingga kini perlakuan khusus tersebut masih memerlukan perjuangan panjang. perlakuan khusus dalam perpajakan yang secara nyata banyak membantu dalam dunia keolahragaan yang sangat dirasakan manfaatnya adalahcabang olahraga nasional. kementerian keuangan republik indonesia dan kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia tersebut atas, satu tujuan yakni membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kewenangan yang berbeda. mengenai program kementerian olahraga dan pemuda dalam menumbuhkembangkan prestasi dan kreasi masyarakat, khususnya dalam bidang olahraga memerlukan kebijakan sendiri yang mengatur secara khusus. insentif pajak dalam dunia keolahragaan masih sangat memprihatinkan dan perlu perlakuan khusus untuk menjamin atlet tetap dapat mengembangkan prestasinya tanpa terikat pembebanan sewa prasarana yang mahal diakibatkan pemilikan lahan dikarenakan pajak hiburan, sehingga berimplikasi pada mahalnya sewa prasarana bagi atlet. pembinaan tersebut oleh pemerintah menggandeng pelaku olahraga yang selama ini membantu pemerintah, tidak dapat menyediakan secara maksimal prasarana dimaksud, sebagaimana diatur dalam undang undang skn yang berbunyiatau pemerintah daerah memberikan kemudahan pembentukan sentral sentral pembinaan dan pembinaan pengembangan industri olahraga. beberapa peraturan perundangan pada prinsipnya telah memposisikan, memperlakukan olahraga sebagai hal yang perlu mendapat prioritas dukungan, keinginan, keringanan, serta pembebasan dari pungutan pajak, antara lain:fasilitas khusus bagi bea masuk barang impor sepanjang digunakan untuk kepentingan olahraga. undang undang nomor tentang perubahan keempat undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan mendapat perlakuan khusus bagi kepentingan olahraga yang memungkinkan subjek pajak penghasilan mengurangkan pendapatannya untuk kepentingan sumbangan pembinaan olahraga. huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang sumbangan penanggulangan bencanayang dikurangkan dari penghasilan bruto yang berbunyi sumbangan dan atau biaya yang dapat dikurangkan sampai sejumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan karena pajak bagi wajib pajak terdiri atas sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengk. pengkategorian biliar, golf, dan bowling dalam perumusan huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan pajak retribusi sebagai jenis objek pajak hiburan, perlu mendapat perhatian khusus mengingat secara jure dan facto, biliar dan golf, bowling, sebagai olahraga prestasi. sehingga pengecualian atas pengenaan tarif pajak hiburan terhadap kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut sangat diperlukan, seperti halnya beberapa peraturan perundang yang telah memberikan fasilitasi pengecualian dari objek pajak, penyusunan muatan materi rancangan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka dari aspek teknis rancangan perundang undangan tersebut diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. kementerian pemuda dan olahraga tidak terlibat dalam pembahasan antar kementerian yang merupakan prasyarat penyusunan suatu rancangan undang undang, apabila terdapat muatan materi yang berkait dengan pengaturan kepentingan sektor seperti halnya penggolongan cabang olahraga biliar, golf, dan bowling yang notabene merupakan kewenangan kementerian negara pemuda dan olahraga republik indonesia sewajarnya dilibatkan, sehingga dapat memberikan saran dan pertimbangan pada waktu pembahasan rumusan dan pengkategorian cabang olahraga sebagai objek pajak hiburan dalam produk perundang undangan. kesimpulan keterangan tertulis menteri pemuda dan olahraga: ketentuan huruf ditinjau kembali karena tidak tepat mengkategorikan cabang olahraga milyar, golf, dan bowling sebagai objek pajak hiburan yang notabene merupakan objek olahraga prestasi sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional: diperlukan upaya dan dukungan yang sinergi dari semua kelompok dalam upaya dalam upaya pembinaan dan pengembangan olahraga, mengingat keterbatasan pemerintah dalam hal pendanaan, sehingga peran aktif dari semua komponen, termasuk dunia usaha merupakan langkah positif. oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berkontribusi dalam mengembangkan dan pembinaan olahraga melalui pemberian kemudahan dan fasilitas lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, termasuk pengecualian terhadap pajak yang memberatkan terhadap fasilitas sarana dan prasarana olahraga, beberapa peraturan perundangan sektoral telah memberikan fasilitas dukungan bagi pengembang keolahragaan, untuk itu perlu dipertimbangkan dalam mengkategorikan cabang olahraga milyar, golf, dan bowling sebagai obyek pajak yang sangat memberatkan para atlet, karena sesungguhnya golf, milyar dan bowling merupakan olah raga prestasi yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa kancah internasional. nation berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang komite olahraga nasional, koni adalah satu satunya organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan olahraga prestasi indonesia, saat ini persatuan golf indonesia, persatuan bowling indonesia, dan persatuan olahraga biliar seluruh indonesia menjadi anggota koni yang merupakan induk induk cabang olahraga prestasi, keanggotaan persatuan golf indonesia pgi) memiliki persyaratan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, telah memenuhi syarat dan mendapatkan pengakuan baik nasional maupun internasional: kegiatan cabang olahraga golf telah dipertandingkan pada pekan olahraga sejak tahun hingga kini. pelaksanaan pon yang mempertandingkan cabang golf, yakni pon ke vii tahun surabaya, pon dan pon kalimantan timur, termasuk pon xviii riau cabang olahraga golf tetap dipertandingkan sebagai cabang olahraga prestasi: koni mendukung rekomendasi dalam seminar bersama yang berjudul, pada tanggal maretmeliputi: hadiah hadiah yang diberikan kepada atlet agar supaya diringankan bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah, dari dan ppn: donasi para pihak yang ingin membantu pembinaan olahraga diringankan bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah, ph, dan ppn: pembebasan pajak atau bea masuk alat alat latihan dari luar negeri. ini yang sudah dilakukan, sumbangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana olahraga, dibebaskan dari dan pajak pajak lainnya, bonus prestasi para atlet untuk dibebaskan dari ppn, koni tidak pernah diundang dalam pembahasan ruu pajak daerah dan retribusi daerah untuk diminta pendapatnya, ray hendro pgi bernaung bawah koni dan untuk masalah masalah yang berkaitan dengan peraturan dan regulasi golf, olahraga golf terdiri dari pegolf amatir dan pegolf profesional. faktanya anggota persatuan golf profesional indonesia pipi) berasal dari keluarga yang sederhana yang menggantungkan hidup mereka dengan berprofesi sebagai pegolf professional: pgi berkepentingan untuk mengembangkan olahraga golf tanah air, dan agar dapat bersaing secara setara dengan negara negara lain. kenyataannya, semakin banyak jumlah pemain, semakin baik untuk perkembangan golfpgi tidak pernah menerima undangan untuk membahas ruu tentang pajak daerah dan retribusi daerah, syafii asna saksi adalah perwakilan dari pipi, dan juga merupakan direktur utama sana graha adi sentosa, pengelola lapangan golf. olahraga golf profesional adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya berdasarkan atas kemahiran olahraga golf tersebut: pegolf profesional adalah mereka yang melakukan kegiatan olahraga golf dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan bentuk lainnya, melakukan atas dasar kemahiran berolahraga golf, kegiatan olahraga golf profesional adalah pertandingan dan turnamen golf yang diselenggarakan dan penyelenggaraan atas dasar ketentuan peraturan yang berlaku, belakangan ini pecinta olahraga golf merambah dari berbagai kalangan mulai dari pria, wanita, dan anak anak. olahraga golf sudah menaikkan dampak positif terhadap industri dan meningkatkan kunjungan pariwisata indonesia: persatuan golf profesional indonesia melakukan koordinasi kerja sama dengan pemerintah yang bernaung pada badan olahraga profesional indonesia yaitu kopi kementerian olahraga dan pariwisata: para anggota klub saksi rata rata berasal dari keluarga sederhana, yang orangtuanya candy, atau orangtuanya sebagai pegolf profesional: bahwa saksi belum pernah mendapat undangan mengenai ruu maupun dari pemerintahnovember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dalam permohonannya, para pemohon memohonkan pengujian ketentuan huruf yang berbunyi: hiburan sebagaimana dimaksud pada adalah: permainan milyar, golf, dan boling,dimasukkannya permainan golf sebagai objek pajak hiburan dalam ketentuan huruf tersebutgolf sebagai suatu cabang olahraga seharusnya tidak dapat dikenakan pajak hiburan, serta pengenaan permainan golfemerintah berpendapat para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo, karena alasan sebagai berikut: pemerintah berpendapat bahwa dan uud yang dijadikan batu uji dalam permohonan guo tidak memberikan hak dan atau kewenangan konstitusional kepada para pemohon, karena kedua dimaksmerupakan suatu badan, sehingga para pemohon tidak memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional berdasarkan dan uud tersebut: menurut pemerintah, seandainya para pemohon dianggap memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional berdasarkan dan uud namun berlakunya ketentuan huruf sebagai yang dimohonkan pengujian tetap tidak merugikan para pemohon. hal ini karena meskipun wajib pajak hiburan permainan golf sebagaimana diatur huruf dimaksud adalah penyelenggara permainan golf (dalam hal ini para pemohon), namun pada hakikatnya, subjek pajak yang benar benar memikul membayar beban pajak hiburan permainan golf adalah orang orang yang bermain golf sebagai pemikul pajak, sedangkan para pemohon hanyalah sebagai pihak yang secara formal yuridis membayarkan pajak hiburan atas permainan golf tersebut. pemerintah berpendapat meskipun seandainya benar (good non) telah terdapat kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon dengan dikenakannya golf sebagai suatu cabang olahraga dalam objek pajak hiburan, maka hal yang demikian juga bukan tidak disebabkan oleh norma yang terkandung dalamermainan golf , bukan'tidak olahraga golf . sehingga menurut pemerintah seandainya pun benar (good non) pengenaan olahraga golf" sebagai objek pajak hiburan telah merugikan para pemohonhuruf berdasarkan uraian uraian atas, pemerintah berpendapat para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, oleh karena itu pemerintah memohon agar mahkamahmenurut pemerintah, sudah sepatutnya mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. pokok permohonan. bahwa penerbitasama sebagai wajib pajak dengan penyedia jasa lapangan olahraga maupun pelaku usaha bidang penyediaan saranadiberdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional sistem keolahragaan? ), golf tergolong sebagai olahraga. sebagai akibat huruf pajak daerah dan retribusi daerah, dimana para pemohon saja yang dinyatakan sebagai pelaku usaha bidang industri hiburan, kedudukan hukum para pemohon menjadi tidak sama dengan pelaku usaha bidang olahraga lain. beban pajak tambahan yang ditetapkan oleh huruf pajak daerah dan retribusi daerah hanya dikenakan kepada para pemohon saja, sementara pihak lain yang memiliki kegiatan dan atau aktifitas dan atau kegiatan usaha yang serupa dengan para pemoho. berdasarkan seluruh uraian atas, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil berdasarkan mahkamah konstitusi.. dalam telah terdapat instrumen pengawasan yang cukup efektif yang dilakukan secara preventif dan korektif, yaitu bahwa setiap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah akan dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah, dan terhadap daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam menetapkan kebijakan bidang pajak daerah akan dikenakan sanksi. dalam juga diatur bahwa daerah dapat tidak memungut jenis pajak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tersebut apabila potensi pajaknya memang kurang memadai dan atau guna penyesuaian dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. sedangkan untuk memastikan penggunaan pajak daerah agar bermanfaat bagi pembayar pajak dan seluruh lapisan masyarakat, maka dalam juga diatur bahwa penerimaan beberapa jenis pajak daerah di remark untuk mendanai pengeluaran yang berkaitan dengan pajak yang dipungut, antara lain, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan sarana transportasi umum, serta pelayanan kesehatan dan penerangan jalan. sebagaimana dinyatakan dalam uud. telah menjadi sesuatu yang diketahui secara umum (nomor seiten), bahwa orang orang yang bermain golf adalah orang orang dengan kemampuan ekonomi kelas menengah atas. eksklusivitas permainan golf dapat dinilai dari biaya yang sangat tinggi seperti biaya sewa lapangan keanggotaan dan peralatan lainnya, sehingga permainan golf hanya dapat dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan penghasilan tinggi. permainan golf merupakan permainan yang sangat ekslusif yang dimainkan oleh orang orang berkantung tebal, karena pada dasarnya permainan golf memang membutuhkan biaya yang besar, baik untuk perlengkapan maupun penyediaan fasilitas yang digunakan, termasuk lapangan yang luas. dengan jumlah lahan yang tetap dan terbatas, kebutuhan sarana lapangan golf yang luas menyebabkan ketersediaan sarana lahan bagi kelompok masyarakat lainnya terbatas. padahal, pada saat yang sama, penggunaan lahan untuk kegiatan selain permainan golf mungkin dapat lebih bersifat produktif dan bernilai ekonomi tinggi serta bermanfaat untuk kelompok masyarakat yang luas. opportunity cost' penggunaan lahan untuk permainan golf yang cukup tinggi, karena penggunaan lahan untuk selain golf tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomis tetapi juga aspek sosialnya. dalam hal ini, penggunaan lahan untuk permainan golf hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat (golongan kaya), sehingga opportunity pemanfaatan lahan untuk masyarakat luas dan atau untuk kegiatan produktif lainnya menjadi sangat tinggi. pemerintah melakukan perbandingauntuk pajak hiburan dikenakan hanya terhadap permainan golf, biliar dan boling. hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa permainan golf, biliar dan boling, maka sudah sangat wajar apabila permainan golf dikenakan pajak. menurut pemerintah, hal yang demikian juga merupakan cerminan dari prinsip keadilan substantif, bahwa hal keadaan yang sama diperlakukan sama, sedangkan hal keadaan yang berbeda diperlakukan berbeda. justru akan sangat tidak adil apabila mengasumsikan bahwa dalam hal permainan golf dikenakan pajak, maka jenis permainan lainnya pun serta merta juga harus dikenakan pajak, sedangkan daya pikul kemampuan untuk membayar (ability pay) dari orang orang yang bermain golf jelas jelas sangat berbeda dengan orang orang yang melakukan permainan lainnya. orang orang yang bermain golf memiliki daya pikul kemampuan untuk membayar (ability pay) yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan orang orang yang melakukan permainan lainnya yang daya pikul kemampuan untuk membayarnya (ability pay) lebih rendah lebih kecil. hal yang demikian menurut pemerintah juga telah sejalan dengan fungsi pajak, yaitu untuk menjalankan fungsi budget (sumber pembiayaan penyelenggaran pemerintahan) dan sebagai regulator. dalam hal ini, pajak dapat menjadi instrumen paling tepat dalam mengatasi konflik kepentingan antara kelompok kaya dan kaum miskin. selain itu juga dikarenakan bahwa pajak merupakan alat untuk memastikan terjadinya peran peran dasar pemerintah berupa peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. pajak telah diletakkan oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan sekaligus sumber pembiayaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga fungsi lain pajak adalah sebagai instrumen pemerintah untuk menjalankan distribusi (pemerataan), seperti halnya hasil pajak yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. hal yang demikian menurut pemerintah juga telah sesuai dengan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan perekonomian indonesia. pajak hiburan atas permainan golf sebagai pajak daerah telah sesuai dengan prinsip pajak daerah yang bersifat lokal, yaitu bahwa yang menjadi objek pajak tersebut terdapat pada suatu daerah tertentu dan bersifat immobile . pemungutan pajak hiburan atas permainan golf bersifat local karena lokasi kegiatan dimana pajak dipungut bersifat tetap dan berada pada suatu wilayah tertentu. karakteristik ini sesuai dengan prinsip dan kriteria pajak daerah sehingga pengelompokan pajak permainan golf sebagai pajak daerah kabupaten kota sudah tepat. selain itu, faktor utama yang menjadi alasan bahwa permainan golf dikategorikan sebagai objek pajak hiburan adalah karena atas permainan golf tersebut dipungut bayaran. dalam meningkatkan desentralisasi fiskal dan demokratisasi perpajakan, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperluas basis pajak daerah. oleh karenanya, penetapan permainan golf sebagai objek pajak daerah (pajak hiburan) tersebut merupakan salah satu kebijakan dari perluasan basis pajak daerah dimaksud, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan untuk membayar (ability pay) dari penanggung pajak sangat memadai. selain itu, penetapan permainan golf sebagai objek pajak daerah (pajak hiburan) juga dimaksudkan untuk meningkatkan local taking power dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah pad). berdasarkan hal hal tersebut, pemerintah berpendapat bahwa pajak atas permainan golf sebagai pajak hiburan (pajak daerah) sudah sangat tepat. yang menjadi objek pajak hiburan dalam ketentuan huruf adalah permainan golf, bukan olahraga golf sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon dalam permohonannya. dalam hal para pemohon mempermasalahkan olahraga golf telah dikenakan pajak hiburan, seandainya pun itu benar (good non), dan para pemohon menganggap bahwa pengenaan olahraga golf sebagai objek pajak hiburan itu inkonstitusional, maka hal tersebut sama sekali tidak disebabkan oleh norma yang terkandung dalam ketentuan huruf melainkan hanya terkait dengan masalah penerapan norma. namun demikian, meskipun golf dapat dikatakan sebagai suatu cabang olahraga, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang bermain golf adalah untuk mendapatkan kesenangan hiburan sebagai suatu permainan, atau dengan kata lain, tidak selamanya golf tersebut mutlak merupakan olahraga, akan tetapi juga merupakan suatu permainan hiburan. dilihat dari definisi olahraga berdasarkan ketentuan angka nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional, bahwa yang dimaksud dengmaka telah jelas bahwa golf tidak selalu dapat dikatakan sebagai olahraga, namun juga merupakan suatu permainan hiburan, sehingga pengenaan permainan golf sebagai objek pajak hiburan dalam ketentuan huruf menurut hemat pemerintah sudah sangat tepat. negara negara lain, golf juga dikenakan pajak daerah, seperti india, golf dikenakan entertainment tax golf, kanada golf tax, dan california dengan sebutan sales tax, include golf and veterinary service. karena pada dasarnya, sesuai dengan kriteria pajak daerah, semua jenis olahraga adalah layak untuk ditetapkan sebagai objek pajak, namun pengenaan pajaknya berdasarkan atas kemampuan untuk membayar (ability pay) dari subjek pajak. bahwa dalam uud sama sekali tidak disebutkan olahraga tidak dapat dikenakan pajak, justru uud memberikan pilihan kebijakan yang terbuka (opened legal policy) bagi pembentuk undang undang untuk menetapkan suatu pajak. oleh karenanya, tidak benar kiranya alasan para pemohon yang menyatakan olahraga serta merta tidak dapat dikenakan pajak. pemerintah berpendapat bahwa pengenaan permainan golfermainan golftelah diatur dan diberikan kepastian hukum mengenai permainan golf sebagai objek pajak hiburan (pajak daerah), yaitu bahwa subjek pajak hiburan atas permainan golf adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan permainan golf tersebut, dimaksud. kemudian telah diatur juga bahwa dasar pengenaan pajak hiburan permainan golf adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan permainan golf, sedangkan untuk tarif pajak hiburan atas permainan golf, telah ditetapkan paling tinggi sebesar (tiga puluh lima persen), sehingga besaran pokok pajak hiburan permainan golf yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak tersebut. selanjutnya telah ditentukan pula bahwa tarif pajak hiburan harus ditetapkan dengan peraturan daerah masing masing, karena terhadap pajak hiburan yang terutang, dipungut wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. berdasarkan hal hal tersebut, jelas bahwa pengenaan pajak hiburan atas permainan golf telahpemerintah berpendapat tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional para pemohon karena pengenaan permainan golf sebagai pajak hiburan (pajak daerah) sebagaimana diatur ketentuan huruf tersebut sama sekali bukan perlakuan yang diskriminatif. oleh karena tidak terdapat pembedaan yang bersifat diskriminatif atas penetapan permainan golf sebagai objek pajak daerah (pajak hiburan), maka menurut pemerintah ketentuan huruf jelas tidak bertentangan dengan uud berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah menyimpulkan bahwa para pemohon telah keliru dalam memahami hurufpenghapusan frasa golf dalam ketentuan huruf adalah tidak beralasan, karena muatan norma guo sama sekali tidak bertentangan dengan uud sampai dengan saat ini,). dalam sistem pemerintahan otonomi daerah dan kerangka kebijakan desentralisasi fiskal, daerah daerah diharapkan untukpemerintahan daerah akan dapat terlaksana secara lebih optimal. selain itu, apabila permohonan para pemohon dikabulkan, maka akan membawadengan seluruh uraian atas, pemerintah menyatakan tidak ada alasan untuk meragukan konstitusionalitas dari huruf karena terbukti tidak bertentangan dengan dan uud karena itu pemerintah memohon mahkamah memutus untuk menyatakan permohonan para pemohon dalam permohonan pengujian huruf terhadap uud ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. selain itu, pemerintah mengajukan (dua) orang ahli yang keterangannya didengarkan persidangan tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: mahfud sidik desentralisasi berarti memindahkan fungsi fiskal, politik, dan administrasi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tingkat pemerintahan yang lebih rendah. dalam wujud yang dapat berbeda beda,. implementasi desentralisasi fiskal, tidak saja menjadi persoalan bagi negara yang baru merdeka atau sedang berkembang, tapi juga bagi negara negara maju sekali pun. pendekatan dan derajat masalah yang dihadapi serta orientasi kebijakan yang ditempuh masing masing negara, dalam rangka mereformasi struktur hubungan tingkat pemerintahannya yang lebih serasi, terutama negara negara yang telah melakukan yang disebut dengan keadaan postwar estate. sementara negara negara yang berkembang, mengarahkan desentralisasi untuk mengatasi kemelut tata kelola yang tidak efektif dan tidak efisien. fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan yang lebih baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akan mendorong semakin baiknya dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. fungsi pemerintah yang dirasakan oleh pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dan dicapai secara berhasil, guna dan berdayaguna berdasarkan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan urusannya, yang kita kenal dengan money follow function. proses desentralisasi perpajakan dan transfer ketika pemerintahan yang lebih rendah merupakan unsur penting dalam reformasi fiskal, negara maju maupun negara yang berkembang. pemerintah pusat sering gagal meningkatkan efisiensi fiskal. karena pemerintah pusat seringkali mengabaikan permintaan setempat dalam hal budaya, lingkungan, kekayaan, sumber daya alam, dan sebagainya. mendekatkan fungsi pemerintahan masyarakat seharusnya akan meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan yang juga meningkatkan efisiensi dalam alokasi dengan menutup celah antara pengeluaran dengan pendapatan. prinsip prinsip keadilan perpajakan, sebagaimana dikemukakan oleh banyak ahli, termasuk smith dengan stiglits, pada dasarnya dapat dilihat dari empat aspek, yaitu kejujuran (fairness), kemudian yang paling dikenal dan banyak dikutip dari berbagai ahli yang disebut dengan prinsip ability pay (prinsip mampu membayar) yang memang pertama kali dikenalkan oleh adam smith pada tahun yang lalu. benefit resist criteria adalah kemampuan untuk membayar pungutan pajak. secara sederhana, suatu sistem perpajakan yang adil dalam pelaksanaannya seharusnya tidak memerlukan biaya, dan waktu yang berlebihan, dan tidak mengganggu tujuan masyarakat untuk mencapai penggunaan sumber sumber ekonomi yang optimalbahwa undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerahahli sebutkan pada uraian sebelumnya. oleh karena itu, pajak atas hiburan yang memberikan definisi secara eksplisit, konsep, and definition mengenai pajak daerah. dalam ketentuan perpajakan, pemberian definisi yang disebut dengan definisi. kajian ahli mengatakan bahwa objek pajak hiburan atas golf dipandang dari persyaratan pajak daerah yang baik, canon equalityon, dan aspek legalitas memenuhi persyaratan sebagai salah satu jenis pajak yang baik. bahwa golf yang disebut dengan ultimate tax player nya, ultimate tax incidence nya itu adalah menyangkut orang orang yang punya pendapatan yang tidak normal atau the have. dan dari sisi ekonomi permintaan atas barang barang semacam ini disebut dengan very elastic, sehingga harga yang lebih tinggi pun, itu tidak akan mengubah atau sedikit mempengaruhi jumlah permintaan atau barang barang semacam ini. bahwa yang menjadi objek, subjek wajib pajak hiburan tersebut sudah berpatokan pada definisi yang benar. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, tidak boleh menyimpang landasan landasan filosofis dan konstitusional, termasuk juga prinsip prinsip otonomi daerah dan kebijakan definisi fiskal, termasuk juga dasar pengenaan perpajakan dan asas asas pemungutan pajak yang baik. perlu adanya perluasan basis pajak termasuk retribusi daerah. budi sitepu pengertian pengertian mengenai pajak daerah diatur dalam angka undang undang nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut: pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yan' berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipahami dalam suatu pajak daerah, yaitu: pajak daerah dipungut berdasarkan undang undang yang pelaksanaanya daerah dilakukan dengan peraturan daerah: pengenaan pajak daerah dapat dipaksakan: pembayaran pajak daerah tidak mendapat imbalan langsung: penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan, prinsip umum dalam penerapannya, beberapa prinsip umum perlu diperhatikan dalam penetapan suatu pajak daerah, yaitu: keadilan (equity) ii. pokok permohonan mengkategorikan suatu olahraga dalam kategori hiburan mengakibatkan perlakuan yang tidak sama terhadap para pelaku industri olahraga, dan olehdihadapan hukum. penjelasan umum dari sistem keolahragaan. selain itu, olahraga juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang telah memberikan bukti keberadaan suatu bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia, yang ditandai dengan diraihnya prestasi berbagai ajang olahraga baik ditingkat nasional, regional, maupun dunia. prestasi dalam olahraga tidak memandang perbedaan perbedaan latar belakang para atletnya. sebaliknya, seluruh perbedaan perbedaan yang ada menjadi tereliminasi melalui prestasi prestasi yang ditunjukkan oleh para atlet olahraga tersebut. bahkan, telah terbukti seluruh dunia bahwa olahraga dapat menjadi media yang mempersatukan keanekaragaman latar belakang suatu bangsa atau kelompok. golf merupakan kegiatan yang telah diakui seluruh dunia sebagai olahraga. keberadaan golf sebagai salah satu cabang olahraga telah diakui oleh masyarakat dan badan badan olahraga dunia,angka anggaran rumah tangga koni menyebutkan bahwa anggota koni terdiri atas induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional dan komite olahraga provinsi. selanjutnya, angka anggaran rumah tangga koni mengatur bahwa definisi dari induk organisasi cabang olahraga adalah organisasipembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar. masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda (disesuaikan dengan kemampuan masing masing), kepastian (certainty) ketentuan perpajakan harus dibuat secara jelas sehingga dapat memberikan kepastian bagi pihak yang terkait seperti petugas pajak dan wajib pajak. dengan demikian tidak ada keraguan dalam menjalankan kewajiban masing masing, kemudahan (convenience) pemungutan pajak dilakukan pada saat wajib pajak memiliki kekuatan untuk membayar pajak, efisiensi (efficiency) biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak tidak lebih besar dari jumlah pajak yang dapat dipungut: fungsi pajak daerah memiliki (dua) fungsi, yaitu: fungsi penerimaan (budgetair) pajak sebagai instrumen untuk menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan: fungsi pengaturan (regulerend) pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempengaruhi tingkat konsumsi barang dan jasa tertentu: kriteria kriteria pajak daerah: pungutan adalah bersifat pajak, dan bukan retribusi: objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, objek pajak terletak atau terdapat wilayah yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang rendah serta hanya melayani masyarakat wilayah daerah yang bersangkutan: memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat: potensi pajak cukup memadai,: karakteristik pajak daerah berdasarkan undang undang nomor tahun closed list system daerah hanya dapat memungut pajak daerah yang tercantum dalam undang undang: local taking power kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih besar bidang perpajakan daerah, melalui perluasan objek pajak, penambahan jenis pajak, dan peningkatan tarif maksimum: pengawasan preventif sebelum diterapkan menjadi peraturan daerah, suatu perda terlebih dahulu dievaluasi oleh pemerintah perda provinsi dievaluasi oleh menteri dalam negeri dan peraturan daerah kabupaten kota dievaluasi oleh gubernur, dan melakukan koordinasi dengan menteri keuangan), pengelolaan pajak daerah yang lebih tegas penggunaan penerimaan beberapa jenis pajak tertentu serta pembagian penerimaan pajak provinsi kepada kabupaten kota diatur secara tegas. berdasarkan undang undang nomor tahun terdapat lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten kota, yaitu: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, bea balik nama kendaraan| pajak restoran: bermotor, pajak hiburan: pajak bahan bakar kendaraan pajak reklame: bermotor, pajak air permukaan: pajak penerangan jalan, pajak rokok: bajak mineral bukan logam dan pajak parkir: pajak air tanah: pajak sarang burung walet: bpt: pajak hiburan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dengan ketentuan, meliputi:: wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggaraktarif pajak hiburan paling tinggi untuk hiburan tertentu dapat ditetapkan sampai dan tarif hiburan kesenian rakyat tradisional paling tinggi golf sebagai objek pajak hiburan dalam undang undang nomor tahun golf dikategorikan sebagai permainan yang dikenakan pajak hiburan, sebagaimana halnya dengan milyar dan boling: pendapat pemasukan golf sebagai objek pajak hiburan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan daerah, dengan pertimbangan: memenuhi kriteria perpajakan daerah yang baik (objek bersifat lokal dan immobile), memiliki fungsi ganda, sebagai instrumen untuk memperoleh pendapatan dan sebagai instrumen pengaturan: ketentuan mengenai objek, subjek, dan tarif hiburan diatur secara jelas dalam undang undang, apabila diperlukan, objek pajak hiburan dapat disesuaikan (ditambah atau dikurangi) sesuai perkembangan ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai, dengan mengubah undang undang, proses perumusan undang undang nomor tahun naskah akademik dalam rangka memperkuat kewenangan daerah bidang pajak daerah, dilakukan perluasan objek pajak, antara lain pajak hiburan yang mencakup juga permainan golf, rancangan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah dalam ruu pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan oleh pemerintah kepada dpr telah dicantumkan golf sebagai salah satu objek pajak hiburan, penjaringan aspirasi masyarakat oleh dpr sebelum pembahasan ruu pajak daerah dan retribusi daerah, dpr melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. dalam pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat telah diinformasikan akan adanya perluasan objek hiburan dan kenaikan tarifnya, pembahasan dpr dalam daftar inventarisasi masalah dim) untuk pembahasan materi pajak hiburan tidak terdapat persoalan dengan pemasukan golf sebagai objek pajak hiburan, sosialisasi undang undang nomor tahun dalam sosialisasi undang undang nomor tahun sudah dijelaskan bahwa golf termasuk salah satu objek pajak hiburan yang dapat dipungut oleh daerah mulai januari dengan menerbitkan peraturan daerahhuruf undang undang pajak daerah dan retribusi daerah uud tahun yaitu: huruf berbunyi: hiburan sebagaimana dimaksud pada adalah permainan milyar, golf dan boling, h. hak konstitusional yang dianggap para pemohon telah dirugikan oleh berlakunya huruf undang undang pajak daerah dan retribusihuruf undang undang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai berikut: golf merupakan kegiatan yang telah diakui seluruh dunia sebagai olahragapersatuan golf indonesia pgi), dikategorikan sebagai anggota koni. dengan memasu:, pengakuan dunia terhadap golf sebagai cabang olahraga adalah dengan mempertandingkan golf yang pertandingan tingkat dunia, antara lain olimpiade: akan tetapi, dalam huruf undang undang diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan lain sebagainya: huruf. mengingat golf telah diakui sebagai salah satu cabang olah raga maka kedudukan pelaku usaha bidang olahraga golf hadapan hukum menurut para pemohon adalah sama dengan pelaku usaha cabang olahraga yang lain dalam hal ini adalah dalam konteks obyek pajak . sehingga seharusnya pelaku usaha bidang olah raga golf tidak boleh diperlakukan diskriminatif dengan pelaku usaha cabang olah raga yang lain yaitu sama dalam hal sebagai obyek pajak tertentu: euforia pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mencari pendapatan melalui undang undang pajak daerah dan retribusi daerah telah menempatkan golf sebagai obyek pajak tambahan yaitu berupa pengenaan pajak hiburan oleh pemda, hal tersebut hanya dikenakan pada jenis cabang olah raga yaitu olahraga golf, milyar dan bowling. obyek pajak hiburan tidak dikenakan bagi jenis olahraga yang lain seperti sepakbola, futsal, bulutangkis dan lain lain: setelah berlakunya huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah makadan ditetapkan dalam perda pajak hiburan. sebagai contoh adalah penetapan pajak hiburan dalam perda beberapa daerah seperti perda kota tangerang, perda kabupaten bogor, perda kota depok, dan perda dki. berdasarkan uraian atas, para pemohon beranggapan huruf undang undang jak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan dan uuddan perkara nomor puu v pengujian huruf undang undang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap permohonan pengujian huruf undang undang pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan oleh para pemohon, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, negara dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupate: berdasarkan undang undang dasar pajak merupakan salah satu sumber untuk keperluan negara guna penyelenggaraan pemerintahan. pengenaan pajak dan pungutan lain yang membebani masyarakat harus didasarkan pada undang undang. dalam undang undang guo diatur mengenai pajak hiburan. menurut angka dan angka pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputiundang undang guo menguraikan secara lebih rinci, bahwa yang menjadi objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi: tontonan film: pagelaran kesenian, musik, tarii.penyebutan permainan milyar, golf dan rolling dalam rincian huruf undang undang guo hendaknya pahami dari sisi jenis permainan yang secara spesifik memerlukan tempat dan peralatan khusus serta dipungut bayaran. penyebutan olahraga secara spesifik tidak hanya pada olahraga milyar, golf dan rolling tetapi juga pada bina raga, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. bertitik tolak dari ketentuan angka anggaran rumah tangga koni yang mengatur bahwa salah satu anggota koni adalah induk organisasi cabang olahraga, bidang organisasi koni telah menerbitkan edisi ke buku daftar pengurus koni dan seluruh anggotanya', dimana dalam buku tersebut disebutkan bahwa persatuan golf indonesia pgi), dikategorikan sebagai anggota koni. penegasan pgi sebagai induk cabang olahraga golf diberikan oleh koni melalui situs resminya yang dapat ditemukan pada situs dengan memasuk. lebih lanjut, sistem keolahragaan mengatur bahwa salah satu penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga nasional atau yang dikenal dengan pon.. artinya, pengakuan dunia terhadap eksistensi golf sebagai cabang olahraga adalah dengan mempertandingkan golf pertandingan tingkat dunia, antara lain olimpiade. salah satu media pengakuan terhadap eksistensi golf sebagai cabang olahraga adalah dengan digelarnya pertandingan cabang olahraga golf tingkat pertandingan nasional sampai dengan tingkat internasional. pengakuan yang sama juga diberikan terhadap beberapa cabang olahraga lainnya yang menggunakan lapangan sebagai sarana untuk melakukan aktivitas olahraganya, sebagai contohnya: olahraga tennis, sepakbola, bulutangkis dan renang. akan tetapi, dalam huruf pajak daerah dan sedangkan pada olah raga lain yang tidak dirinci pada guo juga dikenakan pajak hiburan apabila kegiatan olah raga tersebut berupa pertandingan dan dipungut bayaran. sehingga seluruh jenis olahraga menurut undang undang guo dikenai pajak hiburan jika dalam penyelenggaraannya dipungut bayaran. oleh karena itu tidak ada diskriminasi terhadap jenis olahraga, kemudian hal lain yang perlu dicermati adalah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dijadikan sebagai subyek pajak hiburan adalah orang atau badan yang menikmati hiburan sehingga bukan pengusaha lapangan golf yang dibebani dengan pajak hiburan tetapi adalah setiap orang atau badan yang melakukan aktifitas olahraga golf. selanjutnya dpr meminta mahkamah konstitusi memberikan putusan sebagai berikut: menerima keterangan dpr secara keseluruhan: menyatakhuruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5jsecara materiil huruf sepanjang kata golpada kata golf dalamsosiasi pemilik lapangan golf indonesia. menurut mahkamah, pemohon memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama yaitu kegiatan usaha bidang penyelenggaraan olahraga golf sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mengajukan permohonan guo: i3. menimbang bahwa pemohon sampai pemohon mengklarifikasi kedudukannya selaku badan badan hukum (yang masing masing dibuktikan dengan akta pendirian badan hukum) yang terdiri dari unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha bidang penyelenggaraan olahraga golf dan penggiat olahraga golf yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya huruf menurut mahkamah, pemohon sampai dengan pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang ditentukan oleh huruf untuk mengajukan permohonan guo, menimbang bahwa menurut para pemohon, pihaknya dirugikan dengan berlakunya huruf karena mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil yaitu para pemohon harus menanggung pajak hiburan yang dikenakan oleh daerah, yang tidak dikenakan terhadap pelaku usaha bidang olahraga lain, i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, oleh karena terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan adanya huruf khususnya kata golf ara pemohon mendalilkan bahwa dengan dimasukkannya golf dalam kategori hiburan dan karena itu dikenakan pajak hiburan sebagaimana diatur dalam huruf mengakibatkan perlakuan pajak yang tidak sama antara penyelenggara fasilitas olahraga golf dan penyelenggara fasilitas olahraga lainnya. samping itu, akibat pengeluaran pajak hiburan tersebut, penyelenggara fasilitas olahraga golf dikenai pajak ganda yang melanggar prinsip prinsip keadilan dalam pengenaan pajak, sehingga bertentangan dengan uud yang memberipara pemohon, huruf juga merugikan hak hak para pelaku dalam olahraga golf dan bertentangan dengan program pemerintah melalui kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia untuk memajukan olahraga golf indonesia. selain itu, para pemohon juga mendalilkan bahwa huruf tidak didasarkan pada uud sebagai dasar hukum republik indonesia, karena bertentangan dengan asas kepastian dan persamaan , i3 menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti p 12b serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengar oleh mahkamah pada persidangan tanggal november dan november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli: prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. huruf yang menjadikan golf sebagai objek pajak hiburan, merupakan kekeliruan perpajakan (belastingendwaling). pajak hiburan yang hanya dikenakan pada jenis olahraga tertentu menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil, perlakuan yang tidak sama bidang hukum, serta perlakuan diskriminatif dalam hal pengenaan pajak,, prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sc. ketentuan huruf yang memasukkan golf dalam kategori hiburan, dan bukan dikategoriketentuan tentang olahraga sebagaimana diatur dalam sistem keolahragaan nasional. dengan mengkategorikan golf sebagai hiburan menyebabkan pengenaan pajak yang berbeda antara penyelenggara fasilitas olahraga golf dengan penyelenggara fasilitas olahraga lainnya sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif yang bertentangan dengan dan uud dr. ir. irawan lapangan golf merupakan suatu ruang terbuka hijau, yang vegetasi dalamnya akan menghasilkan oksigen dan menyerap sebagian co2. lapangan golf juga dapat bersifat multifungsi, dari aspek sosial ekonomi, budaya dan ekologi, sebagai sarana dan prasarana olahraga, sebagai penyedia lapangan kerja, dan juga beberapa tempat menjadi cagar budaya, tb. eddy mangkuprawira pengenaan pajak hiburan terhadap permainan olahraga golf, sementara terhadap permainan olahraga lainnya tidak dikenakan, dikenakan pajak hiburan. ketentuan tersebut. saksi: faisal abdullah dalam perspektif sistem keolahragaan nasional, milyar, golf, dan boling dapat dikategorikan sebagai olahraga prestasi dan bukan sebagai jenis hiburan karena dengan berdirinya persatuan olahraga biliar seluruh indonesia porsi), persatuan golf indonesia pgi), dan persatuan boling indonesia pbi),pengembangan dan pembinaan olahraga milyar, golf, boling, hal ini sesuai dengan ketentuan sistem keolahragaan nasional bahwanation saat ini persatuan golf indonesia adalah anggota koni yang merupakan induk cabang olahraga prestasi, koni mendukung rekomendasi dalam seminar bersama yang berjudul, yangray hendro sebagian besar anggota persatuan golf profesional indonesia pipi) berasal dari keluarga sederhana yang menggantungkan hidup mereka dengan berprofesi sebagai pegolf profesionalsafe'i asna pencinta olahraga golf berasal dari berbagai kalangan mulai dari pria, wanita, dan anak anak. olahraga golf sudah memberi dampak positif terhadap industri olahraga dan meningkatkan kunjungan pariwisata indonesia.emerintah dan dpr yang pada pokoknya menyatakan bahwa huruf adalah konstitusional dan telah memberikan kepastian hukum: i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan oleh pemerintah dalam persidangan tanggal november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli: mahfud sidik: objek pajak hiburan atas golf dipandang dari persyaratan pajak daerah yang baika, dan aspek legalitas memenuhi persyaratan sebagai salah satu jenis pajak yang baik, golf disebut sebagai ultimate tax player, sedangkan ultimate tax incidence adalah orang orang yang punya pendapatan yang tidak normal atau the have. dari sisi ekonomi harga yang lebih tinggi pun, tidak akan mengubah atau sedikit mempengaruhi jumlah permintaan atau barang barang semacam ini: budi sitepu: kebijakan memasukan golf sebagai pajak hiburan sebagaimana diatur dalam huruf tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan daerah. dengan pertimbangan, pertama pembajakan itu memenuhi kriteria perpajakan daerah yang baik. objeknya bersifat lokal dan juga tidak berpindah pindah. yang kedua, memiliki fungsi ganda yaitu sebagai instrumen untuk memperoleh pendapatan dalam rangka membantu keuangan daerah dan sebagai instrumen pengaturan melalui mekanisme tarif. ketiga, ketentuan mengenai objek, subjek, dan tarif pajak hiburan diatur secara jelas dalam undang undang. apabila diperlukan, objek pajak hiburan dapat disesuaikan, baik ditambah atau dikurangi sesuai perkembangan ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai dengan mengubah undang undang. i3 menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, keterangan ahli, dan keterangan saksi serta bukti bukti dari para pemohon, keterangan dari pemerintah, keterangan ahli dari pemerintah, keterangan dpr, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa masalah konstitusional yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah pengenaan pajak hiburan terhadap olahraga golf sebagaimana diatur dalam yang menurut para pemohon bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan non diskriminatif yang dijamin dan dilindungi oleh uud bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma tersebut, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan: bahwa pajak, secara khusus diatur dalam uud yanguud mendelegasikan kewenangan kepada undang undang untuk mengatur pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. walaupun uud tidak menentukan prinsip prinsip pengenaan pajak, akan tetapi kewenangan negara untuk memungut pajak kepada warganya tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip yang dianut oleh uud dalam lainnya antara lain: prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesamaan kedudukan dalam hukum. prinsip dalam uud ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam teori perpajakan bahwa dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, tiap tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. untuk itu diperlukan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari masyarakat setempat melalui pajak daerah dan pungutan lainnya. merupakan pengaturan lebih lanjut dari uud yang menentukan setiap pajak dan pungutan didasarkan dengan undang undang. salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam adalah pajak hiburan. mengatur bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang antara lain adalah permainan milyar, golf, dan boling (vide huruf dengan demikian, undang undang guo telah memasukkan permainan golf dalam kategori hiburan yang akan dikenakan pajak daerah. tarif pajak hiburan yang ditetapkan oleh paling tinggi sebesar 35y6 (vide 2009j. penetapan tarif pajak hiburan tersebut harus ditetapkan dalam peraturan daerah. dengan kata lain, setiap daerah dapat memungut pajak hiburan paling tinggi dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan selaku wajib pajak, dan yang akan dibebani pengenaan pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan selaku subjek pajak (vide 2009j: bahwa menurut undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional (selanjutnya disebutmenurut kamus bahasa indonesia,. dengan demikian, menurut mahkamah, golf merupakan kegiatan fisik yang dapat mendorong, membina dan mengembangkan jasmani, rohani, dan sosial, seperti cabang olahraga lainnya. golf merupakan olahraga yang melembaga, yang berada bawah organisasi international golf federation igf) untuk golf amatir, dan professional golf association pga) untuk golf profesional. indonesia, olahraga golf yang bersifat amatir berada bawah organisasi persatuan golf indonesia pgi) yang telah berafiliasi dengan igf, dan persatuan golf profesional indonesia pipi) membawahi olahraga golf profesional yang telah berafiliasi dengan pga. karena merupakan olahraga yang melembaga maka golf juga dipertandingkan pada olympic games, sea games, bahkan dalam pek.frasa setiap orang, jugapengkategorian golf sebagai cabang hiburan membuktikan adanya kesalahan terhadap pemahaman gramatikal atas perbedaan pengertian hiburan dengan olahragagolf dan hiburan berturut turut diartikan sebagai berikut: golf cabang olahraga dng menggunakan bola kecil untuk dipukul dng tongkat pemukul tiap tiap rentetan liang liang atau liang berturut turut), hi.bur.an sesuatu atau perbuatan dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dsb): taman rakyat,golf dalam kategori hiburan karena: olahraga nasional pon) golf telah dipertandingkan sejak pon vii surabaya. hal ini sesuai dengan keterangan tertulis yang disampaikan oleh menteri pemuda dan olahraga yang menyatakan bahwa golf merupakan salah satu cabang olahraga prestasi yang dibina oleh koni. selanjutnya diterangkan pula oleh ketua bidang organisasi koni dalam persidangan mahkamah bahwa golf merupakan salah satu cabang olahraga prestasi binaan koni. dengan demikian maka golf terbukti merupakan sebuah cabang olahraga prestasi: i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, setiap cabang olahraga memang memiliki sifat menghibur, baik menghibur pemain yang bermain maupun penonton yang menyaksikan. oleh karena itu, sifat hiburan dari olahraga tidak saja terbatas pada cabang olahraga golf, sebagaimana diatur dalam huruf tetapi sifat tersebut terdapat pula dalam semua cabang olahraga. dengan demikian, jika semua jenis olahraga memiliki sifat hiburan dan semua yang memiliki sifat hiburan harus dikenai pajak hiburan, maka semua jenis olahraga juga harus dikenai pajak hiburan. berdasarkan keterangan pemerintah dan keterangan para ahli yang diajukan oleh pemerintah, pengenaan pajak hiburan pada olahraga golf tidak semata mata karena sifat hiburannya, tetapi karena menyesuaikan dengan kemampuan membayar dari subjek pajak hiburan (dalam hal ini pelaku olahraga golf). permainan golf adalah permainan yang dimainkan oleh kalangan berada yang memiliki kemampuan untuk membayar. samping itu, pengenaan pajak hiburan atas olahraga golf juga diperlukan guna memberi kesempatan kepada daerah memungut pajak dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah: i3 menimbang bahwa, menurut mahkamah dasar pengenaan pajak, harus diakui pula bahwa orang bermain golf ada juga yang tidak untuk tujuan prestasi pengenaan pajak atas permainan golf dapat mengakibatkan hilangnya peminat olahraga ini, sehingga tidak adanya pencapaian prestasi yang memberi semangat dan kebanggaan nasional bagi suatu bangsa. selain itu, juga menghambat mereka yang bermain golf untuk tujuan kesehatan, rekreasi, dan lain lainnya. olahraga golf tidak hanya dapat dilihat dari permainan olahraga bagi mereka yang berada, karena permainan ini dimainkan juga oleh berbagai kalangan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda beda. pengenaan pajak hiburan pada olahraga golf juga mengakibatkan adanya perlakuan tidak adil antara olahraga golf dan olahraga lainnya, karena sifat hiburan tidak hanya ada pada olahraga golf, tetapi juga ada pada semua jenis olahraga. demikian juga, sebagai olahraga prestasi, olahraga golf juga adalah olahraga prestasi seperti juga olahraga lainnya. bagi penyelenggara fasilitas olahraga golf, pengenaan pajak hiburan akan mengakibatkan penambahan beban karena pengadaan maupun pemeliharaan lapangan golf yang sangat mahal ditambah dengan pajak bumi dan bangunan yang lebih tinggi yang dibayarkan kepada negara. padahal sisi lain, penyelenggara fasilitas olahraga golf juga dikenai pajak lainnya seperti pajak restoran dan pajak parkir yang juga berkontribusi pada kas daerah: i3. menimbang bahwa mengenai pengenaan pajak ganda terhadap olahraga golf, menurut mahkamah,berdasarkan yang dimaksud objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, sementara subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. dengan demikian objek pajak permainan golf adalah jasa penyelenggaraan fasilitas olahraga golf dan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang bermain golf, yang dipungut oleh pemerintah daerah tiap tiap daerah kabupaten kota. sisi lain, menuru(selanjutnya disebut ppn dan bm), objek dan subjek ppn diatur dalam peraturan pemerintah. hingga saat ini, berlaku(selanjutnya disebut yang menetapkan negative list ppn (daftar barang dan jasa yang tidak dikenakan ppn) dengan rinci menyebutkan jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan ppn. prinsipnya, setiap barang dan jasa akan dikenakan ppn kecuali yang disebutkan sebagai negative list ppn, atau ditetapkan oleh pemungut pajak untuk dikecualikan dari ppn. tidak menyebutkan jasa penyelenggaraan olahraga golf sebagai jasa yang dikecualikan dari pengenaan ppn. jasa bidang hiburan yang dikecualikan oleh hanya jasa bidang hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, sedangkan permainan golf sebagaimana dimaksud oleh bukanlah sebagai tontonan, namun sebagai permainan. dengan demikian, penyelenggaraan olahraga golf tidak termasuk dalam negative list ppn, dan oleh karenanya merupakan objek ppn. berdasarkan fakta tersebut menurut mahkamah telah terjadi pengaturan pengenaan pajak ganda untuk objek pajak yang sama yaitu penyelenggaraan fasilitas olahraga golf, yang merupakan objek ppn, dan sisi lain juga merupakan objek pajak hiburan. oleh karena itu, mahkamah sependapat dengan ahli t.b eddy mangkuprawira yang menerangkan i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, menurut sembilan hakim konstitusi kecuali hakim konstitusi achmad nowiki,uud i3.nwar usman, akil mochtar, hamdan zelda, hartono, ahmad fadli semadi, dan,nwar usman akil mochtar ttd ttd hamdan zelda hartono ttd ttd ahmad fadli semadi maria farida indrawi pendapat berbeda (d penting opinion) terhadap putusan tersebut, hakim konstitusi achmad nowiki mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: perbedaan antara para pemohon dengan pemerintah mengenai golf pertama didasari oleh pengertian golf itu sendiri. para pemohon mendasarkan pada penggolongan golf sebagai olahraga yang tidak perlu dijajaki yang didasarkan pada pengertian praktik dan bukan diambil dari undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional. tentang olahraga dan golf merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan pekan olah raga nasional, serta untuk membedakannya diambil juga pengertian hiburan dari kamus besar bahasa indonesia. sedangkan pemerintah berpandangan golf merupakan hiburan berdasarkan bunyi undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu huruf yang menyatakan hiburan sebagaimana dimaksud pada adalah permainan milyar, golf dan boling . angka menyatakan, hiburan adalah semua tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran . sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (vide angka dengan memasukkan golf sebagai golongan hiburan maka para pemohon keberatan dipungut pajaknya, pendapat saya golf merupakan hiburan yang mengandung unsur olahraga. golf tidak bisa dipandang hitam putih. banyak orang yang menyenangi golf sebagai hiburan dan rekreasi akhir pekan sekaligus mengandung unsur pencitraan agar bisa masuk dalam segmen sistim sosial ekonomi terhormat maupun sebagai sarana atau media komunikasi merajut persahabatan dan bisnis dengan sekelompok orang elit dalam masyarakat. oleh sebab itu, tak terhindarkan kesan bahwa berolahraga golf merupakan permainan yang eksklusif, dengan mengambil kesimpulan yang ditarik dari praktik bahwa golf dipertandingkan dalam pekan olahraga nasional dan bukan dari suatu norma yang tegas (explosive verbs) bersumber pengertian golf dari undang undang nomor tahun sebagai olahraga dan kemudian membandingkannya dengan huruf undang undang nomor tahun sebagai hiburan yang menurut para pemohon kemudian dipungut pajak maka oleh para pemohon hal itu dipandang bertentangan dengan dan uud hal ini tentunya tidak tepat, karena suatu istilah yang sama kalau ditempatkan pada ranah ilmu yang berbeda akan mempunyai arti yang berbeda pula. hal itu disebabkan penekanannya yang berbeda. dalam sejarah hukum pengertian manusia bisa berlainan satu dengan yang lain. apakah seorang manusia itu orang? jawabannya, seorang manusia belum tentu orang, karena pada zaman romawi orang bisa menjadi subjek hukum (person) bisa juga objek hukum. manusia yang bukan subjek hukum namanya budak yang dapat diperjualbelikan. hanya orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. demikian juga istilah zina . dalam hukum perdata barat boergerlijik webbook) pengertian zina ialah apabila terdapat hubungan seksual antara (dua) orang yang tidak terikat perkawinan yang sah, yang salah satunya sudah mempunyai isteri atau suami. dalam pengertian hukum islam, zina adalah hubungan dua orang laki perempuan yang tidak terikat pada perkawinan yang sah. demikian pula istilah manipulasi dalam ilmu akuntansi tidak bisa dipersamakan pengertiannya dengan manipulasi dalam hukum pidana. hal mana demikian tidak bisa dipertentangkan: demikian juga istilah golf yang disimpulkan dari praktik dan istilah golf yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tidak bisa dipertentangkan karena masing masing mempunyai sudut pandang sendiri menurut sistemnya. jadi golf harus dipandang dari sudut hukum pajak bukan hukum olahraga undang undang nomor tahun mempertimbangkan bahwa golf kebanyakan dimainkan oleh orang orang tertentu yang mampu, maka sudah sepantasnya permainan golf sesuai dengan pembagian beban dan daya beban yang adilmakin besar beban yang dikenakan kepadanya. ini semua merupakan upaya meratakan keadilan sosial. dipandang dari sudut asas proporsionalitas maka hal demikian adalah proporsional. asas proporsional mengandung (tiga) sub prinsip. pertama, kesesuaian kecocokan (stability), kedua, keperluan (necessity), dan ketiga, proportionality dalam pengertian sempit). prinsip stability dan necessity berhubungan dengan faktanya yang memungkinkan (actually possible). stability mengandung arti pula bahwa suatu prinsip tersebut dapat mempengaruhi kemungkinan terealisasikannya prinsip lain. misalnya pengaruh yang lebih mendekatkan kepada prinsip keadilan sosial. adapun prinsip proporsionalitas dalam arti sempit berarti hal demikian secara legal dimungkinkan. pengenaan pajak pada permainan golf dimungkinkan hanya maksimal yang bukan dibayar oleh pemilik lapangan golf tetapi yang bermain golf lah yang harus membayar pajaknya, karena yang menikmati hiburan permainan golf, menurut bank dunia, dengan pertumbuhan ekonomi per tahun, maka golongan ekonomi menengah indonesia telah tumbuh secara signifikan. lebih dari (lima puluh) juta penduduk indonesia masuk golongan ekonomi menengah. tuntutan mereka juga akan meningkat termasuk pada sektor hiburan dan tidak mustahil lapangan golf akan mendapatkan dampak positifnya. sejauh ini, belum terdengar pengusaha lapangan golf bangkrut dan ditutup karena pengenaan pajak hiburan tersebut, para pemohon hanya mengambil kesimpulan karena praktik bahwa golf dipertandingkan dalam pesta olahraga tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan tentang golf dari undang undang sistem keolahragaan nasional, karena memang undang undang sistem keolahragaan nasional tidak satupun menyebut perkataan golf. angka angka angka angka angka angka undang undang sistem keolahragaan nasional menggolongkan olahraga dalam golongan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, amatir, profesional, dan penyandang cacat. namun dengan argumentasi praktik tersebut telah melayankan dengan penggolongan golf dalam hiburan yang dicantumkan dalam huruf sehingga permasalahannya pada tataran legalitas bukan masalah konstitusionalitas. para pemohon tidak menguraikan huruf yang menggolongkan golf sebagai hiburan bertentangan dengan dan uud yang menggolongkan olahraga dalam (enam) golongan tersebut tidak menyebutkan adanya jenis olahraga hiburan. dengan demikian tidak salah jika huruf undang undang guo memasukkan golf dalam jenis hiburan. apalagi jelas bahwa pemain golf dipungut bayaran, oleh sebab itu menjadi objek pajak hiburan yang merupakan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. bahwa pada akhirnya, pajak akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai manifestasi fungsi sosial demi terciptanya keadilan sosial atas dasar prinsip proporsionalitas, sehingga permohonan para pemohon seharusnya ditolak. panitera pengganti, ttd yunita ramadan dari segi bahasa, golf juga telah diakui sebagai cabang olahraga dan bukan hiburan, golf menunjukan suatu kegiatan yang aktif karena para atlet memainkan olahraga tersebut, sedangkan hiburan tidak dimainkan hanya ditonton dan oleh karenanya menunjukkan suatu kegiatan yang pasif. kekeliruan pemahaman tersebut berimbas tidak hanya bagi para pemohon yang merupakan pelaku usaha bidang jasa penyediaan lapangan golf, tetapi juga terhadap individu individu lainnya, dalam hal ini para pemain atlet dari cabang golf itu sendiri. penempatan golflapangan olahragmelalui uraian uraian atas, maka telah jelas dan terang bahwa golf merupakan olahraga dan bukan hiburan, sehingga para pemain atlet golf tidak dapat dikategorikan sebagai penghibur dan para pelaku usaha bidang penyediaan jasa sarana olahraga golf tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha bidang penyediaan hiburan. dengan demikian, telah terbukti bahwa pemberlakuan frasa golfbidang olahraga golf dengan pelaku usaha bidang olahraga lainnya, dan dengan demikian, telah bertentangan dengan dan uud pembentukan huruf pajak daerah dan retribusi daerah merugikan hak hak subjek hukum dalam olahraga golf dan bertentangan dengan program pemerintah melalui kementerian pemuda |
&1. anthony saga widjaja, sh., lahir surabaya, desember pekerjaan notaris, beralamat jalan panglima sudirman, nomor tuban, jawa timur. selanjutnya disebut sebagai .i dan diperbaiki terakhir dengan suratadapun yang menjadi alasan alasan pemohon mengajukan permohonan ini dan selanjutnya menyatakan bahwa, bahwa huruf mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang perkaranya bersifat final untukmateriil terhadap. huruf menyatakanyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksudbertentangan dengan uudmenegaskan bahwa pemohon adalah bahwa apabila notaris berumur tahun dapat lagi memperpanjang jabatannya misalnya setiap tahun sekali dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, maka hak dan atau kewenangan konstitusi pemohon atas huruf dan uud tidak dirugikan dan tidak menimbulkan kerugian materiil bagi pemohon atas berlakunya undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris khususnya apabila diadakan perubahan pada huruf dan notaris pada umur tahun jabatan dapat diperpanjang lag, bahwa batas umur notaris menjalankan jabatannya sampaimana disebutkan dalam huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemberhentian notaris hendaknya ditingkatkan menjadi tahun karena sekarang harapan hidup manusia indonesia lebih panjang berkat kemajuan yang sangat pesat bidang medis, farmasi, gizi, dan olah raga tidak seperti pada masa lahirnya element het notaris amat indonesia stb. atau peraturan jabatan notaris indonesia, tahun yang lalu dari mana sebagian isinya diadopsi dan dimasukkan dalam undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris antara lain element het notaris amat indonesia stb. atau peraturan jabatan notaris indonesia yang menyebutkan notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila telah mencapai umur tahun dimasukkan dalam huruf undang undang nomor tahun oo. bahwa oleh karena itu pemohon mohon kepada mahkamah konstitusikarena notaris ingin menjalankan jabatannya maksimal selagi masih mampubahwa pada profesi dokter yang berisiko nyawa pasien ada dokter yang sudah berusia tahun masih diberi ijin praktik meskipun dokter tersebut telah pensiun sebagai pegawai negeri dokter dan mendapat uang pensiun dan kalau jabatan notaris yang tidak berisiko nyawa pada usia tahun sudah diberhentikan dari jabatannya: bahwa dari seluruh uraian pemohon tersebut atas terbukalah bahwa berlakunya undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris khususnya huruf dan bertentangan dan melanggar uud khususnya dan yang menyebabkan hak dan atau kewenangan konstitusi pemohon atas dan dirugikan dan menimbulkan kerugian materiil yang nyata dan pasti berupa hilangnya penghasilan pemohon dari menjalankan jabatannya sebagai notaris kecuali apabila pemohon pada umur tahun dapat lagi memperpanjang jabatannya sampai tidak mampu lagi menjalankan jabatannya sehingga tidak akan kehilangan penghasilan yang diperoleh dari menjalankan jabatannya. pokok pokok permohonan bahwa berdasarkan hal hal yangjabatan notaris diundangkan jakarta pada tanggal oktober dan diumumkan dalam lembaran negara tahun nomor bahwa pengajuan permohonan hak uji materiil atas materi muatan huruf dan dari undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor adalah mengenai pemberhentian notaris, bahwa uudhingga materi muatan huruf dan dari undang undang nomor tahun tersebut bertentangan dengan konstitusi ini: bahwa uud menyebutkan bahwa negara indonesia negara hukum d dan sarana pemenuhan hak asasi semua warganegara termasuk pemohon. petit berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikan atas, maka pemohon dengan hormat mohon kepada majelis hakimdalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan huruf berhubungan dengan undang undang nomor tahun tentang pemberhentian notaris diundangkan jakarta pada tanggal oktober lembaran negara tahun nomor bertentangan dengan uud terutama dengan dan menyatakan hak dan atau kewenangan konstitusi pemohon atas dan uud dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun khususnya huruf dan menyatakan kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan yang diperoleh pemohon apabila pemohon diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris pada umur tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi meskipun masih sehat jasmani serta rohani dan masih mampu menjalankan jabatannya dan apabila jabatan pemohon dapat diperpanjang lagi, maka pasti tidak akan terjadi kerugian materiil tersebut, menyatakan huruf dan nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara ri:umuratau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain pemohon mohon putusan lain yang seadil adilnya (ex ago bono)abupaten tuban anthony saga widjaja, sh.: bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman nomor .ht. th. tentang pengangkatan notaris anthony saga widjaja, sh. bukti fotokopi berita acara pengambilan sumpah notaris anthony saga widjaja, sh. tanggal mei bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang perpanjangan masa jabatan notaris anthony saga widjaja, sh.: bukti fotokopi undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang jabatan notarguo adalah untuk mengujihuruf danseorang notaris mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam uud yaituhak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan huruf dan i3.cukup permohonanusia pensiun seorang notaris yang menurut setelah seorang notaris berusia tahun dan dapat diperpanjang selama dua tahun sehingga maksimal berusia tahun yang menurut pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan undang undang dasar tahunundang undang dasar tahun. menurut pemohon, selama seseorang masih sehat rohani dan jasmani semestinya dapat diperpanjang masa baktinya supaya dapat mencari penghidupan dari pekerjaannya. i3. menimbang bahwa soal usia pensiun, atauhentikan bila telah berakhir masa jabatannya selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu) kali masa jabatan berikutnya (vide atau telah mencapai usia tahun (vide huruf cl. hakim agungiun setelah berusia tahun (vide huruf dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun sehingga maksimal berusia tahun (vide kemudihakim agung pensiun dalam usia tahun. usia pensiun jaksmenentukan, c.tau jabatan yang dipersamakan dengan kepala kejaksaan tinggi atau wakil kepala kejaksaan tinggi . kemudian usia pensiun jaksa tersebut diubah oleh pembentuk undang undang. menurutjaksa adalah (enam puluh dua) tahun. merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan atas, mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia hakim agung dari tahun atau tahun menjadi tahun atau usia pensiun jaksa dari tahun atau tahun menjadi tahun sebagaimana dipertimbangkan atas, bukan ranah judicial review. i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas mahkamah menilai permohonan pemohon tidakitu perorangan warga negara indonesia, bahwa adapun kerugian materiil yang nyata dan pasti akan diderita oleh pemohon selaku notaris yang masih mampu menjalankan jabatannya sebagai notaris, maka notaris yang bersangkutan akan kehilangan penghasilan yang diperoleh untuk membiayai menghidupkannya karena selama notaris hidup membutuhkan biaya: bahwa pemohon adalah warga negara indonesia, pekerjaan notaris berdasarkan uud ditihubungkan dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya, maka bertitik tolak dari hal tersebut pemohon mempunyai hak untuk menyatakan keinginannya untuk terus mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya selama pemohon masih mampu menjalankan jabatannya sebagai notaris serta sehat jasmani dan rohaninya tidak hanya sampai berumur tahun sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahunterhadap undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris khususnya terhadap materi muatan huruf dan tentang pemberhentian notaris: bahwa huruf undang undang nomor tahun menyatakan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur tahun bersambung dengan nya yang menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada atas dapat diperpanjang sampai berumur tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan melanggar konstitusi uud khususnya dan bahwa uudsehingga pembatasan umur bagi demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari selasa tanggal dua belas bulan oktober tahun dua ribu sepuluharsyad sanusi, maria farida indrawi, akil mochtar, dan ahmad fadli semadi yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari jum'at tanggal lima belas bulan oktober tahun dua ribu sepuluh oleh kami tujuhdan akil mochtar, masing masing sebagai anggota dengan didampingihartono ttd ttd maria farida indrawi akil mochtar panitera pengganti ttd saiful anwar jabatan notaris sampai berumur tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur tahun adalah bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia terutama bagi notaris yang masih mampu menjalankan jabatannya sebagai notaris serta masih sehat jasmani dan rohaninya, mengapa tidak diperbolehkan lagi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, bahwa dalam pertimbangan perlunya dibentuk undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris antara lain disebutkan: menimbang: bahwa negara sebagai negara hukum berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negar: bahwa element het notaris amat indonesia. bahwa pemohon sekilas hendak kembali kepada historis undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris karena sebelum berlakunya undang undang ini bersatulah element het notaris amat indonesia stb. mulai berlaku tanggal juli tahun yang lalu yang nya antara lain menyatak dan seterusnya dan pengertian notaris sebagai pejabat umum juga diadopsi oleh undang undang nomor tahun dan masukkan dalam dan element het notaris amat indonesia tersebut adalah kopi dari notariswet yang berlaku negeri belandbahwa sebagaimana disebutkan baik dalam element het notaris amat indonesia maupun dalam undang undang nomor tahun notaris adalah pejabat umum karena wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain adalah pengecualian seperti pejabat kantor pencatatan sipil yang melakukan pencatatan perkawinan, kelahiran, perceraian, dan kematian yang wewenang ini tidak diberikan kepada notaris selaku pejabat umum tadi, bahwa spesifiknya tugas jabatan notaris ialah menjalankan sebagian dari kekuasaan pemerintah bidang hukum perdata terutama dalam pembuatan akta akta otentik sebagaimana disebutkan dalam peraturan jabatan notaris tersebut atas dan semula menurut wet het notaris amat negeri belanda para notaris diangkat oleh raja untuk seumur hidup dan ketika berumur tahun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sedangkan menurut element het notaris amat indonesia notaris diangkat oleh gubernur jenderal kepala negara) kemudian sejak tahunn berdasarkan undang undang nomor tahun notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri hukum: bahwa spesifiknya jabatan notaris yang lain adalah bahwa menurut element het notaris amat indonesidan undang undang nomor tahun apabila notaris cuti harus mengangkat notaris pengganti yang tidak ada pada jabatan pejabat lain selain notaris: bahwa jabatan notaris selain spesifik juga unik karena meskipun notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri hukum bukan pegawai negeri yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hirarkis dan digaji oleh pemerintah akan tetapi notaris menerima honorarium dari mereka yang meminta jasanya atau mencari penghasilan sendiri, sehingga notaris hanya diangkat dan diberhentikan oleh menteri hukum dan tidak berada dalam hierarki kementerian hukum sehingga notaris bukan pegawai negeri: bahwa jadi, notaris menjalankan jabatannya merupakan usaha sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiribahwa kecuali pegawai negeri yang bekerja pada suatu instansi atau badan usaha milik pemerintah akan menghambat generasi muda yang ingin bekerja situ apabila batas umur pegawai negeri ditentukan tinggi, bahwa tentang bertentangan dengan uud khususnya dan dapat pemohon uraikan sebagai berikut: bahwa menurut uudbahwa uud adalah konstitusi dan hukum dasar negara yang berdasarkan pancasila sejak proklamasi kemerdekaan agustus dan berlaku mulaiyang akan atau telah dibuat seperti undang undang nomor tahun khususnya huruf dan tentang pemberhentian notaris tidak boleh bertentangan dengan uud ini:nyauud seperti untuk dapat memperoleh dan melakukan pekerjaan dagang (berjualan) alat alat tulis harus minta ijin terlebih dahulu berupa surat ijin usaha perdagangan dari dinas perdagangan setelah memenuhi syarat syarat antara lain barang yang akan diperdagangkan harus halal menurut hukum, mempunyai tempat usaha yang jelas dan sebagainya: bahwa paling tidak seperti pedagang kaki lima yang pada umumnya tidak mempunyai ijin usaha dan menempati fasilitas umum untuk orang jalan kaki masih diberi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan asal saja mereka mau diatur, ditertibkan misalnya tidak boleh berjualan sampai menempati badan jalan bahkan apabila dilakukan penggusuran oleh pemerintah kota disediakan tempat penampungan dan tidak asal diberhentikan kegiatan usaha mereka begitu saja karena pemerintah kota tersebut dalam melakukan penertiban dalam negara kesatuan yang berdasarkan pancasila dan uud ini selalu memperhatikan dan uud bahwa tentang pemberhentian notaris karena telah mana disebutkan dalam huruf dan undang undang nomor tahun pembuat undang undang ketika mengadopsi ketentuan tentang pemberhentian notaris tersebut dari element het notaris amat indonesia stb. atau peraturan jabatan notaris indonesialam undang undang nomor tahun khususnya huruf tidak memperhatikan bahwa negara kita berdasarkan pancasila dan uud dalam pada mana menghendaki agar tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan demikian menghendaki agar setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya padahal notaris yang berumur lebih dari tahun dan masih sehat jasmani serta rohaninya dan masih mampu menjalankan jabatannya pada umurdan hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana disebutkan dalam dan sehingga undang undang nomor tahun khususnya huruf dan bertentangan dan melanggar uud khususnya dan kecuali kalau notaris yang bersangkutan tidak lagi sehat jasmani serta rohani dan tidak mampu lagi menjalankan jabatannya tidak bertentangan dengan uud bahwa lain halnya dengan element het notaris amat indonesia stb. atau peraturan jabatan notaris indonesia yang merupakan produk hukum pemerintah feodal kolonial hindia belanda untuk kepentingan daerah jajahannya indonesia sehingga element het notaris amat indonesia stb. tentang pemberhentian notaris bahwa notaris diberhentikan dari jabatannya apabila telah mencapai umur tahun telah sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan hukum pada waktu itu karena negara dan uud belum ada, bahwa pertentangan norma huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemberhentian notaris dengan norma dan uud ialah bahwa menurut hurufurut ketentuan umursehingga notaris yang berumur lebih dari tahun meskipun jasmani serta rohani sehat dan masih mampu menjalankan jabatannyatanpa pekerjaan tanpa penghasilan padahal: notaris yang bersangkutan telah kehilangan pekerjaan sebagai notaris sejak diberhentikan dari jabatannya pada umur tahun: notaris yang bersangkutan telah kehilangan penghasilan yang diperoleh dari menjalankan jabatannya yang diperlukan membiayai hidupnya karena selama notaris hidup membutuhkan biaya yang merupakan kerugian materiil akibat hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya: notaris tidak digaji dan tidak menerima uang pensiun setelah diberhentikan dari jabatannya karena meskipun notaris pejabat umum akan tetapi bukan pegawai negeri, notaris mencari penghasilan sendiri, notaris hanya diangkat dan diberhentikan oleh menteri hukum: notaris menjalankan jabatannya merupakan usaha sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,notaris kemampuannya hanya bidang kenotariatan karena pendidikannya notaris dan tidak dapat beralih profesi sehingga notaris rumah saja tidak ada aktivitas dan tidak ada penghasilan padahal notaris butuh biaya selama notaris hidup, bahwa norma uud ialahpemohon uraikan atas angka huruf bahwa uud adalah konstitusi dan hukum dasar negara yang berdasarkan pancasila dan uud sejak proklamasi kemerdekaan agustus dan mulai berlakuyang telah mengalami kali amandemen yaitu amandemen tanggal oktober amandemen tanggal agustus amandemen iii tanggal november dan amandemen tanggal agustus lembaran negara nomor februari yang terdiri dari aturan peralihan, aturan tambahanatau peraturan hukum yang akan dan telah dibuat seperti tidak boleh bertentangan dengan uud ini, hal tersebutatau uud bahwa seperti halnya dengan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris khususnya huruf dan sebagaimana pemohon uraikan atas huruf yang terdiri dari angka sampai dengan bertentangan dan melanggar amanat dan uud bahwa adapun norma ialah bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, bahwa sebagai akibat ketentuan undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa jabatan notaris dapat diperpanjang sampai umur tahun saja, maka bagi notaris yang berumur lebih daripada umur tahun diberhentikan dari jabatannya padahal notaris yang berumur lebih dari tahun tersebut masih sehat jasmani serta rohani dan masih mampu menjalankan jabatannya sehingga juga kehilangan hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya karena kehilangan penghasilan yang sangat diperlukan untuk biaya hidup notaris selama notaris masih hidupulastio dan kawan kawan melaluihuruf sepanjang frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ., huruf sepanjang frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik . cc. bahwa mahkamah konstitusi dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanggal november telah memberikan nasihat kepada para pemohon untuk menarik permohonan disebabkan para pemohon keliru menguji undang undang, yaitu ketentuan perubahan atas undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum:surat pencabutan selain beralasan dan tidak bertentangan dengan undang undang, objek permohonan para pemohon, yaitu ketentuan perubahan atas undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan juga tidak ada. dengan demikian, menurut mahkamah pencabutan penarikan kembali permohonanperkara nomor puu ix perihal pengujian huruf sepanjang frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik .', huruf sepanjang frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik .',huruf sepanjang frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik . : huruf sepanjang frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik .anwar usman, hartono, dan muhammad alim, masing masing sebagai anggota, pada hari rabu tanggal enamdua puluh satu bulan november tahun dua ribu sebelas oleh tujuh hakim konstitusi yaitu, moh. mahfud md, sebagai dan tanpa dihadiri oleh dpruhammad alim panitera pengganti, ttd. sholihin nasir |
sj) rdenasdr. bambang supriyanto, m.m., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan dokter, alamat jalan sunan muria nomor kabupaten tuban, jawa timur: disebut sebagai . iiiiiil. pemohon drs. marwan, s.h., hum, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan anggota dprd tuban, alamat desa karang agung, kecamatan palang, kabupaten tuban, jawa timur, disebut sebagai . iii belahan ii: h.m. ramdani, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat sendang harjo kelurahan sendang harjo, kabupaten tuban, jawa timur: disebut sebagai . iii pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal november memberi kuasa kepada mahfudz. hm., s.h., hum. dan irfan choice, s.h., m.h. berprofesi sebagai advokat pengacara, yang berkantor berkedudukan hukum, perum sejahtera latar gang sejahtera iii, nomor kabupaten tuban, jawa timur, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama: selanjutnya disebut sebagai . d, mengadili, dan memutus permohonan pemohon, mk), bahwa para pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang undang karena hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh undang undang nomor tahun rakyat, mana keduanya adalah saling terkait dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini terbukti apabila bupati berhalangan maka wakil bupati dapat menggantikan dan melaksanakan tugas dari bupati tersebut, bahwa undang undang dibentuk dengan tujuan dan mempunyai roh jiwa untuk memberikan kepastian hukum untuk masyarakat luas dan bukannya untuk menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, hal ini sudah jelas diatur dalam undang undang dasar bahwa spirit demokrasi harus tetap ada batasnya termasuk dalamnya adalah batasan mengenai batas waktu menjabat sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah: bahwa etika dalam proses demokrasi dan berpolitik harus diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak cenderung melakukan penyelundupan hukum dengan cara mengakali undang undang yang sudah ada dan yang paling penting adalah spirit dan roh jiwa undang undang tersebut diciptakan agar tidak timbul permasalahan hukum sehingga tercipta kepastian hukum sesuai yang diharapkan dan dicita citakan oleh uud sesuai dengan asas proporsionalitas, asas keseimbangan, dan azas kepatutan serta rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam uud bahwa indonesia sebagai negara hukum, dengan adanyhal tersebut telah merugikan pemohon i,ii dan iii) untuk mendapatkan kesempatan dalam menjadi calon kepala daerah serta melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam perubahan ketiga uud yang salah satu prinsipnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia: bahwa berdasarkan alasan alasan dan bukti bukti yang telah kami ajukan maka kami memohon kepada mahkamah konstitusi untuk mengujdikarenakan para pemohon merasa haknya sebagai warga negara indonesia menuntut untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhalangi oleh ketentuan yuridis lain yaknnyinya adalah: bahwa karenitu dinilai bertentangan dengan uud dipandang perlu untuk dikritisi kembali dan dirubah kalimat dalam huruf darmenjadagar dalam penerapannya tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi setiap warga negara termasuk para pemohon pihak terkait dalam hal pengajuan diri sebagai bakal calon kepala daerah bupati tuban periode yang akan datang dan juga agar tidak terjadi konflik norma sebagaimana tersebut atas serta tidak lagi menimbulkan persoalan hukum dan kekosongan hukum dikemudian hari sehingga tercipta kepastian hukum sesuai dengan amanat uud bahwa karena para pemohon utamanya pemohon pemohon dan pemohon iii adalah sebagai bakal calon bupati tuban periode yang merasa dirugikan dengpara pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan uji materi terhadap tersebut dan memeriksa secara cepat karena berkaitan dengan tahapan pemilukada kabupaten tuban yang sedang berjalan dalam proses tahapan tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati termasuk bupati incumbent yang akan menjalin sebagai wakil bupati, dan memutus sebagai berikut: dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan bahwa materi muatdan serta uud dankhusus huruf yang berbunyi: hurufhapus dan diganti menjadi kalimat yang berbunyi: hurufmenyataknyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan materi muatdinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.bambang supriyanto. dr. mm. bukti fotokopi identitas jabatan pemohon sebagai dokter. bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama marwan drs. s.h., hum. bukti fotokopi identitas jabatan pemohon sebagai anggota dprd kabupaten tuban. bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama much ramdani. bukti fotokopi foto foto para bakal calon bupati dan wakil bupati tuban dan perolehan dukungan periode bukti p fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama drs. abdullah nor. bukti fotokopi surat keputusan nomor skep bpn ipni x tentang penetapan komposisi dan personalia badan pimpinan kabupaten dewan pemantau penyelenggara negara indonesia bpk ipni), kabupaten tuban propinsi jawa timur, masa bakti bukti p fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama heri subagyo, s.h. bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor ormas tertanggal agustus bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama bambang sutrisno, sc. bukti p fotokopi fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahunhuruf nomor tahun pada frasa dalam jabatan yang sama bertentangan dengan uud karena sangat potensial akan menimbulkan permasalahan hukum depannya dan sangat merugikan terhadap pelaksanaan hak hak konstitusional rakyat yaitu dalam hal menuntut pengunaan uang rakyat harus efisien berkeadilan, berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk tujuan kemakmuran rakyat: bahwa huruf nomor tahun pada frasa dalam jabatan yang sama bertentangan dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak hak konstitusional pemohon pemohon dan pemohon iii untuk turut serta sebagai calonpabila pada frasa dalam jabatan yang sama tidak dinyatakan bertentangan dengan uud maka akan terjadi penyelundupan hukum serta penyalahgunaan wewenang. maka hal itu dapat mengurangi hak konstitusional pemohon pemohon ii, dan pemohon iiikan mencederai terhadap pelaksanaan hak hak konstitusional pemohon pemohon dan pemohon iii untuk turut serta dalam proses demokrasi negara ini khususnya dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten tuban tahun karena hakikat demokrasi adalah bukan tanpa pembatasan, justru tanpa pembatasan itu yang bertentangan dengan demokrasi, petit mengabulkan permohonan pemohon. menyatakan bahwayang menyatakan "dalam jabatan yang sama" bertentangan dengan dan uud danharus dihapus karena menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan ada potensial permasalahan hukum kedepannya.tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,hak konstitusional tersebut, menurut pemohon telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan huruftentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun huruf tentang pemerintahan daerah,, bahwa dalam penjelasan nomor tahun dikatakan bahwa, perseorangan warga negara indonesia sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun bahwa pemohondan bukti serta pemohon adalah seorang warga negara indonesia yang bertempat tinggal kabupaten tuban (vide bukti dan bukti provinsi jawa timur, pemohon iiibahwa para pemohon adalah orang orang yang ingin mencalonkan diri menjadi calon bupati kepala daerah kabupaten tuban periode tahun (vide bukti bahwa para pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan darakara guo, sehingga dapat langsung membuat putusan: i3. menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. huruf nomortelah pernah dimohonkan pengujian dan sudah,:alas':pengujian: dalam permohonan guo, yang dijadikan pengujian adalah dan uud menimbang bahwa seperti yang telah dikutip sebelumnya dalam permohonan nomor puu viii yang dipergunakan sebagai pengujian adalah dan uud yang setelah mempertimbangkan, mahkamah memutuskan menolak permohonan pemohon: menimbang bahwa karena norma yang diuji sama, dan yang dijadikan pengujian, yakni dan uud maka dalam permohonan guo, pengujian atas tersebut adalah bis idem, sehingga yang perlu mahkamah pertimbangkan dalam permohonan guo adalah pengujian huruf juncto terhadap uuduud merupakan suatu alasan yang berbeda, atau pengujian yang berbeda, oleh karena itu permohonan pengujian guo dapat dipertimbangkan: menimbang bahwa mahkamah berpendapatmenimbang bahwa dengan merujuk pada tiga putusan mahkamah tersebut atas, yakni putusan putusan nomor puu vi tanggal mei putusan nomor puu viii tanggal september dan putusan nomor puu vii untuk sebagian bis idem, sedangkan untuk selebihnyauntuk sebagian tidak dapat diterima: permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya ditolakpada hari selasa tanggal satuil semadi, masing masing sebagai anggota dengan dibantu oleh alias ngapainarena dengan ketentuan ini, masih memberikan peluang bagi kepala daerah yang sudah dua kali menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan kembali sebagai wakil kepala daerah, dan ini berarti menutup peluang bagi calon lain termasuk para pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. karena ini para pemohon berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian guo, para pemohon mengajukan permohonan guo yang diajukan mahkamah konstitusi.engan merujuk pada nomor tahunundang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun huruf dalam pokok perkara norma norma yang diajukan untuk diuji. norma materiil sebanyak (satu) norma(vide bukti norma undang undang dasar tahun sebagai alat uji sebanyak (tiga) norma,alasan alasan pemohon dengan diterapkan undang undang guo bertentangan dengan uud karena: bahwa para pemohon adalah bakal calon bupati kepala daerah kota tuban yang akan mengajukan diri dalam proses pemilukada periode tahun kota tuban.akan sangat berpotensi dirugikan dalam hal hak hak konstitusionalnya. bahwa dalam hal potensi kerugian para pemohodalah sebagai berikut: dengan adanya incumbent yang sudah pernah menjabat kepala daerah selama dua periode kemudian mencalonkan sebagai wakil kepala daerah, karena incumbent tersebut mempunyai potensi jaringan yang sudah dibangun saat dia menjabat dan berkuasa sehingga pasti akan mempengaruhi dan mempersempit potensi hak konstitusional para pemohon (yang diatur dalam uud dalam hal akan mencalonkan menjadi kepala daerah wakil kepala daerah: il. selain itu, sangat berpotensi merugikan para pemohon atas kemungkinan terjadinya adanya dugaan pengerahan massa melalui mobilisasi pejabat struktural (camat, kepala desa, kepala kepala dinas) yang notabene sebagai bawahan incumbent yang sudah dua kali menjabat kepala daerah yang mencalonkan lagi sebagai wakil kepala daerah dalam pemilukada periode berikutnya, para pemohon beranggapan bahwa pengaturan hal hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah haruslah dibuat secara jelas (kepastian) agar tidak menimbulkan ketimpangan atau tumpang tindih pengaturan kewenangan serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum juga agar tidak terjadi penyelundupan hukum yang digunakan untuk kepentingan pihak pihak tertentu yang menyebabkan adanya permasalahan hukum serta kekosongan hukum dikemudian hari sebagaimana yang diamanatkan perubahan kedua uud: mengamanatkan agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara yang memenuhi syarat, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah selama (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama. kata dan dalam kepala menerangkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah satu kesatuan yang satu paket dan tidak terpisahkan, hal ini juga diperkuat oleh pendapat ahli prof. dr. indria samulo dalam risalah putusan nomor puu vii yang berpendapat, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah dalam konteks sekarang secara paket berpasangan,mereka merupakan pasangan yang sejak awal dicalonkan oleh partai dalam ketentuan yang baru pasangan non partai. kemudian pemerintah juga menegaskanmana kedudukan wakil kepala daerah bukan sekadar pelengkap struktur organisasi pemerintahan, dalam menjalankan roda pemerintahan. namun hal ini akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan adanya potensi permasalahan hukum dan kekosongan hukum kemudian hari, bahwa dengan ikut sertanya kembali kepala daerah yang sudah menjabat selama dua periode dalam pemilu kepala daerah dengan mengambil posisi sebagai wakil kepala daerah, akan berpotensi menimbulkan kekosongan kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan pemerintahan daerah tidak stabil. potensi kekosongan kekuasaan itu terjadi jika kepala daerah yang pernah menjabat selama dua periode, kemudian maju sebagai wakil kepala daerah dan terpilih dalam pemilukada tersebut kemudian kepala daerahnyaharus menjadi kepala daerah pengganti. namun wakil kepala daerah itu tidak secara otomatis bisa menggantikan posisi kepala daerah karena sudah dua kali menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya, sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah. kemudian untuk menunjuk pelaksana tugas harian kepala daerah juga tidak mungkin dilakukan karena masih ada wakil kepala daerah yang lebih berhak. artinya, "kekosongan hukum dan kekosongan kekuasaan akan menimbulkan persoalan hukum dan ketidakpastian hukum : bahwa samping itu,apabila tidak dinyatakan bertentangan dengan uud maka akan terjadi penyelundupan hukum, sehingga berpotensi terjadi kesewenang wenangan hal ini terbukti dengan pertanyaan, apakah untuk masa jabatan dari kepala daerah yang sudah terpilih dua kali masa jabatan (periode) masih bisa mencalonkan lagi menjadi wakil kepala daerah? , karena apabila hal itu terjadi akan mengakibatkan permasalahan hukum kemudian hari yang akan berbenturan kerashuruf itu sendiri, karena huruf cenderung diawal kali oleh pihak pihak yang memiliki kepentingan kepentingan tertentu. hal ini terjadi apabila dikemudian hari bupati kepala daerah yang sudah terpilih dua kali dalam masa jabatan sebelumnya, kemudian mencalonkan lagi ketiga kalinya namun menjadi wakil bupati wakil kepala daerah untuk periode jabatan yang selanjutnya (ketiga kalinya) dan terpilih, kemudian pada saat sebelum atau sesudah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi musibah atau bencana yang menimpa kepala daerah yang terpilih sehingga menyebabkan kepala daerah yang bersangkutan menjaditerpilih akan menggantikan posisi jabatan kepala daerah terpilih tersebut, sehingga dapat dipastikan hal ini bertentangan dengan huruf (terjadi konflik norma ) itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal ini (bertentangan dengan uud dan dapat dipastikan akan menyebabkan menimbulkan permasalahan hukum: bahwa sebagai akibat darbertentangan dengan uud sehingga menyebabkan tersebut menjadi guo, maka tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang sangat potensial akan melahirkan permasalahan hukum kemudian hari dan dapat melanggar hak konstitusional para pemohon,tuban. bukankah hal tersebut dijamin dalam uud bahwa pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun huruf tentang pemerintahan daerah, akan menimbulkan persoalan hukum kemudian hari jika kepala daerah terpilih yang berpasangan dengan wakil kepala daerah yang sudah dua kali menjabat sebagai kepala daerah itu berhenti atau diberhentikan karena wakil kepala daerah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk menggantikannya sebagai kepala daerah, sementara pada sisi lain fungsi wakil kepala daerah adalah dapat menggantikan kepala daerah jika kepala daerah berhalangan sementara karena tugas lain ataupun karena berhalangan tetap. sementara pula jika dilakukan pemilihan kepala daerah lagi hal tersebut sangat menimbulkan ketidakpastian hukum serta biaya ekonomi yang sangat tinggi,uud sangat nyata terlihat jika dibandingkan dengan uud uud dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. sehinggadan apabila hal ini dikaitkan dengan ham bahwa kebebasan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah memang diatur dalam konstitusi tetapi kebebasan tesebut ada batasannya. ham dikunci dengan khususnya uud tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang undangan yang ada, bahwa uud presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat , dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan (dalam satu paket) dan dipilih oleh rakyat. yang sampai saat ini belum pernah seorang presiden yang terpilih dalam dua kali masa jabatan kemudian mencalonkan diri lagi namun untuk menjadi wakil presiden, hal ini juga sama sebenarnya dengan pemilihan bupati dan wakil bupati daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bupati dan wakil bupati adalah satu kesatuan jabatan (dalam satu paket) dan dipilih oleh |
salinan aapriyadi widodo eddyono aji im) pekerjaan advokat (dpn alamat jalan teratai rt rw tanjung barat, har nan. jarakarna, jakarta selatan sebagai n null alan nnn nll ll. pemohon nama perkumpulan masyarakat pembaharuan peradilan pidana alamat jalan cempaka nomor potongan, pasar minggu, jakarta selatan sebagai n n00000000000 nan all alan enlnlll ll. pemohon ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada ideal kasim, s.h., erasmus napitupulu, s.h., wahyudi djafar, s.h. rully novia, s.h., robert sidauruk, s.h., adi contro buwono, s.h., dan alves jebakan, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor institute for criminal justice reform cjrmajelis permusyawaratan rakyat, mendengar keterangan pihak terkait partai nasional demokrat, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait fahri hamzah, muhammad nasir djamil, sa'uddin dan hadi mulyadi: memeriksa bukti bukti para pemohon: mendengar keterangan saksi dan ahli para pemohon dan pihak terkait, membaca kesimpulan para pemohon dan pihak terkait fahri hamzah, muhammad nasir djamil, sa'uddin dan hadi mulyadirdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa berdasarkan putusan nomor puu viii juncto putusan nomor puu ix bahwa tafsir kekuasaan kehakiman meliputi hal hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana(bukti dan (bukti bahwa berdasarkan putusan nomor puu ix , bahwa oleh karena itu, maka kekuasaan kehakiman yang meliputi keseluruhan sistem peradilan pidana, dalam tugas penegakan hukumnya, aparat penegak hukum berdasarkan hukum harus bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara, dan kebebasan dari paksaan, direktif atau rekomendasi maupun intervensi yang datang dari pihak manapun, bahwa dalam putusan ago mahkamah juga berpendapatbahwa merujuk kembali pandangan mahkamah perlakuan menjaga martabat pejabat negara, perlu dilihat apa apa saja dalam pengaturan md3 yang bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum dan asas asas peradilan pidana: (vide bukti bahwa pemberian ijin kepada proses hukum terhadap pejabat negara memang telah dikenal beberapa undang undang: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god: selain itu, terkait dengan persetujuan tertulis dan batasan waktu persetujuan tertulis dalam hal dilakukan penyidikan, mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah nomor puu ix bertanggal september sebagai berikut: i3.23jystem peradilan indonesia harus bebas dari intervensi,: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god:merdeka barat jakarta tlp fax email sekvetanalomahkamahkonslituigo d:,, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god: . i3. menimbang bahwa hal penting yang menjadi penilaian mahkamah dalam permohonan guo adalah, apakah undang undang guo bertentangan dengan prinsip judicial independent, prinsip equality before the law, dan prinsip non diskriminasi, yang dijamin oleh dan uuddi3. menimbang bahwa terkait dengan proses penyidikan yang diatur dalam undang undang guo memang hanya dikhususkan untuk anggota dpr sedangkan untuk anggota mpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota tidak diatur dalam bagian atau paragraf secara khusus. hal ini berbeda dengan nomor tahun md3 dimana ketentuan mengenai proses penyidikan diatur secara khusus bukan hanya untuk anggota dpr tetapi juga untuk semua anggota mpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. dalam undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, ketentuan mengenai penyidikan terhadap anggota mpr diatur dalam bab ii, bagian kesebelas, penyidikan, penyidikan terhadap anggota dpr diatur dalam bagian keenam belas, penyidikan, penyidikan terhadap anggota dpd diatur dalam bagian keempat belas, penyidikan, penyidikan terhadap anggota dprd provinsi diatur dalam bagian kelima belas, penyidikan, dan penyidikan terhadap anggota dprd kabupaten kota diatur dalam bagian kelima belas, penyidikan, dengan demikian menurut mahkamah perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden juga harus diberlakukan untuk anggota mpr dan anggota dpd, sedangkan untuk anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota dan untuk anggota dprd kabupaten kota harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur. i3. menimbang bahwa adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden bagi anggota dpr dalam proses penyidikan sebagaimana telah diuraikan mahkamah atas juga berlaku terhadap undang undang guo sehingga juga harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan bawah:mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagianwahiduddin adams, maria farida indrawi, anwar usman, materialis akbar, ahmad fadli semadi, muhammad alim, dan santo, masing masing sebagai anggota, pada hari kamis, tanggal dua puluhmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kepala daerah nomor tahun izin presiden untuk tahap tentang pemerintahan penyelidikan dan penyidikan suatu daerah tindak pidana tidak dibutuhkan kecuali untuk tindakan penahanan hakim mahkamah nomor tahun hakim konstitusi hanya dapat dikenai konstitusi tentang perubahan atas tindakan kepolisian atas perintah nggak eka jati. jaksa agung setelah mendapat entri mahkamah persetujuan tertulis dari presiden konstitusi hakim mahkamah nomor tahun ketua, wakil ketua, ketua muda, dan agung ena tikamnanagung hakim anggota mahkamah agung kru amen tahun dapat ditangkap atau ditahan hanya tebang geataani atas perintah jaksa agung setelah ane oral mendapat persetujuan presiden tentang mahkamah agung makin pengadilan nomor tahun penangkapan dan penahanan tentang peradilan umum terhadap hakim dilakukan atas juncto nomor tahun perintah jaksa agung setelah tentang perubahan mendapatpersetujuan dari ketua atas nomor tahun mahkamah agung tentang peradilan umum, nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara juncto nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara: dan nomor tahun tentang peradilan agama pimpinan dan nomor tahun tindakan kepolisian terhadap anggota badan tentang badan pemeriksa anggota bpk guna pemeriksaan pemeriksa keuangan suatu perkara dilakukan atas perintah merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidhani dhani merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons keuangan jaksa agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis pimpinan dan nomor tahun pemanggilan, permintaan keterangan anggota dewan tentang bank indonesia dan penyidikan terhadap anggota gubernur bank juncto nomor tahun dewan gubernur bank indonesia indonesia tentang perubahan harus mendapat persetujuan tertulis atas nomor tahun dari presiden tentang bank jaksa nomor tahun2004 apabila dalam melaksanakan tugas tentang kejaksaan jaksa diduga melakukan tindak republibahwa dari yang saat ini berlaku indonesia, ijin untuk melakukan proses hukum datang dari lembaga lain dijin harus dewan kehormatan dewan merupakan lembaga etik yang merupakan alat kelengkapan dpr sendiri yang tidak memiliki hubungan langsung pada, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoiddalam md3 menunjukkan bahwa ijdidasarkan pada adanyaberdasarkan pendapat mahkamah dalam putusan ago, yang menyebutkan sehingga pemanggilan terhadap pejabat negara termasuk anggota dpr dalam proses penyidikan terlebih sebagai tersangka tidak akan mengganggu kinerja dari anggota dpr, sehingga anggota dpr tidak membutuhkan perlindungan yang berlebih dalam proses penyidikan suatu kasus tindak pidana, (vide bukti bahwa berdasarkan pendapat mahkamah dalam putusan guo, juga menyebutkan, bahwa terhadap anggota dpr, persyaratan ijin oleh dewan kehormatan dewan juga berpotensisehingga bertentangan dengan asas peradilan pidana, (vide bukti bahwa dengan adanya tenggat waktu hari dalam ago,maka ketentuan tersebut akan memperlambat proses peradilan karena prosedur birokrasi perijinan yang bertambah dan rumit, serta akan menambah biaya dari apbn karena secara otomatis mengikuti rangkaian prosedur yang lebih lama, bahwa tenggat waktu hari dalam md3, anggota dpr yangdiduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan. upaya penghapusan jejaktindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti, seluruh merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dpr bahwa berdasarkan alasan tersebut nyata nyata ketentuan dalam md3 bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum, asas asas peradilan pidana dalam kemerdekaan kehakiman, dan secara langsung berpotensi berakibat pada terhambatnya proses hukum. md3 bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum bahwa uud berbunyi,merujuk pandangan mahkamah dalam putusan nomor puu ix halaman menyebutkan bahw terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama hadapan hukum": (vide bukti bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dalam putusan nomor puu halaman mengenai proses penegakan hukum terhadap notaris tanpa harus meminta persetujuan majelis pengawas daerah, yang menguraikan bahwa(bukti merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa anggota dpr sebagai subjek hukum, terlepas jabatannya sebagai anggota dpr harus diberlakukan sama didalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal subjek hukum adalahf justice: (vide bukti dan bahwa dalam putusan ago, mahkamah berpendapat bahwadan bahwa ketentuan dalam md3 bukanlah keistimewaan untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara, melainkan bentuk pembedaan terhadap subjek hukum lainnya. pembedaan ini juga menjadi hambatan terhadap korban untuk mencapai keadilan, sesuai dengan adenium justice delayed justice denied, makaterhambatnya proses hukum secara langsung berpotensi menghambat penegakan hukum untuk mencapai keadilan, terutama terhadap korban, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god md3 bertentangan dengan prinsip non diskriminasi bahwa berbunyi: setiap orang berhak bebas dari yang bersifatdiskriminatifitu: bahwa berdasarkan putusan nomor puu ii1ya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip equal protection. (buktidalamumum dan pemerintahan. the universal declaration human rightsberbunyi: setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati danmenjamin hak hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yangmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god occur berbunyi:non diskriminasi,entang mpr, dpr, dpd, dprd bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan nomor tentang mpr, dpr, dpd, dprd tidak mempunyafotokopi uud bukti fotokopi identitas para pemohon: bukti fotokopi putusan nomor puu vii bukti fotokopi putusan nomor puu ix bukti fotokopi putusan nomor puu x bukti fotokopi putusan nomor puu ii1 selain itu, pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yaitu bivitri susanti, roichatul akidah, ip., m.a. dan dr. luhut m.p. pangaribuan, s.h., ll.m,memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal november yang menerangkan sebagai berikut: bivitri susanti bahwa kekhususan dalam menjalani proses hukum untuk pejabat pejabat publik tertentu dapat diterima dalam konteks negara hukum karena ada tugas tugas yang harus mereka jalankan. namun kekhususan tersebut harus dilihat semata mata untuk alasan pelaksanaan tugas, bukan untuk alasan lainnya karena itu konsep konsep parliamentary privileges dan forum privilegiatum yang dikembangkan. adanya konsep parliamentary privileges dan forum privilegiatum yang dikembangkan untuk alasan tersebut, ahli tidak sependapat dengan putusan mahkamah konstitusi nomor tahun yang mengakui pentingnya menjaga wibawa dan kehormatan seorang, yaitu presiden dalam memahami pemberian perlakuan khusus bagi kepala daerah. bahwa dalam pandangan ahli argumentasi wibawa dan kehormatan sudah tidak layak lagi dipergunakan dalam konteks negara hukum yang kontemporer. pengkhususan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut tetap memerlukan batasan agar tetap berada dalam koridor negara hukum. dalam hal ini, ahli merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id bersepakat dengan pendapat mahkamah dalam putusan tersebut untuk membatasi pengkhususan dengan asas peradilan pidana. pengkhususan tersebut tidak boleh sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum. bahwa batasan terhadap pengkhususan juga akan dibahas pada bagian ini karena batasan itu diperlukan untuk tetap menempatkan pengkhususan anggota dewan dalam koridor negara hukum. bahwa prinsip negara hukum dan lembaga perwakilan. ada dua prinsip negara hukum yang relevan dibahas dalam kasus ini, pertama adalah prinsip persamaan hadapan hukum dan yang kedua adalah prinsip independensi kekuasaan kehakiman. untuk prinsip persamaan hadapan hukum, sudah dituangkan dengan jelas dalam konstitusi dan prinsip prinsip negara hukum, pada dasarnya merupakan hasil refleksi atas praktik dan pemikiran mengenai bagaimana seharusnya tatanan masyarakat diatur oleh hukum. prinsip prinsip itu merupakan patokan yang sifatnya umum dan selagi diterapkan ada banyak aspek dalam praktik yang membutuhkan pemikiran dan rasional yang memadai, salah satunya adalah pengkhususan dalam proses hukum untuk anggota dewan. ada pendekatan yang relevan untuk didiskusikan untuk membahas putusan ini, pertama adalah prosedur khusus untuk pejabat negara untuk dapat diproses hukum secara cepat yang lazim dikenal sebagai forum priveligiatum dan kedua adalah hak hak khusus legislator yang sering kali disebut dengan parlementer privileges. pertama tentang forum preveligiatum yaitu forum khusus yang diberikan untuk pejabat negara tertentu agar dapat menjalankan proses hukum secara cepat sehingga prosesnya hanya ada satu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat, dari segi proses forum ini biasanya dilakukan pengadilan tertinggi mahkamah agung dan proses penyidikan dan penunjukannya pun dilakukan secara khusus, indonesia mengenalnya dari masa penjajahan belanda. konstitusi belanda berbunyi diterjemahkan dalam bahasa inggris, present and former member the parliament, minister, and state secretaries shall tried supreme court for offense committed while office. proceeding shall instituted royal decree resolution the second chamber. forum ini belanda dilaksanakan sejak sebenarnya forum ini sudah dibatasi hanya untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmd3md3 terhadap uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perkara perkara perdata, sana belanda bukan pidana dan lebih dari tahun yang lalu. adanya forum priveligiatum tersebut, ahli tidak menemukan alasan yang mendalam kecuali bahwa orang orang yang mempunyai jabatan tinggi harus mempunyai sebuah forum khusus. penelusuran selanjutnya menunjukkan aspek sejarah, forum ini dimulai diadakan pada sekitar abad ke untuk bisa membawa pejabat pejabat dan penguasa periode pada masa itu yang tidak mau dan sangat sulit untuk dibawa pengadilan karena merasa lebih tinggi dari pengadilan. forum ini diadakan untuk membuat mereka bersedia masuk ranah pengadilan tapi sisi lainnya memang ada gunanya untuk publik karena akhirnya bisa membuat penguasa bertanggung jawab dihadapan hukum. tentu saja ini perlu ditelusuri lebih jauh karena ahli tidak dapat berbahasa belanda, kalau ditelusuri lebih jauh barang kali bisa ditemukan alasan alasan lainnya yang lebih menarik. bahwa setelah kemerdekaan aturan tersebut terus diadopsi dan dituangkan dalam uud ris maupun uud uud menyatakan bahwa presiden, wapres, menteri menteri, ketua dan wakil ketua, dan anggota dpr, ketua dan wakil ketua dan anggota mahkamah agung, jaksa agung pada mahkamah agung, ketua dan wakil ketua, dan anggota dewan pengawas keuangan, presiden bank sirkulasi dan juga pegawai pegawai anggota dan seterusnya pun sesudah mereka berhenti berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang undang dan yang dilakukannya pada masa pekerjaannya kecuali jika ditetapkan lain dengan undang undang. dalam melihat uud sutomo tidak menjelaskan dari mana asal ini dengan pasti, hanya menyatakan bahwa uud diambil begitu saja dari konstitusi republik indonesia serikat, dan ini diadopsi dari peraturan kolonial yang mengaturnya sebelum kemerdekaan adanya staatsblad nomor yang diubah berkali kali dan terakhir staatsblad nomor dan aturan soal forum previligiatum resmi diberlakukan hindia belanda dengan didasarkan pada penggolongan hukum eropa timur, timur asing, dan bumi putra. kemudian oleh penguasa jepang diadopsi tanpa penggolongan hukum namun kemudian uud tidak memuat adanya forum ini dalamnya, forum ini baru diadopsi kembali dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diberlakukannya uud ris yang isinya kemudian diambil sebagai uud yang dikutip atas. berdasarkan ketentuan tersebut tercatat paling tidak menteri negara sultan hamid, menteri luar negeri ruslan abdul ghani, menteri kehakiman jody gondokusumo dan beberapa pejabat lainnya pernah diadili dengan mekanisme forum preveligiatum. dengan diberlakukannya kembali uud pada forum ini tidak lagi berlaku dan pada dalam catatan sebastian pope mahkamah agung memutuskan untuk tidak lagi mempunyai jurisdiksi ini, ini kemudian dikuatkan dengan undang undang mahkamah agung dan undang undang kekuasaan kehakiman yang dibuat kemudian. bahwa yang perlu diperhatikan sesungguhnya prosedur perizinan untuk pemeriksaan pejabat negara termasuk dalam forum priveligiatum. konsep forum istimewa ini tidak hanya mengatur hukum acara pengadilan tetapi juga proses hukum secara umum, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. bahwa nampaknya kewajiban izin bagi pejabat negara yang kita anut sekarang merupakan penggalan dari forum preveligiatum yang sebenarnya sudah tidak kita miliki lagi. ini bisa dilihat dari antara lain bagian penjelasan umupr sementara dan dpr gotong royong. dikatakan intinya, undang undang dasar tidak mengenal payang disebut forum priveligiatumtindak pidana dan meminta keterangan tentang tindak pidana tanpa menyambungkan hukum acara yang berlaku. namun kemudian dalam perjalanan selanjutnya, adanya izin sebagai penggalan dari konsep forum priveligiatum tadi dilestarikan dengan masuknya ketentuan itu dalam berbagai undang undang, dengan rasional menjaga harkat dan martabat pejabat negara, pemeriksaan pejabat negara harus dengan izin presiden sebagai kepala negara meskipun bagian lain dan yang terpenggal yaitu proses yang khusus berbicara dalam forum priveligiatum sudah tidak ada lagi dalam sistem peradilan indonesia. hal kedua yang relevan untuk dibahas selain forum priveligiatum tadi adalah konsep parliamentary privileges. keistimewaan ini dikenal sangat jamak dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berbagai praktik kenegaraan. dalam tradisi westminster disebut dengan parliamentary privileges tapi kemudian juga dalam misalnya house representatives amerika serikat ada juga privileges pada house representatives. intinya ada dua tujuan dari ke. lagi lagi perlu ahli garis bawahi sini,, namun mereka tidak sepenuhnya kebal, karena itulah, parliamentary privileges ataupun hak imunitas hanya berlaku untuk perkara perdata, khususnya untuk soal pencemaran nama baik atau semacamnya. kemudianbahwatujuan pemberian kekhususan itu yang kedua adalah efektivitas kerja mereka sebagai anggota dewan dan ini saya kira yang sama pentingnya dengan imunitas tadi. bentuknya adalah perlindungan bagi anggota dewan untuk supaya tidak bisa ditahan untuk kasus perdata, lagi lagi kasus perdata selama masa sidang. bila ditahan, mereka juga tidak akan tahan, mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam sidang. dengan alasan yang sama negara dengan sistem juri, mereka dibebaskan dari kewajiban mereka menjadi anggota juri dan juga tidak diperkenankan menjadi saksi. intinya adalah kegiatan kegiatan pengadilan yang bisa membuat mereka tidak hadir dalam sidang dewan. perlu dicatat, namun demikian, luar masa sidang mereka tetap dapat ditahan untuk kasus perdata dan yang lebih penting, tidak ada pengecualian sama sekali bagi mereka untuk perkara pidana. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god adanya persyaratan izin dari mahkamah kehormatan dewan terlepas sekali lagi ahli dikesampingkan dulu soal batas waktu dan pengecualian, sesungguhnya merupakan bentuk intervensi kekuasaan kehakiman. meski izin ini tidak berkaitan langsung dengan hakim, kekuasaan kehakiman seperti yang mahkamah juga sudah akui, juga mencakup proses peradilan secara luas. aparat penegak hukum karena itu dalam melaksanakan proses peradilan, mulai dari penyelidikan sampai adanya putusan pengadilan, tidak boleh mendapatkan tekanan apapun. mahkamah konstitusi pun telah berpendapat mengenai hal ini dalam putusan nomor tahun manakan keadilan. begitu juga pendapat mahkamah yang ahli tidak perlu bacakan ulang, tetapi sangat penting untuk dijadikan rujukan tentu saja, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor tahun intinya tafsir kekuasaan kehakiman meliputi hal hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan. dengan begitu, untuk prinsip negara hukum dalam hal independensi kekuasaan kehakiman dalam pandangan ahli, persyaratan izin untuk memeriksa anggota dewan tidak tepat. bahwa menurut undang undang md3 mahkamah kehormatan dewan merupakan alat kelengkapan dpr yang bersifat tetap dan. terdiri dari orang, dari berbagai fraksi dpr, dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi dan terkait dengan bentuk kelembagaan mahkamah kehormatan dewan, ada tiga hal yang ingin ahli soroti. pertama, mengenai posisi mahkamah kehormatan, kedua, mengenai potensi benturan kepentingan dan ketiga mengenai tujuan pengaturan. bahwa mengenai posisi mahkamah kehormatan seperti dibahas atas, persyaratan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat negara indonesia, akarnya sebenarnya ada pada forum privilegeliatum yang dulu pernah diterapkan indonesia. nasionalnya adalah untuk menjaga harkat dan martabat pejabat negara dalam konteksdengan demikian, kalau memang mau diterapkan yang seharusnya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memberikan izin adalah kepala negara atau dalam konteks aparat penegak hukum, atasan aparat penegak hukum tersebut sedangkan mahkamah kehormatan dewan sebenarnya merupakan lembaga etik yang setara dengan anggota lainnya, yang tidak memiliki hubungan langsung apapun pada sistem peradilan pidana. bahwa adanya tambahan wewenang mahkamah kehormatan untuk memberikan izin pemeriksaan berada luar tugas sebuah lembaga etik. kedua, adanya potensi benturan kepentingan yang sangat besar, tentu saja mengingat anggotanya yang terdiri dari fraksi fraksi yang ada. kerja badan kehormatan dpr, pada periode periode yang lalu dapat dijadikan rujukan untuk pandangan ini. untuk kasus kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan partai berkuasa, badan kehormatan pada periode periode yang lalu terlihat ragu dalam mengambil keputusan. sementara bagi anggota dpr yang posisinya hanya sebagai anggota, badan kehormatan dapat mengambil putusan yang signifikan, bahkan sampai memecatnya dari keanggotaan dpr. ada sebuah penelitian yang ahli kutip, dalam makalah singkat ahli berkaitan dengan kasus anggota dpr abidin misalnya, yang dilaporkan badan kehormatan karena kasus berkaitan dengan pencalonan pemogokan haji dan catering. dikatakan dalam penelitian tersebut, kasus tersebut diputus dalam waktu hanya minggu, padahal bukti yang dilaporkan terbatas karena hanya berupa kutipan media massa. sementara itu dalam kasus pengaduan ketua dpr agung laksono terkait dengan safari ramadhan yang dilakukannya, kasusnya dibekukan. badan kehormatan menyatakan tidak ada kasus yang perlu digali lebih jauh karena buktinya tidak otentik, padahal ada bukti rekaman dari tiga daerah pada saat safari ramadhan itu dilakukan. bahwa meski dalam hal materi muatan alat alat kelengkapan semua dewan yang diatur dan mpr yang diatur dalam undang undang md3 mempunyai kesamaan dalam penamaan, penamaan mahkamah kehormatan ini hanya diberikan untuk dpr sedangkan untuk dpd, mpr, maupun untuk dprd terminologi badan kehormatan masih digunakan. demikian pula, kewajiban memintakan izin pemeriksaan itu hanya berlaku untuk dpr dan tidak untuk dewan dewan lainnya. kelihatannya, ini terjadi karena mahkamah kehormatan memang mempunyai pemahaman tersendiri. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa karena minimnya akses dokumen pembahasan, ahli, misalnya saja anggota dpr benny harman, pernah mengatakan ketika undang undang md3 masih dalam tahap pembahasan, didiskusikan didiskusikan tidak hanya anggota dpr saja atau tokoh tokoh masyarakat. kalau rumusan md3, melakukan pelanggaran sumpah janjinya yang mengadili adalah bk, tingkatkan otoritasnya supaya lebih berwibawa, membentuk komite khusus untuk penyelidikan, opini lainnya yang lebih menjurus yang bisa banyak, tetapi yang ahli kutip hanya dua ini, yang lebih menjurus diungkapkan oleh anggota komisi dpr hid nur wahid yang menekankan kehormatan anggota dpr ri. bahwa nampak ada keprihatinan mengenai banyaknya anggota dpr yang terlibat kasus korupsi. harian republika mengutip, hid menyatakan pada saat itudimata masyarakat, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap parlemen. izinkan ahli mengutipnya dalam tanda kutip penuh, dpr itu manapun adalah orang yang terhormat, mestinya memang mereka adalah orang yang terhormat. jadi,, mahkamah kehormatan itu yang melaksanakan tugas tugas badan kehormatan, sekarang ditambah dengan beberapa hal lain, termasuk kalau terkait dengan korupsi, terutama terkait dengan korupsi, apalagi tangkap tangan itu kembali lagi pada hukum kpk. ujar hid. bahwa bila tujuan pengaturan ini terkonfirmasi, maka sesungguhnya yang tengah diperiksa ini memang sengaja didesain untuk mempersulit pemanggilan anggota dewan oleh aparat penegak hukum, dalam pandangan ahli. mengenai skema ideal pengkhususan proses hukum bagi anggota dewan, meskipun ahli paham dalam kesempatan ini ahli tidak perlu menyampaikan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masukan pembahasan atas, dalam pandangan ahli tidak akan jelas maksudnya bila tidak berujung pada skema ideal yang tepat bagi negara hukum indonesia. bahwa dalam konteks negara hukum anggota dewan mempunyai peran signifikan. dalam negara hukum ada aktor aktor yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaannya, peran aparat penegakan hukum dijaga dengan adanya prinsip independensi peradilan, darinya diturunkan perangkat aturan mengenai kode etik dan kode perilaku. anggota dewan sisi lainnya berperan sebagai pembentuk peraturan, pembentuk perangkat hukum. konteks peran anggota dewan berbeda dengan adanya konteks kompetisi dalam prosedur politik, namun dalam tugasnya sebagai pembentuk perangkat hukum sesungguhnya terkandung suatu bentuk kerentanan, yaitu dalam menyatakan pendapat dalam sidang dewan sebagai forum publik. anggota dewan berperan menyuarakan aspirasi publik, kalau boleh ahli meminjam istilah yang digunakan oleh daniel dhakidae ada kuasa wicara atau power speech pada diri anggota dewan. kuasa wicara ini perlu diberikan proteksi khusus dalam konteks negara hukum agar bisa digunakan secara maksimal dalam proses pembentukan hukum, legislator harus merasa bebas dalam melaksanakan kuasa bicaranya. karena itu dalam pandangan saya pengkhususan ini dapat dibenarkan dalam konteks negara hukum sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip kemandirian, kekuasaan kehakiman, ditambah sesuai pendapat mahkamah konstitusi perlakuan khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas asas peradilan pidana apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum. pemberian izin ternyata bertentangan dengan prinsip kemandirian, kekuasaan kehakiman, dan berakibat pada terhambatnya proses hukum, sehingga tidak tepat untuk digunakan sebagai bentuk kekhususan yang dimaksud. apalagi rasional proses pemberian izin ini tidak sejalan dengan pemahaman mengenai negara hukum karena sebenarnya merupakan warisan pengaturan yang sudah bersifat usang dan tak layak lagi diterapkan, yaitu penjagaan martabat dan kehormatan pejabat. argumen pemberian kekhususan yang lebih dapat diterima dalam konteks negara hukum dan jamak dipraktikan dalam praktik ketatanegaraan kontemporer adalah argumen pelaksanaan tugas. jadi bukan untuk kehormatan dan martabat pelaksanaan tugas, apalagi dalam konteks penegakan hukum merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god indonesia pada saat ini yang masih belum bisa memberikan kepastian waktu dalam proses peradilan. selain itu perlu digarisbawahi dalam praktik ada concern mengenai kriminalisasi terhadap pejabat negara. dalam konteks politik dan hukum indonesia pada saat ini concern itu sangat valid dan telah terbukti terjadi, misalnya dalam kasus kriminalisasi pimpinan komisi pemberantasan korupsi pada lalu. untuk itu, skema ideal yang perlu dipertimbangkan adalah dikembalikannya forum privilegiatum dalam hukum indonesia. perlu ada prosedur yang dipercepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan agar pejabat pejabat negara tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara tanpa melanggar prinsip kesamaan kedudukan hadapan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman. roichatul akidah bahwa tentang hak atas kesetaraan hadapan hukum sebagai hak diakui dan dijamin oleh konstitusi, manajugdapat kita pandang sebagai salah satu pengejawantahan dari jaminan mendiskriminasi, sebagaimana diatur dalam konstitusi kitaketentuan tersebut serupa dengan ketentuan darijuga menjamin hak untuk setara hadapan hukum. hal ini juga dipandang sebagai pengejawantahan prinsip umum kesetaraan, sebagaimana dijamin dalam kovenan hak sipil dan politik dan dari risalah persidangan untuk perumusan ketentuan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kesetaraan hadapan pengadilan adalah sebuah prinsip umum yang penting dari rule law. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god komite asasi manusia menegaskan bahwa hak atas kesetaraan hadapan pengadilan dan peradilan yang adil adalah sebuah elemen yang sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia dan merupakan perangkat prosedural untuk menjamin terjaminnya rule law. kovenan ini bertujuan untuk menjamin administrative justice yang layak dan pada akhirnya menjamin serangkaian hak asasi manusia. prinsip ini harus dibaca secara bersama dengan larangan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan pada kovenan hak sipil dan politik. dalam hal ini, praktik diskriminatif oleh peradilan, utamanya atas alasan alasan, sebagaimana diatur oleh seperti ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan, atau sosial, hak milik, status kelahiran, atau status lainnya juga dapat merupakan pelanggaran dari kovenan hak sipil dan politik. bahwa hak tersebut dijamin juga oleh undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia undang undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama hadapan hukum. bahwa kaitannya dengan hak atas kesetaraan hadapan hukum, hak atas asas pada pengadilan, dan dampaknya bagi pemenuhan hak korban. hal ini terkait dengan ketentuan dari undang undang nomor tahun tentang md3 yang dalam hal ininyatakan, dalam hal persetujuan tertulis, sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan oleh mahkamah kehormatan dewan, paling lambat hari sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan, sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan. nya menyatakan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila anggota dpr, atau pidana penjara seumur hidup,atau disangka melakukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tindak pidana khusus. pertanyaannya adalah apakah rumusan undang undang md3 merupakan bentuk diskriminasi ataupun penyimpangan terhadap prinsip kesetaraan hadapan hukum, oleh karena dalam beberapa hal memberikan imunitas pada anggota parlemen? dalam hal ini, ahli merujuk pada ketentuan dan pemaknaan dari kovenan hak sipil dan politik yang telah ahli sampaikan bahwa kovenan tersebut telah disahkan oleh indonesia melalui undang undang nomor tahun pada kovenan yang mengatur kesetaraan hadapan pengadilan, pada dasarnya meliputi hak atas asas pada pengadilan, dimana hak ini menjamin tidak tidak ada satu orang pun yang berkurang haknya untuk menuntut keadilan. bahwa hak tersebut memang tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi berdasar atas pembatasan yang sah,misalnya, pembatasan dalam periode waktu tertentu, peraturan terkait anak, orang dengan keterbatasan mental, ataupun imunitas parlemen, serta imunitas dari organisasi internasional. oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kesetaraan hadapan peradilan memang tetap tidak terpengaruh, misalnya oleh diplomatic privilege ataupun oleh imunitas parlemen. artinya, imunitas ataupun privilege memang masih diperkenankan dan bukan merupakan penyimpangan dari prinsip kesetaraan hadapan pengadilan dan tidak menyimpang dari prinsip diskriminasi. namun demikian, komite hak asasi manusia menyatakan bahwa pembatasan apa pun terkait dengan hak atas akses pada pengadilan, haruslah tetap berdasarkan atas hukum dan harus sah berdasar atas alasan yang objektif dan masuk akal. komite hak asasi manusia menyatakan bahwa sebuah pelanggaran atas dari kovenan hak sipil dan politik apabila pembatasan dilakukan dengan tidak berdasar hukum tidak diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. atau jika akses pada individu kemudian akan mengurangi esensi hakiki dari hak yang dijamin oleh kovenan hak sipil dan politik. pengadilan hak asasi manusia eropa menerapkan tes yang serupa, mana pembatasan tidak boleh mengurangi esensi hak, serta harus memenuhi asas proporsionalitas dan diperlukan untuk tujuan yang sah. imunitas parlemen memang diperkenankan, akan tetapi sebagai dasar pembatasan hak, harus pula menjalani tes proporsionalitas dan asas keperluan. dalam hal ini, hal hal yang harus dicermati adalah bahwa dalam sejarahnya, imunitas parlemen lahir dengan sebuah alasan yang sangat kuat, yaitu untuk membentengi parlemenmd3lvetanat@mahkamahkonsitua god dari tirani penguasa. pada abad modern saat ini, negara negara demokratis semakin dipandang bahwa anggota parlemen tidak memiliki ketakutan dari kekuasaan para raja. imunitas dan privilege yang diberikan kemudian, justru dipandang seperti membentengi yang kuat melawan yang lemah daripada yang sebaliknya. oleh karena itu, pengadilan hak asasi manusia eropa mengakui praktik praktik banyak negara yang memberikan imunitas pada parlemen hanya untuk mencapai tujuan yang sah dalam rangka melindungi kebebasan berbicara parlemen, serta menjaga pembagian kekuasaan separation power antara legislator dan penegak hukum. bahwa kecenderungan yang terjadi, kemudian banyak negara demokratis adalah adanya pembatasan lingkup imunitas. perancis izin dari majelis tidak lagi diperlukan bagi penyidikan kasus pidana sejak reformasi konstitusi perancis pada tahun demikian juga italia, serta rumania, sejak reformasi konstitusi pada mana terhadap senator dapat langsung dilakukan penyidikan pidana, maupun penyidikan untuk tindak pidana atau untuk tindak yang tidak terkait langsung dengan pendapat, ataupun pemberian suara dalam rangka pelaksanaan tugas mereka sebagai senator. inggris juga hanya menerapkan imunitas pada perkara perdata. namun untuk tindak pidana, anggota parlemen diperlakukan sama seperti orang pada umumnya. bahwa dampak pengaturan undang undang md3 terhadap pemenuhan hak korban atas keadilan. kovenan hak sipil dan politik menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya, undue delay. hal ini bukan hanya melingkupi hak seseorang untuk diadili dalam waktu yang masuk akal tanpa penundaan yang tidak semestinya, akan tetapi sesungguhnya juga untuk menjamin agar hak korban dari kasus terkait hak mendapatkan keadilannya. oleh karena itu, penundaan proses penyidikan kemudian akan melanggar hak korban untuk mendapatkan keadilan. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa undang undang nomor tahun tentang md3 memuat imunitas parlemen untuk mengikuti proses hukum dalam ranah pidana yang dapat dipandang sebagai pembatasan kesetaraan hadapan hukum, serta hak atas akses pada pengadilan. imunitas tersebut walaupun pada umumnya diperkenankan, namun dalam hal ini tidak memenuhi asas proporsionalitas dan tidak diperlukan untuk mencapai tujuan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang sah, imunitas tersebut oleh karena menunda proses yang harus dilakukan kemudian telah memengaruhi dan melanggar hak korban atas keadilan. dr. luhut m.p. pangaribuan, s.h., ll.m izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana adalah bentuk intervensi dalam sistem peradilan pidana sistem peradilan pidana sebagai bagian darterlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki uud hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka itu merupakan norma fundamental atau constitutional rights oleh karena itu diatur dalam uud dalam rangka melaksanakan uud tersebut maka kekuasaan eksekutif maupun legislatif harus dibatasi atau dikurangi untuk menjamin wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan konstitusi itu. konkritnya, jangan pernah ada intervensi dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka yang daerahnya sudah ditentukan dalam uud apabila kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana "bercampur aduk" dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kekuasaan yang dilakukan secara tidak berkepastian hukum yang dapat mengaburkan upaya mencari kebenaran dan merumuskan keadilan sebagai tugas utama peradilan itu sendiri lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana tersebutperadilan akan menjadi alat kekuasaan sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah peradilan indonesia yakni mahkamah agung disamakan dengan kementerian negara. dengan demikian, sistem peradilan pidana yang tidak "bercampur aduk" dengan kekuasaan lain tapi melainkan tetap mandiri dan bebas dari intervensi harus senantiasa kapan dan dimanapun karena pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang wenangan terhadap warganegara cast guo para pencari keadilan. independensi peradilan itu harus dimaterialisasikan pada lembaga lembaga dalam sistem peradilan itu. menurut merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kekuasaan kehakiman bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman yang juga harus mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, yaitu meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa luar pengadilan. jika hal ini tidak terjadi pada lembaga atau badan badan itu, maka peranan dari lembaga peradilan akan terdistorsi dan bahkan konsisten dengan konsep dasarnya. sebagai akibatnya, turunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan yang dapat menimbulkan akibat berantai seperti akan tingginya upaya "main hakim" sendiri dalam masyarakat. dengan kata lain, masyarakat akan mencari jalannya sendiri sendiri. montesguieu menegaskan, tidak seorang pun bisa dikatakan bebas jika kebebasan terpenting tidak ada. menurutnya kebebasan terpenting itu ialah independensi lembaga lembaga dalam sistem peradilan. dalam konteks demokrasi, kekuasaan yudikatif yang independen dan iinparsial serta obyektif memberikan manfaat bagi keseimbangan yang stabil antara dirinya dengan eksekutif dan legislatif. kekuasaan yudikatif memastikan hak hak dasar warga negara yang rentan dari kemungkinan diabaikan oleh eksekutif maupun legislatif. pada saat yang sama independensi sistem peradilan merupakan faktor kunci dari pemberantasan korupsi, menghindari manipulasi politik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada penyelenggara negara. dalam prakteknya, intervensi terhadap independensi peradilan potensial dapat datang dari eksekutif, legislatif, pemerintah lokal, aparat pemerintah atau anggota parlemen, elit politik, kekuatan ekonomi, militer, dan lain sebagainya. oleh karena itu, secara konkrit, dan tahun tentang kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman menyatakan ha sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahkan, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut atau dengan sengaja melakukan intervensi terhadap sistem peradilan kriminalisasi yakni dinyatakan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pada praktiknya, prosedur tambahan dalam sistem peradilan pidana diatur sepanjang hanya mengenai prosedur yang tidak mengurangi kewenangan dari lembaga dalam peradilan pidana itu dan bukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa atau diadili. sebagai contoh, dalam tahun tentang advokat advokat") dikenal dewan kehormatan profesi advokat yang bertugas menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat dengan mengadili setiap pelanggaran kode etik profesi advokat. namun demikian, pada saat yang sama, advokat telah pula menegaskan bahwa keputusan dewan kehormatan profepada saat yang sama ada nota kesepahaman antara kepolisian negara republik indonesia dengan perhimpunan advokat indonesia perawi dpn u!ii tentang proses penyidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi advokat. dalam nota kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa proses pemanggilan seorang advokat dilakukan melalui organisasi advokat. namun demikian, prosedur itu bukan untuk memberikan izin atau tidak atas adanya pemanggilan penyidik atas dugaan suatu tindak pidana. organisasi advokat justru harus segera memproses pemanggilan tersebut dan memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik paling lambat hari dan kemudian menghadirkan advokat tersebut kepada penyidik apabila dugaan tindak pidana itu beralasan. latar belakang diberlakukannya 'prosedur izin' sebelum memeriksa pejabat negara ialahradionya karena pejabat negara dan lembaga negara itu merupakan personifikasi dari sebuah negara. bahkan dalam masa jalu dikenal forum prevelegiatum, yang kemudian sudah ditinggalkan. dalam catatan sejarah, mengapa hal seperti forum prevelegiatum ditinggalkan adalah karena sudah tidak sesuai dengan asas asas dalam sistem peradilan pidana yang terus berkembang seperti (i) asas persamaan depan hukum (equality before the law): karena dalam 'prosedur ijin" terkandung 'perlindungan hukum' bagi pejabat negara yang tidak dimiliki oleh warga negara biasa, (ii) asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringanwaktu dan biaya operasional untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengurusnya, (iii) asas independensi kekuasaan kehakiman: karena 'prosedur izin' secara tidak langsung dapat dijadikan alat intervensi terhadap penanganan perkara pidana yang dilakukan penegak hukum atau bahkan sebagai perlindungan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sekaligus. perlu menjadi catatan bahwa forum prev elatum yang ideal adalah justru memberikan kekhususan bagi pejabat negara dengan prosedur peradilan pidana yang dipercepat, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, agar pejabat negara tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa melanggar prinsip persamaan hadapan hukum dan tidak mengintervensi pengadilan dengan menghambat prosedur peradilan. prosedur pemberian ijin oleh mahkamah kehormatan dewan dalam melakukan pemeriksaan anggota dpr justru merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum karena proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya jin pemeriksaan. bahkan, ijin yang diminta dapat tidak diberikan jawaban, yaitusetidaknya selama hari sebagaimana dalam md3. untuk memastikan dampak penundaan selama hari tersebut haruslah menjadi bagian yang diteliti dalam praktik penyidikan selama ini, namun berdasarkan penalaran yang wajar maka efek terhambatnya proses penyidikan agak berimplikasi langsung dan masif pada proses peradilan pidana secara keseluruhan. penundaan tersebut akan bertentangan dengan prinsip peradilan pidana, secara langsung bertentangan dengan hak tersangka sebagaimana dijamin dalam dan kurap. lebih lanjut jo. kovenan hak sipil dan politik mengatur mengenasemestinya. sehingga dalam keadaan yang sama penundaan hari justru akan melanggar hak dari tersangka, selain menghambat kinerja dari aparat penegak hukum. sistem peradilan pidana juga tidak hanya mengatur mengenai kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak dari tersangka, namun secara bersamaan juga harus melindungi kepentingan korban. berdasarkan kovenan hak sipil dan politik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bukan hanya melingkupmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god semestinya, akan tetapi dalam konsep tujuan peradilan pidana untuk mencari keadilan materiil, sesungguhnya juga untuk menjamin kepastian korban mendapatkan keadilan. oleh karena itu penundaan proses penyidikan secara langsung akan menunda, menghambat atau bahkan berpotensi menghilangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan. mahkamah kehormatan dewan adalah lembaga etik, dan tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana mahkamah kehormatan dewan sebagai lembaga etik merupakan instrumen lembaga cast dpr untuk mengatur dan mengawasi disiplin dan etika anggota dpr dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. oleh karena anggota dpr merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap eksekutif, maka agar tidak disalahgunakan kewenangannya, kedudukan sebagai anggota dpr memerlukan pengawasan oleh lembaga etik. penegakan disiplin dan etika anggota dpr dan penegakan hukum pidana oleh lembaga peradilan pidana adalah merupakan dua hal yang berbeda. satu sisi, majelis kehormatan dewan memeriksa dan mengadili pelanggaran disiplin dan kode etik oleh anggota dpr. sisi lain, keputusan mahkamah kehormatan dewan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana serta pada saat yang sama tidak boleh pula mengakibatkan terhambatnya proses pemeriksaan penyidik terhadap anggota dpr, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan anggota dpr, sehingga pendidikannya menjadi lamban bahkan akan tidak berjalan. md3 telah menempatkan mahkamah kehormatan dewan sebagai lembaga yang dapat menunda proses hukum berupa pemanggilan oleh penyidik, untuk itu perlu mengetahui kelembagaan mahkamah kehormatan dewan guna melihat relevansinya dengan sistem peradilan pidana. mahkamah kehormatan dewan merupakan alat kelengkapan dpr. dari segi struktur mahkamah kehormatan dewan juga bukan merupakan struktur yang lebih tinggi dari alat kelengkapan dpr lainnya. selain itu, mahkamah kehormatan dewan diisi pula oleh anggota dpr sendiri yang sejajar secara struktur dengan anggota dpr lainnya. melihat dari kelembagaan mahkamah kehormatan dewan maka dapat dipastikan bahwa mahkamah kehormatan dewan bukan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. sebab dalam konteks kekuasaan eksekutif merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan aparat penegak hukum, terkait kewenangan penyidikan, izin hanya dapat diberikan oleh pemimpin tertinggi eksekutif yaitu kepala negara ataupun atasan aparat penegak hukum terkait pemanggilan pejabat negara, dengan catatan mekanisme izin tersebut dalam hal forum prevelegiatum yang telah disebutkan sebelumnya. dengan alasan bahwa mahkamah kehormatan dewan adalah lembaga etik, yang mana anggotanya memiliki struktur sejajar dengan anggota dpr lainnya untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dpr, maka bisa dipastikan akan ada berbenturan kepentingan dan pemeriksaan yang tidak independen dan bebas, sebab didasarkan atas pertimbangan subjektif, etis dan politis, bukan atas dasar penegakan hukum. memberikan kewenangan bagi mahkamah kehormatan dewan yang merupakan lembaga etik dan sekaligus tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana untuk menghambat proses hukum selama hari akan merusak sistem peradilan pidana itu sendiri. dengan begitu maka sistem peradilan pidana yang merupakan. alat untuk membuat substansi hukum efektif dalam penerapannya bila terjadi kasus pidana akan terhambat, dalam skala yang lebih besar akan tidak terwujud. menjaga harkat dan martabat manusia agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang wenang dalam sistem peradilan pidana adalah kewajiban dari negara (penyidik) dan hak setiap warga negara, bukan hanya semata mata untuk anggota dpr. dalam hukum acara pidana, sesuai dengan 1butir kurap, seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka atau diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (probable cause). apabila telah diperoleh bukti permulaan yang cukup serta seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka pada dasarnya penyidik dapat melakukan pemeriksaan tersangka dengan melakukan pemanggilan yang patut dan sah sebagaimana diatur dalam kurap tanpa perlu meminta ijin kepada pihak manapun. dalam peraturan kapolri tahun tentang manajemen penyidikan tindak pidana, telah ditentukan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan (satu) alat bukti yang sah dan meyakinkan, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pidana. oleh karena itu, untuk menghilangkan terjadinya kesewenang wenangan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik haruslah menerapkan klausul bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh hukum acara pidana. konkritnya, "alat bukti yang sah dan meyakinkan" bermakna kualitatif bukan kuantitatif, yaitu penyidik telah memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang bersumber pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun petunjuk yang menunjukkan bahwa tersangka benar benar patut diduga melakukan tindak pidana. terdapatnya batasan dan syarat menjadi dasar agar aparatur negara tidak sewenang wenang dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. kewajiban aparatur negara untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diejahwantahkan dalam kurap. untuk pertama kali, setelah pemberlakuan heroine ndische element hir) sebagai hukum acara indonesia, dasar perlindungan hak asasi manusia dipertimbangkan dalam undang undang, yaitu dalam kurap tahun beberapa catatan seperti hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, ganti kerugian sampai dengan pembentukan lembaga baru seperti praperadilan untuk menjamin hak warga negara dari tindakan sewenang wenang aparat negara, tertuang dalam kurap. melacak sejarahnya, khusus praperadilan, muncul dari semangat untuk memasukkan konsep habis corpus dalam sistem hukum acara pidana indonesia. konsep ini hadir sebagai mekanisme testing atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena tindakan tersebut merupakan 'indruising' terhadap hak hak dan kebebasan seseorang, sehingga membutuhkan pengujian dari pengadilan. konsep ini menunjukkan bahwa penekanan kurap terhadap perlindungan hak asasi manusia begitu besar. dalam sudut melihat md3, menjadi tidak relevan apabila terjadi pengkhususan sedemikian besar terhadap anggota dpr, sebab konsep perlindungan harkat, martabat dan hak asasi manusia diatur secara umum dalam kurap, tidak semata mata hanya untuk anggota dpr, kewajiban perlindungan harkat, martabat dan hak asasi manusia menjadi melekat dalam setiap proses peradilan pidana begitu diatur dalam kurap tahun dalam pandangan perlindungan anggota dpr, maka konsep parliamentary privileges harus dilihat secara lebih dalam. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god anggota dpr harus dilindungi dalam hal hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, ini merupakan hak imunitas dari anggota dpr untuk melindungi dirinya, dalam md3, hak tersebut diatur dalam md3. menjadi rancu dan patut dipertanyakan apabila ada konsep perlindungan lain terhadap anggota dpr agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang wenang, padahal perlindungan tersebut sudah diatur dalam bentuk hak imunitas untuk anggota dpr yang khusus telah dijamin dalam md3, dan secara umum hak dan jaminan perlindungan tersebut sudah dijamin dalam kurap. untuk itu pembedaan terhadap anggota dpr dalam hal jabatan terbatas diberikan dalam konsep hak imunitas argumen bahwa md3 dirumuskan khusus untuk menjaga harkat martabat anggota dpr agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang wenang dalam jabatan, akan menurunkan derajat kewajiban dari aparat negara untuk melindungi dan menjamin harkat dan martabat warga negara secara keseluruhan.dalam sistem peradilan pidana indonesia. menimbang bahwa terhadap permohonan paratersebut tidak disatukan tetapi diatur dengan undang undangtersendiri. demikian juga semua yang ditetapkan diatur dalam undang undangaramerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goadvokat hak asasi manusia. disamping itu pemohon selama ini juga telah aktif memperjuangkan dan mengadvokasi, khususnya dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang terkait dengan isu sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana:prinsip musyawarah untuk mufakat.:i, juni rapat dengar pendapat umum penasaran feeatmpeums jangan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keseluruhan proses sebagaimana dimaksud dalam tabel atas telah diketahui oleh para pemohon dan bahwa sebagai advokat pemohon, dalam hal ini terkait dengan sistem dan prosedur peradilan pidana khususnya dalam prosedur penyidikan dan penuntutan tindak pidana. bahwa dengan adanya ketentuan guo berpotensi berakibat pada terhambatnya kerja kerja pemohon dalam melakukan advokasi, pendampingan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemohon akan terhambat dan merugikan pembelaan pemohon sebagai advokat,dimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, yang salah satu: bahwaguoundang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dprdsebagaimana dinyatakan dalam uud 194550l fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpengaturterhadap pokok pokok permohonan pengujian ketentuan dan md3,rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god.minoritas dan suara rakyatkmemilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan (merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmada negara pengisian pimpinan mpr nomor pimpinan mpr dipilih dari dan tahun tentang oleh anggota mpr mpr, dpr, dpd, dan dprd nomor pimpinan dpd dipilih dari dan tahun tentang oleh anggota dpd. mpr, dpr, dpd, dan dprd bpk nomor ketua dan wakil ketua bpk tahun tentang dipilih dari dan oleh anggota bpk bpk ketua dan wakil ketua dipilih uud nri tahun dari dan oleh hakim agung. dan nomor tahun tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengannomor tahun tentang ketua dan wakil ketua dipilih uud nri tahun dari dan oleh hakim konstitusi dandipilih tahun tentang dari dan oleh anggota komisi komisi yudisialkeanggotaan pimpinan dpr dan atau dpr pimpinan akd lainnya periode komite peraturan tata tertib knp nasional pusat disahkan dalam rapat knp) dan badan badan pekerja knp tanggal pekerja knp desember dan ketua badan pekerja ialah peraturan tata tertib badan komite nasional pusat. pekerja knp disahkan wakil ketua dan wakil dalam rapat badan pekerja ketua dipilih oleh bad tanggal juni tua opo bagan pekerja antara anggota anggotanya merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid senat ris peraturan tata tertib senat dipilih dari dan oleh anggota ris senat periode dpr ketua dan wakil wakil ketua sementara dan| dipilih dari dan oleh anggota agustus dan dprd mater keputusan dpr pimpinan akd lainnya sementara nomor seksi seksi dan bahagian tentang bahagian) dipilih dari dan peraturan tata tertib oleh anggotanya dprd periode dpr ketua dan wakil wakil ketua hasil pemilu keputusan dpr nomor dipilih dari dan oleh anggota tahun dpr tentang 'bpr maret peraturan tata tertib dpr juli tln tahun pimpinan akd badan nomor1897)dan hasil pemilu peraturan presiden diberhentikan oleh presiden. nomor tahun pini berlandaskan tentang peraturan tata tertib puan akd bagan uud dewan perwakilan rakyat perlengkapan juli juli tln tahun nomor| ditetapkan oleh akd badan perlengkapan dpr) yang bersangkutan. periode dprd, dan pimpinan dpr diangkat dan orde lama, peraturan presiden diberhentikan oleh presiden. juni nomor tahun november tentang peraturan tata pimpinan akd badan tertib dprd (ln nomor perlengkapan dpr) diangkat tahun oleh pimpinan dpr pimpinan dprd diangkat dan peraturan| dan diberhentikan oleh pee presiden mandataris tentang peraturan tata tertib dprd (ln nomor mars pemimpin besar tahun tln tahun revolusiputusan ketua dprd dipilih dari merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid dprd nomor dpr | dan oleh anggota gri iv tentang pimpinan akd badan peraturan tata tertib perlengkapan dprd) dprd ditetapkan oleh pimpinan dprd dengan memperhatikan pertimbangan kelompok kelompok keputusan dprd pimpinan dpr dipilih oleh dan nomor dpr gr iv dari anggota dprd tanggal mei tentang peraturan tata tertib pemilihan pimpinan dpr periode dprd nomor tahun ketua dan para wakil ketua dalam zaman tentang kedudukan dpr gr dipilih oleh dan dari orde baru, mars dan dprd anggota november menjelang pemilihan umum oktober dan pimpinan badan kelengkapan keputusan dprd nomor dprd ditetapkan oleh dpr gri!! pimpinan dprd tentang peraturan tata tertib dprd hasil pemilu tahun tentang oleh anggota dpr tahun susunan dan kedudukan oktober mpr, dpr, dan dprd september dan pimpinan dpr dipilih dari keputusan dpr dan oleh anggota dpr wan aaa pimpinan panitia rumahdan hasil pemilihan tentang perubahan oleh anggota dpr umum nomor tahun tanggal oktober tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan september dprd pimpinan dpr dipilih dari seat dan oleh anggota dpr aya dan biani dan pimpinan lainnya dipilih keputusan dpr nomor dari dan oleh anggota akd dpr ri iv tentang yang bersangkutanhasil pemilu tentang perubahan oleh anggota merdeka barat jakarta tele fax email tahun nomor tahun dilantik dan tentang susunan dan diambil kedudukan mpr, dpr, dan sumpahnya dprd tanggal oktober pimpinan dpr dipilih dari dan dan oleh anggota dan dan pini dan akd lainnya dipilih keputusan dpr nomor ari dan oleh anggota akd dpr ri i! tentang yang bersangkutan peraturan tata tertib dprjuni dpr nomor.kasal dan haa dan oleh anggota dpr aya keputusan ami nomor. dpr ri i pimpinan akd lainnya dipilih tentang peraturan tata dari dan oleh anggota akd tertib dpr yang bersangkutan periode dpr nomor tahun pemilihan hasil pemilu tentang susunan dan dpr periode kedudukan mpr, dpr, dan dprd pimpinan dpr dipilih dari dan dan oleh anggota dpr keputusan dpr pini nomor dpr ri "pimpinan akd lainnya dipilih tentang peraturan tata tertib dari dan oleh anggota akd dpr yang bersangkutan periode dpr nomor pimpinan dpr dipilih dari dan hasil pemilu tahun tentang oleh anggota dpr dpr periode susunan dan kedudukan merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid mpr, dpr, dpd, dan dprd pimpinan dpr dipilih dari yet dan oleh anggota dpr aya pasa pini dan pimpinan an? sok dan dan ole anggota dan yang bersangkutan serta dan keputusan dpr nomor dpr riperiode dpr, dpd, dan dprd urutan perolehan kursi terbanyak dpr pimpinan akd lainnya dipilih dari dan oleh anggota akd dan nomor yang bersangkutanrdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid i2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan parabono i2.6j menimbang bahwa terhadap permohonan paramerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idagagt24erdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godlvetanat@mahkamahkonsitua god1,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua go:,1945hanyalah asumsi dan tidak beralasan menurut hukum:menimbulkan ketidakadilan bagi pihak terkaitmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddalam pembangunan, bahwa pemohon yang selama ini concern dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di. indonesia sehingga keberadaan guo telahterutama dalam isu reformasi prosedur penyidikan dan penuntutan indonesia.imerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goiii.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god1717permohonan pemohon terkait denganpembentukan undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan asasmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god'rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god:,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god alasan materil bahwa pihak terkait menolak dalil para pemohon gumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god' dan prinsip teknokrat tercermin dalam aspek kompetensi" keseimbangan antara prinsip 'legitimasi'kesalehan intelektual, moral dan berkinerja tinggi, jujur, adil, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god'recruitment'sama,:, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god2014rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpermohonan pemohon tidak dapat diterima. dalam pokok permohonan menolakmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pokok perkara ruang lingkup yang diuji ketentuan rumusan md3cc. disangka melakukan tindak pidana khusus. dasar konstitusional yang digunakan ketentuan materi uudmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nomor24ii1merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmd3 bertentangan dengan uud yakni dan uud md3 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka independent judiciary) bahwa uud negara republik indonesia menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum , bahwa menurut jimmy asshiddigie, salah satu prinsip pokok negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and imperial judiciary), yaituve, bahwa uud negara republik indonesiaindependensi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan uud negara republik indonesia juga dimanifestasikan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang menegas. republik indonesia tahundan berprofesi sebagai advokat bidang hak asasi manusia dan pembayar pajak (tax player) yang. menurut pemohon dengan adanya ketentuan guo berpotensi berakibat pada terhambatnya kerja pemohon dalam, dan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemohon akan terhambat dan merugikan pembelaan yang dilakukan oleh pemohon sebagai advokat, bahwa pemohon sebagai badan hukum privat yang concernorganisasinya beranggapan bahwa keberadaan guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum indonesia yang berakibat pada melanggarnya hak hak konstitusional setiap warga negara indonesia. menurut pemohonmenurut pemohon ii, guo merugikan hak hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id khususnya dan uud karena memuat norma hukum yang, menimbang bahwa memperhatikan dalil dalil permohonan pemohon hal yang dipersoalkan pemohon adalah adanya kerugian pemohon sebagai advokat dan pembayar pajak (tax player) yang, menurut mahkamah, kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon tidaklah bersifat spesifik dan tidak dapat dipastikan akan terjadi. pemohon juga tidak membuktikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional pemohon sebagai advokat tidak lagi atau tidak akan terjadi.yang berprofesi sebagai advokat sesuai dengan yang disyaratkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 bertanggal mei serta putusan putusan selanjutnya, menimbang bahwa pemohon juga menyatakan dirinya sebagai warga masyarakat pembayar pajak (tax players), sehingga pemohondalam menjalankan profesinya pada sistem peradilan pidana sumber pembiayaannya, antara lain,,dalam permohonan nomor puu i bertanggal merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id oktober yang kemudian dipertegas dalam putusan nomor puu v tanggal juni namun dalam kaitan dengan permohonan guo cast pemohon mahkamah berpendapat bahwa pemohonlegal standingalami oleh pemohon tidak spesifik dan tidakdengan md3bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan mk. dengan demikian, menurut mahkamah1badan hukum privat yang sangat pedulipemohon yangi3.8lvetanat@mahkamahkonsituamd3 terhadap uud yalvetanat@mahkamahkonsituamohon pengujian konstitusionalitas md3 terhadap uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemberian izin terhadap pejabat negara dalam menghadapi proses hukum memang telah diatur dalam beberapa undang undang: pejabat undang undang keterangan kepala daerah tentang izin presiden untuk tahap penyelidikan pemerintahan daerah dan penyidikan suatu tindak pidana tidak dibutuhkan kecuali untuk tindakan penahanan hakim mahkamah tentang hakim konstitusi hanya dapat dikenai konstitusi perubahan atas tindakan kepolisian atas perintah tahun tentang jaksa agung setelah mendapat mahkamah konstitusi persetujuan tertulis dari presiden hakim mahkamah tentang ketua, wakil ketua, ketua muda, dan agung mahkamah agung jo. hakim anggota mahkamah agung tahun tentang dapat ditangkap atau ditahan hanya perubahan atas atas perintah jaksa agung setelah tahun tentang mendapat persetujuan presiden mahkamah agung hakim pengadilan tahun penangkapan dan penahanan tentang peradilan umum jo. terhadap hakim dilakukan atas tahun perintah jaksa agung setelah tentang perubahan atas mendapat persetujuan dari ketua tahun tentang mahkamah agung peradilan umum: tahun tentang peradilan tata usaha negara jo. tahun tentang perubahan atas tahun tentang peradilan tata usaha negara: dan tahun tentang peradilan agama pimpinan dan tahun tindakan kepolisian terhadap anggota anggota badan tentang badan pemeriksa bpk guna pemeriksaan suatu perkara pemeriksa keuangan dilakukan atas perintah jaksa agung keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis presidmpinan dan tahun pemanggilan, permintaan keterangan anggota dewan tentang bank indonesia jo. dan penyidikan terhadap anggota gubernur bank tahun dewan gubernur bank indonesia indonesia tentang perubahan atas harus mendapat persetujuan tertulis tahun tentang dari presiden bank indonesia jaksa tahun apabila dalam melaksanakan tugas tentang kejaksaan republik jaksa diduga melakukan tinda bahwa dari undang undang yang saat ini berlaku indonesia, izin untuk melakukan proses hukum datang dari lembaga lain zin harus.mahkamah kehormatan dewan sebagai alat kelengkapan dpr merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan dari dewan sendir:dalam md3 menunjukkan bahwa izdasarkan pada adanya (dua)tenggat waktu hari dalam md3, anggota dpr, seluruh, bahwa anggota dpr sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya sebagai anggota dpr harus diberlakukan sama dalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan kepada subjek yang tepat dalam hal subjek hukum adalah on justice,.merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id dimana pihak penyidik harus memperoleh izterap dan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi: i3bivitri susanti dan roichatul akidahketerangan tertulis dari ahli luhut pangaribuan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal novemberpemohon ii, pemerintah memberikan keterangan lisan dalam persidang ti, majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat menyampaikan keterangan lisemohon ii, pihak terkait partai nasional demokrat dan pihak terkait fahri hamzah, muhammad nasir djamil, ag., dr. sa'uddin, m.m., dan hadi mulyadi telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal september yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: i3 menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan guo, mahkamah akan terlebih dahulubertanggal september sebagai berikut:.:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godrdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuaalauddin pekerjaan dosen alamat jalan gor ragunan rt. kelurahan ragunan, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan: selanjutnya disebut sebagai pemohon, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juli memberi kuasa kepada robi anugrah marpaung, s.h.,m.h, achmad ardiansyah budiman, s.h., aris fadilah lubis, s.h., bambang gatot suharyo, s.h., muhammad ismail salim, s.h., dan asian sibagariang, s.h., advokat pada ram law office, advocate legal consultant, yang berkedudukan jalan ketapang nomor jatibarang pasar minggu, jakarta selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuascc. bahwa pada tanggal september mahkamah dalam persidangan telah menerima permohonan penarikan permohonan nomor puu xi secara lisan dari salah satu kuasa hukum pemohon, yaitu aris fadilah lubis, s.septsebelasahmad fadli semadi ttd. ttd. anwar usman arief hid ttd. materialis akbar panitera pengganti, ttd. fadzlun budir. fadel muhammad pekerjaan wiraswasta alamat jalan taman patra xl kelurahan kuningan timur, kecamatan setiabudi,rs. muchtar luthfi. s.h.,m.h., dr. syaiful bakeri, s.h.,m.h., dwi putri karyawati, s.h., m.h., halimah humairah tuanya, s.h.,m.h., setia darma, s.h., mining ratnaningsih, s.h., bachtiar, s.h., dan sutera sapto jalu, s.h., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam kantor law firm rekan, berkantor itc cempaka mas tower lantai nomor jalan letjen suprapto,ngadili perkara pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, secara tegas telahdan selanjutnya dipertegas kembaliberdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal april yang menyatakan bahwa yangkarenanya, pemohon memohon kepada majelis mahkamah, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa pemohon memiliki legal standing dalam memohon pengujian undang undang dalam perkara ini: il. alasan alasan bersifat kaidah normatif) pengajuan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) terhadap dan uud bahwa lembaga praperadilan yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kurap, pada dasarnya dilahirkan dengan misi dan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. dengan perkataan lain, tujuan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi melindunginya hak asasi manusia. penegasan pelaksanaan hukum demi melindunginya hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari penegasan uud bahwa negara indonesia adalah negara hukum , bahwa negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak aslinya. hal ini merupakan condition sine gua non, mengingat negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan diri dari keterikatan serta tindakan sewenang wenang dari pihak individu manapun bahkan oleh tindakan penguasa sekalipun. dengan kerangka demikian, maka pemohon berpendapat bahwa diumumkannya kurap pada hakikatnya merupakan realisasi konkrit dari konsep negara hukum. adanya perangkat perundang undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta adanya jaminan persamaan kedudukan baik dalam hukum (equality before the law) maupun dalam pemerintahan bagi setiap warga negara, termasuk adanya kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut, merupakan karakteristik utama yang melekat pada konsep negara hukum: bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. karena itu,. dengan demikian,, menindas dan tindakan pemerintah yang tidak adil: bahwa oleh karena itu, cara terhukum. dalam disertasinya, o.c. klinis menegaskan bahwa kurap telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi his entity and dignity human being, yang harus diberlakukan sesuai dengan nilai nilai luhur kemanusiaan. dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak hak asasi yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa tidak boleh dikurangi o.c. klinis, perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, bandung: alumni, halaman bahwadan terkaitdan bagaimana pelaksanaan hukum yang dijatuhkan. sudah bukan waktunya lagi apabila isi, bentuk, dan pemberlakuan atau penerapannya masih terdapat diskriminasi yang menyolok dan mencengangkan karena hal hal itu telah merampas hak hak konstitusi ataukah asasi setiap orang: bahwa dengan demikian, pemberlakuan kurap adalah dengan maksud dan tujuan agar pemberlakuan hukum acara ini untuk mencegah ataunguasa atau pemerintah dengan rakyatnya, antara sesama warga negara, atau antara pencari keadilan. hal ini jugalah yang mendorong sehingga uud telah kali disempurnakan atau diamandemen melalui (empat) tahapter. oleh karena itu, adalah wajar, patut dan pantas serta tidak layak lagi dipertahankan ketentuan kurap yang telah memberangus dan telah melumpuhkan hak hak, sebagaimana telah diberikan oleh kedua uud tersebut atas, karena dapat mereduksi hak konstitusional dan hak asasi pemohon, bahwa sebagai manifestasi jiwa uud ketentuan ketentuan hukum acara dalam kurap harus mencerminkan adanya due process law, dan keadilan: bahwa lagi pula penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, mana tahap yang satu meletakkan dasar dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. oleh karena itu, proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu integrated criminal justice system adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan penyelenggaraan peradilan perkara secara keseluruhan dan kesatuan (administration criminal justice system). hal ini bermakna bahwa seluruh rangkaian proses penegakan hukum acara pidana diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kesatuan sistem yang dibatasi oleh makna prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang sebagaimana ditentukan dan dijamin dalam konstitusi: bahwa,oleh karena itu, dalam setiap penegakan hukum acara haruslah berlandaskan pada prinsip keseimbangan yang serasi sebagaimana ditegaskan dalam bagian konsideran huruf kurap yakni antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. menurut yahya harahap aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata mata dan harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan orientasi kepentingan dan perlindungan hak hak asasi kemanusiaan. tafsir, maka tafsir yang mengedepankan keadilan yang harus digunakan, sepanjang ditujukan untuk mendukung penghormatan terhadap hak hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi, bahwa kurap memungkinkan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan. namun ini tidak menjelaskan secara gamblang siapa pihak ketiga berkepentingan yang berhak mengajukan praperadilan, dan apa syarat syarat untuk bisa disebut sebagai pihak ketiga berkepentingan. tersebut hanya menjelaskan permintaan pemeriksaan perihal sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat diajukan oleh penyidik maupun penuntut umum dan pihak ketiga berkepentingan kepada pengadilan dengan menyebut alasannya. ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi perkataan pihak ketiga yang berkepentingan yang dirumuskan dalam kurap dapat dikategorikan istilah yang mengandung kurang jelas pengertiannya (plain meaning), sehingga telah menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. ada pihak yang menafsirkan secara sempit hanya sebatas saksi korban tindak pidana atau pelapor, sebaliknya ada juga yang menafsirkan lebih luas meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh lsm, bahwa berdasarkan kasus kasus yang pernah ada, hakim peradilan umum tidak memiliki interpretasi yang sama dalam mendefinisikan pihak ketiga yang berkepentingan. konsekuensi dari tidak diatasnya secara tegas dan jelas terhadap pengertian mengenai pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek timbul perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim khususnya yang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. keadaan yang demikian justru merupakan keadaan yang berpotensi menciptakan keadaan yang jauh dari rasa kepastian hukum bagi seseorang yang pernah dinyatakan sebagai tersangka yang kemudian dihentikan pendidikannya karena alasan tidak cukup bukti. akibat kesuburan siapa yang dimaksud pihak ketiga berkepentingan dalam kurap, telah membuka ruang bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan tersebut, dan hal demikian akan terus berlanjut tanpa akhir. jika keadaan tersebut tidak dihentikan, maka dapat dipastikan proses peradilan cenderung berjalan arah yang undue process, membuka ruang adanya kesewenang wenangan dalam penerapan hukum dan dengan sendirinya berpotensi melanggar hak hak konstitusional tersangka atau terdakwa yang sesungguhnya telah dijamin oleh konstitusi. kesalahan tafsir terhadap tersebut akan atau setidaknya berpotensi bertentangan dengan dan uud bahwa oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa konstruksi yang dibangun dalam kurap sesungguhnya dapat mereduksi adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang kaidah konstitusionalnya diatur dalam dan uud karena membuka peluang multitafsir. mengingat kaidah hukum pidana termasuk kaidah hukum prosedurnya membawa implikasi yang langsung kepada hak asasi, haruslah tegas dan pasti. jika kaidah multitafsir dan tidak pastiurap yaitu sepanjang frasa pihak ketiga yang berkepentingan , semestinya demi kepastian hukum, tidaklah dibiarkan sebagai yang kurang jelas pengertiannya , sehingga membuka peluang bagi lsm untuk mengajukan praperadilan, yang justru semakin mengaburkan makna jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam dan uud adanya tafsir yang beragam terhadap kaidah yang diaturdalam kurap sepanjang siapa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan, akhirnya menyebabkan seorang tersangka yang telah di sp kan perkaranya diperlakukan tidak sama hadapan hukum dan diperlakukan secara diskriminasi. padahal kaidah perlakuan yang sama hadapan hukum dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi tegas tegas diatur dalam frasa terakhir ketentuan dan uud bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa pengaturan atau pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam kurap telah menimbulkan pengertian yang mutltitafsir dan melanggar asas lex certa dan asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan per dan perlakuan diskriminasi: bahwa terkait hal tersebut, timbul suatu pertanyaan bagaimana sebenarnya cara kurap harus ditafsirkan? dengan mengikuti ajaran prof. simons sebagaimana dikutip oleh p.a.f. lintang, undang undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang undang itu sendiri. apabila undang undang itu sendiri mengizinkan dengan memperhatikan keadaan keadaan yang berubah, maka sesuatu perkataan itu dapat diberikan arti yang lain yang berbeda dengan artinya yang semula seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang undang . karena dalam kurap tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengizinkan orang untuk memberikan arti yang lain kepada perkataan perkataan yang telah digunakan oleh pembentuk undang undang dalam rumusan rumusan nya, maka perkataan perkataan yang terdapat dalam rumusan rumusan kurap itu selalu harus ditafsirkan sesuai dengan arti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang undang p.a.f. lintang theo lintang, pembahasan kurap menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi, edisi kedua, jakarta: sinar grafika, halaman bahwa pemohon berpendapat, hukum acara (terutama acara pidana) adalah hukum publik yang bersifat imperatif , prinsipnya sebagai hukum publik yang bersifat imperatif, berfungsi sebagai the rule the game. dengan kerangka demikian, tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas oleh aparat penegak hukum. ketentuan hukum acara tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran yang oleh undang undang itu sendiri tidak ditentukan dengan nyata dan jelas. tindakan yang seperti itu dianggap mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau undue process ,dan setiap pemeriksaan yang undue process merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang telah dijamin oleh konstitusi. oleh karena itu, proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara, dikualifikasikan sebagai unfair trial (peradilan yang tidak jujur). lagi pula dengan hanya bersandar pada suatu penafsiran luas terhadap hukum acara dapat menjerumuskan penegakan hukum arah: where law ends, tyranny begin (ungkapan ini tertulis pada pintu masuk departemen justice washington dc), bahwa selanjutnya, kurap telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara pidana adalah saksi dan pelapor yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. hal ini sejalan dengan pendapat yahya harahap, s.h., permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapordengan demikian, saksi korbaniah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan praperadilan. pemberian hak yang demikian kepada saksi dapat dianggap memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. sebab dengan sistem ini, pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berada tangan penuntut umum saja, tetapi diperluas jangkauannya kepada saksi. jika dalam suatu kasus penghentian penyidikan penuntut umum diam saja atau menyetujui tindakan penghentian penyidikan, dalam hal yang seperti itu peran pengawasan dapat diambil alih oleh saksi dengan jalan mengajukan praperadilan. dengan diberikan hak kepada saksi, pengawasan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan telah dilapisi undang undang. sinilah letak maksud pembentuk undang undang terkait dengan pihak ketiga yang berkepentingan , bahwa menurut pemohon, penafsiran kurap sepanjang frasa pihak ketiga yang berkepentingan dilekatkan kepada lsm, justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang telah dinyatakan tidak cukup bukti dan proses pemeriksaannya dihentikan dengan menerbitkan sp jika lsm ditafsirkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan padahal bukan sebagai pihak yang dimaksud oleh pembentuk undang undang, maka proses praperadilan tersebut justru akan meniadakan prinsip kepastian hukum yang kaitannya diatur dalam uud dan juga meniadakan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang kaitannya diatur dalam uud jika kepastian hukum sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak kanada jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum itu. kalahnya berlandaskan pada penafsiran luas bahwa lsm adalah pihak ketiga yang berkepentingan, sementara kurap sendiri menentukan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban tindak pidana serta pelapor, maka prinsip jaminan dan perlindungan, dankepastian hukum yang adil sebagai kaidah konstitusi yang diatur oleh uud dan prinsip perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminasi sebagai kaidah konstitusi yang diatur oleh uud jelas jelas telah dilanggar oleh adanya kesuburan tafsir atas norma yang dikandung kurap: bahwa kaidah yang terkandung dalam dan uud menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi. apakah dengan tafsiruncto tambahan lembaran negara republik indonesia nomor", berhak untuk mendapatkan perlakuantentukan dalam danurap, khususnya kurap yang memberikan kewenangan kepada lsm sebagai pihak ketiga berkepentingan untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta bebas dari perlakuan yang diskriminasi? menurut pendapat pemohon, keadilan akan terwujud jika norma yang dikandung dalam kurap yang memberikan kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang khusus diberikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dilaksanakan berdasarkan tafsir yang dikehendaki oleh kurap atau setidak tidaknya oleh peraturan perundang undangan lain terkait dengan perkara yang dijalani memang menentukan demikian. kalau tafsir yang mengatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidak berwenang melakukan gugatan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sementara seorang tersangka telah dihentikan pendidikannya dan telah diterbitkan sp untuk kemudian kembali dijadikan tersangka karena gugatan praperadilan pihak ketiga berkepentingan yang tidak memiliki kewenangan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka gugatan praperadilan yang dikabulkan tersebut tersebut telah meniadakan prinsip adil dan diskriminasi yang kaitannya diatur dalam dan uud menurut hemat pemohon, dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan kurap ini ak, serta memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi para pihak pihak dalam kurap. apabila mahkamah tidak memberikan kepastian terhadap penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud kurap tersebut maka persoalan siapa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan tetap akan menjadi perdebatan yang terus akan muncul ketika terjadi gugatan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang diajukan lsm dengan bersandar pada frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam kurap pada masa mendatang yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan prinsip perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang dijamin oleh dan uud bahwa menurut hemat pemohon, penafsiran yang benar atas norma ketentuan kurap seyogianya harus dilagi pula keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi. keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan bagi con . hal tersebut menjadi keyakinan pemohon, karena hal tersebut telah tercermin dalam putusan putusan mahkamah konstitusi, yang antara lain dalam perkara nomor puu viii nomor puu ix dan perkara nomor puu ix bahwa selanjutnya, menurut doktrin hukum universal dikenal organization standing yang memberikan hak kepada masyarakat atas nama kepentingan publik untuk mengajukan gugatan atau permohonan sebagai perluasan dari konsep persona stand judicial karena kebutuhan hukum. meskipun demikianataupun peraturan pelaksanaannya. legal standing lembaga masyarakat atau lsm telah diatur dalam peraturan perundang undangan, antara lain: undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menentukan,peri kehidupan masyarakat": undang undang nomor tahun telah ditentukan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana pada apabila memenuhi persyaratan: (a) berbentuk badan hukum atau yayasan, (b). ketentuan dan undang undang nomor tahun tersebut, diatur lebih lanjut dalam. dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen serta peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat juga menentukan hak gugat pada lsm. bahwa selain. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas, tampakartinya, lsm sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan, hanyalah lsm yang secara jelas ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku untuk itu dan luar dari ketentuan tersebut tidaklah memiliki hak gugat atau legal standing, bahwa berbeda halnya dalam undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dan tambah oleh undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam yang hanya mengatur perihal peran serta masyarakat, tetapi tidak mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan lsm. demikian pulatentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan lsm. dengan demikian, terlihat bahwa ketentuan tersebut atas tidak mengatur hak gugat (legal standing) dan tata cara serta persyaratan lsm, sehingga praperadilan yang diajukan lsm atas dasar frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam kurap, tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan: bahwa dengan demikian, norma yang mengatur pihak ketiga yang berkepentingan telah ditentukan secara limitation dalam peraturan perundang undangan, sebagai suatu kehendak politik dari pembentuk undang undang. termasuk dalamnya norma yang terkandung pada kurap disebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri, pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan pidana pada umumnya ialah saksi dan korban: bahwa untuk menempatkan lsm sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu gugatan praperadilan, menurut hemat pemohon keberadaan lsm harus dipisahkan kapasitasnya sebagai konsep hak gugat (legal standing) dan perwakilan kelompok (class action) sebagai dua konsep yang berbeda dalam studi ilmu hukum. berbeda dengan class action, dalam konsep hak gugat, lsm bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. lsm berada luar kelompok yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. dalam hal ini, lsm bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang undang, seperti hak gugat lsm dalam undang undang perlindungan konsumen, maupun dalam undang undang lingkungan hidup: bahwa dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan kurap justru tidak mengatur sebagai subjek yang dapat mengajukan gugatan praperadilan dan juga tidak sebagai pihak yang dikorbankan. demikian pula jika merujuk pada sejumlah peraturan perundang undangan lain, misalnya undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah oleh undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengatur peran serta masyarakat, bukan sebaliknya mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan lsm. juga dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan peranhak gugat lembaga swadaya masyarakat atas praperadilan. oleh karena itu, permohonan praperadilan oleh lsm tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan. jika hanya berdasarkan penafsiran yang diperluas, sesungguhnya hanya akan menciptakan suatu ketidakpastian hukum, sekalipun dalam perkara yang dihadapi seseorang telah dinyatakan dihentikan penyidikan penunjukannya. membuka tafsir atas hak gugat lsm dalam praperadilan, justru suatu pengebirian terhadap hak hak konstitusional pemohon yang telah dengan jelas dan terang menyerang diatur dalam ketentuan dan uudkurap sepanjang frasa pihak ketiga yang berkepentingaselainjuga bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana diatur dalam uud bahwa menurut pemohon, penegak hukum yang menjalankan hukum acara pidana dapat saja melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang undang kurap dalam rangka implementasi dari undang undang guo. akan tetapi, pemohon berkeyakinan bahwa mahkamah sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian constitution), juga berhak menilai konstitusionalitas penafsiran suatu norma kurap yang dilaksanakan penegak hukumdiluruskan oleh mahkamah demi menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dari setiap warga negara dari perlakuan yang sewenang wenang. oleh karena itu, mahkamah hendaknya memberikan penafsiran yang tepat terhadap ketentuan kurap sepanjang frasa pihak ketiga yang berkepentingan , agar depannya tidak ada lagi penafsiran yang beragambahwa terkait uraian atas, mahkamah dalam putusannya nomor puu ix telah berpendapat bahwa . : bahwa meskipun demikian,pihak ketiga yang berkepentingan, yang juga sangat penting kedudukannya dalam penegakan hukum. kevakuman kaidah hukum yang merumuskan defenisi yang memuat kualifikasi pihak ketiga yang berkepentingan sebenarnya telah terjadi sejak awal penyusunan kurap, yang justru memperlihatkan adanya kelemahan rumusan kaidah kurap itu sendiri. dalam ketentuan ketentuan kurap masih terdapat adanya ketentuan yang menimbulkan keragu raguan yang pada akhirnya memancing timbulnya penafsir yang beraneka ragam. timbulnya penafsiran demikian disebabkan pembentuk undang undang sendiri tidak memberikan penjelasan resminya, bahkan ketentuan yang kurang jelas tersebut dalam penjelasan resminya dinyatakan sebagai cukup jelas . keadaan seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja berlaku tanpa adanya suatu kepastian: bahwa kewenangan untuk mengisi kevakuman itu, menurut mekanisme konstitusi1kurap sepanjang frasa pihak ketiga yang berkepentinganpihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud kurap, dibiarkan begitu saja, bersifat multitafsir dan ambigu, makakaidah undang undang yang diatur dalam itu secarakondisional tetap inkonstitusional (conditional unconstitutional), yaknipengertiankualifikasi pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam kurap menjadi conditional constitutional, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidaklah selalu harus diartikan semua lsm sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk meminta pemeriksaan sah atau tidaknya terhadap penghentian penyidikan, tetapi hanyalah lsm yang oleh undang undang dinyatakan secara limitation memiliki hak gugat terhadap perkara yang dihentikan proses pendidikannya. sepanjang undang undang tidak menentukan suatu lsm sebagai pihak ketiga yang berkepentingan memiliki hak gugat, maka ketentuan kurap menjadi inkonstitusional. penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat memohonkan membuat kaidah kaidah undang undang sebagaimana termaktubdalam kurapuraian atas, maka lsm yang mengaku sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud kurap haruslah orang yang orang yang memiliki kepentingan dalam proses perkara pidana. artinya, tidak semua lsm sebagai pihak yang memiliki hak gugat terhadap proses penghentian penyidikan, melainkan secara limitation memang telah ditentukan oleh undang undang dan memiliki kepentingan dalam proses perkara pidana tersebut. kurap hanya menentukan lsm sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki hak gugat jika masuk dalam kualifikasi saksi korban atau saksi penderita atau pihak yang terkait hak haknya atau ada hubungan erat secara langsung dalam perkara tindak pidana korupsi termasuk pihak yang memiliki kepentingan dalam proses perkara pidana. penafsiran kaidah kurap yang demikian ini akan menjadi sejalan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam dan uudjuncto mk. namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum, maka dalam kasus ini pemohon memohon kepada mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif). pemohon juga pemohon, bahwa permohonan pemohon juga didasarkan pada kenyataan bahwa "telah dan "putusan ini, terkait dengan penetapan pemohon sebagai tersangka, maka putusan ini berlaku bagi pemohon terhadap kerugian konstitusional yang telah dideritanya, bahwaerdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon mohon kepada yang mulia majelis hakim,sepanjang frasa pihak ketiga yang berkepentingan . adapun bunyi kurap selengkapnya adalahyang telah ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sp205 fd. kejaksaan tinggi gorontalo, tanggal juni melanggarbahwa sebelumnya, pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaanberdasarkan surat perintah penyidikan nomor fd. tanggal januari penetapan sebagai tersangka tersebut merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi pemohon, karena sebagaimana pemohon ketahui bahwa masalah dana mobilisasi tersebut telah selesai dengan adanya surat menteri dalam negeri nomor tanggal januari yang isinya menyatakan dana mobilisasi dinyatakan selesai (bukti begitu juga dengan surat badan pemeriksa keuangan nomor vi xv tanggal januari yang menyatakan tidak ada kerugian negara terhadap dana mobilisasi tersebut (bukti bahwa tindak pidana yang diduga telah dilakukan pemohon, yakni korupsi dana mobilisasi untuk anggota dprd provinsi gorontalo , bukanlah semata mata tindakan pribadi, melainkan melekat pada jabatan pemohon sebagai gubernur gorontalo, dengan berdasar pada kenyataan bahwa sebagai provinsi baru membutuhkan strategi dan tindakan yang tepat untuk mempercepat pembangunan fisik maupun non fisik. untuk mempercepat hal tersebut, salah satunya diperlukan mobilitas yang tinggi pada jajaran dprd sebagai lembaga legislatif daerah untuk membuat, sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kurap: bukti fotokopi surat perintah penghentian penyidikan sp3) nomor print fd tanggal agustus bukti fotokopi putusan pengadilan negeri gorontalo nomor pid. praperadilan pn. glo: bukti fotokopi surat panggilan tersangka nomor fd. kejaksaan tinggi gorontalo, tanggal juni bukti fotokopi surat keputusan bersama skb) antara dprd dengan gubernur yaitu skb nomor tahun dan nomor tahun tentang penampakan anggaran tahun provinsi gorontalo: bukti fotokopi perda apbd perubahan tahund. tanggal februari dengan sangkaan penyalahgunaan kewenangan oleh orang anggota dprd gorontalo, bukti fotokopi surat penghentian penyidikan sp3) nomor f.d. untuk orang anggota dprd, tanggal april bukti fotokopi perda.d. tanggal november bukti fotokopi surat menteri dalam negeri nomor yang isinya menyatakan dana mobilisasi dinyatakan selesai tanggal januari bukti fotokopi surat bpk nomor vi xv tanggal januari yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak ada kerugian negara, bukti p 13a fotokopi penyetoran uang sebesar rp. (dua milyar rupiah) melalui bank sulut, tanggal april bukti p 13b fotokopi penyetoran uang sebesar rp. melalui bang sulut, tanggal mei bukti p 13c fotokopi penyetoran uang sebesar rp. melalui bank sulut(kurap, bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, perlakuan yang sama hadapan hukum serta atas adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam dan uud secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (selanjutnya disebut lsm) yang bernama gorontalo corruption watch gcw) terhadap surat perintah penghentian penyidikan (selanjutnya disebut sp3) nomor print r. fd. bertanggal agustus atas nama pemohon yang kemudian dilakukan gugatan praperadilan pengadilan negeri gorontalo dan dikabulkan sebagaimana putusan nomor pid. praperadilan pn. glo, bertanggal desember sehingga pemohon kembali dinyatakan sebagai tersangka dengan surat panggilan tersangka nomor sp r. fd. kejaksaan tinggi gorontalo, bertanggal juni bahwa gorontalo corruption watch gcw) mengajukan praperadilan pengadilan negeri gorontalosehingga memunculkan perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk dalamnya lsm. dengan demikian,frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam kurap terhadap dan uud yang masing masing menyatakan:adapun dalam uud yang dijadikan batu uji adalahohon mengajukan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang diakibatkan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh lsm yang bernama gorontalo corruption watch terhadap sp3 nomor print r. fd. atas nama pemohon. gugatan praperadilan tersebut diajukan pengadilan negeri gorontalo dan dikabulkan sebagaimana putusan nomor pid. praperadilan pn. glo, sehingga pemohon kembali dinyatakan sebagai tersangka, bahwa yang mengajukan permohonan praperadilan tersebut adalah gorontalo corruption watch yaitu lembaga swadaya masyarakat yang concern bidang pemberantasan korupsi provinsi gorontalo dengan mendasarkan pada ketentuan kurap khususnya terkait, sehingga memunculkan perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan termasuk dalamnya lsm. dengan demikianihak ketiga yang berkepentingan dalam kurap mengandung ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan atas adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam dan uudterkait praperadilan sebagai berikut: bahwa praperadilan merupakan salah satu pranata dalam siste.i.r. yang menganut sistem inkuisitor, yangoleh.i.r tersebutpranataadanya.i.r, yang tidak seluruhnyapenuntut umum. pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari,hapij: bahwa apabila ditinjau dari sudut subjeknya, maka permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan hanya dapat diajukan oleh pihak pihak tertentu, yaitu penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kurap yang dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan disertai alasan alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut: bahwa terkait dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan melalui upaya praperadilan yang diatur dalam kurap, pernah dimohonkan pengujian dan diputus mahkamah dalam putusan nomor puu ix bertanggal mei dan mahkamah menyatakpertimbangan hukum sebagai berikut:,:: payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan daerah agar terarah dan tepat sasaran. dengan demikian, pemohon berpendapat bahwa pemberian dana mobilisasi tersebut yang selanjutnya disahkan melalui peraturan daerah apbd perubahan tahun nomor tahun dan disetujui oleh menteri dalam negeri (bukti merupakan tindakan seorang gubernur yang telah didasarkan pada peraturan perundang undangan, didorong oleh suatu itikad baik dan tanggung jawab serta dibenarkan menurut hukum, dan lagi pula tindakan tersebut semata mata ditujukan dalam rangka akselerasi pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat gorontalo sebagai provinsi baru, bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dibanggakan pada pemohon oleh penyidik tersebut ternyata tidak cukup bukti dan proses pemeriksaan harus dihentikan, sehingga kejati gorontalo selanjutnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan sp dengan nomor print fd. tertanggal agustus (bukti bahwa setelah kurang lebih tahun sejak terbitnya surat perintah penghentian penyidikan sp nomor sprint fd. tersebut, serta merta mendapatkan perlawanan dari lembaga swadaya masyarakat lsm) gorontalo corruption watch gcw) yang diwakili oleh answers zougira selaku ketua dan mukhlis hasil selaku sekretaris, dengan mengajukan gugatan praperadilan pengadilan negeri gorontalo, dan gugatan praperadilan tersebut dikabulkan sebagaimana putusan nomor pid. praperadilan pn. glo (bukti sehingga perkara dibuka kembali dan pemohon dinyatakan sebagai tersangka dengan surat panggilan tersangka nomor fd. kejaksaan tinggi gorontalo, tanggal juni (bukti bahwa lsm gcw mengajukan praperadilanbahwa pemohon tidak menduga praperadilan tersebut akan dikabulkan oleh pengadilan negeri gorontalo, karena pemohon beranggapan lsm gcw bukanlah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud oleh kurap: bahwa kurap hanya memberikan rekognisi mengenai adanya pihak ketiga yang berkepentingan , tetapi kurap tidak memberikan i3.: i3.ketentuan guo, menurut mahkamah tidak bersifat diskriminatif dan tidakdan uud hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana tegaskan oleh dan uud dengan demikian, ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, kurapakil mochtar muhammad alim ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. hani dhani. hal ini akan memunculkan perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan termasuk dalamnya lsm, karena disebabkan oleh faktor belum adanya interpretasi otentik yang jelas dan tegas dalam kurap. hal ini tentunya akan yang dalam perkara ini sebelumnya oleh penyidik telah dinyatakan tidak cukup bukti sehingga pendidikannya dihentikan dengan menerbitkan sp untuk kemudian karena adanya gugatan praperadilan dari lsm sebagai pihak ketiga yang berkepentingan , perkara tersebut dibuka kembali proses pendidikannya: bahwa dengan dibukanya kembali perkara tersebut oleh penyidik berdasarkan gugatan praperadilan oleh lsm yang mengklaim dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan secara nyata telah merugikan hak hak konstitusional pemohon yang sesungguhnya telah dijamin dalam dan uud karena pemohon tidak mendapat kepastian hukum, perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan rasa aman, serta tidak mendapat perlakuan yang adil sebagai warga negara yang harus diperlakukan sama hadapan hukum, sehingga pemohon merasa dianiaya dan sangat mengganggu aktivitas pemohon, bahwa pemohon menganggap penetapan sebagai tersangka tindak pidana korupsipolitisi yang pernah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, majelis permusyawaratan rakyat, pernah menjadi gubernur gorontalo selama dua periode, dipercayakan presiden sby sebagai menteri kelautan dan perikanan, dan berbagai jabatan publik lainnya. pemohon juga dikenal luas sebagai fungsionaris dpp partai golkar yang oleh beberapa kader dan anggota partai dianggap sebagai kader potensial untuk memimpin partai golkar, bahwa andaikata pemohon dihukum sehari saja akibat dakwaanbahwa pemohon berpendapat, jika perkara pemohon dilanjutkan tingkat pengadilan tentunya pengadilan yang mengadili pemohon merupakan pengadilan yang zalim dan mengada ada karena mengadili perkara yang tidak cukup bukti. betapa tidak, bahwa faktanya penyidik sendiri dalam proses pemeriksaan praperadilan telah menyatakan bahwa dalam kasus ini ii) negara tidak dirugikan, (ii) tersangka tidak memperoleh keuntungan, dan (iii) kepentingan umum terlayani, sehingga suatu perbuatan dapat hilang sifat perbuatan melawan hukumnya. bahwa penyidik juga menyatakan bahwa anggaran dana mobilisasisebesar rp. milyar telah dikembalikan dan disetorkan oleh terpidana amir pola isa melalui bank sulut. atas pengembalian dana tersebut, badan pemeriksa keuangan melalui surat nomor vi xv tanggal januari yang menyatakan tidak ada lagi kerugian negara dan dapat dinyatakan selesai. hal ini dipertegas lagi dengan adanya surat menteri dalam negeri nomor tanggal januari yang menyatakan bahwa kebijakan pemberian dana mobilisasi bagi anggota dprd gorontalo telah sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme serta prosedur administrasi keuangan daerah, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara daerah, bahwa dengan dibukanya kembali perkara tersebut oleh penyidik berdasarkan gugatan praperadilan yang diajukan lsm gcw sebagai pihak ketiga yang berkepentingan justru mereduksi hak hak konstitusional pemohon yang berdasarkan fakta fakta terurai pada angka tersebut semestinya menjadi suatu kepastian hukum bagi pemohon, nyatanya hak hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh dan uud diamputasi oleh lsm gcw sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang sebenarnya dalam pandangan pemohon tidak memiliki kapasitas hukumsebagai pihak yang mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan sebagaimanadimaksud oleh kuraphanya karena perkaranya yang tadinya telah sp kemudian muncul kembali karena di praperadilan kan oleh lsm yang mengklaim dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan ,yang justru eksistensinya tidak disebutkan secara jelas oleh kurap. seorang tersangka yang telah dinyatakan tidak cukup bukti dalam suatu penyidikan dan demi hukum proses pemeriksaannya harus dihentikan dengan diterbitkannya sp menjadi mimpi buruk baginya karena kepastian hukum yang semestinya menjadi hak konstitusionalnya, direduksi bahkan diamputasi oleh pihak yang tidak berwenang seperti yang dimaksud oleh kurap. bahwa hal tersebut atas dapat menjadi precedent buruk dalam dunia hukum bahwa semua orang yang telah dinyatakan tidak terbukti oleh penyidik penuntut atas suatu sangkaan melakukan tindak pidana, hidupnya tidak akan merasa tenang dan jauh dari kepastian hukum, karena bisa saja setiap saat akan dipersoalkan kembali, sehingga ketentuan kurap justru akan selalu mengebiri hak hak konstitusional seorang warga negara. apalagi berdasarksehingga pupuslah harapan itu dan kepastian hukum yang telah didapatnya menjadi tidak bernilai. pada titik inilah apa yang telah dijamin oleh konstitusi dalam dan menjadi tidak bermakna akibat adanya frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam kurap: bahwa dengan demikian, kurap tersebut sangat diskriminatif dan ironis. sebagaiman. sehingga keadaan tersebut menimbulkan "diskriminasi hadapan hukum"apalagi kurap secara tegas bertentangan dengan bunyi dan uud negara, pemohon mempunyai hak hak konstitusionalkurap sepanjang frasa pihak ketiga yang berkepentingan , kerugian konstitusional pemohon adalah nyata dan terang benderang: syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. akibat gugatan praperadilan yang diajukan lsm sebagai pihak ketiga yang berkepentingan telah menyebabkan hak hak pemohon untuk memperoleh kepastian hukum menjadi terhalang dan tidak mendapatkan perlindungan atas perlakukan diskriminasi, padahal dalam perkara tersebut pemohon telah dinyatakan tidak cukup bukti dan dengan itu perkaranya dihentikan pendidikannya oleh penyidik kejaksaan tinggi gorontalo melalui spkurap, sepanjang frasa pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam kurap tentang siapa saja yang termasuk pihak ketiga berkepentingan , telah membuka ruang adanya interpretasi pada praktik peradilan mana hakim dapat mengabulkan lsm sebagai pihak ketiga berkepentingan dalam perkara yang dihadapi pemohon, sehingga hak hak konstitusional pemohon menjadi terkomputasi oleh adanya suatu gugatan praperadilan oleh lsm yang justru tidak ditentukan secara jelas dalam kurap:hak hak konstitusional pemohon terlindungi secara hukum, dan tidak menyebabkan perkara yang telah dihentikan pendidikannya oleh penyidik dibuka kembali. dengan dikabulkannya permohonan ini, tentunya lsm tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, sehingga kerugian potensial pemohon dapat direhabilitasi dengan diberlakukannya kembali sp penyidik kejaksaan tinggi gorontalopt. west irian fishing industries, dalam hal ini diwakili oleh mikro nomura, direktur utama pt. west irian fishing industries, berkedudukan jalan kh. wahid hasyim nomor jakarta pusat, selanjutnya disebut . pemohon pt. dwi bina utama, dalam hal ini diwakili oleh hiroyuki kodama, presiden direktur pt. dwi bina utama, berkedudukan gedung artha graha lantai komplek sudirman central business district, jalan jenderal sudirman kav. jakarta, selanjutnya disebut . pemohon il: pt. irian marine product development, dalam hal ini diwakili oleh mikro nomura, presiden direktur pt. irian product development, berkedudukan jalan kh. wahid hasyim nomor jakarta pusat, selanjutnya disebut pemohon iii: pt. alfa kurnia, dalam hal ini diwakili oleh ratna dewi setiasari, direktur pt. alfa kurnia, berkedudukan menara batavia jalan kh. mas mansyur kav. jakarta pusat, selanjutnya disebut . pemohon iv: berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal april dan april pemohon sampai dengan pemohon tersebut atas memberikan kuasa kepada sulit, s.h., m.h., samawi, s.h., m.h., arifin jauhari, s.h., m.h., hadijanto, s.h., m.h., nia wiryaningsih, s.h., m.h., dan agung hary utomo, s.h., yang kesemuanya adalah advokat pada badan advokasi dan pembinaan hukum masyarakat perikanan nusantara babinkum mpn), berkedudukan wisma daria lantai jalan iskandarsyah rayall. para pemohon, pengurus himpunan pengusaha penangkapan udang indonesia ppi), yang beralamat komplek rukun tarawangsa square jalan tarawangsa kav. lantai kebayoran baru, dalam hal ini diwakili oleh ir. slamet benowo, jabatan ketua ppi dan inda busana, jabatan sekretaris jenderal ppi: masyarakat perikanan nusantara mpn), yang beralamat wisma daria lantai jalan iskandarsyah raya nomor jakarta, dalam hal ini diwakili oleh ahmad fauzi dan ir. muhammad billahmar, jabatan sekretaris jenderal mpn dan sekretaris mpn: selanjutnya disebut . il. pihak terkait, i1. membaca permohonan dari para pemohon: mendengar keterangan dari para pemohon, membaca permohonan dari himpunan pengusaha penangkapan udang indonesia dan masyarakat perikanan nusantara untuk menjadi pihak terkaitterangan tertulis pihak terkait himpunan pengusaha penangkapan udang indonesia: mendengar keterangan ahli dari para pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli dari pemerintah, memeriksa bukti bukti dari para pemohon dan bukti bukti dari pemerintah: membaca kesimpulan dari para pemohon dan pemerintah: hukum indonesia adalah perlindungan dari tindakan yang sewenang wenang (abuse power) dan tidak berdasarkan,dan bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon berdasarkan uud maka hal tersebut harus segera diakhiri: bahwa dengan adanya rasa keadilan masyarakat perikanan, kepastian hukum dalam berusaha, asas pungutan pajak yang adil (terhindar dari beban pajak pungutan berganda) bertujuan: demi menjaga kelestarian sumber daya alam untuk kelangsungan usaha perikanan. perusahaan perikanan tangkap akan senantiasa melakukan penangkapan ikan secara bijaksana, tidak serakah, memperhatikan keseimbangan alam: untuk menggairahkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat, serta peningkatan devisa negara. menyadari betapa pentingnya sumber daya alam sebagai sumber mata pencahariannya, bahwketidakpastian hukum yang adil karena multi tafsir bahwa,las bangunan". bahwa, para pemohon adalah perusahaan perikanan tangkap, ekonomi agar secara sosial efisien musgraves dan musgraves, fungsi regulasi ini merupakan fungsi yang penting mengingat adanya biaya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh pihak pihak lain dan masyarakat luas yang tidak melakukan transaksi ekonomi tanpa adanya pemberian kompensasi dari pihak pihak yang melakukan transaksi. kondisi seperti ini dalam ekonomika disebut sebagai eksternalitas negatif. ketika ada transaksi ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif dan kondisi dibiarkan ini saja oleh pemerintah, maka perekonomian tidak akan berjalan efisien secara sosial. sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dalam ekonomika publik disebut sebagai common good, yakni barang yang rival namun tidak ekslusif. barang yang bersifat rival adalah barang yang membutuhkan tambahan biaya ketika orang mengkonsumsinya bertambah. barang yang tidak ekslusif adalah barang yang dapat dikonsumsi oleh siapapun. jardin mengemukakan bahwa tanpa campur tangan pemerintah atau campur tangan yang tidak tepat, pengelolaan sumber daya yang bersifat common good akan berdampak pada kepunahan sumber daya tersebut. sudah banyak kasus kepunahan dan ancaman kepunahan yang dialamatkan pada berbagai common good ini. penangkapan yang berlebihan menjadi penyebab utama kepunahan dan ancaman kepunahan persen dari sekitar ikan yang dikenal dunia seperti antara lain ikan kod laut utara kanada, ikan sturgeon rusia, dan masih banyak yang lain. indonesia, seperti data yang ditunjukkan oleh saksi ahli persidangan yang lalu, bahwa sumber daya laut tangkap (ikan, udang, dan lain sebagainya) juga menunjukkan tanda dan kecenderungan yang mengarah pada ancaman kepunahan karena penangkapan yang berlebihan (overfishing). menteri kelautan dan perikanan pada satu rapat kerja mengungkapkan bahwa wilayah perikanan tangkap indonesia semakin terbatas, karena beberapa tempat stok ikan dan udang semakin berkurang. dari wilayah perikanan tangkap indonesia, tinggal satu wilayah yang masih potensial, yakni perairan maluku kamis maret lebih lanjut, penangkapan yang berlebihan untuk beberapa stok ikan telah terjadi perairan selat malaka, pantai utara jawa, selat bali, dan pantai selatan sulawesi. ketika perusahaan perikanan dan nelayan tangkap menangkap ikan dan menjualnya, perusahaan dan nelayan tersebut mendapatkan manfaat yang berupa pendapatan dari menjual ikan. untuk mendapatkan manfaat ini, perusahaan mengeluarkan biaya seperti biaya bahan bakar, tenaga kerja, perawatan kapal dan peralatan tangkap dan lain sebagainya. dalam ekonomika manfaat dan biaya seperti atas disebut sebagai manfaat privat dan biaya privat atau manfaat internal dan biaya internal. kenyataannya samping biaya privat yang ditanggung perusahaan dan nelayan ada biaya kerusakan yang biasanya tidak diperhitungkan oleh perusahaan dan nelayan. penangkapan ikan yang berlebihan akan menimbulkan kerusakan dalam bentuk menurunnya tingkat reproduksi ikan yang pada gilirannya akan menyebabkan jumlah ikan laut yang dapat ditangkap berkurang. kondisi ini menyebabkan daerah tangkapan ikan menjadi semakin jauh, produktivitas perikanan tangkap menurun, dan pendapatan perusahaan perikanan dan nelayan berkurang, serta potensi konflik antar nelayan dan perusahaan perikanan semakin tinggi. kerusakan yang terjadi adalah biaya yang menjadi tanggungan segenap rakyat indonesia ini dalam ekonomika disebut sebagai terjadinya eksternalitas negatif. sebenarnya biaya penangkapan ikan yang ditanggung oleh seluruh perusahaan perikanan, nelayan, dan masyarakat adalah biaya privat dan biaya kerusakan. biaya ini disebut sebagai biaya sosial. biaya sosial lebih mencerminkan biaya ekonomi sesungguhnya dalam penangkapan ikan. selanjutnya, jika eksternalitas negatif ini tidak mendapatkan campur tangan pemerintah untuk internalisasi maka dalam jangka waktu tertentu kepunahan sumber daya laut tidak dapat dielakkan lagi. secara teoritis, bentuk campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah eksternalitas negatif adalah regulasi dengan perundang undangan dan dengan perpajakan. campur tangan ini merupakan upaya internalisasi eksternalitas negatif agar diperhitungkan dalam keputusan transaksi ekonomi. tanpa ada campur tangan pemerintah maka tidak akan ada pihak yang bertanggung jawab menanggung eksternalitas negatif selain hanya pembiaran kerusakan sumber daya ikan yang pada akhirnya harus ditanggung oleh seluruh rakyat indonesia, termasuk ditanggung oleh generasi yang akan datang. regulasi dengan perundang undangan atau dengan perpajakan dilakukan untuk memaksa para pelaku transaksi untuk menginternalisasi eksternalitas dalam transaksi ekonomi yang dilakukan atau mencegah terjadinya eksternalitas negatif. regulasi dengan perundang undangan biasanya merupakan pelarangan atau pembatasan transaksi ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif, seperti pelarangan penangkapan ikan wilayah perairan tertentu, ketentuan kriteria jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap, pelarangan penggunaan jaring pukat harimau, dan lain sebagainya. regulasi melalui perpajakan akan memaksa para pelaku transaksi untuk menginternalisasi eksternalitas dan mendorong pengelolaan sumber daya arah efisiensi secara sosial. sumber daya laut memang harus kita manfaatkan optimal mungkin. namun dalam pemanfaatannya haruslah efisien secara sosial sehingga bermanfaat bagi kita sekarang dan bagi anak cucu kita kelak. menurut saya, pbb kelautan dimaksudkan untuk mendorong menginternalisasikan eksternalitas yang terjadi dan ini dibenarkan dan memiliki dasar teori yang sahih seperti yang pernah dikemukakan oleh pintu dan buol sehingga pemanfaatan sumber daya dari laut dapat secara efisien secara sosial. kalau ternyata masih terjadi penangkapan yang berlebihan, sangat dimungkinkan karena tarif pbb kelautan yang masih kurang tinggi. tarif pbb kelautan yang tinggi akan menjadi disinsentif untuk melakukan penangkapan namun semestinya menjadi pendorong untuk pembudidayaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan. ini searah dengan himbauan menteri kelautan dan perikanan yang mengatakan bahwa untuk menjaga keberlanjutan perlu meningkatkan budi daya perikanan dengan pemanfaatan dan penguasaan teknologi, pemilihan komoditas yang memiliki potensi pasar cukup besar, dan diminati konsumen, seperti antara lain udang, bandeng, kerapu, rumput laut, kakap putih, bawal, dan kepiting (republika.co.id, kamis maret ir. suryantoro budisusilo, sc. latar belakang undang undang pajak bumi dan bangunan pbb), menerangkan bahwa pengenaan suatu pbb adalah berdasarkan nilai jual obyek pajak nop). penetapan nop adalah dilakukan berdasarproses penetapan nop atas, adalah merupakan salah satu langkah dalam proses penilaian yang umum dilakukan oleh para penilai indonesia maupun internasional. apa yang dilakukan dalam penetapan nop pbb adalah merupakan cara cara penilaian berdasarkan pendekatan (approach) yang berlaku secara umum, dan diatur dalam standar penilaian indonesia spi) dan international valuation standard ivs) dimana masyarakat profesi penilai indonesia mappi) menjadi salah satu anggotanya. ii. pengertian definisi beberapa pengertian atau definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah: penilaian (appraisal valuation) adalah suatu proses pekerjaan yang dilakukan seorang penilai (appraisers) dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat (opini) tentang nilai ekonomi suatu properti, baik berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan analisis terhadap fakta fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu, serta mengacu pada prinsip prinsip penilaian yang berlaku. prinsip prinsip penilaian yang berlaku adalah apa yang diatur dalam standar penilaian indonesia spi yang disusun mengacu kepada international valuation standard committee yang beranggotakan lebih dari negara. penilai adalah seorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang sehari hari melakukan praktek penilaian sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki baik penilai internal maupun penilai eksternal penilai pbb adalah termasuk dalam pengertian penilai internal, dengan definisi adalah penilai yang bekerja salah satu entitas yang memiliki aset, atau dipersyaratkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. hasil laporan penilai internal hanya terbatas pada kepentingan entitas yang bersangkutan atau manajemen atau untuk pelaksanaan peraturan perundang undangan tertentu. dengan demikian hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pbb, adalah dipakai untuk melaksanakan pbb atau hanya dipakai untuk kepentingan penetapan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dipakai untuk kepentingan lain. proses penilaian adalah prosedur yang sistematis yang menjadi panutan penilai properti untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemberi tugas tentang nilai suatu properti. seluruh permasalahan dan tahapan pekerjaan penilaian yang dilaksanakan oleh seorang penilai seharusnya dapat terjawab dalam proses penilaian, yang meliputi proses pendefinisian masalah, penentuan lingkup penugasan, pengumpulan data, analisis, penggunaan pendekatan penilaian dan penentuan nilai serta penyusunan laporan penilaian. properti adalah konsep hukum dari properti meliputi segala suatu yang merupakan konsep kepemilikan atau hak dan kepentingan yang bernilai berbentuk benda atau bukan (corporal non corporal): berwujud atau tidak berwujud, dapat dilihat atau tidak: memiliki nilai tukar atau yang dapat membentuk kekayaan. pengertian definisi tersebut adalah sesuai dengan standar penilaian indonesia ii. tujuan penilaian seorang penilai sebelum melaksanakan penilaian, wajib mengetahui (dua) hal dari calon pemberi tugas, yaitu: pertama, untuk apa penilaian itu dilakukan dan, kedua, untuk keperluan apa nilai tersebut digunakan. dengan demikian, adalah menjadi kewajiban penilai untuk mengetahui dan memahami maksud dan tujuan penilaian yang hendak dilakukan. tugas penilaian sesuai dengan tugas penilaian yang harus dilakukan oleh penilai, maka tujuan penilaian dapat dibedakan menjadi: penilaian untuk tujuan laporan keuangan (valuation for financial report), baik untuk sektor swasta (privat) maupun untuk kepentingan pemerintah. pada umumnya dilakukan satu tahun sekali. penilaian untuk tujuan penjaminan hutang, terkait kepentingan pada lembaga keuangan bank maupun non bank. penilaian untuk tujuan kepentingan publik (public sector valuation), umumnya adalah penilaian berdasarkan pelaksanaan peraturan peraturan tertentu yang dilakukan pemerintah atau perundang undangan negara. penilaian untuk tujuan kepentingan individu, seperti jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan, penyelesaian sengketa. adapun penilaian dari sudut untuk keperluan publik, biasanya adalah: penilai wajib mengetahui untuk apa penilaian dilakukan dan untuk keperluan apa nilai tersebut digunakan tugas penilaian sesuai dengan tujuan penilaian dibedakan menjadi: penilaian untuk laporan keuangan (valuation for financial report) penilaian untuk penjaminan hutang penilaian untuk kepentingan publik (public sector valuation) penilaian untuk kepentingan individu penilaian untuk kepentingan publik penilaian aset untuk penetapan nilai jual obyek pajak nop) pajak bumi dan bangunan pbb) kepentingan perpajakan penilaian aset untuk kompensasi penggantian kerugian pencemaran penilaian sebagian seluruh properti untuk eminent domain penilaian untuk jual beli, sewa menyewa, tukar guling maupun kerjasama atas aset milik negara iv. pendekatan penilaian setelah penilai dapat memahami untuk apa penilaian itu dilakukan dan untuk keperluan apa nilai tersebut digunakan, maka selanjutnya penilai harus dapat menetukan pendekatan penilaian yang akan dijalankan. dalam profesi penilai dikenal ada (tiga) pendekatan penilaian yang umum dijalankan para penilai dalam rangka proses penilaian, yaitu: pendekatan data pasar (market approach) pendekatan biaya (cost approach) pendekatan pendapatan (income approach) dalam situasi dimana data transaksi pasar banyak didapatkan, pendekatan biaya menjadi kurang relevan, namun apabila data pembanding sulit didapatkan maka pendekatan biaya menjadi dominan digunakan. adalah wajar bagi penilai untuk mempertimbangkan setiap pendekatan. setiap pendekatan didasarkan kepada prinsip substitusi, yang beranggapan bahwa jika terdapat beberapa komoditas, barang atau jasa yang serupa, maka yang menawarkan harga terendah akan menarik permintaan terbesar dan distribusi terluas, pendekatan data pasar pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. pada umumnya, properti yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli. cocok untuk properti yang dapat bebas diperjual belikan (di transfer kepemilikannya). ada data pasar. pendekatan biaya pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa, sebagai substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti yang lain baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding. dalam prakteknya, pendekatan ini juga melibatkan estimasi depresiasi untuk properti yang lebih tua dan atau memiliki keusangan fungsional dimana estimasi biaya baru secara tidak wajar melampaui harga yang mungkin dibayarkan untuk properti yang dinilai. cocok untuk properti yang dapat diganti atau diperbaharui. pendekatan pendapatan pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. kapitalisasi menghubungkan pendapatan (biasanya merupakan pendapatan bersih) dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. proses ini mungkin menggunakan kapitalisasi langsung (dikenal dengan tingkat kapitalisasi), yield atau tingkat diskonto (menggambarkan tingkat pengembalian investasi), atau keduanya. cocok untuk properti yang menghasilkan pendapatan atas hasil propertinya, pbb usaha bidang perikanan dalam pbb yang dimaksud dengan subyek pajak berdasarkan adalah orang atau badan mempunyai hak memperoleh manfaat atas bumi atau bangunan. sedangkan pengertian bumi menurut adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang terdiri atas tanah dan perairan pendalaman serta laut wilayah indonesia. para pemohon adalah perusahaan perusahaan bidang penangkapan ikan (perikanan tangkap) serta menyebutkan koordinat dan daerah terlarang (suatu area laut yang yang ditetapkan). dapat dikatakan bahwa pemegang sisi, mempunyai arti mendapatkan hak akses atau mengeksploitasi wilayah laut sesuai yang ditentukan dalam sisi. penilaian nop bidang perikanan dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, atau pendekatan kapitalisasi pendapatan (berdasarkan standar penilaian indonesia). sepanjang bisa diterapkan, ketiga pendekatan penilaian dapat dilakukan secara bersama sama. namun melihat obyek penilaian, umumnya untuk nop perikanan tangkap hanya dapat dilakukan menggunakan pendekatan pendapatan. penentuan nop areal penangkapan ikan penetapan nop ditetapkan menggunakan kapitalisasi hasil bersih dari hasil tangkapan ikan, yang merupakan obyek pajak pengganti dari wilayah sisi yang diberikan. memperhatikan hal tersebut diatas maka, pendekatan penilaian paling cocok adalah pendekatan kapitalisasi pendapatan, dimana area wilayah penangkapan ikan adalah identik dengan property producing income , dengan asumsi potensi perikanan laut adalah dasar pengganti perhitungan dari potensi pendapatan area wilayah laut (atas suatu akses pemanfaatan lahan area tertentu penghasil pendapatan sesuai dengan sisi yang diberikan). potensi pendapatan dari hasil tangkapan ikan laut, setelah dikurangi biaya biaya akhirnya didapat pendapatan bersih, selanjutnya atas pendapatan bersih tersebut dilakukan kapitalisasi. angka index kapitalisasi dapat ditentukan atas kondisi pasar atau peraturan tertentu. dalam hal perhitungan pbb laut ini, angka index ditetapkan berdasarkan peraturan dirjen pajak. vi. kesimpulan dalam kelaziman internasional, suatu orang atau badan yang memegang hak akses penggunaan lahan, dikenakan suatu pajak tertentu (property tax) atau indonesia disebut pbb. perhitungan nop ditetapkan berdasarkan obyek pajak pengganti, yaitu potensi atas pendapatan dari area atau wilayah laut yang diberikan dalam sisi, dengan asumsi hasil tangkapan perikanan pada area wilayah tertentu dipakai sebagai dasar penentuan pendapatan perusahaan pemegang sisi. pendekatan penilaian nop pbb laut, paling cocok adalah melalui pendekatan kapitalisasi pendapatan. angka index kapitalisasi dapat ditentukan berdasar data kondisi pasar atau berdasar peraturan tertentu. pada pbb laut angka ini ditetapkan berdasar peraturan dirjen pajak, mengacu kepada kondisi potensi perikanan tangkap. drs encarta judowinarso, sc. pajak bumi dan bangunan pbb) merupakan pajak kebendaan. objek pbb adalah bumi dan atau bangunan. pbb dikenakan terhadap subjek pajak yaitusarnya pajak terutang ditentukan oleh nilai jual objek yaitu bumi dan atau bangunan. dasar hukumyang selanjutnya disebut pbb). pbbyang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. sebagaimana pendapat musgraves dalam bukunya keuangan negara dalam teori dan praktek edisi kelima (terjemahan oleh alfonso sirait), mengemukakan bahwa pengenaan pajak bumi, terutama negara negara berkembang, dapat digunakan untuk mendorong stilisasi (penggunaan) faktor faktor produksi secara lebih intensif. hal ini mengindikasikan bahwa pengenaan pajak atas bumi juga diterapkan oleh negara lain, yang berperan sebagai fungsi regulasi dan budget. sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam undang undang dasar mengatur bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara untuk dan dipergunakan untuk bagisebesar besarnya kemakmuran rakyat . berdasarkan aturan konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara. hak menguasai dari negara dimaksudkekayaan alam yang terkandung dalamnykekayaan alam yang terkandung dalamnykekayaan alam yang terkandung dalamnya. sehubungan dengan hak menguasai dari negara tersebut, maka setiap pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya oleh orang pribadi atau badan harus melalui aturan tertentu. orang pribadi atau badan yang telah memperoleh manfaat dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara, melalui pembayaran pajak. salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak bumi dan bangunan pbb), yang mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat bidang pembiayaan pembangunan. pbb termasuk jenis pajak objektif, dimana yang lebih ditekankan dalam pengenaan pbb adalah pada objeknya. sehingga pbb dapat dikenakan ketika objek pajaknya sudah jelas, selanjutnya ditentukan siapa subjek dari objek tersebut. hal ini dapat dilihat dari susunan dalam pbb yang menempatkan tentang objek pajak lebih dahulu kemudian subjek pajaknya. pbb mengatur bahwa yang menjadi objek pbb adalah bumi dan atau bangunan. yang dimaksud dengan bumi sebagaimana diatur dalam angka pbb adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada bawahnya. selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan angka permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia. sedangkan yang dimaksud dengan bangunan sebagaimana diatur dalam. pbb mengatur bahwa subjek pajak adalah orang atau pemegang surat izin penangkapan ikan sinl yang tersendiri sehingga sifatnya tidak eksklusif, berdasarkan surat direktur pbb direktorat jenderal pajak nomor pj. tanggal agustus tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan pbb bidang usaha perikanan), yang ditujukan kepada himpunan pengusaha penangkapan udang indonesia ppi) yang beranggotakan antara lain para pemohon, disampaikan penegasan antara lain yang mempersatukan kedudukan pemegang sisi sup iut dengan areal perairan lepas pantai (offshore) pada sektor pertambangan migas yang juga dikenakan pbb, menurut hemat para pemohon contoh tersebut tidak tepat karena dalam memperoleh manfaat dari hasil laut pemegang sisi berbeda dengan pemegang hak pengelolaan untuk areal perairan lepas pantai (offshore) pada sektor pertambangan migas. hak atas pertambangan migas dimaksud sifatnya adalah terus menerus, menetap dan tidak dimiliki oleh pihak lain pada objek pajak tempat yang sama, berarti bersifat eksklusif, sedangkan pemegang sisi tidak memperoleh hak yang bersifat eksklusif tersebut. dan contoh dalam surat tersebut justru menunjukkan membuktikan bahwa objek pajak pbb sifatnya adalah permanen dan eksklusif. sedangkan pada usaha bidang perikanan perusahaan manapun pemegang sisi yang memiliki izin pada wilayah koordinat tertentu berhak memperoleh manfaat pada wilayah yang sama (tumpang tindih) dan tidak eksklusif.ri aturan tersebut jelas bahwa subjek pbb bukan hanya orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi, namun subjek pbb dapat pula ditetapkan kepada orang pribadi atau badan yang hanya memperoleh manfaat atas bumi. selanjutnya dalam diatur bahwa. berdasarkan uraian tersebut atas, saya berkesimpulan bahwa objek usaha bidang perikanan yang berupa perairan laut wilayah indonesia adalah termasuk dalam pengertian bumi sebagai objek pbb sehingga wajar untuk dikenakan pbb. lain pihak, setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat atas perairan laut wilayah indonesia ditetapkan sebagai subjek pbb atas objek dimaksud. pbb dikenakan berdasarkan pada nilai jual objek pajak nop) sebagaimana diatur dalam pbb.elanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksudpendekatan ini disebut juga dengan pendekatan data pasar (market data approach). pendekatan ini dapat dilaksanakan jika terdapat data harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajardan dikurangi dengan penyusutan atas objek tersebut. pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan biaya (cost approach). pendekatan ini lebih tepat dilakukan untuk menentukan nop atas objek pbb berupa bangunandekatan ini disebut juga dengan pendekatan pendapatan (income approach). dengan pendekatan pendapatan, nop dihitung dengan mengkapitalisasikan hasil bersih yang dihasilkan oleh objek pbb tersebut. pendekatan ini hanya dapat digunakan untuk objek yang menghasilkan pendapatan. penentuan nop untuk usaha bidang perikanan menggunakan pendekatan pendapatan (income approach). hal itu dilakukan mengingat pendekatan data pasar (market data approach) dan pendekatan biaya (cost approach) tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam penentuan nop untuk usaha bidang perikanan. pbb terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak. tarif pbb ditetapkan sebesar (lima persepuluh persen). sedangkan nilai jual kena pajak njp) sebagaimana diatur dalam pbb merupakan persentase tertentu dari nop yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. selanjutnya untuk perhitungan besarnya nop diatur dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. tanggal desember tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan. keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. antara lain mengatur tata cara perhitungan nop usaha bidang perikanan laut sebagai berikut: nop areal penangkapan ikan sebesar hasil bersih usaha dalam tahun pajak berjalan. nop areal pembudidayaan ikan sebesar hasil bersih usaha dalam tahun pajak berjalan. nop areal emplasemen dan areal lainnya sebesar nop berupa bumi sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya. nop objek pajak berupa bangunan. berikut contoh perhitungan pbb usaha bidang perikanan laut tahun pajak bumi: emplasemen dengan nop sebesar rp. bangunan: nop sebesar rp. areal penangkapan ikan: hasil bersih usaha sebesar setahun rp. tingkat kapitalisasi ditentukan sebesar sehingga nop areal penangkapan ikan sebesar rp. total nop rp1. rp. rp5. rp7. njp rp7. rp. pbb terutang rp2. rp14. (empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) prof. dr. guna, sc., ak. dalam suratnya, direktur jenderal pajak, selaku kuasa substitusi menteri keuangan republik indonesia, nomor und pj. tanggal april perihal undangan rapat koordinasi sebagai ahli pada sidang pleno mahkamah konstitusi dalam perkara uji mate, berkaitan dengan berlakunya undang undang perikanan terhadap uud oleh badan advokasi dan pembinaan hukum masyarakat perikanan nusantara mewakili west irian fishing industries, dkk, nomor perkara puu viii tanggal desember meminta saya untuk menjadi salah satu ahli dari pemerintah. memenuhi permintaan tersebut, berdasar wawasan, pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman kami tentang perpajakan berikut ini disampaikan beberapa penjelasan dimaksud. dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tersuratyang semakin meningkat. biaya tersebut ditutup antara lain dari penerimaan negara. agar terjadi peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan kegiatan pencapaian tujuan nasional, revenue budget policy pemerintah, yang telah disetujui para wakil rakyat (kita semua termasuk para pemohon uji materi) melalui undang undang, membagi beban pembiayaan antara lain pada penerimaan perpajakan (seperti ph, ppn bm, bea masuk, cukai, pbb, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan perpajakan) dan penerimaan negara bukan pajak atau pnb (seperti pungutan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam termasuk perikanan laut, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah dan penerimaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan pnb). baik undang undang perpajakan, termasuk pbb, maupun pnb yang telah disetujui dpr disusun berdasar kuasa jurisdiksi fiskal yang secara konstitusional tersurat dalam (semula uud yurisdiksi stake merupakan substansi atribut dari kedaulatan negara. bebas dari pengaruh internal maupun external, negara yang berdaulat berwenang mengatur subjek (orang), objek (barang, peristiwa, dan kejadian) dalam wilayah kedaulatannya. yurisdiksi pajak meliputi (tiga) unsur, yaitu regulasi (menyusun undang undang perpajakan), penerimaan (minta sebagian penghasilan dan atau kekayaan warga masyarakat untuk keperluan negara, dan pelaksanaan enforcement undang undang serta administrasi penerimaan rohani, dan knechtle, berdasar teori kedaulatan negara, dalam cakupan yurisdiksi fiskal tidak ada batasan atas hak pembajakan suatu negara sepanjang ada tax connecting faktor antara negara dan pembayar pajak serta diatur dalam undang undang, walaupun mungkin secara administrasi dan teritorial tidak mudah melaksanakan dan mengenforcenya rohani, pengenaan pajak penghasilan ph) atas penghasilan usaha perikanan laut dan pbb bidang usaha perikanan laut serta pnb pungutan perikanan laut merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan karena itu masing masing diatur dengan undang undang dan peraturan perundang undangan sehingga secara legalitas formal telah sesuai dengan uud adapun mengenai pendefinisian norma norma seperti wajib pajak wajib bayar, obyek pajak pungutan, kenapa dalam pengertian bumi termasuk laut wilayah indonesia, dan tarif serta sanksi dan sebagainya yang tercantum dalam peraturan perundang undangan perpajakan pnb telah mendapat persetujuan dari rakyat termasuk para wajib pajak atau pembayar pnb melalui para wakilnya dpr dan sesuai dengan teori kedaulatan yurisdiksi bebas dari pengaruh dan campur tangan negara lain sehingga telah memenuhi asas legalitas formal dan konstitusional. kepada para pemohon sebagai wajib pajak dan wajib bayar yang berusaha bidang perikanan laut telah dikenakan beberapa jenis pungutan untuk keperluan negara termasuk: pajak penghasilan badan atas obyek pajak berupa penghasilan bersih usaha perikanan laut, berdasarup ph). pajak bumi dan bangunan bidang usaha perikanan laut atas nilai jual (pengganti) dari pemilikan atau penguasaan atau manfaat objek pajak pada awal tahun yang berupa perolehan manfaat atas bumi yang meliputi laut wilayah indonesia dan atas aset lainnya berdasa. penerimaan negara bukan pajak pnb) pungutan perikanan atas manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya dalamberdasaengan adanya (tiga) pungutan tersebut dapat dipertanyakan apakah telah terjadi pajak pungutan ganda khususnya pbb dan pungutan perikanan? kalau telah terjadi pajak ganda lalu apa dampaknya dan bagaimana penghinaannya? sehubungan dengan pajak gandadua subyek dikenakan pajak atas objek yang sama atau identik). kriteria tersebut, maka secara yuridis tidak terdapat pajak ganda dari ketiga jenis pungutan ph, pbb dan pnb pungutan perikanan), walaupun dibayar oleh satu wajib pajak dan dalam masa yang sama, karena dipungut atas objek yang berbeda atas penghasilan, pbb atas nop (pengganti) dari objek berupa perolehan manfaat atas bumi yang meliputi laut wilayah indonesia, pnb pungutan perikanan atas objek berupa manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya dalam wilayah dan luar wilayah pengelolaan perikanan negara kesatuan republik indonesia), jenis pungutan dan dasar hukum pungutan berbeda perpajakan dan pnb). demikian pula antara pbb perikanan laut dan pnb pungutan perikanan juga tidak menyebabkan pajak ganda, karena selain jenis dan dasar hukum tuntutannya berbeda, objek pajaknya juga berbeda, termasuk dasar pengenaan pajak tuntutannya. pbb dipungut berdasar nop (pengganti) atas perolehan manfaat laut wilayah indonesia (dalam nomor tahun direduksi menjadi wilayah kabupaten kota) pada awal tahun pajak yang dinilai berdasar kapitalisasi penghasilan aktual tahun lalu. menurut musgraves musgraves dan janet trotsky and zulu yucelik (dalam martha marathi home (ed), kapitalisasi penghasilan merefleksikan nilai jual suatu aset. sementara itu, pnb pungutan perikanan dipungut berdasar manfaat langsung sumber daya ikan dan lingkungannya yang diukur dengan nilai potensi tangkapan ikan dari dalam wilayah dan luar wilayah pengelolaan perikanan indonesia. nampak bahwa basis pungutan (objek) pbb bidang usaha perikanan laut hanya berdimensi teritorial (nasional lokal), sedangkan basis pnb pungutan perikanan berdimensi global. konsekuensi dari kebersamaan pemberlakuan pbb dan perikanan secara ekonomis sederhana saja, yaitu menambah jumlah beban yang harus ditanggung perusahaan perikanan laut karena keduanya sama sama pungutan negara berdasar uu, sehingga mengurangi penghasilan bersih dan cash flow perusahaan. untuk meringankan beban dimaksud, walaupun tergantung posisi pasarnya, mungkin perusahaan dapat menggeser tax incidence beban tersebut, memperbolehkan pengeluaran pbb dan pnb tersebut menjadi pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction). dengan demikian, secara efektif beban pbb dan pnb pungutan perikanan ditanggung negara melalui pengurangan penerimaan ph. sebetulnya berapa banyak jenis pajak dan pnb yang harus dipungut oleh negara (sebagai pemegang yurisdiksi pembajakan) yang dibayar warga masyarakat (sebagai wajib pajak wajib bayar) tergantung pada kebutuhan dana untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta budget policy pemerintah yang telah disetujui oleh para wakil rakyat melalui dpr. dari teori ekonomi, musgraves musgraves, menyatakan bahwa atas arus siklus masuk keluarnya transaksi keuangan antara corporate dan orang pribadi terdapat objek pungutan pajak dengan jenis nama berbeda. contoh, ketika uang masuk sebagai penghasilan dikenakan dan ketika dibelanjakan oleh orang yang sama dikenakan ppn dan (mungkin) atas dasar pengenaan pajak yang persis sama. atas barang impor dapat dikenakan bea masuk, ppn dan bm. tetapi karena dipungut berdasar yang telah disetujui lembaga legislatif semuanya merupakan pungutan yang sah dan legal. jepang, misalnya, ppn malah dikenakan oleh pemerintah pusat dan daerah. namun untuk penyederhanaan, kedua pungutan ppn itu diintegrasikan dengan menjumlahkan tarif dari dan 2y9 menjadi 5y6. pungutan dilakukan pemerintah pusat dan hasilnya (yang sharing daerah. sistem integrasi pungutan ppn pusat dan daerah demikian berlaku juga canada dan jerman yang memungut ppn 15x untuk pusat, dan untuk daerah). penjelasan ph, menyatakan bahwa salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam undang undang perpajakan (termasuk pbb| adalah diterapkannya perlakuan perpajakan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus kasus perpajakan yang hakikatnya sama. berdasar prinsip kualitas tersebut, semua pengusaha perikanan laut dikenakan pbb bidang perikanan laut sesuai dengan pbb dan pnb pungutan perikanan sesuai dengan perikanan sehingga telah memenuhi unsur keadilan dalam pemerataan beban pajak. dalam perpajakan, terdapat four canons taxationnya adam smith (dalam simon notes yang salah satunya adalah kepastian (certainty) yang meliputi adanyasuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan, karena yang mengisi objek pbb dalam pop adalah perusahaan perikanan, yang apabila dikalikan dengan faktor kapitalisasi (10x) dan dikurangi dengan njoptkp serta dikalikan dengan tarif maka jumlah utang nya sudah dapat diketahui dengan pasti, jelas dan tidak semena mena. demikian juga dengan pnb pungutan perikanan karena telah ditentukan dimuka pada saat perolehan sisi, maka besaran pungutan perikanan sudah dapat diketahui dengan pasti dan jelas oleh wajib bayar. oleh karena itu, baik pbb maupun pnb pungutan perikanan,perikanan lausebagai kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa: ketiga jenis pungutan baik atas penghasilan bidang usaha perikanan laut, pbb bidang usaha perikanan laut dan pnb pungutan perikanan semuanya dipungut dengan undang undang (peraturan perundang undangan) dan telah sesuai dengan uud sehingga memenuhi asas legal, formal dan konstitusional. secara yuridis tidak ada pajak berganda dari ph, pbb, dan pnb pungutan perikanan, walaupun dibayar oleh wajib pajak yang sama, karena jenis pajak, dasar hukum pemungutan dan objek pajaknya berbeda. adanya bermacam macam pungutan tidak bisa lepas dari keperluan dana untuk negara dan budget policy negara yang telah disetujui oleh wakil kita semua melalui dpr. konsekuensi ekonomis dari berlakunya ph, pbb dan perikanan (serta pnb) adalah bertambahnya jumlah nominal beban yang harus dibayar perusahaan perikanan laut. secara makro, tekanan beban terhadap penghasilan nasional dapat diukur dari besaran tax ratio. untuk memberikan keringanan atas beban pbb dan pnb pungutan perikanan, menyediakan tax deduction atas kedua pungutan sehingga mengurangi penerimaan pbb dan pnb pungutan perikanan dipungut secara pasti, jelas dan tidak semena mena karena dengan peraturan perundang undangan dan merata kepada semua wajib pajak dan wajib bayar dengan jumlah yang diketahui dengan jelas dan pasti, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan uud i2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, dprlanjutnya disebut pbbpajak bumi dan bangunan bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pbb berbunyiundang nomor tahun sebagaimana telah diubah denganbb yaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, menurut para pemohon dengan berlakunya undang undang perikanan nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun telah dikenai pungutan oleh negara sesuai dengan dan .a) perikanan yang berupa pungutan perikanan yang merupakan pendapatan negara bukan pajak pnb), yang besarnya ditentukan berdasarkan pro. (vide permohonan guo hal. bahwa, dipbbyang besarnya berdasarkan pro. (vide permohonan guo hal. bahwa, menurutpbb dan pungutan perikanan pnb)vide permohonan guo hal. bahwa, para pemohon beranggapan dengan dikenakannya pbb bidang usaha perikanan dan pbb laut sesuai pbb dan dibebaskannya pungutan perikanan pnb) terhadap para pemohon maka(vide permohonan guo hal. menurut para pemohon dengan berlakunyaxperikanan dalam hal ini (lex specialis), bukan berdasarkan ketentuan pbb yang merupakan ketentuan hukum umum (lex generalis). (vide permohonan guo hal. para pemohon beranggapan ketentuan pbb negara indonesia adalah negara hukumterhadap para pemohon telah,abasil produksi ikan. bahwa kewajiban kewajiban pembayaran tersebut atas dikenakan berdasarkan berbagai peraturan perundang undangan yang berbeda, namun patut diketahui bahwa dalam esensinya kewajiban kewajiban tersebut ternyata ditarik dan diperhitungkan atas satu objek yang sama yaitu basil produksi ikan dan atau pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. bahwa, para pemohon pernah mengajukan peninjauan kembali penghentian dan pencabutan pengenaan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut akan tetapi hasilnya tidak dapat dipertimbangkan oleh direktur jenderal pajak, kementerian keuangan dengan suratnya nomor pj tanggal mei dansurat nomor pj. tanggal juli serta sekretaris jenderal, kementerian kelautan dan perikanan surat nomor sj kw. m tertanggal maret bahwadan serta berikut penjelasannya masing masing, perlakuan yang sama dihadapan hukum". ccpajak bumi dan bangunanpbbirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan undang undang nomor tahun maka tahun lahirlah undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan: bahwa, terhadap dalil yang ditemukan para pemohon yang menyatakan telah timbul kerugian konstitusional karena dikenakannya pajak berganda, dalam bagian lainnya disebutkan oleh para pemohon sebagai pungutan berganda, yaitu pengenaan pbb usaha bidang perikanan berdasarkan pbb dan pungutan perikanan sebagai penerimaan negara bukan pajak pnb) sesuai dengan perikanan, dan para pemohon berpendapat bahwa pungutan hasil produksi usaha perikanan lebih tepat dikenakan berdasarkan perikanan bukan berdasarkan pbb, dpr berpendapat bahwa secara tidak langsung para pemohon telah mempertentangkan antara pbb dengan perikanan. sehingg, dalam penerapan ketentuan kedua undang undang tersebut terdapat pertentangan, hendaknya para pemohon mengajukan permohonan melalui mekanisme legislative review bukan constitutional review, menurut dpr sesungguhnya pbb mengatur mengenai subjek pbb,edangkan pengertian bumi, diatur dalam angka pbb yang, pedalaman, serta laut wilayah indonesia. berdasarkan pada uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang menguasai dan atau memperoleh manfaat atas perairan, pedalaman serta taut wilayah indonesia, dengan ketentuan tersebut berlaku bagi semua orang atau badan tanpa diskriminasi. oleh karena itu, sangatlah tepat apabila para pemohon selaku perusahaan bidang penangkapan ikan menjadi subjek pada bumi dan bangunan. dan sudah sewajarnya perusahaan bidang perikanan tangkap laut, dikenakan pbb dan pungutan perikanan sebagai penerimaan negara bukan pajak. yang menjadi objek pbb usaha bidang perikanan tangkap laut adalah bumi, dalam hal ini adalah taut wilayah indonesia, sedangkan objek pungutan perikanan adalah potensi semua jenis ikan, oleh karena itu tidak benar dalil para pemohon yang menyatakan telah dikenakan beban pajak pungutan berganda atas objek yang sama. berdasarkan pada dalil dalil yang telah kami kemukakan, dpr berpendapat bahwa ketentuan pbbpbbpajak bumi dan bangunmenyampaikan kesimpulan tertulisngujterhadap permohonan para pemohon, pemerintah menyatakan mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memutus permohonan guo karena permohonan para pemohon bukan merupakan pengujian undang undang terhadap uud melainkan pengujian undang undang terhadap undang undang cast pengujian pbb terhadapikanan perikanan). setelah mencermati permohonan para pemohon, mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pbb terhadap uud (vide perbaikan permohonan para pemohon pada halaman angka dan halaman angka sampai dengan dan bukan pengujian undang undang terhadap undang undang cast pbb terhadap perikanan. perikanan dicantumkan dalam permohonan guo tidak dimaksudkan sebagai batu uji, melainkan untuk membuktikan adanya pungutan ganda karena dalam perikanan juga diatur mengenai pungutan perikanan. berdasarkan pertimbangan hukum tersebutmengenai legal standing para pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian pbb, menurut para pemohon guo telah menyebabkan para pemohon dikenai dua pungutan dalam bidang usaha perikanan berdasarkan pbb dan perikanan (bukti p.i bukti p.ii sampai dengan bukti p.1i bukti dan bukti serta bukti iv bahwa para pemohon sebagai perusahaan perikanan tangkap telah mengklasifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia (bukti p.i bukti p.ii bukti ill dan bukti p.iv bahwa para pemohon sebagai perusahaan perikanan tangkap mempunyai surat izin penangkapan ikan dari departemen kelautan dan perikanan dan surat perpanjangan ijin penangkapan ikan dari menteri negara kepala badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara (bukti p.i bukti p.i bukti il bukti p.1i bukti ill bukti p.iv bukti p.iv 3a, dan bukti p.iv.3b): berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusional para pemohon dan berlakunya pbb yang dimohonkan pengujian, sehingga para pemohon mempunyaanuari dan perbaikan kedua yang diajukan dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februarpemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan guo dilakukan pada tanggal desember sehingga tenggat (empat belas) hari jatuh pada tanggal januarfebruari telah lewat waktu, sehingga mahkamah hanya akan mengadili permohonan para pemohon yang diserahkan pada tanggal januari pendapat mahkamah dalam provisi i3 menimbang bahwa para pemohon dalam permohonan guo mengajukan permohonan putusan sela kepada mahkamah agar memerintahkan kepada kementerian keuangan, direktorat jenderal pajak, cg. kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan pbb) seluruh indonesia untuk menunda pelaksanaan pemungutan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut tahun sampai dengan adanya putusan akhir dari mahkamah dalam perkara guo. atas permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh para pemohon, dengan alasan tertentu yang mendesak dan mengancam hak konstitusional pemohon, mahkamah memang pernah menjatuhkan putusan provisi dalam putusan nomor puu vii tanggal oktober namun demikian, dalam perkara guo mahkamah, sebagaimana dalam beberapa putusan sebelumnya, antara lain, putusan nomor puu viii tanggal september dan putusan nomor puu viii tanggal september mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: pertama, dalam pengujian undang undang epala kantor pelayanan pbb seluruh indonesia untuk menghentikan sementara pengenaan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut tahun: ketiga, putusan mahkamah merupakan pengujian norma berlakunya undang undang (judicial review) yang putusannya bersifat era omnes,bukti surat tulisan dari pemerintah, keterangan ahli dari para pemohon, keterangan ahli dari pemerintah, keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, keterangan tertulis pemerintah, kesimpulan tertulis dari para pemohon dan kesimpulan tertulis dari pemerintah sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah mempertimbangkanpbb. menurut para pemohon dalam undang undang guo bertentangan dengan uud undang undang nomor tahun antara lain: penjelasan tanda pembayaran pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. bahwa dalam hal atas suatu objek telah ditetapkan sebagai objek pungutan, dalam hal ini pungutan perikanan yang merupakan pendapatan negara bukan pajak pnb), maka akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang adil, apabila atas suatu objek yang sama tersebut juga ditetapkan sebagai objek pajak dalam hal ini pbb:pungutan berganda kepada para pemohon bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan ditegaskansepanjang diberlakukan pemungutan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut terhadap perusahaan perikanan tangkap dengan alasan sebagai berikut: bahwa para pemohon hingga saat ini telah dikenakan berdasarkan pbb dan pungutan perikanan berdasarkan perikanan. objek pungutan tersebut pada hakikatnya merupakan hasil kegiatan usaha bidang perikanan yang berdasarkan perikanan telah dikenakan pungutan perikanan berupa penerimaan negara bukan pajak pnb), padahal berdasarkan pbb objek pungutan tersebut telah dikenakan pajak, bahwakarena merupakan objek pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam perikanan, bahwa para pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum karena perusahaan lain, misalnya perusahaan pelayaran antar pulau, perusahaan penyeberangan, perusahaan angkutan darat, perusahaan penerbangan yang juga memperoleh manfaat atas bumi tidak dikenakan pbb: bahwa penghitungan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut tahun ditentukan berdasarkan prosentase atas perkiraan hasil produksi perikanan dari usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para pemohon. dengan telah dikenakannya pbb bidang usaha perikanan pbb laut dan pungutan perikanan telah menyebabkan para pemohon memperoleh beban pajak pungutan berganda, sehingga ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam uud i3 menimbang bahwa menurut mahkamah pembentukan pbb dan perikanan merupakan amanat dari konstitusiuud telah membedakan antara pajak dan pungutan, yang keduanya merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam pembukaan uud pajak menurutsedangkan pungutan pnb) menurut angka undang undang nomor tahun tentangajak. berdasarkan uraian tersebut, menurut mahkamah terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan pungutan.timbal balik yang langsung dari negara, i3 menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon guo, permasalahan hukum yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah benar para pemohon telah dikenai. sebelum memberi pendapat mengenai dalil permohonan para pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mengutip beberapa dalam pbb dan perikanan, sebagai berikut, undang undang pbb: yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan atau bangunan. obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah obytundang undang perikanan:berdasarkan ketentuan tersebut atas,terdasarkan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air dan bangunan yang mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan cita cita negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud i3. menimbang bahwa ditinjau dari tata cara penghitungan pbb dan pungutan juga terdapat perbedaan. pengenaan pajak didasarkan nilai jual objek pajak nop). nilai jual kena pajak ditetapkan serendah rendahnya dan setinggi tingginya dari nop (vide pbb). adapun penentuan besarnya nop atas objek pajak usaha bidang perikanan diatur dalam keputusan dirjen pajak nomor kep pj. tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan menyatakan, besarnya nilai jual objek pajak atas objek pajak usaha bidang perikanan laut ditentukan sebagai berikut:,,jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam angka adapun penghitungan pungutan perikanan yang mencakup pungutan pengusahaan perikanan ppp) dan pengusahaan hasil perikanan php)(selanjutnya disebut penghitungan ppp dan php untuk perikanan tangkap diatur dalam dan yang menyatakanrdasarkan ketentuan tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa rumus penghitungan objek pajak bidang perikanan laut untuk areal penangkapan ikan adalah hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan nop hasil bersih usaha dalam satu tahun sebelum tahun pajak), sedangkan rumus penghitungan ppp untuk penangkapan ikan adalah tarif per gross tonnage gt) dikalikan ukuran kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan (ppp nilai tarif per gt) dan rumus penghitungan php untuk penangkapan ikan bagi perusahaan kecil adalah dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan php perusahaan kecil produktivitas hpi), serta php untuk penangkapan ikan bagi perusahaan besar adalah dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan php perusahaan besar produktivitas hpi): i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan, menurut mahkamah, apabila tersebut tidak diberlakukan kepada perusahaan perikanan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, bahkan menimbulkan diskriminasi karena frasa memperoleh manfaat atas bumi sebagaimana diatur dalam pbb tidak hanya dikenakan pada perusahaan perikanan saja, melainkan juga perusahaan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha lain yang memperoleh manfaat atas bumi: i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan para pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum karena perusahaan lain yang juga memperoleh manfaat atas bumi, termasuk laut, tidak dikenakan pbb, mahkamah berpendapat bahwa seandainya pun benar dalil permohonan para pemohon guo good non hal demikian tidak berkaitan dengan konstitusionalitas berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian, namun dalil permohonan para pemohon tersebut merupakan implementasi dari penerapan undang undang. berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapat pbb tidak bertentangan dengan uud konklusi berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimanasuwardi memberi kepastian hukum": dengan demikian sedan awal pembuat sendiri menghendaki bahwa pajak berganda harus diakhiri demi keadilan dan kepastian hukum. bahwa terhadap kegiatan usaha perusahaan perikanan tangkap telah dikenakan pungutan perikanan pp) yang merupakan pnb berdasarkan ketentuan tersebut pada dan yang menyatakan bahwa". pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara bukan pajak". penjelasan:ta ikan dan atau lingkungannya, terhadap para pemohon dikenakan pungutan perikanan berdasarkan pertimbangan para pemohon selaku perusahaan perikanan tangkap telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan atau lingkungannya, bahwa hingga saat ini ketentuan tersebut telah diberlakukan dan dipatuhi oleh para pemohon, dan pungutan perikanan tersebut menurut para pemohon merupakan hal yang lazim dan berlaku dalam dunia perikanan internasional. bahwa sebagai subjek hukum indonesi yang terjadi, ketentuan yang memiliki frase: "dan atau memperoleh manfaat atas bumi", undang undang nomor tahun tidak sejalan dengan asas negara hukum dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pemohon selaku perusahaan perikanan tangkap oleh karena terhadap kegiatan usaha utama dari para pemohon telah dikenakan pungutan perikanan pnb), sehingga para pemohon telah dirugikan hak hak konstitusionalnya:bahwa kiranya perlu para pemohon sampaikan para pemohon selaku perusahaan perikanan tangkap dikenakan tiga pungutan dan atau pajak, sebagai berikut: badanungutan perikanan pp) berdasarkan dan i.a) yang merupakan penerimaan negara bukan pajak pnb). pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut berdasarkan uu12 dan serta juncto penjelasannya masing masing, yang merupakan pajak.basil usaha perikanan, satu pihak berdasarkan dikategorikan sebagai bukan objek pajak (undang undang pbb menimbulkan multi tafsir yang merugikan para pemohon berkaitan dengan berlakunya ketentuan undang undang perikanan bahwa para pemohon adalah perusahaan perikanan tangkap sehingga mengenai segala ihwal kegiatan usaha para pemohon diatur oleh hukum perikanan yang antara lain adalah bahwa oleh karena itu, bahwa lebih mengutamakan penerapan dari pada dalam hal ini juga didasarkan pada asas hukum: bahwa oleh karena itu para pemohon, mohon agar mahkamah memberikan tafsir konstitusional atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipergunakan untuk menetapkan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut bagi usaha perikanan. terlebih lagi pengenaan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut terhadap usaha perikanan adalah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil oleh karena kegiatan usaha perikanan telah dikenakan pungutan perikanan pnb): iv. kesimpulan berdasarkan hal hal yang para pemohon uraikan tersebut atas dapat dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut: bahwa yang dimohon oleh para pemohon dalam pengujian undang undang iniud sehingga mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini: bahwa para pemohon selaku badan hukum privat yang dirugikan hak konstitusional oleh berlakunya, sehingga mempunyai legal standing dalam perkara pengajuan permohonan ini, bahwa berdasarkan uud, bahwa menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena multitafsir, bahwa menimbulkan beban pungutan berganda kepada para pemohon, oleh karena para pemohon telah dikenakan pungutan perikanan pnb) berdasarkan bahwa adanya pungutan berganda tidak sejalan dengan jiwa dan semangat itu sendiri dan karenanya harus segera diakhiri, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam uud yang mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon: bahwa menurut surat direktur jenderal pajak bahwa dasar hukum pengenaan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut adalah dan dan berikut penjelasannya masing masing sementara terhadap kegiatan usaha para pemohon telah dikenakan pungutan perikanan pnb) berdasarkan bahwa pengenaan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut terhadap kegiatan usaha para pemohon menimbulkan ketidak pastikan hukum yang adil dan konsisten. karena kegiatan usaha para pemohon satu pihak berdasarkan undang undang pbb dikategorikan sebagai objek pajak, pihak lain berdasarkan dikategorikan sebagai pnb atau bukan pajak. hal demikian bertentangan dengan ketentuan uud berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis dan lex posteriori derogat legi priori, maka terhadap kegiatan usaha para pemohon harus diterapkan ketentuan mengesampingkan ketentuan ketentuan frase "dan atau memperoleh manfaat atas bumi" dalam tentang pbb sebagaimana diubah dengan adalah mengatur tentang pengenaan pbb terhadap subjek pajak yang "belum pasti" dengan objek pajak yang eksklusif dan pasti sebagaimana dijelaskan pada ketentuan bukan terhadap subjek pajak (para pemohon) yang sudah pasti akan tetapi objek pajaknya tidak eksklusif (areal dan kegiatan usaha perikanan): atas dasar asas kebersamaan kedudukan dalam hukum, maka berdasarkan frase "dan atau memperoleh manfaat atas bumi" seharusnya semua pihak yang memperoleh manfaat atas bumi, seperti usaha angkutan darat, usaha angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan pedalaman, serta usaha angkutan udara juga wajib dan harus dikenai dan membayar pbb samping dikenai pungutan pnbberupa pengenaan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut untuk tahun berjalan (tahun para pemohon memohon agar mahkamah konstitusi menerbitkan putusan sela (provisi) yang isinya memerintahkan kepada kementerian keuangan ri, direktorat jenderal pajak, kantor pelayanan pbb seluruh indonesia untuk tidak melakukan pengenaan pungutan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut, atau sekurang kurangnya menunda pelaksanaan pengenaan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut untuk tahun berjalan (tahun terhadap para pemohon, bahwa mahkamah sudah pernah menjatuhkan putusan nomor puu vii yang para pemohon harapkan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum, bahwa secara kongkrit para pemohon telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang spot) pbb tahun agar para pemohon segera menyelesaikan dan membayar pengenaan pbb pada lazimnya dan pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut untuk tahun berjalan pemohon telah menerima surat dari kantor pelayanan pajak pratama sorong nomor sp wpj. kp. tanggal september pemohon iii sp wpj. kp. tanggal september pemohon nomor sp. wpj. kp. tanggal juli perihal penyampaian spot pbb tahun berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan atas, para pemohon memohon dengan segala hormat kepada mahkamah konstitusi kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi ini, vi. petit berdasarkan hal hal yang diuraikan atas, para pemohon ,: dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pengujiandesember yang telah diperbaiki dengan perbaikan bertanggal desemberterhadap undang undang dasar uud bahwah pemilihan umum"terhadap uud yang diajukan para pemohon secara keseluruhan: menyatyatakan materi muatmana tersebut dibawah ini sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pajak bumiikanan, bukti fotokopi surat kementerian keuangan direktorat jenderal pajak nomor pj tanggal mel perihal tanggapan atas surat badan advokasi dan pembinaan hukum masyarakat perikanan nusantara babinkum mpn) nomor babinkum mpn i bukti fotokopi surat kementerian keuangan direktorat jenderal pajak nomor pj. tanggal juli perihal tanggapan atas permohonan, bukti fotokopi surat sekretaris jenderal kementerian kelautan dan perikanan nomor sj kw. tertanggal maret perihal: bukti fotokopi surat direktur pbb direktorat jenderal pajak nomor pj. tanggal agustus perihal pengenaan pajak bumi dan bangunan, bukti p.i fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu ah. tahun tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan pt. west irian fishing industries): bukti p.i fotokopi keputusan menteri negara kepala badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara nomor perikanan tentang pemberian perpanjangan izin usaha perikanan, tanggal maret bukti p.i fotokopi surat izin penangkapan ikan nomor tertanggal januari bukti p.i fotokopi surat dari departemen keuangan direktorat jenderal pajak nomor sp wpj. kp. tanggal november perihal penyampaian skp pbb tahun bukti p.ii fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun tanggal juni tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan pt. dwi bina utama), bukti il fotokopi surat izin usaha perikanan penanaman modal nomor ,tanggal april bukti fotokopi bukti penerimaan negara surat setoran bukan pajak ssp) tidak melalui bendahara tanpa atas nama pt. dwi bina utama, tanggal januari bukti p.1i fotokopi keputusan menkeu nomor kep wpj. kb. tanggal agustus tentang pemberian pengurangan pbb yang terutang, bukti p.1i fotokopi surat dari kantor pelayanan pajak pratama sorong nomor sp wpj kp. tanggal desember perihal penyampaian spot pbb tahun bukti p.1i fotokopi surat dari kantor pelayanan pajak pratama sorong nomor sp wpj. kp. tanggal september perihal penyampaian spot pbb tahun bukti p.iii fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun tanggal agustus tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, bukti ill fotokopi keputusan menteri negara penggerak dana investasi ketua badan koordinasi penanaman modal nomor perikanan tanggal april tentang pemberian izin usaha perikanan kepada pt. irian marine product development: bukti ill fotokopi surat dari kantor pelayanan pajak pratama sorong nomor sp wpj. kp. tertanggal februari perihal penyampaian pengurangan pbb tahun bukti ill fotokopi tanda pelunasan pungutan perikanan nomor k49240 tanggal oktober bukti p.iv fotokopi keputusan menteri hukum dan asasi manusia nomor ahu .ah. tahun tanggal juli tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan pt. alfa kurnia): bukti p.iv fotokopi surat izin usaha perikanan penanaman modal nomor tanggal agustus bukti p.iv 3a fotokopi surat izin penangkapan ikan sisi) nomor tanggal maret bukti p.iv 3b fotokopi surat izin penangkapan ikan sisi nomor tanggal maret bukti p.iv fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun atas nama alfa kurnia f.e: bukti p.iv fotokopi surat direktorat jenderal perikanan tangkap mengenai surat perintah pembayaran pungutan hasil perikanan php) nomor h38385 tertanggal november selain itu, para pemohon pada persidangan tanggal maret mengajukan (dua) orang ahli yang menyampaikan keterangan bawah sumpah janji dalam persidangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dwi andi budisetyowati para pemohon melakukan usaha tidak atas areal exclusive, sehingga tidak dapat disamakan dengan pengusaha perikanan yang areal usahanya tambak. menurut ahli undang undang pbb dan peraturan pelaksanaannya peraturan pemerintah keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen, dan surat edaran dirjen keuangan) tidak jelas dan tidak tegas karena tidak ada dalam judulnya yang menyebutkan mengenai areal laut : pemohon dalam permohonan guo menggunakan istilah pajak berganda , karena secara teknis yuridis dalam konsideran menimbang huruf juga menggunakan istilah pajak berganda. jadi istilah berganda tersebut digunakan karena dikenakan pph, ppn, dan pnb, sehingga apakah satu subjek wajib pajak dapat dikenakan pnp dan pnb. pungutan berganda bagi perusahaan perikanan berdampak pada kelangsungan keamanan, kelestarian sumber daya ikan dan dampak yang lebih luas dapat mematikan pengusaha dan mengakibatkan pengangguran. jadi hendaknya ditinjau lagi supaya tidak bertentangan dengan uud menurut ppi bahwa pengenaan pajak laut tersebut hanya kepada empat perusahaan (para pemohon) dan tidak dikenakan kepada perusahaan perikanan yang juga menangkap ikan wilayah tersebut, sehingga perlakuan demikian telah menimbulkan ketidakadilan: pada dasarnya pajak dikenakan negara kepada rakyatnya, maka sudah sewajarnya apabila asas pajak itu tidak membebani rakyat. mengutip pendapat adam smith yang menyatakan bahwa prinsip paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan yang dinyatakan dalam suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah sedapat mungkin dengan cara proporsional, sesuai dengan kemampuan masing masing, yaitu dengan cara membandingkan apa yang diperolehnya dengan perlindungan yang bisa dinikmati, yang diperoleh dari negara : arif satria pengelolaan perikanan indonesia pada hakikatnya meniru dari pola pola yang selama ini dikembangkan perikanan dunia. bahwa dunia dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan input control dan pendekatan output control. negara negara maju, negara negara dunia pertama menggunakan output control, sementara negara negara dunia ketiga, dan khususnya negara negara asia, misalnya jepang menggunakan pendekatan input control, pengelolaan perikanan indonesia didasarkan adanya hasil riset tentang kondisi perikanan, kondisi sumber daya ikan, dengan melihat aspek aspek biologis dan lingkungan untuk melakukan pengkajian stok sumber daya ikan. dari hasil pengkajian stok sumber daya ikan ini, kemudian dilakukan perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, berapa kapal, jenis kapal dan alat tangkap apa saja yang diperbolehkan, serta jenis ikan yang boleh ditangkap. kategori tersebut digunakan untuk pengalokasian dan penataan pemanfaatan dalam pemberian izin kapal dan dijadikan dasar untuk pemanfaatan sumber daya ikan, serta dijadikan dasar pula untuk melakukan kegiatan pengawasan, pemerintah pada waktu menerima permohonan ijin dari para pengusaha ikan harus melihat bagaimana kondisi status perikanan indonesia yang pada saat ini ada sembilan wilayah perairan yang menjadi wilayah tangkap bagi armada armada nasional, industri perikanan yang banyak, kebanyakan selama ini adalah penangkapan udang. udang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap yang dapat dikategorikan sebagai spesies. melihat beberapa wilayah penangkapan udang indonesia sudah penuh, yaitu wilayah arafuru, sulawesi, samudera pasifik, selat malaka dan lain sebagainya. hal tersebut dapat digunakan bagi pemerintah untuk digunakan dalam pemberian ijin. penangkapan ikan saat ini sudah semakin turun, sehingga berdasarkan pengamatan berbagai daerah tersebut, maka wajar apabila pemerintah konsen pada budi daya ikan, sedangkan perikanan tangkap terus dikontrol, dikendalikan, dan dijaga. menurut ahli, perikanan tangkap merupakan salah satu sumber yang belum tergantikan secara penuh oleh perikanan budi daya: sejak tahun sampai dengan tahun bahwa pengusahaan udang terus mengalami. pada saat ini, udang merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam ekspor nasional. usaha udang tersebut disuplai dari hasil perikanan tangkap dan dari hasil perikanan budi daya. selain itu, ikan tuna juga menjadi primadona ekspor nasional, undang undang nomor tahun yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun menyatakan . yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya dikenakan pungutan perikanan . menurut ahli bahwa bahwa pungutan perikanan merupakan sebuah kelaziman dalam dunia perikanan. jadi dunia manapun ada pungutan perikanan, tetapi itu bersumber dari hasil tangkapan, oleh karena, perlu dilakukan upaya visual management (perencanaan, pengawasan, dan serta restoring). benih ikan dari hasil budidaya sudah ditanamkan kembali laut. selama ini sudah dikembangkan berbagai negara maju, bahwa dari hasil pungutan pungutan tersebut, digunakan untuk kegiatan visual development, seperti pembangunan sarana maupun prasarana perikanan yang mencakup antara lain untuk pembangunan pelabuhan. melihat pengalaman negara negara lain, pungutan sangat bervariasi dan indonesia, pungutan perikanan php mengacu pada undang undang nomor tahun yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun yang saat ini dimasukkan pada pnb. sementara jepang, sistem pernikahannya berbasis pada fishing right, paling tidak ada jenis model fishing right, yaitu common fishing right adalah kegiatan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan dengan jaring, set net fishing right adalah kegiatan perikanan dengan menggunakan jaring tetapi bersifat statis, dan demarcated fishing right adalah kegiatan perikanan dengan menggunakan kegiatan budidaya kelautan. pungutan jepang dilakukan karena pengusaha menggunakan sebuah areal eksklusif tertentu, yang pada periode tertentu diberi hak untuk melakukan kegiatan budidaya. jadi demarcated visual adalah kegiatan perikanan yang sifatnya statis karena juga punya exclusive right untuk menetapkan wilayah wilayah daerah tersebut, menurut ahli pungutan perikanan dan pbb ada beberapa pertimbangan bahwa pada saat ini pemerintah sedang mendorong pembangunan perikanan dan kelautan yang luar biasa, ingin mengembalikan kejayaan laut. dengan beberapa gerakan nasional tersebut, kementerian kelautan dan perikanan sedang menggagas adanya gerakan megapolitan, sehingga upaya upaya untuk mendorong kegiatan pembangunan perikanan ini nampaknya perlu didukung oleh berbagai instrumen. salah satu instrumen adalah instrumen dalam hal fiskal, salah satunya adalah perpajakan. perikanan tangkap bersifat mobile dan dinamis sehingga sulit untuk menentukan satuan wilayah untuk dikenakan pajak bumi dan bangunan. perikanan tangkap memang dihadapkan pada kondisi bahwa laut adalah sebuah common goods, bukan private goods, mana ciri ciri common goods adalah high jewellery dan low excludability, yaitu kegiatan areal laut menjadi sumber bagi kegiatan perikanan tangkap untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. jadi kegiatan perikanan tangkap pada intinya bukanlah merupakan kegiatan yang para pelakunya mendapatkan exclusive right, melainkan kegiatan yang didasari oleh non exclusive right, karena areanya memang dikelola, diburu dan dijadikan target oleh banyak orang dan tidak oleh pribadi. hal ini berbeda dengan perikanan budidaya, misalnya industri mendapat hak tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya dalam sebuah areal tertentu, mana itu dikategorikan sebagai exclusive right: menurut ahli pungutan pajak perikanan kontraproduktif bagi upaya kelestarian sumber daya, karena perusahaan perusahaan yang dikenakan beban yang terlalu besar, maka berupaya untuk menambah keuntungan, sehingga hal tersebut bisa berimplikasi terhadap sumber daya, padahal sumber daya yang menjadi objek dalam kegiatan perikanan tangkap sudah semakin menurun. pungutan merupakan suatu kelaziman dalam perikanan, namun apabila pungutan tersebut berganda hal tersebut akan memberatkan, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pemerintah pada sidang tanggal maret menyampaikan keterangan lisan dan menyampaipokok permohonan pemohon bahwa permohonan uji materiil yang diajukan para pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya,ara pemohon dengan diberlakukannya ketentuan guo telah menimbulkan beban pajak berganda atas objek yang sama yaitu atas hasil produksi usaha perikanan, karena menurut para pemohon: para pemohon telah dikenai pungutan oleh negara sesuai para pemohon telah ditetapkan sebagai subjek pajak atas pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut, sehingga sampai dengan sekarang ini telah membayar pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut berdasarkan singkatnya menurut paraara pemohon, dan karenanya menurut para pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan uud petit selanjutnya para pemohon me. dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pengujian atas terhadap uud yang diajukan para pemohon secara keseluruhan. menyatakan ketentumenyatakan materi muatan ketentuaundang undang pbb ini terhadap uud diajukan mahkamah konstitusi. bahwa pemberlakuandewan perwakilan rakyat (selanjutnya disebut dpr) sebagai representasi rakyat indonesia. dalam membentuk presiden bersama dengan dprdan selanjutnya dituangkan dalam materi antara lain yaitu: apa yang dapat dikenakan pajak, siapa yang dikenakan kewajiban pajak, tarif pajak: dasar pengenaan dan cara menghitung pajak: kapan kewajiban pajak tersebut harus dipenuhi: bagaimana prosedur keberatan dan banding: siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola pajak dan apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban pajak. oleh karena itu1994merupakan instrumental policy (kebijakan instrumental) sebagai penjabaran dari uud (vide bukti petyang oleh para pemohon dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, bukanlah merupakan objek yang dapat dilakukan uji materiil mahkamah konstitusi. hal ini sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal maretundang terhadap uud hal tersebuttahun bahwa berdasarkkonstitusional mahkamah konstitusi adalah menguji undang undang terhadap uudketentuan berkaitan dengan hak konstitusional subjek hukum indonesia dalam peraturan perundang undangan nasional. namun dalam kenyataannya hal ini belumpengujian undang undang ini adalahpara pemohon ini, il. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional para pemohon bahwa, yang menyatakan, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya kebijakan instrumental yang telah diambil oleh pembuat undang undang .y. merujuk pada permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa hakadalah hak konstitusional bagi setiap orang dalam kehidupan bernegara. oleh karena itu, para pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan adanya yang dimohonkan untuk diuji. dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan berulang kali bahwa pengenaan pbb dan pungutan perikanan bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon, serta mendalilkan bahwa berlakunya dua ketentuan terhadap objek yang sama berupa hasil perikanan tangkap telah menimbulkan beban pajak pungutan berganda yang menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang adil. dalil dalil yang dinyatakan oleh para pemohon tersebut, dirangkum sebagai berikut: dalil para pemohon pada halaman butir permohonan, yang menyatakan bahwa,: yang berbunyin yang berbunyidalil para pemohon pada halaman butir permohonan, yang menyatakan bahwa,erdasarkan dalil para pemohon pada halaman butir permohonan, yang menyatakandalil para pemohon pada halaman butir permohonan, yang menyatakanmaka hal tersebut harus segera diakhiri. dalil para pemohon pada halaman butir permohonan, yang menyatakan. dalil para pemohon pada halaman butir permohonan, yang menyatakandalil para pemohon pada halaman permohonan, yang menyatakandikategorikan sebagai bukan (objek) pajak dalil pemohon pada halaman butir permohonan, yang menyatakan bahwa oleh karena itu berlakunya. dalil pemohon pada halaman butir permohonan, yang menyatakan bahwa lebih mengutamakan penerapan dari pada dalam hal ini juga didasarkan pada asas hukum berbunyi. berdasarkan dalil dalil para pemohon tersebut atas, sangatlah jelas bahwa inti permohonan para pemohon yang sesungguhnya adalah para pemohon keberatan dengan berlakunya dan terhadap perusahaan bidang perikanan. berlakunya kedua undang undang tersebut dianggap telah merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam uud yaitu hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum dalam melakukan kegiatan usaha. dari uraian atas, para pemohon juga secara nyata dan meyakinkan telah mempertentangkan dengan selain itu berdasarkan asas hukum ! ex specialis derogat legi generalis dan berdasarkan asas hukum lex posteriori derogat legi priori, dianggap lebih tepat menjadi dasar hukum pengenaan pungutan bagi usaha perikanan dibandingkan bahwa mengenai kewenangan mahkamah konstitusi telah diatur secara jelas dalam uud yang berbunyi(selanjutnya disebut mk) mengaturud bukan menguji undang undang terhadap undang undang. oleh karena itu, mengingat inti permohonan para pemohon adalah mempertentangkan berlakunya dengan maka permohonan para pemohon bukan termasuk objek yang dapat diajukan uji materiil mahkamah konstitusi. bahwa samping itu, para pemohon dalam permohonannya selalu mempermasalahkan pengenaan pbb terhadap usaha bidang perikanan tangkap yang cara perhitungannya didasarkan pada objek yang sama dengan pungutan perikanan, sehingga menimbulkan beban pajak pungutan berganda terhadap usaha bidang perikanan. bahwa ketentuan pengenaan pbb atas usaha bidang perikanan tangkap sesungguhnya diatur secara khusus dalam aturan pelaksanaan yaitu dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. tangal desember tentang pengenaan pbb (selanjutnya disebut kep pj. (vide bukti pet yang mengatur secara khusus pengenaan pbb terhadap beberapa sektor bidang usaha antara lain usaha bidang perikanan. berdasarkan bunyi angka kep pj. usaha bidang perikanan didefinisikan sebagai (vide bukti pet sedangkan bunyi hanya memberikan definisi mengenai subjek pajakpengertian bumi sendiri sebagaimana diatur dalam angka didefinisikan sebagaioleh karena itu, apabila yang dipermasalahkan adalah penerapan dari aturan pelaksanaan maka berdasarkan kedudukannya, jelas tidak dapat dimohonkan uji materiil mahkamah konstitusi, sehingga muatan norma tidak perlu diuji konstitusionalitasnyakedudukan hukum legal standing) para pemohon berdasarkan ketentuan (vide bukti petmahkamah konstitusi, tentang hal hal sebagai berikut: apakah sudah tepat kedudukan para pemohon sebagai perusahaan yang bergerak bidang usaha penangkapan ikan menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunytanyaan pertanyaan mengenai legal standing para pemohotidak ada hak konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya kaidah dalam yang dimohonkan pengujiannya, dengan alasan alasan yaitu: dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat yang bergerak bidang usaha perikanan tangkap yang telah dikenakan beban kewajiban membayar pbb usaha bidang perikanan sebagaimana diatur dalam para pemohon merasa telah dirugikan oleh materi muatan dalam yang berbunyi: (vide bukti petnurut para pemohon, ketentuan telah bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam uud yang berbunyi sebagai berikuttersebut atas, para pemohon menyatakan bahwa hak konstitusional yang dimaksud adalah hak konstitusional bagi setiap orang dalam kehidupan bernegaramerujuk pada dalil para pemohon tentang hak konstitusional para pemohon dalam kehidupan bernegara, pemerintah berpendapat bahwa tidak bertentangan dengan uud (vide bukti pet bahwa keberadaan yang dimohonkan pengujiannyatersebut merupakan dasar hukum pemungutan pajak indonesia sehingga pengaturan mengenai pengenaan beban pajak kepada rakyat dalam hal ini pengenaan pbb harus berdasarkan undang undang. wujud nyata penjabaran uud dibuktikan dengan terbitnya berbagai undang undang bidang perpajakan:. (vide bukti pet perundang undangan bidang perpajakan tersebut, termasuk undang undang pbb yang dimohonkan pengujian inihususnya ketentuan materiil yang mengatur objek, subjek, dan tarifbahwa yang dimohonkan pengujiannya merupakan ketentuan materiil yang mengatur mengenai subjek pajak.sedangkan pengertian bumi sebagaimana diatur dalam angkadengan demikian, ketentuan tersebut berlaku bagi semua orang atau badan yang menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan termasuk perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia yang berlaku tanpa membeda bedakan rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam pengenaan beban pajaknya. adapun dasar filosofis pengenaan pbb sebagaimana dijelaskan dalam dictum menimbang adalahembayaran pajak. (vide bukti pet hal tersebut atas membuktikan bahwa ketentuan telah menunjukkan adanya kepastian hukum yang adil bidang perpajakan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, mana pengaturan mengenai ketentuan materiil perawakannya diatur dalam undang undang sebagaimana diamanatkan uud (vide bukti pet dengan demikian, sudah sewajarnya apabila kedudukan para pemohon selaku badan hukum privat yang memperoleh ijin dari negara untuk memanfaatkan bumi dalam hal ini wilayah laut tertentu, dengan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan wilayah perairan laut indonesia dengan berdasarkan surat ijin penangkapan ikan (selanjutnya disebut sisi), ditetapkan menjadi subjek pbb. bahwa seandainya benar (gua non) dalil para pemohon yang menyatakan masih terdapat bidang usaha yang telah memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai subjek pajak, namun dalam kenyataannya belum menjadi subjek pajak, maka sebaiknya para pemohon memberikanyang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya:bunyi,, dikenakan pungutan perikanan". bahwa para pemohon sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya negara indonesia mempunyaioleh dan uud yang berbunyi: masukan kepada pemerintah sebagai bahan ekstensifikasi perpajakan, bukan melalui prosedur constitutional review. berdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum tidak ada yang dirugikan dengan berlakunya bahwa pemerintah berpendapat, tidak benar ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual sebagaimana didalilkan para pemohon terkait berlakunya adapun alasan alasan yang akan dijelaskan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: para pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa kerugian spesifik (khusus) dan aktual para pemohon terkait berlakunya adalah saat ini kepada para pemohon dikenakan beban pajak berganda atas hasil produksi usaha perikanan yaitu pbb usaha bidang perikanan berdasarkan dan pungutan perikanan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (selanjutnya disebut pnb) berdasarkan terkait dalil kerugian spesifik (khusus) dan aktual para pemohon tersebut, pemerintah berpendapat bahwa tidak benar kepada para pemohon telah dikenakan pajak berganda, karena pengertian pajak berganda adalah atas objek dan subjek yang sama dikenakan (dua) kali pembajakan untuk waktu yang sama. bahwa apabila dilihat dari objeknya, yang menjadi objek pbb dan pungutan perikanan adalah berbeda.definisi bumi meliputyang menjadi objek pungutan perikanan adalah sumber daya ikan, sebagaimana diatur dalam yang mengatur: (vide bukti petadapun yang dimaksud dengan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam adalah potensi semua jenis ikan (vide bukti pet berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek pbb dan objek pungutan perikanan adalah berbeda. objek pbb usaha bidang perikanan tangkap laut adalah laut wilayah indonesia, sedangkan objek pungutan perikanan adalah potensi semua jenis ikan. oleh karena itu, tidak benar kepada para pemohon telah dikenakan beban pajak berganda atas objek yang sama. bahwa selain itu, para pemohon dalam permohonannya belum memahami sepenuhnya perbedaan pungutan dan pajak. pada bagian tertentu para pemohon menyatakan telah dikenakan beban pajak berganda sedangkan bagian lain para pemohon menyatakan telah dikenakan beban pungutan berganda. dalam hal ini pemerintah perlu menegaskan bahwa pajak dan pungutan adalah merupakan hal yang berbeda. berdasarkan ketentuanselanjutnya disebutsedangkpengertian pungutan (vide bukti pet hal tersebut atas sejalan dengan pendapat ahli hukum pajak (vide bukti pet sedangkan pungutan perikanan, menurut pendapat ahli hukum pajak bahari, s.h., m.s. dalam bukunya pengantar hukum pajak disebut sebagai pembayaran royalti bidang perikanan. royalti didefinisikan sebagai pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian iz, misalnya royalti bidang kehutanan, royalti dibidang perikanan, dan sebagainya (vide bukti pet berdasarkan uraian mengenai definisi pajak dan definisi royalti pungutan atas, dapat diketahui perbedaan mendasar antara pajak dan royalti pungutan,royalti atauuraian atas sangatlah tidak benar dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa para pemohon saat ini dikenakan beban pajak berganda atas hasil produksi usaha perikanan, karena pbb usaha bidang perikanan dan pungutan perikanan baik pengertian maupun objeknya adalah berbeda. bahwasudah sewajarnya menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa sudah sewajarnya kepada para pemohon yang memperoleh ijin dari negara untuk memanfaatkan wilayah laut tertentu areal penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam sisi dikenakan pbb. sedangkan atas ijin dari negara untuk memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dikenakan pungutan perikanan sebagai penerimaan negara bukan pajak pnb). berdasarkan hal hal yang diuraikan atas, jelasbahwa pemerintah berpendapatberlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji. hal tersebut akan disampaikan dalam alasan alasan sebagai berikut: bahwa dalam permohonannya para pemohon mendalilkan dikenakannya pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut terhadap para pemohon berdasarkan telah melanggar hak konstitusional para pemohon, karena para pemohon merasaselain itu para pemohon juga menyatakan bahwa ketentuan guobahwa sesungguhnya yang dimohonkan pengujiannya mengatur mengenai subjek pajak, yang berlaku bagi seluru bedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain, dan sama sekali tidak mengatur mengenai dasar pengenaan pbb usaha bidang perikanan (vide bukti pet sedangkan dasar pengenaan pbb usaha bidang perikanan secara khusus diatur dalam suatu aturan pelaksanaan undang undang pbb. bahwa untuk memahami hal tersebut, dapat pemerintah jelaskan terlebih dahulu, bahwa dasar pengenaan pbb secara umum diatur dalam yaitu didasarkan pada nilai jual objek pajak (selanjutnya disebut nop). (vide bukti pet dalam kaitannya dengan dasar pengenaan pbb usaha bidang perikanan, maka diatur secara khusus dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. tentang pengenaan pbb yang mengatur antara lain, bahwa usaha bidang perikanan yaitu. penentuan nop untuk areal penangkapan ikan, ditetapkan sebesar (sepuluh) kali hasil bersih usaha dalam satu tahun sebelum tahun pajak (vide bukti pet berkaitan dengan dalil para pemohon yang pada intinya menyatakan dengan dikenakannya pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut terhadap para pemohon sesuai telah melanggar hak konstitusional para pemohon, dan bertentangan dengan uud perlu pemerintah tegaskan bahwa untuk mengetahui apakahmaka kerugian konstitusional tersebut haruslah merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh rumusan ketentuan suatu undang undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau uud bahwa kerugian yang disebabkan karena penerapan suatu undang undang yang diwujudkan dalam bentuk peraturan pelaksana dari suatu undang undang, tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu kerugian konstitusional. oleh karena itu jelas, dalil yang dinyatakan oleh para pemohon dalam permohonannyarumusan yang dimohonkan untuk diuji mahkamah konstitusi. berdasarkan uraian atas, berkaitan dengan legal standing pemohon, dapat pemerintah simpulkan sebagai berikut: bahwa sama sekali tidak tepat parasebab ketentuan guo justruluruh orang maupun badan hukumkan adanya suku, agama, ras, dan sebagainya.karena definisi maupun objek pajak dalam hal ini pbb usaha bidang perikanan dengan pungutan perikanan adalah berbeda sehingga tidak benar terdapat pengenaan beban pajak berganda atas bidang usaha perikanan. bahwa tidakkarena pengenaan pbb usaha bidang perikanan sebagaimana dipermasalahkan oleh para pemohon, tidak berkaitan dengan adanya yang dimohonkan untuk diuji, melainkan diatur secara khusus dalam aturan pelaksanaan undang undang pbb. ill. tinjauan umum atas pemungutan pajak tinjauan tentang penerimaan negara anggaran pendapatan dan belanja negara (selanjutnya disebut apbn) yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu sarana bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum. salah satu unsur dalam apbn adalah anggaran pendapatan negara yang diantaranya diperoleh dari: penerimaan negara bukan pajak. penerimaan negara dari sektor pajak. penerimaan negara bukan pajak pnb) umum uud yang berbunyi: pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang undang (vide bukti pet pada dasarnya mengatur adanya dua jenis penerimaan negara yaitu pajak dan pungutan. pajak dan pungutan masing masing diatur lebih lanjut dengan undang undang. pungutan berupa pnb merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaran negara sebagai bentuk pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam kepada rakyat. pnb tidak tergolong pajak, tetapi hakekatnya tergolong sebagai pungutan yang bersifat memaksa. kapan pungutan tersebut bersifat memaksa, jika pemerintah memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam serta dinikmati oleh pihak yang membutuhkannya. paksaan dalam arti pihak yang membutuhkan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam wajib membayar sejumlah uang. pnb yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam antara lain: royalti bidang perikanan, royalti bidang kehutanan dan royalti bidang pertambangan. sebagai pungutan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara maka pnb diatur lebih lanjut dengan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak (selanjutnya disebut pnb).(vide bukti pet dasar hukum pada hakikatnya, pnb merupakan pranata hukum yang memberi keabsahan bagi pemerintah untuk mengatur pnb sebagai salah satu sumber keuangan negara, selain penerimaan negara dari sektor pajak (vide bukti pet pnb terkait dengan uudpnb menurut angkajenis penerimaan negara bukan pajak berdasarkan pnb, kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi: (vide bukti petpenerimaan lainnya yang diatur dalam undang undang tersendiri. salah satu jenis pnb yang diatur dalam undang undang tersendiri adalah pungutan perikanan yang dipungut berdasarkan secara teknis, pnb dipungut oleh kementerian dan lembaga non kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya. aturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan pnb oleh kementerian dan lembaga non kementerian diatur dalam peraturan pemerintah.jenis pnb yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan adalah penerimaan dari pungutan perikan(vide bukti pet jenis pungutan perikanan dalam diatur mengenai jenis pungutan perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan yang terdiri atas: (vide bukti pet pungutan pengusahaan perikanan ppp) adalah pungutan negara yang dikenakan pada saat perusahaan perikanan indonesiaphp)isi. subjek pungutan perikanan subjek pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam adalah setiap orang baik wni atau wna, atau setiap perusahaan perikanan indonesia atau perusahaan perikanan asing, yang melakukan kegiatan perikanan wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia (vide bukti pet pungutan perikanan dikenakan bagi perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari tiga puluh gross tonnage gt) dan atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari sembilan puluh daya kuda dk) dan beroperasi luar dua belas mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan indonesia, objek pungutan perikanan berdasarkan disebutk(vide bukti pet cara menghitung pungutan perikanan bagian ini akan menguraikan mengenai tata cara menghitung pungutan perikanan yang berlaku bagi perusahaan perikanan indonesia yang berusaha dibidang perikanan tangkap. tata cara penghitungan pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam adalah sebagai berikut: (vide bukti pet ppp dihitung dengan rumushp bagi perusahan perikanan skala besar, dihitung dengan rumususahaan perikanan skala kecil hanya dikenakan sebesarkementerian perdagangan. mengenai kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar diatur dalam (vide bukti pet kriteria perusahaan perikanan skala kecil meliputi: memiliki kapal penangkap ikan yang terbuat dari bahan kayu dan dibangun dalam negeri: gross tonnage kapal yang dimiliki, baik satu unit atau secara kumulatif, tidak lebih dari atau menggunakan mesin berkekuatan tidak lebih dari dk, tidak memperkerjakan anak buah kapal abk) warga negara asing,sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang perikanan, para pemohon berdasarkan berlakunya undang undang perikanselanjutnya disebut para pemohon telah dikenai pungutan oleh negara sesuai dan .a) yang berupa pungutan perikanan yang merupakan pendapatan negara bukan pajak pnb), yang besama ditentukan berdasarkan per: bahwa atau pbb laut tahun yang besarnya dan yang harus dibayar juga ditentukan berdasarkan per: jumlah pajak terutang sesuai spot pbb tahun masing masing para pemohon sebagai berikut: pemohon sebesar rp. pemohon iii sebesar rp. pemohon sebesar rp. bahwa, disamping kewajiban membayar pungutan perikanan pnb) berdasarkan pertimbangan para pemohon memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut berdasarkan sampai dengan sekarang ini para pemohon berdasarkan telah ditetapkan sebagai wajib pajak pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut, berdasarkan dan atau status perusahaan tidak berbadan hukum. sedangkan kriteria perusahaan perikanan skala besar adalah perusahaan perikanan yang tidak termasuk dalam kriteria perusahaan perikanan skala kecil tersebut. saat pengenaan pungutan perikanan sesuai dengan antara lain dinyatakan bahwa: (vide bukti pet ppp dikenakan pada saat perusahaan perikanan indonesia dibidang penangkapan ikan. phpenerimaan negara dari sektor pajak untuk lebih memberikan pemahaman yangberdasarkan ketentuan angka kup,menurut," (vide bukti pet(vide bukti pet menurutlimpo' (vide bukti petvide bukti pet menuru(vide bukti petem (vide bukti pet equality (asas persamaan).... (vide bukti petbawah basic need dibebaskan dari pajak. asas keuntungan istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya (vide bukti pet,. cc) (vide bukti petamping itu (sembilan puluh) persen penerimaan pbb nasional didistribusikan kembali kepada provinsi dan kabupaten kota sebagai pendapatan daerahdasar pemungutan pajak indonesia adalah: undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide bukti pe(vide bukti pet(vide bukti pet (selanjutnya disebut (vide bukti pet dalam ketentuan umum angka mengatur bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah (vide bukti pet .(vide bukti pet lain pihak, 2003pbb sebagai salah satu jenis pajak, pengenaan dan pemungutannya didasarkan pada yang saat ini sedang dimohonkan pengujiannya. memuat ketentuan antara lain mengenai: (a) ketentuan umum (b) objek pajak (c) subjek pajak (d) tarif pajak (e) dasar pengenaan dan cara menghitung pajak tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak berhutang (9g) pendaftaran, surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak berhutang, dan surat ketetapan pajak (h) tata cara pembayaran dan penagihan (i)) keberatan dan banding (|) pembagian hasil penerimaan pajak (k) ketentuan lain lain ketentuan pidana (m) ketentuan penutup bahwa dasar pemungutan pajak indonesia juga dinyatakan oleh beberapa ahli yaitu oleh sri pudyatmoko, dalam buku pengantar hukum pajak yang menyatakprpr? (vide bukti pet selain itu, ahli hukum pajak prof. dr. rachmat soemitro, s.h., dalam bukunya asas dan dasar perpajakan jugatinjauan terhadap undang undang pajak bumi dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam pembukaan uud salah satu tujuan nasional negara republik indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum (vide bukti petbukti petorang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air dan bangunan pertimbangan bahwa para pemohon telah memperoleh manfaat atas bumi: bahwa dengan demikian atas usaha yang dilakukan para pemohon dan aset para pemohon, dilakukan berbagai pajak dan pungutan oleh negara yangshasil produksi ikan: pbb atas aset dan fasilitas fasilitas yang dimiliki oleh para pemohon berupa bumi, tanah emplasemen, bangunan kantor, gudang, perumahan, rumah mesin, laboratorium, unit pengolahan ikan, cold storage, dan sebagainya, bahwaahwa beban pajak berganda dalam perpajakan adalah salah satu hal yang harus diakhiri sebagaimana maksud diundangkannya hal mana dapat dilihat dari bunyi konsideran menimbang huruf yang secara tegas menyatakan, "". bahwa,antara lain yang menyatakan, yang menjadi subjek pajak adalah mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik dan memperoleh keuntungan dari itu, dan berdasarkan hal itu dianggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup negara dan guna meningkatkan pembangunan preambule undang undang) (vide bukti pet pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. maka oleh sebab itu, pajak ini disebut juga pajak yang objektif (vide bukti pet dapat kami sampaikan bahwa dimaksudkan menggantikan peraturan peraturan pajak seperti tersebut bawah ini: pajak rumah tanggayang dengan undang undang nomor tahun telah ditetapkan menjadi undang undang: ordonansi responding indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan staatsblad nomor ordonansi responding sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang undang nomor tahun ordonansi pajak kekayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang undang nomor tahun ordonansi pajak jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan rechtspleging oorlogsmisdrijven staatsblad nomor undang undang darurat nomor tahun tentang peraturan umum pajak daerah, huruf huruf dan huruf yang dengan undang undang nomor tahunyang dengan undang undang nomor tahun telah ditetapkan menjadi undang undang latar belakang lahirnya adalah: dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang undang yang berasal dari zaman kolonial adalah tidak sesuai dengan pancasila dan kepribadian bangsa indonesia: berbagai undang undang mengenakan pajak atas harta tak gerak sehingga membingungkan masyarakat, undang undang yang ditulis dalam bahasa belanda sulit dimengerti oleh masyarakat karena terjemahan resmi dalam bahasa indonesia tidak ada: undang undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi indonesia dan tidak memberikan kepastian hukum: sedangkan yang menjadi tujuan pbb adalah: menyederhanakan peraturan perundang undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat: memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas bumi dan bangunan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya, menghilangkan pajak berganda yang terjadi sebagai akibat terdapatnya tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak yang lain, memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah,ntang pajak bumi dan bangunan, telah mengalami perubahan dengan undang undang nomor tahun bukti pet untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang ketentuan pokok yang terkait dengan pajak bumi dan bangunbb subjek pajak bumi dan bangunan menurut undang undang pbbobjek pbb objek pajak bumi dan bangunan menurut undang undang pbb adalah bumi dan atau bangunan. angka undang undang pbb menyatakan bahwa bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada bawahnya, dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia (vide bukti pet undang undang pbb mengatur mengenai objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan yaitu objmantarif pbb dalam undang undang pbb, tarif pajak bumi dan bangunan ditentukan sebesar (lima persepuluh persen) (vide bukti pet dasar pengenaan pbb ketentuan yang mengatur terkait dengan dasar pengenaan pbb menurut undang undang pbb yang pada intinya mengatur sebagai berikut: dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak (selanjutnya disebut nop) (vide bukti pet angka (vide bukti pet besarnya nop tersebut ditetapkan oleh menteri keuangan setiap tiga tahun, kecuali untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nop cukup besar, maka penetapan nop ditetapkan setahun sekali (vide bukti pet dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual kena pajak (vide bukti pet besarnya persentase nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional (vide bukti pet cara menghitung pbb dalam undang undang pbb, diatur bahwa besarnya pbb yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak (vide bukti pet sanksi sanksiaturan sanksi perpajakan diatur dalam kup. dalam undang undang tersebut diatur mengenai sanksi perpajakan yaitu: (vide bukti petkupsanksi dalam undang undang pbb pengaturan sanksi pbb diatur dalam undang undang pbb, yaitu: sanksi administrasidalam pbb dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan apabila terdapat pelanggaran administrasi perpajakan, hal ini sebagaimana diatur dalam dan undang undang pbb (vide bukti pet dalam pembayaran pbb. sanksi pidana dalam undang undang pbb juga diatur mengenai pelanggaran yang dilakukan wajib pajak yang termasuk dalam lingkup sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam danundang undang pbb. tinjauan mengenai metode penilaian telah disebutkan atas bahwa yang menjadi dasar pengenaan pbb adalah nilai jual objek pajak nop), yaitupajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti. berdasarkan pengertian nop tersebut terdapat tiga pendekatan penilaian yang dapat dilakukan untuk menentukan besarnya nop, yaitu: (bukti pet pendekatan perbandingan penjualan pendekatan perbandingan penjualan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara properti yang dinilai (subject property) dengan properti properti pembanding (comparable properties) yang telah diketahui karakteristik dan nilainya. selanjutnya analisis dilakukan dengan mengukur tingkat kesamaan dan perbedaannya untuk menentukan berapa penyesuaian (adjustment) yang akan diberikan untuk menentukan nilai properti subjek. adapun beberapa elemen perbandingan yang sering dipertimbangkan adalah: a). jenis hak yang melekat pada properti: b). masalah keuangan pendanaan (financing term), c). kondisi penjualan: d). kondisi pasar, e). lokasi, f). karakteristik fisik: g). karakteristik dalam menghasilkan pendapatan (income producing characteristics): h). karakteristik karakteristik lain. pendekatan biaya pendekatan biaya dilakukan dengan cara melakukan identifikasi bangunan yang selanjutnya dilakukan analisis biaya pembuatan barunya (reproduction cost new) berdasarkan standar harga yang berlaku pada tanggal penilaian dan selanjutnya dilakukan penyusutan depresiasi (khusus untuk bangunan saja). tahap selanjutnya untuk melakukan nilai properti secara keseluruhan maka nilai bangunan baru yang telah terdepresiasi tersebut ditambah dengan nilai tanah (yang diperoleh dari analisis perbandingan dengan pasaran tanah yang ada disekitarnya). pendekatan pendapatan pendekatan pendapatan dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh properti subjek pada saat ini dan masa yang akan datang yang selanjutnya dilakukan pengkapitalisasian untuk mengkonversi aliran pendapatan tersebut dalam nilai properti. secara garis besar prosedur penilaian melalui pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut: a). menentukan total pendapatan kotor potensial (potensial gross income). b). menentukan tingkat kekosongan. c). menentukan total pendapatan lain lain. d). menentukan total pendapatan kotor efektif, yaitu penjumlahan item (a b)tc. e). menentukan total biaya pembelanjaan (out going). f). menentukan total pendapatan bersih operasi. g). menentukan tingkat kapitalisasi dan prosedur kapitalisasi yang sesuai. h). melakukan pengkapitalisasian untuk mendapatkan nilai modal (capital value) dari properti subjek. untuk mengestimasi nilai properti dengan formulasi umum sebagai berikut: (bukti pet i:r keterangan: market value mv) estimasi nilai pasar wajar income i) pendapatan bersih operasi selama satu tahun rate capitalization tingkat kapitalisasi (dalam persen) berdasarkan rumusan atas, estimasi nilai pasar wajar mv) dari suatu properti dapat diperoleh dengan mengkatalisasi pendapatan bersih per tahun (|) pada suatu tingkat kapitalisasi tertentu (r). tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan usaha bidang perikanan dasar pengenaan pbb sebagaimana diatur dalam undang undang pbb adalah nop (bukti pet dalam kaitannya dengan penentuan nop areal laut areal penangkapan ikan, pendekatan yang paling memungkinkan untuk digunakan adalah berdasarkan nophal ini disebabkan karena tidak terdapatnya transaksi jual beli atas areal lauttareal penangkapan ikan sehingga untuk menentukan nop hanya dapat dilakukan berdasarkan nop pengganti atau lebih dikenal dengan pendekatan pendapatan. nop atas areal laut areal penangkapan ikan ditentukan berdasarkan nop pengganti, yang secara khusus diatur dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. tentang pengenaan pbb. kep pj. pada intinya mengatur penentuan besarnya nop atas objek pajak usaha bidang perikanan laut sebagai berikut: (bukti pet..dalam kep pj.perikanan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan. hal tersebut menjelaskan bahwa nop areal penangkapan ikan ditentukan dengan mengkapitalisasikan hasil bersih usaha perikanan yang diperoleh oleh masing masing perusahaan. penentuan nop dimaksud merupakan pendekatan pendapatan (income approach), yang lazim digunakan dalam penilaian suatu objek. properti yang nilai pasar wajahnya ditentukan dengan pendekatan pendapatan antara lain adalah pertambangan dan perhutanan. tinjauan mengenai pajak berganda pengertian pajak berganda menurut early sandy pajak ganda dibedakan menjadi pajak ganda nasional dan pajak ganda internasional. (bukti pet pajak ganda nasional (suatu negara, pajak ganda internasional (inter. yang dimaksud dengan pajak ganda internasional, dengan kata lain pajak ganda internasional timbul karena: ada lebih dari satu negara yang memungut pajak, dikenakan terhadap objek pajak yang sama. kriteria pajak berganda bahwa menurut pemerintah, untuk menentukan terjadinya pajak berganda setidak tidaknya harus memenuhi (empat) kriteria sebagai berikut: dikenakan terhadap wajib pajak yang sama: bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan terjadinya pajak berganda yaitu dikenakan kepada wajib pajak yang sama(bukti pet dikenakan atas suatu objek pajak yang sama, terkait pengenaan atas suatu objek pajak yang sama, ahli hukum pajak rachmat soemitro, dalam bukunya asas dan dasar perpajakan menyatakan bahwa yang dapat dijadikan objek banyak sekali macamnya. segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. dalam bahasa jerman disebut tatbestand. misalnya: keadaan: kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak, menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis tetap), perbuatan: melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukkan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian luar negeri: peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh karena secara tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi luar kehendak manusia. dalam bukunya hukum pajak internasional indonesia, perkembangan dan pengaruhnya , rachmat soemitro menyatakan bahwa tatbestand pajak ialah keadaan lahiriah yang menjadi dasar pengenaan pajak terhadap mana peraturan pajak sesuatu negara dapat diterapkan (subsumption) biasanya disebut juga objek pajak (steueorobjek). lazimnya tidak sukar menentukan tatbestand seperti diuraikan dalam undang undang dipenuhi. tetapi kalau sesuatu tidak dapat dikembalikan kepada definisi hukum tentang objek pajak, seperti kebanyakan terjadi dalam perjanjian pajak ganda, maka tidak mudah ditentukan apa sebenarnya yang dimaksud dengan objek pajak. apakah untuk sesuatu pajak terdapat kesamaan objek, tidak selalu dipertimbangkan berdasarkan apakah batas batas objek dua negara itu ditentukan menurut cara yang sama yang exact. jika negara sumber mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan luar negeri sebagai pendapatan bruto, dan negara tempat tinggal mana penerima dividen berdiam, mengenakan pajak atas semua pendapatan (world wide income) dalam mana termasuk juga dividen tersebut atas, maka sisi yuridis terdapat kesamaan objek (juridische identities) walaupun pendefinisian (pembatasan) objek masing masing perundang negara berlainan .(bukti pet dikenakan atas jenis pajak yang sama,persoalan selanjutnya yang perlu kita kupas ialah bilamana kami. bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa para pemohon ditetapkan sebagai subjek pajak atas pbb bidang usaha perikanan atau pbb laut dikarenakan para pemohon adalah termasuk badan hukum yang memperoleh manfaat atas bumi, mana dalam penjelasan yang dimaksud dengan bumi termasuk dalamnya adalah laut, bahwa dengan ditetapkannya para pemohon sebagai subjek pajak pbb laut dikarenakan memperoleh manfaat atas bumi (laut), maka akan banyak sekali bidang usaha lain yang seharusnya juga dikenakan pbb laut) karena yang bersangkutan juga memperoleh manfaat atas bumi (laut), termasuk akan tetapi tidak terbatas misalnya: perusahaan pelayaran antar pulau: perusahaan penyeberangan: perusahaan angkutan darat, perusahaan penerbangan, dan lain sebagainya, namun pada kenyataannya perusahaan perusahaan tersebut dalam prakteknya tidak pernah ditetapkan sebagai subjek pajak pbb, sehingga tidak pula dikenai pajak yang berupa pbb laut samping dikenakan pungutan lain pnb). keadaan yang demikian merupakan perlakukan yang tidak sama hadapan hukum oleh negara terhadap para pemohon selaku perusahaan perikanan tangkap dibandingkan dengan perusahaan perusahaan bidang pengangkutan tersebut atas, maupun pihak pihak lain. hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan uudberhadapan dengan pajak yang sama atau pajak yang sifatnya sama? hal ini merupakan suatu hal yang tidak mudah, lebih lebih karena setiap negara mempunyai cara penguraian sendiri sendiri yang diperlukan lagi dengan macam macam peristilahan dan last but not least karena pengaruh bahasa masing masing negara. pajak yang sama lain lain negara boleh dikata jarang sekali dijumpai, walaupun mereka menggunakan istilah yang sama, seperti income tax atau kommen steer' atau inkomsten blasting atau pajak pendapatan karena mungkin isi materialnya tidak sama, yaitu apa objeknya dan siapa subjeknya. maka oleh sebab itu lebih disukai penggunaan istilah pajak yang sifatnya sama seperti jerman lazim digunakan istilah gleichartige steer' atau gleichartigkeit der steer' spieler, omar butler, teacher dan lain lain), nederland oleh penulis belanda digunakan kata soortgelijkheid . omar butler samping kata gleichartigkeit juga sering menggunakan kata diesel atau ahnliche . soal gleichartigkeit' ini kami hubungkan lagi dengan pertanyaan apakah untuk adanya pajak ganda cukup: apabila beberapa pajak dari beberapa negara saling bertautan? ataukah samping ini masih ada keharusan bahwa pajak pajak itu musti sama (glich) atau mempunyai sifat yang sama (gleichartig). kalau syarat terakhir harus dipenuhi, maka harus ditentukan dimana letak hakekat dari persamaan sifat itu. markup telah meneliti soal itu. seperti telah dikatakan spieler maka pajak ganda itu merupakan persoalan ekonomi dan hukum sekaligus. markup telah mencoba menunjukkan bahwa dalam lingkungan pungutan ganda suatu negara persoalan kesamaan sifat itu merupakan persoalan hukum. untuk penentuan sifat, yang menjadi dasar untuk penilaian kesamaan sifat maka penglihatan hukum asing atau hukum pajak asing tidak dapat digunakan, tetapi hanya penglihatan tentang terjadinya pajak dari objek pajak dan dasar penilaiannya dinyatakan dapat digunakan. akhirnya sesuai dengan mahkamah agung (verfassungsgerichtschof) austria sampai pada suatu kesimpulan bahwa: untuk menentukan kesamaan sifat pajak kita harus berpangkal pada hukum tertulis dari kedua pajak yang bersangkutan, yaitu apa yang merupakan dasar pengukurannya (bemessungsgrundlage). baru jika mengenai hal hal ini terdapat keragu raguan kita gunakan sebagai ukuran akibat ekonominya, tetapi hal ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya menjadi jelas bagaimana kedua hukum pajak itu dinilai. jika baik dasar dan ukuran yang menjadi dasar penetapan pajak berlainan, maka menurut markup tidak terdapat kesamaan sifat dalam rangka pungutan ganda, sehingga tidak ada manfaatnya meneliti lebih lanjut atas dasar akibat ekonominya. (bukti pet dikenakan untuk waktu atau periode yang sama.biasanya hal ini tidak menjadi alasan terjadinya perselisihan, walaupun kadang kadang masih ada juga kesulitan tentang hal ini, yaitu apabila dipersoalkan apakah pajak pajak yang dikenakan oleh beberapa negara dianggap dikenakan untuk jangka waktu yang sama. kami kemukakan sini bahwa ada negara negara yang tahun pajaknya disesuaikan dengan tahun anggaran (fiscal year) yang tidak sama dengan tahun taklim (kalender) dan ada juga pajak pajak yang menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun taklim sebagai dasar pengenalannya. reuters mengatakan bahwa pengertian pengenaan pajak untuk waktu yang sama (gelijktijdig) tidak boleh diartikan secara sempit. menurut beliau pajak pendapatan yang dikenakan berdasarkan sistim pungutan belakang dengan stelsel riil (post numerando heading) dapat dianggap sebagai pungutan yang dikenakan untuk waktu yang sama apabila dasarnya adalah sama. spieler mengatakan bahwa unsur kesamaan waktu (periode pajak) tidak pernah dipersoalkan. orang menganggap syarat kesamaan waktu sebagai hal yang berlaku dengan sendirinya, sehingga penyebutan dalam definisi pajak ganda dihilangkan saja karena dianggap tidak perlu atau dengan tujuan menghindarkan kesesatan (kesalahpahaman). spieler mengemukakan bahwa objek pungutan dan dasar pengukuran dari banyak pajak digantungkan pada suatu saat, dan apabila demikian unsur waktu itu secara formil dimasukkan dalamnya. pada pajak pajak langsung dan pajak dan pajak lain timbul suatu kebiasaan untuk menggunakan jangka waktu satu tahun sebagai salah satu unsurnya. spieler lebih memberikan tekanan pada kesamaan waktu dari objek pajaknya dan tidak pada dasar pengukurannya. sebab kalau untuk pajak ganda disyaratkan kesamaan pada dasar pengukuran, maka pajak pendapatan dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu satu tahun adalah tidak mempunyai kesamaan waktu dengan pajak pendapatan yang rata rata dari beberapa tahun berturut turut. jadi kalau kami mengikuti pendapat spieler maka kedua pajak tersebut adalah identitas karena terdapat kesamaan objek (yaitu pendapatan) walaupun waktu yang menjadi dasar pengukurannya berlainan berdasarkan pendapat dari para ahli yang dikutip dalam bukunya, rachmat soemitro menyimpulkan bahwa: "untuk terjadinya pajak ganda maka identitas subjek, kesamaan sifat pajak dan kesamaan waktu bukan merupakan syarat mutlak, tetapi identitas objek adalah syarat yang sangat perlu. . (bukti pet iv. penjelasan pemerintah atas permohonanbahwa terhadap ketentuan undang undang pbbundang undang pbbaityang berbunyihak konstitusional yang dimaksud para pemohon yaitu hak konstitusional bagi setiap orang dalam kehidupan bernegara untuk mendapatkan, perlindungan, jaminterkait permohonan pengujian undang undang pbb, pemerintah berpendapat bahwa kedudukan undang undang pbb sama sekali tidak melanggarbukti pet bahwa keberadaan undang undang pbb merupakan wujud pelaksanawujud nyata penjabaran undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide bukti pet dengan ditangkapnya pengaturan mengenai pajak dalam undang undang perpajakan dalam hal ini undang undang pbb, berarti setiap ketentuan dalam undang undang pbb tersebut telah mendapat persetujuan dari dpr selaku representasi rakyat indonesia. hal tersebut menunjukkan adanya perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum, sehingga setiap rakyat akan terhindar dari perlakuan sewenang wenang pemerintah. menurut sri pudyatmoko, dalam buku pengantar hukum pajak yang menyatakan bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide bukti pet menurut pendapat ahli hukum pajak prof. dr. rachmat soemitro, s.h., dalam bukunya asas dan dasar perpajakan yang:pendapat ahli hukum pajak prof. dr. rachmat soemitro, s.h., tersebut atas sejalan dengan pendapat ahli hukum tata negara prof. dr. jimmy asshidigie, s.h., dalam bukunya perihal undang undang indonesia yang menyatakan bahwartinya, negara hanya boleh membebani rakyatnya dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa itu apabila rakyat sendiri melalui wakil wakil mereka dpr menyetujuinya, yaitu dengan menentukannya secara tegas dalam undang undang. pembebanan pajak dan pungutan pungutan lain oleh negara secara sewenang wenang, dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan bahkan bertentangan dengan maksud dan tujuan bernegara itu sendiri.muat dalam atau diatur dengan undang undang yang merupakan produk persetujuan para wakil rakyat. ketentuan yang bersifat materieidibayar serta cara penugasannya (tax base dan tax rate). ketentuan materiel tersebut mutlak harus dimuat dalam undang undang atau diatur dengan undang undang. beberapa negara, seperti terlihat antara lain dalam article uud belgia, article konstitusi mexico, article konstitusi italia, article konstitusi prancis, article konstitusi spanyol, ketentuan mengenai objek yang dikenakan pajak itu bahkan ditentukan secara tegas dalam undang undang dasar. untuk menjamin kepastian hukum (legal certainty), maka penentuan unsur unsur perhitungan objek yang terkena pajak (tax base) dan tarif pajak (tax rate), sekurang kurangnya harus ditentukan dengan undang undang. jika dalam undang undang pajak tidak ditentukan dengan jelas apa yang terkena pajak (tax base) dan berapa serta bagaimana dasar perhitungannya (tax rate), maka ketentuan pajak dalam undang undang dimaksud dianggap tidak dapat dijadikan dasar untuk pengenaan pajak (vide bukti pet bahwa perundang undangan bidang perpajakan tersebut, termasuk undang undang pbb telah memuat ketentuan yang jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang ditafsirkan lain. bahkan dalam undang undang pbb telah diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, tarif dan sanksi, sebagaimana diatur dalam: yang mengatur: yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. (bukti pet yang mengaturvide bukti pet yang mengatur: tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar (lima per sepuluh persen). (vide bukti pet dan yang mengatur:(vide bukti pet yang mengatur: pajak yang berhutang yang pada saat jatuh tempo pembayarannya(vide bukti pet yang mengatur: barang siapa karena alasanny) bulan atau denda setinggi tingginya sebesar (dua) kali pajak yang berhutang. (vide bukti pet yang mengatur: barang siapa dengan sengaj(vide bukti pet berdasarkan uraian atas dapat diketahui bahwa kedudukan undang undang pbb tidakundang undang pbb justru menunjukolita permohonannya para pemohon menyatakan bahwa . salah satu asas hukum yang eksistensinya dalam sistem hukum indonesia adalah perlindungan dari tindakan sewenang wenang (abuse power) dan tidak berdasar . pernyataan para pemohon tersebut atas tidak jelas, dalam hal apa dan situasi yang bagaimana pemerintah telah melakukan tindakan yang sewenang wenang dan tidak berdasar hukum. bahwa dasar hukum pemerintah dalam melakukan pengenaan pajak sudah jelas yaitu undang undang bidang perpajakan, dalam hal pengenaan pbb yang menjadi dasar hukum yaitu undang undang pbb yang merupakan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide bukti pet sebagaimana telah dijelaskan atas, bahwa dalam proses pembuatan undang undang bidang perpajakan termasuk undang undang pbb telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dengan dpr selaku representasi rakyat indonesia. hal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diatur dalam undang undang pbb termasuk ketentuan materiil perpajakan yaitu objek, subjek, tarif, dan sanksi telah mendapat persetujuan dari dpr selaku representasi rakyat. bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan subjek pajak merupakan pelaksanaan undang undang pbb sebagai bentuk kebijakan instrumental yang dipilih pembuat undang undang untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide bukti pet oleh karena itu tidak benar apabila pemerintah telah sewenang wenang dan tidak berdasar hukum dalam melakukan pengenaan pbb, khususnya dalam penetapan subjek pajak, karena hal tersebut merupakan pelaksanaan dari undang undang pbb. bahwa para pemohon dalam permohonannya menyatakan .undang undang dasar maka hal tersebut harus segera diakhiri . pemerintah berpendapat bahwa pernyataan para pemohon atas melakukan kegiatan usaha, bahwa sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan putusan nomor puu v tanggal september dan putusan putusan berikutnya, mahkamah konstitusiterdapat untuk diujiil. alasan alasan para pemohon mengajukan permohonud menunjukkan keberatan para pemohon atas landasan hukum penentuan subjek pbb dan pungutan perikanan pnb), yang menurut para pemohon merupakan dualisme ketentuan sehingga dianggap telahdalil tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara polita dengan petit yang tertuang dalam permohonan para pemohon, karena apabila dicermati lebih lanjut, para pemohon dalam petit nya hanya memohon agar undang undang pbb dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan tidak memohon undang undang perikanan dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa keberadaan undang undang pbb sebagai landasan hukum dalam penentuan subjek pbb dan undang undang perikanan dalam penentuan subjek pungutan perikanan pnb) justru menunjukkan adanya kepastian hukum dalam pengenaan pbb dan pungutan perikanan pnb). bahwa keberadaan kedua undang undang tersebut merupakketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut atas sesungguhnya diturunkan dari prinsip taxation without representationhal itu berarti pajak dan pungutan lain yang dibebankan oleh negara, yaitu dari pemerintah kepada rakyat harus bahas dan disetujui oleh wakil wakil rakyat dpr. sudah menjadi praktek ketatanegaraan yang didpr. para wakil rakyat dpr, sesuai dengan amanah dan kewajibannya, akan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat berkenaan dengan rancangan undang undang pajak atau pungutan lain yang diajukan oleh pemerintah. bila rancangan undang undang pajak atau pungutan lain akan memberatkan rakyat dan mengandung potensi yang dapat menimbulkan dampak yang akan menurunkan perekonomian nasional, khususnya kesejahteraan rakyat, maka para wakil rakyat tentu dapat mengubah atau bahkan menolak sama oleh karena itu keberadaan undang undang pbb dan undang undang perikanan justru menunjukkan adanya kepastian hukum dan juga menunjukkan adanya perlindungan kepada rakyat dari tindakan sewenang wenang pemerintah. selain itu, apabila para pemohon mempermasalahkan adanya dualisme ketentuan dalam penentuan subjek pbb dan penentuan subjek pungutan perikanan pnb) sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka pemerintah sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar. pengenaan pbb dan pungutan perikanan merupakan dua hal yang berbeda. pbb dikenakan terhadap subjek pajak yang memanfaatkan bumi berupa areal laut areal perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam sisi, sedangkan pungutan perikanan pnb) dikenakan terhadap subjek pungutan perikanan atas sumber daya ikan atau potensi semua jenis ikan yang diperoleh. berdasarkan hal tersebut, jelas tidak terdapat dualisme ketentuan dalam penentuan subjek pbb dan pungutan perikanan pnb) karena pbb dikenakan atas bumi dan pungutan perikanan dikenakan atas sumber daya ikan.dalam undang undang pbb yang diajukan permohonan pengujian materiil. dalil para pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum yang adil dan telah terjadi perlakuan yang tidak sama hadapan hukum sehubungan dengan berlakunya undang undang pbb adalah tidak benar, karena ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan berlaku bagi semua orang atau badan tanpa diskriminasi. sejalan dengan hal tersebut, maka petit para pemohon yang meminta perlakuan konstitusional bersyarat dengan menyatakan ketentuan undang undang pbb bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunadalah tidak beralasan, karena muatan norma undang undang pbb tidak diskriminatif sehingga tidak perlu diuji lagi konstitusionalitasnya. sebaliknya, apabila permohonan pengujian undang undang pbb dihadapan hukum. bahwa ketentuan undang undang pbb telah memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak multi tafsir bahwa dalam permohonannya, para pemohon tidak memberikan penjelasan dan alasan yang jelas dalam hal apaam penjelasannya, para pemohon hanya menyatakan alasan: bahwa para pemohon adalah perusahaan perikanan tangkap yang tersendiri sehingga sifatnya tidak eksklusif,. terkait pernyataan para pemohon bahwa undang undang pbb menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang adil, pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. bahwa dasar filosofis pengenaan pbb sebagaimana dijelaskan dalam dictum menimbang huruf undang undang pbb menyatakan, bahwa(bukti pet selanjutnya, dasar filosofis pbb dalam penjelasan umum undang undang pbb juga menyatakan bahwa . (vide bukti pet bahwa undang undang pbb telah secara jelas mengatur kualifikasi yang menjadi subjek pajak,rdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas dan tidak terdapat multi tafsir, bahwa yang menjadi subjek pbb atas areal laut areal perikanan tangkap adalah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas areal laut area perikanan tangkap tertentu sebagaimana tercantum dalam sisi. oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedudukan para pemohon selaku perusahaan penangkapan ikan yang memperoleh ijin pemanfaatan atas area laut tertentu sebagaimana tercantum dalam sisi menjadi subjek pajak pbb usaha bidang perikanan. mengenai adanya kemungkinan tumpang tindih pemanfaatan areal penangkapan ikan antara perusahaan penangkapan ikan yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk tidak menjadi subjek pbb atas areal laut areal perikanan tangkap dimaksud. apabila dalam prakteknya terjadi tumpang tindih koordinat yang tercantum dalam sisi, sehingga dalam satu areal laut areal perikanan tangkap terdapat beberapa kapal dari perusahaan lain, maka pengenaan pbb terhadap subjek pbb tersebut tetap dilakukan secara proporsional dan adil, karena nop nya ditentukan berdasarkan hasil bersih usaha perikanan yang diperoleh oleh masing masing perusahaan. hal semacam ini juga diterapkan dalam pengenaan pbb atas pemanfaatan areal bersama pada satuan rumah susun, seperti pemanfaatan areal parkir, taman, atau koridor oleh semua penghuni. pbb atas fasilitas bersama tersebut dikenakan secara proporsional kepada seluruh penghuni rumah susun meskipun masing masing penghuni tidak menguasai secara eksklusif. dengan demikian telah keliru dalil para pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan undang undang pbb menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan multi tafsirselain itu, dalam permohonannya para pemohon jug. hal ini menurut para pemohon menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang adil. terkait dalil para pemohon tersebut atas pemerintah berpendapat bahwa objek pbb dan.mengaturvide . (vide bukti pet demikian pula pengertian pajak dan pungutan itu merupakan hal yang berbeda. sebagaimana telah pemerintah jelaskan atas bahwa perbedaan mendasar antara pengertian pajak dan pungutan, adalahkeseluruhan uraian atas, secara jelas dapat diketahui bahwa baik yang menjadi objek pbb dan pungutan perikanan, maupun pengertian pajak dan pungutan adalah suatu hal yang berbeda, sehingga tidak benar dalil para pemohon yang menyatakanil para pemohon tersebut justru menunjukkan adanya inkonsistensi antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan polita permohonan para pemohon. bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah undang undang pbb yang mengatur mengenai subjek pajak, sedangkan para pemohon dalam posisinya mempermasalahkan mengenai objek pajak, dimana para pemohon pada intiny, selain menjadi objek pbb juga menjadi objek pungutan perikanan. bahwa ketentuan undang undang pbb tidak menimbulkan pajak berganda para pemohon dalam permohonannya pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf undang undang pbb, pengenaan beban pajak berganda harus segera diakhiri demi keadilan dan kepastian hukum. para pemohon beranggapan bahwa pengenaan pungutan perikanan dan pengenaan pbb telah menyebabkan beban pajak berganda yang harus ditanggung oleh para pemohon dan hal tersebut dianggap telah merugikan hak konstitusional para pemohon. terkait pernyataan para pemohon atas, pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat beban pajak berganda yang harus ditanggung oleh para pemohon terkait berlakunya undang undang pbb. konsideran menimbang huruf undang undang pbb adalah benar, karena dengan adanya undang undang pbb, maka pajak pajak lain atas bumi dan atau bangunan yang berasal dari zaman kolonial yang sudah tidak sesuai dengan pancasila dan kepribadian bangsa indonesia serta pertumbuhan ekonomi indonesia harus dihapuskan, sehingga hanya tinggal pbb sebagai pajak yang dikenakan atas objek pajak berupa bumi dan atau bangunan. bahwa para pemohon telah keliru dalam memahami maksud dari pajak berganda karena pbb dan pungutan perikanan adalah merupakan dua hal yang berbeda dan tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai suatu pajak berganda . pemerintah berpendapat, untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda harus memenuhi kriteria, yaitu: dikenakan terhadap wajib pajak yang sama:yang sama. menurut pemerintah, pengenaan pbb dan pungutan perikanan jelas tidak memenuhi kriteria atas sehingga tidak tepat apabila pengenalannya dikatakan sebagai suatu pajak berganda . terhadap hal tersebut, pemerintah akan menguraikan sebagai berikut: mengenai kriteria dikenakan atas wajib pajak yang sama : bahwa pbb dan pungutan perikanan merupakan (dua) hal yang berbeda. pbb usaha bidang perikanan merupakan pajak, sedangkan pungutan perikanan adalah bukan pajak. atas perbedaan tersebut, maka terhadap subjek yang dikenakan pungutan perikanan tidak dapat dikatakan sebagai wajib pajak melainkan disebut sebagai wajib bayar (vide bukti pet sedangkan yang dimaksud dengan wajib bayar berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak (selanjutnya disebut undang undang pnb) (vide bukti pet dalam hal ini perusahaan perikanan tangkap wilayah republik indonesia yang memperoleh izin usaha perikanan, mendapatkan persetujuan penggunaan kapal asing, surat izin kapal pengangkut ikan indonesia, atau surat izin penangkapan ikan dari pemerintah berdasarkan undang undang perikanan. berdasarkan uraian tersebut, makawajib pajak yang sama . mengenai kriteria dikenakan atas suatu objek yang sama : bahwa objek pbb dan objek (vide bukti petbukti petberbunyi (vide bukti pet berdasarkan uraian atas, jelas bahwa objek pbb adalah bumi yang meliputi laut wilayah indonesia, sedangkan objek pungutan perikanan yang merupakan pnb adalah pemanfaatan langsung sumber daya ikan atau potensi semua jenis ikan dalam wilayah dan luar wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia. oleh karena itu,suatu objek yang sama . mengenai kriteria dikenakan jenis pajak yang sama : bahwa pungutan perikanan dan pbb merupakan (dua) hal yang berbeda. pbb usaha bidang perikanan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dalam hal ini atas pemanfaatan areal laut tertentu untuk menangkap ikan sebagaimana tercantum dalam sisi, sedangkan pungutan perikanan adalah bukan pajak, melainkan pungutan negara yang dikenakan atas pemanfaatan sumber daya ikan yang penerimaannya merupakan pnb. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang dan dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. sedangkan pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam angka nomor tahuasing yang melakukan usaha penangkapan ikan (bukti pet pungutan perikanan dalam konteks pnb berdasarkan huruf undang undang pnb termasuk dalam kelompok penerimaan sumber daya alam, yang dalam penjelasannya disebut sebagai royalti bidang perikanan. yang dimaksud dengan royalti adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian ij (vide bukti pet berdasarkan hal tersebut, perbedaan yang paling mendasar antara pbb dengan pungutan perikananperikanan mendapat jasa timbal balik yang langsung dari negara, dalam hal ini hak untuk menangkap ikan wilayah laut tertentu, oleh karena itu, pajak dan pungutan perikanan merupakan (dua) hal yang berbeda jenisnya. lebih singkatnya, pemerintah berpendapat bahwa pengenaan pbb kepada para pemohon adalah karena adanya pemberian ijin dari negara atas pemanfaatan wilayah laut tertentu areal penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam sisi.manfaatkan sumber daya ikan. berdasarkan uraian atas, maka pengenaan pbb dan pungutan perikanan terhadap para pemohon jelas tidak memenuhi kriteria dikenakan jenis pajak yang sama . mengenai kriteria dikenakan dalam periode yang sama : bahwa pbb dikenakan untuk periode satu tahun taklim januari sampai dengan desember), dan saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal januari. pembayaran pbb terutang berdasarkan ketentuan undang undang pbb, adalah selambat lambatnya (enam) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang spot) oleh wajib pajak (vide bukti pet,, bahwa negara republik indonesia, sesuai dengan uud adalah negara hukum, bahwa, secara yuridis uud memberikan jaminan yang termasuk dalamnya adalah para pemohon. namun dalam kenyataannya, undang undang yang secara khusus mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum tidak ada, sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai subjek pajak yang oleh karena itu terkena beban pajak berganda tanpa adanya kepastian hukum yang adil. bahwauniversal. salah satu asas hukum yang eksistensinya dalam sistem sedangkan periode pengenaan pungutan perikanan dalam hal ini php didasarkan pada jangka waktu berlakunya sisi yang dalam prakteknya dapat bervariasi, misalnya tahun, tahun, atau bahkan lebih. pembayaran php, berdasarkan ketentuan nomor tahun adalah pada saat perusahaan perikanan memperoleh dan atau memperpanjang sisi (vide bukti pet berdasarkan uraian atas, jelas bahwa periode pengenaan pbb dan periode pengenaan pungutan perikanan adalah berbeda, sehingga tidak memenuhi kriteria dikenakan dalam periode yang sama . berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pajak berganda yang harus ditanggung oleh para pemohonperbedaan pbb dan pungutan perikanan ditinjau dari (empat) kriteria tersebut, pemerintah juga akan menyampaikan perbedaan pbb dan pungutan perikanan ditinjau dari sisi tata cara penghitungan pbb dan pungutan perikanan, dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa pbb terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan persentase tertentu dari nop, yang merupakan dasar pengenaan pbb sebagaimana diatur dalam undang undang pbb (vide bukti pep areal laut'areal perikanan tangkap ditentukan dengan menggunakannop atas areal laut areal perikanan tangkap yang ditentukan berdasarkan nop pengganti, secara khusus diatur dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. tentang pengenaan pbb. dalam keputusan direktur jenderal pajakdalam satu tahun sebelum tahun pajak (vide bukti pet persentase tertentu dari nop tersebut akan menghasilkan suatu nilai jual kena pajak njp), yang digunakan untuk menghitung besarnya pbb terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar ,5y4 (lima per sepuluh persen) dengan njp tersebut. pbb terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut: pbb terutang tarif njp tarif nop) keterangan: tarif njp nop nop) jika total nop miliar rupiah atau lebih, atau nop) jika total nop kurang dari miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun (vide bukti pet nop hasil bersih usaha dalam satu tahun sebelum tahun pajak sedangkan tata cara penghitungan pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam nomor tahun adalah sebagai berikut: pungutan pengusahaan perikanan ppp) dengan rumus penghitunganungutan hasil perikanan php), dengan rumus penghitunganikanan skala kecil hanya dikenakan y6)rhitungan pungutan hasil perikanan berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwa dasar penghitungan pbb dalam hal ini pbb usaha bidang perikanan adalah nop, sedangkan penghitungan pungutan pengusahaan ikan ppp) perhitungannya berdasarkan nilai gross tonnage dari kapal dan untuk penghitungan pungutan hasil perikanan php) perhitungannya didasarkan kepada perkiraan produktivitas alat tangkap, sesuai kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar sebagaimana diatur dalam keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor kep. men (bukti pet dengan demikian, sangatlah jelas bahwa tata cara penghitungan pbb dan pungutan perikanan adalah berbeda sehingga tidak benar terhadap para pemohon telah dikenakan beban pajak berganda. bahwa para pemohon dalam permohonannya menyatakan telahundang undang perikanan yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak pnb), sedangkan berdasarkan undang undang pbbndang undang dasar negara republik indonesia tahun terkait dalil para pemohon atas, pemerintah berpendapat bahwa tidak benar telah terdapat kerancuan dan inkonsistensi dalam pengkategorian terhadap usaha bidang perikanan menurut undang undang pbb dan undang undang perikanan. undang undang pbbbumiundang undang perikanan mengatur pada intinya yang menjadi objek pungutan perikanan adalah sumber daya ikan (vide bukti pet sehingga sangatlah jelas bahwa objek pbb usaha bidang perikanan adalah laut wilayah indonesia, sedangkan objek pungutan perikanan adalah sumber daya ikan. disamping itu, adanya perbedaan yang jelas mengenai pengenaan pbb kepada para pemohon adalah karena adanya pemberian ijin dari negara atas wilayah laut tertentu areal penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam sisi,lakukan penangkapan ikan. berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan tidak terdapat kerancuan dan inkonsistensi dalam pengaturan mengenai objek pbb berdasarkan undang undang pbb dan objek pungutan perikanan berdasarkan undang undang perikanankepada para pemohon telah dikenakan beban pajak berganda. kedudukan undang undang pbb justru memberikan kepastian hukum yang adil kepada setiap rakyat dengan menyederhanakan peraturan perpajakan yang mengatur bumi dan atau bangunan. hal ini sebagaimana tercantum dalam dictum menimbang dan penjelasan umum undang undang pbb yang antara lain menyatakanperlu dicabut(vide bukti pet berdasarkan seluruh uraian atas, pemerintah berpendapat undang undang pbb telah sejalan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunbahwa para pemohon dalam permohonannya menyatakan,undang undang perikanan (lex specialis), bukan berdasarkan ketentuan undang undang pbb yang merupakan ketentuan umum (lex generalis). bahwa dalil para pemohon yang lebih mengutamakan penerapan undang undang perikanan dari pada undang undang pbb, juga didasarkan pada asas hukum yang berbunyi lex posteriori derogat legi priori, karena undang undang perikanan diterbitkan setelah undang undang pbb sehingga lahirnya undang undang perikanan mengesampingkan ketentuan undang undang pbb dalam hal pungutan terhadap hasil usaha perusahaan perikanan tangkap. terkait dalil para pemohon tersebut atas pemerintah berpendapatpara pemohon telah secara sepihak menilai bahwa berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis dan berdasarkan asas hukum lex posteriori derogat legi priori, undang undang perikanan lebih tepat menjadi dasar hukum pengenaan pungutan bagi usaha perikanan dibandingkan undang undang pbb. bahwa kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun diantaranya menguji undang undang terhadap undang undang dasar (bukti pet wewenang mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam undang undang mahkamah konstitusi yaitu diantaranyamahkamah konstitusi mengaturhal tersebut, pemerintah memahami bahwa yang dapat diuji mahkamah konstitusi adalah terbatas pada apakah ketentuan dalam suatu undang undang baik sebagian atau seluruhnya, bertentangan atau tidak dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan bukan hal hal lainnya, seperti kerugian penerapan suatu undang undang, pertentangan suatu undang undang dengan undang undang lainnya, atau berlakunya suatu undang undang dianggap lebih sah dan lebih pantas dibanding undang undang yang lainnya. berdasarkan uraian tersebut atas sangatlah beralasan dan berdasar hukum agar yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi menyatakan permohonan para pemohodampak seandainya permohonan pengujian materiil undang undang pbb dikabulkanketentuan undang undang pbbgaturan mengenai subjek pajak pbb dalam ketentuan guo. ketentuan undang undang pbb merupakan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun (vide bukti pet oleh karena itu kedudukan undang undang pbb justru menunjukkan adanya kepastian hukum dan merupakan bentuk perlindungan kepada setiap rakyat dari tindakan sewenang wenang pemerintah, karena dalam pembuatan undang undang pbb telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakilnya dpr. selain itu undang undang pbb sama sekali tidak membeda bedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam pengenaan beban pajak. sebaliknya, apabila permohonan pengujian undang undang pbb. vi. kesimpulan berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut atas, pemerintah memohon kepada kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memutus permohonan para pemohobblat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pet sampai dengan bukti pet yaitu sebagai berikut: bukti pet fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahunrepublik indonesia nomor tahun bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang perikanan sebagaimana yang diubah dengan undang undang nomor tahun bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: bukti pet fotokopi keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. tangal desember tentang pengenaan pbb, bukti petbukti fisik tidak ada: bukti pet fotokopi dr. mardiasmo, mba, ak, perpajakan edisi revisi tahun penerbit andi, yogyakarta hal bukti pet fotokopi bahari, sh., pengantar hukum pajak, raja grafindo persada, jakarta, bukti pet fotokopi muhammad djafar saidi, hukum penerimaan negara bukan pajak, raja grafindo persada, jakarta, hal. bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak: bukti petbukti pet fotokopibukti pet fotokopi santoso brotodihardjo, pengantar ilmu hukum perpajakan, ketika ditata, bandung, bukti pet bfd international tax glossary yang diterbitkan oleh bfd tahun bukti pet fotokopi undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, bukti pet fotokopi buku sri pudyatmoko, pengantar hukum pajak, andi, yogyakarta, hal. bukti pet fotokopi buku rachmat soemitro, pajak bumi dan bangunan, fresco, bandung, bukti pet fotokopi buku wahyu hindi dan budi haryanto, konsep dasar penilaian properti edisi pertama, bfe yogyakarta, hal. bukti pet fotokopi buku early sandy, hukum pajak, penerbit selembar empat, jakarta, hal. bukti pet fotokopi rachmat soemitro, hukum pajak internasional indonesia, penerbit fresco, bandung, bukti pet fotokopi rachmat soemitro dan dewi kana sugiarto, asas dan dasar perpajakan edisi revisi, penerbit ketika ditata, bandung, hal. bukti pet fotokopi buku jimmy asshidigie, perihal undang undang indonesia, sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi ri, jakarta, hal. bukti pet fotokopiselain itu, pemerintah pada persidangan tanggal juni mengajukan (empat) orang ahli yang telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tersebut dan pula menyeraherangkan sebagai berikut: dr. ahmad makhfatih, m.a ada fungsi pajak dalam kehidupan berbangsa, yaitu fungsi penerimaan pemerintah untuk membiayai aktivitas pelayanan dan pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat, fungsi stabilisasi untuk menjaga dari fluktuasi ekonomi yang berlebihan dan fungsi regulasi yang mendorong aktivitas |
dr. akil mochtar, s.h., m.h. alamat jalan pancoran indah iii nomor rw kelurahan pancoran, kecamatan pancoran, jakarta selatan: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada adalam akhyar, s.h., m.h., tamsil sjoekoer, s.h., bunyi, s.h., m.h., dan fransiskus, s.h., para advokat beralamat kantor sudirman plaza kav aa jalan end. sudirman nomor kota bandung, jawa barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,dan membaca keteranganmendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, presiden, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, dan koalisi masyarakat anti pencucian uang: memeriksa bukti bukti surat tertulispendahuluan bahwa pemohon merupakan pihak orang yang pernah didakwa dan dituntut dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh komisi pemberantasan korupsi kpk) dan divonis oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat pengadilan tipikor jakarta) yang mengadili pemohon selaku terdakwa berdasarkan ketentuauncto kuh pidana (vide surat dakwaan penuntut umum pada kpk nomor. reg. perkara dak tanggal februari surat tuntutan jaksa penuntut umum pada kpk nomor tut tanggal juhami dan diterima secara umum, salah satu ciri negara hukum ialah adanyadan bahwa berdasarkan surat dakwaan nomor dak tanggal februari jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi penuntut umum kpk) pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat dalam perkara bawah register nomor pinus tpk pn. jkt. pst, pemohon telah didakwa sebagai berikut: kesatue kuh pidana juncto kuh pidana. kedutiga: pertamyang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah dapat memberikan penjelasan pertama sebagai berikut, dilihat dari adanya unsur unsur yang diketahui dan patut diduga dalam dapat dikatakan bahwa tersebut diliputi oleh dolls eventually atau kesengajaan bersyarat karena dolls atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan itu, sehingga pelaku dalam melakukan perbuatannya telah memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya. namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul sedangkan apabila asal usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu diterima oleh pelaku yang kemudian berasal dari kejahatan tetapi akibatnya pelaku menganggap akan menerima akibat bahwa harta tersebut dari hasil tindak pidana atau tidak sedangkan pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak akan melakukan sesuatu perbuatan seandainya kemungkinan yang disadari tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang pasti akan terjadi. kedua, bahwa undang undang nomor tahun pada hakekatnya ingin menjangkau para pelaku tindak pidana pendanaan teroris yang belum ada pengaturannya. oleh karena itu, dimasukkan dalam undang undang tindak pidana pencucian uang sebelum menjadi tindak pidana tersendiri. undang undang tipu mengadung makna bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas pendanaan terorisme dipersamakan dengan melakukan tindak pidana teroris dan hal tersebut merupakan sebagai predikat crime atau tindak pidana asal dari tipu. setiap harta kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana terorisme, termasuk yang dihasilkan atau diperoleh dari kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan dapat diberlakukan termasuk ditelusuri disita dan dirampas dengan menggunakan undang undang tipu. bahwa tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana yang bersifat luar biasa atau extraordinary crime dan bertujuan mengisi kekosongan hukum dan atau menjangkau para pelaku tindak pidana atau tindak pidana pendanaan teroris. dimasukkannya teroris dalam daftar predikat crime dalam undang undang tipu, sekalipun pada waktu itu terorisme indonesiaiminalisasi, maka tujuannya adalah agar indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa indonesia ikut dalam gerakan anti terorisme. oleh karena itu, menurut pemerintah ketentuan tersebut atas adalah justru bertujuan untuk memberi perlindungan kepada segenap bangsa indonesiatas ancaman terorisme. bahwa terkait dengan frasa patut diduga, sebagaimana yang tercantum dalam undang undang tipu. pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut, penyebutan dolls eventually atau kesengajaan ini tidaklah ada atau tergantung pada munculnya akibat kesengajaan tersebut ada atau telah terjadi. terlepas dari apakah akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku tersebut muncul atau tidak, sehingga bersifat bersyarat, bukan kesengajaan dari perbuatan itu sendiri, melainkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pembuat. seperti dalam rumusan ketentuan kuhp, mengenai penambahan barang curian yang berlaku sekarang sebagai pengganti unsur kesengajaan disebutkan sebagai unsur pengetahuan dari pelaku bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan. bahwaoleh karena adanya kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa yang menghendaki tindakannya itu karena pelaku betul dan tidak akan melakukannya, seandainya kemungkinan tersebut dianggapnya sebagai sesuatu hal yang pasti dan akan terjadi. bahwadari hartaanasir dalam arti, dan dalam persidangan, dan alat alat bukti yang ada sehingga menurut pemerintah ketentuan tersebut telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumata tidak sebagaimana diatur atau ditentukan dalam undang undang tipu. pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut, undang undang tipu, tidak mewajibkan membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. adanya ini menegaskan bahwa adanya tipu bukanlah asesoris dan oleh karena itu penunjukannya dapat berdiri sendiri tanpa menunggu dari tindak pidana asalnya. sehingga ketika terdakwa tidak mampu membuktikan asal usul atau sumber penghasilannya luar penghasilan terdakwa adalah patut diduga bahwa kekayaannya adalah hasil tindak pidana korupsi. oleh karena itu, ketentuan tersebut menurut pemerintah, justru telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama hadapan hukum, juga dalam rangka melindungi pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, yang bawah kekuasaannya, serta adanya rasa aman sebagai antisipasi adanya transaksi yang begitu cepat, dan mengantisipasi pencegahan kejatuhan tipu. bahwa terkait dengan ketentuan maka saling terkait dengan ketentuan angka angka undang undang nomor tahun tentang kurap dan undang undang nomor tahun tentang kpk yang mengatur mengenai definisi jaksa penuntut umum dan penuntutan. oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun maka ketentuan ini tidak terkait sama sekali dengan isu konstitusionalitas. oleh karena itu, hanya menyangkut hal hal yang terkait dengan masalah penjelasan dan batasan dari ketentuan undang undang itu sendiri. bahwa terkait dengan undang undang tipu, pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa berdasarkan united nation convention against corruption yang telah diratifikasi dan dalam undang undang nomor tahun mengenai berlakunya pembuktian terbalik terkait dengan proceed crime, yaitu pembuktian yang mengedepankan keseimbangan yang proporsional yakni pembuktian atas harta kekayaan miliknya yang diduga berasal dari perolehan tindak pidana korupsi. berdasarkan seluruh uraian penjelasan tersebut, maka pemerintah memohon kepada mahkamah untuk. menerima keterangan pemerintah untuk secara keseluruhan dan menyatakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang tipu tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negera republik indonesia tahun dan untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan bijaksana bijaksananya. selain itu, presiden telah mengajukan dua orang ahli yaitu arief abdullah dan yunus husein, yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal oktober pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli presiden arief abdullah bahwa mengenai karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bagian dari kejahatan terorganisasi yang bersifat transnasional. oleh karena karakteristik yang demikian itu, maka mau tidak mau indonesia juga harus merespon standar internasional dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. tindak pidana pencucian uang atau yang populer juga disebut dengan money founding itu merupakan satu kejahatan yang dapat membahayakan sendi sendi ekonomi suatu bangsa apalagi dengan terintergrasinya sistem keuangan suatu negara dalam sistem keuangan dunia. ini sangat membuka peluang bagi masuknya kejahatan trans nasional yang salah satunya dilakukan dengan praktik pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi. bahwa upaya mencegah dan pengawasannya tidak akan berhasil dengan baik apabila hanya dilakukan secara sendiri. oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan tersebut diperlukan suatu pendekatan internasional atau pendekatan global, kerja sama secara internasional tersebut mutlak diperlukan baik dalam tukar menukar informasi maupun penegakkan hukum, perjanjian bilateral, maupun multilateral. bahwa pelaku kejahatan terorganisasi telah memasuki dan mencapai wilayah ekonomi makro, seperti barang barang haram yang diperoleh dari suatu benua diperdagangkan melintasi benua lainnya dan dipasarkan dunia ketiga dan telah diakui bahwa para mafia dewasa inimasalah transnasional. ini berarti perubahan dalam ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan tersebut telah memperluas jangkauan wilayah mereka dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat. tindak pidana pencucian uang yang merupakan bagian kejahatanpencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri ciri organized crime, white collar crime, corporate crime, transnational crime, dan bahkan dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini money founding juga dapat menjadi salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan kejahatan cyber. bahwa mengingat karakteristik yang demikian, maka didirikanlah financial action task force money founding atau fate oleh negara negara yang tergabung dalam kelompok paris tahun fate merupakan sebuah badan antarpemerintah yang bertujuan untuk membangun kerja sama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut. salah satu tugas dari fate adalah membuat rekomendasi rekomendasi yang dapat membantu pemerintah negara negara untuk mengimplementasikan secara efektif bagaimana untuk membuat program program dalam memberantas danmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. bahwa kebutuhan untuk mengcover semua aspek yang relevan dengan upaya memerangi money founding yang diwujudkan dalam lingkup rekomendasi yang dikeluarkan oleh fate. fate telah setuju untuk mengimplementasikan dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsinya. rekomendasi tersebut kali pertama disusun tahun pada tahun dilakukan kali pertama dalam upaya untuk mengantisipasi perkembangan, dan teknik teknik pencucian uang dan juga perluasan cakupan atau lingkup pencucian uang selain dari pencucian uang hasil kejahatan penjualan obat obat terlarang. selanjutnya, pada bulan oktober fatembangkan amanat yang diembannya untuk menghadapi persoalan pendanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh teroris dan organisasi organisasi teroris dan telah menghasilkan langkah penting bagi pembentukan tambahan delapan rekomendasi yang akhirnya berkembang menjadi sembilan, apa yang disebut dengan rekomendasi khusus mengenai khusus teroris financing. bahwa pada bulan juli rekomendasi rekomendasi fate itu telah dilakukan perbaikan untuk yang kali kedua kemudian pada pelaksanaan fate pada pertemuan awal bulan februari dilakukan revisi terhadap fate yang plus yang disederhanakan menjadi rekomendasi yang dalamnya terdapat pula tambahan rekomendasi mengenai perluasan mengenai pendanaan dan mengenai keuangan. rekomendasi rekomendasi tersebut diakui sebagai standar internasional untuk anti pencucian uang dan perang terhadap pendanaan terorisme. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan uji materiil terhadap dari undang undang tipu tersebut dan oleh pemohon dikemukakan bahwa penyusunan undang undang tipu tersebut lebih merujuk pada standar internasional dari pada berpijak pada nilai nilai pancasila dan undang undang dasar pandangan pemohon ada benarnya jika yang dilihat hanya pada segi standar internasionalnya saja. namun pertujukan pada standar internasional itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh suatu negara termasuk negara indonesia karena hal itu sebagai konsekuensi logis dalam pergaulan antarbangsa. tidak akan mungkin negara indonesia akan hidup menyendiri lepas dari pergaulan antarbangsa terlebih dalam upaya memerangi suatu kejahatan yang sifatnya transnasional. demikian juga halnya dalam pengaturan suatu tindak pidana yang sifatnya lintas batas serta upaya mencegah dan memberantasnya karena itu mau tidak mau indonesia harus merujuk pada standar standar internasional tersebut. bahwa pertujukan itu pada dasarnya adalah dalam rangka menjalankan amanat pembukaan undang undang dasar alinea ke untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia dan yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan lanjut lagi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangrdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. bahwa suatu undang undang tidak lain adalah untuk dalam rangka melindungi bagaimana asset aset yang diterbangkan dapat luar negeri atau digunakan yang lain lain dalam rangka apa melindungi segenap bangsa indonesia. bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional maka indonesia pun harus turut ambil bagian dalam upaya mencegah dan memberantas suatu kejahatan yang sifatnya transnasional tersebut. jika tidak demikian indonesia akan dilabel sebagai negara yang tidak kooperatif dan isikan pernah terjadi juga bagi indonesia. sehingga perdagangan indonesia tidak diakui luar negeri. bahwa dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang jika demikian halnya maka yang menjadi taruhannya adalah nama bangsa dan negara indonesia mata dunia. oleh karena itu indonesia telah mengesahkan beberapa konvensi internasional, misalnya tentang tahun undang undang nomor tahun tentang pengesahan united nations convention against corruption tahun. untuk itu maka menjalin kerja sama internasional termasuk juga dengan organisasi regional seperti antara lain asia pacific group money laundering dan indonesia juga sebagai anggota situ. grup indonesia juga pernah menjadi sponsor bagi negara negara anggota dan banyak mendapat manfaat terkait dengan pertukaran informasi dalam rangka pengejaran asset aset luar negeri. samping juga kerja sama internal dengan berbagai instansi dan lembaga terkait dan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebab jika tidak melalui berbagai kerja sama tersebut akan banyak kesulitan dalam menanggulangi jenis kejahatan yang karakteristiknya berbeda dengan kejahatan konvensional. bahwa mengenai implementasi politik hukum pidana dalam dan undang undang tipu. dalam konsideran atau istilah semangat hukum, legal spirit, dari dibuatnya undang undang tipu tersebut itu antara lain telah dikemukakan bahwa tindak pidana pencucian umengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan tetapi juga dapat membahayakan sendi sendi kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pancasila dan undang undang dasar berdasarkan konsideran tersebut yang merupakan perlindungan terhadap bangsa indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan undang undang dasar alinea keempatahwa pembuatan tipu pada dasarnya tidak terlepas dari upaya perlindungan dimaksud, melalui pendekatan politik criminal, yaitu kebijakan penanggalan tindak pidana pencucian uang melalui sarana hukum pidana. sehubungan dengan adanya permohonan judicial review atas undang undang tipu terhadap undang undang dasar yang diajukan oleh pemohon, diantara kesembilan tersebut yang ahli kemukakan pada kesempatan ini adalah ketentuan dan undang undang tipu. bahwa sebelum mengurai lebih lanjut, ada baiknya jika diperkenalkan terlebih dahulu, apakah nilai balik norma dan undang undang tipu tersebut memang tidak bersesuaian dengan undang undang dasar ahli mengutip, pendapat guru besar hukum pidana yaitu prof. sudarto yang mengatakan, dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi, pada sewaktu waktu dan untuk masa masa yang akan datang. atau dengan kata lain, melaksanakan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang paling baik. dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna. dengan demikian dapat dikatakan bahwa undang undang itu mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi untuk mengekspresikan nila nilai dan fungsi instrumental. jadi, nilai nilai tersebut yang bagaimana bisa masuk dalam suatu pembuatan undang undang dan instrumental sebagai upaya apa yang hendak dituju oleh suatu undang undang tersebut. bahwa nilai nilai dimaksud dapat dilihat dalam skema berikut inang menggambarkan saling keterhubungan beberapa nilai tersebut. idecasila, penjabaran akal ilmu hukum adalah pancasila dan undang undang dasar nilai keseimbangan, nilai ketuhanan, asas keadilan berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, objektif, tidak diskriminatif, favorites, fairness. nilai kemanusiaan asas persamaan (equality before the law). nilai kemasyarakatan, nilai keadilan, asas demokrasi, asa persatuan, dan tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dibedakan. bahwa kaitannya ketentuan dan undang undang tipu, yang dalam ciri hukum pidana dikenal dengan asas pembuktian terbalik reverse burden proof) pada undang undang tipu menentukan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. selanjutny, bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang tipu. namun, dalam membaca ketentuan juga perlu dikaitkan dengan nya, yaitu yang terakhir, mengajukan dengan alat bukti yang cukup. bahwa dengan diadopsinya asas tersebut dalam dan undang undang tipu, maka yang menjadi pertanyaan lagi, apakah tidak bertentangan dengan ketentuan kuhp? karena kuhp dengan tegas menyatakan, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. bahwa dalam penjelasan kuhp ditegaskan, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah. kemudian penjelasan umum kuhp angka huruf lebih ditegaskan lagi bahwa wajib dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. bahwa karena asas tersebut merupakan asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman, yaitu undang undang nomor nomor tahun harus ditegakkan dalam. berdasarkan uraian atas, maka bagaimanakah posisi ketentuan dan undang undang tipu? apakah memang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah? yang pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, khususnya terdakwa. pertanyaan selanjutnya, apakah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana yang dibawakan padanya itu sudah dianggap bahwa terdakwa sudah bersalah. apabila dilihat sepintas, seolah ketentuan dan undang undang tipu, bertentangan dengan kuhp, yang dalamnya telah diletakkan asas praduga tak bersalah. namun sebenarnya tidak demikian karena dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang cukup bahwa kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana, justru telah mengangkat harkat dan martabat terdakwa karena undang undang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan hak bicara, guna menyampaikan apa yang sebenarnya. bahwa samping itu mengingat dan undang undang tipu tersebut, tanahnya ada, baru baru ini proses persidangan dan tidak dalam memutus bahwa terdakwa bersalah, maka ketentuan dan undang undang tipu tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. demikian juga bila dikaitkan dengan ketentuan kuhp ditentukan, . sementara dalam pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam undang undang tipu tersebut adalah hanya objeknya saja, yaitu asal usul harta kekayaan yang dimiliki terdakwa bukan berdasar tindak pidana karena itu bila terdakwa tidak mampu menerangkan harta kekayaannya tersebut sebagai bukan berasal dari tindak pidana, maka ketidakmampuan dalam menerangkan itu tidak cukup menghukum terdakwa, sehingga tidak ada alasan juga untuk menyatakan hal itu bertentangan dengan kuhp karena ada jaksa lagi yang menentukan unsur unsurempatlima: nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto ke kuh pidana juncto kuh pidana. dan keenam: huruf dan huruf nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang juncto kuh pidana. bahwa sebagai warga negara yang baik, pemohon telah menunjukkan sikap menghormati dan mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tersebutakan tetapi dalam hal perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tersebut atas, pemohon telah dirugikan hak hak konstitusionalnya akibat berlaku serta diterapkannya dan yang tidak sejalan dengormulasi yang dituangkan dalam dan undang undang tipu telah menunjukkan adanya nilai keseimbangan pancasila, sebagai skema atas tadi telah terimplementasi dalam dan undang undang tipu, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan. akan tetapi ketentuan tersebut oleh pemohon dipandang bertentangan dengan dalam undang undang dasar dari 28h undang undang dasar bahwa rumusan yang tercantum dalam dan undang undang dasar memang seharusnya demikian sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi seseorang, namun demikian hak hak yang dijamin oleh undang undang dasar itu ada batas batasnya, yaitu sebagaimana diatur dalam undang undang dasar sebagai berikutdengan demikian kemukakan itu tidak ada, yang ada adalah relatif. bahwa dalam ketentuan dan undang undang tipu sebenarnya telah meletakan nilai keseimbangan dimaksud, dalam arti tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, akan tetapi juga terhadap aspek individual pelaku tindak pidana. jadi dat kader staatsrecht dengan dianutnya asas pembuktian terbalik dalam dan undang undang tipu justru dalamnya telah terimplementasi nilai nilai keseimbangan pancasila, baik nilai ketuhanan antaranya objektif, nilai kemanusiaan persamaan muka hukum, dan nilai kemasyarakatan atau demokrasi sebagaimana telah juga ahli kemukakan atas. bahwa sebaliknya apabila terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya sehubungan dengan.apinya. justru yang demikian itu yang seharusnya dipandang sebagai bertentangan melanggar hak hak asasi terdakwa. lagi pula dalam pemeriksaan tersebut hanya merupakan cara dalam upaya mencari kebenaran materiil, sehingga meskipun terdakwa telah menyampaikan alat bukti yang cukup namun jaksa penuntut umum juga mengajukan alat bukti bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa adalah hasil dari atau terkait dengan tindak pidana dan proses persidangan itulah yang akan menentukan adanya kebenaran. bahwa sehubungan dengan itu sebagaimana yang ditulis oleh dr. muhammad akil mochtar, s.h., m.h. dalam bukunya berjudul pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi, mengemukakan kasus yang ada selama tahun terlihat belum ada satupun terdakwa melakukan pembuktian dengan pembalikan beban pembuktian. pengadilan menurut dr. akil, seyogianya diterapkan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa, tetapi sampai dengan penelitian, artinya dilakukan penelitian untuk penulisan buku itu terlihat para hakim pengadilan masih menggunakan model pembuktian yang bersifat umum pada kasus kasus tindak pidana korupsi. dengan demikian sebetulnya juga pemohon telah mendukung upaya penerapan asas pembuktian terbalik tersebut. mengingat persoalan yang terkait dengan asas pembuktian terbalik tersebut majelis ulama indonesia dalam katanya nomor munas mui tentang penerapan asas pembuktian terbalik tanggal juli mana pada bagian menimbang dikemukakan bahwa salah satu ikhtiar untuk mempermudah pembuktian tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang adalah penerapan asas pembuktian terbalik, dimana seseorang yang diindikasikan telah melakukan kejahatan tersebut dapat dimintai beban pembuktian, akan tetapi hingga kini gagasan penerapan asas pembuktian tersebut belum dapat terwujud karena berbagai pertimbangan, antaranya adalah adanya benturan dengan asas lain dalam hukum, yakni asas pra duga tak bersalah. bahwa umat islam harus memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mempercepat penanganan masalah korupsi termasuk dengan melakukan kajian terkaitapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana tertentu dalam perspektif agama. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin dan musyawarah nasional delapan majelis ulama indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penerapan asas pembuktian terbalik sebagai pedoman. dengan dasar pertimbangan tersebut, maka majelis ulama indonesia memutuskan dan menetapkan fatwa tentang penerapan asas pembuktian terbalik. bahwa pada dasarnya seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya pengakuan atau ikrar atau bukti bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah. bahwa kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan penuntut umum, sedangkan sumpah bagi orang orang yang mengingkarinya. pada kasus hukum tertentu, seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang dibolehkan penerapan asas pembuktian terbalik jika ditemukan indikasi tindak pidana sehingga pembuktian atas ketidakbenaran tuduhan dibebankan kepada terdakwa. bahwa selanjutnya majelis ulama indonesia merekomendasikan baik kepada pemerintah dan dpr maupun kepada penegak hukum. pemerintah dan dpr diminta untuk merevisi beberapa ketentuan peraturan perundang undangan agar dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik untuk menegakkan kemaslahatan umum dan mencegah maraknya tindak pidana akibat kesulitan pembuktian materiil. para penegak hukum diharapkan dapat menangani dan mengadili tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang meskipun harus dengan menggunakan pendekatan pembuktian terbalik. selain itu, dengan diadopsinya asas beban pembuktian terbalik dalam undang undang tipu adalah sesuai dengan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang berbeda dengan tindak pidana biasa. bahwa sebagai penutup, hubungan hubungan ekonomi antar bangsa itu sudah menjadi bersifat interdependensi dan melewati batas batas nasional karena itu mau tidak mau kita juga harus mempedomani beberapa standar internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bukan berarti kita mengabaikan nilai nilai yang tadi sudah ahli sampaikan sebelumnya. hal itu dilakukan bahwa dalam kontehukum pidana dalam pembuatan undang undang, termasuk undang undang nomor tahun harus pula memperhatikan nilai nilai global atau internasional. dan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan konstitusi, justru sebaliknya telah bersesuaian dengan nilai nilai keseimbangan pancasila dan pembukaan undang undang dasar demikian juga dengan kuhp yang dalamnya telah diletakkan asas praduga tak bersalah serta ketentuan kuhp. yunus husein bahwa ada empat isu yang akanahli jawab. pertama, yaitu mengenai mengapa untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang tidak diperlukan, dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. setidak tidaknya ada tujuh alasan kenapa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. alasan pertama bersifat normatif, yaitu ada dalam undang undang nomor tahun yang menyebutkan untuk memeriksa perkara tipu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. tidak ada satu pun yang menyebutkan wajib diperiksa. yang disebut adalah tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu jadi tidak ada yang menyebutkan wajib itu tidak ada. kemudian yang kedua, sesuai dengan kuhp dimana kita menganut pembuktian yang namanya negatif wettelijk. sini diperlukan adanya tindak pidana, ada dua alat bukti yang cukup, terdakwa memang bersalah, dan hakim harus yakin bahwa bertakwalah yang melakukan, yang bersalah danbarulah dapat dihukum. kalau seandainya untuk memeriksa perkara tipu harus menghukum dulu tindak pidana pelaku tindak pidana asal, akan sangat lama, satu kasus bisa lebih setahun, belum banding, belum kasasi, belum pk, dan seterusnya. hampir bisa dipastikan kalau untuk memeriksa perkara tipu menunggu perkara tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip negatif wettelijk yang ada dalam kuhp tidak mungkin perkara tipu akan banyak yang diperiksa oleh para penegak hukum. kemudian alasan yang ketiga adalah yurisprudensi, jadi sumber hukum saja undang undang, bukan saja undang undang tipu, ada juga penafsiran, ada yurisprudensi. sudah ada yurisprudensi yang sebagian besakekuatan hukum yang tetap yang menunjukkanbegitu banyaknya yurisprudensi, apakah kita tidak lihat sebagai salah satu sumber hukum. bahwa sebenarnya beginilah cara memeriksa perkara tipu, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya. alasan yang keempat, ahli ingin membandingkan dengan kitab undang undang hukum pidana mengenai penambahan. kalau ada orang membeli mobil misalnya murah bawah harga pasar misalnya, murah sekali, katakan lah pasar gelap, rendah. untuk memproses rendah tidak perlu dihukum dulu mencurinya, tidak perlu, sudah begitu banyak yurisprudensi. ini juga begitu, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, tipu bisa diperiksa mirip dengan penambahan yang diatur hal ini terutama terkait dengan tipu yang diatur undang undang tahun alasan kelima, undang undang tipu menganut membalikkan beban pembuktian, tadi sudah dijelaskan oleh prof arief, beban pembuktian terbalik ini dikenal dalam unca, nation conclusion against corruption, yang sudah kita ratifikasi dengan undang undang nomor tahun dan sudah lama dikenal oleh undang undang tipikor, misalnya dalam undang undang tahun jadi dikenal pada undang undang lain, dikenal pada konvensi, beberapa konvensi bahwa ini tidak bertentangan dengan praduga tidak bersalah karena ketidakmampuan terdakwa menjelaskan satu saja, yaitu hartanya bukan berasal dari pidana, tidak cukup untuk menghukum dia karena jaksa penuntut umum tetap membuktikan subjeknya, mens rea nya, actus reus nya, kesalahannya, baru dia dapat dihukum. bahwa dalam pendekatan follow the money karena yang dikejar itu adalah uang atau aset, maka yang membuktikan aset itu berasal dari sumber yang sah adalah terdakwa. apabila memang ada tindak pidana, sudah ada tindak pidana dan ada hasilnya, itu yang harus ada tetapi tidak tidak harus dibuktikan pelakunya siapa atau dihukum dulu. dengan pendekatan follow the money, maka aset atau uang hasil tindak pidana itu dibuktikanlkwa karena tujuannya prioritas money laundering adalah mengejar uang, mengejar aset, bukan prioritas mengejar pelakunya. alasan yang keenam, yaitu best practice. dinegara negara, baik common law maupun civil law countries. ahli pernah bertanya pada beberapa orang hakim, dua orang hakim agung belanda, ada mr. kiper, hakim agung kelahiran garut, satu lagi mr. burung. pada satu pertemuan dengan para hakim bangkok, ahli pernah bertanya, apakah belanda saat memeriksa perkara tipu perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya? jawabannya, tidak. . pada kesempatan lain, ahli bersama prof. mulai bertanya pada mr. kiper, hotel meridian waktu itu, apakah belanda perlu dibuktikan dahulu? jawabannya juga tidak. ahli juga pernah bertanya juga pada salah satu hakim dari amerika, mrs. virginia, pada pertemuan dengan para hakim bangkok pada beberapa bulan yang lalu. apakah amerika juga diperlukan dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya? jawabannya juga tidak. begitu juga dengan hakim australia yang seringkali memberikan training indonesia, bekerja sama dengan kpk, dengan kejaksaan, ahli tanyakan hakim hakim australia dan pengacara australia, apakah sana dibuktikan dulu pidana asalnya? jawabannya juga sama, tidak perlu dibuktikan. bahwa negara common law maupun civil law, semuanya seperti itu, indonesia mau ikut yang mana? apakah mau minta membuktikan terlebih dahulu? alasan ketujuh, dalam rangka penyusunan undang undang tipu, unodc united nation office drug and crime) dengan mengeluarkan pedoman. pedoman tersebut namanya model legislation money laundering and financing terrorism. pedoman ini diberikan dua pedoman. satu untuk negara civil law, satu untuk negara common lawan dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa untuk memeriksa perkara tipu tidak perlu pidana asal dibuktikan dulu, dihukum dulu in. jadi, untuk membuktikan atau mengejar hasil kejahatan dengan pendekatan pencucian uang (follow the money), shall. not required, tidak harus dipersyaratkan untuk memperoleh adanya hukuman conviction the predikat offences. itu best practice pedounodc dan lmf. itulah kurang lebih tujuh alasan yang ahli kemukakan kenapa untuk memeriksa perkara tipu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. hal tersebut sering ahli ungkapkan pada saat menjadi ahli dalam kasus cuci uang, ada dalam kasus pengadilan tipikor jakarta atas permintaan kpk. bahwa isu kedua yang ingin ahli jawab adalah terkait dengan kewenangan kpk dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang. kalau tadi ada tujuh alasan, sini ahli kemukakan ada alasan untuk mendukung kewenangan kpk dalam menuntut perkara tipu. alasan pertama adalah undang undang nomor tahun itu sendiri. sana disebutkan kalau penyidik tindak pidana asal menemukan adanya tindak pidana pencucian uang, dia harus menggabungkan dua tindak pidana. kuhp mengenai kemungkinan menggabungkan dua perkara dengan dibuat dakwaan kumulatif dalam satu berkas. kemudian ada kata kata penuntut umum melimpahkan berkas pengadilan kurang lebih dalam waktu sebulan. ahli membaca penuntut umum bukan saja penuntut umum yang ada pelaksanaan agung, tetapi bisa juga penuntut umum yang ada kpk karena selama ini juga menuntut perkara perkara korupsi dan cuci uang adalah perkara yang lahir dari tindak pidana korupsi. itulah yang menjadi kewenangan pengadilan tipikor untuk memeriksa perkara cuci uang berasal dari tindak pidana korupsi. alasan kedua. kenapa kpk berwenang? kalau penuntutan perkara tipu saja atau penuntut perkara tindak pidana korupsi dan tipu diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. jadi, yang mendidik kpk, perkara korupsi, yang menuntut juga. lalu untuk tipu diserahkan kepada kejaksaan agung, ini tidak sesuai dengan asas hukum yaitu pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. satu perkara saja bisa setahun lebih, bagaimana apabila dipisah. kasihan terdakwa, kasihan saksi, semuanya dipanggil. apalagi time management dalam pengadilan kurang begitu bagus, sering kali menunggu lama sekali dan sudah tentu sangat tidak efisien, tidak sesuai dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. hal ini diatur bukan saja dalam kuhp, tetapi juga dalam undang undang nomor tahun tentangtiga, ahli mengaitkan dengan pendapat dari ahli hukum jerman yang juga pernah menjadi menteri kehakiman jerman, yaitu gustav radbruch yang menyebutkan tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sama dengan pendapat prof. seniman. apabila dari ketiga unsur tersebut ada konflik tim, maka keadilan yang harus didahulukan. bahwa ahli ingin mengaitkan dengan pendapat para ekonom waktu ahli belajar economy analysis law, disebutkan bahwa menurut para ekonom, hukum yang adil adalah hukum yang efisien dan efisiensilah yang merupakan tujuan dari hukum. hukum tidak boleh mengatur kalau tidak efisien. jadi, pengertian sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sesuai dengan keadilan, paling tidak keadilan yang sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi. apalagi kita semua merupakan homo ekonomis. alasan keempat, menyerahkan penuntutan perkara tipu kepada kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. tidak ada yang menyebutkan harus demikian. justru sebaliknya, kpk memiliki kewenangan supervisi. dalam kewenangan supervisi ini kpk bisa mengambil alih perkara perkara korupsi yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. justru dengan mengambil alih, bukan yang menyerahkan. ini diatur undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. alasan kelima, undang undang tindak pidana pencucian uang mengenai hukum acara. dalam perkara tipu yang berlaku hukum acara gabungan, yaitu bukan saja undang undang tipu sendiri, tetapi juga undang undang lain yang memiliki hukum acara. misalnya undang undang kuhp, undang undang kpk, ite, dan undang undang tindak pidana korupsi sendiri satu sama lain saling memperkuat. bahwa seandainya undang undang tipu ada kekurangan, misalnya kekurangan dalam hal kpk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan, tidak bisa, misalnya tidak diatur, kpk dapat meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan berdasarkan undang undang nya sendiri. ini diatur dalam undang undang kpk. jadi hukum acara sangat kuat, saling melengkapi, sehingga yang dipakai bukan saja undang undang tipu, tetapi juga undang undenam, kenapa kpk berwenang menuntut adalah undang undang pengadilan tindak pidana korupsi. menyebutkan pengadilan tipikor berwenang mengadili tiga perkara. pertama, perkara korupsi, kedua, perkara tipu yang berasal dari korupsi, ketiga, perkara lainnya yang dianggap juga perkara tindak pidana korupsi, misalnya perkara pelanggaran undang undang ketentuan umum perpajakan kup) dan dalam hal ini ahli ingin mengutip pendapat dari dua orang jaksa senior ya, yang menulis buku mengenai rezim pencucian anti uang dan perolehan hasil kejahatan tahun ini statement dari dua orang jaksa reda mantovani dan narendra, dua dua menjadi atase kejaksaan sekarang hongkong dan thailand. kedua penulis menyebutkan, sebenarnya dengan menggunakan interpretasi sistematis dan historis sudah dapat diambil suatu sikap bahwa penuntut umum kpk dapat juga menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. karena memang secara historis dulu kpk hanya menyerahkan perkara kepada pengadilan tipikor, tidak pernah kepada pengadilan lain. kalau pengadilan tipikor berwenang memeriksa perkara tipu yang berasal dari korupsi maka kpk juga berwenang menyerahkan perkara yang dia sidik, tuntut sendiri pengadilan tipikor. alasan ketujuh,ahli ingin mengutip pendapat dari almarhum prof. dr. satjipto rahardjo yang terkenal dengan teori hukum progresif, yang banyak dikembangkan undip yang mengedepankan hati nurani keadilan dan konsep hukum untuk manusia. dalam pemikiran hukum progresif ini kita tidak boleh terlalu tekstual, terlalu realistis, bisa kita berpikir beyond the teks lebih luar teks yang tertulis. memang kalau dikaji secara mendalam setiap undang undang pasti ada kekurangan itulah beda ciptaan manusia dengan ciptaan tuhan, kalau ciptakan tuhan kita lihat makin kagum, makin banyak sekali yang sempurna, kalau ciptaan manusia pasti kurang. jadi kekurangan kekurangan itu dijawab oleh sistem, baik oleh yurisprudensi, oleh penafsiran, dan lain sebagainya termasuk penafsiran dengan menggunakan teori hukum yang progresif ini. jadi haruslah juga dilihat yurisprudensi, dipergunakan oleh hati nurani, lihatlah keadilan dalam rangka memproses kasus yang dihadapi oleh pengadilan tipikor yang dididik, dituntut oleh kdelapan, yaitu yurisprudensi. dalam kasus tindak pidana pencucian uang sudah ada kasus yang sudah eintracht semuanya yang menuntutnya adalah kpk, yaitu kasus ode nuri, djoko susilo, luthfi hasan ishak, fitnah, rudi rubiandini, dan deviasi sudah eintracht dan semuanya penuntut umumnya adalah kpk dan sudah ada yurisprudensi kenapa masih dipermasalahkan lagi. alasan kesembilan, kembali undang undang kejaksaan nomor tahun undang undang tersebut menyebutkan, kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain. jadi jaksa jaksa yang menuntut kpk itu adalah jaksa dari kejaksaan juga mereka belum berhenti dan dia menuntut untuk kepentingan umum, kepentingan negara sama dengan jaksa jaksa kejaksaan agung. alasan kesepuluh, penuntutan oleh kpk akan lebih meningkatkan aset recovery, pemulihan aset hasil korupsi. kalau hanya pakai undang undang korupsi dan hanya menghukum berat pelakunya tanpa mengejar aset hasil tindak pidananya orang tidak akan jera, orang akan lebih takut kalau asetnya diambil hasil kejahatan. apabila hanya dihukum berat saja mungkin dia tidak terlalu takut apalagi lembaga pemasyarakatan belum tentu dia hidup susah kalau uangnya tetap banyak, dia tetap dapat membeli fasilitasnya yang dia inginkan. itu isu yang kedua, mengapa kpk berwenang menuntut perkara tipu? isu yang ketiga adalah terkait dengan dugaan pemohon bahwa bertentangan dengan kalau menurut ahli tidak bertentangan, dua ini dua hal yang berbeda. berada pada bab ketentuan peralihan, pada bab ketentuan penutup. kalau kita mengerti teknik perundang undangan sistematika perundang undangan seperti itu, ada peralihan ada penutup. mengatur peristiwa yang lalu, peralihan ini mengatur peristiwa yang lalu bagaimana dampak undang undang yang baru terhadap fakta fakta, atau perbuatan hukum, atau tindak pidana pada waktu yang lalu? undang undang guo menyatakan kalau terjadi tindak pidana pencucian uang pada sebelum berlakunya undang undang nomor tahun sebelum oktober maka berlaku undang undang yang berlaku pada waktu itu. ini sesuai dengan asas tempus teliti, mengutiphukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, bahwa penerapan dan adalah multi tafsir dan atau telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, dengan alasan sebagai berikut: bahwa menyatakatauatau patut diduga adalah sesuatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya, karena sangat sukar mengukurnya kapan dan atau atas adanya keadaan keadaan yang bagaimana sehingga: bagaimana bisa seseorang yang sama sekali tidak ada kaitan hubungan dengan suatu kelompokmmelink, jadinya tindak pidana pada suatu waktu tunduk pada hukum pidana yang ada pada waktu itu. lex tempus teliti. apabila ini tidak ada bahaya sekali akan ada kekosongan hukum, sehingga perkara perkara yang terjadi pada waktu yang lalu tidak dapat dituntut. dulu ada pernah kasus dimana dua orang hakim agung diadukan oleh ending melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang pada waktu diproses pengadilan putusan pengadilan mengatakan (niet onvamkelijk verklaard) tidak dapat diterima karena undang undang sudah dicabut oleh ,sehingga karena itulah undang undang nomor tahun menghidupkan kembali yang dicabut tadi supaya peristiwa peristiwa korupsi sebelumnya tetap bisa dipidana dengan undang undang yang berlaku pada waktu itu. jadi fungsi untuk mencegah terjadinya kevakuman, kosongkan hukum, sehingga peristiwa pidana yang terjadi pada waktu yang lalu tidak bisa dipidana kalau ini tidak ada. sebaliknya adalah ketentuan penutup fungsinya adalah untuk menyatakan kapan berlaku satu undang undang atau bagaimana dampak undang undang yang baru lahir ini terhadap undang undang yang lama? kalau peradilan tadi melihat belakang ketentuan penutup melihat depan, undang undang ini berlaku depan, dan untuk depan berlaku yang undang undang ini sebagai konsekuensinya maka undang undang yang lama dicabut. jadi pencabutan undang undang yang lama oleh undang undang nomor tahun bukan bertentangan dengan itu sendiri karena dua dua berada pada bab yang berbeda yang fungsinya tetap berbeda. jadi undang undang yang lama tetap berlaku untuk tipu pada waktu itu terjadi pada masa yang lalu. undang undang berlaku untuk tipu yang berlaku untuk masa yang akan datang. bahwa terkait dengan kewenangan kpk menangani perkara tindak pidana pencucian uang sebelum berlakunya undang undang nomor tahun sebagaimana diketahui, kewenangan kpk untuk mendidik perkara tipu diatur dalam dan undang undang ini lahir sejak oktober sejak itu ada kewenangan kpk untuk mendidik perkara tpp karena kpk menyelidiki korupsi yang melahirkan tipu kemudian menuntut, juga menuntut perkara tipu sebagaimana alasan yang ahli sebutkan tadi. bahwa permasalahan yang sering timbul apakah boleh kpk juga menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum oktober sebelum berlakunya undang undang nomor tahun ahli melihat dalam hukum materiil memang tidak boleh berlaku surut karena bersifat pemidanaan. tetapi kalau hukum formal yang sifatnya administratif, itu boleh berlaku surut belakang. hal ini pernah diputuskan oleh mahkamah konstitusi pada waktu gugatan terkait dengan perkara mantan gubernur aceh, abdullah putih. gubernur ini korupsi sebelum adanya undang undang tipikor sebelum adanya kpk dan sebelum adanya pengadilan tipikor. lalu perkara ini diperiksa oleh kpk dan pengadilan tipikor dan dianggap dapat diterima. walaupun korupsi itu terjadi sebelum adanya kpk dan sebelum adanya pengadilan tipikor. tetapi perkara itu dapat diperiksa oleh kpk dan oleh pengadilan tipikor yang dibentuk kemudian setelah peristiwa korupsi itu terjadi. itu contoh yurisprudensi yang sudah pernah ada dan untuk kewenangan menuntut perkara perkara tipu sebelum berlakunya undang undang nomor tahun sudah ada kurang lebih lima kasus juga yang dilakukan oleh kpk. misalnya perkara atas nama djoko susilo. jadi yang dikenakan bukan saja korupsi simulator dan tipu, tetapi juga dikarenakan tipu yang terjadi sebelum kasus simulatorkarena diduga aset yang begitu banyak berasal dari perbuatan perbuatan yang melanggar hukum, melanggar undang undang tindak pidana korupsi sehingga dikejar juga cuci uangnya sebelum berlakunya undang undang nomor tahun dan putusannya sudah eintracht sampai mahkamah agung. ada beberapa putusan, salah satu adalah atas nama djoko susilo sebagian tadiseptember pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) pemohon, apakahundang undang tipu terhadap permohonan pengujian materiil undang undang tipu, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut. bahwa dari aspek sosiologis dapat dijelaskan,, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas, dan integritas sistem perekonomian, dan sistem keuangan, dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks melintasi batas batas yuriatau disingkat dengan fateforty recommendations and nine special recommendations. untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, antara lain perlu terserta pemberian wewenang kepada penyidik tindak pidana asal untuk mendidik dugaan tindak pidana pencucian uang. bahwa penyempurnaan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan dan undang undang tiintinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan atau korporasi dengan sengaja,dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima, dan menguasainya. bahwa terhadap pendapat pemohon. yang menyatakan bahwa frasa patut diduga yang terdapat dalam undang undang tipu sukar diukur dan bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. dpr berpendapat bahwa suatu rumusan delik pidana atau tindak pidana dapat saja mengandung unsur kesengajaan dan kelalaian yang dirumuskan dalam satu rumusan delik. dalam teori hukum pidana dikenal dengan propartus dolls propartus culpa, yaitu suatu tindak pidana yang memiliki dua jenis kesalahan sekaligus, yakni kesengajaan (dolls) dan diikuti dengan kelalaian (culpa) yang dirumuskan dalam satu rumusan delik atau tindak pidana seperti misalnya tindak pidana penambahan dalam kuhp yang menyebutkan, barang siapa yang mengambil untung dari hasil suatu barangdalam rumusan delik penambahan tersebut terdapat frasa yang diketahuinya danharus patut diangkatnya suatu barang diperoleh dari kejahatan. bahwa pada pembahasan tingkat hanja, rancangan undang undang tersebut memang terjadi perdebatan yang cukup panjang tentang frasa patut diduga tersebut. bahwa rumusan delik yang salah satu unsur detiknya memuat unsur patut dapat diangkatnya atau patut diduga bermakna apabila suatu perbuatan memenuhi unsur kelalaian saja atau patut diduga, maka seseorang sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. misalnya, perbuatan penambahan, hanya karena kurang hati hati menilai suatu penitiptertentu yang ternyata berasal dari tindak pidana, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. bahwa dalam hukum pidana juga dikenal dolls eventually atau kesengajaan bersyarat, yaitu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang ditujukan pada akibat tertentu dari perbuatannya tersebut, sehingga pelaku dengan melakukan perbuatan yang telah. namun pelaku dalam melakukan perbuatan yang tidak akan melakukan suatu perbuatan seandainya kemungkinan yang disadarinya tersebut dianggapnya sebagai suatu hal yang pasti akan terjadi. hal inilah yang menjadi dasar bentuk kesengajaan dalam dan undang undang tipu ini disebut sebagai dolls eventually atau kesengajaan bersyarat dengan culpa yang dilakukan dengan sadar. bahwa dalam penjelasan undang undang tipu telah dirumuskan pengertian dari frasa patut didugabahwa rumusan pengertian patut dibukanya dalam penjelasan bermakna seseorang atau pelaku tindak pidana dalam menilai kondisi dari harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, dialihkan, atau diterimanya yang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan rasanya seharusnya pelaku sepatutnya dapat menduga bahwa sumber atau asal usul harta kekayaan yang ditempatkan atau dikuasainya tersebut berasal dari tindak pidana.harta kekayaankesadaran dalam persidangan atau alat alat bukti yangfrasa patut diduga nya dalam dan dimaksudkan untuk menjangkau perbuatan perbuatan yang menimbulkan akibat atau terjadinya tindak pidana yang diulangi, akibat atau terjadi tindak pidana yang disebabkan oleh faktor kesengajaan sebagai kemungkinan (dolls eventually). bahwa berdasarkan uraian atas dpr berpendapat bahwa frasa patut diduga dalam rumusan tipu telah sesuai dengan asas asas hukum pidana yang berlaku universal dan dalam penjelasan undang undang tipu juga telah dijelaskan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan frasa patut diduga. oleh karenanya frasa patut diduga yang terdapat dalam dan undang undang tipu tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud bahwa terkait dengan pendapat pemohon yang menyatakan bahwa adanya ketentuan undang undang tipu akan mengakibatkan seseorang terdakwa dipidana dengan dakwaan yang belum terbukti secara materiil yang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan oleh sebab itu bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang dijunjung tinggi dalam negara hukum sehingga bertentangan dengan uud dpr berpendapat dalam pencegahan tindakan terpidana pencucian uang dimaksudkan sebagai sarana untuk membuka tabir tindak pidana asal yang menjadi motif pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatan asalnya. bahwa tipu adalah suatu kejahatan terorganisir yang sangat komplek dan sulit menguasainya. oleh karenanya untuk mengungkap kejahatan metode penelusuran jejak jejak kejahatan yang beralih dengan menelusuri jejak jejak aliran uang hasil kejahatan, metode ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya pelaku tindak pidana asal. tipu adalah alat atau sarana kontruksi hukum untuk menyeret seseorang pelaku kejahatan atau tindak pidana asal pengadilan atas tuduhan transaksi transaksi yang mencurigakan yang lakukan untuk menyamarkan aktifitas kejahatan yang lakukan baik dimasa sekarang ataupun dimasa lalu dan nikmati hasilnya, artinya pada dasarnya tindak pidana asal tidak harus dibuktikan tetapi terhadap pelakunya harus dikenakan hukuman dan hasil kejahatannya dirampas untuyang berwenang mengadili dalam hal ini maksudnya adalah pengadilan yang berwenang mengadili sehingga terbukti atau tidaknya tindakan kejahatan tersebut. prinsip tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal untuk dimulainya penyidikan dan penuntutan tindakan pencucian uang jalan dengan pendekatan follow the money yang menekankan pada penelusuran aliran dana, dengan pendekatan dapat diketahui asal usul dana atau aset tindakan pidana yang dilakukan dan para pelakunya. oleh karena itu undang undang tipu menggabungkan penyidikan tindakan pidana pencucian uang dengan tindakan pidana asalnya. bahwa dpr berpendapat tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan asal adalah dua delik yang terpisah, bisa saja kedua delik tersebut dilakukan oleh orang yang sama jika tindak pidana asal dan tipu dilakukan oleh orang yang sama maka dalam hukum dikenal istilah dengan berbarengan perbuatan atau confusus realis. berdasarkan uraian atas dpr berpendapat ketentuan undang undang tipu tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijunjung dalam negara hukum dalam sebagaimana diamanatkan uud bahwa terhadap anggapan pemohon yang menyatakan kata penuntut umum dalam yang tidak menyebutkan bahwa kpk memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tipu, sehingga menimbulkan kepastian hukum. dpr berpendapat, undang undang kejaksaan menyatakan, kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. dalam penjelasan guo disebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan adalah suatu landasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan,berdasarkan undang undang. berdasarkan prinsip tersebut, maka pelaksanaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum kpk adalah bagian dari pelaksaan kewenangan kejaksaan agung sebagai pimpinan penanggung jawab tinggi dalam penuntutan. dengan demikian, penuntutan tijaksa wilayah pengadilan negeri setempat, kejaksaan tinggi, kejaksaan agung, atau jaksa penuntut umum kpk satu atau sama saja. bahwa dan undang undang tipucukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik kpk menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. oleh karenanya cukup beralasan dan memenuhi legal rasio jika jaksa atau penuntut umum kpk juga terdapat melakukan penuntutan dengan dakwaan pengadilan tipikor. berdasarkan uraian tersebut atas, dpr berpendapat undang undang tipu khususnya terkait definisi penuntut umum telah sejalan dengan dan uud bahwa terkait pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam ketentuan dan undang undang tipu yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh pemohon, dpr menjelaskan bahwa dan undang undang tipu merupakan kebalikan dari sisi pembuktian secara konvensional yang dikenal dengan sistem membalikkan beban pembuktian. sistem ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian terhadap kasus kasus tertentu, atau spesifik, atau khusus sifatnya (certain cases). penerapan membalikkan beban pembuktian dalam undang undang tipu hanya digunakan untuk dan tentang harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dibukanya merupakan hasil tindak pidana, sedangkan untuk pembuktian unsur dimaksud adalah kewajiban penuntut umum untuk membuktikannya. menimbang bahwausat pelaporan dan analisis transaksi keuangan plat) bahwa tanpa mengurangi penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi, plat mengungkapkan keprihatinan terhadap adanya permohonan pengujian undang undang tipu oleh pemohon, yang berdasarkan proses persidangan yang berlangsung secara adil dan terbuka telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana ditentukan oleh undang undang yang dimohonkan oleh dan untuk diuji oleh mahkamah konstitusi. plat meyakini pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang dibawakan terhadap pemohon telah memeriksa dan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada pemohon selaku terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap putusan pengadilan tipikor yang telah dijatuhkan. pemohon juga masih mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum berupa banding. bahwa kedudukan legal standing darikdan lebih menjelaskan kepada perbedaan pendapat antara pemohon dengan pelaksana undang undang tipu atas penerapan teori hukum pidana dan teori hukum acara pidana dalam menafsirkan undang undang tipu. bahwa pemohon mengajukan pengujian undang undang tipu terhadap uud pada hakikatnya mempertaruhkan dan berupaya melemahkan sistem atau rezim anti pencucian uang yang telah dibangun dengan sungguh sungguh untuk menurunkan tingkat kriminalitas dari berbagai tindak pidana asal, termasuk tindak pidana korupsi yang semakin merajalela indonesia, sekaligus perampasan dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasionalatau proceed crimesartinya, hasil hasil kejahatan merupakan aliran darah yang menghidu, dengan bahasa lain, kalau tidak ada manfaat, orang tidak mungkin berbuat jahat. bahwa untuk melihat bagaimana dampak dari kejahatan tipu,dari data yang ada atf misalnya, jumlah perkiraan uang yang dicuci setiap tahun hanya dari perdagangan obat terlarang sekitar us$ miliar sampai us$ miliar. data imf untuk volume perkiraan jumlah uang yang dicuci untuk lintas batas negara saja seperti amerika meksiko misalnya, itu antara sampai dengan dari pendapatan domestik bruto dunia atau setara dengan us$ triliun miliaris!). kemudian dari data plat, begitu banyaknya lintas uang yang sifatnya cash, sehingga plat susah mencari tahu dari mana sumber dan kepada siapa diberikan. kalau dilihat dari jumlah terlapornya, mayoritas banyak individu yang melakukan transaksi, bukan perusahaan. jumlah tkt atau laporannya hampir juta itu menyangkut individu, sementara nominalnya, untuk perusahaan sekitar triliun, sementara individu triliun. data yang menunjukkan bahwa adanya uang uang yang tidak terlacak dalam sistem perbankan yang komprehensif mengingat sifatnya cash, sehingga salah satu sarana efektif perlu adanya undang undang pencucian uang. kemudian, ditambah lagi dengan data orang yang datang indonesia membawa uang cash, apakah tujuan wisata, ataukah berobat, mengunjungi keluarga, rata rata setiap bulan us$ juta, dan x40 juta, bahwa bagaimana kemelaratan terjadi indonesia, yang membuat hati terluka melihat kondisi seperti ini. kemudian, ada lagi olok olok yang ada hidup koran yang ada inggris, bagaimana cerita tentang jembatan berbayar dan ini masuk, tapi berbahaya yang sifatnya mengejek atau sinisme. semua ini karena pelaku korupsi yang perlu untuk diberantas. bahwa data kpk sampai jumlah uang yang korup hampir triliun. seandainya uang ini digunakan untuk kegiatan sosial, bangun rumah beasiswa anak anak juta orang bisa sekolah, yang canggih juta bisa diadakan, bikin yayasan ratusan ribu, dan menyekolahkan anak kita sampai bisa juta orang. tetapi kenyataannya, yang dilihat samping kanan menyedihkan sekali sebagai akibat ulah korupsi yang salah satu sarana efektif untuk memberantasnya, menyita asetnya melalui undang undang. tipu. contoh kasus gabus. uang cash, tidak ada bank, tidak ada pembukuan bank, tetapi safe deposit box. kalau tidak pendekatan follow the mon.ima milyar rupiah).(satu milyar rupiah)tidak dapat dipisahkan dengan uang , dimana uang sebagaimana:atau patut dibukanya adalah sesuatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya, sendiri (yang ketahui sendiri), yaitu berdasarkanstahil untuk bisa merampas uang uang hasil kejahatan seperti ini. apa lagi kalau dilihat jenis mata uangnya, per lebarnya yang hampir hampir tidak dapat kita temukan pasaran. plat juga melihat beberapa hal menyangkut penyelenggaraan hukum tanpa follow the money. selama ini pendekatannya hanya berangkat dari tindak pidana korupsi, sehingga tidak pernah menyentuh tentang aset aset yang bakal atau untuk disita. sehingga negara cenderung tidak mendapat apa apa kecuali memenjarakan, sementara pelaku dan keluarganya atau kroninya menikmati hasil semua kejahatan karena tidak adanya rezim anti pencucian uang. dalam melengkapi sistem atau rezim pencucian uang, setiap negara sebagaimana diamanatkan dalam konvensi pbb melawan korupsi atau united nation convention against corruption, huruf konvensi wina tentang larangan perdagangan obat terlarang, ada amanah perlu dibentuk lembaga seperti plat. maka pada tahun lahirlah plat yang salah satu tugasnya adalah mencegah, memberantas tindak pidana pencucian uang. ini contoh contoh kesuksesan (success story) apabila pendekatan follow the money berdasarkan undang undang tipu. kasus pemkab batubara rp100 miliar masuk kas negara. nusa rp100 miliar, melinda dapat rp7 miliar, hasyim, gabus, joko susilo, kasus akil mochtar, betapa banyak negara mendapat manfaat. plat telah menghasilkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada penyidik, antaranya yang disampaikan pada kpk. jumlah laporan tersebut, keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada plat per agustus adalah sebanyak laporan dan dari atau pemeriksa keuangan berupa bank, dan sebanyak laporan dari tiga ratus pjk nonblok, seperti pasar modal misalnya. adapun jumlah tkt laporan transaksi keuangan tunai) yang ditemukan oleh plat sampai dengan agustus sebanyak juta lebih laporan yang berasal dari pjk bank dan nonblok. selain itu, plat juga menerima laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa karena sejak maret agen properti, car dealer, pedagang emas, balai lelang wajib lapor pada plat. semua informasi tersebut merupakan cikal bakal untuk mengungkap kasus kasus, berdasarkan statistik plat, jumlah permintaan keterangan ahli sampai dengan agustus adalah sebanyak permintaan. ini menunjukkan bahwa tren tentang pemberantasan kejahatan pendekatan follow the money tipu makin meningkat. kemudian, plat mencoba memanfaatkan temuan plat berdasarkan laporan dari pihak pelapor, ada laporan dikirim kepada direktur jenderal pajak, ternyata hasilnya cukup signifikan, bisa diperoleh rp2. dari jumlah tersebut yang sudah rill masuk kas negara rp1. bayangkan kalau tidak ada rezim tipu dan tidak ada plat? bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana extraordinary, ini juga contoh peran dari plat atau pendekatan follow the money. penggunaan frasa kata patut diduga dalam yang dipermasalahkan oleh pemohon merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme melalui sistem atau rezim anti pencucian uangbelum mengakomodir tindakan pendanaan terorisme secara menyeluruh. penghapusan frasa atau kata patut diduga dalam undang undang tipu dapat. kendati setiap orang tersebut dapat berbuat lain, namun setiap orang tersebut tetap melakukan tindakan itu walaupun ada risikonya. bahwa dampak lanjutan dari tidak terakomodasinya frasa kata patut diduga adalah tidak optimalnya rezim anti pencucian uang indonesia, khususnya upaya pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendeteksian dan pemutusan aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. apabila frasa atau kata patut diduga dihapuskan dalam rumusan undang undang tipu mengakibatkan tidak adanya hukum yang mengatur dan ini jelas bertentangan dengan sertaiap orang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada frasa tersebut. pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang disampaik tersebut susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harga kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.,ini kepada yang berhak, termasuk negara. bahwa apabila frasa patut diduga dalam dan serta undang undang tipu dihapus, sesuatu akibat tindak pidana. kendati setiap orang tersebut dapat berbuat lain. namun, setiap orang tersebut tetap melakukan tindakan walaupun tahu risikonya karena tidak ada dasar hukum oleh kata frasa tadi. permintaan pemerintah dan dpr menyadari bahwa dimungkinkan kemudian hari akan terjadi perdebatan terkait definisi patut diduga yang sekarang dipermasalahkan. sehingga upaya yang dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir atas frase atau kata patut diduga yang disebut, maka dalam penjelasan undang undang tipu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan patut dibukanya, yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidak tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadi transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. dengan kata lain bahwa sama dengan makna dolls eventually. bahwa apabila frasa atau patut dibukanya dihapuskan, maka terhadap setiap orang yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana asal, tidak dapat dikriminalisasikan. akibatnya, setiap orang tersebut akan sangatfaatkan oleh pelaku tindak pidana asal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif maupun pelaku pasif. dengan demikian, pelaku tindak pidana asal tidak dapat melindungi harta kekayaan yang berasal tindak pidana dari proses penegakan hukum. dipastikan pula upaya pengembalian kerugian negara tidak akan optimal apabila frasa itu dihapuskan. dengan tidak dikriminalisasinya pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat masif, sehingga tujuan dari rezim anti pencucian uang, yaitu menurunkan tingkat kriminalisasi atau kriminalitas indonesia tidak akan pernah tercapai dengan optimal. berdasarkan penjelasan tersebut atas, kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang maksud dalam undang undang tahun sudah tepat dengan memasukkan frasa kata patut diduga dan sejalan dengan semangat undang undang dasar bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai independent crimes, ini berkenaan dengan undang undang tahun mengandung makna bahwa walaupun tindak pidana pencucian uang merupakan turunan dari tindak pidana asal, namun untuk memulai penyidikan, penuntutan, tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu dibuktikannya tindak pidana asal. misalnya, penanganan perkara bank global, mana dalam putusan tindak pidana pencucian uang atas nama imi, majelis hakim cukup membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana asal, yaitu tindak pidana perbankan dan penggelapan tanpa menunjuk siapa pelaku tindak pidana tersebut. dalam hal ini, yang penting adalah adanya hubungan kausalitas antara harta kekayaan yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang dengan terjadinya tindak pidana asal. sesuai dengan putusan nomor pid. pn. jakarta pusat juncto putusan nomor pid padi. pemilik bank global sampai sekarang belum tertangkap, sehingga tidak mungkin pernah disidang. bahwa undang undang ipkuatau independent crime. hal ini sejalan dengan pendapat mantan hakimjoko sarwono,rena itu, apabila aparat kejaksaan dapat mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal kalaupun seseorang lolos dari predikat crime nya, bukan berarti lolos pula dari tindak pidana pencucian uang. kemudian,engan kuhp, mana seseorang yang rendah barang barang hasil kejahatan, dapat dituntut atau dipidana maksimal empat tahun penjara, walaupun pelaku tindak pidana asalnya, katakanlah mencurinya belum tertangkap. bahwa merujuk pada tidak ada ketentuan yang mengharuskan menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut, dan menghukum orang yang rendah dalam putusan mahkamah agung nomor kr fakta tentang ada orang kemudian dan barang hasil pencurian sudah cukup dijadikan dasar menuntut penambahan. lebih tegas lagi, dan yang lain menyatakan bahwa tindak pidana penambahan dapat berdiri sendiri dan sejajar dengan tindak pidana pencucian uang, putusan mahkamah agung nomor tahun atas dasar argumentasi sebagaimana disebut atas, maka dalam hal frasa tidak dalam undang undang tipu dihapus, tentu dapat berdampak pada hilangnya independensi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana sebagai tindak pidana ybayangkan kalau pelaku tindak pidana asal sudah meninggal dunia, sakit permainan, lari, hilang, dan sebagainya? tentu tidak mungkin ada tipu tidak dapat dilakukan proses penegakan hukum. hal tersebut akan sangat menguntungkan pelaku tindak pidana asal, mana hasil tindak pidana yang berhasiltersebut. oleh karena itu, apabila frasa tidak atau kata tidak dari dihapuskan, mengakibatkan tidak adanya hukum. yangilan kepada warga negara yang merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan hal tersebuttidak terbukanya perbuatan tindak pidana asal oleh pelaku sidang pengadilan, tidak hanya karena pelaku memang benar tidak terbukti melakukan atau tetapi dapat juga dikarenakan misalnya masalah penerapan atau kurangnya saksi, atau tidak bisanya didatangkan saksi yang melihat, mendengar, mengalami. dengan demikian, apabila frasa kata kata tidak dari dihapuskan, juga berdampak pada tidak optimalnya penerapan paradigma baru, yaitu follow the money yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kriminalitas indonesia. secara internasional, praktik multi investigation menyangkut merupakan salah satu hal penting yang direkomendasikan dalam rekomendasi financial action task force. undang undang tipu beserta penjelasannya dengan tegas memberikan kewenangan kepada kpk untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyucian uang. selanjutnya, dalam undang undang tipu nomor tahun mengamanatkan bahwa agar menggabungkan proses penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. dalam hal penyidik kpk menemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penyidik kpk menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. dengan demikian, sungguh naif kiranya dimana undang undang tipu mengamanatkan penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, namun proses penunjukannya dipisahkan karena tidak eksplisit kewenangan penuntutan tindak pidana tipu disebutkan pada kpk. tentu ini akan menghambat proses dari persidangan. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut atas, dalam hal pemaknaan penuntut umum dalam undang undang tipu adalah hanya kejaksaan saja, tidak termasuk kpk, maka penerapan ketentuan tersebut, tadi bertentangan dengan asas umum kurap, yaitu peradilan cepat, murah, sederhana, dan biaya ringan. apabila penuntutan tipu perkara pemohon diserahkan dari kpk kejaksaan sesuai dengan pendapat dari pemohon, maka bertentangan dengan prinsipersebut atas, yaitu asas umum kurap. dengan demikian, dengan menyerahkan perkara tipu pemohon kepada kejaksaan, membuat pemohon harus diadili dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi saling berhubungan yang tentu akan memakan waktu lama dan biaya besar, sehingga tidak sejalan dengan asas asas umum kurap tadi dan tentu pada akhirnya akan menyulitkan saksi diperiksa berkali kali. bahwa ketentuan undang undang tipu jelas mengatur apa yang dimaksud dengan penuntut umum dan sejalan dengan semangat. bahwa mengenai pembalikan beban pembuktian. perkembangan kejahatan transnasional telah membuktikan bahwa penerapan teori pembuktian yang negatif atau negative wetteliik, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidaklah memadai kalau kita bicara tentang upaya pemberantasan korupsi dan perampasan asas. bahkan secara tidak langsung, penggunaan teori pembuktian tersebut secara negatif telah memperkuat posisi organisasi kejahatan internasional untuk dengan leluasa memanfaatkan dan meluaskan jaringan organisasi dan aktivitasnya seluruh belahan dunia dengan mengangguk keuntungan yang sangat signifikan, sehingga menimbulkan kemiskinan tataran dunia. bahwa penerapan pembuktian beban pembuktian memberikan keuntungan, baik dari sisi waktu maupun sisi biaya dan memberikan hasil yang positif bagi negara tentunya. rezim anti pencucian uang sebagaimana diatur dalam undang undang tipu nomor tahun merupakan salah satu upaya atau paradigma baru yang digunakan dalam mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi indonesia. adapun dampak dari penghapusan dan undang undang nomor tahun adalah tidak efektifnya, bahkan akan menghilangkan terobosan baru pemiskinan koruptor yang dapat memberikan efek jera dan menghilangkan deterjen effect atau efek pencegahan kepada yang belum berbuat, dan efek jera bagi yang pelaku, kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan seluruh penyelenggara negara pada khususnya. sehingga cita cita bangsa untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sudah merajalmenjadi sirna. oleh karena itu, penghapusan dan undang undang nomor tahundan undang undang nomor tahun juga sejalan dengan undang undang dasar dan undang undang dasar dimana ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana bukan hasil tindak pidana. kewajiban tersebut sebenarnya merupakan hak kepada terdakwa untuk dapat melindungi harta benda yang bawah kekuasaannya atau kepemilikan pribadinya dari upaya pengambilalihan secara sewenang wenang oleh siapa pun. namun dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan kejahatan, tentu akan dapat dirampas. bahwa atau ketentuan peralihan keberadaan undang undang tipu tidak serta merta bertentangan dengan ketentuan undang undang tipu karena keberadaan yang berada pada bab mengenai ketentuan penutup undang undang tipu, semata mata adalah untuk memenuhi formalitas perundang undangan, dimana dengan diundangkannya sebuah undang undang, berarti akan menggantikan kewenangan dan waktu berlakunya undang undang sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih. oleh karena itu, plat sependapat dengan pemerintah yang menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tidak menghidupkan kembali undang undang yang lama, tetapi berlaku untuk perbuatan sebelum lahirnya undang undang nomor tahun atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut atas, maka ketentuan undang undang tipu sejalan dengan pendapat prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. yang menyatakan bahwa salah satu ciri penting dari negara hukum adalah asas legalitas. dalam hal tersebut sejalan dengan semangat undang undang dasar yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. bahwa pada intinya, plat mendukung seluruh keterangan yang disampaikan oleh pemerintah dan dpr dan memohon agar. menyatakan ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang diajukan permohonan oleh pemohon tidak bertentangan dengan undang undang dasar selain itu, plat mengajukan dua orang ahli yaitu kamariah sapardjaja dan eva anjani sulfa yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal oktober serta keterangan tertulis ahli saudi isra dansebagai berikut: ahli plat kamariah sapardjaja, bahwa tentang frasa yang diketahui atau patut dibukanya. frasa ini sudah dikenal hampir tahun yang lalu ketika warni menyatakan berlaku indonesia berdasarkan koninklijk besluit15 oktober nomor yang kemudian berdasarkan undang undang nomor tahun disebut kuhp. frasa tersebut terdapat dalam warni sebagai unsur tindak pidana penambahan dan sebagainya yang diterjemahkan yang diketahuinya atau patut diangkatnya dan frasa ini diantaranya para hakim, para ahli hukum pidana tersebut oleh prof. muljatno, oleh prof. dr. andi hamzah dan dalam kuhp terjemahan resmi bpn sekarang dipergunakan secara resmi dalam berbagai pelajaran asas hukum pidana baik dalam bap penyidikan, surat dakwaan atau surat tuntutan. bahwa dalam hukum pidana dan dalam berbagai literatur asas hukum pidana frasa tersebut lebih dikenal dengan property dolls property culpa dan bukan merupakan dolls eventually sebagaimana didalilkan pemohon pada halaman menurut jan remmelink dalam bukunya yang terakhir, perumusan delik semacam ini dimaksudkan agar tindak pidana jangan dibatasi secara berlebihan dengan menetapkan syarat dolls yang terlalu ketat. namun juga pada saat yang sama jangan dibiarkan terlalu longgar dengan cara mengobjektivasi banyak unsur tindak pidana. hasil akhir yang diharapkan bukanlah tingkat ketelitian yang semakin tinggi tetapinturan yang lebih besar. hal ini dapat dicapai justru tidak dengan menempatkan unsur unsur atau faktor delik dalam atau justru luar lingkaran pengaruh dolls melainkan menempatkan sebagian unsur tersebut dalam lingkaran pengaruh dolls, sebagian lainnya diobjektivasi dan sebagian lainnya mengaitkannya dengan persyaratan culpa. bahwa pada halaman yang sama, disebutkan juga oleh jan rekening, pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda yang diperolehnya berasal dari kejahatan. dalam delik ini, yang jelas mencakup baik dolls sebagai kesadaran akan kemungkinan maupun culpa. bahwa tipu mempunyai banyak kesamaan dengan penambahan disebabkan karena tipu pada hakikatnya adalah perbuatan yang ahli menyebutnya gigantic dari penambahan. antara lain dari kejahatan asalnya sebagian besar antaranya menukarkan, menyimpan, menyembunyikan. akan tetapi dapat dimengerti bahwa warni atau kuhp hanya menyebut jenis kejahatan dari mana barang itu berasal, sedangkan undang undang tipu menyebut tindak pidana asal, sebab kejahatan kejahatan asal selebihnya tahun yang lalu memang belum dikenal. unsur frasa tersebut juga digunakan dalam statuta roma, situ disebutkan new should have nouns yang diambil alih dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia. mahkamah agung telah menerapkan frasa ini sebagai unsur tipu dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap. demikian juga unsure demikian juga sebagai unsur yang sama dalam putusan putusan mengenai kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan timor timur. dengan demikian, tidak perlu ada sedikitpun keraguan bahwa frasa diketahui atau patut dapat dibukanya merupakan suatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya. atau akan memberikan ketidakadilan dan kepastian hukum sehingga terhadap dalil ini haruslah ditolak. bahwa seseorang yang menerima suap, gratifikasi terlebih apabila pemilik dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara, bahkan tertangkap tangan dan kemudian menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bahkan seharusnyafrasa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya adalahain berbunyi hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:atas, salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dibidangnya seseorang berdasarkan ketentuan dan adalah harta kekayaan itu harus merupakan hasil tindak pidana . jadi dalam hal ini, harus terbukti dulu harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana maka baru dapat terjadinya tindak pidana pencucian uang : dengan kata lain,erlebih tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan terbukti telah terjadi tindak pidana asal (predikat crime) atau setidak tidaknya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan muka persidangan perkara tipikor (sebagai tindak pidana asal) dilakukan bersama sama dengan tipu dakwaan kumulatif: tipikor tipu):tersebut sangat tercela dan merupakan hal yang dilarang oleh hukum pidana serta diketahuinya bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tidaklah perlu lagi dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. kedua. tindak pidana pencucian uang sebagaimana termuat dalam adalah delik formil. sebagaimana diketahui dalam teori atau asas hukum pidana dikenal perbedaan delik formal dan delik materiil. faktor pembeda antara delik formil dan delik materiil terletak pada syarat yang ditentukan dalam rumusan detiknya yaitu pada delik materiil disyaratkan adanya akibat. dalam delik formil cukup dengan terbukanya unsur yang terdapat dalam rumusan delik. bahwa melihat rumusan delik dalam dan undang undang tipu tidak terdapat kata kata yang mengakibatkan atau yang menyebabkan membuktikan bahwa delik tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana formal atau delik formal. terlebih lagi jika diteliti dengan seksama pembuat undang undang tidak menyisipkan kata dapat yang biasanya diartikan sebagai memudahkan pembuktian. hal ini dapat dibandingkan dengan perumusan dan undang undang nomor juncto undang undang nomor tahun dan penjelasannya. demikian tidaklah benar dalil yang dikemukakan pemohon halaman yang menyatakan bertujuan untuk memudahkan pembuktian, sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak. bahwa tentang kausalitas. sebagaimana telah diuraikan dalam butir perumusan tindak pidana pencucian uang dan tipu adalah perumusan undang undang yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah delik formil. oleh karena itu ajaran kausalitas sebagaimana telah yang dikemukakan oleh ahli dari pemohon prof. eddy diaries, tidak ada kaitannya dengan undang undang tipu. ajaran kausalitas berada dalam bagian tentang pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan sebab yang paling relevan bagi terjadinya akibat yang selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menetapkan kesalahan pelaku. pembuktian tentang kesalahan pelaku bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, tetapi merupakan kewenangan judex facts dalam hal ini hakimntang kewenangan penuntutan oleh jaksa penuntut umum pada kpk. prof. dr. romli atmasasmita seorang guru besar hukum pidana yang mengajar seluruh fakultas hukum indonesia dan diberbagai instansi, salah satunya tentang sistem peradilan pidana. dalam berbagai tulisannya sering kali mengatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka pengadilan adalah suatu rangkaian yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. dalam kaitannya dengan dalil pemohon yang dikuatkan oleh keterangan ahli dari pihak pemohon yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum pada kpk tidak mempunyai kewenangan melakukan penuntutan adalah pendapat yang sangat keliru. seseorang tidak dapat dituntut secara berturut turut karena melakukan tindak pidana yang satu sama lain bersangkut paut atau ada hubungannya. oleh karena itu kuhp memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk melakukan penggabungan perkara dan memuatnya dalam satu surat dakwaan. apabila hal tersebut atas dikaitkan dengan undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi khususnya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi dalam undang undang nomor tahun tersebut, maka penggabungan dakwaan tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang sudah menjadi kehendak pembuat undang undang, sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa hal tersebut akan merugikan kepentingan pemohon. selain itu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kuhp sangat sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan. sebagai ilustrasi mungkin ahli akan memberikan contoh, tidak mungkin dalam sidang pengadilan ada orang jaksa, dari kpk dan lagi dari kejaksaan agung yang masing masing akan membacakan dakwahnya yaitu dakwaan tipikor dan yang lagi dakwaan tentang tipu. ini ahli kira majelis akan dapat melihat apabila kejadian itu terjadi indonesia. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas maka disimpulkan bahwa undang undang tipu tidak bertentangan dengan undang undang dasarva anjani sulfa bahwa terkait dengan gugatan yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi berkaitan dengan dan undang undang nomor tahun pertama mengenai frasa patut diduga. frasa patut diduga sebagaimana sudah dikemukakan oleh prof. kamariah tadi, merupakan frasa yang lazim sebetulnya dipergunakan dalam rumusan unsur kesalahan dalam berbagai perundang undangan pidana dan sebagaimana juga tadi sudah dikemukakan oleh prof. kamariah. rumusan ini sudah teruji selama ratusan tahun. jadi rasanya kalau kita meragukan rumusan ini, sepatutnya dipertanyakan berkaitan dengan pengalaman ratusan tahun tersebut. tetapi, kita tentunya harus melihat ada alasan yang dipilih oleh para pembentuk undang undang, mengapa para pembentuk undang undang memilih bentuk rumusan ini? bahwa argumentasi yang harus dikemukakan sini adalah bahwa bentuk ini pada dasarnya merupakan suatu rumusan delik yang menggambarkan adanya tujuan preventif yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagai sarana kontrol dalam pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang. mengapa demikian? karena ketika kita melihat makna dari property dolls property culpa, seperti yang dikemukakan oleh prof. kamariah tadi. bahwa sini ada sifat atau adanya permintaan dari pembentuk undang undang kepada setiap warga negara untuk selalu berhati, untuk selalu bersikap waspada terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. termasuk sini adalah perbuatan dalam hal melakukan tindakan tindakan yang terkait dengan penerimaan satu dana, penerimaan satu barang tertentu, yang tentunya adanya alasan bagi dia untuk menduga, dari mana asal uang, asal dana itu? kalau dalam gugatan, penggugat mengatakan bahwa ini hanyalah rumusan dari dolls eventually. bahwa makna dolls eventually adalah memberikan satu pandangan bahwa seorang pelaku yang menyadari adanya satu kondisi, adanya satu keadaan yang sangat besar kemungkinan terjadinya tindak pidana atas itu, dia mengambil risiko yang besar untuk mengemban risiko dari pelanggaran undang undang, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pidanaroperty dolls property culpa, bahkan dalam bentuk eventually sekalipun, mau menentukan atau menuntut adanya sifat kewaspadaan dari setiap warga negara. hal ini pada dasarnya sejalan dengan tujuan dari undang undang tentang tindak pidana pencucian uangkarena pada dasarnya, undang undang ini dibentuk bukan hanya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang atau menanggulangi tindak pidana pencucian uang, tetapi yang terpenting dari keberadaan undang undang ini adalah justru untuk mencegah tindak pidana asal dari uang yang dihasilkan tersebut. bahwa tindak pidana asal yang ahli maksudkan itu misalnya narkotika, perdagangan orang, atau terorisme yang sifat bahayanya itu luar biasa. ahli setuju dengan yunus husein yang mengatakan bahwa tipu ditujukan untuk mengamankan aset dalam hal ini adalah aset negara. tetapi menurut ahli yang terpenting justru adalah mengamankan bagaimana ketertiban, keamanan masyarakat dari tindak pidana tindak pidana yang dalam kategori serius tadi bisa dicegah melalui mekanisme yang ada dalam undang undang ipku, yaitu melalui sarana kontrol. pada dasarnya, fungsi kontrol dari undang undang ini terkait dengan pilihan kebijakan pidana dalam ranah legislasi. mana fungsi dari suatu ketentuan undang undang tidak hanya sebagai sarana penanggulangan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan. undang undang bukan berfungsi represif saja, tetapi fungsinya juga ada padanya adalah fungsi preventif. dalam perspektif ini, ahli ingin membawa kita semua pada satu ajaran teori kontrol sosial dalam ilmu kriminologi. ada satu mekanisme makro sociological perspektif yang dapat kita pakai sebagai dasar untuk kemudian disetujui bahwa pilihan para pembentuk undang undang untuk merumuskan unsur kesalahan dalam bentuk property dolls property culpa, pada dasarnya adalah gambaran dari fungsi kontrol sosial. dalam hal ini, strategi follow the money bukan hanya berjalan sebagai fungsi represif, bukan hanya berjalan sebagai sarana untuk mengamankan undang undang, mengamankan uang tapi juga fungsi preventif, mana setiap orang memiliki pertanggungjawaban untuk mendukung tegaknya hukum pidana yang menjadi penting dalam proses pencegahan kejahatanmuskan dalam dan dari undang undang guo. kebijakan hukum pidana seperti yang sudah dikemukakan oleh yunus husein, pada dasarnya bukan merupakan satu kebijakan yang menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana yang sudah dimiliki oleh indonesia saja. ini menjadi satu gerakan duniakarena kejahatan kejahatan seperti yang ahli kemukakan tadi, pada dasarnya termasuk dalam kategori international crime, yang kita semua juga harus waspada. harapan kita adalah dengan melalui sarana ini, maka penanggulangan kejahatan bukan hanya terpaku pada tipu, tetapi penanggulangan kejahatan dalam ranah tindak pidana tindak pidana yang lainnya, yang merupakan tindak pidana asal. untuk menguatkan pandangan itu, ahli kutip pendapat peter hoefnagel yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya berkaitan dengan penerapan hukum pidana (kriminolog application) tetapi yang terpenting juga pada pencegahan tanpa mexicana (prevention without punishment). sifat kewaspadaan dalam melakukan perbuatan itulah yang diperankan dalam rumusan ini. sehingga, frasa patut diduga yang terdapat dalam dan undang undang tipu rasanya tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar dan tidak juga kita katakan sebagai satu yang unconstitutional karena sebetulnya justru ini adalah penegakan norma norma constitutional dalam undang undang dasar bahwa berkaitan dengan gugatan undang undang guo sebagaimana yang telah dipermasalahkan oleh pemohon, yang menyatakan bahwa penggunaan frasa tidak menjadi bermasalah yang dinyatakan sebagai mengandung ketidakpastian hukum yang seolah olah dinyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak perlu membuktikan tidak pidana asal sehingga menimbulkan kesewenang wenangan, tadi rasanya sudah sangat lengkap dikemukakan oleh prof. arief, prof. kamariah dan yunus husein. tapi ahli harus mengatakan dalam gugatan penggalan kata tidak itu dipisahkan dari rumusan yang ada belakangnya, kata rumusan yang ada dalam undang undang harus dibaca utuh, tidak dapat dipenggal begitu saja. oleh karena itu untuk melihat bahwa tidak perlu dibuktiasal tidak bisa dikatakan sebagai tidak membuktikan tindak pidana asal atau sebaliknya. ini rumusan yang utuh. ahli sangat terganggu dengan gugatan sebetulnya yang memotong begitu saja frasa tidak. bahwa mengenai perlu tidaknya dibuktikan pada dasarnya ini sangat bergantung kepada kebutuhan pembuktian, rasanya bukan bagian dari perumusan undang undang yang menjadi masalah. kita tahu bahwa variasi yang muncul dari kasus kasus tindak pidana pencucian uang ini sangat beragam, ada yang kita sebut sebut sebagai pelaku predikat crime adalah juga pelaku pencucian uang, atau pelaku pencucian uang yang bukan merupakan pelaku predikat crime, atau bahkan mereka sebagai peserta delik yang dalam konsep hukum pidana peserta delik belum tentu orang yang memenuhi unsur delik. apakah unsur predikat crime nya atau unsur dari tindak pidana asalnya? tetapi mereka bekerja bersama sama orang ini untuk mewujudkan delik. oleh karena itu, ahli katakan bahwa kebutuhan untuk membuktikan tindak pidana asal atau tidak sangat bergantung kepada rumusan apa yang didakwa kepada seseorang dan apakah fakta itu adalah fakta yang menentukan untuk membuktikan unsur yang dibawakan tersebut. oleh karena itu, seperti tadi yang ditemukan oleh yunus husein, ahli ingin menguatkan sini bahwa dalam putusan putusan dan yurisprudensi yang ada dalam mahkamah agung, kebanyakan para penuntut umum meletakkan orang orang ini sebagai peserta delik, dalam konteks peserta delik dapat membuka berbagai literatur yang yan ralamintang, remmelink, utrecht, dapat saja mereka adalah orang yang bukan memenuhi unsur delik tetapi mereka bekerja sama secara fisik, mereka dibuktikan sebagai orang yang bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan delik, atau mereka yang menyuruh melakukan, atau mereka yang membantu melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam variasi variasi tindak pidana semacam ini kalau kemudian kata harus atau wajib dibuktikan terlebih dahulu ahli kira menjadi tidak tepat, terkait dengan penegakan hukuman dalam konteks penegakan hukum tadi ahli kira undang undang tipu harus dilihat sebagai satu mekanisme yang sebetulnya justru memberikan keseimbangan dan keadilan dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak dapat dinyatakan sebalndangan ahli terkait dengan dari undang undang tipu yang didakwa dinyatakan dalam gugatan. untuk melengkapi perspektif dari para ahli terdahulu ahli ingin menyatakan seperti ini bahwa undang undang guo menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. oleh karena itu, menjadi menarik untuk disampaikan mengingat keberatan yang disampaikan oleh pemohon yang terkait dengan hal ini. ahli ingin mengatakan secara sederhana begini, kuhp berubah karena satu kritik mana terdakwa hanya dijadikan sebagai barang atau alat bukti, dia tidak bertindak secara aktif dalam proses pembuktian. bahwa ada satu mekanisme pelanggaran ham sini yang sebetulnya terlihat dalam rumusan atau dalam mekanisme pembuktian mana seorang tersangka atau seorang terdakwa bersikap pasif yaitu hak untuk self defence hak untuk membela diri. sehingga menurut ahli justru memberikan ruang dalam penegakan hak untuk self defence bukankah yang mengetahui asal dari harta kekayaan seseorang adalah pemiliknya sendiri dan oleh karena itu kata kewajiban ini sesungguhnya merupakan mekanisme penegakan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana dan tidak dapat kita dikatakan sebagai sesuatu yang tidak adil atau unconstitutional. ahli melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh prof kamariah oleh prof. arief dan yunus husein. bahwa mengenai lex emporis teliti seperti yang dikemukakan oleh yunus husein tadi, dalam pandangan ahli terkait dengan permasalahan tersebut, pada hakikatnya dan sebagaimana yang ada dalam gugatan seolah olah ini dipertentangkan. ahli setuju dengan yunus husein bahwa ini tidak tetap. kenapa? pertama, mengenai sesungguhnya asas yang ditegakkan dalam terkait dengan kontruksi lex emporis teliti yang pada dasarnya mengacu kepada ajaran tempus teliti sebagai pijakan dalam penentuan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. banyak teori terkait dengan hal ini, misalnya teori psikologi ruang dari forbade bahwa orang mengambil resiko dengan melanggar norma yang ada, yang berlaku pada saat dia melakukan perbuatan. risiko inilah dasar pertanggungjawaban. ini juga dikuatkan dengan pandangnua sena vunelehe yang mengatakan bahwa kualifikasi satu perbuatan yang dinyatakan harus mengacu kepada undang undang atau ketentuan yang berlaku pada saat itu. hal ini berdasarkan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana yang sangat berkait dengan norma yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. bukan mekanisme, kita bicara soal norma, soal aturan, soal parameter terhadap prilaku, bukan prosedur penanganan perkara karena kita bicara dalam ranah hukum pidana materiil. oleh karena itu, kita harus pahami bahwa pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai risiko yang diemban pelaku atas pelanggaran norma tersebut. kita sadar betul, memang masyarakat bisa berubah. bagaimana bila terjadi perubahan norma yang menjadi bagian penting dari pertimbangan untuk memutuskan norma mana yang berlaku pada terdakwa ketika rasa, cita hukum masyarakat yang tergambar dari norma ini berubah. bahwa dalam pandangan aliran konsekuensialis, mereka berpegang pada norma yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, maka itulah norma yang berlaku sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku. sementara kalau berpijak pada aliran utilitarian, dinyatakan bahwa pemberlakuan norma harus melihat pada kebergunaannya bagi pelaku, kebergunaannya bagi masyarakat. oleh karena itu, maka menjadi otoritas dari pembentuk undang undang untuk menentukan norma mana yang sebaiknya berlaku dan dirumuskan. yunus mengingatkan kita pada kasus yahya harahap, pada kasus suprapto suprapto dua hakim agung yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, tetapi kita lalai untuk merumuskan peralihan ini dalam undang undang tahun dan oleh karena itu, menjadi perdebatan, apakah yang dipakai undang undang atau undang undang sahetapi pernah mengatakan ketentuan ketentuan ini dinyatakan sebagai undang undang tanpa anus karena tidak ada aturan peralihan yang memberlakukan itu. apabila mengacu kepada lex emporis teliti yang digambarkan dalam kuhp, sesungguhnya ini adalah norma umum dengan melihat kepada kebutuhan dari legislasi dalam masyarakat, kebutuhan norma dalam masyarakat, otoritas para pembentuknentukan apakah mengacu pada atau membentuk norma sendiri. bahwa secara tegas pembentuk undang undang menentukan aturan mana yang berlaku pada perbuatan yang dilakukan sebelum pemberlakuan undang undang ini? menurut ahli, pilihan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari penegakkan norma kepastian hukum, sehingga hakim, para penegak hukum tidak ragu ragu dalam memilih, merumuskan dalam dakwahnya, merumuskan dalam putusannya, atas dasar apa atau dasar undang undang mana yang diberlakukan kepada seseorang? oleh karena itu, ini merupakan mengenai asas pemberlakuan atau perubahan undang undang yang harus kita pahami dalam makna yang seperti itu. sementara mengenai sebetulnya ini merupakan yang menegakkan asas nonretroaktif. dia mengatakan bahwa bagi tindak pidana setelah terjadinya perbuatan setelah diumumkannya diundang undangannya undang undang tersebut, maka undang undang sebelumnya tidak berlaku, yang berlaku adalah undang undang ini depan. jadi dua duanya merupakan penegakkan atas norma kepastian hukum. lantas bagian mana yang inkonstitusional? oleh karena itu, menurut ahli, apa yang ada atau falsafah pemikiran yang ada dalam undang undang tipu seperti yang sudah dikemukakan dalam pandangan pandangan prof. kamariah, prof. arief, yunus husein, dan pandangan ahli. ahli memohonkan kepada majelis hakim untuk dapat menjadi pertimbangan untuk kemudian memutuskan atas perkara ini dengan seadil adilnya, sebaik baiknya karena hal ini merupakan perwujudan dari ide memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa, dan lebih utama lagi adalah penegakkan terhadap hak asasi manusia yang sebetulnya diperankan dalam rumusan yang menjadi gugatan. saudi isra perjuangan membersihkan negeri ini dari praktik korupsi dan penyelamat kan aset aset negara dari berbagai upaya "pencurian" uang negara memang tidak mudah. tidak bisa tidak, semua itu membutuhkan kerja keras dan kerjasama semua pihak dan dilakukan secara simultan. menyelamatkan uang negara tidak cukup hanya dengan membentuk lembaga yang kuat serta aparatur yang berani, melainkan juga harus ditopang denghukum yang tidak mudah dipatahkan melalui serangan balik pihak pihak yang merasa terancam dengan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi dan pencucian uang yang tengah dilakukan. selain harus kokoh, norma tersebut semestinya juga dapat menjangkau perkembangan dan pesatnya kemajuan pola atau modus pencucian uang negara yang dilakukan oleh penjahat penjahat kerah putih (white collar crime). dalam konteks itulah sebetulnya undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang selanjutnya disebut tipu hadir. sebagai produk hukum yang lahir tengah gurita praktik korupsi, tipu dibentuk dengan semangat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan yang terancam oleh tindak pidana pencucian uang. pada saat yang sama, lahirnya undang undang juga didorong oleh keinginan agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam rangka mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana. demi efektivitas penerapannya, sejumlah norma yang dirumuskan dalam ketentuan, jika dilihat secara kasat mata terlihat seperti fleksibel (mengandung ketidakpastian), namun jika dipelajari dan ditelaah secara lebih serius norma tersebut sebetulnya tetap menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap orang yang dituntut berdasarkan norma dimaksud. contohnya ketentuebagian pihak menilai, ketentuan tersebut mendistorsi ketentuan dan tipu, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan potensial untuk disalahgunakan. namun, jika ketentuan tipu dipahami menggunakan pendekatan tafsir sistematis dengan ketentuan dan tipu serta pendekatantidak ada yang saldengan kata lain kpk hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, bahwa dalam tidak ada satu frasa kata yang menyatakan kpk memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang tipu), akan tetapi oleh karena tidak secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penuntut umum adalah penuntut umum pada kejaksaan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan ri, dan dengan mengaitkannya dalam praktik kpk dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi maka sekaligus melakukan penuntutan, maka manakala kpk melakukan penyidikan tipu yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dididik oleh kpk, maka oleh kpk penuntut umum yang dimaksud dalam ditafsirkan termasuk penuntut umum pada kpk . bahwa oleh karena dalam perkara tipu pemohon selaku terdakwa telah dituntut oleh penuntut umum kpk disebabkan karena tidak adanya kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan penuntut umum , dimana ketidakjelasan ini memberikan peluang kepada kpk untuk menafsirkan termasuk juga penuntut umum kpk , maka jelas dalam penerapannya ketentuan bersifat multi tafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemohon.musan tipu maupun rumusan dan tipu ini. sebab, penggunaan frasa "patut dibukanya" dalam dan tipu memang tidak mengharuskan adanya pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. sebab, yang akan dibuktikan adalah apakah unsur "yang diketahuinya atau patut dibukanya" terbukti atau tidak. mana, pembuktian unsur tersebut tidak saja bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan dari terdakwa, melainkan juga berdasarkan atas bukti bukti yang dihadirkan kehadapan persidangan dan pembuktian terbalik (terhadap kepemilikan harta bukan kesalahan) yang mesti dilakukan terdakwa berdasarkan tipu. dalam konteks itu, proses pembuktian terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan tipu tetap mengacu kepada sistem pembuktian negative wettelijke yang dianut berdasarkan kurap. dalam hal ini, terpenuhi atau tidaknya unsur "diketahuinya atau patut dibukanya" tetap mesti didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. mana, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah itulah hakim harus mendasarkan keyakinan apakah tindak pidana benar benar telah terjadi mana terdakwa adalah orang yang melakukannya atau tidak. dengan demikian, penggunaan frasa "patut dibukanya" dalam dan tipu tersebut tidak dapat dianggap sebagai frasa yang mengandung ketidakpastian. sebab, maksud dari frasa tersebut sangat jelas dan terang, mana merujuk pada sesuatu yang ada dalam penguasaan pengetahuan atau keinginan terdakwa. apalagi, frasa "patut dibukanya" juga dijelaskan pula melalui penjelasan tipu, bahwa yang dimaksud dengan "patut dibukanya"sesuai penjelasan tersebut, frasa "patut dibukanya" sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. selain itu, dalam permohonannya pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan dan tipu mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. sebagaimana , kepastian hukum bagi seseorang yang dihadapkan persidangan atas tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang justru terletak pada kejelasan rumusan dari unsur unsur tindakan yang kriminalisasi melalui dan tipu. rumusan norma norma tersebut memberikan kepastian bagi tersangka terdakwa sekaligus pembatasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. mana, dengan unsur unsur tindak pidana yang disebut dalam tersebut, aparat penegak hukum dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga mengetahui sumber harta yang dikuasainya. pada saat bersamaan terdakwa pun diberi hak untuk membuktikan sebaliknya bahwa harta yang dikuasainya bukan berasa! dari suatu tindak pidana. lalu, bagaimana mungkin dan atas alasan apalagi norma norma tersebut kemudian dianggap telah menyebabkan melanggarnya hak atas kepastian hukum yang dimiliki setiap warga negara? menurut ahli, klaim tersebut sama sekali tidak beralasan. selain menggugat rumusan hukum pidana materil sebagaimana telah ahli singgung atas, pemohon perkara pengujian tipu ini juga mempersoalkan hukum pidana formil dalam tipu, terutama yang berhubungan dengan kewenangan kpk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dan masalah pembuktian terbalik. dalam konteks ini, ahli hanya akanmenerangkan tentang masalah kelembagaan, khususnya kewenangan kpk melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. terkait kewenangan tersebut, pemohon mempersoalkan norma tipu dengan rumusan frasa "penuntut umum", mana menurut pemohon frasa tersebut tidak mencakup penuntut umum pada kpk. dalam arti, menurut pemohon, kpk tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara tipu. pemohon menggunakan dan tipu untuk memperkuat alasannya. menurut ahli, alasan tersebut tidaklah tepat. setidaknya ada tiga alasan yang dapat dikemukakan pertama, terkait hubungan antar norma dalam uu, khusus antara dengan titentang penyerahan berkas perkara tipu dari penuntut umum kepada pengadilan negeri (mengatur tentang masalah penuntutan). dan tipu mengatur tentang tindakan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan permintaan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana. dalam penjelasan dinyatakan, surat permintaan pemblokiran yang dikirim kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh . kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan. menurut pemohon, ketentuan itulah yang menutup ruang wewenangnya kpk melakukan penuntutan perkara tipu. konstruksi pemahaman yang demikian dapat dikatakan keliru jika dibaca dalam perspektif sistematika pengaturan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam tipu. sebab, pemohon menggunakan ketentuan terkait mekanisme pemblokiran sebagai argumen menyatakan kpk tidak berwenang melakukan penuntutan. harus dipahami bahwa tidak disebut secara eksplisit terkait bagaimana penuntut umum kpk melakukan pemblokiran dalam tipu, bukan berarti kpk tidak berwenang melakukan pemblokiran dan juga penuntutan. sebab, terkait kewenangan kpk melakukan pemblokiran, sesungguhnya kpk telah diberi kewenangan sesuai huruf nomor tahun tentang kpk. sehingga, tipu tidak perlu lagi mengatur bagaimana kpk memerintahkan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana, khususnya korupsi. lagi pula, menurut penalaran yang wajar sulit untuk diterima mana sebuah norma yang mengatur masalah tertentu menjadi dasar untuk mengatur masalah yang lain (norma terkait pemblokiran dijadikan dasar untuk kewenangan penuntutan). selain itu, mendasarkan ketidakberwenangan kpk melakukan penuntutan perkara tipu pada dan juga tidak dapat dilakukan karena frasa "penuntut umum" dalam tipu bukanlah ditujukan kepada institusi penegak hukum tertentu, melainkan ditujukan bagi fungsi penuntutan yang melekat kepada penegak hukum yang berprofesi sebagai jaksa. dalam konteks itu, bawah institusi penegakan hukum mana pun (apakah kejaksaan agung ataupun kpk), penuntut umumewenangan melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang sesuai tipu. khusus bagi penuntut umum kpk, dibatasi hanya memiliki kewenangan menuntut perkara tipu yang pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan kpk. kedua, terkait keberadaan penuntut umum. dengan menggunakan frasa "penuntut umum" yang dimaksud atau dikehendaki oleh tipu adalah fungsional, bukan institusi. dalam artinya, penuntut umum yang dimaksud adalah jaksa yang melakukan penuntutan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. mana, secara institusional sesuai kejaksaan, kpk dan kurap para jaksa tersebut hanya bernaung dua institusi penegak hukum, yaitu kejaksaan agung dan komisi pemberantasan korupsi. dengan menggunakan frasa "penuntut umum" artinya membuka ruang bagi jaksa yang berada dua institusi tersebut untuk melakukan penuntutan untuk perkara tipu sesuai kewenangan yang dimilikinya. ketiga, dari segi kewenangan yang dimilikinya, kpk merupakan institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi secara terintegrasi. mana, pemberian kewenangan yang demikian didasarkan atas alasan korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional: lembaga pemerintah (dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. untuk itu, kehadiran kpk ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. hasil guna upaya pemberantasan korupsi tidak saja untuk menghukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan juga bagaimana mengembalikan uang negara yang telah korupsi. untuk itu, upaya pemberantasan korupsi tidaklah cukup hanya mengandalkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi semata, melainkan mesti diiringi dengan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan hasil guna berupa pengembalian keuangan negara melalui penelusuran aset (follow the money). mengingat tindak pidana korupsi seringkali diikuti atau dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang dimana fakta fakta hukum terkait kedua tindak pidana tersebutubungan dan saling mendukung bahkan dengan tipologi yang terstruktur maka penanganannya pun harus dilakukan secara terintegrasi. oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin bahwa kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kpk harus mengikuti kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi (sebagai tindak pidana asal) yang dimiliki oleh kpk. hal ini sejalan dengan prinsip penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sekaligus tercapainya pengembalian keuangan negara yang optimal. cara demikian akan menjadi salah satu jalan bagaimana kemudian tujuan pembentukan kpk untuk meningkatkan hasil guna upaya pemberantasan korupsi dapat dicapai. selain itu, dengan konsep penanganan tindak pidana korupsi terintegrasi oleh kpk, maka pada saat kpk diberi kewenangan melalui tipu melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi yang ditanganinya, maka secara linear, frasa "penuntut umum" dalam tipu juga meliputi penuntut umum pada kpk. atas alasan itu, tidak ada yang patut dipersoalkan dengan kewenangan kpk melakukan penuntutan terhadap. lagi pula, jika seandainya frasa "penuntut umum" dalam ketentuan tipu dipahami sesuai maksud yang disampaikan pemohon, yaitu penuntut umum pada kejaksaan saja, tentunya dugaan dilimpahkan kepada kejaksaan. pertanyaannya, apakah sebuah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi secara integral, memiliki kewenangan mendidik tindak pidana pencucian uang, serta memiliki aparatur penyidik dan penuntut umum masih harus melimpahkan perkara pidana pencucian uang yang ada padanya kepada institusi kejaksaan? bukankah kpk justru adalah lembaga yang melakukan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan? selain itu, dari segi waktu dan institusi yang terlibat kpk dan kejaksaan), mana letak efisiensi dan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi berikut dengan tindak pidana lanjutannya? dengan tidak efektif dan efisien, bukankah tujuan dan maksud dikeluarkorupsi dan kpk menjadi terhalangi? jadi, menurut ahli, mempersoalkan kewenangan penuntutan kpk terhadap perkara tipu tengah kondisi norma tipu, tidak lain hanyalah sekedar upaya untuk mengerem upaya pemberantasan korupsi. pada saat yang sama, hal tersebut patut diduga sebagai upaya untuk membatasi bahkan melumpuhkan pendayagunaan dan kehasilgunaan pemberantasan korupsi yang hampir selalu disertai dengan tindak pidana pencucian uang. norma yang juga dipersoalkan pemohon adalah ketentuan tipu yang pada pokoknya mengatur bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksamohon meminta agar kata "tidak" dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. dengan demikian, menurut pemohon pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang baru dapat dilakukan setelah tindak pidana asal dibuktikan. apabila permohonan ini dikabulkan, yang kemudian akan terjadi adalah tidak efektifnya upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang dalam rangka mengembalikan aset aset negara yang korupsi, terbukanya ruang dan waktu yang lebih luas bagi seseorang untuk menyembunyikan harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana (termasuk korupsi), semakin kaburnya data dan informasi terkait sumber harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, serta berubahnya upaya luar biasa pemberantasan korupsi menjadi upaya biasa. pada gilirannya, usaha untuk segera membawa negeri ini keluar dari cengkeraman perilaku korup tentunya akan semakin berat. oleh karena itu, sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi mesti mampu menjaga agar undang undang yang substansinya dinilai mampu menjawab kebutuhan upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lanjutannya secara efektif dan efisien tetap bertahan dan kokoh ditengah berbagai upaya merubuhkannya. termasuk nomor tahun yang sedang diperiksa oleh mahkamah yang mulia. arif haas oegroseno ahli telah diminta oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan selaku pihak terkait menyampaikan pandangan tentang dalil pemohon dalam perkara pengujiegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang menyatakan bahwa penyusunan undang undang nomor tahun tidak berakar dan bersumber dari pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun melainkan semata mata hanya mengacu pada united nations model law money laundering and proceed crime bill model law). ahli berpandangan bahwa indonesia sebagai negara berdaulat tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengikuti model law dalam penyusunan peraturan perundang undangan nasionalnya. model law bukan merupakan produk hukum persatuan bangsa bangsa pbb) melainkan suatu dokumen yang diciptakan oleh sekretariat pbb atas permintaan para anggota pbb, termasuk indonesia. model law dimaksudkan sebagai referensi bagi para anggota pbb dalam penyusunan perjanjian internasional dalam suatu isu tertentu, misalnya money laundering, arbitrase, kompetisi dan isu isu lain yang memiliki aspek internasional. walaupun model law tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun bukan berarti model law tidak mencerminkan kepentingan nasional indonesia. hubungan luar negeri dan politik luar negeri republik indonesia dibentuk atas dasar pancasila yang merupakan landasan filosofis bagi kehidupan bangsa indonesia. sebagaimana tertulis pada alinea ke pembukaan undang undang dasar politik luar negeri indonesia yang ditujukan untukharus didasari oleh dan keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia. politik luar negeri indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. bebas bukan berarti politik netral, melainkan politik luar negeri yang mampu menentukan sikap dan kebijaksanaan sendiri (independen) dalam berbagai permasalahan internasional. aktif berarti indonesia secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi dalam upaya penyelesaian konflik, sengketa dan permasalahan global lainnya. dalam halubungan luar negeri dan politik luar negeri indonesia dalam isu money laundering atau tindak pidana pencucian uang yang merupakan permasalahan global juga dilakukan dengan prinsip bebas aktif yang didasari oleh pancasila dan undang undang dasar melalui keanggotaan pada persatuan bangsa bangsa, indonesia memainkan peran aktif dalam upaya penyelesaian masalah money laundering. dalam sidang sidang umum pbb dan badan khusus pbb seperti united nations office drugs and crime unodc), united nations convention against corruption unca), dan united nations convention against transnational organized crime unto), pemerintah indonesia melaksanakan polugriatas dasar pancasila dan uud untuk mewujudkan kepentingan nasional dalam penyusunan berbagai dokumen dan kebijakan internasional terkait dengan penanganan masalah money laundering. model law adalah dokumen yang disusun oleh sekretariat pbb atas permintaan negara negara anggota pbb yang ditujukan sebagai referensi dalam penyusunan suatu perjanjian internasional dalam suatu isu tertentu. melalui model law negara negara anggota pbb, termasuk indonesia, juga dapat terbantu dalam menyusun dan memodernisasi peraturan perundang undangan nasionalnya masing masing terkait dengan isu yang memiliki aspek internasional, contohnya money laundering. terkait dengan isu money laundering, ada beberapa model law yaitu united nations commonwealth secretariat international monetary fund model provisions money laundering, terrorist financing, preventive measures and proceeds crime april (for common law legal systems). united nations international monetary fund model legislation money laundering and financing terrorism december (for civil law systems). united nations model terrorist financing bill, (for common law systems). united nations model bill money laundering, proceeds crime and terrorist financing (for common law systems). united nations model mutual assistance criminal matters bill (for common law systems). united nations model foreign evidence bill (for common law systems). united nations model witness protection bill (for common law systems). united nations model legislation laundering, confiscation and international cooperation relation the proceedrime (for civil law systems). united nations model law drug trafficking and related offences (for civil law systems). united nations model law international cooperation extradition and mutual legal assistance) with regard illicit traffic narcotic drugs, psychotropic substances and precursors (for civil law systems). united nations model treaty extradition a res united nations international cooperation criminal matters a res (amendment model treaty extradition, a res united nations model treaty mutual assistance criminal matters a res united nations mutual assistance and international cooperation criminal matters a res (amendment model treaty mutual assistance criminal matters, a res selain itu, ada pula model laws yang dibuat oleh organisasi internasional selain pbb yaitu antara lain commonwealth model law for the prohibition money laundering, dan organization american states cicak model regulations concerning laundering offences connected illicit drug trafficking and related offences. selain dalam isu money laundering, terdapat pula model laws terkait dengan isu isu internasional antara lain seperti united nations commission international trade law uncial) model law international commercial arbitration, united nations conference trade and development united) model law competition, unodc model law against trafficking persons. model law tidak memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya perjanjian internasional baik perjanjian bilateral maupun multilateral. berbeda dengan perjanjian internasional, model law tidak memerlukan pengesahan dan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat. tidak ada kewajiban hukum yang timbul dari model law yang dapat berdampak bagi indonesia sebagai negara anggota pbb. hal ini sesuai dengan karakter model law sebagai produk sekretariat pbb yang dibuat atas permintaan para negara anggota pbb untuk menjadi referensi dalam penyusunan perjanjian internasional terkait isu tertentu. indonesia merupakan negara pihak dari konvensi konvensi utama pbb yang terkait dengan isu money laundering yaitu united nations conveninst illicit trafficking narcotic drugs and psychotropic substances, united nations convention against corruption, united nations convention against transnational organized crime, dan international convention for the suppression financing terrorism. status hukum sebagai negara pihak ini memiliki arti bahwa kepentingan indonesia telah terakomodasi dalam proses penyusunan konvensi serta telah pula diterima oleh rakyat indonesia melalui dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan proses ratifikasi yang dilakukan sesuai dengan undang undang dasar dan undang undang nomor tahun tentang perjanjian internasional. justru partisipasi aktif indonesia dalam proses penyusunan konvensi dapat dilihat sebagai cerminan pengaruh indonesia dalam konvensi internasional. dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya, indonesia melaksanakan politik luar negeri melalui forum forum pbb tersebut dan mempengaruhi agenda dan kebijakan global tentang money laundering sesuai dengan kepentingan nasional indonesia. peran penting indonesia sangat terlihat ketika indonesia menjadi tuan rumah dari second session the conference the states parties the united nations convention against corruption yang diselenggarakan nusa dua, indonesia, pada tanggal januari s.d. februari dalam konferensi tersebut, lahir lima resolusi unca yang merupakan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri indonesia dalam menanamkan sikap dan kebijakan yang berdasarkan kepentingan nasional indonesia tingkat global. pandangan bahwasemata mata hanya merujuk atau "menghambat" kepada united nations model law money laundering and proceed crime bill dan bukan berpijak pada nilai nilai pancasila dan undang undang dasar adalah keliru. model law adalah bukan produk hukum pbb, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara negara anggota pbb, dalam hal ini termasuk indonesia. model law adalah produk yang dibuat oleh sekretariat pbb atas permintaan dari negara negara anggota pbb. tujuan dari dibuatnya model law adalah untuk membantu negarbahwa menurut bahwapsikotropika: penyelundupan tenaga kerja:f. penyelundupan migran: bidang perbankan: bidang pasar modal, bidang perasuransian:j. kepabeanan, cukai, perdagangan orang:m. perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan::dalam hal inidulu putusan hukum (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) yang menyatakan telah terbukti ad belasan bunyi dari tersebut diatas semakin lebih tidak diperjelas lagi oleh bunyi perppualam penyusunan perjanjian internasional bidang tertentu. pbb tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengintervensi penyusunan peraturan perundang undangan nasional indonesia sebagai negara yang berdaulat. secara konstitusional,rujuk pada konvensi internasional terkait dengan money laundering yang mana indonesia adalah negara pihak dari konvensi dimaksud merupakan pelaksanaan komitmen indonesia yang didasari pancasila dan undang undang dasar dan untuk kepentingan nasional indonesia. keterangan komisi pemberantasan korupsi kpk) bahwa setelah membaca, mempelajari, dan mencermati materi permohonan uji undang undang yang diajukan oleh pemohon, pada pokoknya ada isu pokok yang diajukan oleh pemohon dan berdasarkan hal tersebut, kpk akan menjawab hal hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, terutama sebagaimana termasuk dalam undang undang nomor tahun tentang kpk, undang undang tipu, dan undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi, serta perkembangan atas fakta dan proses pemberantasan tidak pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang indonesia sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kpk. bahwa hal lainnya yang juga penting, kpk menyetujui pendapat pendapat yang dirumuskan dan sudah dikemukakan dalam jawaban pemerintah dan dpr dan juga tadi sebagian besar atau keseluruhan yang dikemukakan oleh kepala plat sepanjang sesuai dengan pendapat yang disampaikan kpk dalam keterangan yang akan diberikannya. bahwasebelum masuk pada materi terhadap jawaban atas permohonan dari pemohon, izinkan kami menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama sama dengan tindak pidana pencucian uang dan melihat atau meletakkan perspektif mahkamah konstitusi dalam keseluruhan argumen itu, yaitu sebagai berikut, pertama,karena itu, mahkamah konstitusi biasa disebut sebagai the guardians the constituarti bahwa mahkamah konstitusi harus melaksanakan apa saja yang ada dalam konstitusi. bahwa salah satu hal yang sangat fundamental yang diatur dalam konstitusi adalah perlindungan terhadap hak dasar yang paling asasi dari warga negara. antaranya, perlindungan terhadap hak hak sosial, hak hak ekonomi dari rakyat. beberapa hak dasar itu, yaitu misalnya hak untuk memperoleh pendidikan dasar, hak atas penguasaan aset negara untuk kemakmuran rakyat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak untuk hidup layak. pada konteks ini, mahkamah konstitusi harus memastikan bahwa jaminan atas hak hak dasar yang paling asasi itu tidak boleh dilanggar atau diabaikan oleh berbagai rumusan yang tersebut dalam peraturan perundangan yang menjalankan amanat konstitusi karena hak dasar yang asasi tersebut merupakan arwahnya konstitusi yang menjadi prinsip dasar dari sebuah negara hukum. hal tersebut atas, dikonfirmasi dalam salah suatu pertimbangan dibentuknya mahkamah konstitusi dan selanjutnya, bilamana uraian hak. dasar yang disebut dalam konstitusi dan tujuan pembentukan mahkamah konstitusi itu dikaitkan dengan tujuan pembentukan kpk dalam menegakkan hukum bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka akan didapatkan satu relasi urgensi dan relevansi antara keduanya. khususnya yang berkaitan dengan perlindungan atas hak hak dasar yang paling asasi atau hak konstitusional warga negara bidang sosial dan ekonomi. bahwa bagiyebutkan dengan sangat jelas dan tegas, yaitu tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi selama meluas tidak hanya merugikan keuangan negara. tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.raian hal menimbang tersebut atas, menyampaikan pesan yang sangat jelas adanya fakta bahwa korupsi menjadi salah satu tindakan yang menyebabkan jaminan atas hak hak dasar, seperti dirumuskan dalam konstitusi yang dilindungi oleh mahkamah konstitusi tidak dapat ditegakkan secara paripurna. suatu kekuasan yang diberikan dalam bentuk kewenangan kepada pejabat publik untuk menjalannya untuk melindungi, menjalankan hak hak dasar publik yang dijamin konstitusi justru diingkari dan dilanggar. pendeknya, telah terjadi dalam istilah kpk yaitu korupsi konstitusi. pada konteks itu, mandat kewenangan yang diberikan kepada kpk untuk melakukan penegakan hukum bidang pemberantasan korupsi, juga dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk langsung upaya untuk menegakkan konstitusi. mahkamah konstitusi sebagai suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan mandat sesuai tujuan pembentukannya yang untuk menegakkan konstitusi dan perwujudan negara hukum dan kpk sebagai salah satu lembaga penegakan hukum yang menangani tindak penyalahgunaan kewenangan dari pejabat publik yang menyebabkan dampak tidak dapat diwujudkannya berbagai hak dasar yang paling asasi dari warga negara yang dijamin konstitusi. dalam perkembangannya bahwa mengenai konstitusi dan korupsi mulai muncul. ada cukup banyak tulisan mengenai ini. konstitusi sejatinya suatu aturan dasar yang dirumuskan untuk mengatur dan melindungi hak hak fundamental dari warga negara tetapi, juga dimaksudkan untuk melindungi rakyat sang pemilik kedaulatan dari potensi penyalahgunaan kewenangan pejabat publik yang sesungguhnya diberikan kewajiban untuk mewujudkan hak hak dasar dari warga negara. mungkin juga akan menarik mengikuti pertarungan gagasan atau percakapan pemikiran yang berkembang fora internasional. misalnya, ada satu tulisan salah satu chapter yang menuliskan mengenai anti corruption roots the constitution . dalam salah satu yang disebut dalam artikel the anti corruption principle yang ditulis oleh zephyr teachout dalam cornell law review. yang menyatakan, show how the fight against corruption central part the united states constitution. it's historical origins, the language the debates around it, ifs substance and its structure. dalam perkembangannya, modus operandi kejahatan kian berkembang sangat dan begitu pesat dan begitu juga dengan berbagai peraturan yang ditujukan untuk menanggulangi kecanggihan kejahatan yang dimaksud. kini dunia, rezim perundangan pemberantasan korupsi tidak berdiri sendiri karena kebijakan pemberantasan korupsi senantiasa disatupadukan dengan penanaman penanganan pencucian tangan bahkan, sekarang ini ditambah satu lagi, yaitu perpajakan. ini dapat dimaklumi karena biasanya para koruptor melakukan dengan apa yang disebut three one originality. maksud tidak hanya melakukan kejahatan korupsi, tetapi juga akan melakukan kejahatan ekonomi lainnya, terutama tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. bahwa undang undang nomor tahun ada penunjukan diri hukum pajak terhadap rezim tindak pidana korupsi, tetapi kpk tidak bahas sini. itu sebabnya, tidaklah mengherankan pada konteks indonesia. kebijakan pemberantasan korupsi juga diintegrasikan dengan penanganan kejahatan pencucian uang. kebijakan ini berangkat dari diintegrasikannya strategi pendekatan penanganan, mana pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada strategi follow the suspect yang diintegrasikan dengan strategi follow the money dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. pada keseluruhan konteks tersebut, kebijakan dan politik hukum, sebagaimana tersebut dalam tujuan pembentukan kpk, sebagaimana tersebut dalam penjelasan undang undang kpk dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengalami perubahan sesuai mandat yang tersebut dalam undang undang ipku. kpk juga diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi. hal penting yang perlu ditekankan bahwa kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang diberikan kepada kpk, tidak boleh dipandang hanya semata mata untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang saja. namun, juga harus dimaknai sebagai suatu upaya yang tak terpisahkan untuk bersama sama lembaga negara seperti mahkamah konstitusi, mana kpk bisa ditempatkan sebagai mitra strategisnya untuk memastikan, menjamin, dan menegakkan konstitusi agak hak hak fundamental warga negara yang tersebut dalam hak sosial dan hak ekonomi masyarakat yang tersebut dalam konstitusi tidak dirampas oleh pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. bahwa kebijakan penanganan penyalahgunaan kewenangan dalam politik hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum memberikan mandat kepada kpk berupa kewenangan, bersama sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menangani penyelidikan, penyidikan, dan. penuntutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. hal inukakan dengan sangat jelas dan tegas seperti tersebut dalam jawaban dan pendapat dari pemerintah, dari dpr, dan dari plat. pada intinya, dikemukakan bahwa kpk memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang. ada perdebatan yang cukup dalam dan sangat panjang, mulai dari hal hal yang bersifat filosofis, hukum, dan politis, serta melihat situasi faktual, serta sosiologis yang terjadi dan berkembang masyarakat ketika undang undang ini dibuat. perdebatan panjang dan melelahkan itu tidak dapat didegradasi dengan tafsir gramatikal yang bersifat sepihak, hanya untuk kepentingan dari pemohon, tetapi seolah oleh menjadikan kepentingan seluruh masyarakat yang sungguh sungguh sangat dirugikan oleh tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang sesungguhnya juga merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan. dengan demikian, semakin jelas bahwa original intens dari penyusun undang undang pengadilan tipikor dan undang undang tipu dalam pembahasan kedua perundangan dimaksud telah memberikan mandat berupa kewenangan kepada kpk untuk dapat menuntut tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi, bukan hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan. bahwa dalam konteks kewenangan penindakan, kpk diberikan kewenangan serta diintegrasikan penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya konsekuensi, antisipasi atas modus kejahatan yang kian canggih, dan yang senantiasa dilakukan koruptor dengan melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang, serta pajak bersama dengan berkelanjutan, tetapi juga sejalan dengan asas berbicara yang cepat, sederhana, biaya ringan. bahwa selain integrasi penanganan tersebut, juga memberikan dampak besar terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, lebih lebih bila berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. hal ini setidaknya dapat dikonfirmasi dengan data yang dimiliki kpk. baru dua tahun kpk menangani tindak pidana yang mengintegrasikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi, perampasan kpk sudah mendapatkan perampasan uang dalam bentuk rupiah lebih dari rp141 miliar. perampasan kendaraan terdiri kendaraan. mewah sejumlah mobil dan motor. perampasan aset sejumlah bidang tanah, dan rumah, dan berbagai jenis barang berhargihwal yang berkaitan dengan pemohon. majelis pengadilan tindak pidana korupsi yang memeriksa perkara atas diri pemohon, telah memutuskan pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu: tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam jabatannya selaku hakim konstitusi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa, ada beberapa perkara yang berada lingkup kewenangan mk, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkannya. tindak pencucian uang sehubungan dengan perbuatan menempatkan mentransfer, mengubah bentuk, atau menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul sumber lokasi pemilikan, atau perbuatan menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindakan pidana. perbuatan yang dilakukan oleh pemohon tersebut mempunyai dampak yang signifikan karena terbukti bukan hanya kerugian negara, tapi juga melemahkan dan menimbulkan distrust terhadap lembaga negara dan nilai nilai demokrasi, sebagaimana diuraikan dalam pembukaan unca maupun undang undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. diajukannya permohonan ini adalah hak setiap orang, termasuk pemohon, dan ini suatu upaya yang biasa dilakukan oleh pihak yang sedang menghadapi masalah hukumkarena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. sisi lainnya, ada juga fakta bahwa masalah yang diajukan dalam bentuk permohonan uji undang undang bukan sesuatu yang baru dipersoalkan. oleh karena ada cukup banyak kasus yang sudah ditangani oleh penegak hukum lain, termasuk kpk dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat mahkamah agung. ada risiko hukum yang sangat besar bila pemberantasan korupsi termasuk pencucian uang tidak diletakkan dalam upaya serius memberantas korupsi dalam perspektif konstitusionalitas untuk melindungi hak hak fundamental rakyat yang dirugikan akibat korupsi. bahwa mengenai permohonan pemohon bukan objek permasalahan yang diperiksa oleh mahkamah konstitusi, kpk berpendapat bahwa materi permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permasal, permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. bahwa constitutional complaint, bukan ranah kewenangan yang diperiksa dan diputus oleh mahkamah konstitusi, ini tercermin dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii yang menyatakan,, dalam hal ini bram manopo, sebagaimana termuat surat panggilan nomor spl p.kpk bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing), kpk hanya ingin menyatakan bahwa terkait permohonan pemohon,hkamah konstitusi. bahwa berkaitan dengan pokok perkara, yang langsung berkaitan dengan kpk halaman ill dalam pokok perkara, kpk akan menyampaikan keterangan sesuai dalil dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara, namun perkenalkan kpk menyampaikan terlebih dahulu keterangan yang menyangkut kewenangan kpk dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut, kewenangan kpk dalam melakukan penuntutan tipu. kpk telah berpendapat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam angka pada halaman dimana substansi permohonan yang terkait pada undang undang tipu, menurut kpk bukan merupakan pengujian konstitusionalitas norma undang undang, melainkan pengujian terhadap persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma yang dimasukkan dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional. permohonan yang diajukan pemohon tidak patut diskualifikasi sebagai suatu permohonan pengujian undang undang yangndang undang dasar dengan demikian, permohonan pemohon yang menyatakan kpk tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah tidak benar dan harus ditolak danapabila mahkamah konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon terkait undang undang tipu menjadi ranah kewenangan mahkamah konstitusi), maka kpk menolak dengan tegas dalil dalil pemohon yang menyatakan bahwa kpk tidak memiliki kewenangan untuk menuntut tindak pidana pencucian dengan alasan alasan sebagai berikut kpk menyatakan bahwa mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang penting, kpk dinyatakan oleh mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional atau constitutional importantatau constitutional important dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar bahwa dunia ini sekarang ada lebih dari undang undang dasar yang menyatakan bahwa salah satu lembaga yang explicitly diatur dalam undang undang dasar itu adalah national commission anti corruption. selain dua komisi yang lainnya, yaitu komisi mengenai hak asasi manusia dan komisi mengenai penyelenggaraan pemilu. itu perkembangannya. bahwa pertimbangan tersebut didukung dengan beberapa alas, dan penuntutan tujuan pemidanaan dalam undang undang kpk disebutkan sebagai premium medium serta penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. tugas pokok, kewajiban, fungsi,f treatment policy semata, tetapi juga pendekatan pencegahan, serta pelibatan partisipasi publik, angka undang undang kpk. kesemuanya itulah yang membedakan kpk dengan lembaga penegakan hukum lainnya. karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holismana indonesia telah meratifikasi menjadi undang undang nomor tahun tentang pengesahan unca menegaskan bahwa setiap negara diwajibkan mempunyai satu lembaga yang khusus didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. bahwa tafsir dan interpretasi sistemik kewenangan penuntutan kpk pada tindak pidana pencucian uang yang disebut sebagai penuntut umum dalam seluruh peraturan perundang undangan indonesia hanya diatur dalam undang undang, yaitu kurap, undang undang kejaksaan agung dan undang undang komisi pemberantasan korupsi. tidak ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan selain kejaksaan agung dan kpk. demikian pun dengan pemeriksaan pengadilan, tidak ada lembaga lain yang mempunyai kewenangan memeriksa terdakwa dan saksi korupsi pengadilan tipikor, kecuali hakim saja. kesemuanya ini adalah notice feat atau fakta nomor yang tidak perlu dibuktikan kembali. bahwa hingga undang undang tipu dapat ditemukan dan diatur beberapa nomenklatur hukum, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. penyidik, penuntut umum, dan hakim. tindakan lain dari penegak hukum, yaitu melakukan penundaan transaksi pemblokiran harta kekayaan hasil tipu, pemberian keterangan secara tertulis dari pelapor dan alat bukti. tindakan lain yang berkaitan dengan penundaan transaksi dan pemblokiran harta kekayaan, semuanya dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. berkaitan dengan tata cara administratif mengenai siapa yang harus menandatangani pada pengaturan atas pemberian keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari pelapor, diatur tata cara permintaan keterangan, tapi juga harus dilihat bahwa kpk adalah satu satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai huruf undang undang kpk. bila nanti dipersoalkan maka berkaitan dengan itu, maka penyidik dan penuntut umum kpk sudah bisa mendapatkan keterangan tertulis mengenai lakon dimaksud lebih dulu dan bahkan jauh haritindak pidana korupsi ditangani penegak hukum lainnya. ketentangantersebut ada dalam huruf undang undang kpk atas yang mempunyai kaitan erat sesungguhnya dengan huruf (d) undang undang tipu. ini salah satu alasan yang menyebabkan katanya kpk tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. bahwa lain yang mengatur mengenai penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan pengadilan juga secara tegas telah mengemukakan aturan yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. khusus mengenai penuntutan pengadilan, tidak ada kualifikasi khusus seperti pada penyidikan. dalam memorie van toelichting berdasarkan perdebatan dalam undang undang tipu tidak ada satu kata atau satu kalimat pun yang menjelaskan dan mengatur secara eksplisit bahwa kewenangan penuntutan dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi hanya dilakukan oleh kejaksaan agung semata dan tidak dapat dilakukan oleh kpk. tidak ada satu pernyataan apa pun yang dapat ditafsirkan untuk mendelegitimasi kewenangan penuntutan kpk dalam perkara tipu, ini mungkin bisa ditaksir original intent yang berkembang. bahwa berkenaan dengan dalil pemohon, yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan dan undang undang tipu, telah menutup kewenangan kpk untuk melakukan penuntutan, maka kpk menyampaikan bahwa berdasarkan huruf undang undang kpk diatur secara tegas bahwa kpk memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. menyatunya ketiga kewenangan tersebut telah berjalan secara efektif selama bertahun tahun pada setiap tahapan penanganan perkara. pada tahapan penyelidikan satu perkara, maka yang terlibat tidak hanya penyelidik kpk, melainkan juga penyidik kpk dan bahkan penuntut umum kpk. demikian pula dalam tahap penyidikan, maka penutup umum pada kpk telah terlibat secara aktif dalam memberikan arahan jalannya penyidikan kepada penyidik kpk. oleh karenanya, terintegrasinya penanganan satu perkara kpk, maka pelaksanaan upaya upaya paksa, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan, termasuk dalam perintah kepada bank atau lembaga keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap satu rekening yang diduga hasil korupsi, dilakukan penyidik pada tahap penyidikan. dengan kata lain, penuntut umum pada kpk.kara pidana tersebut atasdengan tindak pidana korupsi (suap) yang dibawakan kepada pemohon terdakwa) atau tidak,kadar dan: bahwa dalam hal ini, seharusnya pemohon terlebih dahulu harus terbukti telah melakukan tindak pidana asal korupsi (menerima suap)" berdasarkan ketentuan kurap, barulah kemudian atas harta kekayaan pemohon yang berdasarkan bukti yang cukup terbukti terkait dengan tindak pidana korupsi (menerima suap) tersebut maka kepada pemohon dibebankan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan pemohon yang diduga dibawakan tipu) tersebut bukan berasal dan atau tidak terkait dengan tindak pidana asal (korupsi menerima suap) yang sebelumnya telah terbukti tersebut:lah menimbulkan ketidak pastikan hukum dan ketidak adilan karena dalam implementasinya pemohon terdakwa) disuruhblokiran terhadap suatu rekening karena upaya tersebut telah selesai dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan undang undang tipu, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, serta pelaksanaan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini. bahwa oleh karena kewenangan kpk dalam pelaksanaan pemblokiran tidak diatur secara khusus dalam undang undang tipu, maka kpk melaksanakan seluruh kewenangan dan melakukan penyidikan, dan penuntutan undang undang dan penuntutan melalui undang undang kpk. oleh karenanya, dalam permohonan terkait dengan dan tidak berdasar dan harus ditolak. berkenaan dengan interpretasi sistemik gramatikal dan historical atas, maka dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dan pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh penuntut umum dan berasal dari kejaksaan agung dan kpk, .dan pemeriksaan pengadilan oleh hakim yang ditugaskan pengadilan tipikor. kewenangan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. sebelum undang undang tipu berlaku, tujuan utama pengembalian kerugian negara dalam penerapan undang undang tipikor belum tercapai secara optimal karena penerapan undang undang tipikor yang mengatur bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar yang diperoleh terdakwa. hal tersebut jelas sangat membatasi pengembalian kerugian negara, sehingga uang pengganti yang diputus oleh pengadilan jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah kerugian negara karena tidak ada instrumen hukum untuk mengembalikan keuntungan yang dinikmati oleh pihak ketiga dari hasil korupsi tersebut. undang undang tipu yang berfokus pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, antara lain korupsi, merupakan produk hukum yang sangat progresif dalam menciptakan strategi baru atau dalam istilah kepala plat, paradigma baru. untuk melakukan perampasan aset milik terpidana dan pihak pihak lain, yang diuntungkan atau menikmati hasil korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. terdapat aturanru yang mampu bersinergi dengan aturan undang undang tipikor, sehingga tujuan pengembalian kerugian negara atas kejahatan korupsi diharapkan dapat berjalan dengan lebih optimal. untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka undang undang tipu memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan dan tindak pidana pencucian uang. bahwa integrasi penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejalan dengan prinsip berbicara yang cepat, sederhana, dan murah sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa pengadilan tipikor berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana umum. ini juga disebutkan sebagai asas dalam kurap sebenarnya. dan tipu,yang cukup terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, penyidik kpk menggabungkan penyidik tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. dalam hal kpk telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, maka sudah sepatutnya kpk juga dapat melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari pidana asal (voor gazette depicted). dengan demikian, apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa kpk tidak berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang, maka pendapat tersebut bertentangan dengan semangat, selain dengan argumen atas, juga dengan semangat pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu mandat atau amanat reformasi, sebagaimana diamanatkan dalam tap mpr nomor xi mpr tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas kolusi, dan nepotisme. bahwa pentingnya perjuangan untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan cara cara yang luar biasa, juga ternyata didukung sendiri oleh pemohon, itu tersebut secara jelas dalam bukunya pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahw sudah merupakan tindak pidana luar biasa extraordinary crime dan telah diakui sebagai salah satu jenis transnational crime, sehingga penanggulangannya pun memerlukan cara cara yang luar biasa. bahwa pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi sebagai jawaban untuk menanggulangi kejahatan korupsi yang telah berkembang dan bertautan atau berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. pada awalnya, pengadilan tipikor dibentuk berdasarkan ketentuan undang undang kpk yang berwenang untuk memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang penunjukannya hanya dilakukan oleh kpk. putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu iv desember menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan undang undang dasar dan mahkamah konstitusi kemudian memerintahkan untuk dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang undang tersendiri. untuk menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka telah dibentuk undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi. dengan demikian, secara jelas dan tidak terbantahkan, salah satu tujuan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi adalah untuk memeriksa dan memutus perkara perkara tindak pidana yang penunjukannya dilakukan oleh kpk, yaitu perkara tindak pidana korupsi, juga perkara tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi danperlu disampaikan sejak tahun kpk sampai dengan saat ini telah melakukan penuntutan lebih dari perkara tindak pidana korupsi, antaranya telah berkekuatan hukum tetap sejumlah lebih dari perkara. dari jumlah tersebut, sejak tahun walaupun undang undang pencucian uang nomor tahun sudah diundangkan, pada tahun kpk baru mulai menggabungkan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari tindak pidana korupsi. hingga kini, setidak tidaknya ada tujuh perkara yang dakwahnya digabung dan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, dan sebagian besarnya sudah mendapatkan putusan eintracht. oleh karena pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan kpk, maka penyusun undang undang tindak pidana korupsi telah menyasepenuhnya bahwa penanganan korupsi tidak bisa dilepaskan dari penanganan pencucian uang. selain itu, diberikannya kewenangan kepada pengadilan tindak pidana korupsi untuk memeriksa tindak pencucian uang, maka penyusun undang undang tindak pidana korupsi yang sudah memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa kpk juga memiliki kewenangan untuk menuntut perkara perkara selain tindak pidana korupsi, yaitu perkara tindak pidana pencucian uang dan perkara lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. bahwa penggabungan penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu sudah dilakukan oleh sebagian besar negara dunia seperti guatemala, lesotho, malawi, sierra leone, itu juga menggabungkan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi masing masing negara. dengan demikian, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam konteks internasional tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang diintegrasikan. jadi menurut kpk, sangatlah aneh dan sangat bertentangan dengan semangat efektivitas penegakan hukum apabila kpk menuntut tindak pidana korupsi, sedangkan untuk tindak pidana pencucian uang dilimpahkan kepada kejaksaan, sehingga kpk tidak lagi menuntut. hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan tujuan penyusunan undang undang tpp udan juga kemungkinan besar akan bertentangan dengan undang undang kpk karena dalam dan undang undang kpk, kpk justru memiliki kewenangan atau fungsi supervisi, pengambilalihan penanganan perkara dari lembaga penegak hukum lainnya, sehingga tidak masuk akal apabila menyerahkan kembali penanganan perkara kepada penyidik yang disupervisinya, padahal pengambilalihan penanganan perkara tersebut disebabkan oleh terhambatnya penanganan perkara. jadi berdasarkan hal hal tersebut atas, maka terlihat jelas dan terang tidak terdapat pelanggaran konstitusional seperti yang diutarakan dalam dalil dalil pemohon. oleh karena itu, pemohon uji materiil tersebut tidak berdasar, sehingga harus ditolak. bahwa mengenai pencantuman frasa patut diduga dalam undang undang tipu bertentangan dengan dan undang undang dasar kpk berpendapat pemohon tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusionalundang undang undang undang tipu karena tidak terdapat keterkaitan antara proses hukum yang sedang dijalani oleh pemohon dengan undang undang tipu yang diujikan. dengan demikian, pemohon harus dinyatakan permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. bahwa pencantuman frasa patut dibukanya dalam dan undang undang tipu bertentangan dengan dan undang undang dasar itu yang dikemukakan dalam dalil pemohon. menurut kpk, dalil pemohon tersebut yang yang menyatakan frasa patut diduga dalam yang tadi disebutkan bertentangan dengan undang undang dasar tahun dan undang undang dasar adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya permohonan itu ditolak. bahwa tentang pembuktian unsur patut dibukanya telah dibahas dan dikaji dan dipertimbangkan dengan cukup luas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, jakarta, tanggal juni sesuai dengan nomor perkara pid. sus tpk pn.jkt dengan terdakwa pemohon. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa frasa patut diduga dalam undang undang tipu bertentangan dengan dan dan adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya permohonan pemohon itu ditolak. bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa frasa patut dibukanya bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian atau easy law enforcement, sehingga tidak memerlukan lagi proses pembuktian adanya mens rea. dalil pemohon itu ternyata sangat tidak benar, mengada ada, dan keliru karena dalam praktiknya, termasuk dalam penanganan kasus terhadap pemohon dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang terkait dan undang undang tipu wajib mempertimbangkan semua unsur unsur delik dalam tersebut, termasuk dalamnya unsur patut dibukanya. pemahaman atas pelaksanaan dimaksud juga harus diletakkan dalam konteks hukum acara dan dibacanya, dan dibaca pemahamannya sebagai satu kesatuan proses pembuktian dalam membuktikan unsur unsur tersebut atas. selain itu juga, harus diletakkan dalam konteks teori hukum yang biasa digunakan untuk menjelaskan pengertita patut diduga dalam pertimbangan putusan hakim. secara facto dalam pertimbangannya, majelis hakim mencari kesesuaian antara unsur unsur delik dengan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan dengan mengacu pada ketentuan hukum acara pidana dan majelis hakim dalam perkara dimaksud yang mengadili pemohon telah memberikan definisi tentang pengertian frasa yang diketahuinya atau patut dibukanya merupakan hasil tindak pidana sebagai suatu keadaan mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atauperbuatan melawan hukum. majelis hakim dalam pertimbangan hukum lainnya juga menjelaskan tentang pengertian yang diketahui atau patut dibukanya, dalam hukum pidana ini disebut dengan sengaja yaitu suatu keadaan batin mana pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu, hanyalah pelaku itu yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit untuk mengetahui kehendak batin pelaku, kecuali pelaku mengakui kehendak batinnya sendiri. bahwa pada keseluruhan konteks itu, prof. mr. simons pada halaman menyatakan bahwa merupakan seluruh tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia, sehingga menjadi tindakan nyata. lebih singkatnya, pelaku mengetahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi adalah suatu keadaan mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti,tindak pidana korupsi. demikian pun ada pendapat dari prof. p.a.f. lintang, berdasarkan hal hal tersebut atas, mencantumkan frasa patut diduga dalam dan undang undang tipu tidak benar tidak memerlukan kembali proses pembuktian karena putusan atas kasus pemohon telah secara jelas menggambarkan satu pembuktian unsur kesalahan dari pemohon dengan modus tindak pidana pencucian uang, yaitu menyamarkan atau menyembunyikan sedemikian rupa hasil dari tindak pidana yang diperolehnya seolah olah hasil tersebut diperoleh secara legal. salah satu parameter pembuktian sebagaimana dimaksud dalam undang undang tipu untuk membuktikan unsur diketahuinya atau patut dibukanyakorupsi adalah dengan memperhatikan pola transaksi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang mana pola tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan. dengan demikian, sesuai kesimpulan atas bahwa dalil pemohon pada bagian ini juga harus dinyatakan sebagai tidak berdasar dan sudah sepatutnya permohonan pemohon untuk ditolak. bahwa mengenai permohonan kata tidak dalam undang undang tipu, bertentangan dengan undang undang dasar kpk berpendapat bahwa ketentuan undang undang tipu dan dikaitkan dengan dan undang undang tipu, merupakan norma norma yang berlaku dan telah mengatur adanya jaminan pembelaan diri dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian. sehingga, ketentuan undang undang tipu telah sejalan dengan ketentuan undang undang dasar yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, dan sejalan pula dengan ketentuan undang undang dasar yang menyatakandengan demikian, dalam perkara tindak pidana pencucian uang, kebenaran harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, pembebanan kebenaran harta kekayaan terdakwa ada pada diri terdakwa. adapun contoh tindak pidana pencucian uang yang predikat crime nya telah dibuktikan terlebih dahulu dan antaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah atas nama perkara terpidana irjen polisi joko susilo, perkara atas nama terdakwa deviasi, perkara atas nama terpidana lutfi hasan isaac, perkara atas nama terpidana ahmad fitnah, wade nuri, ode nuri, dan pengadilan negeri yang sudah terbukti adalah atas nama pemohon dan atas nama anas urbaningrum. berkaitan hal hal tersebut atas, kpk berkesimpulan sebagai berikut,yang secara normatif ditentukan untuk dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. begitupun ketentuantipu disebutistem pembuktian hukum pidana indonesia mengenai sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam kurap yaitu untuk dapat menghukum seseorang, maka hakim harus mendasarkan keyakinannya pada dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. bahwa sistem pembuktian terbalik sebenarnya masuk dalam dan undang undang tipu bertentangan dengan dan undang undang dasar kpk berpendapat bahwa ketentuan dan undang undang tipu tidaklah bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar justru menurut kpk sebaliknya, dengan adanya ketentuan tersebut, penegak hukum dapat bekerja lebih optimal dan efektif dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. bahwa berkaitan dengan salah satu kewenangan kpk yang berkaitan dengan pembuktian terbalik. beban pembuktian terbalik yang proporsional dan berkorelasi dengan kewenangan kpk, bisa dilihat dalam kewenangan kpk yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lakon. terkait hal tersebut, penerapan pembuktian terbalik yang diterapkan, mengedepankan keseimbangan yang proporsional, pembuktian hanya diterapkan untuk membuktikan hasil kejahatan, proceed crime, yaitu harta kekayaan milik tersangka atau terdakwa yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi. salah satu penerapan dari ketentuan hal tersebut adalah dan undang undang tpu yang menerapkan sistem pembuktian terbalik yang diterapkan secara seimbang yaitu jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa diberikan hak untuk memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan aset aset atau harta kekayaan miliknya, tidak diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. dengan kata lain, sesungguhnya pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam undang undang tipu hanyalah terbatas kepada pembuktian mengenai sumber perolehan harta kekayaan seseorang, apakah berasal dari tindak pidana atau bukan, dalam hal inikorupsidan tidak membuktikan kesalahan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. sedangkan tujuan dari diberlakukannya ketentuan undang undang tipu adalah untuk merampas harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana dan bukan untuk hukum pelaku tindak pidana, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana, maka aset tersebut akan dirampas oleh negara. bahwa penerapan undang undang tipu ini pertama kali dilakukan oleh kpk dalam perkara yang diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi oktober dalam nomor registrasi perkara pid. b tpk pengadilan jakarta pusat atas nama terdakwa ode nuri, sos. dalam perkara itu, dalam pertimbangan putusan dikemukakan, menimbang, depan persidangan terdakwa ode nuri menerangkan bahwa terdakwa memiliki pekerjaan lain selain selaku anggota dpr ri, yaitu usaha bisnis keluarga merauke dan kalimantan tengah. namun ternyata, depan persidangan, terdakwa tidak dapat meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dari pekerjaannya tersebut. menimbang majelis hakim berkeyakinan bahwa menempatkan harta kekayaan tersebut bukan merupakan dari hasil bisnis terdakwa ode nuri, melainkan terkait dengan kedudukan terdakwa selaku anggota dpr dan anggota badan anggaran dpr ri. bahwaketentuan peralihan, sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang tipu bertentangan dengan undang undang dasar kpk berpendapat bahwa penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang tersebut sudah sesuai dengan tempus teliti atau waktu dilakukannya tindak pidana pencucian uang yang merupakan perwujudan dari kepastian hukum yang adil dan menjamin pertimbangan hukum bagi warga negara. oleh karena itu, permohonan uji undang undang tersebut atas khusus dasar dalil yang bertentangan katanya dengan undang undang dasar itu harus dinyatakan tidak benar dan tidak tepat, sehingga harus ditolak. bahwaterkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa kpk telah memberlakukan surut hukum acara yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kejahatan pencucian uang berdasarkan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomoratau hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menurut pendapat kpk dalil tersebut keliru. undang undang dasar menyatakansungguhnya tidak tepat dan tidak mendasar. bahwa maksud dari frasa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau dikenal sebagai asas retroaktif adalah larangan memberlakukan surut terhadap hukum materiil dan bukan hukum formil. hal ini sejalan dengan ketentuan dimana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang berlaku, tetapi diperiksa dan diputus dengan menggunakan hukum materiil yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dan undang undang nomor tahun dengan demikian menurut kpk, tindakan penuntut umum kpk yang tetap mendakwa pemohon dengan menerapkan undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor adalah tepat karena hak memeriksa dan menggunakan hukum materiil dan undang undang tipu hanya dapat dilakukan dalam tempus teliti setelah undang undang tipu tersebut berlaku. tindakan kpk menggunakan kewenangan penyidikan dan penuntutan berdasarkan undang undang tipu untuk tindak pidana yang dibawakan dengan undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun adalah tepat karena tindakan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kpk tersebut terkait dengan hukum formil dan bukan hukum materiil. bahwa hakikat dari asas legalitas ini adalah bahwa satu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai crime atau kejahatan atau tindak pidana hanya jika undang undang telah menentukan sebelumnya bahwa perbuatan itu adalah kejahatan atau tindak pidana. dengan perkataanlain, asas legalitas adalah mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang dikategorikan sebaga. i. bahwa menyebutkan bahwa: tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya: bahwa menyebutkan bahwa:fakta atas, sangat jelas bahwyang telah dibunuh mati oleh berikutnya dari itu sendiri, yaitu oleh dengan cara: dan sama sekali tidak adaatau tindak pidana, dan bukan mengenai prosedur atau hukum acara atau kelembagaan tertentu. ini juga dikemukakan oleh prof. ahmad ali. berdasarkan seluruh uraian uraian sebagaimana tersebut, maka kpk berkesimpulan bahwa permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karen objek permasalahan yang menjadi ranah kewenangan dari mahkamah konstitusi yang terhormat ini untuk memeriksa dan memutus perkara guo. materi permohonan yang diajukan oleh pemohon secara nyata tidak bertentangan dengan nilai nilai yang ada dan tersebut dalam undang undang dasar seperti dalam dan ketiga, materi permohonan yang berkaitan dengan kewenangan kpk dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang harus dinyatakan ditolak karena tidak bertentangan dengan undang undang dasar dan undang undang dasar menimbang bahwamenyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan koalisi masyarakat anti pencucian uang bahwa koalisi merupakan gabungan lembaga swadaya masyarakat (nongovernment organization) yang tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun aktivitas koalisi sehari hari yang mana ikut berpartisipasi dalam memerangi kejahatan termasuk dalam tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dalam bentuk aktivitas riset dan advokasi. dalam hal ini sangat berkepentingan terhadap eksistensi dari undang undang tipu yang merupakan instrumen hukum yang sangat dibutuhkan dalam memerangi kejahatan sebagaimana dimaksud. bahwa rezim anti pencucian uang yang tidak hanya bermanfaat bagi upaya menumpas kejahatan yang berorientasi ekonomis sebagai hasil kejahatan, melainkan juga untuk menjaga integritas sistem keuangan suatu negara.raktik pencucian uang memiliki dampak negatif, seperti, pertama, memberikan peluang bagi para penjual dan pengedar narkotika, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasi kejahatan mereka. hal ini pada gilirannya akan meningkatkan biaya penegakan hukum dalam memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkotika. kedua, berpotensi untuk merongrong dan merusak finansial community atau masyarakat keuangan karena dalam praktik pencucian uang selalu dilibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. sehingga berpotensi pula untuk meningkatkan praktik korupsi bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar tersebut. ketiga, berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah dan yang keempat menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. bahwa berbagai perkara kriminal kerah putih sukses diungkap dengan penggunaan undang undang tipu secara maksimal. kasus mafia pajak hasyim associe dan dana widyatmika, djoko susilo dan labor sitorus merupakan contoh yang paling aktual dan betapa rezim anti pencucian uang sangatlah dibutuhkan sebagai strategi penanggulangan kejahatan. negara tidak akan pernah dapat menjerat pelaku utama (criminal main) kejahatan kerah putih jika tidak memaksimalkan undang undang tipu karena yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan secara langsung, akan tetapi mereka yang paling menikmati hasil kejahatan atau ultimate benifisiari. bahwa masyarakat akan memiliki risiko yang lebih besar lagi sebagai korban kejahatan sebagaimana yang dimaksud atas. apabila penegakkan hukum terhadap tindak pidana asal pencucian uang tidak dibarengi dengan penerapan rezim anti pencucian uang. setidak tidaknya kejahatan peredaran gelap narkotika, perdagangan manusia, kejahatan kehutanan akan semakin meningkat tajam karena uang hasil kejahatan tidak dapat dirampas oleh negara, melainkan dapat digunakan lagi untuk membiayai aktivitas kejahatan berikutnya. tetapi jugadalam konteks yang lebih luas, hal inmembahayakan bagi upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana yang sudah diingatkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv halaman yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yangmasyarakat dan bangsa secara keseluruhannimasyarakat. yang kedua tentang frasa patut diduga yang dipersoalkan oleh pemohon. secara historis, rezim anti pencucian uang lahir sebagai jawaban atas kegagalan banyak negara untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan lintas batas negara. maka dari itu, timbul kesadaran internasional untuk bersama sama merumuskan kebijakan baru untuk menanggulangi kejahatan lintas batas tersebut. hal mana jenis kejahatan tersebut dapat dikatakan jenis kejahatan internasional yang tidak mengenal rezim hukum tertentu atau karakter sosial dan budaya tertentu. melalui berbagai persetujuan atau konvensi internasional, yang terakhir adalah united nation convention against illicit traffic narcotic drugs and psychotropic substances atau yang dikenal dengan konvensi wina. sebagai puncak dari upaya internasional untuk menyatukan persepsi negara negara dalam memerangi kejahatan menggunakan pendekatan anti pencucian uang. aktivitas kejahatan peredaran gelap narkotika yang berdimensi pencucian uang akan menemui kegagalan dalam pemberontakannya apabila hanya menggunakan langkah langkah domestik. kegagalan tersebut misalnya berkaitan dengan sistem hukum masing masing negara yang berbeda, adanya standar mens rea yang berbeda. mana satu negara menggunakan standar bahwa kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja (intention), tetapi negara lain menetapkan selain sengaja, juga kelalaian (negligence). lahirnya rezim anti pencucian uang internasional salah satunya hendak menjembatani berbagai perbedaan rezim hukum tersebut agar pemberantasan kejahatan lintas batas dan terorganisasi dapat dilakukan dengan baik. berdasarkan kesepahma negara negara dalam menjatuhkan perbedaan rezim hukum, membuat hampir semua delik pencucian uang negara negara yang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang memiliki sejumlah kesamaan, baik negara civil law maupun common law system. adapun beberapa kesamaan yang merumuskan delik pencucian uang, khususnya berkenaan dengan frasa patut diduga merupakan jenis kesalahan dari aktivitas pencucian uang beberapa negara, antara lain sebagai berikut. saya ambil contoh beberapa negara saja, baik itu dari common law maupun continental. misalnya, malaysia, rumusan detiknya berbunyi, person knows has reason believe. afrika selatan, knows reasonably have known. kanada, knowing believing. swiss yang eropa continental, knows must assume. bahwa persamaan delik pencucian uang atas menunjukkan bahwa frasa patut diduga yang menurut pemohon tidak memiliki dasar secara yuridis karena tidak ada ukuran yang jelas beserta tidak sesuai dengan pancasila tidaklah berdasar sama sekali. yang ketiga tentang tidak wajib dibuktikannya tindak pidana asal. penggunaan rezim anti pencucian uang adalah sebagai cara atau strategi untuk membuka tabir tindak pidana asal yang ada belakangnya. berkaca dari pengalaman sulitnya membongkar kejahatan yang terorganisasi, maka cara cara mengungkap kejahatan dengan peningkatan menelusuri jejak jejak kejahatan beralih menjadi menelusuri jejak aliran uang dari hasil kejahatan. metode ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya penerimaan harta tersebut. mana pada posisi itu, dialah sesungguhnya aktor utama balik kejahatan tersebut. penggunaan instrumen anti pencucian uang adalah untuk menyeret seorang pelaku kejahatan tindak pidana asal pengadilan atas tuduhan transaksi transaksi mencurigakan yang dilakukan untuk mengabulkan aktivitas kejahatan yang lakukan dan nikmati hasilnya. artinya, pada dasarnya, tindak pidana asal tidak harus dibuktikan, tetapi terhadap pelakunya harus dikenakan hukuman dan hasil kejahatannya dirampas untuk negara. terkait dengan hal ini, hakim konstitusi prof. santo menyatakan, apakah seseorang bisa dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana asal sebelum ada putusan yang eintracht? pertanyaan ini merujuk pada tahapan membuktikan unsur diketahui dan patut diduga harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. frasa ini mengandung bahwa yang harus dibuktiktas kondisi kecurigaan terhadap aset atau harta kekayaan berasal dari tindak pidana asal dan bukan harus benar benar berasal dari tindak pidana dengan bukti materiil berupa putusan pengadilan yang membenarkan bahwa aset itu terbukti secara sah dan meyakinkan berasal dari tindak pidana. hal ini merupakan inti filosofi anti pencucian uang, mana untuk menjerat pelaku kejahatan terorganisasi dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau prinsip follow the money. kejahatan dideteksi dari hilir hulu, atau dari hasil tindak pidana kepada tindak pidananya, dan kemudian pelaku kejahatannya. bukan melalui cara cara yang konvensional, yakni dari hulu hilir, dari jejak jejak kejahatan kepada pelaku kejahatannya. artinya, jika suatu kondisi sudah memperlihatkan adanya kecurigaan terhadap aktivitas tertentu, dalam hal ini misalnya transaksi keuangan yang mencurigakan, maka unsur patut diduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana sudah dapat dijadikan bukti awal untuk melakukan proses peradilan tindak pidana pencucian uang yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan. adanya unsur kecurigaan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti petunjuk atau kurap yang bisa berupa hanya transaksi mencurigakan. selanjutnya, pembuktian unsur patut diduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan terdakwa untuk menerangkan asal usul harta kekayaan tersebut bukan dari hasil tindak pidana melalui pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. tentu saja hal ini tidak serta merta akan menyatakan terdakwa bersalah melakukan pencucian uang, melainkan hanya menambah keyakinan hakim semata. kesalahan terdakwa tetap harus dibuktikan dengan terbukanya unsur unsur delik tipu yang lainnya, misalnya unsur barang siapa, mentransfer, atau menerima sejumlah uang, dan sebagainya, dan tujuan untuk menyembunyikan harta kekayaan sebagai kesempurnaan terjadinya suatu delik tindak pidana dan terakhir, yang juga harus dipastikan adalah kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa karena dalam hukum pidana, ada orang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena kondisi kesehatan, dan kejiwaan, dan lain sebagainya. dapat disimpulkan sini jika pembuktian unsur patut diduga harta berasal dari tindak pidana dapat dibuktikan dengan hal. yang pertama, dilihat adanya suatu transaksi yang mencurigakan yang dapat dildari cara transaksi dilakukan maupun dari nilai transaksi ketika dibandingkan dengan latar belakang profesi pelaku yang merupakan bukti permulaan tipu untuk timbulnya proses peradilan dan yang kedua, tatkala terdakwa gagal membuktikan sebaliknya bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana. selain itu, koalisi masyarakat anti pencucian uang telah menyampaikan keterangan tertulis ahli reda mantovaninegara dapat dikatakan sebagai negara hukum (rute law) bilamana superioritas hukum telah dijadikanindonesia diidealkan dan dicita citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum pancasila (rechsstaatirule law). hal ini dengan tegas dirumuskan pada uud bahwa: negara indonesia adalah negara hukum. istilah supremasi hukum, adalah merupakan rangkaian dari kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa inggris yakni kata supremacy dan kata law, menjadi "supremacy law" atau biasa juga disebut jaw's supremacy". hobby. a.s mengemukakan bahwa secara etimologis.kata "supremasi" yang berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme, yang berarti highest degree highest ran artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. supremacy berarti highest authority artinya kekuasaan tertinggi. kata hukum diterjemahkan dari bahasa inggris dari kata jaw", dari bahasa belanda "recht bahasa perancis "droit yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang undangan dan norma norma yang wajib ditaati. soetandyo wignjosoebroto menyatakan bahwa secara terminology supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara. namun demikian supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum,dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. artinya superioritas hukum akan menjelma dengan suatu penegakendikan dengan prinsip persamaan hadapan hukum (equality before the law) dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan. nomor tahun merupakan salah satu dasar bagi negara untuk menegakkan hukum, walaupun ada yang berpendapat bahwa tersebut cenderung semena mena terhadap hak warga negara serta akan menimbulkan rasa ketidakadilan oleh karena dapat menabrak prinsip resumption innocence sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. ketidaksinkronan pendapat atas adalah wajar oleh karena perlu pemahaman yang mendalam mengenai unsur dalam atas yang dapat dijabarkan sebagai berikut: berdasarkan uud setiap orang berhak atas perlindungan atas harta benda yang bawah kekuasaannya dan setiap orang juga berhak mendapat perlindungan dari pengambil alihan hak pribadi secara sewenang wenang sebagaimana diatur dalam uud namun perlu pahami bahwa hak asasi yang dimaksud dalam kedua pasai diatas adalah masih termasuk hak yang dapat dikurangi (derogable rights)tur dalam uud pengejawantahan ketiga dalam uud tersebut bidang hak kebendaan dapat dilihat dalam kuh perdata yang berbunyi::". dengan kata lain belit atas benda atau hak yang beritikad baik (belit moeder trout), apabila better (pemegang belit) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat cacat dalamnya danit beritikad buruk (belit kader trout) apabila pemegangnya (better) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya. disisi lain berdasarkan perkembangan teknologi dan jaman, modus kejahatan berkembang dan penyamaran atau penyembunyian hasil kejahatannya pun berkembang. sehingga banyak harta hasil dari kejahatan tidak dapat disita dan dirampas oleh karena kemampuan pelaku kejahatan dalam menyamarkan atau menyembunyikannya. sementara itu, masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana indonesia terutama dalam kuhp dan kurap. perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya tersangka terdakwa, dialihkan harta hasil kejahatan atau diatasnamakan orang lain atau adanya halangan lain yang melibatkan pelaku kejahatan tidak dapat menjalani pemeriksaan pengadilan. seorang pemilik hak atau harta kekayaan hasil kejahatan dianggap sebagai pemegang hak (belit) yang beritikad buruk (belit kader trout) dan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi. nomor tahun secara prinsip diperuntukkan bagi orang yang memiliki harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau belit yang beritikad buruk (belit kader trout) oleh karena pemegangnya (better) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya tetapi hasil dari kejahatan. berdasarkan hal itu negara berwenang mengambil alih harta hasil kejahatan tersebut melalui proses acara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum (due process law). terlebih lagi dalam proses acara pidana tersebut orang yang menguasai yang diduga berasal dari kejahatan tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya bahwa harta kekayaan yang bawah kekuasaannya tersebut diperoleh secara sah pasai nomor tahun dengan demikian, secara prinsip pemberlakuan nomor tahun tidak bertentangan dengan uud malah sebaliknya tersebut merupakan penegakan supremasi hukum, khususnya pengembalian harta hasil kejahatan yang disamarkan dan disembunyikanejahatannya. keterangan perkumpulan masyarakat pembaharuan peradilan pidana institute for criminal justice reform) frasa patut diduga tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa dalam undang undang tipu terdapat frasa patut diduga dan patut dibukanya yang merupakan suatu batasan bagi terdakwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti melakukan aktifitas pencucian uang. bahwa frasa patut diduga sebagaimana tercantum dalam tersebut menjadi salah satu alasan seseorang untuk dimintai bertanggungjawab pidana. bahwa dalam penegakkan tipu terdapat jenis pelaku, yaitu tipu aktif sebagaimana tercantum pada dan dan pasif sebagaimana tercantum dalam undang undang tipu. bahwa sebagai pelaku pasif yang bersifat menerima, menguasai, dengan atau tanpa niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan maka digunakan frasa patut diduga untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya. bahwa perlu disadari juga setiap orang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pelaku tipu untuk dapat menyembunyikan dan atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. bahwa dengan adanya frasa patut diduga membuat masyarakat kita memiliki tingkat kehati hatian terhadap harta kekayaan yang diterimanya. apakah berasal dari tindak pidana atau bukan? bahwa dengan dihapuskannya frasa patut diduga sesuai yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimohonkan, justru berpotensi mengakibatkan menurunnya tingkat kehati hatian masyarakat terhadap praktik pencucian uang dan memudahkan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. bahwa berdasarkan kesepahaman bersama negara negara dalam menyatakan perbedaan rezim hukum, semua delik pencucian uang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang termasuk juga negara civil law maupun common law, hampir semuanya memiliki unsur patut diduga. bahwa persamaan delik pencucian atas menunjukkan frasa patut diduga adalah unsur yang penting ada dalam tindak pidana tipu. oleh karena ituyatakan frasa patut diduga adalah bertentangan dengan dan tidaklah tepat. tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dan hal ini tidaklah melonggarkan ketentuan konstitusi. bahwa kejahatan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya adalah tindak pidana yang muncul akibat tindak pidana asal atau predikat crime offence. oleh karena itu, tipu dipandang sebagai follow crime atau supplementary crime yang diawali dengan adanya predikat offence meskipun tipu pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. oleh karena itu harta kekayaan dimaksud dalam tipu tidak harus berasal tindak pidana sebagaimana dinyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pengadilan sebagaimana undang undang tipu tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. bahwa yang dimaksud dengan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dalam terkait adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. bahwa dalam membaca dan memahami undang undang tipu harus dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak terpotong potong. bahwa untuk diperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang tipu ini menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dengan demikian bukti bukan berarti bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntut, dan pemeriksa disidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal. namun perlu dipahami dan dibaca secara utuh bahwa frasa terlebih dahulu adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. bahwa konsep tipu juga serupa dengan konsep tindak pidana penambahan yakni tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencari sebelum menghukum orang yang bersalah, sebagaimana dalam beberapa putusan mahkamah agung baik putusan mahkamah agung tanggal juli maupun putusan mahkamah agung november yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penambahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang barang tatahan. bahwa frasa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tpu tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asalketentuan terhadap pemohon terdakwa) pada saat yang sama telah diterapkan tindak pidana pencucian uang, yaitu danargumentasi sebagaimana telah diuraikan pada angka sampai dengan angka atas, maka pemohon berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini. dalam hal ini, selain pemohon memiliki kerugian konstitusional yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma dalam legal standing yang dimiliki pemohon didasarkan pada (lima) alasan sebagai berikut: pemohon adalah perorangan warga negara republik indonesia, sebagai warga negara republik indonesia, pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana diberikan dan dijamin dalam dan uud hak konstitusional yang dimiliki pemohon tersebut nyata nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan oleh berlakunya dan kerugian konstitusional tersebut pada saat ini telah terjadi dan dialami pemohon berdasarkan hubungan sebab akibat (causal terbang) yakni kepada pemohon telah diterapkan ketentuan ketentuan dan dan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petit permohonan ini, kerugian konstitusional pemohon diharapkan tidak ada dan tidak akan terjadi lagi. iv. argumentasi konstitusionalbahwa dalam yang dimohonkan pengujian adalah bertentangan dengan uud frasa atau patut diduga dalampemeriksaan sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya. bahwa dengan demikian, pembuktian tindak pidana dalam tipu tidak wajib untuk dibuktikan namun tidak perlu menunggu hingga putusan tindak pidana karena asal telah berkekuatan hukum tetap. tipu merupakan kejahatan yang terpisah. bahwa sejak tahun kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan terpisah dari kejahatan asalnya. haruslah dipahami secara historis pembentukan undang undang tipu sudah ditentukan, dari semula bahwa tipu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. bahwa dalam naskah akademis rancangan undang undang tipu halaman juga sudah dijelaskan bahwa ada kekhawatiran tidak terbukanya tindak pidana asal, tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara tipu karena sifat dari tipu yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. bahwa meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari kejahatan asalnya, namun rezim anti pencucian uang hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai satu kejahatan tidak tergantung pada kejahatan asalnya. dalam hal ini akan dilakukan proses penyidikan uang. bahwa rumusan tipu tentang tindak pidana asal hanya untuk menunjukkan bahwa harta kekayaan dalam kejahatan pencucian uang berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam tersebut. bahwa dengan demikian, perkara tipu tidaklah bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah karena tipu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. beban pembuktian terbalik sebagaimana termuat dalam undang undang tipu tidaklah bertentangan dengan asas hukum non self discrimination. bahwa pembuktian terbalik tidak hanya diatur dalam undang undang tipu namun juga telah diatur dalam beberapa undang undang lainnya. bahwa dalam undang undang tindak pidana korupsi dan undang undang tindak pidana pencucian uang, pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. sementara unsur kesalahan lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. bahwa dalam undang undang tipu terdapat unsur harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. bahwa berdasarkan dinyatakan betian harta kekayaan yang diberikan kepada terdakwa dan bukan kepada penuntut wajib yang dinyatakbahwa sesuai dengan frasa untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, berarti pula bahwa sistem beban pembuktian terbalik hanya diterapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. bahwa pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori balances nobility principal atau pembuktian keseimbangan kemungkinan yang memisahkan antara kepemilikan aset dan tindak pidana, teori ini menempatkan perlindungan terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sebagai pejabat dalam prinsip non self discrimination yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang dimilikinya. bahwa dengan demikian, beban pembuktian terbalik sebagaimana tercantum dalam dan tidaklah bertentangan dengan asas hukum non self discrimination sebagai yang tercantum dalam accor yang menyatakan bahwa yang dapat diartikan dengan terdakwa tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengakui kesalahannya. bahwa terkait hal ini, terdakwa tidak dipaksa untuk mengakui kesalahannya namun hanya wajib membuktikan bahwa setiap harta kekayaan yang dimilikinya dari mana asal usulnya atau sumber harta kekayaan. kpk berwenang melakukan penuntutan dalam perkara tipu. undang undang tipu dijelaskan bahwa kpk sebagai penyidik tindak pidana asal dalam hal ini tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. dalam penjelasan undang undang tipu, kpk juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tipu jika dalam hal tindak pidana lainnya adalah tindak pidana korupsi. bahwa dalam diundang undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang undang. bahwa dalam penindakan perkara tipu menganut ketentuan yang diatur dalam kurap kecuali ditentukan lain dalam undang undang tipu. bahwa kewenangan penuntutan yang ada institusi kpk selama ini tidak lain dan tidak bukan dilaksanakan oleh seorang jaksgaskan atau bko kan oleh institusi kejaksaan republik indonesia untuk melakukan penuntutan perkara perkara korupsi kpk sebagai institusi yang berwenang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus kasus korupsi, maka kpk memiliki landasan yang kuat melakukan penuntutan tindak pidana tipu. bahwa perlu dipertimbangkan pula jika setelah kpk melakukan penyidikan terhadap perkara tipu yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan harus diserahkan kembali berkas penyidikan kepada jaksa agung, maka hal ini menjadi tidak efektif dan efisien dalam melakukan penuntutan pemeriksaan sidang pengadilan dan. akan menimbulkan beban, biaya, dan waktu yang lebih mahal. bahwa berdasarkan penjelasan ini, permohonan pemohon agar mahkamah memberikan tafsir konstitusi agar mengganti frasa penuntut umum menjadi penuntut umum pada kejaksaan dalam undang undang tipu tidak tepat dan tidak berdasar. ketentuan. peralihan undang undang tipu tidak bertentangan dengan konstitusi. bahwa pemohon juga mempersoalkan tentang ketentuan peralihan undang undang tipu yang memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mendidik dan menuntut dan juga bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum undang undang nomor tahun diundangkan. bahwa sejarah telah membuktikan ketidaklengkapan aturan yang ada dalam undang undang seperti contohnya undang undang nomor tahun yang memuat aturan peralihan kemudian diartikan seolah olah perbuatan korupsi sebelum undang undang tahun tidak ada dasar hukumnya karena sudah dicabut padahal korupsi sudah menjadi tindak pidana semenjak kuhp diberlakukan. bahwa adanya klausul peralihan dalam undang undang tipu tahun hanya ingin menghindarkan peristiwa tahun tersebut agar tidak terulang kembali, walaupun sebenarnya tidak perlu karena sudah ada ketentuan kurap. bahwa keberatan terhadap ini merupakan upaya pemohon untuk menghindar dari hukuman yang seolah olah tidak memagari bahwa tipu yang dilakukan sebelum undang undang nomor tahun tidak dapat dihukum karena sudah dicabut dasar hukumnya oleh undang undang nomor tahun padahal asas hukum yang jauh lebihundang undang telah membenarkan bahwa perbuatan tersebut tetap dapat dihukum asalkan menggunakan aturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. petit. berdasarkan alasan tersebut, maka kami memohon kepada mahkamah mengabulkan seluruh permohonan pihak terkait tidak langsung dalamnyatakan seluruh permohonan diajukan oleh pemohonputusan yang seadil adilnya, ago menimbang bahwanovember dansepanjang frasa atau patut dibukanya , sepanjang kata tidak , dan yangdengan berlakunya dan menurut pemohon, guo telah merugikan hak hak konstitusionaljerat oleh guo dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil. oleh karena itu, menurut pemohon guo telah merugikan hak konstitusional pemohonterhadap uud dengan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut'"pengadilan tipikor jakarta tanggal juni nomor pid. sus tpk pn.jkt.pst), bahwa dalam putusan pengadilan tipikor jakarta tanggal juni nomor pid. sus tpk pn.jkt.pst, (dua) orang hakim yakni hakim anggota iii, sofialdi, s.h., dan hakim anggota iv, alexander merata, ak., s.h., cef. mengajukan dissenting opinion (vide putusan pengadilan tipikor jakarta nomor pid. sus tpk pn.jkt.pst, halaman hakim anggota iii, sofialdi, s.h. dalam dissenting opinion tersebut pada pokoknya menyatakan, kpk, dalam hal ini penuntut umum pada kpk, tidak mempunyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (tipu) pengadilan berdasarkan sementara, hakim anggota iv, alexander merata, ak., s.h., cef. dalam dissenting opinion tersebut pada pokoknya menyatakan beberapa hal berikut: pengadilan tipikor memiliki kewenangan mengadili tipu yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, bukan mengadili tindak pidana yang diduga adalah tindak pidana korupsi, jika dasar penyitaan atau perampasan harta kekayaan terdakwa hanya karena jumlah harta kekayaan terdakwa tidak sesuai dengan profil terdakwa, maka hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, apakah ketidakmampuan terdakwa membuktikan asal usul perolehan harta kekayaannya dapat menjadi dasar untuk merampas atau menyita seluruh harta kekayaan terdakwa karena diduga juga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, padahal penuntut umum sendiri tidak menyampaikan alat bukti untuk meng counter pembuktian yang dilakukan terdakwa. bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang disampaikan dalam dissenting opinion tersebut, pemohon merasakan bahwa ketentuan ketentuan dalam ternyata telah merugikan hak hak konstitusional pemohon selaku terdakwa yang sesungguhnya dijamin dan dilindungi oleh uud terlebih lagi, dalam dissenting opinion hakim anggota iv, alexander merata, ak., s.h., cef, terdapat kalimat . apakah pemidanaan dan perampasan harta kekayaan terdakwa yang tidak disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya dan hanyaatakan bahwapatut diduga adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan indikatornya secara pasti apalagi diimplementasikan, karena akan sangat sulit mengukur kapan dan atau atas dasar adanya keadaan keadaan yang bagaimana sehingga patut diduga untuk kegiatan terorisme. bagaimana mungkin seseorang yang sama sekali tidak ada kaitan hubungan dengan suatu kelompok atau gerakanmalahan pihak berwenang (intelijen) yang sudah didukung oleh aparat yang terlatih (profesional) dan alat yang canggih sekali pun sangat sulit untuk mendeteksi (menduga) keberadaan terorisme dan karena itu seluruh pelosok dunia keberadaan terorisme tidak pernah dapat ditindak secara tuntas: bahwa frasa patut diduga tersebut diatassebagaimana dijamin keberadaannya dalam negara hukum republik indonesia yang sifatnya sangat mendasar dan fundamental sebagaimana dimaksud dalam uud yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum"undang undang: wewenang untuk melakukan penyidikan perkara tipu, apalagisebagaimana diatur dalam tipu tersebut :i3. menimbang bahwa untuk membuktikan.iga orang ahli yaitu gde panjat astana, eddy diaries, mudzakkir yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal oktober dan keterangan tertulis ahli chairul huda, yusril iha mahendra yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal dan november yang pada pokoknya menyataresiden telah memberikan keterangan lisan padaseptpula.plat dan presiden telah mengajukan empat ahli yaitu arief abdullah, yunus husein, kamariah sapardjaja, eva anjani sulfa, yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal oktober dan ahli saudi isra, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon,telah menyampaikan keterangan dalam persidanganfrasa patut diduga atau patut dibukanya yang terdapat dalam dan menurut dalil pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan uud menurut mahkamah, dalam perkara pidana soal terbukti atau tidak terbukanyaa yang terdapat, antara lain,atau patut diangkatdengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, i3.i3. menimbang bahwa mengenai yakni ketentuyang menurut pemohon hanya penuntut umum pada kejaksaan yang berwenang sedangkan penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi tidak berwenang, menurut mahkamah. dengan demikian dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa mengenai pembuktian oleh pihak terdakwa bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana (vide yang menurut pemohon bertentangan dengan uud dan justru harus dibuktikan oleh penuntut umum, menurut mahkamah, apabila terdakwa beritikad baik demi kepastian hukum tidaklah sulit baginya untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. sebaliknya, penuntut umum akan kesulitan membuktikannya, padahal aroma tindak pidananya sangat terasa. selain itu, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memperkenankan pembuktian terbalik dalam hal gratifikasi. untuk itu penjelasan dalam tipikor antara lain menentukan, tetapi juga melanggar hak hak sosial ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebandakwa . dengan demikian permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa mengenai yang berkaitan dengan yang telah dipertimbangkan atas, demi kepastian hukum, kemanfaatan dalam mengejar keadilan didahulukan daripada sekadar formalitas yang bersifat kaku dengan dalih asas praduga tidak bersalah. dengan demikian permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa mengenai ketentuan yang menurut pemohon bukan kewenangan kpk untuk mendidik dan menuntutnya, menurut mahkamah kasus konkret mengenai instansi yang berwenang mendidik dan menuntutnya bukanlah persoalan yang dapat dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya mahkamah sebab dalam pengujian konstitusionalitas suatu norma yang diutamakan adalah mengenai pertentangan suatu norma undang undang dengan uud mahkamah menilai tersebut adalah norma yang dimuat dalam ketentuan peralihan. berdasarkan lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanga maka ditetapkanlah (uu yang lama) sebagai hukum yang berlaku bagi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya dengan demikiansanto, materialis akbar, maria farida indrawi, ahmad fadli semadi, dan wahiduddin adamssantosanto arief hid anggota anggota, ttd ttd anwar usman muhammad alim ttd ttd santo materialis akbar ttd ttd maria farida indrawi wahiduddin adams ttd ttd dewa gede laguna suhartono pendapat berbeda (d penting opinion) hakim konstitusi santo dan hakim konstitusi maria farida indrawi bahwa pada hakikatnya bukanlah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal (predikat crimes atau predikat offence). yang telah menggantikan kemudian direvisi kembalsejak tanggal oktober menjadi undang undang adalah formulasi yang dapat dan seharusnya digunakan untuk memaksimalkan pengenaan tindak pidana asalnya dikarenakan modus yang sering dipakai dan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindakan pidana gabungan (double crimes), yang merupakan sites dari tindak pidana asal (predikat crimes atau predikat offence) dan tindak pidana setelahnya yakni pencucian uang (follow crimes). bahwa dalam teori hukum pidana dinyatakan, dalam tiap tiap delik terdiri dari unsur bestandeelen (bestanddelen) dan elementer. bestandeel (inti delik) adalah unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik dan karena dicantumkan maka harus semua unsur tersebut dicantumkan juga dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. konsekuensinya apabila salah satu unsur bestanddeel (inti delik) tidak terbukti maka perkara harus bebas. sedangkan elemen delik adalah unsur yang tidak dicantumkan tetapi diam diam harus selalu dianggap ada, maka karena tidak dicantumkan dalam rumusan delik sehingga tidak perlu dicantumkan juga dalam dakwaan dan tidak perlu dibuktikan kecuali menimbulkan keragu raguan hakim . selain itu, ada juga pembagian unsur delik dalam kriteria unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea), yang dalam suatu pembuktian terhadap perkara pidana kedua unsur tersebut harus dibuktikan dan sesuai teori actus non fact nishi mens sit rea atau dikatakan sebagai act does not make person guilty unless his mind guilt (bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah). bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam dan maka actus reus dan mens rea nya sebagai bestandeelen harus dibuktikan(sebagai actus reus)( rea)menurut teori hukum pidana, semua unsur dari ketiga tersebut harus dibuktikan karena unsur unsur tersebut merupakan bestanddelen atau inti delik, termasuk harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam yang wajib dibuktikan dan apabila tidak terbukti bahkan dapat lepas dari jeratan hukum. jadi kalau tindak pidana asal saja tidak terbukti bagaimana mungkin ada tindak kejahatan lanjutannya. secara logika, dari kronologi perbuatan, tentu perbuatan tindak pidana asal (korupsi misalnya) harus terjadi terlebih dahulu dan bila hasil korupsi digunakan atau dialirkan baru terjadi tindak pidana lanjutan follow crimes (pencucian uang). artinya tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (no money laundering without predikat crimes offense), sehingga oleh karenanya harus dibuktikan, yang dalam teori hukum acara pidana disebutkan bahwa kedua tindak pidana ini harus dibawakan sekaligus dalam bentuk dakwaan kumulatif, bukan dakwaan alternatif atau subpatut dibukanya dalam dan bertentangan dengan dan uud,, bahwa terhadap frasa patut dibukanya dalam dan menurut pemohon merupakan bentuk nyata penyimpangan dari sistem hukum pidana yang tidak dapat dikatakan sebagai pembaharuan hukum (legal reform) karena dalamnya mengandung potensi pelanggaran ham. menurut pemohon terdapat sekurang kurangnya (tiga) problem konstitusional yangtersebut sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan sebagai berikutdapat pula didasarkan pada angka occur ditegaskan sebagai berikutpemaknaan danpro parte dolls pro parte culpa. berpangkal tolak dari perumusan undang undang tentang tindak pidana tersebut, yang sedemikian rupa sehingga dapat ditafsirkan keliru oleh para penegak hukum dan hakim, yang sekedar mengambil alih instrumen hukum internasional seperti model law money laundering and proceed crime bill tanpa mengerti dengan baik atau malah tidak menjadikannya rujukan atau rekomendasi sama sekali. oleh karena itu, merujuk pada dan yang selalu menjadikan inti delik (bestanddeel) merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dari tindak pidana itu, bahkan tindak pidana asal yang ditentukan dalam adalah causa dari timbulnya pencucian uang yang ditentukan dalam dan artinya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam dan tersebut, selalu dengan membuktikan adanya tindak pidana asalnya sebagaimana disebutkan dalam yang hasilnya dijadikan objek tindak pidana pencucian uang tersebut. bahwa frase patut diduga yang terdapat dalam dan selain sukar diukur, juga membebankan kepada seorang warga negara agar patut dibukanya suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, sementara yang bersangkutan tidak tahu adanya tindak pidana tersebut atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, hal tersebut bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. sebagaimana dikenal dalam teori hukum pidana ada pembedaan delik formal dan delik materiil. faktor pembeda antara kedpada syarat yang ditentukan dalam rumusan detiknya, yaitu, pada delik materiil disyaratkan adanya akibat sedangkan dalam delik formil cukup dengan terbukanya unsur yang terdapat dalam rumusan delik. selanjutnya, kata tidak dalamdidakwa dengan tindak pidana pencucian uang,.dengan demikian seharusnya permohonan pemohon yang berkaitan dengan keharusan adanya putusan tindak pidana asal sebelum melakukan proses terhadap tindak pidana pencucian uang dikabulkan.sar, yaitu pertama, frasa patut dibukanya merupakan kebijakan legislatif yang hanya mengacu kepada model artinya, rumusan tersebut bukan merupakan hasil olah pikir dan olah rasa bangsa indonesia mengandung nilai nilai yang bersumber dari pancasila dan uud kedua, frasa patut dibukanya bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian atau easy law enforcement, padahal akibatnya,. hal demikian sangat bertentangan dengan tujuan pembuktian dari hukum pidana yaitu mencari. pembuktian secara materiil bahwa memang telah terjadi tindak pidana. ketiga, frasa patut dibukanya sulit dalam implementasinya karena serba tidak pasti sehinggoleh uud bahwa frasa patut dibukanya telah ada sejak rezim anti money launderingyang pertama yakni undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang. jika dicermati, frasa patut dibukanya selalu diikuti oleh frasa merupakan hasil tindak pidana . frasa patut dibukanya merupakan frasa yang menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk memiliki rasa kecurigaan terhadap perilaku atau transaksi yang mencurigakan dalam kekuasaannya. hal tersebut ditujukan dengan penempatan kata pengganti nya pada frasa diketahui? dan patut diduga : bahwa penjelasanakibat adanya frasa patut dibukanya tersebut, maka tidak lagi diperlukan pembuktian mengenai ada atau tidak adanya mens rea dari suatu tindak pidana. mens rea pada dasarnya dimiliki oleh manusia yang melakukan perbuatan. sebab elemen umum mental (general mental element) yang melekat pada mens rea, antara lain: maksud (intention), sembrono (recklesnestif jahat (alice), penuh sadar (will), mengetahui (knowledge), dan lalai (negligence). semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. dalam sistem hukum pidana indonesia, mens rea diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa dengan sengaja . dan dalam proses pembuktian, penuntut umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan depan persidangan, bahwa berdasarkan naskah akademik rancangan undang undang pencucian uang dinyatakan, untuk itu, rumusan delik pencucian uang dimaksud perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih sederhana, jelas dan memudahkan dalam pembuktian unsur unsurnya dengan tetap mengacu pada standar internasional seperti yang ada dalam united nations model law money laundering and proceed crime bill model). lebih lanjut dinyatakan, sesuai dengan model tersebut, rumusan delik pencucian uang perlu pula diperluas hingga mencakup pemidanaan terhad atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. hal ini dimaksudkan agar ruang gerak pelaku pencucian uang lebih terbatas dan dapat dikenai sanksi pidana pencucian uang, sejalan dengan ketentuan dalam model. menurut pemohon, hal demikian menunjukkan secara jelas bahwa rumusan dalam kriminalisasi perilaku tindak pencucian uang bukan merupakan hasil olah pikir dan olah rasa bangsa indonesia yang dijiwai atau mengandung nilai nilai pancasila dan pluralisme. padahal sudah seharusnya perumusan substansi peraturan perundang undangan haruslah dijiwai dan bersumber dari nilai nilai pancasila. hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam yang menyatakan pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, bahwa menurut pemohon, frasa patut dibukanya merupakan kebijakan legislasi yang semata mata mengacu dan menghambat kepada model yang secara spesifik dimaksudkan serta bertujuan untuk memudahkan dalam pembuktian . maksud danpada akhirnya berakibat pada anggapan bahwaatau tidak. jika selama proses pemeriksaan pembuktian telah terdapat unsur patut dibukanya, maka majelis hakim akan menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur unsur dari yang dimaksud. hal tersebut dikarenakan frasa patut dibukanya merupakan wujud dari dolls eventually (kesengajaan dengan menyadari kemungkinan) yang mewajibkan pemilik harta kekayaan untuk mengetahui lebih dahulu kemungkinan adanya pelanggaran hukum atas penerimaan harta kekayaan tersebut. dengan demikian, jika dihubungkan dengan frasa merupakan hasil tindak pidana maka tidak perlu diadakan pembuktian secara materiil terhadap harta kekayaan tersebut yang telah melalui proses pencucian uang, hanya cukup secara formil bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana asal. hal demikian sudah barang tentu bertentangan dengan tujuan pembuktian dari hukum pidana yaitu mencari pembuktian secara materiil bahwa memang telah terjadi tindak pidanakaitannya tidak dapat dipisahkan dengan uang hasil tindak pidana , dimana uang sebagaimana fungsinya sebagai,patut dibukanya adalah sesuatu yang sangat sulit dalam implementasinya.karenanya sendiri yang didasarkan padaberadaan suatu norma yang(in cast tindak pidana korupsi suap) sementara seseorang tersebut(in cast tindak pidana korupsi suap) adalahberdasarkan uraian tersebut atas, maka frasa atau patut dibukanya dalam dan bertentangan dengadalam hal ini,sesuai dengan prinsip due process law dan equality before the law, karena keadilan harus pasti dan sekaligus kepastian pun haruslah adil. selain itu, frasa atau patut dibukanya dalam dan jugauntuk itu, mengingat frasa patut dibukanya dalam ketentuan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan padahal keadilan menurut ukuran ukuran dalam hubungan kepentingan antarmanusia sebagaimana ditentukan dalam uud haruslah ditampakkan dan diwujudkan, maka dalam rangka menegakadilan, jika frasa patut diduga telah nyata nyata tidak selaras dengan keadilan menurut uud mahkamah konstitusi harus menyatakan frasa atau patut diduga dalam dan bertentangan dengan dan uud semata mata demi tegaknya uud terlebih lagi, jika frasa patut dibukanya dalam ketentuan dan tidak berakar dan bersumber dari pancasila dan uud melainkan lebih mengacu pada instrumen hukum luar itu, dalam hal ini model, maka sebagai the guardian ideology, mahkamah konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk 'memagari' proses pembuatan undang undang dari anasir anasir yang tidak bersumber dan selaras dengan pancasila. kata tidak dalam bertentangan dengan uud bahwabahwa kata tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnyalain berbunyi hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidanadiatas,harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana yang ditentukan dalam sebagai tindak pidana asal (predikat crime). pada incucian uang bukanlah tindak pidana tunggal, melainkan tindak pidana turunan (accession). oleh karenanya, harus terdapat alur yang jelas antara tindak pidana asal dengan tipu, karena logika yang seharusnya berlaku ialah tidak akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak ada tindak pidana asal atau predikat crimes. tindak pidana asal merupakan penggerak dilakukannya tipu, sehingga sekali lagi harus ditegaskan, tidak ada tipu tanpa ada kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan tidak sah lainnya, bahwa oleh karena itu pula, dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan, penuntut umum harus menyandingkan kedua tindak pidana tersebut sekaligus (dakwaan kumulatif). dengan kata lain, karena disyaratkan adanya tindak pidana asal makidak bersama sama dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan atas perkara tindak pidana asal , kecuali sebelumnya telah ada putusan pengadilan berkekuatan tetap yang menyatakan terbukti telah terjadinya tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam bahwa ketentuan sesungguhnya merupakan implikasi dari adanya frasa patut dibukanya . untuk alasan mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka tidak memfokuskan diri kepada terbukanya predikat crimes, namun hanya cukup membuktikan bahwa hasil kejahatan (proceed crime)berasal dari predikat crime yang diduga tersebut. hal demikian berarti, hasil kejahatan memang berasal dari tindak pidana asal, akan tetapi tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal (predikat crime) harus terbukti secara materiil terlebih dulu: bahwa menimbulkan akibat seorang terdakwa dipidana dengan dakwaan yang belum terbukti secara materiil dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat (eintracht). hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan kekuasaan kehakimankan, hal tersebut juga sangat bertentangan dengan angka international covenant civil and political right occur) yang diratifikasi melalui undang undang nomor tahun tentang ratifikasi international covenant civil and political right kovenan internasional mengenai hak sipil dan politik) yang menyatakan: bahwa adanya kata tidak dalam telah secara nyata memungkinkan seorang terdakwa dipidana atas tindak pidana yang belum terbukti dan belum memperoleh keputusan hakim mengingat yang ditelusuri hanya asal usul hasil kejahatannya (proceeds crime) dan bukan tindak pidananya. dalam hal ini, ketentuan tersebut telah ditafsirkan oleh kpk bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dapat terlepas dan atau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asalnya, dan seseorang dapat dituntut dan diperiksa sidang pengadilan dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang tanpa perlu terikat dan atau mengacu kepada tindak pidana asal (predikat crime). padahal, selain tidak logis, memisahkan tipu dengan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam secara serta merta menjadikan sebagai mati yang tidak berdaya guna: bahwa jika dikaitkan dengan undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi antara lain menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, maka sangat jelas bahwa kewenangan pengadilan tipikor hanya pada tipu yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. berdasarkan kewenangan limitation dalam mengadili tipu tersebut, maka harus ada kejelasan hubungan kausalitas antara tipu dengan tindak pidana korupsi yang dibawtindak pidana asal. sangat tidak logis dan tidak dapat diterima menurut hukum manakala tindak pidana asalnya masih berupa dugaan, asumsi, atau perkiraan bahwa tindak pidana asalnya juga berasal dari korupsi, tanpa dibuktikan secara jelas korupsi yang mana. jika demikian adanya yang terjadi, maka dapat menimbulkan kerancuan dan keraguan atas kewenangan pengadilan tipikor, bahwa dalam kasus tindak pidana yang dibawakan kepada pemohon, kpk telah menyita seluruh kekayaan pemohon terdakwa) dan keluarga pemohon. kpk juga telah mendakwa pemohon dengan tindak pidana pencucian uang tanpa kpk merasa berkewajiban untuk mengaitkan harta kekayaan pemohon dan keluarga pemohon yang dibawakan dalam tindak pidana pencucian uang dengan barang uang yang terkait dengan tindak pidana asal (suap) yang dibawakan kepada pemohon. penuntut umum kpk beralasan cukup membuktikan bahwa harta kekayaan pemohon selaku terdakwa berasal dari dugaan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi sehingga harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dirampas seluruhnya. dengan argumentasi demikian, tidak dapat dibenarkan adanya tindakan penyitaan harta kekayaan terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana asal yang dibawakan karena terdakwa belum tentu atau belum terbukti melakukan kejahatan: bahwa penyidikan, penuntutan,atau tidak berdasarkan kepada telah terjadi dan terbukanya tindak pidana asal menurut pemohon sangatlah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (resumption innocence). tuntutan tipu terhadap diri terdakwa yang demikian sama halnya dengan menuntut dengan didasarkan pada sesuatu hal yang belum pasti. sebagai analogi, dalam kalimat orang itu diduga melakukan pembunuhan terkandung arti bahwa orang itu belum tentu membunuh karena harus dibuktikan bahwa orang itu adalah betul betul pembunuh. atas dasar itu, tentu tidak bisa orang yang diduga atau disangka melakukan pembunuhan dapat dihukum tanpa perlu dibuktikan. terlebih lagi dalam hal ini, asas praduga tidak bersalugaan harta kekayaannya juga berasal dari suatu tindak pidana korupsi, sudah memberikan perlindungan terhadap harta benda terdakwa sebagaimana dijamin oleh uud tentang hal ini, biarlah menjadi tugas terdakwa untuk memperjuangkan hak hak konstitusionalnya mahkamah konstitusi (vide putusan pengadilan tipikor nomor., hal. bagi pemohon, pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan yang turut menggerakkan pemohon untuk mengajukan permohonan ini, samping alasan alasan konstitusional lainnya, bahwa pemohon memahami dan menyadari sepenuhnya bahwasanya the first regime anti money laundering yaitu undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan the second regime anti money laundering yaitujadi hukum positif dalam sistem hukum pidana indonesia: bahwa sebelum berlakunya rezim anti pencucian uang tersebut, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, terutamkan tetapi upaya penyelamatan kerugian keuangan negara tidak terlalu signifikan dan berbanding terbalik dengan kerugian negara yang harus diselamatkan dan biaya yang dikeluarkan negara untuk mencapai tujuan tersebut. oleh karenanya, rezim anti pencucian uang tersebut dibentuk untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi dan aset hasil tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bahwa pemohon sangat memahami, keberadaan rezim antimony laundering yaitu undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uangsangat diperlukan untuk mempertajam taring sarana hukum dalam pemberantasan korupsi. namun demikian menurut pemohon, eufonya merupakan pengarahan tentang bagaimana aparat penegak hukum harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah lakunya terhadap seorang yang disangka melakukan tindak pidana selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah. asas inilah yang dijunjung tinggi dalam negara hukum sebagaimana dimaksud dalam uud yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum .harus dinyatakan konstitusional bersyarat.?. dengan kata lain, kpk hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, bahwa pada bagian batang tubuh sesungguhnya tidak ada satupun ketentuan yang secara expresses verbs menyebutkan bahwa kpk memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan tipu. kalaupun kemudian kpk ternyata menganggap dirinya memiliki kewenangan melakukan penyidikan tipu, kewenangan kpk tersebut semata mata disandarkan hanya pada bagian penjelasan yang menyatakandengan kewenangannya. bahwa terhadap hal tersebut, kiranya pemohon perlu mengemukakan perihal fungsi penjelasan dalam peraturan perundang undangan sebagaimana dinyatakan dalam. lampiran yang tidak terpisahkan dari pada bagian huruf penjelasan, angka lampiranoleh karena penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang undangan, maka penjelasan tersebut sudah barang tentu tidak boleh ditafsirkan lagi oleh siapapun karena justru akan mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan suatu norma yang pada akhirnya akan menghilangkan kepastian hukum. dalam hal ini menurut pemohon, penjelasan tidak dapat ditafsirkan lagi oleh kpk, terlebih lagi hanya untuk kepentingan kpk sendiri, bahwa dengan demikian, dalam batang tubuh tidak terdapat satupun kata, frasa, kalimat atau padanan kata istilah asing yang menyebut bahwa kpk memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara tipu. demikian pula, pada bagian penjelasan hanya menyatakan cukup jelas sehingga tidak disebutkan secara tersurattertulis mengenai kewenangan kpk melakukan penuntutan tipu. hal demikian berbeda dengan penjelasan yang secara tersurat'tertulis menyebutkan kewenangan kidikan perkara tipu yang kemudian dijadikan dasar landasan hukum bagi kpk untuk melakukan penyidikan perkara tipu, bahwa samping itu, kemungkinan kpk memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam perkara tipu sesungguhnya telah ditutup oleh ketentuan dan yang menyatakan:etak kepada penyidik, tersangka, atau terdakwaplat kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa, cc.selanjutnya pada bagian penjelasan disebutkan sebagai berikut: surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan tersebut harus ditanda : cc. hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan. berdasarkan penjelasan sangat jelas disebutkan kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan , tidak ada penambahan kata frasa atau pimpinan komisi lembaga instansi lain yang oleh undang undang diberi kewenangan untuk melakukan penuntst kpk sebagaimana disebutkan dalam penjelasan bahwa walaupun berdasarkan penjelasan tersebut atas sudah sangat jelas bahwa tidak memberikan kewenangan kepada kpk untuk melakukan penuntutan perkara tipu karena yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara tipu adalah kejaksaan ri, akan tetapi oleh karena tidak adanya kejelasan tentang siapa yang dimaksud sebagai penuntut umum" dalam apakah penuntut umum pada kejaksaan atau juga termasuk penuntut umum pada kpk, maka kpk dalam menangani perkara tipu selama ini, termasuk yang dibawakan kepada pemohon selaku tersangka terdakwa, kemudian melakukan penafsiran sendiri sesuai dengan kepentingannya agar kpk memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara tipu yang tindak pidana asalnya (predikat crime) adalah tindak pidana korupsi yang pendidikannya dilakukan oleh kpk, bahwa penafsiran kpk tersebut dapat dilakukan sebagai implikasi dari ketentuan yang secara nyata bersifat multi tafsir. dengan sifatnya yang multitafsir tersebut, maka ketentuan 2010tersebut kpk membuat tafsir sedemikian rupa yang konstruksinya dibangun dengan cara menghubungkan ketentuan dan dengan ketentuan kekuasaan kehakiman, yang selengkapnya menyatakanhakiman peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. bahwa oleh karena dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada kpk untuk melakukan penyidikan tipu yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, kemudian memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik kpk, untuk menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan tipu sekaligus, dan sejalan dengan asas dalam kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka kpk kemudian menafsirkan bahwa kpk memiliki kewenangan, bahwa lebih jauh lagi, kpk telah pula membuat penafsiran bahwa jika perkara ini dipisah dan dituntut oleh (dua) instansi yang berbeda, misalnya kpk dan kejaksaan, maka terjadi (tiga) kondisi, yaitu pertama, hal tersebut bertentangan dengan asas kekuasaan kehakiman, kedua, dapat menghambat proses penegakan hukum, serta ketiga, yang lebih berbahaya memperumit tersangka terdakwa dan melalaikan hak tersangka terdakwa untuk mendapat peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. hal ini karena dalam prosesnya tersangka terdakwa perlu menjalani berkali kali pemeriksaan tahap pra sidang dan persidangan dengan adanya pemisahan penyidikan dan penuntutan, bahwa padahal, apabila dicermati ketentuan kekuasaan kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dihubungkan dengan ketentuan kekuasaan kehakiman yang berbunyisederhana, cepat dan biaya ringan , maka sesungguhnya menjadi jelas dan terang benderang bahwa "asas sederhana, cepat biaya ringan tersebut hanya ditujukan diperuntukkan untuk membantu pencari keadilan dalam mencari dan menemukan keadilan, bukan ditujukan terhadap lembaga penyuntutan serta tidak dapat dijadikan dasar kewenangan oleh kpk untuk: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, akibat sifat multitafsir dan ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan penuntut umum, terbukti bahwa selama ini kpk merasa dirinya memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara tipu semata mata hanya berdasarkan tafsir kpk sendiri dan guna kepentingan kpk sendiri tanpa memperhatikan asas asas dan prinsip prinsip yang berlaku negara hukum indonesia yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana terkandung dalam uud dalam negara hukum, penyelenggaraan negara harus didasarkan pada peraturan perundang undangan dan senantiasa memberikan jaminan terhadap hak hak dasar rakyat. dalam hal ini, asas legalitas menjadi dasar legitimasi bagi tindakan tindakan negara. dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki legalitas dan legitimasi, yaitu kewenangan (authority, gelar) yang diberikan oleh peraturan perundang undangan. dan atas dasar itu, kewenangan tersebut baru dapat memengaruhi pergaulan hukum manakala telah dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang undangan sehingga wewenang tersebut sah, setelah itu barulah kemudian tindakan negara tersebut mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht): bahwa dari teori teori kewenangan yang diterima dan dipahami secara luas, kewenangan penyelenggaraan negara dapat bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. kewenangan yang bersumber dari atribusi yakni pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang undangan. kewenangan yang bersumber dari delegasi yakni kewenangan karena adanya pelimpahan suatu wewenang yang dimiliki oleh organ negara yang telah memperoleh wewenang secara atribut (elegans) kepada penyelenggara negara lainnya (delegatoris) dengan peralihan tanggungjawab dari elegans delegatoris. sementara, kewenangan yang bersumber dari mandat dimaknai sebagai pelimpahan sebagian kewenangan. dar(mantan) kepada penerima mandat (mandataris), biasanya merupakan pelaksanaan perintah atasan dimana kewenangan tersebut dapat sewaktu waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab: bahwa kewenangan organ negara yang bersumber dari atribusi melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap kali diperlukan. sifat demikian berbeda dengan kewenangan yang diperoleh berdasarkan delegasi atau mandat. artinya, dalam hal kewenangan diperoleh secara atribut maka wewenang baru tersebut dilahirkan atau diciptakan dan bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang undangan, yaitu dari redaksi tertentu dalam peraturan perundang undangan. oleh karenanya, ketentuan dalam redaksi tertentu tersebut harus jelas sehingga tidak dimungkinkan kewenangan tersebut diperoleh atau bahkan diklaim dari hasil penafsiran terhadap suatu ketentuan undang undang. sehubungan dengan argumentasi tersebut, kewenangan kpk melakukan penuntutan tipu yang diperoleh dari hasil penafsiran tidak dapat dibenarkan menurut hukum, apalagi dalam hal ini, kewenangan penuntutan tindak pidana tipu yang merupakan perkara pidana (baik hukum materiil maupun hukum formil) yang secara langsung berkaitan dengan hak asasi warga negara untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang adil: bahwa pada memuat ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan penuntut umum" dalam apakah penuntut umum pada kejaksaan dan atau termasuk penuntut umum pada kpk, sehingga sejauh menyangkut siapa yang dimaksud dengan penuntut umum dalam bersifat multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum. terhadap ketentuan yang multitafsir tersebut, pemohon meminta agar mahkamah konstitusi sebagai the final interpreter the constitution memberikan tafsir konstitusional yang mengikat secara hukum agar norma dalam ketentuan tersebut selaras dengan uud khususnya dengan uud yang menyatakan setiapini, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agar ketentuan dapat ditafsirkan konstitusional secara bersyarat (conditional constitutional)sepanjangdan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan kejelasan tentang harta kekayaan yang harus dibuktikan asal usulnya sehingga bertentangan dengan dan uud, bahwa selanjutnymenurut bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi: penyuapan: narkotika, psikotropika:: kepabeanan: cukai: perdagangan orang, mm. perdagangan senjata gelap: terorisme, penculikan: pencurian: penggelapan,sehingga dalam hal ini,terlebih dulu putusan hukum (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) yang menyatakan telah adanya atau telah terbukjelasan tentang ketentuan tersebut diatas semakin lebih tidak diperjelas lagi oleh bunyiterhadap ketentuan terdapat sekurang kurangnya (dua) ketidakjelasan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, pertama, siapakah yang harus membuktikan ada atau tidak adanya tindak pidana yang dibanggakan kepada terdakwa? kedua, apakah mungkin terdakwa membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana yang diduga merupakan predikat offence dari tindak pidana pencucian uang? seandainyapun terdakwa telah berhasil membuktikan dengan alat bukti yang cukup bahwa harta kekayaannya bukan berasal atau terkait tindak pidana, maka dapat timbul pertanyaan berikutnya, bagaimanakah penuntut umum harus bersikap? sama sekali tidak menentukan pengaturan perihal kewenangan penuntut untuk mengajukan alat bukti sebaliknya dan tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut. selanjutnya, bagaimana pula jika ternyata baik terdakwa maupun penuntut umum tidak mampu membuktikan asal usul harta kekayaannya tersebut. hal ini jelas jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atasitaan harta kekayaan terdakwa yang hanya didasarkan kepada asumsi dan dugaan semata dengan pertimbangan bahwa harta kekayaan terdakwa tidak sesuai dengan profil terdakwa dan atau terdakwa dinilai tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta kekayaannya sementara penuntut juga tidak menyampaikan kontra alat bukti untuk meng counter alat bukti yang diajukan terdakwa sehingga harta kekayaan tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima menurut hukum bahkan dapat mencederai hak asasi terdakwa untuk memiliki harta kekayaan yang dilindungi dan dijamin oleh uud bahwa selanjutnya, dalam perkara tindak pidana yang dibawakan kepada pemohon selaku terdakwalahatau tidakdengan tindak pidana korupsi (suap) yang dibawakan kepada pemohon terdakwa)., bahwa dibebaskannya kepada pemohon terdakwa) untuk membuktikan asal usul harta kekayaan pemohon terdakwa) yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dibawakan sebagai tidak terkait dengan tindak pidana korupsi (suap) yang dibawakan , serta tidak adanya batas tidak terbatas harta kekayaan mana saja yang harus dibuktikan asal usulnya, telah menimbulserta melanggar hak asasi pemohon untuk mendapat perlindungan hukum terhadap money laundering tersebut telah bercampur baur dengan kebencian terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana money laundering, sehingga perumusan hukumnya, terutajustru mengandung berbagai permasalahan esensial. sebagai contoh, perumusan pemidanaan terhadap pelaku money laundering, terutama dalam lebih terkonsentrasi pada pidana penjara daripada pengembalian kerugian negara. samping itu, soal acuan penyusunan undang undang nomor tahun yang ternyata lebih merujuk pada standar internasional sebagaimana dalam united nations model law money laundering and proceed crime bii dari pada berpijak pada nilai nilai pancasila dan uud selain itu, yang sangat disayangkan, terkandung pula problem konstitusionalitas noryang justru telah jelas jelas merugikan hak hak konstitusional pemohon selaku warga negara sebagaimana dijamin dalam uud khususnya hak hak konstitusional pemohon selaku terdakwa yang diduga melakukan tipu, berdasarkan uraian atas, pemohon mengajukan permohonan ini yang uraian dalil dalil permohonan secara lengkap diuraikan sebagai berikut. il. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemohon memohon mahkamah konstitusi mk)sehingga mendapatkan putusan yang seadil adilnya dan bersifat final. adapun yang dimohonkan pemohon untuk diuji oleh mahkamah konstitusi selengkapnya adalah sebagai berikut. langsubenda yang ada bawah kekuasaan pemohon yang sesungguhnya tidak ada kaitan dengan tindak pidana korupsi (suap) yang dibawakan kepada pemohon terdakwa), bahwa adanya penerapan pembebanan untuk membuktikan seluruh asal usul harta kekayaan pemohon tanpa batasan yang jelas (tidak terbatas), termasuk harus membuktikan asal usul harta kekayaan pemohon yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dibawakan kepada pemohon terdakwa), adalah merupakan suatu bentuk kesewenang wenangan, terutama melanggar hak asasi warga negara untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum atas harta benda (harta kekayaan) yang berada bawah kekuasaannya sebagaimana dilindungi dan dijamin olehdanbahwa lebih dari itu, khususnya menyangkut harta kekayaan yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dibawakan (tindak pidana asal), adalah sangat sulit untuk membuktikan asal usul harta kekayaan yang dimiliki oleh orang perorangan, karena dalam praktik kehidupan sehari hari masyarakat indonesia sangat langka ada orang yang mempunyai catatan (bukti bukti surat'dokumen) tentang asal usul harta kekayaannya, termasuk sumber uangnya apakah dari tunai yang tidak disimpan bank atau dari uang yang disimpan bank? dan membuktikan bahwa asal usul harta kekayaan yang nyata nyata tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang dibawakan atau dengan tindak pidana asal sebagai harta kekayaan yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi (suap) atau bukan terkait dengan tindak pidana korupsi suap) adalah berarti membuktikan sesuatu yang negatif , sama dengan membuktikan sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu yang tidak terjadi, tidak faktual, yang dalam doktrin hukum pidanaapkan kepada seseorang, karena itu sesuatu yang sangat sulit dan tidak adil,padpada telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dikehendaki oleh uud karena dalam implementasinya pemohon terdakwa) telah dibebankan oleh penuntut umum kpk dan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat untuk, bahwa indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang undang secara negatif (negatif wettelijk stelsel), dalam hal mana berdasarkan ketentuan kurap ditentukan minimum pembuktian , dimana dengan tegas dan jelas dinyatakan, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa bertakwalah yang melakukannya . demikian pula terhadap tindak pidana pencucian uang yang dibawakan kepada pemohon terdakwa), ketentuan minimum pembuktian yang secara limitation disyaratkan oleh kurap tetap harus terpenuhi, bahwa membebankan kewajiban kepada pemohon untuk membuktikan bahwa harta kekayaan milik pemohon bukan berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam sementara tindak pidana korupsi (menerima suap) yang dibawakan kepada pemohon terdakwa) tidak ada menunjukan (bukti yang cukup) ada hubungan kaitan dengan harta kekayaan mirsebut merupakan kesewenang wenangan terhadap pemohon dan bertentangan dengan prinsip mencari dan menemukan kebenaran berdasar standar beyond the reasonable doubt" yang ditentukan dalam kurap yang merupakan salah satu pengejawantahan dari prinsip negara hukum yang ditegaskan oleh uuddan tidak proporsional dan tidak terukur dalam penerapannya serta mengandung ketidak pastikan hukum. bertentangan dengan uud dan bahwa me: kemudian perppu menyatakan bahwa, bahwa menurut pemohon, telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan menimbulkan ketidakdalam sebuah sistem hukum dalam hal ini menyangkut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan terdapat tolok ukur ganda, yaitutipu)lakukan setelah berlakunya undang undang guo, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas, sangat jelas bahwa yang sesungguhnyoleh berikutnya dari itu sendiri, yaitu oleh dengan cara. sama sekali tidakbahwa karena itu, perbuatan penuntut umum kpk yang telah menuntut pemohon terdakwa) dengan suatu undang undang yang telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalahbahwa terlepas dari hal tersebut atasipu) masih tetap dianggap berlaku , maka akan timbul permasalahan mendasar lainnya, yaitu berdasarkan tipu kpk tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan perkara tipu (apalagi. wewenang penuntutan) sebagaimana diatur dalam tipuhal dalam dengan tegas dijadi apabila tipu tetap hendak diberlakukan, maka proses pemeriksaan dalam perkara tersebut harus dilakukan berdasar tipu, bahwa kurap menyatakan . dari bunyi kurap tersebut dapat ditarik arti bahwa yang dimaksud proses "pemeriksaan dalam hukum acara pidana (pidana formil) ada dalam dua tingkat, yaitu pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan pemeriksaan pengadilan (persidangan): bahwa apabila khususnya kata diperiksa dikaitkan dengan bunyi kurap dan adanya fakta bahwa kpk tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan perkara tipu yang diatur dalam undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun maka sangat jelas bahwa ketentuan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predikat crime) sama sekali tidak ada kaitannya (relevansinya) dengan kpk, karena hanya berlaku untuk dan dapat diterapkan oleh penyidik polri dan penyidik kejaksaan, bahwa meskipun nyata nyata tersebut atas sudah tidak memiliki daya laku lagi karena tipu itu sendiri sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh akan tetapi penuntut umum kpk tetap mendakwa pemohon terdakwa) dengan tindak pidana pencucian uang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun dengan memakai kewenangan penyidikan dan penuntutkpk yang telah melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pemohon dalam perkara tipu berdasarkan nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun berdasarkan kewenangan yang menurut kpk dimiliki oleh kpk berdasarkan sama artinya dengan kpk telah memberlakukan surut" norma yang ada dalam untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang diatur nomor tahun sebagaimana diubah dengan nomor tahun bahwa perbuatan kpk yang telah memberlakukan surut nyata nyata sangat bertentangan dengan bunyi uudberdasarkan uraikan tersebut atas, jelas bahwa bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil yang harus dimiliki oleh sertakesimpulan berdasarkan uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan pada angka angka ii, dan angka iii atas, permohonan ini dapat ditingkatkan sebagai berikut. dan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang undang merupakan kewenangan mahkamah konstitusi,langsung diberikan oleh dan secara langsung diberikan oleh dan uud hak hak konstitusional pemohon tersebut telah dirugikan dengan berlakunya danketentuan mk. wewenang untuk melakukan penyidikan perkara tipu, apalagi wewenang penuntutansebagaimana diatur dalam tipu tersebut,vi. petit bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah pemohon kemukakan dan uraikan diatas dan bukti bukti terlampir, maka dengan ini pemohon memohon kehadapan yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili permohonan ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. mengabulbertentangan dengan undang undang dasar. dengan.lima milyra paling lama dua puluh) tahun dan denda paling banyak ke.dua puluh) tahun dan denda paling banyak limayar rupiah) ,:, nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menyatakbertentangan dengan undang undang dasar secara bersyarat (conditional constitutional)dengan sebagaimana mestiny bukti fotokopukti fotokopi ktp akil mochahli yaitu gde panjat astana, eddy diaries, dan mudzakkir yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal oktober serta keterangan tertulis ahli chairul huda dan yusril iha mahendra yang telah menyerahkenerangkan sebagai berikut: ahli pemohon gde panta astana bahwa mengenai pengertian bertentangan dengan undang undang dasar pengertian undang undang dasar sebagai hukum tentu tidak boleh hanya diartikan sebagai kumpulan kaidah atau norma yang terdapat pada dalam undang undang dasar sebagai sistem undang undang dasar selain memuat norma hukum, juga memuat asas asas hukum seperti dimuat dalam pembukaan undang undang dasar asas asas hukum tersebut termasuk dalam hal yang tidak boleh disimpan atau dikesampingkan, tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan asas asas hukum yang berlaku umum (general principles law). suatu peraturan undang undang misalnya, dapat dinyatakan batal, tidak sah karena atau dengan alasan bertentangan dengan asas asas hukum yang umum. ditinjau dari segi hukum, pancasila memuat asas asas hukum yang mendasari semua sistem hukum indonesia, termasuk undang undang dasar karena itu, pengertian menguji undang undang terhadap undang undang dasar semestinya tidak terbatas pada norma undang undang dasar tetapi berlaku juga terhadap asas asas hukum yang terkandung dalam pembukaan, termasuk pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mendasari undang undang dasar dalam konteks ini, undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang, dalam pembentukannya lebih merujuk pada standar internasional sebagaimana yang dijumpai dalam united nation and money laundering tahun daripada berpijak pada asas asas hukum umum yang terdapat pada pancasila yang menjauhi undang undang dasar kedua, assemata mata mengadili menurut hukum karena itu pengujian tidak dapat menjadi alat menilai kebijakan atau hal hal luar hukum. antara lain yang dikenal dengan sebutan political sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah dalam keterangannya hadapan mahkamah pada hari senin, tanggal september ketiga, asas bahwa pada dasarnya hakim akan menerapkan undang undang kecuali didapati kenyataan bukan sekadar secara konseptual bahwa suatu undang undang bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana undang undang guo dalam perkara guo. keempat, asas bahwa ada pelanggaran hak hak individu atau komunitas yang mendasar atau asasi sebagaimana yang sudah diajukan oleh pemohon. kelima, bahwa asas undang undang guo sangat nyata telah melanggar atau pasti akan melanggar hak pemohon guo bukan sesuatu yang seandainya atau kalau kalau atau semata mata bersifat konseptual seperti yang dijumpai pada pokok pokok gugatan yang diajukan oleh pemohon guo. bahwa pandangan ataupun pendapatnya ahli tidak hanya dimaksudkan guna mempertegas dan menambah pemikiran tersebut atas, melainkan juga dimaksudkan untuk menawarkan beberapa sudut pandang yang barangkali dapat memperkaya perspektif dalam memeriksa, mengadili, menilai, dan pada akhirnya memutus perkara guo dalam perspektif hukum positif. selama ini sering dibesarkan bahkan diajarkan lingkungan akademik kelebihan dan kekurangan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. kelebihan hukum tertulis, yaitu lebih menjamin kepastian hukum, baik kepastian kaidah, atau normalnya, maupun kepastian wewenang pembentukannya. kebaikan lain hukum tertulis adalah mudah ditemukan dan seterusnya. pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah benar hukum tertulis lebih menjamin kepastian hukum? dalam kenyataannya tidak selalu demikian. hukum tertulis dapat juga menjadi sumber ketidakpastian hukum. bilamana rumusan norma atau kaidah hukum yang tertulis kurang baik atau rumusan normalnya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti interpretatif. ada inkonsistensi, bahkan pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain. lebih lebih semuanya itu dapat juga menimbultersebut, undang undang guo adalah hukum positif. dalam arti kata, hukum tertulis yang kini tengah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. undang undang guo menimbulkan ketidakpastian hukum disebabkan oleh hal hal sebagai berikut, pertama, rumusan norma atau kaitannya kurang aikatsu rumusan normalnya kurang dapat ditafsirkan dalam berbagai arti interpretatif. ahli tunjukkan ketentuan yang tidak perlu ahli kemukakan, bahwa dari semua yang ahli sebut sini nya, khususnya frasa patut dibukanya yang terdapat dalamnya menjadi interpretatif karena rumusan normalnya kurang baik. hal yang sama juga diketemukan dalam ketentuan sebagaimana yang ahli simak mulai dari kepala plat maupun dari pimpinan kpk. undang undang guo yangdan seterusnya. pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan penuntut umum dalam ketentuan tersebut? penjelasan atas undang undang guo hanya menyebutkan cukup jelas. yang lain, bahkan seluruh yang ada dalam undang undang guo tidak ada satu pun yang memberikan kewenangan kepada kpk untuk bertindak selaku penuntut umum terhadap tipu. namun dalam praktik, ketika kpk melakukan penyidikan terhadap perkara tipu yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dididik oleh kpk, maka penuntut umum yang dimaksud dalam ketentuan undang undang guo oleh kpk ditafsirkan termasuk penuntut umum. bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan yang menyebutkan, untuk kepentingan pemeriksaan dan seterusnya . yang terkait dengan ketentuan undang undang guo. sebagaimana yang ahli sampaikan sini pada halaman halaman juga. bahwa untuk menunjukkan bahwa ada pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain, seperti yang dijumpai dalam ketentuan ahli uraikan dalam halaman terkait dengan ketentuan demikian pula consistency ataupun pertentangan norma dijumpaiyang menyebutkan, tindak pidana pencucian uang dilakukan sebelum berlakunya undang undang ini, diperiksa, dan diputus dengan undang undang nomor tahun dan seterusnya, bertentangan dengan norma yang terkandung dalam ketentuan undang undang guo yang menegaskan dan seterusnya, ujungnya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. kedua, metode dan asas asas penerapan hukum positif. metode penerapan hukum positif dengan menunjuk konsentrasi relatif banyaknyatu peristiwa hukum tertentu, bahkan wajib menemukan sendiri hukum untuk menyelesaikan peristiwa konkret tertentu. bahwa untuk kepentingan tersebut, hakim wajib menggali dan seterusnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. metode yang dipakai hakim dalam menerapkan atau menemukan hukum secara tepat untuk memecahkan masalah hukum konkret yang dihadapi dilakukan dengan penemuan hukum. dalam konteks inilah, mahkamah konstitusi diharapkan dapat dengan bijak memberi arti terhadap beberapa ketentuan undang undang guo yang interpretatif. dengan demikian, kearifan dan kebajikan dalam memberikan arti terhadap beberapa ketentuan dalam undang undang guo yang interpretatif akan dapat menjamin adanya kepastian hukum, dan keadilan, serta penghormatan hak asasi manusia bagi semua pihak, khususnya bagi pemohon. sehubungan dengan itu, ada dua metode utama yang dapat digunakan dalam penerapan hukum, yaitu metode penafsiran dan konstruksi hukum, sebagaimana ahli uraikan sini dalam halaman dan lanjutnya halaman asas penerapan hukum positif selain didasarkan pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang undangan, penerapan hukum positif harus tunduk juga pada asas asas tertentu, antaranya asas konstitusional. asas yang bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan undang undang dasar sebagia asas konstitusional dalam penerapan hukum. asas konstitusional ini sejalan, sekaliegas, dan atau memperkokoh kedudukan undang undang dasar sebagai hukum tertulis dalam negara. bahwa dalam kedudukan yang demikian itu, undang undang dasar menjadi sumber hukum tertulis setinggi dalam negara. konsekuensinya, hukum tertulis yang derajatnya lebih rendah dari undang undang dasar tidak boleh bertentangan dengan undang undang dasar itu sendiri sesuai dengan doktrin tertib hukum hans kersen yang dikembangkan oleh muridnya hans nawiasky dalam stufentheorie. karena itu, hal yang terpenting dari asas konstitusional adalah larangan menerapkan hukum positif yang bertentangan dengan politik konstitusi dan ketentuan undang undang dasar seperti prinsip negara berdasarkan atas hukum, negara berdasarkan atas konstitusi, kedaulatan rakyat, kehormatan terhadap hak asasi manusia, dan lain sebagainya. atas dasar asas konstitusional ini, beberapdinilai bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan hukum. demikian pula penerapan undang undang guo yang interpretatif dirasakan tidak adil dan merugikan hak hak konstitusional pemohon, sehingga dinilai juga bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh undang undang dasar semuanya itu diuraikan secara objektif dan argumentatif oleh pihak pemohon dalam pokok pokok permohonannya. bahwa asas tidak berlaku surut, nonretroatif secara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku depan. hal ini antara lain bertalian dengan salah satu prinsip negara berdasarkan atas hukum. suatu hubungan atau peristiwa hukum hanya akan mempunyai akibat hukum berdasarkan aturan hukum positif yang ada pada saat hubungan atau peristiwa hukum itu terjadi. asas nonretroaktif ini menjadi penting dan relevan disampaikan sini untuk merespons ketentuan undang undang guo yang selengkapnya berbunyi, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya undang undang ini diperiksa dan diputus dengan undang undang nomor dan seterusnya. ketentuan ini secara nyata dan demikian jelas bertentangan dengan asas nonretroaktif. terlebih lagi, dengan adanya ketentuangaskan pada saat undang undang ini berlaku dan seterusnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan ini semakin mempertegas asas nonretroaktif, sekaligus menegaskan atau membatalkan ketentuan undang undang guo. inilah cermin dari norma hukum yang ambigu, inkonsistensi yang bertentangan satu dengan yang lain. asas peralihan hukum. asas peralihan hukum ini berbicara tentang apa yang dikenal sebagai ketentuan atau aturan peralihan yang merupakan suatu politik hukum dan sekaligus asas pembentukan serta keberadaan suatu hukum tertulis atau suatu peraturan perundang undangan akibat perubahan suatu peraturan perundang undangan. salah satu asas umum pembentukan peraturan perundang undangan menyebutkan, setiap hukum yang baru, meniadakan hukum yang lama. sekali dibentuk suatu peraturan perundang undangan yang baru, peraturan undang undang yang lama yang mengatur pokoknya yang serupa, secara hukum menjadi tidak berlaku lagi . akibat tidak berlaku secara hukum tersebut, bukan hanya terhadap peraturan perundang undangan yang sejenis atau yang sederajat, tetapi juga termasuk segala bentuk peraturan perundang undangan lebih rendah, sebagai pelaksana dari peraturan perundang undangan yang lama. atas dasar itu, bukan hanya ketentuan yang bertentangan dengan asas peralihan hukum, melainkan juga ketentuan terlebih lagi penunjuk yang terdapat dalam ketentuan menegaskan bahwa undang undang nomor tahun juncto undang undang tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. dalam hukum pidana, aturan peralihan menjadi satu asas hukum, mana dalam ketentuan kuh pidana menyebutkan, apabila ada perubahan peraturan perundang undangan setelah terjadi suatu perbuatan pidana, maka diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan, underline crime dari suatu tindak pidana asal (predikat crime), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana asalnya. tindak pidana asal (predikat crime) adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. misalnya, dalam satu tindak pidana peredaran narkoba (drug distribution). dari asal peredaran atau penjualan narkoba tersebut akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagaitersebut atas dimohonkan pengujian terhadap uud dengan dasar pengujian ketentuan ketentuan dalam uud sebagai berikut:jualan narkotika dimaksud, yang kemudian dicuci dengan suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah dirty money, kemudian menjadi clean money. dengan demikian, telah terjadi tindak pidana pencucian uang. dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal atau predikat crime adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dimaksud. kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika, predikat crime, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana criminal. kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pula yang dicuci dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal. kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang yang dimaksud, sehingga kedudukan tindak pidana asal (predikat crime) sangat penting dan. merupakan klausa atau sebab yang untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal yang bersangkutan. bahwa tindak pidana asal (predikat crime) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang. akan tetapi, tindak pidana pencucian uang yang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal, predikat crime. namun seperti telah diuraikan dalam uraikan ahli sebelumnyamerumuskan tindak pencucian uang sudah cukup terjadi dengan diketahuinya atau patut dibukanya saja. harta kekayaan menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal. bahwa dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asalyang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian dicuci, maka tindak pidana pencucian uang telah terjadi. tindak pidana asal (predikat crime) tidak benar benar harus menjadi klausa, sebab terjadinya tindak pidana pencucian uangini adalah predikat crime, boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya. sehingga tindak pidana asalencucian uang indonesia. namun bukan merupakan syarat mutlak. kalau tindak pidana asal ada, maka bersatulah ketentuan alternatif pertama, yaitu diketahuinya. bahwa harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang tersebut berasal dari satu tindak pidana asal. sebaliknya, jika tindak pidana asal, tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, maka bersatulah alternatif yang kedua, yaitu bahwa harta kekayaan yang dimaksud patut diduga, merupakan hasil satu tindak pidana asal. dengan demikian, apakah urgen keberadaan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang menurut indonesia. jawabannya tegas ahli katakan, tidak urgent. dikatakan demikian oleh karena boleh ada atau boleh juga tidak ada. cukup dengan patut diduga saja, hanya merupakan alternatif pilihan untuk dapat dikatakan menjadi penyebab atau kausal dari suatu tindak pidana pencucian uang. namun, rumusan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam undang undang guo, maksudnya undang undang tahun kiranya dapat dipahami. sebab tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan transnasional yang melintasi batas batas suatu negara. sehingga apabila tindak pidana asal, predikat crime yang dilakukan luar wilayah yurisdiksi negara indonesia, sedangkan tindak pidana pencucian uang yang sebagai syarat terjadinya tindak pidana pencucian uang. sehingga undang undang ini bisa dirumuskan dengan alternatif, yaitu diketahui atau pada dibukanya saja mengenai tindak pidana asal (predikat crime) tersebut. bahwa kendatipun demikian, tetap akan ada permasalahan hukum yang muncul dengan rumusan tindak pidana pencucian uang yang sedemikian itu, yaitu dalam hal dengan unsur patut diduga saja bahwa harta kekayaan dicuci adalah merupakan hasil tindak pidana dari tindak pidana asal.telah terbukti terjadinya tindak pidana uang yang bersangkutan. padahal, kemudian hari diputuskan oleh pengadilan bahwa tindak pidana asal dimaksud tidak terbukti menurut hukum. kalau sudah demikian halnya, bagaimana dengan tindak pidana pencucian uang yang dinyatakan telah terbukti? terhadap hal demikian, putusan pengadilan menyatakan telah terbukti tindak pidana pencucian uang dimaksud dapat dibatalkan melalui hukum luar biasa peninjauan kembali. bahwa logika hukumnya sebagai,tindak pidana asal (predikat crime) nya yang harus diproses hukum terlebih dahulu. bidang legislasi, timbulnya permasalahan hukum sebagaimana yang ahli kemukakan, kiranya dapat dicegah dengan melakukan perubahan terhadap undang undang nomor tahun yaitu dengan mengubah pengertian maupun rumusan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang terdapat dalam dan undang undang guo, yaitu dengan mengubah frasa atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dibukanya merupakanasal pidananya dan seterusnya menjadi atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidanrumusan tersebut akan lebih menjamin adanya kepastian dalam penegakan hukum bahwa tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan pada adanya dugaan, melainkan didasarkan pada pengetahuan pelaku bahwa harta kekayaan dijadikan objek pencucian uang adalah hasil tindak pidana dari satu tindak pidana asal. mudzakir bahwa hukumpidana itu punya kualitas, punya kategori. satu, hukum pidana umum, hukum pidana khusus, dan hukum pidana administrasi. dalam pengertian hukum pidana khusus, pada umumnya berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana luar kuhp, diatur dalam undang undang tersendiri yang bersifat khusus. itu benar. sebagaimana hukum administrasi yang disebut sebagai hukum pidana khusus dalam arti sistemik. tetapi, kalau dia berlakunya adalah terkait dengan lex specialis derogat legi generali dalam hukum pidana itu tidak berlaku. bahwa yang disebut hukum pidana khusus adalah hukum pidana mengatasi dalam suatu keadaan darurat, kalau itu berbasis pada keadaan. hukum pidana khusus adalah hukum pidana karena tidak kelihatan karena sifatnya tidak mungkin diberlakukan secara umum, itu hukum pidana anak. jadi, kalau ingin ahli sampaikan adalah kalau misalnya ada hukum hukum pidana lain yang mengatur misalnya khusus, itu sebenarnya hukum pidana khusus dalam hukum pidana yang dalamnya adalah bisa derogat legi generali. ini harus konsisten dalam membangun ini, yang bisa derogat legi generali, sebenarnya tunduk pada hukum administrasi. apa itu? keadaan darurat, maka indonesia pernah muncul khusus mengenai hal ini yang disebut sebagai mahkamah militer luar biasa, tetapi, dalam praktik yang selama ini selalu dimunculkan namanya hukum pidana khusus luar kuhp, sehingga semua hukum pidana luar kuhp adalah mengatur, menyimpang dari kaidah kaidah umum hukum pidana. bahwa ini tidak menggembirakan buat ahli sebagai pengkaji hukum pidana karena tak ada alasan apa pun untuk menyimpang asas asas hukum pidana. oleh sebab itu, terhadap ketentuan ketentuan yang menyimpang asas hukum pidana selalu ahli kritisi bahwa hukum pidana khusus itu ibaratnya, ahli ingin sampaikan karena keadaan darurat, maka pengawasannya harus hukum dalam keadaan darurat, makag terhadap kaidah hukum umum, baik hukum materil maupun hukum formil. sebaliknya, dalam hal keadaan yang tidak darurat, maka harus diatasi dengan hukum pidana biasa, hukum pidana umum. bahwa atas dasar logika ahli ingin sampaikan karena itu tidak bisa diatasi dengan hukum pidana umum, maka bersatulah hukum pidana khusus. mestinya, harusnya adalah hukum pidana khusus ini hanya terbit mungkin satu atau dua dan itu hanya dibatasi oleh waktu berlakunya. setelah selesai waktu berlakunya, kembali kepada keadaan umum. ibaratnya, kalau itu hukum pidana biasa, atau kejahatan biasa ditangani, atau keadaan yang biasa ditangani oleh hukum pidana. khusus, risikonya apa? itu ibaratnya membunuh nyamuk dengan bom. nyamannya pasti mati? mati. tapi sistem hukumnya porak poranda dalam konteks ini. risikonya apa? ancaman terhadapperlindungan terhadap hak asasi manusia. ini yang sering ahli sampaikan dalam satu konteks ini. nah, atas dasar itu, ahli ingin sampaikan, berarti kaidah penyimpangan penyimpangan itu menurut ahli harus kembalikan lagi kepada habitat yang semula. bahwa apa bedanya suap dalam undang undang kuhp dipindah dalam undang undang nomor tahun tiba tiba menjadi extraordinary? yang membuat extraordinary karena tempatnya dipindah dalam hukum pidana khusus ini atau apanya? sehingga mereka semua boleh menyimpang dari aturan kaidah hukum umum? ini harus menjadi perenungan kita bersama dalam satu konteks ini. kedua, terkait dengan tipu ahli sudah sejak terbitnya undang undang nomor tahun telah melakukan kajian terhadap ketentuan hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. inti daripada tindak pidana pencucian uang, tadi sudah ahli sampaikan. tadi ada dua kejahatan dalam konteks ini, sebut saja tindak pidana. yakni adalah tindak pidana asal, tindak pidana pencucian uangnya. bagaimana hubungan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang? dari sisi norma hukum pidana karena mahkamah konstitusi yang menguji norma, maka norma hukum pidana dalam adalah mutlak yang sudah disebutkan right dan rinci. kejahatan apa yang sebagai kejahatan asal? dan yang kedua adalah kejahatan tindak pidana pencucian uang. yang salah satu unsur dalam tindak pidana pencucian uanglah satu unsur tindak pidana pencucian uang itu, harta kekayaan itu bersumber dari ini berbeda dengan kuhp dalam kuhp itu hanya disebutkan, penambahan itu kejahatannya tindak pidana adalah dari kejahatan. itu buku kedua, jadi tidak disebutkan satu per satu. kalau sini disebutkan satu per satu, artinya apa? artinya demikian juga itu adalah bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dari ini harus dimaknai demikian karena memang itu disebutkan unsur. kalau dalam hukum pidana, unsur, tanpa ada unsur tidak mungkin dilakukan itu. maka konsekuensi berpikir yang ahli sampaikan ini, maka tindak pidana asal itu hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah dilakukan oleh tindak pidana pencucian uang. persis sama dengan namanya penggelapan itu tidak mungkin seorang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan penggelapan, tidak mungkin seorang melakukan kejahatan, sekaligus yang bersamaan dia adalah melakukan penambahan. penambahan, pelakunya adalah orang lain. demikian juga, kejahatan, pelakunya orang lain. maka muncullah istilah, tadi sudah disinggung mengenai konstruksi kesalahannya, mengetahui, kalau dalam tindak pidana, dalam penambahan itu dikatakan sepatutnya harus menduga, ini bahasa yang bagus sekali, sepatutnya harus menduga. jadi, menduga itu harus secara patut. kalau dalam bahasa tindak pidana pencucian uang adalah patut menduga diketahuinya dan patut diduga. ini bahasa patut diduga ini berbeda, sepatutnya harus menduga dengan patut diduga, ini bahasa yang umum yang disebut sebagai tidak ada imperatifnya, tapi kalau dalam bahasa itu ada kaidah imperatifnya, seharusnya menduga. seharusnya ada kata kata harus situ. ini yang ingin ahli sampaikan, ini maknanya berbeda terhadap tindak pidana pencucian uang ini hanya khusus yang terkait dengan keadaannya ini adalah patut menduga. ahli ingin sampaikan, patut menduga itu keadaan, itu tidak bisa diubah dengan kesengajaan. kesengajaan itu adalah mengetahui dengan tradisinya, termasuk dalamnya adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. jadi kesengajaan kemungkinan itu sumbernya. adalah mengetahui atau diketahuinya. sedangkan patut menduga, itu adalah keadaan. jadi agak berbeda dalam konteks ini, hanya saja kalau diatu, tindak pidana itu bisa dilakukan sebagian dia menggunakan kesengajaan, sebagian juga menggunakan keadaan yang dikenal sering pro parte dolls, pro parte culpa. jadi bisa disengaja, bisa keadaan. cuma gradasi keadaan ini yang menjadi persoalan kajian ahli adalah mengapa tidak menggunakan rumusan, sebagaimana diatur dalam tentang penambahan yang sini jelas kaidah imperatifnya masuk dalamnya. sehingga jelas walaupun itu nanti ada dalam penjelasan, tetapi kaidah imperatif yang mengikat itu adanya dalam norma. sehingga kalau norma sepatutnya harus menduga, itu jelas sekali kaitannya. bahwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang, menurut ahli karena konstruksi kesalahannya dalam bentuk diketahui, patut menduga. diketahui dan patut menduga ini sesungguhnya menghubungkan antara pelaku dengan harta kekayaan, bukan dengan tindak pidananya. antara pelaku dengan harta kekayaan bahwa harta kekayaan itu adalah sumber dari tindak pidana. karena dia hubungan antara pelaku pencucian uang dengan harta kekayaan, ini kalau pelakunya orang yang berbuat tidak menggunakan kata kata mengetahui dan patut menduga. persis seperti karena pelaku yang lain menggunakan diketahui atau mengetahuinya atau sepatutnyaharus menduga. oleh sebab itu, mestinya dan juga ini tidak mungkin diterapkan kepada pelaku kejahatan, predikat crime. predikat crime itu ruangnya adalah sehingga dengan demikian, kata diketahui, kata patut diduga adalah orang lain berhubungan dengan kejahatan itu, harta kekayaan dan itulah yang disebut sebagai kalau pelaku sendiri, pasti dia tidak akan ada rumusan diketahui atau patut diduga. maka ketika membahas ini, awal awal sudah ahli sampaikan, mestinya pembuat hukum itu ada satu kalau ingin mengenakan kepada pelaku adalah satu yang pelaku dan seterusnya. harus ada demikian. bahwa dalam konteks ini karena ahli mencoba mengkaji putusan pengadilan praktik dalam penegakan hukum, ini menurut ahli kalau kita berbasis pada prinsip prinsip ilmu hukum pidana, ini menjadi tidak sehat dalam penegakan hukum. disebabkan karena apa? karena aparat penegak hukum dalam praktik sekarang tidak membedakan antara harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tindak pidana pencucian uang, kalau ahli dipolisi, selalu ahli menjelaskan mengenai batas batas itu dan pula sebagian antaranya percaya dan sebagian antaranya tidak. bahwa kalau seorang pelaku menikmati harta kekayaannya membeli mobil, membeli baju, membeli warung makan, dan sebagainya, hal tersebut adalah bagian dari hasil kejahatan yangdisebut sebagai bagian kenikmatan harta kekayaan. kalau bagian dari kenikmatan harta kekayaan bukanlah sebagai bagian dari pencucian uang. oleh sebab itu, harta kekayaan yang sudah terang benderang ada depan mata, tinggal menyita sudah selesai. apabila barangnya sudah dinikmati, hal tersebut adalah bagian bahwa seorang terdakwa yang sudah menjadi terpidana dan sudah menikmati yang nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memperberat ancaman pidana. sedangkan mereka yang belum menikmati adalah memperingati ancaman pidana dan acap kali ini semuanya adalah dimasukan sebagai tipu. hal tersebut yang menurut ahli harus jelas batas batasnya karena dalamnya ada sehingga jangan sampai ada pertimbangan untuk memperberat. bahwa oleh karena tipu ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman dalam maka aneh apabila ancaman pidana tahunan dapat diancam maksimum tahun penjara. menurut ahli hal tersebut tidak adil. bahwa yang bijaksana adalah kuhp. kuhp ancaman lebih rendah daripada kejahatan sumber asalnya danapabila memperberat, harus ditambahkan apabila telah hukum tahun penjara, itu adalah hukuman maksimum indonesia. itu artinya praktis kejahatan asal akan disedot dalam tindak pidana pencucian uang karena maksimum penjara adalah tahun. menurut ahli dalam hubungannya dengan pengertian yang ahli sampaikan ada batas batas ruang mana kapan tipu dan kapan tindak pidana asal diberlakukan dan apabila sudah selesai tindak pidana asal, tidak perlu dengan menggunakan tipu. bahwa mengenai kewenangan kpk untuk dapat menuntut atau tidak secara tegas ahli sampaikan bahwa tidak ada norma yang mengatur tentang penuntutan oleh kpk. dalam hukum pidana, dasar wewenang hanya dengan undang undang, tidak boleh dengan interpretasi. seringkali ahli berdebat, itu kan demi asas ini, tidak bisa ada tafsir asas yang melahiratau lembaga penegak hukum dalam hukum pidana karena efek daripada wewenang akan melahirkan apa yang ahli sebut sebagai perampasan hak orang lain. oleh sebab itu, tafsir hukum pidana atau khususnya dalam wewenang penegak hukum, aparat penegak hukum harus ada dalam undang undang, maka ahli menolak ketika ahli sampaikan penolakan secara ilmiah hukum mengenai misalnya wewenang yang diberikan kepada bpk melakukan audit investigasi. menurut ahli tidak boleh ada wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum karena melakukan investigasi adalah wewenang dalam penegakan hukum, maka tidak bisa dilakukan. bahwa putusan mahkamah konstitusi tidak mengikat sebagai lahir dari sebuah wewenang yang dapat merampas hak orang, tetapi putusan mahkamah konstitusi baru masuk sebagai bahan pembentukan undang undang. bahwa harus jelas dalam konteks ini karena prasyarat dalam audit investigasi. contohnya adalah syarat syarat tertentu dan teknik teknik tertentu .dan sudah menggunakan pro justicia. oleh sebab itu, putusan mahkamah konstitusi terkait dengan hal tersebut ahli katakan, tidak bisa berlaku kecuali harus dengan dimuat dalam undang undang. jadi apabila kpk ingin mempunyai wewenang menuntut, mungkin dasarnya ada, misalnya karena ada dalam pengadilan tipikor juga memiliki wewenang memeriksa perkara tipu, cukup saja minta kepada presiden, perpu terbitkan hanya satu kata atau dua kata. tetapi jangan menggunakan interpretasi karena akan melahirkan hak orang dituntut, diadili, dan dimasukkan, kalau terbukti maka masuk penjara. eddy diaries bahwa yang ahli sampaikan kepada mahkamah adalah makalah seminar yang jauh sebelum undang undang ini dimohonkan untuk diuji. oleh karena itu, ketika ahli dihubungi oleh pemohon, ahli sudah mengatakan bahwa apa yang menjadi dasar permohonan itu tidak sepenuhnya ahli setujui, tetapi meskipun ahli mengakui bahwa ada kelemahan kelemahan dalam undang undang tipu, bahwa sebetulnya perbedaan pendapat dalam akademis adalah suatu hal yang sunatullah apa yang disampaikan oleh pihak terkait memang ada perbedaan prinsip dengan yang ahli akan sampaikan karena ahdang tindak pidana pencucian uang bukan delik mandiri, bukan delik yang independen, tetapi adalah delik lanjutan dan oleh karena delik lanjutan, maka ahli tidak mempermasalahkan ketentuan karena apabila melihat ketentuan selalu di juncto kan dengan hal tersebut menandakan tindak pidana pencucian uang bukan kejahatan yang mandiri karena selalu dihubungkan dengan kejahatan asal. boleh dikatakan bahwa kejahatan asal adalah causa proxima adanya tindak pidana pencucian uang. ini tentunya bertentangan dalam pendapat ahli dengan ketentuan yang dinyatakan tidak wajib membuktikan kejahatan asal terlebih dahulu. oleh karena itu, ahli memberi solusi dalam pendapat ahli yang sudah diberikan, boleh kejahatan asal tidak dibuktikan terlebih dahulu, tetapi setidak tidaknya kejahatan asal tersebut dibuktikan bersama sama dengan tindak pidana pencucian uang. artinya ada confusus realis, dan ahli kira ini yang selalu dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi ketika menuntut pengadilan tipikor selalu dipasang kumulatif. jadi selain tindak pidana korupsi sekaligus ada tindak pidana pencucian uang. bahwaahli tidak sepakat yang ahli anggap bertentangan bukan tetapi penjelasan bahwa kalimat diketahui atau patut diduga dalam doktrin dibenarkan, yang disebut dengan istilah pro parte dolls, pro parte culpa, sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk keadaan. bahwa tersebut menurut memorie van toelichting mempermudah pekerjaan penuntut umumkan jangan kesengajaan, keadaan sudah tidak bisa dijerat. ketentuan penjelasan berbunyi suatu kondisi menerjemahkan kata kata patut diduga dengan kalimat suatu kondisi yang memenuhi setidak tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan. bahwa kata kata mengetahui, keinginan, atau kehendak, atau tujuan, berarti sudah bukan keadaan, tetapi sudah kesengajaan. artinya satu sisi sebetulnya undang undang memberi kemudahan kepada penuntut umum untuk membuktikan dalam tetapi penjelasan tersebut kemudian membuat kabur bentuk kesalahan yang ada dalamrmohonan ini dapat dikategorikan sebagai pengujian undang undang terhadapdemikian ditegasjuga menegasmenguji undang undang sebagaimana dimaksud oleh uud pada dasarnya ialah menguji norma undang undang apakah bertentangan atau tidak dengan norma norma uud hal demikian sebagaimana dimaknai oleh huruhli pernah dimintakan ketika menguji undang undang perkebunan, persis konstruksinya demikian. yang mengatakan patut diduga, tetapi kemudian penjelasannya membuat kabur bentuk asalnya dan dibatalkan oleh mahkamah konstitusi penjelasannya. jadi, ini yang sebetulnya menjadi titik singgung, sehingga menurut pendapat ahli, membuat kabur bahwa patut diduga hal yang biasa dalam rumusan suatu tindak pidana dan tidak perlu dipersoalkan. bahwa ketentuan dan ahli tidak menyatakan bahwa tidak bertentangan, hanya perlu suatu penjelasan. dalam pidato pengukuhan, ahli sudah menekankan ada ketidakjelasan, apakah ketika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana, apakah serta merta hakim langsung menjatuhkan pidana ataukah dalam hal terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil tindak pidana, apakah hakim lalu menghentikan persidangan lalu menyatakan terdakwa dibebaskan? menurut ahli memang perlu dalam penjelasan yang namanya kering van bewijslast, pembuktian terbalik. artinya, satu sisi jika terdakwa tidak bisa membuktikan, maka hal tersebut dianggap memberatkan. maka berdasarkan keyakinan, kemudian dapat menjatuhkan pidana dan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. sebaliknya, mana saat terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh bukan dari hasil tindak pidana, maka seharusnya hakim memberi kewenangan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan bukti yang bertentangan. ini dimaksudkan supaya penuntut umum ketika datang pengadilan tidak dengan tangan kosong. bahwa mengenai ketentuan dan yang satu sisi memang mencabut undang undang tersebut, sisi lain menyatakan ada dalam aturan peralihan akan menimbulkan suatu kompleksitas hukum. sebetulnya, apabila kembali kepada asas, bahwa berlaku lex posterior derogat legi priori. bagaimana halnya terjadi jika perbuatan dilakukan sebelum undang undang lahir, maka menurut ahli kembali kepada asas umum (lex favor reo) dalam kuhp yaitu jika terjadi perubahan perundang undangan, maka diterapkan aturan yang paling meringasoalan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh kpk dan ahli berharap agar mahkamah konstitusi melakukan suatu clearance yang dianggap penting karena terkadang majelis hakim ketika mendengar pendapat ahli pengadilan waktu tanya tidur, tetapi kemudian membuat kesimpulan mengutip pendapat ahli yang sesat. dalam kasus terdakwa yang sudah dijatuhi pidana anas urbaningrum, dua hakim pengadilan tipikor yaitu joko subagyo dan slamet subagyo mengutip pendapat ahli yang menyatakan bahwa ahli menyatakan kpk tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. sebetulnya konteksnya tidak demikian. ketua majelis hakim waktu itu bertanya kepada ahli, apakah kpk itu berhak menuntut tindak pidana pencucian uang? lalu waktu itu ahli menjawab, kpk berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana pencucian uang itu harus dibuktikan bersama sama dengan tindak pidana korupsi. bahwa betul tidak ada satu pun kewenangan yang memberikan kpk boleh melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. tetapi sesuatu yang tidak diatur belum tentu tidak boleh dilakukan. sebaliknya, sesuatu yang tidak diatur juga belum tentu boleh dilakukan. bahwa lalu herman kantor wisma memberikan tiga indikator, sesuatu yang tidak diatur apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, maka yang pertama indikatornya adalah persoalan kepatutan, yang kedua adalah ketertiban umum, dan yang ketiga adalah tertib hukum. bahwa apabila berbicara dalam konteks tertib hukum, ketika pengadilan tipikor diberi kewenangan menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, maka interpretasi secara sistematis, gramatikal, historis kewenangan itupun ada pada komisi pemberantasan korupsi. chairul huda tentang konstitusionalitas penggunaan istilah "patut diduga" dan "patut dibukanya"pada dasarnya, istilah "patut diduga" dan "patut dibukanya" semula merupakan istilah yang dalam hukum pidana digunakan sebagai ukurkelalaian", yaitu salah satu indicator blamedari pembuat tindak pidana. dalam hal ini dipandang terdapat kelalaian, apabila pembuat mengabaikan suatu "kewajiban hukum" terhadap suatu hal, yaitu: "menduga duga sebagaimana diwajibkan orang lain menduga duga". pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat dipandang suatu bentuk "kelalaian", jika menimbulkan kejadian tertentu yang dilarang. dengan demikian, terdapat korelasi antara diadakannya kewajiban hukum menduga atau menjaganya atas suatu hal, dengan timbulnya akibat yang dilarang dalam undang undang. namun demikian, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek hukum, dirasakan sulitnya membuktikan "ukuran" tentang "bila" kewajiban hukum tersebut telah timbul. rowspan saleh menyatakan: "sudah sejak dulu dirasakan sukar untuk membuktikan hal itu", karenanya arrest home raad tahun telah menegaskan: "hal bahwa akibat yang dilarang itu dapat diduga duga sebelumnya tidaklah perlu disebutkan tersendiri dalam surat tuduhan". kesukaran untuk menentukan parameter yang objektif tentang telah adanya kewajiban untuk "menduga" suatu hal, sehingga bagi diri pembuat telah masuk dalam kategori "patut diduga" atau "patut dibukanya" jika menimbulkan keadaan terlarang, menyebabkan ketidakseragaman pola penerapan berkenaan dengan ketentuan pidana yang memuat unsur ini. berbeda halnya apabila dalam menentukan adanya "kelalaian" digunakan ukuran lain, seperti tuntutan atau keharusan adanya "pengetahuan" pada orang tertentu, yang dapat diukur dari pendidikan, pengalaman hidup, tingkat pergaulan ataupun pola hubungan sosial dari pembuat. jika dalam istilah "patut diduga" atau "patut dibukanya" tercermin adanya keharusan pembuat "berspekulasi" atas suatu hal, disini ukurannya adanya adanya"pengetahuan" pada diri pembuat sehingga yang bersangkutan bereaksi dengan perbuatan tertentu dalam hal menghadapi suatu keadaan tertentu. dalam hal ini dikatakan ada kelalaian, jika pada dirinya tidak terdapat "pengetahuan" tentang suatu hal sehingga menimbulkan keadaan yang terlarang, padahal "seharusnya" hal itu ada pada yang bersangkutan. dengan parameter ini kelalaian relatif lebih mudah ditentukan, yaitu bilamana suatu perbuatan telah terjadi luar dari apa yang diharapkan masyarakat pada yang bersangkutan (imzamuthbarkeit). dengan demikian, dilihat dari cat atau tidak berbuat akan tergambar apakah yang bersangkutan telah berperilaku seperti yang diharapkan oleh masyarakat atau justru sebaliknya. dengan ini "keharusan adanya pengetahuan" dimaksud merupakan "ukuran yang lebih objektif tentang adanya "kelalaian", daripada "kepatutan" untuk "menduga" atau "menjaganya", yang tidak cukup terang kriterianya. pemikiran atas menyebabkan pengertian tentang "kelalaian" yang berbasis pada adanya keadaan dimana seseorang "tidak menduga duga sebagaimana orang lain diwajibkan menduga duga" berangsur angsur beralih menjadi tuntutan untuk "berhati hati" dalam melakukan suatu hal, sebagai konsekuensi menguatnya penerimaan teori risiko dalam memberi arti tentang kelalaian. dipandang "tidak berat hati" ketika melakukan sesuatu tanpa takut menimbulkan risiko yang dilarang. disini sama sekali yang dinilai bukan spike pembuat apakah dapat menduga duga akan timbulnya akibat yang terlarang, tetapi tingkah lakunya apakah telah cukup berhati hati sehinga telah memenuhi ukuran ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. hal ini menyebabkan, dari sejak lama penggunaan istilah "menduga", "menduga duga", "selayaknya dapat menduga", "sepatutnya menduga" atau kemudian "patut diduga" dan "patut dibukanya" dalam pengertian istilah atau rumusan tindak pidana yang telah menimbulkan kesulitan kesulitan, baik dalam ranah teoretis apalagi praktis, seharusnya berangsur angsur ditinggalkan dan diganti dengan istilah yang lebih clear maknanya, yaitu "seharusnya mengetahui". menurut saya sebagai ahli hukum pidana, istilah "seharusnya mengetahui" lebih baik dan tidak ambigu daripada istilah "patut diduga" atau "patut dibukanya", sebagai padanan dari "shouldhave known", yang telah mulai diintroduksi dalam statuta roma, yang dengannya tercermin tingkat "kehati hatian" pada diri seseorang dalam bertindak dilihat dari segi masyarakat. berdasarkan hal atas, sebenarnya perumusan pengertian tertentu atau perumusan suatu tindak pidana yang menggunakan istilah "patut diduga" atau "patut dibukanya"hindari, guna memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindudihadapan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam uud sementara itu, dalam berbagai rumusan tindak pidana, termasuk tindak pidana tindak pidana diluar kuhp, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yang menggunakan istilah "yang diketahui atau "patut dibukanya" (atau istilah lain yang pengertiannya "dibangun" dengan istilah istilah tersebut), seperti dalam tindak pidanamelahirkan dua pandangan yang mengartikan tentang delik delik yang dirumuskan secara demikian secara berbeda, yaitu pertam"pro parte dolls pro parte culpa", sehingga pembuat tindak pidana tersebut dapat dipidana jika melakukannya "dengan kesengajaan" atau "karena keadaan" pembuatnya. dalam ini perbuatan perbuatan yang dirumuskan dalam tersebut membuat pembuatnya dapat dipidana dengan pidana yang sama, jika karena "kesengajaan" atau "kelalaian" yang bersangkutan mengumumkan suatu keadaan yang dilarang. sebagaimana diketahui "kesengajaan" atau "keadaan" adalah bentuk bentuk kesalahan (schulz) yang menjadi dasar dibelanya pembuat (indicator blame), dimana salah satu bentuk atau pertanda tersebut harus terdapat pada diri pembuat delik. kedudelik "culpa yang tidak sesungguhnya". sebenarnya pembentuk undang undang menghendaki agar syarat umum untuk menyatakan sifat melawan hukum suatu perbuatan, yaitu keseluruhan kelakuan itu terwujud karena "kesengajaan" pembuatnya dapat diperlukan, dengan menginstruksikan sebagian unsurnya cukup jika telah ada sikap alpa atau lalai atas suatu hal. dalam hal ini delik itu tetap dipandang sebagai delik "kesengajaan", dengan sebagian unsurnya "dilupakan". dengan demikian, pendapat jan remmelinkempatkan sebagian unsur unsur tersebut dalam lingkaran pengaruh dolls, sebagian lainnya objektivitas, dan sebagian lainnya mengaitkannya dengan persyaratan culpa", harus dimaknai bahwa kelonggaran yang dimaksudkan oleh pembentuk undang undang tersebut diwujudkan dengan menetapkan sebagian dari unsur delik dolls itu cukup diwujudkan dengan persyaratan culpa pembuatnya. oleh karena itu, sebenarnya "kesengajaan" atau "kelalaian" bukan suatu pilihan yang bersifat alternatif, tetapi hanya bentuk "delik delik culpa yang tidak sesungguhnya", dimana sebenarnya merupakan delik dolls tetapi sebagian unsurnya dipandang terpenuhi cukup jika syarat keadaan telah ada pada diri pembuatnya. pandangan kedua mengharuskan iniama sekali tidak boleh dipandang sebagai perbuatan dapat dipidana karena keadaan atau kesengajaan pembuatnya, seperti yang dimaksud dalam pandangan pertama. melainkan kelalaian itu tertuju hanya pada sebagian unsurnya, yaitu "tidak menduga duga padahal diwajibkan menduga duga" bahwa harta kekayaan yang dilakukan perbuatan hukum tertentu tersebut merupakan hasil tindak pidana tertentudalam konteks ini perbuatantertentu, adalah perbuatan perbuatan yang diwujudkan dengan "kesengajaan" pembuatnya, tetapi bahwa hal itu dilakukan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana (proceed crime), dipandang melawan hukum cukup jika dapat diperkirakan atau mungkin diperhitungkan olehnya. menurut pendapat saya sebagai ahli hukum pidana, penafsiran kedua lebih tepat dalam hal ini. dengan demikian, sama sekali keliru, jikapencucian uang dipandang telah terwujud, tanpa perlu membuktikan tentang "kesengajaan" pembuat untuk melakukan transaksi transaksi dimaksud. dalam hal ini tindak pidana ini dipandang sempurnanya (vooltoid), hanya dengan membuktikan bahwa pelaku sebenarnya "dapat menduga" bahwa objek yang ditransaksikan adalah hasil tindak pidana. hal inilah yang menjadi kecenderungan praktik hukum selama ini dalam menerapkan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalampenggunaan istilah "yang diketahuinya atau patut dibukanya" sebagai suatu konstruksi alternatif, telah menempatkan tindak pidana tindak pidana ini sebagai "tindak pidana yang dapat dipidana dengan kesengajaan atau karena keadaan pembuatnya". penerapan hukum yang demikian itu, telah "mendegradasi" delik delik dolls menjadi delik delik culpa. dengan demikian, sebenarnya telah dilakukan kriminalisasi concrete terhadap perbuatan itu abstract merupakan perbuatan yang patut dan legit. orang dipidana terhadap suatu perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang oleh undang undang. penerapan yang demikian ini terjadi terhadap andhika gemilang yang "tidak menduga duga" bahwa pemberian mobil mobil mewah isterinya itu melinda dee) merupakan hasil tindak pidana. andhika gemilang lalai "memperkirakan" bahwa melinda dee yang dia kenal memang sejak semua adalah wanita paruh baya kaya raya, sehingga bersedia menjadi suaminya, bahwa pemberian pemberian itu adalah hasil tindak pidana. atas kelalaiannya itu, andhika gemilang membayarnya dengan vonis pengadilan negeri jakarta selatan selama (empat) tahun penjara dan denda rp. (tiga ratus lima puluh juta rupiah). demikian pula misalnya edits amelia, sekarang mendekam dalam tahanan polda metro jaya karena "tidak menduga duga" tentang asal usul nafkah yang diberikan suaminya, padahal "patut dibukanya" hal itu merupakan hasil tindak pidana. dalam hal ini, delik ini dipandang ada karena "keadaan" edits amelia memperkirakan bahwa nafkah suaminya itu berasal dari tindak pidana penipuandan atau penggelapan, telah menyerahnya sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. dua kasus ini menggambarkan bahwa setiap suami isteri orang orang yang melakukpotential offender, karena istilah "patut dibukanya" dipandang menyebabkan tindak pidana ini adalah delik culpa, dilihat dari konteks ini, menurut pendapat saya sebagai ahli hukum pidana,"pro parte dolls pro parte culpa", berpangkal tolak dari perumusan undang undang tentang tindak pidana itu, yang sedemikian rupa sehingga dapat ditafsirkan keliru oleh para penegak hukum dan hakim, karena dapat memaknai delik ini sebagai "delik culpa sesungguhnya". hal ini boleh jadi sebagai akibat dari keterangan keterangan yang tidak cukup memadai yang disampaikan pembentuk undang undang tentang maksud sesungguhnya dari perumusan itu, atau pembentuk undang undang sekadar mengambil alih instrumen hukum internasional, semisal united nations model law money laundering and proceed crime bill tanpa mengerti maknanya dengan baik, ataupun pembentuk undang undang sama sekali tidak menjadikan hal ini sebagai perhatian. kedepannya untuk mengukuhkan bahwadelik dolls dengan sebagian unsurnya dilupakan, perlu kebijakan legislatif untuk mengganti istilah "yang diketahuinya atau patut dibukanya" dengan istilah "yang diketahui atau seharusnya diketahuinya", sehingga maknanya tidak menggambarkan pilihan bahwa delik ini dapat terwujud dengan kesengajaan atau keadaan pembuatnya. sementara itu, untuk menghindari kekeliruan pemaknaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sambil menunggu legislative review tersebut, sedikit berbeda dengan permohonan pemohon, mahkamah konstitusi dapat menyatakansecara bersyarat (conditional constitutional) jika istilah "anya" yang dirangkaikan secara alternatif dengan istilah "yang diketahuinya", dipandang bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kesengajaan (delik culpa) hanya sebagian unsurnya dapat dipenuhi karena kelalaian pembuatnya, yaitu perihal harta kekayaan hasil tindak pidana. dalam hal ini dan undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang konstitusional sepanjang "patut dibukanya" dimaknai sebagai "seharusnya diketahuinya" bahwa harta kekayaan itu adalah hasil tindak pidana. dengan kata lain, dkonstitusional jika dimaknai adanya istilah "patut dibukanya" yang dirangkaikan secara alternatif dengan dengan istilah "yang diketahuinya" sehingga dapat ditafsirkan bahwa delik ini dapat terwujud dengan kesengajaan atau keadaan pembuatnya. cara menafsirkan ketentuan tersebut yang memaknai delik ini dapat terwujud dengan kesengajaan atau keadaan pembuatnya, pada dasarnya tidak menjamin kepastian hukum yang adil, seperti yang diamanahkan dalam uud jika adanya. hal ini dikarenakan, tentang konstitusionalitas ketentuan tentang tidak wajib membuktikan predikat crime dalam tindak pidana pencucian uangpatut diingat, bahwa gagasan dasar kriminalisasi terhadap perbuatan perbuatan yang kemudian disebut sebagai tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membuat "crime doesn't pay", termasuk terhadap tindak pidana korupsi. terlebih lagi dengan adanya kecenderungan semakin tidak terkenalnya tindak pidana korupsi dalam orde sekarang ini, sehingga upaya pemberontakannya ditempuh juga dengan cara mengkriminalisasi perbuatan perbuatan tertentu yang dilakukan terhadap harta kekayaan hasil korupsi itu. mengingat suatu penelitian india menunjukkan differential association theory dari sutherland, telah terbukti dari sisi lain, yaitu meningkatnya korupsi karena "meneladani" kesuksesan ekonomi para koruptor daur: criminal behavior not invented but learned", termasuk menyebabkan sementara orang menjadi "berkeinginan" korupsi karena belajar dari kesuksesan ekonomi. oleh karena itu, "pencegahan" dan "penanggulangan" tindak pidana korupsi, yang keduanya dapat diadopsi dalam istilah "pemberantasan" bagi manan: bukan hanya diarahkan pada penangan perkaranya, berupa penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagai predikat crime, melainkan juga diupayakan untuk "menghalangi" ataupun "menutup kemungkinan" para koruptor menikmati hasil kejahatannya. tanpa mengembangkan sikap antipati kepada korupsi, termasuk untuk membuatnya "tidak menarik" atau "tidak menguntungkan" untuk dilakukan, dan mensinergikan hal itu dalam kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan, tidak akan membuat efek tangkal hukum korupsi membaik. hal inilah yang menjadi landasanmemasukkan kriminalisasi pencucian uang sebagai bagian upaya pencegahan (preventive measures) tindak pidana korupsi, yang ditempatkan dalam bab konvensi tersebut. dalam hukum pidana indonesia, upaya untuk "menghalangi" atau "menuntut kemungkinan" para pelaku kejahatan (termasuk koruptor) menikmati hasil kejahatannya, telah dilakukan dengan berbagai cara, yang diantara dilakukan dengan menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang (money launderinglain tindak pidana asalnya. melakukan double penalty seperti ini, merupakan upaya memberantas suatu tindak pidana dengan membuatnya sebagai "tidak menguntungkan", karena perbuatan perbuatan lain sepertihasil tindak pidana asalnya, merupakan tindak pidana tersendiri. persoalan pokok yang sebenarnya belum dicapai kesepakatan dikalangan para ahli dan praktisi adalah tentang pembuktian tindak pidana asal (semisal tindak pidana korupsi) dalam menerapkan ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang. sikap kalangan ahli dan praktisi mengenai hal ini terbelah menjadi dua kelompok pandangan, sebagian menyatakan tidak perlu(yang) dianggap bertentangan dengan uud meskipun demikian, dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi sebelumnya telah dinyatakan bahwa terkait dengan pengujian undang undang tersebut, mahkamah konstitusi juga berwenang untuk menafsirkan suatu norma undang undang sedemikian rupa jika sekiranya terdapat keragu raguan terhadap konstitusionalitas norma undang undang tersebut, sehingga nantinya terdapat kesesuaian atau konstitusionalitas norma undang undang tersebut dengan norma uud bahwa sebagaimana dijamin oleh uud setiap orang bebas menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. mengacu pada ketentuan tersebut, setiap orang juga bebas untuk berpendapat, termasuk bebas untuk menafsirkan suatu norma undang undang. kebebasan demikian tentu terdapat pula pada diri individu individu yang kebetulan sedang menduduki suatu jabatan pada suatu lembaga tertentu, sehingga pendapat atau penafsiran tersebut kemudian dapat merepresentasikan lembaga tersebut. namun jika pendapat dan penafsiran tersebut ternyata secara aktual dan spesifik dirasakan oleh sejumlah warganegara telah merugikan hak hak konstitusional sebagaimana yang diberikan dan dijamiberkewajiban untuk memutuskan perbedaan pendapat atau penafsiran tersebut, sehingga norma undang undang dapat ditafsirkan dan ditegakkan selaras dan tidak bertentangan dengan norma norma uud bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi pemohon untuk menyatakasebagaimana yang dimohonkan pemohon ini. iii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa menyatakan bahwa pemohon pengujian undang undangasalnya, sebagian lain menyatakan harus dibuktikan, setidak tidaknya secara kumulatif tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dibawakan dalam suatu surat dakwaan. pandangan pertama menyatakan bahwa diantara dasarnya adalah. sementara pandangan keduaselalu menjadikan sebagai unsur (elemen) atau bagian inti (bestanddel) "merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dari tindak pidana itu. bahkan ada yang menyatakan predikat crime"causa" dari timbulnya money laundering, yangartinya, membuktikantersebut, selalu dengan membuktikan adanya tindak pidana asalnya (predikat crimeng hasilnya dijadikan objek tindak pidana pencucian uang tersebut. telaah kritis mengenai hal ini antara lain dengan menjawab pertanyaan pertanyaan:alam prakteknya, dimaknai sebagai upayauntuk membuat "crime doesn't pay , included "corruption doesn't pay"? ataukah dengan dalih menggunakan undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hukum khususnya hukum pidana, telah digunakan sekadar sebagai upaya "kemiskinan koruptoitempatkan sebagai upaya untuk memberantas (mencegah dan menindak) tindak pidana asalnya, termasuk tindak pidana korupsi? ataukah dengannya justru sebagai penerobosan asas praduga tak bersalah (resumption innocence), yang melandasi kurap, undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, angka international covenant civil and political right, yang telah diratifikasi dengan undang undang nomor tahun sebaliknya, apakah kewajiban membuktikan predikat crime justru hanya akan menghambat upaya untuk membuat "crime doesn't pay , included "corruption doesn't pay" itu sendiri? pengamatan saya sebagai ahli hukum pidana atas praktik hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang, tidak lagi berangkat dalam upaya untuk membuat "korupsi, sebagai dalam satu tindak pidana asal, "tidak lagi menguntungkan". praktek hukum berkenaan tindak pidana pencucian uang bukan lagi ditempatkan sebagai bagian upaya pemberantasan (pencegahan dan penindakan) tindak pidana asalnya, tetapi hanya sebagai alasan untuk "merampas" kekayaan seseorang "yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi". penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang, misalnya dalam kasus djoko susilo, bukan hanya dijadikan dasar untuk "merampas" hasil tindak pidana koreksinya ketika menjabat kepala korps lalu lintas mabes polri, tetapi sebagai dasar untuk "merampas" semua harta kekayaannya yang diperolehnya sejak adanya undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang. dalam hal ini pengadilan dilaksanakan tanpa sedikitpun "memandang bahwa yang bersangkutan tak bersalah karena korupsi (sebelum menjabat korlantas) sampai dengan pengadilan menyatakan benar terbukti atas kejahatan itu". alih alih bukannya tidak dipertimbangkan tentang hal itu, tetapi semata mata oleh penuntut umum komisi pemberantasan korupsi, sama sekali tidak dibawakan (apalagi dibuktikan) tentang tindak pidana asalnya tersebut. dalam hal ini karena djoko susilo terbukti melakukan tindak pidana korupsi ketika menjabat korlantas, maka semua harta kekayaannya yang diperolehnya sebelum masa itu dan setelah adanya undang undang tindak pidana pencucian uang juga "dianggap" sebagai hasil tindak pidana korupsi juga. demikian pula hal yang sama terlihat dari kasuyim, ode nui, luthfi hasan ishak, pemohon dalam uji materil ini maupun anas urbaningrum, dan lain sebagainya. bahwa dilihat dari segi ini, undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah dimaknai keluar dari alasan sosiologis dan filosofis maksud pembentukan undang undang tersebut. dalam hal ini, seharusnya undang undang nomor. tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dimaknai bahwa untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan muka sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib "ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap" tindak pidana asalnya. artinya, tidak wajib "dibuktikan terlebih dahulu" tindak pidana asalnya, maksudnya tidak wajib "ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap" tindak pidana asalnya. penafsiran ini, juga bersumber dari digunakannya kata "terlebih dahulu" mengikuti kata "tidak wajib dibuktikan". dengan demikian, pembuktian, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan muka sidang pengadilan, dilakukan "bersamaan" dengan tindak pidana asalnya, sebagai dakwaan kumulatif atau setidak tidaknya sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang. kamulah pembentuk undang undang bermaksud bahwa undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dimaknai sebagai tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asal dalam penyidikan penuntutan, maupun pemeriksaan muka sidang pengadilan suatu tindak pidana pencucian uang, maka pembentuk undang undang tidak akan menggunakan istilah "terlebih dahulu" dalam tersebutrumus. pembuktian tindak pidana asal (predikat crime) bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang, baik sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri yang dikumulatifkan dengan tindak pidana pencucian uang dalam satu surat dakwaan, atau setidak tidaknya tindak pidana asal itu dibuktikan sebagai salah satupencucian uang, tidak menghambat tujuan untuk membuat "korupsi" dan tindak pidana lainnya, sebagai dalam satu tindak pidana asal, "tidak lagi menguntungkan". mengingat sekalipun terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan bukan hasil tindak pidana, tokoh tidak dapat dilakukannya hal itu oleh terdakwa tidak lantas menjadikan harta kekayaan itu benar benar hasil tindak pidana. tambahan lagi, penuntut umum yang tidak membuktikan sama sekali bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil tidak pidana tetapi "diduga" sebagai hasil tindak pidana, tidak menyebabkan harta kekayaan itu benar benar merupakan hasil tindak pidana. dalam hal ini, pembuktian terhadap predikat crime hanya berkenaan dengan harta kekayaan yang dihasilkan tindak pidana itu, dan tidak mengenai yang lainnya. berdasarkan uraian atas, sedikit berbeda dengan pemohon, menafsiakna adalah tafsiran yang tidak konstitusional karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yang menjadi salah satu fundamen dasar dapat ditetapkannya negara hukum. dengan kata lain, jikakonstitusional apabila dimaknai'ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap' tindak pidana asalnya". dalam hal inibersyarat (conditional constitutional), sepanjang ditafsirkan pembuktian tindak pidana asal itu setidak tidaknya bersamaan dengan tindak pidana pencucian uangnya atau sebagai salah satu unsurnya. selain dari penafsiran yang demikian, menempatkan undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang cenderung bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum, yang dilandasionstitusionalitas kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, dengan mengacu, menentukan bahwa "". sebenarnya siapakah yang dimaksud dengan "penuntut umum" dalam hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang undang tersebut. namun demikianpenuntut umum yang dimaksud tersebut adalah penuntut umum pada kejaksaan negeri. dengan kata lain penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi kpk) tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. berbeda halnya dengan kewenangan penyidik kpk untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan tegas dinyataini penyidik tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal, yang kemudian dalam penjelasan tersebut secara limitation telah menyebutkan penyidik kpk sebagai pejabat dari instansi yang oleh undang undang diberi kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana asal, sehingga berwenang pula melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. dengan demikian, kewenangan penyidik kpk melakukan penyidikrupakan kewenangan atribut, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang undang. namun demikian, penyidik kpk tidak berwenang melakukan penyidikanjunctoimana kedua undang undang ini tidak memberi kewenangan penyidik kpk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. bahwa praktek peradilan telah menunjukkan kecenderungan yang sangat memprihatinkan. penuntut umum pada kpk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, padahal tidak diberikan kewenangan demikian oleh undang undang. dasar yang dijadikan acuan antara lain adaentukan adanya kewenangan "menggabungkan penyidikan", antara penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. dengannya ditafsirkanlah bahwa ketika penyidikan kedua tindak pidana tersebut dapat digabungkan, maka penunjukannya pun dapat digabungkan. artinya, ketika penyidik kpk menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, maka "seolah olah" penuntut umum pada kpk juga berwenang "menggabungkan penuntutan" tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uangnya. konstruksi demikian itu harus ditolak, karena pada dasarnya mengacu pada kurap, sebagai penegasan berlakunya asas legalitas dalam acara pidana, yang mengharuskan hukum acara pidana dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang undang. kewenangan aparat penegak hukum (agent law enforcement) seperti kpk tidak boleh timbul kecuali ditentukan dalam undang undang. kewenangan kpk termasuk kewenangan dalam bidang penuntutan tidak boleh didasarkan pada penafsiran, tetapi hanya berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi. pada dasarnya mengacu pada ketentuan kurap, penuntut umum memang berwenang melakukan "penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan" dalam hal ditemui keadaan keadaan berikut: beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain:penggabungan tersebut perlu bagi kepentinganerlu diingat bahwa kurap dirancang dan didesain ketika penuntut umum pada kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah pisahkan (ein ondelbaar), sebagaimana ditentukan dalam dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan. dalam hal ini kuhp dibuat dalam kerangka kejaksaan sebagai dominus itis, yaitu sebagai satu satunya pejabat yang diberi kewenangan oleh undang undang melakukan penuntutan tindak pidana. namun demikian, adanya undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi menyebabkan asas kejayaan sebagai ein ondelbaar dan dominus itis tidak berlaku lagi secara utuh. oleh karena itu, menurut pendapat saya sebagai ahli hukum pidana, tidak pada tempatnya ketika memberi justifikasi (pembenaran) terhadap penggabungan penuntutan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang oleh penuntut umum pada kpk yang dengan menjadi landasan undang undang untuk memberikan kewenangan kepada penuntut umum pada kpk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, hukum acara pidana dibuat dan dirancang secara "strict" dengan maksud sebagai ejawantah dari perlindungan individu (yang powerless) dari kewenangan aparat penegak hukum negara (yang powerful t). hal ini menyebabkan segaladengan demikian,dapat diejawantahkan dalam peraturan perundang undangan (wetteliinegara republik indonesia tahun uud nri tahun sebagai norma hukum yang lebih tinggi. tekanan pengaturan hukum acara pidan"ketat" daripada pembentukan delik, sehingga harus dengan undang undang. dalam hal ini penuntutan sebagai suatu "proses" yang mengurusi hak individu haruslah suatu kewenangan yang bersumber dari atribusi undang undang, dan bukan penafsiran belaka. hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan yang sifatnya hukum acara pidana, tidak ditafsirkan. keadaan yang menunjukkan bahwa hukum acara pidana atas suatu tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang yang cenderung dapat ditaksir tafsirkan, karena under legislation dalam menegaskan suatu kewenangan, dapat menjadi suatu ketentuan yang konstitusional bersyarat (conditional constitutional). dalam hal ini junctomemang benar dapat menimbulkan kewenangan baru bagi kpk untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, maka hal itu tidak memberikan hak bagi setiap orangyang diamanatkan dalam uud tentang konstitusionalitas kewajiban terdakwa membuktikan harta kekayaannya terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang sebagai bukan hasil tindak pidana atau tidak terkait dengan tindak pidana, sebagaimanadanya pembalikan beban pembuktian dalam rezim hukum pencucian uang, dimana terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara yang dihadapinyas, harusiartikan sebagai. jadi yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah harta kekayaan yang ditransaksikan secara mencurigakan (suspicious transaction) sehingga menjadi objek perkara yang dengannya seorang terdakwa didakwa, diperiksa, dan diadili karena melakukan tindak pidana pencucian uang. namun demikian, praktek hukum yang umumnya terjadi berkenaan dengan penerapan dan undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uanglihatlah hasyim dan djoko susilo, atau gabus tambunan, juga pemohon perkara ini, yang diperintahkan membuktikan semua harta kekayaannya yang sebelumnya disita oleh penyidik. sangat tidak logis mereka semua itu diminta untuk membuktikan suatu hal yang boleh jadi diperolehnya dalam rentang waktu yang relative lama. bahkan mungkin saja harta kekayaan itu diperoleh dari kumpulan berbagai penghasilan selama bertahun tahun, ketika yang bersangkutan tidak dapat membuktikannya bahwa hal itu bukan hasil tindak pidana korupsi atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan penuntut umum juga tidak membuktikan sebaliknya dari apa yang dibuktikan para terdakwa tersebut, lalu harta kekayaan tersebut dengan serta merta dipandang hasilkonstruksi ini dapat terjadi karena normasamar (vaagennormen), sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang diamanatkan dalam uud pada dasarnya dan undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dipandang konstitusional (conditional constitutional) sepanjang tersebutan bukan dimaknai sebagaitentang konstitusionalitas ketentuan peralihsas lex emporis teliti, dimana hukum yang dijadikan dasar menilai suatu perbuatan adalah hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. dalam hal ini tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelumdiperiksa dan diputus dengan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tidak ada suatu hal yang dapat dipersoalkan berkenaan dengan ketentuan ini, mengingatselain itu, ada juga hak konstitusional pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam naungan negara hukum republik indonesia sebagaimana dimaksud uud demikian pula, pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan atas harta benda yang dibawah kekuasaanya, sebagaimana dimaksudguna memastikan bahwa hukum( undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang) tidak diberlakukan secara surut (non refractive), dimana hal itu bertentangan dengan kuhp juncto uud namun demikian,"bermasalah" ketika dikait. dalam hal ini seolah olah tidak boleh diberlakukan lagi undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun terhadap peristiwa manapun yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang, termasuk yang terjadi sebelum undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. memang benar secara umum undang undang yang keberlakuannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tidak boleh lagi diterapkan. menurut pendapat saya sebagai ahli hukum pidana, dalam menghadapi perubahan rezim hukum pencucian uang, dari undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun sebagai rezim lama, menuju kepada rezim baruaka harus dipastikan benar bahwa hukum yang digunakan adalah ketentuan hukum "yang menguntungkan", sebagaimana diamanatkan dalam kuhp, harus dimaknai sebagai aturan yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan perundang undangan, sehingga hal itu hanya berlaku jika ketentuan ketentuan pidanlebih menguntungkan bagi terdakwa. dalam hal ketentuan ketentuaernyata "lebih berat", dan karenanya tidak menguntungkan terdakwa, maka bersatuberdasarkan hal ini menurut pendapat saya sebagai ahli hukum pidana, sepanjang menyangkut hukum pidana materialnya, tidak terdapat problem konstitusional terhadap. namun demikian, berbeda halnya dengan ranah hukum formalnya, khususnya dikaitkan dengan kewenangan penyidikan oleh kpk. pada dasarnya kpk hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uangakan tetapi penyidik kpk sama sekali tidak berwenang mendidik tindak pidana pencucian uangdari segi ini undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun menjadi konstitusional bersyarat (conditional constitutional) sepanjang diartikan sebagai pengaturan peralihan hukum pidana materiel. sebaliknya ketentuan tersebutmenjadi tidak konstitusional apabila ditafsirkan sebagai dasar kewenangan kpk untuk mendidik tindak pidana pencucian uang yangkarena hal itu tidak sejalan dengan ketentuan uud yang memberikan hak bagi setiap orang untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (refractive). yusril iha mahendra maksud pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada mahkamah untuk menguji konstitusionaliperppu) terhadap norma konstitusi dalam uud pemohon mendalilkan yang pada intinya, dalam undang undang guo sebagaimana dikemukakan dalam angka atas adalah bertentangan dengan norma konstitusi dalam uud dan memohon kepada mahkamah untuk menyatakan bahwa frasa atau patut dibukanya" dalam norma serta kata "tidak" dalam bertentangan dengan uud dan memohon agar mahkamah menyatakan bahwa frasa dan kata dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. pemohon juga memohon agar mahkamah menyatakan bahwa norma pasai serta undang undang guoyang mengikat, setelah. menelan'ah dengan seksama argumentasi yang dikemukakan pemohon, kami sampai pada kesimpulan bahwa kami sependapat dengan pemohon bahwa frasa "atau patut dibukanya" adalah bertentangan dengan norma uud uud dengan tegas menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. salah satu ciri dari negara hukum adalah diakuinya prinsip "due process law atau proses pemeriksaan yang benar, fair, dan adil yang dilakukan oleh negara kepada setiap orang, dan lebih khusus lagi adalah kepada warga negaranya sendiri apabila mereka disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. konsekuensi dari penegasan bahwa negara indonesia adalah negara hukum adalah tidak olehnya negara memberlakukan suatu norma hukum, lebih lebih norma hukum pidana, yang bersifat sewenang wenang kepada setiap orang. perumusan norma hukum pidana materil haruslah bersifat past! dan untuk itu harus ditopang dengan norma hukum formil (hukum acara)yang dapat secara materil membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. kepastian perumusan norma ini sangat fundamental karena penerapan hukum pidana pada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan dapat berakibat fatal bagi yang bersangkutanatuhkannya hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati yang sesungguhnya merupakan hak asasi setiap manusia untuk hidup bebas dan hak untuk hidup. karena itu frasa "atau patut dibukanya" tidak sepantasnya dimasukkan dalam rumusan norma hukum pidana, karena secara materil hal itu mustahil dapat dibuktikan kecuali sekedar dugaan belaka, sehingga hakim akhirnya menjatuhkan pidana bukan berdasarkan atas bukti bukti materil, melainkan atas dasar asumsi belaka walaupun dialihkan sebagai "keyakinan hakim" yang tidak berdasar atas fakta fakta yang terungkap dalam persidangan: frasa "atau patut dibukanya" juga nyata nyata bertentangan dengan norma uud norma undang undang haruslah mencerminkan perlindungan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. frasa "atau patut dibukanya" samasekali tidak mencerminkan adanya kepastian hukum yang adil. kata "yang diketahuinya" tidaklah sepantasnya disandingkan sejajar dengan kata "patut dibukanya" dalam suatu rumusan norma hukum pidana. kata "yang diketahuinya" menunjukkan adanya kepastian bahwa seseorang memang mengetahui bahwa sumber uang yang dimaksud dalam norma tersebut adalah berasal dari kejahatan. sementara "atau yang patut dibukanya" bersifat sangat tidak jelas dan subjektif dan membuktikan "patut dibukanya" juga sangatlah sulit, sehingga yang terjadi adalah kesimpulan subjektif baik dari penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. keadaan seperti ini membuka peluang kesewenang wenangan aparatur negara kepada warganya sendiri, karena dengan pertimbangan subyektif aparatur penegak hukum dapat menyebabkan seseorang didakwa, diadili dan dihukum berdasarkan pertimbangan yang jauh dari sifat adil. norma demikian nyata nyata bertentangan dengan norma uud frasa "atau patut dibukanya"dalam undang undang nomor tahun tentang perppu berpotensi menimbulkan keragu raguan bagi setiap orang dalam memutuskan apakah akan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan haknya dalam kehidupan masyarakat yang normal. hal ini berakibat lenyapnya perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam kekuasud frasa "patut dibukanya" bahwa uang dalam jumlah tertentu adalah berasal dari suatu tindak pidana, adalah mustahil diketahui oleh umum. seorang pemilik took, tidaklah mungkin akan "patut menduga" bahwa seseorang yang tidak dikenalnya berbelanja tokonya adalah menggunakan uang hasil kejahatan. lagi pula, dugaan tanpa pengetahuan dan alasan yang pasti belumlah dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, lebih lebih terhadap orang yang diduga menggunakan uang hasil kejahatan ternyata samasekali tidak pernah dilakukan penyidikan dan penuntutan,apalagi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. frasa "patut dibukanya" telah menyambungkan asas praduga tidak bersalah, karena memutuskan berbuat atau tidak berbuat sesuatu semata mata atas dasar dugaan belaka, apalagi dugaan itu diambil membeli lagi dengan kata "patut dibukanya". dugaan saja tidak dapat dijadikan dasar suatu tindakan, apalagi sekedar "patut" menduga, kata "tidak" dalam undang undang guo yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan depan pengadilan terhadap kejahatan pencucian uang, tidak wajib dibuktikan lebih dulu pidana asalnya. terhadap norma ini, perdebatan akademis maupun perdebatan forum pengadilan terus menerus terjadi tanpa kejelasan, sehingga sudah semestinya mahkamah konstitusi mengambil keputusan demi tegaknya asas negara hukum sebagaimana diatur dalam uud dan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud ahli berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang, bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan kejahatan lanjutan yang hanya mungkin dilakukan sebagai kelanjutan dari kejahatan pokok yang dilakukan seseorang dalam mendapatkan uang tersebut. karena itu, tanpa pernah membuktikan bahwa ada kejahatan pokok (predikat crime) yang dilakukan, maka mustahillah dapat menuntut dan mengadili seseorang dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang: penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang juga tidak dapat dilakukan bersamaan dengan tuntutan kejahatan pokok, karenabahwa tuntutan terhadap tindak pidana lanjutan (pencucian uang) dilakukan atas dugaan atau asumsi bahwa kejahatan pokok telah terbukti dilakukan. padahal, melakukan suatu tuntutan tidak mungkin dilakukan hanya atas dasar asumsi tanpa alat bukti yang kuat dan meyakinkan. jika keadaan seperti ini dibiarkan terus menerus maka ketidakadilanlah yang akan tercipta dalam kehidupan bernegara kita. apalagi, penuntutan terpisah atau bersamaan antara pidana pokok dengan kejatuhan lanjutan, yang dibarengi dengan pembentukan opini dalam masyarakat, berpotensi untuk menjatuhkan putusan bersalah pada orang yang didakwa. cara cara seperti ini tidak boleh dipertahankan dalam sebuah negara hukum: h. norma undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi dengan jelas menyatakan bahwa pengadilan tipikor berwenang untuk mengadili tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. rumusan norma ini dengan jelas menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang, harus lebih dulu dibuktikan bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan korupsi, bukan sekedar dugaan bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. keadaan seperti ini lagi lagi memberikan ruang kepada aparatur penegak hukum untuk bertindak sewenang wenang menuntut setiap orang pengadilan dengan tuntutan melakukan tindak pidana pencucian uang, walaupun belum pernah dibuktikan kejahatan apa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang tersebut. memang dalam sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya bahwa harta yang dimiliki seseorang bukanlah berasal dari kejahatan. dalam kehidupan masyarakat kita, yang umumnya tradisional dan jauh dari kehidupan masyarakat modern yang segala sesuatunya dicatat dan dibukukan dengan jelas, bahkan oleh akuntan, keadaan seperti ini sangat menyulitkan kehidupan masyarakat dan dengan mudah menimbulkan ketidak adilan. apalagi, kekayaan yang harus dibuktikan bukan hasilkali kejahatan itu tidak terbatas hanya kepada apa yang dibawakan dalam persidangan, hal ini benar benar berpotensi melakukan kezaliman. dalam praktek, hal ini telah terjadi, seseorang yang didakwa menerima suap sebesar rp. milyar pada tanggal, bulan dan tahun tertentu, tetap dihukum melakukan tindak pidanlyar yang meliputi sebagian besar harta yang dimilikinya dan dikumpulkan sepanjang hidupnya, yang berbeda jauh dengan tuntutan tindak pidana asalnya yang dilakukan pada waktu tertentu. cara cara seperti ini menempatkan negara menjadi semacam perampok terhadap warganya sendiri,m apalagi ternyata, putusan pengadilan menyita harta milik seseorang yang sesungguhnya bukanlah hasil kejahatan dan bukan pula tindak pidana pencucian uang. slogan "pemiskinan koruptor" tidak dapat dilakukan dengan cara semena mena dengan mengabaikan asas asas hukum terutama keadilan dan kepastian hukum: perdebatan mengenai apakah penuntut umum yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perppu memang telah terjadi sejak awal lahirnya undang undang tersebut sehingga mahkamah konstitusi memang harus memutuskan hal ini dengan bijak sesuai dengan asas asas yang dianut uud rumusan norma ini jelas bersifat multi tafsir sehingga bertentangan dengan norma uud kpk, polisi, bahkan dirjen pajak dan bea cukai diberi kewenangan melakukan penyidikan tipuasal yang menjadi kewenangannya. sebagaimana dimaklumi berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, penjelasan bukanlah norma, melainkan fungsinya hanyalah menjelaskan sesuatu yang dianggap tidak jelas dalam rumusan norma penjelasan tidak boleh menciptakan norma baru, apalagi norma baru tersebut menyimpang dan bertentangan dengan norma yang dirumuskan dalam yang dijelaskan, perdebatan bukan saja terjadi pada kewenangan melakukan penyidikan antara penyidik sebagaimana dimaksud dalam kurap, dan penyidik tindak pidana khusus tertentu sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang tipu, tetapi juga kewenangan melakukan penuntutan. aparat dirjen pajak dan bea cukai, bisa saja bertindak sebagai penyidik pegawai negeri sipil ppn) dalam mendidik tindak pidana khusus yang menjadi kewenangannya, namun mustahillah ppn dirjen pajak dan bea cbertindak sebagai jaksa penuntut umum pengadilan. jelaslah bahwa tidak ada norma yang memberikan kewenangan kepada penyidik khusus dalam tipu untuk melakukan penuntutan pengadilan. nama dan undang undang perppu dan penjelasannya telah dengan jelas menyebutkan bahwa yang melakukan penuntutan perkara tipu adalah jpu pada kejaksaan negeri, bukan jaksa penuntut pada institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tipu sebagai tindak pidana kejahatan dari tindak pidana pokok yang menjadi kewenangannya. dalil yang selama ini digunakan, yakni "kalau berwenang mendidik, makan tentu berwenang menuntut" adalah dalih yang mengada ada dan menyimpang dari norma hukum yang berlaku. polisi berwenang mendidik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam kurap, namun kurap tidak memberi wewenang kepada polisi untuk melakukan penuntutan. bahkan undang undang tipu sendiri yangmemberi contoh wewenangnya ppn pajak dan bea cukai mendidik tipu yang tentunya tidak punya kapasitas apapun untuk menuntut perkara yang didiknya pengadilan: norma undang undang nomor tahun tentang perppu mengandung pertentangan dengan norma undang undang yang sama. disatu sisi dinyatakan bahwa tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya undang undang guo diperiksa dan diputustindak pidana pencucian uang tipu). namun undang undang yang sama menyatakan bahwa dengan berlakunya undang undang ppp maka undang undang tipu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. masalahnya adalah, dengan berlakunya perppu maka akan dan telah ada orang yang diperiksa, baik tingkat penyidikan atau tingkat pengadilan dengan undang undang tipu, sementara undang undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. kalau ini terjadi, maka pemeriksaan tersebut adalah tidak sah, karena menggunakan norma undang undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. akan lebih kacau lagi penegakan hukum apabila penyidik dan penuntut umum kpk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang menggunapu sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun setelah berlakunya undang undang nomor. tahun sementara berdasarkan berdasarkan undang undang tipu nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tersebut, kpk tidaklah berwenang mendidik dan menuntut perkara tersebut. keadaan seperti ini membuat rusak citra negara hukum republik indonesia, sehingga terkesan yang dikedepankan adalah kesewenang wenangan yang bertentangan dengan norma serta uud penerapan dua undang undang dalam mendidik, menuntut, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan norma dan undang undang putu, dalam makna undang undang lama diterapkan nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang tipu) terhadap perkara dugaan tipu sebelum berlakunya perppu nomor tahun namun aparat penyidik dan menuntutnya adalah aparat kpk dan pengadilannya adalah pengadilan tipikor sesuai undang undang perppu, dengan jelas menunjukkan kekacauan penegakan hukum negara ini. ini berarti, disatu pihak undang undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku diterapkan pada suatu kasus, sementara pada kasus itu diberlakukan pula norma undang undang baru secara retro aktif, hal ini nyata nyata bertentangan dengan norma uud berdasarkan uraian uraian yang telah kami kemukakan atas, kami berpendapat bahwa seluruh petit pemohon dalam perkara ini adalah beralasan hukum, dan seyogianya mahkamah dapat mengabulkannybahwa kegiatan pencucian uang atau money laundering yang dilakukan oleh organisasi organisasi kejahatan dan oleh para penjahat sangat kerugian masyarakat antara lain merongrong sektor swasta yang sah, mendorong integritas pasar pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, menimbulkan ketidakstabilan ekonogurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, membahayakan upaya upaya privatisasi perusahaan perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan mengakibatkan rusaknya reputasi negara dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. secara umum, ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, oleh karena pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan ekonomi yang diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. maka dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat. samping itu dana dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal sehingga praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. dengan pendekatan follow money maka kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada pokok pokok yang ada belakangnya. bahwa secara khusus alasan mengapa pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana karena tanggapan dunia internasional yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditindaklanjuti adalah dengan adanya financial action task force karena badan tersebut merupakan badan paling otoritatif dan paling berpengaruh berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dunia. pengabaian terhadap fate akan mengakibatkan indonesia dimasukkan dalam daftar non cooperative countries and territories. bahwa terkait dengan pokok pokok permohonan pemohon, pertama, terkait dengan frasa patut diduga sebagaimana dimaksudsuharto, sos alamat mesjid baru rw nomor kelurahan paten timur, kecamatan pasar minggu, kota jakarta selatanuddengan rahmat tuhan yang maha esa, dengan didorong keinginan yang luhur jika ditetapkan tersebut mendapatkan limpahan rahmat dan karunia nya maka jika kata . presiden dan wakil presiden. dua pasangan. dan kedua. jika diberi hidayah nya diputuskan oleh ketua mahkamah konstitusi sesuai pasangan nomor urut yang ditetapkan komisi pemilihan umum daerah dki jakarta menjadi . presiden dan wakil presiden menjadi . gubernur dan wakil gubernur. dua pasangan menjadi tidak ada .dan kedua menjadi tidak ada, pengecualian khusus untuk pemerintah daerah khusus ibukota dki) jakarta, sehingga undang undang nomor tahun dapat dibunyikan menjadi: : sesuai pasangan yang ditetapkan oleh ketua pemilihan umum daerah dki jakarta khusus nomor urut pertama memperoleh suara terbanyak dipilih oleh rakyat secara langsung mendapat prioritas utama memimpin dki jakarta: pertimbangan tersebut dengan alasan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dapat dikategorikan sejajar dengan pemimpin adalah presiden, adalah wakil presiden dan atau gubenur dan wakil gubernur dki jakarta. pengangkatan dan pelantikan dilakukan oleh presiden, dengan pertimbangan jabatan gubernur dan wakil gubernur kepala daerah dki jakarta mempunyai letak administratif dan geografis yang strategis dengan pemerintah pusat dan duta besar negara sahabat.tempat tinggal provinsi dki jakarta, yang juga merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah provinsi dki jakarta. pemohon juga mendalilkan bahwa dirinya peduli terhadap suara terbanyak masyarakat dki jakarta dalam memilih gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta, yang oleh diberi batas perolehan suara lebih dari (lima puluh persen). ketentuan mengenai batas perolehan suara tersebut mengakibatkan harus dilakukannya pemilihan umum kepala daerah putaran kedua, yang menurut pemohon membebani anggaran, yang kemudian akan dibebankan kepada seluruh warga dki jakartnormaalam angka perbaikan permohonannya, yakni kewenangan mahkamah, pemohon mengutipcalon yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden . menurut mahkamah semestinya karena berkaitan dengan kewenangan mahkamah untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon maka yang seharusnya dikutip adalah. selanjutnya pemohon menulis, dengan rahmat tuhan yang maha esa, dengan didorong keinginan luhur jika ditetapkan tersebut mendapat limpahan rahmat dan karenanya maka jika kata. presiden dan wakil presiden.dua pasangan. dan kedua. jika diberi hidayah nya diputuskan oleh ketua mahkamah konstitusi republik indonesia sesuai pasangan nomor urut yang ditetapkan komisi pemilihan umum daerah dki jakarta menjadi. presiden dan wakil presiden menjadi gubernur dan wakil gubernur. dua pasangan menjadi tidak ada. dan kedua menjadi tidak ada. pengecualian khusus untuk pemerintah daerah khusus ibukota dki) jakarta sehingga undang undang nomor tahun dapat dibunyikan dan atau ditafsirkan menjadi. mahkamah menilai kalimat kalimat pemohon atas sulit dipahami, juga tidak ada hubungan dengan masalah kewenangan mahkamah, padahal uraian pemohon tersebut bawah sub judul kewenangan mahkamah . samping itu, dalam tidak terdapat sebagaimana yang ditulis oleh pemohon, i3 menimbang bahwa dalam uraian tentang kedudukan hukum pemohon sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara, mahkamah akan memberikan pertimbangan satu demi satu: i3. menimbang bahwa mengenai banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemilihan umum kepala daerah pemilukada) dki jakarta, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kedudukan hukum pemohon. pembiayaan yang dikeluarkan misalnya oleh lembaga pemasyarakatan seperti pembuatan gedung, konsumsi para tahanan dan narapidana, penggajian para pegawai lembaga pemasyarakatan, tidak dapat dikaitkan dengan kedudukan hukum pemohon, sebab biaya yang dikeluarkan untuk penegakkan hukum terhadap orang orang yang melakukan tindak pidana adalah sebagian dari upaya melaksanakan asas negara hukum, i3 menimbang bahwa pasangan calon yang terbanyak memperoleh suara pemilih, demikian pula keterpilihan pasangan calon tertentu bukanlah dalil yang berhubungan dengan kedudukan hukum, melainkan berkaitan erat dengan pembuktian dalam pokok permohonan dan pembuktian tersebut tidak ada hubungannya dengan pengujian undang undang seperti permohonan guo, melainkan dalam pembuktian sengketa pemilukada. begitu pula tentang layak atau tidak layaknya gubernur dan wakil gubernur disejajarkan dengan pimpinan republik indonesia (ri ii) karena letak geografis pemerintah dki jakarta (seharusnya letak geografis dki jakarta), yang dijadikan alasan pemohon, adalah alasan yang tidak ada kaitannya dengan kedudukan hukum pemohon, i3. menimbang bahwa pemberian kesempatan emas bagi yang dipilih oleh banyak pemilih untuk berkarya, mengerahkan potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara, akan mewujudkan jakarta baru, sangat baik antara yang baik, sebagai barometer yang pantas dan layak diikuti oleh pemerintah daerah lainnya se indonesia, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat dki sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi, adalah penilaian pemohon atas figur tertentu yang menurut mahkamah, bukan merupakan alasan kedudukan hukum dari pemohon: i3 menimbang bahwa uraian mengenai pokok permohonan pemohon sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara akan dipertimbangkan oleh mahkamah sebagai berikut: i3. menimbang bahwa dalam angka pokok permohonannya, pemohon hanya mengemukakan bahwa yang telah dikemukakan dalam kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum pemohon adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok permohonan. menurut mahkamah karena mahkamah telah mempertimbangkan baik tentang kewenangan mahkamah maupun mengenai kedudukan hukum pemohon, maka pokok permohonan angka tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, i3. menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka dan angka pokok permohonan pemohon hanya bersifat teoritis. menurut mahkamah uraian tersebut tidak jelas hubungannya dengan pengujian norma yang dimohonkan pengujian materiil oleh pemohon: i3 menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka permohonan pemohon pada pokoknya mengemukakan, bahwa pejuang pro terhadap kepentingan khalayak ramaihingga pelaku korupsi digolongkan sebagai kejahatan, dijadikan alasan pemohon untuk diuji materiil. , dan seterusnya. dalam konteks permohonan pemohon yang menguji konstitusionalitas yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubemenurut mahkamah, hal tersebut tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh pemohon. selain itu, kalimat yang dimohonkan oleh pemohon bahwa pejuang pro terhadap kepentingan khalayak ramai yang terjadi secara meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi, menurut pemohon, juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat. padahal menurut mahkamah, justru pejuang pro kepentingan khalayak ramai berlawanan dengan, antara lain, koruptor yang merugikan keuangan negara dan melanggar hak hak sosial dan hak hak ekonomi masyarakat: i3 menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka permohonan pemohon yang dalamnya pemohon menyatakan ketua komisi pemilihan umum dki jakarta, jujur, adil, transparan tanpa kecurangan dengan menggunakan politik uang, menurut mahkamah, adalah penilaian subjektif pemohon yang tidak ada hubungannya dengan pengujian norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon. samping itu, frasa pemohon menyatakan dalam hubungannya dengan suatu permohonan lembaga peradilan seperti mahkamah konstitusi, seharusnya pemohon hanya mengemukakan dalil serta pengadilaniah yang menyatakan terbukti atau tidak terbukanya suatu dalil dan kemudian manakala telah dinyatakan terbukti, pengadilan akan menyatakan dikabulkan atau apabila telah dinyatakan tidak terbukti maka pengadilan menyatakan permohonan pemohon ditolak: i3 .5j menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka permohonan pemohon,komisi pemilihan umum daerah dki jakarta secara bertahap melalui jadwal yang telah ditetapkan, menurut mahkamah, adalah satu kalimat yang tidak selesai dan tidak diketahui maksud dan tujuannya, i3. menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka permohonan pemohon adalah penilaian pemohon atas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang terpilih dengan suara terbanyak, sebagai figur yang jujur, bersih, transparan melayani kepentingan rakyat sebagai alasan pemohon untuk pengujian materiil norma guo.: i3. menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka permohonan pemohon yang berhubungan dengan hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum, sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, atau karena alasan tertentu, menurut mahkamah, tidak jelas dan tidak tuntas apa hubungannya dengan permohonan konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh pemohon: i3. menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka permohonan pemohon yang mengutip pendapat jimmy asshidigie bahwa perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan yang adil bagi tuntutan penerapannya melalui proses yang adil adalah benar secara teoritis. akan tetapi menurut penilaian mahkamah, dalam hubungannya dengan permohonan guo, pemohon tidak menguraikan keterkaitan antara teori tersebut dengan pengujian materiil norma yang dimohonkan oleh pemohon: i3 menimbang bahwa, menurut mahkamah, dalam uraian yang terdapat pada angka dan angka permohonan pemohon tentang makna negara hukum secara teoritis menurut sri sumantri martosoewignyo dan jimmy asshiddigie, namun pemohon tidak menjelaskan norma hukum yang dimohonkan pengujian konstitusional bertentangan dengan unsur atau bagian dari negara hukum, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas, i3 menimbang bahwa uraian yang terdapat pada angka pokok permohonannya mengemukakan bahwa norma terhadap uud yang menganut persamaan dalam hukum, bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dalam upaya mengelola, menjalankan, merencanakan,berprestasi. dalil pemohon guo, menurut mahkamah tidak ada sangkut pautnya dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon, i312) menimbang bahwa dalam petit pemohon angka pemohon memohon agar mengabulkan permohonan pemohon adalah yang lazim dikemukakan oleh setiap pemohon: i3 menimbang bahwa dalam petit angka permohonan, pemohon memohon supayabertentangan dengan menurut mahkamah, petit tersebut menguji uud terhadap undang undang. padahalengan demikian, petit tersebut tidak sesuai dengan uud i3 menimbang bahwa petit pemohon angka yang memohon supayaan segala akibat hukumnya . menurut mahkamah, petit tersebut berdasarkan butir seharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga petit tersebut tidak memenuhi syarat permohonan berdasarkan tersebut. selain itu, pemohon juga menambahkan kalimat dalam petit pasangan suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat dki jakarta setelah frasa mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya . tambahan kalimat dalam petit tersebut menjadikan petit permohonan pemohon tidak dapat dimengerti maksudnya, karena hal itu tidak terdapat dalam lagi pula petit tersebut tidak dimaksudkan sebagai bagian dari petit konstitusional bersyarat. pemohon juga salah dalam penuliseharusnya penulisan tersebut diletakkan dalam kurung setelahi3. menimbang bahwa angka petit permohonan pemohon yang memohon,petit guo, menurut mahkamah bertolak belakang dengan petit angka sebab dalam petit angka dimohonkan oleh pemohon supaya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, yang berarti bersesuaian dengan uud tetapi dalam petit angka dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan uud penambahan kalimat, khususnya pasangan memperoleh suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat dki jakarta sebelum frasa, bertentangan dengan uud seperti halnya pertimbangan terhadap petit angka tidak dimengerti maksudnya, karena tidak terdapat dalam dan tidak juga dimaksudkan sebagai permohonan konstitusional bersyarat atas tersebut. mengenai letak penulisan lembaran negara dan selanjutnya mahkamah menilai pertimbangan dalam paragraf j3. mutasi mutans berlaku dalam pertimbangan guo, i3 menimbang bahwa dalam petit angka permohonan, pemohon memohon supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. dan yang sama dari undang undang tersebut dalam petit angka permohonan, pemohon memohon sebaliknya, yaitu supaya tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. terhadap petit angka tersebut menurut mahkamah telah terjadi kontradiktif antara petit angka dan angka i3 menimbang bahwa dalam petit angka permohonan, pemohon memohon supaya putusan ini dimuat dalam lembaran negara sebagaimana mestinya. terhadap petit guo, menurut mahkamah petit tersebut tidak tepat, karena putusan mahkamah yang mengabulkan keseluruhan atau sebagian permohonan pemohon dimuat dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya, bukan dimuat dalam lembaran negara republik indonesia seperti petit angka permohonan pemohon tersebut, i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, mahkamah menilai, dari segi formil, ada beberapa kalimat dalam permohonan pemohon yang tidak selesai sehingga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya: kebanyakan alasan pemohon tidak berkaitan dengan kewenangan mahkamah, juga tidak berhubungan dengan kedudukan hukum pemohon: antara polita permohonan pemohon tidak berkaitan dengan kewenangan mahkamah, dan tidak berhubungan dengan kedudukan hukum pemohon pada satu segi, dan tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan petit permohonan pada segi lainnya: petit angka permohonan pemohon bukan menguji undang undang terhadap uud melainkan menguji uud terhadap antarpetitum pemohon terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga menurut mahkamah permohonan pemohon kabl. kedudukan hukum (legal standing) pemohon pemohon adalah pihak yang dianggap hak konstitusionalnya dirugikan berlakunya undang undang nomor tahun sebagai perorangan warga negara indonesia, syarat kerugian hak konstitusional pemohon perlu didapatkan dalam putusan mahkamah konstitusi dengan menentukan (lima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun sebagai berikut: (a) adanya hak dan atau wewenangmuamaka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak terjadi lagi: proses pemilihan umum kepala daerah dki jakarta akibat segala biaya yang ditimbulkan melalui pos anggaran tersebut berdampak terhadap pembebanan biaya secara rata kepada peserta pemilih suara sah, suara tidak sah bahkan seluruh warga dki jakarta tanpa terkecuali, secara langsung dan tidak langsung. terhadap berbagai kebutuhan masyarakat harga tidak terkendali dengan wajar, biaya yang ditimbulkan oleh pendukung dan kandidat, dan bentuk bantuan lainnya yang tidak resmi membebani rakyat dki jakarta: tertutupnya masyarakat umum usia produktif untuk berprestasi dan tidak bekerja, menutup peluang menempati jabatan sebagai pemimpin pemerintah dki jakarta sebagai calon lurah kepala desa, bupati walikota, anggota dprd kabupaten kota yang dipilih secara langsung oleh rakyat dki jakarta. sehingga hal tersebut dijadikan alasan pemohon untuk diujikan materiil perlu mendapatkan putusan mahkamah konstitusi, sehingga peluang untuk menekan tindakan penyimpangan terorganisir seperti korupsi dapat dihindari: mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohohmad fadli semadianwar usman ttd ttd ahmad fadli semadi akil mochtar ttd maria farida indrawi panitera pengganti, ttd yunita ramadan bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti kartu tanda penduduk dan bukti identitas lainnya sebagai seorang pejuang membela negara kesatuan republik indonesia yang pro terhadap kepentingan khalayak ramai dan atau orang banyak tetap menolak terjadinya korupsi, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum menurutsehingga pemohon memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud:kemudian uudbahwa pasangan suara terbanyak pertama dipilih oleh rakyat memenuhi syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur telah lulus melalui seleksi tingkat partai politik dpd dki jakarta, komisi pemilihan umum daerah dki jakarta, dan melalui seleksi pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak masyarakat dki jakarta tanggal juli sesuai perundangan yang berlaku, bahwa pemohon sebagai pejuang peduli kepentingan bangsa dan negara yang pro terhadap kepentingan khalayak ramai. membela dan mendukung kepentingan suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat dki jakarta dapat mewujudkan jakarta baru menghantarkannya menjadi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih: oleh sebab itu secara yuridis non formal dan hukum tata adat pantas dan layak kedudukan pejabat gubernur dan wakil gubernur dki jakarta disejajarkan dengan pimpinan republik indonesia (ri il), karena letak geografis pemerintah dki jakarta tersebut dapat dijadikan alasan pemohon. memberi ruang bagi suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat dki jakarta, kesempatan dan peluang emas untuk berkarya, mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara serta rakyat dki jakarta, pemilihan umum kepala daerah tingkat kabupaten kota, anggota dprd kabupaten kota, dan kepala desa lurah dki jakarta. akan mewujudkan jakarta baru sangat baik antara yang baik, sebagai barometer dan pantas serta layak diikuti oleh pemerintahan daerah lainnya se indonesia. akan membuka peluang kerja masyarakat umum dki jakarta, sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi juga melakukan perubahan sebagai alasan pemohon.bisa dip, persyaratan untuk dapat diangkat sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat dki jakarbagi para pencari keadilan: bahwa pejuang pro terhadap kepentingan khalayak ramai,pelaku pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan, dijadikan alasan pemohon untuk diuji materiil. pemberontakpelaku korupsi: bahwa pemohon menyatakan ketua komisi pemilihan umum daerah dki jakarta, oleh rakyat dki jakarta, atas hasil perhitungan pemungutan suara yang dilakukan tanggal juli secara terbuka, jujur, adil, transparan tidak ada kecurangan dan tidak menggunakan politik uang bagi warga dki jakarta, bahwapemilihan umum daerah dki jakarta secara bertahap melalui jadwal yang telah ditetapkan, bahwa pemohon menyatakan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dipilih secara langsung oleh rakyat dki jakarta, pengabdian dalam upaya mewujudkan jakarta baru sangat memperhatikan kepentingan rakyat dengan menerbitkan kartu sehat jakarta, kartu pintar jakarta bagi warga dki jakarta. dengan figur jujur, bersih, transparan dan melayani terhadap kepentingan rakyat dki jakarta sebagai alasan pemohon untuk menguji materiil. jakarta baru siap melaksanakan tugas barunya, sangat menjadi perhatian rakyat dki jakarta dan luar dki jakartalasan tertentu: bahwa menurut pakar hukum dan politis, bahwa menurut pakar hukum prof. dr. sri sumardi, sh, negara hukum dalan badan badan pemerintah negara: bahwa menurut pakar hukum prof. dr. jimmy asshiddiigie, s.h., menyatakan terdapat (dua belas) prinsip pokok negara hukum rechstaat) yang menyangga berdiri tegaksstaat), sarana mewujudkan tujuan bernegara welfare rechsstaat), transparansi dan kontrol sosial: bahwa norma yang terdapat undang undang nomor tahun terhadap uud yang menganut prinsip persamaan dalam hukum ngelola, menjalankan, merencanakandan berprestasi, sebagai dasar alasan pemohon untuk diujikan materi. iv.petit menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, uud menyatakan bahwabertentangan dengan undang undang nomor tahunengan segala akibat hukumnya:tahun menurutmandat nomor man jb v tanggal mei diberikan suharto, sos sebagai perwakilan tim kampanye ir. joko widodo ir. basuki cahaya purnama, m.m., dalam pleno pengesahan dpt dan saksi kelurahan paten timur, bukti fotokopi rincian rekapitulasi jumlah tps dan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta: bukti fotokopi surat mandat tim kampanye ir. joko widodo ir. basuki cahaya purnama, m.m. bukti fotokopi daftar penyerahan baju kotak kotak untuk saksi jokowi basuki tps sebanyak saksi tps, bukti fotokopi daftar hadir saksi sebelum pembukaan sebanyak saksi tps bukti fotokopi daftar saksi selesai perhitungan suara terbanyak saksi tps, bukti fotokopi daftar hasil perolehan perhitungan suara sebanyak saksi tps, bukti fotokoplaksanakbukti fotokopi perincian daftar uraian berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah gubernur dan wakil gubernur dki jakarta sebagai alat pendukung dan alat bukti untuk pelaksanaan uji materiil atas pelaksanaan undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun bab iii buktatas pelaksanatahun bukti bukti fisik tidak adundang undang dasar negara kesatuanaliansi jurnalis independen jl) jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh wahyu dhyatmika sebagai ketua, beralamat jalan kalibata timur nomor kalibata, pancoran, jakarta selatan, lembaga bantuan hukum pers lbh pers), yang dalam hal ini diwakili oleh hendrayana s.h., sebagai direktur eksekutif, beralamat jalan kalibata timur nomor kalibata, pancoran, jakarta selatan: media link, yang dalam hal ini diwakili oleh ahmad faisal sebagai direktur eksekutif, beralamat jalan tebet timur dalam viii nomor jakarta selatan, pemantau regulasi dan regulator media pr2 media), yang dalam hal ini diwakili oleh masduki, sebagai wakil ketua, beralamat jalan solo bayan nomor maguwoharjo, sleman, yogyakarta, yayasan dua puluh delapan y28), dalam hal ini diwakili oleh christiana chelsea chan s.h., llm., sebagai direktur eksekutif, beralamat jalan ridwan nomor pasal senayan, kebayoran baru, jakarta selatanndengar keterangan dan membaca keterangan tertulis pihak terkait: mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis saksi para pemohon dan saksi dari mahkamah konstitusi, mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis ahli para pemohon, pemerintah, pihak terkait, dan mahkamah konstitusi: memeriksa dengan saksama bukti bukti para pemohon: membaca kesimpulan para pemohon, pihak terkait,, sehingga dalil para pemohon harus ditolak. uraian permohonan bahwa selama inisebut terhadap dan penyiaran. yang dilakukan demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan atau orang tertentu, bahwa penafsiran yang dilakukan olehbahwa perbedaan penafsiran tersebut atas telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap dan uud dengan uraian argumentasi berikut:'?perspektif teknologi teknologi berkembang cepat dewasa ini, sehingga terjadi pula perubahan terhadap spektrum dan sumber daya komunikasi, antara lain digitalisasi. setiap perkembangan dapat membawa perubahan besar dengan akibat yang lebih jauh. misalnya digitalisasi, yang sementara ini telah ada dan permen pelaksanaannya. bahkan menurut kabarnya, konon akan memasukkan ketentuan bahwa semua pemilik yang sekarang (termasuk yang memegang konsentrasi) akan tetap mendapatkan saluran yang sama, padahal ketika diubah menjadi digital, setiap kanal analog itu akan mampu menyalurkan kanal digital. setiap perubahan itu dapat membuka peluang baru bagi usaha, tetapi juga dapat membawa beban baru bagi masyarakat. misalnya set top boxes, dan sebagainya. (seharga per set?) diperlukan agar orang biasa yang mempunyai analog selama ini, akan dapat menangkap siaran digital. padahal yang diterima dgn alat itu masih bersifat analog, bukan atau masih belum digital: kendati membayar mahal untuk alat tambah, yang diterimanya dlm beberapa tahun ini tetap siaran dengan mutu lama. kemudian pada akhir masa peralihan, baru berganti dengan pesawat digital yang sesungguhnya tetapi bagaimana pun juga akan memerlukan biaya. bukan hanya terhadap informasi yang berhubungan dengan kasus korupsi, ekonomi, dan politik, untuk kepentingan pemilik rcti. bandingkan pemberitaan mnc tentang sidang mahkamah konstitusi tanggal maret yang sangat tidak berimbang dan jauh dari lengkap, dengan hanya mengutip satu nara sumber yang menguntungkan pihak stasiun itu saja. sementara itu, pada website dapat dibaca berita tentang peristiwa yang sama secara lengkap dan komprehensif dengan mengutip bermacam macam narasumber dengan berbagai sudut pandang. namun disamping itu juga sudah timbul pertarungan baru yang lebih hebat, akibat perkembangan teknologi seluler dan video yang sangat pesat, antara industri penyedia muatan (content provider), penyaluran dan penyiaran, dan industri baru yang makin pesat berkembang yang berkaitan dengan internet. sebagai akibat, maka tanggal februari ybl., kongres dan senat bersepakat menarik kembali spektrum frekuensi pita lebar yang selama ini dipakai sebagai ruang putih (white space) untuk mengamankan saluran supaya jangan sampai saling mengganggu, yang akan disusul pula dengan pembebasan spektrum berlebih yang tidak akan terpakai lagi oleh yang menjadi digital." spektrum yang ditarik dari alokasi frekuensi yang selama ini besar untuk siaran tv, dan dialihkan untuk spektrum frekuensi titlebar internet, ponsel, pengiriman data, media sosial baru, komunikasi bencana, komunikasi publik umum, super wifi, dan sebagainya yang akan berkembang jauh lebih cepat depan, dan akan melibatkan jauh lebih banyak pemakai. pada kesempatan yang pertama ini spektrum yang dialihkan itu akan dilelang untuk menanggulangi pengangguran, keamanan publik: dan diperkirakan akan menghasilkan milliar. perkembangan ponsel, internet, media sosial seperti itu juga sangat cepat indonesia, jika melihat cepatnya penalaran ponsel dengan berbagai macam targetnya. sementara pemilik televisi stabil kalau tidak menurun. ahli januar rizkylihat: congress will auction public airwaves pay for benefits new york times wireless windmill a new spectrum auction will ease the mobile data crush and help the jobless , time kanan frekuensi untuk lalulintas data dari diperkirakan akan meningkat ahli:z unsur terpenting tentang azalam satu wilayah dan atau antar wilayah siaran. dar, dalam teori akuntansi dikenal konsep "entity theory", yaitu sebuah teori yang menjelaskan hubungan para pihak yang terkait badan usaha korporasi, yaitu pemegang saham (investor), manajemen, dan auditor yang menjembatani diantara investor dengan manajemennya. teori lain dalam akuntansi, yang mengatur tentang pencatatan dan pengakuan kepemilikan saham dalam pelaporan keuangan dikenal dengan teori ekuitas. mana, hubungan para pemegang saham dalam badan usaha juga mengenal konsep hubungan entitas, yang dikenal dengan entitas ekuitas) tertentu atas beberapa unit usaha penyiaran. interpretasi praktisnya adalah "satu entitas ekuitas hanya berhak memiliki satu badan usaha penyiaran": perkembangan teori ekuitas tentang kepemilikan saham tidak dapat hanya dipandang dari,: jika dipandang kepada unsur "entry exit barriers". dalam bentuk investment holding": kepemilikan saham unit unit usaha yang melakukan kegiatan operasional produksiterkait capital gain prakte. maka proses menjadikan lembaga penyiaran menjadi perusahaan terbuka tidak dapat dilakukan". sedangkan kepemilikan saham adalah luar masalah operasional. sehingga". namun,"perusahaan investasi" melainkan sub sektor "advertising, printing dan media"lt :, mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan, mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.""ahli unsur pengendalian telah jelas menunjukkan bahwa investment holding media yang dibentuk harus taat as" memiliki unit usaha dalam status "pengendalian" ( karena izin dapat berpindah tangan tatkala investment holding media" yang telah menjadi perusahaan terbuka struktur pemegang sahamnya holding tersebut berpindah pengendalian. dengan demikian, ahli berpendapat atas dasar ketentuan mengikat tentang unsur "pengendalian" dalam peak nomor maka implementasi "investment holding media" sesuai dan hanya bisa dilakukan jika: perusahaan investment holding media" hanya diperkenankan melakukan kepemilikan pengendalian satu perusahaan penyiaran. konsekuensi putusan mahkamah konstitusiahli kemukakan dalam kesaksian ahli ini. ahli tahli paulus widianto pendahuluandprundang undangmasih menjadi multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sesuai dengan uud banyak masyarakat terutama pemilik bahwa dalam penjelasan penyiaran, dijelaskan bahwa cukup jelas, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penafsiran yang berbeda dalam masyarakat mengenai tersebut terutama dalam hal ini sangat tidak sesuai dengan semangat jaminan dan kepastian hukum yang adapenyiaran, bukan frase "satu badan hukum" tersebut yang mutltitafsir, tetapi juga kata "dibatasi". dalam penyiaran kata "dibatasi" tidak dijelaskan secara rinci dibatasi dalam hal apa dan untuk siapa. apakah yang dibatasi untuk memiliki dan menguasai izin penyelenggaraan penyiaran ipp) adalah badan hukum yang berbentuk lembaga penyiaran swasta lps) atau badan hukum yang menguasai atau memiliki lembaga penyiaran swasta lps). bahwa kata "dibatasi" juga masih memerlukan penjelasan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap mengenai jumlah pembatasan pemilikan izin penyelenggaraan penyiaran ipp) untuk satu wilayah siaran dalam satu provinsi. yang diikuti dengan penjelasan badan hukum yang berhak memiliki dan menguasai lembaga penyiaran swasta lps) yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran ipp). bahwa seharusnya" dan katareru selama periode waktu berlangsungnya sidang mpr, tanggal, pt. global informasi bermutu liftihar global tv) , pt. jawa media televisi mandiri jm tv): pt. paramita sarana diwarnai televisi diwarnai tv), .pt. cakrawala tiara kencana cakrawala tv):nomorpr tv (pt. pasarnya mediakarya metro (pt. media televisi indonesia n0. dan global (pt. global informasi bermutupt. latifi mediakaryaundang undang nomor tahun tentang penyiaran, ahlundang undangundang undang nomor tahun tentang penyiaran. komisi yang dalam periode periode sebelumnya selalu ber mitra kerja dengan departemen penerangan, selama masa persidangan dprketentuan tentang izin penyelenggaraan penyiaran tidak boleh dipindahtangankan .pt.pt.ubu"dibatasi" diartikan dengan "dibatasi dengan hanya satu izin penyelenggaraan penyiaran ipp) dalam satu cakupan wilayah siaran". bahwa ada beberapa contoh perbedaan penafsiran tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat dari segi hukum dalam rangka penawaran umum perdana pt. visi media asia tbk, yang terdapat dalam prospektus awal pt. visi media asia tbk, bab xvii, halaman butir dan butir menyebutkan: terdapat berbagai pengertian dan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang undangan bidang penyiaran, termasuk sehubungan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam lembaga penyiaran televisi swasta lats) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan oleh karenanya pihak relevan yang berwenang, dalam hal ini menkominfo, dapat mengambil pengertian, penafsiran, dan atau pelaksanaan yang berbeda dengan pengertian dan penafsiran kami atas ketentuan ketentuan yang relevan dari peraturan bidang penyiaran. sampai dengan tanggal pendapat hukum ini juni menkominfo belum memberikan keterangan maupun penafsiran tertulis secara resmi terhadap ketentuan mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan maupun pembatasan kepemilikan asing dalam lats. pendapat kami, bahwa perseroan tidak melanggar pembatasan pemusatan kepemilikan dalam lats didasarkan pada penafsiran bahwa pengertian "badan hukum" dalam peraturan pemerintah nomor tahun terbatas hanya mencakup lats dalam konteks pelaksanaan sister stasiun jaringan sebagaimana diatur lebih lanjut dalan ("penafsiran lats"). dengan menggunakan penafsiran lats, maka badan hukum non lats tidak terkena pembatasan pemusatan kepemilikan dan dimungkinkan untuk memiliki saham sampai dengan lebih dari satu lats. dengan demikian, perseroan yang bukan merupakan lats tidak tunduk pada pembatasan pemusatan kepemilikan lats dan tidak berada bawah kewenangan dan pengawasan menkominfo. meskipun dalam pendapat hukum itu disebut dan diakui ketentuan tersebut multitafsir yang mempunyai resiko terhadap perseroan terkait dengan draft ruu tentang penyiaran inisiatif dpr, dalam sidang paripurna dpr ndang undang penutupbersama pemerintah memutuskannya menjadi undang undang penyiaran, menggantikan dan mencabut undang undang penyiaran sebelumnya. era berlakunya undang undangundang undang nomor tahun" ahli mengharapkan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi dapat memberikan keputusan yang se adil adilnya. ahli prof. dr. ichlasul amal tujuan reformasi adalah demokratisasi. implementasi dari demokratisasi antara lain direalisasis. kedua undang undang ini dikenal sebagai undang undang yang sangat revolusioner dan mencerminkan esensi reformasi yaitu perubahan dari sistem kekuasaan otoriter sentralistik sistem kekuasaan demokratik sentralistik. sistem kekuasaan sentralistik adalah salah satu syarat utama demokrasi dan realisasinya adalah melepaskan dan mendistribusikan sebagian kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat institusi lain dan khususnya pemerintah daerah wilayah pemerintahan yang lebih rendah. khusus tentang undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, wewenang atau otoritas pemerintah pusat semua bidang, kecuali bidang moneter, pertahanan, luar negeri, agama dan hukum, didelegasikan provinsi, kabupaten dan kota. pendelegasian kewenangan pusat daerah tersebut disebut dengan otonomi daerah, berbeda dengan pengertian otonomi daerah zaman orde baru yang hanya menekankan segi administratif, mana pendelegasian pusat daerah dalam segi administratif dan politik. dalam hal administratif, daerah sepenuhnya berhak mengelola administrasi keuangannya yang didistribusikan oleh pusat daerah secara block grant berupa dana alokasi umum dau), sementara kewenangan politik berupa kebebasan daerah memilih kepala daerahnya gubernur, bupati, wali kota dalam perjalanannya, otonomi daerah undang undang nomor tahun ini menimbulkan persaingan yang kurang sehat. egoisme terutama pada tingkat kota dan kabupaten sangat kuat. masing masing daerah terutama dalam mengelola keuangannya hanya mementingkan wilayahnya sendiri sehingga sering menciptakan konflik. pada tahun presiden sebagai konsekuensi amandemen uud tidak lagi dipilih oleh mpr melainkan dipilih langsung oleh rakyat. demikian pula gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi lewat dprd. ini tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah sebagai pengganti dari undang undang nomor tahun disamping itu, kewenangan pemerintah provinsi dalam koordinasi kabupaten dan kota diperkuat. persaingan antar kabupaten dan kota dapat diselaraskan karena semua peraturan daerah yang diterbitkan oleh kabupaten dan kota harus disetujui oleh pemerintah provinsi yang meneruskannya departemen dalam negeri. ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan karena kabupaten dan kota merasa otonominya dikurangi dengan adanya intervensi dari pemerintah provinsi dan departemen dalam negeri sementara pemerintah provinsi yang sebelumnya menurut undang undang nomor tahun tidak memiliki wilayah untuk menerapkan kewenangan otonominya dengan undang undang yang baru lebih jelas posisi kewenangan otonominya. kewenangan bidang keuangan pemerintah provinsi semakin menonjol dengan adanya undang undang nomor tentang perimbangan keuangan yang pendistribusian dari pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah provinsi. perdebatan yang kemudian muncul adalah apakah otonomi daerah sebaiknya diletakkan saja pada kabupaten dan kota sedangkan provinsi gubernur ditunjuk langsung oleh dan merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. sebaliknya provinsi melihat otonomi yang diletakkan pada kabupaten dan kota terlalu kecil sebagai unit ekonomi dan politik untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. terlepas dari perdebatan atas mana yang paling baik, sistem pemerintah daerah tetap berlangsung seperti apa adanya. namun kecenderungan baik para politisi maupun sejumlah ahli administrasi pemerintahan berpendapat bahwa kewenangan pemerintah provinsi harus diperkuat agar koordinasi atas pelaksanaan program peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lebih efisien dan efektif.vvundang undang nomor tahun secara tegas uud dan undang undanglewat mahkamah konstitusi kita berharap agar undang undangmenimbang bahwa pada persidangan tanggal januari mahkamah telah mendengar opening statement pemerintah dan pada tanggal april mahkamah telah menerima keterangan tertulis pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: pemerintah menyampaikan keterangannya baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan atasndang undang dasar sebagai berikut: pokok permohonan bahwa para pemohon mengajukan permohonan tafsir konstitusional dalam bentuk permohonan pengujian undang undang (constitutional review) ketentuan dan penyiaran, yang dianggap oleh para pemohon bertentangan dengan dan uud bahwa menurut para pemohon, selama ini telah terjadi berbagai penafsiran terhadap ketentuan guo yang dilakukan oleh badan hukum dan perseorangan demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan atau orang tertentu yangsehingga menurut para pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap dan uud dan oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum: il. tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa mengenai kedudukan hukumnya, para pemohon: bahwa dalil para pemohon mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus diuji dengan landasan hukum undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, serta pendirian mahkamah konstitusi dalam putusan putusannya sejak putusan nomor puu iii tertanggal mei mengenai (lima) persyaratan yang harus dipenuhi sebagai dasar hak dan atau kewenangan konstitusional, selanjutnya, mahkamah konstitusi juga berpendirian bahwa kerugian konstitusional pemohonara pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya potensi dan atau kerugian konstitusional ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan dan undang undang penyiaran, yang secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut: terancamnya kemerdekaan berpendapat, berbicara, berekspresi, dan kemerdekaan pers: terciptanya dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat: terbatasnya pilihan para pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran: ketidakadilan dalam pengalokasian frekuensi oleh negarabahwa setelah dicermati, maka jelas terlihat bahwasanya kerugian kerugian yang didalilkan oleh para pemohon tersebut lebih mengarah pada ketidakpuasan para pemohon terhadap konten siaran (isi acara televisi), yang sebenarnya telah difasilitasi dalam undang undang penyiaran yang mengatur bahwasanya masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penyiaran nasional dalam bentuk pengajuan keberatan terhadap program siaran (konten) yang dapat diajukan melalui komisi penyiaran indonesia kpi): terlebih lagi, dalil dalil kerugian para pemohon guo telah disajikan tanpa didukung oleh data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil kerugian para pemohon tersebut bisa saja terlahir akibat subjektivitas diri para pemohon sendiri dan karenanya lebih bersifat spekulatif, prematur, dan tidak relevan. padahal, dengan demikian, legal standing, hak maupuyang berlaku. sehingga amatlah tepatill. umum bahwa sebagaimana telah diterangkan pemerintah dalam opening statement pada sidang tertanggal januari maka landasan filosofis dalam membentuk undang undang nomor tahun tentang penyiaran, adalah terbentuknya sistem penyiaran nasional yang sesuai denga putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal juli pembentukan sistem penyiaran nasional merupakan tugas, kewajiban, dan kewenangan pemerintah yang bertuju. sasaran yang harus dicapai adalah terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, bahwa berkaitan dengan hal tersebut atas, maka pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasionalalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran yang merupakan media komunikasi massa dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. kebebasan dan tanggung jawab merupakan syarat utama bagi lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat sosial: bahwa kebebasan dan tanggung jawab sebagai syarat bagi lembaga penyiaran mengingat siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat, sehingga lembaga penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan perapabila pembentukan sistem penyiaran nasional merupakan tugas, kewajiban, dan kewenangan pemerintah, maka pengawasan terhadap sebagaimana disebut dalam prospektus ringkas awal pt. visi media asia tbk, yang diterbitkan tahun bagian resiko usaha nomor dan nomor yaitu: resiko adanya. renya antv dan one. sebagaimana disebut dalam informasi kepada pemegang saham pt.bahwa dengan adanya penafsiran yang berbeda, sehingga menimbulkan tidak adanya jaminan dan kepastian hukum, maka masyarakat indonesia termasuk para pemohon sangat berpotensi dirugikan dengan adanya tindakan segelintir orang atau badan hukum untuk menguasai dan memiliki spektrum frekuensi radio dengan tidak lagi berpegang pada peruntukan spektrum frekuensi radiolembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya berupa isi siaran secara bebas dan bertanggungjawab merupakan tugas kewajiban dan kewenangan komisi penyiaran indonesia kpi) yang merupakan lembaga negara bersifat independen sebagai wujud peran serta masyarakat: bahwa dengan demikian filosofis dari pada undang undang penyiaran telah mengatur dengan cermat pembagian tugas, kewajiban dan kewenangan antara pemerintah dan komisi penyiaran indonesia kpi). serta pengaturan tentang lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya berupa isi siaran yang dapat ditentukan dengan bebas (sesuai dengan sistem demokrasi), akan tetapi harus bertanggung jawab: bahwa memperhatikan falsafah undang undang penyiaran sebagaimana diuraikan atas, maka terdapat kesalahpahaman dari para pemohon mengenai "keterbatasan spektrum frekuensi radio merupkan sumber daya alam yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga yang dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besama kemakmuran rakyat sesuai denga cita cita proklamasi agustus yang dikaitkan denganma kemakmuran rakyat kemudian keterbatasan spektrum frekuensi radio dan sistem penyiaran nasional dihadapkan dengan kenyataan menurut pandangan para pemohon tentang telah terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan kepemilikan lembaga penyiaran yang mengakibatkan pemuatan arus informasi oleh suatu lembaga penyiaran: bahwa kesalahan tersebut sangat nyata karena para pemohon menempatkan keterbatasan spektrum frekuensi radio secara berdiri sendiri dan demikian pula halnya dengan sistem penyiaran nasional yang mengatur spektrum frekuensi radio tersebut. sedangkan seharusnya, sebagaimana telah diuraikan atas, keterbatasan spektrum frekuensi radio merupakan satu kesatuan dengan sistem penyiaran nasional dalam menjaga integritas nasional, kemajemukan masyarakat indonesia dan terlaksananya otonomi daerah, bahwa seharusnya para pemohon jujur untuk mengutip secara utuh dalam membangun pemahamannya dalam permohonan dengan mengutip ketentuan undang undang penyiaran, yang berbunyi "dengan penjelasannya yang berbunyi ". dengan demikian sama sekali tidak terdapat korelasinya antara keterbatasan spektrum frekuensi radio dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyiaran, dengan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, bahwa pola jaringan yang adil dan terpadu terkait dengan informasi antara daerah serta antara daerah dengan pusat dibentuk sebagai upaya mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran. penelitian lebih mendalam terhadap ketentuan penyiaran serta kebijakan kebijakan yang ditentukan dalam mewujudkan undang undang penyiaran baru dapat memberikan gambaran yang faktual terhadap apakah sistem penyiaran nasional yang dibentuk dan dibangun oleh pemerintah menghasilkan tuduhan dari para pemohon telah terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, bahwa demikian pula kesimpulan yang sangat terburu buru dari para pemohon yang menyatakan telah terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan penyiaran sangat tidak berdasar, karena filosofi penyiaran menempatkan penyelenggara penyiaran dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai media tidak semata mata berkaitan dengan informasi tertentu, akan tetapi beragam dalam bidang pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial: bahwa dengan demikian untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai ketidakbenaran pemahaman pemohon yang telah salah memahami efektifitas dari dan undang undang penyiaran, selanjutnya akan diuraikan oleh memohon hal hal sebagaimana terurai bawah ini, iv. konstitusionalitas dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran undang undang nomor tahun tentang penyiaran bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian umum atas, maka tugas, kewajiban, dan kewenangan pemerintah adalah membangun sistem penyiaran nasional penyelenggara jasa penyiaran yang terdiri vide penyiaran. klasifikasi penyelenggara jasa penyiaran tersebut atas, paralel dengan wilayah layanan yang dapat diselenggarakan oleh lembaga lembaga penyiaran tersebut seperti lembaga penyiaran publik mempunyai wilayah layanan dengan cakupan nasional, lembaga penyiaran swasta mempunyai wilayah layanan dengan cakupan regional, lembaga penyiaran komunitas punyai wilayah layanan dengan cakupan terbatas, dan lembaga penyiaran berlangganan yang mempunyai wilayah layanan dengan cakupan nasional, regional atau lokal: bahwa penyiaran menurut hukum tidak dapat dilihat secara berdiri sendiri akan tetapi harus dibaca secara utuh dengan selanjutnya yaitupemerintah. bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, maka ketentuan yang dimohonkan oleh para pemohon untuk dilakukan pengujian oleh mahkamah konstitusi merupakan norma atau kaidah yang pembentukan peraturan pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. artinya penafsiran selanjutnya untuk merasionalisasi dari kaidah sebagaimana dimaksudkan dalam penyiaran tersebut, merupakan tugas, kewajiban, dan kewenangan dari pemerintah. secara teori dan praktek pembentukan kaidah operasional akan menyesuaikan antara tujuan dari undang undang serta situasi dan kondisi dalam masyarakat (sosiologis): bahwa ketentuan penyiaran menetapkan tugas, kewajiban, dan kewenangan pemerintah membuat pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional baik untuk jasa penyiaran radio maupun untuk jasa penyiaran televisi. ini mempunyai kaitan dengan penyiaran, yang berbunyi. dengan penjelasannya yang berbunyi " bahwa ketentuan dan merupakan kaidah norma yang kemudian oleh pemerintah dijadikan pedoman dalam menyusun dan membentuk sistem penyiaran nasional. dan kemudian dituangkan dalam peraturan pelaksanaan yakni, peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta: undang undang nomor tahun tentang penyiaran bahwa selanjutnya ketentuan penyiaran yang berbunyi sebagai berikut: izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain" merupakan kaidah atau norma hukum umum yang berbeda dengan penyiaran yang merupakan kaidah hukum administratif (merupakan landasan bagi terbentuknya kaidah operasional lebih lanjut). kedudukan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam penyiaran, sebagai berikut", melekat kepada lembaga penyiaran dan merupakan dasar hukum untuk menyelenggarakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan penyiaran, yang berbunyi: lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah lembaga penyiaran yangdan televisi", sehingga menurut hukum, izin penyelenggaraan penyiaran merupakan kekayaan atau milik dari badan hukum. oleh karena itu, penjelasan dari penyiaran sangat relevan untuk menjelaskan pengertian dari pemindahtanganan pada pihak lain yang menentukan pemindahtanganan tersebut dilakukan secara fisik, misal izin penyelenggaraan penyiaran dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain: bahwa penyiaran sebagaimana dikemukakan atas merupakan kaidah hukum umum yang didasarkan pada penyiaran, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara. sehingga ketentuan penyiaran menurut hukum harus dibatasi penafsirannya, karena apabila dimungkinkan dilakukan penafsiran secara luas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan penyiaran itu sendiri, kerangka regulasi sistem penyiaran nasional bahwa sebagaimana dikemukakan atas, sesuai dengan penyiaran maka tugas dan kewajiban pemerintah adalah membentuk sistem penyiaran nasional berdasarkan pola jaringan yang adil dan terpadu serta stasiun penyiaran lokal, sehingga berdasarkan amanah tersebut maka peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta, disusun dengan tujuan agar amanah penyiaran tersebut dapat terlaksana, bahwa ketentuan penyiaran diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut" ketentuan ini mengelaborasi tujuan dari penyiaran tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan terhadap lembaga penyiaran swasta. penafsiran yang dilakukan pemerintah dalam mengelaborasi penyiaran pada peraturan pemerintah nomor tahun adalah secara sistematik dan gramatikal terhadap frasa lembaga penyiaran swasta", sebagaimana tedapat dalam dalam penyiaran. sesuai dengan ketentuan penyiaran, yang mengatur tentang status lembaga penyiaran swasta sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum indonesia, sehingga elaborasi penyiaran dengan peraturan pemerintah nomor tahun berlandaskan pada bentuk lembaga penyiaran swasta sebagai badan hukum. dengan demikian pengaturan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam penyiaran difokuskan kepada kepemilikan orang atau badan hukum terhadap saham dari lembaga penyiaran swasta tersebut sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, yang berbunyi sebagai berikut: setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan" bahwa dalam peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah melakukan pembatasan pula terhadap izin penyelenggaraan penyiaran, yang maksimal dapat dimiliki oleh suatu badan hukum yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi yakni (dua) izin penyelenggaraan penyiaran yang berlokasi (dua) provinsi yang berbeda. memperhatikan penyiaran sebagaimana telah diuraikan atas maka pembatasan (dua) izin penyelenggaraan penyiaran yang berlokasi (dua) provinsi yang berbeda menjadi dasar pembentukan dari penyelenggaraan penyiaran yang bersifat lokal: bahwa berdasarkan uraian atas, maka pemerintah menetapkan pelaksanaan penyiaran sebagaimana dimaknai dalam peraturan pemerintah nomor tahun sebagai berikut: (satu) badan hukum paling banyak memiliki (dua) ijin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi (dua) provinsi yang berbeda, kepemilikan dan penguasaan terhadap lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dibatasi terhadap kepemilikan jumlah saham pada lembaga penyiaran swasta tersebut (badan hukum sebanyak badan hukum sebanyak badan hukum iii sebanyak dan badan hukum dan seterusnya sebanyak artinya peraturan pemerintah nomor tahun mengatur arah pembangunan sistem penyiaran nasional, yaitu: pembangunan stasiun penyelenggaraan jasa televisi bersifat lokal: pembatasan kepemilikan dan penguasaan oleh orang atau badan hukum atas jumlah atau besaran saham pada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi, dan orang atau badan hukum tidak dibatasi untuk memiliki saham pada sejumlah badan hukum yang menyelenggarakan jasa penyiaran. bahwa berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun sekaligus sebagai arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem penyiaran nasional yang berbasis pada pembentukan lembaga penyiaran yang bersifat lokal dan membentuk stasiun jaringan. fakta hukum yang tidak dapat dihindari dalam pembentukan peraturan pemerintah nomor tahun adalah keberadaan dari lembaga penyiaran swasta yang telah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang penyiaran, yang dikenal dengan istilah lembaga lembaga penyiaran eksisting sebagaimana diakui keberadaannya juncto penyiaran, yang berbunyi: lembaga penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relaibahwa dalam mengelaborasi penyiaran pada penyusunan peraturan pemerintah nomor tahun terhadap lembaga penyiaran eksisting dengan memperhatikan asas retroaktif, maka ditentukan pemberlakuan sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut:o : bahwa dengan demikian memperhatikan peraturan pemerintah nomor tahun ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tidak diberlakukan terhadap lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi eksisting () dan kepemilikan saham orang atau badan umum terhadap lembaga penyiaran swasta memungkinkan memiliki saham lebih dari dan paling banyak ketentuan ini ditetapkan oleh pemerintah mengingat telah terdapatnya lembaga lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi yang telah beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah ini asas retroaktif), bahwa berdasarkan uraian atas maka elaborasi dari penyiaran terhadap peraturan pelaksanaannya vide peraturan pemerintah nomor tahun harus dilihat tidak semata mata terkait dengan "dan pembatasan wilayah siaran atau beberapa wilayah siaran", akan tetapi harus dilihat juga dengan pembentukan sistem penyiaran nasional yang didalamnya terdapat pembentukan penyelenggara penyiaran lokal dan sistem stasiun jaringan. selain daripada itu harus memperhatikan juga keberadaan dari lembaga lembaga penyiaran eksisting (pendirian dan pembentukannya telah terjadi sebelum berlakunya undang undang nomor tahun yang menyelenggarakan penyiarannya melalui stasiun relai dan jangkauan wilayah siarannya berlaku secara nasional (diwajibkan oleh undang undang nomor tahun tentang penyiaran): bahwa demikian pula halnya dengan implementasi penyiaran, yang dalam peraturan pemerintah nomor tahun dilakukan penafsiran terhadap ketentuan penyiaran itu sendiri, sebagaimana yang dilakukan pada penyiaran terurai atas. menurut hukum, lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum harus ditafsirkan bahwasanya ketentuan ketentuan badan hukum berlaku juga bagi lembaga penyiaran swasta dimaksud. bahwa undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas serta pemahaman universal tentang kedudukan badan hukum, menempatkan lembaga penyiaran swasta sebagai subjek hukum. menurut alga, subjek hukum adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (rechtbevougheid). wewenang subjek hukum dibagi menjadi yaitu: wewenang untuk mempunyai hak (rechtbevougheid) dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor faktor yang mempengaruhinya". dengan demikian jelas menurut hukum perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham perseroan tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas: ketentuan dalam ini mempertegas ". berdasarkan pemahaman tersebut atas maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut:". artinya lembaga penyiaran swasta dapat melakukan perubahan dalam kepemilikan saham, susunansebagaimana disebut dalam konsideran menimbang huruf penyiaran. bahwa jika merujuk pada tujuan dari dikeluarkannya penyiaran secara jelas sebagaimana disebut dalam pertimbangannya adalah:ngurus, dan atau anggaran dasar dengan terlebih dahulu melapor kepada menteri. dengan demikian perubahan dalam kepemilikan saham, susunan pengurus dan atau anggaran dasar tidak mempunyai ikatan dengan izin penyelenggara penyiaran yang melekat (merupakan aset) pada lembaga penyiaran swasta dimaksud, implementasi sistem stasiun jaringan bahwa sebagaimana telah dikemukakan atas, penyiaran memberikan amanat kepada pemerintah untuk membangun sistem penyiaran nasional dalam bentuk pola jaringan yang adil dan terpadu sebagaimana diatur dalam penyiaran: selanjutnya peraturan pemerintah nomor tahun sebagaimana telah diuraikan atas merupakan landasan terbentuknya stasiun penyiaran lokal. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi sebagaimana diuraikan pada angka atas, maka pemerintah setelah dikeluarkannya putusan mahkamah agung berkaitan dengan permohonan judicial review terhadap peraturan pemerintah nomor tahun secara intensif melaksanakan amanat dari undang undang nomor tahun tentang penyiaran dengan menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran bagi stasiun penyiaran lokal. terhitung dari tahun hingga bulan februari pemerintah telah menerima sebanyak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi (baik eksisting maupun pemohon baru) dan telah memproses permohonan tersebut, sebagai berikut: menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran ipp tetap), menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran ipp prinsip), dan menolak penerbitan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. bahwa kompleksitas dalam menyusun peraturan pemerintah nomor tahun terkait lengan pembentukan sistem stasiun jaringan adalah keberadaan image penyiaran eksisting sebagaimana diatur dalam penyiaran:hal ini dapat ditafsirkan bahwasanya sistem stasiun jaringan terbentuk berbasiskan stasiun lokal yang berjaringan dengan lembaga penyiaran swasta eksisting. kompleksitas yang timbul bahwa jangka waktu yang ditentukan untuk terbentuknya sistem stasiun berjaringan tersebut adalah (dua) tahun kecuali terdapat alasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, akibatnya pembentukan stasiun penyiaran lokal akan berjalan berbarengan dengan pembentukan sistem stasiun jaringan: bahwa kompleksitas pembentukan sistem stasiun jaringan disikapi oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan pemerintah nomor tahun dengan memperhatikan realitas yang terdapat dalam industri penyiaran yang telah berjalan. sehingga melalui huruf peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah mengatur secara khusus penyelenggaraan sistem stasiun jaringan terhadap lembaga penyiaran eksisting, sebagai berikut: pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf memungkinkan perangkat". berdasarkan ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun maka sistem stasiun jaringan diarahkan pada terpenuhinya informasi bagi seluruh rakyat indonesia, akan tetapi hal ini tidak berjalan sejajar dengan jangkauan wilayah siaran dari lembaga penyiaran swasta yang eksisting. fakta menunjukan bahwasanya jangkauan wilayah siaran dari lembaga penyiaran swasta eksisting baru menjangkau ibukota ibukota provinsi dan belum mencapai (sembilan puluh keseratus) dari jumlah provinsi indonesia, bahwa situasi dan kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan serta menetapkan sistem stasiun jaringan secara menyeluruh, artinya berlaku bagi lembaga penyiaran kasta eksisting maupun bagi lembaga penyiaran swasta lokal (bentukan berdasarkan undang undang nomor tahun titik berat perhatian pemerintah utamanya terhadap pembentukan sistem stasiun jaringan yang berbasiskan lembaga penyiaran swasta eksisting dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan secara limitation baik oleh undang undang nomor tahun tentang penyiaran maupun peraturan pemerintah nomor tahun sementara pembentukan sistem stasiun jaringan yang terjadi antara lembaga penyiaran swasta eksisting dengan lembaga penyiaran swasta lokal atau antar lembaga penyiaran swasta lokal diserahkan pada proses yang berdasarkan pada pendekatan kesepakatan antar lembaga penyiaran swasta termaksud. pertimbangan lain dari pemerintah dalam menetapkan sistem stasiun jaringan yang berbasiskan lembaga penyiaran swasta eksisting mengingat kepentingan masyarakat terhadap penyiaran yang telah dilayani oleh lembaga penyiaran swasta eksisting tidak dapat dirugikan oleh perubahan aturan undang undang nomor tahun atau kebijakan dari pemerintah. ukuran ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pembentukan sistem stasiun jaringan yang relevan untuk menjawab tuntutan para pemohon adalah sebagai berikut: ibukota provinsi, tidak termasuk kota yang berada dalam provinsi dimaksud (kabupaten kotamadya), jangkauan wilayah siaran secara umum ditetapkan maksimal (tujuh puluh lima keseratus) dari jumlah provinsi indonesia, pengecualian terhadap lembaga penyiaran eksisting yang telah memiliki jangkauan wilayah siaran melebihi (tujuh puluh lima keseratus) memungkinkan memiliki jangkauan wilayah (sembilan puluh keseratus): 80x (delapan puluh keseratus) terletak daerah ekonomi maju dan (dua puluh keseratus) terletak daerah ekonomi kurang maju, lembaga penyiaran eksisting wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relai ibukota provinsi paling lambat tanggal desember yang kemudian yang berdasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomoritunda menjadi desember lembaga penyiaran eksisting wajib merubah stasiun relasinya ibukota provinsi menjadi lembaga penyiaran swasta lokal, dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan huruf dan peraturan pemerintah nomor tahun dan hal ini menggambarkan penerapan prinsip diversity ownership dalam penyelenggaraan penyiaran,alam yang pada pokoknya menyatakan program siaran lokal minimal (sepuluh keseratus) dan akan tingkatkan secara bertahap menjadi minimal (lima puluh keseratus). hal ini menggambarkan penerapan prinsip diversity content dalam penyelenggaraan penyiaran, kesepakatan pembentukan stasiun jaringan berdasarkan kesepakatan bebas diantara lembaga penyiaran swasta yang bersangkutan. bahwa dengan diberlakukannya, maka sistem stasiun jaringan sebagai bagian dari sistem penyiaran nasional telah berhasil dibentuk oleh pemerintah. hingga saat ini pemerintah telah memberikan (sepuluh) persetujuan sistem stasiun jaringan dari lembaga penyiaran eksisting jaringan pt. rajawali citra provinsi televisi indonesiasurya citra televisi provinsiglobal informasi provinsi bermututelevisi transformasi provinsi indonesia: latifi mediakarya provinsicipta televisi provinsi pendidikan indonesia keputusan menteri komunikasi daerah ekonomi dan informatika nomor maju: provinsi ike m.kominfo daerah ekonomi tentang persetujuan sistem kurang maju: stasiun jaringan pt. cakrawala provinsi andalas televisi keputusan menteri komunikasi daerah ekonomduta visual provinsi nusantara tiri tujuh keputusan menteri daerah ekonomi komunikasi dan informatika maju: provinsi kepik.kominfo daerah ekonomi tentang persetujuan kurang maju: sistem stasiun jaringan pt. provinsi indosiar visual mandirmedia televisi provinsi indonesia bahwa perkembangan terakhir yang dapat disampaikan terkait dengan sistem stasiun jaringan lembaga penyiaran swasta lokal, pemerintah dalam hal ini menteri komunikasi dan informatika telah menerima sebanyak (empat) permohonan dan baru menerbitkan (satu) persetujuan sistem stasiun jaringan lembaga penyiaran swasta lokaldaerah ekonomi komunikasi dan informatika maju: provinsi nomor tepi daerah ekonomi m.kominfo kurang maju: tentang persetujuan sistem provinsi stasiun jaringan pt. metropolitan television bahwa berdasarkan uraian atas maka keberadaan dan penyiaran telah digunakan oleh pemerintah dalam membentuk sistem penyiaran nasional yang terdiri dari: lembaga penyiaran swasta eksisting nasional) yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta diubah menjadi lembaga penyiaran swasta lokal yang berjaringan: lembaga penyiaran swasta lokal (saat ini telah diterbitkan sebanyak ipp), dan lembaga penyiaran swasta lokal yang berjaringan. tanggapan terhadap keberatan pemohon terkait dengan konstitusionalitas terhadap 28d 28f, dan undang undang dasar pertama: multitafsir terhadap undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan pasar 28d uud bahwa para pemohon mendalilkan tentang frasa kata "satu badan hukum" dalam konteks pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta yang ditafsirkan oleh banyak masyarakat atau pemilik media, frasa kata tersebut terbatas pada badan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta), dan bukan pada badan hukum yang memiliki atau menguasai lembaga penyiaran swasta: bawa penafsiran yang dikehendaki oleh para pemohon terhadap frasa kata "satu badan hukum" sebagaimana terurai atas akan menempatkan penafsiran dimaksud bertentangan dengan makna dalam huruf penyiaran yang pada pokoknya menyatakanartinya, pengaturan dalam penyiaran berobjekan pada pelaksanaan atau penyelenggaraan penyiaran, sehingga penyiaran tidak dapat dilakukan penafsiran lain daripada pemahaman badan hukum tersebut adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran tersebut: bahwa harus dipahami oleh para pemohon ketentuan penyiaran merupakan tindakan preventif dalam rangka mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat bidang penyiaran. sedangkan tindakan monopoli secara fisik diaturpenafsiran frasa kata "satu badan hukum" terbatas pada lembaga penyiaran swasta yang memilliki izin penyelenggaraan penyiaran tidak melanggar uud bahwa dapat ditambahkkomisi pengawas persaingan usaha kppu) dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan saham pada badan hukum yang menguasai atau memiliki lembaga penyiaran swasta yang bersangkutan apabila diduga terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat: bahwa selain daripada itu sebagaimana telah diuraikan atas, pemerintah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan penyiaran telah melakukan elaborasi terhadap ketentuan dalam bentuk peraturan pelaksanaan juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dan telah diselenggarakan dalam rangka pembentukan sistem penyiaran nasional, bahwa selanjutnya para pemohon mempersoalkan frasa kata "dibatasi", merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan pada huruf kerangka regulasi sistem penyiaran nasional dan huruf implementasi sistem stasiun jaringan telah dijelaskan dengan tuntas pemahaman frasa kata "dibatasi" dalam rangka pembentukan sistem penyiaran nasional terkait dengan pendirian lembaga penyiaran swasta lokal dan pembentukan lembaga penyiaran eksisting menjadi lokal serta berjaringan. lembaga penyiaran swasta lokal yang didirikan berdasarkan penyiaran pada umumnya wilayah siarannya terbatas pada kota tertentu, sedangkan terhadap lembaga penyiaran swasta eksisting berdasarkan penyiaran harus menjadi lembaga penyiaran lokal dimungkinkan memiliki (dua) izin penyelenggaraan penyiaran pada (dua) wilayah provinsi yang berbeda juncto huruf peraturan pemerintah nomor tahun bahwa muttitafsir terhadap penyiaran hanya merupakan pandangan sepihak dari para pemohon dan yang sama sekali tidak dapat dibuktikan membawa dampak kerugian yang nyata atau sekurang kurangnya dapat dipastikan akan terjadi bagi para pemohon ataupun masyarakat: kedua: multitafsir terhadap undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan 28d uud bahwa para pemohon menyatakan frasa kata "pihak lain" dalam penyiaran digunakan oleh pemilik media sesuai dengan kepentingannya yang ditafsirkan secara sepihak dan tidak sesuai dengan semangat dikeluarkannya penyiaran. para pemohon menghendaki bahwa pihak lain harus diartikan pada perorangan atau badan hukum, baik,: bahwa berdasarkan uraian contoh contoh yang diberikan para pemohon dapat disimpulkan ketidakpahamannya terhadap pengertian dasar tentang subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai kemampuan untuk memiliki kekayaan. sehingga kepemilikan izin penyelenggaraan penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum menurut hukum tidak dapat diartikan bahwa diri penyelenggaraan penyiaran tersebut dimiliki oleh para pemegang sahamnya. izin penyelenggaraan penyiaran akan tetap menjadi kekayaan atau dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya eksistensi lembaga penyiaran swasta tersebut, izin penyelenggaraan penyiaran tersebut dicabut, atau masa berlakunya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: bahwa dengan demikian, dalil dalil para pemohon terkait dengan hal ini membuktikan sebaliknya yang membuat multitafsir bukanlah para perak usaha ataupun pemerintah (sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran swasta) akan tetapi para pemohon sendiri yang memberikan tafsiran yang bertentangan dengan hukum dan bahkan tafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. ketiga: multitafsir terhadap dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan 28f uud bahwa keberatan para pemohon disini berkaitan dengan keberatan keberatan sebelumnya terhadap dan penyiaran terkait dengan penafsiran penafsiran sebagaimana telah dibantah dan dijelaskan oleh pemerintah atas, bahwa khusus berkaitan dengan dalil para pemohon tentang opini publik, dapat dijelaskan bahwa undang undang nomor tahun tentang penyiaran telah mengatur pembatasan dengan larangan kepemilikan silang sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran. diperlukan suatu upaya pembuktian yang maksimal berdasarkan penelitian yang matang berkaitan dengan terjadinya opini publik, salah satu fakta yang harus diperhatikan tidak terdapat satu pun lembaga penyiaran swasta indonesia yang siarannya menjangkau seluruh wilayah nusantara. lembaga penyiaran swasta rcti atau lembaga penyiaran sctv yang merupakan lembaga penyiaran swasta tertua, jangkauan wilayah siarannya tidak mencapai seluruh wilayah nusantara berdasarkan izin stasiun radio isr) yang dimilikinya. fakta lain yang harus dipertimbangkan, lembaga penyiaran swasta telah diakui oleh penyiaran mempunyai sifat yang komersial sehingga faktor komersial tersebut akan mempengaruhi isi siaran yang ditemukannya. bahwa dengan fakta fakta terurai atas, sangat sumur dalil para pemohon yang menyatakan telah terjadinya opini publik terkait dengan kepemilikan sebagaimana diuraikan dalam dalil dalilnya, bahwa dengan demikian dalil para pemohon terkait dengan pelanggaran uud menurut hukum tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali. keempat: multitafsir terhadap dan penyiaran bertentangan dengan uud bahwa keberatan utama para pemohon terfokus pada lembaga lembaga penyiaran eksisting yang kemudian sesuai dengan tuntutan undang undang nomor tahun tentang penyiaran sebagaimana telah diuraikan oleh pemerintah atas menjadi lembaga penyiaran swasta lokal yang berjaringan, bahwa para pemohon mengabaikan fakta fakta tentang keberadaan dari lembaga penyiaran swasta eksisting yang telah menyelenggarakan siaran sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang penyiaran. bahkan fakta membuktikan keberadaan lembaga penyiaran swasta eksisting ditentukan oleh undang undang nomor tahun tentang penyiaran (sebelum diganti oleh undang undang nomor tahun untuk melaksanakan siaran secara nasional dengan menggunakanbahwa sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran, menyatakan: serta huruf mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat bidang penyiaran . bahwa pembatasan sesuai dengan uud pada anak kalimat:".pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang semata maoleh karena itu, pembatasan hak asasi manusia sekalipun melalui undang undang, pada hakikatnya bukan demi pembatasan itu sendiri, dan tidak pula memuat kepentingan kepentingan pemerintah atau korporat besar, melainkan berlandaskan kepentingan publik serta berasaskan hukum dan demokrasi. jenis jenis kemerdekaan berbicara yang tidak dilindungi oleh perubahan kedua uud dan untuk itu dituangkan dalam perundang undangan antara lain: fitnah, serangan terhadap diri pribadi, plagiarisme, kecabulan dan sex, eksploitasi anak anak, menghasut dan atau mendorong terjadinya huru hara dan atau pemberontakan. stasiun relai dan memanfaatkan satelit milk negara. fakta lain yang tidak diperhatikan, sebagian masyarakat indonesia yang wilayahnya terjangkau oleh stasiun relai lembaga penyiaran swasta eksisting telah menikmati informasi yang disampaikan melalui siaran lembaga penyiaran swasta eksisting tersebut, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas, pemerintah sesuai dengan tuntutan penyiaran harus mengarahkan lembaga penyiaran swasta eksisting menjadi lembaga penyiaran swasta lokal dan jaringan yang merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi lembaga penyiaran swasta eksisting dengan tidak mengabaikan prinsip atau asas hukum yang berlaku sebagaimana dijamin dalam uud bahwa contoh contoh yang disampaikan dalam dalil dalilnya pelaksanaan sistem stasiun jaringan yang diselenggarakan amerika serikat dan australia menurut hukum tidak relevan mengingat pembentukan sistem jaringan amerika serikat dan australia dapat dipastikan terjadi dalam situasi dan kondisi yang tidak sama dengan negara indonesia: bahwa fakta membuktikan daerah papua dan banyak pula daerah daerah lain bahkan pulau jawa sekalipun yang belum terjangkau oleh lembaga penyiaran swasta, sehingga pemerintah berdasarkan penyiaran berupaya untuk memacu pertumbuhan lembaga lembaga penyiaran swasta lokal daerah daerah. terkadang ketersediaan frekuensi terbuka luas yang tidak sebanding dengan permohonan untuk mendirikan lembaga penyiaran swasta lokal daerah tersebut, mengingat faktor komersial menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pendirian suatu lembaga penyiaran swasta: bahwa dengan demikian keberadaan dan penyiaran secara faktual terbukti tidak memerlukan penafsiran seperti yang dikehendaki oleh para pemohon karena ketentuan ketentuan tersebut telah berlaku efektif. kesimpulan berdasarkan penjelasan dan argumentasi teruraicahli yaitu: dr. maruarar siahaan, s.h. (persidangan februari prof. has jayabaya, s.h., llm. (persidangan februari dan dr. mudzakkir (persidangan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli maruarar siahaan pengujian dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran terhadap uud pendahuluan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung pesat, sesungguhnya membuka cakrawala yang luas dalam efisiensi dan efektivitas penyebaran informasi melalui media yang beragam. perkembangan teknologi yang terjadi, menyebabkan timbul kesan seolah olah dinamika lembaga penyiaran dan reputasinya merampas hak hak konstitusional rakyat dalam mengembangkan dirinya secara social, politik, ekonomi dan cultural, dan seolah olah negara pemerintah tidak berdaya melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam darat, laut, dan udara, termasuk frekuensi siaran dalam kasus ini, untuk memanfaatkannya bagi kesejahteraan sebanyak banyaknya rakyat. pengaruh globalisasi yang bawa teknologi informasi yang sangat canggih atau sophisticated juga ikut membawa dampak luas secara sosial, politik, ekonomi dan cultural pergerakan modal yang terjadi secara cepat, dimungkinkan oleh teknologi informasi yang turut juga mempengaruhi hukum perusahaan yang menyangkut merger, take over, divestasi, sehingga menyebabkan peralihan kepemilikan perusahaan dapat terjadi tanpa perubahan badan hukum itu sendiri. jikalau kemudian terjadi konsentrasi modal yang menyebabkan pemusatan kepemilikan satu korporasi dalam kenyataan, tolok ukur bahwa hal demikian menjadi satu monopoli yang dilarang, harus tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia berada dalam satu sistem yang berjenjang atau hierarkis dari yang terendah sampai yang tertinggi dalam konstitusi yaitu uud dengan prinsip bahwa peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber atau dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. inkonsistensi dalam prinsip demikian membawa akibat dapat diterapkannya hak pihak yang dirugikan untuk mengajukan uji materiil, sesuai dengan jenjang peraturan perundang undangan yang bersangkutan. jikalau dapat dibuktikan adanya kerugian hak konstitusional pemohon, dan peraturan yang dipermasalahkan merupakan produk dpr atas persetujuan bersama dengan pemerintah yaitu undang undang, permohonan pengujian diajukan kepada mahkamah konstitusi, dengan syarat syarat tertentu tentang legal standing, baik yang ditentukan oleh undang undang maupun yurisprudensi. kewenangan mahkamah kewenangan uji materi mahkamah konstitusi sebagai mana yang ditentukan dalam undang undang dasar yang relevan dengan perkara ini adalah menguji undang undang dengan undang undang dasar penekanan dalam memahami undang undang kaitannya dengan wewenang pengujian undang undang mk, hanya digantungkan pada bentuk produknya sebagai hasil persetujuan bersama antara dpr dengan presiden. meskipun ada pembedaan undang undang dilihat dari materi atau substansi yang diatur dalamnya, pembedaan demikian tidak mengurangi atau mempengaruhi kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian yang dilakukan, sepanjang wadah materi pengaturan tersebut merupakan undang undang. namun pembedaan demikian mempunyai pengaruh yang cukup berarti berkaitan dengan implikasi dan akibat hukum serta bagaimana tindak lanjut atau implementasinya. sesuai dengan pembagian atau pemisahan kekuasaan (separation powers) dan bentuk negara demokrasi, maka rakyat yang menurut uud memegang kedaulatan, tentu berhak menentukan arah kebijakan dan peraturan yang mengikat secara umum. rakyat melalui wakil wakilnya dalam lembaga legislatif akan menjalankan kewenangan legislasi demikian, sebagai kebijakan yang mengikat secara umum seluruh rakyat, yang dapat berisi kebolehan (permitted), larangan (prohibere), dan kewajiban atau suruhan (obligatere) yang harus dilakukan oleh seluruh warga. hubungan antara satu norma dengan peringkat yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah (misalnya antara konstitusi dengan undang undang yang dibuat sesuai dengan konstitusi) juga berarti bahwa dalam norma yang lebih tinggi tersebut ditemukan dasar keabsahan aturan yang lebih rendah. satu norma hukum tercipta dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lainnya. ini merupakan prinsip validitas yang khas bagi hukum positif. norma umum itu menjadi sah karena dibentuk sesuai dengan konstitusi, dan keabsahan konstitusi diperoleh dari norma dasar (grundnorm) yang bertanggungjawab atas kesatuan tertib hukum. secara berjenjang hal demikian terjadi, sehingga peraturan perundang undangan bawah undang undang, menemukan dasar keabsahannya pada peraturan yang lebih tinggi atau yang atasnya. peraturan pemerintah diuji loyalitasnya kepada undang undang, sedang undang undang diuji konstitusionalitasnya kepada undang undang dasar dalam uji materil undang undang demikian mahkamah konstitusi melakukan interpretasi terhadap norma atau kaidah dalam uud tafsir mana merupakan tafsir yang mengikat. dalam kasus guo, tampaknya, pemohon hanya mempersoalkan pelaksanaan undang undang dalam praktek dan menyatakan bagaimana peraturan pemerintah dibentuk secara tidak bersesuaian dengan uud hal demikian tentu saja bukan merupakan masalah konstitusionalitas norma yang termuat dalam undang undang penyiaran, melainkan bagaimana implementasi norma dalam praktek yang terjadi, atau setidaknya menyangkut masalah legalitas norma dilihat dari undang undang atasnya. jikalau hal demikian terbukti, maka pilihan forum yang tepat adalah sesuai dengan bunyi dan uud yaitu menjadi kewenangan mahkamah agung. disamping itu, jika seandainya pun terdapat ketentuan ketentuan yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, maka forum yang tepat telah tersedia untuk itu, tetapi bukan melalui judicial review mahkamah konstitusi. apabila larangan pemindahan izin penyelenggaraan penyiaran ipp) benar telah dilanggar, forum peradilan pidana juga tersedia untuk itu. dengan uraian demikian, kami berpendapat, meskipun permohonan para pemohon dirumuskan sebagai permohonan uji konstitusionalitas norma, ternyata bahwa permohonan para pemohon bukanlah menyangkut konstitusionalitas norma, sehingga tidak merupakan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana ditentukan oleh uud kedudukan hukum legal standing) pemohon yurisprudensi tetap legaldicarmahkamah konstitusi yang telah menjadi hukum acara tersebut, tidak terpenuhi. akibatnya juga seandainya pun mahkamah konstitusi menyatakan yang diuji bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, praktek yang terjadi dalam kenyataan masih akan menimbulkan kerugian bagi para pemohon, sehingga oleh karenanya juga syarat yang menyatakantoleh karenanya hanya dengan alasan itu saja sesungguhnya permohonan pemohon telah dapat dinyatakan tidak dapat diterima. pokok permohonan bahwa terhadap pokok permohonan adalah untuk menguji dan:1zin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain , pengujian dilakukan terhadap masing masing dan uud norma multitafsir, sehingga tidak terdapat kepastian hukum. menginterpretasi sebuah teks berarti memahami atau memahami secara lebih utuh: setiap orang berhak menafsirkan satu teks. penyelenggara negara yang bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang undangan juga harus menafsirkan teks dari aturan yang menjadi landasan tugasnya. penafsiran yang dilakukan masing masing, tentu saja dalam penerapan atau aplikasinya terhadap suatu keadaan bersandar pada tafsir yang otoritatif, yaitu adanya kewenangan atau otoritas dari lembaga yang memberi tafsir tersebut. norma bersifat multi tafsir, ketika lembaga lembaga yang menjabarkan atau melaksanakan peraturan perundang undangan merumuskan peraturan pelaksanaan satu norma yang sama secara berbeda beda satu dengan yang lain pemohon menyatakan norma multitafsir, hal mana terjadi karena: tafsir yang: yang memuat larangan untuk memindah tanganan izin penyelenggaraan penyiaran ipp) kepada pihak lain, sama sekali tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak ada alasan menimbulkan ketidak pastikan hukum.harus adanya: hukum yang tertulis, secara relative stabil, dan tidak berubah ubah dalam waktu yang singkat: mengandung keadilan, antara lain yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda. norma yang dirumuskan dapat diterima rakyat. pengujian dan terhadap.meenguasaan lembaga penyiaranpenyiaran terhadap perkataan dikuasai oleh negara oleh mahkamah konstitusi, dalam yurisprudensi tetapnya te. dalam konsepsi yang demikian dianggapjauh dirumuskannegara atas kekayaan alam tampak dalam beberapa fungsi negara yang dilaksanakan, yaitu: fungsi policy making, yaitu untuk mengadakan kebijakan (beleid) dalam rangka penguasaan baik untuk menentukan syarat syarat bagaimana kekayaan alam harus dikelola dan diusahakan,fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad), yangahwa penyiaran didalam dirinya mengandung dua aspek besar yang saling bertali temali, regulasi teknologi dan regulasi isi media. tentang regulasi teknologi, hal itu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya milik publik, sementara tentang regulasi isi media, berkenaan dengan hak asasi manusia. berdasarkan kalimat perubahan kedua dan perubahan keempat uud maka titik pusat undang undang penyiaran adalah kepentingan publik, sebagai muara dari regulasi teknologi dan regulasi isi media, dan regulasi regulasi itu, merupakan derivat dari regulasi perizinan. bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum atas, dengan adanya berbagai penafsiran yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum penyelenggaraan penyiaran jelas bertentangan dengan asassurat dalam uudizin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain". bahwa penyiaran ini juga menimbulkan berbagai penafsiran terutama frase "pihak lain". beberapa pemilik media sesuai kepentingannya menafsirkan secara sepihak yang tidak sesuai dengan semangat dikeluarkannya penyiaran ini. penafsiran sepihak ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa frase "pihak lain" harus diartikan sebagai sebagai perorangan atau badan hukum baik. sehingga pemindahtanganan dalam bentuk apapun, seperti:fakta hukum yang terjadi selama ini berdasarkan data yang dimiliki para pemohon terkait dengan argumentasi atas adalah telah terjadinya: yang dikuasai oleh negara harus memenuhi dua syarat, yaitu cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan atau menguasai hajat hidup orang banyak, yang dapat terjadi bahwa: (i). cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak, (ii). penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan (iii).tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. ketiga tiganya menurut uud harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. matriks cabang produksi sda yang dikuasai negara menurut uud man oa kelas produksi sda hidup penting strategi bagi menguasai hajat hidup negara orang banyak penting bagi tidak menguasai hajat negara strategi hidup tidak penting bagi menguasai hajat hidup negara orang banyak tidak penting bagi tidak menguasai hajat negara hidup orang banyak bumi dikuasai dikuasai pe! dalam bumi air yang menentukan prinsipsepanjang penguasaan negara atas cabang produksi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta sumber daya alam,, hemat kami justru telah bersesuaian dengan konsepsi penguasaan negara yang dirumuskan oleh mahkamah konstitusi, dan oleh karenanya juga tidak terjadi pertentangan norma dan penyiaran dengan uud kesimpulan dan penutup dan penyiaran tidak bertentangan dengan dan uud dengan mengutip kembali putusan nomor puu i yang menyatakan bahwa: penyiaran , masalah masalah yang terjadi dalam implementasi penyiaran, bukan lah menjadi kompetensi mahkamah konstitusi. ahli prof. has jayabaya, s.h., m.h. para pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum karena pemohon sebagaimana diatur dalamyang dimaksud dengan hak hak konstitusional tersebut adalah hak yang diatur dalam uud yang melekat pada diri pribadi. adapun yang dianggap memenuhi ketentuan sebagai badan hukum yaitu pemohon dari yayasan namun karena permohonan ini diajukan dengan memulai kami yang tergabung atau bersama sama. namun, dari kelimanya, tidak dapat menunjukkan hak hak konstitusionalnya yang dilanggar: ini telah dibatasi dan sudah ditafsirkan melalui peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swastaartinya sudah ada pembatasan, sehingga tidak ada pemusatan terhadap lembaga penyiaran saat ini, yang pelaksanaannya, berdasarkan melalui peraturan menteri, dalam putusan perkara nomor puu i mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap dengan menyatakan, tersebutdan arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran. artinya, mahkamah sudah melihat bahwa ini tidak bertentangan dengan uud karena ketentuan tersebut membatasi supaya tidak ada pemusatan terhadap lembaga penyiaran. apabila para pemohon mengganggap ini melanggar monopoli, maka, melalui undang undang tentang monopoli dan persaingan usaha, terbuka peluang bagi para pemohon untuk menguji apakah izin yang diberikan oleh pemerintah itu sudah menimbulkan monopoli terhadap ruang atau frekuensi, tapi bukan mengujinya mahkamah ini karena kewenangan mahkamah adalah menguji norma, bukan menguji praktik mengenai norma itu, terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa bertentangan dengan uud karena pemindahtanganan kepada pihak lain dianggap menimbulkan multitafsir, ahli berpendapat, bahwa pihak lain itu adalah pihak ketiga. artinya, tidak diperbolehkan bagi seorang yang memegang izin untuk memindahkan itu karena izin itu hanya diberikan oleh pemerintah sebagai pengejawantahan dari negara. pemerintahan yang melaksanakan uud negara itu tidak kelihatan, sehingga negara yang ada itu adalah pemerintah. situlah negara memberikan kewenangan kepada pemerintah. pemerintah yang memberikan izin. izin tidak boleh dipindahtangankan. artinya, negara tetap menjadi pihak yang memegang izin tersebut. jika dipindahtangankan, maka akan batal. oleh karena itu, ketentuan ini tidak bertentangan dengan dan uud marwah dari ini tidak menginginkan terjadinya monopoli dalam hal penyiaran: menjadi tugas hakim konstitusi untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa bidang penyiaran. sebagai contoh, pemilik mnc yang terdiri dari banyak channel, apakah dapat digolongkan dalam penyalahgunaan izin, karena izin tidak boleh dipindahtangankan. jika suatu perusahaan bidang penyiaran mengeluarkan saham dan saham tersebut dibeli orang lain, meskipun tidak mungkin keluar izin penyiaran baru, tapi penguasaan terhadap perusahaan itu tetap bisa beralih melalui pembelian saham. oleh karena itu, menjadi tugas dari hakim pengawas persaingan usaha untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan monopoli bidang penyiaran, sedangkan tugas mahkamah adalah menguji undang undang terhadap undang undang dasar, pertanyaannya, apakah proses kepemilikan ini tidak diperbolehkan oleh undang undang dasar. sudah sesuai dan tidak melanggar kepastian hukum. penguasaan oleh negara tidak dilanggar karena untuk menggunakan suatu frekuensi harus mendapat izin, dan izin tersebut jika tidak dipergunakan harus dikembalikan. izin tidak bisa diperjualbelikan. izin melekat kepada pemegang izin dan ada masa berlakunya juga. mahkamah sudah pernah menguji ketentuan guo dan menyatakan melarang monopoli. jika luar sana ada praktik monopoli, bukan berarti normalnya salah. seperti halnya, terdapat aturan setiap orang dilarang mencuri, namun tetap terjadi pencurian. hal ini bukanlah kesalahan yang melarang pencurian, namun orang yang mencuri itulah yang harus diproses. hal ini berlaku pula pada dan orangnya yang harus diproses, bukan normalnya yang disalahkan. ahli dr. mudzakkir normaorma hukum:ihubungkan dengan ketentuanpembahasan norma hukum yang dimuat dalam yang isinya memuat ketentuan yaituesensi dari ketentuan tersebut adalah untuk mencegah adanya monopoli dalam penguasaan lembaga penyiaran swasta lps). oleh karenanya, ketentuan dipergunakan kata dibatasi . pengaturan lebih lanjut mengenai dimandatkan dalam peraturan pemerintah. konten peraturan pemerintah tersebut adalah mengatur bagaimana pembatasan kepemilikan dan penguasaan dan pembatasan kepemilikan silang disusun oleh kpi bersama pemerintah yang produk hukumnya telah dit. sehubungan dengan telah diterbitkannya nomor tahun tersebut, maka penafsiran ketentuan dikaitkan dengan ketentuan yang dimuat dalam tersebut dan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. mengingat tersebut merupakan peraturan organic dengan undang undang nomor tahun maka ruas lingkup terbatas dan dibatasi sesuai yang amankan oleh undang undang dan, oleh karenanya, tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan atau melampaui norma hukum yang dimuat dalam undang undang yang memberikan amanat tersebut. jika ada ketentuan yang dinilai bertentangan dengan norma hukum yang dimuat dalam undang undang nomor tahun atau maka proses pengujian materialnya dilakukan mahkamah agung karena menjadi kompetensi absolut mahkamah agung. apabila norma hukum yang dimuat dalam dan ketentuan huruf yang dinilai bertentangan dengan uud diajukan kepada mahkamah konstitusi. melalui interpretasi sistematik, ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan lain, terutama tidak yang memuat norma sebagai berikutngertiyang apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam harus dipahami dalam kaitannya dengan ketentuan hukum administrasi yang dimuat dalam undang undang nomor tahun dan peraturan pelaksanaannya nomor tahun ketentuan dan telah mengatur norma yang intinya mensyaratkan: lembaga penyiaran swasta lps) berbentuk badan hukum: dan lps yang berbadan hukum tersebut usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi, dan kepemilikan lps yang berbadan hukum tersebutterhadap ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam yang memuat ketentuandengan demikian, ijin penyelenggaraan penyiaran dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta lps) yang berbentuk badan hukum. badan hukum lps dimiliki oleh warga negara indonesia (perseorangan) dan atau badan hukum. dari ketentuan tersebut dapat diperoleh pengertian hukum bahwa: ijin penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada lps yang berbadan hukum, bukan diberikan kepada perseorangan atau individu dalam lps atau juga bukan kepada badan hukum yang bukan lps, lps yang berbadan hukum tersebut kepemilikannya oleh warga negara indonesia (perseorangan) dan atau badan hukum. lps yang berbadan hukum tunduk kepada ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan pelaksanaanya nomor tahu,pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta:k termasuk bidang hukum administrasi, sedangkan kepemilikan saham pada badan hukum yang ikut memiliki saham pada lps yang berbadan hukum tersebut tunduk kepada hukum badan hukum (hukum perseroan), termasuk bidang hukum perseroan. oleh sebab itu, ada dua pengertian pembatasan sebagaimana dimaksud dalam yaitu pembatasan berdasarkan hukum administrasi yaknian pembatasan berdasarkan hukum perseroan (hukum kepercayaan hukum bisnis) yaitu tidak melakukan monopoli dalam penyiaran dengan mendasarkan kepada undang undang anti monopoli. oleh sebab itu, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan kepada perbuatan pidana yaitu melakumengenai ketentuan yang memuat norma: izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. yang dihubungkan dengan norma hukum pidana yang dimuat dalam huruf harus diinterpretasikan secara sistematik, yaitu dihubungkan dengan ketentuan lain yang mengatur ketentuan penyelenggaraan penyiaran swasta dan lps. penjelasan telah memberikan pengertian yang tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan frasa dipindahtangankan kepada pihak lainzin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain, karena: ijin penyelenggaraan penyiaran hany diberikan kepada lps yang berbadan hukum (badan hukum tertentu): berarti ijin penyelenggaran penyiaran tersebut tidak boleh diberikan dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum lain yang bukan lps, izin penyelenggaraan penyiaran yang telah diperoleh lps yang berbadan hukum (badan hukum tertentu) hanya berlaku untuk badan hukum tertentu tersebut tidak untuk badan hukum atau perseorangan yang lain dan oleh karenanya tidak boleh mengalihkan atau menjual izin kepada: badan hukum lain atau perseorangan lain jelas bahwa yang menjadi objek pengalihan atau jual beli adalah izin penyelenggaraan penyiaran. oleh karenanya, apabila lps yang berbadan hukum (badan hukum tertentu) tersebut menjual kepada badan hukum lain atau perseorangan lain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf permasalahan hukum yang timbul adalah apakah pengalihan kepemilikan saham mayoritas pada badan hukum yang ikut serta memiliki lps yang berbadan hukum tersebut termasuk perbuatan mengalihkan izin penyiaran sebagaimana dimaksud dalam yang dapat dikenakan sanksi huruf sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, larangan mengalihkan izin penyelenggaraan ditujukan kepada lps yang menjual izin penyelenggaraan yang diperolehnya kepada badan hukum lain atau perseorangan lain sehingga melalui perbuatan hukum tersebut izin penyelenggaraan penyiaran berpindah dari lps yang berbadan hukum aslinya kepada badan hukum lain atau seseorang lain. atas dasar keterangan tersebut, maka larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang terkait dengan hukum administrasi mengenai persoalan perizinan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. izin tersebut melekat pada badan hukum lps yang bersangkutan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik badan hukum lain atau perseorangan lain. oleh sebab itu, apabila badan hukum yang telah public yang ikut memiliki lps yang telah memperoleh izin yang menguasai mayoritas saham pada badan hukum lps yang saham mayoritasnya beralih kepada badan hukum lain tidak termasuk yang dimaksud ketentuan dan huruf teralihkan kepemilikan saham pada badan hukum yang ikut serta memiliki badan hukum lps tidak identik dengan beralihnya izin penyelenggaraan penyiaran kepada badan hukum lain, karena teralihkan kepemilikan saham mayoritas pada badan hukum tersebut tunduk kepada hukum perseroan (hukum kepercayaan hukum dagangsbisnis), dan tidak tunduk kepada hukum administrasi yang diatur dalam undang undang nomor tahun dan peraturan pelaksanaannya nomor tahun apabila beralihnya saham mayoritas pada badan hukum yang ikut memiliki badan hukum lps tersebut termasuk sebagai perbuatan yang dilarang dalam dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf seharusnya berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana kurap) harus dimuat dalam ketentuan norma dalam undang undang nomor tahun tidak boleh dilakukan dengan cara menginterpretasi secara analogi (gigas) terhadap norma hukum yang dimuat dalam dan huruf demikian norma hukum yang dimuat dalam dan huruf sehingga pengalihan kepemilikan saham mayoritas dalam suatu badan hukum yang ikut serta memiliki badan hukum lps tersebut termasuk sebagai perbuatan yang dilarang dalam dan huruf cara interpretasi yang demikian ini bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana dan bertentangan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam pengakuan hukum pidana yang pada gilirannya dapat dilanggar hak asasi seseorang yang dijadikan tersangka, terdakwa atau terpidana yang dijamin oleh konstitusi. pendapat hukumamenjual izin penyelenggaraan penyiaran atau mengalihkan penyelenggaraan penyiaran kepada badan hukum lain atau perseorangan lain. izin penyiaran diberikan kepada lps dan hanya berlaku untuk lps yang bersangkutan,zin penyelenggaraan penyiaran kepada badan hukum lain atau perseorangan lain, karena penjualan saham pada badan hukum atau saham perseorangan tersebut tidak secara otomatis izin penyiaranhukum dagangbisnis.,ketentuan pidananimbang bahwa pada persidangan mahkamah pada tanggal januari telah didengar keterangan dewan perwakilan rakyatmateriil undang undangperkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang menuntut hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi yang lebih besar mempunyai peran yang sangat strategisgaturan mengenai penyiaran harus. penyiaran jugaagar tercipt ketentuan undang undang guo. sedangkan undang undang guo mengatur mengenai larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain. pembatasan tersebut dimaksudkan dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan dalam dunia penyiaran, yang mengakibatkan terjadinya pemusatan arus informasi oleh suatu lembaga penyiaran. selain itu pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran swasta juga penting untuk menjamin persaingan usaha yang sehat bidang penyiaran. pembatasan tersebut dimungkinkan sebagaimana diatur dalam uud bahwa menurut dpr, guo tegas serta larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaranemohon bahwa dan undang undangud adalah tidak tepat. bahwa para pemohon mendalilkan pengalokasian frekuensi radio yang, terhadap pandangan tersebut, menurut dpr hal tersebut merupakan persoalan penerapan norma, bukan konstitualitas norma. dengan demikian, menurut dpr tidak terdapat pertentangan antara dan undang undang guo dengan dan uuddari uraian dan penjelasan tersebut atasud beberapa diantaranya adalah hak atas jaminan dan kepastian hukum,erdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan oleh para pemohon sebagaimana disebut pada bagian dan bagian maka terang, jelas dan menyakinkan bahwa penafsiran yang telah dilakukan oleh sekelompok orang dan atau badan hukum tertentu terhadap dan penyiaran telah sehingga mengakibatkan dan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. multitafsir terhadap dan penyiaran bertentangan dengan uud uud menyebutkan,: menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. kata "segala saluran yang tersedia"salah satunya adalah media penyiaran. bahwa pengakuan penyiaran sebagai salah satu saluran yang tersedtelah menjadi pertimbangan filosofis yang mendasari lahirnya penyiaran sebagaimana disebut dalam konsiderans menimbang huruf yang lengkapnya berbunyi: tahun tentang penyiaranyiaran tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar republik indonesia tahun menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tetappihak terkait pt. media nusantara citra, tbk. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: tentang kedudukan hukum para pemohon bahwadengan oleh berlakunya undang undang, yaitu: (a) perorangan warganegara indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat. (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara. sedangkan penjelasan itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengtelah menelaah dengan seksama kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, sebagaimana diungkapkan dalam halaman halaman sampai dengan halaman permohonan, maka dapat kami kemukakan kepada yang mulia, bahwa terdapat ketidakjelasan pihak yang. pada halaman permohonan, dikatakan perkenankanlah kami yang tergabung dalam koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran kids) yang terdiri dari aliansi jurnalis independen aji) jakarta, lembaga bantuan hukum pers lbh pers): media link: pemantau regulasi dan regulator media pr2 media), yayasan dua puluh delapan. yang "untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon". kalimat kalimat yang kami kutipan dari permohonan para pemohon ini mengesankan bahwa para pemohon adalah badan hukum, yang mungkin berupa badan hukum publik atau privat, karena nama nama seperti itu jelas bukanlah perorangan warga negara indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat ataupun lembaga negara, sebagaimana selama ini kami pahami. namun pada halaman permohonan, dikatakan bahwa". dengan merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, jelas ada perbedaan yang prinsipil antara pemohon yang dikategorikan sebagai badan hukum publik atau privat", dengan "perorangan warga negara indonesia". perbedaan ini selanjutnya membawa implikasi pada argumen apakah yang dikemukakan oleh para pemohon bahwa berlakunya norma undang undang dalam dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran telah merugikan hak hak konstitusionalnya. apakah norma norma tersebut nyata nyata dan faktual telah merugikan badan hukum publik atau privat yang mengajukan permohonan, ataukah telah merugikan perorangan warga negara indonesia yang menjadi pohonnya. ketidakjelasan subjek para pemohon dalam perkara ini, selanjutnya menimbulkan ketidakjelasan, dan bahkan kekacauan berpikir dalam menyusun argumentasi terkait dengan pokok permohonan, yang anggapan bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon, dan dianggap bertentangan dengan dan uud bahwa tidaklah sembarangan suatu kelompok dapat dengan begitu saja menyebut dirinya atau mengaku dirinya sebagai sebuah "badan hukum", tanpa secara tegas membuktikannya menurut hukum. seorang mengaku anak sah dari pasangan suami istri tertentu, dapat membuktikannya paling tidak dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkannya. seseorang yang mengaku sebagai warga negara indonesia, paling tidak dapat membuktikannya dengan menunjukkan kartu penduduk warga negara indonesia. pertanyaan kami adalah: dapatkan para pimpinan dan atau pengurus aliansi jurnalis independen jl) jakarta, lembaga bantuan hukum pers lbh pers): media link. pemantau regulasi dan regulator media menunjukkan bukti hadapan sidang mahkamah konstitusi ini, bahwa "organisasi" ini adalah sebuah badan hukum, baik badan hukum publik ataupun privat sebagaimana dikemukakan oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, sehingga secara sah dan meyakinkan dapat menjadi "pihak" untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang kepada mahkamah konstitusi?: bahwa dengan mencermati nama nama "organisasi" yang menjadi para pemohon dalam perkara ini, secara a priori kami dapat menyimpulkan bahwa "organisasi" ini dapat digolongkan sebagai atau "perkumpulan" (vereneging) atau "organisasi kemasyarakatan". dari nama nama itu, tergambar dengan jelas bahwa organisasi organisasi tersebut bukanlah badan hukum publik seperti partai politik dan bukan pula badan hukum privat seperti perseroan terbatas, firma dan sejenisnya. kalau mereka adalah badan hukum yang dapat digolongkan sebagai badan hukum sebagai "organisasi perkumpulan", maka keabsahan mereka sebagai badan hukum telah diatur dalam rechtspersoonlijkheid van vereenigingen koninklijk besluit maret stb beserta perubahan perubahannya. pada intinya, untuk mendapatkan status badan hukum, sebuah perkumpulan haruslah mendaftarkan diri kepada instansi yang berwenang, dan apabila telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh undang undang, instansi tersebut menerbitkan keterangan pengesahannya sebagai sebuah badan hukum. sementara jika organisasi tersebut dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan, maka organisasi tersebut memberitahukan keberadaan dirinya secara tertulis kepada pemerintah, dan untuk itu, kementerian dalam negeri akan menerbitkan surat keterangan terdaftar, walaupun surat keterangan itu bukanlah pengukuhan status badan hukum dari organisasi kemasyarakatan tersebut. paling tidak, surat keterangan tersebut telah menunjukkan bahwa organisasi tersebut tercatat dan terdaftar pada instansi yang sah: bahwa berdasarkan surat direktoraliansi jurnalis independen mi) jakarta, lembaga bantuan hukum pers lbh pers), media link, pemantau regulasi dan regulator media. kesemuanya tidak terdaftar sebagai badan hukum perkumpulan pada direktorat jenderal administrasi hukum umum, kementerian hukum dan ham. namun surat itu menyebutkan bahwa yayasan dua puluh delapan, telah disahkan keabsahannya sebagai yayasan (yang berbadan hukum) berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tanggal agustus sementara, berdasarkan surat direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik nomor diri tanggal desember kesemua para pemohon "belum melaporkan keberadaan organisasinya (tidak terdaftar kementerian dalam negeri), bahwa dari uraian uraian dalam angka sampai dengan angka atas, nyatakan bahwa satu satunya pemohon yang mempunyai status badan hukum, hanyalah yayasan dua puluh delapan, sementara pemohon lainnya bukanlah badan hukum. namun, mengingat bahwa permohonan ini diajukan secara bersama sama seperti dituangkan dalam kalimat "kami yang tergabung dalam koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran kids)", maka (empat) pemohon bukanlah badan hukum, maka meskipun ada (satu) yang merupakan badan hukum, dengan mengingat bahwa permohonan diajukan secara bersama sama, maka permohonan itu demi hukum, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa selain para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana disimpulkan dalam angka atas, alasan alasan serta bukti bukti bahwa para pemohon telah secara nyata, faktual dan benar benar telah mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma undang undang dalam dan undang undang nomor tahun tidaklah meyakinkan. para pemohon mengatakan bahwa mereka adalah "pihak yang." samping melakukan kajian, pendidikan, pemantauan dan advokasi "terkait dengan penegakan hukum atas seluruh regulasi bidang informasi dan komunikasi". dalam posisi demikian, maka para pemohon bukanlah pihak yang dapat dikatakan mempunyai kerugian konstitusional secara langsung atas berlakunya ketentuan dan undang undang nomor tahun kegiatan para pemohon adalah memberdayakan dan membela kepentingan orang lain, baik dalam melakukan kajian, pendidikan, pemantauan maupun melakukan advokasi. oleh karena itu, adalah lebih tepat jika para pemohon hadir sidang ini sebagai kuasa hukum dari orang orang tertentu, atau anggota masyarakat, yang hak hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya dan undang undang nomor tahun bukan tampil sebagai pemohon yang tidak jelas mana kerugian konstitusionalnya: bahwa seandainya permohonan pengujian undang undang ini dianggap dilakukan oleh "pimpinan dan atau pengurus dari badan hukum organisasi lsm yang kesemuanya warga negara indonesia" sebagaimana dikatakan dalam halaman permohonan, maka dalam keseluruhan uraian mengenai kedudukan hukum atau "legal standing" pemohon tidak secara jelas diuraikan kerugian konstitusional yang bersifat faktual, nyata dan benar benar terjadi dan dialami para pemohon kepada pribadi mereka masing masing. uraian dalam bagian angka permohonan yang menyebutkan bahwa para pemohon "menilai ada potensi dan atau kerugian konstitusional yang akan terjadi kepada terhadap para pemohon" yang diuraikan dalam huruf sampai dengan huruf barulah merupakan asumsi asumsi yang bersifat prediktif dan dirumuskan secara kualitatif, yang dengan sendirinya sukar untuk dibuktikan kebenarannya secara empiris. mengingat rumusan potensi kerugian konstitusional yang dirumuskan seperti itu, maka apa yang dirumuskan mahkamah konstitusi sebagai salah satu kriteria kerugian konstitusional, yakni "", tidaklah terpenuhi dalam uraian tentang kerugian konstitusional yang dikemukakan oleh para pemohon dalam permohonannya, berdasarkan uraian uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka hingga angka atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pemohon dalam permohonan pengujian undang undang ini, sebagai badan hukum, mereka bukanlah badan hukum, kecuali yayasan dua puluh delapan yang memiliki status badan hukum yayasan. kalau dikatakan permohonan ini diajukan secara pribadi pribadi perorangan warga negara indonesia, maka hal itupun juga tidak tepat, karena para penandatangan permohonan mengatakan dalam halaman permohonan, bahwa posisi mereka adalah "mewakili" organisasi organisasi yang bertindak sebagai pemohon. para pemohon juga gagal mengemukakan alasan alasan untuk membuktikan bahwa telah terjadi kerugian konstitusional pada mereka dengan berlakunya norma dalam dan undang undang nomor tahun il. norma dan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan 28d 28f, dan uud dan tidak memerlukan penafsiran lagi bahwa para pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa maksud mereka memohon pengujian dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran ini, bukanlah dimaksudkan agar mahkamah konstitusi membatalkannya karena dinilai bertentangan dengan dan uud melainkan memohon agar mahkamah konstitusisebagaimana termaktub dalam uud dimaksud. kalau memang demikian permohonannya, maka pemohon haruslah mengemukakan dalil dalil yang tegas bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran adalah yang tidak jelas rumusan normalnya, sehingga menimbulkan keanekaragaman tafsir dalam masyarakat sehingga berakibat kedua tersebut menghilangkf), dan penguasaan negara atas sumber kekayaan alam uud bahwa, dengan mencermati ketentuan penyiaran, tersebut sesungguhnya terdiri atas (empat) yang antara satu dengan lainnya mempunyai keterkaitan. norma yang diatur dalamkalau norma yang mengatur tentang kepemilikan dan penguasaan ini berhenti pada itu saja, maka norma itu potensial mengandung sifat multi tafsir, seperti pada perkataan "pemusatan kepemilikan dan penguasaan", "satu badan hukum" dan bahkan juga dalam kata "dibatasi", sebagaimana dikemukakan oleh para pemohon dalam huruf angka permohonannya. namun norma yang dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran mengatakan". kata kpi dalam frasa ini, sebagaimana diketahui, telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi pada tahun dengan demikian, untuk mengatakan bahwa terdapat multitafsir terhadap norma yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidaklah dapat dilakukan secara langsung terhadap norma dalam tersebut, tetapi harus melihat seperti apakah norma peraturan pelaksananya yang antara lain menafsirkan kata kata yang dianggap multi tafsir itu, yang disusun oleh kpi bersama pemerintah. bahwa peraturan pelaksana atas undang undang nomor tahun tentang penyiaran, sesungguhnya telah adadari peraturan pemerintah ini memuat norma yang mengatur bahwa lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan jasa jasa penyiaran televisiselanjutnya dalam peraturan pemerintah ini dikatakan jumlah lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan atau jasa penyiaran televise". dengan mengutip kedua peraturan pemerintah ini, maka penafsiran atas ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyiaran menjadi jelas. namun para pemohon sama sekali tidak menyinggung keberadaan peraturan pemerintah ini dalam permohonannya. dengan keberadaan norma yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun ini, yang merupakan peraturan pelaksana atas ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, maka norma tersebut tidaklah dapat diuji secara langsung oleh mahkamah konstitusi. ini berbeda dengan norma undang undang yang tidak mengharuskan adanya pengaturan lebih lanjut, sehingga norma undang undang yang multi tafsir itu nyata nyata merugikan hak konstitusional pemohon, maka norma yang demikian itu, pada hemat kami, dapat diuji secara langsung oleh mahkamah konstitusi. bahwa,dengan mengingat norma undang undang nomor tahun telah "ditafsirkan" oleh pemerintah dan telah dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan para pemohon berpendapat bahwa pemerintah tentang makna perkataan "satu perusahaan" dan kata. "dibatasi" tidaklah sejalan dengan maksud norma yang diatur dalam undang undang, atau norma yang diatur dalam peraturan pemerintah itu juga mengandung sifat multi tafsir, maka permohonan pengujian terhadap perbedaan tafsir tersebut seharusnya diajukan kepada mahkamah agung, dan bukan kepada mahkamah konstitusi. sesuai ketentuan uud mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundang undangan terhadap undang undang. bahwa berkaitan dengan norma yang diatur dalam atas, patut dikemukakan pula sini bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu telah menolak dalil pemohon yang mengatakan bahwa norma dan juncto undang undang nomor tahumahkamah berpendapat bahwa norma dalam dan lainnya itu "" sehingga dalil para pemohon harus ditolak (halaman putusan). putusan mahkamah konstitusi ini terbit lebih dahulu dari dari peraturan pemerintah nomor tahun dengan demikian, mahkamah konstitusi sesungguhnya telah menafsirkan bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyiaran adalah untuk mencegah monopoli. artinya, mencegah kepemilikan dan penguasaan oleh hanya satu lembaga penyiaran dan dengan demikian tidak bertentangan dengan uud pertimbangan hukum mahkamah konstitusi ini, pada hemat kami, telah ditampung dengan sebaik baiknya oleh peraturan pemerintah nomor tahun itu, bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan bahwa norma undang undang nomor tahun tentang penyiaran adalah bertentangan dengan uud karena menimbulkan ketidakpastian hukum (angka permohonan). itu selengkapnya berbunyi, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahkan kepada pihak lain". menurut para pemohon frasa "pihak lain" dalam atas "menimbulkan berbagai penafsiran". para pemohon dalam angka mengemukakan tafsirnya sendiri terhadap frasa "pihak lain", tetapi sama sekali tidak mengemukakan adanya tafsir berbeda pihak pihak lain yang berkepentingan dengan pemahaman atas norma itu. apa yang dikemukakan para pemohon sebagaimana tertuang dalam angka adalah semata mata penerapan hukum atas norma dalam praktik dan samasekali bukan sebuah penafsiran. persoalan penerapan hukum bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan meletusnya, bahwa contoh contoh dalam praktik penerapan hukum yang oleh para pemohon dikatakan sebagai "fakta hukum yang terjadi selama ini" justru adalah penafsiran para pemohon sendiri atas peristiwa hukum perdata pembelian saham saham beberapa perusahaan lembaga penyiaran yang dilakukan oleh perusahaan yang bertindak sebagai "holding company' sebagai "pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, pemberian, penjualan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran ipp)" oleh beberapa perusahaan holding company yang dijadikan contohpara pemohon juga merasa perlu untuk menekankan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia menjadi latar belakang dan landasan filosofis yang utama dan pertama disusunnya penyiaran. hal ini terbukti sebagaimana disebut dalam konsideran menimbang huruf penyiaran yang kutipanpengakuan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia sebagai latar belakang dan landasan filosofis diundangkannya penyiaran. hal ini juga diperkuat dengan dicantumkannya uud sebagai salah satu ketentuan hukum yang mendasari penyusunan penyiaran sebagaimana tersebut dalam bagian konsiderans mengingat penyiaran serta sebagaimana disebut dalam penjelasan umum penyiaran paragraf keenam butir tentang pokok pokok penyusunan penyiaran, yang kutipannya berbunyi: undang undang inibahwa tidak hanya itu, sistem penyiaran nasional yang dibentuk oleh penyiaran harus memperhatikan dan melindungi kemajemukan masyarakat indonesianorma dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran sesungguhnya samasekali tidak mengatur kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran. norma ini hanya mengatur tentang larangan pemindah tanganan izin penyelenggaraan penyiaran ipp) kepada pihak lain. pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu i telah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pemusatan kepemilikan dan penguasaan sebagai pencegahan terhadap monopoli. bahwa sepanjang pemahaman kami, perkataan "monopoli" dalam konteks undang undang nomor tahun artinya kepemilikan dan penguasaan itu hanya ada pads satu perusahaan saja. contoh contoh yang diberikan oleh para pemohon, yang menyebutkan tiga perusahaan holding company yang membeli saham perusahaan penyiaran, telah menunjukkan bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan itu sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terjadi. anggapan para pemohon bahwa pembelian atau akusisi saham dari sebuah holding company terhadap perusahaan penyiaran lain, sebagai "pemberian, penjualan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran ipp)" adalah keliru. karena perusahaan penyiaran yang sahamnya dibeli atau diakusisi tetap berdiri sebagai sebuah badan hukum (legal entity) sendiri yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran. transaksi penjualan ipp dari perusahaan penyiaran yang sahamnya dibeli atau diakusisi oleh sebuah holding company sesungguhnya tidak pernah terjadi. karena itu, kami berpendapat, tidak ada persoalan ketidakpastian hukum antara norma yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran jika dihubungkan dengan uud bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan bahwa dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan uud sebagaimana telah dikemukakan memuat norma tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, sementara memuat norma yang mengatur larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain. norma yang dikandung dalam uud selengkapnyaalau dibaca dengan seksama norma dalam dua undang undang atas, maka menurut hemat kami, tidak ada hal bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam uud sebagaimana dikemukakan para pemohon. setelah panjang lebar menguraikan dalilnya yang sama sekali tidak menunjukkan pertentangan antara norma undang undang dengan norma konstitusi, maka para pemohon menyimpulkan "terang, jelas dan meyakinkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh badan hukum dan perorangan tersebut terhadap dan undang undang penyiaran telah menghilangkan asas, tujuan, fungsi dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan dengan uud kami heran, bagaimana caranya para pemohon dapat "melompat" pada kesimpulan seperti ini, sementara dalam seluruh dalil dalil yang dikemukakannya sejak angka sampai dengan angka tidak ada satu badan hukum dan perorangan manapun juga yang secara kongkrit memberikan penafsiran dan yang para pemohon anggap bertentangan dengan uud para pemohon nampak seperti pendekar dalam film kungfu yang bertempur menghadapi musuh imajiner, karena musuh kongkrit yang sesungguhnya memang tidak ada dalam alam nyata: bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan bahwa dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud yang memuat norma yang mengatur tentang penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. kami berpendapat pertentangan sebagaimana didalilkan oleh para pemohon adalah jauh dari kebenaran. bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah "kekayaan alam" yang terbatas sifatnya dan karena itu berada dalam penguasaan negara dan harus digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat melangkah benar adanya. karena itulah, penggunaan frekuensi memerlukan regulasi dan izin dari pemerintah yang bertindak mewakili negara, dengan berpedoman kepada keseluruhan norma yang diatur dalam uud prinsip yang harus dipegang teguh adalah jangan sampai terjadi monopoli dalam kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran. para pemohon telah mencontohkan bahwa ada frekuensi yang ada jakarta dikuasai dan dimiliki oleh (lima) badan hukum perseorangan. ini telah menunjukkan bahwa tidak terjadi praktik monopoli kepemilikan dan penguasaan. kamulah memang benar bahwa jakarta hanya memiliki frekuensi seperti dikatakan para pemohon, maka kalaupun satu frekuensi hanya boleh dimiliki dan dikuasai oleh satu badan hukum perseorangan sebagaimana diinginkan para pemohon, maka bagaimana halnya jika ada badan hukum perseorangan yang menginginkan kepemilikan dan penguasaan frekuensi? toh, tetap saja semuanya tidak akan kebagian mengingat sumbernya yang terbatas itu. sebab itulah ada persyaratan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon izin penggunaan frekuensi, termasuk uji coba siaran bagi radio dan televisi, sebelum diberikan izin sebagaimana diatur dalam undang undang, yang kesemuanya secara rincikekhawatiran para pemohon akan terjadi penguasaan lembaga penyiaran swasta daerah daerah, juga telah dijawab dalamjaringan oleh lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi, bahwa keterbatasan yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah sumberdaya alam yang terbatas bukannya tidak disadari oleh pembentuk undang undang. bagaimana halnya jika satu wilayah hanya ada frekuensi, sementara perusahaan lembaga penyiaran swasta yang memohon melebih jumlah itu. akankah terjadi praktik monopoli sebagaimana dikhawatirkan oleh para pemohon? norma yang diatur dalam itu telah dirinci dapat juga dikatakan sebagai telah "ditafsirkan" oleh kpi dan pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang mengatakanm rapat bersama". jadi, mengingat keterbatasan itu, tentu ada pemohon yang permohonannya dikabulkan dan ada yang ditolak. namun proses seleksi dilakukan secara demokratis dan transparan, yakni dilakukan dalam forum rapat bersama antara pemerintah dengan kpi. bahwa jika ada pemohon yang tidak puas atas penolakan pemerintah atas permohonan izin yang diajukannya, maka mereka dapat mengingatnya pengadilan tata usaha negara. dengan demikian, seluruh prosedur maupun norma norma yang mengatur pelaksanaan undang undang nomor tahun pada hemat kami, sepenuhnya adalah konstitusional sejalan dengan prinsip prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam uud dari uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka sampai angka atas, maka dapat disimpulkan bahwa norma yang dikandung dalam dan uud tidaklah bertentangan dengan norma yang dikandung dalam dan uud para pemohon juga tidak menunjukkan secara jelas adanya multitafsir terhadap norma yang dikandung dalam kedua undang undang nomor tahun tentang penyiaran itu, sehingga mahkamah konstitusi dipandang perlu untuk menafsirkannya sehingga "conditional constitutional" terhadap dan uud ill. kesimpulan dari uraian uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka dan angka atas, maka sampailah pada kesimpulan tanggapan kami, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam permohonan pengujian undang undang ini tidaklah memiliki kedudukan hukum atau "legal standing" untuk mengajukan permohonan, karena bukanlah badan hukum publik ataupun privat sebagaimana disyaratkan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. para pemohon memang menggunakan kalimat bersayap ketika mengatakan bahwa pimpinan atau pengurus organisasi lsm yang memohon kesemuanya adalah warga negara indonesia. namun hal ini tidak dapat menyambungkan bahwa pada hakikatnya para pemohon adalah organisasi yang diwakili oleh beberapa orang yang menandatangani permohonan ini: para pemohon, baik sebagai organisasi maupun perorangan warga negara indonesia yang mewakilinya, gagal untuk membuktikan bahwa hak hak konstitusional mereka yang diberikan oleh uud nyata nyata dirugikan secara spesifik dan faktual atau setidak tidaknya menurut penalaran yang wajar, potensial dapat dipastikan akan terjadi, dengan berlakunya norma undang undang sebagaimana diatur dalam dan uud apalagi para pemohon mendalilkan uud yang sesungguhnya yang mengatur penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan silam yang berada dalam penguasaan negara. uud bukanlah hak konstitusional yang diberikan oleh uud kepada para pemohon, dalil dalil yang dikemukakan oleh para pemohon bahwa norma yang dikandung dalam dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan dan uud secara argumentatif tidaklah meyakinkan. keberadaan keanekaragaman tafsir terhadap norma yang terkandung dalam kedua undang undang tersebut juga tidak berhasil dikemukakan para pemohon secara nyata dan kongkrit, kecuali beberapa hal yang terkait dengan penerapan hukum dalam praktik: oleh karena tidak terdapat keanekaragaman tafsir yang secara spesifik dan nyata nyata, atau setidak tidaknya potensial telah merugikan hak konstitusional para pemohon, kami berpendapat maka tidak diperlukan adanya tafsir dari mahkamah konstitusi agar norma yang dikandung dalam dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran menjadi sejalan (conditional constitutional) dengan norma norma yang dikandung dalam dan uud iv. tentang petit para pemohon berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan dalam angka iii atas, maka izinkanlah kami, yang mulia, untuk memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk: menolak seluruh permohonan para pemohon: menempatkan putusan ini dalam berita negara sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. selain itu, pihak terkait pt. media nusantara citra, tbk. mengajukan ahli yaitu: bambang subijantoro persidangan februari dan prof. jerman rajagukguk, s.h., llm., ph. persidangan maret yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: bambang subijantoro sistem penyiaran nasional sistem penyiaran nasional menurut undang undang nomor tahun tentang penyiaran, dibentukyang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. dalam sistem penyiaran nasional tersebut indonesia hanya kenal lps lokal (jangkauan siarannya terbatas hanya pada ibukota provinsi atau kota kota yang terletak dalam provinsi tertentu) dan lps berjaringan (yang penyelenggaraan siarannya dilakukan oleh beberapa lps lokal), sedangkan lembaga penyiaran nasional hanya tvri dan rri (mempunyai jangkauan wilayah nasional). undang undang nomor tahun adalah yang mengatur pembatasan kepemilikan atas lembaga penyiaran, yang sesuai dengan dibentuk ketentuan lebih lanjut oleh pemerintah (sesuai pula dengan amar keputusan mahkamah konstitusi nomor puu i vide peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. sedangkan adalah yang melarang pemindahtanganan |jin penyelenggaraan penyiaran. beberapa pemahaman atau prinsip dalam pembentukan sistim penyiaran nasional tersebut, secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut: pendirian lembaga penyiaran swasta lps) lokal, harus berbentuk badan hukum serta bersifat komersial undang undang nomor tahun dan diberikan hanya untuk satu wilayah layanan dan satu program siaran. satu lembaga penyiaran dapat berikan (dua) ipp, (dua) provinsi yang berbeda huruf tahun kepemilikan saham oleh orang atau badan hukum diperbolehkan banyak lps lokal dengan gradasi lps lokal pertama kedua 49y6, ketiga xx, ke empat dan seterusnya masing masing persen. pengecualian berikan kepada lps yang sudah existing yang mengubah dirinya dari melakukan siaran nasional (melalui stasiun relai lihat tahun menjadi sistem siaran berjaringan, dan penguasaan lps existing (sebagai badan hukum) terhadap lps lokal (badan hukum baru yang didirikan ibu kota provinsi tempat kepadanya stasiun relai semula yang dilepas sesuai dengan nomor tahun j|, sebagai anggota jaringannya dapat memiliki saham 90x. sebagai catatan: pengaturan ini ditetapkan pemerintah mengingat lps existing telah menyelenggarakan penyiaran sebelum ditetapkannya tahun dan dengan memperhatikan pembentukkan lps lokal sesuai dengan amanat undang undang.undang undang nomor tahun adalah dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat bidang penyiaran (lihat huruf undang undang nomor tahun sedangkan terkait dengan pencegahan monopoli bidang informasi undang undang nomor tahun ditentukan dalam dan ketentuan pelaksananya atur dalam tahun tentang pembatasan larangan kepemilikan silang, bahkan ciri utama dari undang undang nomorijin penyelenggar undang undangembaga penyiaran swastagaimana akan diuraikan bawah ini. kembangkan industri penyiaran nasional dalam kerangka sistim penyiaran nasional. televisi lokal dan berjaringan perkembangan sejak tahun (pasca selesainya sengketa judicial review mahkamah agung dan mahkamah konstitusi) sampai saat ini indonesia telah tercatat kurang lebih pemohon lembaga penyiaran lp) televisi analog lokal dan telah setujui untuk mendapatkan ipp ijin penyelenggaran penyiaran) dan sampai saat ini lebih kurang jasa televisi yang badan hukumnya berbeda dan kepemilikan sahamnya sangat beragam. kepemilikan saham yang beragam ini dapat terjadi karena lembaga penyiaran untuk mengembangkan usahanya dapat melakukan penambahan modal, hanya saja untuk penambahan modal dengan penjualan saham kepada asing batasi yang menurut ketentuan hanya boleh sebanyak banyaknya sedangkan untuk pengalihan ijin dilarang dan dapat mengakibatkan pencabutan ijin dari yang bersangkutan. sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun dalam pembentukkan sistim penyiaran nasional, saat ini, juga telah dilaksanakan pengembangan televisi berjaringan terhadap existing yang berbasis jakarta dan mempunyai jangkauan wilayah regional melalui stasiun relai. secara bertahap telah berubah menjadi televisi lokal (dengan penguasaan saham maksimal oleh badan hukum asal serta memiliki (dua) izin penyelenggaraan penyiaran provinsi yang berbeda) dan membentuk jaringan dengan jangkauan (berdasarkan stasiun relai yang lepas pada ibukota provinsi) dari luas wilayah indonesia untuk masing masing kelompok jaringan. dan ini yang dikenal dengan penerapan prinsip diversity ownership dan diversity content, yang disebutkan oleh para pemohon dalam permohonannya. sehingga terdapat bersistem jaringan yang awalnya sering dinyatakan sebagai yang berjangkauan nasional, walau pun dalam kenyataan mereka terkadang tidak bersiaran seluruh wilayah indonesia, akan tetapi pada beberapa ibu kota provinsi (sesuai dengan izin stasiun radio yang dimilikinya) atau dengan penambahan beberapa stasiun relai (sesuai dengan izin stasiun radio yang dimilikinya) pada beberapa kota dalam provinsi tersebut. sedangkan lokal yang sedang membangun jaringan tercatat sebanyak jaringan yang tergabung dalam aevi yang beranggota lps berjaringan ini kecenderungannya akan bertambah banyak lagi, sehingga yang namanya monopoli informasi oleh sebuah lps tidak akan pernah terjadi. dengan demikian dengan sistem jaringan ini diversity content maupun diversity ownership dapat wujudkan, karena terhadap stasiun jaringan pada existing, maka selain kepemilikan saham oleh badan hukum asal dibatasi pada lokalnya, siarannya juga ditetapkan minimal dari waktu siaran yang ditetapkannya. sedangkan jaringan yang terbentuk melalui lokal berdasarkan undang undang nomor tahun diversity content maupun diversity ownership telah terbentuk secara otomatis. televisi digital pemanfaatan frekuensi yang selama ini hanya manfaatkan untuk analog maka dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi dengan keluarnya permen nomor dan nomor tahun akan dapat diarahkan dan akan dijadikan penyiaran digital, maka secara teknologi perkembangan lps akan berkembang jadi tak terbatas, kalau berdasarkan permen nomor tahun male wilayah indonesia bagi menjadi zona untuk multiplayer operator dan kurang lebih wilayah dengan perhitungan setiap wilayah siar terdapat operator yang menggunakan teknologi kompresi mpeg dan teknologi broadcasting system dbt2 maka tiap wilayah siar akan terdapat antara saluran penyiaran artinya setiap wilayah siar akan dapat bentuk lps sebanyak itu dan berarti untuk seluruh wilayah indonesia akan terdapat antara sampai dengan lps, ini berarti jumlah lps sangat banyak dan monopoli informasi dan kepemilikan akan sulit terjadi. televisi berbasis internet protocol ip) saat ini indonesia sudah banyak penyiaran yang berbasis internet protocol ip) yang reputasinya tidak dapat dijangkau dengan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, namun penyelenggaraannya hanya berdasar adanya jaringan diatur oleh undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi dengan kata lain penyelenggaraan televisi berbasis tidak memerlukan ipp ijin penyelenggaran penyiaran) ini berarti penyelenggaran penyiaran televisi menjadi sangat tidak terbatas. televisi bergerak atau mobile television televisi bergerak atau mobile television akan menjadikan penyelenggaran penyiaran semakin mempunyai beragam bentuk dan dervatifnya dan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyelenggara penyiaran televisi. bahwadan undang undang nomor tahun tentang penyiaran. bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana disebut dalam konsiderans menimbang huruf penyiaran. berdasarkan hal tersebut maka para pemohon menyatakan penyusunan dan pengundangan penyiaran harus dimaksudkan untuk menjamin setiap orang tanpa kecuali untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam melalui suatu sistem penyiaran nasional yang dilaksanakan dengan berasaskan pada keadilan, demokrasi dan supremasi hukum. selain itusehinggaselanjutnya para pemohon mendalilkan penyelengaraan penyiaran nasional yang saat ini berlangsung dan dilaksanakan oleh lembaga penyiaran swasta lps)badan hukum dan atau perseorangan dan atau pihak laintelevisi media lainnya saat ini masyarakat juga telah beredar set top box yang isinya materi penyiaran dari negara atau produsen berasal, sehingga masyarakat cukup beli set top box tersebut dan mempunyai jaringan internet rumahnya sudah dapat mengikuti materi penyiaran dari negara asal set top box dan tidak mustahil materi penyiaran dari indonesia akan dapat dinikmati oleh masyarakat indonesia maupun mancanegara. industri konten provider atau production house. dari uraian atasdan antara lain mengajar hukum perusahaan dan hukum telekomunikasi dan mass media. pertanyaan yang mendasar adalah, apakah dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan uud khususnya dengan dan uud undang undang nomor tahun tentang penyiaran . undang undang nomor tahun tentang penyiaran menyatakan: izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain . berdasarkan kedua tersebut atas, timbul pertanyaan sebagai berikut: apakah apabila satu perusahaan memiliki umumnya sampai (tiga) stasiun penyiaran televisi, dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan monopoli terhadap penyiaran televisi? apakah bila suatu perusahaan membeli saham suatu perusahaan penyelenggara siaran televisi, dengan demikian telah terjadi jual beli atau pemindahan izin penyiaran sehingga bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang penyiaran? undang undang nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyatakansar satu jenis barang atau jasa tertentu.. dalam hal ini siaran televisi tersebut adalah: tvri, sctv, rcti, antv, trans tv, trans indosiar, mnc tv, one, metro tv, global tv, jak tv: yang jumlah keseluruhannya adalah stasiun siaran televisi. pasar produk dari stasiunstasiun siaran televisi, tidak dapat dikatakan melakukan monopoli atas siaran televisi indonesia karena stasiun siaran televisi hanyalah dari seluruhbila masyarakat tetap mampu menangkap siaran televisi lainnya, tidak dapat dikatakan kedua perusahaan tersebut melakukan penguasaan atas siaran televisi. sebagai kesimpulan, apabila satu perusahaan menguasai sampai stasiun siaran televisi atau atau melakukan monopoli atas siaran televisi indonesia. perusahaan yang mengambilalih perusahaan penyiaran televisi melalui pembelian saham perusahaan tersebut, tidak dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah mengalihkan atau menjual izin siaran televisiset suatu perseroan terbatas tetap menjadi asset termasuk izin siaran dari perseroan terbatas tersebut. pemilik izin siaran adalah perseroan terbatas sebagai badan hukum, yang terlepas dari asset pemegang sahamnya. sebagai kesimpulan ahli berpendapat bahwa: undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidaklah bertentangan dengan uud karena undang undang nomor tahun lahir dengan mengingat, antara lain, dan dan uud sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat uud begitu juga undang undang nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lahir dengan mengingat, antara lain, dan uuddan uud i2. menimbang bahwa dalam persidangan tanggal januari telah didengar keterangan pihak terkait pt. visi media asia, tbk. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: dalam eksepsi tentang kedudukan hukum atas, mahkamah dalam putusan nomor puu i memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa (para pemohon) kecuali pemohon kelima yaitu yayasadikarenakan para pemohon bukan merupakan suatu badan hukum privat sebagaimana yang diatur dalam buku iii bab kitab undang undang hukum perdata kuh. perdata) tentang persekutuan perdata (maatschap) khususnya dan kuh. perdata: bahwa ketentuan sebagaimana diatur oleh buku iii bab kuh. perdata tentang persekutuan perdata (), koperasi, atau yayasan: bahwa para pemohon (kecuali pemohon kelima yaitu yayasan y28) dalam tambahan penjelasan mengenai alas hak (. perdata juga mendalilkan pada keputusan raja nomor maret tentang perkumpulan perkumpulan berbadan hukum rechtspersoonlijkheid van lereenigingen): bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu perkumpulandirektorat jenderal administrasi hukum umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan akta notaris lebih lebih tanpa akta notaris, bahwa berdasarkan pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu i para pemohon (kecuali pemohon kelima yaitu yayasan y28))pihak terkait menyimpulkan bahwa para pemohon (kecuali pemohon kelima yaitu yayasan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)| sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun il.". terhadap undang undang nomor tahun tentang penyiaran, terhadap uud oleh ikatan jurnalis televisi indonesia inti),ud mahkamah konstitusi menolak pendapat paraud terhadap dalil tersebut mahkamah konstitusi berpendapat: bahwa,aperkara nomor puu ix tentang uji materpada angka halaman permohonan para pemohon dalam perkara guo, para pemohon menyatakan: ada potensi dan atau kerugian konstitusional bersama ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan dan undang undang penyiaran terhadap konstitusi yaituterhadap alasan alasan para pemohon atas, pihak terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: ta. terhadap halaman butir .a, argumen para pemohon, pihak terkait menyatakan argumentasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sistem pers bebas yang diterapkan dunia penyiaran indonesia sejak akhir tahun anargumentasi butir b.a ini tidak sahih. pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran jauh luar primordialisme atau sektarianisme, melaijustru jika kepemilikan lembaga penyiaran tergelincir tangan orang atau sekelompok orang yang berorientasi pada primordialisme atau sektarianisme dapat merugikan dan mengkhianati kepentingan nasional dan kebutuhan publik. tentang argumentasi para pemohon pada halaman butir .b, pihak terkait berpendapat saat ini apapun fakta kepemilikannya informasi yang disajikan melalui televisi adaterhadap argumentasi para pemohon pada halaman butir .e, pihak terkait berpendapat bahwa argumentasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.tu sengaja dihilangkan. pendapat seorang jurnalis dan penuh budaya massa bernama even sp. wardhana dalam tulisan korantempo.com, tanggal november berpendapat dalam tulisannya tentang konglomerasi dan kompromi media, sebagai berikut: manakah yang lebih berbahaya, korporasi intermedia dengan kemungkinan kompromi lintas sektor antar institusi media massa atau dengan institusi lain nonmedis? selama ini sudah cukup dipersoalkan perihal bergabungnya dua media massa, terutama televisi dalam satu panji indonesia holding company. yang terakhir adalah berkorporasinya surya citra televisi sctv) dengan indosiar, setelah sebelumnya tergabung pula rajawali citra televisi indonesia rcti) dan global dengan media nusantara citra amc) tv, yangdan kebebasan berekspresiuudmultitafsir terhadap dan undang undang penyiaran bertentangan dengan uudbahwasebelumnya bernama televisi pendidikan indonesia tpi), selain trans bersama tv7 yang kemudian berganti nama menjadi trans7. sebelumnya, native juga menyatu dengan latifi, yang bermimikri menjadi one. dengan demikian, jika misalnya ada nama stasiun televisi, tak berarti sepuluh sepenuhnya itu yang bersaing memperebutkan perhatian pemirsa, yang muaranya adalah perebutan penghitungan peringkat dan penangguhan biaya pemasangan iklan, yang dijadikan titik utama perburuan penyiaran. jabatannya, one tak hanya berkurang satu pesaing bernama native, tapi juga tak lagi berhadapan dengan trio rcti mnc tv" global karena ketiganya bisa dibilang sudah menjadi satu sebagaimana menghadapi duo trans tv trans7 sebagai satu nada satu irama dalam korporasi pt. trans corporation. memang akhirnya terkesan menjadi monopoli penyiaran atau alokasi frekuensi kepada lembaga yang itu itu belaka. namun, setidaknya bagi saya terjadinya berbagai korporasi itu justru melahirkan minimnya dua hal. pertama, 'mempermudah' pemirsa untuk menentukan sikap dalam memilih menu tayangan sekaligus memilih stasiun televisi tertentu. jika mau mencari tayangan komedi dagelan slapstick, sekedar misal, pemirsa bisa langsung menuju trans dan atau trans7: sebagaimana pemirsa juga langsung pula memilih stasiun saluran sctv dan atau indosiar jika sekali lagi sekedar misalnya doyan sinema televisi, baik yang berpola sinetron serial terpanjang panjang maupun sinetron lepas lainnya ftv alias film televisi. hal kedua, korporasi sesama media televisi menjadikannya pola penyiaran kian terkerucut lainnya siaran televisi amerika serikat yang siaran nasionalnya hanya diisi oleh tiga stasiun televisi, yakni american broadcasting company abc), national broadcasting company nbc), dan columbia broadcasting system cbs) ditambah jaringan fox. terhadap argumentasi para pemohon halaman butir adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual, karena faktanya iapun pemilik siaran televisi swasta saat ini. argumentasi ini sangat mengada adrupers (kemerdekaan pers) telah berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. terhadap argumentasi para pemohon pada halaman butir .d, argumentasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pengalokasian frekuensi oleh negaraud dan tetap terjadinya bhinneka tunggal ika. terhadap argumentasi para pemohon pada halaman butir .f, argumentasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkangah tengah sistem pers seperti sekarang ini hampir tidak ada pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan pemilik lembaga penyiaran, kalau hal tersebut dilakukan maka dengan mudah publik pemirsa tidak akan pernah menonton acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran swasta yang bersangkutan. rakyat indonesia sudah cerdas untuk bisa menilai pemberitaan yang jujur atau tidak jujur dan transparan atau tidak transparan. para pemohon telah menutup mata terhadap fakta fakta mana televisi swasta menjadi media untuk membuat rakyat tahu hukum dan radar politik. sebagai contoh, peran televisi swasta mengungkap habis tentang skandal bank century, suap travellers cheese untuk para anggota dpr, skandal wisma atlet yang mengungkap kelakuan korup sekelompok elit politik. tidak hanya itu saja, televisi swasta mengungkapkan publik atas ketidakadilan yang alami oleh rakyat kecil, misalnya kasus pencurian sandal jepit yang diduga dilakukan oleh anak bawah umur palu, sulawesi tengah yang akhirnya membangun solidaritas rakyat untuk mengumpulkan ribuan sandal sebagai bentuk protes terhadap institusi kepolisian. televisi swasta siapa pun pemiliknya membuat berbagai acara edukatif dan mengajak pemirsanya untuk memiliki empati pada sesamanya, antara lain, membuat suatu acara yang memotivasi rakyat kecil untuk merubah nasib dengan pendidikan. pada tahun yang lalu kriminalisasi kpk terbongkar selain peran mahkamah konstitusi juga tidak lepas dari peran pers, termasuk televisi swasta yang membongkar habis konspirasi balik kriminalisasi kpk. dalam pokok permohonan apabila kita membaca bagian pengantar pokok permohonan dari paraaraarab, satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siardiseluruh wilayah indonesia per seratus) pada badan hukum ke (delapan) sampai dengan ke (empat belas), paling banyak memiliki saham sebesar (dua puluh per seratus) pada badan hukum ke (lima belas) sampai dengan ke (dua puluh satu): paling banyak memilik saham sebesar (lima per seratus) pada badan hukum ke (duaper seratus) pada badan hukum ke (satu): paling banyak memiliki saham sebesar (empatpuluh sembilan per seratus) pada badan hukum ke (dua), paling banyak memiliki saham sebesar (dua puluh per seratus) pada badan .hukum ke (tiga): paling banyak memilik saham sebesar (lima per seratus) pada badan hukum ke (n (seratus per seratus) untuk,what lebih dare (empat puluh sembilan keseratus) dan paling banyak 90x (sembilan puluh per seratus) pada badan hukum ke (per id.?'atur dalam ketentuan peraturan menteri komunikasi dan informasi" . argumentasi sebagaimana yang tertera dalam halaman butir dalam permohonansebagaimana yang tertera dalam halaman butir dalam permohonanarterhadap argumentasi para pemohon pada halaman alinea pertamaahwa berdasarkan uraian atas pada bagian juncto bagian sampai dengan juncto bagian sampai dengansebagai perbandingan luar negeri, pengaturan terhadap penggunaan frekuensi untuk penyiaran dilakukan secara ketat, hati hati dan adil. sebuah badan hukum tidak boleh mempergunakan lebih dari (satu) frekuensi yang menyatakan: banyak masyarakat terutama"selanjutnya dalam halaman alinea kedua angka para pemohonada halaman alinea angkapada halaman butir para pemohonarabpublik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran" yang diutarakan pada halaman butirpada halaman alinea terakhir para pemohonaraara,argumentasi para pemohon dari halaman hingga halaman dalam permohonannya tidak dapat membuktikan bahwa terjadi muttitafsir terhadap dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan uudud1, menghormati dan menjunjung tinggi prinsip prinsip demokrasi, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia: menghormati dan menjunjung tinggi hak hak dan kepentingan publik,, i.: penghormatan terhadap hak privasi dan pribadi: perlindungan terhadap hak hak anak, remaja, dan perempuan: perlindungan terhadap hak hak kelompok h, pembatasan materi program siaran terkait narkotika, psikotropika, dan fiat adiktif napa), alkohol, dan perjudian: pembatasan materi program siaran terkait mistik dan supranatural, penggolongan program siaran: il.: siaran iklan: siaran asing, siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan: siaran langsung program siaran kuis, undian berhadiah dan penggalangan dana: peliputan bencana alam, siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, nara sumber: privasi: pembawa acara, zz. siaran pembuka dan penutup dan aa. pengawasan, pengaduan dan penanggung jawab pada halaman sampai perbaikan permohonannya, para pemohon menguraikan argumentasi tentang muttitafsir dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan uud dan multitafsir yang sama dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan uudltitafsir dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran yang bertentangan dengan uudkpi tentang pedoman perilaku penyiaran, yang merupakan standar barnarac didominasi oleh pengaduan mengenai program siaran, seperti sinetron, iklan, reality show, musikud telah membuat program program acara yang bersifat interactive, misalnya seperti: acara dialog interactivebrriud adalah sesuatu yang mengada adanyud terpenuhi. mengingat lembaga penyiaran merup: syara syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan. tata cara dan perairan untuk menyelenggarakan,pada halaman yang menyatakan: penguasaan frekuensi yang seharusnya dikuasai oleh daerah juga dikuasai oleh badan hukum tersebut, yang menurut para pemohon menyebabkan ketidakadilan dan protes oleh masyarakat daerah merupakan argumentasi tanpa didasari dengan bukti dan fakta". sudah sangat jelas sebagaimana yang pihak terkait uraikan atas dikeluarkan peraturan komisi penyiaran indonesia nomor p kpi tentang pedoman perilaku penyiaran dengan pertimbangan antara lain karena muncul stasiun stasiun televisi yang barn indonesia. maka dengan demikian argumentasi para pemohon tentang ketidakadilan dan proses masyarakat daerah terkait dengan pemberian frekuensi disatu daerah adalah salahuntuk penyiaran satu daerah dan daya jangkau siaran dibatasi juga secara adil dan ketat: amerika serikat, berlaku sistem stasiun televisi jaringan dan stasiun televisi lokal.. berdasarkan telecommunication act seseorang atau suatu badan hukum dapat memiliki stasiun televisi lokal sebanyak banyaknya (dalam hal ini adalah stasiun televisi lokal, bukan televisi jaringan) selama jangkauannya tidak melebihi dari nation's homes atau tv's household. angka ini kemudian mandir menjadi sebagai bentuk kompromi, setelah sebelumnya tahun fcc mengajukannya menjadi 45x. namun lewat perdebatan panjang, termasuk lewat federal appeals court, fcc diminta menahan dan memperbaikinya. akhirnya pada bulan januari kongres memutuskan batasnya amerika serikat berlangsung sistem stasiun jaringan dan stasiun lokal. terdapat banyak sekali kelompok stasiun. sebagai misal fox memilikiterdapat sekitar stasiun jaringan dengan menguasai jangkauan mulai dari sampai dengan dominic terdapat lima besar stasiun televisi jaringan, viacom dengan jangkauan households, fox sebesar nbc sebesar paxton tribune company dominic dengan catatan fcc memperhitungkan jangkauan dengan uhf diperhitungkan separuh dari perhitungan vhf. cc.,40x, cbs fox nbc tribune abc 23y0.dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan dengan uud:1 tentang pedoman perilaku penyiaran: bagaimana yang dijamin dalam ketentuan uud petit mohon, dalam pokok perkara: menolak seluruh permohonan para pemohon:dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan dengan uupt. visi media asia, tbk. mengajukan ahli eduard depart seorang akademisi dalam disiplin ilmu komunikasi, praktisi public relations, pelaku dalam bisnis pertelevisian selama tahun, serta pengamat maupun kolumnis perilaku organisasi dan kinerja media, ijinkanlah ahli menyampaikan pandangan terhadap argumen yang mendasari gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. pandangan dan pendapat ahli akan difokuskan pada materi gugatan yang menyangkut isyu berikut: benarkah sebagai akibat dari penguasaan lembaga penyiaran swasta lps) pada tangan segelintir pengusaha, hak masyarakat untuk memperoleh keragaman materi penyiaran diversity content) menjadi terhambat bahkan tersumbat? dengan perkataan lain, benarkah proses demokratisasi informasi tidak terjadi karena penilik lps hanya segelintir pengusaha. benarkah kepemilikan lps saat ini tidak mencerminkan keragaman kepemilikan diversity ownership) benarkah kepemilikan silang cross ownership) yang dipraktekkan bisnis pertelevisian sekarang ini harus diharamkan dalam menjawab pertanyaan tentang hubungan antara kepemilikan lps ditangan segelintir pengusaha dengan terhambatnya hak masyarakat akan keragaman isi informasi diversity content) perlu kami sampaikan realitas berikut:upun menyerap keuntungan ekonomis lewat iklan yang hadir sela sela tayangan, setiap pengelola stasiun akan menampilkan tayangan yang variatif, kompetitif dan sejauh mungkin berbeda dengan stasiun lainnya. televisi swasta hidup dari bisnis menjual airline dan menjual audience commodifled audience) yang tercermin dari angka peringkat (rating).sebagai ilustrasi jika biaya operasional perjam sebuah lps berkisar antara rp. juta rp. juta. dibayangkan perhari biaya operasional persuasion adalah jam rata rata juta rp. miliar. biaya tersebut belum termasuk anggaran khusus siaran langsung, exclusive rights, uplink downlink satellite dan sebagainya. biaya tersebut harus mampu ditutup oleh pemasukan yang diperoleh dari ikan. persoalannya adalah dari sekian banyak lps yang ada indonesia, besar rcti, sctv, ivm, dan trans tv) menguasai hampir pangsa pasar iklan televisi (menurut data dari nielsen tahun lalu sebesar triliun untuk semua media) kenyataan ini menunjukkan ada beberapa stasiun yang masih harus kerja keras untuk mampu mempertahankan eksistensinya. sisi lain, realitas ini juga yang menjelaskan mengapa dari lebih kurang ijin siaran bagi stasiun daerah yang telah dikeluarkan, baru yang beroperasi (penjelasan bapak bambang subianto dalam kesaksian mahkamah konstitusi beberapa waktu yang lalu). kehadiran stasiun swasta harus ditopang oleh daya dukung ekonomi masyarakat. hal inilah yang menjelaskan mengapa australia hanya ada lps, amerika serikat hanya lps, demikian juga dinegara negara industri lainnya. tujuannya adalah melindungi industri ini dari kebangkrutan karena tidak mampu bersaing merebut kue ikan yang tersedia. indonesia, pemberian ijin terhadap sekian banyak perusahaan swasta memang tidak didasarkan pada perhitungan atas dasar daya dukung ekonomi masyarakat. solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah bergabungnya beberapa stasiun swasta bawah manajemen perusahaan swasta lain melalui proses akuisisi saham, konsolidasi dan kemitraan. situasi keberadaan sedemikian banyak stasiun swasta indonesia merupakan sesuatu yang given, sehingga ketika beberapa diantaranya yang tidak mampu bertahan, memilih jalan bekerja sama dengan stasiun swasta yang lebih kuat., setiap akhir pekan pemirsa indonesia dimanja dengan pelbagai ragam tayangan langsung siaran bola, mulai premier league inggris, liga spanyol, liga italia, bahkan uefa cup. demikian pula dengan tayangan langsung pertandingan tinju internasional dari as, semua disaksikan peri"'. masyarakat selama ini menikmati pelbagai ragam tayangan televisi melalui pelbagai lps tanpa pernah mengeluh masalah kepemilikannya. kalaupun ada, seperti iklan yang melecehkan wanita atau logika, tayangan mistis,melihat kenyataan yang ahli paparkan atas, argumen pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran berpotensi merugikan hak publik akan keragaman isi siaran menjadi tidak terbukti dan sangat tidak relevan untuk diperdebatkan. pemusatan kepemilikan, sejauh diluar ideologi dan primordialisme, tetap akan berorientasi pada keuntungan ekonomis. isyu yang jauh lebih penting untuk masyarakat sebenarnya bukan diversity content, karena mereka telah memperolehnya. namun bagaimana dengan the quality content, kalau komisi penyiaran indonesia memang fungsional, lembaga inilah yang seharusnya memantau dan mengawasi kualitas tayangan. dalam ajarannya didepan persidangan mahkamah ini beberapa waktu yang lalu, yang terhormat anggota dpr effendi kiri, yang juga turut membidani lahirnya undang undang nomor tahun tentang penyiaran, menyatakan bahwa semangat dari undang undang penyiaran adalah memastikan keragaman isi (diversity content) dan keragaman kepemilikan (diversity ownership). masalah keragaman isi telah terealisasikan dalam praktek penyiaran yang berjalan selama ini. bagaimana dengan keragaman kepemilikan? pertama tama, kita harus sepakat lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan istilah keragaman kepemilikan. kedua, kita harus memberi argumentasi yang tegas mengapa kondisi kepemilikan stasiun swasta dianggap tidak mencerminkan keragaman kepemilikan. jika keragaman kepemilikan berarti bahwa mereka yang memiliki stasiun atau mengendalikan beberapa stasiun adalah orang yang berbeda beda bahkan badan hukum yang berbeda beda maka tidak ada alasan untuk mengatakan kondisi kepemilikan swasta saat ini bertentangan dengan prinsip diversity ownership. keragaman kepemilikan ini akan menjadi lebih nyata manakala anggota masyarakat pun ikut memiliki stasiun melalui kepemilikan saham dalam kasus perusahaan yang telah go public. jika kita melihat lebih jauh jenis jasa penyiaran berdasar undang undang nomor tahun tentang penyiaran yang terdiri atas: lembaga penyiaran publik lpp): lembaga penyiaran swasta lps): lembaga penyiaran komunitas: lembaga penyiaran berlangganan. dapat kita simpulkan bahwa dari sisi kepemilikan lembaga penyiaran, pelbagai komponen dalam masyarakat mulai darijika yang dikhawatirkan adalah kepemilikan beberapa stasiun oleh satu pemilik akan mendorong terjadinya hegemoni opini atau ideologi, hal tersebut juga tidak pern oleh pemirsa, bahkan dihindari oleh pengiklan. akibatnya, lps semacam ini akan mati pelan pelan. sisi lain yang menarik menyangkut kepemilikan beberapa lps bawah satu pemilik yang dikaitkan dengan keragaman isi adalah kenyataan bahwa diantara lps yang beroperasi indonesia, dua diantaranya memfokuskan perhatian pada tayangan public affairs. ternyata, memperoleh tempat dihati masyarakat. kekhususan program ini, sangat membantu masyarakat mempersempit senjang informasi (information gap) antara warga desa warga kota, the information rich dengan the information poor. berbeda dengan media cetak,. sinilah proses demokratisasi informasi dalam arti pemerataan dapat diwujudkan. dengan segala kelebihan dan kekurangannya masyarakat indonesia dapat mengakses informasi dart nasional dan mempersempit ruang bagi pengaruh siaran. tentang kepemilikan silang (cross ownership), undang undang nomor tahun tentang penyiaran menyatakan sebagai berikuttelevisi, antara lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi. dalam kasus cross ownership digunakan kata dibatasi, bukan dilarang. amerika serikat, mana aturan aturan federal communication commission fcc) mengenai posisi media penyiaran kita jadikan sebagaidukungan ik:". now it's too late many newspapers have folded due increasing economic competition". beberapa surat kabar terkemuka seperti christian science monitor, boston globe,tv, mungkin riwayat akan berbeda. dengan demikian, para hakim mahkamah konstitusi yang kami tuliskan, tidak selayaknya masalah kepemilikan silang dijadikan isyu,perlu juga ahli tegaskan, kecenderungan pengusahaan bisnis media penyiaran kedepan adalah konvergensi media (media convergence) karena tuntutan teknologi. artinya, pengelolaan bisnis akan disinergikan dengan bisnis media on line, digital, cable tv, pay per view, dan sebagainya. sehingga isyu kepemilikan silang akan sirna dengan sendirinya. sebagai kesimpulan dapat ahli kemukakan hal hal berikut: hak konstitusional warga memang berjalan sesuai amanah undang undang masalah kepemilikan silang (cross ownership) merupakan keniscayaan yang dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran telah secara tepat dinyatakan dibatasi, bukan dilarang. konsolidasi media merupakan realitas bisnis yang perlu dilakukan demi menyelamatkan hubungan antara media dengan masyarakat. pertentangan yang terjadi antara kubu dalam melihat hubungan antara media massa dengan masyarakat pada hakekatnya mencerminkan kepentingan dua arus pemikiran (school thoughts). amerika serikat seperti juga indonesia, dua arus tersebut adalah free market school thoughts (arus pemikiran pasar bebas) pro social programming (arus pemikiran program keberpihakan sosial). literatur komunikasi mengilustrasikannya sebagai berikut: jet communication companies freely compete and they will create much programming the market will bear, against, pro social programming will not created without regulation". sebagai kata akhir yang mulia para hakim konstitusi, ijinkanlah kami menyampaikan kenyataan bahwa keprihatinan kita akan hubungan antara masyarakat dengan media penyiaran khususnya televisi, lebih baik difokuskan pada kualitas programnya agar lebih pro sosial. bukan pada kepemilikannya yang notabene tidak menyalahi prinsip diversity content and diversity ownership. agar kualitas program terjaga, perlu pemantauan dan pengawasan (kontrol). mekanisme kontrol terhadap program media siaran telah dijalankan oleh komisi penyiaran indonesia, oleh masyarakat sendiri yang merasa dirugikan dalam kasus tayangan tertentu, dan oleh setiap individu yang dalam disiplin ilmu komunikasi memiliki mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism) yang disebut facto selectivity. pemerintah bersama kpi perlu juga proaktif dalam mengkampanyekan media literacy (melek media) untuk menyadarkan masyarakat dan mendidik mereka agar mampu memilih dan memilah media mana yang tepat dan informasi seperti apa yang bermanfaat dengan mengetahui ideologi dibalik media yang bersangkutan. mempermasalahkan kepemilikan, selama pemiliknya mampu menyajikan program lps yang beragam dan entertaining bagi mayoritas masyarakat, akan counter productive. memang sangat ideal bila lps mampu menghasilkan program yang entertaining, education, dan sekaligus informative. masalahnya adalah bisnis eksis mengikuti struktur industri dan berorientasi pasar, sehingga tidak berada dalam posisi menyenangkan setiap orang. namun, sebagai industri kultural, lps memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui program tayangannya. dalam konteks ini, pengawasan dari pelbagai pihak terhadap kualitas tayangan menjadi jauh lebih relevan ketimbang mempersoalkan siapa pemilik dan pengendali stasiun swasta. jika kita berempati pada pemirsa, the song more important than the singer"lembaga studi pers dan pembangunan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa media memiliki peran yang cukup besar bagi bangsa kita yang sekarang sedang berjuang untuk menjadi bangsa yang demokratis karena bagaimanapun sekarang ini, mediasi seluruh kehidupan kita, baik cara kita sedangkan yang terjadi saat ini indonesia sudah jauh berlebihan. sebuah badan hukum bisa memiliki dan menguasai stasiun jaringan, seperti mnc, menguasai tpi, global dan rcti, dengan lebih dari stasiun relai yang kemudian sebagian besar jadi stasiun lokal, dan jangkauan bisa mencapai sekitar jauh atas 50x households. demikian juga dengan stasiun televisi yang lain. pada dasarnya, indonesia sekarang ini telah terjadi penguasaan lebih dari satu stasiun televisi jaringan, yang berakibat tingkat lokal sebuah badan hukum bisa menguasai puluhan bahkan ratusan stasiun televisi lokal. bahkan sebuah badan hukum bisa menguasai lebih dari lembaga penyiaran swasta stasiun televisi lokal dalam satu wilayah siaran. dalam proses menguasai lembaga penyiaran swasta itu terjadi pemindahtanganan, jual beli, akuisisi dan merger. keseluruhan ini dilakukan melalui penafsiran yang keliru terhadap penyiaran, khususnya dan amerika serikat setiap tahun sekali dilakukan penilaian kembali terhadap kebijakan ownership. telah dimulai sejak tahun dan diharapkan hasilnya dapat diperoleh pada akhir tahun australia seseorang tidak boleh lebih dari satu ijin satu daerah. australia, the nine network pbl) memiliki ijin dan menjangkau network ten ten network holdings pty ltd) memiliki ijin dan26y9, prime television ltd memiliki ijin dan menjangkau sementara itu stasiun televisi nasional (lembaga penyiaran publik) abcrlu juga diketahui bahwa sejak tahun yang melakukan pengaturan dunia penyiaran adalah australian communications and media authority alma). lembaga ini berpikir tentang politik, cara kita berpikir tentang budaya, cara kita berpikir tentang hal hal sosial. sehingga banyaklah kalau penyiaran mengatur khususnya tentang penyiaran ini secara ketat. karena manapun dunia penyiaran memang diatur secara ketat terkait dengan karakteristiknya, bahwa terkait dengan hal hal yang diajukan oleh para pemohon mengenai praktek dunia penyiaran yang sekarang sedang berlangsung. pertama, meskipun kecenderungan tentang kepemilikan media sudah berkembang, bahkan mulai tahun an, tetapi dapat dilihat bahwa kecenderungan tersebut sangat cepat terjadi sekarang, berkaitan dengan kecenderungan konsentrasi kepemilikan. dapat terlihat bahwa grup grup media sekarang membeli atau mengkonsolidasi media lain yang dianggap lemah secara ekonomi, dan sebagainya. misalnya salah seorang direktur pernah mengatakan bahwa grupnya memiliki bisnis holding media nya, hal itu merupakan bukti yang cukup baik untuk menggambarkan betapa media kita sekarang ini sangat terkonsentrasi. konsentrasi itu tidak hanya terjadi antara sesama televisi misalnya grup mnc memiliki rcti, global tv, dan juga mnc yang dulu bernama tpi, tetapi juga terjadi konsentrasi silang mana satu grup tidak hanya memiliki televisi, tetapi juga memiliki radio, dan juga memiliki media cetak. bahkan ada yang mulai bergerak dari industri hilir bidang penyiaran sampai industri hulunya. sehingga bukti ini perlu dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk mengambil keputusan terkait permohonan para pemohon: bahwa dikaitkan dengan isu mengenai jaringan, kita juga bisa melihat hal hal yang sama, mana sekarang jaringan jaringan atau televisi televisi lokal yang tadinya kita harapkan berjaringan, ternyata kecenderungan yang terjadi tidak hanya itu. terjadi konsolidasi mana media media lokal kemudian tergabung dengan holding atau group besar karena situ ada pembelian saham: bahwa yang menjadi masalah, kecenderungan konsentrasi kepemilikan tersebut sering kali juga berimplikasi pada operasi, mana misalnya, dari sisi manajemen terjadi konsolidasi misalnya salah satu grup yang mengelola tv tv lokal, reporter dan awak medianya sebenarnya satu, mana dia bisa mengisi seluruh televisi yang menjadi grupnya: apa dampak yang berpotensi muncul jika hal semacam ini dibiarkan? kita bisa lihat dari hal hal yang sederhana, contohnya, bicara soal radio, saat ini radio radio lokal atas nama kerjasama operasi tapi sebenarnya juga pembelian saham masuk dalam jaringan grup grup besar. biasanya, resep dari grup besar ini diterapkan secara hitam putih dalam media media lokal itu, sehingga yang terjadi adalah siaran siaran radio lokal tidak ada bedanya dengan yang ada jakarta, sehingga, misalnya, anak anak remaja makassar, banjarmasin, pontianak, kemudian harus dipaksa dengan style radio tersebut, misalnya berdialek jakarta, karena gaya siaran yang serupa. inilah salah satu dampak jika kita bicara bahwa keberagaman dalam hal kepemilikan pada akhirnya akan mewarnai atau mempengaruhi keberagaman dalam isi siaran. diversity ownership akan mempengaruhi diversity content, bicara lokal, pertanyaannya, apakah tv tv lokal itu kemudian juga menggambarkan budaya lokal? jika kita tadi bicara soal pengaruh budaya, kenyataannya tidak, apalagi yang terkait dengan grup grup besar, karena mereka hanya sekadar menyalurkan isi dari grup grup besar tingkat lokal. artinya, konten siaran yang diterima oleh masyarakat yang ada lokal pada dasarnya tidak ada bedanya dengan yang terjadi secara nasional jakarta yang berisi sinetron sinetron yang menggambarkan kehidupan sebenarnya orang orang jakarta, atau yang sederhana, kalau radio kita masih sering mendengarkan berita tentang kemacetan lalu lintas jakarta, sebuah radio lombok. ini pemborosan. jika kita bicara bahwa frekuensi radio itu menggunakan ruang publik, mana masyarakat lokal juga berhak, tapi kenyataannya, tidak ada gunanya masyarakat pendengar radio lombok mendengarkan kemacetan yang ada wilayah jalan sudirman, jakarta. namun, itulah kenyataan yang sebenarnya bisa kita kaitkan dengan apa yang sekarang terjadi, mana memang dalam industri penyiaran kita mulai terjadi kecenderungan konsentrasi kepemilikan yang pada akhirnya mempengaruhi homogenisasi isi, yang lebih penting lagi adalah bagaimana konsentrasi kepemilikan juga berpotensi pada upaya peninggalan opini publik, yang sekarang tidak hanya dikhawatirkan oleh banyak masyarakat, tetapi dpr pun ketika membahas paket undang undang politik, juga gelisah, terutama anggota anggota dpr yang partainya tidak punya afiliasi dengan media tertentu: hal lain yang juga menjadi penting adalah konsentrasi kepemilikan media yang berhimpitan dengan aktifitas politik pemilik media dalam dunia penyiaran. hal itu akan berpotensi menyebabkan peninggalan opini publik khususnya dalam event event politik, termasuk pemilu. atas dasar fakta fakta itu, kami sebagai pihak terkait memohon kepada majelis untuk menempatkan hal hal tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan menyangkut apa yang diajukan oleh para pemohon. selain itu, pihak terkait lembaga studi pers dan pembangunan mengajukan ahli yaitu santi indra studimana kita ketahui bersama, undang undang nomor tahun tentang penyiaran dilandasi oleh semangat demokratisasi penyiaran. pentingnya demokratisasi penyiaran dilatarbelakangi oleh filosofi hak hak dasar manusia. dalam menimbang' juga ditegaskan bahwa demokratisasi penyiaran merupakan amanah pancasila dan uud penyiaran dengan demikian memiliki amanah yang sangat penting, yaitu menjaga dan mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis. dalam. kapasitas kepakaran ahli, demokratisasi penyiaran merupakan prasyarat penting guna membangun masyarakat yang cerdas. ini disebabkan karena demokrasi menyediakan ruang ruang yang terbuka dan setara bagi proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai nilai yang meningkatkan harkat serta martabat manusia. tanpa adanya demokrasi, proses transfer tersebut akan didominasi oleh kepentingan pihak pihak yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri secara ideologis, politis, maupun bermotifkan ekonomi. hal semacam inilah yang niscaya tengah terjadi dalam industri penyiaran kita dewasa. berbicara mengenai industri nyiakan, dari segi ekonomi, kabarnya tampak sekilas menggembirakan. omset iklan yang menjadi penopang industri penyiaran indonesia setiap tahun berkembang dalam rata rata pertumbuhan yang mengesankan. data nielsen yang dirilis pada pertengahan menunjukkan, betapa iklan media tahun lalu tercatat mencapai rp. trilyun naik sekitar persen dibanding talium lalu, yang mencapai rp. trilyun. tetapi, mari kita cermati apakah kenaikan belanja iklan tersebut (yang berarti kenaikan pendapatan media) sebanding dengan peningkatan kualitas produk media. sebagai gambaran mengenai pokok pokok pemikiran yang hendak ahli tekankan, akan memperlihatkan ilustrasi menyangkut program siaran televisi kita. jika dicermati, selama bertahun tahun, program televisi berbagai stasiun televisi yang paling menonjol pada dasarnya itu itu juga: sinetron, infotainment, komedi, reality show, acara olahraga, dan berita. marilah kita cermati program televisi yang ditayangkan kemarin, senin maret dan keseluruhan program ini, berapa banyak kandungan edukasi yang didapatkan oleh masyarakat? kita mulai dari sinetron. sinetron indonesia, dari segi kontennya, mengandung permasalahan yang serius. rangkuman berbagai kajian yang pernah dilakukan rata rata menunjukkan betapa minimnya kualitas sinetron indonesia. penelitian yang pernah dilakukan oleh koalisi prodi komunikasi seluruh indonesia memperlihatkan tingginya muatan kekerasan dalam sinetron sinetron indonesia pada tahun bisa dikatakan, tidak ada sinetron yang luput dari muatan kekerasan dalam berbagai jenis dan eskalasi. selain itu, ditemukan gala tendensi kekerasan berbasis gender: peran laki laki berada dalam stereotip sebagai 'hero', sementara perempuan selain menjadi korban juga biang keladi intrik dan konflik yang rumit. ketika penelitian ini diulang kembali setahun berikutnya, potret kekerasan sinetron tetap tidak berubah. bahkan, muncul kecenderungan baru, yaitu mengemas program drama untuk berbagai kategori dan genre: sinetron remaja (yang didominasi intrik, kekerasan, dan konflik pelajar smp dan sma), sinetron anak (yang mencampuradukkan fantasi dengan mistik yang membahayakan ajaran agama, atau mereplikasi dunia orang dewasa dalam dunia anak), sinetron 'religi' (yang formulanya tak jauh beda dengan sinetron biasa, namun mengangkat nama, atribut, isu, dan simbol agama tertentu, dengan memanfaatkan momen hari besarnya). hingga kini, sinetron yang tidak berkualitas dan mendaur ulang konflik dalam eskalasi yang semakin mengerikan dan tidak masuk akal masih merajalela. silakan perhatikan jam prime time televisi swasta kita sinetron yuma dan yusra rcti), ftv istimewa sctv), drama asia indosiar), sinema spesial tv), comedy project tahan tawa jika aku menjadi trans tv), hitam putih the spot opera van java trans indonesian premier league global tv), apa kabar indonesia petang jakarta lawyers club one), metro hari ini headline news suara anda metro tv). berapa banyak dari program program tersebut yang berkualitas? infotainment juga menjadi salah satu sajian utama stasiun televisi kita. sepanjang senin, maret tak kurang dari stasiun televisi menyiarkan infotainment sebagai acara tetap hariannya. indosiar menayangkan program infotainment (total jam). namun rcti mempersembahkan jam waktu tayangnya untuk infotainment. mulai dari spot, intens, kabar kabar, yang durasinya sekali tayang mencapai jam. siapapun paham, apa kiranya pokok muatan infotainment. selain sinetron dan infotainment, program lain yang menonjol keberadaannya adalah reality show. hakekatnya, reality show merupakan '.a catch all category that includes wide range entertainment programmes about real people' hill, reality show menyajikan serangkaian 'tantangan' yang harus diselesaikan oleh pelakunya. isinya merupakan campuran antara informasi, hiburan, dokumenter, dan drama. reality show yang popular indonesia berbeda beda kategorinya dari tahun tahun. pada tahun reality show yang mengeksploitasi hubungan percintaan menjadi favorit kalangan stasiun televisi untuk disiarkan katakan cinta, playboy kabel, dan lain lain) pada periode reality show yang berbau mistik, klenik dan hantu bantuan begitu popular. berburu hantu, paranoid, uji nyali, dan lain lain adalah beberapa nama reality show semacam ini yang begitu terkenal. reality show yang memperlihatkan perubahan nasib seseorang juga pernah menjadi tren. bedah rumah, tolong, jika aku menjadi, hingga mister termasuk kategori semacam ini. jangan lupa, reality show bertema kontes kontestan atau audisi pernah merajai. ketika afi mengubah nasib seorang pengamen dan pedagang jalanan menjadi selebriti, sontak stasiun televisi lain mengemas acara semacam itu. rcti menampilkan indonesian idol, trans menggarap dream girls, tpi pada masanya menjadikan pildacil sebagai ikon program reality show, indosiar dengan idola cilik, disusul mama mia, seleb mama, korek api (bagi pelawak) bahkan ustadz dan ustadzah favoritpun dikontraskan. semakin lama, batasan batasan dan isu isu yang menjadi tema reality show kian tidak jelas. joe millionaire adalah adaptasi program berlomba memperebutkan jodoh laki laki ganteng yang menyakitkan, karena melanggar batas batas nilai kesopanan dan kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi dalam hubungan pernikahan. alih alih mendidik penonton untuk menghormati profesi dan martabat orang lain maupun dirinya sendiri, sebuah stasiun televisi juga pernah mengangkat reality show menjadi pembantu seorang artis terkenal. acara tersebut, walaupun tidak diteruskan karena mengundang protes banyak pihak, diklaim sukses karena pesertanya bukan hanya para asisten rumah tangga profesional, tetapi bahkan mahasiswi dan ibu rumah tangga yang menjadi fans sang artis. kini, reality show yang terkenal adalah kategori 'germain orang'. setelah era komen dengan spontan' nya lewat, kini uya kuya mengeksploitasi cinta puterinya, selama jam setiap hari guna menghipnotis dan 'menerawang' nasib dan sejarah orang lain. dalam catatan ahli sedikit sekali reality show yang memang benar benar memberikan manfaat. sebagian besar, justru bermasalah dan memberikan pendidikan yang tidak baik. reality show paranoid' menuai gugatan dari seorang ibu hamil karena dalam salah satu episode nya membuat ibu tersebut ketakutan hingga terjatuh dan membahayakan kehamilannya. reality show emosi' juga pernah membuat perkara pengadilan, ketika 'korban' yang tidak terima 'dikerjai', menuntut pengadilan. sebuah pembelajaran yang baik bagi produser reality show. namun, implikasi acara tersebut berdampak buruk bagi para pelakunya. polisi yang terlibat dalam acara 'germain korban' itu juga dipecat, atasannya yang tidak tahu apa apa ditunda kenaikan pangkatnya karena dianggap tidak mampu menertibkan anakbuahnya. sementara stasiun yang menyiarkan cukup 'menghukum diri' dengan memutus,'kan tidak menayangkan lagi. harga yang sangat mahal untuk keempat keluarga polisi yang dipecat. begitu tak sebanding dengan hukuman enteng bagi stasiun yang lepas tangan. pada era sekarang ini, reality show bermerek merek' mengungkap aib keluarga sebagai konsumsi publik, demikian pula reality show katakan engkau masih mencintaimu' yang sangat tidak sensitif terhadap permasalahan privat yang seharusnya tidak diubah secara terbuka depan publik. bayankanlah perasaan anak anak yang terkoyak koyak ketika ibunya menangis nangis acara televisi tersebut mengungkapkan kdrt yang dilakukan oleh suaminya, alias ayah anak anak ini, yang selama ini menjadi hero bagi anak anaknya. belum cukup kemacetan atas masalah keluarganya kakek nenek pihak ibu dan keluarga besarnya turut campur pula sehingga wujud kdrt pun berpindah layar kaca, tak hanya mengungkap aib keluarga, tapi juga memberikan pembelajaran yang berbahaya bagi penontonnya. ini, baru beberapa, karena jika akan dirunut, persoalan kualitas program tayangan televisi kita akan semakin mengkhawatirkan. ahli belum membahas persoalan berita yang melanggar banyak pedoman siaran kpi seperti berita yang tidak akurat, perlindungan saksi dan korban yang tidak memadai, pemberitaan yang tidak sensitif, penyiar yang over acting, dan sebagainya. ahli juga belum membahas dosa dosa program yang didedikasikan stasiun bagi anak: film kartun yang sarat kekerasan, film 'kartun yang keliru rating penontonnya, sinetron anak yang tidak mendidik, reality show atau audisi bakat yang mengganggu dunia dosen anak anak, dan sebagainya. dalam pokok pertimbangan ahli juga tidak membahas pelecehan, penyimpangan, dan penafsiran sembarangan yang dilakukan industri penyiaran terhadap pokok pokok ajaran agama ketika mimbar mesjid dipindahkan lie layar kaca. selebritisasi ustadz, interpretasi @uran yang divisualisasikan dengan pendekatan sinetron yang dramatis, serta campur aduk mistik dan klenik dalam program program sinetron religius, adalah contoh contoh nyata ihwal modifikasi agama yang harus saya label dengan satu kata: memprihatinkan. semuanya, kalau diurutkan secara rinci, bakal makan tempat dan waktu pembahasan yang menyita waktu. apa yang ahli sampaikan panjang lebar mengenai konten program televisi ini baru membahas berdasarkan program yang disajikan oleh stasiun swasta kita pada hari kemarin, senin maret itupun belum semuanya secara mendetail. sengaja saya pilihan satu hari kemarin sebagai ilustrasi paling mutakhir menyangkut kualitas program televisi kita. ahli tidak memungkiri program program yang bagus: bolang, laptop unyil, jika aku menjadi, jejak petualang, para pencari tuhan, dan lain lain. namun program program ini hanya dapat tempat ruang ruang yang tidak strategis, bukan pada sajian prime time. atau hanya terkenal pada waktu waktu tertentu, seperti ramadhan. rating, dalam hal ini, lagi lagi berkuasa. kini, bayangkanlah bagaimana demokratisasi penyiaran dapat terwujud dalam situasi sedemikian. hiruk pikuk televisi kita, dalam mengangkat program program unggulannya, adalah hiruk pikuk yang seragam: mengeksploitasi penonton demi rating, bukan demi kecerdasan dan peningkatan martabat manusia. begitu satu stasiun televisi meraih banyak penonton dengan tayangannya, maka stasiun lain dengan tidak kreatif berlomba lomba untuk menjiplak program sejenis, tentu dengan kandungan yang lebih 'lebar' supaya penonton tertarik. andai program yang dijiplak itu bagus, tentu dampaknya semakin positif. sayangnya, program yang dijiplak dalam fenomena epigonisme ini justru program program yang berbahaya dan berkualitas rendah. jika demokratisasi penyiaran menunjang upaya kecerdasan masyarakat melalui proses transfer knowledge atau transfer ilmu dan nilai nilai terpuji kepada penontonnya, maka silakan dibayangkan sendiri ilmu dan nilai macam apa yang ditransfer kepada para penonton televisi kita dewasa ini: intrik, kekerasan, kecengengan, aib, pelecehan, dan lain lain. semua itu, bukan tanpa harga, karena kita tabu, betapa besarnya pengaruh media penyiaran dalam kehidupan manusia jaman sekarang ini. dalam situasi mana pelaku industri penyiaran tidak mempedulikan kecerdasan penonton, dan semata mata hadir sebagai pelaku pasar industri penyiaran guna memburu rating, maka demokratisasi penyiaran bukanlah kondisi yang bisa tercipta dengan sendirinya. negara yang sudah dewasa berdemokrasi seperti as, bahkan menjadi cikal bakal industri penyiaran dunia, badan semacam kpi yang bertugas mendemokratisasi penyiaran, dalam rangka menjaga dan memelihara hak hak publik untuk mendapatkan yang terbaik dari industri penyiaran, telah didirikan sejak federal communication commission fcc) adalah lembaga regulator penyiaran yang sangat dihormati, punya power, dan dipersenjatai oleh amunisi berupa penyiaran yang sangat tebal untuk menjalankan tugasnya. inggris, tradisi penyiarannya sejak awal sudah sangat berpihak kepada publik. pasar medianya tidak kapitalis as. tetapi bbc menjadi contoh dan benchmark untuk program program berkualitas. poin yang ingin saya tekankan adalah: tradisi penyiaran yang sangat kapitalis seperti pun punya aturan main untuk mencegah monopoli penyiaran. dan, industrinya punya kecerdasan dan kedewasaan, serta mendukung visi misi yang sama dalam kecerdasan masyarakat, sehingga mau diregulasi.undang undang nomor tahun tentang penyiaran ahli memandang bahwa undang undangizinkan ahli mengutip splichal dalam ghazali, et.al., yang menyatakan bahwa demokratisasi penyiaran hanya dapattanpa adanya keragaman tersebut, maka dunia penyiaran selamanya akan berada bawah tekanan kapitalis dan para pemodal besar yang hanya menginginkan perlindungan bagi investasi yang sudah ditawarkannya. menjadi tugas akademisi seperti ahli sesuai batasan disiplin ilmu yang ahli geluti guna mendesak dan mengingatkan siapapun bahwa upaya pengaturangawas persaingan usaha kppu), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: komisi pengawas persaingan usaha kppu) dibentuk berdasarkan dan untuk menilpersaingan usaha): juncto persaingan usaha memberi (dua) tugas dan wewenang utama bagi komisi ,yaitu: melaksanakan penegakan hukum, melalui proses: penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan berupa sanksi dalam hal terdapat pelanggaran undang undang: dan menyampaikan saran dan pertimbangan kebijakan persaingan kepada pemerintah: dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terkait industri penyiaran, kppu telah mengeluarkan putusan dan pendapat komisi, sebagai berikut: putusan nomor kppu l tentang dugaan pelanggaran terhadap dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun berkaitan dengan hak siar barclays premier league liga utama inggris) musim yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) karena mahkamah agung melalui putusan menjalankan fungsi dan peranan australian broadcasting authority aba) dan australian communications authority aca).bertentangan dengan uudahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian sampai dengan bagian:. karma frekuensi merupakan milik public (public domain) maka pengalokasian frekuensi oleh negara untuk penyiaran harus dilakukan berdasarkan keadilan, namun fakthal ini telah sehingga mengakibatkan dan menimbulkan kerugian konstitusional bersama dari para pemohon berupa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana disebut dalam uud menghilangkan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional bersama dari para pemohon sebagaimana disebut dalam uud hak para pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran menjadi terbatasi akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. tidak hanya nomor sus tertanggal mei telah menguatkan putusan kppu tersebut: pendapat komisi nomor a11911, tanggal november terkait dengan pengambilalihan bahan perusahaan pt. indosiar karya media tbk. idm) oleh pt. elang mahkota teknologi tbk. tek) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun pengambilalihan (akuisisi) telah memenuhi syarat minimal pemberitahuan (notifikasi) yaitu akumulasi aset sebesar (di mana batas minimal asset gabungan sebesar dan akumulasi omset sebesar (di mana batas minimal omset gabungan sebesar rp. serta memenuhi threshold konsentrasi gabungan untuk melakukan penilaian akuisisi yaitu atas horseman herfindahl index hhi) tbk oleh pt. elang mahkota teknologi tbk. dalam pasar jasa penawar gan program melalui televisi free air yang diukur berdasarkan pendapatan iklan karena pengambilalihan pelaku usaha dalam pasar jasa penayangan ini memiliki justifikasi yaitu tidak menimbulkan hambatan persaingan, meningkatkan efisiensi, dan kecilnya potensi perilaku kolektif. penilaian merger ini dilakukan kppu berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun junctonomor dan peraturan komisi nomor tahun person nomor berkaitan dengan penjelasan ini, izinkan kami mengemukakan beberapa hal yaitu: berdasarkan pertama, substansi persaingan usahaawalinvasikppu dalam memeriksa dan memutus perkara) invasi yang mengatur, dan yang menentukan bahwa ijin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak laipenjelasdewan pers, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pengertian pers sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pers (selanjutnya disebut pers), pers adalah lembaga sosial dan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media segala saluran yang tersedia. pengertian ini menunjukan bahwa pers juga mencakup jurnalistik elektronik televisi. sedangkan pengertian perusahaan pers, sesuai dengan pers, adalah badan hukum indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan menyiarkan atau menyalurkan informasi. dari pengertian ini berarti lembaga penyiaran televisi yang juga menyiarkan informasi, termasuk perusahaan pers. selanjutnya pers juga memakai istilah istilah "penyiaran" yang menunjukan bahwa pers juga meliputi kegiatan jurnalistik elektronik, termasuk televisi. undang undang nomor tahun tentang penyiaran (selanjutnya penyiaran) sendiri mengakui, dalam lembaga penyiaran terdapat kegiatan jurnalistik, sebagaimana diatur dalam yang menyebut,". dalam kaitan ini, peran pers nasional, menurut pers, dan hak dan benar: melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum: memperjuangkan keadilan dan kebenaran. sesuai dengan pers, fungsi dewan pers, antara lain menjaga dan mengembangkan 'kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik serta memfasilitasi organisasi organisasi pers dalam membuat peraturan peraturan bidang pers. dari uraian itu kami ingin menegaskan, bahwa dewan pers sangat berkepentingan dan terkait dengan masalah pengelolaan kemerdekaan pers lembaga lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran televisi. baik dalam pers maupun dalam penyiaran, ada dua inti dari kemerdekaan pers. pertama, kemerdekaan pers merupakan milik rakyat, milik publik dan oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat. pers harus mengabdi kepada rakyat, kepada publik. pro publico. pers yang tidak membawa kepentingan rakyat atau tidak menyalurkan aspirasi publik, adalah pers yang gagal menjalankan fungsinya. kedua, harus ada kebhinekaan atau keragaman, baik dalam penyajian berita maupun dalam pemilik perusahaan pers. dalam pers, kebhinekaan ini terlihat dari penegasan dari salah satu peran pers serta yang harus menghormati kebhinekaan. selain itu pers juga menjamin setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers, sehingga dengan demikian dimungkinkan ada keragaman isi dan cara penyajian dari pers untuk menjamin munculnya kebhinekaan. hal ini masih dipertegas bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran. dalam penyiaran kebhinekaan dapat dilihat dari dua hal. pertama tama yang secara tegas diatur berbagai atau penjelasan dalam penyiaran. misal dalam penjelasan umum point penyiaran yang antara lain menyebutka" sedangkan yang kedua, untuk menjaga kebhinekaan penyiaran, penyiaran sejak awal sudah mengelompokan atau membagi bagi jasa penyiaran dalam lembaga lembaga yang berbeda. sesuai dengan penyiaran, jasa penyiaran diselenggarakan oleh empat lembaga penyiaran yang berbeda beda,adanya keempat lembaga penyiaran ini, sejak awal sudah dirancang untuk membentuk grand disain penyiaran yang memiliki kebhinekaan, sehingga tidak dimonopoli oleh satu jenis lembaga penyiaran tertentu. dengan demikian adanya keempat jenis lembaga penyiaran ini akan tetap mampu menjaga demokrasi bidang penyiaran. lembaga penyiaran publik indonesia adalah tvri (dan rri). lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. jepang lpp adalah nhk dan inggris bbc. lpp inilah yang harus sepenuhnya membawa kepentingan publik, terlepas dari unsur kepentingan komersial karena sudah sepenuhnya biaya oleh negara. jepang nhk dan inggris bbc sebagai penyiaran publik mampu menggaet penonton terbanyak negaranya masing masing. ini menunjukan lembaga penyiaran publik jika dikelola dengan benar, bukan saja mampu membawa kepentingan publik penyiaran tetapi lebih dari itu juga mampu menggaet jumlah penonton yang jauh lebih banyak dari lembaga penyiaran swasta. sedangkan lembaga penyiaran swasta, dengan jelas disebut lembaga sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial. ini berarti tujuan utama lembaga penyiaran swasta memang sejak mulai dirancang untuk mencari keuntungan. oleh sebab itulah, untuk lembaga penyiaran swasta ini modal asing boleh masuk melalui pasar modal, walaupun dibatasi hanya dengan sepenuhnya komersial, walaupun harus tetap dalam koridor hukum. koridor hukum yang dimaksud, antara lain, walaupun bersifat komersial tetap harus menaati berbagai peraturan bidang usaha, seperti tidak boleh melakukan monopoli dan kepemilikan dan penguasaannya harus dibatasi sebagai diatur dalam penyiaran. untuk komunitas tertentu, penyiaran sudah menyediakan lembaga penyiaran komunitas dengan daya pancar yang rendah dan wilayah yang terbatas. lembaga penyiaran ini juga tidak komersial tetapi pembentukannya untuk kepentingan komunitas tertentu. terakhir untuk kalangan tertentu yang memiliki ekonomi lebih, masih pula tersedia lembaga penyelenggara penyiaran berlangganan. dari pembagian ini sudah jelas penyiaran memang menyediakan kebhinekaan buat rakyat atau masyarakat. dalam hal ini masyarakat boleh memilih mau menonton lembaga penyiaran televisi yang mana saja yang mereka sukai. jadi, disain penyiaran sendiri memang sudah dikonstruksikan untuk menciptakan kebhinekaan itu sendiri. dari penjelasan ini nampak jelas kebhinekaan dalam penyiaran sudah diatur baik dalam penyiaran maupun secara khusus dalam membagi atau pengelompokan lembaga lembaga penyiaran. adanya pengelompokan ini sudah menunjukan adanya kebhinekaan itu. berdasarkan uraian itu dewan pers menilai bahwa ketentuan penyiaran yang menegaskan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta,, sudah tepat. begitu juga ketentuan isi penyiaran yang menetapkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangan kepada pihak lain, baik dilihat dari sudut perundang undangan, khusus pers dan penyiaran, maupun dilihat dari filosofinya, juga sudah tepat. mengutip pendapat hakim agung amerika, byron white dalam kasus red lion broadcasting yang menuntut mereka boleh menyiarkan apa saja yang mereka nilai baik, versus fcc (ata nya amerika) yang ingin membatasinya, lisensi adalah izin penyiaran, namun bukan hak konstitusional untuk memonopoli frekuensi siaran tertentu." dalam kasus konkrit, bagaimana menafsirkan penjelasan yang menyebut "cukup jelas," dan penjelasan yang menerangkan bahwa, yang dimaksud dengan izin penyelenggara penyiaran dipindahkan kepada pihak lain, misalnya izin penyelen," setidaknya dewan pers menemukan atau mencatat ada tujuh cara yang dapat dilakukan untuk menafsirkan penjelasan dan penyiaran, yaitu sebagai berikut: pemilik perusahaan lembaga penyiaran swasta dilihat dari siapakah badan hukum perseroan terbatas pt) sebagai pemiliknya. dalam hal ini setiap dinilai merupakan identitas yang berbeda satu dengan yang lain. dari sudut pandang ini, selama nya berbeda, maka kepemilikannya juga harus dinilai berbeda. jika dalam suatu terdapat pemegang saham yang juga berbentuk pt, maka yang dilihat sebagai pemegang sahamnya tetap masing masing yang bersangkutan. kepemilikan perusahaan lembaga penyiaran dilihat siapa pemilik saham dalam sebuah pt. dari sudut pandang ini, walaupun kendati nya berlainan. apabila kepemilikan ada pada suatu group usaha, maka kepemilikannya harus dilihat siapa pemilik gabungan dari saham saham yang dimiliki oleh masing masing pt. dengan kata lain, pemilik akhir perusahaan penyelenggaraan penyiaran harus dilihat siapa pemegang saham dalam pt pt tersebut. pembatasan dapat juga dilihat dari pembatasan potensi jumlah penonton. amerika pernah diterapkan ketentuan yang mengatur, sebuah lembaga penyiaran tidak boleh memiliki lebih dari persen dari total jumlah penonton wilayah siarannya. dalam hal ini baru dianggap sebagai monopoli, jika jumlah jangkauan lembaga penyiaran swasta lebih persen. tetapi belakangan doktrin ini amerika juga sudah ditinggalkan. ditentukan oleh komisi penyiaran indonesia kpi) berdasarkan kewenangan yang diberikan penyiaran kepada kpi. antara lain dalam huruf yang menyebutkan kpi mempunyai tugas dan kewajiban, "ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait". ditentukan antimonopoli), dalam hal ini oleh komisi pengawas persaingan usaha kppu) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya monopoli usaha. dalam hal sebuah badan hukum atau lembaga penyiaran sudah menjadi perusahaan terbuka, maka diatur berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pasar modal, tetapi kami ingin menegaskan bukanlah menjaditersebut. undang undang nomor tahun tentang pers tidak memberikan kewenangan kepada kami untuk bagaimana menafsirkan suatu penjelasan dalam penyiaran yang tidak bertentangan diametral dengan kemerdekaan persyiaran indonesia kpi), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:dengan suasana kebatinan hendak mengakhiri hegemoni kekuasaan otoritarianisme pemerintah. demokratisasi penyiaran yang terkandung dalam postulat substantif penyiaran tidak hanya berarti menegaskan peran dan kekuasaan pemerintah tetapi juga mendelegasikan kewenangan seluruh urusan dan pengaturan tentang penyiaran kepada publik.penyiaran menegaskan bahwa komisi penyiaran indonesia "mengatur hal hal mengenai penyiaran." frasa" hal hal mengenai penyiaran" yang seyogianya dimainkan pada pengertian segala hal mengenai penyiaran selanjutnya diatribusikan dalam batasan fungsi, kewenangan, tugas dan kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam penyiaran, kpi mempunyai wewenangdanpi, berdasarkan penyiaran, adalah menjamin masyarakat kemudiankonteks mengatur hal hal tentang penyiaran, kpi sesungguhnya diberikan mandat untuk bersama pemerintah menyusun peraturan peraturan pelaksana penyiaran yang dituangkan dalam peraturan pemerintah. keterlibatan kpi dalam penyusunan peraturan pelaksana penyiaran tersebut meliputi pengaturan tentang lembaga penyiaran publik, pengaturan jumlah cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran serta pembatasan kepemilikan ilang, tata cara dan persyaratan izin lembaga penyiaran berlangganan, pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing, pelaksanaan sistem stasiun jaringan, rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, tata cara dan pemberian sanksi administratif, izin menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relai sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan lembaga penyiaran. mandat penyiaran yang merupakan implementasi spirit pendelegasian wewenang penyiaran yang menjadi landasan filosofis penyiaran pada dan ternegasikan oleh implikasi dari putusan mahkamah konstitusi atas nomor puu i tertanggal juli putusan mahkamah yang menyatakan bahwa penyiaran bertentangan dengan uud tidak hanya sebatas kalimat "kpi bersama pemerintah" dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi telah memberi peluang bagi pemerintah untuk mengubah tatanan kewenangan kpi yang digagas para legislator reformis dalam penyiaran. sebagai contoh, dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga penyiaran swasta, yang memiliki keterkaitan erat dengan permohonan penafsiran dan guo oleh para pemohon, telah merumuskan secara sepihak tentang peran, fungsi dan kewenangan kpi hanya dalam urusan "isi siaran". baik dalam hal proses perizinan melalui produk rekomendasi kelayakan, demikian pula dan terutama dalam hal pengawasan, serta penjatuhan sanksi administratif. implikasinya, anomali hukum sejak terbitnya peraturan pemerintah guo telah membentuk paradigma bahwa kpi adalah lembaga negara yang hanya mengurus isi tatanan. suatu. hal yang sangat bertentangan dengan penyiaran, baik secara filosofi dan normatif substantif. anomali hukum yang telah berubah menjadi paradigma ini semakin itumana para pemohon menjadi bagian dari masyarakat, sehingga pada akhirnya tsebagaimana dijamin oleh uud menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana disebut dalam uud yakni berupa ketidakadilan dalam pengalokasian frekuensi oleh negara. padahal sebagaimana penyiaran, sehingga harus didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. namun faktanybahwa berdasarkan uraian dan dalil yang telah disampaikan oleh para pemohon atas maka dominasi yang dilakukan oleh badan hukum dan atau perseorangan tertentu pada penyelenggaran penyiaran, termasuk penguasaan opini publik telah membatasi dan mengurangi kemerdekaan warga negara dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, kebebasan berkreasi, berekspresi, yang bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran atas hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh dan uud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan hal itu bertentangan dengan uud bahwa badan hukum badan hukum yang selama ini melakukan penyelenggaraan penyiaran menganggap dirinya tidak melakukayang bertentangan dengan penyiaran. bahwa pengundangan danlatau pelaksanaan atas penyiaran harus dilakukan terhadap seluruh muatan ketentuan yang ada dalam dijustifikasi dengan penolakan mahkamah agung terhadap legal standing kpi dalam upaya kpi melakukan judicial review terhadap berbagai peraturan pemerintah yang dibuat sebagai peraturan pelaksana penyiaran. hal ini sampaikan untuk memberikan landasan argumentatif kepada majelis bahwa implikasi putusan mahkamah konstitusi guo dan paradigma hukum penyiaran yang terbentuk telah menempatkan kpi secara facto tidak memiliki legal capacity dalam hal pengaturan pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran serta pembatasan kepemilikan silang. akan tetapi, walaupun tidak memiliki membentuk peraturan pelaksana, putusan mahkamah konstitusi terhadap perkara nomor puu i tertanggal juli sama sekali tidak menganulir kedudukan kpi sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal hal mengenai penyiaran. tafsir hukum atas keputusan ini menyatakan bahwa secara jure mahkamah konstitusi menegaskan bahwa kpi mengatur hal hal mengenai masuk memiliki tugas dan kewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, sesuai huruf penyiaran. atas dasar itulah, kpi telah mengeluarkan pendapat hukum (legal opinion) terkait gugatan publik terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap penyiaran yang mengatur bahwa "beberapa wilayah siaran, dibatasi". gugatan ini didasari oleh fakta hukum sosiologi telah terjadinya pemusatan dan penguasaan oleh perseorangan dan holding company serta rencana aksi korporasi akuisisi lembaga penyiaran. urgensitas kpi menyampaikan pendapat hukum, selain sebagai tanggung jawab untuk mewadahi aspirasi masyarakat, juga untuk menjamin terciptanya diversity ownership dan diversity content sesuai falsafah penyiaran. kpi sangat menyadardikpi telah menemukan berbagai fakta hukum yang menggambarkan secara nyata penggunaan spektrum frekuensi sebagai ranah publik untuk kepentingan pemilik modal. selain itu, kpi saat ini juga tengah berhadapan dengan permasalahan pemanfaatan lembaga penyiaran yang digunakan untuk tujuan tujuan politik praktis. sehingga urgensitas penyelesaian masalah penafsiran ini memang menjadi pilar solusi untuk masa yang akan datang. tentang pokok perkara penafsiran dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran permohonan untuk dilakukannya penafsiran terhadap dan penyiaran, menurut pendapat kpiumum. demikian pula halnya kpi memiliki penafsiran yang kemungkinan memiliki serta penguatan kedudukan kpi oleh putusan mahkamah konstitusi guo sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal hal mengenai penyiaran, maka perkenalkan kami menyampaikan pendapat hukum tentang penafsiran terhadap dan sebagai berikut: penyiarterhadap perintah penyiaran khususnya mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta disusun oleh kpi bersama pemerintah (asli) oleh pemerintah (setelah putusan mahkamah konstitusi). oleh karenanya kpi mengikuti normatifikasi pembatasan tersebut berdasarkandan seterusnya hingga huruf (f). pada prinsipnya pembatasan yang dilakukan oleh peraturan pemerintah guo dapat terima dan menjadi dasar hukum kpi dalam hal mengatur hal hal mengenai penyiaran, terutama persoalan pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran. akan tetapi, pembatasan tersebut ternyata menjadi sumber konflik penafsiran dalam rangka penegakan hukumnya (law enforcement). akar masalah yang ditemukan adalah terjadinya perbedaan penafsirankpi memiliki pandangan berbeda dengan pengertian terbatas itu. menurut kpi, frasa satu orang atau satu badan hukum harus diartikan secara yuridis magmatik meliputi ". secara konkretisasi, frase satu orang atau satu badan hukum" dapat meliputi: orang perseoranganembaga penyiaran swasta yang memiliki ipp.embaga penyiaran swasta..termencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat bidang penyiaran"oleh tentang lembaga penyiaran swasta)." penyiaranpenjelasan penyiaran memberi keterangan".badandan memiliki lembaga penyiaran swasta lps)ri keterangan sebagaimana diuraikan atas, dengan demikian menghasilkan1." kesimpulan kpi berpendapat pengertian yang sesuai dengan jiwa penyiaran tentang isi penyiaradengan memiliki atau menguasai satu ipp dalam satu wilayah siaran)." kpi berpendapat pengertian yang sesuai dengan jiwa penyiaran tentang isi penyiaran adalah sebe." mengingat urgensitas penafsiran terhadap dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, maka komisi penyiaran indonesia berharap mahkamah konstitusi dapat menetapkan putusan yang tidak hanya adil (aex ago bono), tetapi juga bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaran sistem penyiaran indonesia. untuk mendukung keterangannya, pihak terkait komisi penyiaran indonesia kpi) pada persidangan tanggal februari mengajukan ahli yaitu dr. effendy choice, ag., m.h. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli dulu terlibat dalam pembahasan ini: ini lahir atas inisiatif anggota dpr saat itu. ini lahir karena, selain dpr memiliki hak mengajukan ruu, dpr saat itu juga memandang hal hal terkait penyiaran sangat penting diatur karena telah terjadi reformasi dan amandemen uud yang telah menata seluruh hal termasuk tentang hak hak dasar rakyat untuk memperoleh informasi melalui dunia penyiaran: dunia penyiaran atau media penyiaran berbeda dengan media media lainnya karena menggunakan ranah publik yang terbatas yaitu frekuensi. oleh karenanya, dpr saat itu menganggap penyiaran tahun sudah tidak relevan lagi karena dibuat sebelum amandemen uud dpr saat itu menganggap penyiaran masih mengikuti rezim otoriter sehingga dianggap tidak relevan lagi dengan nilai filosofis konstitusi, semangat reformasi, dan tuntutan sosiologis masyarakat. untuk itu, dpr saat itu memandang perlu membuat penyiaran yang lebih adil, lebih demokratis, dan dibangun dalam satu sistem penyiaran nasional yang sehat. prinsip penyiaran adalah diversity content dan diversity ownership. pemerataan kepemilikan, keadilan dalam pemilikan, dan pemerataan dalam isi, termasuk prinsip prinsip yang dituangkan dalam prinsip diversity content and diversity ownership digunakan supaya tidak terjadi monopoli, yang terwujud dalam beragam bentuk atau jenis lembaga penyiaransebelumnya tidak diatur dalam penyiaran secara detail, lembaga penyiaran komunitas, dulu tidak diakomodasi dalam penyiaran tahun ahli berpandangan bahwa indonesia terdiri dari komunitas komunitas. maka hak dasar mereka harus diberikan, harus diekspresikan. oleh karenanya, lembaga penyiaran komunitas diatur dalam selain itu, karena menyangkut penggunaan ranah publik yang terbatas, berdasarkan pengalaman masa lalu, dikhawatirkan dunia penyiaran yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, langsung ditangani oleh birokrasi pemerintahan, maka ada kekhawatiran akan terjadi lagi seperti era penyiaran kemudian dibentuklah lembaga negara independen yang bernama komisi penyiaran indonesia sebagai lembaga yang diusulkan oleh masyarakat, dipilih oleh dpr, dan diresmikan oleh presiden. inilah hal hal yang dilakukan untuk menjaga penggunaan frekuensi supaya betul betul digunakan sesuai dengan filosofi dasarnya yaitu untuk sebesar besar kemakmuran rakyat bidang penyiaran. saat pembahasan betul betul terjadi perdebatan yang luar biasa. pada saat pembahasan sedang terjadi proses pemusatan kepemilikan, namun para perancang sepakat tidak boleh ada pemusatan kepemilikan karena itu memiliki implikasi yang luar biasa dan hal ini juga menyangkut khusus tentang lembaga penyiaran swasta yang berarti dijalankan untuk bisnis: ketika ada pemusatan kepemilikan lebih dari satu, hal itu disebut pemusatan. terhadap hal tersebut, bisa saja menimbulkan implikasi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak dikehendaki, dan itu akan berbahaya karena media penyiaran dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, ideologi tertentu, dan bisnis tertentu: program siaran, masuk rumah rumah tanpa permisi, tapi bisa diterima oleh anggota keluarga kita rumah, karena itu implikasinya besar. berbeda dengan bisnis luar lembaga penyiaran ini. oleh karenanya, dalam konteks pemusatan kepemilikan, dalam ini dibatasi betul supaya tidak boleh ada monopoli: terkait dengan pemusatan kepemilikan ini ada semacam ketidakkonsistenan atau ada semacam pengabaian terhadap ini, dengan cara apapun. ada fakta bahwa satu orang memiliki lebih dari satu perizinan frekuensi. oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan tafsir maka ahli memohon adanya tafsir konstitusional sebagai tafsir yang final. menurut ahli tafsir konstitusional ini diperlukan oleh bangsa ini: terkait pengalihan izin, ahli menerangkan bahwa dilarang melakukan pengalihan kepemilikan. seseorang yang telah memperoleh izin frekuensi kemudian tidak boleh langsung mengalihkan izin frekuensi tersebut kepada perusahaan lain. hal ini juga bertentangan dengan semangat izin frekuensi tidak otomatis bisa dialihkan karena dikuasai negara, sehingga tidak boleh tiba tiba dipindahkan kepada orang lain. izin bukan berarti pemberian hak untuk menguasai frekuensi. seseorang yang memperoleh izin untuk penyiaran melalui frekuensi bukanlah hak untuk menguasai frekuensi tersebut, tapi izin untuk melakukan kegiatan penyiaran yang ada batasnya. ada waktunya untuk melakukan evaluasi setelah sekian tahun, apakah pemegang izin frekuensi itu menjalankan izin penyiarannya dengan baik atau tidak baik. ketika tidak sanggup, maka tidak boleh langsung dijual kepada orang lain, tetapi harus dikembalikan kepada negara karena frekuensi harus dikuasai oleh negara. praktik praktik yang terjadi, banyak kasus izin frekuensi dialihkan perusahaan lain, dialihkan orang lain, tapi tidak dikembalikan kepada negara. oleh karena itu, dalam konteks ini, ahli ingin memberi penegasan sesuai dengan semangat semangat para penggagas, dan proses yang terjadi saat pembahasan tersebut, bahwa monopoli dilarang sekaligus pemindahtanganan dengan cara apa pun, dengan alasan apa pun, dengan wadah apa pun. hal itu tidak diperbolehkan oleh initrans corpora, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:n dan uudtpenyiaran. hal ini disebabkan karena seluruh muatan ketentuan dalam penyiaran tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait satu dengan yang lainnya. oleh karena itu pembacaan danlatau penafsiran terhadap salah satu ketentuan dalam penyiaran juga harus dilakukan pula terhadap ketentuan yang lain, terutama ketentuan yang berada pada bab atau bagian yang sama sebelum atau sesudah ketentuan yang dimaksud agar diperoleh penafsiran yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pemohon mendalilkan bahwa keberadaan penyiaran tidak berdiri sendiri tetapi menjadi satu kesatuan dari ketentuan sebelum dan sesudahnya yang berada dalam bagian kelima tentang lembaga penyiaran swasta dari batang tubuh penyiaran. bahwa untuk memberikan penafsiran yang tepat dan konstitusional terhadap terhadap penyiaran harus pula dibaca, dipahami dan dimengerti serta diimplementasikan penyiaran, sebagaimana pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan pada perkara nomor puu berbunyi:bahwa secara demikian, maka penyiaran harus ditafsirkan secara konstitusionalyarat atau bentuk pembatasan tersebut adalahdengan diberlakukannya dan penyiaran yang telah ditafsirkan dan disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi segelintir pemilik media dengan pemusatan kepemilikan yang mengorbankan esensi demokrasi penyiaran. maka yang diuji materilkan tersebut telah (b) peranan undang undang penyiaran sebagai pembuka.::: atau cc. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan: atau melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu".mana dalam huruf dinyatakan bahwa pemindah!l nya akuisisi oleh suatu badan hukum. prinsip diversity contentniot yaitu keuntungan finansial atau "profilri"adilan dalam penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi sebagaimana diuraikan dalam bagian i!ii.b,kesimpulan berdasarkan uraian uraian yang kami kemukakan atas, dapat kami nyataud tentang petit para pemohon menolak seluruh permohonan para pemohon, atau apabila majelis hakim konstitusi, berpendapat lain mohon untuk memberikan keelang mahkota teknologi emtek), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan tentang perseroan, surya citra media tbk sama) dan indosiar karya media tbk idm) merupakan perusahaan induk holding company) dan bukan lembaga penyiaran swasta lps) pt. elang mahkota teknologi tbk perseroan, dahulu pt. elang mahkota komputer, didirikan berdasarkan akta perseroan terbatas pt. elang mahkota komputer nomor tanggal agustus sebagaimana telah diubah berdasarkan akta perbaikan nomor tanggal pebruari keduanya dibuat hadapan sutomo gamelan, s.h, notaris jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman republik indonesia berdasarkan surat keputusan nomor c2 .ht. .th. tanggal maret dan diumumkan dalam berita negara republik indonesia beri) nomor tanggal pebruari tambahan nomor pada tanggal april nama pt. elang mahkota komputer diubah menjadi pt. elang mahkota teknologi. perseroan melakukan penawaran umum (initial public offering) pada tahun mana penyataan pendaftaran perseroan menjadi efektif pada tanggal desember sesuai dengan surat badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan bapepam lk) bl tanggal desember dan perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya bursa efek indonesia dan menjadi perusahan terbuka (publicly listed company) pada tanggal januari anggaran dasar perseroan, khususnya tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan akta pernyataan keputusan bersama seluruh pemegang saham perseroan nomor tanggal desember yang dibuat hadapan fathah helmi, sh, notaris jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada menteri hukum dan ham republik indonesia menhukham) sebagaimana ternyata dari surat persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan nomor ahu .ah. tahun tanggal desember dan (ii) didaftarkan dalam daftar perseroan nomor ahu .ah. tahun tanggal desember surat persetujuan menhukham perseroan adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran kegiatan usaha: berdasarkan anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan dan industri. surat izin usaha perdagangan sup) besar perseroan nomor pb p diterbitkan pemerintah provinsi dki jakarta tertanggal maret perseroan bukanlah merupakan lembaga penyiaran swasta lps) televisi. indosiar karya media tbk idm) idm, dahulu individual citra persada, didirikan pada tanggal juli berdasarkan akta notaris nomor yang dibuat oleh benny cristiano, sh, notaris jakarta, yang telah disahkan oleh menteri kehakiman berdasarkan surat keputusan nomor ht. .th. tanggal agustus serta diumumkan dalam berita negara republik indonesia nomor tanggal januari tambahan nomor pada tanggal april nama individual citra persada diubah menjadi pt. indosiar karya media. anggaran dasar idm telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris nomor dari fathah helmi, s.h, tanggal agustus mengenai perubahan seluruh anggaran dasar perusahaan antara lain penyesuaian untuk memenuhi ketentuan undang undang perseroan terbatas, yang telah disetujui oleh menhukham berdasarkan surat keputusan nomor ahu .ah. tahun tanggal september surat persetujuan menhukham idm adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran serta diumumkan dalam berita negara republik indonesia nomor tanggal juni tambahan nomor pada tanggal agustus idm mengajukan pernyataan pendaftaran kepada ketua bapepam. berdasarkan surat bapepam nomor pm tanggal september pernyataan pendaftaran penawaran umum idm menjadi efektif dan idm adalah perusahaan terbuka (publicly listed company) yang sahamnya diperdagangkan bursa efek indonesia. kegiatan usaha: berdasarkan anggaran dasar idm, maksud dan tujuan idm adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. surat izin usaha perdagangan sup) besar idm nomor pb p diterbitkan pemerintah provinsi dki jakarta tertanggal november idm bukanlah merupakan lembaga penyiaran swasta lps) televisi. surya citra media tbk sama didirikan berdasarkan akta perseroan terbatas tanggal januari dibuat hadapan umar sail s.h., notaris tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman republik indonesia dengan surat keputusan nomor .hto1. th. tanggal oktober dan diumukan dalam berita negara r.i. nomor tanggal januari tambahan nomor anggaran dasar sama telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya mengenai perubahan nama perseroan dari pt. cipta aneka selaras menjadi pt. surya citra media berdasarkan akta yang dibuat hadapan aulia taufan, s.h., sebagai pengganti sucipto, s.h., notaris jakarta nomor tanggal desember perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh menhukham dengan surat keputusan nomor ht. tanggal januari serta telah diumukan dalam berita negara nomor tambahan nomor tanggal juni perubahan terakhir anggaran dasar perseroan, sebagaimana telah dikatakan dengan akta notaris sucipto, s.h., kn., notaris jakarta nomor tanggal juli mengenai perubahan agar sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dan peraturan bapepam nomor ix.j. tentang yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari menhukham sebagaimana ternyata dari surat persetujuannya nomor ahu .ah. tahun tanggal desember surat persetujuan menhukham sama adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran dan (ii) didaftarkan dalam daftar perseroan nomor ahu .ah. tahun tanggal desember perseroan melakukan penawaran umum (initial public offering) tahun mana pernyataan pendaftaran sama menjadi efektif pada tanggal juni sesuai dengan surat bapepam nomor pm dan telah mencatatkan seluruh sahamnya bursa efek indonesia dan menjadi perusahaan terbuka (public listed company) pada tanggal juli kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar sama, maksud dan tujuan sama adalah berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan. surat izin usaha perdagangan besar) sama nomor pb p diterbitkan pemerintah provinsi dki jakarta tertanggal november sama bukanlah merupakan lembaga penyiaran swasta lps) televisi. pt. elang mahkota teknologi emtek) menegaskan bahwa perseroan adalah pemegang saham dari sama dan idm dan semua informasi yang disampaikan perseroan dalam keterangan ini yang berhubungan dengan sama dan idm adalah merupakan pengetahuan dan fakta yang diperoleh perseroan dari sama dan idm. bertentangan dengan dan uud bahwa atas uraian dalil hukum dan alasan alasan atas telah jelas bahwa dan penyiaran telah merugikan hak konstitusional para pemohon, maka sudah layak majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memberikan penafsiran hukum yang tetap terhadap rumusan dan penyiaran, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain oleh pemangku kepentingan (pemilik pemodal) yang akan merusak tatanan demokrasi penyiaran indonesia. berdasarkan penafsiran sistematika penyusunan perundang undangan terhadap dan penyiaran, jelas dan terang bahwa penyiaran termasuk penyiaran melarang terjadinya pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran ipp) kepada pihak lain, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, baik perseorangan maupun badan hukum. bahwa disamping itu berdasarkan pada penafsiran teleologis, sebagaimana disebut dalam penyiaran, tegas dan terang dinyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan dengan demikian, maka penafsiran yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan hukum tertentuyang tak kalah pentingnya, saat proses penyusunan dan pembahasan dan penyiaran maka pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai pembatasan pemusatan kepemilikan oleh satu pihak terhadap lembaga penyiaran, karena negara ingin mengelaborasi semangat spirit keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan. hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada warga negara untuk melakukan usaha bidang penyiaran. dengan demikian pula maka il. kronologis singkat akusisi saham idm oleh perseroan pada tanggal maret perseroan telah menandatangani perjanjian jual bali saham dengan prima visualindo untuk membeli seluruh saham yang dimiliki prima visualindo idm yang mewakili dari total modal ditempatkan dan disetor idm saham idm milik prima visualindo). (ii) pada tanggal maret perseroan telah melakukan keterbukaan informasi atas rencana pengambilalihan saham idm dari prima visualindo melalui pengumuman pada surat kabar harian bisnis indonesia. (iii) pada tanggal mei perseroan telah mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa rusli) atas rencana perseroan untuk mengakuisisi saham idm dari pt. prima visualindo dan melakukan penawaran tender wajib atas saham saham idm (selain saham idm yang dimiliki prima visualindo) sesuai peraturan bapepam ix.h. (pada saat itu masih merujuk pada peraturan ix.h1 yang merupakan lampiran keputusan ketua bapepam nomor kep bl tanggal juni termasuk persetujuan untuk memenuhi ketentuan peraturan bapepam nomor ix.e. tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, mana pemberitahuan rusli telah diumum dan panggilan untuk rusli telah diiklan. pemberitahuan mengenai keputusan persetujuan rusli perseroan telah diumumkan pada tanggal mei surat kabar harian bisnis indonesia dan investor daily. (iv) pada tanggal mei perseroan telah menyelesaikan transaksi akuisisi saham idm milik prima visualindo dan pada tanggal mei perseroan telah melakukan keterbukaan informasi akan hal tersebut kepada bapepam dan bursa efek indonesia. (v) pada tanggal mei guna memenuhi peraturan bapepam ix.h. (pada saat itu masih merujuk pada peraturan ix.h. yang merupakan lampiran keputusan ketua bapepam nomor kep bu2008, tanggal juni perseroan telah mengumumkan rencana penawaran tender untuk seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dari idm pada surat kabar harian bisnis indonesia dan investor daily. kemudian pada tanggal mei perseroan telah mengajukan penyataan penawaran tender kepada ketua bapepam lk. pada tanggal juni perseroan telah memperoleh surat penyataan untuk dapat mengumumkan keterbukaan informasi dari bapepam berdasarkan surat ketua bapepam nomor bl tanggal juni (vi) pada tanggal juli perseroan telah melaporkan kepada bapepam dan pt. bursa efek indonesia hasil dari penawaran tender wajib (mandatory tender offer) (yang telah berakhir pada tanggal juli mana jumlah saham idm yang diperoleh perseroan dari penawaran tender wajib adalah sejumlah dari modal ditempatkan dan disetor idm. sehingga ditambah dengan saham yang telah dibeli perseroan dad pt. prima visualindo sebelumnya, maka total jumlah saham idm yang dimiliki perseroan adalah dari total modal ditempatkan dan disetor idm. il. pendapat komisi pengawas persaingan usaha kppu) tentang pengambilalihan saham idm oleh perseroan perseroan telah memberitahukan dan melaporkan perihal pengambilalihan saham idm oleh perseroan kepada kppu pada tanggal juni guna memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang larangan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat juncto juncto peraturan kppu nomor tahun tentang formulir pemberitahuan penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan juncto peraturan kppu nomor tahun tentang perubahan atas peraturan kppu nomor tahun tentang pedoman pelaksanaappu pada tanggal november telah menerbitkan pendapatnya sebagaimana termaktub dalam pendapat kppu nomor a11911 tentang pengambilalihan saham perusahaan indosiar karya media tbk oleh pt. elang mahkota teknologi tbk mana dalam kesimpulannyaperseroan. adapun beberapa pertimbangan kppu adalah sebagai berikut: (a) bahwa jika dilihat secara individual, nilai hhi berada bawah angka dan tidak ada dugaan pelanggaran yang timbul yang diakibatkan pengambilalihan idm oleh emtek: (b) bahwa dilihat secara grup, nilai hhi berada atas nilai dan kppu telah melakukan analisa terkait hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan, yaitu: untuk depannya, tidak adanya hambatan masuk pasar yang signifikan terkait industri penyiaran dikarenakan segera diberlakukannya sistem televisi berjaringan oleh pemerintah dalam waktu dekat, (ii) potensi unilateral conduct dan atau potensi perilaku anti persaingan lainnya minimal karena pasar penyiaran tersedia jumlah program yang bervariasi dengan segmen pemirsa yang juga luas serta beragam. konsumen (perusahaan iklan dan perusahaan pengiklan) memiliki alternatif substitusi yang cukup terkait dengan pasar bersangkutan penayangan program televisi. (c) industri pasar penyiaran free air merupakan industri kreatif yang menawarkan program acara se kreatif mungkin sehingga dapat diterima oleh pemirsa yang berkorelasi positif dengan pendapatan dari iklan, (d) stasiun televisi free air tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol pemirsa untuk memperoleh rating yang tinggi, dikarenakan pemirsa bebas untuk memilih program mana yang disukai dan yang tidak disukai: (e) pengambilalihan idm oleh emtek akan menciptakan efisiensi yang menguntungkan kedua perusahaan, terlebih idm yang memiliki neraca keuangan yang turun dari tahun tahun: (f) pengambilalihan juga merupakan tindakan emtek untuk dapat bersaing dengan grup televisi lainnya dalam menawarkan program acara yang berkualitas untuk pemirsa. iv. dalil kids sehubungan dengan dalil kids dalam permohonan tafsir konstitusional kids halaman yang menyebutkan bahwa sebagaimana disebut dalam informasi kepada pemegang saham pt. elang mahkota teknologi, tbk, bagian keterangan transaksi aku saat ini industri penyiaran televisi swasta dengan menggunakan sistem stasiun jaringan", perseroan dengan ini hendak menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: perseroan merupakan perusahaan terbuka yang tunduk pada undang undang nomor tahun tentang pasar modal, undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dan peraturan bapepam lk, mana untuk beberapa transaksi termasuk pengambilalihan saham atas suatu perusahaan terbuka, yang dalam hal ini mencakup pengambilalihan perseroan atas saham idm, perseroan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perundang undangan dan peraturan pasar modal (lex specialis derogat lex generalis) serta melakukan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham perseroan sehingga mereka memperoleh informasi yang cukup tentang transaksi yang akan dilaksanakan dan semua resiko yang terkait dengan transaksi, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada resiko yang sedang atau lemah dipermasalahkan pihak lain sekalipun hal tersebut belum berdasar. keterangan transaksi nomor tentang risiko pelaksanaan transaksi akuisisi yang merupakan bagian dari keterbukaan informasi perseroan atas pengambilalihan idm merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perseroan guna memenuhi peraturan bapepam khususnya (i) peraturan bapepam nomor ix.e. tanggal november tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diubah dengan keputusan ketua bapepam nomor kep bl tahun tanggal november dan (ii) peraturan bapepam ix.h. tanggal juni tentang pengambilalihan perusahaan terbuka sebagaimana diubah dalam keputusan ketua bapepam nomor kep bl tanggal mei hingga saat ini, risiko pelaksanaan transaksi sebagaimana disebut dalam keterangan transaksi nomor keterbukaan informasi perseroan tidak pernah terjadi. sehubungan dengan dalil kids yang merujuk kepada keterangan transaksi nomor atas, perlu ditegaskan bahwa rujukan kids tersebut tidak relevan terhadap perseroan dan rujukan kepada informasi kepada pemegang saham pt. elang mahkota teknologi tbk, bagian keterangan transaksi nomor sebagaimana diuraikan atas adalah tidak tepat karena konteksnya berbeda mana keterbukaan informasi tersebut adalah dalam rangka untuk memenuhi ketentuan peraturan pasar modal dan tidak dimaksudkan untuk dipakai dalam industri lembaga penyiaran televisi karena baik perseroan maupun idm bukanlah merupakan lembaga penyiaran swasta lps). samping itu, keterbukaan informasi tersebut ditujukan hanya kepada para pemegang saham perseroan. kids bukanlah pemenang saham perseroan pada saat keterbukaan informasi tersebut diterbitkan pertama kalinya sehingga rujukan terhadap keterangan transaksi nomor atas tidaklah dapat dipakai oleh kids karena dart awal peruntukannya bukan untuk ditujukan kepada kids, melainkan kepada para pemegang saham perseroan supaya para pemegang saham perseroan dapat menganalisa rencana investasi atau penyertaan saham mereka dalam perseroan karena transaksi tersebut dapat dan berpotensi mempengaruhi harga saham perseroan yang diperdagangkan bursa efek indonesia. undang undang nomor tahun tentang penyiaran tahun mengataundang undang nomor tahun harus dibaca secara bersama sama dengan undang undang nomor tahun mana ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud pada dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud pada disusun oleh kpi bersama pemerintah. hal ini telah dijabartahun khususnya dalam yang memperbolehkan kepemilikan saham lebih dari dan paling banyak pada bawah hukum ke peraturan pemerintah ini. jadi, dalam hal ini, tidak terdapat tafsir konstitusional yang diperlukan atas karena semuanya telah dengan sangat jelas diatur dalam peraturan pelaksanaanya yaitu peraturan pemerintah nomor tahun khususnya sehubungan dengan dalil kids dalam permohonan tafsir konstitusional kids halaman butir (b) yang menyebutkan bahwa, yang dilakukan sekitar juni perseroan dengan ini hendak menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: sebagaimana telah dijelaskan dalam butir huruf (b) dan huruf (c) atas, perseroan, idm dan sama bukan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi. perseroan, idm dan sama adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, mana ijin usaha yang mereka miliki adalah surat izin usaha perdagangan sup). yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi swasta adalah indosiar visual mandiri ivm) dan pt. surya citra televisi sctv) yang merupakan anak perusahaan dari masing masing idm dan (ii) sama struktur kepemilikan saham adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran perseroan perlu menegaskan bahwa perseroan tidak pernah melakukan pembelian atau menerima pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran dari pihak lain. yang terjadi adalah perseroan melakukan pengambilalihan atas saham saham dalam idm,: yang mana idm adalah perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi dan oleh karena itu bukan merupakan pemilik izin penyelenggaraan penyiaran. izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada ivm dan sctv selaku lembaga penyiaran swasta tetap melekat pada ivm dan sctv serta tidak pernah dialihkan. dengan demikian dalam hal ini, perseroan tidak pernah melakukan pembelian atau menerima pengalihan atas suatu izin penyelenggaraan penyiaran. bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya semua ketentuan peraturan perundang undangan yang diperlukan dan disyaratkan, serta merujuk kepada penjelasan serta fakta yang dipaparkan atas, maka apa yang didalilkan oleh kids sebagaimana disebutkan dalam butir (b) permohonan tafsir konstitusional kids atas undang undang nomor tahun tentang penyiaran adalah tidak benar serta menyesatkan sehingga harus ditolak. kesimpulan emtek, idm dan sama adalah perusahaan yang bergerak bidang perdagangan dan jasa dengan izin usaha berupa surat izin usaha perdagangan sup). perseroan, idm dan sama bukanlah merupakan lembaga penyiaran swasta. sebagai perusahaan publik, saham perseroan, termasuk saham sama dan saham idm, banyak dimiliki oleh masyarakat luas dan masyarakat luas siapapun mereka dapat bebas membeli saham saham ketiga perusahaan terbuka yang tercatat bursa efek indonesia setiap saat. penyertaan modal oleh perseroan pada sama dan idm telah didasarkan pada peraturan perundang undangan yang ada serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan. penyertaan mana adalah didasarkan pada pertimbangan ekonomis komersial (dengan mempertimbangkan return investment atau pengembalian investasi) dan bukan dimaksudkan untuk turut serta dalam kegiatan operasional, termasuk menentukan materi content siaran sctv dan ivm sebagai lembaga penyiaran swasta yang berdiri sendiri dengan pimpinan dan manajemen yang juga berdiri sendiri dan masing masing mempunyai akuntabilitas publik. perseroan, idm dan sama bukan merupakan perusahaan penyiaran televisi lembaga penyiaran swasta dan karenanya tidak tunduk pada undang undang nomor tahun perseroan, idm dan sama sebagai perusahaan publik tunduk kepada undang undang perseroan terbatas, undang undang pasar modal dan peraturan perundang undangan yang terkait lainnya dan sebagai perusahaan publik, managemen perseroan, idm dan sama terbukti jelas, transparan, credible dan accountable, selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan dipantau senantiasa oleh bapepam lk, bursa efek indonesia serta pelaku pasar modal lainnya, serta menjunjung tinggi uud dan peraturan perundang undangan yang berlaku republik indonesia yang tercinta ini. sehubungan atas pengambilalihan saham idm oleh perseroan, telah pula dikaji oleh komisi pengawas persaingan usaha kppu) dan pendapat kppu a11911, tanggal november (sebagaimana telah dimuat dalam situs telah menyatakan bahwa tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham tersebut, sehingga seyogyanya keputusan kppu sebagai satu satunya lembaga negara yang diamanatkan untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat indonesia haruslah dihargai dan dihormati dan hal ini tidak diperdebatkan lagi tataran mahkamah konstitusi ataupun peradilan manapun juga. perseroan dan juga anak anak perusahaan perseroan selalu dan akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku republik indonesia yang terkait dengan kegiatan usaha mereka masing masing. terhadap undang undang nomor tahun tentang penyiaran telah terdapat peraturan pelaksanaannya yaitu tahun hakikat tujuan pengaturan undang undang nomor tahun adalah untuk menghindari monopoli persaingan usaha tidak sehat dan bukan untuk diartikan sebagai yang mengatur pembentukan opini publik karena pengaturan sehubungan dengan materi content siaran, telah terdapat ketentuan ketentuan yang jelas dan spesifik tentang hal tersebut yaitu dalam dan undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun undang undang nomor tahun telah menetapkan bahwa pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran (content) ditetapkan oleh kpi. kpi atauhubungan dengan argumen yang diajukan kids dalam permohonannya, undang undang nomor tahun telah memberikan amanat dan wewenang kepada kpi (yang merupakan representasi dari masyarakat) untuk melakukan pengawasan dan menyusun peraturan yang terkait dengan isi (content) siaran. sehingga menurut hukum seharusnya telah dapat dilakukan tindakan hukum untuk melakukan tindakan pencegahan baik secara preventif maupun represif apabila nyata nyata terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta sehubungan dengan isi (content) siaran yang disahkannya, karena undang undang nomor tahun telah berlaku sejak tanggal diundangkan pada desembersebagaimana didefinisikan dalam undang undang nomor tahun lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor tahun mengatur bahwa setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus dan atau anggaran dasar lembaga penyiaran swasta lps) harus terlebih dahulu dilaporkan kepada menteri komunikasi dan informatika sebelum mendapat pengesahan dari rapat umum pemegang saham. terkait dengan aspek "komersial" ini, maka masing masing pimpinan lps akan berusaha untuk menayangkan content materi siaran yang terang dan jelas penafsiran yang dilakukan oleh para pihakpenafsiran yang keliru terhadap dan penyiaran telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kematian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum melanggar, termasuk para pemohon: yang secara demikian pula maka penafsiran yang keliru terhadap dan penyiaran bertentangan dengan dan uud iv. kesimpulan bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut atas terbukti secara terang, jelas dan menyakinkan bahwa penafsiran secara sepihak yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud atas. terhadap dan penyiaran telah menyebabkan seolah olahsah, padahal tindakan penafsiran sepihak yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan tersebut bertentangan dengan uud sehingga para pemohon mengajukan permohonankonstitusi negara republik indonesia menjamin hak warga negara atas jaminan, keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan uud serta hak atas kebebasan menyampaikan dan memperoleh informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia sesuai dengan uud bahwa penyiaran mengatur tentang pembatasan pemusatan dan pemilikan lembaga penyiaran swasta demi disukai pemirsa dengan harapan untuk memperoleh rating yang tinggi sehingga para pengisian (advertisers) mau memasang ikan lps yang bersangkutan. apabila content materi siaran tidak beragam, tidak bervariasi, tidak memperhatikan aspirasi pemirsa, serta hanya menyuarakan kepentingan pihak tertentu, maka hal itu akan merugikan kepentingan komersial pemegang saham lembaga penyiaran swasta tersebut untuk memperoleh keuntungan usaha dari investasi bidang penyiaran yang telah dilakukan. pengalihan saham lembaga penyiaran swasta pada prinsipnya diperbolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun (karena "perubahan pemegang saham" juga merupakan "perubahan anggaran dasar" lembaga penyiaran swasta). jadi, pada prinsipnya undang undang nomor tahun dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tidak melarang pengalihan saham lps, tetapi melarang pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran oleh lps kepada pihak lain. samping itu lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, maka semua kekayaan dan izin izin yang dimiliki atau diberikan kepada badan hukum lps tersebut akan melekat pada badan hukum lps tersebut dan pengalihan saham atas perseroan terbatas badan hukum lps tersebut tidak akan menyebabkan serta merta terjadinya peralihan assetaset atau izin izin yang dimiliki oleh perseroan terbatas lps tersebut kepada pemegang saham baru. mengingat konsep tersebut sudah jelas diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, maka dalil kids yang menyatakan adanya ketidak pastikan hukum adalah tidak benar dan tidak tepat. undang undang nomor tahun mengatur bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. (cundang undang nomor tahun mengatur, dibatasi (bukan dilarang). (agingat bahwa sanksi pidana adalah bersifat ultimatum medium (sarana terakhir), maka permohonan tafsir konstitusional kids atas dan undang undang nomor tahun hendaklah tidak diterima karena dapat mengakibatkan interpretasi yang luas dan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum kepada para pelaku industri penyiaran televisi swasta yang telah mematuhi dan menerapkan ketentuan undang undang nomor tahun secara konsekuen sejak diundangkannya undang undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang terkait. vi. petit para pemohon berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, maka menurut hukum, semua petit yang diajukan para pemohon yang tergabung dalam kids dalam permohonan tafsir konstitusional kids yang diajukan adalah tidak berdasar dan harus ditolak dan menyatakan bahwa dan undang undang nomor tahun tidaklah bertentangan dengan dan uud demikian penjelasan dan tanggapan elang mahkota teknologi emtek) sebagai pihak terkait dalam perkara ini disampaikan dan memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agar memberikan kesempatan kepada emtek untuk dapat menyampaikan alat alat bukti atau keterangan dan memberikan kesimpulan akhir sebagaimana relevan dan diperlukan untuk membuktikan dalil dalil kami tersebut atassurya citra media tbk scm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: tentang kedudukan hukum para pemohon scm mendukung tanggapan dan argumentasi tentang kedudukan hukum dari para pemohon sebagaimana yang telah disampaikan oleh kuasa hukum pt. media nusantara citra, tbk selaku pihak terkait dan pemerintah selaku pihak terkait, pada sidang mahkamah konstitusi atas perkara nomor puu ix pada tanggal januari berdasarkan hal tersebut, terkait kedudukan hukum (legal standing) pemohon tidak lagi kami uraikan sini namun scm memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi untuk dapat mencatat pernyataan kami tersebut. il. pokok permohonan para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang ketentuan dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyiaran tahun yang oleh pemohon didalilkan bertentangan dengan dan uud para pemohon menafsirkan bahwa berlakunya ketentuan guo membuka peluang untuk terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta lps) yang mengakibatkan penyimpangan terhadap asas, tujuan dan fungsi penyiaran yang merugikan masyarakat umum sehingga diduga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap dan undang undang dasar il. tanggapan dan penjelasan pihak terkait bahwa berdasarkan uraian permohonan butir butir butir dan butir bagian sampai dengan pada halaman sampai dengan halaman perbaikan permohonan nomor puu ix tertanggal november para pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi berbagai penafsiran terhadap dan tahun tentang penyiaran yang dilakukan oleh sekelompok orang dan atau badan hukum tertentu sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. fakta hukum yang dikemukakan oleh para pemohon sebagai dasar dari dalilnya tersebut, diuraikan dalam uraian permohonan butir perbaikan permohonan nomor puu ix dengan mengemukakan bahwa telah terjadi kasus pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps serta pemberian, penjualan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran ipp) dalam kasus: pt. visi media tbk yang menguasai pt. cakrawala andalas televisi antv) dan pt. latifi media karya (tv one),sama yang memiliki pt. surya citra televisi sctv), dan pt. media nusantara citra tbk yang menguasai cipta televisi pendidikan indonesia tpi mnc tv), pt. rajawali citra televisi rcti) dan pt. global informasi bermutu global tv). peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas dan dalil para pemohon dalam perbaikan permohonan nomor puu ix tertanggal november perlu dijelaskan bahwa tidak setiap dan seluruh ketentuan dalam undang undang dapat secara langsung ditafsirkan untuk dapat dilaksanakan. merujuk pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan (sekarang telah diubah dengan undang undang nomor tahun maka untuk menjalankan undang undang diperlukan peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah yang muatan materinya berisi materi untuk menjalankan undang undang. begitu pula dengan undang undang tahun yang untuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalamnya harus diatur lebih lanjuttahun bahwa dengan memperhatikan uraian atas dan fakta hukum telah dilaksanakannya peraturan pemerintah nomor tahun oleh semua pihak yang terkait, maka permohonan pemohon tidak jelas atau kabur , terlebih lebih materi permohonan para pemohon yang terkait dengan tafsir yang harus dilakukan terhadap dan undang undang nomor tahun monopoli kepemilikan dan monopoli opini publik bahwa undang undang nomor tahunadalah merupakan wujud pengaturan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun yang berbunyi, mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat bidang penyiaran . selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan undang undang nomor tahun disusun oleh kpi bersama pemerintah (harus dibaca disusun oleh pemerintah ), sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam undang undang nomor tahun dalam tataran peraturan pelaksanaannya, ketentuan undang undang nomor tahun dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang secara detil menguraikan batasan batasan penguasaan dan kepemilikan saham yang boleh dilakukan terhadap suatu lps. bahwa sejalan dengan pencegahan monopoli kepemilikan dan dukungan terhadap persaingan yang sehat bidang penyiaran, pengaturan undang undang nomor tahun sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor tahun dimaksudkan untuk membatasi dengan cara lps tidak memiliki (tiga) jenis media masa sekaligus, yakni radio, televisi puluh lima persen) atau lebih, atau bawah 25x (dua puluh lima persen)tujuan dari pembatasan ini adalah agar tidak terjadi monopoli opini publik. bahwa berdasarkan uraian pada angka dan angka tersebut atas, jelas bahwa cakupan ketentuan undang undang nomor tahun adalah untuk membatasi terjadinya monopoli kepemilikan. sedangkan ketentuan mengenai pembatasan opini publik termuat dalam ketentuan undang undang nomor tahun dengan demikian, dalil pemohon yang memohon pengujian terhadap undang undang nomor tahun dengan maksud supaya tidak terjadi monopoli opini publik adalah tidak relevan dan sekaligus menunjukkan pemahaman yang kurang komprehensif. selain itu perlu dipahami lebih lanjut bahwa berkaitan dengan pencegahan terjadinya monopoli opini publik telah juga diatur melalui mekanisme pengawasan isi siaran yang dilaksanakan secara langsung oleh komisi penyiaran indonesia kpi) yang merupakan representasi dari masyarakat. kewenangan kpi tersebut telah secara rinci dan memadai diatur dalam bab undang undang nomor tahun yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam peraturan komisi penyiaran indonesia nomor p kpi tentang pedoman perilaku penyiaran dan peraturan komisi penyiaran indonesia nomor p kp1 tentang standar program siaran. dengan demikian, kekuatiran pemohon mengenai kemungkinan terjadinya monopoli opini publik dengan memohon pengujian terhadap undang undang nomor tahun jelas didasarkan pada interpretasi yang bersifat parsial dan karenanya juga tidak relevan. sifat komersial dan bentuk badan hukum lps bahwa selanjutnya, pengertian lps sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tertuang dalam undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial danoleh karenanya, sebagai badan hukum yang bersifat komersial dan melaksanakan usahanya indonesia, lps wajib tunduk pula pada undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas dperjelas dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggabungan usahahwa berdasarkan uraian atas, maka tidak terdapat tafsir konstitusional yang diperlukan atas undang undang nomor tahun karena: dalam undang undang nomor tahun telah dengan jelas dan gamblang menetapkan pengertian tentang lps sebagai badan hukum dan bersifat komersial, dan ii. telah dengan sangat jelas diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu tahun bahwa undang undang nomor tahun telah menyatakan bahwa lps adalah lembaga penyiaran yang selain bersifat komersial, berbentuk badan hukum indonesia. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebagai badan hukum, lps terikat pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas pt) yang secara tegas memisahkan antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pemegang sahamnya. ijin penyelenggaraan penyiaran ipp) yang dimiliki oleh lps adalah merupakan kekayaan (asset) dari badan hukum lps tersebut dan tidak melekat pada pemegang saham. artinya, meskipun terjadi perubahan pemegang saham, kepemilikan atas ipp tidak berubah melainkan tetap merupakan milik badan hukum lps bersangkutan dan tidak beralih kepada badan hukum yang lain. dengan demikian, tidak dapat dilakukan tafsir bahwa dengan terjadinya perubahan pemegang saham maka telah terjadi pemindahtanganan ipp. pemerintah dalam menetapkan peraturan pemerintah nomor tahun menghargai dan menghormati yang mengatur secara tegas pemisahan antara kekayaan badan hukum dengan pemegang saham. hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang mengatur terhadap badan hukum lps dapat dilakukan perubahan nama, domisili, susunan pengurus dan anggaran dasar lps. karenanya permohonan pemohon terkait dengan pengujian undang undang nomor tahun adalah menurut hukum tidak berdasar dan harus ditolak. kepastian hukum bahwa terhadap undang undang nomor tahun tentang penyiaran sudah pernah dilakukan judicial review hingga beberapa kali termasuk dan undang undang nomor tahun mengatur tentang pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran ipp, yang salah satunya diakibatkan oleh pelanggaran dan telah dikeluarkan keputusan mahkamah konstitusi yaitu nomor puu i nomor skin iv dan nomor puu iv mahkamah konstitusi dalam putusannya menegaskan kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana. hal yang sama terjadi juga pada tahun sebagai peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun yang pernah dilakukan uji materiil atau judicial review dan telah dikeluarkan keputusan mahkamah agung dengan nomor p hum dan nomor p hum dengan amar keputusan menolak permohonan uji materiil termaksud,terhadap judicial review berkaitan dengan undang undang nomor tahun sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor puu i pemerintah telah menerbitkan tahun yang menjadi acuan bagi sctv dan lps lainnya dalam menjalankan usahanya, dan permohonan berikutnya untuk uji materiil terhadap peraturan pemerintah nomor tahun juga telah ditolak. oleh karena itu, menurut hemat kami pengujian kembali terhadap dan undang undang nomor tahun tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga harus ditolak demi terjaminnya kepastian hukum. tentang sama dengan telah dikeluarkannya keputusan mahkamah konstitusi dan keputusan mahkamah agung atas judicial review terhadap undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun maka sama sebagai perusahaan swasta terbuka indonesia dan juga sebagai pemegang saham lembaga penyiaran televisi swasta, menjadikannya sebagai referensi dalam berusaha. sama yang merupakan perusahaan terbuka, sahamnya tercatat dan diperdagangkan bursa efek indonesia sejak tahun sama memberikan kesempatan kepada publik melalui sahamnya untuk juga ikut mengembangkan usaha penyiaran anak perusahaannya yaitu pt. surya citra televisi sctv) melalui pencatatan sahamnya bursa efek indonesia bursa). sebagai pihak yang melakukan penawaran umum atau disebut emiten, sebagaimana dijelaskan pada undang undang nomor tahun tentang pasar modal, maka kami tunduk terhadap semua peraturan pasar modal, termasuk dalamnya peraturan badan pengawas pasar modal dan bursa efek indonesia. selain itu, kami juga tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur oleh undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, seperti misalnya ketentuan yang mengatur bahwabahwa sebagai bagian dari pelaku pasar modal indonesia, serta untuk ikut serta dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang terus berkembang dan kondusif, promosi, memberikan kepastian hukum, maka sama juga harus tunduk pada undang undang nomor tahun tentang penanaman modal pada undang undang nomor tahun ini diuraikan bahwa penanaman modal indonesia diselenggarakan berdasarkan asas asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakukan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan. apabila mengikuti keinginan tafsir para pemohon atas sistem perijinan atau pengawasan yang dimaksud oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam beberapa dalilnya, maka undang undang nomor tahun akan dibawa kepada rezim perijinan yang lampau, mana perijinan dan pengawasan sangat represif, tidak memiliki parameter ukuran yang jelas sehingga semua pihak seakan akan menjadi memiliki hak untuk dapat mengatur dengan mudah. jelas bahwa kondisi tersebut justru akan makin mendorong terjadinya ketidakpastian hukum dan berpotensi membahayakan kelangsungan industri televisi. lebih lanjut, ketidakpastian perlindungan usaha maupun ketidakpastian hukum, dapat berdampak negatif pada iklim investasi indonesia. indonesia yang baru baru ini menerima rating negara baru dari lembaga pemeringkat internasional sebagai negara yang mencapai peringkat ilmenyatakan bahwa, "terselenggaranya keberagaman isi konten siaran sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai jenis siaran dan informasi. bahwa penyiaran mengatur masalah ijin penyelenggaraan penyiaran yang tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun sehingga tidak terjadi pemusatan kepemilikan terhadap lembaga penyiaran swasta lps). bahwa tidak adanya penafsiran yang tegas dan berkekuatan hukum tetap terhadap dan penyiaran menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta tidak adanya jaminan terhadap pemusatan kepemilikan jaringan dan kebebasan menyampaikan dan memperoleh informasi secara beragam. bahwa penyiaran adalah konstitusional dengan dan uud sejauhdan". bahwa penyiaran adalah konstitusional" petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas dan bukti bukti, para pemohon memohon kepada"satu badan hukum" ditafsirkan sebagai satu badan hukum baik badan hukum investasi, yang artinya merupakan rujukan investor untuk berinvestasi, tentunya harus dipertahankan oleh kita semua sehingga pembangunan bangsa dan negara dapat terus maju dan berkembang. bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana yang telah diuraikan atas telah berlaku dan kami serta pelaku usaha dunia penyiaran pada prinsipnya telah menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan lembaga penyiaran. apabila kebijakan pemerintah terkait pengaturan terhadap dunia penyiaran ditarik mundur hingga sejak awal stasiun televisi indonesia ada yaitu sejak berdirinya tvri pada silam, maka perubahan pengaturan penyelenggaraan sistem siaran indonesia oleh pemerintah telah terjadi beberapa kali. kondisi tersebut dialami oleh sctv, mana pada awal berdirinya, sctv yang merupakan singkatan dari surabaya central televisi, mengudara pertama kali pada tanggal agustus surabaya, jawa timur sebagai sebuah stasiun televisi lokal, dengan jangkauan wilayah surabaya dan sekitarnya gresik, bangkalan, mojokerto, sidoarjo, dan lamongan). pada tahun pancaran siaran sctv meluas mencapai bali dan sekitarnya dan sejak itulah kepanjangan sctv berubah menjadi surya citra televisi. pada tanggal januari berbekal izin siaran nasional stasiun penyiaran televisi swasta sets) nomor rtf k yang diberikan oleh menteri penerangan, sctv mengudara secara nasional. dalam izin siaran nasional tersebut, sctv diwajibkan untuk melakukan siaran nasional dari jakarta. secara bertahap, mulai tahun sampai dengan sctv memindahkan basis operasi media siaran nasionalnya dari surabaya jakarta. namun kemudian dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang penyiaran mana dalam undang undang nomor tahun tersebut menyebutkan bahwa, maka lps yang semula melakukan siaran secara nasional menjadi harus melaksanakan siarannya dengan membentuk sistem stasiun jaringan (ssj). saat ini, seluruh stasiun televisi swasta yang memiliki daya frekuensi siaran nasional seperti rcti, sctv, trans dan lainnya telah mengikuti proses yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membentuk ssj. bahwa sesuai pokok pokok pikiran penyusunan undang undang nomor tahun penyelenggaraan ssj dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan demokratisasi penyiaran. ssj diharapkan mampu menciptakan sistem penyiaran yang berkeadilan dan berpihak pada publik. pengaturan sistem berjaringan mengakomodasi isi siaran lokal sehingga akan tersedia isi siaran yang memiliki kultur, nilai, dan cara pandang orang yang tinggal daerah. dengan begitu akan terdapat ruang bagi masyarakat daerah untuk mengekspresikan hasrat, kepentingan, kultur, nilai, dan cara pandang orang daerah ruang publik yang bernama penyiaran. sehingga tercipta penyiaran yang berkeadilan pendudukan kepentingan daerah dan kepentingan pusat pada posisi yang setara dan sejajar. mengacu kepada uraian sebagaimana tersebut atas, jelas bahwa penilaian para pemohon akan adanya potensi dan atau kerugian konstitusional bersama yang akan terjadi terhadap para pemohon, bersifat spekulatif dan tidak berdasar oleh karena setiap tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha industri penyiaran senantiasa mengikuti dan mentaati ketentuan dan peraturan pemerintah, walaupun untuk melaksanakan hal tersebut, para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dan melakukan perubahan dalam pelaksanaan operasionalnya serta harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada para stakeholdenya (investor). bahwa segmentasi program siaran sctv lebih bersifat hiburan mana program acaranya lebih banyak menayangkan musik, sinetron film dan variety show oleh karena lebih disukai oleh masyarakat yang terlihat dari rating yang dikeluarkan oleh lembaga rating televisi indonesia agb nielsen). sedangkan program berita memiliki porsi yang lebih kecil sctv dan berita yang disajikan lebih bersifat umum atau ringan serta mengutamakan berita berita yang humanis. dengan demikian potensi pembentukan opini publik melalui program program berita sctv sangat minimal. bahwa peran sctv sebagai lps yang menjadi sarana dari penayangan kreativitas para pelaku seni, budaya serta industri lainnya seperti periklanan, rumah produksi dan lain sebagainya membuktikan bahwa lps menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat disamping memberikan pendapatan kepada negara, yang pada akhirnya semuanya itu dimaksudkan untuk kemakmuran masyarakat luas sesuai dengan amanah uud sehubungan dengan penjelasan atas, uraian para pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap uud adalah sangat tidak berdasar. bahwa pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyiaran adallebih lanjut mahkamah konstitusi mempertimbangkan pula perlunyapencabutan ijin penyiaran yang merupakan hukuman mati. iv. tentang petit para pemohonseluruh permohonan para pemohon, menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan terhadap dan uudmedia televisi indonesia metro tv), yang pada pokoknya sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang penyiaran: undang undang nomor tahun tentang pers:., dan mencermati multi tafsir terhadap ketentuan undang undang nomor tahuri:akat melalui telpon metro tv,jurnalisme masyarakat) didalamnya, danatas, mohon pertimbangan ketua mahkamah konstitusi, bahwa penyelenggaran penyiaran oleh metro tidak didominasi oleh pemberitaan terhadap salah satu pribadi, atas, dan mencermati tentang multi tafsir terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, yang berbunyi: izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain maka bersama dengan ini kami menjelaskan emohon untuk dilakukan pengujian hukum terhadapnya. demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi sebagai masukan terhadap perkara permohonan pengujian judicial review atas dan undang undang nomor tahun tentang penyiaranlembaga penyiaran swasta lps) asosiasi televisi swasta indonesia atasi), yang pada pokoknya sebagai berikut: pengantar bahwa kami selaku pihak terkait adalah lembaga penyiaran swasta yang memiliki badan hukum berbentuk perseroan terbatas. dalam mengajukan keterangan dan tanggapan ini, kami bersuara atas nama lembaga penyiaran swasta yang tergabung dalam asosiasi televisi swasta indonesia atasi). adapun atasi itu terdiri dari (sepuluh) lembaga penyiaran swasta yang terdiri dari: pt. rajawali citra televisi indonesia rcti): pt. surya citra televisi sctv), pt. cipta tpi (mnc tv): pt. cakrawala andalas televisi antv): pt. televisi transformasi indonesia trans tv): pt. media televisi indonesia metro tv), pt. duta visual nusantara tiri tujuh trans7), pt. latifi media karya one), pt. global informasi bermutu global tv), pt. indosiar visual mandiri indosiar). bahwa perkara permohonan nomor puu ix adalah perkara permohonan pengujian dan penyiaran. dan penyiaran mengatur tentang:enyatakan, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain . ketentuan undang undang dasar uud yang menjadi batu uji atas ketentuan dan penyiaran adalah sebagai berikutlam permohonan tersebut pemohon memohon tafsir konstitusionalitas kepada mahkamah, adalah sebagai berikut: terhadap penyiaran untuk. dan kata dibatasi diartikan dengan dibatasi dengan hanya satu izin penyelenggaraan penyiaran ipp) dalam satu cakupan wilayah siaran . terhadap kata pihak lain dalam penyiarakami selaku lembaga penyiaran swasta adalah badan hukum yang akan terkena dampak langsung, atas permohonan pengujian materi dan penyiaran mahkamah konstitusi mahkamah). dalam permohonan pemohon sebagaimana telah disampaikan kepada mahkamah banyak dalil bahkan mungkin tuduhan pemohon yang tujukan kepada lembaga penyiaran swasta. dalil dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut sangat penting untuk tanggapi oleh pihak terkait agar dapat menyatakan bunyi undang undang nomor tahun tentang penyiaran,."mberikan pengetahuan yang komprehensif bagi mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. bahwa terkait dengan legal standing dari pemohon, yang pasti kami mengapresiasinya, oleh karenanya pihak terkait dalam hal ini memberikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk menilainya secara arif dan bijaksana kegiatan penyiaran negara republik indonesia diatur dalam ketentuan undang undang penyiaran. penyiaran mengatur tentang hal hal berkaitan dengan penyiaran yang dibagi dalam (dua belas) bab, yakni: bab mengatur tentang ketentuan umum, bab mengatur tentang asas, tujuan, fungsi, dan arah: bab iii mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran (terdiri dari bagian umum, bagian komisi penyiaran indonesia, bagian jasa penyiaran, bagian lembaga penyiaran publik, bagian lembaga penyiaran swasta, bagian lembaga penyiaran komunitas, bagian tentang lembaga penyiaran berlangganan, bagian tentang lembaga penyiaran asing, bagian tentang stasiun penyiaran dan wilayah jangkauan siaran, bagian tentang rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, bagian tentang perizinan), bab mengatur tentang pelaksanaan siaran (terdiri dari bagian tentang isi siaran, bagian tentang bahasa siaran, bagian tentang relai dan siaran bersama, bagian tentang kegiatan jurnalistik, bagian tentang hak siar, bagian tentang ralat siaran, bagian tentang arsip siaran, bagian tentang siaran iklan, bagian tentang sensor isi siaran), bab mengatur tentang pedoman perilaku penyiaran: bab mengatur tentang peran serta masyarakat, bab vii mengatur tentang pertanggungjawaban, bab viii mengatur tentang sanksi administratif, bab mengatur tentang penyidikan: bab mengatur tentang ketentuan pidana: bab mengatur tentang ketentuan peralihan, bab xii mengatur tentang ketentuan penutup. dari norma norma yang diatur dalam penyiaran sebagaimana diuraikan, menggambarkan bahwa rezim hukum penyiaran tidaklah berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan dengan beberapa rezim hukum lain. inilah yang disebut dengan rezim hukum ketatanegaraan atau rezim hukum konstitusi mana hukum penyiaran saling berikat kelainan dengan rezim lainnya diantaranya rezim hukum pers, rezim hukum persaingan usaha, rezim hukum perseroan terbatas, rezim hukum administrasi negara (perizinan), rezim hukum penanaman modal, rezim hukum pasar modal bahkan hingga rezim hukum pidana. il. norma dan penyiaran dan peraturan pelaksananya telah memberikan kepastian hukum bagi lembaga penyiaran swasta. bahwa sebagaimana dalam permohonan pemohon dalam perkara guo memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusionalitas dan penyiaran. tafsir yang dimohon tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap lembaga penyiaran swasta lps ). bahwa kata badan hukum dan dibatasitafsir badan hukum:j baik satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran, dibatasi (tafsir dibatasi: tidak boleh memiliki lebih dari satu izin penyelenggaraan penyiaran dalam satu wilayah siaran) : kata pihak lainizin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain (tafsir pihak lain:) , bahwa penyiaran sebagaimana dalam konsiderannya telah menyadarid. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps menjadi hal yang harus diatur. pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas, dan demi menciptakan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. bahwa pengaturan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta kemudian diatur dalam penyiaran. terhadap ketentuan ini yang mengatur tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta telah ada perintah dalam penyiaran untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. penyiaran menyatdan pada penyiaran mengatur bahwa . bahwa oleh karena ketentuan frasa dan penyebutan kpi bersama dalam penyiaran sebagaimana diatur penyiaran tetapkan dengan peraturan pemerintah. dan hal tersebut kemudian (untuk selanjutnya disebut sebagai pada bagian kelima penyiaran mulai dari sampai dengan yang mengatur tentang lembaga penyiaran swasta tidak menyebut bentuk badan hukum yang menyelenggarakan penyiaran. tersebut tidak eksplisit menyebutkan harus berbentuk perseroan terbatas walau diakui spirit dari undang undang itu bahwa badan hukum dimaksud adalah perseroan terbatas. namun, kebijakan hukum (legal policy) pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur bahwa badan hukum penyelenggara penyiaran swasta harus berbentuk perseroan terbatas. hal tersebut sebagaimana diatur dalam huruf yang menyatakan lembaga penyiaran swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: didirikan dengan bentuk badan hukum indonesia berupa perseroan terbatas . hal ini menunjukkan bahwa pendirian badan hukum lembaga penyiaran swasta dan kegiatan kepemilikannya melalui saham tunduk pada rezim hukum perseroan terbatas, hukum penanaman modal, dan hukum pasar modal. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas bagian saham mulai dari sampai dengan jual beli saham dalam suatu badan hukum perseroan terbatas dapat dilakukan. pengaturan pemilikan dan penguasaan saham perseroan terbatas bagi lembaga penyiaran swasta telah diatur secara khusus. hal tersebut diatur pada dan yang mengatur,90x:,telah memberikan penafsiran atas ketentuan penyiaran. berdasarkan ketentuan penyiaran dan telah memberikan peluang bagi lps demi untuk mempertahankan dan menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya, maka lps dibolehkan untuk melakukan jual beli sahamnya (mendapatkan suntikan dana bailout), tapi tidak pada pengalihan izin penyelenggaraan penyiarannya. hal ini sesungguhnya adalah mekanisme implementasi negara untuk melindungi, menegakkan dan memajukan hak konstitusionalterhadap mekanisme kontrol atas perubahan susunan pemegang saham, dewan pengurus dan direksi lembaga penyiaran swasta bahkan perubahan nama dan komisi sudah ada mekanisme kontrol yang mengaturnya dengan baik yaitu itu bahwa terhadap perubahan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada negara pemerintah menteri terlebih dahulu dan juga setelah perubahan tersebut efektif dan 2005j. bahwa terhadap frasa pihak lain dalam penyiaran juga telah memberikan kepastian hukum bagi pemohon. norma izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sudah sangat tegas dan pasti. izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan sifat dari perizinan itu sendiri yaitu bersifat individual, konkret dan final. sehingga karena sifat perizinan tersebut maka tidaklah perlu menafsirkan kembali pihak lain karena hal tersebut bisa jadi sangatlah berlebihan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru merugikan hak hak konstitusional subjek hukum indonesia. bahwa tidak ada persoalan konstitusional pada norma penyiaran tersebut. terkait tuduhan adanya pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran swasta tidak mengalihkan izin penyelenggaraan penyiaran, akan tetapi adalah pengalihan atau jual beli saham yang telah tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan jual beli saham yang berlaku yaitu hukum perseroan terbatas, hukum penanaman modal, dan hukum pasar modal. bahwa perlu juga disampaikan dalam keterangan ini jika lembaga penyiaran swasta melakukan pelanggaran terhadap dan penyiaran, maka hal tersebut bahkan diancam dengan sanksi maksimal oleh negara, bukan sebatas sanksi administrasi, melainkan pranata sanksi pidana siap menyerahnya. hal tersebut sebagaimana diatur pada huruf dan penyiaran yaitu: setiap orang yang melanggar ketentuan juncto tahusetiap orang yang melanggar ketentuaoleh karenanya asumsi pemohon terhadap persoalan pelanggaran adanya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran, hal tersebut apabila benar terjadi maka telah ada pengaturan pidana terhadap adanya pelanggaran tersebut. artinya penyiaran ini tidak hanya peraturan hukum yang mengatur akan tetapi juga peraturan hukum yang memaksa bahkan telah memberikan penghukuman maksimal berupa pidana kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dan penyiaran. bahwa ketika dan penyiaran apabila ditafsirkan sebagaimana dimaksud oleh para pemohon dalam permohonannya, maka lembaga penyiaran swasta akan mengalami rekonstruksi bahkan dekonstruksi akibat dari dikabulkan uji materi ini dan yang menjabarkan tafsir penyiaran menjadi kehilangan basis loyalitasnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum. ketika lembaga penyiaran swasta mengalami rekonstruksi atau mungkin dekonstruksi, maka hal tersebut tidak saja merugikan lps sebagai sebuah industri yang terdiri dari organisme organisme kreatif tetapi juga akan merugikan masyarakat. masyarakat yang selama ini sudah menikmati informasi hingga disetiap sudut rumahnya akan terganggu bahkan mungkin kehilangan hak haknya untuk memperoleh informasi dan hak hak lainnya sebagaimana diatur dalammelalui keterangan ini perlu pula disampaikan norma yang berlaku dan dibangun sekarang ini tidaklah merugikan dan juga tidak menguntungkan bagi pihak terkait lembaga penyiaran swasta). namun yang pasti, norma ini sudah menjadi rahim, bahkan denyut nadi kelangsungan hidup dari lps lps saat ini. apabila norma dan penyiaran ditafsirkan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon maka hal tersebut bisa berdampak pada rekonstruksi bahkan dekonstruksi lembaga penyiaran swasta dan bisa jadi akan memulai kembali kegiatan penyiarannya dari nol. dan ketika itu terjadi bisa jadi kotak ajaib yang setiap pagi kita tekan tombolnya dan berisi informasi, hiburan, berita hingga pendidikan buat anak anak kita, akan tak ubahnya seperti hamparan pasir tak bermakna. berdasarkan hal tersebut atas jelas bahwa tafsir dan perintah pelaksanaan dan penyiaran telah sesuai dan tidak bertentangan dengan normkan bisa jadi, seandainya dalil permohonan ini menjadi sebuah norma maka justru organisme penyiaranlah dalam lps yang kemudian akan dilanggar hak hak konstitusionalnya. bagaimanapun pemohon bukanlah pemilik eksklusif dari uud sehingga paradigma constitutional review yang terbangun, pusat gravitasi solusinya terletak pada pemohon bahkan segalanya segalanya adalah untuk pemohon. tentu konstitusi akan sangat mengharamkan hal tersebut, bagaimanapun lps dan organisme organisme kreatif juga adalah pemilik sah uud yang juga konstitusi menjamin hak hak konstitusionalnya berupabahkaiii. penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran swasta telah sesuai dengan prinsip diversity content dan diversity ownership bahwa penyiaran telah menjamin dan mengatur tentang keberagaman isi (konten) siaran (diversity content) dan keberagaman kepemilikan (diversity ownership). sebagaimana dalam konsideran penyiaran telah menyadariadanya kesadaran bahwa isi siaran dapat mempengaruhi pendapat, sikap dan prilaku khalayak, maka penyiaran telah mengatur secara ketat isi siaran suatu lembaga penyiaran swasta. pengaturan mengenai isi siaran lembaga penyiaran swasta telah diatur dalambahwa lembaga penyiaran swasta merupakan salah satu bentuk media massa.menjelaskan: hubungan media massa dengan tujuh pihak berpengaruh dan menjelaskan bagaimana kekuatan masing masing saling berinteraksi dengan media massa sehingga mempengaruhi isi pesan yang disampaikan media. adapun tujuh pihak tersebut antara lain: penguasa pemerintah, penguasa atau pemerintah memberikan pengaruh besar kepada isi pesan media. kekuatan media dalam membentuk agenda publik sebagian tergantung pada hubungan media bersangkutan dengan pusat kekuasaan: masyarakat umum, masyarakat umum memberikan pengaruh besar kepada organisasi media. pengaruh tersebut dapat berasal dari mana saja, bersifat terus menerus dan muncul dalam setiap hubungan yang dilakukan media dengan pihak luar. indonesia, stasiun televisi yang berorientasi pada pelayanan publik (publik service) seperti stasiun televisi berita akan lebih mudah menyiarkan program berita semacam breaking news yaitu berita sangat penting dan bersifat segera dengan cara menghentikan (interupsi) program lain yang tengah berjalan. hal ini lebih sulit dilakukan pada stasiun yang berorientasi semata mata pada keuntungan karena mereka memiliki kewajiban dengan pihak lain (sponsor, pengiklan) yang harus dipenuhi haknya terlebih dahulu: kelompok penekan, hubungan antara media dan masyarakat seringkali diperantarai melalui berbagai kelompok informal namun seringkali terorganisasi yang disebut dengan kelompok penekan (pressure groups) yang berupaya memengaruhi apa yang dilakukan media dengan cara dengan bukti yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal desember sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang penyiaran, bukti pfebruari oleh notaris ida noerfatmah, s.h, bukti fotokopi akta notaris nomor tanggal februari oleh notaris raden adriano, s.h: bukti fotokopi akta notaris nomor tanggal september oleh notaris iswandono poerwodinoto, s.h., sp.n,m. kn: bukti fotokopi akta notaris nomor tanggal februari oleh notaris muhammad jamaluddin purnomo, s.h, bukti fotokopi akta notaris nomor tanggal agustus oleh notaris jhon edy rahman,, s.h., kn, bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama a.a.gde bgs wahyu dhiyatmika: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama hendrayana: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama ahmad faisal, bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama masduki, ag., si, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama christiana chelsea chan: bukti fotokopi informasi kepada pemegang saham elang mahkota teknologi tbk yang diterbitkan tanggal april bukti fotokopi laporan keuangan konsolidasi elang mahkota teknologi tbk, periode bulan yang berakhir pada tanggal september bukti fotokopi prospektus ringkas pt. visi media asia tbk membatasi isi atau pesan media kepada masyarakat. kelompok penekan dapat berupa organisasi atau kelompok, baik formal maupun informal, dengan berbagai kepentingan dan latar belakang seperti kelompok atau organisasi agama, profesi pekerjaan, politik, kelompok advokasi dan sebagainya: pemilik, isi media berita selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayai media tersebut adalah jawaban yang cukup jelas dan juga konsisten dengan prinsip prinsip teori pers bebas dalam versi paham 'pasar bebas'. namun walaupun demikian tidak serta merta pihak komunikator yang dipekerjakan pemilik media kehilangan kebebasannya. dalam hal ini komunikator massa tetap ada, khususnya kebebasan berdasarkan profesionalisme atau kebebasan untuk berkreativitas. dalam hal ini perlu disadari bahwa pemilik, jika mereka menginginkan, bebas menggunakan medianya untuk tujuan propaganda, asalkan disadari bahwa hal itu dapat menimbulkan resiko media kehilangan pembaca dan kredibilitasnya. peningkatan ukuran media atau konglomerasi media menjadikan persoalan keinginan pemilik terhadap isi media menjadi tidak relevan, dan keputusan harus diambil secara objektif atas dasar pertimbangan manajerial dan pasar: pemasang iklan, bogor mengemukakan adanya lima pengaruh iklan terhadap isi media sebagai berikut: pemasang iklan jarang mencoba merayu jurnalis dengan maksud untuk mengarahkan berita demi kepentingan mereka, namun lebih sering mereka menekan berita yang tidak mereka sukai, mereka (iklan) sensitif dengan lingkungan yang akan menerima pesan mereka dan tidak menyukai kontroversi, ketika pemasang iklan menyerah kepada tekanan, maka media akan melakukan sensor diri, pemasang iklan menentukan isi media ketika mereka menjadi sponsor program siaran, persaingan antara media pers menunjukkan bagaimana iklan menentukan hidup dan mati media: audien, adalah faktor yang paling penting bagi media karena audien adalah konsumen media. keberhasilan suatu media sangat ditentukan oleh seberapa besar media bersangkutan bisa memperoleh pembacanya, pendengar, dan penonton. weaver dan without dalam penelitiannya menemukan bahwa persen jurnalis menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting yang memberikan rasa puas kepada mereka atas pekerjaannya adalah bisa membantu audisinya. mereka juga menemukan bahwa sumber umpan balik yang paling sering digunakan jurnalis adalah laporan atau komentar yang disampaikan audien kepada mereka: internal organisasi, berbagai aspek yang terdapat pada struktur dan dinamika internal organisasi media juga memberikan pengaruh terhadap isi media. hal ini terkait dengan derajat perbedaan dengan adanya berbagai pembagian fungsi yang terdapat dalam organisasi media. engwall menemukan bahwa suatu organisasi media massa memiliki budaya kerja (work culture) yang berbeda beda diantara bagian bagian dalam organisasi. masing masing budaya kerja memiliki landasan pembenaran berdasarkan tujuan atau tugas kerja mereka dengan orientasi yang juga berbeda beda yang terdiri atas: orientasi berita, politik, ekonomi, dan teknik . bahwa ketujuh pihak sebagaimana diuraikan atas menunjukkan memiliki pengaruh dan interaksi yang dapat mempengaruhi isi pesan dari suatu media massa. pemilik media bukanlah hal yang sangat mempengaruhi isi pesan media massa. ada pihak pihak lain yang justru memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap isi pesan media. pengaruh pemilik media terhadap isi pesan media massa justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ini menimbulkan resiko media kehilangan pembaca, pendengar, penonton dan kredibilitasnya. selain ketujuh pihak tersebut atas, peran lembaga penyedia data rating yakni nielsen media turut juga mempengaruhi keputusan pelaku industri penyiaran dalam mengembangkan kreatifitas untuk memproduksi programnya. nielsen media adalah suatu lembaga riset independen dunia yang beroperasi juga indonesia, yang jasanya digunakan secara mayoritas oleh pelaku industri penyiaran dan oleh seluruh stakeholder industri penyiaran dalam hal ini lembaga penyiaran, agensi periklanan, rumah produksi dan pengiklan, dalam memberikan pantauan kuantitatif atas minat pemirsa terhadap suatu program yang disiarkan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk rating share performa program. bahwasetiap program yang ditayangkan stasiun televisi memiliki dua bentuk, yaitu dominasi format dan dominasi bintang. dalam dominasi format, konsep acara merupakan kunci keberhasilan program. pemain dipilih untuk memenuhi persyaratan dari inti program yang hendak dibangun. dalam dominasi bintang, pemain adalah unsur kunci, format program dirancang berdasarkan keahlian pemain utamanya. dominasi format dan dominasi bintang terkadang menjadi hal yang tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. pemain yang terkenal atau berbakat belum tentu untuk berhasil untuk program yang mengutamakan dominasi format. berdasarkan pengalaman bill crosby dan bintang terkenal lainnya yang pernah mengalami kegagalan, maka beberapa pengelola stasiun televisi amerika kemudian menjadikan dominasi format sebagai prioritas. format pertama, bintang kedua. anda dapat memiliki bintang besar yang terbukti bagus, namun anda betul betul harus memiliki format yang bagus. bahwa danterhadap suatu isi konten program suatu lembaga penyiaran swasta agar menjadi sukse. konflik merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam keberhasilan program, yaitu adanya benturan kepentingan atau benturan karakter antara tokoh tokoh yang terlibat. tanpa adanya konflik, maka kecil kemungkinan program itu akan mampu menahan perhatian audien. durasi, suatu program yang berhasil adalah program yang dapat bertahan selama mungkin. suatu program tidak boleh kehabisan ide cerita. kesukaan, sebagian audien memilih program yang menampilkan pemain utama atau pembawa acara yang mereka sukai, yaitu orang orang yang membuat audien merasa nyaman. konsistensi, suatu program harus konsisten terhadap tema dan karakter pemain yang dibawanya sejak awal. resiko kehilangan audien dapat terjadi jika menyelipkan acara lain pada saat jam tayang acara utama. energi, setiap program harus memiliki energi yang mampu menahan audien untuk tidak mengalihkan perhatiannya kepada hal lain. suatu progam yang memiliki energi harus memiliki tiga hal yaitu kecepatan cerita, yaitu suatu program tidak boleh berjalan lamban apalagi monoton, excitement (daya tarik), yaitu setiap bagian harus memancing rasa ingin tahu atau rasa penasaran audien dan gambar kuat. timing, dalam memilih suatu program siaran harus mempertimbangkan waktu penayangan (timing), yaitu apakah program bersangkutan itu sudah cocok atau sesuai dengan zamannya. tren, dalam membuat dan memilih program harus memiliki kesadaran terhadap adanya hal hal yang tengah digandrungi (tren) tengah masyarakat. program yang sejalan dengan tren yang berkembang akan lebih menjamin keberhasilan. bahwa bagi suatu lembaga penyiaran swasta keberhasilan suatu program baik itu berupa berita, hiburan, talk show dan lain sebagainya, harus mematuhi hal hal sebagaimana diuraikan tersebut. intervensi pemilik lembaga penyiaran swasta terhadap isi konten jelas bukan merupakan hal yang dapat memberikan suatu keberhasilan kepada program penyiaran. sebagai salah satu contoh dalam program berita one terdapat workflow penayangan berita yaitu: koordinator liputan maupun coordinator daerah mendapat pasokan berita dari reporter maupun contributor: berita berita tersebut disusun dalam suatu listing yang dipresentasikan dalam rapat redaksi: dalam rapat redaksi yang dihadiri oleh news maupun gathering, manager news dan peliputan, serta produser program, kerlip, korea, tim support dan guest booker, masing masing berita tempatkan sesuai bobotnya dalam sebuah rundown program: jika ada berita yang memiliki bobot dan berdampak luas kepada publik, maka akan ditempatkan sebagai headline. berita berita yang kurang berdampak akan ditempatkan segmen segmen berikutnya, rundown tersebut yang nantinya bisa dilihat oleh pemirsa rumah. ada yang menarik saat ini, menyangkut penentuan topik indonesia lawyer club . melalui akun twitter nya, embed one mengajak masyarakat, terutama follower nya untuk mengusulkan topik topik menarik yang bisa diangkat sebagai bahan diskusi. maka, topik runtuhnya jembatan kukar atau pencuri sandal jepit dibuat berdasarkan masukan dari masyarakat tersebut. untuk rcti memiliki alur dalam penayangan program baik program house atau out house sebagai berikut: flow penawaran program house penawaran program dari house produksi vs) potential evaluasi programming pengantin house (produksi news) untuk development program atau ditolak. melibatkan prod prog director reject approved tim house produksi news dihentikan based rating dilanjutkan performance) flow penawaran program out house pie (lararerant seleksi program approval aka meeting pembuatan water penawaran program dari review dengan gorie lokal (f9 heli kontrak program alay ke materi top program) lokal terjadi program) daan reject pembelian pers diagram gan zl) dari internasional pembayaran distributor pembuatan kontrak karjkalah distributor (international program) selain itu disalah satu program tayangan metro bernama wide shot, terdapat program yang berkarakter citizen journalism. disamping informasi yang didapat oleh para reporter lapangan, juga mengundang masyarakat untuk berperan serta menyampaikan informasi menarik yang terjadi sekitar masyarakat. pada program tersebut masyarakat menjadi unsur penting dalam mensukseskan program tersebut. dalam program hiburan yang ditayangkan televisi, misalnya opera van java dan bolang bocah petualang) trans7, kemudian acara kuliner dan wisata yang ditayangkan beberapa televisi swasta, mengandung konten lokal daerah dan peran pembawa acara dan atau tokoh menjadi penentu serta pemikat ketertarikan audien. media yang memproduksi program program tersebut sangat sadar bahwa respon audien dan atau pasar adalah faktor penentu untuk mengambil kebijakan atau keputusan terkait konten isi dan keberlangsungan program itu sendiri. dengan demikian lembaga penyiaran swasta telah menyajikan konten lokal atau kedaerahan. program program lps selama ini telah mengangkat peristiwa peristiwa nasional yang terjadi diberbagai daerah sesuai dengan elemen elemen kesuksesan suatu program sebagaimana diuraikan atas. dan juga program program tersebut secara seimbang telah didudukkan dalam kerangka keanekaragaman informasi dari seluruh daerah penjuru tanah air dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. bahwa mungkin ada yang menilai belum sesuai ekspektasi maka tentunya itu adalah tantangan dan pekerjaan rumah bagi lps untuk terus berusaha memaksimalkannya. karena kami yakin tidak ada satupun sistem yang bisa menyempurnakan semua keadaan sesuai ekspektasi, namun kami yakin pula lps terus berusaha akan memaksimalkan guna mengejar kesempurnaan tersebut. lps dalam menyelenggarakan program siaran telah berusaha optimal bahkan semaksimal mungkin mematuhi asas asas dan tujuan serta mematuhi ketentuan isi siaran sebagaimana diatur dalam penyiaran, peraturan komisi penyiaran indonesia nomor p kp1andaikata terbukti kppu terjadi monopoli namun tidak serta merta atau tidak berbanding lurus bahwa konten siar itu menjadi tak bertanggung jawab dan merugikan hak hak konstitusional warga negara. hal tersebut karena ada perangkat penyiaran, yang menyatakan pedoman perilaku penyiaran yang: . ketepatan dan kenetralan program berita, dan siaran iklan. bahkan pada penyiaran, terdapat kontrol masyarakat apabila konten isi lembaga penyiaran swasta dianggap merugikan masyarakat, hal tersebut yakni: penyiaran menyatakan:dan dalam penyiaran memberikan koridor konten isi siarbahwa apabila ada persoalan konten isi tayangan lps, seharusnya sampaikan kepada komisi penyiaran indonesia. hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma dan penyiaran. persoalan konten isi siaran adalah terkait tentang penegakan dan implementasi suatu norma. terhadap persoalan konten isi siaran dan dikaitkan dengn persoalan penafsiran konstitusionalitas dan penyiaran yang dianggap merugikan warga negara tidaklah serta merta bertentangan dengan uud dan persoalan tafsir konstitusionalitas dan penyiaran pihak terkait tetap berpendirian pada argumentasi sebagaimana telah diuraikan atas. lps memiliki aturan main sesuai dengan norma yang berlaku dalam menjalankan kegiatan penyiaran. untuk menjamin keberlangsungan dan kesuksesan program lps harus benar benar mempertimbangkan banyak hal. lps adalah industri kreatif yang membutuhkan ide ide segar, inovasi, dan program yang ditayangkan baik itu talk show, berita, hiburan, pendidikan, dan lain sebagainya haru sebagaimana telah dijelaskan. bahwa persoalan yang dianggap telah terjadi sebuah badan hukum menguasai memiliki lebih dari (satu) frekuensi satu daerah. seperti (sepuluh)hal tersebut dianggap menyebabkan ketidakadilan dan protes oleh masyarakat daerah. sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan uud bahwa terhadap tuduhan tersebut terkait dengan rezim hukum persaingan usaha dan rezim hukum perseroan terbatas dalam hal ini saham. dalam tuduhan tersebut telah menuduh lps yang sahamnya dimiliki oleh suatu badan hukum juga telah mengalihkan frekuensi dalam izin penyelenggaraan penyiaran. terhadap hal tersebut lps dalam melakukan jual beli saham secara fakta tidak mengalihkan kepemilikan izin penyelenggaraan penyiaran. dan apabila benar telah terjadi pemusatan dan penguasaan frekuensi yang berujung pada adanya praktek monopoli dan terjadi persaingan usaha tidak sehat maka itu menjadi kewenangan komisi pengawas persaingan usaha untuk menyelidiki, menyelesaikan dan menandainya. inilah konsekuensi rezim hukum konstitusi, ketika segala sektor kehidupan semakin mengalami kemajuan dan diversifikasi, ketika proteksi konstitusional juga semakin terpolarisasi dalam rezim rezim hukum yang terbagi sehingga negara harus memekarkan dirinya guna pelaksanaan fungsi kontrolnya. tidak serta merta karena lps tunduk pada hukum perusahaaan, maka kppu bisa masuk sampai ranah operasional lps, begitupula sebaliknya tidak serta merta karena kpi mengawasi isi konten penyiaran, maka konstruksi dan struktur organisasi internal lps juga bisa dijamah begitu saja atas nama penyiaran. bahwa lps dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan prinsip diversity content. secara konten isi lps dalam menayangkan program siaran terus berusaha berada dalam koridor ketentuan penyiaran, peraturan komisi penyiaran indonesia nomor. p kpidan secara kepemilikan dan penguasaan lps telah patuh dan sesuai dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta sebagaimana diatur dalam penyiaran dan iv. kesimpulan berdasarkan uraian atas pihak terkait simpulkan ketentuan dan penyiaran sudah memiliki tafsir yang telah memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam izin penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta tidak pernah beralih kepada siapapun (pihak lain). lembaga penyiaran swasta dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran, terutama terkait dengan konten isi siaran sekali lagi berusaha untuk selalu menyesuaikan dengansebelum menutup, bahwa sesungguhnya perkara ini bukanlah persoalan norma undang undang namun lebih kepada problem penerapan hukum. kami ingin mengutip pepatah melayu yang paling sering menjadi kutipan dalam setiap putusan putusan mahkamah, bahwa 'awak tak pandai menari, lantai terjangkit' atau 'buruk rupa cermin dibelah'. kami yakin perkara ini bukanlah soal tak pandai menari atau soal "buruk rupa , tetapi nilai positifnya bahwa warga negara semakin sadar akan kehidupan demokrasi itu sendiri. namun, tentunya kami juga berharap, bahwaberdasarkan hal tersebut atas maka ketentuan dan penyiaran tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan ketentuan dan uud uud (viva): bukti fotokopi prospektus awal pt. visi media asia tbk viva) tahun (halaman halaman halaman bukti fotokopi laporan keuangan konsolidasi pt. indosiar karya media tbk. dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir september dan bukti fotokopi pendapat dari segi hukum dalam rangka penawaran umum perdana pt. visi media asia tbk. dari hadiputranto, hadinoto partners tertanggal juni bukti fotokopi laporan keuangan konsolidasi pt. media nusantara citra tbk. dan anak perusahaan, periode juni dan desember bukti fotokopi laporan keuangan konsolidasi pt. elang mahkota teknologi tbk, periode enam bulan yang berakhir pada tanggal juni dan desember bukti fotokopi laporan keuangan konsolidasi pt. surya cita media tbk, periode enam bulan yang berakhir tanggal juni dan desember bukti fotokopi laporan posisi keuangan konsolidasi pt. indosiar karya media tbk dan anak perusahaan tanggal juni desember dan januari bukti fotokopi laporan keuangan konsolidasi pt. media nusantara citra tbk dan anak perusahaan, tanggal september dan bukti fotokopi laporan keuangan konsolidasi pt. surya cita media tbk dan anak perusahaan, periode enam bulan yang berakhir tanggal september bukti fotokopi kliping koran tentang monopoli penyiaran oleh berbagai perusahaan penyiaran, bukti fotokopi kesimpulan rapat dengan pendapat umum rdp) komisi dpr dengan masyarakat pers dan penyiaran indonesia ppi) masa sidang tahun sidang tanggal november oleh karenanya mohon mahkamah menolak permohonan pemohon guo untuk seluruhnya. selain itu, pihak terkait lembaga penyiaran swasta lps) asosiasi televisi swasta indonesia atasi) mengajukan ahli yaitu: drs. marissa, s.h., m.a. (persidangan maret dan prof. dr. cipta lesmana, m.a. (persidangan april yang menyampaikan keterangan sebagai berikut: drs. marissa, s.h., m.a. sehubungan denganud yang diajukan pemohon maka perkenalkan ahli menyampaikan keterangan sebagai ahli sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang penyiaralembaga penyiaran swasta komersial memperoleh sebagian besar pendapatan dari iklan dan sponsor. dengan kata lain, hidup atau mati lembaga penyiaran swasta sangat tergantung pada pendapatan iklan dan sponsor itu. tujuan utama lembaga penyiaran swasta adalah untuk mendapatkan pemasang iklan. apalah artinya audien yang besar bagi lembaga penyiaran swasta jika tidak ada iklan yang masuk. karena alasan inilah, lembaga penyiaran swasta berupaya sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kepentingan para pemasang iklan, yang mana kepentingan itu memang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, atau penonton (audien) televisi khususnya. kepentingan audien hanya dapat dipuaskan selama kepentingan itu sejalan dengan kepentingan pemasang iklan. hal ini berarti tidak ada jaminan kepentingan publik akan terlayani dengan baik, terlebih jika pelayanan publik ini hanya dibebankan kepada lembaga penyiaran swasta. hal inilah yang menjadi alasan mengapa banyak negara memiliki stasiun televisi tv) dan radio publik. undang undang penyiaran mendefinisikan lembaga penyiaran publik sebagaimemiliki kewajiban utama untuk melaksanakan pelayanan publik (public service obligation). indonesia hal itu menjadi tanggung jawab tvri dan rri sebagai lembaga penyiaran publik, yang oleh undang undang diperbolehkan menerima pendapatan dari berbagai sumber sepertdan siaran iklan yang digunakan untuk membayar gaji karyawannya dan membiayai kegiatan operasionalnya. lembaga penyiaran publik memiliki sumber pendapatan yang lebih banyak dibandingkan lembaga penyiaran swasta yang hanya mengandalkan pada iklan sebagai satu satunya pendapatanlembaga penyiaran swasta dituntut untuk memberikan pendidikan publik seperti menayangkan program yang bernilai edukasi, budaya dan sebagainya. walaupun hal ini dapat dilakukan, dan telah dilakukan oleh sebagian besar lembaga penyiaran swasta, namun pandangan ini sebenarnya salah kaprah, karena berpijak pada asumsi yang salah. tanggung jawab utama pendidikan dan pelayanan publik berada tangan lembaga penyiaran publik yaitu tvri dan rri. terlebih, kedua lembaga penyiaran publik tersebut tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan karena lebih mengutamakan idealisme. sebagaimana ketentuan undang undang, lembaga penyiaran swasta didirikan untuk mencari keuntungan bagi pemiliknya. mengapa tvri dan rri tidak pernah dituntut untuk memperbaiki programnya agar mampu menghasilkan program yang bermutu dan mendidik? padahal kedua lembaga penyiaran itu jelas jelas telah menikmati anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat. mengapa lembaga penyiaran swasta yang justru lebih dituntut untuk bertindak seolah olah menjadi lembaga penyiaran publik? liberalisasi media selama hampir tahun sejak reformasi politik yang dimulai pada tahun indonesia telah merasakan suasana kebebasan, khususnya dalam hal kebebasan menyatakan pendapat. gerakan reformasi telah membuka jalan baginya dibangunnya liberalisasi industri media massa, khususnya penyiaran. liberalisasi media penyiaran yang mengandalkan pada kekuatan pasar bebas merupakan kebijakan yang sering digunakan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. pandangan yang berlaku umum kalangan para ahli ekonomi menyatakan bahwa persaingan bebas (free competition) akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas karena persaingan bebas memungkinkan tersedianya suplai produk (barang dan jasa) yang beragam dengan harga yang kompetitifsejumlah penelitian telah dilakukan berbagai negara demokrasi sejak lima dekade yang lalu untuk menjawab pertanyaan apakah keragaman kepemilikan media massa, khususnya televisi, memiliki hubungan positif dengan keragaman isi program siaran? apakah dengan semakin banyaknya lembaga penyiaran dibuka, dan dimiliki banyak orang, akan semakin meningkatkan keragaman isi program siaran? penelitian mengenai efek kenaikan jumlah stasiun penyiaran terhadap keragaman program siaran telah mulai dilakukan sejak tahun an watermark, berbagai penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah semakin banyak stasiun televisi yang dimiliki oleh beragam pemilik akan juga menghasilkan program yang beragam. penelitian terkait penelitian yang dilakukan dominic dan pearce dengan menggunakan kategori program menunjukkan bahwa keragaman acara yang disiarkan televisi jaringan (network) amerika pada jam tayang utama (prime time) menunjukkan penurunan secara konsisten pada periode antara tahun hingga pada periode tersebut televisi beralih dari format program berita, wawancara perbincangan (talk shows), program kemasyarakatan (public affairs) kepada program yang lebih berorientasi hiburan. penelitian oleh hitman menunjukkan adanya peningkatan dalam hal keragaman program televisi pada televisi jaringan terbesar amerika pada periode wakshlag dan adams mempelajari tingkat keberagaman program siaran televisi amerika selama periode tahun hingga dengan menggunakan kategori program, mereka menemukan tidak adanya suatu tren umum dalam program televisi amerika selama kurun waktu tahun, tetapi mereka menemukan adanya penurunan tajam tingkat keragaman program ketika otoritas siaran negara itu memberlakukan peraturan yang dinamakan prime time access rule star) pada tahun peraturan tersebut melarang stasiun televisi lokal yang bersiaran pada wilayah siaran utama (the top markets) amerika untuk menyiarkan program yang berasal dari stasiun televisi jaringan pada saat waktu siaran utama (prime time) antara jam malam. tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran televisi pada setiap daerah siaran. wakhslag dan adam menemukan dalam penelitiannya terjadinya penurunan tingkat keragaman isi program televisi menyusul diterapkannya peraturan tersebut. mereka menyimpulkan pelarangan siaran televisi jaringan wilayah siaran lokal ternyata tidak mampu mendorong keragaman isi program televisi lokal. memberlakukan star sendiri akhirnya secara resmi dihentikan pada tahun penelitian lebih baru mengenai efek memberlakukan star dilakukan einstein yang disponsori oleh federal communication commission fcc) amerika. dengan menggunakan kategori program, mengukur tingkat keberagaman (diversity trends) diantara dua periode yang berbeda yaitu periode yaitu saat star diberlakukan, dan periode yaitu ketika peraturan tersebut tidak diberlakukan lagi. sebagaimana wakilan adams einstein menemukan adanya penurunan signifikan tingkat keragaman program televisi setelah star mulai diberlakukan pada tahun juga menemukan peningkatan keragaman program televisi secara substansial setelah peraturan tersebut dicabut secara resmi pada tahun einstein mengakui adanya pengaruh dari sejumlah faktor ekonomi terhadap penurunan tingkat keberagaman program namun menyimpulkan bahwa kebijakan star telah gagal mencapai tujuannya untuk mendorong munculnya keberagaman isi program televisi lokal amerika. einstein bahkan menyebut aturan star sebagai tidak produktif (counterproductive). berry dan waldfogel melakukan penelitian empiris terhadap efek pelonggaran aturan kepemilikan stasiun radio amerika sebagaimana ketentuan undang undang telekomunikasi atau telecommunications act tahun mereka melakukan penelitian terhadap tingkat keberagaman isi siaran radio (format radio) pada stasiun radio yang bersiaran wilayah siaran radio pada tahun dan yaitu periode sebelum dan sesudah terjadinya peningkatan konsentrasi kepemilikan stasiun radio tingkat lokal dan nasional sebagai akibat diberlakukannya undang undang telekomunikasi negara itu. berry dan waldfogel menemukan kelonggaran yang diberikan telah mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan, dan berkurangnya jumlah stasiun radio, tetapi kebijakan ini telah meningkatkan keberagaman isi siaran radio (format radio). menurut berry dan waldfogel, adanya paradoks ini keberagaman isi siaran meningkat manakala jumlah stasiun radio menurun disebabkan karena pemilik yang memiliki lebih dari satu stasiun radio cenderung memilih format radio yang berbeda, tetapi masih berdekatan sebagai pilihan strategi dalam menghadapi persaingan dengan stasiun radio lainnya. hasil penelitian mereka menunjukkan adanya kesamaan dengan model teori klasik yang ada sebelumnya yang menyatakan bahwa, jika sejumlah stasiun penyiaran yang dikontrol oleh pemilik yang sama cenderung berupaya untuk membedakan isi program stasiun penyiaran mereka. david watermark menuliskan pandangan berry and waldfogel sebagai berikut: berry and waldfogel's interpretation the apparent paradox that diversity rises while the number stations falls that locally co owned stations tend choose different, but still nearby formats strategy crowd out entry competing stations. their results are also generally consistent with the predictions classic program choice models that under advertiser support, co owned stations have greater tendency differentiate their programming than competing stations. para ahli media massa yang melakukan penelitian sejumlah negara lain luar amerika, misalnya taiwan, belanda, inggris, swedia, finlandia dan denmark menunjukkan indikasi yang sama bahwa banyaknya media penyiaran yang ada negara negara tersebut ternyata tidak mampu meningkatkan keragaman program siaran televisi mereka. penelitian oleh dan chiang terhadap tingkat keragaman isi program televisi taiwan menunjukkan bahwa tiga stasiun televisi jaringan negara tersebut mengurangi tingkat keberagaman isi programnya. hal ini dilakukan seiring dengan semakin tingginya tingkat persaingan industri penyiaran dengan masuknya sejumlah stasiun televisi baru yang menayangkannya programnya melalui satelit dan saluran kabel selama periode hingga van der huruf dan cuilenburg yang melakukan penelitian serupa terhadap sembilan stasiun televisi publik dan komersial belanda selama periode hingga menemukan indikasi yang sama. mereka menemukan bahwa hingga tahun ketika tingkat persaingan antara stasiun televisi masih rendah tingkat keragaman isi siaran televisi meningkat. namun tingkat keragaman program ini menurun ketika tingkat persaingan antara stasiun televisi meningkat. menurut huruf dan cuilenburg, penurunan tingkat keberagaman program ini disebabkan stasiun televisi, terutama stasiun yang sudah berdiri terlebih dahulu (established), ingin bermain aman dengan memberikan fokus perhatian hanya pada jenis program popular yang disukai kelompok terbesar penonton. denmark memberikan contoh yang bagus untuk ini. denmark memiliki stasiun pemerintah yang melakukan monopoli siaran hingga tahun sebelum siaran televisi swasta komersial diperkenalkan negara itu. kehadiran sejumlah stasiun swasta yang saling bersaing itu pada awalnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan keragaman program siaran, dan juga untuk memastikan tidak diadakannya hak hak masyarakat minoritas negara itu. penelitian oleh harvard terhadap media televisi denmark menunjukkan bahwa persaingan antar media penyiaran ternyata tidak mampu memperbaiki kualitas berita negara itu. penelitian serupa swedia oleh hvitfelt dengan situasi pasar media yang memiliki kemiripan dengan denmark menunjukkan bahwa persaingan sengit antara media penyiaran telah mendorong pembuat berita negara itu cenderungpenelitian oleh halaman finlandia juga menunjukkan fenomena serupa bahwa peningkatan jumlah saluran negara itu tidak menghasilkan keragaman program. penelitian pada sejumlah negara tersebutlantas, persaingan seperti apa yang mampu mendorong keragaman program? dalam hal ini,'kita dapat menggunakan perumpamaan sebagai berikutdiantara keduanya mana masing masing stasiun menayangkan program yang berbeda satu sama lain. kesimpulannya, berkurangnya persaingan akan meningkatkan keragaman.sejak pemerintah memberikan ijin untuk pertama kalinya bagi pendirian stasiun televisi swasta rcti pada tahun hingga saat ini indonesia telah memiliki sebanyak stasiun televisi swasta yang mengantongi ijin untuk melakukan siaran secara nasional. ke lembaga penyiaran swasta itu adalah: rcti, global tv, mnc tv, trans tv, trans one, antv, sctv, indosiar, metro jumlah lembaga penyiaran swasta yang bersiaran secara nasional ini sebenarnya sudah terlalu banyak. hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan sengit dalam merebut kue iklan. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, persaingan sengit antara lembaga penyiaran swasta hanya akan mendorong penurunan kualitas program dan menekan keragaman isi program siaran. sebagaimana hukum pasar, persaingan sengit antara lembaga penyiaran swasta mengakibatkan adanya lembaga penyiaran yang kalah dalam persaingan. tidak ada jalan lain bagi pemilik lembaga penyiaran yang kalah dalam persaingan selain menjual sahamnya secara merugi kepada pihak lain, atau kepada investor lain yang sukses dalam menjalankan bisnis penyiarannya. proses persaingan ini telah mengakibatkan terjadinya konsolidasi struktur pasar penyiaran televisi nasional yang berada bawah lima kelompok usaha yaitu mnc group rcti, global dan mnc tv), trans corp trans dan trans viva group one dan antv), emtek group sctv dan indosiar), serta media group metro tv).akan mungkin dilakukan jika stasiun televisi dibangun dengan modal dan kemampuan terbatas. namun, kegiatan akuisisi dan konsolidasi tersebut harus disesuaikan agar jangan sampai terjadi monopoli. kesimpulan berbagai penelitian yang dilakukan sarjana berbagai negara dunia menunjukkan bahwa persaingan sengit antara media penyiaran memiliki hubungan negatif dengan tingkat keragaman isi program siaran stasiun penyiaran..prof. dr. cipta lesmana, m.a. pokok permasalahan permasalahan pokok yang diangkat dalam perkara uji materiil dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran sesungguhnya sederhana. permasalahan pokok tersebut bisa dirangkum dalam (dua) kalimat afirmatif: praktek monopoli atau oligopoli atau pemusatan kepemilikan kini sudah merambah media penyiaran kita, khususnya pertelevisian. praktek monopoli oligopoli media penyiaran akan mengancam proses demokratisasi opini, karena kelompok media bawah "satu bendera dapat menghilangkan diversity content yang menjadi pilar penting sistem demokrasi. oleh karena itu harus ada yang jelas (menutup muttitafsir) dalam tentang penyiaran yang melarang keras praktek. penyiaran membuka muttitafsir, sehingga bertabrakan dengan uud jika kita perhatikan secara saksama materi gugatan pemohon, fokus konsep diversity content adalah diversity opinion . konten media televisi yang lain, khususnya tontonan sinetron film dan segala macam hiburan lain, tidak dipermasalahkan. alur pandangan pemohon, secara konkret adalah: pemusatan media penyiaran omnipotensi power pemilik media newsroom terkomputasi kepentingan pemilikmaretseptember bukti fotokopi somasi aliansi masyarakat untuk demokratisasi penyiaran kepada presiden dan kawan kawan (enam instansi), tanggal maret bukti fotokopi surat gugatan publik koalisi indepensasi penyiaran ditujukan kepada menteri komunikasi dan informatika dan kawan kawan (lima instansi): bukti fotokopi pendapat segi hukum atas pt. media nusantara cipta tbk, tanggal juni dari makes partners law firm. bukti p buku dengan judul dominasi swasta nasional) tergerusnya keberagaman isi dan kepemilikan: bukti p (compact disk) yang berisi risalah pembahasan undang undang nomor tahun tentang penyiaran. selain itu, para pemohon mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut: dandy dwi laksono saksi, februari drs. amir effendi siregar, m.a. ahli, februari prof. dr. priatna abdurrasyid, s.h., ahli, februari santoso saksi, februari prof. alwi dahlan, ph. ahli, april januar rizky ahli, april pemberitaan dipengaruhi, tidak lagi objektif pandangan dan sikap khalayak menjadi bias melalui kesempatan ini kami ingin menanggapi secara masalah pokok yang kedua. masalah pokok kedua merupakan kelanjutan dari masalah pokok pertama, dengan bobot yang jauh lebih besar. konsentrasi kepemilikan media penyiaran dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan kemerdekaan menyatakan pendapat yang diakui secara universal salah satu pilar pelaksanaan sistem demokrasi. mengenai masalah pokok pertama, kami hanya menyinggung sepintas, karena kendala waktu dan sudah banyak saksi ahli lain yang mengubahnya. il. teori tentang efek mediamedia massa. awalnya, orang orang komunikasi percaya bahwa the media powerful. hipotesa seputar teori ini mengemukakan media dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku khalayak. mereka menyebut efektivitas propaganda pada era hitler dan zendaya gunakan media pada regime komunis sebagai bukti konkret tentang keperkasaan media. teori powerful media effects kemudian ditinggalkan oleh banyak ahli komunikasi pada dekade an. beberapa kajian yang diadakan oleh paul lazarfeld pada tahun an memberikan kontribusi signifikan terjadinya perubahan paradigma mengenai efek media massa. menurut hasil penelitian lazarfeld, rakyat memilih calon pemimpinnya bukan atas dasar pemberitaan media, tapi berdasarkan opini orang orang yang sangat dekat dengan mereka. tahun an lahir paradigma baru, terutama dari kelompok akademisi frankfurt school (teori kritis). generasi pertama penganut teori kritis percaya bahwa media powerful. paradigma ini dibangun dari penelitian mereka terhadap industri perfilman hollywood. fim film amerika ketika itu ternyata membawa pengaruh dahsyat bagi perubahan budaya masyarakat, khususnya generasi muda. ketika teori kritis terus mengalami pengembangan, pada pertengahan dekade an muncul sebuah teori baru yang disebut teori cultivation yang dikembangkan oleh george terner' artinya, viewers television would more likely hold conceptions the world that were kongruen with what they had seen television. littlejohn, kemudian hari pandangan terner mengenai efek media mengalami perubahan signifikan. media mempunyai peran penting dalam politik dan kehidupan sosial tomita bytes, il. teori agenda setting versus teori uses and ratification teori agenda setting dua kubu selalu berhadap hadapan dengan argumentasi masing masing disertai hasil penelitian yang dilakukannya. dua kubu itu sudah sama sama diketahui oleh para akademisi ilmu komunikasi, termasuk indonesia, yaitu antara mereka yang percaya bahwa the media very powerful dan mereka yang mengakui media memiliki power untuk mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku masyarakat, tapi power tersebut tidaklah sedapat yang diyakini oleh kubu pertama. kubu kedua ini sering dinamakan penganut limited effects media . sesungguhnya, pengaruh media itu terbatas, dipengaruhi lagi oleh berbagai variable yang juga harus diperhitungkan jika kita hendak mengkaji efektivitas media. teori agenda setting adalah salah satu contoh klasik yang disajikan oleh ilmuwan komunikasi kubu pertama. teori yang digagas oleh comes and shaw' ini intinya mengatakan bahwa (a) the media powerful: (b) agenda terner, cultural indicators: the case violence television drama annals the american academy political and social science, maxwell comes and donald shaw, progress report agenda setting research , paper presented the association for education journalism theory and methodology division, san diego, ca, april media dapat mempengaruhi agenda publik, dan (c) agenda publik kemudian dapat mempengaruhi agenda pemerintah. maka, kalau ada beberapa media menurunkan dan terus menerus mengekspos satu isu melalui serangkaian pemberitaan, isu itu hampir dipastikan akan menjadi isu publik, menjadi wacana perdebatan atau diskusi publik. wacana publik yang terus menerus dan intensif, pada gilirannya, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. namun, tidak sedikit diantara orang komunikasi yang salah persepsi tentang esensi teori agenda setting. persepsi yang keliru dapat dirangkum dengan baik oleh pernyataan bernard cohen" bahwa the press may not successful much the time telling people what think, but stunning successful telling its readers what think about. dengan lain perkataan, power media lebih pada menyadarkan publik untuk membahas isu tertentu seperti yang dilempar oleh media. tapi, media sulit mendikte publik untuk berpandangan dan bersikap, apalagi berperilaku, seperti yang dikehendaki orang orang media. comes dan shaw, keduannya guru besar ilmu jurnalistik, mengambil kasus pengunduran diri presiden richard nixon pada karena keterlibatannya pada skandal watergate sebagai kasus paling bagus untuk membuktikan kebenaran teori agenda setting. tapi tahun kemudian,enski. proses pemakzulan senat terhadap clinton pun berakhir dengan kegagalan. sama dengan skandal watergate, dalam skandal monica, media massa amerika ketika itu terus menerus mengekspos dan memojokkan clinton. toh, teriakan rakyat untuk mendesak clinton mengundurkan diri tidak terlalu keras, padahal bangsa amerika diketahui sulit memaafkan pemimpin yang cacat moral. jelas, media tidak dapat terlalu mempengaruhi masyarakat, apalagi mendiktenya! negara kitmenjak bernard cohen, the press and foreign policy, princeton university press, nj, semester hingga pertengahan media massa kita termasuk televise tidak henti hentinya "menggempur' kasus ini. hasilnya? kita sama sama mengetahuitriliun. bagaimana dengansebaliknya, pada pemilihan umum terpaan media kepada bapak sby tidak terlalu kuat, dan kubu partai demokrat ketika itu belum "menguasai" media massa, toh bisa menangkan pertarungan politik yang membawanya kursi presiden sejumlah faktor lain diakui mempengaruhi sebagian besar rakyat indonesia memberikan dukungannya kepada pak sby. hal ini berarti seorang calon presiden tidak serta merta akan memenangkan pemilihan umum jika hanya mengandalkan media exposure, khususnya media yang berada dalam penguasaannya. fenomena ini pula yang amat dikhawatirkan oleh sejumlah pihak yang menurut mereka akan berakibat pada proses pemilihan umum yang tidak fair dan jujur. teori uses and ratification uses and ratification (selanjutnya disingkat teori ug) adalah sebuah teori komunikasi berdasarkan hasil penelitian alih katz, blumei dan michael gurevitch'? teori ini, intinya, mengajarkan bahwa khalayak secara aktif mencari media tertentu, dan isi media tertentu, untuk mendapatkan gratifikasi (hasil) tertentu. maka,alih katz, blumei, michael gurevitch, utilization mass communication the individual blumei and katz eds.), the uses mass communication: current perspectives ratification research (pp beverly hills, ca, sage. khalayaknya, lambat atau cepat akan ditinggalkan oleh khalayak. iklan pun sulit diperoleh. akhirnya, media tersebut tidak dapat bertahan. teori seringkali disebut juga audience centered media theory, sedang teori agenda setting media centered media theory. yang satu menitikberatkan aspirasi pembaca pemirsa: yang satu lagi mengagungkan media power. agenda setting menekankan keperkasaan media untuk mempengaruhi, bahkan mengubah pandangan, sikap, dan perilaku khalayak. maka, para wartawannya berisi bahwa mereka dapat membombardir khalayak dengan berita apa saja yang dikehendakinya. sebaliknya, para penganut teori percayauntuk itujakarta, ada sebuah harian yang sebelumnya dikenal corong sebuah partai politik. hingga sekarang, harian tersebut tetap kembang kempis nasibnya meskipun mengklaim sudah melepaskan diri dari partai politik itu. ada lagi sebuah harian yang saat ini berkiblat penuh pada pemerintah, tapi terasnya menyedihkan. untuk mendapatkan harian itu pun masyarakat kesulitan. teori juga amat relevan untuk media televisi. sebuah stasiun televisi nasional jakarta yang didukung penuh oleh penerbitan harii swasta lain. setelah merger, ternyata televisi yang nyaris bangkrut tadi mengalami recovery amat pesat dan kini sudah menjadi atm pemilik, karena keberhasilannya mengangguk iklan begitu banyak. maka, berdasarkan paham teori ug, jika benar ada media televisi yang selama jam terus menerus mengecam pemerintah sby, media itu lambat laun akan ditinggal oleh khalayak. media apakah cetak, radio, televisi, new media tetap dituntut objektif. paling tidak, media sekali sekali tidak boleh meremehkan aspirasi dan tuntutan khalayak. sebaliknya, jika ada media termasuk stasiun televisi yang terus menerus menjilat penguasa pada setiap kontennya, business life span nya niscaya akan pendek. iv. hubungan antara pemilik dan konten media jurnalisme, menurut definisi emery emery adalah "the story man's struggle communicate freely with his fellow men dig out and interpret news and freely offer intelligent opinion the marketplace ideas. definisi ini mengasumsikan bahwa pers harus independen, bebas dari pengaruh institusi politik, ekonomi, maupun sosial mana pun. pers yang tidak independen dikhawatirkan akan menghasilkan pemberitaan yang bias. soal independensi pers, tidak sedikit juga wartawan yang memiliki pandangan berbeda. yang dibutuhkan pers adalah objektivitas, bukan independensi. dengan perkataan lain, pers tidak boleh independen, tapi harus berpihak. dalam tutur kata almarhum roshan anwar, pers harus senantiasa berpihak pada keadilan dan kebenaran. mana keadilan atau kebenaran dicederai, sana pers harus bersuara. masalahnya, kebenaran dan keadilan tidak mudah ditegakkan, sebab kedua jargon ini abstrak sifatnya. para filsuf sejak ribuan tahun yang lalu sudah memperdebatkan kebenaran dan "keadilan . dan mereka tidak pernah mencapai kesepakatan tentang apa itu yang disebut "benar" dan "adil". yang jelas, teori social construction reality dari berger dan lukman menegaskan bahwa realita sosial tidak pernah berdiri sendiri, melainkan hasil konstruksi individu individu. dalam konteks pemberitaan, objektivitas pemberitaan dengan demikian merupakan hasil konstruksi yang dibuat para wartawan. konstruksi sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya bisa saja faktor pemilik media., dalam bukunya media diversity, economics, ownership and the fcc , mara einstein berdasarkan hasil penelitiannya yang luas menegaskanapi tidak sedikit penelitian yang tidak mendukungnya.? jika ada sebuah stasiun televisi dimiliki seorang politisi dan televisi tersebut setiap hari, bahkan setiap jam menayangkan iklan kampanye partai pemilik, hal itu tidak perlu terlalu dicemarkan. yang paling krusial dalam dunia media adalah efeknya. apa ada jaminan bahwa kampanye partai politik media pemilik sangat efektif mempengaruhi, bahkan mengubah pandangan dan perilaku pemirsa? belum tentu. mungkin saja, kampanye kampanye yang over itu justru mendatangkan efek bumerang terhadap politisi pemilik media itu! jika kita rujuk pada teori uses and ratification, konten media tetap harus berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi khalayak. media yang terus menerus mempublikasikan atau menayangkan konten yang tidak aspirasi, tapi berlusconi terpilih sebagai perdana menteri italia beberapa tahun yang lalu, terutama, diyakini karena kampanye intensif yang dilancarkan oleh sejumlah media miliknya. contoh: pemerintah amerika akhirnya memutuskan menarik diri dari vietnam pada terutama, karena kecaman terus menerus media massa terhadap kebijakan perang vietnam gedung putih. andi mallarangeng gagal terpilih sebagai ketua umum partai demokrat dalam kongres partai demokrat padahal eksposur media sudah begitu gencar. contoh lain: seorang pengusaha tertangkap basah menyuap seorang pejabat kppu. atasan pengusaha itu dikenal pemilik kelompok media. mungkin saja ada instruksi dari pemilik kepada operator medianya untuk membela" pengusaha. ternyata, pemberitaan tentang kasus pengusaha yang dilansir oleh kelompok media tersebut tidak bisa membabi buta membela tersangka. pada akhirnya, pengusaha itu tetap saja diadili dan dihukum penjara. kontennya semata mata berorientasi pada kepentingan pemilik. jika kepentingan pemilik bertabrakan dengan kepentingan khalayak, maka media tersebut hampir dipastikan sulit berkembang. dengan demikian, adalah pemikiran yang terlampau simplisi konglomerasi media penyiaran konglomerasi pers sebenarnya sudah menjadi fenomena dunia. seluruh media massa amerika kini dikuasai oleh kurang dari korporasi raksasa, antara lain general electric, sony, news corporation, viacom, disney, dan time warner. news corp memiliki lebih dari media yang tersebar seluruh dunia, hingga ujung benua afrika sekali pun. amerika, hingga tahun yang lalu masih ada regulasi yang membatasi kepemilikan media oleh satu korporasi. rupanya, restriksi seperti itu dirasakan kurang efektif. maka, pencaplokan atau penguasaan satu media oleh media besar pun berlangsung dengan intensitas tinggi. indonesia tidak bisa melawan kecenderungan global ini. pada era pak harto pun, konglomerasi sudah dimulai. jual beli supp surat izin usaha penerbitan pers berlangsung intensif, walaupun "dibawah tangan dengan tameng kerjasama manajemen. mana istilah yang lebih tepat dipakai: monopoli, penguasaan kepemilikan, kepemilikan silang, konglomerasi penyiaran atau merger integration? beragam istilah ini, tentu, mempunyai makna yang berbeda pula. apakah merger atau konglomerasi media selalu berkonotasi buruk?, dan lain sebagainya. yang paling dikhawatirkan dari konglomerasi media adalah ketidakberdayaan redaksi untuk melawan kehendak pemilik sehingga mengancam kebebasan pers mencari dan menyajikan informasi kepada masyarakat luas. namun, kekhawatiran ini kerapkali berlebihan. menjadi kewajiban redaksi untuk selalu berkomunikasi dan memberikan pemahaman kepada pemilik untuk tidak terlalu sering melakukan intervensi newsroom. tampaknya tidak pernah disebutkan. padahal, per definisi, praktik seperti ini juga masuk dalam ranah "konglomerasi penyiaran masyarakat peduli media mpm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pertama tama, keberadaan mpm sebagai sebuah organisasi swasta yang dibentuk dan dideklarasikan oleh berbagai elemen masyarakat yogyakarta pada agustus dan memperoleh badan hukum tahun tujuan dibentuknya mpm adalah ikut serta mewujudkan demokratisasi media melalui penguatan pada level masyarakat. sejak awal para deklarator menyadari bahwa demokratisasi media hanya dapat terwujud dengan baik kalau ada keseimbangan kekuatan antara tiga pilar, yaitu pelaku media, regulator, dan masyarakat. atas pertimbangan tersebut, maka mpm memosisikan diri pada upaya penguatan masyarakat melalui literasi atau pendidikan melek media. setelah saat saat awal lebih mengkritisi media cetak, namun sejak mpm secara terus menerus melakukan pendidikan melek media, khususnya terhadap televisi, bagi kalangan ibu ibu rumah tangga yogyakarta oleh karena derasnya terpaan televisi pada khalayak. sehubungan dengan itu, maka pendapat yang akan disampaikan oleh mpm dalam kesempatan terhormat ini akan berfokus pada aspek isi siaran televisi swasta indonesia. sebagai dasar pemikiran kami untuk menyampaikan pendapat dalam kesempatan ini adalah konsideran yang merupakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari undang undang nomor tahun tentang penyiaran. metodenya, kami membandingkan antara semangat yang dikandung dalam butir butir konsideran dengan realitas sosial yang ada. konsideran butir berbunyi, "kualitasnya: hak menyampaikan pendapat melalui media penyiaran televisi swasta indonesia selama ini hanya terbuka bagi kelompok elit, lebih khusus lagi terbatas pada orang orang yang berada jakarta dan sekitarnya. betapa pun masuk kelompok elit, tetapi kalau mereka berada daerah maka hampir dapat dipastikan kecil kemungkinannya akan memperoleh porsi tampil televisi jakarta. elit daerah berkesempatan tampil panggung televisi swasta jakarta ketika mereka dapat dieksploitasi secara ekonomis seperti pada saat kampanye pemilihan kepala daerah. sejauh ini hampir tidak ada satu pun stasiun penyiaran televisi swasta yang berjaringan nasional mau memberi slot waktu siaran yang memadai bagi orang orang kebanyakan untuk menyatakan pendapatnya melalui media penyiaran. demikian halnya dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi masih jauh dari indikator terpenuhi. benar, bahwa televisi swasta mempunyai beragam acara yang informasi dan berita, bahkan ada dua stasiun penyiaran yang memiliki format siaran khusus berita (news television). namun, jika dicermati secara seksama materi berita yang disiarkan setiap hari sangat bias elit, bias jawa dan lebih ekstrim lagi bias jabodetabek. bahkan paulus widianto ahli, april dan prof. dr. ichlasul amal, ahli, april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi dandy dwi laksono posisi, tugas, dan tanggung jawab saya bekerja rajawali citra televisi indonesia rcti) sejak januari sebagai senior producer pada program buletin berita nuansa pagi menit). senior producer adalah jabatan struktural dan fungsional bawah news production (bidang pemrosesan). tugas produser adalah melakukan perencanaan atau proyeksi liputan, menyeleksi materi liputan yang masuk ruang redaksi, mengolahnya, serta menayangkan dan membuat evaluasi. sebagai senior producer, atasan saya berturut turut adalah: executive producer, news production manager, dan pimpinan wakil pimpinan redaksi. pada februari saya mendapat penugasan baru sebagai kepala seksi peliputan bawah news gathering. posisi ini membawahi sembilan koordinator liputan, sekitar reporter, dan delapan kontributor. tugas utama memantau peristiwa dan informasi yang berkembang lapangan, menyusun perencanaan liputan, memberikan penugasan kepada tim peliputan, serta mempresentasikan dan menyerahkan basil liputan kepada para produser bagian news production. sebagai kepala seksi peliputan, atasan saksi berturut turut adalah: news gathering manager serta pimpinan dan wakil pimpinan redaksi. setelah tiga tahun bekerja, saksi mengajukan pengunduran diri pada november dan diterima secara resmi oleh manajemen pada januari pemberitaan sisminbakumtahun tahun terakhir hanya berputar putar sekitar istana, senayan, gedung bundar, dan kpk sehingga melupakan permasalahan lain yang ada negeri ini. akibatnya, sebagian besar masyarakat indonesia memperoleh informasi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. informasi yang selama ini diterima melalui media penyiaran cenderung seragam, bias elit, dan sama sekali tidak menjawab persoalan hidup sehari hari. kesimpulannya, sejak berlakunya undang undang nomor tahun sampai saat ini, substansi dari konsideran butir tersebut belum terwujud. kebebasan menyampaikan pendapat melalui penyiaran televisi hanya dimiliki oleh kelompok elit jakarta. demikian pula hak warga untuk memperoleh informasi sesuai hak asasi manusia melalui media penyiaran televisi adalah "jauh panggang dari api." konsideran butir berbunyi, "kualitasnya: sistem stasiun berjaringan seperti diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang penyiaran ternyata tidak dapat terwujud dengan baik karena selalu saja ada upaya upaya dari pihak industri televisi swasta untuk mempengaruhi pemerintah kementerian kominfo) agar implementasi sistem stasiun berjaringan tidak dilaksanakan secara konsekuen sesuai amanat undang undang nomor tahun tetapi mengikuti irama mereka. akibatnya, kanal frekuensi uhf yang ada daerah seolah menjadi hak istimewa (privilege) dari pihak industri televisi swasta sehingga investor daerah tidak memiliki banyak kesempatan. contoh kasus diy, wilayah ini memperoleh jatah kanal uhf, satu kanal diperuntukkan bagi tvri setempat, dan kanal menjadi privilege bagi televisi swasta jakarta yang existing, dan hanya kanal yang diperebutkan oleh daerah. kondisi yang demikian menyebabkan frekuensi sebagai kekayaan alam milik negara akhirnya tidak dapat dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, karena pada kenyataannya stasiun televisi yang memperoleh privilege tersebut hanya dimiliki oleh orang, padahal dana ulan yang tersedot stasiun televisi setiap tahunnya sebesar persen dari total belanja iklan nasional selama 2011atau mencapai triliun antaranews.com, pendek kata, dana triliunan rupiah dari belanja ulan nasional hanya mengalir pundi pundi milik orang konglomerat, sementara masyarakat nusantara hanya kebagian sampah dari kemasan barang barang industrial yang dipasarkan layar kaca. dengan tidak terwujudnya sistem stasiun berjaringan akibat penafsiran yang salah atas undang undang nomor tahun tentang penyiaran, maka pihak pemerintah daerah dan masyarakatnya tidak mendapatkan keuntungan ekonomis apa pun dari penyelenggaraan siaran televisi swasta yang ada saat ini. kondisi yang tidak adil ini jelas tidak dapat dibiarkan karena dalam jangka panjang dapat merusak harmoni pusat dan daerah. kesimpulannya, frekuensi milik publik yang dipergunakan.consider butir berbunyi,kualitasnya: integrasi nasional indonesia saat ini benar benar sedang diuji karena melemahnya daya pemersatu. televisi sebagai media yang memiliki tingkat penetrasi sangat tinggi (data nielsen menyebutkan sampai sebenarnya mempunyai peran besar untuk menjaga integrasi nasional. namun, fakta empirik menunjukkan bahwa setiap hari televisi justru lebih banyak menyiarkan informasi atau berita yang memiliki potensi tinggi memecah keutuhan bangsa. isi dan nuansa siaran televisi swasta cenderung seragam, nominatif, dan mengabaikan kebhinekaan indonesia. semua penyiar yang tampil layar televisi swasta adalah orang orang yang memiliki wajah dengan tipologi metropolis atau dapat disebut sebagai "indo" dan menutup kesempatan bagi warga yang memiliki warna kulit gelap, rambut keriting atau ciri khas lain luar "indo". dapat dikatakan bahwa stasiun televisi swasta berjaringan nasional telah bertindak diskriminatif dan secara sadar menghapus kebhinekaan suku bangsa indonesia. kondisi demikian sangat berbeda dengan siaran cnn yang mampu menampilkan wajah wajah khas dari berbagai negara dunia. kemajemukan budaya sama sekali tidak mendapatkan tempat layar televisi swasta kita. kekayaan seni budaya bangsa indonesia yang adiluhung tidak memperoleh tempat terhormat, digantikan dengan sajian program hiburan yang amat dangkal, tidak mengembangkan nalar, tidak menumbuhkan cita rasa yang baik, jauh dari suasana reflektif, dan penuh kegaduhan tanpa arti karena sarat dengan kekerasan, ungkapan ungkapan kasar, penistaan, goyang pinggul, dan bentuk analitis lainnya. jika kondisi demikian dibiarkan terus, maka pada waktunya nanti generasi penerus akan kehilangan ingatan atas budaya bangsanya sendiri, tetapi sisi lain tidak memiliki orientasi budaya yang jelas. akibatnya akan timbul suatu generasi yang ling lung, tidak memiliki jati diri. semua itu terjadi lantaran adanya sentralisasi siaran televisi swasta akibat tidak terbangunnya sistem penyiaran nasional yang ideal seperti diamanatkan undang undang nomor tahun tentang penyiaran. penyiaran nasional yang dikuasai oleh sekesial yang dimensinya luas pun belum tentu disiarkan jika fokusnya daerah. fakta empirikyang menimbulkan citra negatifisotop, dihentikan, jika tidak ingin negara kesatuan republikakibat tidak terwujudnya sistem penyiaran nasional, maka calon gubernur luar dki pun terpaksa harus berkampanye melalui televisi jakarta, dan warga masyarakat daerah lain yang tidak mempunyai kepentingan dengan rencana pemilihan gubernur tersebut dipaksa ikut menonton kampanye mereka. hal demikian itu tidak akan terjadi jika sistem stasiun berjaringan terlaksana sesuai amanat nomor tahun tentang penyiaran. kesimpulannya, konsideran butir hingga kini belum terwujud., dan seimbang belum terwujud akibat sentralisasi penyiaran oleh lembaga penyiaran swasta. konsideran butir berbunyi, "" kualitasnya penyelenggaraan siaran oleh lembaga penyiaran televisi swasta yang kini ada bersiaran secara nasional lebih banyak menyiarkan program hiburan. fungsi edukatif masih sangat kecil porsinya, dan itu pun belum secara khusus menyentuh program siaran sekolah (school broadcasting), melainkan masih terbatas pada siaran pendidikan sosial pada umumnya. begitu juga implementasi dari fungsi perekat sosial belum terbukti secara nyata. bahkan sebaliknya, banyak anggota masyarakat berpendapat bahwa televisi swasta sekarang ini mengembangkan jurnalisme tembak rujukan, dan cenderung menciptakan perpecahan. hal itu tampak jelas pada sejumlah tayangan program infotainment yang tidak membangun kerukunan antar sesama, tetapi justru mempertajam konflik antar individu dan kelompok sosialnya. konsideran butir berbunyi, "kualitasnya: hasil pemantauan komisi penyiaran indonesia kpi) menunjukkan betapa banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi swasta atas pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran p3sps). mui dan juga pernah mengeluarkan fatwa mengharamkan program infotainment yang mengandung muatan menjelek jelekkan orang lain. masyarakat diy dan sekitarnya pada november menyampaikan protes keras atas program silet rcti karena informasi yang disampaikannya menimbulkan kegelisahan masyarakat. sederet fakta tersebut menjadi bukti bahwa siaran televisi swasta saat ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan nilai nilai yang terkandung dalam konsideran butir penyiaran. dengan kinerja yang demikian, alangkah berbahayanya kalau mereka diberi hak untuk melakukan sentralisasi penyiaran seperti yang terjadi selama ini. pada bagian akhir dari pendapat mpm, kami ingin menyampaikan bahwa penyiaran mewajibkan setiap pemohon izin siaran untukpenyiaran. cetak tebal pada "format siaran" sengaja kami buat untuk memberikan penekanan tersendiri. mengapa format siaran masuk sebagai persyaratan pokok dalam setiap proses pengajuan izin siaran? hal itu tidak lain untuk menjamin adanya keberagaman isi (diversity content) siaran televisi format siaran adalah bentuk kepribadian dari setiap stasiun penyiaran berdasarkan dominasi jenis program yang disiarkan sepanjang hari. secara umum format siaran dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu format siaran berbasis informasi atau berita, berbasis hiburan, dan format siaran yang sifatnya khusus seperti televisi pendidikan, televisi pertanian, televisi olah raga, televisi anak anak,dan sebagainya. dengan kewajiban mencantumkan format siaran yang jelas, maka isi siaran dan target khalayak dari setiap stasiun televisi harus berbeda dengan televisi lainnya. sebab setiap jenis format siaran mewajibkan fokus pada jenis program tertentu sesuai dengan target khalayak yang dituju. negara yang regulator penyiarannya sudah cukup kuat, pergantian format siaran tidak boleh dilakukan semaunya, tetapi harus mendapatkan izin dari regulator. pergantian format siaran biasanya dilakukan bersamaan dengan masa perpanjangan izin yang baru. hal itu semata mata untuk menjamin agar prinsip keberagaman isi siaran bisa dipertahankan secara konsekuen. dengan demikian, penggantian format siaran tanpa seizin regulator dapat dikategorikan pelanggaran berat dan bisa dicabut izin siarannya. jadi, dengan diberlakukannya format siaran berarti setiap pemegang izin penggunaan frekuensi untuk siaran otomatis harus mengisinya dengan program program yang telah disetujui oleh pihak regulator. dengan kata lain, izin penggunaan frekuensi berarti identik dengan jenis program tertentu yang akan disiarkan. dengan demikian, izin penggunaan frekuensi tidak dapat dilepaskan sedikit pun dari isi siaran. berdasarkan uraian tersebut, terutama oleh karena banyaknya korban atas tayangan program televisi maka mpm menyatakan: mendukung dikabulkannya permohonan kids agar tidak terjadi multitafsir atas dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran: memohon agar mahkamah konstitusi membuat tafsir yang berpihak kepada kepentingan publik sehingga televisi benar benar menjamin keragaman isi (diversity content) sekaligus keberagaman kepimpinan (diversity ownership)asosiasi televisi komunitas indonesia atki), yang pada pokoknya sebagai berikut: pertama, bahwavkdari prinsip ini, juga dibutuhkan prinsip lain, yang secara melekat (embedded)namun, berkaca dari realitas kehidupan media penyiaran (khususnya televisi) indonesia, asosiasi televisi komunitas indonesia menilai negara mengabaikan prinsip dasar tersebut. rencana siaran berjaringan sebagai upaya perwujudan keragaman isi siaran urung dilaksanakan sejak undang undang nomor tahun tentang penyiaran diberlakukan. hal tersebut terjadi, ditengarai karena pelaku industri televisi yang sebagian besar berdomisili jakarta, enggan mengimplementasikan ketentuan siaran berjaringan indonesia. akibatnya, publik (baca:khalayak) tidak mendapatkan perlindungan dan keuntungan dari kegiatan penyiaran. publik hanya menjadi objek dari kegiatan penyiaran yang hanya berorientasi terhadap keuntungan komersial bagi industri televisi lembaga penyiaran swasta lps)i indonesia. publik dipaksa untuk hanya menerima isi siaran dengan selera industriistem siaran berjaringan. sementara dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, dalam dan menyebutayangnya, situasi kehidupan penyiaran sekarang, tidak menjamin adanya hak tersebut. dominasi informasi yang terpusat dari jakarta menjauhkan adanya keadilan dan keseimbangan informasi antara pusat dan daerah, akibat ketiadaan keragaman isi dalam media penyiaran indonesia. hal ini diperparah dengan kepemilikan lembaga penyiaran yang hanya dikuasai oleh beberapa orang dan atau sekelompok pemilik. asosiasi televisi komunitas indonesia menilai keragaman kepemilikan sebagai prinsip dasar penyelenggaran penyiaran juga belum terwujud indonesia. masih terdapat kecenderungan satu kelompok group bisnis memiliki beberapa stasiun televisi sekaligus. kepemilikan media penyiaran yang didominasi orang kelompok dan terpusat jakarta ini, semakin menjauhkan harapan publik atas keseragaman isi siaran. untuk itu, asosiasi televisi komunitas indonesia mendukung permohonan uji materiil koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran atas dan undang undang penyiaran nomor tahun yang diajukan kepada mahkamah konstitusi. kedua, dalam konsideran undang undang nomor tahun tentang penyiaran disebutkasebagai sumber daya alam yang terbatas, maka pemerintah telah melakukan pembagian kanal spektrum frekuensi untuk televisi sebagaimana dalam lampirantersebutlah pembagian pemetaan kanal frekuensi allotment) televisi siaran ultra high frequency uhf). sayangnya, kanal yang terbatas itu hanya dikuasai oleh stasiun televisi swasta yang bersiaran secara nasional sehingga penguasaan atas spektrum frekuensi yang terbatas itu sangatlah tidak adil bagi publik. asosiasi televisi komunitas indonesia merasa menjadi salah satu korban ketidakadilan atas penguasaan frekuensi tersebut. sementara lembaga penyiaran swasta lps) yang menyelenggarakan siaran televisi berlimpah frekuensi dan menguasainya hingga daerah, namun lembaga penyiaran komunitas lpk) yakni televisi komunitas, tidak mendapat alokasi kanal frekuensi untuk keperluan siaran analog televisi, baik pada ultra high frequency uhf) maupun very high frequencyzinan penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana aturan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga penyiaran komunitas. namun mereka terhambat mendapatkan alokasi frekuensi untuk siaran analog baik pada pita ultra high frequency uhf) maupun very high frequency vhf), akibat ketiadaan frekuensi yang tersedia. dimana frekuensi tersebut dikuasai oleh televisi swasta, yang diakibatkan dari multitafsir atas dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, yang menciptakan kondisi lebih menguntungkan bagi televisi swasta untuk menguasai frekuensi. untuk itu, kami mendukung koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran yang memohon kepada mahkamah konstitusi memberikan penafsiran tunggal atas yang diujimaterikan,. kami berharap, mahkamah konstitusi memberikan penafsiran tunggaluatu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran, dibatasi dalam arti yang sesungguhnya. sehingga tidak menimbulkan multitafsir, serta memberikan rasa keadilan dan pemerataan sebagai hak konstitusional dari publik. i2. menimbang bahwa mahkamah juga telah menghadirkan saksi dan para ahli yaitu: sabam leo batubara ahli, persidangan februari bambang kosovo saksi, persidangan februari narliswandi pilang ahli, persidangan februari dan effendi ghazali, ph. d., mps ahli, persidangan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: sabam leo batubara deskripsi masalah: kids memohon pengujian dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran terhadap dan uud1945. sebagai kepala seksi peliputan, tugas saksiksi memeriksa dan menelusuri apa yang terjadi dengan tim liputan kejaksaan agung sehingga materksirepeaksiksi memperoleh jawaban bahwa kasus ini tidak bisa diberitakan karena terkait pemilik mnc rcti. saksi memiliki preseden sebelumnya, bagaimana memoderasi intervensi para pemohon menilai akan terjadi kerugian konstitusional: kerugian konstitusional itu berupa antara lain: kemerdekaan berpendapat dan berbicara (freedom speechil. landasan penyelenggaraan media penyiaran: landasan konstitusional:landasan yuridis:izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain." juncto hurufundang undang nomor tahun tentang pers: pers: pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. undang undang lain yang terkait antara lain:seroan terbatas landasan keprofesionalan: pedoman perilaku penyiaran p3) standar program siaran sps) kode etik jurnalistik kej). ill. ppi perancang awal ruu penyiaran untuk mereformasi undang undang nomor tahun terhadap penyiaran yang berparadigma otoriter, anggota komisi dpr hasil pemilu juni yang judul dikoordinir oleh bambang radon, s.h, mengajukan usul inisiatif tentang penyiaran. penjelasan pengusul disampaikan dalam sidang paripurna dpr, tanggal juli dan disahkan dalam sidang paripurna september menjadi ruu penyiaran usul inisiatif dpr. pengajuan ruu ini patut disambut. ppi (koordinatnya sabam leo batubara) telah menunggu momentum ini bulan. ruu penyiaran dirancang oleh ppi wisma sinar kasih pacet cianjur pada januari dan kemudian disampaikan komisi dpr pada februari dapat kami tambahkan, amandemen uud berasal dari usulan yang diajukan ppi pada sidang istimewa mpr november dan diakomodasi dalam tap mpr nomor xvii tentang ham, yang kemudian menjadi dalam amandemen uud iv. pendapat: dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran sesuai uud penyiaran dalam pembahasan ketentuan ini, pansus dpr dan internet pemerintah dihadapkan kepada pilihan berikut. pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dibebaskan, dilarang atau dibatasi? the law makers memilih salah satu kemungkinan yang tersedia opsi kecenderungan kebijakan pemusatan kepemilikan berorientasi falsafah individualisme, media penyiaran, bebas liberalisme, dan kapitalisme. berkarakteristik laissez faire dan the survival the fittest. opini media massa didominasi oleh pemenang the survival the fittest. konsep itu mengemuka negara negara barat pada abad xix, dan permulaan abad xx. pemusatan kepemilikan media massa dikuasai penguasa rezim: media media penyiaran, menjadi trompet penguasa rezim. dilarang. opini penguasa rezim mendominasi media. dianut ussr, yugoslavia, rrc, korea utara, burma. pemusatan kepemilikan pemusatan kepemilikan dan penguasaan media penyiaran, tidak lembaga penyiaran swasta, dibolehkan tapi dilarang, tapi dibatasi dibatasi. dibatasi dengan highly regulated oleh negara, al. lewat: .perizinan penyelenggaraan penyiaran ketat(ref. penyiaran) izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain (ref. penyiaran) .lembaga penyiaran yang adalah juga perusahaan pers taat asas atas.fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial pers): mentaati sps dan kej. opini publik (diverse voices) dilindungi the law makers memilih opsi yang sesuai dengan uud opsi kebijakan . sama berhak untuk |. untuk sebesar hadapan hukum besar kemakmuran rakyat pemusatan jure ya, defacto hak untuk opsi kebijakan kepemilikan kepastian hukum mencari, ini media memihak memperoleh, berpihak penyiaran, pemenang the memiliki, untuk sebesar bebas survival the menyimpan, besar fittest, mengolah kemakmuran bertentangan dan pemenang the dengan menyampaikan survival (6m) informasi the fittest, ( ) utamanya bagi para bapak pemenang the bangsa survival menolak the fittest, falsafah ini. bertentangan ( ) dengan " ) pemusatan law the ruler, hak untuk pilihan ini kepemilikan jaminan hukum hanya berpihak untuk media memihak bagi penguasa sebesar besar penyiaran, penguasa rezim, rezim, kemakmuran dilarang. bertentangan bertentangan penguasa dengan dengan rezim, 28f. bertentangan ( ) ( ) dengan pemusatan ketentuan ini tidak hak untuk kata dibatasi, kepemilikan bertentangan berlaku bagi lewat regulasi media dengan setiap orang. ref. penyiaran, kebijakan ini tidak sesuai dengan dilarang hak konstitusi dan tapi dibatasi untuk penyiaran, (#) serta pars, p3&sps dan kej mendesain opsi ini sejalan dengan gama dari analisis tersebut atas menurut saya perumus (the law makers) sangat bijaksana memilih ketentuan penyiaran, dengan pertimbangan sejalan dengan amanat uud khususnya 28f, dan penyiaran pelarangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai penyiaran diperlukan untuk mengamankan terwujudnya demokrasi ekonomi (amanat dari uud dan demokratisasi penyiaran (amanat dari dan uud dua penyiaran itu saling memerlukan dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan penyiaran berdasarkan konstitusi. ketentuan penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan media dibolehkan tapi dibatasi, juga dianut oleh penyiaran negara negara demokrasi lainnya, seperti dan australia. bedanya, batasan pemusatan kepemilikan industri penyiaran indonesia diatur oleh peraturan pemerintah, oleh komisi penyiaran as, australia oleh parlemen dimasukkan dalam penyiarannya. industri penyiaran memerlukan daya dukung ekonomi penentu kebijakan nasional, pelaku usaha, dan pemerhati industri penyiaran kita juga perlu memahami prinsip ekonomi media yang berlaku dalam bisnis media penyiaran. sehat tidaknya bisnis penyiaran televisi tergantung daya dukung ekonomi yang tersedia. berdasarkan daya dukung ekonomi, australia misalnya hanya tiga komersial yang bersiap nation wide, yakni channel channel dan channel selebihnya lembaga penyiaran swasta lokal, publik, komunitas dan berlangganan. daya dukung ekonomi indonesia tidak lebih baik dibanding australia. berdasarkan kondisi itu, indonesia diperkirakan paling hanya mampu menghidupi tiga komersial yang bersiap nasional sehat ideal dan bisnis. sekarang ini jakarta terkonsentrasi paling tidak komersial yang memilih segmen nasional. untuk meraih posisi tiga stasiun yang sehat menurut hemat sayakesimpulan dari uraian atas disimpulkan: dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan dengan dan uud dengan itutidak dilarang, tapi dibatasi. ketentuan seperti itu berlaku negara negara demokrasi termasuk indonesia:, bukan dengan langsung mengajukan uji materiil mahkamah konstitusi. pelanggannya berdasar penyiaran dapat dipidana penjara dan atau dipidana denda, ketentuadibatasi.", upaya industri media televisi menuju tiga stasiun komersial bersegmen nasional yang sehat bisnis dan sehat ideal tidakkosovo setelah reformasi, sekretariat negara setneg) sudah tidak terlibat langsung dalam setiap perencanaan, perancangan, dan pembahasan undang undang. saat itu muncul pertimbangan politis supaya fungsi tersebut tidak berlanjut untuk menghilangkan kesan bahwa seakan akan setneg menjadi semacam negara dalam negara . kemudian, fungsi setneg hanya dibatasi pada memberikan laporan dalam bentuk inti inti atau pokok isi dan permasalahan yang ada dalam rancangan undang undang yang sudah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dan memerlukan pengesahan oleh presiden tersebut. dalam melaksanakan tugas itu, setneg mengajukan beberapa laporan dan poin poin apa saja yang ada dalam itu, antara lain, adalah poin yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh para pemohon, dari beberapa prinsip yang ada, yang sudah disepakati dalam ruu penyiaran dan kemudian disetujui untuk disahkan menjadi uu, terdapat beberapa hal yang dirasakan kurang konsisten secara konseptual, yaitu, pertama, dari aspek hukum, sebagai contoh, dalam huruf dinyatakan, penyiaran diarahkan untuk: . mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat bidang penyiaran , artinya, sudah tegas diatur bahwa terdapat pencegahan monopoli kepemilikan, namun ketika membaca yang, tampak bahwa ketegasan huruf bergeser menjadi kendor dalam ini. namun, ketegasan itu tampak lagi dalam yang menyatakan, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. kedua, dari aspek politis, dalam upaya pembinaan hukum ataupun pembinaan ekonomi nasional, sebenarnya ketentuan dalam ini tidak lebih maju dibandingkan dengan penyiaran tahun yang jelas melarang monopoli kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta lps) (vide tentang penyiaran menyatakan, pemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, baik yang mengarahhal ini yang membuat presiden berpikir bahwa tidak ada kemajuan secara politis. ketiga, dari aspek filosofis, dengan adanya ketentuan yang meragukan atau tidak tegas atau konsisten sebagaimana telah dijelaskan atas, menimbulkan distorsi terhadap upaya untuk menciptakan kebebasan berpendapat ataupun kebebasan untuk memiliki akses kepada sumber informasi, ini menjadi satu dari beberapa undang undang yang sebenarnya berlaku tanpa pengesahan presiden. berdasarkan uud telah menyatakan bahwa jika dalam waktu hari sejak dikirimkan ruu itu tidak disahkan, maka ruu tersebut berlaku efektif menjadi uu. presiden memilih tidak mengambil posisi yang, secara hukum dan secara moral, bertentangan dengan keyakinannya, dalam proses pembahasan ruu penyiaran saat itu, yang sekarang menjadi presiden diwakili oleh menteri komunikasi dan informasi saat itu, saat memutuskan untuk tidak menandatangani ruu penyiaran tersebut presiden tidak memberikan penilaian atau keberatan, kecuali memberikan pertimbangan berdasarkan tiga aspek yang jika berkaitan dengan isu monopoli , maka terdapat rumusan yang menimbulkan kesan kuat tidak adanya konsistensi ketiga aspek (hukum, politik, dan filosofis) tersebut: dalam pemberian keterangan persidangan, saksi mengajukan fotokopi dari naskah yang asli. berdasarkan naskah atau dokumen yang diajukan tersebut, diketahui bahwa tidak tercantum kalimat yang menunjukkan bahwa presiden megawati soekarnoputri mengesahkan dan menandatangani ruu penyiaran tersebut menjadi tentang penyiaran, saksi menerangkan bahwa makna kata dibatasi dalam itu adalah soal jumlah, dan jumlah itu tidak jelas. hal ini berbeda dengan huruf dan sebenarnya, tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memberikan rambu rambu dan seberapa besar penguasaan pasar oleh yang bersangkutan, namun yang tidak jelas adalah yang dimaksud dengan dibatasi itu apakah dalam artian konteks arah monopolinya atau dalam kandungan monopoli itu sendiri? itu sebabnya penyiaran tahun dianggap lebih maju dan lebih jelas dalam bersikap daripada ini, pada saat setneg menerima ruu penyiaran saat itu, berdasarkan standart operating procedure sop), tidak ada mekanisme bahwa setiap menerima ruu, langsung dibuatkan catatan. saat menerima ruu penyiaran itu, sesuai sop, hanya diberi tanda catatan kapan ruu itu diterima, terus kemudian disposisi untuk disiapkan laporannya. untuk semua ruu yang akan disahkan presiden, presiden harus disuruh tahu, dibuat tahu, dan diberi tahu prinsip prinsipnya, bukan karena pilih pilih undang undang. sebagai contoh, tentang pembentukan provinsi kepulauan riau adalah termasuk undang undang yang berlaku namun tidak disahkan oleh presiden, karena presiden mengetahui bahwa undang undang tersebut lahir ketika prosedur persyaratan yang ada dalam pemerintahan daerah tidak dipenuhi, yaitu tidak ada persetujuan dprd dan tidak ada persetujuan gubernur riau pada waktu itu. padahal, inisiatifnya justru orang dari partainya presiden sendiri. saat itu presiden berpendapat jika mengesahkan ruu itu, secara moral, presiden keliru. oleh karena sudah menjadi keputusan politik, akhirnya presiden membiarkan saja ruu itu berlaku sesuai mekanisme konstitusi. ini dahulu juga lahir dengan proses seperti undang undang kepulauan riau, yaitu beberapa pokok yang ada, baik materi ataupun prosesnya diberitahukan atau disajikan semuanya kepada presiden. dengan adanya pemahaman terhadap persoalan persoalan yang pokok, presiden pun bertanya secara langsung, tidak hanya sekadar membaca dan bertanya mengapa begini mengapa begitu. jika diperlukan, setneg dapat bertanya lebih lanjut kepada menteri kominfo untuk tambahan kejelasan informasi terkait substansi ruu itu. tetapi jika sudah tertulis dalam ruu, itu yang dilakukan. dalam membahas suatu ruu, menteri selalu memperoleh semacam surat tugas untuk mewakili presiden dalam pembahasan: mengenai adanya hal hal yang disampaikan kepada presiden terkait konten isi ruu penyiaran, saat itu hal yang disampaikan tidak berkaitan langsung dengan kira kira nanti monopoli akan berlangsung bagaimana, berapa, dan sebagainya. namun, secara strategis, secara prinsip, hal yang disampaikan adalah apakah ketidakkonsistenan norma tegas melarang monopoli, tapi kemudian agak longgar dengan kata dibatasi , dan kemudian kembali tegas melarang monopoli ini nanti tidak menimbulkan kebimbangan dan kebingungan dalam implementasinya serta tidak menimbulkan distorsi lingkungan masyarakat dalam memperoleh akses sumber sumber informasi itu sendiri: narliswandi pilang pengantar kata atau istilah komunikasi (dari bahasa inggris "communication"), secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa latin communicate, dan perkataan ini bersumber pada kata communis dalam kata communis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama suatu usaha memiliki tujuan bagi kebersamaan atau kesamaan makna. komunikasi secara terminologi merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. karena itu merujuk pada pengertian ruben dan steward mengenai komunikasi manusia yaitu: human communication the process through which individuals in relationships, group, organizations and societies respond and create messages adapt the environment and one another. bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. untuk memahami pengertian komunikasi tersebut sehingga dapat dilancarkan secara efektif dalam effendy. bahwa para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh harold lasswell dalam karyanya, the structure and function communication society. lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: who says what which channel whom with what effect? paradigma lasswell atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsurksiksipemberitaan adam air januari pesawat boeing dengan nomor penerbangan ki ksisakssebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu,yaitu: komunikator (siapa yang mengatakan?) pesan (mengatakan apa?) media (melalui saluran channel media apa?) komunikan (kepada siapa?) efek (dengan dampak efek apa?). jadi berdasarkan paradigma lasswell tersebut, secara sederhana proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. hoetasoehoet, dosen komunikasi saya sekolah tinggi publisistik, kini institut ilmu sosial politik fisip), dalam pengantar ilmu komunikasi secara sederhana menjabarkan, pesan yang disampaikan komunikator berupa isi pernyataan. isi pernyataan meliputi bahasa tulisan, lisan, suara, ilustrasi, gambar visual. antara medium komunikasi yang paling banyak memuat simbol komunikasi adalah media visual: televisi, film. berkait teori maxwell atas, maka bisa dipastikan siaran televisi yang memuat simbol komunikasi paling banyak, akan memiliki efek komunikasi yang tinggi pula. undang undang penyiaran undang undang nomor tahun secara tegas suatu badan satu badan hukum apapun tingkat manapun atau perseorangan tidak boleh memiliki lebih dari izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi yang berlokasi satu provinsi. menyebut: pemusatan kepemilikan dan penguasadalam prakteknya,sebagai contoh mnc group punya tiga stasiun televisi nasional: rcti, mnc (sebelumnya disebut tpi) dan global tv, selain jejaring stasiun televisi lokal. demikian juga visi media group yang menguasai dua frekuensi lewat one dan antv. juga trans corp yang punya tv7 dan trans tv. telah terjadi pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran, ini bertentangan dengan semangat demokratisasi penyiaran dan bertentangan dengan bunyi penyiaran. premis saya pada pokoknya kurang lebih: pertama, apa alat ukur untuk menyatakan pemusatan kepemilikan media atau konglomerasi media salah atau tidak? karenanya faktor tiadanya alat ukur, sulit memberikan penerapan sanksi. industri media cetak alat ukur suratkabar atau kelompok suratkabar dinilai melakukan praktik monopoli atau tidak adalah undang undang nomor tahun tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lpm puts). berdasarkan ketentuan itu belum ada media cetak yang melanggar praktik monopoli. kedua, industri penyiaran alat ukur untuk menilai pemusatan kepemilikan salah atau tidak adalah regulasi untuk ketertiban distribusi frekuensi penyiaran kedua itu sekilas sesuai dengan prinsip demokratisasi penyiaran. namun negara telah mengabaikan prinsip diversity content (keberagaman isi) dan diversity ownership (keberagaman kepemilikan). maka pada pada judicial review yang diajukan legal standing untuk dan ini,, sehingga penyiaran televisi menjamin diversity content (keragaman isi) dan diversity ownership (keberagaman kepemilikan). dari tiadanya dua hal yang terjadi saat ini, kita telah mengalami "penjajahan" konten penyiaran oleh lembaga penyiaran televisi: sepeti mengangkat isu yang itu itu, kepentingan rating, politik induk usaha kelompok pemilik. arah penyiaran huruf undang undang nomor tahun mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat bidang pemusatan kepemilikan dan penguasaan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta siaran dilarang dipindahtangankan maupun beberapa wilayah siaran, kepada pihak lain. dibatasi berapa jumlah pembatasan kepemilikan konsep tentang pindah tangan yang lembaga penyiaran diatur oleh kpi tidak jelas akan tetapi ada sanksi sebagai lembaga independen (yang pencabutan izin siaran begitu terjadi lemah) dan negara sebagai perpindahan tangan penyelenggara pemerintahan pertimbangan efek yang tidak diinginkan karena tuntutan ekonomi politik dari lembaga penyiaran arah penyiaran huruf huruf undang undang nomor tahun bakrie ikan kepemilikan tunggal kelompok bakrie gan one native vivanews cross ownership harry dance surya paloh dan nasdem metro tv, berkolaborasi dengan kekuatan media indonesia, rcti, politik global tv, mnc tv, indovision, okezone, indo publik menjadi objek untuk jika pun ada muatan lokal, menerima isi siaran dari pusat, jumlahnya kurang dari terlebih dengan tidak dan bukan jam jam utama hal hal yang berjalannya sistem siaran patut berjaringan dipertimbangkan hilangnya lembaga penyiaran jaringan kompas lokal dengan tidak berjalannya indonesia: sctv sby), jaringan dimana lembaga yang borobudur smg), stv telah mapan cenderung untuk bdg) dll membajak penyiaran lokal ketimbang membuat stasiun baru media lokal selanjutnya menjadi wahana untuk beberapa acara antv yang membuang program. kadaluarsa masuk dalam kadaluarsa dari media induk program arek sby cenderung mengabaikan sdm mnctv menggarap program lokal, karena produksi lokal pun lokal dengan penggarapannya diserahkan mendayagunakan sdm pada sdm induk melalui sistem induk "kodiak" effendi ghazali, ph. d., mps table evaporation media responsibility and accountability' soe accountability. responsibility refers the question accountability offers answer the what social needs should expect question: how might society call media media and journalists respond to? and journalists account for their fulfillment thus has with defining proper the responsibility given them? thus conduct. has with compelling proper conduct. kuil favors practical description the concept media responsibility, and defines its the obligations and expectations that society faces regarding the media. distinguishes between four types responsibility: assigned responsibilities are obligations established law, which the media must eat freedom expression, kept minimum. contracted responsibilities arise from self regulated agreements between the press broadcasters the one hand, and society politicians the other hand, regarding the desired conduct the media (for example showing violent images television). uumkssd maintaining ethical standards and public goals. bina that are thought deserved applicable. pritchardi defines media accountability the process which media organizations may expected obliged render account their activities their constituents . thus stresses that media accountability process that basically consists naming, blaming and claiming. ea public, and professional responsibility. barel along kuil's lines, slightly records that typology into four media accountability mechanisms: political accountability, which refers formal regulations stimulating how broadcasting companies and newspapers shall structured and how they shall function. market accountability the system supply and demand, which the free choices the public are given free reign and considerations efficiency also play role more direct relationships with citizens, addition their relationship with the market and the state. professional accountability, which linked ethical codes and performance excessive dependence upon politics and the market. mec0 kuil indicates that the term social responsibility not only has different meanings but also implies differences location given responsibility within the whole institutional complex. media responsibility can thus located different levels: the media institution whole, the ownership, the organization and its management, the professional employee and the individual author performer. the liability model accountability the answerabilitpy model accountability mainly invoked cases where the media implies responsiveness the views all are believed capable causing real who have legitimate interest what harm individuals, certain categories published, whether individuals affected people the society whole. behalf the society. includes willingness explain, defend and justify actions (and general tendencies) publication omission. berdasar teori akuntabilitas media, legal standing pemohon: sah (bahkan wajib melakukannya secara konsisten) the elaborations the above table can allow one see that the concept media accountability tightly related the second face the political communication field, i.e. the politics communication, specifically terms the rights and duties the citizens active information gatherers and processors (see mutz, compl the fulfillment media responsibility.yarat utama tatanan media dalam negara demokratis diversity ownership keberagaman kepemilikan) plurality content kebhinekaan genre isi acara) steven coffee political communication, how should conceived the mission this field contemplate its future? while questions political content and direction will always important, the directions which the most incentive efforts are needed have more with the politics communication than with the communication politics. lasswell might (re)phrase the issue who says what which channel whom with what effect lasswell, into: who gets say what whom? ghazali, effendi.(disertasi, yang diterbitkan oleh radboud university press). siapa yang mengaturnya? independent regulatory body indonesia: komisi penyiaran indonesia (setara dengan fcc, casa, crc, dil.) mengapa? hanya badan regulator independen yang bisa mengawasi interaksi seperti ini: figure media performance model government ghazali, melayang, hid, dn. political communication indonesia: visiting the media performance three eras , media william aw, political communication asia. routledge: new york london. "www market civil society bagaimana perkembangan mutakhir untuk menilai tatanan media yang bisa dikategorikan demokratis dalam negara yang memang demokratis? pemerintah melakukan updating atau pembaharuan pemikiran atau tidak? interplay komunikasi politik v., han ag ji. aan jurnalis ., pers market nl) ., kredibel ba, modifikasi kreatif public united hybrid) civil rating sharing ya .i&ii sertifikasi bai society struktural media law social public moral, ethics medi relations local) salin bs) "au cultural ii citizen ".,, technology values journalism remains12innannn menegakkan nana naa ttg ghazali, diskusi pada 2nd world journalism education congress, group ultimate journalism education , count africa) democracy interest mediation watchdog structural geographic distribution e1: media ownership c1: control the controllers ai. news media concentration national conditions availability level (cou entry patterns news media e2: media ownership use concentration regional eve level e3: diagonal ownership concentration e4: diversity formats e5: minority alternative media e6: affordable public and private media e7: content monitoring instrument e8: code ethic national level performance internal rules for e9: level self regulation c2: mission statement newsroom democracy watchdog criteria internal rules against e10: participation c3: watchdog resources (company internal influence newsroom owners level) etc. internal rules against c4: journalism training external influence newsroom the media for democracy monitor. cross national study leading news media editors: josef trapped, hantu nieminen, lars, nord nordic, isbn what extent the structures and conduct leading news media correspond with their specific democratic role? authors from countries provide empirical evidence based the indicators included the media for democracy monitor. this book addresses, the one hand, the academic community with the intention further the debate the role leading mass media within contemporary democracies. new developments such social media and the going media crisis many countries are likely require further observation academic research. the other hand, the book provides input for the debate going within media professional circles and their own perception the role the news media play democratic societies. the findings expose the leading news media criticism from different perspectives, but they may also encourage media professionals study best business practices other countries and perhaps learn from experience abroad. studying practices other countries may cause longstanding newsroom habits questioned and revised.satu badan hukum (melawan fenomena pemilikan terselubung , pemilikan lintas negara, kecepatan teknologi transaksi derivatif dan lain lain). mengundang rapat jajaran pimpinan. dalam rapat yang saksiksiksi mengusulkan agar redaksi mendengar dahulu secara langsung dari sdr hary tanoesoedibjo apa yang direncanakan pasca akusisi. rapat menyetujui"". ketika ditanya lebih jauh apakah "memberi kesempatan itu"tu saksi tangkap sebagai intervensi, sehingga saksi menyksi melanjutkan, setelah publik mengetahui bahwa rcti adalah sistemaudarakarena itu frase satu badan hukum undang undang nomor tahun tentang penyiaran haruspihak lain (melawan fenomena ketahanan ideologi , ketahanan budaya , pemilikan terselubung , pemilikan lintas negara, kecepatan teknologi transaksi derivatif, kompetensi, dan lain lain). karena itu dan secara keseluruhan undang undang nomor tahun tentang penyiaran memang harus ditafsirkan hanyalalu bagaimana media dievaluasi setiap akhir masa ipp boleh ditantang oleh pihak lain dengan menyampaikan kenapa mereka lebih layak diberi kepercayaan mengelola public domain tersebut'? ipp yang tidak dapat dilanjutkan (dengan alasan apapun) dikembalikan badan regulator independen. bolehkah memiliki lebih dari izin penyelenggaran penyiaran ipp) dalam satu wilayah siaran? ditentukan oleh jumlah sharing (bagian khalayak), dan pengukuran bagian khalayak media tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang harus dapat diaudit oleh komisi penyiaran indonesia atau dan bersama sebuah badan pemeringkatan pengukuran khalayak media. ketidakpastian rating sharing indonesia sudah berlangsung begitu lama! dpr dan industri membiarkannya amerika serikat, sejak an kongres segera menyadarinya dan mendesak berdirinya media rating council, karena mereka sadar ini soal kecerdasan atau pembedahan khalayak, serta hasil pengukuran khalayak media harus diperhitungkan untuk pengaturan mencegah monopoli persepsi atau opini publik the objective purpose promoted carried media rating council is: secure for the media industry and related users audience measurement services that are valid, reliable and effective. evolve and determine minimum disclosure and ethical criteria for media audience measurement services. provide and minister audit system designed inform users whether such audience measurements are conducted concordance with the criteria and procedures developed. i2. menimbang bahwa mahkamah pada april menerima kesimpulan tertulis dari pihak terkait komisi penyiaran indonesia kpi) dan pada april menerima kesimpulan tertulis dari para pemohon, pemerintah, pihak terkait pt. surya citra media, tbk., pihak terkait pt. visi media asia, tbk., pihak terkait pt. elang mahkota teknologi, tbk. emtek), pihak terkait pt. media televisi indonesia metro tv), pihak terkait pt. asosiasi televisi swasta indonesia atasi), pihak terkait pt. trans corp, pihak terkait pt. media nusantara citra tbk., dan pihak terkait komisi pengawas persaingan usaha kppu), sebagai berikut: pihak terkait komisi penyiaran indonesia, sehubungan dengan akan diumumkannya kesimpulan akhir dari majelis mahkamah konstitusi terhadap permohonan penafsiran dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, maka dengan ini komisi penyiaran indonesia menyampaikan usulan draft ataupun komponen uraian yang diharapkan dapat menjadi kesimpulan akhir majelis mahkamah konstitusi, sebagai berikut: mahkamah konstitusi mempertimbangkan bahwayang mendelegasikan kewenangan seluruh urusan dan pengaturan tentang penyiaran kepada publik sehinggaberdasarkan penyiaran ditegaskan bahwa kpi mengatur hal hal mengenai penyiaran yang diatribusikan dalam batasan fungsi, kewenangan, tugas, dan kewajibannya. salah satu tugas dan kewajiban kpi yang diatur dalam penyiaran, kpi ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait. mengingat putusan mahkamah konstitusi atas perkara nomor puu i tertanggal juli bahwa aturan tentang kewenangan dan aturan tentang tugas dan kewajiban kpi dalam penyiaran tidak bertentangan dengan uud sehingga tidak dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, maka mahkamah konstitusi berpandangan bahwa kpi memiliki kewenangan untuk mengatur hal hal mengenai penyiaran dan berkewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait. kewenangan untuk mengatur hal hal mengenai penyiaran sebagaimana termaktub dalam penyiaran memberikan pula kewenangan bagi kpi sebagai regulator dalam hal penyiaran termasuk dalamnya melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang undangan dalam bidang penyiaran guo. hal mana yang juga telah dinyatakan dalam keterangan yang disampaikan oleh dewan pers dalam persidangan bahwa salah satu metode penafsiran yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengertian dari aturan dalam penyiaran adalah melalui pendapat hukum kpi. berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah konstitusi memperhatikan pendapat hukum (legal opinion) kpterhadap penyiaran yang mengatur tentangpenjabaran kata "dibatasi" oleh kpi mengikuti normatifikasi pembatasan yang diatur dalamdan seterusnya hingga huruf f. akan tetapi, pembatasan tersebut secara sosiologis tidak implementasi khususnya penafsiran terhadapmahkamah konstitusi berpandangan untuk mengikuti pendapat komisi penyiaran indonesia bahwa frasa 'satu orang atau satu badan hukum' harus diartikan secara yuridis meliputi "." secara konkretisasi, frasa 'satu orang atau satu badan hukum' dapat pada berbagai badan hukum lps yang memiliki ipp,ps yang memiliki ipp: badan hukum untuk mendirikan lps, ,mem,"mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat bidang penyiaran,(holding company)|, baik satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran, dibatasi (oleh tahun tentang lembaga penyiaran swasta). demikian pula terhadapsebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan penyiaran bahwa":' yang harus diartikan sebagai satu orang atau satu badan hukum baik badan hukum pemegang ipp yaitu lps maupun badan hukum apapun dan tingkat manapun yang menguasai dan memiliki lpsberdasarkan hal tersebut makaketua dan anggota mahkamah konstitusi, demikian usulan draft kesimpulan terhadap permohonan penafsiran dan penyiaran yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan. mengingat urgensitas penafsiran terhadap dan penyiaran, maka kpi berharap mahkamah konstitusi dapat menetapkan putusan yang tidak hanya adil (ex ago bono), tetapi juga bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaran sistem penyiaran indonesia. para pemohon: i. pendahuluan penting, terutama:monopoli dan oligopoli,dimana saja dan kapan saja, tidak menjadi masalah, media yang menggunakan public domain atau istilah lainnya basic state property dan atau limited resources dan ahli ahli:cerita dari sisi sisi lain, sebagaimana yang selama ini dilakukan, luar perkembanganperkembangan resmi yang bersifat official driven. bukan customer driven atau public driven. preseden adanya forum kompromi inilah yang saksi tawarkan lagi dalam kasus sisminbakum, setahun kemudian, tapi ditolak. pemberitaan mobil jaguar januari pimpinan mnc rcti saudaraksibasil liputan tersebut hampir tidak pernah dipresentasikan rapat, untuk ditayangkan. saksi mencari tahu kepada tim liputan, mengapa bbasil liputan (kaset) akan disimpan sebagai barang bukti yang memberatkan pihak penuduh. saksi lebih terkejut lagi ketika reporter bercerita beberapa kali diajak rapat kantor pengacara jg"ksiadalah spektrum frekuensi radio, mengandung prinsip scarcity (scarcity theory).dididi, negara negara demokrasi, regulatory adalah komisi penyiaran independenselatan namanya independent communication authority south africa casa). inggris ada office communication oncom), australia ada australian communications and media authority alm,undang undang nomor tahun tentang penyiaran penyiaran) yang menyatakan bahwa ":, argumentasi atas, dapat kami perjelas sebagai berikut.:. il. dasar permohonan mahkamah konstitusi berwenang memeriksa permohonan uji tafsir penyiaran uud junctobentukan mahkamah konstitusi dimaksudkanoleh karena itu pemohon mengajukan uji materiil ini berkenaan dengan adanya multitafsir terhadap dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran penyiaran) yang bertentangan dengan dan uud sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggarnya hak konstitusional para pemohon atas kemerdekaan berkomunikasi dan memperoleh informasi serta penguasaan kekayaan alam indonesia yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok orang atau badan hukum demi keuntungan segelintir atau sekelompok orang atau badan hukum: bahwa pada beberapa persidangan yang telah dilakukan oleh mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi telah memeriksa dan memutus beberapa perkara terkait adanya multitafsir ketentuan undang undang sehingga menyebabkan kerugian konstitusional warga negara dan ketidakpastian hukum. hal itu ditunjukan pada perkara nomor puu ix tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan terhadap uud dan perkara terhadap uud dalam putusan pada perkara nomor puu ix mahkamah konstitusi menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon atas uji tafsir yang dimohonkan dan memberikan tafsir yang konstitusional atas frasa belum ditetapkan yang terdapat pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yang secara lengkap terbaca sebagai berikut:, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya begitu pula terhadap perkara nomor puu viii meski terdapat dissenting opinion yang dilakukan oleh (dua) anggota majelis hakim yakni hakim hartono dan hakim achmad nowiki, namun mahkamah konstitusi telah menerima permohonan pemohon atas uji tafsir yang dimohonkan dan memberikan tafsir yang konstitusional atas huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan, yang secara lengkap terbaca sebagai berikut: amar putusanberdasarkan seluruh dalil yang telah disampaikan oleh para pemohon sebagaimana tersebut atas, maka telah terang dan jelas serta tak ada keraguan sedikitpun atas kewenangan mahkamah konstitusi untuk menerima permohonan para pemohon dan memeriksa serta memutus permohonan guo. demi hukum, para pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan pengujian penyiaran terhadap uud para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan guo karena telah dipenuhi persyaratan hukum sebagaimana ketentuan dalamkait dengan keraguan atas legal standing para pemohon yang dalam persidangan antara lain disampaikan oleh pemerintah, kuasa hukum pihak terkait media nusantara citra tbk, tim advokat visi media bahkan ahli dari pihak terkait prof. ahmad syarifuddin jayabaya, sh, llm, para pemohon menyampaikan hal hal sebagai berikut:termasuk undang undang nomor tahun tentang penyiaran penyiaran). terlebih khusus dalam penyiaran, doktrin legal standing tertera pada penyiaran yang berbunyi,dalam praktik peradilan indonesia, suatu organisasi berbentuk badan hukum telah diterima dan diakui subjek hukum dan menjadi bagian dari mekanisme dalam upaya pencarian keadilan baik pada peradilan umum maupun peradilan khusus serta mahkamah konstitusi. sejak melaksanakan fungsinya untuk pertama kali hingga saat ini, mahkamah konstitusi telah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh berbagai organisasi non pemerintah dan atau lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum, yang mewakili masyarakat melakukan advokasi dan upaya hukum dalam rangka penegakan dan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara. hal ini terbaca pada beberapa putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut:. putusan mahkamah konsitusi nomor puu vutusan mahkamah konstitusi nomor puu vii1 tentang undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia dan undang undangputusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tentangerdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu. para pemohon: bahwa,:ksiaudara"' negotiate certificate deposit. korbannya adalah perusahaan pengelola jalan tol, pt.. jasa marga dan pt.pt.audaraaudara hary tanoe sendiri. sebagai senior producer yang baru bergabung, saksiaudaratelah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. terkait dengan hal tersebut atas, khusus bagi pemohon ii, maka uji materiil guo bukan merupakan uji materiil yang pertama kali dilakukannya. pemohon adalah salah satu pemohon dalam perkara nomor puu vii tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik ite), yang telah diperiksa dan diputus oleh mahkamah konstitusi. pada putusan atas perkara dimaksud, salah satu amar mahkamah konstitusi menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing). hal ini mengandung maksud bahwa legalitas pemohon sebagai badan hukum tidak diragukan. diperkuat juga dengan keterlibatan pemohon dalam uji materiil atas pelarangan buku oleh kejaksaan agung terlihat dalam putusan nomor puu viii tanggal oktober bahwa para pemohon yang tergabung dalam koalisi kids adalah sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang berbentuk badan hukum, yang concern terhadap pembelaan kemerdekaan pers, kemerdekaan memperoleh informasi, kemerdekaan mengeluarkan berpendapat, hak asasi manusia dan sebagai lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan demokrasi, termasuk demokrasi penyiaran indonesia.:..paparan pada butir butir dan butirpenyiaran yang berbeda sehingga bertentangan dengan konstitusi. bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh dalil yang telah dipaparkan atas,konstitusi. ii. argumentasi hukum majelis hakim mahkamah konstitusi, dalam permohonannya para pemohon mendalilkan bahwa selama ini telah terjadi berbagai penafsiran terhadap dan penyiaran, yang dilakukan oleh badan hukum dan perseorangan yang merupakan sekelompok pemilik modalakibat penafsiran tersebut telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap dan uud sehinggasebelum para pemohon menegaskan kembali argumentasi hukumnya atas pernyataan tersebut atas dalam kesimpulan ini, berikut dikutip secara lengkap bunyi dalam penyiaran yang diujikan,illtelah terjadi berbagai penafsiran atas ketentuan tentangyang dilakukan oleh satu orang atau satu badan hukum. sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh pemohon dalam butir sampai dengan dalam naskah permohonannya maka terjadinya berbagai penafsiran yang dilakukan oleh satu orang atau satu badan hukum sebagai pemilik modal lps atas ketentuan berakar pada ketidakjelasan makna atas frasa satu badan hukum dan frasa dibatasi dalam narasi sehingga dengan sendirinya pula terjadi multitafsir atas frasa satu badan hukum dan frasa dibatasi yang mempengaruhi terhadap tafsir seluruh narasi, penjelasan tidak memberikan tafsir yang lain, selain hanya menyatakan cukup jelas . hal ini berdampak pada implementasi atas yang melanggar amanat yakni menyebabkan tidak adanyakait dengan berbagai penafsiran terhadap yang dilakukan oleh oleh satu orang atau satu badan hukum sebagai pemilik modal lps, yang nyata nyata penafsiran tersebut inkonstitusional, berdasarkan fakta berikut telah dilakukan antara lain oleh: pt. visi media asia tbk, sebagaimana terlihat pada pendapat dari segi hukum dalam rangka penawaran umum perdana yang terdapat dalam prospektus awal visi media asia tbk, bab xvii halaman butir dan butir yang secara terang dan jelas telah dipaparkan oleh para pemohon pada naskah permohonannya butir dan butir elang mahkota teknologi, tbk sebagaimana terlihat pada informasi kepada pemegang sahamsecara terang dan jelas telah dipaparkan oleh para pemohon pada naskah permohonannya butir dengan penafsiran sebagaimana tersebut atas, telah berpotensi merugikan seluruh masyarakat indonesia, yang dilakukan menguasai dan memiliki spektrum frekuensi dengan tidak lagi berpegang pada peruntukan spektrum jaringan, meskipun penjelasan tidak memberikan penafsiran yang lengkap atas maksudmenurut para pemohon, bagian bagian dari penyiaran yang dapat menjadi rujukan dan kaitan untuk memperoleh tafsir yang konstitusional atas frasa satu badan hukum dan frasa dibatasi sehingga tafsir atas bersifat konstitusional pula, adalahsebagaimana disebut dalam konsiderans menimbang huruf penyiaran'. bahwa sebagaimana disebut pada bagian asas, tujuan dan arah penyiaran, khususnya maka penyiaran harus diselenggarakan berdasarkan pancasila dan undang undang dasarselain itu sebagaimana juga ditegaskan oleh huruf maka penyelenggaraan penyiaran harusbahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah disampaikan oleh para pemohon sebagaimana disebut sebelumnya, seharusnya demi hukum frasa satu badan hukum ditafsirkan sebagai satu badan hukum baik badan hukum pemegang ipp yaitu lembaga penyiaran swasta maupun badan hukum yang menguasai lembaga penyiaran swasta . dan frasa dibatasi ditafsirkan dengan dibatasi dengan hanya satu ipp dalam satu cakupan wilayah siaran sebagaimana diatur oleh penyiaran . iisebelum menguraikan secara detail multitafsir yang terdapat pada penyiaran, terlebih dahulu para pemohon hendak menyampaikan dalil dalilnya terkait dengan larangan pemindahtanganan ipp kepada pihak lain sebagaimana diatur oleh penyiaran.llckbahwa penyiaran juga menimbulkan berbagai penafsiran terutama frasa pihak lain yang mempengaruhi tafsir seluruh narasi sehingga berdampak pada implementasi yang inkonstitusional. siapakah yangksisaksksi,ahli drs. amir effendi siregar, m.a. sejak tahun lewat proses reformasi, indonesia memilih demokrasi sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara dengan pancasila dan uud (termasuk aransemennya) sebagai landasan filsafat dan ideologinya. selanjutnya, berbagai peraturan perundang undangan, khususnya bidang dimaksud dengan pihak lain ? perseorangan atau badan hukum? jika yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan hukum, maka badan hukum apa dan bagaimana yang dilarang untuk menerima pemindahtanganan ipp? apabila penjelasan dimaksud belum memberikan penjelasan yang tepat atas tafsir frasa pihak lainjika merujuk penjelasan terutama menyangkut frasa pihak lain maka menurut para pemohon, penjelasan belum memberikan makna yang terang dan jelas atas frasa pihak lain sehingga masih menimbulkan berbagai penafsiran yang bertentangan dengan penyiaran. bahwa beberapa orang atau badan hukum yang merupakan pemilik modal lps telah menafsirkan frasa pihak lain tidak sesuai dengan semangat diterbitkannya penyiaran sehingga dalam implementasinya justru menyebabkan terjadinya pelanggaran atas penyiaran, yang berdampak pada tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat berdasarkan fakta berikut:cc.menurut para pemohon, frasa pihak laidijual, diakuisisi, atau dalam bentuk penguasaan lain tidak diperbolehkan. iipenyelengaraan penyiaran nasional yang saat ini ' ' berlangsung dan dilaksanakan oleh lembaga penyiaran swastasatu orang atau satu badan hukum sebagai pemilik modal lpsberekspresi. terkait dengan penafsiran terhadap dan penyiaran, para pemohon menggunakan kembali dalil yang telah disampaikannya pada bagian iii. dan ii. sepanjang mengenai penafsiran terhadap kedua guo. berdasarkan hal tersebut sebagaimana dalil para pemohon atas termasuk pada bagian iii. dan iii.miliki dan menguasai lps terhadap dan penyiaran,lberdasarkan uraian atas pada bagian iii. hingga 1ii.berdasarkan hal tersebut sebagaimana dalil para pemohon atas dari bagian iii. dannguasai dan memiliki lps terhadap dan penyiaranv. dukungan keterangan ahli dan pihak terkait terhadap multifasir dan penyiaran majelis hakim mahkamah konstitusi, dalam persidangan yang telah berlangsung terhadap perkara guo, mahkamah konstitusi telah mendengarkan keterangan ahli, saksi dan pihak terkait terhadap multitafsir dan penyiaran. keterangan ahli, saksi dan pihak terkait tersebut pada prinsipnya membenarkan adanya multitafsir atas guo sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran atas penyiaran serta bertentangan dengan konstitusi dan berdampak pada adanya kerugian konstitusional yang diderita oleh para pemohon. keterangan para ahli prof. dr. priatna abdurrasyid, sh., d., africa., fhk arb., fcb arb., ich., c.isl., d.iaa., fell. bis., laa prof. priatna diajukan sebagai ahi oleh para pemohon. sebagai ahli bidang internasional space law, prof. priatna memberikan keterangan (baik lisan maupun tertulis) seputar berbagai prinsip prinsip regulasi orbit geo stasioner (geo stasioner orbit' gso) tingkat internasional sebagai sumber pengaturan kegiatan penyiaran baik yang berlaku tingkat internasional maupun tingkat nasional indonesia, sebagaimana terurai berikut: pada prinsipnya. kelalaian dan penyimpangan ketentuan ketentuan bidang penyiaran akan berdampak pada menghilangkan bargaining position dalam pengaturan dan pembentukan policy serta penyusunan tatanan penyiaran forum internasionaldalam sejarah regulasi penyiaran internasional, pada forum uncopuos indonesia telah mempelopori dan meniadakan monopoli penyiaran internasional. terkait dengan hak hak masyarakat indonesia atas informasi melalui penyiaran maka indonesia menghendaki suatu sistem bentuk penyiaran yang disatu sisi menghargai kebebasan tetapi pada sisi yang lain mengedepankan kepatuhan dalam tertib hukum melalui adanya regulasi yang telah disepakati. pendek kata meskipun sebuah regulasi penyiaran seharusnya memberi kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi, regulasi penyiaran harus pula tidak melanggar kepentingan umum dan kenyamanan agar kebutuhan informasi masyarakat terpenuhi. indonesia telah mengadopsi prinsip penyelenggaraan penyiaran tingkat internasional dalam regulasi nasional, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab negara (state responsibility). hal ini ditunjukan dengan butir dari pokok pokok pikiran yang mendasari pembentukan penyiaran sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum penyiaran yang berbunyi. prinsip internasional menerangkan gso sebagai sumber alam terbatas. sebagai sumber alam terbatas maka penggunaan dan pemanfaatan gso dengan cara first come first served, yang hanya menguntungkan beberapa negara besar saja, yang memiliki kemampuan teknologi dan financial lebih dari indonesia demi kepentingan komersialisasi gso, telah berhasil dihapuskan melalui perjuangan yang dilakukan oleh indonesia sebagai kelompok negara yang berada khatulistiwa dan kelompok negara berkembang dalam berbagai forum internasional sejak tahun prinsip tersebut diganti dengan bahwa setiap negara, mampu tidak mampu, perlu tidak perlu berhak atas satu slot gso. fakta membuktikan bahwa peristiwa sebagaimana tingkat internasional tersebut terjadi indonesia dalam skala nasional, berupa penumpukan kegiatan penyiaran dalam satu tangan melalui pengambilalihan, perluasan dan penggabungan anak perusahaan bahkan pemaksaan terhadap berbagai bentuk usaha penyiaran yang tidak sesuai dengan hukum. terkait dengan permohonan para pemohon, harus ditegaskan bahwa pada prinsipnya proses penggabungan usaha atau peleburan usaha yang dilakukan suatu badan hukum hanya dapat dilakukan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk penyiaran. dengan kata lain maka penyiaran menjadi regulasi yang lex spesialis bagi badan hukum yang hendak melakukan penggabungan atau peleburan usaha terhadap badan hukum lain yang terkait dengan penyiaran. beberapa ketentuan dalam penyiaran yang harus diperhatikan dalam proses korporasi ini adalah penyiaran juncto huruf nomor tahun penyiaran dan penyiaran. berdasarkan hal tersebut, merujuk pada maka berbagai fakta yang dipaparkan oleh para pemohon terkait dengan tindakan akuisisi yang dilakukan oleh berbagai badan hukum terhadap badan hukum lain yang terkait dengan penyiaran telah mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan bentuk penyiaran dalam satu cakupan wilayah siaran. amir effendi siregar amir effendi siregar diajukan sebagai ahli oleh para pemohon. sebagai ahli bidang media dan komunikasi amir effendi siregar memberikan keterangannya (baik lisan maupun tertulis) terkait dengan praktek penyelenggaraan penyiaran indonesia, antara fakta dan regulasi atau penegakan hukumnya, sebagaimana paparan berikut: tentangkomunikasi dan penyiaran pun telah dilahirkan untuk membangun sebuah sistem penyiaran yang demokratis. sayangnya, yang terjadi seat ini adalah berpindahnya kontrol yang terpusat oleh negara sebagai ciri negara otoriter dalam pelukan modal lewat pasar bebas yang tidak terkontrol, yang dapat melahirkan otoritarianisme dalam bentuk baru, yaitu otoritaritarianisme kapital yang pada gilirannya dapat membunuh demokrasi. haldalam beberapa tahun terkahir ini, masyarakat sipil telah menyampaikan protes dan pernyataan keras tentang hal ini kepada presiden, kepada menteri, kepada dpr dan banyak pihak lainnya. media telah menyiarkan, beritanya. tetapi semua dianggap sebagai angin lalu, tak ada langkah nyata untuk memperbaikinya. itulah sebabnya maju mahkamah konstitusi adalah salah satu jalan terbaik. selama ini, dalam membangun demokrasi, selalu berhadapan dengan negara dan rejim yang merupakan pusat dari sebuah sister yang otoriter. kini, berhadapan dengan modal dan korporasi yang mempunyai kecenderungan menguasai dan mendominasi akumulasi kapital itu sah, industri penyiaran harus dibangun, namun tidak boleh menghilangkan kesempatan yang lain untuk lahir dan berkembang dengan antara lain menguasai banyak lembaga penyiaran satu daerah. terlebih lagi bila dilakukan melalui kolaborasi antara direksi dengan pemilik modal dan komputasi modal terhadap berbagai pihak. oleh karena itu, kewajiban masyarakat sipil (civil society) adalah mengkontrol dan menghindari otoritarianisme baru sehingga demokrasi dapat berjalan secara sehat. uraian berikut akan berusaha memberikan gambaran dan landasan agar penafsiran terhadap undang undang penyiaran tidak bertentangan dengan uud dimulai dengan menjelaskan tentang demokrasi indonesia berdasarkan pancasila dan uud bagaimana sistem media yang demokratis khususnya penyiaran dibangun indonesia? apa yang terjadi saat ini dengan lembaga penyiaran? penguasaan, konsentrasi seperti apa yang terjadi dan mengapa terjadi serta bagaimana seharusnya? bagaimana dengan pengaturan kepemilikan luar negeri? akhirnya, tulisan ini akan ditutup dengan harapan kepada mahkamah konstitusi.ktator otoriter, tapi negara demokrasi yang berdasarkan hukum, menekankan pelaksanaan keadilan dan penghargaan terhadap minoritas. tentang demokratisasi media dan penyiaranu, otoritarianisme kapital, dan oligopoli atas nama freedom, dan dengan sendirinya membunuh demokrasi. yang sesuai dengan uud dan yang juga berlaku secara universal negara demokrasi. regulasi media, khususnya penyiarana prinsipnya, intervensi negara dalam kehidupan media sangat kecil highly regulated )kedua, frekuensi yang dipergunakankita undang (pervasive presence theory) dengan demikian, secara jelas dapat kita yelenggaran penyiaran ipp) berdasarkan undang undang penyiaran. oleh karena itu,mengatakan bahwa potensi ekonomi daerah masih lemah dan sistem terpusat jakarta saat ini lebih baik adalah pelanggaran terhadap uud dan membatasi potensi daerahzin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.secara jelas, sebenarnya, semangat,ikan penafsiran yang tegas seperti hal tersebut atsaya menyatakan: adanya ketidakpastian terhadap berbagai penafsiran dan penerapan dari peraturan dihal yang sama juga dapat dilihat dalam prospektus penawaran umum,(hal.ijin penyiaran yang bersangkutan atau penalti atau hukum lainnya (hallltitafsir, terkait dengan: mekanisme proses perijinan: bb. pemusatan kepemilikan:kpi sp inti dari pandangan hukum itu bahwa rencana aksi korporasi elang mahkota teknologi tbk (tbk), pemilik saham surya citra media tbk scm) yang memegang saham sctv, untuk mengambil alih keseluruhan saham milik prima visualindo pv) indosiar karya media (idm), pemegang saham indosiar visual mandiri vm), memungkinkan adanya potensi pelanggaran peraturan perundang undangan bidangkita juga melihat bahwa lembaga penyiaran swasta tersebut dipergunakan untuk kepentingan politik para pemiliknya dengan caratetapi tidak boleh menjangkau lebih dari television's household atau nation's homes.berdasarkan pembukaan uud dinyatakan bahwa negara republik indonesia yang berkedalaman rakyat mendasarkan dirinya kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab:, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. inilah yang kita kenal sebagai pancasila. konstitusi menekankan perlunya menegakkan prinsip prinsip kehidupan yang demokratis. secara khusus pula, ditegakkan perlunya keadilan ditegakkandctator otoriter, tapi negara demokrasi yang tidak hanya menjamin hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya. negeri berdasarkan hukum, menekankan pelaksanaan keadilan dan penghargaan terhadap minoritas. demokratisasi media dan penyiaran proses perubahan dari sebuah sistem yang otoriter menjadi demokratis telah berjalan sekitar tahun lamanya. tahun tahun awal reformasi, para aktivis dan pejuang kemerdekaan pers bahu membahu memanfaatkan momentumbambang kosovo bambang kosovo dihadirkan sebagai saksi oleh mahkamah konstitusi dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait proses pengesahan penyiaran, dimana pada masa itu dirinya menjabat sebagai menteri sekretaris negara. pada keterangannya yang disampaikan dihadapan persidangan, bambang kosovo pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut: penyiaran merupakan satu dari beberapa undang undang yang diundangkan tanpa adanya pengesahan dari presiden melainkan melalui mekanisme yuridis formal yang ditentukan oleh uud adanya keraguan atas substansi penyiaran menjadi salah satu alasan presiden tidak mengesahkan penyiaran. selain itu ketidakkonsistenan antara muatan yang satu dengan yang lain juga menjadi pertimbangan presiden. misalnya sebagaimana yang tertuang dalam dan serta penyiaran. pada huruf disebutkan dengan tegas bahwa penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli, tetapi pada bahkan semangat untuk melakukan monopoli menjadi kendur dan berganti diperbolehkannya melakukan pemusatan dan penguasaan kepemilikan lembaga penyiaran swasta meskipun dibatasi. dari sisi filosofis, adanya ketidakkonsistenan tersebut dapat menimbulkan pemahaman akan adanya distorsi terhadap upaya untuk menciptakan kebebasan, untuk menyatakan pendapat ataupun kebebasan untuk memiliki akses kepada sumber informasi. iwan pilang iwan pilang dihadirkan sebagai ahli oleh mahkamah konstitusi untuk memberikan keterangannya dari sudut pandang komunikasi massa dan praktisi media sosial. dalam keterangannya didepan persidangan, ahli pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut: implementasi terhadap penyiaran menunjukan fakta bahwaditunjukan misalnya oleh mnc group yang memiliki televisi swasta rcti mnc (dahulu disebut tpi) dan global tv.: visi media group yang memiliki tvone dan native, atau transport yang memiliki trans dan trans fakta ini menunjukan telah terjadinya pemusatan kepemilikan yang melanggar dan bertentangan dengan semangat demokratisasi penyiaran sebagaimana disebut dalam terkait dengan fakta pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta, dapatlah diajukan premis. pertama, apa alat ukur untuk menyatakan pemusatan kepemilikan media atau konglomerasi media? media penyiaran berbeda dengan industry surat kabar yang dengan mudah menggunakan nomor tahun tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. kedua, bahwa alat ukur untuk menilai pemusatan kepemilikan salah atau tidak didasarkan pada sedangkan regulasi untuk ketertiban distribusi frekuensi penyiaran merujuk sayangnya kedua inipun kabur pemakamannya karena faktanya negara telah mendiamkan terjadinya pengabaian terhadap prinsip diversity content dan diversity ownership. effendy choice effendy choice merupakan ahli yang diajukan oleh kpi sebagai pihak terkait dalam perkara guo untuk didengar keterangannya dihadapan persidangan. dalam kapasitasnya sebagai anggotat itu, ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut: penyiaran lahir atas inisiatif anggota dpr. kelahirannya dilatarbelakangi reformasi yang terjadi indonesia berdasarkan amandemen uud inisiatif proses regulasi tidak hanya datang dari presiden tetapi juga dari dpr. dari sisi konten, penyiaran merupakan pengejawantahan lebih lanjut atas hak hak dari rakyat, hak asasi, hak menyatakan pendapat, hak memperoleh informasi. namun berbeda dengan regulasi media lainnya, pengaturan penyiaran yang menggunakan spectrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas ranah publik maka peruntukan dan penggunaannya harus ditujukan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dengan mengedepankan prinsip diversity content dan diversity ownership, pemerataan kepemilikan, keadilan dalam pemilikan, pemerataan dalam isi. itulah beberapa prinsip yang dituangkan dalam penyiaran. dianutnya prinsip diversity content and diversity ownership dalam penyiaran membawa konsekuensi tidak boleh ada monopoli dan pemusatan kepemilikan. ketika ada pemusatan lebih dari satu, lebih dari dua, dan seterusnya, akan berimplikasi pada hal hal lain seperti sosial, politik, dan ekonomi. kondisi ini membahayakan dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, ideologi tertentu, bisnis tertentu. pada sisi yang lain tuntutan pemerintahan yaitu desentralisasi, otonomisasi, menjadi keharusan yang tak bisa dielakkan. secara demikian pula maka diperlukan adanya tafsir yang tepat untuk menjawab ketidakkonsistenan antara regulasi yang melarang monopoli dengan fakta yang terjadi lapangan. es bahwa keterbatasan spectrum frekuensi radio mendorong serta belajar dari pengalaman masa lalu, mendorong hadirnya regulator independen yang mampu memastikan penggunaan frekuensi ini betul betul digunakan sesuai dengan filosofi dasarnya. effendy ghazali dihadirkan sebagai ahli oleh mahkamah konstitusi dan memberikan keterangannya sebagai berikut: terkait dengan legal standing para pemohon, ahli mengatakan bahwa para pemohon memilki legal standing untuk mengajukan permohonan atas uji materiil ini. jika merujuk pada teori media performance, media responsibility, dan media accountability, maka tindakan yang dilakukan para pemohon bagian dari tuntutan bukan hanya pada media responsibility tapi juga terhadap menekannya pada media accountability. media responsibility mengacu pada tanggung jawab media: kebutuhan kebutuhan sosial apa saja yang masyarakat harapkan dari media. sedangkan media accountability mengacu pada pertanyaan bagaimana masyarakat meminta pertanggungjawaban media terkait dengan pemenuhan tanggung jawab media terhadap masyarakat. tindakan para pemohon adalah bagian dari rights and duties setiap warga negara untuk menjadi pengumpul dan pemprosesan informasi. itulah yang terkait dengan dan dari uud terhadap prinsip diversity content dan diversity ownership, maka berdasarkan teori harus ada lembaga independen dalam hal ini kpi yang memastikan prinsip tersebut dijalankan oleh lembaga penyiaran. sebab adenium yang berlaku dalam konteks komunikasi (khususnya penyiaran) adalah who gets say what whom? siapa yang mendapatkan kanal atau saluran tertentu? siapa yang bisa melakukan framing kepada masyarakat? siapa yang boleh menayangkan iklan politik terus menerus, siapa yang tidak? pendek kata ada interaksi antara market, government, dan civil society yang kemudian hasil interaksi tersebut ditayangkan oleh media. santi indra studi dalam kapasitasnya sebagai ahli pihak terkait lembaga studi pers dan pembangunan spp), ahli dalam keterangannya depan persidangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:penyiaran nomor tahun ahli berpandangan bahwabagaimanapun demokratisasi penyiaran hanya akanprof. alwi dahlan. ba, ma, prof. alwi dahlanahli komunikasi, ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:..untuk menyusun sebuah undang undang yang menjamin kemerdekaan pers. kemudian, lahirlah undang undang pers nomor tahun yang menurut ukuran jamannya adalah undang undang yang sangat demokratis, yang secara jelas menjamin kemerdekaan pers. berikutnya, lahir undang undang penyiaran nomor tahun yang juga demokratis.,bagi bangsa dan negara yang demokratis, bagi dunia media dan komunikasi yang demokratisitu menuntut dann, otoritarianisme kapital, dan oligopoli oleh segelintir orang atas nama freedom, dan dengan sendirinya membunuh demokrasi. disebagai contoh, misalnya, diperlukan lembaga klasifikasi film untuk distribusi perfilman. distribusi media cetak yang tepat bagi sasaran pembacanya. isi media elektronik yang ditayangkan pada waktu yang tepat sesuai dengan pemirsanya. bila tidak, make akan muncul kesewenang wenangan yang dilakukan oleh media karena isi yang tidak tepat sasaran akan memancing tindakan kekerasan oleh kelompok masyarakat maupun negara yang pada gilirannya akan menghambat kebebasan berekspresi dan kemerdekaan perssesuai dengan uud dan yang juga berlaku secara universal negara demokrasi.jepang masih menang dalam peperangan.gian wilayah indonesia yang dijanjikan kemerdekaan itu, sudah tidak lagi berada di iew,s pki tahun kemunculan berbagai stasiun radio amatir dari berbagai kesatuan aksi (a.rangka rak., stasiun tersebut..uu)regulasi media, khususnya penyiaran dalam negara demokrasi dunia, termasuk indonesia yang penduduknya berjumlah sekitar juta jiwa, regulasi media pada dasarnya diatur dengan melihat apakah media itu mempergunakan ranah publik (public domain) atau tidak. artinya,s prinsipnya, intervensi negara dalam kehidupan media sangat kecil. pengaturannya berdasarkan prinsip self regulatory, pengaturan din sendiri. untuk dunia perbukuan dan pare penerbit buku, ada kapi ikatan penerbit buku indonesia), yang mengatur dirinya sendiri. demikian juga dengan dunia pens indonesia, terdapat organisasi penerbit seperti serikat perusahaan pers sps), terdapat organisasi wartawan dan jurnalis seperti persatuan wartawan indonesia pwi), aliansi jurnalis independen jl). selanjutnya, terdapat juga dewan pers, yang beranggotakan orang dan dipilih oleh organisasi pers itu sendiri. oleh karena itu, bila anda ingin menerbitkan buku dan atau surat kabar dan majalah, cukup mendirikan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kemudian dengan modal tertentu, dapat menerbitkan buku, dan atau surat kabar. dalam hal ini, tidak diperlukan ijin khusus. bila terjadi pelanggaran hukum, maka sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku secara umum. khusus untuk kegiatan jurnalistik, berlaku undang undang pers nomor uraian berikutnya tidak akan lebih jauh membicarakan media yang tidak mempergunakan ranah publik karena memang tulisan ini secara khusus dan lebih mendalam akan membicarakan langkah langkah demokratisasi bidang penyiaran. khususnya, media televisi indonesiahighly regulated). amerika serikat, misalnya, regulatory adalah federal communications commission afrika selatan adalah independent communication authority south africa casa), dan banyak lagi lembaga semacam itu negara demokrasi dunia. untuktentang penyiaran.pemusatan kepemilikan bukan mengacu kepada dengan hierarki praktek yang bersifat lebih rendah. monopoli lebih monopolistik menurut nomor bersifat tenis dalam hubungan usaha, tahun tentang praktek berbeda dari pemberian hak monopoli dan persaingan tidak memakai sumber alam yang sehat mengacu pembukaan uud tentang pemusatan tidak ada perumusan tentang apa kepemilikan, baik satu wilayah makna dan jenis pembatasan. siaran mau pun beberapa tindakan pembatasan tidak wilayah siaran, dibatasi dilaksanakan tetapi diklaim sudah, tujuan mencegah pemusatan kepemilikan tidak tercapai. pembatasan tidak diketahui dan dilarang dipindah larangan tidak diberikan, pindah tanganan pihak lain tangan tetap terjadi. tidak ada tindakan pembatalankhakim konstitusi hartono mengatakan, batu uji materi konstitusionalitas bukan hanya uud tetapi juga pembukaan uud meskipun sampai sekarang belum ada yang mengajukan permohonan uji materidan konstitusi sana, supreme court selalu mengacu kepada declaration independence. bahkan tepat, untuk dijadikan sebagai batu uji. dengan kata lain, untuk keperluan penafsiran uud maka sebenarnya seluruh bagian dari alinea yaitu baik pancasila mau . mencantumst.., maka pelaksana tersebut telah melanggar sumpah jabatannya, yaitu untuk memegang teguh uud menurut hemat kam...:hak milik, tetapi hanya menjadi trustee yang bertanggung jawab kepada publik,.apabila penyalahgunaan alokasi spektrum tidak dibenahi dan pemegang lokasinya dapat tetap menguasai sumber alam yang sama tersebut. (bahkan dengan potensi yang berlipat ganda bila telah berpindah menjadi digital), maka konsentrasi kekuasaan akan jauh lebih besar lagi. apa lagi jika pengaturan oleh pemerintah tetap dilaksanakan dengan cara dan kepatuhan yang tidak konsisten dengan undang undang dasar seperti sekarang ini. bahkan, melihat arah kebijakan untuk tetap mempertahankan penafsiran yang sekarang, maka ada potensi bahwa pemegang alokasi lama tersebut. akan dapat beralih menjadi penguasa penggunaan baru spektrum masa depan, yang juga mencakup penggunaan untuk media baru yang bukan tv. oleh karena itu, untuk menghadapi masa depan tersebut secara lebih konsisten, nomor tahun tentang penyiaran dan pelaksanaannya harus ditegakkan kembali dengan penafsiran yang benar dengan merujuk kepada uud paulus widianto paulus widiantoketut itu, ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:republik indonesia dpr riindonesia, regulatory adalah komisi penyiaran indonesia kpi) dan kementerian komunikasi dan informatika menkominfo). kedua lembaga ini saling bekerja samaspektrum gelombang radio dalam bentuk frekuensi yang dipergunakan oleh media penyiaran adalah milik publik, yang seharusnya dipergunakan dan dimanfaatkan bagi seluas luasnya kesejahteraan publik. frekuensi ini dipakai dan dipinjam sementara oleh pemodal dan pemilik stasiun televisi. kedua, frekuensi inisebagai contoh, sebuah kanal frekuensi yang dalam teknologi analog hanya dapat dipergunakan dan memuat program siaran televisi, dengan teknologi digital akan dapat menampung atau program siaran televisi sekaligus tergantung penggunaan teknologinya, apakah dvb t atau dvb t2) itu artinya stasiun televisi yang menyediakan dan menyelenggarakan program dapat menjadi atau melalui kanal frekuensi. berdasarkan rencana pemerintah, kanal frekuensi yang dipergunakan adalah kanal yang terletak pada band dan uhf, yaitu kanal sampai (berjumlah kanal). namun, yang dipergunakan adalah kanal, sementara yang kanal digunakan wilayah sekitarnya. semua ini memperlihatkan bahwa frekuensi dan kanal itu terbatas, dan memasukinya tidak mudah. jadi, harus dimanfaatkan sebaik baiknya dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara ludiundang (pervasive presence theory). sebagai contoh, bila melihat acara sebuah stasiun televisi, akan sangat mungkin terjadi mendapati gambar tertentu yang sebenarnya tidak layak ditonton oleh anak anak. oleh karena itulah, perlu pengaturan khusus. selanjutnya, sebagai pembanding, sebuah majalah baru akan kita baca rumah hanya bila kita berlangganan dan atau membeli dari luar rumah dan kemudian membawanya dalam rumah. dengan demikian, secara jelas dapat diriri,ru selama periode waktu berlangsungnya sidang mpr,: pt. global informasi bermutulliftihar global tv)::, pt. jawa media televisi mandiri jm tv), pt. paramita sarana diwarnai televisi diwarnai tv), .pt. cakrawala tiara kencana cakrawala tv),nomor pr tv (pt. pasarnya mediakarya nomor metro (pt. media televisi indonesia nomor dan global (pt. global informasi bermutu nomor.latifi mediakaryalnomor: " tanganan kepada pihak lainlkamnomornomor komisi yang dalam periode periode sebelumnya selalu bermitra kerja dengan departemen penerangan, selama masa persidangan dpr ri riggunaan frekuensi dan ijin penyelenggaran penyiaran ipp) berdasarkan undang undang penyiaran. oleh karenaindonesia kini memang sedang memasuki era digitalisasi sebagaimana sedikit telah diuraikan atas. melengkapi peraturan peraturan sebelumnya, bulan november pemerintah mengeluarkan peraturan menteri nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital, migrasi dari sistem analog sistem digital dengan agenda, pada tahun siaran secara bersama antara televisi digital dan televisi analog. pada tahun proses migrasi total, dan pada akhir tahun menghentikan siaran analog. samping itu, pemerintah juga mengeluarkan konsep model usaha baru dengan adanya lembaga penyiaran penyelenggara program siaran dan lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing yang tidak terdapat pada undang undang penyiaran, kemudian memberikan keistimewaan kepada lembaga penyiaran eksisting untuk menguasai penyelenggaraan multipleksing. ketentuan tentang izin penyelenggaraan penyiaran tidak boleh dipindahtangankan uberiterkait dengan draft' ruu tentang penyiaran inisiatif dpr, dalam sidang paripurna dpr ri'u"ri bersama pemerintah memutuskannya menjadi undang undang penyiaran, menggantikan dan mencabut penyiaran sebelumnya. era berlakunyanomorsemua itu mendapat protes keras dari berbagai kalangan termasuk dpr. menurut ahli, peraturan menteri tersebut perlu dikaji ulang karena isinya diskriminatif, berpotensi melahirkan kartel, oligarki bisnis dan bertentangan dengan undang undang penyiaran. terlepas dari semua itu, pengaturan dunia penyiaran pada dasarnya harus diatur secara ketat berdasarkan pada prinsip tersebut atas, yang juga dipergunakan secara universal. sebagai contoh, negara seperti amerika serikat meskipun sudah mempergunakan televisi digital, tetap mengatur dunia penyiarannya secara ketat, termasuk untuk hal hal yang berhubungan dengan pemusatan kepemiliyang tidak hanya menjamin kebebasan berbicara, berpendapat dan kemerdekaan pers, tapi juga menjamin adanya keanekaragaman kepemilikan dan isi (diversity ownership and content) (lihat penyiaran), hanya formalitas belaka karena ada keengganan dari para pemilik stasiun televisi untuk menjadi stasiun televisi berjaringan secara benarmenguasai dan memiliki lembaga penyiaran swasta lps) januar rizky januar rizky merupakan ahli yang diajukan oleh para pemohon sebagai ahli pasar modal dalam perkara guo untuk didengar keterangannya dihadapan persidangan. ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:aya,s. unsur terpenting tentang asidalam satu wilayah dan atau antar wilayah siaran. dari sis) tertentu atas beberapa unit usaha penyiaran. interpretasi praktisnya adalah satu entitas ekuitas hanya berhak memiliki satu badan usaha penyiaran . perkembangan teori ekuitas tentang kepemilikan saham tidak dapat hanya dipandang dari. jika dipandang kepada unsur entry exit barriers, dalam bentuk investment holding .pemilikan saham unit unit usaha yang melakukan kegiatan operasional produksi. terkait capital gain prakti, maka proses menjadikan lembaga penyiaran menjadi perusahaan terbuka tidak dapat dilakukan, ., sedangkan kepemilikan saham adalah diluar masalah operasional. sehingga,dikan . namunperusahaan investasi melainkan sub sektor advertising, printing dan media sdi,: mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan: mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus. saya, unsur pengendalian telah jelas menunjukan bahwa investment holding media yang dibentuk harus taat az memiliki unit usaha dalam status pengendalian) , di, karena izin dapat berpindah tangan tatkala investment holding media yang telah menjadi perusahaan terbuka, struktur pemegang sahamnya holding tersebut berpindah pengendalian.dengan demikian, saya berpendapat atas dasar ketentuan mengikat tentang unsur pengendalian dalam peak nomor maka implementasi investment holding media sesuai dan hanya bisa dilakukan jika:. konsekuensi putusan. saya tid,,diprof. dr. ichlasul amal prof. ichlasul amal merupakan ahli yang diajukan oleh para pemohon sebagai ahli otonomi daerah dalam perkara guo untuk didengar keterangannya hadapan persidangan. ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:ppnomor tahun secara tegas uud danahli khawatir nantinya masyarakat daerah akan melakukan judicial review mahkamah konstitusi bila undang undang penyiaran ditafsirkan bertentangan uud sebagaimana disebut atas. dalam usaha membangun sistem penyiaran yang menjamin adanya keanekaragaman, tidak hanya dalam hal distribusi frekuensi yang berhubungan dengan isi maupun kepemilikan, tapi juga fungsi dan peran, undang undang penyiaran menyatakan lahirnya: lembaga penyiaran publik: lembaga penyiaran komunitas: lembaga penyiaran berlangganan: dan lembaga penyiaran swasta. lembaga penyiaran publik adalah televisi republik indonesia tvri) dan radio republik indonesia rri) yang bersifat non komersial. lembaga penyiaran komunitas adalah sebuah lembaga penyiaran non profit untuk komunitas tertentu dalam jangkauan terbatas. lembaga penyiaran berlangganan, adalah lembaga penyiaran yang dapat diakses lewat berlangganan melalui kabel atau decoder atau dengan cara lain. terakhir, lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial. lembaga penyiaran swasta inilah yang sekarang dominan indonesia dan menjadi fokus tulisan dan pembahasan dalam mahkamah konstitusi iniaran maupun beberapa wilayah siaran, dibatasi izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain . penjelasan yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada lewat mahkamah konstitusi kita berharap agarketerangan pihak terkait komisi penyiaran indonesia kpi) dalam keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, kpi pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut: terkait dengan pokok perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon menurut pendapat kpi, hal ituhukum. demikian pula halnya kpi memiliki penafsiran yang kemungkinan memilik, serta adanya penguatan kedudukan kpi oleh keputusan mahkamah konstitusi nomor puu i yang menetapkan kpi sebagai lembaga independen yang mengatur hal hal mengenai penyiaran, maka perkenalkan kpi menyampaikan pendapat tentang penafsiran dan penyiaran. sesuai dengan perintah penyiaran, maka terhadap berlaku ketentuan yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasa lps disusun oleh pemerintah. oleh karena itu, mengikuti notifikasi pembatasan tersebut kpi merujuk pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga penyiaran swasta, khususnya huruf yang menyebutkan bahwa. pada prinsipnya pembatasan yang dilakukan oleh peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga penyiaran swasta dapat diterima dan menjadi dasar hukum kpi dalam hal mengatur hal hal mengenai penyiaran terutama persoalan pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, akan tetapi pembatasan tersebut ternyata justru menjadi sumber konflik penafsiran dalam rangka penegakan hukum. akar masalahnya adalah perbedaan penafsiran terhadap frasa satu orang dan badan hukum . ada pihak yang mengartikan bahwa satu orang dan badan hukumalam undangundang disebut sebagai lps. menurut kpi, frasa satu orang atau satu badan hukum" harus diartikan secara yuridis dogmatik. meliputi, termasuk hak setiap orang atau setiap badan hukum baik badan hukum yang secara khusus tunduk pada undang undang penyiaran, yaitu badan hukum pemegang ipp dalam hal ini lpsyang oleh karenanya tunduk bawah undang undang penyiaran. secara konkritisasi frasa satu orang atau satu badan hukum itu dapat meliputi: orang perseorangan badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonadapun dasar hukum yang menjadi landasan kpi untuk memberikan penafsiran sebagaimana tersebut atas, adalah sebagai berikut: adanya fakta hukum yang menunjups yang memiliki ipp. adanya fakta hukum yang menunjukkan bawa terdapat badan hukumnamun menjadi pemegang saham beberapa badan hukum lps. tidak dapat digabung dengan bidang usaha lain dan tidak diperkenankan membuka cabang. satu orang atau perseorangan tidak dimungkinkan menjadi pemegang ipp sebagai lps sebagaimana dimaksud dalam penyiaran yang menyatakan bahwa. dengan adanya frasa satu orang ini maka itu kemudian membantah tafsiran yang menyatakan bahwa hanya badan hukum lembaga penyiaran swasta yang dikenai ketentuan larangan pemusatan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana ditetapkan undang undang penyiaran. konsekuensi yuridis selanjutnya dari tafsir ini jika hanya badan hukum lps terkena ketentuan itu, berarti ketentuan larangan atau pembatasan kepemudaan ke diperbolehkan atau terbuka peluang untuk melakukan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps. kondisi membuka peluang satu pihak tertentu untuk melakukan pemusatan dan penguasaan adalah sangat bertentangan dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah yang dicita citakan oleh penyiaran. terkait dengan penafsiran frasa dipindahtangankan yang terdapat dalam narasi penyiaran harus diartikan sebagai proses pemindahtanganan dengan cara apapun mana kepemilikan atau penguasaan ipp menjadi berpindahtangan. antara lain misalnya, diberikan, dijual, atau dipersalahkan melalui sewa, gadai, dan lain lain. sedangkan frasa pihak lain menurut kpi harus diartikan sesuai acuan sebagaimana yang dijelaskan yaitu sebagai badan hukum pemegang ipp atau lps maupun badan hukum lain tingkat manapun yang menguasai dan memiliki lps, yang dapat berupa: orang perseorangan badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non bahwa berdasarkan dalil sebagaimana yang disampaikan oleh kpi, kpi menyimpulkan: bahwa tafsir konstitusional atas penyiaran adalah pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum holding company, baik satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran dibatasi dengan memiliki atau menguasai satu ipp dalam satu wilayah siaran atau satu provinsi. bahwa tafsir konstitusional atas adalah izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan, dalam arti diberikan, dijual, atau dialihkan dalam bentuk lain, misalnya sewa, gadai, dan lain lain kepada pihak lain,. komisi pengawas persaingan usaha kppu) dalam keterangannya kppu menyampaikan hal hal yang berkenaan dengan dugaan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam proses akuisisi saham korporasi pt. indosiar karya media tbk idm) oleh pt. elang mahkota teknologi tbk emtek) yang telah diperiksa oleh sebagaimana tertuang dalam pendapat kppu nomor a11911 tanggal november pada pokoknya kppu menerangkan hal hal sebagai berikut: dandan larangan pengambilalihan lisensi dalam industri penyiaran yang terkait dengan jaminan implementasi konsep diversity content dan diversity ownership. namun dalam konteks akuisisi peristiwa korporasi guo, kppu berpendapat tidakemtek. hal ini dipahami karena pemeriksaan kppu hanya terbatas dalam ruang lingkup nomor tahun tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat anti monopoli). oleh sebab itu pula maka ketentuan dalam penyiaran khususnya tentang larangan pemusatan kepemilikan tidakakuisisi. meski tidak menjadikan penyiaran sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa tindakan korporasi guo, kppu menegaskan dan membebaskan kewajiban hukum kepada para pihak dalam proses korporasi guo untuk tetap menjunjung tinggi aturan perundang undangan lainnya, termasuk dalam hal ini penyiaran. dewan pers dalam keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, dewan pers membenarkan tentang adanya berbagai penafsiran terhadap dan penyiaran. menurut dewan pers, setidaknya ada cara yang dapat dilakukan untuk memberikan penafsiran atas kedua guo. dua diantara cara tersebut mendukung sepenuhnya dalil para pemohon, yaitu: kepemilikan perusahaan lembaga penyiaran dilihat siapa orang yang memiliki saham dalam sebuah pt. dari sudut pandang ini, walaupun pt, kendati pt nya juga berlainan (butir apabila kepemilikan ada pada suatu grup, maka kepemilikan harus dilihat siapakah gabungan dari pemegang saham saham yang dimiliki oleh masing masing tersebut, dengan kata lain pemilik akhir perusahaan penyelenggara siaran harus dilihat siapa pemegang saham pt pt tersebut (butir berbagai kerugian konstitusional yang juga diderita oleh publik akibat adanya multitafsir atas dan penyiaran majelis hakim mahkamah konstitusi, pada bagian kelima, para pemohon akan menunjukan berbagai kerugian konstitusional yang juga diderita oleh publik (selain para pemohon) akibat daya mutltitafsir atas dan penyiaran. berbagai kerugian konstitusional itu dipaparkan oleh para saksi maupun pihak terkait yang terlibat dalam persidangan mahkamah konstitusi atas perkara guo. uraian kerugian konstitusional saksi dandy dwi laksono saksi pernah bekerja rajawali citra televisi indonesia rcti) sebagai kepala peliputan, antara tahun sampai sebelumnya menjadi produser untuk liputan sctv. dalam kapasitasnya tersebut berdasarkan apa yang diketahui, didengar dan dialaminya secara langsung, saksi menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya intervensi pemilik modal lps dalam ruang redaksi rcti pada periode januari hingga januari ketika saksi bekerja rcti. contoh contoh intervensi pemilik media terhadap ruang redaksi: pemberitaan sisminbakum pada november mantan direktursebagai kepala seksi peliputan, tugas sayaya memeriksa dan menelusuri apa yang terjadi dengan tim liputan kejaksaan agung sehingga materi,,undang undang penyiaran yang berbeda sehingga bertentangan dengan uud . secara jelas, sebenarnya, semangat danan penafsiran yang tegas seperti hal tersebut alahlimelalui pasar modal, dapat diketahui bahwa sejak tahun (lihat prospektus pt. media nusantara citra tbk) ketika pt. mnc memasuki pasar modal, dan laporan konsolidasi keuangan bulan juni dan desember diketahui secara jelas bahwa pt. mnc telah memiliki dan menguasai pt. cipta televisi pendidikan indonesia tpi mnc tv) sebesar saham, pt. rajawali citra televisi indonesia rcti) sebesar saham dan pt. global informasi bermutu global tv) sebesar saham. seperti diketahui secara terbuka, hal ini terjadi melalui jual beli perusahaan yang juga mengakibatkanyasepenyaya memperoleh jawaban bahwa kasus ini tidak bisa diberitakan karena terkait pemilik mnc rcti. kami memiliki preseden sebelumnya, bagaimana memoderasi intervensiyayatim liputan kejaksaan sismimbakum. sebab, perusahaan penyelenggara layanan tersebut, pt. sarana rekayasa dinamika terafiliasi dengan kelompok usaha dan kepemilikan yang sama dengan rcti mnc pemberitaan adam air januari pesawat boeing dengan nomor penerbangan kllyakammengundang rapat jajaran pimpinan. dalam rapat yang sayayaya mengusulkan agar redaksi mendengar dahulu secara langsung dari sdr hary tanoesoedibjo apa yang rencanakan pasca akusisi. rapat menyetujui, . ketika ditanya lebih jauh apakah memberi kesempatan ituni saya tangkap sebagai intervensi, sehingga saya sya melanjutkan, setelah publik mengetahui bahwa rcti adalah sisterdr.cerita dari sisi sisi lain, sebagaimana yang selama ini dilakukan, luar perkembangan perkembangan resmi yang bersifat official driven. bukan customer driven atau public driven. pemberitaan mobil jaguar januari pimpinan mnc rcti sdryahasil liputan tersebut hampir tidak pernah dipresentasikan rapat, untuk ditayangkan. saya mencari tahu kepada tim liputan, mengapa hhasil liputan (kaset) akan disimpan sebagai barang bukti yang memberatkan pihak penuduh. saya lebih terkejut lagi ketika reporter bercerita beberapa kali diajak rapat kantor pengacara jg(yayadr negotiate certificate deposit. korbannya adalah perusahaan pengelola jalan tol, jasa marga dandrdr hary tanoe sendiri. sebagai senior producer yang baru bergabung, sayadryakamya:santoso saksi diajukan oleh para pemohon, saksi masih bekerja sebagai direktur dari kantor berita radio dan saat ini juga sebagai direktur tempo tv. saksi menyampaikan hal sebagai berikut: jadi keadaan ini sangat merugikan dari sisi kami yang berkepentingan untuk mempunyai saluran informasi bidang penyiaran, tetapi luar sana yang terjadi adalah sebetulnya banyak juga radio radio yang tidak aktif lagi yang sudah secara substansial sudah meninggal dunia tanganan atau dalam bentuk perusahaannya diperjualbelikan sehingga sebetulnya dinamika dari pengelolaan frekuensi itu menurut saya memang dari pengalaman saya. memang sejak tahun dengan model seperti saya membangun kantor berita radio itu saya bekerja sama dengan majalah tempo mendirikan yang kita sebut tempo tv. tapi kembali sini sebetulnya persoalan frekuensi menjadi hambatan entry yang paling besar karena saya tidak bisa mengajukan izin frekuensi untuk tempo karena memang sudah tidak ada jakarta. jadi tahun kami mengajukan proses ini kpi dan secara substansial dianggap layak, wartawan yang mendukung bagus, manajemennya ada, sebagai konten diharapkan bisa memberi alternatif pada yang ada. tapi kembali memang frekuensi tidak ada, jadi kami diminta untuk menunggu nanti kalau siapa tahu sistem digital teritorial sudah jalan bisa diajukan lagi. jadi, dengan bercerita ini dengan pertimbangan ini memang saya turut berharap akan ada perbaikan dalam mengatur frekuensi supaya masyarakat yang punya kompetensi dan ingin mengajukan itu bisa lebih terakomodasi. ada banyak contoh misalnya inggris itu kalau sebuah perusahaan pengelola radio tidak aktif dalam beberapa bulan dianggap tidak layak mengabaikan hak frekuensinya masyarakat, dia harus mengembalikan sebetulnya kepada otoritas yang ditunjuk dan kemudian otoritas itulah yang melakukan lelang untuk kita yang pemain baru boleh mencoba untuk berusaha. uraian kerugian konstitusional pihak terkait lembaga studi pers dan pembangunan spp) sebagai pihak terkait spp menyampaikan hal hal sebagai berikut: industri media yang ada sekarang sudah semakin jauh dari niatan untuk menjadikan media sebagai bagian dari upaya untuk membela kepentingan publik, menyuguhkan hal yang penting kepada masyarakat, memberitakan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan menunaikan fungsi fungsi utama sebagai media massa, baik sebagai lembaga yang menyediakan informasi yang independen, memberikan informasi yang mendidik, menghasilkan program hiburan yang sehat, serta yang menjadi lembaga pengkritik kebijakan pemerintah untuk membuat masyarakat sadar dengan kondisi yang sesungguhnya. pindahnya, atau dikalahkannya penguasaan dan kepemilikan ijin penyelenggaraan penyiaran. kemudian, melalui informasi kepada pemegang saham tentang rencana akusisi pt. elang mahkota teknologi terhadap pt. indosiar karya media tbk yang dunia oleh harian bisnis indonesia halaman tanggal april laporan konsolidasi keuangan bulan juni dan desember serta pemberitaan media diketahui secara jelas bahwa pt. elang mahkota teknologi tbk telah memiliki dan menguasai sebesar saham pt. indosiar karya media yang memilih saham pt. indosiar visual mandiri indosiar) dan menguasai sebesar saham pt. surya citra media tbk sama) yang memiliki saham pt. surya citra televisi sctv). hal ini dilakukan lewat akusisi dan jual beli perusahaan yang mengakibatkan pindah dan dikalahkannya penguasaan atas ijin penyelenggaraan penyiaran ipp). disamping itu, mtk juga menguasai sebuah stasiun televisi jakarta yang bernama channel. demikian juga dengan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swastadan memiliki pt. cakrawala andalas televisi antv) secara tidak langsung melalui pt. intermedia capital sebesar saham dan memiliki secara langsung pt. latifi media karya tvone) sebesar saham. hal ini dapat diketahui secara jelas melalui prospektus pt. visi media asia tbk yang diterbitkan jakarta pada tanggal november perlu disampaikan bahwa melalui laporan konsolidasi keuangan berdasarkan pads standar akuntansi keuangan tahun yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi indonesia, dapat diketahui secara jelas perusahaan apa dan tingkat berapa yang memiliki dan menguasai lembaga penyiaran swasta karena laporan konsolidasi ini pemberitaan gambaran dan laporan secara lengkap perusahaan yang menguasai perusahaan lainnya lewat kepemilikan saham atas baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari puncak sampai bawah. sementara itu, bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, seluruh datanya, khususnya data perusahaan dan keuangan dapat dimiliki melalui institusi pasar modaladahal sejatinya industri media penyiaran sangatlah berbeda dengan industri manufaktur, karena muatan yang ada dalam industri penyiaran adalah informasi, yang dalamnya bisa menghasilkan opini publik, nilai nilai tertentu, pendapat yang pada akhirnya bisa menggiring konsumen untuk terpengaruh atas isi media penyiaran tersebut. dalam pandangan spp ada banyak kerugian ketika industri penyiaran yang makin terintegrasi, atau makin melakukan konsolidasi (dimana dalamnya juga ada kondisi kepemilikan silang media), sebagaimana uraian berikut: publik semakin sedikit memiliki pilihan untuk mengonsumsi informasi. hal ini berkait dengan huruf dalam uud setelah amandemen keempat yang menyebutkjuga pada dikatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara koleksi untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya . informasi yang dihadirkan dalam media penyiaran yang ada sarat dengan kepentingan pemilik media tersebut. hal ini tidak sesuai dengan pada huruf atas juga. selain itu hal ini juga berkenaan dengan huruf yanghuruf juga relevan dengan point intudi yang pernah dilakukan oleh spp (berjudul media ownership and its implication for journalists and journalism indonesia dalam buku yang diedit oleh prof. krishna sen prof. david hill, politics and the media twenty first century indonesia: decade democracy, london: routledge, menunjukkan bukti bukti ada bahaya dari kepemilikan media yang terpusat tangan sekelompok orang, dimana pemberitaan menjadi penuh dengan sensor internal perusahaan, pemberitaan yang obyektif seringkali harus berhadapan dengan kepentingan perusahaan baik secara ekonomi maupun politik, dan kualitas dari jurnalistik pun menjadi menurun karena wartawan dan media yang ada jatuh dalam pengabdian hanya kepada kepentingan pemilik perusahaan itu saja. bagaimana pun juga frekuensi yang dipergunakan oleh lembaga penyiaran yang ada adalah milik publik, dan untuk itu harus sebesar besarnya dipergunakan untuk kepentingan publik. dengan dasar ini, maka kondisi konsolidasi kepemilikan dan juga kepemilikan silang media membuat penyalahgunaan barang milik publik yang pada akhirnya lalu menghasilkan kerugian kepada masyarakat. informasi yang dihasilkan dari lembaga penyiaran yang terkonsolidasi atau masuk dalam kondisi kepemilikan silang tak bisa menghasilkan informasi yang sangat relevan untuk kepentingan masyarakat, karena seringkali informasi yang ada sudah bias dengan kepentingan pemilik dari media tersebut. akibatnya publik tak mendapatkan gambaran informasi yang utuh dari lembaga penyiaran seperti ini, sehingga publik pun menjadi bingung dan tak mendapatkan pegangan yang objektif atas informasi demikian. dampak lebih mikro dari kepemilikan media yang terpusat ini menghasilkan fenomena fenomena yang kami temui lapangan sebagai berikut: adanya peninggalan budaya yang terjadi dengan diadopsinya gaya gaya bertutur yang ada kota jakarta oleh berbagai stasiun radio berbagai daerah. apa yang disampaikan oleh para reporter, penyiar berbagai radio daerah tak beda dengan apa yang dilakukan oleh para rekannya jakarta. hal ini menunjukkan betapa hebat penetrasi yang telah dilakukan oleh industri penyiaran jakarta terhadap rekannya berbagai daerah. ancaman terhadap budaya local setempat yang makin tergerus oleh industri penyiaran yang makin dominan, dan akan menjadikan budaya lokal berserabut dari para pelaku dan penuturnya. oleh karena itu solusi atas bentuk siaran berjaringan adalah salah satu solusi yang perlu terus dikemukakan dan dipromosikan agar keberagaman budaya lokal indonesia tetap terjamin dan terpelihara. sebagai penutup ajarannya, serta untuk memperkuat pemerannya, loss menyajikan data tentang daftar dari para pemilik media (cetak dan penyiaran) dan juga aneka bisnis yang mereka miliki lainnya, sebagaimana kami sampaikan bawah ini: grup pimpinan surat kabar majalah stasiun stasiun media bisnis fepefeee kompas jakob kompas, sonora ktv dan kompas.c hotel, gramedia petama, jakarta post, magazine radio and jaringan om, percetakan group agung warta kota and otomotif kompas industri adiprasetyo and other tabloid. radio cyber perbukuan, local paper book media toko buku, publishers. universitas, mnc hary seputar genie, sindo rcti, okezone bisnis media tanoesoedibjo indonesia mom radio, global nusantara sindo) middle, radio tv, mnc citra) realita, dangdut majalah tpi, arh indovision trust global, (televisi women kabel) grup jawa dahlan iskan jawa pos, fajar jtv jawa pos biro pos fajar, riau mingguan jawa pos news perjalanan, pos, rakyat makassar tv) network biro iklan, merdeka and surabaya perusahaan other dan listrik newspaper stasiun the region local lain pekan baru, batam, makassar mugi reka dian mulyani cosmopolitan hard change website pemilik ditata soeharto an, rock (telah untuk sejumlah (mra) harper's bandung diambil masing brand bazaar, jakarta, alih oleh masing pakaian esquire, bali dan sctv) majalah internasional fhm, good surabaya house mtv keeping, sky (di majalah jakarta franchise dan lainnya bandung) grup bali satria naroda bali post, tabloid bali bali post, post suluh tokoh dan bisnis indonesia dan stasiun bali suratkabar lokal lainnya malaka erick thohir republika, golf digest radio jak tv, republika bisnis media harian arena, jak one online entertain group indonesia parents (join ent, dan (dalam bahasa indonesia, dengan periklanan mandarin) kelompok luar ruang bakrie) ken san group alisjahbana, gadis, house mitra ayahanda kartohadipro dewi dan djo majalah lainnya group bakrie one news peramban gan, jalan tol, kelapa sawit satu john ready investor daily, magazine, satu rumah suara globe asia, sakit, pembaruan campus universitas, asia asuransi asosiasi televisi komunitas indonesia atki) dalam keterangannya yang disampaikan dihadapan persidangan mahkamah konstitusi guna memaparkan berbagai kerugian yang menimpa publik akibat adanya multitafsir terhadap dan atki menyampaikan hal hal sebagai berikut:fcprinsip ini, juga dibutuhkan prinsip lain, yang secara melekatmakaae indonesia. publik dipaksa untuk hanya menerima isi siaran dengan selera industryystem siaran berjaringanjinan penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana aturan dalam peraturan pemerintah tahun tentang lembaga penyiaran komunitas. namun mereka terhambat mendapatkan alokasi frekuensi siaran analog baik pada pita ultra high frekuensi uhf) maupun ver high frekuensi vhf), akibat ketiadaan frekuensi yang tersedia. dimana frekuensi tersebut dikuasai oleh televise swasta, yang diakibatkan dari multitafsir atas dan undang undang penyiaran tahun yang menciptakan kondisi lebih menguntungkan bagi televise swasta untuk menguasai frekuensi. masyarakat peduli media kesimpulannya: frekuensi milik publik yang dipergunakanpenyiaran nasional yang dikuasai oleh sekocial yang dimensinya luas pun belum tentu disiarkan jika fokusnya daerah. fakta empirismenimbulkan citra negativestop, dihentikan, jika tidak ingin negara kesatuan republickesimpulannya: dan seimbang belum terwujud akibat sentralisasi penyiaran oleh lembaga penyiaran swasta. vi. penutup: menyatakan bunyi undang undang nomor tahun tentang penyiaran ):pt.aman menyatakan: adanya ketidak pastikan terhadap berbagai penafsiran danselanjutnya juga dapat dilihat melalui iklan rencana akusisi pt. elang mahkota teknologi terhadap pt. indosiar karya media tbk yang dimuat oleh harian bisnis indonesia halaman tanggal april,,hal yang sama juga dapat dilihat dalam prospektus penawaran umum, pt.amanerintah: i. pokok permohonan uji material para pemohon bahwa pada pokoknya permohonan uji material para pemohon didasarkan pada:hadap dan penyiaran yang dilakukan demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan atau orang tertentu: penafsiran yang dilakukandiversity content dan diversity ownership): bahwa perbedaan penafsiran dalam huruf dan menurut para pemohon menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap dan uud bahwa dalam argumentasi untuk mendukung pokok permohonan uji materialnya ternyata para pemohon lebih menitikberatkan pada penilaian dari, serta penyiaran yang berbunyi: izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain." bahwa untuk mendukung permohonannya, para pemohon telah mengajukan saksi saksi sebagaimana ternyata dalam risalah risalah persidangan mahkamah konstitusi mk). il. pokok pokok pembuktian pemohon atas dalil dalil dalam permohonan uji material bahwa para pemohon menurut hukum tidak dapat membuktikan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi dasar permohonannya yang menyatakan "telah tejadi penafsiran oleh pemilik modal dan atau badan hukum tertentu terhadap dan penyiaran dan dilakukan demi kepentingan dan keuntungannya" dan negara melegitimasi tindakan pemilik modal dan atau badan hukum tertentu dengan tidak melakukan tindakan atau memberik" serta penafsiran yang dilakukan oleh perseorangan dan atau badan hukum tertentu telah menghilangkan jaminan terhadap": bahwa memperhatikan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh para pemohon ternyata lebih menitikberatkan kepada penilaian subjektif terhadap perkembangan lembaga lembaga penyiaran yang dibentuk sebelum berlakunya nomor tahun tentang penyiaran, yakni: rcti, sctv, tpi, indosiar, global tv, metro tv, trans tv, trans antv, dan one dengan mengabaikan fakta fakta keberadaan lembaga lembaga penyiaran lainnya yang terbentuk melalui proses berdasarkan nomor tahun tentang penyiaran, bahwa keterangan saksi saksi yang diajukan lebih difokuskan pada (dua) hal, yakni: konsolidasi strategis yang dilakukan antar lembaga penyiaran tersebut dalam butir seperti: rcti, tpi, dan global tv: sctv dan indosiar, trans dan antv dan one sehingga mengarah pada terjadinya monopoli kepemilikan: dan isi siaran yang diasumsikan diarahkan oleh pemilik modal dan atau badan hukum tertentu untuk kepentingannya, sehingga mengarah kepada terjadinya monopoli informasi. bahwa dengan konstruksi pemikiran sebagaimana dijelaskan atas, para pemohon mencoba untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap dan penyiaran, bahkan terhadap peranan pemerintah sebagai regulator bidang penyiaran, para saksi dari para pemohon mempertandingkan dengan keberadaan lembaga federal communications commission fcc) amerika serikat dan australian communication and media authority alma) australia yang menurut mereka lebih mempunyai kewenangan yang mandiri (independent regulatory body) sehingga keberadaannya lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha bidang penyiaran, bahwa dengan konstruksi pemikiran tersebut, para saksi berusaha membawa uji material terhadap dan penyiaran kepada upaya mendiskreditkan (menegaskan) peranan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh penyiaran. sasarannya dapat dipastikan adalah upaya mengukuhkan kembali kewenangan lembaga negara yang bersifat independen sebagai representasi dari masyarakat dalam mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyiaran (independent regulatory body). il. tanggapan terhadap pembuktian para pemohon atas permohonan uji material bahwa pemerintah bertatap pada pendapatnya dalam keterangan pembuka opening statement) yang disampaikan pada tanggal januari dan keterangan pemerintah yang telah disampaikan kepada panitera serta keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan yang tercatat dalam risalah risalah persidangan mk, bahwa memperhatikan pembuktian yang telah dilakukan oleh para pemohon, ternyata menurut hukum tidak terbukti legal standing yang dipersyaratkan menurut hukum, untuk itu tertutup pandangan dari ahli pemerintah, maruarar siahaan, sebagai berikut: kerugian hak konstitusional yang dianggap harus ada sebagai syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, tidaklah begitu jelas dengan hanya membaca bunyi mk. penjelasan tersebut hanya menyebut bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud yurisprudensi tetapkyang telah menjadi hukum acara tersebut, tidak terpenuhi. akibatnya juga seandainya pun menyatakan yang diuji bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, praktik yang terjadi dalam kenyataan masih akan menimbulkan kerugian bagi pemohon, sehingga oleh karenanya syarat syarat kerugian konstitusional atas, yang menyatakan bahwa adanya kemungkinantentukan oleh tahun tentang mahkamah konstitusi, sehingga oleh karenanya adalah tepat jika permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima". bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana pokok pokok yang diuraikan pada bagian ii, konstruksi yang dibangun untuk membuktikan permohonan uji material para pemohon ternyata didasarkan atas penilaian penilaian yang sifatnya subjektif dan transendental, dengan mengabaikan realita, pengaturan dan implementasinya. dan untuk menguatkan konstruksinya, para pemohon mempertandingkan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran indonesia dengan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran pada negara negara yang dipilihnya sendiri dengan tidak berdasarkan pada penelitian yang mendalam dan tidak mempertimbangkan perbedaan sistem antara negara negara tersebut dengan indonesia (apple apple). sebagai contoh: menilai peranan dari fcc amerika serikat yang menurutnya berhasil dalam mengatur penyelenggaraan penyiaran pada sistem demokrasi, sehingga indonesia diharapkan dapat menerapkannya dengan mengabaikan kenyataan bahwa sistem hukum dan ketatanegaraan indonesia berbeda dengan sistem hukum dan ketatanegaraan amerika serikat. memperhatikan uraian tersebut, maka menurut hukum jelas para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional: bahwa penyiaran menurut hukum bukan merupakan kaidah hukum umum akan tetapi merupakan kaidah hukum administrasi yang menunjuk pada penyiaran yang menyatakan implementasi lebih lanjut dari kaidah sebagaimana dimaksud dalam akan ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk kaidah yang bersifat operasional pada peraturan pemerintah. hal ini sejalan dengan pandangan dari ahli pemerintah dr. maruarar siahaan, sh, yang menilai hal tersebut dengan identifikasi para pemohon telah terjadinya multitafsir terhadap penyiaran, sebagaimana tertutup sebagian sebagai berikut: penyiaran muttitafsir, sebagaimana diutarakan atas terjadi karena. oleh karenanya multitafsir yang didalilkan adalah pemahaman yang didasarkan pada persepsi pemohon, dan bukan tafsir yang didasarkan pada otoritas untuk memberi pemaknaan yang mengikat". bahwa dengan demikian menurut hukum bilamana para pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan penyiaran dan peraturan pelaksanaannya vide peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta, maka para pemohon dapat mengajukan uji materi terhadap peraturan pemerintah tersebut pada mahkamah agung ma) dan bukan kepada mahkamah konstitusi mk). sebagai masukan dapat disampaikan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta telah diuji materi dan telah diputus dengan putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal april yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan para pemohon dinyatakan ditolak: bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan pemerintah, yang pada intinya ketentuan pelaksanaan penyiaran yang tertuang dalam nomor tahun telah disusun melalui prinsip penafsiran terbatas sesuai dengan norma dan kaidah yang ditetapkan dalam penyiaran. pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta lps) ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh penyiaran bahwa penyelenggara penyiaran harus berbentuk badan hukum indonesia perseroan terbatas), sehingga sesuai dengan nomor tahun tentang perseroan terbatas pembatasan dilakukan terhadap kepemilikan saham. sedangkan pembatasan terhadap wilayah siaran (satu atau beberapa wilayah siaran) ditentukan berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran ipp) dan kebijakan penyiaran yang menentukan wilayah siaran lps bersifat lokal, bahwa ahli pemerintah, prof. dr. h.a.s. jayabaya, sh, menyatakan bahwa penyiaran pernah diuji pada dan dalam putusannya nomor puu i telah menyatakan bahwa ketentuan ini tidak bertentangan dengan ketentuan uud selanjutnya ahli pemerintah menyatakan bahwa menurut mk, keberadaan dalam penyiaran adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli. pendapat ahli pemerintah tersebut sangat beralasan apabila memperhatikan huruf penyiaran, yang menyatakan". sehingga sejalan dengan pendapat ahli pemerintah selanjutnya yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi monopoli, maka yang akan diuji bukan norma dalam penyiaran melainkan menguji praktek monopoli tersebut yang tunduk pada nomor tahun tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat: bahwa selanjutnya ahli pemerintah, dr. mudzakkir, sh, mh, terkait dengan penyiaran, menyatakan bahwa'. memperhatikan pendapat ahli pemerintah tersebut atas, yang menghubungkan keberadaan penyiaran dan ketentuan sanksi pidananya dalam huruf penyiaran, menunjukkan konstruksi hukum dalam penerapan sanksi pidana yang harus ditafsirkan secara sistematik dengan kaidah hukum administrasi serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. persoalan yang akan dihadapi apabila dilakukan penafsiran yang luas terhadap penyiaran sebagai kaidah hukum umum sesuai dengan keinginan atau kehendak para pemohon maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya pada penyelenggaraan penyiaran, bahwa dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan penyiaran, pemerintah memperhitungkan juga kondisi faktual pada penyelenggaraan penyiaran yang telah (halamanyin penyiaran yang bersangkutan atau penalti atau hukum lainnya (halamantundang undangtltitafsir, terkait dengan mekanisme proses perijinan: penguatan kepemilikan: cc.pt.pus inti dari pandangan hukum itu bahwa rencana aksi korporasi pt. elang mahkota teknologi tbk tbk), pemilik saham pt. surya citra media tbk scm) yang memegang saham sctv, untuk mengambilalih keseluruhan saham milik pt. prima visualindo pv) pt. indosiar karya media tbk idm), pemegang saham pt. indosiar visual mandiri ivm), memungkinkan adanya potensi pelanggaran peraturan perundang undangan bidang penyiaran, yakni: panama: pelanggaran undang undang penyiaran juncto huruf peraturan pemerintah nomor tahun berjalan sebelum berlakunya nomor tahun tentang penyiaran. kondisi faktual yang telah berjalan sesuai dengan kebijaksanaan penyiaran sebelumnya yaitu nomor tahun tentang penyiaran (telah dicabut dengan berlakunya nomor tahun tentang penyiaran) wajib menyesuaikan, sehingga ketentuan pelaksanaan penyiaran harus ditetapkan dengan mengedepankan prinsip atau asas hukum yang berlaku (tidak retroaktif). penyiaran menetapkan lps mempunyai wilayah layanan siaran yang bersifat lokal, sehingga para penyelenggara penyiaran yang dibentuk berdasarkan sebelumnya, dengan kebijaksanaan (policy) wilayah siaran lembaga penyiaran bersifat nasional (dengan menggunakan sistem relai) wajib disesuaikan. agar prinsip retroaktif tidak dilanggar maka sesuai dengan penyiaran terhadap para penyelenggara penyiaran tersebut dapat menyelenggarakan siarannya secara berjaringan (sistem stasiun jaringan) dengan membentuk lps (badan badan hukum) pada stasiun stasiun relai daerah. pemegang saham awal dapat menjadi pemegang saham pada lps yang dibentuk secara lokal daerah daerah. hal ini yang secara keliru didalilkan oleh para pemohon sebagai bentuk pelanggaran terhadap penyiaran yang dilakukan oleh rcti, tpi, global tv, sctv, indosiar, trans tv, trans antv, one, dan metro tv. uraian selengkapnya merujuk kepada keterangan ahli dari pihak terkait bambang subijantoro. dalam hal ini para pemohon sepertinya kurang memahami tentang pelaksanaan dari sistem stasiun jaringan, karena sistem stasiun jaringan tidak mendorong terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta, namun justru merupakan amanat dari penyiaran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pembatasan terhadap monopoli. sehingga tuduhan para pemohon bahwa pemerintah telah melakukan pembiaran harus ditolak, bahwa pelaksanaan penyiaran yang tertuang dalam nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta sebagaimana telah dikemukakan pada angka mengatur pembatasan kepemilikan dan penguasaan lps terhadap kepemilikan saham oleh perseorangan atau badan hukum. penentuan kaidah tersebut didasarkan pada norma atau kaidah yang telah ditetapkan penyiaran tersebut, yakn." sehingga pengalihan saham dari badan hukum yang memiliki dan menguasai lps tidak menjadi pengaturan dari penyiaran. dengan demikian apabila badan hukum tersebut melakukan aksi korporasi dengan melepas sahamnya maka hal tersebut tidak dilarang oleh penyiaran, bahkan apabila badan hukum tersebut melepaskan sahamnya yang akan terjadi adalah keberagaman kepemilikan (diversity ownership), bahwa mengutip pandangan ahli dari pihak terkait yaitu prof. dr. cipta lesmana, ma, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan yang pasti antara konglomerasi media dengan monopoli informasi, dalam kalimat kalimat sebagai berikut:." dan "etapi tidak sedikit penelitian yang tidak mendukungnya", serta "dengan demikian, adalah pemikiran yang terlampau simplisis: " iv. kesimpulan berdasarkan penjelasan dan argumentasi teruraibuka opening statement), keterangan tertulis pemerintah, keterangan lisan yang disampaikan pada persidangan persidangan terdahulu, dan kesimpulan pemerintah secara keseluruhan,pihak terkait pt. surya citra media, tbk.: legal standing para pemohon berdasarkan tanggapan para pihak terkait dan keterangan para ahli selama proses persidangan, kami menyampaikan sebagai berikut:para pemohon seluruhnya terdiri dari lembaga, yaitu: jakarta, lbh pers, media link, pr2 media dan y28. namun, hanya satu lembaga yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksuditu y28, yang merupakan suatu badan hukum privat: para pemohon dalam mengajukan permohonan telah secara tegas menyatakan sebagai satu kesatuan atau gabungan dengan nama koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran kids)". berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentusuatu koalisi independen tidak terkualisir sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian tafsir konstitusi kepada mahkamah konstitusi. tidak terpenuhinya syarat sebagai para pemohon, secara logis berimplikasi pada kualifikasi para pemohon bukan sebagai pemegang hak konstitusional, yang kemudian didalilkan telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan nomor tahun tentang penyiaran. terkait legal standing para pemohon, terdapat beberapa paparan dalam persidangan, antara lain sebagai berikut: kuasa hukum pihak terkait pt. visi media asia, tbk., pada persidangan tanggal januari menyatakan bahwa para pemohon bukan badan hukum yang memenuhi syarat sehingga tidak dapat bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan uji tafsir konstitusional. selain itu, pemohon tidak terdaftar sebagai badan hukum pada departemen hukum dan ham. dengan tidak adanya kualifikasi para pemohon, maka para pemohon bukan pihak yang berhak mendalilkan adanya. kuasa hukum pihak terkait pt. media nusantara citra, tbk., pada persidangan tanggal januari pada intinya menyatakan sebagai berikut: bahwa terdapat ketidakjelasan pihak yang dimaksud, apakah sebagai badan hukum publik atau privat atau sebagai perorangan warga negara indonesia, ketidakjelasan subjek para pemohon selanjutnya menimbulkan ketidakjelasan dan bahkan kekacauan berpikir dalam menyusun argumentasi terkait dengan pokok permohonan: bahwa secara fakta, para pemohon tidak terdaftar pada departemen hukum dan ham sebagai badan hukum perkumpulan berdasarkan surat direktorat jenderal administrasi hukum umum kementerian hukum dan ham, nomor ahu2 aho1011389 tertanggal desember dan surat dirjen ahu tanggal desember serta tidak terdaftar sebagai organisasi pada kementerian dalam negeri berdasarkan surat direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik nomor tanggal desember dari anggota pemohon, hanya y28 yang merupakan badan hukum, sehingga mengingat bahwa permohonan diajukan secara bersama sama maka pemohon sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: dengan tidak terpenuhinya syarat para pemohon sebagai pemohon dan secara fakta tidak terdaftamya para pemohon sebagai badan hukum perkumpulan pada departemen hukum dan ham, maka para pemohon tidak berhak mendalilkan memiliki hak konstitusional, apalagi mendalilkan telah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka sebagai akibat berlakunya dan nomor tahun tentang penyiaran. pendapat prof. h.a.s. jayabaya, ahli dari pemerintah, dalam persidangan pada tanggal februari merujuk nomor tahun sebagaimana diubah dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, subjek hukum yang mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji tafsir kepada mahkamah konstitusipermohonan para pemohon yang dimulai dengan perkenalkan kami yang tergabung dalam koalisi independen untuk demokrasi penyiaran", sangat jelas menunjukkan bahwa para pemohon bertindak secara bersama sama sebagai satu kesatuan dalam pengajuan permohonan kepada mahkamah konstitusi. jika diuji dengan ketentuan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tersebut, maka jkt, lbh pers, media link, pr2 media, tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum, dan hanya ada satu yang memenuhi yaitu yayasan tetapi, karena permohonan diawali dengan kata kami", maka mereka tidak memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum para pemohon dan karenanya tidak memiliki hak konstitusional. hal ini karena hak konstitusional itu melekat kepada pribadi. ii. fakta fakta persidangan terkait materi permohonan: terkait permohonan uji tafsir nomor tahun terhadap dan uud fakta fakta persidangan berkaitan dengan materi permohonan uji tafsir konstitusional undang undang nomor tahun tentang penyiaran terhadap dan uud antara lain sebagai berikut: paparan saksi ahli yang diajukan pihak terkait pemerintah dr. mutakhir, sh.,mh), pada tanggal maret pada prinsipnya ketentuan nomor tahun tentang penyiaran dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap terjadinya suatu monopoli dalam hal penguasaan lembaga penyiaran swasta, dan karena sifatnya pencegahan, maka digunakan pengaturan pembatasan, sehingga digunakan kata "dibatasi", pembatasan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah pp), yaitu tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta, dan karena itu, pengujian ketentuan nomor tahun tentang penyiaran harus dikaitkan dengan tahun tersebut, sehingga permohonan pengujiannya harus diajukan kepada mahkamah agung dan bukan kepada mahkamah konstitusi. pendapat eduard depart, ahli pihak terkait dari pt. viva media asia tbk, pada tanggal maret bahwa argumen pemusatan kepemilikan berpotensi merugikan hak publik akan keragaman isi siaran tidak terbukti dan tidak relevan, bahwa asumsi para pemohon mengenai kepemilikan beberapa stasiun swasta oleh satu pemilik akan mendorong hegemoni opini dan ideologi, sepanjang sejarah penyiaran tidak pernah terbukti: bahwa siaran, dan memungkinkannya pemirsa memilih saluran yang dikehendakinya merupakan bukti terpenuhinya proses demokratisasi informasi: dengan segala kelebihan dan kekurangannya masyarakat indonesia dapat mengakses informasi dari nasional dan mempersempit ruang bagi pengaruh siaran televisi: kenyataan mengenai terjadinya konsolidasi perusahaan media adalah suatu realitas bisnis yang harus diterima,,, dan telah berjalan sesuai amanah undang undang. pendapat prof. jerman rajagukguk, sh., mh., ahli pihak terkait dari pt. media nusantara citra, tbk., pada persidangan tanggal maret sehubungan pokok permohonan pengujian tafsir konstitusional nomor tahun tentang penyiaran yang bermaksud menghindari terjadinya pemusatan kepemilikan dan monopoli oleh lembaga penyiaran swasta, maka perlu secara langsung dikaitkan dengan undang undang nomor tahun mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tahun tahun menyatakan bahwa:tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta pp lps), berkenaan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps oleh satu orang atau satu badan hukum", dan pelanggaran undang undang penyiaran, berkenaan dengan larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran" kedua, bahwa apabila terjadi aksi korporasi akuisisi pt. mtk terhadap pt. idm tersebut sebagaimana dimaksud dalam pandangan hukum, maka kpi pusat meminta kepada menteri komunikasi dan informatika untuk merespon dan melaksanakan kewenangannya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyiaran dan peraturan pemerintah nomor tahun ketiga, bahwa pandangan hukum yang disampaikan oleh kpi pusat berkaitan dengan rencana aksi korporasi akuisisi pt. mtk tbk. terhadap pt. idm tbk. dapat menjadi masukan bagi badan pengawasan pasar modal bapepam) dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. namun ternyata, proses akusisi itu terus berlangsung. kini, pt. elang mahkota teknologi memiliki mayoritas saham pt. idm yang memiliki dan menguasai pt. indosiar visual mandiri sekaligus juga menguasai pt. surya citra media tbk yang memiliki dan menguasai pt. surya citra televisi sctv)samping itu, informasi dan berita menjadi secara relatif seragam. berita tentang bank century misalnya. soal korupsi nazaruddin yang terus menerus disiarkan hampir semua stasiun televisi. masyarakat terpaksa menyerap informasi yang bias urban khususnya jakarta. tema hiburan hampir sama, relatif seragam dan mendapat tempat tertinggi dalam posisi rating televisi. berdasarkan data dari agb nielsen indonesia pada sampai dengan rating dan market share berita (news) jauh dari (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu barang atau jasa tertentu. jika dikaitkan dengan permohonan para pemohon, penentuan telah terjadinya monopoli siaran televisi harus dilihat dari aspek pasar produk dan pasar territorial atas siaran televisi: sedangkan pasar produk dibedakan atas siaran televisi bebas iuran (pembayaran) dan siaran televisi berlangganan. dalam konteks ini, yang dimaksud adalah siaran oleh lembaga penyiaran yang terdiri dari lembaga, yaitu: tvri, sctv, rcti, antv, trans tv, trans indosiar, mnc tv, one, metro tv, global tv, jak tv, dengan pasar produk meliputi seluruh wilayah indonesia. jika terjadi tidaknya monopoli diuji terhadap ketentuan nomor tahun maka kepemilikan atau penguasaan (tiga) stasiun televisi oleh satu pihak (lembaga penyiaran), bahkan kepemilikan (enam) stasiun televisi oleh satu pemilik (perusahaan) belum dan bukan suatu monopoli karena jumlah tersebut belum mencapai dari seluruh jumlah stasiun televisi yang ada. selain itu, kepemilikan stasiun televisi hingga jumlah (tiga) atau (enam) unit, tetap bukan merupakan suatu monopoli karena kondisi tersebut tidak dapat menutup akses masyarakat untuk menangkap siaran televisi lainnya. keterangan pihak terkait dari pt. visi media asia tbk. tim advokat visi media asia, aji wijaya, suharto yudo co) pada persidangan tanggal januari tidak ada satupun argumentasi dari pemohon yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi multitafsir terhadap dan tahun tentang penyiaran yang bertentangan dengan uud munculnya stasiun stasiunpi mengeluarkan peraturan komisi penyiaran indonesia nomor p kp1 tentang pedoman perilaku penyiaranmandiri, demokratis, adil dan sejahtera. adanya mutltitafsir dan nomor tahun tentang penyiaran yang bertentangan dengan uud adalah sesuatu yang mengada ada karenmengenai penguasaan frekuensi jakarta dan daerah oleh satu lembaga penyiaran adalah tidak benar dan tidak berdasar. pendapat para pemohon yang menyatakan penguasaan frekuensi yang seharusnya dikuasai oleh daerah tetapi dikuasai juga oleh suatu lembaga penyiaran swasta, dan yang menurut para pemohon menyebabkan ketidakadilan dan protes oleh masyarakat daerah, merupakan argumentasi tanpa didasari dengan bukti dan fakta. untuk dapat memperoleh frekuensi, suatu badan hukum harus memenuhi berbagai macam persyaratan dan tidak mungkin regulator dengan mudah memberikan frekuensi terlebih dahulutuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran secara jelas dan tegas diatur dalamhnik sehingga adalah tidak murah dan tidak mudah untuk masuk dalam bisnis pertelevisian. keterangan pihak terkait kppu) pada persidangan tanggal januari kppu dan nomor tahun tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat persaingan usaha"),tidak sehat. apabila kita perhatikan, dan nomor tahun tentangdengan demikian, kppu hanya bertugas menguji aspek persaingan dari suatu monopoli atau konsentrasi pasar yang terbentuk, dan tidak pada permasalahan atau melarang pemusatan kepemilikan, lisensi penyiaran, dan atau konten siaran lembaga penyiaran sebagaimana materi permohonan dari pemohon. pendapat ahli pihak terkait dari asosiasi televisi swasta indonesia morrison) pada tanggal maret undang undang penyiaran nomor tahupenelitian pada sejumlah negaratelevisiketerangan prof. cipta lesmana, m.a., saksi ahli pihak terkait dari atasi, pada persidangan tanggal april beberapa contoh kasus, baik luar negeri maupun dalam negeri, menunjukkan bahwa power media lebih pada menyadarkan publik untuk membahas isu tertentu yang dilempar oleh media, tetapi media sulit mendikte publik untuk berpandangan dan bersikap, apalagi berperilaku seperti yang dikehendaki orang orang media. dengan kata lain, media tidak dapat terlalu mempengaruhi masyarakat, apalagi mendiktenya.fitas meningkat, akses yang lebih langsung untuk distribusi produk dan lain sebagainya. cc, tampaknya tidak pernah disebutkan. padahal per definisi, praktik seperti ini juga masuk dalam ranah konglomerasi penyiaran. terkait permohonan uji tafsir nomor tahun terhadap dan uud pendapat prof. jerman rajagukguk, sh., mh., ahli pihak terkait dari pt. media nusantara citra tbk., pada persidangan tanggal maret perusahaan yang mengambil alih perusahaan televisi melalui pengambilalihan saham perusahaan televisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah mengalihkan atau menjual ijin siaran televisi miliknya tetapi aset suatu perseroan terbatas tetap menjadi aset perseroan terbatas itu sebagai badan hukum: dalam hal ini penggantian pemegang saham tidaklah berarti penggantian pemilikan aset termasuk ijin penyiaran dari perseroan terbatas tersebut. pemilik ijin siaran adalah perseroan terbatas sebagai badan hukum yang terpisah dari aset pemegang sahamnya. pendapat saksi ahli yang diajukan pihak terkait pemerintah dr. mutakhir, s.h., m.h.), pada tanggal maret mengenai ketentuan yang memuat norma ijin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya: ipp yang telah diberikan kepada badan hukum tertentu, dijualpp pihak lain karena: ipp hanya diberikan kepada lps yang berbadan hukum (badan hukum tertentu): berarti ipp tersebut tidak boleh diberikan dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang bukan lps: ipp yang telah diperoleh oleh lps yang telah berbadan hukum (badan hukum tertentu) hanya berlaku untuk badan hukum tertentu tersebut. jelaslah bahwa yang menjadi obyek pengalihan atau jual beli adalah ipp, oleh karenanya apabila lps yang berbadan hukum (berbadan hukum tertentu) tersebut menjual ipp nya kepada badan hukum atau perseorangan lain, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam huruf tahun untuk pelanggaran nomor tahun dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun atau denda paling banyak rp. milyar. pendapat prof. h.a.s. jayabaya, ahli dari pemerintah, dalam persidangan pada tanggal februari mengenai nomor tahun yang dikatakan bertentangan dengan uud persoalannya adalah pada itu menyatakan ijin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, seolah olah pihak lain ini menimbulkan multitafsir. pihak lain itu adalah pihak ketiga. artinya, seorang yang memegang ijin dilarang untuk memindahkan ijin kepada pihak ketiga karena ijin itu hanya diberikan oleh pemerintah, ini adalah tindakan pemerintah. tindakan pemerintah itu bisa berupa jin, bisa berupa konsesi. dalam hal ini, pemerintah adalah pengejawantahan dari negara, yang melaksanakan uud pemerintah memberikan ijin yang tidak boleh dipindahtangankan, artinya, negara tetap memegang ijin itu, sehingga jika dipindahtangankan akan dibatalkan. oleh karena itu ketentuan ini tidak bertentangan dengan masalah kepastian hukum, maupun ketentuan uud keterangan ahli pihak terkait dari pt. media nusantara citra tbk. bambang subijantoro) pada persidangan tanggal februari beberapa pemahaman atau prinsip dalam pembentukan sistem penyiaran nasional dapat disebutkan sebagai berikut: pendirian lps lokal harus berbentuk badan hukum dan bersifat komersial nomor tahun dan diberikan hanya untuk satu wilayah layanan dan satu program siaran, satu lembaga penyiaran dapat diberikan dua ipp, dua provinsi yang berbeda huruf tahun kepemilikan saham oleh satu orang atau badan hukum diperbolehkan banyak lps lokal dengan gradasi lps lokal pertama kedua 49y5, ketiga keempat dan seterusnya masing masing pengecualian diberikan kepada lps yang sudah eksisting yang mengubah dirinya dari melakukan siaran nasional (melalui relay lihat tahun menjadi sistem siaran berjaringan dan penguasaan lps eksisting (sebagai badan hukum) terhadap lps lokal (badan hukum baru yang didirikan ibu kota propinsi tempat kepadanya stasiun relay semula yang dilepas sesuai dengan tahun sebagai anggota jaringannya dapat memiliki saham pengaturan ini ditetapkan pemerintah mengingat lps eksisting telah menyelenggarakan penyiaran sebelum ditetapkannya tahun dan dengan memperhatikan: pembentukan lps lokal sesuai amanat: pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam tahun adalah sebagai ketentuan pelaksana dari nomor tahun adalah dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat bidang pendaran huruf nomor tahunpp, mengingat sesuai ketentuan hukum, badan hukum merupakan subyitu,ps:sistem penyiaran nasional. il. kesimpulan berdasarkan uraian berbagai pendapat dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, dengan ini kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: bahwa nomor tahun tidak menimbulkan multitafsir karena telah dibatasi dengan tahun bawah program non news, terlempar jauh bawah peringkat yang nilainya tinggi dan masuk besar antara lain program non news seperti opera van java, cinta fitri, take celebrity out, dan bermerek merek. mereka yang bergerak dunia bisnis pertelevisian mengetahui bahwa hanya stasiun televisi peringkat sampai yang bisa mendapat iklan besar dan memperoleh untung. semua lembaga penyiaran swasta akhinya memang mengejar rating yang tema isi programnya secara relatif seragamjuga melihat bahwa lembaga penyiaran swasta tersebut dipergunakan untuk kepentingan politik pare pemiliknya dengan careterdapat pendapat yang mengatakan bahwa yang berhubungan dengan pembentukan opini publik adalah yang berhubungan dengan tentang kepemilikan silang. pendapat ini justru adalah pendapat yang sangat sempit, yang tidak komprehensif. karena pembentukan opini publik dari sudut ilmu komunikasi dan ilmu sosial termasuk ilmu hukum dapat dilakukan dengan menguasai banyak media, sejenis ataupun tidak. selanjutnya, untuk memperoleh gambaran, seberapa besar pengaruh dan daya jangkau lembaga penyiaran swasta sekaligus perbandingannya dengan yang terjadi amerika serikat, berikut adalah gambarannyabahwa nomor tahun telah jelas diartikan sesuai dengan penjelasan huruf nomor tahun materi yang diajukan oleh para pemohon lebih bersifat dan terkait dengan permasalahan pelaksanaan suatu norma undang undang dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas suatu norma undang undang, sehingga kewenangan pengujiannya seharusnya pada mahkamah agung dan bukan mahkamah konstitusi. iv. penutuppermohonan para pemohon untuk seluruhnya: menyatakan dan nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan dengan dan uud demikian kesimpulan pihak terkait pt. surya citra media tbk., terhadap pengujian undang undang (judicial review) perkara guo ini kami sampaikan.t. visi media asia, tbk.: pendahuluan bahwa segala sesuatu yang telah pihak terkait nyatakan dalam tanggapan yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan hari selasa, tanggal januari termasuk keterangan ahli dari pihak terkait yang disampaikan oleh eduard depart yang telah memberikan keterangannya sebagai ahli dalam persidangan hari selasa, tanggal maret mohon dianggap secara keseluruhannya telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini. dalam kesimpulan ini pihak terkait dengan tegas menolak dalil dalil para pemohon dalam permohonannya tanpa kecuali. bahwa pihak terkait dengan tegas menolak bukti bukti, saksi fakta dan ahli yang diajukan para pemohon dan tidak membenarkan dalil dalil permohonan para pemohon guo yang selebihnya, oleh karena bukti bukti serta keterangan saksi fakta dan ahli dan dalil dalil permohonan para pemohon tersebut tidak mempunyai landasan dan dasar serta alasan alasan hukum yang sah (juta causa atau legal reason) dan juga tidak berdasarkan fakta fakta yang benar (iso facto). kerugian yang didalilkan oleh para pemohon tidak dapat dibuktikan oleh data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan karena itu dalil kerugian para pemohon merupakan dalil yang sangat subjektif, spekulatif, prematur, dan tidak relevan. dalil pemohon juga merupakan sikap para pemohon yang tidak didasarkan pada logika yang wajar karena dalil tentang kerugian para pemohon tidak dapat dipastikan akan terjadi karena hanya merupakan dugaan dugaan subjektif belaka. tidak benar ada kerugian yang diderita oleh para pemohon karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan data yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. dalil dalil para pemohon adalah dalil yang lebih bersifat ilusi, subjektif, spekulatif, dan prematur. mahkamah konstitusi dalam rujukannya menyatakan bahwa kerugian yang didalilkan bersifat potensial maka kerugian tersebut harus dipastikan akan terjadi menurut penalaran yang wajar. dalil dalil para pemohon tentang potensi kerugian mereka tidak didasari dengan penalaran yang wajar. bahwa sistem pers bebas yang diterapkan dunia penyiaran indonesia sejak akhir tahun an telahpemusatan kepemilikan lembaga penyiaran jauh luar primordialisme atau sektarianisme, melainkan dijalabahwa informasi yang disajikan melalui televisi tesaat inini sengaja dihilangkan. menyangkut sentralisasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran pada faktanyam telah berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. menyangkut pengalokasian frekuensi oleh negara, hal itundang undang dasar dan tetap terjadinya bhinneka tunggal ikatang tafsir undang undang penyiaran telah dikolaborasisehingga nomor tahun itu merupakan penafsiran yang sah menurut hukum dan tidak lagi diperlukan tafsir lain. nomor tahun itu pernah diajukan judicial review mahkamah agung dan menolak judicial review tersebut dengan alasan nomor tahun itu tidak bertentangan dengan undang undang penyiaran. terhadap undang undang penyiaran sudah tidak ada lagi media untuk dilakukan penafsiran oleh siapapun selain dari apa yang diatur dalam nomor tahun itu. hal itu bukan lagi memakan masalah konstitusionalitas dan tentang implementasinya menjadi urusan pengadilan atau kppu. i. keterangan ataupun tanggapan dari para pihak berperkara dan pihak pihak terkait atas permohonan pengujian undang undang yang diajukan pemohon bahwa terhadap permohonan pengujian dpara pemohon, para pihak berperkara dan pihak pihak terkait selanjutnya memberikan tanggapan sebagai berikut: keterangan dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat berpendapat bahwa tegas mengatur mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps oleh satu orang atau satu badan hukum, disatu wilayah siaran atau beberapa wilayah siaran serta larangan pemindahtanganan ippara pemohon bahwa danndang undang dasar adalah tidak tepat. bahwa para pemohon mendalilkan pengalokasian frekuensi radio terhadap pandangan tersebut, menurut dpr hal tersebut merupakan penerapan norma bukan konstitusionalitas norma. dengan demikian menurut dpr tidak terdapat pertentangan antara dan undang undang guo dengan dan undang undang dasar keterangan pemerintah pemerintah menerangkan bahwa bunyi ketentuan undang undang penyiaran tidak memberikan ruang untuk dilakukan penafsiran lain karena ketentuan guo telah diamanatkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah. pengaturan lebih lanjut dari dikolaborasikan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran swasta yang menjadi satu satunya penafsiran yang sah berdasarkan hukum. terhadap nomor tersebut sudah pernah diajukan judicial review mahkamah agung mana para pemohon judicial review itu ditolak sehingga nomor tahun dinyatakan tidak bertentangan dengan undang undang penyiaran. tidak terbuka ruang lagi untuk dilakukan penafsiran secara sepihak selain dari yang diatur dalam nomor tahun sehingga hal itu bukan lagi merupakan isu konstitusionalitas. mengenai implementasinya masyarakat merupakan persoalan penemuan hukum tingkat pengadilan maupun komisi pengawas persaingan usaha. keterangan pihak terkait: "dewan pers" dewan pers menilai bahwa ketentuan undang undang penyiaran yang menegaskan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps oleh satu orang atau badan hukum baik wilayah siaran atau beberapa wilayah siaran dibatasi sudah tepat. begitu juga dengan ketentuan isi undang undang penyiaran yang menetapkan ipp dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain baik dilihat dari sudut perundang undangan khususnya undang undang pers dan undang undang penyiaran maupun dilihat dari filosofinya juga sudah tepat tetapi dewan pers ingin menegaskan bukanlahdan undang undang penyiaran. undang undang pers tidak memberikan kewenangan kepada dewan pers untuk bagaimana menafsirkan suatu penjelasan dalam undang undang penyiaran yang tidak bertentangan diametral dengan kemerdekaan pers. keterangan pihak terkait: komisi penyiaran indonesia" komisi penyiaran indonesia berpendapat pengertian yang sesuai dengan jiwa undang undang penyiaran tentang isi undang undang penyiaran adalah,(meliputi orang perseorangan, badan secara umum baik dalam bentuk badan hukum ataupun non badan hukum, badan hukum pemegang izin penyelenggaraan penyiaran ipp) yakni lps, badan hukum anak perusahaan lps, atau badan hukum yang memiliki lps (holding company) baik satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran dibatasi (dengan memiliki atau menguasai satu ipp dalam satu wilayah siaran). tentang isi undang undang penyiaran kpi berpendapat, ipp dan lain lain) kepada pihak lain (meliputi, badan hukum anak perusahaan lps atau badan hukum yang memiliki anak perusahaan lps (holding company). catatan: kami menolak keterangan dari komisi penyiaran indonesia tersebut, dan selanjutnya memberikan tanggapan berikut: komisi penyiaran indonesia sesuai dengan undang undang penyiaran tidak berada dalam kewenangan untuk memberikan penafsiran atas atau bagian dari undang undang penyiaran. komisi penyiaran indonesia sesuai undang undang penyiaran adalah lembaga negara yang independen mengatur hal hal mengenai penyiaran saja. keterangan pihak terkait: "komisi pengawas persaingan usaha (kppu)" kppu menerangkan bahwa kppu dan undang undang persaingan usaha tidak melarang monopoli dan penguasaan pasar dominan pelaku usahayang tidak sehat. kppu dalam memeriksa dan memutus perkara akan menguji isu hukum padaundang undang penyiaran. keterangan pihak terkait: "metro tv" bahwa metro bawah koordinasi media group adalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan salah satu antara lps indonesia dengan ipp sehingga dengan demikian ketentuan telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh metro sebagaimana dalam permohonan para pemohon untuk dilakukan pengujian hukum terhadapnya. keterangan pihak terkait: "pt. trans corpora" pt. trans corpora menyampaikan kesimpulan bahwaketerangan pihak terkait: "pt. surya citra media tbk" pada pokoknya pihak terkait berpendapat bahwa pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyiaran adalah sud yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga penyiaran), dan bangsa negara tetapi tidak boleh menjangkau lebih dari television's household atau nation's homespengaturan kepemilikan luar negeri berdasarkan beberapa prinsip seperti yang telah diuraikan atas maka regulasi dunia penyiaran luar negeri juga berlangsung ketat dan badan regulatory terutama adalah badan negara yang independen. tanpa memahami dan mengetahui secara jelas, ada bebarapa orang yang mengatakan bahwa amerika terjadi pemusatan kepemilikan pada (tiga) atau (empat) stasiun televisi jaringan nasional. demikian juga halnya australia dikatakan hanya stasiun televisi nasional. hal tersebut sama sekali tidak benar, sebagaimana dapat dilihat dalam uraian bawah ini. amerika serikat amerika serikat, oleh suatu badan hukum. berdasarkan telecommunication act suatu badan hukum dapat memiliki stasiun televisi yang banyak selama total jangkauannya tidak melebihi dari nation's homes atau rumah tangga yang memiliki pesawat televisi. angka ini kemudian diamandir menjadi sebagai bentuk kompromi, setelah sebelumnya tahun fcc mengajukannya menjadi namun, lewat perdebatan panjang, termasuk lewat federal appeals court, fcc diminta memperbaikinya. akhinya, pada bulan januari kongres memutuskan batasnya untuk diketahui, rumah tangga amerika memiliki pesawat televisi. fcc melarang terjadinya merger antara stasiun jaringan televisi nasional yang berada pada peringkat sampai dilihat secara komersial (top four networks) seperti abc,cbs, fox dan nbc. fcc memperkenankan sebuah badan selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global. keterangan pihak terkait: pt. elang mahkota teknologi tbk" pt. elang mahkota teknologi tbk menyampaikan kesimpulan bahwa kppu berpendapat, tbk oleh pt. elang mahkota teknologi tbk. keterangan pihak terkait: "asosiasi televisi swasta indonesia" asosiasi televisi swasta indonesia atasi) menyimpulkan bahwa ketentuan dan undang undang penyiaran sudah memiliki tafsir yang telah memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam nomor ipp yang dimiliki oleh lps tidak pernah beralih kepada siapapun (pihak lain).keterangan pihak terkait: "pt. mnc" pada pokoknya mnc berpendapat bahwa legal standing pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang undang mahkamah konstitusi. hanya satu pemohon yang memiliki syarat sebagai badan hukum yaitu, yayasan tidak perlu lagi ada tafsir terhadap dan undang undang penyiaran karena sudah diatur dalam nomor tahun keterangan pihak terkait: "masyarakat peduli media" pihak terkait ini menyatakan bahwa karena banyaknya korban atas tayangan program televisi maka mendukung dikabulkannya permohonan kids agar tidak terjadi multitafsir atas dan undang undang penyiaran. memohon agar mahkamah konstitusi membuat tafsir yang berpihak kepada kepentingan publik sehingga siaran televisi benar benar menjamin keragaman isi (diversity content) dan keberagaman kepemilikan (diversity ownership). catatan: kami menolak keterangan dari masyarakat peduli media tersebut, dan selanjutnya memberikan tanggapan berikut: masyarakat peduli media mempersoalkan mengenai isi siaran mana kewenangan untuk melakukan koreksi dan kontrol serta pemberian sanksi terhadap penyelenggara penyiaran berada tangan kpi, bukan melalui uji materiil mahkamah konstitusi. masyarakat peduli media tidak dapat memberikan bukti bukti tentang kebenaran kerugian yang dialami para pemohon. keterangan pihak terkait: "asosiasi televisi komunitas indonesia (atki)" asosiasi televisi komunitas indonesia atki) menyatakan mendukung kids yang memohon kepada mahkamah konstitusi memberikan penafsiran tunggal atas yang diujimaterikan. catatan: kami menolak keterangan dari atki tersebut, dan selanjutnya memberikan tanggapan berikut: ahli yang dihadirkan mahkamah konstitusi, bambang subianto menjelaskan bahwa negara telah memberikan frekuensi kepada pelaku usaha penyiaran tetapi yang beroperasi baru lembaga penyiaran. atki memandang bisnis lembaga penyiaran akan berjalan lancar jika negara memberikan kemudahan untuk mendapatkan frekuensi. karena frekuensi itu merupakan milik publik maka sudah seharusnya negara berhati hati memberikannya sehingga tidak sia sia karena ternyata ketidakmampuan penerima frekuensi melakukan usaha penyiaran. keterangan pihak terkait: "lembaga studi pers dan pembangunan (spp)" lembaga studi pers dan pembangunan spp) menyatakan pemusatan kepemilikan lps akan berpotensi dimanfaatkan untuk menggiring opini publik, akan berbahaya lagi jika pemiliknya terafiliasi dengan partai politik tertentu. lembaga penyiaran hanya dimiliki segelintir pihak. keberagaman isi siaran sudah pasti harus didasarkan pada keberagaman kepemilikan lembaga penyiaran. catatan: kami menolak keterangan dari spp tersebut, dan selanjutnya memberikan tanggapan berikut: spp tidak dapat memberikan data atau bukti kuat bahwa kepemilikan lps akan berpotensi menggiring opini publik dengan kata lain spp mendasarkan pada asumsi asumsi saja. spp juga lebih banyak berpendapat soal isi siaran yang tempat untuk menguji isi siaran itu bukanlah mahkamah konstitusi melainkan kpi. keterangan pihak terkait: "pt. visi media asia tbk" pt. visi media asia, tbk menyatakan bahwa berdasarkan undang undang mahkamah konstitusi, para pemohon kecuali yayasan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam undang undang mahkamah konstitusi. mahkamah konstitusi melalui putusannya nomor puu i tanggal juli menyatakan ketentuan undang undang penyiaran tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar undang undang mahkamah konstitusi menegaskan bahwa terhadap pengaturan masalah penyiaran guna mewujudkan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiarantelah mengeluarkan berbagai regulasi untuk itu yaitu undang undang nomor tahun tentang pers, undang undang nomor tahun tentang penyiaran, nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lps dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh menteri komunikasi dan informasi serta peraturan yang dikeluarkan oleh komisi penyiaran indonesia. i. keterangan saksi dan keterangan ahli dari mahkamah konstitusi keterangan saksi dari mahkamah konstitusi bahwa dalam proses persidangan perkara guo mahkamah konstitusi telah mengajukan saksi berjumlah (satu) orang, yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut: bambang kosovo, mantan menteri sekretariat negara menyampaikan bahwa sesudah reformasi, sekretariat negara tidak terlibat langsung dalam perencanaan undang undang, fungsi itu karena pertimbangan politis seakan akan institusi itu sebagai negara dalam negara, fungsi setneg hanya membahas inti inti pokok dari perencanaan undang undang, ketentuan undang undang ini tidak lebih maju dari undang undang penyiaran tahun tidak ada konsistensi dari aspek hukum, politik, dan filosofis. keterangan ahli dari mahkamah konstitusi maruarar siahaan menyimpulkan: bahwa dan undang undang penyiaran tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar dengan mengutip kembali putusan nomor puu i yang menyatakan bahwa undang undang penyiaran adalahmasalah masalah yang terjadi dalam implementasi undang undang penyiaran bukanlah menjadi kompetensi mahkamah konstitusi. leo sabam batubara menerangkan: dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar dengan itu,napun beberapa wilayah siaran tidak dilarang tapi dibatasi. ketentuan seperti itu berlaku negara negara demokrasi termasuk indonesia, bukan langsung mengajukan uji materi mahkamah konstitusi, pelanggannya berdasarkan undang undang penyiaran dapat dipidana penjara dan atau dipidana denda, ketentuan undang undang penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi tidak melanggar prinsip demokrasi penyiaran, jika rumusan peraturan pemerintah tentang itu kurang pas, solusinya menjadi kewenangan mahkamah agung, upaya industri media televisi menuju tiga stasiun komersil bersegmen nasional yang sehat bisnis dan sehatisubianto berpendapat bahwa peluang penyelenggaraan penyiaran terutama lembaga penyiaran swasta,liknya menunjukkan bahwasanya permohonan para pemohon seharusnya ditolakpenyiaran nasional.,iwan pilang menyatakan, premis saya pada pokoknya kurang lebih pada judicial review yang diajukan legal standing untuk dan ini sehingga penyiaran televisi menjamin diversity content (keberagaman isi) dan diversity ownership (keberagaman kepemilikan). effendi ghazali menyimpulkan, hampir seluruh negara demokratis berusaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam konteks tafsir "pihak lain (melawan fenomena ketahanan ideologi, ketahanan budaya, pemilikan terselubung, pemilikan lintas negara, kecepatan teknologi transaksi derivative, kompetensi, dan lain lain.ps yang memiliki ipp juga badan hukum apapun dan tingkat manapun yang menguasai memiliki lps, undang undang nomor tahun tentang penyiaran memang harus ditafsirkan hanya sebagai berikut: ipp dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perseorangan atau badan hukum yang berbentuk lps yang memiliki ipp juga badan hukum apapun tingkat manapun. ii. keterangan saksi dan keterangan ahli dari pemohon keterangan saksi dari para pemohon bahwa dalam proses persidangan perkara guo para pemohon telah mengajukan saksi fakta berjumlah (dua) orang, yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut: dandy laksono, menerangkan campur tangan pemilik rcti dalam pemberitaan kasus sisminbakum, adam air, mobil jaguar, kasus ncd bodong dan yayasan soeharto. tanggapan pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh saksi dandy laksono adalah: keterangan saksi dandy tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena apa yang nyatakan tidak didukung oleh saksi lain atau alat bukti lain sehingga berlaku apa yang dalam hukum diyakini sebagai "satu saksi bukan saksi". santoso, dari tempo menerangkan bahwa frekuensi tidak ada lagi, pengaturan frekuensi tidak tegas dan mengerucut pada mereka yang menguasainya. tanggapan pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh saksi santoso adalah: persoalan frekuensi telah diatur dalam suatu regulasi tersendiri sehingga pernyataan saksi tentang tidak ada lagi frekuensi bukanlah masalah yang terkait dengan permohonan ini. keterangan ahli dari para pemohon selain saksi, para pemohon juga mengajukan ahli yang berjumlah (tujuh) orang, ahli tersebut kemudian memberikan keterangan sebagai berikut: amir effendi siregar, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kehidupan dan sistem komunikasi massasegelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi yang belum bekerja sama dan tidak memberdayakan masyarakat lokal,, industri penyiaran tidak tumbuh secara adil dan sehat. tanggapan pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh ahli amir effendi siregar adalah: amir effendi siregar selaku ahli para pemohon dalam hal ini memiliki konflik kepentingan karena yang bersangkutan baru tiga bulan berhenti sebagai komisaris pt. indosiar visual mandiri, dengan alasan tersebut maka keterangan yang diberikan jelas akan kontradiktif dengan kepentingan hukum, sementara yang dicari dari ahli adalah keterangan yang objektif. priatna abdurrasyid, pada pokoknya menerangkan tentang orbit geo stasioner sebagai sumber pengaturan kegiatan penyiaran, sebagai negara yang beradab dan mengakui prinsip prinsip hukum internasional yang berlakutanggapan pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh ahli priatna abdurrasyid adalah: ahli priatna abdulrasyid tidak dapat membuktikan bahwa pemohon dirugikan dengan adanya dan undang undang penyiaran. santi indra studi, pada pokoknya menerangkan bahwa menjadi tugas akademisi seperti saya sesuai batasan disiplin ilmu yang saya geluti guna mendesak dan mengingatkan siapapun bahwa upaya pengaturan undang undangtanggapan pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh ahli santi indra studi adalah: ahli santi indra studi mempersoalkan isi siaran bukan membuktikan adanya kerugian pemohon akibat adanya kepemilikan televisi swasta. isi acara atau konten merupakan wilayah kewenangan kpi bukan mahkamah konstitusi. sehingga keterangan ahli tidak dapat mendukung dalil para pemohon bahwa para pemohon dirugikan dengan adanya dan undang undang penyiaran. ichlasul amal, pada pokoknya menerangkan bahwayang mengakomodir dinamika daerah tetapi hal tersebut tidak berjalan secara baik. undang undang penyiaran juga mengamanatkan agar televisi daerah khususnya televisi lokal tidak dikuasai jakarta. tanggapan pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh ahli ichlasul amal adalah: bahwa ahli ichlasul amal tidak dapat membuktikan bahwa televisi lokal mana yang dikuasai oleh jakarta dan apakah benar undang undang penyiaran tidak dapat mengakomodir dinamika daerah. keterangan ahli hanya merupakan analisa yang tidak didukung oleh fakta fakta. paulus widianto, mendukung permohonan para pemohon yang intinya bahwa adalah inkonstitusional dengan dan undang undang dasar tanggapan pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh ahli paulus widianto adalah: hukum memiliki (dua) stasiun televisi lokal satu wilayah siaran pasar dengan mengikuti syarat diantaranya: jangkauan pelayanan masing masing stasiun televisi tidak terhimpit, salah satu stasiun televisi tersebut tidak berada dalam rangking sampai dengan rangking (market share) dalam wilayah tersebut dan paling sedikit masih terdapat stasiun independen wilayah tersebut setelah kepemilikan kombinasi terjadi. amerika serikat, setiap tahun sekali, dilakukan penilaian kembali terhadap kebijakan ownership. hal ini telah dimulai sejak tahun hasilnya, pada tanggal desember fcc mengeluarkan notice proposed remaking the matter @uadrennial regulatory review review the commission's broadcast ownership rules and other rules adopted pursuant section the telecommunications act and promoting diversification ownership the broadcasting services sepanjang halaman terutama tentang pengaturan kepemilikan pada industri penyiaran. secara khusus untuk televisi, fcc mengusulkan mempertahankan aturan kepemilikan televisi saat ini dengan beberapa modifikasi minor. fcc mengusulkan untuk menghapuskan ketetapan contour overlap yang berlaku saat ini karena tidak relevan dalam televisi digital yang sepenuhnya amerika serikat telah berlangsung sejak juni tahun artinya, fcc pada prinsipnya untuk televisi mengusulkan mempertahankan pengaturan kepemilikan seperti yang telah disebutkan atas kecuali usulan penghapusan terhadap contour overlap, yaitu daerah pelayanan jangkauan stasiun televisi tidak terhimpit. kini, fcc sedang menanti tanggapan dari publik untuk waktu sekitar hari dan jawaban hari berikutnya. amerika serikat yang penduduknya berjumlah sekitar juta jiwa, berlangsung sistem stasiun jaringan dan stasiun lokal. terdapat sekitar stasiun televisi lokal, diantaranya adalah non komersial. ada yang milk jaringan atau grup kelompok, ada yang berafiliasi pada kelompok dan ada yang independen dominic, selanjutnya, terdapat banyak sekali kelompok stasiun jaringan. sebagai misal (lihat tabel fox memiliho. terdapat sekitar stasiun jaringan dengan menguasai jangkauan mulai dari sampai dengan dominic, ahli paulus widianto tidak dapat membuktikan pendapatnya bahwa dan undang undang penyiaran adalah inkonstitusional. pendapat ahli tidak berdasarkan atas suatu fakta atau kebenaran. alwi dahlan, menerangkan tentang posisi spektrum dalam perjuangan konstitusi mana semenjak masa penjajahan belanda. tanggapan pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh ahli alwi dahlan adalah: ahli alwi dahlan berpendapat tentang pentingnya spektrum frekuensi bukan berpendapat tentang apakah dan undang undang penyiaran bertentangan dengan undang undang dasar sehingga pendapat ahli tidak dapat memperkuat dalil pemohon yang menyatakan para pemohon dirugikan akibat penerapan kedua dalam undang undang penyiaran itu. januar rizky, menerangkan bahwa, saya tidak sependapat dengan kekhawatiran tersebut. tanggapan kami, pihak terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh ahli januar rizky adalah: ahli januar rizky tidak dapat memperkuat dalil para pemohon yang menyatakan bahwa para pemohon dirugikan akibat penerapan dan undang undang penyiaran. keterangan ahli dalam hal ini sangat berlebihan karena jika mengutip teori uses and ratification seperti yang disampaikan oleh ahli cipta lesmana dalam keterangannya yang intinya menyatakan bahwa khalayak secara aktif mencari media tertentu, dan isi media tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu, maka supaya bisa survived, sehingga berdasarkan teori tersebut maka segala pendapat yang menyatakan dari sisi kepemilikan saham maupun pengendaliannya akan menjadi tidak beralasan jika merujuk pada teori uses and ratification, karena media tetap harus berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi khalayak. iv. keterangan ahli yang dihadirkan pihak pemerintah (memohon) keterangan ahli pihak pemerintah dalam proses persidangan perkara guo pemerintah sebagai memohon mengajukan ahli sebanyak (satu) orang, yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut: mudzakkir,ps oleh satu orang atau satu badan hukum baik satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran dibatasi dan pembatasan tersebut sebagaimanaipp), menjual ipp atau mengalihkan penyelenggaraan penyiaran kepada badan hukum lain, izin penyiaran diberikan kepada lps dan hanya berlaku untuk lps yang bersangkutanni dan atau badan hukumpp kepada badan hukum lain atau perseorangan lain karena penjualan saham kepada badan hukum atau saham perseorangan tersebut tidak secara otomatis ippdagang bisnis. keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan pihak terkait ahli pihak terkait keterangan ahli pihak terkait: "atasi" marissa, menyimpulkan bahwa akuisisi dan konsolidasi antar,cipta lesmana, pada pokoknya menerangkan bahwa bisnis penyiaran merupakan bisnis padat modal. untuk stasiun televisi nasional bahkan dibutuhkan modal triliunan rupiah, sehinggayangsi. kekhawatiran redaksi tidak berani melawan kehendak pemilik adalah kekhawatiran yang berlebihan karenajayabaya, menerangkan bahwa para pemohon selain yayasan tidak memiliki legal standing sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam undang undang mahkamah konstitusi, undang undang penyiaran pernah diuji mahkamah konstitusi pada tahun lalu, ketentuan undang undang penyiaran tidak bertentangan dengan undang undang dasar marwah dari undang undang penyiaran adalah tidak menginginkan adanya monopoli. keterangan ahli pihak terkait: "pt. mnc" jerman rajagukguk menerangkan bahwa dan dan undang undang dasar sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke empat undang undang dasar antara lain dan undang undang dasar penggantian pemegang saham suatu perseroan terbatas yang memiliki izin siaran tidaklah berarti izin siaran itu telah dipindahtangan lahir mengingat undang undang dasar keterangan ahli pihak terkait: "komisi penyiaran indonesia" effendi choice, menerangkan bahwa: undang undang penyiaran tahun lebih baik dari undang undang penyiaran sebelumnya, tidak boleh ada pemusatan kepemilikan televisi swasta, implikasi sosial politiknya luar biasa, bisnis lembaga penyiaran bisa masuk rumah rumah tanpa kuno nuwunlassalamu'alaikum, ada ketidakkonsistenan pelaksanaan undang undang penyiaran, mohon tafsir dari mahkamah konstitusi. keterangan ahli pihak terkait: "pt. visi media asia tbk" eduard depart menerangkan bahwa: setiap akhir pekan pemirsa indonesia dimanja dengan pelbagai ragam tayangan langsung siaran bola mulai premier league inggris, liga spanyol, liga italia bahkan uefa cup. demikian pula dengan tayangan langsung pertandingan tinju internasional dari semua disaksikan pemirmasyarakat selama ini menikmati pelbagai ragam tayangan televisi melalui seperti iklan yang melecehkan wanita atau logika, tayangan mistisamerika serikat mana aturan aturan dalam federal communication commission fcc) mengenai posisi media penyiaran kita jadikanikl terlambat. beberapa surat kabar terkemuka seperti christian science monitor, boston globemungkin riwayat akan berbeda. tidak selayaknya kepemilikan silang dijadikan isukecenderungan pengusahaan bisnis media penyiaran depan adalah konvergensi media (media convergence) karena tuntutan teknologi. artinya pengelolaan bisnis akan disinergikan dengan bisnis media line, digital, cable tv, pay per view sehingga isu kepemilikan silang akan sirna dengan sendirinya. mengenai eksepsi tentang kedudukan hukum (para pemohopenyiaran dikarenakan para pemohon bukan merupakan suatu badan hukum privat sebagaimana diatur dalam dan kuh perdata. suatu perkumpulan untuk menjadi suatuhukum dan ham, tidak cukup pendiriannya hanya dengan akta notaris lebih lebih tanpa akta notaris. dengan demikian para pemohonmaka sebagai konsekuensi hukumnya par" terhadap undang undang nomor tahun tentang penyiaran, terhadap undang undang dasar oleh ikatan jurnalis televisi indonesia inti), persamandang undang dasar mahkamah konstitusi menolak pendapatndang undang dasar terhadap dalil tersebut mahkamah konstitusi berpendapat bahwa:(idengan catatan, fcc memperhitungkan jangkauan dengan uhf diperhitungkan separuh dari perhitungan vhf. tabel tv's top station group owners hwa stations households macam bela ben bean resmi sea balperkara nomor puu ix tentang uji materibahwa apa apa yang pihak terkait kemukakan dalam eksepsimohonan berikut bawah. mengenai pokok permohonan bahwa apa apa yang pihak terkait kemukakan dan uraikankara. apabila kita membaca bagian pengantar pokok permohonan darih:per per per seratus) pada badan hukum ke (kedua teratur keseratus) pada badan hukum ke (kesatu): paling banyak memiliki saham sebesar (empat25x (dua puluh lima ke diatur dalam ketentu. bahwa menyangkut adanya masyarakat yang dirugikan, pihak terkait menanggapi bahwasanya argumentasidi permohonannya,argumentasi para pemohon yangndang undang dasarargumentasiterhadap argumentasi para pemohon yangmahkamah konstitusihebagaimana juga dapat terlihat dalam tabel bawah ini, pada tahun terlihat besar kelompok stasiun televisi. tabel television station penetration, top group owners source broadcasting cable, april from the market share reporterselanjutnya, berdasarkan news check aprilcbs fox nbc tribune 35v yo, abc 23y4 (lihat tabel tabel tv's top group owners sumber news check april misa minas households"publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran" yang diutarakan para pemohonaargumentasi pemohon yang.,bahwa argumentasi para pemohon dalam permohonannya jelas jelas tidak dapat membuktikan telah terjadi multitafsir terhadap dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan undang undang dasarndang undang dasarndang undang dasari1 : menghormati dan menjunjung tinggi prinsip prinsip demokrasi: menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati dan menjunjung tinggi hak hak dan kepentingan publik::, penghormatan terhadap hak privasi dan pribadi, perlindungan terhadap hak hak anak, remaja, dan perempuan: perlindungan terhadap hak hak kelompok masy: pembatasan materi program siaran terkait narkotika, psikotropika, dan zat adiktif napa), alkohol, dan perjudian, pembatasan materi program siaran terkait mistik dan supranatural: penggolongan program siaran,, siaran iklan: siaran asing: siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan: siaran langsung: program siaran kuis, undian berhadiah dan penggalangan dana, peliputan bencana alam, siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah: narasumber, xx. privasi: pembawa acara, siaran pembuka dan penutup: dan aa. pengawasan, pengaduan, dan penanggung jawab mengenai argumentasi pemohon tentang multitafsir dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan undang undang dasar dan multitafsir yang sama dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran bertentangan dengan undang undang dasarttitafsir dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran yang bertentangan dengan undang undang dasar,k didominasi oleh pengaduan mengenai program siaran, seperti sinetron, iklan, reality show, musik,ndang undang dasar telah membuat program program acara yang bersifat interaktif, misalnya seperti: acara dialog interaktifrimndang undang dasar adalah sesuatu yang mengada adndang undang dasarndang undang dasar terpenuhi. mengingat lembaga penyiaran memik menyelenggarakan mdan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan dengan undang undang dasar, tentang pedoman perilaku penyiaran, sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan undang undang dasar pengujian undang undang nomor tahun tentang penyiaran terhadap uud ii. pokok permohonan pengantar, tetapi terbatas.dan pemusatan.prosa peecomeanv stars jerernostan broadcasting ansa nesurbrosasna pada prinsipnya, seperti telah digambarkan atas, pengaturan kepemilikan stasiun televisi amerika diatur secara ketat, termasuk era digital sekarang ini. pengaturan berdasarkan daya jangkau dan pembentukan opini publik dianggap memadai untuk mengakomodasi perkembangan televisi termasuk televisi digital. australia berdasarkan gardiner garden regulasi tentang kepemilikan menyatakan bahwa australia, seseorang atau sebuah badan hukum, tidak boleh lebih dari satu ijin satu daerah. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, pihak terkait mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi,: dalam pokok perkara: menolak seluruh permohonan para pemohon,dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan dengan undang undang daspihak terkait pt. elang mahkota teknologi, tbk. emtek):, legal standing para pemohon kami meminta kebijaksanaan majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon apakah telah sesuai dengan ketentuii. pembahasan pokok perkara dalam persidangan selain dari keterangan yang telah diberikan oleh emtek kepada pada persidangan tanggal januari perlu dipertimbangkan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa saksi ahli dan uraian sebagai berikut: bapak maruarar siahaan, yang menyatakan: para pemohon hanya mendalilkan tanpa menguraikan secara faktual, kapan, bagaimana,an dengan tingkat berbedailebih lanjut menyatakan bahwa, satu wilayah siarandirivatisasi dan kompetisi sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara dalam arti,negara' telah bersesuaian dengan konsepsi penguasaan negara dan oleh karenanya tidak terjadi pertentangan norma dan penyiaran dengan uud bapak bambang subijantoro, yang menyatakan: sehubungan dengan penyiaran, yaitu:alam tahun ditentukan dalam dan ketentuan pelaksananya diatur dalam tahun tentang pembatasan larangan kepemilikan silang, bahkan ciri utama dari" sehubungan dengan penyiaran, yaitu: ijin penyelenggara" bapak drs. marissa s.h., m.a., yang menyatakan: sejumlah penelitian telah dilakukan berbagai negara demokrasi sejak lima dekade yang lalu membuktikan kekeliruan pandangan yang menyatakan.antara keduanya mana masing masing stasiun menayangkan program yang berbeda satu sama lain. berkurangnya persaingan akan meningkatkan keragaman." selanjutnya menyatakan bahwamungkin dilakukan jika stasiun televisi dibangun dengan modal dan kemampuan terbatas." bapak prof. jerman rajagukguk, s.h., ll.m, phd., yang menyatakanlebih lanjut prof. jerman rajagukguk, s.h., ll.m, phd, menerangkan bahwa" bapak eduard depart, yang menyatakan:lebih lanjut bapak eduard depart menyimpulkan bahwa:" bapak prof. dr. cipta lesmana, m.a., menyatakan bahwa: sehubungan dengan efek media:oleh media massa. awalnya, orang orang komunikasi percaya bahwa the media powerful. ketika teori kritis terus mengalami pengembangan, pada pertengahan dekade, muncul sebuah teori baru, yaitu, teori kultivasiselanjutnya menjelaskan dan memberi contoh bahwa: walau pun media massa amerika ketika itu terus menerus mengekspos dan memojokkan clinton. jelas, media tidak dapat terlalu mempengaruhi masyarakat, apalagi mendiktenya.khalayaknya, lambat atau cepat akan ditinggalkan khalayak. iklan pun sulit diperoleh. akhirnya, media tersebut tidak dapat bertahan." sehubungan dengan keterangan ahli dari bapak januar rizky (akuntan) yang diajukan oleh para pemohon yang menyatakan bahwa, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku internasional ias: international accounting standard,ph pernyataan standar akuntansi keuangan peak) nomor kami dengan ini hendak menjelaskan bahwa aspek konsolidasi laporan keuangan dari segi akuntansi adalah hal yang berbeda dan mengingat yang menjadi pokok persidangan adalah masalah tafsir konstitusional, maka hendaklah hal ini dapat dilihat dari aspek hukum dan bukan dari aspek akuntansi. perusahaan induk secara hukum merupakan entitas badan hukum yang terpisah dari anak perusahaannya. masing masing badan hukum tersebut berdiri sendiri dan memiliki hak dan kewajiban masing masing depan hukum dan pemerintahan. dalam hal kewajiban pelaporan pajak pembayaran pajak kepada pemerintah atau kewajiban memiliki perizinan berusaha (seperti tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak dan lain sebagainya), masing masing perusahaan, baik itu perusahaan induk (holding) atau anak perusahaan wajib memenuhi kewajiban tersebut karena masing masing perusahaan tersebut memiliki status entitas badan hukum yang berbeda dan hal ini konsisten dengan berbagai peraturan perundang undangan seperti undang undang tahun tentang perseroan terbatas, undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan ataupun berbagai undang undang perpajakan indonesia. undang undang dasar menetapkan" sehubungan dengan penjelasan atas, kami memohon majelis hakim turut mempertimbangkan hak konstitusional emtek selaku pihak terkait sehubungan dengan aspek kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya indonesia mana dalam hal ini semua ketentuan peraturan perundang undangan antara lain, undang undang nomor tahun pasar modal, undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, undang undang nomor tahun tentang larangan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan berbagai peraturan pelaksananya telah ditaati dan dilaksanakan oleh emtek secara taat hukum dan taat asas. ill. kesimpulan majelis hakim, dengan telah dilangsungkannya persidangan atas permohonan tafsir konstitusional kids dan setelah mendengarkan keterangan keterangan dari para saksi, ahli, dan berbagai pihak terkait, maka perkenalkan kami untuk menyampaikan dan atau meminta hal hal berikut: isi dari nomor tahun tentang penyiaran tidak perlu ditafsirkan dan ditegaskan lebih lanjut karena telah diatur secara jelas dengan membaca keseluruhan dari penyiaran tersebut, mana dalam dikatakan bahwa:." mana, perwujudan dari penyiaran tersebut telah diatur lebih lanjut dalam tahun sehingga, pengaturan mengenai penguasaan dan kepemilikan sebuah lembaga penyiaran swasta telah diatur dengan jelas dan tidak diperlukan penafsiran lebih lanjut dan dalam persidangan, berbagai saksi dan ahli telah mengemukakan bahwa penyiaran tidaklah bertentangan dengan dan undang undang dasar selanjutnya, isi dari penyiaran juga tidak perlu ditafsirkan dan ditegaskan lebih lanjut karena makna dalam tersebut telah diatur secara tegas dan tidak menganut suatu mutltitafsir. australia yang penduduknya berjumlah sekitar juta jiwa,. the nine network pbl) memiliki ijin dan menjangkau sx. network ten ten network holdings pty ltd) memiliki ijin dangprime television ltd memiliki ijin dan menjangkau saat ini berdasarkan australian communication and media authority tepatnya januari terdapat sebanyak ijin televisi komersial dan yang beroperasi sebanyak stasiun. sementara itu belum ada perusahan penting terhadap regulasi kepemilikan televisi seperti yang disebutkan atas. terlihat bahwa, regulasi berdasarkan daya jangkau dan pembentukan opini publik seperti juga amerika serikat, mampu mengakomodasikan perkembangan teknologi digital. perlu dicatat, beberapa stasiun jaringan utama juga disiarkan oleh stasiun yang tidak dimilikinya (independen) sehingga pengaruhnya bisa menjadi lebih luas. sementara itu, stasiun televisi nasional (lembaga penyiaran publik) australian broadcasting corporationnutup keseluruhan uraian atas memperlihatkan bahwa dalam kehidupan dan sistem komunikasi massa,dominasi segelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi yang belum bekerjasama dan tidak memberdayakan masyarakat lokalmenghambat lahirnya stasiun jaringan alternatif dan puluhan bahkan ratusan stasiun televisi lokal yang berbeda. industri penyiaran tidak tumbuh secara adil dan sehat. ini adalah perpindahan dari suatu sistem otoriter represif oleh rejim dan negara dalam suatu sistem otoriter dan oligarki baru oleh modal dan kelompok oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi dapat menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan dapat memberikan keputusan yang seadil adilnya. pihak terkait pt. media televisi indonesia metro tv): fakta fakta persidangan bahwa metro yang tergabung dalam asosiasi televisi swasta indonesia atasi) bersama dengan lembaga penyiaran swasta lainnya, telah menunjuk para ahli (pakar) sebagai saksi ahli pihak terkait atasi) yaitu prof. cipta lesmana dan marissa, dan saksi ahli tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya adalah yaitu: alur pemikiran dari paramedia yang tidak mengadopsi kebutuhan khalayak, umurnya tinggal waktu saja, media itu ditinggal, contohnya banyakkonten dari media, ada penelitian yang.efakta fakta prosedural metro"tentang penyiaran, tentang pers,, dan mencermati multi tafsir terhadap ketentua(di(n,kat melalui telpon metro tv:(jurnalisme masyarakat) didalamnya, didiyang kami uraikan atas, maka sangatlah jelas bahwa penyelenggaraan penyiaran oleh metro tidak didominasi oleh pemberitaan terhadap salah satu pribadi atas, dan mencermati tentang multi tafsir terhadap ketentuan tentang penyiaran, yang berbunyi: izin penyu anggaran penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain" maka bersama dengan ini kami menjelaskan bahwa metro bawah koordinasi media group dalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan satu diantara lembaga penyiar swasta lps"ara pemohon untuk dilakukan pengujian hukum terhadapnyagrjenamakar." seolah olah pihak lain ini menimbulkan mua izin itu hanya diberikan oleh pemerintah. ini adalah tindakan pemerintah,ara pemohon tersebut justru swasta, yang soma berbahayanya dengan dominasi negara. industri penyiaran khususnya televisi kini berjalan berdasarkan ideologi neo liberal yang memberikan pasar kebebasan yang sangat luas padahal industri ini sebenarnya mempergunakan milik publik yang juga seharusnya menjadi milik masyarakat lokal. ini mungkin terjadi, karena kekuatan kapital dari segelintir orang melakukan berbagai macaw cars, antara lain lewat peluang adanya multitafsir dan penafsiran yang keliru terhadap undang undang penyiaran yang bertentangan dengan uud persoalan yang bersifat konstitusional ini bukan hanya masalah hukum tata negara semata. tapi lebih mendasar dan was, yaitu masalah filsafat dan ideologi negara yang turunannya meliputi masalah hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya. kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dengan memberikan tafsir yang tepat sesuai dengan uud untuk kepentingan seluruh masyarakat agar demokratisasi penyiaran berjalan secara sehat dan baik. ketidakpastian ini harus segera diakhiri. semoga. ahli prof. dr. priatna abdurrasyid, s.h., jagad raya ini terisi oleh jumlah tata surya yang tidak terbatas yang salah satunya adalah bumi. bumi ada negara negara dan tiap negara itu rata rata memiliki wilayah perairan, daratan, dan wilayah ruang udara tempat berlangsungnya penyiaran dan atasnya ada ruang angkasa: dalam wilayah ruang udara berlaku konvensi chicago yang menyatakan, the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. namun dalam praktiknya, indonesia didominasi oleh negara besar yang menerapkan prinsip first come first serve . amerika menuntut tinggi kedaulatan itu sampai mil dan rusia menyarankan mil, namun indonesia dalam sidang pbb waktu itu menyarankan wilayah kedaulatan paling tinggi kurang lebih kaki, dalam ruang udara yang berisi gas dan ruang angkasa yang hampa ini berlangsung penyiaran, atas khatulistiwa adalah orbit geo stasioner geo stationary orbit, gso) yang jarak ketinggiannya dari gelombang bumi sampai kilometer. menyatakan perjuangan indonesia dunia telah berhasil memecah belah dan tercermin dalam dan dari artinya tidak ada persoalan dalam bahwa terhadap keterangan ahliatas pembatasan pemusatan kepemilikan saham sebagai apat dipidana sebagai mana diatur dalam tentang penyiaran.terhadap1 tentang pedoman perfisi tayangan lps, seharusnya sampaikan kepada komisi penyiaran indonesia. kesimpulan berdasarkan fakta persidangan, fakta prosedural metro tv, dan pendapat hukum atas permohonan uji materi dan maka metro berpendapatoleh karena itu mohon mahkamah menolak permohonanatas perhatian dan keaktifannya kami ucapkan terima kasih. pihak terkait pt. asosiasi televisi swasta indonesia atasi): kewenangan mahkamah konstitusi bahwa benar dan terbuktierdasarkanterkait dengan legal standing dari pemohon, sebagaimana dalam keterangan pihak terkait sebelumnya, yang pasti kami mengapresiasinya: bahwa pihak terkait dalam hal ini memberikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk dapat mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan kerugian konstitusional. kami percaya mahkamah pasti akan menilai secara arif dan bijaksana sesuai dengan ketentuan serta yurisprudensi yang berlaku mahkamah. pokok pokok permohonan bahwa setelah beberapa kali persidangan dalam perkara guo telah mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah, ahli dan saksi pemohon, dan ahli pihak terkait serta keterangan pihak terkait dan dpr, yakni: fakta fakta persidangan bahwa para ahli pihak terkait atasi) yaitu prof. cipta lesmana dan marissaalur pemikiran darid, contohnya banyak sekali. jangan sekali sekali berpendapat publik bodoh, bisa kita cekokin apa sajapara ahli pihak terkait holding) yaitu bambang subijantoro, edward depart dan jerman rajagukgukpengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam tahun merupakan pelaksanaan dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat bidang penyiaran. ipp dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain harus diartikan sesuai dengan penjelasan yakni dijual atau dikalahkannya kepemilikan saham tidak dapat diartikan sebagai pengalihan atau penjualan izin penyelenggaraan penyiaran, mengingat sesuai dengan hukum, badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pemegang saham.pemirsa indonesia ini merupakan pemirsa yang paling dimanja seluruh dunia. kita bisa menyaksikan, sebagai ilustrasi. liga, premier league, kemudian juga liga italia bahkan tayangan tinju internasional secara langsung dari rumah kita masing masing tanpa harus membayar. isu yang jauh lebih penting untuk masyarakat sebenarnya adalah the quality content. undang undang nomor tahun tentang penyiaran, tindakan tersebut atau kepemilikan silang dibatasi bukan dilarang. amerika serikat, cross ownership telah dibenarkan sejak tahusiarapenggantian pemegang saham suatu perseroan penyelenggara siaran televisi tidak melanggar undang undang nomor tahun tentang penyiaran. siaran televisi itu merupakan jasa, jadi masuk dalam ruang lingkup pengaturan undang undang antimonopoli dan persaingan usaha. bahwa para ahli pemerintah yaitu maruarar siahaan, h.a.s. jayabaya, dan mudzakkirpemohon tidak dapat membuktikan hak konstitusionalnya yang dilanggar didalam permohonan ini. pengertian mengenai ini, sudah ditafsirkan oleh peraturan pemerintah nomor tahunsehingga tidak ada pemusatan terhadap lembaga penyiaran ini.ini tidak bertentangan dengan masalah kepastian hukum, maupun mengenai pelanggaran terhadap ketentuan termasuk sebagai tindak pidana, sebagaimana huruf harus ditafsirkan secara sistematik berdasarkan kaidah hukum administrasi. sedangkan kepemilikan suatu lps yang telah masuk kategori monopoli, diatur dalam undang undang anti monopoli, yang termasuk kategori hukum kepercayaan.bahwal mpm) yogyakarta), budi hermanto atki), dan effendi choice, indonesia sebagai negara khatulistiwa diuntungkan karena dilewati oleh orbit sepanjang kilometer. kerugiannya adalah ruang udara indonesia yang atasnya terdapat geo stasioner, diisi oleh ratusan satelit negara maju karena mereka memakai prinsip first come first serve yang dibenarkan oleh konvensi telekomunikasi internasional malaga torremolinos yang menyatakan,".according their needs and the technical means their disposal,. kata needs , dengan tambahan huruf s tersebut artinya menjadi banyak sekali satelit dari negara maju seperti amerika serikat dan rusia serta negara lainnya yang berada ruang udara indonesia, karena keberatan dengan prinsip first come first serve, maka pada tahun dalam kongres antara international aeronautical federation iaf), international academy austronautics iaa) dan international institute space law issn), indonesia mengajukan keberatan dan meminta ada revisi terhadap hal hal yang berkaitan dengan prinsip first come first serve ini. saat itu indonesia ditentang habis habisan oleh para hadirin yang jumlahnya ratusan, bahkan ketua sidang pun menentang, namun berkat dukungan dari perancis dan belanda, akhirnya setelah tiga hari bersidang, usulan indonesia diterima dan mulailah dicoba menyelesaikan hal ini, antara lain, melalui kongres iaf tahun akhirnya perjuangan indonesia berhasil pada tahun dalam konferensi nairobi, sehingga yang mengatakperjuangan nairobi baru sebatas peraturan. kelanjutannya adalah saat indonesia menghadiri konferensi unispal tahun wina, austria. indonesia menggerakkan negara negara berkembang untuk mendukung usulan nairobi. melalui international telecommunication union itu), usulan indonesia diterima dan diputuskan bahwa perlu tidak perlu, mampu tidak mampu, semua negara dapat satu tempat gso: mencerminkan bahwa, mengikuti peraturan internasional, gso perlu dibagi secara adil dan merata, termasuk untuk negara khatulistiwa, meskipun indonesia berhasil memecah dominasi negara maju melalui tiga prinsip: multi parties agreement, chain and string related agreement, dan group companies doctrine, namun, andaikata terjadi penafsiran keliru menyebabkan pemusatan, sebagai misal mnc menguasai tiga stasiun televisi jaringan. tiga stasiun televisi jaringan ini, bukan berarti hanya stasiun televisi, tetapi berikut dengan stasiun relasinyamasalah inti dalam perkara ini adalah ada teori pembingkaian dan rekayasa agenda publik (framing agenda setting) yang sudah sangat dikenal kalangan komunikasi. pemberitaan telah dibingkai lebih dahulu, hendak kemana arahnya. terjadi berbenturan kepentingan, konflik antara kepentingan pemilik sebagai pemenang amanah spektrum dengan kepentingan dirinya sebagai pengusaha dan investor., entitas, ekuitas, perorangan dan atau badan usaha yang memiliki pengendalian. kunci delik hukum formalnya adalah pengendalian. jadi, sepanjang sesuai dengan standar akuntansi tidak dibuktikan bahwa dia tidak pengendali, itu sah secara hukum korporasi atau pun ekuitas. tapita kuncinya multitafsir ini tetap terjadi adalah ada pengendalian atau tidak. ketentuan ini, pada waktu itu perubahannya adalah kata dilarang menjadi kata dibatasi. pemerintah menyepakati untuk mengubah kata kata. pada akhirnya menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang terkandung dalam yang berbunyi, pembatasan ini dilakukan dengan cara dibatasi." dari kata "dilarang" kemudian diganti menjadi kata "dibatasi". sentralisasi dan pemusatan kepemilikan media, khususnya media penyiaran mengingkari amanat undang undang dasar sekaligus juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun terdapat fakta perintah dari pemimpin redaksi untuk tidak menayangkan kasus sisminbakum, karena terkait dengan pemilik mnc group atau rcti karena administrasi badan hukum. dan terdapat fakta adanya penyalahgunaan profesi. frekuensi radio jakarta itu sudah habis dialokasikan sehingga tidak ada frekuensi baru yang tersedia untuk pendatang baru. persoalan frekuensi menjadi hambatan entry yang paling besar karena tidak bisa mengajukan izin frekuensi untuk tempo karena memang sudah tidak ada jakarta. tidak boleh ada pemusatan kepemilikan karena itu memiliki implikasi yang luar biasa dan ini menyangkut khusus tentang lembaga penyiaran swasta yang lembaga penyiaran swasta berarti untuk bisnis. terdapat fakta bahwa ada orang punya lebih dari satu perizinan frekuensi. selama bertahun tahun program televisi diberbagai stasiun televisi swasta yang paling menonjol, pada dasarnya itu itu saja. sedikit sekali reality show yang memang memberikan manfaat. sebagian besar justru bermasalah dan memberikan pendidikan yang tidak baik. pelaku industri penyiaran tidak mempedulikan kecerdasan penonton dan semata mata hadir sebagai pelaku pasar industri penyiaran. diversity content jelas belum terwujud dan penyebabnya dapat dicurigai berujung pada pola pola kepemilikan yang monopolistik, yang menyeragamkan selera setiap stasiun televisi. televisi swasta mempunyai beragam acara informasi dan berita, namun jika dicermati secara seksama materi berita yang disiarkan setiap hari sangat bias elite, bias jawa, dan lebih ekstrem lagi bias jabodetabek. pada kenyataannya stasiun televisi yang memperoleh privilege tersebut hanya dimiliki oleh orang. isi televisi swasta cenderung seragam, nominatif, dan mengabaikan kebhinekaan indonesia. hasil pemantauan komisi penyiaran indonesia kpi) menunjukkan betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta atas pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran p3sps). kepemilikan media penyiaran yang didominasi orang atau kelompok yang terpusat jakarta ini semakin menjauhkan harapan publik atas keragaman isi siaran. ketiadaan frekuensi ini akibat dikuasai oleh televisi swasta dan akibat dari multitafsir atas dan undang undang penyiaran nomor tahun bahwa saksi dan ahli mahkamah konstitusi, yaitu bambang kosovo, sabam leo batubara, iwan pilang, dan effendi ghazalimemakai rumusan yang sedari awal punya niat kencang terus menjadi kendor. pemusatan, pemilikan, dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dibatasi. tetapi hal itu balik kencang lagi ketika mengatakan izin tidak boleh dipindahtangankan. dari sisi politis ketentuan dalam tidak lebih maju dibandingkan dengan undang undang penyiaran yang sebelumnya, undang undang penyiaran yang sebelumnya lebih jelas, yakni dilarang. itu adalah longgar diputar kemana pun itu soal jumlah. jumlah berapa itu yang tidak jelas. perumus the law makers) sangat bijaksana memilih ketentuan dibatasi sejalan dengan amanat undang undang dasar khususnya dsebagaimana amanat dari dan uud tahun sekarang ini jakarta, terkonsentrasi paling tidak komersial yang memilih segmen nasional untuk meraih posisi stasiun yang sehat.penyelesaian lembaga penyiaran yang terbukti melakukan jual beli frekuensi penyiaran, dan atau melakukan pemusatan kepemilikan media, seyogyanya diajukan jalur hukum yang tersedia. pemusatan, kepemilikan, dan lembaga penyelenggara swasta oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi,alat ukur untuk menyatakan pemusatan kepemilikan media atau konglomerasi media yang salah atau tidak, tidak memiliki alat ukur, sulit sekali memberikan penerapan sanksi. alat ukur untuk menilai pemusatan dan kepemilikan salah atau tidak adalah regulasi untuk ketertiban distribusi frekuensi penyiaran ada hal hal yang patut dipertimbangkan. kepemilikan tunggal, kelompok cross ownership, lalu berkolaborasi dengan kekuatan politik, chart nya jelas. dibutuhkan sebuah pengaturan politik komunikasi yang jauh lebih independent. undang undang nomor tahun tentang penyiaran harus ditafsirkan sebagai satu badan hukum, baik badan hukum pemegang izin penyelenggaraan penyiaran ipp), yaitu lembaga penyiaran swasta, maupun badan hukum apa pun dan tingkat mana pun yang menguasai dan memiliki lembaga penyiaran swasta. frasa pihak lain pada undang undang nomor tahun tentang penyiaran, harus ditafsirkan sebagai perorangan atau. apabila izin penyelenggaraan penyiaran tidak dapat dilanjutkan dengan alasan apa pun juga. ketika tidak dapat dilanjutkan dengan alasan apa pun, harus dikembalikan badan regulator independen (pemerintah). bolehkah memiliki lebih dari satu izin penyiaran dalam satu wilayah siaran? harusnya ditentukan adalah jumlah sharing. sharing itu adalah bagian dari khalayak. bahwa pengukuran bagian khalayak media tersebut, harus dilakukan oleh lembaga yang harus dapat diaudit oleh komisi penyiaran indonesia dan atau bersama sebuah badan pemeringkatan, pengukuran khalayak media. bahwa ketidakpastian rating dan sharing indonesia sudah berlangsung begitu lama, dpr dan industri membiarkannya. berdasarkan rating dan sharing maka diperlukan sebuah lembaga pengukuran rating dan sharing itu yang betul betul bisa diaudit. orang harus jujur mengakui apakah dia memiliki perusahaan itu atau bukan? dan ketika sahamnya berpindah pun dia harus menjelaskan, siapa terakhir yang memiliki saham? dan kalau misalnya sudah berpindah, dia harus menyerahkannya kepada komisi penyiaran indonesia.iahwa terhadap keterangan mpm) yogyakarta), budi hermanto atki), dan effendi choice, dapat diambil inti keterangannya dalam persidangan, yaitu: terjadi penafsiran keliru terhadap dan sehingga mengakibatkanzin penyelenggaraan. isi atau konten televisi cenderung seragam, nominatif, dan mengabaikan kebhinekaan indonesia. pada akhirnya menurut para pemohon harus ada pelarangan atau tidak boleh ada pemusatan kepemilikanydidisatu wilayah siaran dan terjadi jual beli frekuensi atau izza". seolah olah pihak lain ini menimbulkan mut izin itu hanya diberikan oleh pemerintah. ini adalah tindakan pemerintah.emohon tersebut menyatakanartinya tidak ada persoalan didalam bahwa keterangan ahli paraahli ini menyampaikan bahwapenyiaran yang diatur dalam dan telah ada pelanggaran atas pembatasan pemusatan kepemilikan saham sebagaihal tersebut ada ruang penyelesaian yakni dapat dipidana sebagaimana diatur dalamnegara negara itu dikendalikan oleh satu negara, maka bukan berarti bahwa negara kecil itu dapat maju luar sebagai single state, kecuali tetap sebagai satu kelompok, satu perusahaan, secara vertikal horizontal: dan merupakan cerminan pengendalian terhadap prinsip first come first serve, gso hanya mampu menampung frekuensi yang terbatas. sebagai contoh, indonesia perlu berjuang selama tahun, bahkan tahun, untuk menempatkan indosat, apa yang dilakukan ahli dalam forum forum internasional memang merupakan wujud pelaksanaan dari uud untuk itu, ahli berpesan supaya jangan sampai diubah apa yang telah menjadi hasil perjuangan indonesia dalam forum forum internasional tersebut: pendahuluan ilmu teknologi dan hukum, serangkai mana pada masa kini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integrated unit), telah meliput hampir seluruh bidang kehidupan manusia manapun berada. salah satu bidang yang dikuasainya adalah bidang informatika melalui salah satu medianya, yakni penyiaran (broadcasting) langsung dari satelit, atau tidak langsung kemudian secara terrestrial. ilmu dan teknologi tanpa kepastian ketentuan hukum yang berlandaskan filsafat kehidupan sosial dan moral misalnya indonesia yakni pancasila, pasti dapat menimbulkan akibat akibat pelanggaran terhadap kepentingan umum (public interest) yang kadangkala menimbulkan situasi yang kontroversial, akan tetapi pada saat yang bersamaan merupakan titik pusat (pivot) penerapan dan tata cara kebijaksanaan negara secara bagaimana negara pemerintah menegakkan berbagai ketentuan misalnya bidang penyiaran, apakah nasional maupun internasional. termasuk indonesia. kelalaian dan penyimpangan ketentuan ketentuan bidang penyiaran dapat berdampak menghilangkan "bargaining position" dalam pengaturan dan pembentukan policy serta penyusunan tatanan penyiaran forum internasional, yakni akan masuknya kekuatan penyiaran asingarasebagaimana pernyataan prof. cipta lesmana dalam persidangan, jangan sekali sekali berpendapat publik bodoh, bisa kita cekokin apa saja."n, "."dikatakan. tentang pedoman p isi tayangan lps, seharusnya sampaikan kepada komisi penyiaran indonesia. kesimpulanarauud oleh karena itu mohon mahkamah menolak permohonan parapihak terkait pt. trans corp,r dan undang undang dasarisehubungan dengan permohonan para pemohon, kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut:(b) peranan undang undang penyiaran sebagai pembukaan ",usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang lusaha pesaingnya itu: ataudiskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu"ara dimana dalam (c) dinyatakan bahwa pemindah ""'" nya akuisisi oleh suatu badan hukum. prinsip diversity content"tual yaitu keuntungan finansial atau "profit ' l"indonesia dari berbagai sudut tanpa terkendaliapalagi, indonesiana yang pada tahun forum uncopuos memelopori dan meniadakan monopoli penyiaran internasional. terkaitnya hak hak masyarakat indonesia akan informasi melalui penyiaran tv, radio, dan lain lain) menghendaki suatu sistem bentuk penyiaran yang disatu pihak adanya kebebasan, tapi dilain pihak kepatuhan dalam jalur ketertiban umum melalui peraturan, undang undang dan prinsip prinsip internasional yang telah disepakati lainnya, akan tetapi dengan tidak masuk jalur (hukum) yang membatasi masyarakat luas memperoleh informasi (melalui penyiaran) secara bebas, tanpa melaju jalur pelanggaran kepentingan umum, kenyamanan dan terpenuhi kebutuhan akan informasi. disamping mematuhi hukum undang undang dan arahan nasional bidang penyiaran, indonesia wajib memenuhi prinsip prinsip jalur hukum internasional dan khususnya misalnya dalam usaha melakukan kegiatan, tanpa melanggar prinsip prinsip hukum yang telah disepakati bersama secara internasional, yakni yang tertuang dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan penyiaran. teliti misalnya principles governing the use states artificial earth satellite for international direct television broadcasting yang mengetengahkan prinsip prinsipnya sebagai berikut: purposes and objectives: applicability international law: rights and benefits, international cooperation: peaceful settlement disputes: state responsibility, duty and right consult, copy right and neighbouring right, notification the united nations: consultation and agreements between state. adilan dalam penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi sebagaimana diuraikan dalam bagian ildi:pendapat para ahli para ahli dalam persidangan, masing masing pada pokoknya menyatakan bahwa dan tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar pendapat beberapa ahli dimaksud adalah sebagai berikut: dr. mudzakkir, s.h., m.h. mengenai undang undang penyiaran menurut dr. mudzakkir, s.h., m.h., pengertian "dibatasi" dalam ketentuan undang undang penyiaran merupakanyang sebagian diatur dalam dan lain dalam undang undang penyiaran dan sebagian lain secara teknik operasional diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun oleh karenanya, pelanggaran terhadap ketentuan undang undang penyiaran, yang termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang penyiaran, harus ditafsirkan secara sistemik berdasarkan kaedah hukum administrasi. sedangkan kepemilikan lembaga penyiaran swastamengenai undang undang penyiaran ipp diberikan kepada lembaga penyiaran swasta dan hanya berlaku bagi lembaga penyiaran swasta yang bersangkutan, sehingga tidak dapat dialihkan. dengan pertimbangan bahwa lembaga penyiaran swasta adalah berbadan hukum,embaga penyiaran swasta dalam perkembangannya saham mayoritasnya berpindah kepada pihak lain tidak dapat diartikan mengalihkan ipp kepada badan hukum lain atau perseorangan lain, karena penjualan saham tidak otomatis menyebabkan ipp menjadi batal demi hukum atau beralih kepada badan hukum atau perseorangan lain sebagaimana dimaksud dalam dan huruf undang undang penyiaran. perpindahan saham mayoritas tersebut tunduk pada hukum kepercayaan hukum dagang hukum bisnis. (lihat halaman pendapat dr. mutakhir, s.h., m.h.) eduard depart jenis jenis lembaga penyiaran eduard depart memaparkan jenis jasa penyiaran berdasarkan undang undang penyiaran yang terdiri dari: lembaga penyiaran publik lpp), lembaga penyiaran swasta lps), lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan, mana berdasarkan jenis jenis jasa penyiaran atas, berbagai komponen dalam masyarakat mulai dandiversity content menurut eduard depart, asumsi bahwa hubungan kepemilikan lembaga penyiaran swasta tangan segelintir pengusaha menyebabkan terhambatnya hak masyarakat akan keragaman isi informasi (diversity content) tidak terbukti karena: (a)mpu menyerap keuntungan ekonomis lewat iklan, setiap pengelola akan menampilkan tayangan yang variatif, kompetitif dan sejauh mungkin berbeda dengan stasiun televisi lainnya. (b) televisi swasta hidup dari bisnis menjual airline dan menjual audience (commodities audience) yang tercermin dari angka peringkat (rating). (c)(d) kehadiran stasiun televisi swasta harus ditopang oleh daya dukung ekonomi masyarakat. (e) dalam kehidupan sekian banyak stasiun televisiembaga penyiaran swasta berusaha menampilkan berbagai macam mata acara untuk menarik pemirsa. hegemoni opini atau ideologi: tidak terbukti selanjutnya, eduard depart menyatakan bahwa kekuatiran kepemilikan beberapa stasiun televisi oleh satu pemilik akan mendorong terjadinya hegemoni opini atau ideology, tidak lempemirsa, bahkan akan dihindari oleh pengiklan. akibatnya, lembaga penyiaran swasta semacam ini akan mati pelan pelan (lihat halaman pendapat eduard depart). mempersempit kesenjangan informasi bahkan memperoleh tempat hati masyarakat. kekhususan program ini sangat membantu masyarakat mempersempit kesenjangan informasi (information gap) antara warga desa warga kota. dengan segala kelebihan dan kekurangannya, masyarakat indonesia dapat mengakses informasi dari televisi nasional dan mempersempit ruang bagi pengaruh siaran televisi asing. kesimpulan dengan demikian, spirit undang undang nomor tahun mengenai diversity ownership" telah berjalan dengan baik dan tidak relevan untuk dipermasalahkan. prof. jerman rajagukguk. s.h., ll.m., ph. analisa rule reason: tidak ada monopoli atas siaran televisi indonesia prof. jerman rajagukguk, s.h., llm., ph. berpendapat bahwa, dalam hal ini jumlah keseluruhannya adalah (dua belas) stasiun televisi. pasar produk dari stasiun televisi(tiga) stasiun televisi, tidak dapat dikatakan melakukan monopoli atas siaran televisi indonesia karena (tiga) stasiun siaran televisi hanyalah (dua puluh lima persen) dari seluruh siaran televisi indonesia. (tiga)(sembilan) stasiun televisi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. (lihat halaman pendapat prof. jerman rajagukguk, s.h., ll.m., ph. d.) mengenai pengalihan aset selanjutnya,et suatu perseroan terbatas tetap menjadi aet termasuk ipp dari perseroan terbatas tersebut. (lihat halaman pendapat prof. jerman rajagukguk, s.h., ll.m., ph. d.) kesimpulan (a) undang undang penyiaran tidaklah bertentangan dengan undang undang dasar karena undang undang penyiaran lahir dengan mengingat,, antara lain, dan undang undang dasar republik indonesia tahun (b) penggantian pemegang saham suatu perseroan terbatas yang memiliki ipp, tidaklah berarti ipp tersebut dipindahkan atau dijual kepada pihak lain. ipptasiun televisi tidak melanggar undang undundang undang dasar republik indonesia tahun (lihat halaman pendapat prof. jerman rajagukguk, s.h., ll.m., ph. d.) maruarar siahaan multi tafsir tidak ada kepastian hukum pemohon menyatakan norma undang undang penyiaran multitafsir, karena: (a) tafsir(b)(c) pemohon melepaskan undang undang penyiar, dan (d) undang undang penyiaran yang memuat larangan untuk memindah tanganan ipp kepada pihak lain, sama sekali tidak menimbulkan multi tafsir, dan tidak ada alasan menimbulkan ketidakpastian hukum. syaratadanya: (a) hukum yang tertulis. (b) relatif stabil dan tidak berubah ubah dalam waktu singkat: (c) mengandung keadilan, antara lain yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda, dan (d) norma yang dirumuskan dapat diterima rakyat. pengujian dan undang undang penyiaran terhadap uudtidak mengandung pertentangan dengan undang undang dasar mengenai hal kepemilikan lembaga penyiaran swasta dan hak masyarakat atas keragaman informasi diversity content) (a) lembaga penyiaran swasta, terutama televisi sangat padat modal dan membutuhkan skilled labor dibidangnya, ada dalam persaingan dan keberlangsungannya tunduk pada pasar, (b)(c)(d) penguasaan lembaga penyiaran swastaundang undang penyiaran terhadap uud maruarar siahaan memaparkan yurisprudensi mahkamah konstitusi atas makna "dikuasai oleh negara" yaitu mencakup". dalam konsepsi yang demikian, dianggaplanjut, undang undang dasar menginstruksikan bahwa rakyat secara kolektifrinsip prinsip tersebut terdahulu wajib dianut dan diterapkan sesuai arahan statute the international court justice, yang berkata: the court, whose function decide accordance with international law such disputes are submitted it, shall apply: "a. international conventions, whether general particular, establishing rules expressly recognized the contestant states, international custom, evidence general practice accepted law: the general principles law recognized civilized nations:ini bersifat imperatif, perhatikan kata shalt. dalam hal ini khusus perhatikan selanjutnya isi pokok dan pokok yang berkata:kemudian perhatikan prinsip khusus dan utama dari resolution broadcasting, tersebut terdahulu, yakni: state responsibility states should bear international responsibility for activities the field international direct television broadcasting satellite carried out them under their jurisdiction and for the conformity any such activities with the principles set forth this document" prinsip tanggungjawab negara (state responsibility) wajib diperhatikan oleh indonesia, apalagi dikaitkan sebagai "negara beradab (civilized nations)" disebabkan usaha penyiaran jalur pastinya wajib mematuhi pengaturan negara secara ketat, karena manapun dunia kini merupakan suatu global village, maka siaran dari indonesia dengan mudah dapat spill over negara tetangga dan setiap pelanggaran pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beireersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar besama kemakmuran rakyat. maruarar siahaan berpendapat bahwa pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta maupun larangan pemindahtanganan ipp kepada pihak lain, telah sesuai dengan konsepsi penguasaan negara yang dirumuskan oleh mahkamah konstitusi, dan oleh karenanya tidak terjadi pertentangan norma dan undang undang penyiaran dengan undang undang dasar (lihat halaman presentasi maruarar siahaan) prof. dr. cipta lesmana. m.a. diversity content berdasarkan teori agenda setting dan teori uses and ratification prof. dr. cipta lesmana, m.a. menyimpulkan bahwa tudingan adalah pemikiran yang terlampau simplisistis. dalam pemasarannya, prof. dr. cipta lesmana, m.a. menjelaskan (dua) teori terkait diversity content, yaitu (i) teori agenda setting, dan (ii) teori uses and ratification. teori agenda setting teori agenda setting pada intinya mengatakan bahwa (a) the media powerful: (b) agenda media dapat mempengaruhi agenda publik (c) agenda publik kemudian dapat mempengaruhi agenda pemerintah. namun, indonesia teori agenda setting tidak membuktikan kekuatan media. misalnya media amerika gagal menjatuhkan presiden bill clinton dalam. media massa amerika ketika itu terus menerus mengekspos dan memojokkan clinton, namun teriakan rakyat untuk mendesak clinton mengundurkan diri tidak terlalu keras. indonesijak semester hingga pertengahan media massa, termasuk televisi, tidak henti hentinya "menggempur" kasus ini. hasilnya?rp. trilyun.prof. cipta menyatakan bahwa jelas media tidak mempengaruhi masyarakat, apalagi mendiktenya. (lihat halaman pendapat prof. dr. cipta lesmana, m.a.) teori uses and ratification teori uses and ratification pada intinya mengatakanoleh karenanyamisalnya, sebuah stasiun televisi nasional jakarta yang didukung penuh hat le swasta lain. setelah merger, tempat televisi yang nyaris bangkrut tadi mengalami "recovery' amat pesat. (lihat halaman pendapat prof. dr. cipta lesmana, m.a.) sabam leo batubara pemusatan kepemilikan sabam leo batubara dalam keterangannya menjelaskan proses penyusunan undang undang penyiaran khususnya pemusatan kepemilikan media penyiaran dihubungkan dengan ketentuan dan undang undang dasar mana sabam leo batubara menyatakan bahwa pembuat undang undang memilih opsi sesuai dengan undang undang dasar yaitu pemusatan kepemilikan tidak dilarang, tapi dibatasi. larangan pemindahan ipp selanjutnya, pelarangan pemindahtanganan ipp menurut undang undang penyiaran diperlukan untuk mengamankan terwujudnya demokrasi ekonomi (amanat dari undang undang dasar dan demokratisasi penyiaran (amanat dari dan undang undang dasar pemusatan kepemilikan media dibolehkan tapi dibatasi juga dianut oleh negara negara demokrasi lainnya, seperti amerika serikat dan australia. (lihat halaman pendapat sabam leo batubara) bambang subijantoro kepemilikan saham dalam keterangannya, bambang subijantoro menjelaskan bahwa pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam peraturan pemerintah nomor tahun sebagai ketentuan pelaksana dari undang undangitentukan dalam undang undang penyiaran, dan ketentuan pelaksananya diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembatasan larangan kepemilikan silang. bahkan ciri utama undang undang penyiarapengalihan ippsebagai pengalihan atau penjualan ipp, mengingat, undang undang penyiaran memungkinkan lembaga penyiaran swasta melakukan penambahan dan pengembangan modal yang teknisnya dilakukan dalam perubahan kepemilikan saham dalam lembaga penyiaran swasta sebagai badan hukum. (lihat halaman dari pendapat bambang subijantoro) marissa tujuan lembaga penyiaran swasta marissa memaparkan bahwa undang undang penyiaran membagi lembaga penyiaran dalam (empat) kategori, yaitu lembaga penyiaran swasta, publik, komunitas dan berlangganan. undang undang penyiaranpenyiarankesimpulan dalam pendapatnya, marissa menyimpulkan antara lain bahwa: (a): (b): dan (c)(lihat halaman pendapat marissa) kesimpulan berdasarkan uraian uraian dan pendapat para ahli atas, dapat kami simpulttentang petit para pemohon karenanya, maka kami mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi, untuk menolak seluruh permohonan para pemohon, atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon untuk memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil adilnya (ex ago bono). pihak terkait pt. media nusantara citra tbk.: para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara guo bahwa kami pihak terkait tetap berketetapan pada tanggapan yang telah kami sampaikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari para pemohon dalam perkara guo, yakni para pemohon yang dalam permohonannya menyatakan diri tergabung dalam koalisi independen untuk demokratisasi penyiaran kids)" tidak mempunyai kedudukan hukum atau "legal standing untuk mengajukan permohonan, karena bukanlah badan hukum publik ataupun privat sebagaimana: surat direktoratserta surat direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik nomor diri tanggal desember atau pendapat ahli dari pemerintah: jayabaya yang disampaikan dalam sidang tanggal februari yang kesemuanya pada intinya menyimpulkan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau "legal standing untuk mengajukan permohonan, dan apalagi para pemohon sendiri tidak mempunyai bukti bukti dan alasan hukumara pemohon dalam perkara ago tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam tentang mahkamah konstitusi. oleh karena itu, pihak terkait mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. il. norma dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran tidak bertentangan dan sejalan dengan dan uud permohonan pemohon yang memohon pengujian dan tentang penyiaran, dengan tidak bermaksud untuk membatalkannya karena dinilai bertentangan dengdan penguasaan negara atas sumber kekayaan alam uud melainkan memohon kepada mahkamah konstitusi untukdimaksud. bahwa khusus untuk lembaga penyiaran swasta dengan merujuk pada peraturan pelaksana atas tentang penyiaran, yakni peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta (vide dan maka penafsiran atas tentang penyiaran telah menjadi jelas terurai dalambahwa terhadap norma tentang penyiaran yang berbunyi izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain". menurut pemohon frasa "pihak lain" dalam tersebut menimbulkan berbagai penafsiran, namun para pemohon sama sekali tidak mengemukakan adanya tafsir yang berbeda, dan apa yang dikemukakan para pemohon adalah semata mata penerapan hukum atas norma dalam praktek sama sekali bukan penafsiran,bahwa terhadap pendapat ahli dan keterangan saksi yang telah disampaikan dalam persidangan mahkamah konstitusi dalam perkara guo, pihak terkait menanggapinya sebagai berikut: ahli dari para pemohon: alwi dahlan, pada intinya mengemukakan: masalah inti dalam perkara ini adalah perbedaan pemahaman atau perspektif mengenai konsep spectrum, frekuensi sebagai sumber alam penyiaran antara dua kelompok, menguraikan dua aspek, yakni, aspek pertama adalah aspek sejarah pembentukan negara republik indonesia, yang kedua adalah untuk menelaah mana makna atau penafsiran spectrum frekuensi menurut batu uji perundang undangan yang lazim menurut hirarki konstitusional, tentang pemusatan kepemilikan, baik satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran. penjelasan hanyalah mengatakan tidak ada perumusan tentang apa makna dan jenis pembatasan, tindakan pembatasan itu sendiri tidak dilakukan walaupun dikatakan ada. dalam argumentasi selalu kita dengar bahwa sudah jelas artinya pembatasan tapi cara pembatasan tidak diketahui dan tujuannya tidak tercapai, melarang memindahtangankan kepemilikan pihak lain, larangan tidak diberikan, pindah tangan tetap terjadi. tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli alwi dahlan, sebagai berikut: bahwa apa yang diungkapkan ahli lebih kepada penerapan dan bukan kepada norma nya. sedangkan khusus norma dan rumusan norma nya sudah jelas disebutkan secara limitation bahwajadi mengenai cara pembatasan dan berapa besar pembatasan itu adalah lebih pada masalah penerapan dari norma tersebut, sebagaimana diketahui norma suatu undang undang adalah norma yang masih bersifat umum, sehingga untuk penerapan atas suatu norma undang undang yang bersifat umum tersebut diperlukan norma khusus yang tertuang dalam suatu peraturan pelaksanaannya, dan untuk ketentuan (|) dan telah ada peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. ahli dari pemohon: januar rizky, pada intinya mengemukakan: memandang substansi tentang penyiaranaturan perundang undangan (highly regulated industry). unsur terpenting tentang penyiaran adalah tidak olehnya terjadi pemusatan kepemilikan oleh pihak tertentu, dalam hal ini baik itu berbentuk badan usah atau badan hukum manapun oleh seseorang secara pribadi terhadap lembaga penyiaran dalam satu wilayah siaran dan atau antar wilayah siaran. menyatakan secara jelas, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. saya berpendapat bahwa persoalan multitafsir dapat menimbulkan kerugian dan menurut ketentuan internasional menjadi tanggungjawab negara secara langsung dan mutlak. teliti space treaty vi):e" are carried governmental agencies non governmental entities, for assuming that national activities are carried out conformity with the provisi set forth the present treaty". dalam hal ini indonesia telah menunjukkan kepatuhannya pada ketentuan ketentuan internasional tersebut bidang penyiaran, hasil perjuangan forum cara kesepakatan kepatuhan mana tercantum dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang penyiaran umum, yang berkata: penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spec". perlu dijelaskan, bahwa wilayah indonesia terdiri dari wilayah air, wilayah darat, wilayah ruang udara. ruang udara diatur oleh konvensi chicago dengan luar itu ruang angkasa oleh space treaty ruang angkasa, atas jalur khatulistiwa, pada jarak ketinggian km, sepanjang terdapat jalur orbit geostasioner. gso sebagai sumber alam terbatas suatu tinjauan sejarah, hukum dan politik). sejarah perkembangan gso sewaktu kongres iaf international aeronautical federation: terdiri dari international academy astronauts iaa dan international institute space law isl) pada tahun amsterdam, sebagai anggota board director isl yang bare penulis dipilih tahun baku ussr) diundang dalam suatu rapat pleno pengurus iaf. dalam rapat pengurus iaf tersebut, penulis mengusulkan agar topik gso dijadikan salah satu "item" pembahasan dalam agenda iaf (iaa isl) yang akan datang, dan sedapat mungkin dimulai dalam kongres iaf tahun dan tentang penyiaran tidak perlu terjadi. karena materi hukum formalnya menurut saya sudah jelas. tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli januar rizky, sebagai berikut: ahli dari pemohon ini juga telah mengakui secara tegas bahwa norma dan tentang penyiaran, formalnya sudah jelas, sehingga tidak perlu terjadi multitafsir. oleh karenanya menurut kami pihak terkait, untuk materialnya lebih kepada penerapannya.ahli dari para pemohon: paulus widianto, pada intinya mengemukakan: yang berbunyi, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, dan lebih lanjut penjelasannya berbunyi sebagai berikutpada badan hukum tertentu dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain. tentangtanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli paulus widianto, sebagai berikut: pendapat ahli hanya lebih kepada mengutip normatif sedangkan terhadap pendapat ahli yang menyebutkanmenurut kami bahwa semua proses pembuatan suatu undang undang dpr selalu dibahas dalam mekanisme lobi, dan mekanisme lobi adalah hal yang biasa dalam suatu proses pembuatan undang undang, sehingga suatu produk undang undang yang telah disetujui dan kemudian berlaku manjadi sah dan mengikat. khusus untuk norma menurut kami pihak terkait telah jelas sehingga tidak diperlukan penafsiran lagi, yang ada hanya lebih kepada penerapan norma tersebut. ahli dari para pemohon: ichlasul amal, pada intinya mengemukakan: secara tegas uud dan mewajibkan adanya otonomi daerah yang diperluas, yang mengamanatkan agar dinamika penyiaran baik itu meliputi kepemilikan untuk tumbuh didaerah. pada dasarnya tentang penyiaran juga mengamanatkan sebuah syundang undang, namun yang terjadi adalah televisi lokal daerah dikuasai oleh stasiun televisi nasional lewat penafsiran yang salah dan bertentangan dengan uud tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli ichlasul amal, sebagai berikut: bahwa apa yang disampaikan ahli terlalu luas dan melebar serta lebih kepada penerapan undang undang penyiaran, tidak secara khusus mempermasalahkan ketidakjelasan norma dan tentang penyiaran. ahli dari pemohon: priatna abdurrasyid, pada intinya mengemukakan: pada prinsipnya menyatakan bahwa dunia internasional mengenai frekuensi ada pembagian yang adil. pada tahun dalam perundingan konfrensi nairobi, hal hal yang berkaitan dengmelalui itu international telecommunication union) pada tahun diputuskan bahwa perlu tidak perlu, mampu tidak mampu, semua negara dapat satu tempat jsu. inilah hal hal yang membuat indonesia berhasil menguraikan dominasi negara negara maju. dan hal ini tercermin, misalnya undang undang nomor tahun yaitu dimana dikatakan bahwa universal yaitu mengikuti peraturan internasional bahwa jsu itu perlu dibagi secara adil dan merata, termasuk negara khatulistiwa, dimana indonesia adalah salah satu pelopornya dan ini diakui dimana mana, bahwa kelanjutan dari pemecahan dominasi, tercermin dalam dan dari undang undang nomor tahun tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli priatna abdurrasyid, sebagai berikut: bahwa pendapat ahli ini secara umum, baik langsung maupun tidak langsung mengakui isi norma dalam dan lebih khususnya sudah tepat. saksi dari para pemohon: santoso, pada intinya mengemukakan: sebagai salah satu pihak yang bergerak dalam media tv, karena terbatasnya frekuensi dan telah habisnya jatah frekuensi, maka untuk sementara tidak mendapatkan ijin, dan menunggu jatah frekuensi ada, atau bermain daerah. tanggapan kami selaku pihak terkait atas keterangan saksi santoso sebagai berikut: apa yang ahli sampaikan tersebut telah terakomidir dan merupakan fungsi norma yang memberikan pembatasan kepemilikan, dikarenakan jatah frekuensi yang terbatas, dengan demikian norma sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, yang diperlukan hanyalah penerapan atas norma tersebut. ahli dari mahkamah konstitusi: iwan pilang, pada intinya mengemukakan: bahwa mengenai pemusatan media elektronik belum bisa dikatakan telah ada pemusatan karena tidak ada alat umurnya, dan sulit untuk memberikan sanksi, namun apabila melihat mengenai pemusatan kepemilikan dan regulasi untuk ketertiban distribusi frekuensi penyiaran sebagaimana dalam kedua tersebut sekilas sesuai dengan demokrasi penyiaran, namun tadi telah disinggung oleh saksi lain bahwa negara telah mengabaikan keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan. tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli iwan pilang, sebagai berikut: bahwa disampaikan ahli lebih kepada implikasi atau sanksi atas norma dan sedangkan untuk norma nya sendiri sudah jelas dan tidak diperlukan penafsiran lain. adapun ketentuan akan sanksi dan implikasi dari ketentuan dan adalah telah terakomidir dengan adanya atau terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. saksi dari mahkamah konstitusi: bambang kosovo, pada intinya mengemukakan: ada beberapa hal yang dirasakan kurang konsisten secara konseptual. pertama dari aspek hukum: ada beberapa rumusan yang tampak kurang konsisten yaitu antara huruf yang diarahkan untuk mencegah monopoli, tetapi ketika dalam ketentuan menjadi bergeser karena tidak tegas mengatur mengenai monopoli, begitu juga dengan yang mengatakan izin tidak boleh dipindahtangankan. dari sisi politis, dalam upaya pembinaan hukum ataupun dalam pembinaan kehidupan tatanan yang baik dalam kehidupan ekonomi nasional, sebenarnya ketentuan dalam tidak lebih maju dari undang undang sebelumnya tahun karena tidak tegas mengatur mengenai monopoli, itu sebabnya pada saat itu tidak disahkan oleh presiden, namun berlaku efektif hari menurut uud tanggapan kami selaku pihak terkait atas keterangan saksi bambang kosovo, sebagai berikut: keterangan saksi ini hanya lebih kepada pendapat pribadi saki dan tidak mempunyai kekuatan yuridis, karena jelas ketentuan huruf juncto adalah norma umum untuk mencegah terjadinya monopoli, sehingga atas pelanggarannya akan mengacu kepada norma yang bersifat khusus yaitu. ahli dari pemerintah: jayabaya, pada intinya mengemukakan: legal standing dari para pemohon dipertanyakan, kecuali yayasan namun karena dalam pengajuan permohonan ini diajukan bersama sama, maka dengan pasti menyatakan permohonan para pemohon tidak memenuhi legal standing dalam permohonan ini. apabila menafsirkan harus dilihat dalam yang sama, disana telah jelas bahwa penafsiran dalam peraturan pemerintah nomor tahun jadi menurut ahli tidak bias atau multi tafsir. selain itu telah diuji dan diputus oleh mk, maka tidak ada alasan lain untuk menguji ini lagi. sebenarnya ini mengenai monopoli, menurut hemat ahli pengajuan permohonan ini mahkamah konstitusi adalah salah, karena mahkamah konstitusi menguji norma, sedangkan permasalahan yang diajukan oleh para pemohon bersifat pelaksana. tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli jayabaya, sebagai berikut: bahwa adalah benar pendapat ahli yang menyatakan para pemohon tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini, karena para pemohon bukanlah badan hukum publik maupun privatemohon dalam perkara guo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam tentang mahkamah konstitusi. menurut kami pihak terkait, terhadap norma dan tentang penyiaran sudah jelas dan tidak diperlukan penafsiran lagi. bahwa terhadap yang telah diuji dan diputus oleh mahkamah konstitusi, menurut kami pihak terkait, kiranya mahkamah dapat menerapkan asas hukum nobis idem"'. sehingga permohonan pemohon dalam perkara guo haruslah ditolak. ahli dari pemerintah: dr. mudzakir, s.h., m.h., pada intinya mengemukakan: permintaan untuk memberi keterangan mengenai norma hukum yang dimuat dalam dihubungkan dengan khusunya huruf dan huruf mengenai sanksi pidana, bahwa kata kata yang difokuskan adalah istilah yang dibatasi yang terkait dengan pemusatan pemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh orang atau badan hukum, pembatasan oleh hukum administrasi bidang penyiaran yaitu dalam dan peraturan pelaksanaannya. pembatasan dalam konteks ini berlaku juga pembatasan bidang hukum kepercayaan atau istilah lain hukum bisnis atau dagang, khususnya yang terkait dengan undang undang anti monopoli dan dilihat dari sudut hukum administrasi diatur dalam dan peraturan pelaksanaannya yakni nomor tahun tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli dr. mudzakir, sh., mh., sebagai berikut: pada prinsipnya ahli hanya mengutip norma tanpa menguraikan kekurangan dari norma tersebut, sehingga menurut hemat kami pihak terkait, secara tidak langsung ahli telah menyetujui isi norma dan tentang penyiaran. oleh karenanya sudah tidak dapat dilakukan penafsiran lagi. ahli dari pihak terkait: effendi choice, pada intinya mengemukakan: lahirnya karena undang undang yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi, jauh lebih baik dengan undang undang sebelumnya, karena telah mengakomodir diantaranyapada prinsipnya undang undang penyiaran harus menggunakan prinsip diversity content dan diversity ownership, dan hal ini menurut ahli telah tertuang dalam tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli effendi choice, sebagai berikut: ahli telah menyetujui isi norma tentang penyiaran, dimana menurut ahli: prinsip diversity content dan diversity ownership, telah tertuang dalam ahli dari pihak terkait: prof. cipta lesmana, pada intinya mengemukakan: ada dua masalah pokok, pertama adalah praktik monopoli atau oligopoli atau pemusatan kepemilikan, kini sudah merambah media penyiaran kita, khususnya pertelevisian. masalah kedua adalah praktik monopoli atau oligopoli media penyiaran akan mengancam proses demokratisasi opini karena kelompok media dibawah satu bendera dapat menghilangkan diversity content yang menjadi pilar penting sistem demokrasi. jadi pokok permasalahan adalah ketakutan ketakutan bahwa kalau ada pemusatan kepemilikan, opini akan menjadi seragam, opini akan menjadi bias, publik dirugikan, sistem demokrasi tidak jelas, akan rusak sistem demokrasi. konglomerasi pers tidak selalu negatif dan lebih banyak positifnya misalnya efisiensi dan dalam pengaturan manajemen, sedangkan negatifnya terutama adalah kekhawatiran dan ketakutan. tanggapan kami selaku pihak terkait atas pendapat ahli prof. cipta lesmana, sebagai berikut: bahwa yang disampaikan lebih kepada praktek pelaksanaan ketentuan sedangkan segi segi gso yang harus dibahas iaf ialah yang berkaitan dengan misalnya: space treaty peaceful uses purposes, equality states: cooperation states: space treaty prinsip first come first served. gagasan kami ini didukung oleh prof. pepsin perancis), pioneer hukum udara dan ruang angkasa air and space law) dan salah satu pendiri iaf bersama prof. ph. diederiks verschoor belanda) presiden isl. berkat dukungan kedua tokoh tersebut, akhinya issue gso disepakati dimasukkan dalam agenda kongres iaf masa masa mendatang. sejak mula gso telah digunakan oleh beberapa negara maju melalui prinsip "first come, first served". yang memang tidak dapat dicegah melalui konvensi international telecommunication union itu) yang berkata antara lain, ". according their needs and the technical facilities their disposal". usaha prof. pepsin perancis) mendukung issue gso badan pbb ternyata berkelanjutan mana delegasi perancis dalam salah satu sidang united nations committee the peaceful uses outer space uncopuos) telah menyinggung persoalan prinsip first come, first served tadi. kenyataan penggunaan prinsip ini ternyata menjadi perhatian beberapa negara amerika latin juga, seperti brazil, colombia, ecuador. pada pertengahan tahun indonesia dihubungi oleh colombia (melalui dirjen postel) yang mengajak mengadakan pertemuan internasional untuk membahas dan meniadakan gso prinsip "first come, first served" tersebut dan sangat merugikan negara negara berkembang. pertemuan akhirnya dapat berlangsung bogota colombia dan dihadiri oleh negara yang menamakan dirinya negara negara khatulistiwa pada bulan november desember hadir negaranegara: colombia (tuan rumah), ecuador, uganda, nigeria, congo, maire, kenya, indonesia. nadir sebagai peninjau: brazil, dan beberapa negara amerika latin lainnya. perjuangan negara negara khatulistiwa, ternyata setelah mengalami berbagai hambatan, memberi hasil, antara lain: ketentuan secara normatif telah diatur secara limitation sehingga tidak dibutuhkan lagi penafsiran atas norma tersebut. ahli pihak terkait prof. dr. jerman radjagukguk pada pokoknya mengatakan bahwa norma tentang penyiaran tidak bertentangan dengan uud apabila suatu perusahaan membeli saham sebuah perusahaan penyelenggaran siaran maka hal itu tidak dapat diartikan bahwa telah terjadi pemindah tanganan hak siaran yang dimiliki oleh perasaan tersebut. juga tidak mengandung sifat monopoli, karena tidak dimungkinkan perusahaan penyelenggara penyiaran menguasai sampai persen frekuensi, sebagaimana diatur dalam tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. bahwa oleh karena tidak terdapat keanekaragaman tafsir yang secara spesifik dan nyata nyata atau setidak tidaknya potensial yang merugikan hak konstitusional para pemohon, maka tidak diperlukan adanya tafsir dari mahkamah konstitusi agar norma yang terkandung dalam dan tentang penyiaran menjadi sejalan (conditional constitutional) dengan norma yang terkandung dalam dan uud bahwa norma yang terdapat dalam tentang penyiaran adalah norma yang jelas dan tegas sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi. iii. pendapat akhir pihak terkait berdasarkan dasar dan alasan tersebut atas, dan yang telah dikemukakan dalam tanggapan pihak terkait sebelumnya, pihak terkait menyampaikan pendapat akhir mengenai perkara ini kepada majelis hakim konstitusi, dengan harapan majelis hakim mahkamah konstitusi dapat memutuskan hal hal sebagai berikut. menolak seluruh permohonan para pemohon. pihak terkait komisi pengawas persaingan usaha kppu). berkaitan dengan kesimpulan ini, izinkan kami mengemukakan beberapa hal yaitu berdasarkan: pertama, substansi dalam undang undang nomor tahun tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat persaingan usaha)pada penjelasan kppu dalam sidang mahkamah konstitusi tanggal januari ruang sidang plant lantai gedung mahkamah konstitusi, dengan ini kamidengan demikian, dalam memeriksa dan memutus perkara, kppuperaturan pemerintah nomor tahun.") cast yang mengatur" dan yang menentukan bahwa "jin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain" pada dasarnya adalah tentang pembatasankesimpulajukan uji materiil d? menyatakan, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain , para pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) untuk menyatakan, antara lain, sebagai berikut: sepanjang frasa "satu badan hukum" adalah konstitusional bersyarat terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud sepanjang dimaknai,, sepanjang frasa dibatasi adalah konstitusional bersyarat terhadap dan uud sepanjang dimaknai, "dibatasi dengan satu izin penyelenggaraan penyiaran ipp) dalam satu wilayah siaran": menjad, sepanjang frasa pihak lain adalah konstitusional bersyarat terhadap dan uud sepanjang dimaknai, ", harus dimaknai,." adapun materi muatan yang menjadi dasar pengujian yaitu danmengenai pengujian konstitusionalitas undang undang, dalam hal ini dadalah badan hukum organisasi lembaga swadaya masyarakat indonesia yang. para pemohon menilai ada potensi dan atau kerugian konstitusional yang akan dialami oleh para pemohon ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan dan adapun potensi dan atau kerugian konstitusional bersama yang dimaksud oleh para pemohon adalah: a.): b.)c.)d.): e.) kerugian karena pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan para pemilik lembaga penyiaran: dan f.)dan karena implementasi dari guo berpengaruh terhadap pemusatan kepemilikan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiarmahkamah telihak terkait, keterangan saksi dan ahli dari para pemohon, ahli dari pemerintah, ahli dari pihak terkait, dan ahli yang dihadirkan oleh mahkami3. menimbang bahwa isu konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah dalam permohonan guo adalah apakahsebagaimana diatur dalam dan larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran ipp) kepada pihak lain menurut mengandung rumusan yang multitafsir sehingga bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara guo, mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: telah dimohonkan pengujian dan diputus mahkamah dalam putusan nomor puu i bertanggal julirnyataan auto indonesia mengetengahkan privileged rights, preservation rights, prudential rights dan priority rights dengan catatan sebagai berikut: priority rights: melalui dan mematuhi pengaturan dalam privilege rights: adanya pembagian region itu dalam region region ii, region iii. preferensial rights: didahulukan penggunaan melalui adanya registration convention. preservation rights: semua negara sepakat, sesuai dengan isi resolusi pbb, prinsip prinsip space treaty dan itu bahwa gso harus dijaga pemanfaatannya secara adil, efisien, ekonomis, tidak dicemari karena merupakan " limited natural resources". keberhasilan perubahan konvensi itu nairobi "taking into account the special needs the developing countries and the geographical situation particular countries". kemudian dilanjut oleh hasil unispal yang berkata: clearly, such planning method should take into account the special needs the developing countries well the special geographical situation particular countries". dan yang ditampung dalam kata kata geographical situation particular countries juga termasuk bukan saja developing countries akan tetapi juga equatorial countries. hasil hasil ini kesemuanya berkat perjuangan terutama negara negara khatulistiwa dengan dukungan negara negara berkembang lainnya, sesuai dengan pedoman pendirian indonesia selama ini dan berhasil menggerakkan (investigating) masyarakat internasional akan kepentingan gso untuk diatur bersama sama dengan apa yang tercantum dalam space treaty dalam berbagai forum internasional, regional maupun nasional apakah badanbadan internasional ataupun nasional masalah status dan fungsi gso sejak terutama tahun tetap menjadi topik yang sampai hari ini tak kunjung dapat diselesaikan. para pemohon dalam perkara nomor puu i pada pokoknya menganggapterhadap dalil tersebut,ara pemohon tersebut harus ditolak, dalam perkara guo, para pemohon pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan sepanjang frasa satu badan hukum dan frasa dibatasi adalah konstitusional bersyarat dengan dan uud sepanjang dimaknai sebagaimana yang telah dinyatakan para pemohon dalam petitumnyaara pemohon dalam perkara guo dengan perkara nomor puu adalah berbeda. oleh karenanya, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon mengenai konstitusionalitas i3. menimbang bahwa berkaitan dengan pokok permohonan para pemohon dalam permohonan guo, mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu hubungan dasar antara negara dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kepentingan penyiaran, sebagai berikut: pembentukan negara dengan pemerintahannya, antara lain,(vide alinea pembukaan uud berdasarkan tujuan tersebut, uud menetapkan sistem demokrasi berdasarkan atas hukum atau negara hukum yang demokratis sebagai ketentuan konstitusional dalam kehidupan bernegara divide uud yang dalamnya kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia (ham) menjadi hal yang penting dan mendasar, i3. menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut atas, undang undang, khususnya, dan peraturan perundang undangan pada umumnya, sebagai salah satu instrumen negara untuk mencapai tujuan negara, harus dapat memberikan kepada masyarakatvide uud dengan demikian, tujuan negara sebagai cita cita seluruh rakyat indonesia dalam bernegara, haruslah dicapai melalui upaya upaya yang tidak kontraproduktif dengan tujuan negara, atau dengan perkataan lain, tujuan konstitusional haruslah dicapai dengan cara yang konstitusional pula: merupakan implementasi ketentuan konstitusional yang substansinya adalah mengenai ham untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan mempergunakan seluruh saluran yang tersedia guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (vide uud saluran informasi dimaksud, sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, mempergunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang dalam perspektif konstitusional merupakan sumber daya alam sda) divide uud 1945j yang memiliki karakteristik terbatas, angka: berdasarkan ketentuan atas, dapat diketahui bahwa salah satu elemen terpenting dalam penyiaran adalah penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik dan sumber daya alam yang terbatas, sehingga spektrum frekuensi radio adalah termasuk dalam hal yang diatur olei3. menimbang bahwa memang benar, uud tidak menyebut secara eksplisit mengenai kekayaan yang terkandung udara (ruang angkasa). akan tetapi, secara sistematis dapat ditemukan bahwa frekuensi sebagai sumber daya alam yang terkandung dalam ruang angkasa merupakan bagian dari sumber daya alam. hal ini disebutkan juga padindonesia dan merupakan kekayaan nasional . oleh karenanya, spektrum frekuensi radio yang terkandung dalam ruang angkasa indonesia merupakan kekayaan nasional, mana negara memiliki hak menguasai untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan frekuensi tersebut. mengenai hak menguasai oleh negara atas frekuensi, dan putusan mahkamah puu tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan, bertanggal desember telah memberikan pertimbangan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa menyatakan,i3. bahwa berkaitan dengan penguasaan negara, mahkamah juga perlu merujukyang mempertimbangkan sebagai berikut,i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah spektrum frekuensi radio adalah merupakan sumber daya alam yang terbatas, dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta penting bagi negara, sehingga harus dikuasai oleh negara. penguasa tersebut dapat dilakukan oleh negara dalam bentuk pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan yang harus dilakukan semata mata untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dipertimbangkan atas. oleh karena pada satu sisi frekuensi radio adalah sumber daya yang terbatas dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta pada sisi lain menyangkutoleh konstitusi yaitu dalam uud hak atas jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil uud maka negara harus pula membatasi kepemilikan dan penguasaan spektrum frekuensi radio untuk menghindari pelanggaran atas prinsip prinsip konstitusi: i3. menimbang bahwa bahwa secara umum telah membatasi kepemilikan dan penguasaan lps.ata dibatasi pada ketentuan tersebut, menurut para pemohon, dapat ditafsirkan berbeda beda (multitafsir) sehingga menimbulkan permasalahan konstitusional. menurut mahkamah, memang benar bahwa pembatasan kepemilikan dan penguasaan lps dalam guo bersifat umum, tidak memerinci jenis dan ruang lingkup pembatasan. berdasarkan kewenangan konstitusionalnya sesuai uud dalam menjalankan undang undang sebagaimana mestinya, pemerintah telah mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan makna pembatasan dalam guo, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan yaitup dpres dalam kedua peraturan perundangan undangan tersebut, jenis dan ruang lingkup pembatasan, terdiri atas pembatasan cakupan wilayah siaran, pembatasan kepemilikan silang, dan cc. pembatasan kepemilikan dan penguasaan lps. pembatasan cakupan wilayah siaran i3. menimbang bahwa sebuah lpaluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran. pembatasan tersebut diatur dalam" terdapat beberapa pengecualian dalam pembatasan cakupan wilayah siaran ini, yaitu untuk daerah perbatasan wilayah nasional dan atau daerah terpencil dan daerah(vide 2005j.: pembatasan kepemilikan silang i3. menimbang bahwa kepemilikan silang lps dibatasi berdasarkan yang menyatakan bahwa,pembatasan kepemilikan dan penguasaan i3 menimbang bahwamenurut mahkamah pembatasan kepemilikan dan penguasaan lps sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, samping pembatasan cakupan wilayah siaran dan kepemilikan silang sebagaimana tersebut atas juga sudah mencakup pembatasan kepemilikan oleh perseorangan atau oleh badan hukum. pembatasan dimaksud merupakan konsekuensi dari spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner sebagai sumber daya alam yang terbatas dan harus dimanfaatkan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan uud norma yang terdapat dalam yang merupakan implementasi dari ketentuan konstitusional, secara hukum harus terimplementasi lebih lanjut dalam tataran yang lebih teknis operasional dalam peraturan perundang undangan yang lebih rendah. menurut mahkamah, pembatasan kepemilikan dan penguasaan lps adalah termasuk kepemilikan atau penguasaan oleh perseorangan atau oleh satu badan hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung. pembatasan kepemilikan dan penguasaan secara langsung berarti, seseorang atau satu badan hukum, hanya dapat memiliki dan menguasai lps sesuai pembatasan dalam tersebut. pembatasan kepemilikan dan penguasaan secara tidak langsung berarti bahwa seseorang atau satu badan hukum, hanya dapat memiliki atau menguasai saham perseroan yang memiliki lps secara tidak langsung, yaitu: maksimum saham untuk kepemilikan pada lps yang pertama: maksimum saham untuk kepemilikan pada lps yang kedua: maksimum saham untuk kepemilikan pada lps yang ketiga, dan maksimum saham untuk kepemilikan pada lps yang keempat dan seterusnya. pembatasan tersebut berarti bahwa tidak seorang pun atau tidak satu badan hukum pun yang dapat memiliki lps yang melebihi batas kepemilikan dan penguasaan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan atas.. dalam pengertian itulah, menurut mahkamah pembatasan kepemilikan dan penguasaan lps sebagaimana diatur dalam dan pemakamannya dalam peraturan pemerintah telah sesuai dengan prinsip prinsip konstitusi. kalau pun dalam tataran praktik terjadi penyimpangan, maka hal itu adalah persoalan implementasi norma yang bukan masalah konstitusionalitas: berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, dalil para pemohon mengenai multitafsir atas sepanjang frasa satu badan hukum dan frasa dibatasi , tidak beralasan menurut hukum. pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan bertentangan dengan uud karena terdapat ketidakpastian hukum dalam penafsiran frase pihak lain dalam guo. menurut para pemohon, multitafsir tersebut berdampak pada terjadinya pemusatan kepemilikan ipp dalam bentuk penguasaan terhadap badan hukum yang memiliki ipp secara terpusat. para pemohon juga mendalilkan bahwa pemusatan kepemilikan ipp kepada perseorangan atau badan hukum tertentu tersebut menyebabkan monopoli informasi, yaitu penguasaan terpusat atas kepemilikan lps yang memiliki ipp sehingga melanggardalam uud selain itu, menurut para pemohon, penguasaan terpusat tersebut juga bertentangan dengrena frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah kekayaan alam yang terbatas sehingga harus didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. berdasarkan dalil dalil para pemohon tersebut, isu konstitusional yang harus dijawab dalam pengujian terhadap uud adalah apakah frase pihak lain dalam mengandung makna yang multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta mengakibatkan monopoli informasi dan monopoli penguasaan terhadap kekayaan alam? i3. menimbang bahwa menjawab persoalan tersebut, mahkamah perlu mengutip penjelasan yang menyatakanterhadap larangan ini, maupun sebagai peraturan pelaksanaan dari menyatakan bahwa ipp akan dicabut oleh menteri apabila lps memindahkan ipp kepada pihak lain: menurut mahkamah, pemberian ipp kepada suatu lps berarti lps tersebut dapat menguasai dan mempergunakan frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio untuk melakukan kegiatan penyiaran baik melalui media televisi ataupun media radio. media televisi ataupun radio dalam kenyataannya merupakan media yang sangat efektif dan memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi karena sifatnya yang meluas dan dapat menyebar serta menembus seluruh lapisan masyarakat. oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan mahkamah mengenai konstitusionalitas penguasaan ipp yang terpusat pada suatu badan hukum atau perorangan harus dihindari, karena hal ini dapat menimbulkan terjadinya monopoli informasi dan berpotensi menciptakan pengendalian opini publik oleh pihak tertentu: untuk mendapatkan ipp, suatu lps harus memenuhi syarat syarat tertentu sebagaimana diatur dalam menyatakanan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul kpi selain itu, menentukan bahwa ipp tersebut dapat berakhir atau dicabut apabila a.4d.. pada prinsipnya syarat syarat tersebut, ditambah dengan syarat syarat administratif yang diatur dalam adalah hal yang penting dalam mempertegas peran pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraanmana saja dan kapan saja, tidak menjadi masalah. selanjutnya, kehidupan pers yang tidak menggunakan public domain ini diatur oleh secara self regulatory melalui organisasi pers, dewan pers, dan ada juga organisasi wartawan. dewan pers yang independen dibentuk berdasarkan mandat pers dan anggotanya dipilih, diusulkan oleh organisasi pers dan perusahaan pers sebanyak sembilan orang, dan merekalah yang mengatur pers dari segi etika jurnalistik baik media cetak maupun elektronik. hal hal yang menyangkut pemusatan kepemilikan dan persaingan usaha, berlaku ketentuan peraturan perundang undangan yang bersifat umum. media yang menggunakan public domain atau istilah lainnya basic state property, dan atau limited resources dan orang orang.adalah spektrum frekuensi radio, mengandung prinsip scarcity (scarcity theory). kaitan gso dengan hukum ruang angkasa apakah tuntutan negara negara khatulistiwa secara yuridis hukum ruang angkasa internasional dapat dipertanggungjawabkan (walaupun indonesia tidak menuntut kedaulatan)? untuk menjawab pertanyaan ini, secara singkat dapat diajukan beberapa bentuk justifikasi (hukum ruang angkasa internasional nasional, hukum romawi dan politik) yang seringkali digunakan oleh negara negara maju, sebagai berikut: dalam undang undang perdata indonesia dikatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya, pemilikan atas segala apa yang ada atasnya dan didalam tanah, .'. ini bersumber pada hukum romawi yang kemudian dikembangkan oleh beberapa sarjana inggris pada abad antara lain oleh westlife dan llama ryholt melalui teori infinity. dalam hukum (politik) internasional kita lihat teori yang dikembangkan oleh usa ussr yang berisikan, bahwa luas wilayah negara angkasa (ruang udara dan ruang angkasa) ditentukan oleh kemampuan fisik dan ilmiah negara tersebut ". that the territory every state extend upward far into space physically and scientifically possible for any state control the regions space directly above it". pendirian usa ussr ini juga didukung oleh doktrin internasional yakni: the doctrine necessity. the doctrine rights self preservation. kedua doktrin tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. kiranya teliti tindakan beberapa negara berlandaskan kedua doktrin ini, seperti: adik air defence and identification zone). canada cadiz canadian air defence and identification zone). philippine padi philippine air defence and identification zone). ussr canada kutub utara melalui sector theory". australia, new zealand, argentina kutub selatan melalui sector theory". jepang jalur laut selatan sepanjang mil sebagai sea lane communication loc). indonesia archipelago principle". penyiaran. hal ini diperlukan karena terbatasnya alokasi frekuensi dari spektrum gelombang radio yang digunakan oleh lembaga penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran. mengenai hal ini, putusan mahkamah nomor puu bertanggal juli dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan . frekuensi udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik. : berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, semua syarat dan pembatasan tersebut telah memenuhi amanat konstitusi untuk melakukan pembatasan atau penguasaan atas frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas. dengan adanya berbagai peraturan perundang undangan sebagaimana telah diuraikan atas mahkamah tidak menemukan adanya multitafsir norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum pengaturan pembatasan kepemilikan dan penguasaan frekuensi radio. walaupun demikian, mahkamah tidak menutup mata atas kemungkinan terjadinya perpindahan penguasaan lps tanpa melalui pengalihan ipp, karena beralihnya kepemilikan dan penguasaan lps dapat juga terjadi melalui berpindahnya kepemilikan saham perseroan yang menguasai lps kepada orang atau badan hukum yang lain. dalam kasus yang demikian, menurut mahkamah pengalihan saham perseroan yang demikian dapat dibenarkan sepanjang tidak melebihi batas kepemilikan dan penguasaan lps sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. pengalihan saham yang demikian tidak menyebabkan beralih atau berpindahtangannya ipp, karena ipp tetap dimiliki oleh badan hukum lps yang bersangkutan. dalam rezim hukum perseroan terbatas, terdapat pemisahan secara tegas antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pemegang sahamnya. hal ini berarti, ipp yang dimiliki oleh lps merupakan kekayaan aset dari badan hukum lembaga penyiaran tersebut dan tidak melekat pada pemegang saham. dengan demikian, tidak dapat ditafsirkan bahwa dengan terjadinya perubahan pemegang saham, maka telah terjadi pula pemindahtanganan ipp. dalam hal ini posisi dan peran regulator menjadi sangat penting untuk mengawasi terjadinya pelanggaran atas pembatasan kepemilikan dan penguasaan lps. pelanggaran aturan dalam praktik adalah persoalan implementasi norma yang bukan masalah konstitusionalitas. selain itu, kekhawatiran para pemohon terhadap pemusatan kepemilikan lps yang dapat menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keragaman materi penyiaran (diversity content) sehingga mengancam demokrasi penyiaran adalah hal yang tidak beralasan. telah memberikan pintu bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan kepada komisi penyiaran indonesia kpi) apabila ada program siaran yang dianggap merugikan masyarakat individu. ketentuan mengenai substansi program termasuk komposisi program yang harus dipatuhi oleh lps untuk menjamin adanya keragaman materi penyiaran (diversity content) serta kewenangan kpi untuk mengawasi serta menegakkan ketentuan ketentuan tersebut telah jelas diatur baik dalam maupun dalam i3. menimbang bahwa pada pokoknya dalil para pemohon yang menyatakan bahwa bertentangan dengan uud dan uud adalah sangat berkaitan dengan dalil para pemohon mengenai multitafsir dengan perkataan lain, pelanggaran konstitusional terhadap hak atas informasi yang dijamin uud yang didalilkan para pemohon dan pelanggaran terhadap prinsip kekayaan alam yang dikuasai oleh negara yang dinyatakan oleh uud hanya terjadi apabila tersebut tidak ditafsirkan dan tidak diimplementasikan dengan benar. para pemohon dalam petitumnya memohon supaya tersebut dimaknai menjadi: izin penyelenggaran penyiarann penyiaran ipp) juga badan hukum apapun, tingkat manapun . menurut mahkamah penafsiran seperti itu tidak perlu, karena ketentuan tersebut beserta penjelasannya telah secara tegas melarang pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain, tanpa menyebutkan dan memungkinkan adanya pengecualian atau penafsiran lain. walaupun demikian, mahkamah perlu mengingatkan bahwa dalam implementasi norma norma terutama terkait pemindahtanganan ipp, pemerintah bersama kpi harus secara konsisten menegakkan dan melaksanakan segala syarat syarat serta ketentuan ketentuan dalam undang undang tersebut, baik dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan perundang undangan lainnya secara komprehensif dengan tujuan semata mata untuk mencegah terjadinya monopoli informasi dalam penyelenggaraan penyiaran, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, dalil para pemohon mengenai kemungkinan terjadinya multitafsir dari frasa pihak lain dalam adalah tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, dalil dalil permohonandengan didampingi oleh wiki budi wasit dan ery satria pamungkas atau kuasanya.ttd. muhammad alim anwar usman pendapat berbeda (d penting opinion), sebagai berikut: hakim konstitusi achmad nowikikata kunci pada ini adalah pemusatan kepemilikan dan penguasaan . kemungkinan penafsirannya ialah: memiliki dan menguasai, memiliki tetapi tidak menguasai, tidak memiliki tetapi menguasai, tidak memiliki dan tidak menguasai. yang menjadi masalah, apakah pemusatan dan penguasaan lembaga penyiaran oleh swasta, dalam arti sebagai suatu proses dan sebagai suatu hasil, adalah konstitusional kalau hanya sekedar dibatasi? pemusatan berarti terdapat sejumlah kepemilikan dan penguasaan satu orang atau satu badan hukum baik secara terang terangan maupun terselubung. hal ini mengandung arti terdapatnya proses atau hasil monopoli yakni suatu kondisi sedemikian rupa sehingga pelaku usaha berada dalam pasar yang tidak memiliki pesaing yang berarti. dalam era pasar bebas hal demikian jelas tidak sehat karena akan mentoleransi tidak tercapainya diversity content dan diversity ownership, sekalipun pada kata akhir penyiaran diakhiri dengan kata dibatasi , yang tidak jelas batas batasnya, karena berlawanan dengan dibolehkannya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta. demikian menjadi alat kepanjangan kepentingan yang kuat yang menghalalkan monopoli bidang penyiaran, padahal ruang angkasa adalah ruang publik artinya baik yang kuat maupun yang lemah diberi ruang untuk bersuara. hancurnya ruang publik berarti menguatnya materialisme. kebijakan diambil sepihak dan baru diikuti sebuah sosialisasi. gugatan (permohonan pengujian) guo menandakan masih adanya tanda tanda kehidupan ruang publik republik ini. para pemohon menuntut agar kebijakan tentang penyiaran yang mengarah pada pemusatan kepemilikan dan penguasaan monopoli ini dihentikan, atau setidak tidaknya dimaknai lebih jelas dan adil. apa yang harus dijamin oleh negara adalah fairness dalam distribusi informasi, lalu bagaimana dengan isi informasi itu sendiri? hal ini penting mengingat kesetaraan kesempatan dalam berpolitik, misalnya, dapat lumpuh oleh jenis retorika politik yang dilontarkan. kaum demang biasa memanfaatkan momen pemilu guna melontarkan kebencian pada kelompok lawan. hal semacam ini yang dilakukan oleh hitler. kebangkitan narsisme tidak bisa dilepaskan dari kelihaian hitler menunggangi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh demokrasi. pers sebagai verde macht dalam demokrasi harus menjunjung tiga nilai pokok, yaitu: nilai kebebasan, nilai kesetaraan, dan nilai keadilan. dalam ruang publik kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi kunci utama, sehingga semua orang memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat. demikian juga semua orang memiliki kesetaraan dalam mempengaruhi, misalnya, proses politik, karena semua orang dipandang sebagai warga negara dengan hak sipil dan politik yang sama, sedangkan keadilan berarti menjamin persamaan perlakuan dan kesempatan. konsepsi keadilan aristotle hanya menjamin persamaan kesempatan dan kebebasan bagi mereka yang berguna. dengan demikian, demokrasi tidak menghampiri mereka yang kurang beruntung. oleh karenanya sosialisme mengajukan konsep keadilan distributif yang baru yang mensyaratkan perombakan total struktur ekonomi kapitalis yang memaparkan ketidakadilan. saat beban dan keuntungan terdistribusi sempurna, maka peluang untuk mempengaruhi proses politik terbuka lebar bagi semua. penyiaran menjadi kancah atau ajang perebutan sumberdaya ekonomi ruang publik. tidak mengherankan bahwa ruang publik ini menjadi komoditas yang menggiurkan. pada akhirnya jika ketiga unsur tersebut atas tidak bisa diwujudkan, hal ini akan dapat menggeser proses proses demokratisasi yang jujur (substantif), artinya informasi ditentukan besaran kapital yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum tertentu sebab sungguh tidak fair dan demokratis jika akses media didominasi oleh mereka yang kuat secara ekonomi saja. sudah terbukti ramalan ramalan calon kepala daerah yang disebarluaskan media menjadi komoditas yang sangat laku dalam berbagai pemilihan umum kepala daerah, samping iklan iklan yang mendominasi sebagian besar siaran yang ditayangkan. oleh sebab itu, penyiaran yang dapat dimaknai sebagai proses atau hasil monopoli seharusnya dinyatakan bertentangan dengan uud kalaupun ada batas yang ditentukan pada tersebut harus dimaknai sepanjang batas itu dapat mencegah monopoli. penyiaran menyatakan, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain . ini pun harus dibaca senapan dengan penyiaran, artinya pemindahtanganan itu tidak merupecara terang terangan maupun terselubung, baik satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran yang mengarah pada pemusatan dan kepemilikan yang bersifat monopolistik, karena bertentangan dengan konstitusi. sepantasnya permohonan pemohon dikabulkan. hakim konstitusi hartono: spektrum frekuensi radio untuk sebesar besar kemakmuran rakyat bagian menimbang hurufartinya, pembuat undang undang telah menetapkan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas yang merupakan kekayaan nasional sehingga termasuk kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (vide undang undang dasar negara republik indonesia tahun selanjutnya disebut uud apabila spektrum frekuensi radio tersebut akan dimanfaatkan, maka pembuat undang undang harus membuat aturan yang melindungi dan menjamin bahwa rakyat akan mendapat manfaat yang sebesar besarnya untuk kemakmurannya. jika rakyat tidak memperoleh haknya sebagaimana diatur dalam uud tersebut, maka jelas penyiaran tersebut telah melanggar norma uud persoalan konstitusional yang harus dijawab adalah: siapa sebenarnya yang dimaksud rakyat itu? hal demikian penting untuk diketahui karena rakyat adalah subyek dalam uud rakyat adalah warga negara indonesia yang terdiri dari manusia pendukung hak dan kewajiban. adapun yang tidak termasuk dalam pengertian rakyat adalah subyek hukum non manusia atau yang dikenal sebagai badan hukum. dalam satu naskah uud yang sama namun dalam yang berbeda, digunakan istilah yang sama yaitu "rakyat". contohnya, uud menyatakan, kedaulatan tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . apakah rakyat yang disebut dalam uud dan rakyat yang disebut dalam uud tersebut memiliki makna yang sama atau berbeda? jawabnya, menurut saya, adalah sama. berdasarkan uud tersebut, setiap (lima) tahun sekali rakyat melaksanakan kedaulatannya yaitu melakuka. rakyat yang mempunyai hak untuk memilih adalah warga negara dengan syarat syarat tertentu. warga negara adalah manusia, sehingga pemilihan umum tidak memberikan hak pilih kepada badan hukum. sebagaimana halnya uud maka yang dimaksud rakyat' oleh uud adalah manusia perorangan secara alami bukan badan hukum. dengan demikian, yang memperoleh manfaat berupa kemakmuran yang sebesar besarnya menurut uud adalah manusia, warga negara. lebih lanjut mengenai makna dari rakyat ini, telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum para pemohon dalam putusan nomor puu viii bertanggal juni putusan nomor puu viii bertanggal juni dan putusan nomor puu viii bertanggal juni yang menyatakan bahwa,. : berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pengertian rakyat sebagaimana diatur dalam uud atas dan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas, maka pembuat undang undang harus mengatur dan menjamin penggunaannya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. oleh karenanya, persoalan konstitusional berikutnya yang harus dijawab adalah: kapan rakyat, bukan yang lain, dapat menikmati sebesar besarnya manfaat dari spektrum frekuensi radio? rakyat sebagaimana dimaksud oleh uud adalah kalangan luas yang meliputi seluruh warga negara indonesia yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan, status sosial, strata ekonomi, atau faktor faktor lainnya, dan rakyat bukanlah badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan yang terpisah: kesempatan rakyat untuk memperoleh sebesar besar kemakmuran, yang dalam perkara guo dapat dianggap sebagai perwujudan suatu manfaat dari diatur dan dijaminnya penggunaan spektrum frekuensi radio oleh negara, secara garis besar juga sudah dirumuskanpada dasarnya adalah memberi hak yang sama kepada rakyat dalam ikut serta sebagai subyek dalam bidang ekonomi yang tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan uud alinea ke iv, kalimat terakhir. apabila hak rakyat untuk mendapatkan manfaat yang sebesar besarnya dari kekayaan alam yang dikuasai negara (vide uud ini dihilangkan, maka juga berarti telah menghilangkan hak demokrasi ekonomi dari rakyat (vide uud oleh karena hak tersebut tercantum dalam uud maka menjadi kewajiban mahkamah untuk menjaga hak tersebut: dipolitisasi gso dan pemanfaatan melalui komersialisasi kalau ditelusuri pengembang hukum ruang angkasa forum internasional selama ini, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut. orbit geostasioner dikuasai dan juga diatur oleh berbagai bentuk hukum internasional bidang penyiaran, kita juga mengetahui bahwa orbit satelit geostasioner sebagai orbit yang terbatas diatur terutama oleh space treaty dan itu conventions, orbit mana berlokasi ruang angkasa yang merupakan wilayah internasional. akan tetapi maraknya gerakan pelanggaran pelanggaran usaha bidang pengoperasian "penyiaran" berbagai negara pada waktu yang lalu perlu diberi perhatian dan penelaahan yang bukan saja sesuai dengan kepatuhan kepada ketentuan ketentuan penyiaran nasional, akan tetapi sebagai layaknya negara yang menganut dan memasuki "prinsip prinsip hukum yang diakui oleh negara yang beradab". (principles laws recognized civilized nation). pada tahun tahun sekitar negara negara teknologi maju mulai memanfaatkan jalur orbit geostasioner, suatu orbit atas khatulistiwa pada ketinggian km, mana satelit yang ditempatkan akan stasioner sesuai dengan orbit perputaran bumi, orbit ini merupakan sumber daya alam yang terbatas dan diatur oleh konvensi itu ps. yang penggunaannya asal mulanya seperti telah dijelaskan ternyata berdasarkan prinsip prinsip first come first served melalui kemampuan teknis oleh negara negara teknologi maju, dengan cara satu kelompok negara telah memanfaatkan gso sekaligus untuk berbagai kegiatan, seperti dbs siaran, militer, pusat nuklir, observasi, riset, dan lain lain. akhirnya yang dapat manfaat hanya negara teknologi maju seperti usa dan lain lain yang memiliki dan menguasai technological means. pada tahun berkat perjuangan yang dipelopori indonesia prinsip first come, first served disepakati dihapus dan diganti melalui jalur bahwa setiap negara, mampu tidak mampu, perlu tidak perlu berhak atas slot gso. apakah prinsip semacam kemampuan teknologi (dan financial) ini terjadi ulang indonesia? coba kita lihat saja perkembangannya. hanyalah gunakan hukum yang berlaku melalui penyelundupan hukum dapat saja terjadi dengan penumpukan kegiatan penyiaran tanah air kita dalam "satu tangan" melalui "pengambil memang merupakan suatu realitas bahwa tidak seluruh sumber daya alam dapat dinikmati secara langsung dan merata oleh seluruh rakyat. oleh karenanya perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. namun, yang pasti, semakin banyak kesempatan rakyat untuk ikut serta sebagai subyek dalam kegiatan ekonomi, maka akan lebih bermakna hak demokrasi ekonominya, dibandingkan dengan tertutup atau terhambatnya kesempatan rakyat untuk berperan serta dalam bidang ekonomi karena adanya hambatan hambatan termasuk hambatan yang timbul dari peraturan perundang undangan: berkaitan dengan hal hal yang diuraikan atas, pembuat undang undang telah mengatur dalam penyiaran, sebagai berikut(vide huruf (9g) penyiaran:baik satu wilayah siaran, maupun beberapa wilayah siaran, dibatasi (vide penyiaran). tujuan pembuat undang undang mencegah monopoli penggunaan spektrum frekuensi radio dengan cara pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps jelas bertujuan supaya tidak terjadi monopoli terhadap spektrum frekuensi radio yang harus digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan uud kedua penyiaran atas yang bermaksud membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps oleh satu orang atau satu badan hukum memang tidak menetapkan berapa banyak lps yang dapat dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum, karena menyangkut penghitungan teknis memang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaannya. namun demikian, sebagai perintah undang undang, yaitu perlu adanya pembatasan dan terlebih lebih lagi pembatasan tersebut diperlukan untuk melaksanakan uud maka mutlak perlu diatur pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps oleh satu orang atau satu badan hukum dalam peraturan pelaksanaannya. apabila ternyata pembuat peraturan pelaksana tidak mengatur pembatasan kepemilikan baik oleh satu orang atau satu badan hukum, maka pembuat peraturan pelaksana telah salah memaknai perintah penyiaran yang sebagai akibatnya ketentuan uud yang telah dijabarkan secara benar oleh penyiaran tidak dapat terealisasi secara benar dalam praktiknya, karena pembuat peraturan pelaksana telah salah memaknai perintah penyiaran. keadaan demikian akan menimbulkan kesenjangan antara apa yang diperintahkan oleh uud dengan yang terealisasikan dalam praktik, untuk melaksanakan penyiaran, pemerintah telah men. penyiaran tersebut menyatakan," adapun penyiaran menyatakan,warga negara indonesia." ketentuan tersebut sejalan dengan penyiaran bahwa yang utama adalah kepemilikan oleh orang yaitu warga negara indonesia karena dengan demikian akan secara langsung terjadi diversity ownership oleh rakyat indonesia terhadap kepemilikan lps yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dan dikuasai negara, sehingga dengan demikian tercapai pula tujuan konstitusi yaitu untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dan bukan untuk sekelompok orang saja: selanjutnya,:: pembatasan sebagaimana dirumuskan dalam dan penyiaran tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan yang ada pada penyiaran yang tujuannya untuk mencegahupun beberapa wilayah siaran, dengan cara membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps tersebut. hal ini tentunya bertujuan untuk terwujudnya demokrasi ekonomi bagi tercapainya sebesar besar kemakmuran rakyat dan supaya terhindar dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang mempunyai nilai ekonomis oleh seseorang atau sekelompok orang saja. apabila dan penyiaran diterapkan kepada perorangan atau warga negara, maka maksud penyiaran dapat tercapai karena dapat menghindarkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dari monopoli kepemilikan seseorang atau sekelompok orang warga negara. namun akan berbeda halnya jika huruf sampai dengan huruf dan huruf sampai dengan huruf penyiaran diterapkan kepada badan hukum, karena tidak secara otomatis menghindarkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dari monopoli kepemilikan oleh satu orang atau sekelompok warga negara. hal demikian disebabkan seorang warga negara berhak untuk mendirikan badan hukum sebanyak mungkin tanpa batas. beserta penjelasannyapada pokoknya menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh sedikitnya (dua) orang atau (dua) badan hukum indonesia (yang dapat juga berupa perseroan terbatas). dapat saja terjadi bahwa sebuah lps dimiliki oleh dua badan hukum yang berbeda, namun dalam dua badan hukum yang secara legal formal tersebut berbeda, ternyata terdapat satu orang yang sama sebagai pemegang mayoritas saham kedua badan hukum tersebut, sehingga dalam kenyataannya terdapat satu orang saja yang melakukan penguasaan terhadap lps tersebut secara tidak langsung melalui kepemilikan saham. terhadap lps lainnya pun dapat terjadi hal yang sama dengan cara tersebut atas sampai jumlah tidak terbatas dengan cara menggunakan nama badan hukum yang berbeda beda. dengan demikian, seseorang melalui kepemilikan badan hukum pemilik saham lps yang berbeda beda namanya dan badan hukum lps yang berbeda beda namanya pula dalam satu atau beberapa wilayah siaran, secara facto melakukan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps tanpa batas, yang hal demikian dilarang oleh penyiaran, pencegahan monopoli kepemilikan dan penguasaan lps huruf penyiaran menyatakan,, menurut saya, rumusan huruf tersebut tidak tepat karena kata penyiaran sudah diberi pengertian atau batasan yang dimuat dalam angka penyiaran yangsehingga bagaimana mungkin penyiaran yang merupakan kegiatan pemancarluasan siaran diarahkan untuk mencegah monopoli? menurut saya, maksud pembuat penyiaran bila dihubungkan dengan pencegahan monopoli bukanlah terkait kegiatan penyiarannya, tetapi terkait dengan sistem penyiaran nasional sebagaimana dirumuskan dalam angka penyiaran yang menyatakan. , yang tatanan penyelenggaraannyaterkait dengan hal atas, angkonopoli) menyatakan,: meskipun dalam ketentuan huruf penyiaran dan angka monopoli terdapat kata yang sama yaitu "monopoli", namun kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda. huruf penyiaran dengan jelas menyatakan bahwa penyiaran (yang seharusnya sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud angka penyiaran) diarahkan untuk mencegah monopoli "kepemilikan", yang menurut saya, berbeda dengan "penguasaan" sebagaimana dimaksudkan oleh monopoli. dalam penyiaran dikenal azas diversity ownership, sedangkan dalam monopoli dikenal azas pasar yang wajar, sehingga larangan monopoli antara kedua ketentuan tersebut mempunyai dasar yang berbeda. larangan monopoli dalam monopoli dimaksudkan untuk menciptakan pasar yang wajar, sedangkan penyiaran mengatur larangan monopoli supaya terjadi diversity ownership yang merupakan azas yang penting sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang huruf penyiaran. lebih lanjut, penyiaran menyatakan bahwa dalam satuoleh karenanya, apa yang sudah tercantum dalam bagian menimbang penyiaran yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya penyiaran tersebut tidak akan mempunyai arti apabila tidak dilakukan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps: pendapat mayoritas hakim konstitusi sebagaimana termuat dalam paragraf menyatakan, . pernyataan tersebut jelas menjadi dasar pendapat mayoritas hakim konstitusi bahwa pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lps sebagaimana diatur dalam penyiaran sesuai dengan prinsip prinsip konstitusi. dengan demikian meskipun permohonan para pemohon dinyatakan ditolak, namun tetap dipersyaratkan bahwa pemerintah wajib untuk membatasi kepemilikan seseorang dalam lps maupun badan hukum pemilik lps untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atas pembatasan kepemilikan perorangan sebagaimana dimaksud oleh penyiaran, terhadap hal atas, saya berpendapat, bahwa sebagai sebuah peraturan pelaksanaan dari penyiaran, dan penyiaran yang sebelum terdapat putusan mahkamah yang menentukan lain sejauh ini menjadi tafsir resmi terhadap ketentuan penyiaran tersebut, masih memiliki kekurangan pengaturan yang menyebabkan makna atau maksud yang terkandung dalam penyiaran tidak dapat terlaksana. kekurangannya memang terdapat dalam peraturan pelaksanaannya dan bukan pada penyiaran. pertanyaannya kemudian, bagaimana terhadap yang substansinya sudah benar atau konstitusional yang tercantum dalam suatu undang undang tetapi tidak terimplementasi dalam praktik atau telah melahirkan praktik yang inkonstitusional? terhadap keadaan yang demikian, mahkamah dalam putusan putusannya telah menyatakan bahwa suatu undang undang yang berpotensi untuk dimaknai secara berbeda atau ternyata telah dimaknai secara berbeda dalam penerapannya oleh aturan pelaksanaannya, maka undang undang tersebut dinyatakan sebagai conditional constitutional atau konstitusional bersyarat. artinya, rumusan yang diuji tetap atau tidak berubah namun dalam penerapan atau pelaksanaannya, mahkamah memberi persyaratan yang tanpa memenuhi persyaratan tersebut menjadikan ketentuan atau undang undang yang diuji menjadi inkonstitusional. dengan cara demikian sebenarnya mahkamah bertujuan untuk menegakkan konstitusi secara substantif, yaitu apa yang dimaksudkan oleh konstitusi terealisasi dalam praktik, dan dengan demikian nilai keadilan yang terdapat dalam konstitusi dapat benar benar terlaksana secara substantif, dan tidak secara formal saja atau secara prosedural yang hanya cukup ditulis dalam suatu undang undang namun tidak dapat atau tidak akan pernah terealisasi dalam praktik: terhadap ketentuan penyiaran, mahkamah melalui pendapat mayoritas hakim konstitusi telah merumuskan dalam pertimbangan hukumnya melarang terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio supaya dapat tercipta keadilan substantif untuk mewujudkan sebesar besar kemakmuran rakyat dan terlaksananya perekonomian nasional secara demokratis vide dan uud 1945j. oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut atas, seharusnya mahkamah menyatakan bahwsepanjang dimaknai bahwa kepemilikan perorangan baik kepemilikan langsung terhadap saham lembaga penyiaran swasta maupun kepemilikan tidak langsung yaitu melalui kepemilikan saham badan hukum pemilik lembaga penyiaran swasta harus dibatasi, baik satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran. meskipun rumusan atas mempunyai maksud yang sama dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi, namun rumusan atas mempunyai kadar normatif yang lebih kuat. panitera pengganti, ttd. ttd. ery satria pamungkas wiki budi wasit alihan", perluasan, penggabungan anak perusahaan bahkan pemaksaan (pembatas) terhadap berbagai bentuk usaha penyiaran yang semula sesuai dengan hukum, prinsip yang secara resmi berlaku dan diindahkan. sebagai bahan penelitian, marilah diteliti undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas pt) yang mengatur bahwa pemindah hak atas saham perseroan dan penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan perseroan yang dirumuskan dalam sampai dengan juga teliti keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep pm tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha perusahaan publik atau emiten, yang mengatakan bahwa penggabungan usaha atau peleburan usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, seperti undang undang nomor tahun tentang penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. juga ketentuan nasional tentang penyiaran jelas diwajibkan memenuhi prinsip prinsip yang digariskan oleh berbagai ketentuan internasional dan nasional yang harus dipatuhi dan dalam hal ini adalah sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang penyiaran merupakan lex specialis dan secara khusus mengatur penyiaran. ketentuan penyiaran menetapmbatasan yang dimaksud oleh penyiaran diatur dalam huruf tahun yang menyatakan. pelanggaran atas ketentuan penyiaran juncto huruf tahun dikenai sanksi pidana penjara paling lama (dua) tahun dan atau denda paling banyak rp. (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam huruf (a) penyiaran. penyiaran menetapkan, bahwapelanggaran atas ketentuan ini dikenai sanksi administratif seperti diatur dalam dan penyiaran dengan sanksi maksimal pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. berkata, bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tanganan kepada pihak lain .penjelasan penyiaran). huruf menetapkan, bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dicabut, karena dipindah tanganan kepada pihak lain". jelas jelas berbagai undang undang nasional memenuhi prinsip prinsip yang berlaku forum internasional karena, yakni: dianggapnya prinsip prinsip hukum internasional, seperti tercantum dalam space treaty dan united nations resolution xxvii), november tentang penyiaran. kepatuhan mana wajib sesuai dengan yang diatur oleh statute international court justice khususnya paragraf dan paragraf yang berkata: cc.'. pembatasan yang dimaksud oleh penyiaran dan yang diatur dalam huruf peraturan pemerintah tahun yang menyatakan, maka bila dilanjutkan penggabungan merger tersebut berakibat terjadinya penyelenggaraan bentuk penyiaran pada (satu) cakupan wilayah penyiaran. pengelompokan bidang usaha penyiaran bilamana terjadi indonesia dapat saja berlangsung melalui bentuk pengelompokan oleh para pihak dan dapat melanggar doktrin prinsip internasional yang berlaku seperti yakni: multi parties agreement. chain string related agreement, yang akhirnya membentuk: group companies doctrine. apa arti makna isi doktrin tersebut terdahulu? chapman berkata sebagai berikut. a). multi parties agreement mana suatu perjanjian melibatkan sejumlah pihak, maka setiap pihak dalam perjanjian tersebut terikat oleh persyaratan persyaratan yang telah diatur oleh undang undang. where contract has number parties, each party the agreement bound its terms. the context exclusive choice court agreements this gives rise difficulty. this will have particular application where companies group have negotiated and or participated the performance interchangeably with one another where one company exercise absolute control over another (the latter being the signature and may joined either claiming responden orbital proceedings". b). chain string related agreement bersumberkan pada pihak pokok (principal) arah kelompok lainnya dan sub kontraktor supplier transporter insuler, etc. ii) setiap permasalahan dalam mata rantai akan berakibat kepada sejumlah anggota mata rantai lainnya. iii) setiap kontrak komersial apa saja yang terjadi berakibat berkaitan dengan kontrak kontrak lainnya, sehingga membentuk bagian dari mata rantainya, misalnya bilamana kontrak yang memiliki bentuk objek yang sama dan keterkaitan dengan pihak utamanya. iv) hak cara penyelesaian proses hukum chain string related agreement semacam ini melalui metode hukum dapat menjamin: konsistensi dalam menemukan fakta fakta hukum. penerapan hukumnya secara tegas. pertanggungjawaban hukum terkait dengan ganti rugi. nature chain and string related agreement. there are few commercial contracts which not form part chain. perhaps the simplest example involves goods, where the path from the original manufacturer the ultimate consumer involves chain contracts sale between buyers and sellers who are concerned with the goods commodities trade rather than with their intrinsic merits. dispute the quality the goods arising any point the chain likely have repercussions for all preceding contracts, the various parties will wish ensure that any loss ultimately shoulder the manufacturer and not borne trader the middle the chain. similarly, the case the charting vessels, there will chain contracts extending from the owners the vessel the owners cargo being carried the vessel under agreements with chatterers sub chatterers. these and similar situations, claim anywhere along the chain likely trigger series other claims. commercial contracts may connected other than forming part string, for example, where series identical contracts are entered into one person with number others: leases flats block and dealerships are obvious illustrations. will readily appreciated that the most efficient method dealing with string and connected contracts for all the disputes resolved single set proceedings. this ensures consistency the findings fact, and the application the law, the case string contracts along the liability chain". c). group companies doctrine. berlaku khusus kepada pihak perusahaan dalam satu kelompok, walaupun berlainan objek bidangnya melalui pembentukan dalam suatu kelompok atau turut serta dalam pelaksanaan bersama dan pihak utama merupakan pihak yang pokok, walaupun yang lainnya tidak turut menandatangani kontrak pokoknya. following autonomous interpretation the agreements and the documents exchanged the time their negotiation and termination, the arbitrators have, for permanent and non contradictory reasons, decided, accordance with the intention common all companies have been parties these agreements although they did not actually sign them, and that therefore the arbitration clause was also applicable them. mother company, exercised "absolute control over its subsidiaries having either signed the relevant contracts or, effectively and individually participated their conclusion, their performance, and their termination" maka sebagai negara yang beradab dan mengakui prinsip prinsip hukum internasional yang berlaku (principles law recognized civilized nation ps. statute the international court justice)geographical scope our solar system mercury uranus venus barth neptune moon . jupiter rim the sun """ saturn earth atmosphere pad kan okta tn. loop eror non plan keke. umang maa omoaphe ref orang scale. "sai hai moon me. mat according scale sai petugas aina iba naga pump one keton tai tatanama dae motorik abort, petapa ae. stationary sovereignty jurisdiction control gso eee van signy right x35g res. space treaty space treaty art ari civil, nor appropriation pena responsibility masa dertruettan juredicton contoh ob.) pan geo stationery orbit ll) national air space free alr spacalother countries am) a.b.c: earth's atmosphere d.e outer space'free common heritage mankind tag geo stationery orbit gso) saksi santoso saksi selaku wartawan, sejak tahun saksi mendirikan kantor berita radio sebuah inisiatif untuk memperbaiki kualitas jurnalisme radio atau penyiaran. inisiatif tersebut disambut baik oleh radio radio seluruh indonesia bahkan sampai asia. jika pada tahun hanya (tujuh) radio yang menggunakan program saksi tersebut, sekarang lebih dari radio seluruh indonesia dan asia menyiarkannya, ketika saksi ingin mempunyai stasiun radio jakarta sebagai outlet dari produk saksi supaya bisa dikenal lebih banyak pendengar ibukota, hal itu memang luar biasa sulitnya, dengan alasan, pertama, karena frekuensi radio jakarta sudah habis dialokasikan pada masa masa sebelum sehingga tidak ada frekuensi baru yang tersedia untuk pendatang baru. jadi keadaan ini sangat merugikan dari sisi saksi yang berkepentingan untuk mempunyai saluran informasi bidang penyiaran, tetapi luar sana, yang terjadi adalah sebetulnya banyak juga radio radio yang tidak aktif lagi yang secara substansial sudah meninggal dunia tangankan atau dalam bentuk perusahaannya diperjualbelikan sehingga sebetulnya dinamika dari. negara negara demokrasi, regulatory adalah komisi penyiaran independentnamanya independent communication authority south africa cas.(b) undang undang nomor tahun tentang penyiaran penyiaran) yang menyatakan bahwa, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya pengelolaan frekuensi itu, menurut saksi berdasar dari pengalaman saksi,, sejak tahun dengan model seperti membangun kantor berita radio, saksi bekerja sama dengan majalah tempo mendirikan tempo tv. tapi kembali lagi, persoalan frekuensi menjadi hambatan yang paling besar karena saksi tidak bisa mengajukan izin frekuensi untuk tempo karena memang sudah tidak ada frekuensi jakarta. pada tahun saksi mengajukan proses ini kpi dan secara substansial dianggap layak karena wartawan yang mendukung bagus, manajemennya ada, dan konten diharapkan bisa memberi alternatif pada yang sudah ada. tapi memang frekuensi tidak ada, sehingga saksi diminta untuk menunggu sampai nanti, siapa tahu, sistem digital teritorial sudah jalan, bisa diajukan lagi. saksi sebagai wartawan yang ingin berbakti pada penyediaan informasi yang baik melalui dan radio, dengan modal cetak , memang tidak mudah. pengaturan frekuensi yang tidak tegas itu memungkinkan dinamika dinamika lapangan yang mengerucut kepada mereka yang kuat untuk bisa menguasainya. melalui cerita atau keterangan ini saksi turut berharap akan ada perbaikan dalam pengaturan frekuensi supaya masyarakat yang punya kompetensi dan ingin mengajukan ipp bisa lebih terakomodasi. sebagai contoh, inggris, jika ada sebuah perusahaan pengelola radio tidak aktif dalam beberapa bulan, stasiun radio itu dianggap tidak layak karena mengabaikan hak frekuensi masyarakat, sehingga yang bersangkutan harus mengembalikan frekuensi itu kepada otoritas yang ditunjuk dan kemudian otoritas itulah yang melakukan lelang supaya pemain baru boleh mencoba berusaha: selaku pendiri kbr 68h saksi menjabat sebagai direktur utama pt. media lintas indo nusantara, sedangkan tempo saksi menjabat sebagai direktur utama media inti nusantara, dan mengenai status badan hukum, sejauh yang saksi mengerti, saat mengajukan ipp, tentu sudah proper. kemudian saksi melakukan hearing kpi pada tahun dan direkomendasikan untuk melanjutkan ipp tersebut. surat permohonan ipp itu kemudian diteruskan kementerian kominfo dan mendapat penjelasan bahwa frekuensi sudah tidak ada. saksi tidak merasa dicurangi, karena pada faktanya memang sudah tidak ada frekuensinya, dampak utama yang dialami saksi akibat tidak diberikannya ipp lebih kepada profesi saksi sebagai wartawan. saksi memimpikan mempunyai lembaga broadcast untuk memberi layanan kepada masyarakat yang lebih beragam supaya ada program yang lebih berbeda dibanding yang sudah ada, namun karena tidak punya frekuensi, tentu tidak ada outlet nya. produksi program menjadi sangat terbatas. dalam sehari hanya beberapa jam. untuk itu, saksi mengembangkan kerja sama dengan tv tv yang bersedia memuat produksi tersebut. sekarang terdapat daerah yang menggunakan program tempo tv, tapi memang volumenya sangat terbatas, hanya sekitar dua sampai tiga jam dalam seminggu. menurut saksi, masyarakat sebetulnya berhak untuk mendapat layanan informasi yang lebih berbeda dan saksi percaya punya kemampuan untuk menjalankan itu, saat evaluasi dengar pendapat, saksi mengaku tidak hafal dengan data penggunaan frekuensi termasuk periodenya. saksi juga tidak mengetahui ada atau tidak adanya kesempatan bagi saksi memperoleh ipp karena ada frekuensi yang kosong akibat telah dipenuhinya batas waktu tahun bagi lps yang lain untuk menggunakan frekuensi tersebut. saat itu, yang disampaikan adalah akan ada kesempatan terbuka bagi saksi jika frekuensi digital sudah mulai diberlakukan. ahli prof. alwi dahlan, ph.undang undang"hpengawasan terhadap siaran radio kebudayaan ini dilakukan melalui perikatan perkumpulan radio ketimuran park) yang membuat rencana program ketimuran dibawah pengawasan directeur vermeer waterstaat dan dinas ptt. untuk itu, park ditawarkan jumlah dari penarikan iuran pendengar bagi semua perkumpulan anggotanya, bantuan ini ditolak karena niro sendiri menerima lihat: rri dan assegafternyata pasukan itu bukan ditempatkan indonesia untuk menghadapi serangan jepang sebagai diduga oleh masyarakat banyak. mereka rupanya sedang mundur dari singapura dan menunggu pengangkutan kapal australia. mereka terhalang karena pada waktu itu sejumlah kapal perang yang akan mengawal kapal peng angkut mereka terlibat dalam pertempuran antara angkatan laut jepang dan sekutu, dalam battle the java sea (perang laut jawa yang menewaskan panglima belanda karl dorman dan me menenggelamkan kapal penjelajah berat houston dari angkatan laut as. selain itu terjadi pula battle makassar strait dan sunda strait lihat jepang masih menang dalam peperangan.?hagian wilayah indonesia yang dijanjikan kemerdekaan itu, sudah tidak lagi berada luntuk mendapat gambaran ringkas mengenai perkembangan perang indonesia bagian timur, harap lihat, timeline events world war the pacific timeline.htm.). sana dapat dilihat, bahwa lebih setahun sebelum indonesia ditawarkan kemerdekaan oleh jepang pada bulan agustus berbagai tempat indonesia timur sudah direbut pasukan sekutu. pada tahun pasukan telah menduduki holland jayapura pulau biak morotai lihat mangunwidodo, hal. jadwal rencana kemerdekaan ini berasal dari catatan dr. radian yang ikut dalam bersama soekarno dan hatta. manila telah direbut kembali oleh pasukan tanggal bawah arthur yang terkenal dengan sumpahnya shall return ketiga tiga tahun sebelumnya kalah menghadapi jepang sana. ironisnya, pasukan yang merebut manila itu justru bertolak dari pangkalan indonesia timur. sebutan sebelum pertemuan dalah itu, pasukan amerika sudah menguasai daratan pertama jepang sendiri, yaitu pulau okinawa, meski dipertahankan mati matian dalam pertempuran bulan lihat: will? okinawa default aspx.ih.epanjang diketahui, samasekali tidak ada catatan yang otentik dalam publikasi yang terdaftar dari ketiga tokoh tsb. bahwa mereka mengetahui tentang pemboman hiroshima dan nagasaki. dalam pidato bung karno pada waktu rapat ppi pun tidak ada samasekali rujukan tentang keadaan perang yang sudah usai, beliau hanya mengatakan bahwa kita sekarang duduk alam suatu jaman yang beralih sebagai kilat cepatnya . ada kemungkinan, bahwa para pejabat tinggi jepang seperti tersuci pun, tidak mengetahui informasi tentang hiroshima dengan memadai, akibat dari kerasnya sistem kerahasiaan militer jepang, dan kacaunya keadaan sana selama berhari hari setelah serangan itu. namun begitu, seluruh bagian dunia yang lain, yang mempunyai sistem penyiaran yang relatif bebas (seperti bbc, abc, nbc, dan sebagainya) pada hari yang sama telah mendengar kabar pemboman hiroshima tersebut.os pki tahun kemunculan berbagai stasiun radio amatir dari berbagai kesatuan aksi (antara lain,. argumentasi atas, dapat kami perjelas dengan penjelasan berikut:.anekarag: stasiun tersebutini dapat dibuktikan dari semua buku pegangan standar tentang penyiaran edisi terakhir (terbitan serta studi tahunan terakhir yang baru dikeluarkan fcc. misalnya straubhaar al. dominic et. al. juga dapat dibaca dari laporan penelitian tahunan fcc terakhirundang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanganhundang undang nomor tahun tentang penyiaran,hirarki spektrum sebagai sumber alam adalah tertinggi. meliputi berbagai jenis sumber alam frekuensi untuk berbagai keperluan, dan mempunyai hierarki prioritas pula. dari yang terrendah dimulai dari energi listrik, gelombang radio z), berbagai jenis sinar untuk berbagai keperluan, sampai frekuensi gelombang radio sendiri juga tidak hanya untuk keperluan radio dan biasa, tetapi juga berkisar dari sinyal waktu yang terrendah, sampai satelit, sampai cadangan untuk masa depan. pokok argumentasi masalah hierarki substansi pemusatan kepemilikan bukan praktek mengacu kepada dengan hier yang bersifat monopolistik menurut undang archi lebih rendah, penyiaran undang nomor tahun tentang praktek lebih bersifat teknis dalam hulu monopoli monopoli dan persaingan tidak sehat ngan usaha tentang pemusatan kepemilikan, tidak ada perumusan tentang baik satu wilayah siaran mau pun beberapa apa makna dan jenis pembatasan wilayah siaran, dibatasi (p. tindakan pembatasan" tidak di lakukan penjelasan arti pembatasan dinyatakan sudah jelas tetapi cara pembatasan tidak diketahui dan tujuannya tidak tercapai dilarang dipindah tanganan larangan tidak diberikan: pindah pihak lain tangan tetap terjadi lihat tabel kepemilikan perusahaan siaran)'?ahkamah konstitusimahfud, hal. hakim konstitusi hartono mengatakan, batu uji materi konstitusionalitas undang undang bukan hanya uud tetapi juga pembukaan uud. meskipun sampai sekarang belum ada yang mengajukan permohonan uji materi undang undang undang undangundang undang dan konstitusi sana, supreme court selalu mengacu kepada declaration independence,, bahkan tepat, untuk dijadikan sebagai batu uji. dengan kata lain, untuk keperluan penafsiran uud, maka sebenarnya seluruh bagian dari alinea yaitu baik pancasila mau mencantumkan: kemudian darian seterusnya.ntar lain), maka pelaksana tersebut telah melanggar sumpah jabatannya, yi. untuk memegang teguh uud menurut hemat ahl,,akrilik, tetapi hanya menjadi trustee yang bertanggungjawab kepada publikngakuan saksi dandy dwi laksono, mantan wartawan rcti, pada sidang mahkamah konstitusi tanggal februari yang mengungkapkan fakta lengkap mengenai keterlibatan dan intervensi pemilik modal terhadap pemberitaan rcti. intervensi dilakukanbersambungntuk menandai suatu era baru dalam pengeluaran seluruh pecahan uang rupiah kertas sebagai mata uang negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan amanat undang undang nomor tahun tentang mata uang maka perlu dikeluarkan uang rupiah kertas khusus dalam bentuk bersambung, bahwa pengeluaran uang rupiah kertas khusus dalam bentuk bersambung, juga dilakukan sebagai bagian dari upaya bank indonesia untuk mengembangkan kegiatan numismatika, cc. bahwa uang rupiah kertas khusus dalam bentuk bersambung merupakan alat pembayaran yang sahbersambungbersambung pecahan (lima puluh ribu) tahun emisi bank indonesia mengeluarkan uang rupiah khususmerupakan uang rupiah kertas khusus yang memiliki ciri tertentu. uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam berbentuk uang rupiah kertas bersambung yang meliputi: (satu) lembaran yang memuat (dua) lembar (bile4): (satu) lembaran yang memuat (empat) lembar (billet): dan (satu) lembaran yang memuat (empat puluh lima) lembar (billet), yang masing masing lembaran merupakan satu kesatuan. bentuk lembaran sebagaimana dimaksud pada adalah persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut: panjang (seratus empat puluh sembilan) milimeter dan lebar (seratus tiga puluh) milimeter untuk lembaran yang memuat (dua) lembar (billet): panjang (dua ratus sembilan puluh delapan) milimeter dan lebar (seratus tiga puluh) milimeter untuk lembaran yang memuat (empat) lembar (billet): dan cc. panjang (tujuh ratus empat puluh lima) milimeter dan lebar (lima ratus delapan puluh lima) milimeter untuk lembaran yang memuat (empat puluh lima) lembar (billet). harga setiap lembar (billet) uang rupiah dalam lembaran uang rupiah kertas khusudalam hal uang rupiah kertas khusus digunakan sebagai alat transaksi maka harga setiap lembar (billet) sebesar nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang setiap lembar (billet) dari uang rupiah kertas bersambung sebagaimana dimaksud dalamikhusus sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan paling banyak: (lima ribu) lembaran yang masing masing memuat (dua) lembar (billet): (lima ribu) lembaran yang masing masing memuat (empat) lembar (billet): dan (seratus) lembaran yang masing masing memuat (empat puluh lima) lembar (billet). harga jual lembaran uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bank indonesia. setiap lembaran uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari bank indonesia. pengedaran uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara menjual secara langsung atau secara lelang kepada masyarakat. penjualantukarkan kepada bank indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank indonesia. penukaran sebagaimana dimaksud pada diberikan penggantian untuk masing masing lembar (billet) dalam bentuk uang rupiah lainnya yang bukan uang rupiah khusus. besarnya nilai penggantian sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai penukaran uang rupiah. uang rupiah khususmid lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. tahun emisi pecahan logam. rupiah. peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pengeluaran uang rupiah logamlogam pecahan selogam pecahan (seribu) tahun emisi bank indonesia mengelulogam yang memiliki ciri tertentu. harga uang rupiah logam1. (seyaitu: pada bagian depan terdapat: gambar lambang negara garuda pancasila : frasa republik indonesia" dan gambar utama yaitu pahlawan nasional mr. gusti ketut punja beserta tulisan mr. gusti ketut punja": dan pada bagian belakang terdapat: sebutan pecahan dalam angka tulisan tahun emisi yaitu tulisan bank indonesia" dan tulisan rupiah . ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berupa desain, bahan, dan teknik cetak sebagai berikut: warna, dominan putih keperakan, bahan, terbuat dari nickel played steel, berat, (empat koma lima puluh) gram dengan toleransi (lebih kurang) (nol koma delapan belas) gram, diameter, (dua puluh empat koma sepuluh) milimeter dengan toleransi (lebih kurang) (nol koma sepuluh) milimeter, tebal sisi, (satu koma empat puluh lima) milimeter dengan toleransi (lebih kurang) (nol koma sepuluh) milimeter: dan pada bagian belakang terdapat relief titik titik yang membentuk lingkaran. uang rupiah logam pecahan (seribu)giro miniekonomi yang semakin terjaga, khususnya tekanan inflasi yang terkendali, memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. tantangan dari sisi eksternal yang utamanya bersumber dari kemungkinan kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral amerika serikat federal funds rate) semakin mereda. pemulihan ekonomi amerika serikat yang belum solid mengakibatkan perkiraan kenaikan federal funds rate bergeser mundur dengan besaran kenaikan yang lebih rendah. seiring dengan kondisi tersebut, risiko yang mungkin timbul dari keberagaman kebijakan moneter global juga melemah mengingat proses pemulihan ekonomi global diperkirakan masih berjalan lambat. mengingat kondisi stabilitas makroekonomi yang terjaga dan risiko eksternal yang mereda tersebutuntuk periode tanggal april sampai dengan tanggal april bank memiliki saldo rekening giro rupiah bank indonesia serta jumlah sbi, sdb, dan atau sbn sebagai berikut: tanggal april saldo rekening giro rupiah sebesar rp5. (lima triliun rupiah) serta jumlah sbi, sdb, dan atau sbn,cc., tanggal april saldo rekening giro rupiah sebesar rp3. (tiga triliun delapan ratus miliar rupiah) serta jumlah sbi, sdb, dan atau sbntanggal april, april, dan mei adalah hari libur (hari minggu, hari sabtu, dan hari minggu libur nasional). berdasarkan contoh tersebut maka bank mendapatkan jasa giro hanya untuk tanggal april dan tanggal april karena: pada tanggal april bank kekurangan jumlah sbi, sdb, sbn, dan atau excess reserve untuk pemenuhan gwm sekunder, pada tanggal april bank kekurangan saldo rekening giro rupiah untuk pemenuhan gwm primer dan gwm ler, dan cc. pada tanggal april bank kekurangan saldo rekening giro rupiah untuk pemenuhan gwm primer dan gwm lfr dan bank kekurangan jumlah sbi, sdb, sbn, dan atau excess reserve untuk pemenuhan gwm sekunder. perhitungan jasa giro untuk masing masing tanggal april dan,00686y6 ,5y9 rp50. rp750. rp51. pengeditan jasa giro untuk masing masing tanggal april dan tanggal april dilakukan oleh bank indonesia pada rekening giro rupiah bank paling lambat pada tanggal mei karena tanggal meimei adalah sebesar: rp51. rp102100. y200. yox 5). padabank kekurangan pemenuhan gwm dalam rupiah sebesar rp500. (limserta kekurangan pemenuhan gwm sekunder dalam rupiah sebesar rp400. (empat 500. yox 5x1 selain itu, pada tanggal aprilapril sampai dengan tanggal aprilapril sampai dengan tanggal april adalah sebesar: usd100. usd8. saldo rekening giro valas bank pada bank indonesia pada tanggal aprildalam valuta asingapril adalah sebagai berikut: (13. usd (tiga belas13. rp52april adalah sebesar rp3. (tiga triliun enam ratus lima puluh miliar rupiah) dan bank memiliki sbi, sdb, dan atau500. (lima,april jumat), pembebanan rekening giro dilakukan paling lambat pada tanggal mei rabuapril sampai dengan tanggal april adalah sebesaraprilatau sbn sehingga terdapat kekurangan pemenuhan gwm dalam rupiah sebesar rp4. (empat triliunpuluh miliar rupiah) serta kekurangan pemenuhan gwm sekunder dalam rupiah sebesar rp2. (dua triliunrupiah untuk bank yx1 #g rp703aprilapril dan saldo rekening giro rupiah bank adalah sebesar rp700. (tujuh ratus juta3. (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) maka atas kekurangan tersebut bank dikenakan sanksi sebesar: rp3. yx5#wxl1sebesar (enam koma lima persen) berubah menjadi sebesar (limatujuh puluh lima persen)bawah (batas bawah lfr target lfr bank) dpk dalam rupiah,3y6,atas lfr bank batas atas lfr target) dpk dalam rupiah y6ratus persen) dan komm bank posisi akhir bulan des!!lima. contoh perhitungan jasa giro untuk bank yang tidak mendapat kelonggaran atas kewajiban pemenuhan gmw primer dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam,aprildua koma lima persen) per tahun untuk tanggal750. rp5 |
@ , rabiterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: i1. asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi), yang diwakili oleh: nama ir. iran noor, si., jabatan ketua lokasi, nama drs. rachmat yasin alamat sekretaris jenderal lokasi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal februari memberi kuasa kepada prof. dr. yusril iha mahendra::undang undang tentang pemerintahan daerah dan angka dan undang undang penataan ruang terhadap dan dan serta: bahwa undang undang dasar telahmentara tersebut mengnorma ini lahir dari amandemen ketiga undang undang dasar pada akhir tahun yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah daerah atas pemerataan pembangunan antar daerah dan sentralisme penyelenggaraan pemerintahan negara. perubahan dan penambahan ini sebelumnya telah didahului dengan perubahan dan penambahan atas undang undang dasar yang memuat norma baru dalam yang mengatakpenataan ruang, terkait erat dengan pelaksanaan norma dan undang undang dasar kekayaan alam sebagian besar ada daerah daerah, bukan pusat. perekonomian nasional, sebagaimana dirumuskan dalam norma undang undang dasar wajib diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. karena itu, daerah daerah haruslah diberikan keleluasaan yang besar untuk melakukandaerah mereka masing masing, karena pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui keadaan daerah mereka masing masing. hal ini terkait dengan norma dan yang menegaskan bahwa pemerintadanya penataan ruang yang jelas, yang harus dituangkan dalam peraturan daerah, dalam hal ini peraturan daerah kabupaten, menjadi sangat penting artinya karena berdasarkan perda tata ruang itulah, daerah kabupaten akan menyusun rancangan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang menengah daerahnya, serta menyusun apbd untuk pembangunan daerahnya. karena itu, demi efisiensi menjalankan roda pemerintahan daerah daerah, maka pengaturan mengenai tata ruang daerah, serta proses pengesahan peraturan daerahnya, tidak seharusnya menjadi berbelit belit dan akhirnya memakan waktu bertahun tahun tidak kunjung selesai karena tumpang tindih kewenangan antar organ pemerintah pusat akibat pengaturan norma tingkat undang undang, bahwa terkait dengan norma undang undang dasar norma undang undang pemerintahan daerah, tidaklah mencantumkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tata ruang sebagai urusan pemerintah pusat. kalau tidak dicantumkan sebagai kewenangan pemerintah pusat, maka urusan tersebut otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota. sementara dmengatakan bahwa urusan tata ruang merupakan urusan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan . sementara norma menyebutkan bahwa urusan tata ruang adalah urusan wajib pemerintah daerah sesuai tingkatannya. mengingat bahwa urusan tata ruang merupakan urdibagi bersama antar tingkatan pemerintahan, dan pembagian tersebut bagi daerah merupakan urusan wajib, maka secara hukum haruslah diartikan bahwa dalam mengurus tata ruang yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah bertindak secara otonom untuk memutuskan sendiri tata ruangnya, sementara pemerintah pusat hanyalah memberikan standar norma atau acuan penyusunan tata ruang daerah daerah, bahwa adanya pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang normalnya telah dirumuskan dengan jelas dalam bab undang undang penataan ruang yang judulnya tugas dan wewenang . sampai dengan undang undang tata ruang seluruhnya mengatur kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, yang antara lain berwenang menetapkan pedoman dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sementara tugas dan tanggung jawab menteri yang disebutkan dalam angka undang undang penataan ruang, sebagaimana diatur dalam norma adalah: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang: (b) pelaksanaan penataan ruang nasional, (c) . norma norma ini seluruhnya sejalan dengan norma dan serta dan undang undang dasar namun kesejarahan norma undang undang ini dirusak oleh norma dan undang undang penataan ruang itu sendiri, yakni dalam halulu harus mendapat persetujuan substansi dari menteri dan penetapan rancangan peraturan daer rekomendasi dari gubernur. norma norma ini saling bertentangan satu sama lain, dan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam undang undang dasar norma dan undang undangini juga bertentangan dengan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam dan serta dan undang undang dasar bahwa berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam angka atas, norma undang undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwatata ruang . norma undang undang pemerintahan daerah ini termasuk dalam bab viii yang berjudul keuangan daerah dan paragraf kesepuluh dengan judul, sehingga dimasukkannya urusan tata ruang dalam adalah hal yang mengherankan, karena pengaturan mengenai prosedur pengaturan tata ruang melalui perda tidak pernah disinggung dalam seluruh norma norma sebelumnya yang terdapat bawah bab vii undang undang pemerintahan daerah. bahwa frasa dan untuk tata ruang dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi tata ruang dalam mengandung ketidakjelasan, apakah yang dimaksud penyusunan perda situ adalah perda provinsi ataukah perda kabupaten kota. kalau dibaca norma dan tentang prosedur pengesahan apbd, maka alurnya adalah jelas: dalam hal penyusunan apbd provinsi maka gubernur melakukan koordinasi dengan menteri dalam negeri dan untuk bupati dan walikota, mereka mengkoordinasikan penyusunan apbd dengan gubernur. sementara frasa dan untuk tata ruang dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi tata ruang tidak jelas maknanya, apakah dalam setiap penyusunan perda tentang tata ruang, baik tata ruang provinsi maupun perda tata ruang kabupaten kota semuanya harus dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi tata ruang . dalam praktiknya, ini menimbulkan kekacauan, karena seharusnya sesuai aluretapan apbd, rancangan perda dikoordinasikan dengan gubernur, bukan dengan menteri dalam negeri, tetapi dalam proses penetapan perda tata ruang, setiap kabupaten kota justru harus berkoordinasi dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang secara nasional, bahwa istilah menteri dalam undang undang pemerintahan daerah dan istilah yang sama dalam angka undang undang penataan ruang juga mengandung ketidakjelasan, sehingga berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas negara hukum dan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar menteri manakah yang dimaksud oleh undang undang pemerintahan daerah dan angka undang undang pemerintahan daerah tersebut? jawabannya sebagaimana dikemukakan dalam itu sendiri ialah bahwa menteri yang dimaksud adalah menteri yang membidangi tata ruang . sementara norma angka undang undang nomor tahun mengatakan bahwa menteri tersebut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang . dalam kenyataannya, penataan ruang bukan hanya wewenang seorang menteri, melainkan melibatkan beberapa menteri dan juga melibatkan badan koordinasi tata ruang nasional yang diketuai oleh menko perekonomian, sedangkan menteri pekerjaan umum yang dalam tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang bahkan ada direktorat jenderal tata ruang bawah kementerian pekerjaan umum berkedudukan sebagai ketua harian badan koordinasi tata ruang nasional. bahwa selain tumpang tindih antara menteri koordinator perekonomian dengan menteri pekerjaan umum dan badan koordinasi tata ruang nasional, tumpang tindih kewenangan antar menteri dijumpai pula dalam undang undang penataan ruang, yakni dalam huruf menyatakan rencana struktur tata ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten . kawasan lindung kabupaten, terkait dengan hutan lindung kabupaten ternyata masuk dalam kewenangan menteri kehutanan yang berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kehutanan sepenjadi kewenangan pemerintah pusat. sementara kawasan budidaya kabupaten dalam ini menjadi kewenangan menteri pertanian. dengan demikian, rancangan perda yang disusun oleh kabupaten, dalam kenyataannya bukan saja menghadapi persetujuan substansial dari menteri yang membidangi tata ruang yang seperti telah dikemukakan dalam angka atas dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, norma huruf undang undang penataan ruang ini semakin menambah ketidakpastian istilah menteri yang membidangi tata ruang dalam undang undang pemerintahan daerah, karena menteri kehutanan dan menteri. pertanian, harus pula memberikan persetujuan terhadap rancangan perda tata ruang kabupaten jika berkenaan dengan hutan lindung dan kawasan budidaya kabupaten tersebut. padahal kedua menteri ini bukan menteri yang membidangi penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam angka undang undang penataan ruang dan undang undang pemerintahan daerah. akhirnya pemohon memerlukan waktu bertahun tahun untuk mengesahkan rancangan perda tentang tata ruang kabupaten, karena ketidakjelasan pengaturan dalam angka undang undang penataan ruang dan undang undang pemerintahan daerah: bahwa norma undang undang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa penyusunan rancangan perda mengenai tata ruang dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang. istilah dikoordinasikan menurut pengertian bahasa indonesia adalah diselaraskan agar timbul keserasian dan tidak menimbulkan tumpang tindih atau tabrakan satu sama lain. namun, norma dan undang undang nomor tahun tentang tata ruang, penyusunan perda tersebut bukan sekedar dikoordinasikan, melainkan harus mendapatkan persetujuan substansi dari menteri bagi rancangan perda tata ruang provinsi, dan persetujuan substansi dari menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur . hemat pemohon ada perbedaan besar antara istilah dikoordinasikan dengan istilah mendapat persetujuan substansi . dikoordinasikan adalah untuk menemukan titik temu supaya tidak tabrakan, sementara mendapat persetujuan substaisa berimplikasi menteri tersebut menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. kalau ini yang diberlakukan sebagai norma, maka jelas norma itu menabrak norma undang undang pemerintahan daerah yang secara limitation mengatur kewenangan pemerintah pusat, sementara urusan tata ruang bukanlah urusan pemerintah pusat melainkan urusan pemerintah daerah, bahwa tabrakan norma yang hirarkinya sejajar, yakni antara undang undang nomor tahun tentang tata ruang dengan norma dan undang undang pemerintahan daerah dengan jelas bertentangan dengan asas negara hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar samping itu, menarik kewenangan untuk memberikan persetujuan substansi terhadap rancangan peraturan daerah tentang tata ruang kabupaten, menjadi kewenangan menteri yang merupakan aparatur pemerintah pusat, jelas bertentangan dengan norma konstitusi yang mengatur bahwa pemerintkonstitusi yangmentara hubungan pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk menata ruang daerah, dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang undang, sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar bahwa norma undang undang penataan ruang yang menyatakan , adalah mutatatis mutans mengandung ketidakjelasan norma tentang siapakah yang dimaksud dengan menteri dalam norma tersebut, sehingga bertentangan dengan normv. ringkasan dari uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka i,angka ii,. tln nomor terhadap dan dan sertadan sertabertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur,mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,luruh norma dalam angkaseluruh norma angka dan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang tahun nomor tln nomor tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan norma angka dan dan undang undang nomor tahun tentang penataan ruangdan undang undang nomor tahun tentang penataannomor tln nomor tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatnataan ruang, bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi akta nomor tanggal januari yang dibuat oleh notaris bryanti intisari, notaris jakarta, bukti fotokopi pengesahan badan hukum asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia dari menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu. .ah. tahun tanggal aprilpemda) serta angka dpemda d selaku asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia, oleh karena pemohon dalam perkara guo sama dengan perkara nomor puu xii yang telah diputus pada hari kamis, november pukul wib, maka pertimbangan hukum tentang kedudukan hukum pemohon dalam putusan nomor puu xii tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan hukum pula untuk.: i3materialis akbar, wahiduddin adams, dan, santowahiduddin adams, santo, dan ahmad fadil semadi, masing masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh sholihin nasiwahiduddin adams santo ttd.oleh karena itu pemohon adalah badan hukumselanjutnya ketentuan anggaran dasar lokasi (bukti tambahan memberi wewenang kepada dewan pengurus, yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, untuk bertindak antara lain melakukan advokasi terhadap kepentingan para anggotanya berdasarkan keputusan rapat dewan pengurus. dalam hal ini, rapat dewan pengurus lokasi telah beberapa kali diadakan dan memutuskan untuk menguji undang undang penataan ruang mahkamah konstitusi: sebagai badan hukum, maka kedudukan pemohon dapat disamakan dengan oranggingat anggota anggota organisasi pemohon adalah pemerintahan daerah kabupaten seluruh indonesia, maka terhadap pemerintahan daerah ini ada pula hak hak konstitusional yang diberikan oleh undang undang dasar yakni hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan berbantuan , hak untuk menjalankhak untuk diperhatikan kekhususan dan keragaman daerahnya, serta hak untuk memperoleh pembagian wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan negara secara adil dan selaras dalam hal hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya sebagaimana diatur dalam norma dan dan undang undang dasar bahwa sebagai sebuah badan hukum,sedangkan,anggota anggor, tanpa memohon menjadi anggota ndang undang dasartata ruang, sebagaimana diatur dalam undang undang penataan ruang, adalah salah satu masalah pelik yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten seluruh tanah air. dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan lokasi, masalah tata ruangndang undang dasar demi kelancaran penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan daerah daerah. miliknya masalah tata ruang daerah daerah ini dikarenakan ketidakpastian hukum aturan penyusunan tata ruang daerah, serta tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dalam proses penetapan tata ruang daerah daerah, seperti akan lebih diperjelas lagi dalam uraian uraian bawah ini, bahwa pemohon menganggap, dengan berlakunya norma dalam undang undang pemerintahan daerah yang antara lain menyatakan proses penetapan rancangan perda yang berkaitan dengan pajak daerah.dikoordinasikan nyata nyata bertentangan dengan norma undang undang penataan ruang. karena, dalam undang undang terakhir ini, pengesahan rancangan perda bukan sekedarkoordinasikan, melainkan harus mendapatkan persetujuan prinsip dari menteri yang membidangi urusan tata ruang. adanya norma yang tabrakan dalam dua undang undang yang berbeda, yang mempunyai hirarki kedudukan yang sama,adanya dua norma undang undang yang berbeda pada satu undang undang yang samndang undang dasar bahwa norma undang undang pemerintahan daerah yang mengharuskan anggota anggota pemohon melakukan koordinasi dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang juga bertentangan dengan norma siapakah menteri yang dimaksudkan dalam undang undang penataan ruang ini? ternyata menteri yang membidangi urusan pemerintahan bidang tata ruang tidak hanya satu, melainkan beberapa menteri, bahkan ada badan koordinasi berkaitan dengan tata ruang tingkat pusat. keadaan ini menyebabkan, proses koordinasi dan permintaan persetujuan substansi dari para menteri itu menjadi berbelit belit, dan proses berbelit belit itu disebabkan oleh kekacauan perumusan norma undang undang, bukan masalah penerapan hukum. adanya ketidakpastian hukum ini penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tata ruang ini tingkat pemerintah pusat,bahwa berlakunya norma dalam undang undang penataan ruang yang mewajibkan pemerintah daerah memperoleh persetujuan substansi atas rancangan perda tentang tata ruang daerah kabupatennya dari menteri yang tidak jelas menteri yang mana sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf paragraf atas, telah merugikan hak konstitusional anggota anggota organisasyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang daerahnya, sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang seluas luasnya sebagaimana dijamin oleh dan serta hak untuk memperoleh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya secara adil dan selaras sebagaimana diatur dalam. sebagai perkumpulan berbadan hukum, sesuai undang undang mahkamah konstitusi, pemohon adalah sah bertindak mewakili kepentingan para anggotanya yakni pemerintahan daerah seluruhhak konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan berbantuan sebagaimana diatur dalam hak konstitusional untukjamin oleh undang undang dasar hak konstitusional untuk memperoleh jaminan pengakuan adanya kekhususan dan keragaman daerah daerah sebagaimana diatur dalam undang undang dasar hak untuk memperoleh keadilan dan keselarasan dalamsebagaimanadengan berlakunya norma undang undang pemerintahan daerah, yakni pemohon tidak lagi dapat secara otonom menetapkan rancangan peraturan daerah tentang tata ruang, melainkan harus memerlukan persetujuan substansi dari menteri yang merupakan organ pemerintah pusat. hak pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil juga nyata nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma undang undang tentang penataan ruang, karena ketidakjelasan serta tumpang tindih kewenangan beberapa menteri yang berwenang menangani urusan pemerintahan bidang tata ruang:l. argumen bahwa @uo yang diuji dalam undang undang pemerintahan daerah dan undang undang tata ruang adalah bertentangan dengan undang undang dasar.konsep rechsstaat itu, dua diantaranya ialah perlindungan terhadapnegara yang mengandung ciri machtsttengahnama hilaris haryono pekerjaan karyawan swasta alamat jalan agus salim gudeg rt. kelurahan bekasi jaya, kecamatan bekasi timur, kota bekasi, jawa barat sebagai nnn pemohon nama simpati pekerjaan ketua rt ibu rumah tangga alamat jalan panca warga rt. kelurahan cipinang besar selatan, kecamatan jatinegara, jakarta timur, dki jakarta sebagai nn . . pemohon il: nama firmansyah pekerjaan wiraswastadan nama dinasti, s.e. pekerjaan karyawan swasta alamat jalan karet belakang selatan nomor rkelurahan karet, kecamatan setiabudi, jakarta selatan, dki jakarta dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari: nama muhammad fatih akbar pekerjaan pelajarsebagai ll. pemohon iii: . nama ari subagyo wibowo, s.h. pekerjaan pengacaran nama catarina triwidarti pekerjaan gurulam hal ini bertindak selaku orang tua dari: nama octavianus bima archa wibowo pekerjaan pelajarsebagai n. ll. pemohon iv, nama syaiful wahid nurfitri pekerjaan mahasiswa alamat jalan raya dewi sartika nomor rt. cawang, jakarta timur, dki jakarta sebagai . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni memberi kuasa kepada azas timor nainggolan, s.h., si., andy oktriawabahwa hak para pemohon untuk dilindungi dari paparan iklan dan promosi produk yang mengandung zat aktif akan tidak dapat dipenuhi jika ketentuan huruf dalam penyiaran sepanjang dengan masih diberlakukan frasa "yang memperagakan wujud rokok". maka produsen bahan adiktif (termasuk rokok) dengan leluasa akan mengiklankan dan mempromosikan produknya dengan berbagai macam cara dan metode yang mendorong peningkatan konsumsi rokok kalangan masyarakat secara umum namun terutama terhadap anak anak dan mahasiswa sebagai calon perokok pemula, bahwa kerugian konstitusional para pemohon dapat dijelaskanb.ngakuan hukum yang adil sebagai warga negara karenapengakuan hukum yang adil sebagai warga negara karena sebagai subjek hukum pemohon hingga pemohon seolah tidak lagi menjadi subjek hukum, namun hanya menjadi subjek sasaran paparan iklan dan promosi rokok:rlindungan hukum yang adil sebagai warga negara karena masih terpaparapat mempengaruhi perica konstitusi diunduh dari laman para pemohon terutama anak anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula: bahwa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sebagai warga negara karena sebagai subjek hukum pemohon hingga pemohon tidak terlindungi secara hukum karena peraturan masih memperbolehkan industri bahan zat adiktif (rokok) untuk melakukan penayangan iklan dan promosi rokok melalui media penyiaran yang ada,kepastian hukum yang adil sebagai warga negara karena adanya ketidakkonsistenan dalam aturan mengenai larangansehinggakepastian hukum yang adil sebagai warga negara karena sebagai subyek hukum pemohon hingga pemohon menjadi tidak jelas dengan ketentuan larangan tayangan iklan dan promosi rokok, sehingga hal ini akan berpengaruh pada pekerjaan pemohon dan pemohon pada tumbuh kembang setidaknya persepsi pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon pada informasi yang menyesatkan dari karakteristik produk rokok dan bahaya terhadap konsumsi dan paparan asap rokok orang lain, bahwa para pemohon dan pemohon yang peduli terhadap upaya terciptanya generasi bangsa yang baik, cerdas, dan sehat rohani jamannya sesuai amanah undang undang dasar yang dituangkan pada alinea ke dalam pembukaan undang undang dasar yaitu: ".mencerdaskan kehidupan bangsa,." maka norma hukum dalam nomor tahun tentang penyiaran pada huruf menyebabkan masih adanya iklan rokok (zat adiktif) walaupun tanpa memperagakan wujud rokok akan berakibat pada adanya penyesatan informasi tentangokok dan bahaya akibat mengkonsumsi atau terpapar oleh asap rokok orang lain: ii. bahwa dikarenakan rokok adalah produk yang mengandung bahan zat adiktif maka akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan generasi muda sebagai generasi penerus harapan bangsa yang menjadi target iklan dan promosi rokok sehingga tugas tugas pemohon dan pemohon dalam mensosialisasikan bahaya rokok bagi kesehatan akan berat karena masih adanya tayangan iklan dan promosi bahan zat adiktif berupa rokok tersebut: jj. bahwa pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon sebagai perorangan anak anak dan mahasiswa sebagai sebagian dari generasi bangsa yang perlu diperhatikan tumbuh kembang dan kesehatannya, yang salah satu caranya adalah dengan mendapatkan informasi yang baik dan benar serta mendidik tentang zat adiktif, akan sirna karena masih terpapar oleh tayangan iklan dan promosi zat adiktif media penyiarandalam pengujianalasan alasan permohonan bahwa sebelum menguraikan mengenai alasan alasan terhadap pengujian dalam perkara guo, terlebih dahulu perlu para pemohon sampaikan bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran pernah dilakukan uji materi dengan menggunakan batu uji dan uud sebagaimana tercantum putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. bahwa pada saat putusan itu dibuat, tidak ada suatu peraturan apapun yang menyatakan bahwa tembakau adalah zat adiktif. walaupun demikian dalam putusan perkara tersebut terdapat beberapa pendapat hakim yang berbeda, salah satunya disebutkan ". bahwa promosi yang dilakukan oleh industri rokok indonesia, yang secara dominantitu". bukti dalam perkembangannya. hal mana putusan ini merupakan doktrin hukum yang sahih dan mengikat yakni": putusan nomor puu viii halaman point (bukti bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok" sebagai bagian dari norma hukum "promosi rokok yang memperagakan wujud rokok" demi pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana uud sebagai batu ujian.ke hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia ini dengan alasan alasan sebagai berikut: pengaturan huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran, sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok" menimbulkan ketidakpastian hukum bahwa penyiaranhuruf undang undang penyiaran tersebut menjadi landasan dan dasar hukum dikenakannya menyiarkan iklan dan promosi rokok pada lembaga penyipembenaranatau promosi, huruf menyatakan, siaran iklan niaga dilarang melakukan: promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif: bahwa rokok merupakan produk dari tembakau yang mengandung zat adiktif terlihat dalam putusan. dengan demikian sudah tidak terbantahkan lagi bahwa produk yang mengandung tembakau (rokok) mengandung zat adiktif. ". putusan nomor puu viii halaman point bahwa hal ini seharusnya juga diikuti dengan adanya pelarangan iklan dan promosi zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam huruf penyiaran. dengan demikian secara substantif norma hukum, ketentuan dalam huruf undang undang penyiaran sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok" dalam norma hukum "promosi rokok yang memperagakan wujud rokok" adalah salingmaka dengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan uud yanghilangnya hak hak konstitusional warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yangselain tidak menunjukkan konsistensi pengaturan antara huruf dan huruf dalam penyiaran dimaksud, juga tidak senapan dengan asas dan tujuan yang tercantum dalam dan nomor tahun tentang kesehatan, yang menyebud dan tidak sesuai dengan asas hukum yang menyebutkan bahwa setiapateri muatan dalam pembuatan perundang undangan juga tidak memenuhi yaitu huruf nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum (bukti iklan dan promosi rokok merugikan masyarakat. bahwa ketentuan huruf penyiaran, pada pokoknya membolehkan iklan dan promosi rokok yang artinya menganggap rokok bukan saja dianggap sebagai sebuah produk yang legal dikonsumsi dan dapat dijual secara bebas kepada masyarakat umum, dapat diperjualbelikan kepada setiap orang dan anak anak bawah umur, termasuk dengan mempromosikan dan mengiklankan secara terbuka kepada masyarakat luas untuk dikonsumsi (bukti bahwa fakta dalam siaran iklan dan promosi rokok dapat dijelaskateri iklan dan promosi rokok merupakan komunikasi antara produsen dan konsumen namun tidak mengungkap karakteristik produk dan bahayanya, bersifat manipulatif, dan metamorfosa (bukti iklan dan promosi rokok banyak.hal (bukti cc.rokok sebagai zat adiktif namun dalam bentuk iklan rokok yang disiarkan melalui lembaga penyiaran sudah berubah seakan akan menjadi normal bahkan menjadi suatu yang positif. bukti penyiaran iklan dan promosi rokok melalui lembaga penyiaran menggunakan citra 'kejantanan', 'kebersamaan', 'kenikmatan tertinggi"zat adiktifagar mendorong setiap orang yang melihat iklan promosi rokok membeli produk rokok (zat adiktif): (bukti bahwa fakta fakta tersebut membuktikan industri rokok dengan sengaja mendesain, membuat dan menyiarkan iklan d. dengan demikian promosi iklan rokok melalui lembaga penyiaran merupakan bentuk kegiatan yangenurut laporan surgeon general" dengan iklan dan promosi rokok dapat meningkatkan konsumsi dengan cara: mendorong anak anak dan remaja untuk mencoba coba merokok sehingga kemudian menjadi pengguna tetap: mendorong perokok untuk meningkatkan konsumsinya, mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok, mendorong mantan perokok untuk mulai merokok kembali, membatasi diskusi terbuka dan menyeluruh tentang bahaya merokok akibat ketergantungan media pada pendapatan iklan rokok: menghambat upaya pengendalian tembakau karena ketergantungan organisasi penerima sponsor pada perusahaan tembakau: menciptakan lingkungan mana merokok diterima dan dianggap wajar tanpa menghiraukan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan dengan cara pemasangan iklan berbagai tempat, promosi, dan pemberian sponsor. (bukti bahwa dengan demikian memperbolehkan penayangan iklan dan promosi rokok media penyiaran sebagaimana diatur dalam huruf penyiaran pada akhirnya akan berdampak negatifimbulkan kerugian bidang kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, dan rusaknya generasi muda bangsa indonesia sebagai penerus cita cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam alinea pembukaan uud bahwa salah tujuan utama dari iklan dan promosi rokok adalah menjaring perokok baru maka orang akan merokok, padahal rokok mengandung zat kimia dan zat antaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif danbanyak orang dan. addition, smoking addictive, and can very difficult stop smoking. sebagaimana dikutip dari effects.of smoking pages health effects smoking.aspx, (bukti serta pandangan sampoerna yang menyatakan merokok bersifat adiktif dan dapat sangat sulit untuk dihentikan. ini adalah pandangan setiap organisasi medis dan ilmiah terkemuka seluruh dunia. dan begitu pulalah pandangan sampoerna." sebagaimana juga dikutip dari id tobacco regulation smoking and health pages smoking and health.aspx. (bukti dengan demikian jelas bahwa rokok sangat berdampak kepada kesehatan, sebagaimana dibuktikan dalam uraian bawah ini: bahaya dari merokok : (bukti,"gus hary karbianto, s.h., patricia rinwigati, s.h., ari subagyo wibowo, s.h., rizki zulkarnain, s.h., mustahil, s.h., m.h., daniel sylvester hamonangan, s.h., nina zainal, s.h., dan luther budi raja purba, s.h. yang semuanya adalahsapta indonesia) yang berkedudukan hukum jalan pancamarga iv, nomor rt. cipinang muara belakang gudang seng kalimatan)jakarta, hal. (bukti cc.juta kematian setiap tahunnya dunia termasuk kematian indonesia, sebagaimana dikutip dari buku fakta tembakau" yang disusujakarta hal. (bukti", lembar ke dan lembar ke (bukti bahwa merokok tidak hanya merusak kesehatan tetapi juga merusak ekonomi rumah tangga, bahkan negara, karena merokok merupakan perbuatan mubazir dan kehilangan peluang, biaya berobat akibat penyakit yang ditimbulkan asap rokok dan hilangnya pendapatan akibat kematian dini. kerugian ekonomi akibat merokok dapat dibuktikan sebagai berikut: kerugian ekonomi akibat menurunnya produktivitas diperkirakan sebesar rp. triliun, total biaya yang dibelanjakan oleh perokok rp. triliun, total rawat inap karena penyakit yang disebabkan tembakau adalah rp. triliun, sehingga total kerugian ekonomi diperkirakan triliun, yang lebih tinggi dari pendapatan negara dari cukai rokok,kerugian ekonomi total penduduk indonesia dalam setahun akibat konsumsi produk produk tembakau mencapai rp. triliartinya lebih dari enam kali pendapatan cukai rokok pemerintah yang hanya rp. triliun: secara makro, terdapat kehilangan tahun produktif dal ys disability adjusted life years loss) sebesar rp. untuk laki laki dan untuk perempuan atau dari total dal loss dalam tahun yang sama dal loss). (bukti bahwa industri tembakau (rokok) memasarkan produknya dengan mengiklankan dan mempromosikan indonesia secara agresif kepada anak anak, hampir perokok indonesia perokok mulai merokok ketika masih anak anak atau remaja, dan umur perokok pemula cenderung menurun usia yang lebih muda. sasaran iklan dan promosi rokok memang menargetkan untuk menjaring orang muda atau remaja bukan orang dewasa apalagi orang tua. hal ini dikemukakan oleh islah hijriyah, atas pernyataan mengatakan riset mereka menunjukkan bahwa hampir persen anak anak dan remaja terpengaruh oleh beragam bentuk iklan perusahaan rokok, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut: sebanyak persen menyatakan merasa percaya diri, dan persen mengaku senang dengan imajinasi yang ditimbulkan dari iklan rokok," promosi rokok harus dipertegas) (bukti karenanya dalam undang undang tahun tentang perlindungan anak terdapat pada yang secara tegas menyebutkan anak harus dilindungi dari zat adiktif. fact sheet kementerian kesehatan republik indonesia, pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok,,warga negara sebagaimana diamanatkan oleh uud dan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon atas penamaan huruf sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok" bertentangan dengan uudhuruf penyiaran sepanjang mengenai frasa bertentangan dengan uud menyatakan materi muatan dalam huruftidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaranmahkamah konstitusi mempunyai keputusanvii bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bukti fotokopi putusan nomor puu viiiendapat hukum dari hans kersen mengenai teori grundnorm, bukti foto foto orang dewasa dan remaja merokok: bukti fact sheet national commission for children protection tobacco advertising, promotion, and.:abukti laporan who dalam who report the global tobaccobahwa para pemohon mengajukan kembali daftar alat bukti beserta alat buktinya sebagaimana diterima kepaniteraan mahkamah padarepublik indonesia, bukti fotokopi akta kelahiran nomor u js dan kartu keluarga nomor bukti fotokopi akte kelahiran nomor disp ju dan kartu keluarga nomor bukti fotokopi nomor induk mahasiswa bukti fotokopi putusan nomor puu vii bukti fotokopi putusan nomor puu v foto orang dewasa dan remaja merokok. badan penelitian dan pengembangan kesehatan: bukti laporan who dalam who report the global tobacceara pemohon pada pokoknya menguji konstitusionalitas huruf sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokokyang selengkapnya menyatakan, siaran iklan niaga dilarang melakukan: . promosi rokok yang memperagakan wujud rokokpenyiayatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara indonesia yang juga mantan perokok yang saat ini aktif sebagai penyuluh tentang bahaya mengkonsumsi rokok dan bahaya akibat paparan rokok orang lain, bahwa pemohon menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara indonesia yang selain aktif kepengurusan rukun tetangga setempat, jug: bahwa pemohon iii dan pemohon menyatakan diri mereka sebagai perseorangan anak anak indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh orang reka yaitu firmansyah dan dinasti, s.e. selaku orang tua dari muhammad fatih akbar pemohon iii) dan ari subagyo wibowo, s.h. dan catarina triwidarti selaku orang tua dari octavianus bima archa wibowo pemohon iv)menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara indonesia selaku mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi universitas nasional jakarta yang juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, bahwa menurut para pemohon, huruf sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok" bertentangan dengan uud mahkamah konstitusi memang pernah memutus perihal huruf sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok"mendasarkan pada batu uji dan uud dengan alasantersebut pada pokoknya menyatakan bahwa produk dari tembakau beserta turunannya, termasuk rokok, termasuk, oleh karena rokok sudah dinyatakan sebagai bagian dari zat adiktif, makakan konstitusi diunduh dari laman bahwa sesuai deng, secara substantif, huruf penyiaran bertentangan atau tidak konsisten dengan huruf penyiaran, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan uud. selain itu, para pemohon juga merasa tidabahwa ketentuan huruf penyiaran yang menyatakan, siaran iklan niaga dilarang melakukan: . promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, khususnya sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok pernah diajukan permohonan pengujiannya sebagaimana telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vii bertanggal september dengan dasar pengujian yakni dan uud yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, bahwa para pemohon dalam perkara guo mengajukan kembali pengujian terhadap ketentuan yang sama dengan mendasarkan pada uud karena pertimbangan hukum tersebut, pada pokoknyaterasetelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan paraseptember yang kamarnya menolak permohonan parayang dijadikan dasar pengujian berbeda. demikian pulara pemohon dalam permohonan nomor puu vii tersebut mengajukan permohonan dengan dasar pengujian yaitu dan uud sedangkan para pemohon dalam perkara guo mengajukan permohonan dengan dasar pengujian uud serta mendalilkan pokok permohonan yang berbeda dengan permohonanrmohonanara pemohon berdasarkan uud i3. menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan huruf sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok" penyiaran bertentangan dengan uud mahkamah konstitusi telah memutus ketentuan guopertimbangan hukumertimbangan hukupada pokokny. oleh karenanya, para pemohon mendalilkan tidak mendapat(vide uudpadahal telah ada putusan mahkamah konstitusi yang, sehingga harus dilarang melakukan iklan dan promosi (vide huruf penyiaran, i3. menimbang bahwa terhadap perkara guo, mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan putusan sebelumnya terkait persoalan guo, sebagai berikut: pertimbangan hukum putusan nomor puu vii bertanggal september pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: paragraf huruf (hj): bahwa industri rokok, merokok, dan iklan rokok memiliki domain hukum sendiri sendiri, aragraf huruf (i):paragraf00an00: atu paragraf, bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan putusan nomor. puu vii bertanggal november mengenainomor tahun tentang kesehatan kesehatan), mahkamah pada pokoknya telah menyatakan kesehatan adalah konstitusional, sehingga dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon. adapun kesehatan menyatakan sebagai berikutbahwa pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu vii tersebut, pada pokoknya sebagai berikut: .7j,. kesehattuu"ara pemohon menguji ketentuan dalamdengan melandaskan dengan dasar pengujian uud (bukt: bahwa selanjutnya dalam putusan nomor puu viii bertanggal november perihal perkara pengujian undang undang nomor tahun tentang kesehatan, pertimbangan hukum mahkamah menyatakan sebagai berikut: paragraf .bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, amar putusannya menyatakan sebagai berikut: . konstitusi diunduh dari laman.,. i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, memang telah ditentukan bahwa pengamanan penggunaan bahan yang mengandung z(vide kesehatan), dan khususnya mengenai tembakau dan produk yang mengandung tembakau baik yang berbentuk padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif, perlu diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya sesuai dengan standar dan atau persyaratan yang ditetapkan (vide kesehatan), bahwa khusus mengenai tembakau, termasuk yang berwujud produk berupa rokok, ketentuan batasan perihal peredarannya telah diatur dengan lebih rigid dalam kesehatan, khususnya dan kesehatan yang setelah putusan nomor puu viii tersebut adalahpenjelasan ketiga atas menyatakan sebagai berikutjelas. bahwa selain pembatasan terhadap peragaan wujud rokok, para produsen rokok juga telah dibebani dengan kewajiban untuk memberikan tanda peringatan dalam kemasan rokok. masih terdapat pembatasan lainnya berupa dibentuknya kawasan bebas dari kegiatan merokok dan asap rokok (vide). samping itu, mahkamah telah berpendapat bahwa dalam mencermati huruf penyiarandan puu vii 2009j| tersebut: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, keberadaan kesehatan yang, antara lain, menyatakan rokok sebagai zat adiktif yang menurut para pemohon seharusnya dilarang untuk diiklankan, menurut mahkamah, berdasarkan pertimbangan dalam berbagai putusan mahkamah sebelumnya yang telah dikutip atas, rokok bukanlah barang ilegal, sehingga tidak dapat dilarang untuk diiklankan, walaupun dengan syarat syarat tertentu. menurut mahkamah, zat adiktif yang dimaksud dalam huruf penyiaran tidak dapat dimaknai seluruh zat adiktif , tetapi harus dikaitkan dengan frasa sebelumnya dalam tersebut, yaitu promosi minuman keras atau sejenisnya . walaupun rokok mengandung zat adiktif, tetapi tetap merupakan produk legal yang dapat diiklankan dengan syarat syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan sehingga huruf sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok" penyiarrief hidpenyiar" terhadap uud .kesemuanya adalah merupakan perorangan warga negara indonesia yang dibuktikan dari kartu tanda penduduk serta identitas lainnya yang diakui dengan domisili dan atau bertempat tinggal berbagai belahan wilayah republik indonesia (bukti bahwa pemohon adalah bapak hilaris haryono, perorangan warga negara indonesia yang adalah mantan perokok. pemohon pernah menjadi staff institute sosial jakarta sebuah lembaga swadaya masyarakat bergerak pendampingan masyarakat miskin kota, saat ini aktifitas pemohon adalahadalah simpati, perorangan warga negara indonesia, seorang ibu rumah tangga. pemohon pernah menjadi penyiar radio komunitas suara warga jakarta. saat ini aktifitas pemohon menjabat sebagai ketua rukun tetangga rt) dan pemohon juga adalah kader pkk, semantik, serta posyandu daniii dan pemohon adalah perorangan anak anak indonesiaiii ialah muhammad fatih akbara kelahiran nomor u js yang dikeluarkan oleh kantor catalan sipil jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh firmansyah, umur tahun, warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, selaku ayah kandungdinasti, s.e., umur tahun, pekerjaan karyawan swasta, selaku ibu kandung, sesuai dengan kartu keluarga nomor yang dikeluarkan oleh kelurahan karet, kecamatan setiabudi, jakarta selatan, yang dalam hal ini kesemuanya beralamat jalan karet belakang selatan nomor rt. rw. kelurahan karet, kecamatan setiabudi, jakarta selatan bukti bahwa pemohon ialah octavianus bima archa wibowoe kelahiran nomor disp ju yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil jakarta utara, dalam hat ini diwakili oleh ari subagyo wibowo, umur tahun, warga negara indonesia, pekerjaan pengacara, selaku ayah kandung, dan catarina triwidarti, umur tahun, pekerjaan guru, selaku ibu kandung, sesuai dengan kartu keluarga nomor yang dikeluarkan oleh kelurahan cempaka putih barat, kecamatan cempaka putih, yang dalam hal ini kesemuanya beralamat jalan kebanggaan nomor rt. rw. kelurahan cempaka putih barat, kecamatan cempaka putih, jakarta pusat bukti bahwa pemohon adalah syaiful wahid nurfitri adalah seorang mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi universitas nasional jakarta dengan nomor induk mahasiswa yang merupakan perorangan warga negara indonesia. selain itu pemohon aktif dalam kegiatan kemahasiswaan bukti bahwa berdasarkan uraian atas, maka kedudukan para pemohon selaku perorangan warga negara indonesia jelaslah adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud bahwa sebagai warga negara indonesia, para pemohon tunduk dan patuh serta terlindungi oleh dan terhadap aturan dan atau regulasi dan atau undang undang yang telah dikeluarkan oleh negara, termasuk antaranya adalah undang undang nomor tahun tentang penyiaran: bahwa dalam nomor tahun tentang penyiaran memuat larangan bagi lembaga penyiaran untuk melakukan siaran iklan dan promosi produk yang mengandung zat adiktif yaknyang berbunyi: siaran iklan niaga dilarang melakukan. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif." bahwa para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan undang undang nomor tahun tentang penyiaran pada huruf atas namun tidak sejalan dengmenurut para pemohon bertentangan dengan uud bahwa terkait iklan dan promosi rokok, telah pernah diputus oleh mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya pada obyek huruf penyiaran dengan batu uji yakni dan uud dengan alas." dan hal mana putusan ini juga merupakan doktrin hukum yang sahih dan mengikat yakni:vide: putusan puu viii halaman point )j, bahwa dengan demikian, maka secara hukum seharusnya rokok produk hasil huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran berbunyi, "promosi rokok yang memperagakan wujud rokok" menjadi landasan dan dasar hukum dikenakannya masih memperbolehkan menyiarkan iklan dan promosi rokok pada lembaga penyiaran sepanjang tidak memperagakan wujud rokok, bahwa pembenaran pemuatan iklan dan promosi sebagaimana diatur dalam. secara substantif norma hukum dan huruf undang undang penyiarandengan demikian ketentuan tersebut bertentangan dengara pemohon sebagai perorangan warga negara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya huruf"promosi rokok yang memperagakan wujud rokok",angidrus kes. tempat tanggal lahir pasaman, juli pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat jalan ahmad yani nomor lubuk skating, pasamanyang diajukanlasa,urap terhadap dan uud terkait dengan kewenangan jaksa penuntut umum untuk dapat tidaknya mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung yang selengkapnya(seharusnya tentang kekuasaan kehakiman3i3.5j menimbang bahwa dalam petit permohonannya, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan kurap bermakna, atau kurap tidak bermakna. pemohon memberikan dua pilihan kepada mahkamah dalam memutus yaitu kurap bermakna, dengan maksud bahwa kurap dinyatakan tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan uud disertai dengan konsekuensi bahwa yurisprudensi mahkamah agung melalui putusan mahkamah agung reg. nomor pid yang bertentangan dengan kurap menjadi tidak berlaku. konsekuensi ikutan lain yaitu putusan lubuk skating atas perkara pemohon menjadi berkekuatan hukum tetap. selain itu pemohon juga mohon agar mahkamah menyatakan kurap tidak bermakna, sehingga pemohon memohon agar mahkamah menyatakan kurap bertentangan dengan uud dan tidak berkekuatan hukum tetap, dengan konsekuensi bahwa semua ketentuan yang berdasar pada ketentuan kurap, salah satunya yurisprudensi mahkamah agung melalui putusan mahkamah agung reg. nomor pid juga dinyatakan tidak bermakna, sehingga putusan lubuk skating atas perkara pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap, menimbang bahwa sesuai dengan uraian dalam pertimbangan tersebut atas, hmad fadli semadi ttd ttd anwar usman hamdan zelda ttd ttd hartono muhammad alim ttd ttd akil mochtar maria farida indrawi panitera pengganti, ttd yunita ramadanangka dan angka atas, maka pemohon yakiulketika mengajukan permohonan ini pemohon sedang menunggu putusan dari mahkamah agung atas permintaan pemeriksaan kasasi jaksa penuntut umum kejaksaan negri lubuk skating tertanggal juli atas putusan pengadilan negri lubuk skating nomor pid pn. lbs tanggal juni berdasarkan (empat) alasan yakni: pemohon adalah perorangan warga negara republik indonesia.lembaga penegak hukum), sebagai konsekuensi dari pernyataan sebagai sebuah negara hukum atau rechsstaat' sebagaimana diatur oleh uud yang nyata nyata dilanggar oleh jaksa penuntut umum terhadap pemohonyang nyata nyata oleh mahkamah agung sampai saat ini (kurang lebih tahun) belum memberikan keputusan akhir kepada pemohoyang nyata nyata kejaksaan negeri lubuk skating melaksanakan penyidikan kepada pemohon padahal patut diketahui dan dimaknai bahwa bantuan berupa hibah adalah merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya yang kurang mampu::yang bersifat mengatur, peraturan daerah, asas hukum universal yang dianut yaitu lex superior derogat legi), orang bijak mengatakan lebih bagus membebaskan (sepuluh) orang yang bersalah dari pada terpidana (satu) orang yang tidak bersalah. ii. pokok masalah pada tahun yang lalu, pemerintah republik indonesia melalui kementrian sosial memberikan hibah kepada (delapan) kabupaten seluruh indonesia yang salah satu diantaranya yang menerima hibah adalah kabupaten pasaman mendapatkan ekor sapi untuk kepala keluarga yang kurang mampu, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara menteri sosial republik indonesia dengan bupati kabupaten agam nomor huk tanggal november dan surat direktorat jenderal bantuan dan jaminan sosial departemen sosial republik indonesia kepada bupati kabupaten agam nomor bjs xi pemohon pada saat bantuan hibah ituyang bertugas melakukan pembinaan terhadap kelompok kepala keluarga miskin tersebut melalui jajaran bawahnya, pada awal tahun pemohon pindah tugas menjadi kepala dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten pasaman, pada suatu waktu pemohon menegur istri kejar lubuk skating atas nama hi, jabatan bidan, yang kebetulan staf pada dinas yang pemohon pimpin. akibat teguran tersebut menurut pemohon sebagai pemicu kasus ini diperkarakan: pada akhir tahun kejaksaan negeri lubuk skating melakukan pemanggilan kepada pemohon tentang bantuan hibah pada tahun yang mana pada waktu itu pemohonuntuk penyelidikan dan pada saat itu langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap pemohon lembaga pemasyarakatan lubuk skating selama bulan hari, yang mana selama dalam penahanan tersebut hanya dilakukan dua kali pemeriksaan oleh kejaksaan negeri lubuk skating kepada pemohon, dengan tuduhan menerima uang (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari kue dan mendakwa pemohon telah menyebabkan kerugian negara sebanyak (dua puluh juta rupiah) karena menyetujui setiap kurang mampu mendapat bantuan (dua ratus ribu rupiah) setiap kepala rumah tangga, yang berjumlah (seratus) kepala keluarga, pada tahun pengadilan negeri lubuk skating membuat putusan bebas murni kepada pemohon dengan putusan nomor pid pn. lbs tanggal juni dengan alasan bantuan sapi tersebut adalah merupakan hibah, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara kementrian sosial dengan bupati agam nomor huk pada tanggal juli jaksa penuntut umum kejaksaan negeri lubuk skating mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung dengan dasar hukumnya yurisprudensi tetap mahkamah agung republik indonesia nomor pid yang bersumber dari undang undang nomor tahun tentang kurap, karena jaksa penuntut umum beranggapan putusan pengadilan negeri lubuk skating adalah bebas tidak murni. sampai saat ini, pemohon belum mendapatkan keputusan kasasi tersebut dari mahkamah agung, karena pemohon mendapat perlakuan yang diskriminatif tersebut, tidak ada kepastian hukum dan selalu was was dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga pemohon mengajukan pengujian undang undang nomor tahun tentang kurap kepada mahkamah konstitusi. iv. kesimpulan dari uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan oleh pemohon dalam angka angka dan angka atas, maka pemohon menyimpulurap, pemohon adalah perseurap: penegakkan hukum indonesia akan sangat sulit diterapkan dan akan selalu terjadi diskriminasi hukum jika pelaksana penegak hukum itu sendiri yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku indonesia, seperti yang terjadi pada mahkamah agung yang menerbitkan yurisprudensi tetap nomor pid yang bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang kurap dan melanggar ketetapan mpr nomor iii tahun dapat dipahami bahwa semenjak tahun sampai dengan saat ini pelanggaran tersebut masih terjadi dan telah menimbulkan ratusan bahkan ribuan korban masyarakat indonesia akibat dari kesalahan penerapan hukum yang ada indonesia: berdasarkan argumentasi yang telah pemohon kemukakan dalam uraian uraian atas, pemohon berkesimpulan bahwa undang undang nomor tahun tentang kurapadalah bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam dan uud petiturap terhadap uud menyatakan undang undang nomor tahun tentang kurap yang", akan menjadi: tidak bermakna, jikayang berarti undang undang nomor tahun tentang kurap adalah tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum dalam suatu perkara pidana. sehingga semua undang undang yang bawahnya seperti yurisprudensi tetap nomor pid dan menkes nomor pw. tahun menjadi tidak bermakna dan tidak bisa dipergunakan sebagai dasar hukum. dengan sendirinya kasasi jaksa penuntut umum tanggal juli kepada mahkamah agung terhadap pemohon batal demi hukum: bermakna, jika tidaksehingga undang undang nomor tahun tentang kurap adalah sah dan dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam suatu perkara pidana sehingga seluruh masyarakat indonesia tanpa terkecuali (termasuk jaksa penuntut umum) wajib mematuhinya. sehingga keputusan pengadilan negeri lubuk skating nomor pid pn. lbs tanggal juni adalah suatu keputusan yang tetap dan mengikat dan tidak bisa diganggu gugat. memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam lembaran berita negara republik indonesia:lubuk skating nomor pid. pn.lbs, bertanggal juni bukti fotokopi surat direktorat jenderal bantuan dan jaminan sosial, departemen sosial nomor 900b bjs xi perihal pelaksanaan program penggemukan sapi, b, bukti fotokopi surat dari kejaksaan negeri lubuk skating kepada ketua mahkamah agung melalui ketua pengadilan negeri lubuk skating, perihal memori kasasi, bertanggal juli bukti fotokopi pendapat tertulis dari drs. sofyan lubis s.h., berjudul kurap tidak mengenal putusan bebas tidak murniin siku, s.h., dengan surat permohonannya bertanggal januari (sebagaimana permohonan pemohon)tidak menyampaikan perbaikan permohonan akan tetapinomor puu 1x )'ix perihalkamis, tanggal satuserta tanpa dihadiri oleh pemohonfadzlun budi |
kj) nic1. nama andi harahap, sos.:, pekerjaan bupati kabupaten penajam paser utara, provinsi kalimantan timur, alamat jl. provinsi km. nipah nipah, komplek kantor bupati penajam paser utara, kalimantan timur. berdasarkan surat kuasa nomor jm.ass sk x bertanggal oktober memberi kuasa kepada jon mathias, s.h.: ii) drs. muai saudi, s.h.: iii) mai indra, s.h.: iv) isman nasution, s.h.: ishak purba, s.h.: vi) rangga maheswara, s.h.: vii) fernando, s.h.: dan viii) rachmat isra, s.h., yaitu advokat, asisten advokat, dan penasehat hukum pada kantor jon mathias, s.h. associates yang beralamat jalan tebet barat dalamn saksi dari pemohon dan pemerintah:senin tanggal november dengan nomor puu viii yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin tanggal desemberegaskan mengenai hal hal yang mengatur kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji muatan huruf undang undang nomor tahun tentang kehutanan (selanjutnya disebut adalah sebagai berikut: undang undang dasar negara republik indonesia (selanjutnya dalam permohonan inisangat kontradiktif dengan undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang merupakan pelaksanaan dari uud yang mensyaratkiv. alasan alasan ketentuan dan huruf undang undang nomor tahun tentang kehutanan bertentangan dengan serta 18a undang undang dasar republik indonesia tahun karena: bahwa ketentuan yang menentukan sebagai berikut: huruf menentukandan huruf bertentangan uud yang menentukan negara indonesia adalah negara hukum , karena didasarkan pada hal hal sebagai berikut: bahwa sebagai negara hukum, maka semua aturan hukum harus didasarkan pada uud sebagai konstitusi negara, sehingga segala aspek kehidupan dan bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pelaksanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum: bahwa uud adalah merupakan dasar hukum dalam peraturan perundang undangan atau dengan kata lain merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang undangan bawahnya, bahwa sebagai tindak lanjut uud telah diterbitkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan yang dalam menentukan jenis dan hirarki: agar suatu aturan hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat maka aturan tersebut haruslah diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dengan demikian bahwaundang undang nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan, bahwa asas otonomi pada dasarnya diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, yang secara luas diartikanotonomi yang luas, adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali urusan yang berdasarkan undang undang ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi dan fiskal nasional serta agama, bahwa sebagai negara hukum maka pelaksanaan pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan asas asas hukum sebagai dasar terbentuknya norma hukum, yaitu: asas kepastian hukum, didasarkan pada hal hal sebagai berikut: bahwa ketentuan maupun huruf bertentangan dengan ketentuan dan uud sehingga tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan, yang menyatakan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi: bahwa karena dalam telah menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemohon diantaranya perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, pengendalian lingkungan hidup serta pelayanan administrasi penanaman modal, maka sangat diperlukan penyelidikan dan penelitian kawasan kehutanan, dengan batasnya hak pemohon untuk melakukan penelitian dikawasan hutan yang berada wilayahnya, mengakibatkan pemohon tidak dapat melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap kawasan hutan guna menyusun rencana tata ruang, dan rencana pembangunan daerah, serta upaya pengendalian lingkungan khususnya dalam hal pertambangan kabupaten penajam paser utara, bahwa dan huruf tidak memenuhidengan demikian bertentangan dengan asas tertib penyelengaraan negara, karena: bahwa ketentuan yang mensyaratkan pinjam pakai harus melalui izin menteri telah bertentangan dengan yang memberikan hak otonomi kepada pemohon untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan, dengan tugas pembantuan, termasuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah: bahwa ketentuan diatas, bertentangan pula ketentuan telah itu sendiri, yang telah menentuic. pemohon), sehingga dengan disyaratkannya pemanfaatan hutan untuk keperluan pertambangan harus melalui izin menteri kehutanan tanpa mempertimbangkan kawasan pertambangan tersebut adalah merupakan kewenangan daerah menyebabkan pelanggaran terhadap asas tertib penyelengaraan pemerintahan: bahwa dengan adanya ketentuan izin pemanfaatan hutan untuk keperluan pertambangan melalui izin menteri menyebabkan terjadinya ketidakteraturan, ketidakserasian antara ketentuan dengan peraturan perundang undangan lainnya. asas kepentingan umum, didasarkan pada hal hal sebagai berikut: bahwa asas kepentingan umum lebih menekankan dimensi kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan umum dengan cara yang aspirasi, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif. bahwa ketentuan dan huruf yang pada pokoknya mensyarat, tidaklah aspirasi dan akomodatif yang secara nyata berdasarkan kondisi dan kekhasan daerah memiliki potensi yang besar dibidang pertambangan, sehingga adanya persyaratan izin menteri dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan, sangat merugikan pemohon dan menghilangkan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pad) dan menghambat kesejahteraan masyarakat kabupaten penajam paser utara, bahwa karena ketentuan telah menentukan syarat izin dari menteri kehutanan adalah tidak akomodatif dan aspirasi terhadap kewenangan pemohon yang diberikan dan uud sehingga jika pemberian izin oleh menteri kehutanan dilakukan untuk mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, maka kewenangan pertimbangan tersebut juga dapat diberlakukan kepada pemohon, sehingga pemberian izin dalam pemanfaatan kawasan hutan yang berada daerah kewenangan pemohon seharusnya adalah merupakan hak pemohon, sepanjang pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan mempertimbangkan batasan luas jangka waktu dan kelestarian lingkungan, bahwa dengan demikian seharusnya pemberian izin dalam pemanfaatan kawasan hutan adalah merupakan kewenangan konstitusional pemohon, dengan syarat pemberian izin tersebut mempertimbangkan batasan luas dan waktu pemberian izin pemanfaatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan: asas proporsionalitas, adalah didasarkan pada hal hal sebagai berikut: bahwa dan huruf tidak mencerminkan pelaksanaan asas proporsionalitas , sebagai asas yang mensyaratkan adanyayang menyebut, bahwa ketentuan dan huruf bertentangan dengan uud yang menentuarena bahwa asas otonomi atau desentralisasi pada dasarnyapelaksanaan asas otonomi yang disyaratkan uud dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keragaman daerah, dan pelaksanaan otonomi kepada daerah haruslah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas luasnya, secara nyata dan bertanggung jawab:erintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuamelalui pemberian otonomi kepada pemerintahrangka rakaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia, bahwa penerapan prinsip otonomi seluas luasnya kepada pemohon untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan undang undang, pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemohon: bahwa dengan demikian ketentuan penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah ic. pemohon) dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan kabupaten penajam paser utara. asas keadilan adalah didasarkan pada hal hal sebagai berikut bahwa hak konstitusional pemohon berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dengan memberikan hakberlakunya ketentuan dan huruf telah melanggar hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki pemohon, karena telah menghilangkan makna otonomi yang diberikan oleh uud bahwa dengan ditetapkannya pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan melalui izin menteri kehutanan, telah merugikan hak pemohon, seharusnya hak tersebut adalah merupakan hak pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan uud sehingga seharusnya pemberlakuan dan huruf dalam pembentukannya, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebaran, maupun penerapan dan pelaksanaannya harus berdasarkan perlakuan yang adil terhadap pemerintah daerah sebagai subjek hukum: bahwa prinsip dasar keadilan menentukan setiap orang bebas melakukan apa yang lakukan, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain, dengan demikian pemohon sebagai kepala daerah memiliki hak yang sama untuk melakukan kegiatan sebagaimana ditentukan dalam dan huruf sepanjang kegiatan pertambangan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi dilakukan tidak melanggar dan merugikan kepentingan masyarakat termasuk mengenai kelestarian dan pengendalian lingkungan, maka larangan tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon: bahwa diberlakukannya ketentuan yang mensyaratkan adanya izin menteri kehutanan untuk penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan, telah menyebabkan prosedur perolehan izin pengunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan birokrasinya berbelit belit, dan biaya yang dibutuhkan menjadi tinggi (biaya ekonomi tinggi), sehingga menyebabkan waktu yang dibutuhkan dalam memperoleh izin pengunaan kawasan hutan memakan waktu yang lama, dan tidak ada jangka waktu yang pasti untuk memperoleh izin pengelolaan kawasan hutan, sehingga sangat merugikan masyarakat yang ingin berinvestasi daerah: dan huruf bertentangan dengan uud karena: bahwa pemerintah daerah diberikan hak konstitusional oleh uud mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya dalam, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sebagai amanat uud seharusnya diberikan kepada pemerintah daerah kabupatepemberian otonomi : bahwa pemberian otonomi kepada pemohon untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pada dasarnya memberikan hak kepada pemerintah daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sebagai bagian utama dari tujuan nasional. oleh karena itu pemberian otonomi kepada pemohon harus benar benardaerah serta harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lain, yaitu mampu membangun kerjasama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah, bahwa dengan demikian dan huruf bertentangan dengan prinsip prinsip pemberian otonomi sebagaimana yang ditetapkan uud karena seharusnya pemberian izin tersebut adalah merupakan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, sepanjang pemberian izin tersebut dilakukan dengan syarat mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, bahwa karena ketentuan telah memberikan syarat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, maka pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan, berdasarkan uud adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, sepanjang pemberian izin tersebut mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan. dengan demikian ketentuan kewenangan pemohon berdasarkan dan adalah konstitusional bersyarat (conditional constitutional), yaitu sepanjang dilakukan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan diatas, maka mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji secara materiil (judicial review) atas muatan serta huruf undang undang nomor tahun tentang kehutanan, yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia khususnya mengenai dan undang undang dasar negara republik indonesia il. kedudukan pemohon (bahwa dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentiatas, dengan ini terlebih dahulu menjelaskan kedudukan hukum (legal standing) pemohon berdasarkan uud yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa kabupaten penajam paser utara adalah merupakan pemekaran kabupaten paser dan sebagai salah satu daerah kabupaten propinsi kalimantan timur yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tertanggal april tentang pembentukan kabupaten penajam paser utara, terletak antara lintang selatan dan bujur timur, yang terdiri dari (empat) kecamatan dengan luas keseluruhan daerah ha, yaitu terdiri dari kecamatan babul, kecamatan waru, kecamatan penajam, dan kecamatan paku, dan huruf bertentangan dengan uud karena: bahwa ketentuan dan huruf bertentangan dengan uud menentukan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propbahwa berdasarkan uud telah ditentukan hubungan kewenangan diatur dengan undang undang, sebagaimana ditindak lanjuti dengan yang telah membagi kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah, sehingga ditetapkan urusan yang merupakan kewenangan pusat adalah meliputi politik luar negeri, pertahanan: keamanan, musisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama: bahwa berdasarkan ketentuan menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah, sehingga berdasarkan ditentukan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diantaranya perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, maupun urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan, bahwa selanjutnyadan untuk itu telah diatur undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dapat dijadikan sebegai sumber anggaran pendapatan asli daerah pad) yang dijadikan sebagai sumber anggaran pendapatan asli daerah apbd), bahwa dengan berlakunya ketentuan dan huruf, tanpa izin menteri kehutanan adalah melanggar asas adil dan selaras sebagaimana ditetapkan uud yang seharusnya merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional yang seharusnya mempertimbangkan dari sudut keadilan, karena berlakunya ketentuan dan huruf diatas, menyebabkan hilangnya kewenangan pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah sebagaimana ditentukan uud petit berdasarkan fakta fakta yang diuraikan pada bagian kewenangan mahkamah konstitusi, legal standing pemohon, kerugian hak konstitusional pemohon maupun alasan alasan pemohon diatas, kami mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa pengujian materiil terhadap muatan dan, memberikan keuatan serta bertentangan dengan uud dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatperubahan kedubukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kehutananukti fotokopbukti fotokopi peraturan menteri kehutanan nomor menhub ll tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten penajam paser utara nomor kep kpu vipenajam paser utara tahun bertanggal juni bukti fotokopi risalah rapat paripurna istimewa nomor: setwan tentang pengambilan sumpah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten penajam paser utara masa jabatan bertanggal juliselain itu, pemohon juga mengajukan ahli dan saksi. dua orang ahli, yaitu prof. dr. saudi isra, s.h., m.h. dan prof. dr. gde panta astana, s.h., m.h., dan (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari dan april yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli: prof. dr. saudi isra, s.h., m.h. berdasarkan ketentuan dan (uu pemerintahan daerah), masing masing pemerintah daerah propinsi dan kabupaten kota memiliki urusan yang bersifat wajib, serta urusan lain yang diistilahkan dengan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan pemerintahan daerah. urusan pilihan pemerintahan daerahmbagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah diatur lebih lanjut dalaman daerah dan tahun mendefinisikan yang bersangkutan, yaitu meliputi kelautan dan perikanan, pertanian: kehutanan, energi dan sumber daya mineral: perdagangan: industri: pariwisata: ketransmigrasian. salah satu semangat uud adalah, sekalipun pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya lainnya menjadi kewenangan pemerintahan daerah, namun hasil pengelolaan tersebut mesti dibagi secara adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ketentuan yang memberikan pusat kewenangan untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam (terutama hutan) tanpa melibatkan pemerintah daerah dapat dianggap sikap represif pemerintah pusat. tahun mengatur urusan kehutanan merupakan salah satu urusan pilihan. dengan demikian, apabila sebuah daerah mempunyai kawasan hutan, maka pengelolaan hutan tersebut menjadi wewenang pemerintahan daerah setempat. terdapat undang undang lain yang juga mengatur pembagian wewenang dan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bidang kehutanan, yaitu tahun tentang kehutanan kehutanan). undang undang ini mengatur apa yang menjadi urusan pemerintah pusat dan apa yang menjadi urusan pemerintahan daerah dalam pengurusan hutan. selain itu, kehutanan juga mengatur tentang instansi instansi atau pejabat pejabat pusat dan daerah yang diberikan kewenangan tertentu melakukan atau mengurus urusan tertentu bidang kehutanan. dari kedua undang undang, kehutanan dan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah lebih bersesuaian dengan uud perubahan kedua. pemerintahan daerah merupakan undang undang yang bersifat khusus untuk pengaturan kewenangan dan hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. oleh sebab itu, pengaturan pengaturan yang berkenaan dengan hubungan pusat dan daerah dalam kehutanan harus disinkronkan dengan apa yang diatur dalam pemerintahan daerah. terkait dengan persoalan kehutanan (tidak termasuk pembagian kewenangan pengelolaan hutan), maka kehutanan adalah undang undang yang bersifat khusus, sehingga peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan kehutanan harus disinkronkan dengan kehutanan. terkait materi wewenang urusan pemerintah pusat dan daerah, khususnya bidang kehutanan yang diatur dalam kehutanan, seharusnya mengacu pada pemerintahan daerah sebagai undang undang yang khusus mengatur tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. apabila terdapat perbedaan pengaturan sepanjang menyangkut pembagian kewenangan atau urusan, antara yang diatur dalam pemerintahan daerah dan kehutanan, maka ketentuan dalam pemerintahan daerah yang harus dijadikan acuan. ketika kehutanan dibentuk para pembentuknya tidak dapat membaca arah perubahan konsep pemerintahan daerah yang memiliki semangat otonomi seluas luasnya sebagaimana dapat dibaca dalam perubahan uud dan pemerintahan daerah. sehingga harus dipahami bahwa kehutanan merupakan undang undang yang tidak bersesuaian dengan arah perubahan konsep ketatanegaraan yang dikehendaki oleh para pelaku perubahan uud dan semangat otonomi daerah dalam pemerintahan daerah. ahli berpendapat, melalui tafsir mk, pengelolaan hutan harus diserahkan sepenuhnya kepada daerah dengan syarat syarat tertentu, misalnya terkait pembatasan bagi pemerintah daerah dalam memberikan hak pengelolaan hutan (hph) kepada pengusaha dan atau ketentuan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab dengan penanaman kembali hutan. serta terdapat jaminan bahwa pemerintah daerah harus melestarikan hutan dengan ketentuan ketentuan yang jelas. jika perlu, dapat menafsirkan lebih progresif dengan menetapkan ketentuan baru dalam guo melalui pemberian sanksi tegas kepada pimpinan pemerintah daerah yang gagal melindungi hutan dengan jumlah hektar tertentu. prof. dr. gde panta astana, s.h., m.h. hutan, sejalan dengan ketentuan uud pengertian dikuasai oleh negara' harus dipahami sebagai behersdaad bukan eigensdaad. artinya negara lebih bertindak sebagai pengurus daripada pemilik, sehingga hak menguasai negara bersifat instrumental yang dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. unsur terpenting dalam konsep negara hukum adalah spreading van der staatsmacht, yaitu pemencaran kekuasaan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau negara. pusat membatasi atau dibatasi kekuasaannya untuk tidak mengatur dan mengurus lagi urusan urusan yang sudah diserahkan kepada daerah dalam mewujudkan fungsi pelayanan umum. dianutnya konsep negara hukum dalam arti luas yang menimbulkan konsekuensi sebagai negara kesejahteraan, maka daerah sebagai satuan pemerintahan terendah, sesuai dengan semangat otonomi yang digariskan dalam uud mempunyai kebebasan atau kemandirian untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahnya, sepanjang dalam koridor hukum dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat sebagai salah satu tujuan utama dari diberikannya kepada daerah otonomi. terdapat beberapa prinsip dalam uud prinsip pertama, daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan medebewin atau administration. otonomi bukan sebuah proses kemerdekaan daerah dalam arti kemerdekaan atau kedaulatan terpisah. otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah. otonomi bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalisasi, yaitu jalan untuk mengoptimalisasi segala potensi lokal, baik itu potensi alam, lingkungan, maupun kebudayaan, yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri dan mengubah kehidupan masyarakatnya menjadi jauh lebih baik. prinsip kedua, menjalankan otonomi seluas luasnya. otonomi seluas luasnya bukan berarti bahwa daerah serba boleh, melainkan daerah diberikan kemandirian dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan urusan pemerintahan yang sudah diserahkan secara atribut oleh uud dan oleh tahun campur tangan pusat daerah harus dibatasi pada hal hal yang benar benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (unity) dan perbedaan (diversity). prinsip ketiga adalah prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil, yaitu daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dan terutama mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah yang bersangkutan. karena itu harus ada pengaturan hubungan keuangan dan hak hak daerah memperoleh sebagian dari hasil hasil daerah serta memperoleh manfaat yang sebesar besarnya dari segala bentuk eksploitasi sumber daya daerah yang bersangkutan. dari sisi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dengan otonomi daerah, pengambilan kebijakan dapat didekatkan dengan masyarakat. ketentuan dan huruf tahun tentang kehutanan, selain tidak sejalan dengan prinsip negara hukum pada dan pembukaan uud juga bertentangan dengan norma dan prinsip prinsip yang terkandung dalam ketentuan dan uud sebagaimana diatur lebih lanjut dalam tahun tentang pemerintahan daerah. maupun uud tegas menyebutkan kewenangan daerah adalah luar yang menjadi kewenangan pusat, tetapi tidak secara enumerated disebutkan situ. menurut tahun urusan atau kewenangan pusat hanya enam, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter fiskal, agama, dan yudisial, luar itu adalah kewenangan daerah. konteks dan tahun tentang kehutanan, adalah persoalan izin. kewenangan terkait sudah diberikan kepada daerah, sehingga seharusnya izin tersebut include, agar lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh daerah. daerah tidak perlu memberikan rekomendasi, karena kewenangan utama izin ada pada daerah. terkait pengelolaan hutan, harus diperhatikan kearifan lokal masyarakat hukum adat yang paling dekat dengan daerah kabupaten. mengenai otonomi yang diberikan kepada daerah kaya, sementara daerah lain miskin, sudah ada instrumen hukum yang akan memberikan perimbangan, yaitu undang undang dana perimbangan pusat dan daerah. bagi daerah yang memiliki sumber daya melimpah, adalah tidak fair kalau semuanya dikendalikan dan dieksploitasi oleh pusat, sementara daerah yang bersangkutan tidak menerima letusannya. saksi: muhammad suhani kuncoro saksi adalah pegawai negeri sipil dinas pertambangan kabupaten penajam paser utara sejak iup eksplorasi dan iup operasi produksi adalah kewenangan izin untuk kawasan kbn. untuk kawasan kbk, izin ada menteri kehutanan dalam hal pinjam pakai berdasar undang undang nomor tahun izin iup eksplorasi diajukan oleh pemohon kepada bupati. jika wilayah yang dimintakan izin masuk kawasan kbn, maka iup eksplorasi dikeluarkan. jika wilayah dimaksud masuk kbk, maka harus mengajukan rekomendasi pinjam pakai kepada menteri kehutanan. dalam memproses perijinan, terdapat tim teknis dari kehutanan, perkebunan, dan bpn. kehutanan terkait dengan kawasan, bpn terkait dengan areal (hgu orang atau tidak): dan bappeda terkait tata ruang wilayah. dalam pengajuan izin, diperlukan amdal. dalam iup eksplorasi mensyaratkan juga reklamasi dan penutupan tambang berkaitan dengan kepmen tahun penerbitan izin untuk kawasan hutan bukan kewenangan dinas pertambangan kabupaten. panjangnya proses perijinan (birokrasi) merugikan pemda karena investasi terhambat. terkait pad, keuntungan dari pertambangan langsung diserahkan kepada pusat, kemudian pusat yang mengatur royalti daerah. daerah daerah sekitar daerah tambang mulai tumbuh ekonominya. suling pengurusan pinjam pakai kawasan hutan departemen kehutanan terlalu lama, kadang sampai bertahun tahun tidak selesai. kewenangan dinas kehutanan kabupaten sebatas memberikan pertimbangan teknis kepada bupati yang kemudian bupati memberikan rekomendasi kepada gubernur, yang kemudian diteruskan departemen kehutanan. prosedur pengajuan pinjam pakai kawasan hutan kepada menteri kehutanan diatur dengan peraturan menteri kehutanan nomor kemudian diubah dengan tahun dan terakhir tahun pemohon membuat permohonan pinjam pakai kepada bupati dan dihembuskan dinas kehutanan kabupaten dan provinsi. dinas kehutanan kabupaten memberikan pertimbangan teknis kepada bupati. jika sesuai, bupati melanjutkan dengan memberikan rekomendasi kepada gubernur. rekomendasi bupati disertai berita acara yang dibuat oleh tim yang melakukan studi lapangan, atau pertimbangan teknis dari dinas kehutanan kabupaten, bagian ekonomi, badan pertanahan kabupaten, dan kantor lingkungan hidup. bupati mengajukan surat permohonan pinjam pakai gubernur. selanjutnya gubernur, dengan pertimbangan dinas kehutanan provinsi, dinas kehutanan, dan dinas pertambangan provinsi, mengirimkan rekomendasi gubernur untuk dirjen. setelah itu permohonan diproses departemen kehutanan. dinas kabupaten, sejak surat permohonan masuk, seminggu kemudian sudah harus keluar rekomendasi apakah akan ditindaklanjuti oleh bupati atau tidak. pinjam pakai boleh diterapkan kepada hutan produksi dan hutan lindung, dengan ijin dari menteri kehutanan. selain kedua kawasan tersebut, tidak diperlukan ijin menteri kehutanan. rehabilitasi terhadap kerusakan hutan ditangani oleh seksi perlindungan hutan. bahwa pemohon adalah bupati kepala daerah kabupaten penajam paser utara, provinsi kalimantan timurpenajam paser utara tahun dan ditetapkan sebagai calon terpilih berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten penajam paser utara nomor kep kpu vi tertanggal junipenajam paser utara tahun selanjutnya ditetapkan sebagai bupati kepala daerah kabupaten penajam paser utarapenajam paser utara provinsi kalimantan timur, menetapkan sdr. andi harahap, sebagai bupati penajam paser utara terpilih masa jabatan bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagaimana huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang mensyaratkanng dalam huruf adalah lembaga negara, maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan permohonan guo adalah sebagai kepala eksekutif daerah kabupaten penajam paser utara yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah: bahwa sebagai kepala eksekutif daerah, pemohon berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi mereka, dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. ditinjau dari keorganisasian, pada hakekatnya penyelenggaraan sistem pemerintahan adalah satu, dimana tanggung jawab terakhir atas pelaksanaan pemerintah dalam negara kesatuan republik indonesia berada pada presiden: bahwa berdasarkan uud kabupaten penajam paser utara adalah merupakan bagian dari negara kesatuan republik indonesia yang mempunyai pemerintahan daerah yang dipimpin oleh ibrahim maksud saksi adalah pns bappeda kabupaten penajam paser utara. bappeda bertugas merencanakan rencana tata ruang wilayah kabupaten penajam paser utara secara makro dan menetapkan atau merencanakan kawasan kawasan, baik kawasan kehutanan, kawasan nonbudidaya kehutanan, kawasan konservasi perlindungan setempat atau perlindungan terbatas, serta merencanakan kawasan kawasan permukiman, merencanakan jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan daerah daerah antarkecamatan sampai daerah daerah yang terisolasi: mengembangkan pertanian, mengembangkan kawasan kehutanan dan perkebunan. terkait izin, bappeda hanya memberikan rekomendasi dalam kaitannya dengan perencanaan kawasan kabupaten. dalam konsepsi rtrw penajam paser utara, direncanakan dipetakan kawasan hutan seluas hektar yang dapat dimanfaatkan. dalam penyusunan tata ruang, bappeda mendasarkan pada undang undang nomor tahun eddy saksi adalah direktur mandiri sejahtera energinya, yaitu investor kabupaten penajam paser utara. telah tahun usaha saksi tidak berjalan karena terbentur masalah izin pinjam pakai kehutanan yang termasuk kawasan hutan produksi kbk. saksi mengajukan izin kepada bupati penajam paser utara pada akhir. saat ini izin saksi adalah untuk eksplorasi. karena daerah yang dieksplorasi adalah kawasan hutan, maka harus ada izin pinjam pakai. izin pinjam pakai sudah diajukan kepada menteri melalui bupati. lima bulan kemudian pengajuan ditolak oleh menteri kehutanan dengan alasan lahan dimaksud tumpang tindih. tumpang tindih karena wilayah lahan yang sama pernah ada izin untuk ppi yang kemudian melakukan illegal mining. bupati memberikan izin kepada saksi untuk eksplorasi lahan dimaksud. huruf menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan penyelidikan umum eksplorasi ataupun eksploitasi tanpa seizin menteri kehutanan . menhub menyebutkan, pengajuan izin prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan itu, harus terdahulu mendapat izin dari bupati atau gubernur. saksi terhalang untuk melakukan penyelidikan umum suatu lokasi karena huruf sehingga tidak dapat mengajukan permintaan izin bupati. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah menyampaikan opening statementkonstitusi pada maret menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini. pokok permohonan bahwa pemohon berkedudukan selaku bupati kepala daerah kabupaten penajam paser utara, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah kabupaten penajam paser utara provinsi kalimantan timur, mengajukan permohonan uji materiil (constitutional review) terhadap dan hurufketentuan undang undang guo", serta ketentuan huruf yang menentukanoleh pemohon dianggap bertentangan dengan hak konstitusional pemohon, karena pemohon menganggap kewenangan pengaturan sumber daya alam berupa hutan adalah kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat dalam hal ini menteri kehutanan. singkatnya menurut pemohon, ketentuan dan huruf undang undang guo, karena dianggap telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil, memberikan perlakuan yang diskriminatif dan mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena itu menurut pemohon ketentuan tersebut atas dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud lebih lanjut dalam seluruh uraian permohonannya, pemohon mencampuradukkan antara permohonan pengujian undang undang terhadap uud dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang semestinya bukan kewenangan (domain) mahkamah konstitusi, tetapi menjadi kewenangan lembaga peradilan lain mahkamah agung), juga dalam kesaksian yang diajukan oleh pemohon telah menampilkan salah seorang saksi yang permohonan izin pinjam pakainya ditolak oleh menteri kehutanan yang seharusnya merupakan kewenangan (domain) peradilan tata usaha negara. ii.berdasarkan data tahun dari kementerian dalam negeri jumlah bupati yang ada seluruh indonesia adalah sebanyak (tiga ratus sembilan puluh sembilan), dan sebanyak (tiga ratus sembilan puluh delapan) bupati yang lain tidak mengajukan permohonan dan tidak merasa hak dan atau kewenangan konstitusional secara kumulatif dirugikan karena berlakunya ketentuan dan huruf undang undang guopermohonan yang diajukan oleh bupati penajam paser utara tidak mengikutsertak. berdasarkan hal tersebut maka kedudukan hukum pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. pemohon dalam permohonannya tidak menyatakan secara tegas kedudukan hukumnya sebagaimana undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, apakah pemohon selaku perseorangan wni atau badan hukum publik privat atau lembaga negara, hal ini menjadi penting apakah benar ada kerugian konstitusional. jika sebagai lembaga negara apakah pemohon sudah memenuhi kriteria sebagai lembaga negara, yang seyogyanya dilakukan bersama sama dengan dprd.ketentuan undang undang guo juga berkaitan dengan lain mengenai pinjam pakai kawasan hutan, pemberian izin pelepasan kawasan hutan, atau pemberian hak penguasaan hutan, penetapan kawasan hutan, dan sebagainya, yang mana ini tidak bisa diujikan, karena berimplikasi pada lain pada peraturan yang terkait atau dengan kata lain kewenangan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai undang undang guo berkaitan juga dengan kewenangan lain dimana kewenangan ini berada pada tangan menteri dalam hal ini menteri kehutanan. apabila huruf dianggap bertentangan dengan uud maka pasti dianggap tidak ada, kemudian akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, sedangkan tidak adanya kepastian hukum juga bertentangan dengan uud terutama negara indonesia adalah negara hukum . lebih lanjut pemohon dalam gugatannya mempertentangkan operasional beserta peraturan pendukungnya dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, atau dengan kata lain terjadi kontradiksi, maka dalam hal ini mahkamah konstitusi tidak berwenang menghadirinya, karena kewenangan mahkamah konstitusi hanya mengadili suatu undang undang terhadap uud selain itu mahkamah konstitusi juga tidak berwenang mengadili suatu undang undang terhadap asas asas umum pemerintahan yang baik, dalam petitumnya pun pemohon menyatakan peraturan menteri kehutanan nomor menhub ll tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan adalah batal demi hukum maka itu bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi. dalam menguraikan uud pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa kerugian konstitusional yang diderita pemohon dengan diberlakukannya dan hurufselanjutnya dalam memori permohonannya, pemohon mengatakan bahwa pemohon menderita kerugian konstitusional yaitu dan uud yang pada intinya pemohon merasa diberlakukan diskriminatif atas berlakunya dan huruf undang undang guo, sehingga pemohon merasa dirugikan yaitu: bahwa pemohon telah diberikan hak konstitusional oleh uud untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana pelaksanaannya telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang.ohon untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. bahwa ketentuan dan huruf tidak mencerminkan pelaksanaan asas proporsionalitas sebagai mensyaratkan asasbahwa seharusnya pemberian izin dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan, adalah merupakan hak pemerintah daerah, sesuai dengan uud sehingga pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan undang undang nomor tahun yang pengaturan lebih jauh diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang penerapannya telahsuai dan terhadap adanya kerugian yang didalilkan pemohon tersebut apakah benar benar disebabkan oleh berlakunya ketentuan dan huruf undang undang guo ataukah diakibatkan oleh sebab lain, pemerintah akan memberikan tanggapan sebagai berikut: terhadap kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya pemohon, menurut pemerintah bukanlah disebabkan karena berlakunya ketentuan dan huruf undang undang guo, tetapi disebabkan oleh berlakuoleh karena kerugian yang didalilkan pemohon tidak ada kausalitas kausalitas verbaand, maka secara hukum apabila pemohon merasa keberatan maka seharusnya mengajukan permohonan hak uji materiil mahkamah agung. dengan demikian apabila pemohon merasa dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya karena tidak dapat memberikan izin dalam pemanfaatan kawasan hutan yang berada daerah kewenangan pemohon, bukan disebabkan adanya dan huruf namun karbagai peraturan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mana tidak melimpahkan wewenang kepada pemohon untuk memberikan izin penggunaan kawasan hutan. dari uraian tersebut atas,. karena itu, menurut pemerintah,berikut disampaikan penjelasan pemerintah atas materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji, sebagai berikut: ii. penjelasan pemerintah atas materi yang dimohonkan untuk diuji latar belakang konsepsi terbitnya dapat disampaiparagraf hal tersebutkawasan hutan (penjelasan (penjelasan paragraf dengan mempertimbangkan hal hal tersebut atas, maka ditetapkanlah yang menggantikan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kehutanan. undang undang nomor tahun tentang kehutanan tidak hanya mengatur tentang bidang kehutanan saja, tetapi juga mengatur bidang lain yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan. atas dasar hal tersebut, maka dalam undang undang nomor tahun diatur mengenai penggunaan kawasan hutan melalui yang mengaturberdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan terutama dalam kaitannya dengan pertambangan: (a) pertambangan dalam kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung, (b) kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tidak dapat dilakukan dengan mengubah fungsi pokok kawasan hutan, (c) pertambangan dalam kawasan hutan harus dengan izin menteri kehutanan, (d) dalam kawasan hutan lindung dilakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka, (e) izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan yang berdampak penting, cakupan luas serta bernilai strategis dilakukan menteri atas persetujuan dpr. dengan berlakunya maka ada kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan seperti tertuang dalam ketentuansejarah terbentuknya pengelolaan deposit tambang bersamaan dengan sejarah terbentuknya pengelolaan kawasan hutan, baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. apabila terdapat deposit tambang kawasan hutan produksi, maka sesuai dengan ketentuan dapat dilakukan penambangan sepanjang ada izin pinjam pakai dari menteri kehutanan. pemohon. hak konstitusional pemohon dalam kedudukannya sebagai kepala daerah kabupaten penajam paser utara diatur berdasarkan uud bahwa berdasarkan dan uud menentukan kedudukan hukum (legal standing) pemohon bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten penajam paser utara adalah sebagai lembaga daerah, yang dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia disebut sebagai lembaga negara daerah. pemohon bertindak selaku eksekutif daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga yudikatif daerah: bahwa sebagai lembaga negara daerah kabupaten penajam paser utara adalah dipilih secara langsung dan demokratis oleh masyarakat kabupaten penajam paser utara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada), sehingga kedudukan hukum pemohon adalah sebagai lembaga eksekutif daerah yang langsung dipilih oleh masyarakat kabupaten penajam paser utara, yang dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia bertindak sebagai lembaga negara: bahwa dalam kedudukan hukum pemohon sebagai lembaga negara sesuai uud telah pula ditetapkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan telah dicatatkan dalam lembaran negara republik indonesia tahun nomor tanggal oktober selanjutnya dalam permohonan ini disebut bahwa dalam kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagai lembaga negara secara tegas diatur mengenai tugas dan wewenang pemohon dalam yaitunamun demikian perlu adanya penyelarasan regulasi antara kehutanan dan pertambangan dalam upaya peningkatan pendapatan nasional yaitu: (a) deposit tambang dengan penambangan pola pertambangan terbuka antara lain tambang batubara, emas, nikel dan lain lain yang berada dalam kawasan hutan lindung, (b) deposit tambang dengan penambangan pola pertambangan tertutup antara lain minyak, gas, dan lain lain yang berada dalam kawasan konservasi. mengingat peran penting dari hutan tersebut, maka hutan harus dikuasai oleh negara, untuk dipergunakan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. penguasaan hutan oleh negara tersebut bukan berarti kepemilikan, tetapi memberikan wewenang kepada negara pemerintah) untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan: serta mengatur hubungan hukum mengenai kehutanan. atas dasar hak menguasai tersebut, selanjutnya negara pemerintah) berwenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain baik untuk kegiatan kehutanan maupun untuk kegiatan lain yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan. untuk itu setiap kegiatan pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan diberikan secara selektif dan terencana dalam satu perizinan oleh menteri. mengingat banyaknya kegiatan pembangunan luar bidang kehutanan yang bersifat penting dan strategis, maka perlu adanya ketentuan yang dapat mengakomodir kepentingan kepentingan tersebut. atas dasar hal tersebut maka dalam ketentuan diatur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan luar bidang kehutanan melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan, karena dengan mekanisme tersebut pemerintah masih mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan tersebut. sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri kehutanan nomor menhub juncto peraturan menteri kehutanan nomor menhub ll tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggunaan kawasan hutan. adapun kegiatan pembangunan luar sektor kehutanan yang dapat diberikan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan secara tegas telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penggunaan kawasan hutan, yaitu:fasilitas umum, industri terkait kehutanan:berdasarkan data yang ada pada kementerian kehutanan hingga saat ini seluruh indonesiauntuk provinsi kalimantan timur hingga saat inibahwa mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik, dihormati dan dilaksanakan secara tertib, tanpa ada kendala maupun keberatan dari masyarakat baik perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, maupun lembaga negara, sehingga alasan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dalam permohonan ini sangatlah mengada ada dan tidak beralasan. tanggapan terhadap substansi dan huruf undang undang nomor tahun tentang kehutanan dan huruf tidak bertentangan uud yang menentukan: negara indonesia adalah negara hukum . negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia ham)yang berdiri sendiri. prinsip prinsip negara hukum meliputi hal hal sebagai berikut: pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ham) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun, dan legalitas hukum. menurut a.vrule law , yaitu supremacy law, equality before the law, dan due process law. berdasarkan definisi tersebut atas, maka jelas bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan dalam menerbittelah memperhatikan semua unsur tentang negara hukum yaitu asas legalitas, pembagian kekuasaan, perlindungan hak dasar fundamental rechten fundamental rights), dan tanggung jawab kekuasaan. apabila dilihat dari hal tersebut maka tidak ada kaitannya antara dan huruf yang bertentangan dengan uud maksud pengaturan huruf juncto adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran bidang kehutanan. diatur bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan harus berdasarkan izin dari menteri kehutanan yang mana dalam hal ini menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab bidang kehutanan sesuai butir lebih lanjut dalam huruf undang undang guo diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang kawasan hutan tanpa izin menteri. mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa larangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi, atau eksploitasi tanpa izin menteri berlaku untuk siapa saja. dengan demikian berdasarkan pertimbangan atas, maka dan tidak terkait dan tidak bertentangan dengan uud dan huruf tidak bertentangan dengan dan uud dengan penjelasan sebagai berikut:las otonomi dan tugas pembantuan . selanjutnya menyatakan, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alamsebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut atas, telah diterbitkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbskipun dalam undang undang nomor tahun diatur bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah hanya meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, namun berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tersebut, pemerintah diperbolehkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tersebut mengatur bahwa:khusus mengenai urusan pemerintahan bidang kehutanan, telah ditentukan pembagian urusannya sebagaimana pada huruf aa. angkayang mengatur bahwa kewenangan pemerintah dalam pendayagunaan kawasan hutan meliputi penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pendayagunaan kawasan hutan, pelaksanaan penetapan fungsi hutan serta perubahan hak dari lahan milik menjadi kawasan hutan, pemberian perizinan penggunaan dan tukar menukar kawasan hutan. dengan demikian ketentuan dan telah sejalan dengan amanat konstitusi, dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud dan huruf tidak bertentangan dengan uud yang menentualam tersebut jelas mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yang artinya bahwa kewenangan tidak diberikan seluruhnya kepada daerah tetapi ada hubungan yang dilaksanakan secara adil dan selaras. dalam memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, menteri kehutanan juga harus memperhatikan rekomendasi dari bupati walikota yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. apabila dalam permohonannya pemohon berkedudukan selaku bupati kepala daerah kabupaten penajam paser utara yang berarti pemerintah daerah bukan pemerintahan daerah karena untuk dapat dikatakan sebagai pemerintahan daerah sesuaimaka tidak ada kaitannya dengan uud dalam dikatakan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutanmana peran dari pemerintah daerah dibutuhkan, karena pertimbangan batasan luas serta kelestarian lingkungan daerah didapat dari pemerintah daerah yang dianggap paling mengetahui daerahnya. dengan demikian berdasarkan pertimbangan atas dan huruf tidak bertentangan dengan uud bahwa lahirnya merupakan amanah dari uudmplementasi dari ketentuan tersebut, selain memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola kekayaan alam berupa hutan, juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam tersebut. atas dasar hal tersebut, maka selain mengatur mengenai mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan luar kegiatan kehutanan, juga mengatur sanksi terhadap penggunaan kawasan hutan secara ilegal. pengaturan sanksi tidak dimaksudkan untuk membatasi hak hak asasi manusia dalam berusaha, tetapi semata mata dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak hak negara atas hutan dan kawasan hutan. sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembangunan luar kegiatan kehutanan khususnya untuk pertambangan sebagian besar merupakan kegiatan yang bersifat tambang terbuka, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya dan pada akhirnya akan berdampak pada terjadinya degradasi hutan, erosi, dan banjir terutama pada daerah hilir. terhadap tambang illegal jelas akan berdampak lebih buruk lagi karena tidak ada mekanisme yang secara yuridis dapat memaksa pelaku untuk memenuhi kewajiban kewajiban khususnya terkait keberlangsungan kawasan hutan. atas dasar pertimbangan tersebut, pengaturan sanksi terhadap para pelaku pertambangan secara illegal sebagaimana ditentukan dalam huruf adalah sudah tepat dan benar. selain hal hal tersebut atas, menurut pemerintah good non, permohonan pemohon dianggap benar adanya dan akan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif, sebagai berikut: karena hutan merupakan satu kesatuan ekosistem antara daerah hulu dan hilir yang pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi yang tidak dapat dibatasi dengan wilayah wilayah administratif kabupaten kota, maka kerusakan kawasan hutan dalam suatu wilayah tertentu akan berakibat buruk pada daerah lain. adanya kebijakan masing masing daerah kabupaten kota dalam pengelolaan hutan khususnya dalam memberikan perizinan untuk kegiatan pembangunan luar kegiatan kehutanan, dikhawatirkan akan sulit untuk mengendalikan izin yang diberikannya, yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup manusia. akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap izin izin yang telah diterbitkan oleh kementerian kehutanan yang didasarkan pada ketentuan akan sulit mengendalikan kelangsungan ekosistemnya karena masing masing kabupaten kota hanya akan mempertimbangkan faktor ekonomi investasi tanpa mempertimbangkan pengaruh negatif pada wilayah sekitarnya. ivketentuan dan hurufdan huruf tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud namun demikiahli yaitu prof. dr. asep waran yusufundang undang kehutanan berkaitan dengan undang undang penataan ruang, undang undang pelindungan dan pengelolaan hidup, dan sebagainya. memahami, mengurus, atau menyelenggarakan kehutanan harus dilihat dalam konteks pendekatan ekoregion atau ecoregion. pengelolaan hutan tidak hanya berbasis wilayah administratif semata mata, namun harus lintas wilayah administrasi pemerintahan. pengurusan hutan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang berpengetahuan, berpengalaman, punya pengaruh, punya kapasitas teknis, tidak semata mata administratif saja. hutan adalah sumber daya lingkungan, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial. oleh karena itu, hutan harus dilihat dari jasa lingkungannya, bagaimana hutan bisa mencegah bencana dan menyejahterakan rakyatnya. hutan juga memiliki karakter dan sifat bisa dikelola secara bersama. pengelolaan hutan memang harus didasarkan kepada kemampuan untuk mendayagunakan apa yang disebut dengan desentralisasi fungsional, tidak hanya semata mata desentralisasi teritorial. dalam konteks desentralisasi fungsional, maka lihatlah berbagai kepentingan yang berkaitan dengan hutan, baik kalangan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan sebagainya. diperlukan instrumen pengendalian dalam kaitannya dengan dan huruf pengendalian dapat dilakukan melalui perizinan. fungsi izin (sebagai instrumen pemerintahan) adalah sebagai sarana hukum administrasi (instrumen yuridis preventif) untuk mencegah perbuatan melanggar hukum. dengan demikian, izin memiliki fungsi suren, yaitu pengendalian agar jangan sampai terjadi pelanggaran: tujuan izin adalah untuk bisa menjamin kepastian hukum, untuk mengkonkritkan norma norma umum dalam norma norma individual perbuatan perbuatan yang sangat tertentu. izin akan memberikan perlindungan hukum, melindungi hak masyarakat, hak lingkungan, dan hak hutan. izin harus didasarkan pada asas legalitas (keabsahan hukum) yang diukur dengan aspek, yaitu izin harus (i) bertujuan, (ii) jelas kewenangannya, (iii) ada substansi (melarang, memerintahkan, mewajibkan, membolehkan, dan sebagainya): (iv) ada prosedur administratif, teknis, yuridis, dan manajerial: (v) ada pengawasan dan sanksi administrasi. dan bermakna pengendalian, perlindungan hukum, kepastian hukum, pelibatan multistakeholder, serta pelibatan kepala daerah. dengan demikian, dikaitkan dengan dikaitkan dengan undang undang pemerintahan daerah, adalah selaras dengan maksud yang mengatakan bahwa hubungan kewenangan antara pusat dan daerah adalah hubungan yang berkaitan dengan sumber daya alam. konteksnya izin adalah terkait dengan pengendalian, bukan dalam makna mengambil alih kewenangan daerah atau mengambil alih otonomi seluas luasnya, melainkan pengendalian yang diselenggarakan bersama sama secara konsumen. sebaiknya pengelolaan hutan oleh daerah melibatkan ahli, karena permasalahan hutan sangat kompleks, antara lain mengenai pencegahan bencana dan simpanan air. daerah juga memiliki fungsi pengendalian. pengendalian bukan semata kontrol, represif, dan serba top down, melainkan meliputi arah, pedoman, dan kebijakan, dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan. tidak harus diartikan sebagai mutlak kewenangan menteri, karena jika dikaitkan dengan menteri dapat mendelegasikan kewenangan atirbutifnya menjadi kewenangan delegasi kepada daerah. dalam kaitan antara dengan uud perizinan tidak boleh mengabaikan daerah karena lokasi dan aspirasi ada daerah, selain itu daerah memiliki kepentingan, kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan sistem.huruf kehutanan bertentangan dengan uud: ill. pokok pokok permohonan bahwa berdasarkan hak konstitusional pemohon selaku bupati kepala pemerintahan daerah kabupaten penajam paser utara sebagaimana diatur dalam dan uud lebih lanjut pelaksanaannya telah diatur dalam memberikan hak kepada pusat: bahwa pemberian otonomi seluas luasnya kepada daerah kabupaten sebagaimana diamanatkan dan uud dalam kerangka kesatuan republik indonesia menghendaki dibentuknya daerah daerah otonom sebagai tuntutan adanya perubahan pelaksanaan hak daerah kabupaten untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan sistem desentralisasi: bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri didasarkan pada faktor daerah, perhitungan dan kebijakan yang benar benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas, sehingga dengan diberikan otonomi kepada pemohon dapat memungkinkan daerah untuk berkembang lebih pesat, serta membuka peluang masyarakat daerah untuk membangun daerahnya sendiri, dan membuka peluang untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten: bahwa untuk mencapai tujuan otonomi diatas, selanjutnya berdasarkan uud telah mengamanatkan susunan dan tata cara ketentuan kehutanan yaituketentuan huruf kehutanan yaitu:huruf kehutanan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, pemohon berpendapat selaku bupati kabupaten penajam paser utara sebagaimana diatur dalam uud yang lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mempunyaiyangan pusat. (vide permohonan ago angka halaman bahwa, pemohon mendalilkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahmenurut pemohon pengelolaan kawasan hutan yang ada dalam kewenangan pemerintahan daerah adalah merupakan kewenangan bupati walikota termasuk pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan. (vide permohonan guo angka halaman bahwa, pemohon mendalilkan ketentuan kehutanan sangat merugikan hak konstitusional pemohon karenacm. (vide permohonan guo angka poin halaman bahwa, pemohon berpendapat dengan ditetapkannya penangannegara republik indonesia tahun. (vide: permohonan guo angka poin hal. bahwa, pemohon mendalilkan ketentuan dan huruf kehutanan tidak memenuhi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan asas keadilan. bahwa, pemohon mendalilkan ketentuan dan huruf kehutanan tanpa izin menteri kehutanan adalah melanggar asas adil dan selaras sebagaimana ditetapkan uud dan menyebabkan hilangnya kewenangan pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah sebagaimana ditentukan uud tahun (vide permohonan guo angka halaman pemohon beranggapan ketentuan dan huruf kehutanan bertentangan dengan uud yang berbunyi: uud yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum .ud yang berbunyi: hubungan wewenang antara pemerintahansyarat dan ukuran kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam pengujian undang undang tersebut, dpr berpandangan bahw, pemohon dalam permohonan guo tidak tegas menyatakan kedudukan hukumnya (legal standing) sebagaimana dikemukakan pemohon yang menyatakan satu sisi berkedudukan sebagai bupati selaku kepala eksekutif daerah kabupaten penajam paser utara, dan sisi lain sebagai lembaga negara daerah kabupaten penajam paser utara. hal ini menjadi penting untuk menentukan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, apakah sebagai perseorangan wni, badan hukum publik, atau lembaga negara terkait dengan ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. bahwa, apabila pemohon dalam permohonan guo berkedudukan sebagai bupati kepala daerah kabupaten penajam paser utara, maka jelas tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan mahkamah konstitusi, yaitu bahwa yang dapat sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujianapabila pemohon berkedudukan sebagai lembaga negara, maka perlu dipersoalkan dahulu apakah pemohon selaku bupati kepala daerah kabupaten penajam paser utara sudah memenuhi syarat syarat sebagai lembaga negara lembaga pemerintahan daerah, karena dalam permohonan guo yang mengajukan pengujian undang undang guo adalah bupati selaku kepala pemerintah daerah kabupaten. uud mengamanat?. bahwa. atas dasar ketentuan tersebut, jelas bahwa yang melakukan otonomi seluas luasnya adalah pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah bersama dprd. karenanya, pemohon selaku bupati kepala pemerintah daerah kabupaten tidak mewakili pemerintahan daerah, tidak tepat dan berdasar jika ketentuan dan huruf kehutanan dianggapnya oleh pemohon bertentangan dengan uud bahwa, uud yang dijadikan batu uji oleh pemohon, pada pokoknya mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah yang berarti bahwa kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tidak diberikan seluruhnya kepada daerah tetapi ada hubungan wewenang yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang undang. bahwa dalam permohonan guo pemohon berkedudukan selaku bupati kepala pemerintah daerah kabupaten penajam paser utara yang berarti kedudukan pemohon adalah selaku pemerintah daerah bukan berkedudukan sebagai pemerintahan daerah. mengingat untuk dapat dikatakan sebagaibahwakarenanya menurut dpr, ketentuan dan huruf kehutanan tidak ada relevansinya dengan uud sehingga jelas ketentuan dan huruf undang undang kehutanan tidak tepat dan berdasar jika dipertentangkan dengan uud bahwa, dpr berpendapat bahwa mempertentangkan kehutanan beserta peraturan pelaksanaannyatambangan mineral dan batubara bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, berdasarkan uud dan huruf mahkamah konstitusi. demikian juga mahkamah konstitusi tidak berwenang menguji kehutanan terhadap asas asas pemerintahan umum yang baik. bahwa, pemohon dalam permohonan guo, pemohon tidak jelas, konkrit dan fokus dalam menguraikan telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan dan huruf kehutanan. oleh karena itu, dpr berpandangan perlu untuk dipersoalkan apakah pemohon sudah memenuhi syarperlu juga dipertanyakan kepada pemohon apakah terdapapengujian. bahwa, dengan demikian dpr berpandangan, bahwa keliru dan tidak berdasar pemohon dalam permohonan guo mendalilkan ketentuan undang undang guo telah menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. bahwa, atas dasar pandangan tersebut, menurut dpr, pemohon tidak memenuhi syarat syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dan penjelasan mahkamah konstitusi, serta batasan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam putusan mahkamah konstitusi terdahulu. dengan demikian dpr berpandangan, sudah tepat dan berdasar sehingga sudah sepatutnyverklaara). namun apabila ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulya berpendapat lain, berikut ini disampaikan pandangan atas pokok perkara pengujian kehutanan. pengujian kehutananhuruf kehutananhutan merupakan karunia dan amanah tuhan yang maha esa yang dianugrahkan kepada bangsa indonesia, karenanya hutan merupakan termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia. oleh karena itu hutan wajib diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. selain itu hutan juga menjadi salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya. untuk itu keberadaan hutansional, serta bertanggung jawab. pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, hendaknya mampu. bahwa, uud mengamanatkanpengertian mengenai dikuasai oleh negara perlu juga merujuk putusan mahkamah konstitusi nomor puu i dalam pertimbangan hukumnya halaman yang pada pokoknya menyatakan:tahunandaad) oleh negara atau badan hukum milik negara sebagai instrumen kelembagaan melalui. penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang, maka secara tegas mengenai susunan dan penyelengaraan pemerintahan dimaksud telah diatur dalam dengan membagi susunan negara kesatuan republik indonesia terdiri dari, dengan demikian pemohon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat yangpelaksanaan dilaksanakan secara adil dan selaras: bahwa atas kewenangan pemohon sebagaimana ditentukan dalam dan dibatasi dengan urusan yang oleh undang undang ini ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi, moneter dan fiskal nasional: dan agama: bahwa selanjutnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dan menentukanohon: bahwa berdasarkan kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana disebutkan diatas (dalam angka s.d. dengan terbitnya yaitu dan hurufserta ketentuan huruf yang menyatakan,adalah bertentangan dengan hak konstitusional pemohon , karena: pengertian tersebut mengandung arti bahwaberdasarkan pemahaman tersebutegara indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam uud mengandung makna bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan pada peraturan perundang undangan dan sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum antara lain menempatkan hukum pada tempat tertinggi (supremacy law), pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan dan legalitas hukum. sejalan dengan prinsip negara hukum, dan berdasarkan amanat uud hutan yang termasuk kekayaan alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan nasional, sehingga negara mengatur kewenangan penggunaan kawasan hutan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah. hal inilah yang menjadi dasar konstitusional memberikan kewenangan kepada menteri untuk memberikan izin pinjam pakai sebagaimana diatur dalam dan kehutanan. jika wewenang pemberian izin pinjam pakai diserahkan kepada kepala daerah tentu hal ini akan memungkinkan pengelolaan hutan berdasarkan kepentingan daerah masing masing yang justru dapat bertentangan dengan kepentingan nasional dan juga jelas akan bertentangan dengan uud bahwa, ketentuan huruf kehutanan yang mengaturberlaku untuk semua orang termasuk pemohon sendiri yang justru ketentuan huruf guo diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelanggaran atas larangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, atau eksplorasi atau eksploitasi tanpa izin menteri. karenanya, menurut dpr ketentuan huruf kehutanan tidak ada relevansinya dengan uud sehinga jelas tidak berdasar jika ketentuan huruf kehutanan dipertentangkan dengan uud berdasarkan pada dalil dalil yang dikemukakan, dpr berpandangan bahwa ketentuan dan huruf kehutankehutananundang undang guo sama sekaliuntuk seluruhnya,udbertanggal april dan kesimpulan pemerintah tanpa tanggal bulan april yang masing masing diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april danhurufmenimbang bahwa permohonan pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas normaj3. dan paragraf i3.6jlembaga negara, yaitu bupati kepala daerah kepala eksekutif daerah) kabupaten penajam paser utara, provinsi kalimantan timur, memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uud dan dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan huruf pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mengurus daerahnya berdasar asas otonomi yang memungkinkan daerah untuk membangun, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten. terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini kehutanan, pemohon mendalilkan dirugikan oleh dan huruf karena guo menentukan bahwa izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan merupakan kewenangan menteri. menurut pemohon, kewenangan menteri sebagaimana diatur dalam dan huruf tersebut bertentangan sebagai amanat uud mengakibatkan pemohon tidak dapat mengelola sendiri sumber daya alam, khususnya pertambangan, yang berada daerah kewenangan pemohon, sehingga menghambat investasi bidang pertambangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, menurut mahkamah,lam konteks perkara ini, kewenangan pemberian izin pertambangan adalah ranah eksekutif, sehingga memang berkaitan langsung dengan posisi pemohon sebagai kepala daerah, tanpa melibatkan kedudukan dewan perwakilan rakyat daerah, kedudukan kedua, dari perspektif pengaturan (reguler),: perizinan merupakan pintu masuk bagi investasi berupa pengelolaan sumber daya alam, yang manfaatnya berhubungan langsung dengan masyarakat daerah bersangkutan. dengan demikian, secara prima face, terdapat potensi kerugian konstitusional bagi pemohon terkait perizinan, yang timbul karena adanya ketentuan yang dimohonkan pengujian dimaksud:emohon memiliki kedudukan hukumemohon adalah pengujian dan hurufubungan kementerian negara dengan pemerintahan daerah: il) pertambangan dan kehutanan, dan iii) kewenangan perizinan kehutanuud mengatur tentang kementerian negara. menyatakan, presiden dibantu oleh menteri menteri negara . menyatakan, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan . menyatakan, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang . selanjutnya ketentuan dalam uud tersebut dijabarkan dalam undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, yang menyatakan bahwa kementerian kehutanan merupakan institusi kementerian yangyang dalam hal ini membidangi urusan kehutanan. kementerian tersebut dalam melaksanakan tugasnya, (vide undang undang kementerian negara), i3 menimbang bahwa sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya hutan adalah termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud oleh uud putusan mahkamah konstitusi nomor puu i menyatakan penguasaan negara berarti bahwa negara berwenang untuk mengurus, mengatur, mengelola serta mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. pengurusan, pengaturan serta pengelolaan kekayaan alam tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip prinsip yang terkandung dalam konstitusi, yaitu: prinsip untuk sebesar besar bagi kemakmuran rakyat, dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip: kebersamaan, efisiensi berkeadilan: berkelanjutan: berwawasan lingkungan: kemandirian: keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional: i3. menimbang bahwa pembangunan ekonomi meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terkandung dalam hutan, sehingga negara berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam rangka menjamin dilaksanakannya amanat dan prinsip prinsip yang digariskan konstitusi. sehubungan dengan pengelolaan hutan, negara juga harus menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar besar kemakmuran rakyat memperhatikan wawasan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan: upaya menjamin pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah pusat yang paling mengetahui beban dan pengaruh ekosistem hutan secara keseluruhan antarwilayah pemerintah daerah yang tidak bisa dipisah pisahkan menurut kawasan wilayah pemerintahan daerah masing masing. jika seluruh kewenangan pengelolaan kawasan hutan diserahkan kepada daerah maka potensial terjadi ketidakseimbangan pengelolaan lingkungan antardaerah yang dapat merusak ekosistem: apalagi, menurut keterangan pemerintah, sebagian besar kegiatan pertambangan merupakan kegiatan tambang terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan terjadinya degradasi hutan, erosi, dan banjir, terutama pada daerah hilir. kegiatan pertambangan akan berdampak buruk bagi kelangsungan ekosistem hutan, sehingga untuk menjamin terselenggaranya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud uud negara harus dapat tetap mengontrol dan mengawasi proses eksploitasi sumber daya alam: hutan bukan hanya sekadar kawasan yang memiliki nilai produksi, namun juga bagian dari ekosistem, bahkan bagian dari kehidupan sosial serta kebudayaan dari masyarakatnya. kerusakan hutan mempengaruhi kualitas udara secara keseluruhan dan berpengaruh juga terhadap kualitas tanah dan penyerapan air yang berdampak selain kepada masyarakat lokal kawasan hutan tersebut juga ketentuan dan ketentuan huruf tersebut sangat kontradiktif dengan itu sendiri, karena undang undang kehutanan secara tegas telah menentukan,njutnya ketentuan dan huruf mengenai pelaksanaan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, berdasarkan telah pula diaturyang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (ic. pemohon), dengan menentukan sebagai berikut:, seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu:bahwapengelolaan kawasan kepada masyarakat kawasan wilayah lain. dengan demikian, permasalahan kehutanan indonesia merupakan permasalahan yang bersifat lintas batas dan tidak dapat dibatasi hanya pada satu kawasan saja: i3 menimbang bahwa isu mengenai pertambangan, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya lainnya tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pelestarian lingkungan dan konsep pembangunan lingkungan berkelanjutan yang diamanatkan oleh uud isu pengelolaan kehutanan bukan sekadar permasalahan kewenangan administratif (pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah) namun merupakan permasalahan pengelolaan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. pengelolaan lingkungan yang salah dan tidak terencana dengan baik akan berdampak pada berkurangnya ketahanan lingkungan dan berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas kekayaan alam indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kehati hatian dan perencanaan yang matang. untuk menjamin pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang akan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam indonesia harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan (the just saving principles): i3 menimbangmenyatakan, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang . berdasarkan ketentuan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa instrumen izin yang kewenangan pemberiannya diberikan kepada menteri sebagaimana diatur pada bukanlah berarti menyimpang prinsip otonomi daerah atau mengambil kewenangan daerah, tetapi merupakan instrumen pengendalian yang mengarahkan pengelolaan pertambangan pada kawasan hutan yang tidak semata mata berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan: dalam pelaksanaan pengendalian dibutuhkan sanksi yang tegas, sehingga keberadaan adalah sangat relevan dalam rangka pelaksanaan prinsip penguasaan oleh negara dalam pengertian pengawasan terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya (vide putusan puu i bertanggal desember putusan nomor puu ii bertanggal juli dan putusan nomor puu ii1 bertanggal juli dalam konteks yang demikian, penegakan hukum dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan kelestarian alam adalah sangat penting. dengan demikian, norma tidak dapat dipisahkan dengan norma sehingga pembahasan mengenai konstitusionalitasnya sangat terkait: menurut mahkamah, dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan guo menciptakan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan, karena ketentuan norma pada sudah jelas menentukan kewenangan pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh menteri kehutanan. tidak tepat apabila dipandang sebagai ketidakserasian peraturan perundang undangan, karena merupakan norma yang bersifat akomodatif sehingga pemerintah dapat menyerahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan kehutanan kepada pemerintah daerah demi meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dan penyelenggaraan otonomi daerah, dalam rangka peningkatan efektifitas pengurusan hutan dan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah juga wajib memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial kawasan hutan tersebut. penyelenggaraan kehutanan oleh pemerintah daerah tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih luas, yaitu keseimbangan ekosistem yang berdampak pada seluruh kawasan negara melampaui batas batas administratif pemerintahan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan mekanisme perizinan yang dilimpahkan kepada pemerintah, dalam hal ini menteri kehutanan, menciptakan permasalahan dalam bentuk sulitnya pemberdayaan kawasan hutan oleh pemerintah daerah dan lebih jauh menghambat pembangunan daerah: terhadap dalil tersebut, mahkamah menilai bahwa permasalahan terkait mekanisme perizinan yang memerlukan waktu lama merupakan persoalan implementasi norma, bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. apabila memang ada persoalan dalam birokrasi perizinan, maka merupakan tugas pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam sistem perizinan dalam birokrasinya sehingga pengelolaan kawasan hutan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip yang sudah ditentukan oleh konstitusi dan i3 menimbang bahwa uud mengamanatprinsip ini harus diimplementasikan termasuk dalam pengelolaan kehutanan dan sumber daya lingkungan hutan, dalam melaksanakan kewenangan atas pengelolaan kehutanan, prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, membutuhkan suatu perencanaan yang komprehensif oleh pemerintah pusat, terutama terkait kegiatan penambangan kawasan kehutanan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, serta kehidupan sosial masyarakat kawasan hutan tersebut, samping itu, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan prinsip prinsip ekonomi dimaksud juga harus konsisten dengan perencanaan penataan ruang yang diatur oleh undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, khususnya yang pada pokoknya mengatur kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang. pengaturan tersebut menegaskan bahwa dalam pengelolaan kawasan kehutanan, peran dan kewenangan pemerintah tidak dapat dikesampingkan, baik dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. pemerintah berwenang menentukan rencana peruntukan bagi suatu kawasan kehutanan sebagai kawasan hutan produksi atau konservasi, bahkan dalam undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, apabila suatu kawasan sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang hanya dapat menjadi wilayah usaha pertambangan khusus, perizinan eksplorasinya mutlak menjadi wewenang pemerintah (vide i3. menimbang bahwa dari uraian atas, norma yang berisi kewenangan pemerintah untuk memberi izin, dalam hal ini menteri kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, dengan mempertimbangkan fungsi hutan baik sebagai penyeimbang ekosistem dan bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, maupun dampak pengelolaan sumber daya kawasan kehutanan yang bersifat lintas sektoral dan lintas daerah adalah norma yang tepat. dengan demikian pemerintah berperan mutlak dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan prinsip hak menguasai oleh negara dan prinsip prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional menurut konstitusi. selain itu prinsip otonomi daerah dan efektivitas pengurusan sudah diakomodasi oleh ketentuan sehingga dan hurufelapanhutan yang ada didalam kewenangan pemerintahan daerah adalah merupakan kewenangan bupati walikota ic. pemohon), termasuk pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan: bahwa dengan demikian, sangatlah merugikan hak konstitusional pemerintah daerah kabupaten (lc. pemohon), karena: berlakunya ketentuan sangat merugikan hak konstitusional pemohon, karena pemohonadadan kualitas batubara yang dijumpai daerah kabupaten penajam paser utara ini pada umumnya berkalori tinggi, dengan kilap bagus dan kandungan debunya tidak begitu banyak, dengan luas lahan pertambangan kabupaten penajam paser utara adalah ha: bahwa karena sulitnya prosedur memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan investasi daerah kabupaten penajam paser utara, yang semestinya investasi dibidang pertambangan tersebut dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah sebagai sumber anggaran pembiayaan belanja daerah apbd), yang secara langsung sebagai modal dalam pembangunan dan pengembangan daerah kabupaten penajam paser utara, sebagai sumber pendapatan asli daerah dari sektor pengelolaan kekayaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan uud maupun bahwa rumitnya prosedur birokrasi dalam memperoleh izin menteri kehutanan dalam hal pemanfaatan hutan untuk keperluan pertambangan, sangat merugikan hak konstitusional pemohon, karena besarnya biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh izin dari menteri kehutanan sehingga menyebabkan timbulnya peluang korupsi kolusi dan nepotisme kkn), dan besarnya biaya izin diluar biaya resmi yang ditentukan undang undang telah menyebabkan investor ragu ragu melakukan investasi pertambangan daerah kabupaten penajam paser utara, sehingga menghalangi pemohon untuk memperoleh sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pembangunan daerah kabupaten penajam paser utara: bahwa disamping itu terhambatnya investasi bidang pertambangan daerah kabupaten penajam paser utara telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat daerah kabupaten penajam paser utara, karena harusnya investasi dibidang pertambangan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat kabupaten penajam paser utara, sehingga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat: bahwa ketentuan sangat merugikan hak konstitusional pemohon, karena berdasarkan itu sendiri telah secara tegas menentukan dalam penyelenggaraan kehutanan pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, dengan tujuanbahwa ditetapkannya kewenang,krerlal nama thomson situmorang, pera kru pekerjaan advokat dan managing partner pada law firm situmorang partners meet alamat gedung pusat alkitab gedung lai), lantai unit jalan selembar raya nomor kelurahan kenari, kecamatan senen, jakarta pusat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor rbs sk vii bertanggal juli memberi kuasa kepada pintar situmorang, sh., dedy ronald gultom, sh., wirid fernando s., sh., charles a.m. hutagalung, sh., dan peredam sihombing, sh., masing masing sebagai advokat advokat magang yang beralamat gedung pusat alkitab gedung lai), lantai unit jalan selembar raya, nomor kelurahan kenari, kecamatan senen, jakarta pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai non, ikatan notaris indonesia: memeriksa bukti bukti pemohon, membaca kesimpulantuk selanjutnya disebut kekuasaan kehakiman ,'an untuk selanjutnya disebut mk dan huruf kekuasaan kehakiman, menyatakan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian uraian tersebut atas, pemohonkehormatan notaris , dan serta nomor tahun terhadap ketentuan dan uud iii. pokok pokok permohonan bahwa hal hal yang dikemukakan pada bagian kewenangan mahkamah konstitusi dan bagian kedudukan hukum (legal standing) pemohon, sebagaimana diuraikan atas adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok pokok permohonan ini, bahwa ketentuan nomor tahunsubstansi ketentuan nomor tahun tersebut ternyata sama persis dengan substansi ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris, yang berbunyirdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkedua aturan tersebut (yaitu: nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris)dimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris harus dengan persetujuan majelis pengawas daerah mpd), sedangkan menurut ketentuan nomor tahun harus dengan persetujuan majelis kehormatan notaris mkn): . bahwa pergantian baju atau organ yang memberi persetujuan tidak menghilangkan persamaan substansi kedua aturan tersebut, yaitu tentang memberi persetujuan untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris, yang sama sama membatasi kewenangan hakim, jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menegakkan hukum, bahkan terkesan seolah olah kewenangan hakim, jaksa penuntut umum dan penyidik berada bawah kewenangan majelis kehormatan notaris karena hanya dengan persetujuan majelis kehormatan notaris lah, hakim, jaksa penuntut umum dan penyidikhal tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tertanggal mei tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris, yang pada pokoknyamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god(vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tertanggal mei halaman poin baris ke s.d. baris ke (bukti )), bahwa ketentuan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang jabatan notaris, ternyata oleh mahkamah konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan uud sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tertanggal mei (bukti p 10j, bahwa adapun pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tertanggal mei yang menyatakan substansi ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris bertentangan dengan uud adalah sebagai berikut (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tertanggal mei halaman s.d. halaman (bukti )):merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ,. dalam putusan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.47merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god., merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.a. bahwa dengan pertimbangan majelis hakim atas relevan dan sangat menguatkan dalil pemohonbahwa permohonan pemohon yang mendalilkan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan yang sama (equal protection) sebagaimana pertimbangan mahkamah konstitusi yang menyatakan ..dst : bahwa sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dan serta nomor tahun tentang jabatan notaris, mengandung perlakuan berbeda dan.c. bahwa oleh karena pemohonmerupakan seorang yang berprofesi sebagai advokat (yang menuruga harus diberlakukan sama di. hadapan hukum, maka demikian juga halnya jabatan notaris harus diberlakukan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id sama hadapan hukum, yang dalam pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusannya tersebut atasbahwa dengan demikian pemanggilan notaris dengan kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapat ijin dari majelis kehormatan notaris seperti yang diatur dalam sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dan serta nomor tahun hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya, bahwa dikarenakan substansi nomor tahun (bukti dengan substansi undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris (buktisedangkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris (bukti oleh mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tertanggal mei (bukti telah dengan jelas dan terang menyatakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris (bukti sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah bertentangan dengan uud maka demi hukumjuga harus dinyatakan bertentangan dengan uud (bukti sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god .a.aka: putusan nomor puu x tanggal mei yaitu dalamnya tanpa persetujuan majelis kehormatan notaris: .b. bahwa karena apabila kembali harus dengan persetujuan majelis kehormatan notaris (dahulu dengan persetujuan majelis pengawas daerah), makapemanggilan notaris oleh penyidik dan atau: untuk kepentingan proses peradilan, baik oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim akan potensial mengalami kerugian hak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god konstitusional, sebagaimana yang pemohonalami ketika menjadi kuasa hukum sdr. kant kamal, yang dalam mendapatkan:oleh penyidik danrus dengan ijin majelis pengawas daerah, sehingga perkara sdr. kant kamal yang ditangani oleh pemohon terhalang prosesnya (bahkan di sp3 dihentikan) karena penyidik ketika itu tidak mendapat ijin persetujuan dari majelis pengawas daerah untuk memanggil notaris yang diperlukan keterangannya, bahwa dengakan potensial menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon selaku advokat (yang nota bene salah satu penegak hukum) secara khusus dan masyarakat indonesia pencari keadilan pada umumnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana ketika aturan hukum tentang pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris (bukti yang harus dengan persetujuan majelis pengawas daerah yang telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon yang menegakkan hukum dalam perkara klien pemohon, sdr. kant kamal dan kerugian hak konstitusional sdr. kant kamal selaku masyarakat pencari keadilan , bahktelah menimbulkan kebingungan tersendiri kalangan notaris,sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris , dan nomor tahun bukti terhadap ketentuan dan uud (bukti iimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god isyana sarwono, ketua hubungan kelembagaan luar negeri pengurus pusat ikatan notaris indonesia menyatakan kebingungannya terhadap majelis kehormatan notaris sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang jabatan notaris. kebingungan tersebut didasarkan tidak adanya definisi terkait majelis kehormatan notaris sebagai lembaga pengawas. sementara menurut ardian yang juga merupakan notaris pembentukan majelis kehormatan notaris semakin menambah deretan lembaga pengawas dan pembina tubuh notaris. dengan begitu menurut ardian notaris telah diawasi sebanyak empat lembaga, yaitu: dewan kehormatan notaris, pengurus pusat ikatan notaris indonesia, majelis pengawas, dan majelis kehormatan, saya rasa tidak ada profesi yang diawasi oleh empat lembaga , sindir ardian. bahkan isyana sarwono justru mempersoalkan banyaknya lembaga apabila tidak berfungsi dengan baik akan percuma, sumber: berita baca it5335a4357752 ini masih bingung konsep majelis kehormatan notaris, dimuat pada tanggal maret (bukti zul fadli, s.h.,m.k.n. juga seorang notaris mengatakan bahwa majelis kehormatan notaris hanya menggantikan majelis pengawas daerah, bahkan zul fadli dirinya mempertanyakan konstitusionalitas majelis kehormatan notaris karena adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang menyatakan sepanjang frasa dengan persetujuan majelis pengawas daerah jabatan notaris bertentangan terhadap uud oleh karena mahkamah konstitusi berpendapat keharusan persetujuan majelis pengawas daerah bertentangan dengan prinsip independensi dan serta bertentangan dengan prinsip equal protection. dengan menggunakan logika berpikir putusan mahkamah konstitusi nomor puu x konstitusionalitas kewenangan majelis kehormatan notaris menjadi tidak sejalan dengan uud dan berpotensi pula batalkan oleh mahkamah konstitusi. bahkan zul fadli, s.h.,m.k.n merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god berpendapat ada semacam kesan perlawanan terhadap putusan mahkamah konstitusi dan perlawanan itu dikemas dalam bentuk perubahan undang undang jabatan notaris, sumber:http: putusan berita384.html, dimuat april (bukti badar barabai, s.h., m.h., mempertanyakan penurunan kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap notaris karena sepatutnya seorang notaris harus menjalankan kewenangan dan kewajiban pokok sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun yang kemudian diubah dengan undang undang nomor tahun notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjiansumber: kehormatan dan kepercayaan.html, dimuat tanggal april bukti adalah aloysius, s.h., kn., yang juga seorang notaris menyayangkan bahwa tidak adanya penjelasan apa yang dimaksud dengan majelis kehormatan notaris dalam undang undang nomor tahun sehingga berkesimpulan ketiadaan penjelasan majelis kehormatan notaris merupakan keadaan dari para perumus jabatan notaris, sehingga seolah olah lembaga baru ini hanya merupakan suatu tempelan belaka. sumber: catatan terhadap uun yang baru.html, dimuat tanggal januari (bukti p 14j: bahwa ketentuan dan nomor tahun (bukti adalah merupakan turunan dari ketentuan nomor tahun yang selengkapnya berbunyi: nomor tahun (bukti p 1jrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dengan dinyatakannyabertentangan dengan uud sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka demi hukum ketentuan dan nomor tahun (bukti juga harus dinyatakan bertentangan dengan uud sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,(petit), kiranya mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan iniltus'go.dthomson situmorang, bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama thomson situmorang, bukti fotokopi kartu perawi atas nama thomson situmorang, bukti fotokopi berita acara pengambilan sumpah, bukti fotokopi kartu nama atas nama thomson situmorang: bukti fotokopi surat kuasa khusus nomor rbs sk v bertanggal mei bukti p10 fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu bertanggal mei bukti p11 fotokopi artikel dari laman hukum line, berjudul ini masih bingung konsep majelis kehormatan notaris, bukti p12 fotokopi artikel dari laman medianotaris, dengan judul melawan putusan mk: bukti p13 fotokopi artikel dengan judul degradasi kehormatan dan kepercayaan jabatan notaris, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi artikel berjudul beberapa catatan terhadap uun yang baru, menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal oktoi. pokok permohonan pemohon bahwa pemohon yang mendalilkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan "persamaan kedudukan dalam hukum" dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana yang dijamin oleh dan uud telah dirugikan dengan berlakunya sepanjang frasa "dengan persetujuan majelis kehormatan notaris", dan dan undang undang nomor tahun dikarenakan hal."dengan persetujuan majelis kehormatan notaris" undang undang nomor tahun yang sama substansinya dengan ketentuan sepanjang frasa "dengan persetujuan majelis pengawas daerah" undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris, khususnya polisi, jaksa dan hakim. bahwa dengan dihidupkan kembali "pengambilan minuta akta dengan persetujuan majelis kehormatan notaris" akan potensial menimbulkan kerugian pemohon sebagai advokat dan menimbulkan kebingungan sendiri kalangan notaris. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goada dasarnya pemohon dalam posisinya hanya mempermasalahkan keberatannya dengan dihidupkannya kembali ketentuan nomor tahun tentang jabatan notaris sepanjang frasa majelis pengawas daerah" yang telah dinyatakan bertentangan dengan uud dalam jabatan notaris yang baru dengan sepanjang frasa majelis kehormatan notaris".mahkamah berwenang dalam menguji undang undang terhadap uud sedangkan dalam uraian permohonannya pemohon mempersoalkan keberadaan ketentuan guo dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x berdasarkan hal hal atas, terhadap dalil pemohon yang mengajukan pengujian ketentuan jabatan notaris dianggap bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi menurut pemerintah bukanlah masalah konstitusionalitas pemberlakuan norma, namun merupakan kewenangan legislative review untuk dapat mengubahnya. oleh. karena itu, pemerintah berpendapat bahwa pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing)jika dilihat sekilas, khususnya hanya diganti dengan frasa majelis kehormatan notaris, padahal dalam ketentuan undang undang nomor tahun dilakukan perubahan perubahan yaitu dengan mencantumkan ketentuan dan yang berbunyi:" kalau dibandingkan dengan undang undang nomor tahun tidak ada ketentuan yang menyatakan adanya imitasi waktu. oleh karena itu, dalam melakukan perubahan jabatan notaris sebagaimana dituangkan dalam undang undang nomor tahun pembentuk undang undang sudah memikirkan sedemikian rupa agar tidak sama dan perlindungan hukum menuntut diantaranyalalu lintas hukum kehidupan masyarakat. dalam menjalankan kehidupan sehari hari, masyarakat indonesia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. aktivitas masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. oleh karenanya, diperlukan suatu alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa ataupun perbuatan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (terkuat dan terpenuhi), yang terdiri atas kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil, berperan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentikdengan akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. andaikatamemberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat, terlebih lagi bila dikaitkan dengan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. notaris merupakan pejabat umum yang olehberi kewenangan untukmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id undang, dan beberapa kewenangan lainnya berdasarkan jabatan notaris dan undang undang lainnya.pun lembaga sosial, dan lembaga pemerintah, fungsi notaris terasa semakin penting, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak pihak yang berkepentingan, pihak yang menerima hak maupun ahli warisnya. dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa sebagai negara hukum (rechtstaat, dan integritasnya tidak diragukan. mengingat betapa pentingnya keberadaan dan fungsi notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, kepada notaris diperlukan adanya perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan seorang notaris bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun sudah berhati hati dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. permasalahan hukum tersebut bukan mustahil dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim, mana kesemuanya untuk kepentingan proses peradilan. pada dasarnya, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terhadap notaris berhubung adanya keterkaitan notaris dengan akta otentik yang dibuat oleh atau hadapannya maupun protokol yang berada dalam penyimpanannya. selain memerlukan keterangan notaris, aparat hukum bisa pulmengenai isi akta notaris, demikian pula proses danotaris yang berkenaan dengan akta otentik tersebutnotaris dapat melaksanakan tugas jabatannya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalamsebagaimana terkandung dalam uud adalah persamaan kedudukan dalam hukum" dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam dan uud bahwa pemohon dalah perorangan warga negara indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk republik indonesia nik: (bukti yang terdaftar sebagai wajib pajak npp. (bukti p 5j, yang berprofesi sebagai advokat sesuai dengan kartu tanda pengenal advokat nia: bukti p 6j dan berita acara pengambilan sumpah advokat tertanggal agustus atas nama pemohon (bukti bahwa hak konstitusional pemohonuntuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan dan kepastian hukum yang adi(bukti p 1j: bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iii tertanggal mei dan putusan nomor puu v tertanggal september dan putusan putusan selanjutnyayang diberikan olehndaikatsehubungan dengan dalil pemohon terhadap ketentuan rhadap dalil dari pemohon tersebut,: kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil, vide k.u.h. perdata, hir, dan bg. diadakannya jabatan notaris bukan untuk notaris sendiri maupun keluarganya, melainkan untuk masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya yang berupa akta otentik: ruang lingkup mengenai materi kewenangan dalam melaksanakan tugas jabatan notaris berada dan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata: tidak bisa diingka,jabatan notaris.acara, disamping integritasnya tidak diragukan. oleh karena itu mereka harus menyadari bahwa majelis kehormatan notaris bukan sebaga: oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk keperluan proses peradilan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dalam kenyataannya notaris juga diberikan kewajiban ingkar atau hak ingkar utamanya terkait dengan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. mengenai kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris antara lain dari huruf jabatan notaris: kuh pidana, kurap: k.u.h. perdata dan dan h.i.r.: dan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, yang menyatakan sebagai berikut: dalam jabatan notarisdalam k.u.h. pidana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godu.h. acara pidanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godtentang peradilan tata usaha negara:rubmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jabatandiharus diakui bahwa sebelum berlakunyamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godtdahulu dumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godx, menurut pemerintah adalah tidak tepat karena dengan adanya ketentuan undang undang guo justru telah memberikannjaga kelurahan dan kerahasiaan akta yang dibuatnya. merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.ii2.4j menimbang bahwa ikatan notaris indonesiapersidangan pada tanggal november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: hukum pembuktian dan keberadaan notaris bahwa keberadaan notaris tidak dapat dilepaskan dari hukum pembuktian, sebagaimana yang tercantum dalam s.d. kitab undang undang hukum perdata k.u.h. perdata), s.d. elemen indonesia baru r.i.b. h.r), nomor dan s.d. elemen acara untuk daerah luar jawa dan madura bg.), nomor bahwa dalam hukum pembuktian terdapat ketentuan tentang beban pembuktian, sebagaimana yang tercantum dalam k.u.h. perdata maupun h.i.r. bg. yang pada pokoknya berisi: setiap orang yang mendalilkan bahwa mempunyai sesuatu hak atau menunjuk suatu peristiwa guna meneguhkan haknya atau membantah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hak orang lain diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut . bahwa untuk keperluan pembuktian, k.u.h. perdata, h.i.r, dan bg. menyebut beberapa macam alat bukti yang secara berturut turut sebagai berikut: tulisan urat, saksi, perpangkatan, pengakuan dan sumpah. bahwa alat bukti surat tulisan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. sedangkan akta sendiri dibedakan menjadi dua pula, yaitu akta otentik dan akta bawah tangan. bahwa yang dimaksud dengan akta otentik, k.u.h. perdata memberikan rumusan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut "suatu akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu tempat mana akta dibuat". rumusan pengertian yang pada pokoknya sama terdapat dalam h.i.r. dan bg. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam k.u.h. perdata maupun h.i.r. bg., akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orang orang yang menerima hak dari mereka. bahwa dalam kekuatan pembuktian yang sempurna terkandung (tiga). bahwa notaris adalah serta, vide angka juncto u.u.j.n. bahwa sebagai pejabat umum, notaris berfungsi mewakili negara dalam men' sediakan alat bukti dalam hukum perdata yang berupa akta otentik yang diperlukan oleh anggota masyarakattersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi: .a. bahwa lima syarat tersebut atas dijelaskan lagi oleh mahkamah konstitusi pada putusan mahkamah konstitusi nomor: puu vii tertanggal juni dalam pengujian formil perubahan kedua undang undang mahkamah agung, halaman menyebutkan sebagai berikut: ..b. bahwa berkaitan dengan permohonan ini, pemohonmenegaskan bahwa pemohonjfbukti bukti bukti bukti bukti dan buktiyang berprofesi sebagai advokat dan juga managing partner pada law firm situmorang partners (bukti p 8j, yang merupakan kuasa hukum sdr. kant kamal (sesuai dengan surat. kuasa nomor rbs sk v tertanggal mei (bukti p 9j selaku pemohon merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id bahwa dengan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna diharapkan dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, berhubung dalamnya diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, khususnya mengenai perbuatan maupun peristiwa hukum, sejak sebelum seseorang lahir (sepanjang kepentingannya menghendaki) sampai meninggal dunia. bahwa selain dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, akta otentik diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa, dan andaikata sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa itu, akta otentik memberi sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara secara murah dan cepat, terutama grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. bahwa kebutuhan akan akta otentik'bahwa dengan mengingat betapa pentingnya fungsi notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis yang berupa akta otentik maupun jasa hukum lainnya, misalnya dalam memberikan nasihat hukum bagi kliennya, melegalisasi atau mendaftar surat bawah tangan, mencocokkan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, sudah pada tempatnya eksistensi notaris pertahankan dan diberikan perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam negara hukum republik indonesia. bahwa sekalipun seorang notaris sudah sedemikian profesional (mumpuni mengenai hal ihwal yang berkenaan dengan tugas jabatannya, dan integritasnya tidak diragukan), dalam kenyataannya masih ada yang menghadapi persoalan hukum, dan bukan mustahil persoalan hukum tersebut sampai pada proses peradilan. untuk sampai pada proses peradilan diperlukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim. pemeriksaan tersebut dalam rangka memperoleh keterangan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa selain memerlukan keterangan notaris, aparat penegak hukum bisa jugbahwa isi akta notaris maupuketerangan notarisseseorang dapat melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris. apabilnotarisii. kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris bahwa pemohon berdalil bahwa ketentuan ,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godterhadap dalil pemohon tersebut, p.p. i.n.i, memberikan keterangan sebagai berikut: syarat syarat untuk diangkat dan menjalankan jabatan notaris, demikian pula pemberhentiannya telah diatur sedemikian ketat, vide s.d. u.u.j.n. seperti halnya sarat pengangkatan, prosedur pembuatan akta otentik maupun pelaksanaan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang undang kepada notaris juga diatur sedemikian ketat, vide dan s.d. u.u.j.n. dari syarat syarat pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan kewenangan notaris yang sedemikian ketat tersebut, sesungguhnya terkandung perintah atau sekurang kurangnya harapan bahwa setiap orang yang hendak mengemban jabatan notaris dituntut untuk memahami bahwa jabatan yang hendak diembannya adalah sedemikian penting dan terhormat, mengingat notaris merupakan, serta kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang jabatan notaris maupun undang undang lainnya. dengan pemahaman yang utuh, baik dan benar tentang betapa penting dan terhormatnya kedudukan notaris tersebut diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bahwa jabatan notaris harus diemban oleh orang yang profesional, dalam arti mumpuni dalam bidang ilmu dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, serta integritasnya tidak diragukan., vide burgerliik webbook k.u.h. perdata), elemen indonesia baru het heroine indonesisch element), yang biasa disingkat h.i.r., dan element tot regering van het rechtswezen gewesten buatan java madura elemen hukum acara untuk daerah luar jawa dan madura), yang biasa disingkat bg. ruang lingkup materi kewenangan dalam melaksanakan tugas jabatan notaris berada dan termasuk termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, vide angka dan u.u.j.n. juncto k.u.h. perdata: tidak dapat dipungkimerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id acara, disamping integritasnya tidak diragukan, sehingga mereka harus menyadari bahwa majelis kehormatan notaris bukan sebagai dan berfungs oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk keperluan proses peradilan.mengenai kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris, saya uraikan sebagai berikutundang undang, antara lain dari beberapa ketentuan bawah ini: dalam undang undang jabatan notaris sumpah janji sebagaimana dimaksud pada berbunyi sebagai berikut: saya bersumpah berjanji: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang undang menentukan lain,: atau pemberhentian dengan tidak hormat. dalam k.u.h. pidana.u.h. acara pidana dalam huruf diserahkan kepada pertimbangan hakim. undang undang nomor tahunmbuundang undang jabatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.undang undangundang undang?merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god harus diakui bahwa sebelum berlakunya undang undangundang undangytigmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat omohkamahkonslituundang undang dasar negara republik indonesia tahun sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu x tertanggal mei (bukti p 10j, bahwa sebagai perorangan warga negara republik indonesia yang berprofesi sebagai advokat, pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud baik bersifat langsung maupun tidak langsung, adalah konsekuensi negara republik indonesia sebagai sebuah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa profesi advokat adalah profesi yang terhormat (official nobile) yang juga merupakan penegak hukum yang memiliki kesetaraan hukum muka hukum dengan penegak hukum lainnya, seperti: kepolisian negara republik indonesia dan kejaksaan republik indonesia, hal mana sesuai dengan ketentubahwa penjelasyang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum", .a. bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmbuahan atas undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris. undang undangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god| terhadap penegak hukum lainnya seperti advokat, menurut pemerintah tidak benar dan keliru karena dengan adanya ketentuan undang undang guo justru memberikan pulamberikan keterangannya depan pengadilan dan menjaga kelahirannya. petit berdasarkan keterangan atas, pada akhirnya pengurus pusat ikatan notasi indonesia mohon kepada yang terhormat ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksaresiden maupun pengurus pusat ikatan notasi indonesiardeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua go, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoiperseorangan warga negara indonesia yang terdaftar sebagi wajib pajak dan juga berprofesi sebagai advokat (vide bukti sampai dengan bukti merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya sepanjang frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dan serta dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dengan diberlakukannya kembali substansi ketentuan sepanjang frasa, dengan persetujuan majelis pengawas daerah undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris dalam menjadi frasa, dengan persetujuan majelis kehormatan notaris , yang termuat dalam dan undang undang ago, sebenarnya mempunyai kesamaan substansi, khususnya polisi, jaksa, dan hakim, serta juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan advokat, sehingga pelayanan hukum juga akan merosot dan akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, bahwa pemohon yang berprofesi sebagai advokat sering berhadapan atau berbicara pada tahapan peradilan yang meliputi tahap awal (pra abdikasi), tahap penyelidikan penyidikan kepolisian, tahap adjudikasi penuntutan, pemeriksaan depan persidangan kejaksaan dan pengadilan) terkait denganmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godoleh karena itu, pemohonyang mengambil alih kewenangan majelis pengawas daerah untuk proses peradilan baik oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, i3. menimbang bahwa benar pemohon adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak konstitusional dan kedudukannya sama depan hukum sebagaimana yang dijamin dalam uud namun setelah membaca dengan saksama permohonan pemohonadapun mengenai pemohon sebagai wajib pajak tidak dapat dipastikan pula mengalami kerugian dengan berlakunya guo: i3sepanjang frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dan serta yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya,dan. suhartono, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godberlakunya.b. bahwa pemohon yang merupakan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat jug.cemohonyang merupakan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokatkalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris nomor tahun (bukti yang sama substansinya dengan ketentuan sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah undang undang nomor. tahun tentang jabatan notaris (bukti akan memberi pengaruh terhadap penegakan hukum, baik oleh advokat, polisi, jaksa maupun kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim, maka pada akhirnya juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkanbahwa pemohon yang merupakan perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang juga merupakan kuasa hukum sdr. kant kamal, pemohondan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (bukti sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tertanggal mei (bukti p 10j juga memiliki hak yang dijamin konstitusi, berupadan uud bukti bahwa oleh karena itu, apabila sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis kehormatan notaris dan serta nomor tahun dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dan uud sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pemohontidak akan mengalami kerugian hak konstitusional masa mendatang,jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua go.a. bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas,enjadi bagian dari kewajiban konstitusional mahkamah konstitusi putusan nomor puu x tanggal mei demi tegaknya negara hukum dalam hal ini tegaknya aturan tentsesuai dengan uud .b. bahwa dengan demikian, permohonan guo menjadi kepentingan seluruh warga negara indonesia, termasuk pemohon, yaitu menyangkut kepentingan adanya kepastian hukum yang adil, .c. bahwa dalam permohonan guo, pemohon adalah (wajib) pembayar pajak (tax player) sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang undang mahkamah konstitusi, yang oleh mahkamah konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya, telah merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idkonstitusi selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohonsebagai pembayar pajak: .d. bahwa terhadap dengan ijin majelis kehormatan notaris, sehingga pemohonmemiliki keterkaitan erat dengan hal tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan uud yang menyatakan .setiap orang memiliki kedudukan yang sama hadapan hukum. ,, karena hadapan mahkamah konstitusi tidak ada pembedaan perlakukan terhadap para pemohon, siapa pun mereka (vide: putusan mahkamah konstitusi nomor puu x11 tertanggal februari poin halaman merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god |
eileen roy pattiasina, s.e., m.m. pekerjaan swasta alamat jalan ina tni nomor karang panjang kota ambon nama abdul rahman djabumona pekerjaan anggota dprd kabupaten sorong alamat kota sorong, provinsi papua barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada anthony datang, sh., mh., dan latif lahan, sh. advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum datang associates, berkedudukan jalan cendrawasih nomor kelurahan rijal, kecamatan harimau kota ambon dan jalan masjid abidin nomor kompleks imigrasi,surat tertulis para pemohondan kemudian diperbaiki kembali dan diserahkan dalam persidanganterhadap undang undang dasar negera republik indonesia tahunan daerah ini adalah yang merugikan hak konstitusional dari pemohon yaitu: hak pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan artinya hak pemohon untuk diusulkan sesuai prosedur hukum oleh partai politik dewan pimpinan kabupaten partai keadilan dan persatuan indonesia dan partai pelopor kabupaten kepulauan aru)pu) kabupaten kepulauan aru guna melakukan pergantian antar waktu paw) bupati dan wakil bupati kepulauan aru yang diberhentikan secara tetap bila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa wakil bupati kepulauan aru terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati kepulauan aru. hak pemohon sebagaihak pemohon sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dengan suara terbanyak kedua untuk diusulkan oleh partai politik dpk pkpi dan dpc partai pelopor) kepada dprd kabupaten kepulauan aru secara kolektif guna memutuskan dan menugaskan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kepulauan aru melakudan wakil bupati kepulauan aru yang bila putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ternyata wakil bupati kepulauan aru umar djabumona, sos) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan diberhentikan secara tetap dari jabatanya sebagai wakil bupati kepulauan aru, walaupun demikian akan tetapi karena berlakunya undang undang pemda guo, maka pemohon tidak dapat membangun kehidupan masyarakat kepulauan aru baik pembangunan manusianya maupun pembangunan sarana dan prauntuk memajukan kabupaten kepulauan aru kedepan sama dengan kabupaten kota lainnya indonesia. hak pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan artinya hak pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama menjadi bupati dan wakil bupati kepulauan aru sama dengan dengan bupati kepulauan aru yang telah diberhentikan tetap dari jabatannya oleh menteri dalam negeri dan terhadap wakil bupati kepulauan aru umar djabubumona, sos) yang bila putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diberberhentikan tetap dari jabatannya sebagai wakil bupati kepulauan aru, akan tetapi pemohon tidak dapatdan dewan pimpinan cabang dpc) partai pelopor kepada dewan pimpinbupati dan wakil bupati kepulauan aru yang diberhentikan dalam masa jabatannya dengan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati kepulauan aru, karena berlakunya undang undang guo, frasa kalimatda daerah dan wakil kepala daeraknaan inidewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang secara tegas mengatur tentang pergantian antarwaktu paw), bila anggota majelis permusyawaratan rakyatmaknaan sebagaimana diuraikan pada poin ke atas dimaksudkan agar pemda guo harmonisasiapat pemohon kutip nya sebagai berikut: berbunyi: penggantian antarwaktu anggota dilakukan apabila terjadi penggantian antarwaktu anggota dpr atau anggota dpd . berbunyi anggota dprdd: . berbunyi: anggota dprd provinsid provinsird kabupaten kota berhenti antarwaktu karena: meninggal dunia, mengundurkan diri: atau cc. diberhentikan. berbunyi: anggota dprd kabupaten kota . berbunyi:ahwa kerugian yang diderita oleh pemohon adalah bersifat spesifik artinya pemohon tidak dapat diusulkan oleh partai politik yang mengusung pemohon pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan aru tahun yaitukepulauan aruerhentikan secara tetap oleh menteri dalam negeri dari jabatannya dan wakil bupati kepulauan aru, yang bila dikemudian hari ternyata putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kamarnya menyatakan wakil bupati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. bahwa hak konstitusionalnya pemohon juga dibatasi dengan berlakunya undang undang pemda guo, dimana pemohon tidak memiliki kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan artinya pemohon tidak dapat diusulkan dengan cara pergantian antar waktu paw) sama dengan kabupaten kota lainya secara umum indonesia dan secara khusus provinsi maluku.hak untuk mendapat kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yaitu untuk diusulkan sesuai aturan hukum oleh partai politik pengusung sebagai calon pengganti antar waktu paw)bupati) kepulauan aru yang telah diberhentikan tetap dari jabatanya dan wakil kepala daerah wakil bupati) kepulauan aru yang bila putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diberhentikan tetap sebagai wakil bupati dalam masa jabatannya, telah dibatasi dengan berlakunya undang undang pemda guo, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi pemohon dan semua calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak kedua yang mengikuti pemilihan umum kepaindonesia. bahwa dalam normndang undang dasartersebutmengandung cacat (defect) konstitusional, untuk itu pemohon dapat meng, yang telah diberhentikan secara tetap dalam mtanya, karena tersangkut tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainya yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana atas (lima) tahun atau lebih, apalagi terhadap perkara tindak pidana korupsi, sehingga muatan materi tersebut sangat nyata telah mengabaikan nilai persamaan dalam hukum bagi setiap warga negara. bahwa bila permohonan pemohon ini dikabulkan oleh mahkamah, maka dipastikan bahwa pemenangewan perwakilan rakyat daerah dprd) baik dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota dapat memutuskan dan menugaskan kpu untuk mengusulkan pergantian antar waktu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan suara terbanyak kedua sebagai kepalav. petit bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan atas, maka pgabulkanp fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. fotokopi undang undang dasar negara republik bukti indonesia tahun amandemen pertama sid amandemen ke empat. bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon. fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buktilaporannya. bukti pp fotokopinya berada bawah uud oleh karena itut, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dan wakil bupati kabupaten kepulauan aru. bui pg, fotokopi kronologis pemutakhiran data pemilih pemilihan p.g umum bupati dan wakil bupati kabupaten buru tahun dan lampiran berita acaranya. fotokopi berita internet dari kontan fransiskus simbolon bukti tentang mendagri menandatangani surat pemecatan teddy tengku sebagai bupati kepulauan aru. fotokopi berita internet, kamis tanggal mei dari bukti kristiani sacawisastra, dengan judul dibantu tni, kejaksaan eksekusi teddy tengku. fotokopi berita internet dari merdeka. com yang isinya dengan dibantu tni ad, brimob maupun polisi reaksi bukti fotokopi cepat, tim kejaksaan berhasil mengeksekusi teddy tengku bandara rar gambar, dobj, ibu kota kabupaten kepulauan aru. bukti fotokopi petikan putusan mahkamah agung nomor p11.a k pid.sus bukti fotokopi penetapan mahkamah agung nomor wk.ma.y pen fotokopi surat perintah kejaksaan negeri dobj tentang penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian bukti perkara tindak pidana, nomor print tanggal juli tentang berkas tahap atas nama tersangka umar djabumona, sos wakil bupati kepulauan aru). fotokopi surat dakwaan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri dobj, nomor rek perk pds bukti obo tanggal juli dengan terdakwa umar djabumona, sos wakil bupati kepulauan aru it. bupati kepulauan aru). fotokopi formulir berita kementrian dalam negeri, pusat informasi, komunikasi, dan telkom dari mendagri yang bukti ditujukan kepada yth: gubernur maluku ambon dan tembusan kepada bapak mendagri sebagai laporan dkk, tanggal agustus fotokopi petikan keputusan menteri dalam negeri republik bukti pp indonesia nomor tahun tentang pemberhentian sementara wakil bupati kepulauan aru provinsi maluku, tanggal agustusurat kementrian dalam negeri direktorat jenderal otonomi daerah, nomor otda, hal bukti keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun yang ditujukan kepada yth. sdr. umar djabumona, sos dobj. menurut paraperhatian: konsitusi republik indon, mereka buat akar teh fat ema: tertata makam ingin nan ng,warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahancast pemdatelah mengikuti pemilukada kabupaten kepulauan aru dan menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak kedua dalam pemilukada kabupaten kepulauan arumda.muat norma hukum yang menyebabkan adanyamenjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan aru dan telah mengikuti pemilukada serta menjadi pemenang dengan perolehan suara terbanyak kedua dalam pemilukada kabupaten kepulauan aru dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjabat sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan aru, padahal bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan aru terpilih teddy tengku dan umar djabumona) telah diberhentikan karena terjerat kasus korupsara pemohon norma yang terkandung dalam pemda telah menyebabkan hak konstitusional para pemohon untuk menduduki jabatan bupati dan wakil bupati antarwaktu melanggar karena para pemohon tidak dapat menggantikan bupati dan wakil bupati yang berhalangan tetap. oleh karena itu, menurut para pemohon guo telah merugikan hak konstitusional para pemohon: menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah, para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan aru tahun yang memperoleh suara terbanyak kedua. dengan adanya tersebut, para pemohon telah dirugikan karena tidak secara otomatis menjadi bupati dan wakil bupati menggantikan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan aru terpilih yang telah diberhentikan karena terjerat kasus korupsi. antara kerugian tersebut dengan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas memiliki hubungan sebab akibapemda terhadap uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:angka angka angka dan angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, sehingga dengan demikian pemilihan gubernuge: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamandpr, dpd dan dprd, yang kesemuanya adalah merupakan bagian dari pemilihan umum secara langsung oleh rakyat secara demokratis, bahwa bupati dan wakil bupati kepulauan aru teddy tengku dan umar djabumona) telah diberhentikan oleh menteri dalam negeri karena melakukan tindak pidana korupsi, bahwa dengan adanya pemberhentian tetap bupati dan wakil bupati kepulauan aru maka berdasarkan ketentuan ditegaskan bahwa: bahwa ketentuan pemda tersebut telah merugikan hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahanhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam uud bahwa menurut para pemohon pemda, frasaperhatian:bahwa menurut para pemohon, pemaknaan tersebutanggota dpr, dpd dan dprd yang secara tegas mengatur tentang pergantian antarwaktu apabila anggota dpr, dpd, dan dprurut para pemohon, pemaknaan tersebut dimaksudkan agar ada harmonisasi pemdahak konstitusional para pemohon juga dibatasi dengan berlakunya pemda, dimana para pemohon tidak memiliki kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan artinya para pemohon tidak dapat diusulkan dengan cara pergantian antarwaktu, bahwa telah menjadi yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu viii tanggal september norma konstitusi sebagaimana disebutkan atas mencerminkandemikian, pada kenyataannya hak untuk mendapat kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu untuk diusulkan sesuai dengan aturan hukum oleh partai politik pengusungpengganti antarwaktudan wakil kepala daerah kepulauan aru yang telah diberhentikan tetap dari jabatanya telah dibatasi dengan berlakunya undang undang guo, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon dan semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak kedua yang telah mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah: bahwa apabila permohonan para pemohon dikabulkan maka dipastikan bahwa pemenang pemiluprd dapat memutuskan dan menugaskan kpud untuk mengusulkan pergantian antarwaktu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan suara terbanyak dibawahnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerahisu konstitusional dalam permohonan guo adalah: apakah dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan secara bersamaan dapat diberlakukan mekanisme pergantian antarwaktu seperti anggota dpr, dpd dan dprd? apakah pemda bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa terhadap dalil para pemohon yang memohon agar pemda dimaknaiyang mana pemaknaan tersebut dimaksudkan agar pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, yakni apabila anggota lembaga perwakilan tersebut berhalangan maka akan digantikan dengan calon anggota lembaga perwakilan yang perolehan suaranya bawahnya. menurut mahkamah, analogi tersebut adalah tidak tepat, karena calon anggota lembaga perwakilan yang menggantikannya menggunakan model urut kacang atau penggantian yang dilakukan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak bawahnya, pengganti yang menggantikan masih dalam satu partai dengan yang gantinya. dengan perkataan lain antara pengganti dengan yang digantikan masih dalam satu partai pengusul. adapun dalam hal penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila menggantikannya mempergunakan model urut kacang maka antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digantikan dengan yang menggantikannya bukan berasal dari partai pengusul yang sama, bahkan dapat juga dari calon perseorangkarena berlakunydalam.selain itu pemohon juga adalah calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten kepulauan aru yang diusung olehperiode yang memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah suara sah sebesar (sepuluh ribu tujuh ratus delapan suara), bawah calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten kepulauan aru atas nama teddy tengku, sh.m. hum dan umar djabumona, sos yang memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah suara sah adalah (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima) yang ditetapkan oleh komiberdasarkan uraian tersebut atas, menurut mahkamah jika dilihat dari sudut pandang pemberian mandat yang diberikan oleh rakyat kepada partai politik maka partai politik pengusul sejatinya juga mendapat mandat dari rakyat dengan perolehan suara tertentu yang diperolehnya dalam pemilihan umum yang kemudian setelah mendapat mandat tersebut, partai politik mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. mandat yang sama juga dapat diperoleh pasangan calon perseorangan yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk mengusulkan diri menjadi pasangan calon kepala daerah. oleh karenanya, sekiranya kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alasan tertentu berhenti atau diberhentikan, sehingga berhalangan tetap dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan maka partai pengusulan yang tetap mempunyai hak untuk mengajukan calon untuk dipilih kembali dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berhalangan tetap secara bersamaan. pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak bawahnya tidak secara serta merta menggantikannya. apabila yang menggantikan tersebut adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak bawahnya maka partai politik pengusul kehilangan hak untuk mengusulkan kembali. selain itu, menurut mahkamah, pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya justru sangat diperlukan untuk mengakomodasi mekanisme pengisian kekosongan jabatanmemiliki hak sebagaimana dipertimbangkan atas. dengan demikian makng,hartono anwar usman ttd. materialis akbarilihan umum kabupaten aru sebagai pemenang terpilih, sesuaiukti dan buktiuo sangat merugikan pemohon sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dengan suara terbanyak kedua, karena dengan diberhentikannya bupati kepulauan aru teddy tengku, sh.m. hum) dan saat ini wakil bupati kepulauan aru telah diberhentikan sementara karena didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya sementara diperiksa oleh pengadilan tipikor pengadilan negeri ambon dan nantinya bila putusan dalam perkara wakil bupati kepulauan aru ini putusnya memiliki kekuatan hukum tetap, dimana wakil bupati kepulauan aru terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga diberhentikan tetap oleh menteri dalam negeri dalam jabatannya sebagai wakil bupati kepulauan aru, maka pemohon tidak dapat diusulkan untuk pergantian antar waktu paw) menjadi bupati dan wakil bupati karena berlakunya ketentuan undang undang pemda guo. bahwa dengan demikian, maka pemohon sebagai calon bupati dan calon wakil bupati kepulauan aru periode yang memperoleh suara terbanyak kedua, dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang undang pemda guo, maka pemohon dibatasi haknya untukpkpi) dan dewan pimpinan cabang dpc) partai pelopor kepada dprd guna melakukan pergantian antarwaktu paw) terhadap bupati yang telah diberhentikan tetap oleh menteri dalam negeri dari jabatannya dan wakil bupati kepulauan aru yang sai perkaranya sementara diperiksa oleh pengadilan tipikor pengadilan negeri ambon dan telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai wakil bupati dan bila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap nanti wakil bupati kepulauan aru dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka akan diberhentikan secara tetap oleh menteri dalam negeri dari jabatannya sebagai wakil bupati dan calon bupati dan calon wakil bupatiterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud ill. pokok permohonan bahwa yang menjadi batu ujidan uud uudperorangan dan warga negara indonesia serta calon bupati dan calokabupaten kepulauan aru beserta lampiran berita acara dengan nomor urut vide (bukti bukti dandan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang dapat pemohon kutip nya sebagai berikut. berbunyi:. berbunyiengan demikian jelas pemilihan gubernurmajelis permusyawaratan rakyat, pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, pemilihan umum anggotawakilan rakyat daerah dprd) provinsi maupun kabupaten kota indonesia, semuanya adalah merupakan bagian dari pemilihan umum secara langsung oleh rakyat secara demokratis. bahwa setelah bupati kepulauan aru teddy tengku, sh.m. hum) diputus oleh pengadilan mahkamah agung ri) bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dan diberhentikan secara tetap oleh menteri dalam negeri, setelah dilaksanakan eksekusi oleh kejaksaan tinggi maluku dengan dibantu oleh aparat tni (bukti bukti bukti dan bukti selanjutnya wakil bupati kepulauan aru umar djabumona, sos) ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dan telah dilakukan atau penyerahan tahap kedua dari penyidik bareskrim khusus polda maluku) kepada jaksa penuntut umum sesuai surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, nomor print ft. tanggal juni (bukti dan telah dilimpahkan pengadilan tipikor pengadilan negeri ambon untuk disidangkan perkaranya, yang mana perkaranya telah register dan telah disidangkan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri ambon karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi (bukti sehingga oleh menteri dalam negeri telah memberhentikan sementara wakil bupati kepulauan aru umar djabumona, sos) dari jabatanya (bukti bukti dan bukti hal inbahwa bilapresiden telah merehabilitasi dan mengaktifkan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya (vide undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah), akan tetapi bila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman atas (lima) tahun atau lebih, dan bila tindak pidana tersebut adalah tindak pidana makarmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh presiden, tanpa usulan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diamanatkan dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa bila nantinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang kamarnya menyatakan bahwa wakil bupati kepulauan aru umar djabubona, sos) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka menteri dalam negeri akan pemberhentiannya secara tetap dari jabatannya sebagai wakil bupati kepulauan aru. bahwa dengan adanya pemberhentian tetap bupati dan wakil bupati kepulauan aru, maka berdasarkan ketentuan ditegaskan bahwadalam hal ini diwakili oleh: nama adi warman, s.h., m.h., mba. pekerjaan ketua umumnama tb. imamudin, pd. m.m. pekerjaan sekretaris jenderaldalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada aisyah matondang, s.h., jon matias, s.h., rizky nugraha, s.h., nur alien halvaima, s.h., dan muhammad amirudin, s.h., para advokat dan advokat magang pada kantor advokat pengacara adi warman, s.h., m.h., mba. partners, beralamat istana pasar baru office building) lantai jalan pintu air raya nomordan saksi pemohon, memeriksa bukti bukti pemohon: membaca kesimpulrugian yang dialami oleh pemohon b1. kerugian konstitusional bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan guo adalah upaya memperjuangkan kepentingan umum (kan kedaulatan rakyat mana pemohon sebagai organisasi masyarakat telah memiliki kader yang tersebar provinsi indonesia.bahwa dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam uud maka khusus untuk memilih anggota legislatif mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota) dilakukan secara langsung oleh rakyat indonesia dalam suatu pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam juncto uud demikian juga halnya dengan kader pemohon yang telah tersebar provinsi juga berperan dalam memilih anggota legislatif. bahwa pencalonan seorang untuk menjadi anggota legislatif adalah harus melalui partai politik, namun terpilihnya seseorang sebagai anggota legislatifhuruf parpolklasifikasikan sebagai badan hukumhuruf parpol dan serta bertentangan dengan dan serta uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo terhadap uud adalah mengatur tentang fraksi majelis permusyawaratan rakyat mpr), dewan perwakilan rakyat dpr), dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi dan dprd kabupaten kota, fraksi lembaga legislatif dibentuk oleh partai politik bukan dibentuk oleh mpr, dpr, dprd provinsi,bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif tetapi bagian dari partai politik. dengan perkataan lain, keberadaanya luar lembaga legislatif dalam hal ini berada dalam internal partai politik tersebut, sehingga pengawasan terhadap tindakan dan tingkah laku anggota legislatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu,. apabila anggota legislatif tersebut bertindak bertentangan dengan kode etik anggota legislatif maka hal tersebut adalah kewenangan badan kehormatan lembaga legislatif, sehingga keberadaan fraksi lembaga legislatif tidak perlu diatur dalam undang undang, apalagi membebanadalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, namun faktanya justru fungsi tersebut atas tidak pernah dilaksanakan oleh fraksi baik mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. sebenarnya untuk mengoptimalkan fungsi anggota mpr, dpr dan dprd bisa dilakukan oleh badan kelengkapan mpr, dpr dan dprd. seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan telah ada setiap komisi., bahwa ternyata, dimana susunan komposisi kepengurusan..keberadaanbahwa begitu besarnya peranan fraksi baik yang berada mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota mengebiri hak anggota legislatif.. bahkan,danmenilai, keseluruhan syarat tentang kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diuraikan atas11j menimbang, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, keterangan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, keterangan ahli dan saksi pemohon, serta bukti bukti surat tulisan yang diajukan olehsebagaimana diuraikan atas adalah pengujian konstitusionalitas huruf parpol dan serta karena bertentangan dengan dan serta uud menimbang bahwa persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah keberadaan fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota bertentangan dengan uud menurut pemohonperkataan lain keberadaannya luar lembaga legislatif atau berada dalam internal partai politik masing masing sehingga tidak dapat dibiayai oleh apbn: .3j menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan persoalan tersebut, terlebih dahulu mengemukakan bahwa uud (vide uudraky, bahwa pemohon mendalilkan fraksi lembaga legislatif, sebagaimana dinyatakan dalam huruf parpol dan serta dibentuk oleh partai politik bukan dibentuk oleh mpr, dpr, sertaya luar lembaga legislatif. menurut mahkamah, keberadaan fraksi harus dilihat dari sisi peranannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga legislatif, baik secara kelembagaan maupun terhadap masing masing individu anggotanya. fraksi sebagai kepanjangan tangan dari partai politik dapat mewarnai berbagai proses politik yang terjadi tingkat alat kelengkapan, termasuk musyawarah antarfraksi dan pengambilan keputusan. fraksi tidak hanya sekadar sebagai wadah berhimpunnya para anggota partai politik yang duduk lembaga legislatif, tetapi lebih dari itu, keberadaan fraksi juga adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan lembaga legislatif. fraksi sebagai representasi partai politik lembaga legislatif juga merupakan wadah artikulasi dari aspirasi partai politik yang bersangkutan yang merupakan bagian dari aspirasi politik rakyat, bahwa posisi fraksi yang demikian strategis, tidak saja terkait dengan proses pembahasan agenda legislatif menyangkut program legislasi nasional prolegnas), yakni, mengenai pembahasan atas suatu rancangan undang undang, akan tetapi lebih dari itu, fraksi juga berperan dalam proses penggunaan hak hak anggota, baik secara kelembagaan maupun secara individu dalam menghadapi setiap persoalan atau isu tertentu. dengan sistem pembahasan agenda lembaga legislatif yang bertumpu pada sikap fraksi, maka sulit diabaikan adanya pertimbangan atas desain komposisi dan kekuatan anggota masing masing fraksi, baik aspek kuantitas maupun aspek kualitas para kader partai yang mengisinya. selain itu, keberadaan fraksi adalah untuk mengoordinasi anggota mpr, dpr, serta dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, agar lebih berhasilnya dan berdayaguna dalam rangka melaksanakan tugas tugasnya, termasuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah: menimbang bahwa dengan demikian keberadaan fraksi lembaga legislatif, menurut mahkamah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik yang dianut indonesia. hal tersebut sejalan dengyang implementasinya dibuatlah sistem perwakilan melalui partai politik. fraksi merupakan kepanjangan tangan dari suatu partai politik lembaga perwakilan, sehingga keberadaan fraksi memang harus berada lembaga perwakilan. secara tidak langsung fraksi merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, maupun melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, menimbang bahwa berdasarkan uud kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui lembaga mpr, dpr, dan dprd yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umumtersebut telah memberikan peran yang sangat besar bagi partai politik dalam menentukan dan menempatkan anggotanya dalam pemilihan umum untuk dipilih menjadi anggota dpr atau dprd. mengingat peserta pemilihan umum anggota dpr atau dprd adalah partai politik, maka tak seorang pun dapat menjadi anggota dpr atau dprd tanpa melalui partai politik, sehingga untuk menjadi calon anggota dpr atau dprd harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu menjadi anggota partai politik. dalam negara demokrasi, partai politik merupakan pilar utama dan mempunyai peran strategis, antara lain, sebagai wadah untuk berkumpul atau berserikat, sarana penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, memadukan berbagai kepentingan, tempat merekrut calon calon pemimpin negara, sarana pendidikan politik, serta memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. oleh karena itu, menurut mahkamah, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi sebagaimana amanat uud peran dan keberadaan partai politik sebagai infrastruktur politik merupakan suatu keniscayaan, menimbang bahwa sebagai konsekuensi keberadaan fraksi yang berperan untuk mengkoordinasi anggota dan mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi dpr dan dprd maka sudah selayaknya ada pembiayaan untuk itu yang dianggarkan dalam apbn dan atau apbd: menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, dalil permohonan pemohon dalam pengujian konstitusionalitas huruf parpol, dan terhadapnwar usman, ahmad fadli semadikedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam uud namun faktanya khususnya mengenai anggota legislatif dalam menyampaikan aspirasi konstituennya (rakyat indonesia termasuk dalamnya kader kader pemohon) telah dikebiri oleh partai politik melalui kepanjangan tangannya lembaga legislatif tersebut yaitu fraksi fraksi baik mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, apalagi bila dalam menyampaikan aspirasi konstituennya tersebut berbeda dengan aspirasi fraksi dari partai politiknya maka anggota legislatif tersebut akan diberikan sanksi baik yang teringan sampai yang terberat yaitu melalui pergantian antar waktu paw) recall. bahwa anggota legislatif mempunyai hak imunitas dalam menyampaikan pernyataan dan pendapatnya sebagaimana diatur dalamlegislatifmana hak imunitas anggota legislatif juga diatur secara pun bunyi tersebut adalah sebagai berikut:dihadiri oleh pemohon kuasanya dan pemerintah atau yang mewakili,nwar usman ahmad fadli semadiundangan . berdasarkan hak imunitas tersebut jelas terhadap anggota legislatif tidak dapat dilakukan pergantian antar waktu directly oleh partai politik tempatnya bernaung baik secara langsung maupun melalui fraksinya bila berbeda pendapat dengan fraksi atau partainya, karena hak anggota legislatif dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya walau berbeda pendapat dengan fraksinya atau partainya, dan juga sebagaimana telah diuraikan pada butir atas yaitu bahwa terpilihnya seseorang sebagai anggota legislatif (baik sebagai anggota mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota)mana kedaulatan rakyat tersebut diperkuat oleh mahkamah konstitusi melalui yurisprudensinya nomor puu vi tanggal desember yang bunyi putusan tersebut intinya menyatakan bahwa penetapan calon anggota dpr terpilih berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut, sehingga dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut telah mengembalikan kedaulatan rakyat, pilihan rakyat tidak dapat ditegaskan oleh kepentingan apapun termasuk dalamnya oleh partai politik baik secara langsung maupun melalui fraksi fraksinya mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. bahwa pengebirian hak anggota legislatif dan juga pergantian antar waktu anggota legislatif karena berbeda pendapat dengan fraksi dari partai politiknya, mana anggota legislatif tersebut dipilih langsung oleh rakyat indonesia termasuk dalamnya kader kader pemohon yang tersebar provinsi indonesia, sehingga mencederai hak kedaulatan rakyat indonesia yang merupakan hak konstitusional rakyat indonesia (termasuk dalamnya kader kader pemohon yang tersebar provinsi indonesia). bahwa bila hal tersebut atas terus dibiarkan maka akan berakibat terhambatnya aspirasi rakyat indonesia termasuk dalamnya aspirasi kader kader anggota anggota pemohon karena akan timbul ketakutan akan dilakukan pergantian antar waktu paw recall dari anggota legislatif untuk menyampaikan aspirasi rakyat pemilihnya (konstituennya) apabila berbeda pendapat dengan fraksinya partai politiknya. bahwa berdasarkan hal tersebut atas jelas, manakan terjamin kembali. bahwa sebagaimana tersebut atas salah satu maksud pemohon mengajukan permohonan guo adalah untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat termasuk dalamnya adalah anggota anggota kader kader pemohon sehingga hal ini sejalan dengan salah satu maksud dan tujuan dibentuknya memohon yaitu peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar pemohon juncto undang undang nomor tahun tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi. b2. pemborosan keuangan negara. bahwa benar tentang pembiayaan suatu lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota dengan keuangan negara, provinsi, dan kabupaten kota tidak dapat hanya dipandang sebagai pemborosan merugikan keuangan negara, provinsi, dan kabupaten kota, tetapi selain hal tersebut atas juga harus memperhatikan manfaat dan fungsi dari keberadaan lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota, bila lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota tersebut tidak berfungsi dan tidak bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara atau hanya berguna atau menguntungkan kelompok tertentu dan sementara tugas dan fungsi dari lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota tersebut telah recover oleh tugas dan fungsi lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota yang telah ada maka keberadaan lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota tersebut adalah mubazir dan hanya menghambur hamburkan uang negara, provinsi, dan kabupaten kota, demikian pula halnya dengan keberadaan fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tugas dan fungsinya telah recover oleh tugas dan fungsi alat kelengkapan mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dan samping itu juga faktanya fraksi fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota adalah kepanjangan tangan dan bagian dari struktur partai politik, atau dengan kata lain fraksi fraksi tersebut bukan bagian dari lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota, tetapi dibiayai oleh apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota, sehingga hal ini telah merugikan keuangan negara provinsi kabupaten kota dan pemborosan uang negara provinsi kabupaten kota. bahwa korupsi dapat diartikan speculation atau pemborosan uang negara, sehingga dengan demikian pemborosan uang negara adalah korupsi. bahwa pemborosan uang negara adalah salah satu modus para penyelenggara negara baik legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk mengeruk uang negara diantaranya dengan pembentukan lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota yang tugas dan fungsinya telah terkahir oleh tugas dan fungsi lembaga badan instansi negara, provinsi, dan kabupaten kota yang telah ada terlebih dahulu sebagaimana terurai dalam butir atas. pemborosan uang negara adalah tindakan jahat, sebab menyengsarakan rakyat banyak. dalam al @uran allah swt menegaskan sebagai berikut: hai anak adam, pakaian pakaian yang indah setiap (memasuki) mesjid, makan dan minuman, dan janganlah berlebih lebihan. sesungguhnya allah tidak menyukai orang orang yang berlebih lebihan. al a'raf, dan firman allah swt, yaitu: dan dialah yang menjadikan kebun kebun yang berkunjung dan yang tidak berkunjung, pohon korma, tanam tanaman yang bermacam macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam macam itu) bila dia berbuah, dan gunakanlah haknya hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya): dan janganlah kamu berlebih lebihan. sesungguhnya allah tidak menyukai orang orang yang berlebih lebihan. al an'am, pada kedua tersebut ditegaskan bahwa allah swt melarang perbuatan boros, sebab perbuatan tersebut merusak dirinya sendiri jika harta yang digunakan adalah hartanya sendiri, dan merusak negara jika yang digunakan adalah harta negara, yang pada hakikatnya adalah harta rakyat. adapun menghabiskan uang negara untuk hal hal yang tidak perlu sama dengan pemborosan dan hukumnya haram. sisa uang anggaran tersebut harus dikembalikan kepada negara dan dapat digunakan untuk kepentingan lainnya yang lebih berfungsi, termasuk dana yang digunakan untuk pembiayaan fraksi fraksi legislatif. bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan atas, selain kerugian konstitusional, maka dengan dibentuknya fraksi fraksi majelis permusyawaratan rakyat mpr), dewan perwakilan rakyat dpr), dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dprd provinsi) dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kabupaten kota dprd kabupaten kota) jug, dpr, dprd provinsi, seperti contohnya pendanaan aktivitas kegiatan kegiatan fraksi fraksi dpr pada tahun ini sebesar rp. (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) per fraksi, yang bersumber dari apbn, mana hal ini di. pada saat ini jumlah fraks, fraksi ppp, fraksi pan: fraksi pkb: fraksi gerindra. fraksi hanura, dari jumlah (sembilan) fraksi tersebut atas maka uang negara untuk mendanai kegiatan fraksi fraksi dpr adalah sebesar rp. , x rp. (seratus dua belas milyar lima ratus juta rupiah) per tahun dan bila dikali masa bakti yang telah dilalui oleh dpr dari tahun sampai maka total uang apbn telah digunakan untuk kegiatan fraksi fraksi tersebut atas adalah sebesar rp. tahun rp. (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dana tersebut atas belum termasuk dana untuk kegiatan fraksi fraksi mpr, dan dprd provinsi dan kabupaten kota mana saat ini ada provinsi dan kabupaten kota indonesia, yang estimasinya sebagai berikut: dprd provinsiprovinsi tersebut namun pada tahun ini bila diambil rata rata maka estimasinya sebesar rp. (tigaprovinsi rp. (delapan ratus sembilan puluh satu milyar rupiah) tahun dan rp. (dua trilyun enam ratus tujuh puluh tiga milyar). dprd kabupaten kotakabupaten kota tersebut namun pada tahun ini bila diambil rata rata maka estimasinya sebesar rp. (satukabupaten kota rp. (empat trilyun empat ratus sembilan belas milyar rupiah) tahun rp. (tiga belas trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah). sehingga dengan demikian jumlah dana untuk kegiatan fraksi pada legislatif seluruh indonesia estimasi jumlah yang telah dikeluarkan oleh apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota untuk tahun yang lalu (masa bakti yang telah sedang dilalui) yaitu sebesar rp. rp. rp. rp. (enam belas trilyun dua ratus enam puluh milyar lima ratus juta rupiah), padahal seharusnya hal ini adalah kewajiban partai politik karena fraksi fraksi legislatif adalah bagian dari struktur partai politik yang membentuknya. sedangkan masa bakti anggota legislatif yang tersisa atau belum dijalani yaitu tahun (tahun dan kegiatan fraksi juga akan ditanggung oleh apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota, sehingga hal ini berpotensi terjadi pemborosan bahkan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar yaitu: dpr: rp. tahun rp. (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah), dprd provinsi rp. tahun rp. (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh dua milyar rupiah) dprd kabupaten kota rp. tahun rp. (delapan trilyun delapan ratus tigapuluh delapan milyar rupiah) total rp. rp. rp. rp. (sepuluh trilyun delapan ratus empat puluh lima milyar rupiah). sehingga dengan demikian jumlah uang negara apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota) yang akan dan telah digunakan untuk membiayai kegiatan fraksi pada masa bakti adalah sebesar rp.rp. rp. (dua puluh tujuh trilyun seratus lima milyar lima ratus juta rupiah). bahwa dana tersebut atas yaitu sebesar rp. (dua puluh tujuh trilyun seratus lima milyar lima ratus juta rupiah) adalah pemborosan uang negara baik melalui apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota yang dipergunakan oleh fraksi fraksi legislatif seluruh indonesia yang faktanya fraksi fraksi tersebut adalah bagian dari struktur kepengurusan partai politik dan merupakan kepanjangan tangan partai politik, padahal apbn telah menganggarkan bantuan untuk partai politik sebesar rp. (sembilan milyar seratus juta rupiah) yang diberikan kepada partai politik yang mendapatkan wakil lembaga legislatif yang dihitung berdasarkan perolehan jumlah suara, yaitu satu suara dihargai sebesar rp. (seratus delapan rupiah), mana dana tersebut tetap diberikan kepada partai politik walaupunkarena beratnya belanja apbn kita saat ini, sisi lain justru fraksi fraksi baik majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten kota membebani apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota. bahwa dengan dibentuknya fraksi fraksi pada mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota yang merupakan kepanjangan tangan partai politik namun anehnya dibiayai oleh apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten kota sehingga bertambahnya beban apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota yaitu sebesar rp. (dua puluh tujuh trilyun seratus lima milyar lima ratus juta rupiah), yang salah satu sumbernya berasal dari pungutan pajak terhadap rakyat indonesia, sehingga hal ini jelas juga akan ditanggung oleh seluruh rakyat indonesia maka pemohon dan seluruh anggota pemohon yang tersebar provinsi dan kabupaten kota indonesia juga turut menanggung beban anggaran untuk pembiayaan aktivitas kegiatan fraksi fraksi tersebut atas, sehingga hal ini juga dapat merugikan pemohon dan seluruh anggota pemohon yang tersebar provinsi juga kabupaten kota indonesiauntuk dibiayai oleh negara, provinsi dan kabupaten kota dari pada harus membiayai aktivitas fraksi fraksi baik mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, hal ini dapat kitaduapuluh tujuh trilyun seratus lima milyar lima ratus juta rupiah),dan fungsi fraksi tersebut sudah terkahir oleh tugas dan fungsi alat alat kelengkapan mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. bahwa sebagaimana telah diurai atas terbukti pembentukan farmasi fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota telah membuat pemborosan apbn, apbd provinsi dan dprd kabupaten kota bahkan merugikan keuangan negara, provinsi dan kabupaten kota yang totalnya sebesar rp. (dua puluh tujuh trilyun seratus lima milyar lima ratus juta rupiah), karena digunkan untuk membiayai kegiatan aktivitas fraksi fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota yang bukan lembaga badan instansi negara pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota tetapi suatu badan lembaga swasta ic. partai politik atau dengan kata lain pembiayaan fraksi fraksi lembaga legislatif seluruh indonesia yang merupakan bagian struktur partai adalah kewajiban partai politik tersebut. potensi kerugian konstitusional. bahwa selain hal tersebut atas, dengan pembentukan farmasi fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, berakibat bertambahnya beban apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota, seperti pembentukan fraksi fraksi legislatif seluruh indonesia telah menambah beban apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten kota sebesar rp. (dua puluh tujuh trilyun seratus lima milyar lima ratus juta rupiah), oleh karena ituaka jika uang untuk fraksi fraksi legislatif seluk, maka jika uang untukcc)meliharaan fakir miskin dan anak anak teryang telah diuraikanguo. il. pokok permohonan bahwa permohonan guo adalah pengujian normkhususnya dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kesemua uud tersebut atas ini dijadikan konsideran mengingat dalam undang undang perkara guo,akan diuji dalam permohonan guo terhadap uud (vide butir atas) adalah mengatur tentang fraksi fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, untuk jelasnya pemohon kutip bunyi selengkapnyberbunyi sebagai berikut:: sedangkan bunysebagai berikut. dan bunyi sebagai berikuthwa berdasarkan tersebut atas, jelas bahwa fraksi fraksi lembaga legislatif dibentuk oleh partai politik bukan dibentuk oleh mpr, dpr,fraksinya luar lembaga legislatif atau berada dalam internal partai politik tersebut, sehingga pengawasan tindakan dan tingkah laku anggota legislatif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dan bila tindakan anggota legislatif tersebut ketika bertindak sebagai anggota legislatif bertentangan dengan kode etik anggota legislatif maka hal ini adalah kewenangan badan kehormatan lembaga legislatif tersebut, sehingga keberadaan fraksi fraksi lembaga legislatif tidak perlu diatur dalam undang undang, apalagi membebankan biaya pada apbn apbdil. kedudukan pemohon (legal standing) dari pemohon.tanggal juni yang diajukan oleh gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi gn pk) tentang undang undang nomor tahun beserta penjelasannya terhadap uud yaitu mengenai jabatan wakil menteri dan dalam hal ini mahkamah konstitusi menyatakan gn pk mempunyai legal standing sebagai badan hukum untuk mengajukan permohonan uji materil tersebut atas(dua puluh enam) provinsi, karena keberadaan pemohon telah berada (dua puluh enam) provinsi seluruh indonesia yaitu dengan dibentuk pengurus gnuntuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, namun faktanya justru fungsi hal tersebut atas tidak pernah dilaksanakan oleh fraksi fraksi baik mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, dan sebenarnya pengoptimalan fungsi anggota mpr,dpr dan dprd dapat dilakukan oleh badan kelengkapan mpr,dpr dan dprd. seperti fungsi legislasi, budget maupun controlling telah ada setiap komisi,reterhadap. bahwa ternyata fraksimana susunan komposisi kepengurusan fraksi, mana tersebut,untuk membuktikan hal tersebut atas, berikut ini pemohon kutip tentang dalam ad art beberapa partai politik yang yang memiliki fraksi dpr sebagai berikut: partai demokrat pd) partai demokrat, mengatur sebagai berikut: pada partai demokrat mengatur tentang gambar bagan partai demokrat, mana fraksi partai demokrat adalah bagian dari struktur partai demokrat dan berada dalam bagan tersebut. partai demokrat, berbunyi sebagai berikut: struktur organisasi partai tingkat pusat terdiri atas: majelis tinggi partai, dewan kehormatan, ketua umum, wakil ketua umum wakil ketua umum, sekretaris jenderal, wakil wakil sekretaris jenderal, bendahara umum, wakil wakil bendahara umum, direktur eksekutif, komisi pengawas, divisi divisi, komisi pemenangan pemilu, departemen departemen, fraksi dewan, perwakilan rakyat republik indonesia, fraksi majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia, pusat pengembangan strategi dan kebijakan, serta koordinator wilayah . partai demokrat, berbunyi sebagai berikut: pengurus harian terdiri atas: pengurus harian terbatas, ketua dan sekretaris departemen, ketua dan sekretaris divisi, ketua dan sekretaris pusat pengkajian strategi dan kebijakan, ketua dan sekertaris komisi pemenangan pemilihan umum, ketua dan sekretaris fraksi dpr ri, ketua dan sekretaris fraksi mpr serta wakil wakil direktur eksekutif . partai demokrat, berbunyi sebagai berikut: ketua dan sekretaris fraksi dewan perwakilan rakyat, serta ketua dan sekretaris fraksi majelis permusyawaratan rakyat ditetaprupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang terdiri atas: fraksi dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan fraksi dewan perwakilan rakyat daerah yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai setiap tingkatannya: dan fraksi majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia. setiap kebijakan atau keputusan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari dewan pimpinan pusat. kepengurusan fraksi dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan fraksi majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia diangkat dan disahlaporkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan pimpinan pusat . partai golongan karya partai golkar). partai golkar, berbunyi sebagai berikut: partai golkar, fraksi sebagaimana dimaksud dalam adalah badan pelaksana kebijakan partai golkar majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan rakyat republik indonesiamemperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional . art partai golkar: dewan pimpinan pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan pimpinan alat alat kelengkapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan pimpinan daerah provinsiprovinsi: dewan pimpinan daerah kabupaten kotakabupaten kota: ketentuan lebih lanjut tentang fraksi partai golkar dan tata cara pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian pimpinan fraksi dan pimpinan alat alat kelengkapan lembaga perwakilan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi . partai demokrasi indonesia perjuangan pdip). art pdi berbunyi sebagai berikut: lembaga legislatif fraksi lembaga legislatif adalah pengelompokan kader partai sebagai perpanjangan tangan partai untuk memperjuangkan tugas dan fungsi partai. lembaga legislatif meliputi fraksi mpr: fraksi dpr: fraksi dprd provinsi: fraksi dprd kabupaten kota: badan permusyawaratan desa. dalam dewan perwakilan daerah para kader partai dari berbagai provinsi membentuk kelompok dpd yang tugasnya sama seperti fraksi legislatif . partai persatuan pembangunan ppp) angka ppp, berbunyi sebagai berikut: wewenang pengurus harian dpp adalah menetapkan susunan dan personalia pimpinan fraksi ppp mpr ri dpr ri, dengan memerhatikan aspirasi anggota fraksi: ppp, berbunyi sebagai berikut: fraksi ppp adalah pengelompokan anggota lembaga permusyawaratan perwakilan dari ppp: fraksi ppp adalah alat perjuangan ppp lembaga permusyawaratan perwakilan, sebagai pelaksana kebijakan pengurus harian menurut tingkatannya, fraksi ppp tunduk dan bertanggung jawab kepada pengurus harian menurut tingkatannya, fraksi ppp memberikan laporan secara periodik dan berkonsultasi dengan pengurus harian menurut tingkatannya, setiap anggota lembaga permusyawaratan perwakilan dari ppp harus bergabung dalam fraksi ppp: anggota dpr dprd yang tidak memenuhi syarat membentuk fraksi tetap menjadi alat perjuangan ppp dan bertanggung jawab kepada pengurus harian menurut tingkatannya . art ppp, berbunyi sebagai berikut fraksi ppp pada lembaga permusyawaratan perwakilan semua tingkatan, membuat peraturan tata tertib yang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan ketentuan ppp lainnya, dan disahkan oleh pengurus harian menurut tingkatannya, sekurang kurangnya (tiga) bulan sekali fraksi memberikan laporan tertulis kepada pengurus harian menurut tingkatan tentang pelaksanaan tugasnya, pimpinan atau seluruh anggota fraksi dapat diundang oleh pengurus harian menurut tingkatannya untuk memberikan laporan dan atau menerima petunjuk serta pengarahan: setiap anggota fraksi harus menaati keputusan fraksi ppp . partai amanat nasional pan). pan, berbunyi sebagai berikut: fraksi partai amanat nasional disingkat span adalah sarana perjuangan partai yang menjalankan kebijakan partai lembaga legislatif: ketentuan mengenai fraksi pan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga . art pan, berbunyi sebagai berikut: fraksi adalah alat perjuangan partai lembaga legislatif yang dibentuk oleh dewan pimpinan partai atau sebagai fraksi gabungan dengan partai lain sebagai mitra koalisi. fraksi mempunyai kedudukan semi otonomi, berhak mengatur dan mengelola sendiri unit kerjanya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dab anggaran rumah tangga. fraksi berfungsi memperjuangkan dan mewujudkan kebijakan kebijakan partai lembaga legislatif melalui akselerasi, dinominasi dan optimalisasi program partai bidang bidang tertentu guna mencapai tujuan partai: fraksi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan partai,untuk diperjuangkan lembaga legislatif: melakukan konsultasi, pengolahan data, laporan tertulis setiap masa sidang, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan kebijakan partai pada bidang bidang tertentu: melakukan komunikasi, sosialisasi informasi dan edukasi kepada konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan kebijakan partai pada bidang bidang tertentu yang diperjuangkan lembaga legislatif: khusus untuk fraksi gabungan, melaksanakan kesepakatan kesepakatan antar partai lembaga legislatif setelah melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dewan pimpinan partai: pelaksana kewenangan lainnya yang diberikan oleh. pimpinan fraksi dibentuk dan ditetapkan oleh dewan pimpinan partai berdasarkan keputusan rapat harian partai pleno dengan mempertimbangkan usulan anggota legislatif atau atas kesepakatan beberapa pimpinan partai untuk fraksi gabungan: pimpinan fraksi terdiri atas seorang ketua, sekurang kurangnya seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan sekurang kurangnya seorang wakil sekretaris, bendahara, dan sekurang kurangnya seorang wakil bendahara: pimpinan dan anggota fraksi tunduk, taat, dan patuh kepada kebijakan dan ketentuan ketentuan partai: ketentuan mengenai fraksi diatur lebih lanjut dalam pedoman organisasi. partai kebangkitan bangsa pkb) art pkb, berbunyi sebagai berikut: partai membentuk fraksi setiap lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat dan disebut fraksi partai kebangkitan bangsa, disingkat pkb: fraksi merupakan perangkat partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijakan partai untuk memperjuangkan cita cita dan tujuan partai dalam lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat: fraksi bertanggung jawab kepada dewan pengurus partai sesuai tingkatannya, pimpinan fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada dewan pengurus partai sesuai dengan tingkatannya . partai hati nurani rakyat partai hanura) partai hanura, berbunyi sebagai berikut: partai hanura. fraksi sebagaimana dimaksud dalam adalah badan pelaksana kebijakan partai hanurdalam memperjuangkan aspirasi partai dan kepentingan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional. ketentuan lebih lanjut tentang fraksi diatur dalam anggaran rumah tangga. art partai hanuradan anggota fraksi dari kepenguruspimpinan dan anggota alat alat kelengkaprovinsiprovinsi. dewan pimpinan provinsiprovinsi. dewan pimpinan daerahdewan perwakilan rakyat provinsitenaga tenaga ahli fraksi komisi dan anggota alat bahwa tujuran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negaraalat kelengkapan lainnya dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut tentang fraksi partai hanura dan tata cara pengangkatan, penetapan dan pemberhentian pimpinan dan anggota fraksi, pimpinan dan anggota alat alat kelengkapanserta tenaga tenaga ahli fraksi komisi dan alat kelengkapan lainnya lembaga perwakilan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi . sehingga dengan demikian tidak terbantahkan lagi bahwa, sehingga bila permohonan guo dikabulkan akan berimplikasi kepada anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga partai politik harus disesuaikan dengan putusan perkara guolakukan uji materi, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, tetapi merupakan bagian dari partai politik yang berada luar lembaga mpr, dpr, dprd provinsisebagi contoh tiap tiap fraksi pada dpr pada apbn tahun ini mendapatkan dana sebesar rp. (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), mana hal ini , dan bila dikalikan (sembilan) fraksi yang ada dpr maka apbn tahun ini tersedot untuk membiayai fraksi fraksi tersebut sebesar rp. rp. (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), hal tersebut atas baru biaya yang dikeluarkan tahun ini saja, dan estimasinya dana yang harus ditanggung negara untuk kegiatan fraksi fraksi legislatif seluruh indonesia untuk masa bakti yaitu sebesar rp. (dua puluh tujuh trilyun seratus lima milyar lima ratus juta rupiah) bayangkan berapa besar uang negara yang telah dikeluarkan selama indonesia merdeka atau setidaknya selama fraksi tersebut dilembagakan ada pada lembaga legislatif seluruh indonesia. bahwa anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat indonesia bukan oleh partai politik, namun olehwajibkan untuk menjadi anggota fraksi yang berada pada mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, mana kewajiban menjadi anggota fraksi tersebut yaitu harus fraksi yang dibentuk oleh partai politik dari mana anggota legislatif itu berasal, dan bila tidak menjadi anggota fraksi yang dibentuknya maka hal itu adalah suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat dapat dieliminasi oleh partai politik, sehingga kedaulatan rakyat tereliminasi oleh kedaulatan partai politik, maka hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan uud bahwa jika ditinjau dari uud disebutkan kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . mana menurut teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaamaka sejatinya setiap anggota legislative membawa kedaulatan konstituennya mana kedaulatan tersebut tidak bias dikesampingkan oleh siapapun, namun melalui fraksi yang merupakan pengkrucutan dari masing anggota legislative yang memiliki background partai yang sama (terkecuali fraksi gabungan) dapat saja melemahkan atau bahkan mengesampingkan kedaulatan rakyat tersebut, jika hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan partai karena tentunya setiap anggota partai politik sekalipun ketua fraksi harus tunduk kepada aturan main partai itu sendiri karena jika tidak, partai dapat mudah menarik atau memberhentikan anggota tersebut yang dengan sendirinya dap0at menghilangkan jabatannya sebagai anggota legislative hal tersebut sudah sering terjadi melalui mekanisme recall atau pemberhentian berdasarkan usul partai asalnya, melalui praktek praktek semacam itulah yang mengakibatkan teralihkan kedaulatan rakyat kepada kedaulatan partai karena terhadap pelanggaran kedaulatan rakyat tidak ada mekanisme langsung untuk memberikan sangsi karena dapatnya hanya bersifat sangsi moral dan politik atau hanya berdampak pada popularitas sedangkan bertentangan dengan kebijakan partai maka akan berakibat fatal. bahwa hak hak anggota legislatif yang membawa pesan dari konstituennya yang lindungi oleh uud dan juncto juncto danamun faktanya keberadaan fraksi fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota justru dijadikan alat oleh partai politik untuk mengeliminasi mengesampingkan hak hak anggota legislatif tersebut, bahkan bila ada anggota legislatif yang menyampaikan hak berpendapat guna menyampaikan aspirasi konstituennya namun berbeda dengan aspirasi dan pendapat fraksi atau partai politik asalnya maka akan mendapatkan sanksi dari partai tersebut yaitu dari sanksi yang ringan sampai pemberhentian pergantian antar waktu paw jj recall dari anggota legislatif, atas usulan dari partai politik asalnya fraksinya tersebut, seperti contoh kasus pemberhentian anggota legislatif diantaranya: fraksi ppp yaitu sri bintang pamungkas (masa orde baru). fraksi golongan karya yaitu bambang waris kusumo (masa orde baru). fraksi abri yaitu raja kami sembiring menyala orde baru). fraksi pan yaitu djoko edhi sucipto abdurrahman (masa reformasi). fraksi pdi yaitu marissa hague (masa reformasi). fraksi pbr yaitu zaenal ma'arif (masa reformasi). fraksi pkb yaitu lily wahid dan effendy choice, mana hal ini terjadi karena lily wahid dan effendy choice berbeda pendapat dengan fraksi pkb tentang usulan hak angket perpajakan, angket century dan sebagainya, (saat ini masih dalam proses hukum). mana mereka tersebut atas directly dari keanggotaan dpr karena berbeda pendapat dengan partai politik asalnya, dengan kata lain dalam fraksi partai politik tidak boleh ada pendapat lain selain pendapat atau kebijakan fraksi partai politik, sehingga dengan demikian justru keberadaan fraksi adalah menghalang halangi hak anggota legislatif yang dilindungi oleh konstitusi negara republik indonesia dan juga aturan hukum lainnya karena anggota legislatif mempunyai hak imunitas sebagaimana diatur dalamna hak imunitas tersebut melindungi anggota legislatif dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya tidak dapat tuntut secara hukum apalagi directly, bahwa selain directly dari keanggotaan legislatif, ada juga anggota legislatif yang karena berbeda pendapat dengan fraksinya partai politik asalnya diberi sanksi peringatan oleh fraksinya seperti kasus yang terbaru adalah anggota dpr dari fraksi demokrat yaitu luhut sitompul, yang meminta ketua umum partai demokrat anas urbaningrum) untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum partai demokrat, mana hal tersebut dilakukan luhut sitompul dalam kapasitas sebagai anggota partai demokrat bukan dalam kapasitas sebagai anggota legislatif, namun faktanya sanksi yang memberikan adalah ketua fraksi demokrat. bahwa perbedaan sikap antara anggota legislatif dengan fraksi dari partai politik induknya terkait dengan suatu kebijakan tertentu yang harus diputuskan dalam pemungutan suara (voting) terbuka, dalam tradisi berparlemen, tindakan seperti ini dikenal dengan istilah floor crossing. salah satu praksis floor crossing menyatakan, anggota parlemen tidak harus kehilangan kursi (keanggotaan parlemen), sekalipun kursi itu diperoleh dari sistem pemilu proporsional daftar tertutup apalagi anggota legislative pada mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota adalah dari calon legislatif yang terpilih karena perolehan suara terbanyak masing masing daerah pemilihan, sehingga dengan demikian pergantian antar waktu wy recall anggota legislatif adalah bertentangan dengan asas negara demokrasi khususnya asas kebebasan untuk menyampaikan pendapat, apalagi anggota legislatif tersebut mendapat mandat dari konstituen untuk menjadi anggota legislatif selama (lima) tahun, sehingga masa bhakti anggota legislatif tersebut berlangsung selama (lima) tahun. jika seorang anggota dpr diberhentikan oleh partai politik baik secara langsung maupun melalaui fraksinya baik mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota karena menjalankan haknya sebagai anggota legislatif atau perannya sebagai anggota legislatif yaitu mewakili aspirasi konstituen, ini merupakan pencabutan mandat secara sepihak oleh partai politik melalui fraksinya, dan berarti tindakan sewenang wenang dari partai politik melalui fraksinya tersebut. bahwa begitu besarnya peranan fraksi fraksi baik yang berada mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dalam mengebiri hak hak anggota legislatif, ternyata juga fraksi, bahkan fraksi baik dalam lembaga mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kotaerti contoh hak anggota dpr untuk melakukan interpelasi yang dilindungi oleh uud namun dalam praktiknya dibatasi oleh keberadaan fraksi, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan tabib dpr ri, mana dalam tabib dpr tersebut diatur bagaimana cara mengajukan hak interpelasi oleh dpr yaitu harus diajukan oleh paling sedikit (dua puluh lima) anggota dpr dan harus lebih dari (satu) fraksi, untuk jelasnya bunyi tabib dpr sebagai berikut:an lebih dari (satu) fraksi . sehingga dengan demikian berdasarkan tabib dpr hak anggota dpr ntuk mengajukan hak interogasi tidak akan berarti walau diusulkan oleh lebih dari (dua puluh lima) anggota dpr namun berasal dari (satu) fraksi, maka hal ini adalah pembatasan hak anggota dpr yang dilindungi oleh uud karena keberadaan fraksi fraksi dpr. bahwa berdasarkan hal tersebut atas terbukti keberadaan fraksi pada mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota telah mengebiri hak hak anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya termasuk aspirasi anggota kader kader pemohon, bahkan telah mengesampingkan hak hak anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat indonesia termasuk dalamnya kader kader anggota pemohon. bahwa terpilihnya seorang anggota legislatif dengan suara terbanyak dalam suatu pemilu (hal ini sesuai dengan yurisprudensinya nomor puu vi tanggal desember dan suara rakyat yang memilih tersebut (konstituennya) belum tentu juga adalah konstituen partai yang mencalonkannya, hal ini dapat saja terjadi mana suatu daerah pemilihan suatu partai untuk anggota dprd provinsi mendapat kursi dengan jumlah tertentu namun dapat saja untuk kursi anggota dprd kabupaten kota bahkan dpr pada wilayah pemilihan tersebut, partai tersebut tidak mendapatkan kursi atau mendapatkan kursi yang jumlahnya dapat saja lebih besar dan dapat juga lebih kecil atau sama dengan jumlah kursi dprd provinsi, sehingga dari hal tersebut atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konstituen anggota legislatif tersebut belum tentu konstituen atau simpatisan partai politik yang menaunginya, jadi konstituen tersebut adalah konstituen anggota legislatif tersebut (dalam hal ini anggota legislatif pada dasarnya telah berperan sebagai vote letters utama bagi masing parpol parpol induknya), sehingga adalah hal yang logis bila anggota legislatif tersebut menyampaikan aspirasi konstituennya bahkan itu adalah kewajiban yang mungkin saja berbeda dengan aspirasi atau pendapat fraksi partai tersebut, hal ini sejalan dengan teori kedaulatan rakyat mana pemimpin baik eksekutif ataupun legislatif harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, karena keduanya hanya sebagai wakil rakyat, yang juga sejalan dengan bunyi uud yang berbunyi: "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang undang dasar , oleh karena itu keberadaan fraksi fraksi baik mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, dalam prakteknya tidak sejalan dengan teori kedaulatan rakyat dan uud karena partai politik hanyalah sebagai kendaraan politik yang digunakan oleh anggota legislatif masuk kedalam lembaga legislatif (mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota) tidak seterusnya digunakan seperti yang dipraktikkan oleh fraksi fraksi lembaga legislatif saat ini seperti ketika menentukan kebijakan publik yang seharusnya berpihak kepada publik ternyata justru tidak berpihak kepada publik tetapi hanya berpihak kepada kelompok tertentu, hal ini dapat terjadi karena putusnya komunikasi antara anggota legislatif dengan rakyat khususnya konstituennya, dan sebaliknya komando partai politik melalaui fraksinya harus dijalankan apabila tidak ingin beri sanksi dari fraksi partai politik asalnya, hal ini menunjukkan tidak relnya partai politik untuk melepas kadernya berbakti untuk kepentingan bangsa dan negara, hal ini dapat kita dianalogikan seperti seorang anak bila telah dipinang dan menikah maka orang tua harus rela dan ikhlas untuk melepas anak tersebut membentuk dan mengabdi dalam rumahtangganya, dan orang tua tidak dapat ikut campur dalam rumah tangga anaknya. bahwa ada fakta bahwa terlalu banyak pemandangan umum fraksi yang perlu didengar, akhirnya kinerja parlemen melemah. anggotanya kehadapan energi karena rapat terlalu panjang mendengarkan fraksi fraksi. hasilnya, fungsi parlemen kurang memberi pengawalan dan pengawasan terhadap otoritas energi nasional, sejak formulasi undang undang hingga implementasinya. ada begitu banyak fraksi yang perlu berbicara dan didengarkan dalam satu pleno undang undang energi dan perminyakan, namun nyatanya belum mampu mensejahterakan rakyat nusantara. sehingga minyak mentah banyak diimpor dan dibilang luar negeri ketimbang dalam negeri. kenaikan harga minyak dunia menjadi bencana nasional. situasi ini bukan menjadi peluang "emas hitam bagi pemasukan negara. fraksi yang begitu banyak, menjadi biang keladi, sulitnya pembuatan kebijakan yang komprehensif dan sederhana, menuju menuju akar pemecahan gunung persoalan. ada sejumlah paradoks berkaitan dengan keberadaan fraksi dalam tubuh parlemen kita, sekarang dan masa lalu. keberadaan fraksi berdasarkan basis partai cenderung telah menghasilkan hukum besi oligarki yang mengkhianati keterwakilan politik pemilih. contoh ada kecenderungan selama ini terlihat besarnya peranan fraksi dalam menentukan keputusan keputusan dpr dengan adanya mekanisme blocking vote ini. akibatnya, fraksi seringkali menjadi penghambat inisiatif anggota dewan dalam membela konstituennya. ada apa dengan lambatnya proses pembahasan undang undang hak masyarakat memperoleh informasi publik, perlindungan saksi, perlindungan tki, pengembangan bio fuel dan energi terbarukan, peningkatan anggaran dan kualitas pendidikan nasional, dan lain lainya. proses demokratisasi dpr terjebak dalam mekanisme prosedural tata tertib susuk saja dan menghambat perjuangan substansial yaitu kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. adapun hukum besi oligarki fraksi menciptakan anggota parlemen menjadi wakil partai bukan wakil pemilih. bagaimana tidak, pendirian maupun pendapat seorang anggota dpr terhadap suatu rancangan. dengan kondisi tersebut tidak dapat dihindari lagi, kompleksnya struktur fraksi dapat disalahgunakan menjadi kendaraan politik untuk mengusung kepentingan hidden agenda politik kelompok sempit tertentu. pengelompokan anggota parlemen berdasarkan minat atau aliran politiknya memang suatu hal yang jamak departemen maupun didunia. namun bagaimanapun, parlemen adalah sebuah lembaga politik yang mewakili pemilih, bukan diri sendiri atau partainya yang oligarki. namun demikian, ketika pengelompokan politik ini diformalkan dan diadopsi menjadi sebuah sistem yang menentukan keputusan dpr, keberadaannya kompleks, maka yang terjadi adalah pinggiran capaian demokrasi substansial oleh pelaku demokrasi prosedural. bahwa bila kita memperhatikan konsideran menimbangk ada satupun yang membahas tentang perlunya dibentuknya fraksi fraksi dari partai politik atau gabungan partai partai politik pada mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. bahwa demikian juga halnya denganitu mengacu pada dalam undang undang dasar yaitu:berikut: dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunkonsideran mengingat darikonsideran mengingatila kita memperhatikan dan membaca dalam uud yang disebutkan dalamada satupun dalam uud tersebut yang menyatakan atau mengatur tentang fraksi fraksi dari partai politik atau gabungan partai politik pada mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. bahwa pada saat ini jumlah fraksi mpr r: fraksi ppp, fraksi pan: fraksi pkb, fraksi gerindra. fraksi hanura, sedangkan fraksi fraksi pada dprd provinsi dan dprd kabupaten kota jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan komposisi partai yang memperoleh kursi setiap provinsi dan kabupaten kota. bahwa selain fraksi fraksi tersebut atas dimungkinkan dibentuknya fraksi gabungan, yaitu, hal ini didasarkan pada penjelasan d . bahwa fraksi fraksi pada majelis permusyawaratan rakyat mpr,an merupakan alat kelengkapan mpr, untuk mengetahui alat kelengkapan mpr, maka pemohon kutip bunyi adalah sebagai berikut: alat kelengkapan mpr terdiri atas: pimpinan: dan panitia hoc mprmpr bukan merupakan alat kelengkapan mpr. bahwa demikian juga halnya keberadaan fraksi fraksi pada dpr terdiri atas: pimpinan: badan musyawarah: komisi: badan legislasi: badan anggaran, badan akuntabilitas keuangan negara: badan kehormatan: badan kerja sama antar parlemen badan urusan rumah tangga: panitia khusus bukan merupakan alat kelengkapan dpr. bahwa demikian juga halnya keberadaan fraksi fraksi pada dprd provinsiprovinsiprovinsi terdiri atas: pimpinan: badan musyawarah, komisi: badan legislasi daerah: badan anggaran:provinsi bukan merupakan alat kelengkapan dprd provinsi. bahwa demikian juga halnya keberadaan fraksi fraksi pada dprd kabupaten kotkabupaten kotakabupaten kota terdiri atas: pimpinan: badan musyawarah:kabupaten kota bukan merupakan alat kelengkapan dprd kabupaten kota. bahwa berdasarkan hal tersebut atas terbukti:indonesia.dan fraksi fraksi tersebut. susunan komposisi kepengurusan fraksi fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh ketua partai tersebut sesuai dengan tingkatannya dan bertanggung jawab kepada partai politik yang membentuknya. keberadaan fraksibukan untuk kegiatan lembaga negara tetapi untuk kegiatan partai politik. keberadaan fraksi fraksi baik mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota telah menghalang halangi atau mengeliminasi hak hak anggota legislatif mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota). fungsi dan tugas fraksi fraksi baik mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, dan faktanya fraksi fraksi tersebut dibiayai dari uang negara apbn, apbd provinsi dan apbd kabupaten kota) sehingga menimbulkan pemborosan uang negara. keberadaan fraksi mpr, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota telah dan akan memboroskan keuangan negara yang akan ditanggung oleh apbn, dan apbd provinsi dan apbd kabupaten kota seluruh indonesia estimasi totalnya sebesar rp. (dua puluh tujuh trilyun seratus lima milyar lima ratus juta rupiah). oleh karena itu terbuktiseluruhnya.kta notaris nomor tanggal maret tentang gn pk), yang dibuat dihadapan notaris jakarta, notaris rohani, s.h., anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gn pk), bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor d.bila vi tertanggal juni yang diterbitkan oleh direktur ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, yang mengatasi namakan direktur jenderal kesatuan bangsa dan politik, kementerian dalam negeri, bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp): atas nama gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi gn pk), yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak pratama jakarta sawah besar dua, bukti fotokopibukti fotokopi peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat, bukti fotokopi anggaran dasar partai demokrat: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai golongan karya:anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai persatuan pembangunan: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai amanat nasional: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai kebangkitan bangsa: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai hati nurani rakyat.september dan september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon indria samulo ada sejumlah pemikiran yang mendasar yaitu pertimbangan sebagai political analyst. pertimbangan yang tidak semata mata didasarkan pada apa yang tertulis dalam konstitusi maupun aturan, tetapi bagaimana perubahan, terutama perubahan politik yang terjadi negara kita ini harus berlangsung secara konstitusional, secara damai, jauh dari kekerasan. itu adalah sebuah tuntutan bagi kita yang menganut prinsip prinsip negara modern. jadi, tidak ada satu aturan yang berhenti, kecuali al gurun tidak boleh diubah, atau kitab suci yang lain. tetapi konstitusi dan undang undang, dalam pelaksanaannya ahli kira terbuka untuk diubah. persoalannya memang perubahan dari satu fase fase berikutnya memang tidak dapat tanpa risiko. tidak ada yang bebas dari persoalan, apalagi untuk negara sebesar indonesia. bahwa perubahan dari satu negara dan bangsa yang sekian puluh tahun menganut sistem otoriter (otoritarian system) menuju suatu masyarakat yang lebih demokratis, itu tidak dapat berlangsung overnight, tidak dapat hanya sekejap, semuanya lewat proses perubahan yang gradual. secara pribadi kita sudah sepakat bahwa proses yang kita alami depan adalah sebuah proses yang demokratis, transparan, peace full, dan penuh dengan suasana damai. setiap negara, terutama negara yang mengalami proses demokratisasi gelombang ketiga tidak menemui persoalan yang sama. karena ada tiga hal yang dihadapi oleh sebuah negara dan bangsa yang bergeser dari sistem otoriter menuju sistem yang demokratis, yaitu: pertama, ada kebutuhan waktu, time frame yang jelas mengenai berapa lama transisi itu akan dilakukan. ini tidak ada yang berubah, itu overnight, tanpa proses, dan tanpa risiko. tapi semuanya mengalami semacam perubahan yang konstitusional, demokratis, dan damai, jadi transisi dari otoriter sistem menuju demokratis. korea selatan misalnya, perubahan itu dapat berlangsung secara cepat dari tahun setelah itu korea menjadi sebuah negara industri maju dan demokratis. indonesia sejak sampai sekarang, sudah tahun, seberapa jauh kita mengalami perubahan, kecuali memang prosedural. ahli yang berada luar lembaga perwakilan rakyat, menilai perubahan itu lebih banyak bersifat prosedural. memang kalau secara legal, barangkali kita dapat memperdebatkan itu. tetapi, makin hari makin banyak skepticism dalam masyarakat, criticism pada masyarakat bahwa seolah olah kita berhenti pada hal hal yang sifatnya prosedural, legalnyelenggaraan negara termasuk dalamnya majelis permusyawaratan rakyat mpr), dewan perwakilan rakyat dprformal changes. perubahan itu tidak hanya terbukti pada legal formal changes, tetapi seberapa jauh punya manfaat bagi masyarakat kita. karena negara indonesia sejak awal menekankan pentingnya kedaulatan rakyat. jadi itu, transisi harus hati hati, tapi harus jelas time frame nya. kemudian yang kedua, ada kaitannya dengan masalah kontekstual. indonesia yang begini besar dengan juta penduduk tersebar banyak pulau besar dan kecil dengan akses yang beragam terhadap pendidikan, hukum, dan terhadap kebutuhan kebutuhan fisik juga membutuhkan satu penanganan yang hati hati tidak dapat diseragamkan. jadi, kalau maluku, apalagi maluku utara, maluku tenggara, tentu saja berbeda dengan jawa. papua berbeda juga dengan maluku utara, maluku tenggara. oleh karenanya, perlu ada keikhlasan untuk melihat konstitusi, aturan dan segala macam itu dikaitkan dengan manfaat apa yang dirasakan oleh rakyat. tentu saja ini membutuhkan waktu yang panjang, tetapi harus ada time frame, tidak dapat tahun, tiga pemilu, sudah uber, judul, tapi hasilnya tidak banyak memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi rakyat banyak. jadi kalau referensi kita bukan rakyat, kepada siapa lagi? karena kedaulatan tangan rakyat. jadi ahli berharap setiap undang undang itu menjadi sesuatu yang living, sesuatu yang dinamis, tidak dapat ditafsirkan secara statis. kemudian yang ketiga, persoalan yang kita hadapi adalah sistemik, sistem, bukan hanya aturan yang memang banyak tertinggal, tetapi juga undang undang yang lahir seringkali didasarkan pada kompromi kompromi politik jangka pendek dari mereka yang membuat. nanti akan ahli sampaikan sejumlah persoalan persoalan yang kita hadapi. bahwa memang politik itu adalah suatu cara, suatu seni untuk memengaruhi pikiran atau tindakan orang lain. kemudian seni memperjuangkan kepentingan jangka pendek dan subjektif, tetapi bagaimana jangka panjang dan objektif? bahwa kekuasaan yang diperoleh lewat berbagai macam proses, dalam hal ini anggota dpr adalah sesuatu yang sejak awal yang terbaik lewat partai, kemudian partai dipilih. tapi harus ada evaluasi setelah tiga pemilu, lima pemilu, seberapa jauh perubahan itu? karena mana mana publik juga menanyakan, misalnya soal berapa jumlah partai yang baik? supaya kita ini tidak diteror terus oleh kepentingan partai politik. ahli selalu mengatakan, berpartai dan partai politik adalah hak politik warga negara, dijamin undang undang . jadi ada perlindungan, tetapi jangan kemudian tentang tentang diberi kesempatan, asal saja membuat partai. menurut ahli harus ada korelasi kesadaran dalam membuat undang undang dengan manfaat bagi masyarakat banyak. kalau tidak, nanti disibukkan terus oleh proses prosesnya. menurut ahli, sebetulnya ini enggak masalah sejauh tidak mengganggu, tetapi banyak keputusan yang mengganggu proses pemerintahan, bahkan pemilu itu sendiri kalau undang undangnya belum beres. kalau kita bicara fraksi, maka ada dua persoalan, yaitu pertama, partai politik, dan kedua, anggota dpr atau dprd. undang undang partai politik setiap lima tahun sekali diubah tapi perubahan itu menurut ahli juga perubahan yang masih sangat diwarnai oleh kompromi kompromi. karena ahli sebagai orang yang juga berulang kali, bahkan sejak awal meletakkan dasar dasar mengenai partai pasca orde baru lewat undang undang yang digulirkan sejak pemilu masih tetap berharap bahwa partai politik harus menjalankan fungsi fungsi yang sesungguhnya, bukan hanya rekrutmen partai politik. memilih anggota, merekrut anggota, mencari calon anggota legislatif, ini tugas yang niscaya. partai politik harus lebih mengembangkan fungsi fungsi yang menghubungkan masyarakat dengan negara sebagai safety belt, sebagai ikat pinggang, pengaman, yang memberi perlindungan pada masyarakat suatu pihak, tapi juga memberikan legitimasi kepada negara. karena setiap keputusan tidak dapat diambil secara one man one vote dan one value. sebab diputuskan oleh dua lembaga, eksekutif dan legislatif. partai politik adalah agen utama demokrasi karena partai politika yang berhak ikut pemilu. jadi partai politik punya posisi sangat mulia dan sangat strategis dalam proses perubahan. kalau misalnya selama ini kurang memerhatikan aspek aspek yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara, orang akan melihat partai politik mana posisinya, kecuali lima tahun sekali yang menjustifikasi sebagai satu satunya agen perubahan politik. persoalan lain adalah sosialisasi dan pendidikan politik. perubahan yang ada wacana politik, masyarakat memahami hak dan kewajiban politik, dikarenakan peran peran partai politik. sejak awal ahli mendorong agar partai politik itu menjadi agent changes. ahli tidak suka kalau partai politik dibubarkan karena itu cara otoritarian sistem. tetapi kalau partai politiknya kemudian menikmati kemerdekaan, menikmati kejayaan seperti sekarang, ada pilkada, pastilah yang menentukan, dan seterusnya. tidak ada pendidikan politik, komunikasi politik, penyelamat nasib rakyat, hanya sibuk recruitment, ini persoalan yang harus dibenahi lewat kemendagri. anggota dpr adalah politisi. mereka lahir dari partai partai politik. betul, mereka dipilih melalui partai politik, tidak ada independent kandidat. tetapi semuanya kita juga melihat belakangan muncul harapan harapan secara lebih positif, tetapi critics skeptic system tentang pencalonan. kalau dahulu misalnya caleg itu positifnya lewat sistem tertutup (close system), sehingga nomor urut dan seterusnya. kemudian dikritik, mahkamah konstitusi pula yang membatalkan aturan itu. ahli terima kasih karena cara cara itu hanya memperbesar apa yang masa lalu dibilang ini politic cronyism. jadi dalam daftar caleg itu nomor istri nomor anak nomor anak, menantu, gunakan, dan ipar. tetapi apakah itu mau diteruskan? dan terakhir, mahkamah konstitusi mengatakan, tidak ada itu, yang ada, sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi, siapa yang terbanyak tetapi kemudian muncul criticism dari kawan kawan politisi. bahwa ini menimbulkan perang saudara, sesama partai bertempur, apalagi money politics jor joran. bahkan banyak anggota dpr yang tidak pernah, even tidak pernah mengenal partainya, tidak mengenal ad art partai, bahkan tidak pernah berpartai. tetapi gara gara memiliki uang dan popularitas, dia terpilih, menimbulkan kekecewaan. sekarang kita menuju kita berharap anggota dpr yang dipilih itu sesuai dengan keberadaan partai politik, sesuai dengan filosofi partai politik, fungsi politik. dari waktu waktu harus lebih baik, tapi ahli juga sering berhubungan dengan kawan kawan anggota dpr yang baik, punya independence ketika luar. jadi walaupun ini memang dilewati tadi seperti dikatakan soal fraksi itu. awal reformasi ahli diundang dpr, ada dua hal yang dipertanyakan, yaitu soal fraksi dan soal struktur organisasi mpr dan dpr yang begitu besar. ketua mpr masih ada seperti dulu fungsinya, sama halnya dpr yang menurut ahli itu hanya speaker, tetapi karena ini struktur dewan. tetapi ahli tidak membicarakan hal tersebut, yang penting adalah bahwa anggota dpr seperti yang sampaikan oleh pemohon, mereka mewakili rakyat, tetapi dipilih oleh partai politik. sehingga ada seorang menteri masa lalu mengawini bahwa pada dasarnya facto anggota dpr itu bukan wakil rakyat, tetapi wakil partai. jure adalah wakil rakyat sesuai dengan namanya. jadi mengulangi posisinya hanya sebagai wakil partai menuju wakil rakyat yang sesungguhnya. tentu saja ini mahal, seringkali bertentangan dengan prinsip prinsip yang diharapkan, koalisi. kalau memang dpr itu masih banyak diwarnai oleh process take and give yang tidak transparan, maka wakil rakyat sana tidak kelihatan, yang muncul adalah wakil partai, kalau sekarang wakil koalisi, itu kita sudah lihat. anggota dpr memang menjadi sebuah isu tetapi sekali lagi bahwa perubahan tidak ada yang cepat. reformasi politik yang kita hadapi sekarang, mana arahnya? kalau seandainya tidak ada perubahan, ahli khawatir reformasi politik ini mengarah kepada apa yang disebut sebagai dictatorship democracy. demokrasi para oligarki, demokrasi para diktator. memang demokrasi, tapi dekorasinya patrimonio, bukan anggota dewan sejumlah orang. kemudian yang ada adalah fraksi, sembilan fraksi kalau pusat, itu yang sangat menentukan. kalau dalam bahasa pemohon adalah pengebirian hak hak politik. suka enggak suka memang itu yang terjadi, demi efisiensi. tetapi demokrasi memang text time. kalau kita berharap demokrasi harus cepat dan efisien, kita kembali saja kepada sistem orde baru. ada dua partai dan setengah peserta pemilu yang namanya bukan partai, tapi harus memiliki single majority dan dari sisi sejarah politik kita, mungkin itu yang lebih bagus. tidak harus seperti sekarang, efisien. pemerintah ingin membuat apa saja disetujui karena dpr masa lalu disebutnya pemegang 5d. tetapi sekarang dpr tidak semuanya bunyi, tetapi bunyinya itu for what? apakah untuk dirinya sendiri, untuk partai, atau apakah untuk rakyat secara keseluruhan? ini yang ahli appeal betul kepada kawan kawan anggota dpr. ahli diminta masuk anggota dpr, anda masuk karena ahli politik! harus ada pemisahan antara ahli dengan praktisi. sebab, sana yang berlaku bukan soal keahlian. berapa senior saya mendirikan partai, mendapat suara, padahal dia ahli dari cornell, chicago, dan hawai mempunyai background sebagai scientists, political scientists. tetapi berpolitik itu berbeda karena itu seni, sementara yang diajarkan itu sains. jadi tidak perlukah bahwa dpr harus diisi kalangan ahli. dpr harus diisi orang yang punya integritas sebagai wakil rakyat, sebagai pejuang dan dpr itu kalau menurut bahasanya harus representasi dari proses calling (keterpanggilan). menjadi anggota dewan itu terpanggil bukan kerjaan. kalau pekerjaan sana, yang dicari selamat. atasan, bawahan, tidak penting. fraksi ikut menentukan saja daripada directly. itu dapat menjadi persoalan dalam jangka panjang karena proses perubahan politik ini going where, berhenti hanya pada tataran legal formal. apakah para anggota dewan sudah menjalankan fungsi fungsinya yang ada diatur dalam peraturan perundang undangan, mulai dari konstitusi sampai undang undang? kalau itu terjadi, maka suara suara luar semakin berkurang. terlalu banyak masalah masalah itu. soal angka tadi, triliun untuk membiayai fraksi. kalau satu fraksi dapat miliar dikalikan fraksi, dikalikan dprd dan dprd berapa jumlah total triliun. memang tidak dapat memutus ini, tetapi ahli berharap sumber dan tempat mana semua pihak berharap agar proses perubahan itu dikawal sesuai dengan yang diharapkan yaitu, konstitusional dan peace full. jadi perubahan tidak dapat overnight, ada gradual changes. tetapi semoga gradual betul, sehingga besok kita harus naik kelas. jangan kita berhenti satu kelas, jangan kita berpikir satu periode pemilu saja, tetapi untuk indonesia secara keseluruhan. untuk itu solusinya terletak memang dari sisi politik. perubahan ini tidak dapat hanya diserahkan kepada para yuris membuat aturan. perilaku para elite, pembuat keputusan harus memihak pada hukum. kita akan menjadi sebuah negara yang lawless atau pemerintahnya juga doesn't govern, tidak memerintah dan kelak aturan aturannya tidak diperhatikan. anggota dpr sampai sekarang dari tiga fungsi, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan, yang paling lemah adalah legislasi. mungkin hanya dari target, dari dibawa dan diamputasi lagi. kelembagaan partai politik jelas bukan sebuah perusahaan. partai politik adalah organisasi politik yang berhak ikut pemilu. tidak ada partai politik, tidak ada demokrasi. tetapi demokrasi juga harus sungguh sungguh diimplementasikan tidak pada tataran prosedur. kemudian, proses rekrutmen anggota dpr, ahli kira juga menentukan, jangan sampai anggota anggota yang merasa terpanggil untuk menjadi anggota dpr dipinggirkan hanya oleh mereka yang punya uang atau punya hubungan kekuasaan dengan pemilik. persoalan pembangunan ekonomi, ahli yakin perubahan politik tidak dapat berjalan dan tidak dapat hanya pembangunan politik saja, harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. tidak ada persuasi tanpa middle class dan tidak ada middle class tanpa ada pembangunan ekonomi. ini adalah pikiran pikiran yang universal, bukan karena hidup barat. telah disampaikan oleh wakil presiden boediono bahwa kualitas demokrasi indonesia tidak dapat dilepaskan dari per kapita income. itu artinya pembangunan, kalau tidak ada pembangunan yang akhirnya demokrasi ini milik mereka yang punya kapital. pemodal dapat melakukan apa saja atas nama demokrasi, ini problem yang kita hadapi sekarang. harun rasyid loyalitasnya itu adalah berakhir my loyalty party ends where loyalty country begins . jadi kesetiaan saya pada partai itu berakhir begitu saya harus setia kepada negara . sekali lagi ahli sampaikan bahwa kesetiaan saya kepada partai itu berakhir ketika ahli harus setia kepada negara. jadi fraksi itu menurut ahli adalah perpanjangan tangan partai. jadi apa yang diutarakan oleh anggota fraksi itu pada hakikatnya adalah juga wewenang dari partai, kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar sepanjang pengetahuan ahli undang undang dasar tidak ada aturan mengenai sosialisasi kedaulatan rakyat, jadi mengambang. fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai. jadi dia tidak boleh bertentangan dengan apa kemauan dari partai. anggota fraksi harus memperhatikan apa kemauan dari partai yang dia wakili. tetapi perlu juga dicatat peribahasa bahwa loyalitas ahli kepada partai itu berakhir begitu loyalitas ahli kepada negara itu dimulai. begitu tidak lagi jadi anggota dewan dia harus mementingkan kepentingan negara tidak lagi kepentingan partainya. irman putra sidin ada beberapa pertanyaan yang akan ahli coba elaborasi dari pendapat hukum ini. pertama adalah bagaimana makna perubahan undang undang dasar sebelum perubahan ketiga, yaitu kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya majelis permusyawaratan rakyat , dengan perubahan ketiga. persamaan dari kedua ketentuan ini, bahwa indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaannya menggunakan prinsip kedaulatan rakyat dalam proses bernegara. perbedaannya kalau dahulu disebutkan bahwa kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh mpr, maka dapat diartikan bahwa terjadi penyerahan kedaulatan oleh rakyat kepada lembaga parlemen bernama mpr. penyerahan itu memiliki masa durasi selama periode mpr tersebut, yaitu lima tahunan, artinya sesungguhnya pelaksana harian kedaulatan rakyat tersebut dipercayakan sepenuhnya untuk dilakukan oleh parlemen bernama mpr. dengan konstruksi konstitusional seperti ini maka riil dapat disebutkan dua hal bahwa kedaulatan rakyat tersebut pada kenyataannya bermetamorfosis menjadi daulat parlemen. dengan daulat parlemen seperti ini maka secara otomatis dapat saja sesungguhnya yang berlaku prinsip supremasi politik atau daulat politik. dengan konstruksi daulat parlemen tersebut maka tanpa sadar rakyat seolah olah memberikan kertas kosong kepada parlemen untuk menulis apa saja tentang proses mekanisme bernegara kita guna pencapaian tujuan negara. oleh karenanya, konstruksi daulat parlemen ini pula maka parlemen mendapatkan pembenaran theoretic konstitusional untuk menulis cara dan mekanisme yang ingin dijalankannya guna pencapaian tujuan negara, sesuai kehendak politik yang berkuasa kala itu. termasuk dalamnya adalah mekanisme internal parlemen guna melakukan kedaulatan itu sepenuhnya yang dapat jadi mekanisme tersebut sesungguhnya justru kontraproduktif atau bahkan destruktif dengan prinsip kedaulatan rakyat. kontruksi ini kemudian nampaknya disadari bahwa daulat parlemen yang telah menggenggam daulat rakyatnya selama lima tahun tidak dapat lagi diharapkan dapat memberikan akselerasi pencapaian tujuan negara. oleh karenanya daulat parlemen itu yang sesungguhnya dapat mengatasnamakan daulat rakyat, nampaknya tidak dapat lagi dipertahankan. daulat rakyat harus tetap dipegang oleh rakyat sehari hari, rakyat tidak boleh melonggarkan genggaman kedaulatan itu apalagi menyerahkan kedaulatan tersebut. rakyatlah yang menentukan mekanisme bernegara kita dan arah republik ini dalam mencapai tujuannya. namun disadari oleh rakyat pula bahwa harus ada kesepakatan tertinggi yang harus ditaati secara bersama sama dalam pelaksanaan daulat rakyat itu agar tidak menimbulkan kekacauan alias kontraproduktif dengan tujuan bernegara yang hendak dicapai. oleh karenanya, maka daulat rakyat itu dikembalikan pada rakyat selaku pemegang keseharian, asalkan pelaksanaannya disepakati menurut hukum tertinggi yaitu undang undang dasar artinya bahwa rakyat tidak lagi menyerahkan atau mendelegasikan kedaulatannya kepada lembaga parlemen melalui wakil wakil yang dipilihnya dalam bilik suara untuk selama lima tahun. rakyat tetap sebagai pemegang kedaulatan menurut undang undang dasar dengan berlandaskan pada prinsip supremasi konstitusi. jadi kedaulatan itu tidak pernah mendelegasikan kepada anggota parlemen yang dipilihnya setiap lima tahun, apa lagi pada partai politik yang mengusung anggota parlemen tersebut. daulat tetap tangan rakyat yang tidak tercerahkan atau mendelegasikan. fungsi parlemen hanyalah instrumen perwakilan sebagai institusi yang bekerja dari, oleh, dan untuk rakyat. pertanyaan kedua adalah apakah keberadaan fraksi fraksi parlemen atau dalam undang undang dasar pada prinsipnya sesuatu yang tidak diatur dalam konstitusi secara tertulis tidak serta merta diartikan, bahwa jikalau diatur kemudian pada tingkat undang undang maka hal itu otomatis bertentangan dengan konstitusi. banyak hal yang tidak diatur dalam konstitusi tapi dirasakan menjadi kebutuhan dalam perjalanan proses ketatanegaraan kita. maka tentunya pranata seperti itu menjadi kebutuhan untuk pengalamannya. namun tidak berarti pula bahwa semua yang dirasakan sebagai sebuah kebutuhan tersebut yang tidak diatur oleh undang undang dasar. jikalau ingin diadakan oleh pilihan kebijakan hukum menjadi otomatis sebuah kebenaran akan pengadaan atau pengaturannya, dan pasti tidak bertentangan dengan konstitusi. dapat saja terdapat sebuah pranata yang ingin diadakan maka tidak diharamkan untuk diadakan. dalam bahasa konstitusionalnya biasanya disebut dengan legal policy. namun yang pasti kebijakan hukum juga memiliki rambu rambu yang tidak dapat semaunya pembentuk undang undang untuk mengadakannya. setidak tidaknya ada berapa rambu konstitusional yang harus diperhatikan yang pernah ditulis oleh mahkamah dalam putusannya bahwa kebijakan hukum tidaklah boleh bertentangan dengan konstitusi atau tidak boleh menegaskan prinsip prinsip yang terkandung dalam undang undang dasar (vide putusan nomor puu vii 2009j. oleh karenanya, setidak tidaknya kebijakan hukum itu sesungguhnya harus berlandaskan pada kebutuhan ketatanegaraan. kebutuhan yang dimaksud dalam arti bahwa sesuatu yang tidak diatur dalam undang undang dasar, namun jikalau dianggap perlu diatur dalam undang undang semata mata untuk akselerasi pencapaian tujuan negara sepanjang tidak menegaskan keberadaan lembaga negara, pranata, kewenangan atau hak dan lain lain yang sudah diatur dalam undang undang dasar serta prinsip konstitusional lainnya diantara hak hak warga negara. kebijakan hukum sebagai sebuah kebutuhan politik sesungguhnya sedapat mungkin dihindari sebab jikalau kebijakan hukum sebagai sebuah kebutuhan politik menjadi produk undang undang kita, maka perlahan akan muncul berbagai gejala yang dirasakan bahwa aturan yang tidak diatur dalam undang undang dasar namun diatur dalam undang undang akan bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, atau berbagai prinsip lainnya. artinya, perlahan masyarakat akan merasa dirugikan hak haknya dan keberadaan itu, jikalau pranata bernegara yang dihadirkan atau dipertahankan tersebut semata karena kebutuhan politik bukan karena kebutuhan konstitusi. bahwa keberadaan fraksi adalah sesuatu yang tidak diatur dalam undang undang dasar, namun jikalau ternyata basis keberadaan fraksi ini semata karena kebutuhan politik, maka dapat jadi masyarakat akan merasa terkangkangi kedaulatan yang berada ditangannya yang dilaksanakan menurut undang undang dasar. dapat jadi juga masyarakat akan merasa bahwa keberadaan fraksi justru menghambatgejala ini muncul karena ketika warga masyarakat meminta wakil yang dipilihnya memperjuangkan sesuatu hal, maka dapat jadi perjuangan tersebut akan dapat terlaksana sebagai perjuangan parlemen. selama perjuangan tidak mendapatkan hambatan dari fraksi atau justru dijadikan instrumen tawar menawar politik oleh kekuatan politik segelintir orang melalui tangan loyalitasnya bernama fraksi parlemen. jikalau kemudian segelintir orang yang mungkin dapat disebut oligarki ini menginginkan lain dari substansi yang diinginkan masyarakat tersebut, maka instrumen fraksilah kemudian menjadi instrumen hukumnya, ketika itu pula maka warga masyarakat akan merasakan kesulitan untuk memajukan dan memperjuangkan dirinya secara kolektif. pada prinsipnya bahwa hak imunitas adalah hak individual anggota dpr yang diberikan langsung oleh konstitusi dalam undang undang dasar tahun makna pemberian dari konstitusi ini langsung kepada anggota parlemen bahwa anggota parlemen dalam menjalankan amarahnya sebagai wakil rakyat yang memilihnya, memiliki kewajiban konstitusional untuk memperjuangkan semaksimal mungkin tanpa perlu rasa takut atas ancaman sanksi atau hukum apa pun dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. pelaksanaan hak imunitas dalam implementasinya yang diatur dalam undang undang bahwa anggota parlemen tidak dapat dituntut depan pengadilan karena pernyataan pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis dalam sidang atau rapat parlemen atau pun luar sidang atau rapat parlemen yang berkaitan dengan tugas dan wewenang parlemen. selain itu, imunitas juga menyebutkan bahwa anggota parlemen tidak dapat diganti antar waktu karena pertanyaan, pernyataan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik dalam sidang atau rapat parlemen maupun luar sidang atau rapat parlemen, yang berkaitan dengan tugas dan rapat parlemen. dprd kabupaten kota), dan juga sebagai wadah kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan negaranegara republik indonesia tahundalam mengajukan permohonan uji materiil mahkamah konstitusi sebagai mana tersebutnamun kenyataannya banyak bentuk ancaman sanksi lainnya yang ternyata anggota parlemen, tidak imun terhadap hal tersebut terutama ancaman internal kekuatan oligarki dalam tubuh kekuatan politik pendukungnya, yang kemudian menggunakan instrumen fraksi dpr akibat pernyataan atau pendapat anggota parlemen dalam atau pun luar sidang. salah satu contoh terakhir adalah ketika ramai diberitakan soal seorang anggota dpr yang telah berpendapat agar ketua umum partai pendukungnya untuk mundur dari jabatan ketua umum. namun ternyata pernyataan tersebut mendapatkan sanksi teguran dari fraksi tempatnya bernaung. bahkan dalam kondisi tertentu, seorang anggota dpr menyampaikan sikap individualnya terhadap suatu hal dalam atau luar parlemen. jikalau dianggap melanggar garis kebijakan partai seperti ad art, maka orang tersebut diberhentikan sebagai anggota partai politik yang secara linear, menurut konstruksi legalitas yang bersangkutan pun akan berhenti menjadi anggota dpr. konstruksi sanksi seperti ini mungkin dapat jadi memang berdalih bahwa ini bukan paw akibat pernyataannya. padahal ini pun sebetulnya berbentuk sanksi atau penghukuman dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen. oleh karenanya, hak imunitas dalam konstruksi legalitas, hanya imun dalam proses tuntutan pengadilan atau paw, namun tidak imun dalam sebuah proses manajemen berpolitik, ancaman sanksi internal partai politik pendukungnya. pada prinsipnya membentuk fraksi oleh partai politik sesungguhnya tidaklah diharamkan, selama pembentukan tersebut adalah karena sebuah kebutuhan ketatanegaraan bukan kebutuhan politik. pada kenyataanya keberadaan fraksi saat ini, sulit untuk dikatakan dipertahankan keberadaannya karena kebutuhan ketatanegaraan, namun lebih karena kebutuhan politik. fraksi nampaknya dijadikan instrumen kelompok oligarki yang terlebih dahulu menginflansi partai politik sebagai sebuah pranata mulia dalam proses bertatanegara kita, guna mencengkeram lembaga parlemen. alhasil dengan realitas ketatanegaraan seperti ini, maka nampaknya jumlah anggota dpr yang berjumlah orang terlalu banyak, bahkan sangat banyak. karena kenyataannya dapat jadi, yang menentukan arah kebijakan pelaksanaan tugas dpr, bukanlah orang, tetapi hanya kurang lebih sembilan elemen kekuasaan kecil atau saya sebut sebagai sembilan naga dalam partai politik yang saya sebut oligarki. bahkan kami pernah merenung jangan jangan senayan ini hanya sekedar rumah singgah bukan rumah rakyat, penentu arah kebijakan negara. karena arah kebijakan negara dapat jadi lahir dari sekretariat atau rumah kekuatan sang sembilan naga tersebut. alhasil dengan potret ketatanegaraan seperti ini, salah satu implikasinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum berkepanjangan. pertarungan politik antara sembilan naga, seolah lembaga parlemen sebagai medan tempur dan instrumen perang antara mereka yang akhirnya memproduksi ketiadaan jaminan kepastian hukum. salah satu contoh ini terlunta untanya penanganan kasus century yang kemudian yang salah adalah penegak hukum yang tak mampu menugaskannya, padahal kasus century ini memiliki bobot konstitusional yang tinggi dalam penyelesaiannya yang harus diselesaikan dpr melalui hak menyatakan pendapat. namun dalam kenyataanya meski mahkamah sudah mengeluarkan putusan untuk mengurangi beban politik atas kuorum, usul, hak menyatakan pendapat dpr, yang dahulu harus berubah menjadi mayoritas relatif putusan nomor puu viii kenyataanya hingga kini hak menyatakan pendapat tersebut, juga tak mampu terlaksana. hal ini sekali lagi dapat jadi bukan karena tak mempunya kpk, polisi, atau jaksa. namun lebih karena anggota dpr tak kuasa untuk melakukan hak menyatakan pendapat, sebelum ada restu dari sembilan naga pemegang kekuasaan dalam partai politik, sehingga fraksi fraksi dpr saling terkunci dengan ketegangan ketegangan yang tak memberikan jaminan kepastian hukum dalm proses bernegara kita terutama dalam berelasi dalam kelembagaan dpr dan presiden. oleh karenanya dari seluruh uraian ini, maka parpol sebetulnya tetap merupakan pranata politik yang mulia dalam perjalanan berkonstitusi kita. parpol sesungguhnya memiliki kemuliaan eksklusif memproduksi pemimpin pemimpin bangsa yang tidak dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan lainnya. namun yang mungkin harus dikhawatirkan bahwa parpol kita mungkin sedang dibajak oleh kekuatan kekuatan segelintir orang yang kemudian menunggangi kemuliaan tersebut guna kepentingannya semata, sehingga suka atau tidak berimplikasi dengan eksistensi fraksi parlemen. bagaimana pun keberadaan fraksi ini depan tetap dapat hadir sebaiknya dengan melakukan perubahan nama dan tidak perlu menjadi struktur parlemen. fraksi atau pengelompokan kekuatan partai politik atau istilah paguyuban tadi yang disebutkan oleh salah seorang saksi yang ada sesungguhnya dapat menjadi produktif jikalau keberadaannya sebagai wahana konsolidasi, komunikasi, dan pemberdayaan anggota parlemen. bagaimana pun juga bahwa parpol tetap tidak dapat lepas dari tanggung jawab terhadap anggota parlemen yang dihasilkannya. sehingga konsolidasi, komunikasi dan pemberdayaan harus terus dilakukan. pengelompokan anggota parlemen seperti fraksi, seperti konstruksi saat ini, sesungguhnya dapat bermanfaat jikalau fraksi hidup sebagai bagian murni tubuh partai politik, bukan berkelamin ganda seperti sekarang ini, yaitu berkelamin parlemen dan berkelamin partai politik. dengan kelamin ganda seperti ini dapat jadi memang telah membuat parlemen kita menjadi sulit mengalami masa subur sebagai rahim daulat rakyat. saksi para pemohon effendy choice selama ini fraksi dpr adalah jelmaan atau kepanjangan tangan dari partai. tetapi fraksi tempo dulu, periode reformasi pertama dan kedua, kemudian dibandingkan dengan fraksi periode reformasi ketiga, hasil pemilu kemarin pemilu kemarin sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi, dpr dipilih oleh rakyat atas suara terbanyak bukan atas dasar nomor urut. eksistensi angggota dpr parlemen menjadi lebih dominan, menjadi lebih otonom dan harus lebih memperhatikan aspirasi rakyat. substansi substansi yang ada parlemen, yaitu substansi substansi yang terkait dengan kepentingan rakyat itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan kepentingan partai yang sering distorsi oleh kepentingan sekelompok pimpinan partai atau mungkin bahasa lain kepentingan oligarki pimpinan partai itu yang sering lebih menonjol yang kemudian inilah dipaksakan atau perasaannya itu sering berbeda dengan kepentingan kepentingan rakyat yang seharusnya harus ditampilkan dan diperjuangkan oleh anggota dpr yang terpilih atas dasar suara terbanyak tersebut. eksistensi dan posisi fraksi saat ini menjadi tidak relevan lagi ketika mereka terlalu dominan untuk mengebiri atau terlalu mengawal, terlalu memaksakan kehendaknya terhadap anggota dpr nya yang seharusnya lebih mementingkan pada perjuangan kepentingan rakyat. sebetulnya yang terjadi adalah saksi sebagai anggota dpr yang terpilih dengan suara terbanyak, suara saksi tetap lebih besar dibandingkan dengan enam orang yang menjadi pesaing saksi. sehingga saksi merasa dpr harus lebih mementingkan suara rakyat ketimbang suara partai. misalnya, ketika saksi mendukung angket century itu diperingatkan oleh partai. menurut saksi angket century harus ada karena disitulah harus dibongkar banyak hal yang menyangkut uang negara yang disalahgunakan dan kemudian termasuk angket bbm. akibat dari itu saksi dipecat. saksi lebih memilih suara rakyat, lebih memilih kepentingan suara yang saksi yakini bahwa itu menyangkut kepentingan orang banyak, lebih menyangkut kepentingan negara. karena itu saksi tidak memilih keputusan partai sehingga saksi pecat. sebetulnya saksi masih mempunyai pandangan bahwa fraksi itu tetap penting, tetapi dia tidak boleh mengebiri kepentingan rakyat yang disuarakan oleh wakilnya. tetapi fraksi tetap berfungsi, mungkin sebagai fasilitator, administrasi, dan paguyuban. contoh beberapa negara modern, negara demokrasi yang termasuk menjadi kiblat indonesia, seperti amerika. fraksi hanya semacam paguyuban , kumpulan dari satu partai demokrat atau partai republik. tetapi anggotanya betul betul diberikan otonomi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan kalau ditarik dengan kepentingan partai sebetulnya kepentingan partai itu juga untuk kepentingan rakyat. kemudian muncul sebuah putusan atau sebuah undang undang yang membatasi atau mengurangi oligarki kepentingan pimpinan partai. sehingga kemudian anggota anggota parlemen tetap eksis, survive, dan otonom dalam memperjuangkan lembaga parlemen. jadi, intinya kepentingan fraksi, posisi fraksi, dan kehadiran fraksi masih ada. tetapi tidak boleh mengebiri otoritas otonomi anggota dpr yang telah dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. fungsi partai depan dengan sistem seperti sekarang ini, fraksi tidak boleh ikut campur ketika itu diyakini oleh anggota dpr nya menyangkut kepentingan bersama. biarlah anggota dpr nya menggunakan hak haknya sesuai dengan aturan yang ada parlemen. sepanjang anggota dpr tidak melanggar moralitas dan lain lainnya, saksi kira otonomi itu harus tetap digunakan dan fraksi tidak boleh mencampuri seperti itu. partai sebagai alat demokrasi atau salah satu alat penting dalam demokrasi, tidak dapat tidak harus ada. sebagai kepanjangan tangan dari partai parlemen memiliki anggota anggota dan sana kedaulatan ada tangan rakyat. oleh karena itu langsung diwakili oleh rakyatnya tanpa ada lembaga lagi yang mendistorsi dan membawahi yang menjadi perjuangan anggota yang ada parlemen itu. lalu lewat apa? lewat komisi, pansus, badan badan yang dibentuk. boleh jadi tidak lewat fraksi. tetapi secara substansi apa yang dikehendaki, yang menjadi idealisme partainya. secara umum, semua idealisme partai itu terkait dengan idealisme rakyat. semua idealisme partai mungkin terkait juga dengan idealisme negara dan cita cita negara. tetapi kita harus tetap batasi karena partai itu ada pimpinannya dan pimpinannya itu sering punya subjektivitas subjektivitas. undang undang harus ada untuk mengurangi subjektivitas subjektivitas kelompok yang ada partai. sehingga tidak mengalahkan kepentingan partai yang lebih besar. lily wahid bahwa pada waktu saksi terpilih sebagai anggota legislatif, saksi masuk dalam fraksi yang dibentuk oleh fraksi dari partai yang mengusung saksi, walaupun saksi dipilih dari suara terbanyak. pada dasarnya fraksi itu mengkoordinir seluruh kegiatan anggota. tetapi kenyataannya juga tidak persis seperti itu dan juga kadang kadang malah pengurus fraksinya jauh lebih tidak aktif dari pada anggota anggotanya. dan yang paling saksi rasakan sangat bertentangan dengan nurani saksi sendiri adalah pada saat saksi dipilih menjadi anggota saksi mewakili rakyat yang memilih saksi, tetapi pada saat saksi harus menentukan sebuah pilihan terhadap sebuah isu yang menurut saksi itu mewakili keinginan rakyat yang memilih saksi dan khusus bagi kasus saksi, saksi mendapat award dari masyarakat, jadi memang itu yang diinginkan oleh masyarakat yang saksi wakili. tetapi ternyata pada kenyataannya, akhirnya suara saksi yang tidak sama dengan fraksi untuk sebuah isu, pada waktu itu saksi ibunya isu century, itu menyebabkan untuk yang pertama saksi belum dikenai tindakan. tetapi pada saat yang kedua juga dengan isu yang berbeda, tetapi saksi juga berbeda pendapat dengan fraksi maka saksi mendapatkan tindakan. pertama dipecat dari partai dan yang kedua saksi paw. tetapi mengikuti undang undang nomor tahun maka saksi mengajukan gugatan dan sampai hari ini saksi tetap berfungsi sebagai anggota dewan karena belum ada keputusan yang inkrach gugatan saksi. jadi yang ada adalah bahwa fraksi itu memiliki kewenangan, yang menurut saksi melebihi yang seharusnya terhadap anggota fraksinya. karena bagi saksi, saksi menjadi anggota dewan mewakili rakyat yang mewakili saksi. kalau rakyat yang memilih saksi menginginkan sebuah keputusan, maka saksi harus menyuarakan itu. kalau fraksi berbeda pendapat dengan saksi, dia tidak boleh melakukan apapun terhadap saksi. karena saksi dalam menyuarakan dilindungi oleh hak imunitas. tetapi kenyataan tetap saksi mendapat tindakan dari fraksi yang sangat merugikan saksi. kemudian kalau mengenai kinerja, saksi juga tidak terlalu yakin bahwa fraksi itu sangat efektif dalam menilai kinerja dari anggota anggota fraksinya. karena banyak juga yang tidak aktif tetapi tidak mendapat teguran atau apapun. kemudian hal hal lain, kalau yang bersifat administratif, sebelum saksi dilantik menjadi anggota dewan memang ada persetujuan antara kami untuk memberikan kontribusi kepada partai dan baik itu, saudara effendy choice maupun saksi, kami selalu memenuhi hal tersebut. bahkan sampai kami dipecat pun kami masih memenuhi kewajiban kewajiban tersebut karena itu menjadi komitmen kami kepada partaemohon beranggapan keberadaandinilai bukan untuk kegiatan lembaga negara tetapi untuk kegiatan partai politik dan hal tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara, bahwa keberadaan fraksi fraksi pada mpr, dpratur dalam yang dilakukan uji materiel dalam permohonan guo adalah merupakan penyelundupan hukum, bahwa keberadaan fraksi fraksi justru menghalang halangi hak anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya yang dilindungi oleh konstitusi negara: singkatnya menurut para pemohon huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik: undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprdpenjelasan pemerintah terhadap materi permohonan yang dimohonkan uji oleh pemohon bahwa undang undang dasar tahunyang dipermasalahkan oleh pemohon adalah keberadaan fraksi lembaga legislatif mpr, dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota), menurut pemerintah terkait dengan keberadaan fraksi pada lembaga legislative bukanlah permasalahan konstitusionalitas pemberlakuan suatu norma melainkan merupakan pilihan kebijakan (legal policy) pembentuk undang undang, untuk mengatur cara untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislative serta hak dan kewajiban anggota mpr, dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, selain itu dengan adanya fraksi maka akan memudahkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif karena besarnya tugas dan fungsi legislatif seperti anggaran (budgeting), pembentukan peraturan (legislasi) dan pengawasan. dengan adanya fraksi maka akan memudahkan proses pengambilan keputusan dalam penyusunan suatu peraturan perundang undangan, pemerintah tidak dapat membayangkan apabila dalam proses penyusunan peraturan perundang undangan harus mendengarkan pendapat tiap tiap anggota, ataupun daftar inventaris masalah dim) dari masing masing anggota serta menunggu kuorumnya rapat, lebih lanjut menurut pemerintah pilihan kebijakan dengan pembentukan fraksi tersebut dilakukan dengan tetap menjamin hak hak setiap anggota untuk menyampaikan pendapat dan hak imunitas yang tetap dijamin oleh undang undang. (dikutip sesuai aslinya awdan dan tahun tentang mpr, dpr, dpd, sebagai berikut: ketentuan undang undang partai politik dan undangundarpol dan md3arpol dan serta md3. adapun bunyi huruf parpol, yaitu". adapun bunyi md3, yaituadapun bunyi md3, yaituhak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya parpol danarpol dan serta md3 pada pokoknya sebagai berikut: bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan guo adalah upaya memperjuangkan kepentingan umum an kedaulatan rakyat dimana pemohon sebagai organisasi masyarakat telah memiliki kader yang tersebar provinsi indonesia,(vide permohonan hal. bahwa menurut pemohondimana kedaulatan rakyat tersebut diperkuat oleh melalui yurisprudensinya nomor puu vi tanggal desember (vide permohonan hal. bahwa pemohon beranggapan keberadaan fraksi dalam lembaga legislative mpr ri, dpr ri, dprd provinsi, dimana menurut pemohon telah menimbulkan kerugian konstitusional. (vide permohonan hal. bahwa menurut pemoho ri, dpr ri, dprd provinsi,. (vide permohonan hal. bahwa keberadaan fraksi fraksi pada mpr ri, dpr ri ri, dpr ri, dprd provinsi, ri, dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota sebagaimana diatur dalam yang dilakukan uji mater ri, dpr ri, dprd provinsi, ri, dpr ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. (vide permohonan hal. bahwa menurut pemohon huruf parpol dan serta md3 telah bertentangan dengan dan dan uud tahunarpol dan md3 terhadap permohonan pengujian huruf parpol dan serta md3, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: terhadap pendapat pemohon dalam permohonan guo yang pada pokoknya menyatakan "keberadaan fraksi fraksi yang dibentuk oleh partai politik mpr, dpr dan dprd . dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa undang undang dasar negara tahun menyebutkan "kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud". berdasarkan ketentuan uud tahun tersebut, kedaulatan rakyat harus dilaksanakan berdasarkan undang undang dasar. bahwa ketentuan juncto undang undang dasar tahun sudah sangat jelas mengatur bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan rakyat pada lembaga mpr, dpr, dan dprd yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. bahwa undang undang dasar tahundalam negara demokrasi partai politik mempunyai peran antara lain: salah satu wadah pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak berkumpul dan berserikat. sarana penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, pelaku utama dalam memadukan berbagai kepentingan, tempat merekrut calon calon pemimpin politik,itu dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi perwakilan, maka peran dan keberadaan partai politik sebagai infrastruktur politik merupakan suatu keniscayaan. bahwafraksi sebagai wadah bagi anggota partai politik untuk berkumpul dan menyamakan perbedaan pendapat dari berbagai aspirasi agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga perwakilan dapat berjalan efektif dan efisien. hal tersebut sesuai prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan yang dianut dalam konstitusi yaitu asas musyawarah mufakat. terkait dengan hal tersebut apabila tidak ada pengelompokan anggota parpol dalam fraksi fraksi, maka asas musyawarah mufakat sulit diwujudkan dan hanya mengedepankan pengambilan keputusan dengan sistem one man one vote (pemungutan suara). terhadap pendapat pemohon yang menyatakan tindakan pergantian antar waktu wjyj. dpr memberi keterangan sebagai berikut: perlu disampaikan kepada pemohon bahwa tindakan penggantian antar waktu jyj recall adalah tidak terkait langsung dengan fraksi sebagaimana pemohon dialihkan dalam permohonan guo. berdasarkan huruf nomor tahun yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengusulkan paw recall adalah partai politik anggota yang bersangkutan. pemberibahwa berdasarkan hal tersebut atas, jelasbagaimana yang telah pemohon lakukan dalam mengajukan permohonan uji materil undang undang terhadap undang undang dasar ic. pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang kementerian negara lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomor terhadap dan undang undang dasar republik indonesia tahun sesuai dengan salah satu tujuan pemohon yaitu untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara , sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal junipendisipi, bahwa berdasarkan uud tahundapat ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan dapat,: bahwa terhadap pendapat pemohon yang menyataka. dpr berpendapat hal tersebut merupakan asumsi dari pemohon dan. pemohon juga tidak menjabarkan secara jelas mengenai pemborosan keuangan negara yang berpotensi merugikan keuangan negara. untuk menilai secara pasti dan jelas mengenai adanya pemborosan keuangan negara yang berpotensi merugikan keuangan negara bukanlah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi.erima keterangan dpr secara keseluruhan. menyatakan huruf parpol dan serta md3 tidak bertentangan dengan dan dartai politisertarpol partai politik berhak: .tersebut, menurut pemohon bertentangan denganuududuudjanji presiden wakil presiden): saya berjanji dengan sungguhuuduudundang. dewan perwakilan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahunanggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang undang. uuduudanimpinan badan pemeriksa keuangan dipilih dari dan oleh anggota. uuduud |
rekstradisi terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama pop nicolae:, tempat tanggal lahir teori vice romania, februari agama kristen: pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan rumania, alamat jalan mertua agung gg. gedong sari nomor keroyokan, bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober memberi kuasa kepada shanti dewi, s.h., m.h.: tumbu saraswati, s.h., andrew simatupang, s.h., henry napitupulu, s.h., nokia ridwan, s.h., lammarasi sihaloho, s.h., dan fahri pertama, s.h., advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum toedjoeh empat law firm, memilih domisili hukum graha toedjoeh empat jalan woltermongosidi nomor kebayoran barpermohonan bahwa pemohon adalah warga negara rumania yang telah menetap indonesia sejak tanggal juni sampai dengan sekarang, dengan kartu ijin tinggal tetap kitap) dari kantor imigrasi ngurah rai dengan nomor d1e1. yang berlaku sampai dengan januari oleh karena itu, pemohon telah (sepuluh) tahun menetap dan bertempat tinggal indonesia. pada tahun pemohon telah membuat surat izin mengemudi sim) dan pada bulan maret kepolisian bali menerbitkan sim dengan nomor yang berlaku untuk pop nicolae, februari serta selama indonesia, pemohon aktif turut serta dalam kegiatan kegiatan sosial dan organisasi olahraga bali: bahwa pada tanggal oktober pemerintah indonesia menerima surat interpol bucharest dengan nomor bcf omd. perihal permohonan pencarian, penangkapan, dan ekstradisi atas nama pemohon, bahwa pemohon, pada tanggal desember bertempat hotel grand wyatt jakarta telah ditangkap oleh penyidik direktorat ii eksis bareskrim polri berdasarkan surat perintah penangkapan nomor pol sp. kap xii dit eksis tertanggal desember (vide bukti p4): bahwa berdasarkan surat perintah penahanan nomor pol: sp. han x11 dit eksis (vide bukti bertanggal desember pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam rumah tahanan negara mabes polri selama hari terhitung sejak desember sampai dengan desember karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan red notice dari interpol dengan nomor surat dan atau penyalahgunaan keimigrasian sesuai dengan orang" bahwa huruf yang membatasi pihak yang dapat menjadi pemohon uji materiil suatu undang undang, khususnya bagi warga negara asing, sangatlah bertentangan dengan uud oleh karena dengan adanya ketentuan tersebut, warga negara asing, terhalang haknya untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap suatu undang undang, bahwa hakim konstitusi hartono " bahwa ekstradisi menyatakan, dalam undang undang ini yang dimaksud dengan karena berwenang untuk mengadili dan meminangnya". kemudian mengingat adanya salah satu asas ekstradisi, yaitu asas tidak menyerahkan warga negara, yang dituangkan dalan ekstradisi, yang secara tegas menyatakan," permintaan ekstradisi terhadap warga negara republik indonesia ditolak." berlakunya asas tersebut adalah sebagai perwujudan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, dalam hal ini adalah warga negara indonesia. oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pemberlakuan ekstradisi lebih ditujukan terhadap warga negara asing. bahwa berlakunya ekstradisi lebih diperuntukkan bagi warga negara asing daripada bagi warga negara indonesia, maka sangat wajar bila permohonan uji materil ekstradisi diajukan oleh warga negara asing, karena warga negara asing mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas berlakunya undang undang guo, bahwa mengacu kepada"pertimbangan hukum tersebut atas sangat tidak tepat jika digunakan sebagai alasan untuk menolak legal standing pemohon guo, karena antara yang uji dalam permohonan nomor puu v dengan permohonan guo mempunyai perbedaan dalam tahapan prosedural, yaitu tahapan putusan dan tahapan penyidikan,, sehingga kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, bahwa adanya penahanan tanpa batas dan pelaksanaan proses ekstradisi yang tidak memiliki kepastian hukum yang terjadi pada pemohon, bukan terjadi karena adanya salah penerapan hukum oleh aparat (penyidik dan jaksa), tetapi karena memang secara tegas diatur dalam huruf dan ekstradisi. hal ini menunjukan bahwa memang ketentuannyalah yang memberi wewenang kepada aparat untuk melakukan tindakan yang melanggar ham: bahwa terhadap penahanan tanpa batas waktu yang didasari oleh huruf dan ekstradisi tidak dapat dilakukan upaya hukum praperadilan, sebab angka dan kurap menyatakan,"". mana substansi pemeriksaannya lebih kepada apakah penahanan dilakukan sesuai ketentuan atau tidak, sedangkan jika dihubungkan dengan huruf dan ekstradisi, maka praperadilan tidak dapat dijadikan sebagai "upaya hukum" atas penahanan tanpa batas waktu terhadap pemohon. oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan upaya hukum terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan undang undang, selain dengan meminta dilakukan pengujian terhadap undang undang tersebut: bahwa berdasarkan alasan alasan atas, maka sangat beralasan bagi pemohon untuk mengatakan bahwa dengan adanya huruf mk, maka warga negara asing menjadi tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya. padahal hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama depan hukum, merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh uud kepada setiap orang yang bertempat tinggal republik indonesia, termasuk pula warga negara asing, huruf bertentangan dengan uud tentang hak untuk bahwa min keadaan apapun": bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukumhal ini sesuai dengan international covenant civil and political rights occur) (vide bukti yang menyatakan," everyone shall have the rights recognition everywhere person before the law". mana kata everyone" dan everywhere" merupakan suatu penegasan bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi depan hukum adalah berlaku bagi semua manusia, manapun manusia tersebut berada: bahwa indonesia telah meratifikasi occur melalui undang undang nomor tahun tentang ratifikasi occur, yang berarti bahwa indonesia harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam occur tersebut, sebagaimana disebutkan dalam occur yang meny, bahwa huruf yang membatasi warga negara asing untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap suatu undang undang, merupakan suatu bentuk "wanprestasi" yang dilakukan oleh negara indonesia atas kewajibannya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam occur dan uud yaitu tentang hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum terlebih lagi hak tersebut dalam uud termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan uji materiil terhadap huruf atau setidak tidaknya dilakukan perluasan makna atas ketentuan tersebut: kewenangan perpanjangan penahanan yang terkandung dalam huruf dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar mengenai negara hukum rechtstaat) bahwa huruf dan undang undang nomor tahun berbunyi: penahanan yang diperintahkan berdasarkan dicabut, jika: .dst,: .d . bahwa uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum": bahwa prof. dr. jimmy asshidigie, s.h. menyebutkan ada (tiga belas) prinsip pokok yang merupakan pilar pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern, sehingga dapat disebut sebagai negara hukum the rule law atau rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya, antaranya adalah prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dalam penjelasannya menyatakan," . prof. dr. jimmy asshidigie, s.h., mahkamah konstitusi dan cita negara hukum: refleksi pelaksanaan kekuasaan kehakiman pasca amandemen undang undang dasar negara republik indonesia tahun hal. sumber: pemantauperadilan.com opini mahkamah s20 konstitusi s20 dan cita o20 negara? hukum9620 indonesia.pdf pendapat mantan hakim konstitusi ini secara jelas menyatakan perlunya perlindungan dan pengakuan hak manusia oleh suatu negara, agar negara tersebut dapat disebut sebagai negara hukum. oleh karena itu, indonesia yang secara tegas dalam uud menyatakan indonesia sebagai negara hukum, sudah seharusnya memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak asasi setiap orang yang berada wilayah negara indonesia: bahwa huruf ekstradisi yang menyatakan adanya kewenangan jaksa untuk memperpanjang masa penahanan, tentulah berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan kekuasaaan. terlebih jika mengacu kepada ekstradisi yang menyatakan, presiden yang memutuskan dapat tidaknya seseorang ekstradisi , bukan tidak mungkin jika suatu saat ekstradisi dijadikan sebagai sarana politik. apabila hal tersebut terjadi, maka yang terjadi selanjutnya adalah indonesia akan menjadi negara kekuasaan machtstaat) dan bukan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam uud bahwa ekstradisi yang memungkinkan dilakukannya perpanjangan masa penahanan tanpa batas yang jelas dan pasti, jelas sangat melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan salah satu prinsip negara hukum: bahwa kemudian jika dihubungkan dengan ekstradisi, yang mana menyebutkan alasan alasan perpanjangan masa penahanan, sebagai berikut: belum adanya penetapan pengadilan mengenai permintaan ekstradisi, diperlukan keterangan oleh menteri kehakiman seperti dimaksudkan dalam cc. ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan presiden belum memberikan keputusannya, permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan, menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh undang undang nomor tahun ini lebih ditujukan kepada efektivitas proses ekstradisi daripada efisiensi proses ekstradisi. dalam makalahnya, prof. dr. romli atmasasmita menyatakan, kedua model ekstradisi tersebut masing masing memiliki kelemahan dan kekuatan hukum tertentu. model pertama, mementingkan masalah efisiensi proses ekstradisi dengan memasukkan kepentingan hak asasi tersangka terdakwa terpidana sebagai bagian penting dari proses ekstradisi, yaitu dengan menempatkan tersangka terdakwa terpidana sebagai "subjek hukum", dan negara hanya merupakan fasilitator terhadap proses ekstradisi semata mata. sedangkan model kedua, mementingkan efektivitas proses ekstradisi dengan "mengabaikan" kepentingan hak asasi tersangka terdakwa terpidana, yaitu dengan menempatkan tersangka terdakwa terpidana sebagai "objek" dari suatu proses ekstradisi. model pertama, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi berada pada putusan pengadilan: sedangkan model kedua, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi adalah presiden selaku kepala negara. secara politis, model pertama memiliki posisi yang lebih menguntungkan suatu negara, dalam arti tidak akan rentan terhadap tekanan politik negara lain, sedangkan model kedua sebaliknya. dengan perkataan lain, model pertama, sangat relevan dan sejalan dengan perkembangan hukum modern abad terutama perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum dan prinsip "state sovereignty'". sedangkan model kedua, sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum modern abad dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi tersangka terdakwa terpidana, dan melemahkan supremasi hukum serta penguatan terhadap prinsip "state sovereignty." (disampaikan dalam seminar sehari, perlunya perubahan undang undang nomor tahun tentang ekstradisi" yang diselenggarakan oleh kejaksaan agung republik indonesia, tanggal november jakarta) sumber: bahwa penerapan model kedua dalam proses ekstradisi indonesia, terlihat jelas dalam ekstradisi, yang menyatakan," setelah menerima penetapan pengadilan beserta pertimbangan pertimbangan yang dimaksud dalam maka presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan"' kemudian dipertegas dalam paragraf penjelasan umum ekstradisi, yang menyatakan, keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam tangan presiden, setelah mendapat nasehat yuridis dari menteri kehakiman berdasarkan penetapan pengadilan": apabila dihubungkan dengan penjelasan prof. dr. romli atmasasmita atas, maka proses ekstradisi indonesia yang lebih mengutamakan efektivitas, dapat dipastikan merupakan proses yang mengabaikan hak asasi manusia dan oleh karena itu, maka perpanjangan masa penahanan dan alasan perpanjangan masa penahanan sebagaimana disebutkan dalam huruf dan undang undang nomor tahun dapat dipastikan bertentangan dengan salah satu prinsip negara hukum, yaitu prinsip perlindungan hak asasi manusia. hal ini berarti, bertentangan juga dengan uud perpanjangan masa penahanan yang terkandung dalam huruf dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa huruf dan ekstradisi, yang mengatur tentang perpanjangan masa penahanan, tidak memberikan penjelasan yang jelas dan pasti mengenai batas perpanjangan masa penahanan yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang menjalani proses ekstradisi. hal ini tentu saja bertentangan dengan asas kepastian hukum yang diamanatkan dalam uud yang menyatakan,"": asas kepastian hukum ini perlu dijunjung tinggi mengingat indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam uud bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dan pasai huruf dan ekstradisi, terlihat jelas dalam penjelasan umum dan penjelasan huruf ekstradisi tersebut. dalam paragraf penjelasan umum disebutkan bahwa, mengenai penahanan berlaku ketentuan dalam hukum acara pidana indonesia", dan kemudian dalam penjelasan huruf disebutkan bahwa, penahanan selama (tiga puluh) hari yang dimaksud dalam sub meliputi penahanan oleh kepolisian republik indonesia dan penahanan oleh kejaksaan sesuai dengan hukum acara pidana indonesia. apabila diperlukan, jaksa dapat meminta perpanjangan kepada pengadilan. hal ini merupakan pengecualian dari hukum acara pidana (lex specialis), mengingat bahwa masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat": hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, karena untuk proses yang sama diberlakukan dua ketentuan sekaligus. pertama, adalah ketentuan dalam kurap: dan kedua, adalah ketentuan dalam ekstradisi itu sendiri. lalu ketentuan manakah yang harus digunakan? tidak adanya kepastian semacam inilah yang akhinya menyebabkan melanggarnya hak kepastian hukum, sebagaimana dinyatakan uud bahwa frasa "masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. hal ini menjadi penting, karena setiap proses atau peraturan mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda beda atas makna kata cepat . sebagai contoh dan perbandingan, kita bisa mengacu kepada beberapa undang undang, misalnya undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, untuk pemeriksaan secara cepat diatur secara tegas dalam yang menyatakan,"" adapun dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, pemeriksaan acara cepat diatur secara tegas dalam yang menyatakan," ketua pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana maksud dalam mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut", lalu apakah yang dimaksud dengan masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat" menurut penjelasan huruf tersebut apa batasan "harus diselesaikan dengan cepat" tersebut tidak adanya kejelasan dan kepastian inilah yang kemudian harus diluruskan, karena akibat tidak jelas dan tidak pastinya pengaturan tentang proses ekstradisi, mau tidak mau akan berakibat berdampak kepada ketidak undang undang nomor tahun tentang keimigrasian. dengan tanpa adanya permintaan penahanan sementara dari pemerintah rumania: bahwa pemerintah rumania mengajukan permohonan ekstradisi atas nama pemohon kepada pemerintah indonesia dengan surat nomor po xii bertanggal desember dan nota diplomatik kedutaan besar rumania nomor bertanggal desember (vide bukti yang dihampiri keputusan hakim district court bucharest criminal revision nomor bertanggal maret dan dikuatkan oleh keputusan hakim high court justice and causation nomor bertanggal juni yang menyatakan pop nicolae telah dijatuhi hukuman tahun penjara: bahwa sejak desember hingga dibuatnya permohonan ini, berdasarkan huruf dan ekstradisi, masa penahanan terhadap pemohon telah diperpanjang sebanyak (enam) kali, dengan uraian sebagai berikut (vide bukti p4): penahanan oleh penyidik, bertanggal desember dengan surat nomor pol: sp. han xi1 dit il eksis, sejak tanggal desember sampai dengan desemberdesember sejak tanggal desember sampai dengan janjanuari sejak tanggal januari sampai dengan febrfebruari sejak tanggal februari sampai dengan maretaret sejak tanggal maret sampai dengan aprilapril sejak tanggal april sampai dengan mei pastikan hukum atas masa penahanan yang harus dijalani oleh seseorang yang akan diekstradisi, bahwa permasalahan penahanan tanpa batas waktu dalam proses ekstradisi, lemah terjadi dalam proses ekstradisi terhadap robert james nice, seorang warga negara selandia baru yang ditahan sejak agustus hingga april atau selama lebih kurang (enam ratus) hari: bahwa lamanya masa penahanan tersebut diakibatkan adanya penetapan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid c. pn. jkt. sel., tanggal juli yang menetapkan (vide bukti mengabulkan permohonan ekstradisi dari jaksa penuntut umum, menetapkan memohon ekstradisi robert james nice alias robert nice alias nice dapat ekstradisi australia: menyatakan dokumen dokumen yang disampaikan oleh pemerintah australia diserahkan kembali kepada menteri hukum dan ham: menetapkan kartu identitas atas nama robert james nice alias robert nice alias nice disimpan oleh jaksa penuntut umum sampai dengan proses keputusan presiden terhadap permintaan ekstradisi selesai, menetapkan memohon ekstradisi tetap ditahan sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden terhadap permintaan ekstradisi ini: membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil," mana akibat tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu yang pasti untuk ditetapkannya keputusan presiden dan ditambah dengan adanya ketentuan huruf serta ekstradisi yang memberikan wewenang kepada jaksa untuk selalu meminta perpanjangan masa penahanan, maka semakin menambah ketidakpastian mengenai lamanya masa penahanan: bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun maka secara jelas ketentuan tersebut bertentangan dengan uud ketentuan tentang masa penahanan dan perpanjangan masa penahanan sebagaimana diatur huruf dan undang undang nomor tahun telah digantikan dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) bahwa ketentuan huruf dan ekstradisi mempunyai kesamaan dengan ketentuan hir yang menyatakan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada maka perintah yang dimaksud dalam pertama ini tidak dapat berlaku lebih lama dari tiga puluh hari, terhitung mulai dari hari perintah itu dijalankan. selama pemeriksaan belum habis maka tuntutan jaksa perintah itu dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri, tiap tiap kali dengan tiga puluh hari, kalau sesudah sambungan yang penghabisan hal itu ditimbang perlu oleh ketua pengadilan , dalam penjelasannya sebutkan bahwa: terangnya sebagai berikut: menurut dan penahanan hanya sampai hari saja. menurut dari huruf ini, maka apabila kiranya perkara yang sedang diperiksa itu tidak dapat dihadapkan pemuka pengadilan dalam tempuh hari, maka jaksa kepala atau jaksa dapat memberi perintah agar tersangka ditahan terus, dan kelanjutan penahanan ini berlaku tidak lebih lama dari hari (surat perintah penahanan model s.i). atas tuntutan jaksa kepala atau jaksa waktu hari itu dapat disambung oleh ketua pengadilan negeri, tiap tiap kali dengan hari (surat perintah penahanan model s.vi) yang mana pada saat dibentuk dan diundangkannya undang undang nomor tahun hir masih berlaku sebagai pedoman dalam hukum acara, namun saat ini ketentuan hir yang berkaitan dengan hukum acara pidana telah dihapuskan dan digantikan dengan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap): bahwa kurap yang menyatakan,kurap secara limitation menentukan perihal yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana" dan dinyatakan sebagai berikut:berikut" oleh karena undang undang nomor tahun tidak termasuk dalam "ketentuan khusus acara pidana" yang merupakan pengecualian dan kurap, maka secara otomatis ketentuan ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang berkaitan dengan hukum acara, diberlakukan ketentuan yang diatur dalam kurap. bahwa dalam paragraf dan paragraf penjelasan umum ekstradisi menyatakan," apabila ada alasan alasan yang mendesak, sebelum permintaan ekstradisi diajukan, pejabat yang berwenang indonesia dapat menahan sementara orang yang dicari tersebut atas permintaan negara peminta , mengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam hukum acara pidana indonesia. apabila dalam waktu yang cukup pantas permintaan ekstradisi tidak diajukan, maka orang tersebut dibebaskan": hal ini mempertegas bahwa prosedur penahanan dalam proses ekstradisi adalah dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam kurap. oleh karena itu, mekanisme penahanan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ekstradisi telah dihapus dan digantikan dengan mekanisme penahanan yang telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap). ketentuan tentang proses pelaksanaan ekstradisi sebagaimana diatur undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa undang undang nomor tahun menyatakan,bahwa kalimat "seperti halnya ada perjanjian ekstradisi", menimbulkan suatu kebingungan apabila antara negara peminta dan pemerintah indonesia belum ada perjanjian ekstradisi, sehingga harus mengikuti proses seperti diatur dalam perjanjian ekstradisi yang sudah ada, perjanjian ekstradisi manakah yang harus digunakan bahwa hingga saat ini, indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan (tujuh) negara, yaitu (vide bukti malaysia, diratifikasi dengan undang undang nomor tahun filipina, diratifikasi dengan undang runcing nomor tahun thailand, diratifikasi dengan undang undang nomor tahun australia, diratifikasi dengan undang undang nomor tahun hong kong, diratifikasi dengan undang undang nomor tahun republik korea, diratifikasi dengan undang undang nomor tahun dan singapura, belum diratifikasi. bahwa masing masing perjanjian ekstradisi, memiliki pengaturan tentang proses ekstradisi yang berbeda beda. misalnya, dalam perjanjian ekstradisi antara pemerintah dengan pemerintah malaysia, ada ketentuan yang menyatakan, article simplified extradition when person sought advises court other competent authorities the requested party that the person contents order for extradition being made, the requested party shall take all necessary measures expeditie the extradition the extent permitted under its laws. kemudian dalam perjanjian ekstradisi antara pemerintah dengan pemerintah thailand yang menyatakan, article procedure the procedure with regard extraction and provisional arrest the person requested extracted shall governed solely the law the requested party. mana kedua perjanjian ekstradisi tersebut menyatakan secara jelas dan pasti bahwa proses ekstradisi dilakukan dengan ketentuan negara diminta. akan tetapi, ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam perjanjian ekstradisi antara pemerintah indonesia dengan pemerintah australia yang diatur dalam perjanjian ekstradisi antara pemerintah indonesia dengan pemerintah australia hanyalah sebatas prosedur penyertaan dokumen yang dinyatakan sebagai berikut: article extradition procedure and required documents request for extradition shall made writing and shall communicated through the diplomatic channel. all documents submitted support request for extradition shall authenticated accordance with article the request for extradition shall accompanied (a). .dst: (b). . dst: (c). . dst: (d). . dst: (e). dst: . dst: the extent permitted the law the requested state, extradition nay granted person pursuant the provisions this treaty notwithstanding that the requirements paragraph and paragraph this article have not been complies with provided that the person sought contents over for his extradition being made. the documents submitted support request for extradition shall accompanied translation into the language the requested state." bahwa dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi oleh indonesia, ada yang secara tegas mengatur mengenai lamanya waktu penahanan sementara, namun pengaturan lamanya masa penahanan sementara dalam tiap tiap perjanjian ekstradisi tersebut pun berbeda beda, misalnya: perjanjian ekstradisi indonesia malaysiaphillipina, penahanan sementara dilakukan untuk jangka waktu (dua puluh) hari, perjanjian ekstradisi indonesia thailandaustralia, penahanan sementara dilakukan untuk jangka waktu (empat puluh lima) hari: perjanjian ekstradisi indonesia republik korea, penahanan sementara dilakukan untuk jangka waktu (empat puluh lima) hari. dan kemudian model treaty extradition berdasarkan resolusi majelis umum pbb nomor tanggal desember yang menyatakan bahwa lamanya masa penahanan sementara tidak boleh lebih dari (empat puluh) hari, serta european convention extradition bukti yang dalam hal ini telah diratifikasi oleh rumania pada tahun juga menyatakan bahwa penahanan sementara tidak boleh lebih dari (empat puluh) hari. hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum mengenai lamanya masa penahanan sementara, bahwa dengan adanya perbedaan pengaturan proses ekstradisi dalam masing masing perjanjian ekstradisi, berakibat terjadinya ketidakpastian hukum terhadap suatu proses ekstradisi yang tidak dilandasi oleh perjanjian ekstradisi. karena menjadi tidak jelas dan tidak pasti mengenai perjanjian ekstradisi yang akan dijadikan pedoman dalam proses tersebut, bahwa adanya ketentuan dalam perjanjian ekstradisi yang menyatakan untuk menggunakan ketentuan negara diminta, dalam hal ini indonesia, maka tentunya akan berpulang kembali kepada ketentuan undang undang nomor tahun yang semakin mempertegas adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan mengenai proses ekstradisi: bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan undang undang nomor tahun maka secara jelas ketentuan tersebut bertentangan dengan uud menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang pemohon, menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bertentangan dengan uud khususnya dan uud menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, menyatakan huruf dan undang undang nomor tahun tentang ekstradisi bertentangan dengan uud khususnya dan uud menyatakan huruf dan undang undang nomor tahun tentang ekstradisiekstradisi: bukti fotokopi surat nomor polisi sp. kap x11 dit eksis: bukti fotokopi surat nomor polisi sp. han x11 dit eksis: bukti fotokopi surat nomor po xi11 tanggal desember dan nota diplomatik kedutaan besar rumania nomor tanggal desember bukti fotokopi penetapan pengadilan negeri nomor pen. pid pn. jkt sel: bukti fotokopi international covenant civil and political right occur), bukti fotokopi penetapan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid c. pn. jkt. sel, tanggal juli bukti fotokopi perjanjian ekstradisi antara indonesia dengan malaysia, filipina, thailand, australia, hongkong dan republik korea. bukti fotokopi united nations model treaty extraditibahwa oleh karena pemohon, pop nicolae, adalah warga negara rumania, bukan warga negara indonesia maka mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uudkemudian ditegakkan dalam putusan mahkamah nomor puu v tanggal oktober yang antara lain"ei sejak tanggal mei sampai dengan juni serta menjalani pembantaian penahanan berdasarkan surat direktur ekonomi khusus nomor polisi sp. han ,d dit susu, bertanggal mai perihal surat perintah pembantaian penahanan atas nama pop nicolae, sejak tanggal mei hingga permohonan ini buat. hal ini dikarenakan pemohon mengalami sakit dan depresi, maka dengan demikian hingga saat permohonan ini dibuat, pemohon telah menjalani masa penahanan selama lebih dari (tiga ratus) hari: bahwa perpanjangan penahanan terhadap pemohon yang didasarkan pada huruf dan ekstradisi merugikan hak konstitusional pemohon. secara materiil, tersebut, yang menyatakan bahwa penahanan yang diperintahkan berdasarkan dicabut, jika: .st:, . s".oleh karena itu, maka perpanjangan masa penahanan yang tidak memiliki batas waktu yang pasti, sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum,? menimbang bahwa mahkamah tetap berpendapat bahwa warga negara asing, seperti pemohoahmad fadli semadim. akil mochtar hamdan zelda ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. eddy purwanto bahwa proses ekstradisi yang diatur dalam ekstradisi merugikan hak konstitusional pemohon, atau setidaknya bersifat potensial akan merugikan hak konstitusional pemohon. ekstradisi, yang menyatakan:dengan tidak adanya perjanjian ekstradisi antara pemerintah indonesia dengan negara peminta, menyebabkan ketidakjelasan atas perjanjian ekstradisi yang dipergunakan dalam proses ekstradisi terhadap pemohon. oleh karena itu, maka proses ekstradisi yang tidak pasti, sangat bertentangan dengan asas kepastian hukumilyang menjadi objek pengajuan permohonan pengujian ini adalah undang undang, yakni hurufyang selanjutnya dilakukan pengujian terhadap uuduji materi ini. il. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon bahwa berdasarkandst, penjelasan mahkamah, huruf menyatakan,"l: bahwa pemohon merupakan perseorangan warga negara rumania yang telah menetap indonesia sejak tanggal juni serta pemohon telah mendapatkan kartu ijin tinggal tetap kitap). oleh karena itu, pemohon telah (sepuluh) tahun menetap dan bertempat tinggal indonesia. pemohon telah ditahan sejak desember dan hingga saat ini telah dikenakan perpanjangan penahanan sebanyak (enam) kali terkait dengan permohonan ekstradisi dari negara rumania terhadap pemohon. adanya pembatasan pada huruf menyebabkan pemohon tidak dapat menjadi pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian huruf dan ekstradisi: bahwa adanya kondisi, mana pemohon tidak dapat mengajukan permohonan hanya karena pemohon adalah warga negara asing telah menghilangkan hak pemohon untuk disebagaimana dijamin dalam uud dan pembatasan tersebut juga menyebabkan hilangnya hak pemohon untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama depan hukum, sebagaimana dinyatakan pada uud bahwa ekstradisi merupakan undang undang yang keberlakuannya lebih ditujukan kepada warga negara asing lah yang memiliki kepentingan hukum secara langsung untuk melakukan uji materiil terhadap ekstradisi. oleh karena itu, dalam permohonan ini, pemohon menganggap perlu untuk dilakukan uji materiil terhadap huruf karena ketentuan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum pemohon, bahwa huruf dan undang undang nomor tahun yang mengatur tentang perpanjangan masa penahanan, serta undang undang nomor tahun yang mengatur tentang proses pelaksanaan ekstradisi, jelas jelas sangat merugikan, hak hak konstitusional pemohon. dengan adanya pengaturan tersebut, masa penahanan dan proses ekstradisi terhadap pemohon menjadi tidak pasti, padahal menyatakan dengan tegas bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional setiap orang, bahwa dengan demikian, pemohon adalah pihak yang dirugikan hak hak konstitusionalnya atas diberlakukannya huruf serta huruf dan undang undang nomor tahun bahwa sebelumnya, mahkamah konstitusi sudah pernah menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon warga negara asing wna), yang mana dalam:", sehingga selengkapnya setelah ada penjelasan huruf harus dibaca "perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara indonesiandi. sehingga kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, bahwa upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali, merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan, bukan terhadap tindakan tindakan atau proses yang terjadi sebelum persidangan. terlebih lagi jika tindakan tindakan atau proses yang terjadi sebelum persidangan tersebut, dilakukan oleh pihak yang berwenang karena memang peraturannya memberi kewenangan tersebut, sehingga tidak mungkin dilakukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali, maupun perlawanan dan praperadilan. upaya hukum yang paling mungkin adalah dengan meminta dilakukan pengujian terhadap undang undang guo. oleh karena itu, pertimbangan mahkamah atas sangat tidak tepat jika digunakan sebagai alasan untuk menolak kedudukan hukum (legal standing) pemohon guo, serta sangat beralasan untuk menyatakan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, iv. pokok pokok permohonan bahwa yang diuji dalam permohonan ini adalah uji materil atas huruf mk, huruf dan undang undang nomor tahun tentang ekstradisi. alasan alasan pengujian materil bahwa hurufdst: huruf bertentangan dengan uud tentang hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama depan hukum. bahwa uud menyatakan secara tegasperumusan dalam uud menggunakan frasa yang berbeda beda adalah untuk menunjukkan ruang lingkup subjek dari pengaturan tersebut, antara lain setiap warga negara", setiap warga negara , tiap tiap warga negara", dan setiap orang", mana uud memberi penjelasan sebagai berikutpenduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal indonesia, hal hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang." yang kemudian, angka undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan menyatakan, penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal indonesia", bahwa perumusan uud yang menggunakan frasa setiap orang , diartikan bahwa pemberlakuan tersebut adalah meliputi semua orang yang ada wilayah republik indonesia, karena pengertian frasa setiap orang" adalah sama dengan pengertian penduduk" sebagaimana disebut dalam uud dan angka undang undang nomor tahun oleh karena itu, pemberlakuan uud bukan hanya bagi warga negara indonesia, tetapi berlaku pula bagi warga negara asing yang bertempat tinggal indonesia. hal ini sejalan dengan pendapat mantan hakim konstitusi hm. lica marzuki (ndang undang dasar halaman yang menyatakan, kata setiap |
parkanan nama perhimpunan magister hukum indonesia dana dalam hal ini diwakili oleh fadli nasution, s.h., dsn m.h. alamat jalan cikini raya nomor jakarta pusat sebagai . l. pemohon nama irfan soekoenay, s.h., m.h. pekerjaan anggota dprd kabupaten halmahera utara alamat jalan halu desa samsung, kecamatan tobelo, kabupaten halmahera utara, maluku utara sebagai n . pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada already putra, s.h., sos., totok yulianto, s.h., ali imron, s.h., m.h., syamsul munir, s.hi., suhardi, s.h., ari mamalia, s.h., hum., edy halaman burning, s.h., zain aru tonga, s.h., alfa taman gersang, s.h., ridwan saidi tarigan, s.h., m.h., adi partai simbolon, s.h., haris aritonang, s.h., dan tamba mari samalanga, s.h., hum., advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam organisasi advokat indonesia oia) merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god serta tambahan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada mirza roy pizza, s.h., m.h., asian sibagariang, s.h., nasib bima wijaya, s.h., fil. i., r.a. yani tri handayani, s.h., m.h., mhd. tarik umar dani harahap, s.h., hermansyah, s.h., m.h., dan ibnu abas ali, s.h., m.h., advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam kantor hukum lubis nasution partners lunas), masing masing berkedudukan gedung area lantai jalan cikin begitulah bunyi uud yang menegaskan bahwa republik indonesia yang kita cintai ini, kedaulatan berada tangan rakyat sepenuhnya. hak sipil dan politik rakyat dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan pemilu, hak untuk memilih atau dipilih, dan hak dalam memperjuangkan hak sipil dan politik tersebut kepada lembaga peradilan apabila terdapat perselisihan hasil pemilihan umum, adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi kurangi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godapakah selisih yang ditentukan sebagaimana dan undang undang guo dapat dikatakan masif? @uod non. bahwa dengan adanya nilai selisih hasil perolehan suara yang telah ditentukan dalam dan undang undang guo telah bertolak belakang dengan prinsip terstruktur, sistematis dan masif.erdasarkan apa yang telah diuraikan atas maka jelas dan berdasar hukum demi tegaknya amanat konstitusi dan demi kepentingan kedaulatan rakyat indonesia dilakukan pengujianterbukti dengan meyakinkan telah bertentangan deng.l fax email sevetanat@mahkamahkonsituaguo. ii.legal standing:dan memiliki kerugian konstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para anggotanya akibat berlakunya dan undang undang guoiberdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi atas, suatu perkumpulan organisasi diperbolehkan mengajukan permohonan pengujian undang undangtujuan phi adalah: tujuan umum: perhimpunan magister hukum indonesia didirikan untuk. mewujudkan terciptanya negara indonesia yang berlandaskan atas hukum. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godfadli nasution, s.h., m.h. selaku ketua perhimpunan magister hukum indonesia phi), memiliki kewenangan mewakili perhimpunan magister hukum indonesia dan melakukan tindakan hukum luar atas nama organisasi: bahwa kegiatan dan usaha perhimpunan magister hukum indonesia phi) sesuai dengan anggaran dasarnya menyebutkan: perhimpunan magister hukum indonesia mengembangkan kegiatan dan usaha: memberikan pendidikan, pelatihan, pelayanan dan penyuluhan hukum: melakukan kajian, riset, dan studi dalam bidang hukum, membuat penerbitan buku, bulletin dan majalah, melakukan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang undangan, mengadakan pengkajian, pengembangan, dan sosialisasi terhadap produk produk hukum,: memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum baik pembelaan dalam maupun luar pengadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. bahwa pemohon. menurut undang undang dasar diengan demikian, berlakunya dan undang undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota guo berpotensi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god melanggar hak konstitusi dar., dan terutama merugikan kegiatan dan usaha phi sebagaimana anggaran dasar phi yang menyebutkan salah satu kegiatan dan usaha phi adalah, bahwa samping keberadaan dan undang undang guo telah merugikan kegiatan dan usaha phi dalam mendesain sitem hukum bidang pemilukada, secara langsung guo telah mengancam para anggota phi yang akan berpartisipasi sebagai peserta pilkada akan tidak dapat mengajukan permohonan gugatan akibat adanya pembatasan syarat kuantitatif sebagaimana muatan guo, bahwa padahal para pengurus maupun anggota phi ada juga sebagai politisi, mana selama ini telah aktif dan berkecimpung pada berbagai kegiatan politik dan partai politik, serta telah mengikuti berbagai proses pemilihan umum baik sebagai peserta pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. beberapa anggota phi akan maju sebagai peserta dalam proses pilkada depan. para anggota phi yang juga para politisi tersebut, diperbolehkan sebagaimana angka anggaran dasar phi yang menyebutkan: perhimpunan magister hukum indonesia merupakan tempat berhimpun para magister hukum yang berprofesi sebagai praktisi, politisi, akademisi, dan aktivis yang peduli pada terciptanya negara indonesia yang berlandaskan atas hukum . bahwa pemohon adalah pemohon perseorangan. pemohon sebagai warga negara, sebagai aktivis partai politik, danmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god rekomendasi penetapan calon bupati halmahera utara nomor dpw iv a. z bahwa pemohon telah siap untuk maju sebagai peserta calon bupati halmahera utara dalam pemilihan kepala daerah nanti. pemohon telah disusun sebagai bakal calon oleh partai kebangkitan bangsa, dan telah mempersiapkan tim sukses serta para konstituennya daerah halmahera utara pemohon telah siap bersaing dengan calon peserta lainnya. akan tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya praktik praktik kecurangan oleh calon peserta lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, yang menyebabkan ketimpangan perbedaan jumlah suara yang cukup besar dan mencolok akibat kecurangan tersebut. bahwa namun dengan adanya dan undang undangilkada kabupaten halmahera. padahal secara materi kecurangan atau pokok perkara yang dalamnya terdapat sengketa dan perselisihan hasil perhitungan suara yang belum pernah diperiksa melalui mekanisme pengujian mahkamah konstitusi, pemohon telah tidakundang undang guo. iv. pokok permohonapengujiannya dalam perkara ini, adalaha goddan atas mengatur batasan atau syarat untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara pilkada mahkamah konstitusi sebagaimana tabel berikut: provinsi kabupaten kota bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang guo, membatasi objek permohonan sengketa perselisihan perolehan suara mahkamah konstitusi hanyalah terhadap perbedaan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpud. berbeda dengan sengketa pilpeserta pemilihan. merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons dengan demikian, ketentuan baru ini hanya memberikan kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang berdasarkan pada angka angka hasil rekapitulasi penghitungan suara. bahwa terhadap undang undang guo, dilakukan judicial review mahkamah konstitusi karena terkait dengan kepentingan dan eksistensi mahkamah konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan konstitusi yang bebas dan mandiri. tidak tepat jika sebuah dalam undang undang teknis yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada,pilkada. putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan binding dalam perkara php yang sudah terlaksana dalam tahun terakhir, haruslah dihormati dan menjadi yurisprudensi hukum dalam sebuah sistem peradilan konstitusi. undang undang pilkada hanyalah mengatur teknis penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan yang ditetapkan oleh kpud, apabila terjadi sengketa perselisihan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, maka biarkanlah mahkamah konstitusi yang menilai apakah suatu permohonan tersebut layak untuk diperiksa dan diadili. bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang guo, yang menyebutkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. artinya, pilkada hanya satu putaran saja. dengan demikian pasangan calon yang tidak terpilih, haruslah diberikan kesempatan untuk mencari dan mendapatkan keadilan mahkamah konstitusi, apabila merasa dicurangi atau terjadi pelanggaran yang serius dalam keseluruhan rangkaian tahapan pelaksanaan pilkada,pud saja. apalagi dengan pembatasan dengan persentase selisih suara yang begitu ketat, memungkinkan salah satu pasangan calon bekerja sama dengan kpudundang undang guo, akibatnya tidak ada pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. selain itu, apabila terdapat lebih dari pasangan calon, setelah ditetapkan kpud pasangan calon yang merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id sehingga proses dan hasil penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil, adalah sesuatu yang bersifat mutlak. apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran atau kecurangan sehingga terjadinya perselisihan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, maka pengadilan mahkamah konstitusi sebagai benteng terakhir rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan, yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum demi menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat tersebut tetap pada arwahnya sesuai amanat uud tersebut. menurut prof. h.m. lica marzuki dalam jurnalnya yang berjudul paradigma kedaulatan rakyat dalam perubahan undang undang dasar menyebutkan bahwa perubahan ketiga uud membawa cakrawala baru bagi paradigma kedaulatan rakyat. uud menetapkan: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan oleh mpr. kedaulatan kini langsung berada tangan rakyat. konstitusi ini mengandung dua makna utama: pengakuan legitimasi bagi kedaulatan rakyat. penjabaran konsep konstitusionalisme. kedaulatan bukan kekuasaan kaum kerumunan tetapi pelaksanaan daripadanya adalah atas dasar konstitusi belaka. istilah konstitusionalisme diadakan guna membatasi setiap kekuasaan dalam negara. konstitusionalisme bermakna: pemerintahan yang digarisbawahi. bahwa dalam international commission juris bangkok tahun dirumuskan bahwa penyelenggara pemilu yang bebas merupakan salah satu syarat dari syarat dasar bagi negara demokrasi bawah rule law. selanjutnya rumusan tentang defenisi demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu suatu bentuk pemerintahan mana warga negara melaksanakan hak yang sama, melalui wakil wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas sehingga hakikat pemilihan sesungguhnya adalah instrumen demokrasi sebagai alat demokrasi yaitu pemerintahan, dari oleh dan untuk rakyat. oleh karena itu, dalam menjaga perwujudan kedaulatan rakyat, hak memilih atau dipilih warga negara sebagai peserta pemilihan umum yang akan menyerahkan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum (in cast pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) kepada mahkamah konstitusi melalui merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god terpilih, ternyata selisih perhitungan suaranya sangat tipis dan ketat, karena pembatasan tersebut hanya pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, sementara pasangan calon lainnya yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. artinya, hak konstitusional setiap pasangan calon menjadi terhalang oleh ketentuan undang undang guo. bahwa dengan akan dilaksanakannya pilkada secara serentak tahun daerah, maka pengajuan perkara perselisihan mahkamah konstitusi juga akan dilaksanakan secara bersamaan. mahkamah konstitusi telah berpengalaman menyelesaikan perkara pemilu legislatif pileg) tahun dalam satu waktu yang bersamaan, dimana mahkamah konstitusi hanya diberikan waktu hari kerja. sebanyak perkara php legislatif yang ditangani oleh mahkamah konstitusi, yaitu perkara diajukan oleh partai politik nasional, perkara oleh partai politik lokal, perkara mengenai ambang batas, dan perkara oleh calon anggota dewan perwakilan daerah dpd). bahwa apabila diklasifikasikan menurut jenis pemilu, dari sebanyak perkara itu sengketa mengenai pemilu anggota dpr sebanyak perkara, pemilu anggota dpr provinsi sebanyak perkara, dan pemilu anggota dprd kabupaten kota sebanyak perkara. jumlah perkara ini mencakup permohonan perseorangan caleg dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota. setelah melalui proses persidangan cepat, mahkamah konstitusi hanya memutuskan perkara yang dikabulkan. dengan jumlah ini bukan angka yang besar dibandingkan dengan jumlah total perkara. perkara yang dikabulkan terdiri atas putusan yang menetapkan suara yang benar yaitu sebanyak perkara dan putusan memerintahkan penghitungan suara ulang sebanyak perkara. bahwa berdasarkan pengalaman mahkamah konstitusi menyelesaikan php legislatif dalam waktu hari kerja, bukanlah hal yang sulit jika daerah peserta pilkada mengajukan permohonan mahkamah konstitusi dalam satu waktu yang bersamaan. berikut ini rekapitulasi putusan perkara perselisihan pemilihan umum php) kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah mahkamah konstitusi selama tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god nona diputus kembali total sumber: bahwa berdasarkan data rekapitulasi putusan perkara php tersebut atas, selama tahun sejak tahun mahkamah konstitusi telah menyilangkan perkara php pilkada. dari perkara tersebut, hanya perkara yang dikabulkan atau sekitar artinya, mahkamah konstitusi hanya mengabulkan perkara yang benar benar terpenuhi unsur pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara peserta pemilihan yang ditetapkan oleh kpud. selebihnya sebanyak perkara atau sekitar perkara ditolak, perkara atau sekitar tidak dapat diterima no), perkara atau sekitar ditarik kembali oleh pemohon dan perkara atau sekitar dinyatakan gugur. jika merujuk pada pilkada tahun ini, maka dapat mengacu pada perkara yang diputus mahkamah konstitusi tahun yang lalu yaitu tahun sebanyak perkara, artinya hampir seluruh pelaksanaan pilkada pada tahun digugat mahkamah konstitusi. berikut rekapitulasi putusan perkara php mahkamah konstitusi tahun ama diputus kembali vo) yo) sumber: bahwa berdasarkan daerah yang melaksanakan pilkada tahun maka tentu saja akan berakhir masa jabatannya tahun ini dan akan melaksanakan pilkada. dengan demikian dapat dipastikan seluruh pasangan calon akan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id mengajukan permohonan mahkamah konstitusi sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan. bahwa berdasarkan uraian atas, secara mutasi mutans sebagaimana pula telah kami uraikan pada bagian pendahuluan permohonan pengujian undang undang inuntuk diuji telah bertentangan dengan konstitusi, prinsip, teori dan norma norma hukum sebagaimana selanjutnya akan kami uraikan berikut ini: hak konstitusional untuk menggunakan sarana pengadilan dan undang undang guo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana uud bahwa kekuasaan kehakiman dengan para hakimnya diatur dalam dan uud dalam dan:bahwa penyelesaian perselisihan pengadilan tidak memerlukan kuantitas berdasarkan angka angka tertentu sebagai syarat diajukannya gugatan permohonan. dan undang undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god guo telah menghalangi hak konstitusional sesorang untuk menggunakan sarana pengadilanselanjutnya bila dikaitkan dengan penyelesaian perkara pilkada oleh mahkamah konstitusi adalah dengan tujuan menemukan apakah terbukti terjadinya pelanggaran pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm)it tanpa harus dibatasi oleh jumlah atau kuantitas tertentu sebagai syarat, bahwa roscoe pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni: hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi). merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hukum dalam arti selaku kumpulan dasar dasar kewenangan dari putusan putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan harapan atau tuntutan tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).:.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sosiologi hukum,' . dan undang undang guo bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana uuddiselenggarakannya agenda konstitusi, termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. jadi kedaulatan rakyat diwujudkan dalam representative democracy, direalisasi melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. selanjutnya apabila terdapat perselisihan dalam proses demokrasi tersebut, maka masyarakat harus diberikan kesempatan seluas luasnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif kepada lembaga peradilan, sebagaimana menurut abdul latif (dalam buku ajar hukum acara mahkamah konstitusi, total media, yogyakarta hal berpendapat: hal ini menurut konstitusi lewat pemilihan umum rakyat melaksanakan kedaulatannya, yakni kedaulatan politiknya. itulah sebabnya, penyimpangan terhadap pemilihan umum termasuk pilkada, baik yang berkenaan dengan sifat kuantitatif maupun sifat kualitatif sebagai proses demokratisasi yang bertentangan dengan konstitusi, menjadi kewenangan mahkamah konstitusi guna mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum . dan undang undang guo bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. dalam peraturan perundangan undangan . bahwa adanya pembatasan kuantitatif dalam dan undang undang guo bagi seseorang untuk menempuh jalur pengadilan, maka adanya hak asasi masyarakat untuk mendapatkan due process law, menjadi sirna. dengan kata lain, tidak ada hak atau upaya yang dapat dilakukan calon peserta pilkada untuk mendapatkan due process law terkait perselisihan hasil pilkada akibat pembatasan tersebut,.memilih dan dipilihmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa samping itu,dan undang undangn undang undang guo bertentangan dengan prinsip persamaan muka hukum sebagaimana uud dan uud bahwa selama ini seluruh lingkup peradilan baik pengadilan umum, pengadilan niaga, pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan agama, tidak pernah ada pembatasan kuantitatif yang berdasarkan angka angka, sebagai syarat untuk dapat diajukannya permohonan gugatan, bahwa begitu pula dalam penyelesaian sengketa pemilu, baik pada pemilu presiden dan legislatif, tidak ada peraturan yang mengatur adanya pembatasan kuantitatif sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan gugatan. hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god persamaan muka hukum sebagaimana uud dan uud bahwa secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (supremacy i: bahwa hak politik untuk dipilih dan berpartisipasi dalam proses pilkada adalah hak yang diberikan oleh undang undang dasar berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan diselenggarakan secara uber judul: bahwa oleh karena itu, untuk menjaga hasil perolehan suara suara pilkada diperoleh dengan cara cara yang sah dan benar berdasarkan proses yang uber judul dan telah diuji melalui badan pengadilan bagi para pihak yang menyengketakannya, serta untuk menjaga amanat kedaulatan rakyat dan negara hukum , maka sudah selayaknya dan guo dihapuskan, karena dinilai telah bertentangan dengan prinsip prinsip tersebut atas, sebagaimana tertuang dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun keputusan kpud yang final and binding telah mengambil alih kewenangan pengadilan dan undang undang guo bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana uud bahwa dengan adanya pembatasan hak untuk mengajukan permohonan gugatan pengadilan, maka dan undang undang guo menutup lembaga pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap adanya indikasi kecurangan kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan pilkada, sehingga dapat diputuskan secara final oleh kpud. hal ini berarti kpud telah mengambil dan menghilangkan kewenangan pengadilan yang seharusnya menjadi tempat pemutus sengketa pilkada bilamana adanya persoalan hukum yang terjadi. sisi lain, undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god undang nomor tahun guo mengatur bahwa proses pilkada hanya berlangsung satu putaran saja. bahwa oleh karena proses pilkada berlangsung satu putaran, seharusnya pengadilan adalah sebenar benarnya menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan persoalan hasil perhitungan suara pilkada, bukan kpud. bahwa dengan adanya pembatasan kuantitatif dalam dan undang undang guo dapat mengakibatkan terjadinya hasil pilkada yang bersifat final and binding berujung kpud. hasil keputusan tentang perselisihan perolehan suara, tidak melalui tahapan tahapan pemeriksaan layaknya proses pengadilan judicial process. guo menghilangkan hak asasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta pilkada yang kalah untuk mencari keadilan dan kebenaran mahkamah konstitusi, walaupun terdapat indikasi kecurangan yang jelas dan nyata yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraannya. sehingga tidak ada kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pilkada. hal ini tentunya bertentangan dengan norma yang terdapat dalam uudincertum, ibi jus null: dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum). bahwa justru kewenangan yang ada pada kpud untuk memutus hasil perolehan suara yang bersifat final and binding tersebut, membuka ruang adanya praktik praktik kolusi, korupsi dan nepotisme mana dapat saja terjadinya pengaturan angka hasil perolehan suara dan terjadinya negosiasi antara kpud dengan peserta pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa seharusnya perselisihan hasil penghitungan suara,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mekanisme permohonan gugatan, adalah hak asasi yang tidak dapat ditawar tawar ataupun dikurangi kurangi, termasuk jika terdapat syarat kuantitas tertentu. esensi dari kedaulatan rakyat tersebut atas, senada pula perwujudannya dalam uud yang menyebutkan: negara indonesia adalah negara hukum . the founding fathersnegara hukum merupakan suatu dimensi dari negara yang demokratis dan memuat subsrescue pound melihat hukum sebagai suatu realitas sosial dan negara merupakan alat agar kepentingan umum dapat diwujudkan. hukum merupakan sarana utama dalam mewujudkan cita cita pembentukan negara, berdasarkan hal tersebut maka hak warga negara untuk mengajukan permohonan gugatan hukum mengenai persoalan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada lembaga peradilan, adalah merupakan hak yang tidak dapat dibatasi pula, karena telah sesuai dengan esensi negara hukum sebagaimana uud atas. sejak tahun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada) dilaksanakan secara langsung. semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) era sebelumnya, mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dprd. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh dprd mengakibatkan sering terjadinya pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah tengah tengah masa jabatannya, dan cenderung terjadi praktik money politic dalam proses pemilihannya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ternegasikan (hilang) akibat adanya pengambilalihan kewenangan oleh kpud dalam memutus perolehan suara pilkada yang dapat bersifat final and binding. tidak ada lagi proses pembuktian yang bersifat terbuka untuk umum tersebut akibat adanya pembatasan kuantitatif sebagaimana dan undang undang guo, bahwa sebelum diberlakukannya undang undang nomor tahun guo, syarat kuantitatif selama ini diatur pada tahapan dan proses pilkada, yang merupakan ranah administrasi, bukan untuk menutup ruang dan menghalangi mekanisme ranah yudisial. misalnya verifikasi faktual pada calon independen, syarat kuantitatif dapat diterapkan dalam proses penyelenggaraan pilkada. akan tetapi tentunya tidak dapat diterapkan ketika penyelenggaraan pilkada telah selesai dilaksanakan. syarat kuantitatif tidak boleh diterapkan sebagai syarat untuk melakukan gugatan permohonan pengadilan karena bertentangan dengan norma dan nilai nilai yang diatur dalam undang undang dasar berdasarkan hal hal tersebut atas, jelas bahwa dan telah menghalangi hak konstitusi seseorang untuk mengajukan upaya upaya hukum pengadilanfilosofi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) bahwa filosofi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada pada dan undang undang guo bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebagai berikut: bahwa mahkamah konstitusi selama ini dalam menangani sengketa pilkada telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi.: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa sifat terstruktur, sistematis dan masif tsm) dalam putusan putusan, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara pilkada. kedua, pelanggaran dalam proses pilkada yang berpengaruh terhadap hasil pilkada, ketiga,:ilkada dapat diukur dari ketaatan penyelenggara pilkada terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud, dalam uud ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan pilkada dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara pilkada, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil pilkada itu sendiri, mahkamah konstitusi selama ini telahilkada. koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pildan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi sebagai pengejawantahan asas kedaulatan rakyat dengan sesungguhnya: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa jika mencermati sengketa hasil pilkada selama ini,ilkada yang berpengaruh pada perolehan suara:. argumentasi tersebut secara tegas disebutkan, diantaranya dalam putusan nomor php.d vi tentang perselisihan hasil pilkada jawa timur tahunilkada, bahwa berdasarkan uraian filosofi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada atas, dengan adanya dan undang undang guo sebagaimana yang kami memohonkan untuk diuji dalam perkara ini, berarti suatu langkah mundur dan pembatasan terhadap kewenangan mahkamah konstitusi yang selama ini telah melakukan terobosan terobosan guna memajukan demokrasi dalam rangka menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan:pencari keadilan yang ingin mencari kebenaran dan keadilan melalui badan pengadilan, bahwa dan undang undang guo telah menghilangkan roh mahkamah konstitusi yang selama ini mengadili dengan menggali nilai nilai keadilan serta menggali adanya kecurangan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, menjadi tidak ada lagi sifat tersebut.merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id pencari keadilan yang ingin mencari kebenaran dan keadilan melalui badan pengadilan, menjadi terhalang hak konstitusionalnyasebagai berikut. bukti sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidbadan hukum privat yang merasa dirugikan hak konstitusional para anggotanya dengan berlakunya dan pemohon mendalilkan memiliki organizational standing sebagaimana dianut berbagai peraturan perundang undangan. pemohon adalah badan hukum yang bergerak bidang hukum sebagaimana tertera dalam anggaran dasar pemohon yaitu phi didirikan dengan tujuan umum merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons yaitu mewujudkan terciptanya negara indonesia yang berlandaskan atas hukum, dan dengan tujuan khusus yaitu menegakkan, menjaga, membela hukum, demokrasi dan hak asasi manusia indonesia, d tahanan yang maha esa. pemohon mendalilkan dan berpotensi melanggar hak konstitusi dari pemohon dengan secara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagaina penegakkan hukum dan keadilan indonesia. dan juga didalilkan berpotensi merugikan anggota pemohon yang merupakan politisi yang hendak berkecimpung pada berbagai kegiatan politik dan partai politik, karena beberapa anggota hendak mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, aktifis partai politik yangrekomendasi penetapan calon bupati halmahera utara nomor: dpw iv a. z dan dinilai pemohon sangat berpotensi dan berpeluang menyebabkan terjadinya pembenaran terhadap kecurangan dalam pelaksanaan pilkada kabupaten halmahera. pemohon tidak akandengan berlakunya ketentuan dalam karena potensial menghalangi peserta pemilihan kepala daerah untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mahkamah konstitusi, menurut mahkamah pemohon dapat. membuktikan merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons pihaknya sebagai organisasi phi yang bergerak bidang hukum dan memiliki tujuan dan kegiatan yang memperhatikan perkembangan hukum termasuk bidang pemilihan kepala daerah sesuai dengan tujuan khusus organisasi phi yakni menegakkan, menjaga dan membela hukum demokrasi dan ham indonesia, sebagaimana akta pendirian organisasi pemohon yang dilampirkan pada permohonan guo. dengan demikian terhadap kedudukan hukum pemohon menurut mahkamah, pemohon potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dan menurut mahkamah pemohon yang merupakan bakal calon peserta pemilihan kepala daerah memiliki hak konstitusional yang potensial akan dirugikan dengan berlakunya dan karena jika dalam pemilihan kepala daerah pemohon tidak memperoleh suara terbanyak, namun perolehan suara pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam guo maka pemohon tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mahkamah konstitusi.dan yang selengkapnyat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onsbat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons oleh karena perjalanan sejarah yang telah membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui perwakilan dprd telah mencederai nilai nilai demokrasi dan rendahnya tingkat legitimasi rakyat sehingga pemerintahan daerah tidak efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan cita cita negara yang termaktub dalam pembukaan uud dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif tersebut, maka terjadi perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak langsung, menjadi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. sehingga terwujudnya demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (legitimasi). melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berdalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. sesuai dengan amanat undang undang dasarprinsip demokrasi. secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkadadapatdan wakilbagaimana prinsip uber danyang menurut pemohon ketentuan tersebutmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidterhadap permohonan para pemohon yang mengajukan pengujian konstitusionalitas dan sebelumnya mahkamah telah memutus guo dalam putusan nomor puu xiii bertanggal juli dengan demikian maka pertimbangan mahkamah terkait pengujian konstitusionalitas dan dalam putusan nomor puu xiii mutasi mutans menjadi pertimbangan pulatimbangan dalam putusan nomor puu xiii sepanjang mengenai konstitusionalitas dan mutants mutans berlaku bagi permohonan guomerdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onsdewa gede laguna ttd. ttd. materialis akbar maria farida indrawi ttd. ttd. wahiduddin adamsik. dalam hal ini, dan telah membatasi seseorang untuk dapat mengajukan upaya hukum pengadilanmenerima sekitar gugatanberujung pada gugatan mahkamah konstitusi..alah satu kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi mk) adalah memutus perselisihan tentang hasil pilkada. secara formil kewenangan mahkamah konstitusi samping menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden, mahkamah merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah indonesia. selanjutnya, dalam rangka melengkapi pengaturan tentang mekanisme persidangan dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada itu, mahkamah konstitusi kemudiansamping terdapat hukum acara mahkamah konstitusi (sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi) yang menjadi landasan hukum umum bagi penyelesaian perkara perselisihan hasil pilkada, juga terdapat hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pilkada (sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang menjadi landasan hukum yang bersifat khusus bagi mahkamah konstitusi. dengan demikian bahwa selama ini telah ada pengakuan dan perlindungan secara konstitusional tentang hak pilih warga negara dan mekanisme penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil perhitungan suara mahkamah konstitusi. bahw? @uod non. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god apalagi yang menyangkut kedaulatan rakyat dalam hal ini hasil perhitungan suara berupa hak suara seorang calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang mana mutlak harus dihasilkan dari hasil proses pemilihan yang bersih, jujur dan adil. hak suara yang telah diperoleh tersebut secara sah, satu suara pun sangat berarti. oleh karena itu dalam proses pemilihan umum, jangan sampai terdapatnya satu suara pun dari hasil proses pemilihan yang curang. bahwa selama ini. mahkamah konstitusi mempunyai beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara, yang meliputi: sebagai penafsir konstitusi where menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. hakim mahkamah konstitusi dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah undang undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi. sebagai pengawal konstitusi istilah penjaga konstitusidengan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sebagai penjaga hak asasi manusia konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. konstitusi menjamin hak hak tertentu milik rakyat. apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka mahkamah konstitusi dapat berperan memecahkan masalah tersebut. sebagai penegak demokrasi demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. mahkamah konstitusi sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar terciptanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. sehingga peran mahkamah konstitusi tak hanya sebagai lembaga pengadilan melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi indonesia. bahwa dengan adanya dan undang undangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddan undang undang guo, lalu untuk apa selama ini mahkamah konstitusi diberi kewenangan menangani perkara sengketa pil good non. karena dengan adanyadan wakil kepala daerah yang masuk mahkamah konstitusi, telah merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id |
lembaran negara republik indonesiabank sistemiuntuk menetapkan bank sistemik dengan mengacu pada standar internasional, bahwa risiko yang bersumber dari bank sistemibank sistemibank sistemicapital surchargedalam hal terjadi kegagalan bank sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian. otoritas jasa keuangan menetapkan bank sistemik dan capital surcharge. dalam menetapkan bank sistemik dan capital surcharge sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berkoordinasi dengan bank indonesia. penetapan bank sistemik dan capital surcharge sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap semester pada: bulan maret dengan menggunakan data posisi bulan desember tahun sebelumnya, dan bulan september dengan menggunakan data posisi bulan juni tahun berjalan. bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik wajib membentuk capital surcharge. otoritas jasa keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik dan besaran capital surcharge sebagaimana dimaksud dalam bab metodologi penetapan bank sistemik dalam menetapkan bank sistemik, otoritas jasa keuangan menyusun metodologi penetapan bank sistemik. metodologi penetapan bank sistemik sebagaimana dimaksud pada menggunakan indikator: ukuran bank (size), kompleksitas kegiatan usaha (complexity), dan keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness). metodologi penetapan bank sistemik sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam penetapan bank sistemik setiap semester sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan bank sistemik sebagaimana dimaksud pada paling rendah (satu) kali dalam (tiga) tahun. indikator ukuran bank (size) sebagaimana dimaksud dalam huruf diukur dari total eksposur bankperdagangkan dan tersedia untuk dijual namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi dalam perhitungan rasio kecukupan likuiditas, cc.y peran bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodianpada lembaga jasa keuangan (intra financial system asset), kewajiban keuangan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system liability), dan nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan oleh bank. berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan menetapkan skor sistemik (systemic importance score) bank dan ambang batas (threshold) sebagai dasar penetapan bank sistemik. bab iii capital surcharge otoritas jasa keuangan menetapkan capital surcharge dalam (lima) kelompok (bucket). besaran capital surcharge pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan: (satu koma nol persen) dari aset tertimbang menurut risiko attr) bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) (satu), & (satu koma lima persen) dari attr bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) (dua), (dua koma nol persen) dari attr bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) (tiga), (dua koma lima persen) dari attr bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) (empat), dan (tiga koma lima persen) dari attr bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) (lima). capital surcharge sebagaimana dimaksud pada harus dipenuhi dengan menggunakan modal inti utama , dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. dalam hal terdapat bank yang memiliki skor sistemik (systemic importance score) yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok (bucket) (satu) sampai dengan kelompok (bucket) (empat), otoritas jasa keuangan menetapkan: mengelompokkan bank sistemik tersebut dalam kelompok (bucket) (lima), dan membentuk (satu) kelompok (bucket) atas kelompok (bucket) (lima). otoritas jasa keuangan menetapkan (satu) kelompok (bucket) lebih tinggi setiap kali terdapat bank sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (bucket) tertinggi sebelumnya. setiap penambahan (satu) kelompok (bucket) sebagaimana dimaksud pada dan besaran capital surchargesebagaimana dimaksud dalam dipenuhi secara bertahap: bagi bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) (satu), sebesar: (nol koma tujuh puluh lima persen) dari attr sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku: dan (satudua), sebesar: (satu koma seratus dua puluh lima persen) dari attr sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, dan (satutiga), sebesar: (satu koma lima persen) dari attr sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku: dan (duaempat), sebesar: (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari attr sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, dan (dualima), sebesar (tiga koma lima persen) sejak tanggal januari bank yang pada saat ditetapkan sebagai bank sistemik tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan capital surcharge sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan rencana pemenuhan capital surcharge kepada otoritas jasa keuangan. bank wajib menyampaikan rencana pemenuhan capital surcharge sebagaimana dimaksud pada paling lambat (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam rencana pemenuhan capital surcharge sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik, yang tidak memenuhi kewajiban pembentukan capital surcharge sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan rencana pemenuhan capital surcharge,menuhi ketentuan penyampaian rencana pemenuhan capital surcharge sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar rp1. (satu juta rupiah) setiap hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). bab ketentuan peralihan penetapan bank sistemik dan capital surcharge yang dilakukan sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya pemberitahuan tertulis oleh otoritas jasa keuangabank sistemik dan capital surcharge umum penetapan bank sistemikdalam hal bank sistemik mengalami kegagalan. risiko yang bersumber dari bank sistemiktersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan dalam kondisi normal. sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan pengaturan kembali mengenai penetapan bank sistemik dan capital surcharge. ii. demi cukup jelas. penetapan bank sebagai bank sistemik tidak mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. metodologi penetapan bank sistemik mengacu pada standar internasional terkait penetapan bank sistemik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan total eksposur bank adalah penjumlahan dari: eksposur pada neraca, yaitu total aset setelah dikurangi pos antar kantor, eksposur pada rekening administratif, yaitu total kewajiban komitmen dan kontingensi, dan cc. potential future exposure dari transaksi derivatif. perhitungan potential future exposure dari transaksi derivatif mengacu pada. transaksi derivatif pada bank umum syariah adalah transaksi lindung nilai syariahnilai nasional derivatif over the counter bagi bank umum syariah yaitu nilai nasional lindung nilai syariah over the counterpaling sedikit mencakup: nilai outstanding bank garansi, nilai outstanding irrevocable letter credit, nilai tercatat, jumlah rekening kredit atau rekening pembiayaan, dan jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan skor sistemik (systemic importance score) bank adalah nilai yang mencerminkan tingkat (level) sistemik suatu bank. yang dimaksud dengan ambang batas (threshold) adalah batas minimal skor sistemik (systemic importance score) bank yang termasuk dalam kategori bank sistemik. pada penetapan pertama kali setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, tidak terdapat bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) (lima). cukup jelas. yang dimaksud dengan modal inti utama common equity tier adalah modal inti utama common equity tier sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas jasa keuanganhuruf cukup jelas. huruf tidak terdapat bank sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (bucket) baru dalam huruf inimelampaui rentang skor sistemik (systemic importance score) pada kelompok (bucket? (empat) sehingga digolongkan dalam kelompok (bucket) (lima) otoritas jasa keuangan menetapkan: penambahan pengelompokan bank sistemik yaitu kelompok (bucket) (enam): dan tidak terdapat bank sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) (enam). mekanisme penambahan kelompok (bucket) berikutnya mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sebagai contoh, besaran capital surcharge untuk kelompok (bucket) (lima) sebesar (tiga koma lima persen) dari attr maka capital surcharge untuk kelompok (bucket) (enamnggaran dasar. bursa efekea aa. bahwa diperlukan kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap investor reksa dana dan meningkatkan independensi dan profesionalisme manajer investasi dalam pengelolaan reksa dana: bahwa ketentuan terkait manajemen risiko diversifikasi efek dalam portofolio investasi reksa danasudah tidak sesuai dengan upaya peningkatan perlindungan terhadap investor reksa dan. unit penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari calon atau pemegang unit penyertaanilarang melakukan penambahan investasi pada efek bersifat utang dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umumangka,: dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi, memiliki peringkat layak investasi paling rendah atau yang setara pada setiap saat, diperingkat secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun, informasi peringkat atastelah diumumkan kepada publik dan atau dapat diakses oleh lembaga penilai harga efek, diawasi oleh wali amanat yang terdaftar otoritas jasa keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan: dan,,&dan, reksa dana dengan jenis reksa dana pasar uang dan reksa dana terproteksi dilarang. ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut::, cc. memilik,,,, terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki: oo. terlibat dalam transaksi marjin, menerima pinjaman secara langsung ter$, dan atau terjadi kelebihan permintaan beli dari efek yang ditawarkan::,reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang telah berinvestasi pada efek dari calon atau pemegang |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. kontrak investasi kolektif. reksamengalami pertumbuhan dana kelolaan yang signifikan. seiring dengan pertumbuhan dana kelolaan, investor individu yang berinvestasi pada produk reksa dana juga terus meningkat. hal ini tentunya harus diimbangi dengan tingkat pengelolaan yang profesional dari manajer investasi, disertai dengan manajemen risiko yang baik terkait diversifikasi efek dalam portofolio investasi reksa dana. memperhatikan hal tersebut, perlu dilakukankhususnya terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai investasi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektifpada. ii. demi cukup jelas. cukup jelassecara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa dampak lanjutan penyebaran coronavirus disease covid terhadap sektor riil te$masuk usaha mikro, kecil, dan menengah berpengaruh kepada kinerjalakntuk mengaturatau bars harus melakukan: penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan, dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan, dan cc. simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas bpr dan barsketentuan tetap, penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi antara bab dan bab disisipkan (dua) bab, yakni bab dan bab sehingga berbunyi sebagai berikut. bab simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan bpr atau bars melakukan simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara periodik. periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bpr dan bars sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang diterapkan oleh masing masing bpr dan bars. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat dari periode yang ditetapkan oleh bpr dan bars sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat meminta bpr dan bars menyampaikan hasil simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada dan rencana tindak jika diperlukan. hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada disampaikansimulasi perhitungan dan rencana tindak pada hari kerja berikutnya. bab kebijakan pembagian dividen dan atau anthem dalam hal bpr atau bars melakukan pembagian dividen dan atau anthem, bpr atau bars wajib. dalam memastikan dampak pembagian dividen dan atau anthem terhadap kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada bpr atau bars wajib memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf otoritas jasa keuangan dapat meminta bpr dan bars untuk menyampaikan hasil perhitungan dampak pembagian dividen dan atau anthem sebagaimana dimaksud padaperhitungan dampak pembagian dividen dan atau anthem pada hari kerja berikutnya. bpr atau barsbpr atau bars tetap: penurunan tingkat kesehatan, dan atau larangan sebagai pihak utamapenyebaran coronavirus disease covid yang masih berlanjut baik secara global maupun domestik berdampak pada sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga masih diperlukan waktu agar kembali pulih, yang berpengaruh pada kinerja bpr dan bars sebagai salah satu sektor jasa keuangan dengan target pasar utama usaha mikro, kecil, dan menengah. untuk mendukung stabilitas kinerja bpr dan bars masa pandemi, diperlukan kebijakan lanjutan untuk tetap mendukung pertumbuhan industri bpr dan bars, sehingga dapat menjalankan fungsi intermedia termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. penerapan kebijakan bagi bpr dan bars sebagai dampak penyebaran coronavirus disease covid tetap memperhatikan prinsip kehati hatian yang disertai denganitu pengaturan mengenai. ii. demi angkasimulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan ditujukan untuk menilai pengaruh penerapan kebijakan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan agunan yang diambil alih yang akan jatuh tempo, dan atau penempatan dana antar bank untuk penanggulangan permasalahan likuiditas terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas bpr dan bars setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berakhir. kecukupan permodalan dan likuiditas bpr dan bars antara lain rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan cash ratio. penetapan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan termasuk mempertimbangkan eksposur risiko baru atas kebijakan yang diterapkan. cukup jelas. cukup jelas. hasil simulasi perhitungan dan rencana tindaknerapan kebijakan. cukup jelas. bpr atau barsbelum dilakukan pembagian dividen dan atau anthem. bpr atau bars meliputi bpr atau bars sebagai badan hukum, pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif dari bpr atau bars.: bagi bprkecukupan permodalan termasuk memperhitungkan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif yang diperlukan sebagai dampak penerapanan perubahannya. hasil perhitungan dampak pembagian dividen dan atau anthemmbagian dividen dan atau anthem. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. kualitas aset. bank. unit usaha. syariah.diperlukan sistem perbankan syariah yang sehat dan berkembang, serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional, bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat serta dapat tumbuh stabil dan berkualitas, bank perlu menjaga kualitas aset dan membentuk penyisihan penilaian kualitas aset yang memadai, cc. bahwa ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariahaset adalah aset produktif dan aset nonproduktif. aset produktif adalah penyediaan atau penyaluran dana bank untuk memperoleh pendapatcc. aset produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada (satu) nasabahaset produktif yang ditetapkan oleh setiap bankdalam huruf dan huruf sepanjang nasabah memenuhi persyaratan paling sedikit: nasabahpada wajib: menginformasikan daftar yang memuat nama nasabahkualitas aset produktif ditetapkan sama sebagaimana dimaksud kualitas pembiayaan penilaian ohh aetuktunsasn direstrukturisasi) dan memenuhi memenuhi berdasarkan faktor periode penilaian prospek usaha, penerapan prinsip syariah dalam restrukturisasi pembiayaan penerapan prinsip syariah dalam restrukturisasi pembiayaan antara lain: bank dapat mengenakan ganti rugi (ta'width) kepada nasabah yang lalai atau melanggar perjanjian sehingga menimbulkan kerugian pada bank. ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan bank dalam penagihan hak bank yang menjadi kewajiban pembayaran nasabah. ganti rugi bukan berupa potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss a furshah al dha t'ah). penetapan ganti rugi dan cara perhitungan harus dituangkan dalam perubahan akad pembiayaan. restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. restrukturisasi pembiayaan berdasarkan karakteristik pembiayaan restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik masing masing bentuk pembiayaanrubahan nisbah dan atau pbh, pemberian potongan, penambahan fasilitas pembiayarabahah dan pembiayaan istishna' restrukturisasi pembiayaan murabahah dan pembiayaan istishna'penambahan fasilitas pembiayaan, konversi akad menjadi pembiayaan mudharabah, pembiayaan masyarakat, atau pembiayaan imukonversi akad menjadi pembiayaan mudharabah atau pembiayaan masyarakaordo restrukturisasi pembiayaan ordolticast restrukturisasi pembiayaan multicasdan atau pemberian potongansls lap) ser ggi3 sbo sl fa) fuj a.a |(x jai tas basi hn: ana 2l2g|s ben seal laa hang bri ka) sie kav teka bra padan enam el, casa e|saksi sig cal ken: seal3 ari lai alel2 bat sis ass sn| ais|s sal sis eksis: alas (eas ta! kang sis eza ne: sala tpi kei ari salsa s|s sal jang s|a03 pedoman pengisian nama nasabah perorangan diisi dengan nama nasabah perorangan secara lengkap dan tidak disingkat, dengan ketentuan: nasabah perorangan sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk ktp). jika yang tercantum dalam ktp terdapat bagian nama yang disingkat, nama keluarga atau marga, dan atau kata bin atau binti maka harus diisi secara lengkap. termasuk dalam nasabah perorangan yaitu usaha dagangdalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya dimiliki perorangan, diisi dengan nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam ktp. nasabah badan usaha diisi dengan nama nasabah badan usaha sebagaimana tercantum dalam dokumen npp atau akta (tidak termasuk bentuk badan usaha). jika yang tercantum dalam dokumen npp atau akta terdapat bagian nama yang disingkat maka harus diisi secara lengkap. jenis badan usaha antara lain pt, cv, firma, dan persero, diisi belakang nama badan usaha. contoh: above deflexa pt, satu dua tiga persero). nasabah kelompok nasabah kelompok yaitu nasabah yangdiisi dengan nama nasabah kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian nasabah perorangan. contoh: kelompok tani nelayan melati, diisi dengan nama kelompok tani nelayan melati . ii. nasabah diisi dengan debitur sesuai yang dilaporkan dalam laporan bank umum terintegrasi. debitur bersifat unik untuk setiap nasabah, yaitu (satu) nomor untuk setiap (satu) nasabah. jika debitur mengandung karakter selain huruf dan angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan. contoh pengisian data: iii. nik npp nik yaitu nomor induk kependudukanpp yaitu nomor pokok wajib pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak kantor pelayanan pajak setempat. diisi dengan nik bagi nasabah perorangan atau npp bagi nasabah badan hukum sesuai yang tercatat dalam sistem internal bank. jika nik atau npp mengandung karakter selain angka maka karakter tersebut tidak perlu disertakan. contoh pengisian data: iv. alamat diisi dengan alamat nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam ktp (untuk nasabah perorangan) atau dokumen npp (untuk nasabah badan usaha). metode restrukturisasi cara restrukturisasi diisi karakter sebanyak (satu) atau (dua) digit sesuai dengan sandi cara restrukturisasi. referensi pengisian data: pengurangan tunggakan bagi konversi pembiayaan menjadi penyertaan penambahan fasilitas pembiayaan dan pengurangan tunggakan bagi hasil umrah margin penambahan fasilitas pembiayaan dan penambahan fasilitas pembiayaan dan (emang mamanya penambahan fasilitas pembiayaan, pengurangan tunggakan bagi hasil umrah margin, dan penurunan tingkat penambahan fasilitas pembiayaan, pengurangan tunggakan bagi hasil umrah margin, dan perpanjangan jangka waktu pembiayaan nama vi. metode restrukturisasi frekuensi restrukturisasi diisi dengan angka frekuensi restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. vii. jenis penggunaan diisi karakter sebanyak (satu) digit sesuai dengan sandi jenis penggunaan pembiayaan. t0 referensi pengisian data: viii. sektor ekonomi diisi karakter sebanyak (enam) digit sandi sektor ekonomi yang mengacu pada daftar sandi referensi. dalam hal pembiayaan, yaitu sektor yang paling besar memperoleh fasilitas. ix. sebelum restrukturisasi pembiayaan jenis akad diisi karakter sebanyak (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis akad sebelum direstrukturisasi. referensi pengisian data: jmahatmthyabitanik juntos musiman facts tama jalaakhir bulan juni, akhir bulan september, dan akhir bulan desember. bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang mempunyai kewajibanbank wajib mencantumkan kewajiban nasabahnasabah yang terlambatpembiayaan kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian: prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. sebelum restrukturisasi pembiayaan plafon diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas pembiayaan sebelumbelum direstrukturisasi. pengisian jumlah plafon dalam mata uang rupiah dan valuta asing dinyatakan dalam jutaan rupiah. plafon untuk fasilitas pembiayaan diisi sebagai berikut: pembiayaan bersama atau sindikasi diisi dengan jumlah pangsa plafon masing masing bank peserta. pembiayaan lainnya diisi dengan jumlah plafon sesuai surat perjanjian atau akad. xi. sebelumbelum direstrukturisasi. pengisian dalam valuta asing setelah dikonversi dalam jutaan rupiah dengan kurs tanggal akhir pada akhir bulan laporan masing masing rekening sebelum direstrukturisasi. kurs yaitu rata rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan kurs penutupan bank indonesia akhir bulan laporan. xii. sebelum restrukturisasi pembiayaan jenis valuta diisi karakter sebanyak (tiga) digit sandi jenis valuta dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank sebelum direstrukturisasi yang mengacu pada daftar sandi referensi jenis valuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi. jika fasilitas pembiayaan diberikan dalam valuta asing namun dalam pencariannya bank memberikan dalam mata uang rupiah (multi currency), pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad. xiii. sebelumbelum direstrukturisasi. hanya untuk jenis akad yang menerapkan nisbahxiv. sebelumbelum direstrukturisasi. jika dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat persentase imbalan, diisi dengan persentase imbalan tertinggipersentase pengisian (mamanya xv. sebelum restrukturisasi pembiayaan tunggakan pokok diisi dengan nominal tunggakan pokok dari pembiayaan sebelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah. xvi. sebelum restrukturisasi pembiayaan tunggakan bagi hasil umrah margin diisi dengan saldo bagi hasil umrah margin yang belum dilunasi hingga posisi tanggal laporan sebelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah. xvii. sebelum: xvii. sebelum restrukturisasi pembiayaan jangka waktu jatuh tempo tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian sebelum direstrukturisasi. diisi angka sebanyak (delapan) digit dengan format yyyymmdd. contoh pengisian data mengacu pada pedoman pengisian kolom jangka waktu mulai . xix. sebelum restrukturisasi pembiayaan kualitas kualitas pembiayaan sebelum direstrukturisasi. diisi karakter sebanyak (satu) digit sesuai dengan sandi kualitas pembiayaan. referensi pengisian data: xx. sebelum restrukturisasi pembiayaan agunan tanggal penilaian tanggal, bulan, dan tahun penilaian agunan terakhir mengacu pada pedoman pengisian kolom sebelum restrukturisasi pembiayaan jangka waktu mulai . xxi. sebelumbelum direstrukturisasi dalam jutaan rupiah. xxii. setelah restrukturisasi pembiayaan jenis akad diisi jenis akad setelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi ix. xxiii. setelah restrukturisasi pembiayaan plafon diisi dengan nominal plafon efektif dari fasilitas pembiayaan setelahtelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xxiv. setelahtelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xi. xxv. setelah restrukturisasi pembiayaan jenis valuta diisi jenis valuta dari fasilitas pembiayaan setelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xii. xxvi. setelahtelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xiii. xxvii. setelahtelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xiv. xxviii. setelahtelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xvii. xxix. setelah restrukturisasi pembiayaan jangka waktu jatuh tempo tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian setelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xvii, xxx. setelah restrukturisasi pembiayaan kualitas kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xix. xxxi. setelah restrukturisasi pembiayaan agunan tanggal penilaian tanggal, bulan, dan tahun agunan terakhir dinilai setelah direstrukturisasi. pedoman pengisian mengacu pada romawi xx. xxxii. setelahtelah direstrukturisasi dalam jutaan rupiah. xxxiii. setelah restrukturisasi pembiayaan kerugian restrukturisasi diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi pembiayaan dalam jutaan rupiah. xxxiv. total nilai tercatat yang direstrukturisasi bulan ini diisi dengan penjumlahan nilai tercatat seluruh pembiayaan yang direstrukturisasi selama bulan laporan dalam jutaan rupiah. xxxv. nilai tercatat yang direstrukturisasi bulan lalu diisi dengan nilai tercatat dari seluruh pembiayaan yang direstrukturisasi pada laporan bulan lalu dalam jutaan rupiah. xxxvi. nilai tercatat kumulatif pembiayaan yang direstrukturisasi diisi dengan total nilai tercatat pembiayaan yang direstrukturisasi dalam jutaan rupiahkelompok usahaagi hasil umrah marginpembiayayang bersangkutan. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada dan kualitasketepatan pembayaran pokok dan ataudalam periode tertentu, bank dapat mengubah pbh berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. bank wajib mencantumkan pbh dan atau perubahan pbh dalam perjanjian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masyarakat antara bank dan nasabah. pembayaran angsuran pokok dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masyarakat dapat dilakukan secara berkala maupun akhir pembiayaan. bankbank wajib mencantumkan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masyarakat dalam perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah. bagian ketiga surat berharga syariah kualitastelah diterima imbalansyariah: lancar, apabila: memiliki peringkat layak investasi atau lebih tinggi, telah diterima imbalanmemiliki peringkat layak investasi atau lebih tinggi,layak investasi, tidak jatuh tempo, atau macet, apabila surat berharga syariahsyariah dalam bentuk sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum yang tidaksyariah ditetapkan macet. kualitas surat berharga syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad dan atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya prinsip syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peringkat surat berharga syariah(satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada tidak tersedia, surat berharga syariah dianggap tidak memiliki peringkat. surat berharga syariah yang dimiliki oleh banksyariahsyariahsyariahdalam hal surat berharga syariah tidak memiliki peringkat, atau untuk surat berharga syariahyariah sebagaimana dimaksud dalam kualitas aset yang mendasari surat berharga syariahyariah sebagaimana dimaksud pada memiliki kualitas yang berbeda beda, kualitas surat berharga syariahsyariah dalam bentuk reksa dana, penetapan kualitas didasarkan pada: kualitas reksa dana sesuai dengan penilaian kualitas surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam atau kualitas aset yang mendasari reksa dana dan kualitas penerbit reksa dana, dalam hal reksa dana tidak memiliki peringkat. kualitas surat berharga syariah dengan penerbit atau pemberi endorsement berupa bank diatur: dalam hal surat berharga syariahyariahlain dari bank penerbit atau bank pemberi endorsement, atau dalam hal surat berharga syariah yang tidak diperdagangkan bursa efek dan atau tidak memiliki peringkat, kualitas surat berharga syariah: yang diterbitkan atau endorse oleh bank indonesia ditetapkan berdasarkan kualitas penempatan pada bank lain, atau yang diterbitkan atau endorse oleh bank luar indonesia ditetapkan berdasarkan: kualitas penempatan pada bank lain untuk surat berharga syariah berjangka waktu sampai dengan (satu) tahun: atau kualitas surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam untuk surat berharga syariah berjangka waktu lebih dari (satu) tahun. dalam hal surat berharga syariah dengan penerbit berupa bank lain berbentuk surat berharga syariahsyariahpembiayaan sebagaimana dimaksud dalam kualitas surat berharga syariahyariah sebagaimana dimaksud dalam kualitas wesel yang diambil alih dan tidak diakses oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain dan atau bank pembiayaan rakyat syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, pembiayaan, dan penanaman dana lain yang sejenis berdasarkan prinsip syariah. tagihan spot dan forward adalahberdasarkan prinsip syariah pada tanggal laporan. surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh pihak yang dapat menerbitkan surat berharga syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganbagi hasil, umrah, margin, atau tanpa imbalan sama suatu usaha bagian keempat penempatan pada bank lain kualitas penempatan pada bank lain ditetapkan:erdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil bonus imbalan sampai dengan (lima) hari kerja, atau cc. macet, dengan kriteria: banklima) hari kerja. kualitas penempatan pada bank lain kepada bank pembiayaan rakyat syariah dalam rangka penyaluran pembiayaan melalui linkage program dengan pola executing ditetapkan:erdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil bonus imbalan sampai dengan (tiga puluh) hari, atau cc. macet, dengan kriteria: bank pembiayaan rakyat syariahbank pembiayaan rakyat syariahtelah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha, bank pembiayaan rakyat syariahtiga puluh) hari kerja. bagian kelima penempatan pada bank indonesia seluruh bentuk penempatan pada bank indonesia ditetapkan memiliki kualitas lancar. bagian keenam tagihan aksentuasi, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali, serta tagihan spot dan forward kualitas tagihan aksentuaspembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan merupakan nasabah. kualitas tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembalmenjual surat berharga syariah merupakan bank lain, atau kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pihak yang menjual surat berharga syariah merupakan bukan bank. tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa surat perbendaharaan negara syariah, ijazah fixed rate, dan atau instrumen lain sejenis berdasarkan prinsip syariah ditetapkan memiliki kualitas lancar. kualitas tagihan spot dan forwardmerupakan bank lain, atau kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pihak lawan transaksi bukan merupakan bank. bagian ketujuh penyertaan modal dan penyertaan modal sementarasesuai dengan: lancar, dengan kriteria pihak tempat bank umum syariahcc. diragukandua puluh lima persen) sampai denganengan kriteria jangka waktu penyertaan modal sementara sampai dengan (satu) tahun, kurang lancar, dengan kriteriaengan kriteriaengan kriteria, bank wajib menurunkan kualitas penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud padapembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pihak lawan transaksi rekening administratif merupakan nasabahkomitmen maupun kontingensi. bagian kesembilbis, sukuk bank indonesia, surat berharga syariah negara, penempatan dana lain pada bank indonesia, dan atau penempatan dana lain pada pemerintah pusat. cc. jaminan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuagunan dilengkapi dengan surat kuasa penjualan, jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalammempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu aset produktif, tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh bank penyedia dana atau bank yang bukan prime bank, dan jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada hurufdapat dicairkan paling lama (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada huruf 4d. prime bank sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan memiliki: peringkat layaklayaksepuluh pembiayaan dan penyediaan dana dalam jumlah kecil serta pembiayaan dan penyediaan dana daerah tertentu penetapan kualitas aset produktif dapat didasarkan hanya atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bagi hasil umrah margin, untuk: pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan bank kepada (satu) nasabah atau (satu) proyek dengan jumlah paling banyak rp5. (lima miliar rupiah): pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha yang berada daerah tertentu dengan jumlahpembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan bank kepada nasabahpaling rendah memadai (satisfactory),, atau lebih dari rp15. (lima belas miliar rupiah) sampai dengan rp25. (dua puluh limasangat memadai (strong):. penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada huruf bagi unit usaha syariah: predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko unit usaha syariah, antara bank yang menyediakan seluruh modal dengh al talberdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan bara' yang selanjutnya disebut pembiayaan istishna'rasio komm mengacu pada rasio komm bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah tersebut. predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit dan rasio kommhuruf dan didasarkan pada penilaian otoritas jasa keuangan. hasil penilaian otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dapat diketahui oleh bank melalui prudential meeting antara bank dan otoritas jasa keuangan. penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud padauntuk posisi bulan desember atau bulan juni sebagaimana dimaksud pada oleh otoritas jasa keuangan, penilaian yang digunakan merupakan yang diberikan kepada (satu) nasabahpembiayaan. penetapan kualitas pembiayaan dan penyediaan dana lain yang diberikan bank kepada: nasabahnasabahnasabahnasabahbelas aset produktif berorientasi ekspor aset produktif yangjangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jamia (tujuh) hari kerja sejakduabelasyda bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terhadapnetapkan kualitas aset produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambilalihan agunanmerupakannasabah penerima fasilitas dengan nasabahayda dimiliki sampai dengan (satu) tahun, kurang lancar, dengan kriteria ayda dimiliki lebih dari (satu) tahun sampai dengan (tiga) tahun, diragukan, dengan kriteria ayda dimiliki lebih dari (tiga) tahun sampai dengan (lima) tahun, atau macet, dengan kriteria aydadan otoritas jasa keuangan dapat menurunkan kualitas ayda satu tingkat dari kualitas sebagaimana dimaksud padaroperti yang tidak termasuk dalam properti terbengkalai sebagaimana dimaksud pada meliputi: properti yang dikategorikan sebagai aset bank dalam pembiayaan ijazah dan pembiayaan imut, properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajarproperti terbengkalai dimiliki sampai dengan (satu) tahun, kurang lancar, dengan kriteria properti terbengkalai dimiliki lebih dari (satu) tahun sampai dengan (tiga) tahun, diragukan, dengan kriteria properti terbengkalai dimiliki lebih dari (tiga) tahun sampai dengan (lima) tahun, atau macet, dengan kriteria properti terbengkalaiotoritas jasa keuangan dapat menurunkan kualitas properti terbengkalai satu tingkat dari kualitas sebagaimana dimaksud padadengan kriteridengan kriterika dan cken bagian kesatu peka paragraf umum bank wajib menghitung dan membentukbis, sukuk bank indonesia, surat berharga syariah negara, surat berharga syariah lain yang diterbitkan oleh bank indonesia, surat berhargabidang keuangan syariah termasuk penanaman dalam bentukoleh bank dalam bentuk saham pada nasabah berbentuk perusahaan untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan prinsip syariahengan nasabah. realisasi bagi hasil yang selanjutnya disingkat rbh adalah pendapatan yang diterima bank dari nasabah syariah lain yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, dan atau penempatan dana lain pada bank indonesia: bagian dari aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam dan atau pembiayaan ijazah dan pembiayaan imut.dan membentuk peka sebesar (seratus persen). penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan pembentukan peka sebagaimana dimaksud pada hanya dilakukan untuk aset produktif. perhitungan peka untuk aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan: pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna', pembiayaan multicast dihitung berdasarkan saldo harga pokok, pembiayaan ordo, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan masyarakat dihitung berdasarkan saldo baki debut: dan pembiayaan ijazah dan pembiayaan imut dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa. bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas aset produktif untuk: pembiayaan ijazah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi bank bagi aset yang sejenis, dan atau pembiayaan imut sesuai dengan masa sewa ataudenganenuhi prinsip syariah, memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan, cc.. dalam hal tidak terdapatagunan secara menyeluruh, bank dapat menggunakan jasa perusahaan asuransi konvensional sebagai tambahan perlindungan asuransi. dalam hal tidak terdapat produk asuransi padajenis agunan sebagaimana dimaksud dalam bank dapat menggunakan produk asuransi konvensional. penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada atau produk asuransi konvensional sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan surat pernyataan bank dan opini dewan pengawas syariahsampai dengan rp10. (sepuluh, paling tinggi (lima puluh persen) dari nilai tercatat surat berharga syariah atau hak tanggungan, bank wajib menggunakan nilai yang terendah. berdasarkan pertimbangan tertentu,dalam hal bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau.dan atauken bank wajib membentuk cken sesuai standar akuntansi keuangan. bagian ketigapembiayaan bagian kesatu umum restrukturisasi pembiayaan harus memenuhi kriteria: nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bagi hasil umrah margin pembiayaan, dan nasabahnk dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk: memperbaiki kualitas pembiayaan, dan atau menghindari peningkatan pembentukan peka, tanpa memenuhi kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan restrukturisasi pembiayaanpembiayaan bank. bagian ketiga kebijakan, prosedur, dan pedoman restrukturisasi pembiayaan bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan. kebijakan mengenai restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada wajib disetujui oleh dewan komisaris. prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaanpembiayaanrestrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaanmenerapkan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud dalam bank harus memiliki pedoman restrukturisasi pembiayaan. pedoman restrukturisasi pembiayanasabah umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariahputusan restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan oleh: pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian pembiayaan, dan pihak yang berbeda dengan pihak yang memutuskan pemberian pembiayaan. dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui keputusan dalam rapat direksi. restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian keputusan pembiayaan yang direstrukturisasi. dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaanbank wajib menganalisis pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. pembiayaanpembiayaan dan hasilpembiayaan yang direstrukturisasi ulang. bagian keempat penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi kualitas pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan: paling tinggi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, apabila nasabah belum pembiayaan, setelah nasabahmacet, atau tetap sama untuk pembiayaan yang tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancaragi hasil umrah margin. dalam hal restrukturisasi pembiayaanotoritas jasa keuangan berwenang menetapkan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan atau bagi hasil umrah margin. penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada dan berlaku juga untuk pembiayaan yang direstrukturisasi ulangpenetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok dan atau bagi hasil umrah margin ditetapkan: selama tenggang waktu pembayaran pokok dan atau bagi hasil umrah margin, kualitas pembiayaan mengikuti kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, dan setelah tenggang waktu pembayaran pokok dan atau bagi hasil umrah margin berakhir, kualitas pembiayaan mengikuti penetapan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masyarakat direstrukturisasi, perhitungan pencapaian rasio rbh terhadap pbh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode pembiayaan sejak perjanjian restrukturisasi pembiayaan. penetapan kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku pula bagi pembiayaan yang direstrukturisasi. dalam hal pembiayaanpembiayaan tidak dipengaruhi oleh kualitas pembiayaanpembiayaan melalui penyertaan modal sementara bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sementara. restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk pembiayaannasabahlaporan posisi keuanganpembiayaan dalam hal: menurut: nasabah tidak melaksanakan perjanjian restrukturisasi pembiayaan, dan atau restrukturisasi pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dan perhitungan peka. bagian ketujuh sanksi administratifmengenai hapus buku sebagaimana dimaksud pada wajib disetujui oleh dewan komisaris. prosedur tertulis mengenai hapus bukuhapus bukuhapus buku sebagaimana dimaksud pada kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus bukubank melakukan hapus buku terhadap aset produktif, bank harus membentuk cken sebesar (seratus persen) dan kualitas aset produktif telah ditetapkan macet sebelum dilakukan hapus buku. hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian aset produktif. hapus buku sebagaimana dimaksud dalam.melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. tata cara penyampaian laporan perbedaan kualitas aset produktif dilakukan dalam bentuk laporan tidak laporan perbedaan kualitas aset produktif ditujukan kepada: departemen pengawasan bankformat laporan perbedaan kualitas aset produktif bagi bank umum syariah danbagi unit usaha syariah. direksistrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. bab kualitas aset bank wajib mengelola aset berdasarkan prinsip kehati hatian dan prinsip syariahwajib menyampaikan laporan restrukturisasi pembiayaan setiap bulan untuk posisi akhir bulan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. tata cara dan batas waktu penyampaian laporan restrukturisasi pembiayaan dilakukan dalam bentuk laporanrestrukturisasi pembiayaanketentuan penutup kewajiban penyesuaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud dalam pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan maret tahun laporan perbedaan kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud dalam disampaikan pertama kali untuk posisi data setelah kewajiban penyesuaian penilaian kualitas aset produktif dilakukan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalamapb b3a tea eps ann dad spl tan oo. tag ass 22x jaan sisa epn ne: sen sis opa ant bisa sala (sis saga dor kua ps9. as7 c|n bg: si? cdr sat s|a@ rea an ts! sulit iii da3 drg s.p kai ess c|g pik sisa gout seru saru bsm oki bro ora ina opi!l sia ep, dna sbu bener pen nan bea s04 sets tesis sus s0g ix08 t532 krn! sis eye tts ks! bnn ea kre| a32 tag, sis stt bnn bnn ann tai pasi des air, kreasi tai diberi lisa asep nmb eos eka ini mete cg. st. sss, gowa sa3 a52 sisa 3s2 s|el|p ka) eri s|s| e3|s3 see plus8s ytb aga sat an pln tayo aka duga saga, say, semesta s3 35g4l a13 kela| oli s|s pvg sep era cuci kal aal alam end imo sean hoa bias gia pra sls sila tai s8. pan sis s3s sepele sea "a.a por ben tani peg pep sis ivu utas ank han fak tak pink pan ben daku al. nee yaa r3a goo jasggngni pati see bnn: tg3ag snn ela tgiatrg dn pb rage ecs "a2 "dtg aal gy roll turu oog oo: gbk gurtuneu le: bbs din nkb tan cet asma agar idul lam sak akte) f3 esa ses nan pan snn ara sai sugar six . stesiset bag bisa5e sit ssp tum act dna lul0 das len le1) see kee tik ban bie bnn sesuai "is se5 rer gis89g rare tee als dt: ane ane sls fs. sekali ipa pga pen tes spt aie sbo see beda ,| e33 lesmana |g tee c|s|c |sis see (reset lag sus sook ssi persis spa sesi sss puspa nan cnn han rena pns) w|s |(space g|s50 see s5le5u fs, s.s fatal peserta #ls'3s si3y sulu cia, jan aus s1. 5st mela p3k s(iss3iejapus asa aid ensi t$e333 $52f$ gd. kei vdo e3g (ss, eat msg mesiu 2s. suci bbs bep isis a20 (hap s5i33 ser efg utara taj |($$ jet) a88. |s353 n |$s3 sls mn: mis bnn c|$ s|s asst s$gx|? slot u|f0 amal ora exa s|sle s|sil ellas 2s lalai 8n t|e sis krl exa wla nenek saut loh gg. omi c| $$. sya sis batik snn alas a82 iss $ikan sis ($$ sss xe33 resi iie aga ap r") c(s23 yr35 esok sex sia sea, hal s|e ras 1ib 3g, sig slam panda hana sala sig 3583x3585 s5g45220pib3 pig kor a33 santa i3r eeee sia bee aduan bam series s8 tag ig, film2 53r (el, #ze$ talang (s8 rp, 3s3s3530aka lesi set all tol ses kana lan hua hn ber latus (sbb gagas' egi asa pekan snn ear (an cols css es als lor kr, ci25p snn: sayap3h sak i|s 17k a33 aga egi baik sale senang iri era siais pes day iak ama uae akp see ses |( el, sisa si8ss sed, mani dak susut bse eoi urg aasvdfsiftaasa ema la sos lor te) of, pro bbs bye tes i2 lek gal kiss s$ea3 oo. ac, sim $li pep joey awas see 5e3ri3 ini en, palapa kutai sas jera see co) ha! g33 see i3l esa asi pln: mep pup2 ng, say guy mod ss2 sps spl, sri bab ssi sip, sort gas ieee vu3 mo. slot ll, esa esa rul abe ynpestrt valos lili eme mas sore sada doa ses v8. |g nn os. sesi53s s|3i3 s22035 bnn benar unp seal ser 1s) ses, ssb d|s|s hemeeii sig ssi pele etp gaga sop esesibatas rel lebih sig da. s2. rel laa bau! ist jang sie sia sasa gua visit ben sisi$ aa15 got sis asas kwa ann, kena sia sal. c(giat s8. sis la) vol din lan las aan oa! (bee sara ol. mag bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas asetyang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, dantertulis dari otoritas jasa keuangan. bagi: bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dan atau direklaga benar man v8. osn s( sel s|sgv ts$ s|ss dosa sbs ski das agung lks veri ise s0t sop pai lot soto sea see s.s agar tg33 3333p sis mana a83 se) sai? (erna! on, also ten kru pisa bas peri so, tea als tsm nn demi iga seo ss. toko. one palu wol ima sebe seri$ eb3 as) tel tai sisi sae s38 8x2 fan sala bab. e| e| a03 sma see. kss pay tua ag buana mia sis aaa insee isra stok aim pada mua oat vla sis w|w ha. fe) rasi lan saga c|s fan sis o0xk eis?g tax s| 520t (esa. kena el. sis si, kena pl, tpp (s5 es333 ta. dgr3d sam tee sn: disp kr) suatu s9. eme besi era sesi3 ema a$ a . fess ela aag ao. tel ais95 dag sus laki ses a88 .$a xes seni tee edit our s|ilm lela bs per sis ie) kari aus g.a sis kai 8s. yg bse mel kun su? 350s emas (g0 six aan ussr ser .$a tenar: sleggas. sasaran gia iss. sda eee ela lagu gak lola bp. ago sega also also aed s5. esa. genk eme| saga menara cis ikona sos s|$ 83a523 see a1. aspek ss$grx ssb beres perupa far ts lola (er naa sls gs. |( 53s kelas emg| mn. silat ular sis bos puna| pnp psa fa) kai sat (or ssl jej easa bln mag 9versi sas s088. en: gia 8d. dep ga. kenangan kas bal isu ssi si. segel a8 s3le sar tt nn: bisa spot bab a55 cg? egi fts yng perhal hasi gar gagal pires kipas ssa22sna3 sego ggg sg35 $ $ bukan sta bet sid pena iss ajang tae asi insert sib aia pipa ari pa ane neng ora #lsg dip. s13$ tss sat v|$ da3 f3. tiban es. kek bay aan suy sas gge3t 5d $$ (s3 s|ss53g$ nan era been pil lag te) sies $3f ola eat mal s|i5 sur see gs. nn) naa ha! s| z bar sis tai als sayap8e sales seks fse eg3s efek bei. peta a85 kena iis i83 ('2s sa0 s|s ego s|s an: sta sis |gla sis esia aim u|g sag3 sbo sisa sss si0 ela sw3 sook bnn: a33 sem tsb atk $5s5 s2, nta wrn s5p5 bai thl asing a33 pnetieit lan (ear tee hap jie ana en: seb ani isa nita dea s.s ji, aan: eri ratio ses tapi taat panai pre kai anak w|s a38 mira jaa tape ahn pena ala per aah sig pe5$ ses bengali tan biang per s|s anta ka) "tr dag tut bea altar bea bea r32 lea babi pita sen: sin nat dai ani ego gpib kee igu ist sisa gpp33e an bag des dengar e| cal aa, eve sos 9g. ann ehog 29n3 see ban tetapi pep sig yul pau mam eva lam can mer oa bin "man tes osa nn: se$$ sse, sala (set erp bp8s 532i rui g|u sv$ iju giga bap perkara se3 pig nba ags rp532 elg9 1isi r5tse als snn wei, ses iga jenis sen bnn snn nat da jin bn tan wan da3 da2 nae han menunjang "bs ieee ie, gue (nn bet) si, pes e3rarus fog aga (ehir? slash ce. sex kn, sl, isp | si2a2t 2gr3i3 sisesele sisa bot os) perisai bro bsn a83 ei3gy3rs3a ru svu tuk au, gag tesis eee ng tn: date bin yan) sie esa ite selai mire seri $se s 3a3 eee iis oo, sit3 petirateri plb as, sae 9yg5 ter efek ast aeu3 88k (le pat3 ks: men bg. ke: resesi a30 s8. 3a8, bei se5 las 38m olu, pss bir og. e53 velelkaseakera $3g9 en: eni i53 egi b39lp asad sisi tel j8) sis ata. en: ha! c|a|a tipis ame kes) fu) j8) ia: aa. ass esia sba kn) ke) oli. a88. |s353 n |$s3 slug mn: mis sisa c|$ s|s asst s$gx|? slot u|f0 amal ora s|sle s| 2gp ng ellas 2s lalai 8n t|e sis krl ss! alas maa 3s. so13 te! kel kn) (en bnn mix tes ita pi33 sia esa ika men ann s(s$e85 sea rms alas ses fatal av, c(s23 sis kok ola dea ngo sex $$. 5t8 sea, en) sis sls scania yag 8535p sar eaa ses to) tia al, see sen sar era asas iku ie, isl mos 8g? asn a54 loyalis on 3st |s|s pc, sad s23g si tim sis sig era e33ti3g #|s $e3as evaretar pena (gx selesai3e ayo go, .t3 jan is sts taj learn haa gls zoe sg. esp clu "8x3 vis as iau cet tatang egu2 kai gag asap tidak ita dugaan lot sla8xe ieee akeeeeae tum 33x spb sib (st kal ela sls lng ben mea say ska 3ak ori lag tegen ikm see vu kw. le) sem s8, sek sbn ian s2? s3 dns ao. . boa ke) sai smp ko. desa pes po. asp ite pala psa gas iii bai petai per sis soga 2a,, es| see s5ara obat see sts se. sos ea, sesi esa soer sme tinmadat cra sun man cut ss? fp! t|(.|im ts) sela sos 9g. sel5sa5 eta, ses ge) cal e| #pl ka) ti jal ie883 t.g a88 sl, da3 yss |53is a8. dies g see, pag kien bis sagugarun eeeeee aas sasis soo s205205 aka tania) ssi ieee "s3 (s5 agen33 3oa bea duka ssi see sis as, le3 agar gi. muh gea art ane en ban ! mud ton fan asep pia s(fes35 lis see gs gas ieee, kot ke) naa u|s toga is2x s8. a28. sag2 gay agro ala sup iy3s suara setu lusa angga! ta) mia ss. 88x hun pembekuan kegiatan usaha tertentu pada bank indonesia, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan forward, surat berharga syariah, tagihan aksentuasi, pembiayaan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, transaksi rekening administratif, dan cap a05 bn fs. ppo a53. bei 333i pet tea tas part ags see pena op$ tt. mau tni gp3pi (sg paha isi ea. sarana ag$ iah men tes pen a90 mal sas sis nag fe ssi karan bea! bii ka) ssi sol siri |si8 mas bnn sas ha: gaga iis ala ses api jin tss tri iss kem tra 233i era ia) tes ser ol. get see tele kei send aa! ses atb tis, ma. dhe pangan ena psaneeetep eka us: kn) sis ser s|ss sis ala sea a33 ana se, tts tai us) berang ib3 ks) sen sta drg ele sasa soga fiat lebe serasa te) ola eat mal s|i5 sur ges$ $$. snn naa ha! s| z bar sis tai als sayap8e ara lvd len tena aan wu a85 sdi keris sis fis dasa a|s s|s sisi sis sis |gla sis apa aim nas mea pn: u|g sisa r|ise3, sisa ala ha) sss si0 ela sw3 fay sastra bnn: a33 sem tsb atk s2, nta wrn $s525 asing a33 pnetieit lan (ear ter: jaa so25i tadi kai eee esa renin: s5. pie bee epi feb jan ganda dai sp3$ a95 laa, te: snn ica) jin asi ter dere nani $2e3 jaga le) tai tara tea seals$ sar fbs s.h kei) raj ls. a88 pera tipe jap! sak ol" atw sis rai er3 are ana dati bapa lea) gs3 tas bata akibat tana pep eid door keras me: cra ani tpi eng bnn cuka ii, eg3 ses gg2ar sru an danke des agar en) sg. bse ou, nai 29n3 see ban tetapi pep sig yul pau mam eva lam can mer dsb on. an hi "nn tes esa nn: se$$ sse, sas (set 3r3 si23sas 2st 3e3 pesatnya tot abi p|c30 ses ogan s5. bnn elg9 1isi r5tse als snn wei, ses iga jenis sen bnn ban dae dn str yaa wa. da3 da2 nae han menunjang "bs ieee ie, lae site, asp ta? fee tae3 sisisgs see slash sex kn, sis g8599 .persia $ees3rs sisa bot os) perisai bro bsn a83 ei3gy3rs3a snn gag tesis eee ng tn: date bin yan) sie esa sek sales sme (al3 mag att3 pte3 bag ahe ie a33 beh ega c|s hales apb dan as, sae 9yg5 ter efek sat nae bra 88k man tenan kn) sis 8is3 men bg. ke: resesi a30 s8. 3a8, bei se5 las 38m olu, pss bir og. e53 velelkaseakera dak abe $sa39 sia |(haris3irr sea tel j8) sis ata. en: ha! c|a|a tipis ame kes) fu) j8) ia: aa. |($$ jet) a88. |s353 n |$s3 klg sig s|s asst s$gx|? ssl ptsp log u|f0 amal ora exa s|sle s|sil sisi hai ka) ts! 2s lalai 8n t|e sis krl exa alas a94 lain saut loh gg. omi c| $$. sya batik snn alas a82 iss $ikan sis ($$ sss xe33 resi iie aga ap r") c(s23 yr35 esok sex sea$ tai pan c|g gr sapi ps2 sa? mara san p8. kep bl, sisi ocean s|g sesi $s3e5 sl. ta? snn mnet si35ee8adalah sex pin p3o oo, tee slang s23g ani 52x #|sis sass3agar pena ugly veda gusar mare ben: sss ke0a jala sasa s3p5 ela ask sis a33 san ely sis gg. site, $fcl tpi a13 iya aa! tee: sias ieee federal serah bn bi b5" ane turu apd kasi nu) ses ses dau see ieee asa e3se dok apu, en: sek sx" s3 (ib) dns ira! fa! feri ss. six asp sy53ai es3 .p5 dos srs220p sesi (s5 pip aga (es s3 00k sis285 "sabar tata dati is, sop ata tut als (abp a12 st. pass semasa star3|, aan ban ese83 erg3 gas ditiup ttt fan sisi. dak 2x0 psi2s35 |s( is5$ $3s ags asia er: ja, pri aan acc se. $ss2$ |grs a6|ls dag (ib kontak rasa naa anna eee flag kai sur sasis ag3 |sisi adang: teri a53 jaga dob eeeeee alga sat #| s9, sg. gir te| ce. ee: dee times esa s(e et3 se: eme adds33 gaf3g3 lag83 belati s3 tao283 a20 eau ntar site see 2es ses $$. ie: otg ($$ ke) asi snn tok hab kas s8. oa. aren! alai lis sis tea pada kei) ibe ini "$$ jan atlas ida 53k bata bee see ses tete noni bal kesan: kun 35f sapi ka) end tai re. sis kai keju hal hai bra sea ses pep per bea c|gis| celana f2pra f7, 55x iis kas r33 bis 5gp kan ka) kei gaga es) bo. na? tlg ana tis, sis ket9| tai ebi ipa sis sig ala ses 8s. ana lari es8. tie dan pen pia pia ega ena be. sasis kap bee te) sis "3g tas situ ann nan ban) ta! ge85 58ee ie) kas nan) jas s8, s|if8o cer spt d9. 53m ks) ban man cap dipan! alb ss$ esr3 ilas see strong 5visual iay el, pages eeas ken ag5 pes tai s|s misal sis |el3 | | casa bir usg s4 sisa aga a83 mis ras) es) tx. sila sw3 lang saru (ss a33 tsb eos sogi ola tu) ses asing a33 pets utk dua tu) (de (s5berikan oleh (satu) bank yang digunakan untuk membiayai: (satu) nasabahnasabahsepanjang aset produktif yang diberikan oleh bank lain kepada nasabah tersebut lebih dari rp10. (sepuluh miliar rupiah): dan atau lampirpedoman restrukturisasi pembiayaan untuk meminimalisasi potensi kerugian akibat nasabah yang mengalami penurunan kinerja, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bagi hasil umrah margin sepanjang nasabahrestrukturisasi pembiayaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati hatian, prinsip syariah, dan standar akuntansi keuangan. prosedur dan tata cara dalam menerapkan prinsip kehati hatian dan prinsip syariah, bank harus memiliki pedoman restrukturisasi pembiayaan yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan yang paling sedikit memuat: analisis dan dokumentasi dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan yang akan direstrukturisasi, bank paling sedikit memperhatikan: evaluasi terhadap permasalahan nasabahnasabah, perkiraan pengembalian seluruh pokok dan atau bagi hasil umrah margin berdasarkan perjanjian pembiayaan sebelum dan setelah restrukturisasi pembiayaan. perkiraan tersebutnasabah untuk memenuhi kewajiban pembayarannya, dan evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan diperlukan atau tidaknya restrukturisasi organisasi perusahaan nasabahyang akan diterima dari angsuran pokok dan atau bagi hasil umrah margin. analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan pembiayaan sepertinasabah sehingga nasabah diperkirakan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil arah margin hingga jatuh tempo. jika restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian tambahan pembiayaan maka tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan tersebut harus jelas. tambahan pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bagi hasil umrah margin. dalam hal restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabahnasabahnasabah yang mencerminkan durasi tenggang waktu pembayaran dan kemampuan membayar pokok dan atau bagi hasil umrah margin setelah durasi tenggang waktu pembayaran berakhir. rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian pembiayaan, seperti rencana penambahan modal perusahaan nasabah atau adanya klausul bahwa bank dapat mengubah bagi hasil merah margin sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sejalan dengan kemampuan membayar nasabah. persyaratan bahwa perjanjian pembiayaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan harus mempunyai kekuatan hukum. kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. prosedur pemantauan bank harus memiliki prosedur tertulis untuk memantau pembiayaan yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan dalam pembaruan perjanjian pembiayaan. beberapa langkah yang harus dilakukan bank dalam memantau pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan antara lain: meminta nasabahrealisasi rencana tindak (action plan), dan dokumen atau laporan lain yang diperlukan bank untuk memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah secara terus menerus. nasabah juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari restrukturisasi pembiayaan, seperti penambahan modal perusahaan nasabah dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen, mengevaluasi pembiayaanantara lain dari angsuran pokok dan atau bagi hasil umrah margin, arus kas, dan atau nilai raksasa agunan, dan atau menyusun langkah yang akan diambil jika nasabah ternyata kembali mengalami kesulitan pembayaran setelah restrukturisasi pembiayaan. contoh penetapan kualitas pembiayaanmacetnasabah dalam (tiga) periode pembayaran berturut turut yaitu pada tanggal februari maret dan april dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu perjanjian restrukturisasi pembiayamacet (sebagaimana kualitas pembiayaan sebelum direstrukturisasi) maret memenuhi memenuhi paling tinggi macet (sebagaimana kualitas pembiayaan sebelum direstrukturisasi) april memenuhi memenuhi paling tinggi diragukanpada periode pembayaran ketiga yaitu pada tanggal april nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunyatidak memenuhidiragukan meliagustusin itu nasabah juga diminta mengganti salah satu anggota direksi paling lambat tanggal januari nasabah selalu memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya. namun, penggantian anggota direksi baru dilakukan pada bulan april sehingga sebelum penggantian anggota direksi tersebut, nasabah dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikkualitas pembiayaan perjanjian periode pada akhir bulan lain februarimaretapril memenuhi memenuhi paling tinggi dalamuntuk modal kerja yaitu pembayaran setiap bulan hanya berupa pembayaran bagi hasil dan pembayaran pokok dilakukan pada akhir periode, sehingga kualitas pembiayaan meningkat (satu) tingkat secara langsung dihitung sejak pembayaran margiasyarakat untuk modal kerjabagi hasil secara bulanan mulai tanggal februaridengan skema lain antara lain pembayaran pokok triwulan, semester, atau tahunan, sehingga kualitas pembiayaan dapat meningkat (satu) tingkat setelah adanya pembayararbsecara triwulanan mulai tanggal maret namun, nasabah be melakukan pembayaran pertama kali bulan juni dengan demikian, kualitas pembiayaan nasabah sejak bulan maretndesemberaretdalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank dapat memberikan kemudahan berupa pemberian tenggang waktu pembayaran. kualitas pembiayaan pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas pembiayaannasabah dalam bentuk penundaan pembayaran pokok atau bagi hasil umrah margin.terhadap nasabah x , bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok selama (tigakurang lancarxx ditetapkan sebagai berikut: kualitas pembiayaan periode pada akhir bulanseterusnya penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayarterhadap nasabah y , bank memberikan tenggang waktu pembayaran pokok selama (enamdiragukanditetapkan sebagai berikut: kualitas pembiayaan periode pada akhir bulanlancar (dapat meningkat paling tinggi (satu) tingkat dari kualitas pembiayaan |
tambahan lembaran negara r.i usahaumum perkembangan bisnis industri jasa keuangan saat ini menciptakan persaingan antarlembaga jasa keuangan, baik secara nasional maupun internasional. bank, sebagai salah satu lembaga jasa keuangan, dituntut untuk dapat menghadapi persaingan tersebut dengan didukung oleh penerapan prinsip kehati hatian dan prinsip syariah secara memadai. untuk mewujudkan hal tersebut, bank perlu memelihara kelangsungan usaha bank melalui pengelolaan risiko kredit pada tingkat yang memadai. salah satu sumber risiko kredit bank tengah persaingan usaha yang semakin ketat berupa aset produktif yang diberikan oleh beberapa bank sehingga diperlukan tindakan antisipatif dengan menetapkan kualitas yang sama terhadap aset produktif dimaksud. selain itu, sejalan dengan kondisi perbankan syariah saat ini dan untuk mengurangi potensi arbitrase peraturan yang mengakibatkan ketidaksetaraan pengaturan industri perbankan, perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait kualitas aset pada perbankan syariahdalam suatu peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. prinsip kehati hatian dalam pengelolaan aset merupakan pengelolaan aset yang dilakukan antara lain:berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit faktor (character, capital, capacity, condition economy, dan collateral), dan atau berdasarkan penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar. penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan aset antara lain aset yang dikelola tidak mengandung unsur riba, maisie, garam, haram, dan zalim. yang dimaksud dengan menilai antara lainntara lain mengawasi perkembangan kinerja nasabah dan informasi terkait lain yang dapat memengaruhi kualitas aset bank dari waktu waktutersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas aset produktif nasabah bank lain pada posisi akhir bulan maret, akhir bulan juni, akhir bulan september, dan akhir bulan desember. untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan maret, akhir bulan juni, akhir bulan september, dan akhiraudit laporan keuangan oleh akuntan publik dimaksudkan untuk mendapatkan opini mengenai kewajaran laporan keuangan nasabahperaturan perundang undanganpaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup ditujukan kepada nasabahnasabah berskala besar dan atau berisiko tinggi untukcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan signifikansi dan materialis adalah pertimbangan bank dalam melakukan analisis terkait besarnya dampak faktor penilaian dan komponen terhadap penetapan kualitas pembiayaanjanuari dengan jangka waktu selama (satu) tahun. perhitungan akumulasi pbh yang dilakukan pada bulan april yaitu pbh bulan januari ditambah pbh bulan februari ditambah pbh bulan maret ditambah pbh bulan april pbh dapat ditetapkan dalam periode tahunan, semester, triwulanan, atau bulanan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan mempertimbangkan antara lain siklus usaha dan arus kas masuk nasabah. cukup jelas. cukup jelas. penetapan periode pembayaran angsuran pokok disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai.dengan melakukan evaluasi kinerja usaha nasabah berdasarkan laporan realisasi pendapatan yang disampaikan oleh nasabah secara berkala. cukup jelas. kategoripadasyariah yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi berdasarkan pada standar akuntansi keuangan. penggunaan peringkatsurat berharga syariah yang memiliki (dua) peringkat atau lebih, peringkat surat berharga syariah yang digunakan yaituyang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan yaitu surat berharga syariah yang memenuhi kriteria namun penerbitannya tidak dilakukan dengancukup jelas. lembaga pemeringkat merupakanyang mendasari antara lain reksa dana syariah dan efek beracun aset syariah. huruf keberadaan aset dapat dibuktikan antara lain dengan disimpan bank kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaianegorikan sebagai terkait langsung dengan aset yang mendasari dengan kondisi pembayaran pokok dan bagi hasil umrah margin surat berharga syariah hanya bersumber dari pembayaran pokok dan bagi hasil umrah margin dana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas surat berharga syariah dilakukan terhadap reksa dana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari reksa dana. huruf kualitas reksa dana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit reksa dana sesuai dengan ketentuan kualitas pembiayaan, dengan memperhatikan antara lain kinerja, likuiditas,. yang dimaksud dengan bank adalah bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. huruf cukup jelas. huruf contoh: surat berharga syariah yang tidak diperdagangkan bursa efek dan tidak memiliki peringkat, berupa wesel ekspor yang diambil alih. angka cukup jelas. angka jangka waktu surat berharga syariah merupakanwesel yang diambil alih antara lain letter credit dan surat kredit berdokumen dalam negeri. peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum: bagi bank umum syariah,bagi bank umum konvensional dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. ketiadaan laporan keuangan publikasi terakhir atau rasio komm pada laporan keuangan publikasi terakhir mengakibatkanank pembiayaan rakyat syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil. linkage program dengan pola executing yaitu pembiayaan yang diberikan dari bank kepada bank pembiayaan rakyat syariah untuk diteruspinjamkan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang risikonya menjadi beban bank pembiayaan rakyat syariah. penempatan dana pada bank indonesia antara lain giro, bis, penempatan berjangka syariah, dan penempatan dana rupiah syariah. cukup jelas. tagihan atas surat berharga syariahsyariahjangka waktu penyertaan modal sementara dihitung sejak bank melakukan penyertaan modal sementara. perkiraan jangka waktu penjualan penyertaan modal sementara dihitung sejak bank melakukan penyertaan modal sementara. cukup jelas. kriteria komitmen dan kontingensi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. contoh bank memberikan fasilitas pembiayaan murabahah dengan agunan tunai dan pembiayaan mudharabah dengan agunan nontunai kepada nasabah reza . hasil penilaian yang dilakukan bank untuk masing masing fasilitas tersebut, yaitu: lancar, untuk pembiayaan murabahah, dan dalam perhatian khusus, untuk pembiayaan mudharabah. mengingat agunan pembiayaan murabahah merupakan agunan tunai, kualitas aset produktif yang ditetapkan bank untuk pembiayaan murabahah yang diberikan kepada nasabah reza tidak mengikuti kualitas aset produktif yang paling rendah, yaitu dalam perhatian khusus, meskipun digunakan untuk membiayai (satu) nasabah yang sama. contoh bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah ratna dengan agunan tunai dan nasabah ayu dengan agunan nontunai yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek z . sumber utama pengembalian pembiayaan, baik oleh nasabah ratna maupun nasabah ayu berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek z . hasil penilaian yang dilakukan bank untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ratna dan nasabah ayu yaitu: lancar, untuk nasabah ratna , dan dalam perhatian khusus, untuk nasabah ayu . mengingat agunan pembiayaan nasabah ratna merupakan agunan tunai, meskipunratna tidak mengikuti kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ayu sebagai kualitas aset produktif yang paling rendah, yaitu dalam perhatian khusus. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf uniform customs and practice for documentary credits merupakan dokumen yang dijadikan pedoman secara internasional dalam transaksi letter credit. cukup jelas. huruf bersifat tanpa syarat yaitu: manfaat yang diperoleh bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substantif walaupun cukup jelas. penetapan kualitas aset yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan antara lain didasarkan pada hasil pemeriksaan atau pengawasan bank dan dikonfirmasi kepada bank. pemberitahuan tertulis yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan antara lain berupa surat pembinaan atau dalam risalah saling hapuscukup jelas. huruf peringkat yang digunakan bagi prime bank yang memiliki (dua) peringkat atau lebih merupakantotal aset yang termasuk dalam (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi, yang tercantum dalam banker's almanac. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh: persyaratan lain seperti nasabah mengalihkan agunan kepada pihak lain tanpa persetujuan bank, sementara dalam perjanjian antara bank dan nasabah disepakati bahwa nasabah hanya dapat mengalihkan agunan dengan persetujuan bank. batas jumlah dalam perproyek, baik untuk nasabah individu maupun kelompok nasabah penerima fasilitas yang pembiayaan dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama. huruf penyediaan dana lain antara lain penerbitan jaminan dan atau letter credit. pembiayaan dan penyediaan dana lain termasuk semua jenis pembiayaan atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada seluruh golongan nasabahnasabah penerima fasilitaspembiayaannamun demikian, jikamaka pembiayaanhuruf kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan undang undang mengenai cipta kerja. angka huruf penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risikogunanilakukan dengan memasarkan dan menjual ayda secara aktif. pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan ayda diakui: hasil penjualan ayda yang lebih besar dari nilai tercatat merupakan kelebihan hasil penjualan yang dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank terkait pemeliharaan ayda tersebut (at cost). hasil penjualan ayda yang lebih kecil dari nilai tercatat merupakan kekurangan hasil penjualan yang dialihkan bank kepada nasabah. bank tetap membentuk peka atas tagihan yang ditetapkan kepada nasabah sesuai dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan pengambilalihan agunan. jika nasabah tidak dapat menyelesaikan sisa kewajibannya, bank mencatat sebagai kerugian. dokumentasi antara lain bukti, data, dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan ayda. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak terkait dhuruf cukup jelas. hurufantara lain rumah dinas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasoleh karena ituoleh karena itubukti, data, dan informasi mengenai upaya pemasaran untuk penjualan properti terbengkalai. contoh: bank telah memiliki properti selama (dua) tahun dan digunakan untuk kegiatan usaha bank sebesar (empat puluh persen). oleh karena itu, properti digolongkan sebagai properti terbengkalai sebesar (enam puluh persen) dengan kualitas kurang lancarmerupakan akun rekening antarkantor sisi aset tanpa dilakukan saling hapusdan membentuk. perhitungan dan pembentuk dan untuk mengantisipasi potensi kerugian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyusutan atau amortisasi untuk pembiayaan ijazah atau imut sesuai dengan standar akuntansi keuanganpembiayaan ijazah dan pembiayaan imut. huruf peringkat layak, sehingga ketiadaan peringkat atas surat berharga dimaksud mengakibatkan surat berharga dianggap tidak memiliki peringkat. huruf pengikatan agunan dengan hak tanggungandengan didunia sesuai dengan undang undang mengenai jaminan didunia, termasuk terkait pendaftaran yang menjamindicantumkan dengan jelas dalam akta pembebanan hak tanggungan. huruf pengikatan agunan dengan hipotekcukup jelas. huruf resi gudang yaitu resi gudang sesuai dengan undang undangsetelah terjadi pembayaran klaim. perlindungan asuransi disesuaikan dengan jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan peka. huruf perusahaan asuransi yang memenuhi prinsip syariah termasuk unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensionalpembiayaan. kewajiban menetapkan kualitas yang sama berlaku juga terhadap nasabah unit usaha syariah dengan nasabah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. huruf nasabahcontoh: bank memberikan fasilitas pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masyarakat kepada nasabah tomi . mengingat pembiayaan digunakan untuk membiayai (satu) nasabah, bank menetapkan kualitas aset produktif yang sama untuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masyarakat kepada nasabah tomi nasabah:huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional untuk menambah perlindungan yang telah disediakan oleh perusahaan asuransi yang memenuhi prinsip syariah. tambahan perlindungan asuransi antara lain berupa co insurance dimana perusahaan asuransi yang memenuhi prinsip syariah berperan sebagai leader. cukup jelas. surat pernyataan bank merupakan bentuk pertanggungjawaban bank dalam memastikan bahwa tidak terdapat:agunan, atau produk asuransi padajenis agunan tertentu. opini dewan pengawas syariah meliputi opini atas penggunaan jasa perusahaan asuransi konvensional atau produk asuransi konvensionalnasabah penerima fasilitas. huruf cukup jelas. huruflayak investasirtimbangan tertentu antara lain pertimbangaharus dihitung oleh bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit, sehingga agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang peka merupakanterhadap tanah dan banuntuk nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud sebesar rp60. (enam puluh miliar rupiah),dari otoritas jasa keuangan antara lain pemberitahuan tertulis berupa surat pembinaan atau dalam pertemuan akhir pemeriksaan bank (exit meeting) dan atau prudential meeting untuk penilaian tingkat kesehatan bank. cukup jelas. cukup jelas. restrukturisasi pembiayaanperubahan jumlah angsuranpemberian potongan, penambahan fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, dan atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. huruf nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bagi hasil umrah margin pembiayaan merupakan nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban secara penuh. pemberian potongan untuk apresiasi kepada nasabah yang membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, seperti potongan tagihan murabahah, tidak termasuk sebagai salah satu cara restrukturisasi pembiayaan. huruf kriteria restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah pembiayaan konsumtif masih memiliki prospek usaha yang baik jika terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan objektivitas adalahyang dimaksud dengan independensi adalahyang dimaksud dengan kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang undangan. perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi pembiayaan, antara lain diterapkan untuk: pengakuan kerugian yang timbul, dan pengakuan bagi hasil umrah margin dan penerimaan lain. cukup jelas. cukup jelas. pengambilan keputusan restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. contoh: pada bulan desember bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah januar berdasarkan keputusan pejabat putri yang menjabat sebagai pimpinan cabang ciputat. pada bulan maret nasabah januar mengajukan restrukturisasi pembiayaan dan pejabat putri telah menjabat sebagai pimpinan area tangerang selatan. pejabat putri tidak dapat memberikan keputusan atas pengajuan nasabah januar karena pejabat putri merupakan pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah januar bulan desember meskipun telah memiliki kewenangan yang lebih tinggirestrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang direstrukturisasi dengan tujuan untuk menjaga objektivitas. pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian pembiayaan yang direstrukturisasi tidak termasuk pejabat atau pegawai yang mengusulkan restrukturisasi pembiayaansejak perjanjian restrukturisasi pembiayaan adalah penjumlahan rbh atau pbh sejak awal restrukturisasi pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian. contoh: pembiayaan masyarakat diberikan pada bulan januari dengan jangka waktu selama (dua) tahun. pada bulan maret disetujui untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan. perhitungan akumulasi pbh yang dilakukan pada bulan juni yaitu pbh bulan maret ditambah pbh bulan april ditambah pbh bulan mei ditambah pbh bulan juni tidak memperhitungkan akumulasi pbh sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan. cukup jelas. contoh: nasabah berlin merupakan: nasabah bank dengan portofolio pembiayaan yang direstrukturisasi sebesar rp12. (dua belas miliar rupiah) yang berkualitas dalam perhatian khususkurang lancarberlin menjadi kurang lancar karena mempertimbangkan portofolio pembiayaan bank terhadap nasabah berlin kurang dari rp10. (sepuluh miliar rupiah)tertulis hapus buku antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, tanggung jawab, danaset produktifsetmengingat pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek yang sama, bank menetapkan kualitas aset produktif yang sama untuk pembiayaan kepada nasabah arif dan nasabah dimas . contoh bank memberikan fasilitas pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah kepada nasabah toni . hasil penilaian yang dilakukan bank untuk masing masing fasilitas tersebut, yaitubank untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tonipembiayaan yang diberikan kepada nasabah arif dan nasabah dimas yaitu: dalam perhatian khusus, untuk nasabah arif , dan kurang lancar, untuk nasabah dimas . mengingatarif dan nasabah dimascontoh bank dan bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah ardi . mengingat fasilitas diberikan kepada nasabah yang sama, kualitas aset produktif yang ditetapkan oleh bank dan bank untuk fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ardi harus sama. contoh bank dan bank masing masing memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah khans dan nasabah rima yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek x . mengingat fasilitas diberikan untuk proyek yang sama, kualitas aset produktif yang ditetapkan untuk fasilitas pembiayaan tersebut, baik kepada nasabah khans oleh bank maupun kepada nasabah rima oleh bank d , harus sama. kualitas aset produktif yang diberikan oleh bank lain dapat diperoleh antara lain dari informasihurufalyang dimaksud dengan kelompok nasabah penerima fasilitas adalah: kelompok nasabah penerima fasilitas bagi bank umum syariah, dan kelompok peminjam bagi unit usaha syariahnasabah ina merupakan: salah satu dari (lima puluh) nasabah terbesar bank dengan portofolio pembiayaan sebesar rp4. (empat miliar rupiah) yang berkualitas lancarina menjadi dalam perhatian khusus karena mempertimbangkan portofolio pembiayaan bank terhadap nasabah inpembiayaan bersama yaitunasabah atau (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaanpembiayaan kepada nasabah ahmad , dengan hasil penilaian pada masing masing bank yaitu: dalam perhatian khusus, pada bank a , dan kurang lancar, pada bank b untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ahmaddokumen pendukung yang menjelaskan kondisi nasabah sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang samanasabahakhir bulan juni, akhir bulan september, dan akhir bulan desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas aset produktifaset produktif,nasabahnasabah bank initiator) dengan kualitas aset produktif nasabah yang sama bank lain atau lebih buruk dari kualitas aset produktif bank lain dan kemudian kondisi nasabah dimaksud membaik pada bulan berikutnya, bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas aset produktif nasabah |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan. ojk. efek beracun asetefek beracun asetsyariahsyariahyang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. efek beracun aset syariah yang diterbitkan kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah yang selanjutnya disebut efek beracun aset syariah adalah efek beracun aset yang: portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya: akad, dan cara pengelolaannya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. efek beracun aset syariah berbentuk surat partisipasi yang selanjutnya disingkat bebas sp adalah efek beracun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang bebas sp. akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan bebas sp: ringkasan akad syariah yang dilakukan oleh para pihak: besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa: rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa: dan hasil pemeringkatan bebas sp, jika ditawarkan melalui penawaran umum. bab pelaporan ketentuan mengenai kewajiban laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalampelaporan hasil penjualan efek beracun aset yang ditawarkan melalui penawaran umum, laporan kepada setiap pemegang efek beracun aset setiap bulan, laporan keuangan tahunan, dan laporan penggantian bank kustodimelaporkan jika manajer investasi melakukan kegiatan yang dapat merugikan pemegang efek beracun asetasset backed securities) mutasi mutans berlaku bagi bank kustodian dari kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah. ketentuan mengenai kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksudmutasi mutans berlaku bagi bebas sdanhli syariah pasar modal sebagaimana dimaksud dalam danentang penerbitan efek syariah tanggal junisetiap pihak yang melakukan penerbitan efek beracun aset syariah dan bebas sp dan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. efek beracun asetefek beracun aset berbentuk surat partisipasi memenuhi prinsip syariah pasar modal apabila akad dan portofolionya yang berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumahbab penerbitan efek beracun aset syariah pihak yang melakukan penerbitan efek beracun asetdan ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai kontrak investasi kolektif efek beracun asetefek beracun aset syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditunjuk oleh direksi. penerbitan efek beracun asetterhadap pemenuhan prinsip syariah pasar modal atas efek beracun aset syariah yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah. biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabefek beracun asetefek beracun asethli syariah pasar modal. laporan kegiatan pengawasan syariah sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh manajer investasi pengelola efek beracun aset syariah kepada otoritas jasa keuangan, paling lambat pada akhir bulan ketiga. dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah wajib memuat ketentuan paling sedikit: kata syariah pada nama efek beracun aset yang diterbitkan: pernyataan bahwaefek beracun aset syariahset yang menjadi portofolio efek beracun aset syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal: dan informasi mengenai: mekanisme pembersihan portofolio yang menjadi dasar efek beracun aset syariah dari unsur unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal: pengelolaan dana yang menjadi kekayaan kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah dilarang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal: akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan efek beracun aset syariah::ketentuan dalam kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah sebagaimana dimaksud pada wajib pula dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam prospektus disertai dengan informasi mengenai: dewan pengawas syariah dari manajer investasi:kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, dan cc. hasil pemeringkatan efek beracun aset syariah, jika ditawarkan melalui penawaran umum. dalam hal tindakan manajer investasi dan bank kustodian mengakibatkan kekayaan efek beracun aset syariah terdapat unsur kekayaan yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, makaefek beracun aset selain dalam rangka pembersihan kekayaan efek beracun aset dari unsur unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, mewajibkan manajer investasi dan bank kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio efek beracun aset dengan harga perolehan atau membersihkan dana efek beracun aset yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal dalam waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, cc. mewajibkan manajer investasi atas nama kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah menjual atau mengalihkan unsur kekayaan kontrak investasi kolektif efek beracun asetkontrak investasi kolektif efek beracun asetsesegera mungkinefek beracun aset syariah informasi tentang perolehan selisih lebih harga jual dari nilai pasar wajardua belas) setiap bulan (jika ada). dalam hal hari ke (kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah tersebut. dalam hal manajer investasi dan bank kustodian tidak membubarkan kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berwenang membubarkan kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah tersebut. bab iii penerbitan efek beracun aset syariah berbentuk surat partisipasi pihak yang melakukan penerbitanenerbitan bebas sp wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh: dewan pengawas syariah, dalam hal penerbit memiliki dewan pengawas syariah: atau tim ahli syariah dalam hal penerbit tidak memiliki dewan pengawasalam hal penerbit bebas sp tidak memiliki dewan pengawas syariah, direktur penerbitbertanggung jawab terhadap pemenuhan prinsip syariah pasar modal atas bebas sp yang diterbitkan oleh penerbit. biaya yang timbul terkait dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah sebagaimana dimaksud pada menjadi beban penerbit. prospektusrospektus bebas sp paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: portofolio berupaadanya jaminan dari penerbit bebas sp yang menyatakan bahwa selama periode bebas sppejabat penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan wali amanat dan bank kustodian bebas sp memahami kegiatan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal, jika wali amanat dan bank kustodian dari bebas sp tidak mempunyai dewan pengawas syariah: |
mid tambahan lembaran negara r.iefek beracun asetefek beracun aset syariah antara lain meliputi: jenis aset yang mendasari penerbitan efek beracun aset syariah berbentuk surat partisipasi, pernyataan atas akad, cara pengelolaan, dan portofolio dari efek beracun aset tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal dapat dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah manajer investasi atau tim ahli syariah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pada saat peraturan otoritas jasa keuangan indesember: cc. peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak investasi kolektif efek beracun aset asset backed securities) yang berlaku adalah peraturan nomor ix.kdoman kontrak investasi kolektif efek beracun aset asset backed securities). cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka portofolio efek beracun aset syariah terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya dan dana yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. angka dana yang menjadi kekayaan kontrak investasi kolektif efek beracun aset syariah ditempatkan bank umum yang menerapkan prinsip syariahyang berlakufungsi manajer investasi berkaitan dengan efek beracun aset asset backed securities)(asset backed securities) yang berlaku adalah peraturan nomor vil.a. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor: kep pm tanggal desember tentang fungsi bank kustodian berkaitan dengan efek beracun aset asset backed securities)efek beracun aset syariah atau memerintahkan penerbit untuk menghentikan penerbitan bebas sp. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
nang lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. efek. perantara pedagang. penjamin. izisatu perusahaan efeksurat pernyataan sumber dana atau setoran modalmana (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon nnnaannnnananana nana anna nana naa naa ana nana aan) ti. cooonennnannnnnanna dengan ini menyatakan bahwa sumber dana setoran modal") atas nama. ane banana, kepada.ie.cc. tidak berasal: dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain:yang mendukung kebijakan otoritas jasa keuangan yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnnaannannnnaa nana nana kanan ana nana naa alamat lengkap oom (nama jalan dan nomor) kaanannnanaanannaa anakan door (kota dan kode pos) nomor telepon? nennenennnannanaan anna aan selaku pemegang saham pemegang saham pengendali anggota direksi anggota dewan komisaris") fi. coca paanaanannanannan lengan ini menyatakan bahwa akan mendukungyang bertanda tangan bawah ini: nama nnannannanannnannan kanan ana ana alamat lengkap nana (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon: nona anna ) ) adalah benar dan tidak menyesatdari perusahaan efek yang bertanda tangan bawah ini: nama nnanaknnannnanna kanan kanan anna nana anna eka aan jabatan direkrut. nama perusahaan efek) alamat lengkap woman (nama jalan dan nomor) maa nanang kanan nana aan anna dodol (kota dan kode pos) nomor telepon nnanaanaannnanaanan aan aan naa naa anna anna nana naa anna nana nana aan berdasarkan anggaran dasar pt. nama perusahaan efek) berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan,") adalah sebagai berikut: dokumen perusahaan adalah benar dan tidak menyesatkan, dan kebenaran dokumen mengenai") adalah sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh yang anggota direksi calon anggota dewan komisaris anggota dewan komisaris calon pemegang saham pemegang saham calon pemegang saham pengendali pemegang saham pengendali"). ditandatangani oleh calon anggota direksi calon anggota dewan komisaris anggota direksi anggota dewan komisaris calon pemegang saham calon pemegang saham pengendali pemegang saham pemegang saham pengendali")paling sedikit integritas pemohon, pengendali atau direksi dan komisarisnya?oya'omenyatakan saudaraoyaooyatenan turun.go.iopernah menjadi anggota direksi dari perusahaan efek, penasehat investasi atau pemegang saham pengendali dari perusahaan efek yang dinyatakan pailit? otidak apakah saudara baik secara sendiri sendiri, maupun bersama sama memiliki saham (dua puluh persen) atau lebih pada perusahaan efek lain? ooya tidak (tempat dan tanggal) meterai (nama jelas dan tanda tangan) keterangan: pilih salah satdaftar dan berikan keterangan mengenai pemilik pemegang saham,definisi: pejabat adalah direksi atau pejabat satu tingkat bawahy6odaftar anggota dewan komisaris, pejabat, dan pemegang saham nama tanggal tanggal jabatan persentasi npp keluarga lengkap mulai berakhir pemilikan negarawan bulan bulan tahun tahun daftar daftar pemegang izin wakil perusahaan efek nama jabatan izin wpp izin wee izin wmi lengkap no tanggal nof tanggal nof tanggal daftar diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban ya atas pertanyaan nomor sampai dengan sesuai dengan format jawaban atas daftar pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut dari daftar dan daftar penjelasan atas pertanyaan nomor s d (tempat dan tanggal) meterai (nama jelas dan tanda tangan)wjumlahjumlahketentuan))melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.ketentuketentu.,maksuddalamda:ketentuanpada harus melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud padadalamnomor nnnanaanana nan ana ana nana anna nana kanannanana nang ananananana perihal) permohonan izin usaha permohonan perubahan izin usahnan nana ana ena alamat nnanananannnaana ana aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) dengan ini untuk dan atas nama'): nama perusahaan nnananaaana nana aan ana ana anna alamat perusahaan ninnin nana ena nana aan naa naa kanan anna (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nasional patungan") nomor pokok wajib pajak .ioooooooooom nana modal modal dasar nnanaannannannannan naa modal disetor nnanaannannannannan nana ana alamat perusahaan nnanaannannannannan aan nomor telepon nnnnaannannannannana nana nana kanan aan tele nnnnaannannannannana anna nana aan kanan facsimile nan pun pon pure pun pen pun one pon mengajukan permohonan atau perubahan) izin usaha penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek ). sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: jenis izin usaha (bagi penjamin emisi efek yang yang sudah memiliki) izin usaha yang penjamin emisi efek yang dimohonkanuntuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen dokumen sebagai berikut: dokumen yang menunjukkan identitas perseroan,s5., namajabatan, alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada), dandengan latar belakang berwarna merah ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp), s5): badan hukumberaturan.go.is5) yang bersangkutbh)puladan bentuk pengendalian, keterangan mengenai pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya serta keterangan perusahaan berelasi dan anak perusahadokumen dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing jika menggunakan tenaga kerja asing: modal kerja bersih disesuaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang terkait9g.perusahaanif., sesuai dengan formatyang menyatakan bahwformatformat surat pernyataan tidak merangkap jabaformatformattidak bekerja rangkap pada perusahaan efek lain sesuai dengan formatformatformatefek yang disertai peruntukan ruangan, struktur organisasi denganfungsi yang dipersyaratkan peraturan perundang undangan sesuai izin usaha yang dimohonkan, gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan sekurang kurangnya (lima) tahun depan,awaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar dftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan tentang kegiatan perusahaan efek berbagai lokasi (jika ada), prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimohonkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang sekurang kurangnya memuat: judul prosedur dan standar operasi (pedoman standar operasi), penanggungjawab prosedur dan standar operasi, cc.cc.format surat pernyataan kebenaran dokumen dan format surat pernyataan kebenaran dokumen dari perusahaanpilih salah satu permohonan persetujuan kegiatan lain penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek nomor gunakan anakan kanananaaa ang ana 20h perihal permohonan persetujuan kegiatan lainananannan ana anan aman nan kanan anna ana alamat nnaanannanaanananana ana ana nan anna naa kanan (nama jalan dan nomor) paanananannannaan aan dodol (kota dan kode pos) dengan ini untuk dan atas nama'): nama perusahaan efek nnaananaannaanan anna nana nana naa kanan aan nasional patungan' ) nomor pokok wajib pajak cook alamat penjamin efek atau perantara l.ooooooooooekkanann kkal pedagang efek?) (nama jalan dan nomor) banana door (kota dan kode pos) nomor telepon nnannnnnanaananaaanaan anna aan ana tele anananananan kanan anna nana namakan kanan facsimile anananananan kanan anna nana namakan kanan mengajukan permohonan persetujuan kegiatan lain penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek ). sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan data sebagai berikut: jenis, deskripsi, dan: .eaccoceneananea aktivitas kegiatan lain bnanananannna nana naa aan waktu pelaksanaan coo mean akan kegiatan lain bnanananannna nana naa aan tujuan pelaksanaan lama kegiatan lain termasuk blank anna nan nan nana kanan naa anna target pasar dan target blank anna nan nan nana kanan naa anna pendapatan dalam bnanananannna nana naa aan (satu) tahun pertama keterkaitan kegiatan oma lan dengan strategi dnananananana nana anna kanan bisnis manfaat, biaya, dan cocoa risiko atas kegiatan lain blank anna nan nan nana kanan naa anna manfaat dan risiko bagi .iioooocoocoo woo mana nasabah knananananananannan nana naa anna nana anna naan mitigasi risiko atas secananeanaan nana aan ana pelaksanaan kegiatan blank anna nan nan nana kanan naa anna melengkapi permohonan ini, bersama ini dilampirkan dokumen dokumen sebagai berikut: penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain meliputi jenis, deskripsi, dan aktivitas kegiatan lain, waktu pelaksanaan kegiatan lain, cc.njamin emisi efek atau perantara pedagang efek), manfaat, biaya, dan risiko bagi penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek atas kegiatan lain, manfaat dan risiko bagi nasabah: dan mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain, prosedur dan standar operasi, organisasi, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan lainnjamin emisi efek atau perantara pedagang efek" ) dengan nasabah") secara menyeluruh, dan atau sistem pencatatan administrasi, surat pernyataan atau dokumen yang menyatakan bahwaotoritas yang berwenang, apabila aktivitas penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek ) dimaksud memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut, dan kesiapan dan hasil uji coba penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek) (apabila ada) atas kegiatan lailyang bertanda tangan bawah ini: nama nnnnannnnnnanan anna nan nana anna alamat lengkap oom aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon? .eoocoonnnnnannan nana") dengan ini menyatakan bahwa saya cakap tidak cakap") melakukan perbuatan hukum, pernah tidak pernah"cc. pernah tidak pernah")) ) yang sehat dan pasar modal indonesia sertapilih salah satu dari kata pemegang saham pemegang saham pengendali yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan izin usaha perusahaan efek. pilih salah satu dari kata calon pemegang saham calon pemegang saham pengendali yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan perubahan pemegang saham pemegang saham pengendali perusahaan efek coret yang tidak perlu)ocean (nama jalan dan nomor) dnanananan kanan ana dodol (kota dan kode pos) nomor telepon nnaanannnananananan aan kanan akan kan nana anna kanan nana kanan aan selaku calon anggota direksi calon anggota dewan komisaris anggota direksi anggota dewan komisaris) ti. one bnanananana nana ana lengan ini menyatakan bahwa saya: cakap tidak cakap") melakukan perbuatan hukum: pernah tidak pernah ): cc. pernah tidak pernah"pernah tidak pernah"? ce. pernah tidak pernah"4)|.meterai (nama jelas dan tanda tangan) keterangan: pilih salah satu dari kata anggota direksi anggota dewan komisaris yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan izin usaha perusahaan efek pilih salah satu dari kata calon anggota direksi calon anggota dewan komisaris yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan perubahan anggota direksi anggota dewan komisaris perusahaan efek coret yang tidak perlu surat pernyataan pertanggungjawaban penuh secara hukum dan finansial kami yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnananaanna nana anna ana nan nana anna anna nan anna naa nan nan nana jabatan nnanaanaana nana nana nana ana aan naa nana nana alamat lengkap nnannanaanananannnn anna ana aan (nama jalan dan nomor) dannanaannna nana nan nana aan door (kota dan kode pos) nama nnnanananann nana aan nana anna nan anna anna aan jabatan nnannanaanananannnan anna ana aan alamat lengkap nnannnaaannanaaanan anna nana nana nana nana naan aaaa (nama jalan dan nomor) pan ana nana aan anna duo (kota dan kode pos) berdasarkan anggaran dasar . bertindak untuk dan atas nama nensenennanananannannaa. berkedudukan di. dengan alamat kantor pusat . eka dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan akan efek, oleh anggota direksi, wakil perusahaan efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk anakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek") keterangan: coret yang tidak perlu surat pernyataan tidak merangkap jabatan yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnnnnnanananananan ana nana nana nana nana nana nana nana alamat lengkap oom (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon: menenaneenannannnnann bagi calon anggota direksi bagi anggota direksi") berbunyi: selaku calon anggota direksi anggota direksi") beralamat di. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sayagi calon anggota dewan komisaris anggota dewan komisaris") berbunyi: calon anggota dewan komisaris selaku anggota dewan komisaris ) beralamat di. wan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sayayang bersangkutan yang bertanda tangan bawah ini: nama nnaaaanan nana aan kanan jabatan anggota dewan komisaris anggota direksi alamat lengkap nnananaaanna anna aan naa aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai tidak mempunyai?) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi anggota dewan komisaris") lainnya dalam perseroan yaitu s@t. oolainnya yang bertanda tangan bawah ini: nama annnnannanana kanan ana nan anna kanan aan jabatan anggota dewan komisaris anggota direksi alamat lengkap nnmanaanannnnnan nan nana naa aan (nama jalan dan nomor) kananananananana anna aan ana dodol (kota dan kode pos) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyaiftidak mempunyai?) hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota dewan komisaris anggota direksi") penjamin misi efek atau perantara pedagang efek emiten) pbekerja rangkap pada perusahaan efek lain yang bertanda tangan bawah ini nama ananananaennnana nanas jabatan nnanannaanan anna anna nana nana akan nana alamat lengkap nan pun non pen pen non onp none ppn pen nne porn pre duren (nama jalan dan nomor) kanan anna anakan nenek door (kota dan kode pos) pemegang izin wakil perusahaan efek nomor:.n peenaalanlnleaaa tanggal jesus dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek lain dan hanya bekerja padasurat pernyataan tidak melakukan kegiatan usaha perantara pedagang efek kami yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnnnannnnanannanananan nana anna anna anna anna nana aan jabatan nnnnnanaan anna nana nana aan nana alamat lengkap nnnnnannnnanaaannanaa nana aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nama nnnanannnanannanaa ana nan nanny naa nana ana anna nana nana anna jabatan nan pen pen nan pnp pen pen pen nnn alamat lengkap nnanannaaaaaa aan (nama jalan dan nomor) kanan nana nana nana naa vuo (kota dan kode pos) berdasarkan anggaran dasar perseroan bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di. dengan alamat kantor pusat dengan ini menyatakan bahwa penjamin emisi efek tidak akan melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efe |
nang tambahan lembaran negara r.i penjamin. izin usaha penjelasan atas lembaran negara republik indonesia tahun nomoryang dimaksud dengan perusahaan berelasiyang dimaksud dengan pemegang saham pengendalyang dimaksud dengan diagram alir adalah flowchartcukup jelas. cukup jelas.dengankenketentuan peraturannomor tahun tentang perseroan terbatyang dimaksud dengan diagram alir adalah flowchart. yang dimaksud dengan tahapan prosedur yang dilaksanakan disebut dengan manualyang dimaksud dengan hasil dari prosedur yang dilaksanakancukup jelas. ken |
sma lembaran negara republik indonesia pembiayaan. pedompasar eba sp diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran penerbit sebagai penggerak pasar eba sp indonesia, bahwa untuk mengoptimalkan peran penerbit tersebut, perlu dilakukanagar dapat disesuaikan dengan kondisi pasaraset keuangan yang membentuk kumpulan piutang eba sp harus: diperoleh penerbit dari kreditur asal melalui jual beli putus lepas dan dijual penerbit kepada pemegang eba sp melalui jual beli putus lepas secara hukum, atau diperoleh penerbit untuk kepentingan pemegang eba sp dari kreditur asal melalui jual beli putus lepas secara hukum. jual beli putus sebagaimana dimaksud pada wajib didukung pendapat konsultan hukum. jual beli putus lepas sebagaimana dimaksud pada dan harus memenuhi persyaratan jual putus lepas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum dan wajib dilakukan secara konsisten serta didukung dengan pendapat akuntan. kreditur asal sebagaimana dimaksud pada hanya dapat melakukan pembelian atas eba sp paling banyak 10y6 (sepuluh persen) dari total nilai kumpulan piutang. ya) penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat melakukan pembelian atas eba sp pada saat penawaran perdana paling banyak (sepuluh persen) dari total nilai kumpulan piutang. yb) dalam hal penawaran perdana eba sp tidak seluruhnya terserap oleh pasar, penerbit sebagaimana dimaksud pada huruf dapat melakukan pembelian atas eba sp melebihi (sepuluh persen) dari total nilai kumpulan piutang. hak pemegang eba sp atas kumpulan piutang wajib dinyatakan dalam prospektus eba speba sp atau dokumen keterbukaan eba spmbiayaan. pedomumum efek beracun aset berbentuk surat partisipasi eba sp)dalam sekuritisasi ini dimana aset keuangan kreditur asal dijual kepada masyarakat melalui penerbitan eba sp, aset keuangan kreditur asal yang semula tidak dapat segera digunakan atau ditransformasi menjadi aset likuid sehingga kreditur asal dapat segera kembali melakukan pembiayaan perumahan kepada masyarakat. penerbitan eba sp diharapkan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan industri pembiayaan sekunder perumahan tanah air, tetapi juga diyakini mampu memberikan manfaat lain berupa semakin bertambahnya instrumen keuangan yang menjadi alternatif investasi bagi pemodal dan masyarakat. dalam rangka meningkatkan likuiditas eba sp serta mengoptimalkan peran penerbit dalam melaksanakan tugasnya selaku penjaga likuiditas eba sp dalam pembiayaan sekunder perumahan, diperlukan perubahan salah satuii. demi cukup jelas. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. wakil penjamin emisi efek. wakil perantara pedagang efekpenjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek, serta mengoptimalkan pengawasan bagi wakil poj. tentang perizinan wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek emisi efek yang selanjutnya disingkat peegi pemohon izin wee dan izin wpp sebagaimana dimaksud pada yang tanggal kelahirannya sebelum tanggal dan bulan terbitnya izin wee dan izin wpp, masa berlaku izin wee dan izin wpp yang diberikan akan berakhir tahun ke (keempat) tanggal dan bulan kelahiran pemegang izin wee dan izin wpp sejak terbitnya izin wee dan izin wpp. permohonan perpanjangan izin wee atau izin wpp sebagaimana dimaksud dalam harus diajukan oleh pemohon secara elektronik kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan sebelum masa berlaku izin wee atau izin wpp dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin wee atau izin wpp berakhir. permohonan perpanjangan izin wee atau izin wpp tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin wee atau izin wpp dimaksud berakhir. permohonan perpanjangan izin wee atau izin wpp sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan izin wee atau izin wpee atau wpp bekerja bagi pemegang izin yang bekerja perusahaan efek, fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari asosiasi yang mewadahi wee atau wpp yang telah mendapatkan pengakuan dari otoritas jasa keuanganee atau izin wpp. perpanjanganee atau izin wpp yang memenuhi syarat. dalam hal permohonan perpanjangpemohon perpanjangan izin wee atau izin wpp yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku izin wee atau izin wpp berakhir,hingga terdapat: persetujuan perpanjangan izin wee atau izin wpp dari otoritas jasa keuangan, atauee atau izin wppee atau izin wppmasa berlaku izin wee atau izin wpp yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah (tigee atau izin wpp, pemegang izin wee atau izin wppwee atau izin wpp dimaksud. bab kewajiban dan larangan bagi wee dan wpp bagian kesatu kewajiban wee dan wpp wajib: memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal indonesia:ee atau wpp yang telah mendapatkan pengakuan dari otoritas jasa keuangan. wee dan wpp wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi wee dan atau wpp atau pihak lain, yang diakui oleh otoritas jasa keuangan paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahununtuk permohonan perpanjangan izin wee atau izin wpp sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai berlaku jika telah terdapat: asosiasi yang mewadahi wee dan atau wpp, atau pihakee dan wpp dilarang bekerja rangkaplarangan bekerja rangkap sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi wee dan wpp yang berkedudukan sebagai anggota direksi dari pee dan atau ppeee dan atau izin wppee dan atau wpp diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. bab vii pelaporan orang perseorangan yang memiliki izin wee atau izin wpp wajib menyampaikan laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja pada perusahaan efek atau lembaga jasa keuangan lainny. bab viii pengembalian izin wee dan izin wpp pemegang izin wee atau izin wpp dapat mengembalikan izin wee atau izin wpp yang dimilikinya kepada otoritas jasa keuangan dengan menggunakan surat pengembalian izin wee dan atau izin wpee atau izin wppee atau izin wpp. bab ketentuan lain pengaturan mengenai tata cara permohonan izin wee dan izin wpp, masa berlaku dan perpanjangan izin wee dan izin wpp, kewajiban dan larangan, asosiasi, pelaporan, serta pengembalian izin wee dan izin wpp, sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku secara mutasi mutans bagi wakil perantara pedagang efek pemasaran dan wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas. orang perseorangan yang mengajuk wajib menyimpan tanda bukti penerimaan penyampai.ee atau izin wpp atau permohonan perpanjangan izin wee atau izin wpp harus diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada otoritas jasa keuangan. petunjuk operasional terkaitpat diunduh melalui situs webdan perpanjangan izin wee dan izin wpp, serta penyampaian laporan wee dan wpp harus disampaikan secara elektronik melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku. ketentuan mengenai tata cara permohonan izin wee dan izin wpp sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan mengenai perpanjangan izin wee dan izin wpp sebagaimana dimaksud dalam dan dan ketentuan mengenai pelaporan wee dan wpp perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pee, ppe, dan atau manajer investasi. wakil penjamin emisi efek yang selanjutnya disingkat weee. wakil perantara pedagang efek yang selanjutnya disingkat wpp. izin orang perseorangan sebagai wee yang selanjutnya disebut sebagai izin weee. izin orang perseorangan sebagai wpp yang selanjutnya disebut izin wpppeizinan dan persyaratan wee dan wpp wee wajib memiliki izin wee dari otoritas jasa keuangan. wpp wajib memiliki izin wpp dari otoritas jasa keuangan. orang perseorangan yang memiliki izin wee dapat bertindak sebagai wpp. sebagaimana dimaksud dalam bentuk elektronik berlaku secara mutasi mutans dalam bentuk dokumen cetak terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalamlam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara diserahkan atau dikirimkan langsung alamat korespondensi kantor pusat otoritas jasa keuangan.ee dan wpppada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, masa berlaku izin wee dan izin wpp. masa berlaku izin wee dan izin wpp sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: bagi pemegang izin wee dan izin wpp yang tanggal dan bulan kelahirannya sebelumberikutnya, dan bagi pemegang izin wee dan izin wpp yang tanggal dan bulan kelahirannya setelahtersebut. permohonan izin wee dan izin wpppermohonan perpanjangan izin wee dan izin wpp yang telah diajukan kepada otoritas jasa keuangan: sebelum masa berlaku izin wee dan izin wpp berakhir, sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan belum dikeluarkan persetujuan perpanjangan izin wee dan izin wpp, masa berlaku izin wee dan izin wpp secara otomatis menyesuaikan manjadi (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dan tidak dikeluarkan keputusan perpanjangan izin wee dan izin wppewajiban untuk memiliki izin weee. kewajiban untuk memiliki izin wpp, pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawakan fungsi kepatuhan dan atau audit internalpeatau izin wppdan izin wpp sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. wee dan wpp:ee, bagi wee,ee atau izin wpp wee atau izin wpp. dalam hal telah terdapat, sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf mengacu pada kerangka kualifikasi sebagaimana diatur dalam tersebut. bab iii tata cara permohonan izin wee dan izin wpp permohonan untuk memperoleh izin wee atau izin wpp kepada otoritas jasa keuangan harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan. permohonan izin wee atau izin wpp sebagaimana dimaksud pada harus disertai kelengkapan dokumen dan atau dataee, bagi wee:yang terbaru, memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang undangan, dan tidak akan, sesuai dengan format surat pernyatbukti pembayaran biaya perizinan wee atau wpp: dan. izin wee atau izin wpp sebagaimana dimaksud pada diberikan olehee atau izin wppee atau izin wpp yang memenuhi syarat. dalam hal permohonee atau izin wpp yang sudah diajukan kepada otoritas jasa keuangan. izin wee atau izin wpp tidak berlaku jika masa berlakunya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan. bab masa berlaku dan perpanjangan izin wee dan izin wpp izin wee dan izin wpp mempunyai masa berlaku selama (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang izin wee dan izin wpp dan dapat diperpanjang. |
lembaran negara republik indonesia ' ' keuangan ojk. sistem penilaian tingkat kesehatan. bank pembiayaan rakyat syariah, reliabilitas::cc.tambahan lembaran negara r.i bank pembiayaan rakyatkontrak perwaliamanatan efek. menimbang bahwa dalam penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk oleh emiten, peran wali amanat yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk sangat penting sehingga perlu menyesuaikan peraturan terkait kontrak perwaliamanatan untuk memperkuat independensi, objektivitas, dan profesionalisme wali amanat dalam menjalanertakontrak perwaliamanatan adalah perjanjian antara dilunasi baik jumlah pokok atau nilai pokok, bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa termasuk denda, jika terdapat denda, dan wali amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban emiten dari agen pembayaran atau emiten, jika emiten tidak menggunakan agen pembayaran, efek bersifat utang dan atau sukuk telah dikonversi seluruhnya menjadi saham, tanggal tertentu yang telah disepakati dalam kontrak perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo jumlah pokok efek bersifat utang atau nilai pokok sukuk, atau setelah diangkatnya wali amanat baru. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dikecualikan untuk hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah. paragraf pembatasan terhadap emiten kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan tentang pembatasan keuangan dan pembatasan lain terhadap emiten secara jelas. paragraf tugas dan kewajiban agen pembayaran kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai kewajiban agen pembayaran paling sedikit: memberitahukan jumlah dana yang wajib dibayar oleh emiten untukkepada emiten dengan tembusan kepada wali amanat sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak perwaliamanatan, melaksanakpada tanggal pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa dan atau tanggal pelunasan jumlah pokok atau nilai pokok sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak perwaliamanatan, bertanggung jawab penuh atas pelaksanasesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak perwaliamanatan, dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada wali amanat tentang pemenuhan kewajiban emiten sesuai dengan kontrak perwaliamanatan paling lambat (dua) hari kerja setelah dilakukannya setiap pembayaran. bagian ketiga ketentuan mengenai efek bersifat utang dan atau sukuk paragraf jumlah pokok atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan jumlah pokok atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa efek bersifat utang dan atau sukuk paling sedikit: besarnya jumlah pokok atau nilai pokok, dalam denominasi mata uang rupiah atau mata uang lainnya, nilai satuan pemindahbukuan, jatuh tempo jumlah pokok atau nilai pokok yang mencakup jadwal pelunasan, jumlah yang wajib dibayarkan oleh emiten pada tanggal pembayaran, dan tata cara pembayaran, sifat dan besarnya tingkat bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, jadwal dan periode pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, penghitungan bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, dan tata cara pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa. paragraf jaminan dalam hal efek bersifat utang dan atau sukuk dijamin dengan kekayaan emiten, kontrak perwaliamanatan wajib menyatakan: jenis benda jaminan, nilai benda jaminan, dan cc. status kepemilikan. dalam hal efek bersifat utang dan atau sukuk dijamin dengan bentuk penjaminan lainnya, kontrak perwaliamanatan wajib menyatakan: rincian benda jaminan dan atau identitas penjamin, identitas dari pihak yang hartanya dijadikan, penjamin telah mengikatkan diri untuk menjamin kewajiban emiten dalam hal emiten tidak bisa memenuhi kewajibannya, kedudukan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk terhadap kreditur emiten lainnya yang memegang hak tanggungan atas benda jaminan yang sama, dan nilai dan atau persentase jaminan dari jumlah pokok atau nilai pokok. pembebanan jaminan atas benda jaminan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen pendukung yang terkait dengan penjaminan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan kontrak perwaliamanatan. paragraf hak keutamaan dari efek bersifat utang dan atau sukuk dalam hal efek bersifat utang dan atau sukuk memiliki hak keutamaan atau senioritas dibandingkan dengan utang dan atau pembiayaan lainnya dari emiten yang belum lunas dan atau tambahan utang dan atau pembiayaan yang dapat dibuat oleh emiten pada masa yang akan datang, kontrak perwaliamanatan wajib menyatakan: tingkat keutamaan atau senioritas efek bersifat utang dan atau sukuk, total jumlah utang dan atau pembiayaan yang memiliki hak keutamaan keutamaan atau senioritas dan batasan atas penerbitan tambahan utang dan atau pembiayaan dengan hak keutamaan keutamaan atau senioritas: dan batasan hak yang dimiliki oleh efek bersifat utang dan atau sukuk karena adanya penerbitan efek dari jenis efek yang berbeda. paragraf amortisasi efek bersifat utang dan atau sukuk dalam hal emiten melakukan amortisasi maka kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan sebagai berikut: amortisasi dilakukan atas satu jenis efek bersifat utang dan atau sukuk, dan amortisasi dilakukan secara berkala atas satu jenis atau lebih efek bersifat utang dan atau sukuk berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan memiliki jaminan yang samadimaksud. paragraf pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk dalam hal emiten melakukan pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk maka kontrak perwaliamanatan wajib mencantumkan ketentuan bahwa: pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk dilakukan melalui bursa efek atau luar bursa efek, pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan, pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan emiten tidak dapat memenuhi ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan, pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk tidak dapat dilakukan apabila emiten melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan: pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk hanya dapat dilakukan oleh emiten kepada pihak yang tidak terafiliasi, rencana pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan oleh emiten paling lambat (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk tersebut, pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk, rencana pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat informasi: periode penawaran pembelian kembali, jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali, kisaran jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk yang akan dibeli kembali, harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk, tata cara penyelesaian transaksi, persyaratan bagi pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk yang mengajukan penawaran jual, tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, tata cara pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk, dan hubungan afiliasi antara emiten dan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, emitenefek bersifat utang dan atau sukuk apabila jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk melebihi jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk yang dapat dibeli kembali, emiten wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, il. emiten dapat melaksanakan pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: jumlah pembelian kembali tidak lebih dari (lima persen) dari jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk untuk masing masing jenis efek bersifat utang dan atau sukuk yang beredar (outstanding) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan, efek bersifat utang dan atau sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan efek bersifat utang dan atau sukuk yang dimiliki oleh afiliasi emiten: dan efek bersifat utang dan atau sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk, emiten wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk kepada otoritas jasa keuangan dan wali amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk, pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk dilakukan dengan mendahulukan efek bersifat utang dan atau sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh emiten, pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis emiten atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu efek bersifat utang dan atau sukuk yang tidak dijamin, pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis emiten atas pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh efek bersifat utang dan atau sukuk, dan pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk oleh emiten mengakibatkan: harusny jika dimaksudkan untuk pelunasan, atau pemberhentian sementar, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan pada afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah. pengumuman rencana pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib dilakukan paling lambat (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut: bagi emiten yang sahamnyabagi emiten yang sahamnya tidakinformasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk yang telah dibeli oleh emiten, rincian jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali, harga pembelian kembali yang telah terjadi, dan jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk. paragraf pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk kontrak perwaliamanatan wajib mencantumkan hasil pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk. dalam hal terdapat lebih dari satu pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk maka masing masing hasil pemeringkatan tersebut wajib dicantumkan dalam kontrak perwaliamanatan. paragraf efek bersifat utang dan atau sukuk dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah dalam hal emiten menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah maka wajib mencantumkan dalam kontrak perwaliamanatan ketentuan paling sedikit sebagai berikut: emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan efek bersifat utang dan atau sukukagen pembayaran adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten dalam bentuk akta notaris untuk melaksanakan pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa dan atau pelunasan jumlah pokok atau nilai pokok efek bersifat utang dan atau sukuk termasuk denda kepada pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk untuk dan atas nama emitenk umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau jumlah, nilai, dan jangka waktu serta kesetaraan nilainya dalam mata uang rupiah pada saat efek bersifat utang dan atau sukuk tersebut ditawarkan, risiko yang dihadapi berkaitan dengan selisih kurs, dan cc. ada atau tidak adanya sarana lindung nilai. bagian keempat penggunaan dan penyisihan dana paragraf penggunaan dana kontrak perwaliamanatan wajib memuat penggunaan dana, perubahan penggunaan dana, dan penempatan sementara dana hasil penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk dengan mencantumkan: uraian mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk, ketentuan mengenai rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dan ketentuan mengenai penempatan sementara dana hasil penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk wajib memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi emiten. paragraf dalam hal emiten melakukankontrak perwaliamanatan wajib menyatakan ketentuan paling sedikit: jumlah yang harus disisihkan dan atau perbandingan jumlah tersebut dengan jumlah pokok atau nilai pokok atau bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, periode dan jangka waktu penyisihan, dan penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan dana yang disisihkan dengan ketentuan sebagai berikut: penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari wali amanat: bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh emiten kepada wali amanat, dan emiten wajib memisahkan dana tersebut dari aset lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan. bagian kelima rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk paling sedikit: rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk diadakan untuk tujuan: mengambil keputusan sehubungan dengan usulan emiten atau pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk mengenai perubahan jangka waktu, jumlah pokok atau nilai pokok, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, imbal jasa, jaminan atau penyisihan dana pelunasan, dan atau ketentuan lain dalam kontrak perwaliamanatan, menyampaikan pemberitahuan kepada emiten dan atau wali amanat, memberikan pengarahan kepada wali amanat, dan atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan kontrak perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian, memberhentikan wali amanat dan menunjuk pengganti wali amanat sesuai dengan ketentuan kontrak perwaliamanatan, mengambil tindakan yang dikatakan oleh atau atas nama pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan dalam peraturan ini, dan mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh wali amanat yang tidak dikatakan atau tidak termuat dalam kontrak perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dapat diselenggarakan atas permintaan: pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk baik sendiri maupun secara bersama sama yang mewakili paling sedikit lebih dari (dua puluh persen) dari jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk yang belum dilunasi tidak termasuk efek bersifat utang dan atau sukuk yang dimiliki oleh emiten dan atau afiliasi nya kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, emiten, wali amanat, atau otoritas jasa keuangan, permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka angka dan angka wajib disampaikan secara tertulis kepada wali amanat dan paling lama (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut wali amanat wajib melakukan panggilan untuk rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dalam hal wali amanat menolak permohonan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk atau emiten untuk mengadakan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, wali amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangan, paling lama (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan,, dengan ketentuan sebagai berikut: pengumuman rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari sebelum pemanggilan, pemanggilan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dilakukan paling lama (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, pemanggilan untuk rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk kedua atau ketiga dilakukan paling lama (tujuh) hari sebelum rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, panggilan harus memuat rencana rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dan mengungkapkan informasi paling sedikit: tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, agenda rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, pihak yang mengajukan usulan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dan kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat umumkedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat (empat belas) hari dan paling lama (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk sebelumnya, tata cara rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dengan ketentuan sebagai berikut: pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk yang dimilikinya, efek bersifat utang dan atau sukuk yang dimiliki oleh emiten dan atau afiliasi nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, emiten berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk yang merupakan afiliasi nya kepada wali amanat, rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dapat diselenggarakan tempat emiten atau tempat lain yang disepakati antara emiten dan wali amanat, rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dipimpin oleh wali amanat, wali amanat wajib mempersiapkan acara rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk termasuk materi rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dalam hal penggantian wali amanat diminta oleh emiten ataudipimpin oleh emiten atau wakil, dan emiten atau sebagaimana dimaksud pada angka diwajibkan untuk mempersiapkan acara rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dan materi rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, kuorum dan pengambilan keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan kontrak perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut: apabila rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dimintakan oleh emiteapabila rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dimintakan oleh pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk atau wali amanatapabila rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dimintakan oleh otoritas jasa keuangawali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan dalam setiap penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk. wali amanat dan emiten wajib melaksanakan seluruh isi kontrak perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam wajib dibuat secara notaris hadapan notaris. bab kewajiban wali amanat sebelum penandatanganan kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan atau sukuk wali amanat wajib melakukan due dilligence terhadap emiten sebelum penandatanganan kontrak perwaliamanatan, paling sedikit: penelaahan terhadap emiten, paling sedikit: peninjauan lapangan atau inspeksi terhadap emiten dan atau proyek yang didanai, jumlah dan jenis efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan, kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur efek bersifat utang dan atau sukuk,rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk yang diadakan untuk tujuan selain perubahan kontrak perwaliamanatan, dapatberdasarkan keputusan suara terbanyak, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk yang keempat, rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari efek bersifat utang dan atau sukuk atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikawali amanat, dan keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf biaya penyelenggaraan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk menjadi beban emiten dan wajib dibayarkan kepada wali amanat paling lama (tujuh) hari kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima emiten dari wali amanat: penyelenggaraan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk wajib dibuatkan berita acara secara notaris oleh notaris: dan emiten, wali amanat, dan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk. bagian keenam sanksi, keadaan lalai atau default, dan keadaan kahar paragraf sanksi kontrak perwaliamanatan wajib mengatur dari efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan secara jelas. paragraf keadaan lalai atau default kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai kondisi yang dapat menyebabkan emiten dinyatakan lalai atau default apabila emiten tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan, meliputi: kewajiban pembayaran jumlah pokok atau nilai pokok dan atau bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa efek bersifat utang dan atau sukuk pada saat jatuh tempo, fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh emiten, cc. kondisi emiten yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih kreditnya (cross default): adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan (moratorium), dan kewajiban lain yang tercantum dalam kontrak perwaliamanatan. kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai pernyataan default secara jelas. kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau emiten dinyatakan default secara jelas. paragraf keadaan kahar kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai keadaan kahar. bab ketentuan lain lain dalam hal kontrak perwaliamanatan dibuatkontrak perwaliamanatan wajib memenuhi ketentuan mengenai perjanjian perwaliamanatan sukukontrak perwaliamanatan yang dibuat oleh wali amanat dan telah disampaikan otoritas jasa keuangan dalam rangka pernyataan pendaftaran efek bersifat utang dan atau sukuk sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, tetap mengikuti ketentuan.lalu risiko keuangan dan risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha emiten, benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara wali amanat dengan emiten, hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh penilai yang terdaftar otoritas jasa keuangan, jika menggunakan jaminan, hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan, hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban emiten kepada pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dan aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk, dan penelaahan terhadap rancangan kontrak perwaliamanatan, paling sedikit: penelaahan kesesuaian kontrak perwaliamanatan dengan pedoman kontrak perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan penelaahan terhadap ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk. wali amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa wali amanat telah melakukan due dilligence sebagaimana dimaksud pada bab iii kewajiban wali amanat terhadap kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan atau sukuk wali amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak perwaliamanatan, paling sedikit: memantau perkembangan pengelolaan kegiatan emitenemitemelaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya,memantau pembayaran yang dilakukan oleh emiten atau agen pembayaran kepada pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan efek, mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan, dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan. dalam hal wali amanat lalai dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan peraturan perundang undangan, wali amanat bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk atas kerugian karena kelalaian tersebut. bab kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan atau sukuk bagian kesatu klausul dalam kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan atau sukuk untuk melindungi dan mewakili hak para pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan paling sedikit memuat: identitas para pihak, wewenang wali amanat, penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas wali amanat, pembatasan terhadap emiten, tugas dan kewajiban agen pembayaran, jumlah pokok dan atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, jaminan, hak keutamaan atau senioritas dari efek bersifat utang dan atau sukuk, amortisasi efek bersifat utang dan atau sukuk, pembelian kembali efek bersifat utang dan atau sukuk, pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk, efek bersifat utang dan atau sukuk dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah, penggunaan dana,rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, sanksi, keadaan lalai atau default, dan keadaan kahar. bagian kedua para pihak dan ketentuan mengenai para pihak dalam kontrak perwaliamanatan paragraf identitas para pihak kontrak perwaliamanatan wajib memuat keterangan identitas para pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama emiten dan wali amanat. paragraf wewenang wali amanat kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai wewenang wali amanat untuk: meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan emiten dan pengawasan pelaksanaan kewajiban yang wajib dipenuhi emiten berdasarkan kontrak perwaliamanatan, memegang kuasa untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang efek bersifat utang danan atau sukuk dimaksud, cc. menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai atau default: dan menolak permintaan untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk yang diajukan oleh pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk atau emiten sesuai dengan kontrak perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan. segala biaya yang timbul atas penunjukan profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi beban emiten. paragraf penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas wali amanat kontrak perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas wali amanat yang paling sedikit memuat: penunjukkan wali amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh emiten, penggantian wali amanat dilakukan dengan alasan: wali amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai wali amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat dicabut, pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha wali amanat, wali amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, wali amanat melanggar ketentuan kontrak perwaliamanatan dan atau peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan, timbulnya hubungan afiliasi antara wali amanat dengan emiten setelah penunjukan wali amanat, timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat, atau atas permintaan para pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, cc. tugas, kewajiban, dan tanggung jawab wali amanat berakhir pada saat: efek bersifat utang dan atau sukuk telah |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. kontrak perwaliamanatan efek.dalam rangka mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan akta notaris yang merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara emiten dan wali amanat selaku wakil pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk. mengingat kontrak perwaliamanatan dibuat oleh emiten dan wali amanat, maka agar kontrak perwaliamanatan dapat melindungi dan tidak merugikan kepentingan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, otoritas jasa keuangan (dahulu bapepam dan lk) telah menerbitkan peraturan nomor vi.c4 tentang ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang yang diantaranya mengatur mengenai klausul klausul yang wajib dimuat dalam kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan atau sukuk. sejalan dengan perkembangan pasar efek bersifat utang dan atau sukuk indonesia, terdapat produk produk dan pengaturan terbaru untuk efek bersifat utang dan atau sukuk diantaranya yang penerbitannya bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan nasional yang merata seluruh indonesia melalui pemanfaatan sumber pendanaan pasar modal oleh pemerintah daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan dalam rangka amplifikasi pengaturan mengenai kontrak perwaliamanatan yang telah ada sebelumnya, otoritas jasa keuangan dipandang perlu merevisi peraturan mengenai kontrak perwaliamanatan. adapun pokok pengaturan yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yaitu antara lain kewajiban wali amanat sebelum penandatanganan kontrak perwaliamanatan, kewajiban wali amanat terhadap isi kontrak perwaliamanatan, dan klausul kontrak perwaliamanatan tersebut. ii. demirisiko lainnya antara lain risiko hukum atau risiko reputasi yang dimaksud dengan kegiatan emiten adalah kegiatan usaha bagi emiten yang merupakan perusahaan atau pengelolaan kegiatan yang didanai dari penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah bagi emiten yang merupakan daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai pinjaman daerah. kegiatan pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha emiten atau pengelolaan kegiatan didanai dari penawaran umum obligasi daerah dan atau sukuk daerah dimaksud antara lain dengan melakukan peninjauan lapangan. huruf yang dimaksud dengan dokumen lainnya antara lain akta pengakuan utang dan akta jaminefault adalah keadaan dimana emiten tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang dan atau sukukdan resmi lainnya antara lain otoritaskonversi efek bersifat utang dan atau sukuk menjadi saham dapat terjadi antara lain karena: efek bersifat utang dan atau sukuk merupakan convertible bond atau mandatory convertible bond: atau dalam rangka restrukturisasi efek bersifat utang dan atau sukuk menjadi saham. angka cukup jelas. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dalam praktiknya pembatasan keuangan dan pembatasan lain dimaksud dikenal juga dengan istilah debt covenant. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pembayaran adalahtermasuk pembayaran atas denda kepada pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, jika terdapat denangka dalam praktiknya penyisihan dana pelunasan dikenal juga dengan istilah sinking fundadalah memerintahkan wali amanat untuk mengganti profesi penunjang pasar modal yang telah ditunjukaporan keuangan perusahaan efek. penyusuperusahaan efek perlu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya investor, bahwa untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan efek yang berkualitas tinggi, perlu, bahwa standar dan pedoman akuntansi yang berlaku perlu terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk pasar modal serta harmonisasi dengan standar akuntansi internasional melaluiingkalaporan keuangan perusahaan efek baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasi untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada otoritas jasa keuangan, wajib disusun berdasarkan sak. perusahaan efek yang merupakan emiten atau perusahaan publik dalam penyusunan laporan keuangan wajib mengikuti ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal perusahaan efek memiliki pengendalian atas entitas lain, perusahaan efeerusahaan efek dianggap memiliki pengendalian atas entitas lain jika perusahaan efek memilikierusahaan efek merupakan entitas investasi, perusahaan efek dikecualikan dari kewajibanmen perusahaan efek wajib bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan efek. dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan efek wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek. pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu ketentuan akuntansi bidang pasar modal. pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efeerusahaan efedan atau terdapat sak baru setelah berlakunya ketentuan mengenai pedoman perlakuan akuntansi perusahaan efek yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perlakuan akuntansi perusahaan efeerusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal januari perusahaan efek dapat melakukan penerapan lebih dini atas ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal perusahaan efek melakukan penerapan lebih dini sebagaimana dimaksud pada perusahaan efek wajib mengungkapkan penerapan lebih dini atas ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini dalam catatan atas laporanpenyusunan laporan keuangan perusahaan efek untuk periode laporan keuangan sebelum januari mengacu pada sak terk beserta peraturan nomor viii.g. yang merupakan laporannya, dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penyusunan laporan keuangan perusahaankeuangan ojk. laporan keuangan perusahaan efek. penyusu (substance over the form). ii. demiyang dimaksud dengan entitas investasi adalah entitas yang: memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi, menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya, dan mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar. yang dimaksud dengan manajemen perusahaan efek adalah semua anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan efek sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efek. cukup jelas. cukup jelasyang dimaksud dengan penerapan lebih dini adalah perusahaan efek menerapkan ketentuan pada peraturan otoritas jasa keuangan ini lebih awal sebelum tanggal efektif. contoh: ketentuan pada peraturan otoritas jasa keuangan ini diterapkan pada penyusunan laporan keuangan yang berakhir sebelum januarirusahaan terbuka. tata kelola. pedoman:lembaran negara r.i keuangan. ojk. perusahaan terbuka. tata kelola. pedomanbumn. bumi. evaluasi aset. penilai pemerintkebijakan ekonomi pemerintah terkait evaluasi aset badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, penetapan nilai hasil evaluasi dapat dilakukan oleh penilai pemerintah lingkungan direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia, bahwa profesi penilai yang dapat memberikan jasa penilaian bagi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang telah melakukan penawaran umum pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftardan badan usaha milik daerah yang melakukan penawaran umummenu tusukan:k daerah yang melakukan penawaran umum pasar modaljk dapat melakukan tindakan tertentu terhadap penilai pemerintah yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. ojkpenilai pemerintah adalah penilai pegawai negeri sipil lingkungan djkpasar modal adalah penilai pemerintah yang terdaftar ojk. penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai pemerintah pasar modal untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data dan atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian. ikatan penilai pemerintah indonesia, yang selanjutnya disingkat ipni, adalah organisasi profesi penilai pemerintah. direktorat jenderal kekayaan negara, yang selanjutnya disebundidikan profesi adalah suatu pendidikan dasardidikan profesi lanjutan, yang selanjutnya disingkat ppl, adalah suatu pendidikan lanjutanpasar modal. laporan berkala kegiatan penilai pemerintah pasar modal adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan penilai pemerintah dalam rangkaselama (satu) tahun. bab pendaftaran penilai pemerintah bagian kesatu persyaratan pendaftaran penilai pemerintah penilai pemerintah yang melakukan kegiatan penilaian bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar ojkpemerintah sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: berstatus sebagai penilai pemerintahdan telah menjadi anggota ipni. bagian kedua dokumen pendaftaran penilai pemerintah permohonan pendaftaran penilai pemerintah sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada ojk disusun dengan menggunakan format permohonan pendaftaran penilai pemerintahsurat keputusan dari menteri keuangan tentang pengangkatan sebagai penilai pemerintah: surat rekomendasi dari djka yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan sebagai penilai pemerintah pasar modal, fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama penilai pemerintah yang bersangkutan, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku: pas bukti keanggotaan dalam ipni, dan surat pernyataan dengan materai cukup disusun dengan menggunakan format surat pernyataanmenyatakan bahwa penilai pemerintahmenaati kode etik profesi yang disusun oleh ipni, sanggup bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaian: dan sanggupbagian ketiga penelaahan permohonan pendaftaran penilai pemerintah dalam rangka pendaftaran penilai pemerintah yang melakukan kegiatan pasar modal, ojksebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi persyaratan, paling lama (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, ojk wajib. pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan atau tidak diterima oleh ojkndaftaran penilai pemerintah yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru. dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam telahjk menetapkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal kepada pemohon. dokumen yang telah disampaikan kepada ojk menjadi milik ojk. bab iii ruang lingkup penilaian ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah pasar modal mencakup penilaian properti untuk tujuan evaluasi aset tetap badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada hanya terbatas pada. bab pembatasan penugasan penilaian pemberian jasa penilaian kepada klien hanya dapat dilakukan oleh seorang penilai pemerintah pasar modal paling lama (lima) tahun berturut turut terhitung sejak tanggal laporan penilaian pada penugasan penilaian pertama. seorang penilai pemerintah pasar modal dapat menerima penugasan penilaian kembali dari klien badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada setelah (satu) tahun tidak melakukan penugasan penilaian bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah tersebut terhitung sejak tanggal laporan penilaian pada penugasan penilaian terakhir. bab kewajiban dan larangan penilai pemerintah pasar modal bagian kesatu kewajiban penilai pemerintah pasar modal penilai pemerintah pasar modal wajib: menaati kode etik profesi penilai pemerintah pasar modal yang disusun oleh ipni: bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaianmengikuti ppl paling sedikit (lima) jam latihan setiap tahun: melaporkan keikutsertaannya dalam ppl sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada ojk disertai bukti pendukung, secara berkala paling lambat pada tanggal januari tahun berikutnya, menyampaikan kepada ojk laporan berkala kegiatan penilai pemerintah pasar modal paling lambat pada tanggal januari tahun berikutnya, disusun dengan menggunakan format laporan berkala kegiatan penilai pemerintahlaporkan kepada ojk setiap perubahan data dan informasi penilai pemerintah pasar modal disertai dengan dokumen pendukung: dandalam hal tanggal januari sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat (satu) hari kerja berikutnya. laporan berkala kegiatan penilai pemerintah pasar modal sebagaimana dimaksud pada huruf memuat informasi kegiatan yang dilakukan penilai pemerintah pasar modal terhitung sejak januari sampai dengan desember atau sejak terdaftar ojk apabila terdaftar kurang dari (satu) tahun. laporan berkala kegiatan penilai pemerintah pasar modal sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disertai dengan laporan dalam format digital. laporan keikutsertaan ppl sebagaimana dimaksud pada huruf dan laporan berkala kegiatan penilai pemerintah pasar modal sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disampaikan oleh beberapa penilai pemerintah pasar modal secara bersamaan dalam (satu) surat pengantar. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak penilai pemerintah pasar modal memperoleh surat tanda terdaftar dari ojk. apabila dalam jangka waktu (satu) tahun pendidikan profesi dan atau ppl tidak terselenggarakan, ojk dapat menetapkan ketentuan lain. bagian kedua larangan penilai pemerintah pasar modal dalam hal penilai pemerintah pasar modal merangkap jabatan pada pihak yang memperoleh izin, dan atau yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, penilai pemerintah pasar modal dilarang memberikan jasa penilaian yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap pihak dimana penilai pemerintah pasar modal tersebut merangkap jabatan. penilai pemerintah pasar modal tidak dapat melakukan kegiatan pasar modal dalam hal: dibebastugaskan, atau diberhentikan, sebagai penilai pemerintah oleh djka. bab ketentuan sanksi dengan tidak mengurangi ketentuan pidana bidang pasar modal, ojk berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penilai pemerintah pasar modallan pendaftaran: dan pembekuan surat tanda terdaftar. |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pasar modal. bumn. bumi. evaluasi aset. penilai pemerintumum salah satu kebijakan pemerintah dalam mendorong perekonomian dalam negeri adalah dengan memberikan keringanan atau insentif dalam sektor perpajakan. insentif pajak diberikan terhadap evaluasi aset khususnya aset properti yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun perusahaan swasta. dengan adanya insentif pajak tersebut, diharapkan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta akan melakukan evaluasi asetnya sehingga nilai aset perusahaan dapat meningkat. dalam rangka mendukung rencana badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang akan melakukan evaluasi aset, pemerintah melalui kementerian keuangan menetapkanuntuk memberi kewenangan bagi penilai pemerintah untuk melakukan penilaian atas evaluasi aset badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pasar modal, profesi penilai yang dapat memberikan jasa terhadap perusahaan yang telah melakukan penawaran umum pasar modal emiten), wajib terlebih dahulu terdaftar otoritas jasa keuangan. aturan tersebut berlaku pula bagi penilai yang akan memberikan jasa penilaian terhadap badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang telah berstatus sebagai emiten bidang pasar modal. substansi pengaturan pada peraturan bidang pasar modal bapepam yang mengatur mengenai pendaftaran, independensi dan laporan berkala bagi penilai yang melakukan kegiatan bidang pasar modal tidak tepat bila diterapkan pada penilai pemerintah yang akan melakukan penilaian atas evaluasi aset badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berstatus sebagai emiten. dengan pertimbangan tersebut, peraturan otoritas jasa keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penilai pemerintproperty antara lain: penilaian real properti: penilaian personal properti, cc.atau penilaian properttni purn) rais binnama mayor jenderal tni purn) sukorejo tjokroatmodjoiisaksi para pemohon: memeriksa bukti buktiundang undang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (uu gelar) sejarah perang kemerdekaan dengan perang gerilya kemerdekaan bangsa indonesia yang diproklamasikan oleh soekarno dan hatta pada tanggal agustus atas desakan para pemuda dan tentara, segera menghadapi tantangan perebutan kembali oeh sekutu yang datang membawa belanda, para tentara yang umumnya tentara peta dan para pemuda pada tanggal agustus membentuk badan keamanan rakyat bkr) yang kemudian menjadi tentara keamanan rakyat tkr) dan akhirnya pada tahun bersatu dengan seluruh laskar rakyat menjadi tentara nasional indonesia tni), tkr tni inilah yang sejak awal menjaga keselamatan republik indonesia yang diawali dengan melucuti dan merebut persenjataan negara jepang, lalu melawan serangan tentara inggris surabaya pada tanggal november disusul kemudian ambarawa, sukabumi, karawang bekasi, medan, padang, bali, dan tempat tempat lain seluruh indonesia, ketika tentara inggris ditarik mundur, tentara belanda masuk yang segera melakukan serangan bersenjata yang disebut agresi militer tahun dan agresi militer tahun pada bulan desember belanda menyerbu yogyakarta dan menawan presiden dan wakil presiden dari uraian tersebut atas maka gelar telah mengaburkan sejarah berdirinya republik indonesia. dengan. dengan demikian bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon bersama sama penerima bintang gerilya lainnya seperti yang telah diatur dalam uud dengan demikian maka ditulis: tanda kehormatan bintang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas bintang gerilya, bintang sipil, dan bintang militer , yang menetapkan,dengan tidak dimasukkannya penerima bintang gerilya maka ini telah melakukan diskriminatif dan mengecilkan penghargaan yang diberikan negara kepada warga negara indonesia yang telah berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama agresi belanda ke dan ke yang merupakan cikal bakal negara kesatuan republik indonesia. sedangkan tanda kehormatan bintang republik indonesia dan bintang mahaputera merupakan penghormatan atas jasa jasa pejabat negara yang bersifat administratif kenegaraan:. namun dengan diberlakukannya gelar para penerima bintang gerilya tidak mempunyai hak untuk dimakamkan pada taman makam pahlawan nasional utama, dengan tidak ditempatkan jenazah penerima bintang gerilya makam pahlawan nasional utama, maka gelar telah: menghilangkanara pemohon sebagaimana diatur dalam bersifat diskriminatif dan tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif atas hak konstitusional para pemohon, sebagaimana diatur dalam uud gelar yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku undang undang nomor tahun tentang bintang gerilya, telah menempatkan hak konstitusi para pemohon kepada: keadaannya pengakuan, kepastian dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana atur dalam uud mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang sebagaimana itu berdasarkan uraian atas, mahkamah konstitusi diharapkan menyatakan dan gelar bertentangan dengan dan uud dan norma norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam pembukaan uud serta sejarah berdirinya negara kesatuan republik indonesia: para pemohon juga menyadari bahwa penerima bintang gerilya saat ini telah rata rata berusia atas tahun, sehingga tidak mempunyai banyak waktu lagi, oleh karena itu dimohon uraikan tersebut diyang kamarnya sebagai berikut menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya: menyatakan bahwa dan gelar bertentangan pada dan uud menyatakan bahwa dan gelar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menyatakan huruf gelar tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan bahwa gelar menetapkan urutan tanda kehormatan bintang, bintang sebagai berikut: bintang gerilya, bintang sipil dan bintang miltersurat penyampaian barang bukti uji materi undang undang nomor tahun bertanggal februari bukti fotokopi laporan daftar pemegang bintang gerilya yang ditolak dimakamkan taman makam pahlawan kalibata: bukti fotokopi surat ketua umum dpp lvri dari haris suhu dan nasrul syahrul, bertanggal oktober bukti fotokopi laporan pimpinan pusat paguyuban strip jawa timur, bertanggal februari selain itu, para pemohon juga mengajukan (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari rabu, november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: letnan jenderal purn) purba sugiarto suwondo saksi adalah pejuang kemerdekaan yang dianugerahi bintang gerilya pada tahun sejak jenazah pejuang kemerdekaan dimakamkan tmp kalibata, namun tahun kemudian dengan berlakunya terjadi perubahan tafsiran bobot bintang, sehingga penerima bintang gerilya tidak bisa bergabung dengan teman teman seperjuangannya untuk dimakamkan tmp kalibata, pejuang yang wafat setelah tahun tidak bisa dimakamkan tmp kalibata berdasarkan sedangkan yang wafat sebelum tahun jasadnya sudah dimakamkan tmp kalibata: bintang gerilya terkait erat dengan proklamasi republik indonesia tanggal agustus yang hanya terjadi satu kali, dan tidak akan ada pejuang kemerdekaan yang hanya terjadi tahun sehingga: sejak tahun bobot pahlawan tafsirkan dengan nilai nilai keperjuanganan yang baru, sehingga penerima bintang gerilya tidak dapat dimakamkan tmp kalibata, karena kalibata dikhususkan kepada yang lebih berhak sesuai bobot bintang yang diatur letnan jenderal purn) sayidiman suryohadiprojo saksi adalah penerima bintang gerilya: tidak akan ada negara kesatuan republik indonesia tanpa perjuangan gerilya tni bersama rakyat. tidak akan ada pemberian bintang jika tidak terbentuk negara kesatuan republik indonesia, dalam sejarahnya amerika serikat mendesak belanda untuk mengadakan konferensi meja bundar den haag setalah belanda terus terpojok dalam melawan perjuangan militer tni bersama rakyat: dalam perjuangannya. meskipun saat ini masih ada pemegang bintang gerilya yang dimakamkan tmp kalibata, namun itu bukan berdasarkan undang undang, namun berdasarkan kebijaksanaan panglima kodam jaya, mayor jenderal purn) nasrul syahrul saksi adalah perwira tni yang dulu bertugas sumatera barat dan riau, berperang dalam perang gerilya: meskipun daerah sumatera barat dan riau saat itu diduduki oleh belanda, namun karena perjuangan gerilya, maka daerah tersebut tidak terlepas dari negara indonesia: hasil perjuangan gerilya yang dilakukan saksi adalah mendukung dan mengamankan rombongan pejabat sementara presiden mr. syafruddin prawiranegara, menggagalkan usaha belanda membentuk negara minangkabau, melindungi sultan siak sri indrapura dari pengaruh bujukan belanda, sehingga tetap berpihak kepada republik indonesia, menggagalkan usaha belanda membentuk negara riau:: harus mengutamakan pahlawan gerilya,: dan harus mengutamakan bintang gerilya:yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: i. pokok permohonan para pemohon menurut para pemohon ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang tidak mencantumkan gelar kehormatan veteran republik indonesiatelah dilanggar, bahwa menurut para pemohon ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang tidak memberikan hak bagi penerima bintang gerilya untuk dimakamkan taman makam pahlawan nasional utama telah bersifat diskriminatif dan mengecilkan penghargaan yang diberikan negara, dan hal iniyang mencabut dan menyatakan tidak berlaku undang undang nomor tahun tentang bintang gerilya merupakan pengaburan bagi sejarah perjuangan bangsa indonesia dan telah bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun singkatnya menurut para pemohon ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan telahdanapidalam permohonannya mengatasnamakan legiun veteran republik indonesia lvri) selaku ketua dan wakil ketua, bukan sebagai warga negara pemegang bintang gerilya yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan: namun demikian pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamahdiuji oleh para pemohon terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon yaitu ketentuan danidak bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang menyatakan: gelar berupa pahlawan nasional . selanjutnya dalamdalam ketentuan ini bintang gerilya tidak termasuk dalam kategori pahlawan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan karena menurut undang undangmenyatakan,, dan kedudukan, diberikan anugerah tanda jasa bintang kehormatan bernama bintang gerilya . walaupun dalam undang undang nomor tahun dalam bintang gerilya dilukiskan adanya tulisan pahlawan gerilya , karena pada saat itu untuk bisa menjadi pahlawan harus mengikuti persyaratan dan prosedur sebagaimanayang telah dicabut oleh undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan: pada saat penyusunan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diakui adanya tanda jasa bintang kehormatan yang bernama bintang gerilya, namun berdasarkan hasil kajian dari tim pembentuk undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tidak terdapat adanya pahlawan gerilya sehingga tidak dimasukkan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebagai salah satu kategori pahlawan yang masih diakui keberadaannya dengan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. berdasarkan penjelasan atas pemerintah berpendapat bahwa ketentuan beserta penjelasannya tidaklah melanggar danyang berbunyi, . dalam ketentuan indonesia serta para menterinya, tetapi sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara presiden soekarno dengan panglima tni jenderal sudirman, bahwa tni akan meneruskan perlawanan bersenjata secara gerilya sesuai perintah siasat nomor tahun meskipun pemerintahan tertawan. dengan dukungan penuh panglima tni jenderal sudirman, kegiatan pemerintahan dilanjutkan oleh pemerintahan darurat (peri) dipimpin oleh syafruddin prawiranegara bukit tinggi. tanggal maret tni kembali mengadakan serangan umum yang berhasil merebut solo serta memaksa terjadinya gencatan senjata seluruh indonesia antara tni dan tentara belanda pada tanggal agustus mulai jam demikian tni berhasil memaksa belanda untuk menghentikan seluruh serangannya dan bendera sang merah putih kembali berkibar istana yogyakarta, setelah gencatan senjata agustus barulah pemerintahan republik indonesia dapat berjalan, meskipun melalui masa peralihan sebagai republik indonesia serikat ris) sejak desember tetapi kembali menjadi republik indonesia pada tanggal agustus perjuangan adalah perjuangan bersenjata karena melawan gempuran bersenjata inggris dan belanda. setelah itu baru republik indonesia berdiri dengan tegak dan itu semua karena perjuangan para pejuang kemerdekaan yang menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara republik indonesia: bintang gerilya sejak sebelum proklamasi kemerdekaan diikrarkan pada tanggal agustus sampai mundurnya belanda dari negara republik indonesia tanggal desember bangsa indonesia yang terdiri dari tentara dan laskar rakyat berperan aktif menghadapi jepang, inggris dan belanda sehingga negara republik indonesia berdiri dan selamat hingga sekarang ini. peranan tkr dan laskar rakyat mempertaruhkan jiwa raganya dari tahun sampai itu, telah dianugerahkan bintang gerilya oleh pemerintah atas nama bangsa dan negara indonesia. bintang gerilya hanya diberikan kepada pejuang kemerdekaan hanya satu kali (eenmalig) yaitu awal berdirinya republik indonesia dan oleh karena itu belakang medalinya tertulis pahlawan gerilya: tersebut atas, tidaklah mengaburkan sejarah berdirinya negara indonesia dan menghapuskan status para penerima bintang gerilya. hal tersebut hanyalah semata mata penggolongan bintang bagi warga sipil ataupun anggota militer. dalam undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan bintang digolongkan atas sipil dan militer sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada. pembentuk undang undang mengkategorikan bintang gerilya masuk dalam bintang militer karena diasumsikan dalam melakukan perang gerilya menggunakan sistem dan taktik militer: sehingga menurut pemerintah tidak ada kerugian konstitusional para pemohon dengan adanya ketentuan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, karena hak konstitusional para pemohon sebagaimana ditetapkan dalam dan undang undang negara republik indonesia tahun tetap diakui dan dilindungi serta tidak dilanggar olehgelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan berbunyi: hak pemakaman taman makam pahlawan nasional utama hanya untuk penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan bintang republik indonesia dan bintang mahaputera bahwa ketentuan tersebut atas tidaklah bersifat diskriminatif karena bobot derajat atau tingkat bintang sebagaimana dijelaskan dalam undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan menyatakan,: bintang republik indonesia adriana, bintang republik indonesia utama, bintang republik indonesia pratama: bintang republik indonesia namanya: bintang mahaputra adipura: bintang mahaputra adipradana, bintang mahaputra utama, bintang mahaputra pratama: bintang mahaputra namanya:: bintang jasa pratama dan bintang penegak demokrasi pratama: bintang jasa namanya dan bintang penegak demokrasi namanya: bintang yudha dharma utama:ka: dengan derajat atau tidak bintang sebagaimana tersebut atas, maka sangatlah beralasan dan wajar apabila pemakaman taman makam pahlawan nasional utama tmpn utama) hanya diperuntukkan bagi penerima bintang republik indonesia dan bintang mahaputra dengan pertimbangan bahwa bintang republik indonesia dan bintang mahaputra merupakan dua bintang dengan derajat tertinggi yang para penerimanya pastilah berjasa luar biasa besar bagi bangsa dan negara, pembentuk undang undang beranggapan karena penerima bintang gerilya tersebar seluruh wilayah indonesia maka pemakaman terhadap pemegang bintang tersebut tidak harus taman makam pahlawan nasional utama yang berlokasi ibukota negara akan tetapi dapat dimakamkan makam pahlawan nasional daerah sesuai dengan domisili atau tempat tinggal pemegang bintang gerilya, terhadap anggapan para pemohon bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus dicabut karena bintang gerilya meskipun sifatnya eeinmalig adalah dokumen sejarah yang harus dilestarikan sebagai kelengkapan nilai nilai luhur bangsa indonesia, maka undang undang nomor tahun yang berkaitan dengan bintang gerilya tidak perlu dicabut, atas hal tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dinaungi oleh beberapa undang undang yang tersebar antara lain untuk pemberian gelar pahlawan mengacu pada undang undang nomor pres tahun tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan dan tentang pemberian bintang gerilya yang: sedangkan pemberian tanda kehormatan sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan berlandaskan pada pertimbangan dalam dan dan dan undang undang drt nomor tentang ketentuan umum mengenai tanda tanda kehormatan: undang undang drt nomor tentang ketentuan umum mengenai tanda tanda kehormatan menyatakan, tanda tanda kehormatan diberikan oleh keputusan presiden menurut ketentuan ketentuan dalam undang undang": undang undang drt nomor tentang ketentuan umum mengenai tanda tanda kehormatan menyatakan,": undang undang drt nomor tentang ketentuan umum mengenai tanda tanda kehormatan menyatakan, pemberian tanda kehormatan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini dilakukan atasundang undang drt nomor tentang ketentuan umum mengenai tanda tanda kehormatan menyatakan, kecuali dalam hal hal yang sangat luar biasa pemberian tanda kehormatan hanya dilakukan atas dasar pertimbangan dewan tanda tanda kehormatan": undang undang drt nomor tentang ketentuan umum mengenai tanda tanda kehormatan:": dalam prakteknya, pemberian gelar, tanda jasa dan lain lain tanda kehormatan tersebut sering tumpang tindih, sebab pengertian dan ruang lingkup tentang tanda jasa, gelar dan lain lain tanda kehormatan tidak sama. lebih lanjut, dalam prakteknya pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan berdasarkan kehendak politik (political will) dan sandaran peraturan perundang undangan yang berbeda beda. karenanya dengan adanya keinginan membuat undang undang yang baru mengenai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, maka dipandang perlu adanya pemahaman baru yang secara tepat dapat mengatur ruang lingkup gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berhak diberikan oleh presiden. untuk kebutuhan masa mendatang, maka sudah selayaknya dibentuk undang undang baru tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain lain tanda kehormatan untuk menggantikan undang undang drt. nomor dan undang undang nomor pres tahun maupun undang undang nomor tahun tentang penetapan. undang undang nomor tahun gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diharapkan mampu memperbaiki mekanisme pemberian gelar, tanda jasa dan anda kehormatan secara efektif, efisien, transparan dan objektif, samping itu, undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan juga diharapkan menjadi payung hukum bagi peraturan perundang undangan yang sudah ada sebelumnya, sekaligus menjadi kodifikasi (unifikasi) utama dalam hal pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, selain itu dalam undang undang nomor tahun dijelaskan bahwa". dalam tersebut dinyatakan bahwa bintang gerilya diberikan kepada warga negara yang berjuang pada masa agresi militer belanda dan ii, sehingga pembentuk undang undang beranggapan tidak akan ada lagi penerima bintang gerilya masa yang akan datang, berdasarkan hal tersebut atas dengan dicabutnynomor pemerintah berpandangan tetap adanya pengakuan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi serta tidak adanya pengaburan sejarah perjuangan bangsa indonesia sebagaimana diamanatkan dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dikarenakan berdasarkan tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah diberikan sebelum undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tetap berlaku. dengan kata lain bintang gerilya tetap diakui keberadaannya dan tidak dihapuskan. iv. tanggapan pemerintah atas pernyataan pemohon dalam persidangan tanggal november saksi para pemohon dan hakim majelis hakim mahkamah konstitusi mengajukan beberapa pertanyaan, terhadap pertanyaan dan anggapan para pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: dasar filosofi dibentuknya undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yaitu: menjalankan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyebutkan, presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang undang": adanya penghormatan bangsa dan negara terhadap mereka yang telah berbuat atau memberikan sesuatu yang luar biasa dan melebihi batas batas yang semestinya, bagi keutuhan, kelangsungan, kemajuan dan kejayaan bangsa dan negaranya. selain itu pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ditujukan untuk menumbuhkan sikap keteladanan dan semangat pengabdian pada bangsa dan negara, objektivitas dan akuntabilitas pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan karya prestasi, visi depan, dan mencegah kesan segala bentuk dikotomi, kesesuaian dengan semangat reformasi dan perubahan sistem ketatanegaraan, mana sebagian besar undang undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan berdasarkan uud tahun hal ini dapat dilihat dari undang undang pokokturunannya. secara rincinya pengaturannya tersebar dalam peraturan perundang undangan, belum termasuk surat edaran: penyederhanaan peraturan perundang undangan dalam bentuk unifikasi dalam satu undang undang yang sebelumnya tersebar beberapa peraturan perundang undangan sehingga dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan hanya mengacu kepada satu undang undang, sebagai pelaksanaan dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan pertimbangan filosofis demikian, maka dalamhal ini mempunyai arti bahwa negara senantiasa mengakui dan tetap memberikan penghargaan dan penghormatan, serta tetap melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak hak bagi penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah diberikan sebelumnya, termasuk dalam hal pemenuhan hak untuk dimakamkan taman makam pahlawan. karena hukum tidak berlaku surut (retro aktif atau post facto), maka bagi mereka yang berjasa dan telah dimakamkan taman makam pahlawan nasional ibukota negara (dalam hal ini tmpn kalibata), tidak akan dipindahkan taman makam pahlawan nasional provinsi atau taman makam pahlawan nasional kabupaten kota, tetapi sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan terutama terkait dengan maka negara mengatur bahwa hak pemakaman taman makam pahlawan nasional utama hanya bagi pemegang gelar pahlawan nasional, tanda kehormatan tertinggi, yaitu: bintang republik indonesia dan bintang mahaputera. sementara bagi pemegang tanda jasa atau tanda kehormatan luar bintang republik indonesia dan bintang mahaputera hak pemakamannya dilaksanakan taman makam pahlawan nasional provinsi atau taman makam pahlawan nasional kabupaten kota, kebijakan ini didasari pertimbangan bahwa gelar pahlawan nasional merupakan gelar satu satunya, serta bintang republik indonesia dan bintang mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi antara tanda jasa dan tanda kehormatan lain. hal ini juga tidak berbeda jika merujuk kepadarepublik indonesia nomor danselain itu sebagai simbol dan monumen penghormatan negara terhadap pendiri bangsa (founding father) yang sangat berjasa kepala bangsa dan negara. setiap negara hanya memiliki satu taman makam pahlawan nasional utama. tetapi negara masih memiliki taman makam pahlawan nasional yang tersebar provinsi maupun kabupaten kota seluruh indonesia. dengan fakta semakin terbatasnya areal taman makam pahlawan nasional utama ibukota negara, maka menuntut adanya kebijakan yang tepat, selektif, berisi depan, dan objektif berdasarkan derajat bintang menurut undang undang ini. undang undang sebelumnya pun hanya mengatur pemakaman bagi penerima gelar pahlawan dan penerima tanda bintang taman makam pahlawan. dengan demikian menjadi hak dan kebijakan pemerintah untuk membuat undang undang baru tanpa menyalahi peraturan perundang undangan sebelumnya. selain itu, status bintang gerilya jika dilihat secara utuh keberadaannya bersama dengan tanda kehormatan lain berdasarkanupun secara lebih khusus penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tidak dinyatakan sedikitpun bahwa bintang gerilya merupakan jenis gelar pahlawan: penyebutan "pahlawan gerilya" hanya ada dalam tulisan lencana bintang gerilya. sekalipun terdapat penulisan "pahlawan gerilya", tetapifaktasementara itu aturan mengenai pahlawan nasional terdapat dalam undang undang tersendiri, yaitu:nerapan terhadapi:ntmaka menjadi jelaslah, bahwa penerima bintang gerilya adalah kategori penerima tanda kehormatan bintang. sementara penerima yang disebut pahlawan adalah kategori penerima gelar. sehingga dua kategori berbeda tersebut tidak mungkin disatukan, terlebih keduanya memiliki landasan hukum undang undang) yang berbeda, sebagaimana diketahui bersama kemerdekaan indonesia diperoleh berdasarkan usaha rakyat indonesia yang bersatu padu dalam melakukan perjuangan baik melalui perang gerilya maupun juga melakuktdan berisi depan, untuk hal yang berkaitan dengan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang membedakan tanda kehormatan bintang terdiri atas: bintang sipil dan bintang militer, menurut pemerintah bahwa pembedaan bintang ini sudah umum dikenal dalam pemberian tanda jasa ataupun tanda kehormatan negara negara dunia. bintang sipil menunjukkan orientasi jasanya lebih terpusat pada aktifitas untuk terbitnya pemberian bintang gerilya maka ditetapkanlah melalui peraturan perundang undangan yang mengatur tentang bintang gerilya yang diawali dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang bintang gerilya. yang ditetapkan pada tanggal september yogyakarta. peraturan ini diciptakan adalah sebagai wujud tanda penghargaan atas jasa tiap warga negara yang berjuang selama perang kemerdekaan republik indonesia dan memiliki bintang perang kemerdekaan pertama dan bintang perang kemerdekaan kedua. peraturan ini diperbaharui menjadilanjutnya dengan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penetapanga negara republik indonesia tahun nomor sebagai undang undang. berhubung dengan perkembangan dalam pemberian tanda tanda kehormatan dan penghargaan angkatan bersenjata khususnya bintang gerilya, dibentukmenjadi undang undang, undang undang nomor tahun ini menetapkanluar dunia militer, sementara bintang militer diorientasikan pada jasa yang lebih terpusat pada aktifitas militer. sekalipun begitu, bukan berarti bintang sipil hanya untuk orang sipil demikian pula sebaliknya. dalam kenyataannya bintang sipil dapat diterima oleherlaku yang demikian pada bintang militer. karena itulah dan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sudah tepat dan tidak perlu direvisi, terlebih jika mengingat bahwa syarat khusus penerima bintang gerilya sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan adalah setiapmang orientasinya menunjukkan adanya perjuangan gerilya militer dalam menghadapi agresi asing. selain itu dengan mempertimbangkan derajat atau tingkat bintang gerilya yang berada bawah bintang republik indonesia dan bintang mahaputera, serta sejajar dengan bintang jasa utama, bintang kemanusiaan, bintang penegak demokrasi utama, bintang budaya parana dharma, bintang gerilya, bintang sakti, dan bintang dharma, menurut adalah lebih menekankan pada tugas tugas kemiliteran yang diatur dalam undang undang tahun tentang tentara nasional indonesia, oleh karena itu pemerintah berpandangan tidaklah tepat bintang gerilya ditempatkan luar bintang militer: sementara itu terkait adanya pertanyaan mengapa presiden mendapatkan bintang gerilya padahal presiden tidak terlibat dalam perang gerilya. presiden sebagai pemberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan pemilik pertama tanda kehormatan bintang. presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun presiden sebagai panglima tertinggi tni undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan presiden yang berhak memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena itu, siapapun warga negara indonesia wni) yang menjabat presiden republik indonesia, maka secara otomatis melekat padanya kepemilikan dan hak memakai semua bintang kelas satu tanpa kecuali, termasuk hak untuk memberikannya kepada mereka yang berjasa dan memenuhi syarat. hal iniyang berdasarkan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yaitu:: bintang bhayangkara utama, bintang gerilya: bintang sakti: bintang dharma: bintang yudha dharma utama: bintang kartika eka pakai utama, bintang jalasena utama, dan bintang swa busana paksa utama. selain itu, presiden sebagai pemilik bintang juga dipraktikkan dan diakui loyalitasnya berdasarkan undang undang yang lama yang telah dicabutna dalam undang undang tersebut dinyatakan bahwa presiden republik indonesia adalah pemilik semua jenis bintang kelas satu. kondisi dan praktik ini tidak jauh berbeda dengan negara lain, yaitu aljazair, yaitu berdasarkan undang undang nomor tanggal rabi al awal januari tentang ordre merit nationale. mana presiden aljazair karena jabatannya secara otomatis mendapatkan ordre mgrtitle nationale" kelas satu yang diberi nama sadr", sementara itu menjawab pertanyaan hakim konstitusi hamdan zelda, mengenai jumlah pemegang bintang gerilya yang masih hidup saat ini, dapat pemerintah informasikan bahwa jumlah penerima tanda kehormatan bintang gerilya sejak tahun s.d adalah sebanyak (tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan) orang, sedangkan yang masih hidup pemerintah masih melakukan pendataan, karena keberadaannya tersebar seluruh wilayah republik indonesia, undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan tidak mengatur hal hal berkaitan dengan veteran. karena pengaturan mengenai veteran dilakukan tersendiri luar (dua) undang undang pokok tentang gelar pahlawan dan tanda kehormatan, sebagaimana diaturveteran republik indonesia diatur dalam undang undang nomor tahun tentang veteran republik indonesia, oleh karena itu ketentuan mengenai veteran diatur tersendiri dan direncanakan akan dilakukan penyempurnaan terhadap undang undang nomor tahun tentang veteran republik indonesia, sehingga tidak diatur dalam undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. hal ini sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai veteran republik indonesia diatur dengan undang undang tersendiri. tanggapan pemerintah terhadap keterangan saksi dari para pemohon bahwa dalam persidangan mahkamah konstitusi tanggal november para pemohon menghadirkan (tiga) orang saksi. terhadap keterangan saksi para pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: terhadap saksi purba sugiarto suwondo, saksi ialah pelaku pejuang kemerdekaan yang dianugerahi bintang gerilya pada tahun pada pokoknya saksi menyatakan bahwa bintang gerilya dikaitkan dengan proklamasi republik indonesia agustus hanya sekali dilakukan proklamasi. jelas tidak akan ada lagi proklamasi kemerdekaan baru dan tidak akan ada lagi pejuang kemerdekaan. pejuang kemerdekaan hanya terjadi. terhadap kesaksian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan telah berupaya memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi serta tidak ada pengaburan sejarah perjuangan bangsa indonesia bagi para penerima bintang gerilya, meskipun pada undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatantetap diakui keberadaannya dan tidak dihapuskan. hal ini berdasarkan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang medengan kata lain bintang gerilya tetap diakui keberadaannya sebagai bintang yang diberikan dalam rangka proklamasi kemerdekaan republik indonesia, namun perlu juga adanya pengaturan masa yang akan datang mengenai bintang gerilya. oleh karena itu dalam undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur kembali tanda kehormatan bintang gerilya dalam konteks adanya kemungkinan agresi negara asing dengan syarat khusus bahwa setiap warga negara indonesia yang mempertahankan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia dari negara asing dengan cara bergerilya, bahwa selain itu, tujuan dari pencabutan dan objektif. selain itu pencabutan beberapa undang undang yang ada sebelumnya oleh undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dimaksudkan untuk menciptakan kodifikasi dan unifikasi peraturan peraturan yang ada, khususnya peraturan dalam hal pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, terhadap saksi sayidiman suryohadiprojo. pada pokoknya saksi menyampaikan bahwa tidak ada negara kesatuan republik indonesia tanpa perjuangan gerilya tni bersama rakyat. oleh karena tidak mungkin ada bintang republik indonesia, bintang mahaputra, dan bintang lainnya andai kata tidak ada perjuangan gerilya tni bersama rakyat yang menegakkan negara kesatuan republik indonesia. terhadap kesaksian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa sebagaimana diketahui bersama kemerdekaan indonesia diperoleh berdasarkan usaha tentara nasional indonesia dan rakyat indonesia yang bersatu padu dan melakukan perjuangan tidak hanya melalui perang gerilya melainkan juga dibarengi dengserta berisi depan, bahwa penempatan bintang gerilya bawah bintang republik indonesia dan bintang mahaputera adalah bukanlah bersifat diskriminatif akan tetapi berdasarkan pertimbangan derajat atau tingkat bintang itu sendiri masa yang akan datang. karena undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan selain sebagai kodifikasi dan unifikasi peraturan mengenai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan juga untuk pengaturan masa yang akan datang. penempatan bintang gerilya bawah bintang republik indonesia dan bintang mahaputera tidaklah berdiri sendiri namun sejajar dengan tanda kehormatan bintang lainnya, yaitusakti, dan bintang dharma, bintang republik indonesia dan bintang mahaputera sebagai dua bintang dengan derajat tertinggi dapat diperoleh bagi setiap warga negara indonesia wni) yang mempunyai jasa luar biasa bagi bangsa dan negara, dan tidak menutup kesempatan bagi warga negara indonesia wni) penerima bintang gerilya untuk juga mendapatkan bintang republik indonesia atau bintang mahaputera selama memenuhi syarat dari kedua tanda kehormatan bintang tersebut: terhadap saksi nasrul syahrul. saksi adalah seorang perwira tni yang dulu bertugas sumatera barat dan riau. walaupun derah waktu itu sudah diduduki belanda hampir semua kota, tetapi daerah itu tidak terlepas dari negara republik indonesia. perang kemerdekaan republik indonesia tidak mungkin berhasil mencapai tujuannya tanpa adanya perjuangan gerilya. setelah kemerdekaan, pemerintah indonesia menetapkan tiga pahlawan, pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan proklamator, pahlawan gerilya, dengan disertai penganugerahan bintang gerilya bagi yang berhak. terhadap kesaksian tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa berdasarkanmukan penyebutan pahlawan gerilya oleh negara yang dilegalkan keberadaannya dengan keputusan presiden. maka berdasarkan keterangan tersebut atas diketahui bahwa pahlawan gerilya tidaklah ada, yang ada hanyalah penerima bintang gerilya yang termasuk dalam kategori tanda kehormatan bintang, bahwa penulisan ataupun penyebutan pahlawan gerilya" dalam lencana bintang gerilya, tidak serta merta menjadikan penerima bintang gerilya menjadi pahlawan gerilya. sebab sekalipun terdapat penulisan "pahlawan gerilya" dalam lencana bintang gerilya, akan tetapi tetaphalvi. kesimpulan pemerintah memohon kepada mahkamah konstitusidan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tidak bertentangan dengan dsebagai berikut: ketentuan gelar, tanda jasagelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berbunyi sebagai berikut: yaitu: gelar berupa pahlawan nasional :tidak termasuk gelar kehormatan veteran republik indonesia?: tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas bintang sipil dan bintang militer .angkrepublik indonesia tahun nomortentang perubahan dan tambahan undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesiarepublik indonesia nomor ) :elar, tanda jasa dan tanda kehormatgelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon berpendapat ketentuan telah meniadakan arti pahlawan gerilya danalammenurut para pemohon ketentuan telah menghilangkan pengakuan, jaminan dansebagaimana diatur dalam uud bahwa ketentuan yang mengatur bintang gerilya sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang bintang gerilya yang menyebutkan bintang gerilya diberikan kepada setiap warga negara yang berjuang dan berbakti tanpa membedakan sipil dan militer . hal ini merupakan peraturan perundang undangan yang mengatur bintang gerilya yang pertama kali dan hanya satu kali (senmalig) diawal berdirinya negara kesatuan republik indonesia yang merupakan cikal bakal bintang sipil dan militer. oleh karena itu bintang gerilya tidak dapat diberikan kepada presiden yang tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan, dengan demikian menurut para pemohon ketentuan telah mengaburkan sejarah berdirinya negara kesatuan republik indonesia dan tidak mengakui, tidak memberikan jaminan dan kedudukan bintang gerilya. sebagaimana diatur dalam uud bahwa ketentuan menurut para pemohon dengan tidak dimasukkannya penerima bintang gerilya dalam hal mengenai hak pemakaman taman pahlawan nasional utama, maka guo telah melakukan diskriminatif dan mengecilkan penghargaan yang diberikan negara kepada wni yang telah berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsanya,, namun dengan diberlakukannya gelar para penerima bintang gerilya tidak mempunyai hak lagi untuk dimakamkan pada taman makam pahlawan nasional utama: dengan demikian menurut para pemohon ketentuan telah menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan diberikan anugerah tanda jasa bintang kehormatan bernama bintang gerilya : selanjutnya menetapkan bahwa bintang gerilya berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran dengan dilingkari rangkaian padi : dari kedua tersebut, jelas terlihat betapa besar penghargaan negara kepada warga negara indonesia yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan republik indonesia yang diikrarkan pada tanggal agustus sebagai wujud pelaksanaan penganugerahan bintang gerilya maka pada tanggal oktober seorang lurah telah diberikan oleh presiden soekarno dalam upacara militer lapangan utara yogyakarta. pada tanggal november dianugerahkan bintang gerilya kepada ketua palang merah indonesia seorang ibu bernama y.o. abdurrahman oleh panglima divisi siliwangi, makam pahlawan kedudukan makam pahlawan indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: taman makam pahlawan nasional utama ibukota negara, taman makam nasional ibukota provinsi tingkat cc. taman makam pahlawan ibukota kabupaten kotamadya: sejarah makam pahlawan nasional utama, berawal dengan nama makam pahlawan kalibata. semula makam pahlawan berlokasi daerah ancol yang dikelola oleh dinas pemeliharaan pemakaman tentara komando militer kota besar djakarta raya kkb dr). oleh karena sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka presiden pada waktu itu menetapkan taman makam pahlawan daerah kalibata pasar minggu, jakarta selatan, seluas lima hektar, yang masih merupakan kebun karet dengan status tanah hak milik dari pabrik sepatu bata. pada saat taman makam pahlawan kalibata diresmikan oleh presiden ir. soekarno pada tanggal november sudah dimakamkan makam pahlawan petakbahwa ketentuan yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya undang undang nomor tahun tentang gerilya menurut para pemohon: ketiadaan pengakuan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam uud mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dipara pemohon beranggapan ketentuan dan gelar bertentangan dengan dan uud negara republik indonesia tahun yang berbunyidentitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban,gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatilihat dari sejarah pembentukannya, uud sebelum perubahan menyatakan, presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain lain tanda kehormatan . pada masa itu bermunculan berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan yang tersebar berbagai peraturan perundang undangan, kemudian setelah perubahan, uud menyatakan, presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang undang . guo: bahwa berdasarkan uud itulah kemudian disusun undang undang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dimaksudkan sebagai unifikasi dan kodifikasi peraturan perundang undangan yang pada saat itu telah ada yang terdiri atas (tujuh belas) undang undang dan (satu) ketetapan mars nomor xxix tentang pengangkatan pahlawan ampera. sekaligus penyempurnaan terhadap,, sehinggakuat dan kepastian hukum yang lebih terjamin: bahwa, bahwa salah satu jenis tanda kehormatan yang diatur dalam undang undang guo adalah tanda kehormatan bintang militer terdiri atas: bintang gerilya, bintang sakti, bintang yudha dharma, bintang kartika eka pakai, bintang jalasena, dan bintang swa busana paksa. dengan demikian orang orang yang mendapatkan bintang gerilya tetap diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya. bintang gerilya merupakan salah satu jenis penghargaan yang termasuk dalam kategori penghargaan tanda kehormatan. gelar maupun tanda kehormatan mempunyai nilai yang sama dari sisi penghargaan dari negara terhadap seseorang yang berjuang dan berjasa terhadap negara: bahwa tidak dimasukkannya penerima bintang gerilya dalam ketentuan bukan berarti mengecilkan penghargaan yang berikan oleh negara kepada warga negara yang telah berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara. penerima tanda kehormatan berupa bintang gerilya dan penerima gelar berdasarkan dan mendapat penghormatan dan penghargaan yang sama yaitu: pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta, pemakaman dengan upacara kebesaran militer, pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara, pemakaman taman makam pahlawan nasional dan atau: pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya. dengan demikian anggapan para pemohon bahwa guo bersifat diskriminatif adalah tidak berdasar, bahwa ketentuan undang undang guo yang mengatur pencabutan berbagai undang undang yang mengatur hal yang sama adalah suatu hal diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bahwa sejak berlakunya undang undang guo maka peraturan perundang undang yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang ada sebelumnya berdasarkan asas hukum harus dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku termasuk didalam peraturan perundang undangan yang disebutkan dalam angka undang undang guo. berdasarkan pada dalil dalil yang telah dikemukakan dpr berpandangan ketentuanguo tidak bertentangan dengan dan uud negara republik indonesia tahun menyatakan dandesember dan janhuruf dan angkahuruf dan angkaasing masing mengklarifikasi diri sebagai warga negara indonesia, penerima bintang gerilya, yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena berlakunya huruf dan angka ketentuan ketentuan tersebut, menurut para pemohon: (i) meniadakan memisahkan pengertian pahlawan gerilya dari pahlawan nasional,:pemohon adalah warga negara indonesia penerima bintang gerilya tertanggal april yang ditandatangani presiden republik indonesia soeharto. pemohon adalah warga negara indonesia penerima bintang gerilya tertanggal oktober yang ditandatangani presiden panglima tertinggi angkatan perang republik indonesia sekarnormadan angka dengan alasan bahwa ketentuan ketentuan tersebut: (i) meniadakan memisahkan pengertian pahlawan gerilya dari pahlawan nasional:,sebagai berikut: letnan jenderal purn) purba sugiarto suwondo penerima bintang gerilya yang meninggal sebelum tahun dapat dimakamkan taman makam pahlawan nasional utama kalibata, sedangkan yang saat ini masih hidup terikat dengan dan tidak dapat dimakamkan taman makam pahlawan nasional utama kalibata: bintang gerilya terkait erat dengan perjuangan yang hanya terjadi satu kali, sehingga bintang gerilya diberikan eenmalig: letnan jenderal purn) sayidiman suryohadiprojo tidak akan ada negara kesatuan republik indonesia tanpa perjuangan gerilya tni bersama rakyat,berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tertanggal april ditetapkan sebagai taman makam pahlawan nasional. saat ini sudah dimakamkan lebih dari orang, termasuk antaranya para pahlawan tidak dikenal dan penerima bintang gerilya: dengan menghilangkan hak untuk dimakamkan taman makam pahlawan nasional utama bagi para pejuang dan pahlawan gerilya, ini merupakan pengurangan penghargaan terhadap mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara indonesia:gelar terhadap dan dan uud: huruf (a): selain itu,s kedudukan uud lebih tinggi dari undang undang. oleh, mayor jenderal purn) nasrul syahrul, harus mengutamakan pahlawan gerilya:, harus mengutamakan bintang gerilya,i3 menimbang bahwa mahkamah telah pula mendengar keterangan lisan, dan membaca keterangan tertulis pemerintah dan dpr yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak mendiskriminasi, dan menghilangkan hak para pemohon untuk dimakamkan taman makam pahlawan yang tersebar seluruh wilayah indonesia, serta tidak mengaburkan sejarah yang terjadi. justru mengunifikasi dan mengkodifikasi ketentuan ketentuan yang ada pada berbagai undang undang: pendapat mahkamah i312) menimbang bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam paragraf mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3 menimbang bahwa telah menetapkan ukuran yang jelas berkenaan dengan pengertitkti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara (vide angk divide angka adapundarmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara (vide angka i3 menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa telah meniadakan memisahkan pengertian pahlawan gerilya dari pahlawan nasional, mahkamah terlebih dahulu perlu mengutipmahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal februari menegaskan bahwa, dengan merujuk pada ketentuan ketentuan atas, dapat dikatakan bahwa gelar pahlawan nasional merupakan gelar satu satunya dan hanya diberikan kepada mereka yang telah meninggal. pemberian gelar pahlawan nasional tersebut harus melalui proses berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal ini, penerima tanda kehormatan bintang gerilya tidak termasuk dalam kategori pahlawan nasional sebagaimana dimaksud dalam penjelasan meskipun demikian, seorang penerima bintang gerilya dapat diproses untuk menerima gelar pahlawan apabila telah meninggal dan memenuhi syarat syarat dalam ketentuan peraturan perundang undangan. menurut bintang gerilya adalah salah satu tanda kehormatan bintang, samping tanda kehormatan satyalancana dan tanda kehormatan samkaryanugraha . untuk memperoleh tanda kehormatan bintang gerilya, menentukan syarat khusus, yaitu, warga negara indonesia wni) yang berjuang mempertahankan kedaulatan nkri dari agresi negara asing dengan cara bergerilya. hal ini, diatur pula dalam undang undang sebelumnya, yaitambahan undang undang nomor tahun tentang penetapan menjad(selanjutnya disebut sebagaimana yang dinyatakan dalam, : bahwa walaupun dalam disebutkan adanya tulisan pahlawan gerilya pada lencana bintang gerilya, namun hal itu tidak serta merta menjadikan penerima bintang gerilya menjadi pahlawan nasional. pada dasarnya, tulisan pahlawan gerilya tersebut mensyaratkan bahwa kategori tanda kehormatan ini tetap masuk jenis tanda kehormatan bintang, dan bukan jenis luar bintang, apalagi jenis pahlawan nasional. fakta ini kemudian diperkuat dengan adanya kebijakan yang mengatur tentangmisalnya yangsebagaimana yang telah dicabut oleh berdasarkan undang undang nomor pres tahun tersebut terdapat delapan istilah pahlawan, yaitu: pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan nasional: pahlawan proklamator: pahlawan kebangkitan nasional, pahlawan nasional, pahlawan revolusi, dan pahlawan ampera. selain delapan istilah pahlawan tersebut atas, tidak ditemdengan demikian, penerima bintang gerilya adalah kategori penerima tanda kehormatan bintang, dan bukan merupakan jenis gelar pahlawan, sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang, terhadap dalil pemohon bahwamenurut mahkamah pada prinsipnya pembedaan tersebut secara umum dikenal dalam pemberian tanda jasa ataupun tanda kehormatan negara negara dunia (vide keterangan tertulis dari pemerintah dalam hal ini, pembedahan tersebut hanya semata mata merupakan penggolongan jenis bintang yaitu bintang sipil dan bintang militer. bintang sipil menunjukkan jasanya yang lebih pada aktifitas luar kemiliteran, sedangkan bintang militer menunjukkan jasanya yang lebih pada aktifitas kemiliteran. pembedaan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa jenis bintang yang satu lebih atau kurang nilainya dari jenis bintang yang lain. meskipun demikian, bukan berarti bintang sipil hanya untuk orang sipil demikian pula sebaliknya. dalam praktik, bintang sipil dapat diberikan kepadaintang militer dapat diberikan kepada orang sipil ataupun militer yang berjasa dan memenuhi syarat syarat dan kriteria penerima bintang militer vide keterangan tertulis dari pemerintah dengan demikian dan sudah tepat. terlebih lagi jika ditinjau dari syarat khusus penerima bintang gerilya sebagaimana yang disebutkan dalam adalahnunjukkan adanya perjuangan gerilya militer dalam menghadapi agresi asing. menurut keterangan, lebih menekankan pada tugas tugas kemiliteran sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia. oleh karena itu, tidaklah tepat bintang gerilya ditempatkan luar bintang militer. atas dasar itu pula pembentuk undang undang mengkategorikan bintang gerilya masuk dalam bintang militer karena dalam melakukan perang gerilya menggunakan sistem dan taktik militer, i3. menimbang, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan huruf telah memberikan bintang gerilya kepada presiden yang sesungguhnya tidak berhak menerima, karena tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan. terhadap dalil tersebut mahkamah perlu mengutip uud yang, dan yang menyatakan,. sehubungan dengan ketentuan tersebut, uud menentukan, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara . berdasarkan ketentuan tersebut menurut mahkamah adalah wajar jikalau presiden adalah pemilik pertama dari seluruh tanda jasa dan tanda kehormatan. hal demikiansebagaimana yang diatur dalam presiden sebagai pemilik bintang juga dipraktikkan dan diaku(telah dicabut| bahwa presiden republik indonesia adalah pemilik semua jenis bintang kelas satu , i3. menimbang, para pemohon mendalilkan bahwa telah meniadakan hak pemakaman bagi penerima bintang gerilya taman makam pahlawan nasional utama, yang menurut para pemohon hal demikian bertentangan dengan konstitusi, karena menghilangkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum, serta bersifat diskriminatif. terhadap dalil tersebut mahkamah mempertimbangkan bahwa pemegang bintang gerilya adalah para pejuang yang sangat berjasa bagi keberadaan nkri, karena, antara lain, berkat perjuangan merekalah kemerdekaan nkri dapat ditegakkan hingga saat ini. samping itu, semangat menghargai para pejuang kemerdekaan adalah cerminan atas pengakuan pembukaan uud bahwa kemerdekaan indonesia diraih dengan perjuangan oleh mereka yang telah mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa untuk kemerdekaan. penghargaan yang sama harus juga diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara bergerilya. oleh karena itu, adalah wajar dan adil bagi mereka jika diberi penghargaan atas jasa dan pengorbanannya dimakamkan taman makam pahlawan nasional utama. mahkamah tidak menafikan pentingnya perjuangan yang dilakukan dengan cara selain gerilya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun perjuangan gerilya merupakan perjuangan bersenjata garis terdepan yang banyak mengorbankan nyawa. jasa pejuang gerilya yang gugur dalam pertempuran, maupun yang selamat dan hingga kini masih hidup tidaklah dapat dibeda bedakan. jika sebelum berlakunya pemegang bintang gerilya dapat dimakamkan taman makam pahlawan nasional utama, lalu menghapus hak pemegang bintang gerilya untuk dimakamkan taman makam pahlawan nasional utama, maka hal ini menurut mahkamah melanggar prinsip keadilan yang jelas jelas menjadi jiwa uud meskipun memperluas kualifikasi penerima bintang gerilya, yaitu tidak hanya pejuang dalam melawan agresi militer belanda dan ii, namun sekalipun tidak diharapkan terjadi, tidak menutup kemungkinan agresi dapat saja terjadi masa yang akan datang, sehingga pejuang yang mempertahankan nkri saat agresi tersebut berhak pula memperoleh bintang gerilya. dengan demikian jumlah penerima bintang gerilya mungkin bertambah dalam hal terjadi lagi agresi militer negara asing, dan pejuang yang mempertahankan nkri berhak memperoleh bintang gerilya. hal ini menurut mahkamah, tidak dapat menjadi alasan karena kemungkinan dapat terus bertambahnya pemegang bintang gerilya akan memenuhi taman makam pahlawan nasional utama, misalnya, karena lahan yang terbatas. dalam hal ini pemerintah dapat melakukan upaya untuk menambah jumlah taman makam pahlawan nasional utama, karena penerima bintang republik indonesia dan penerima bintang mahaputera pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sedangkan keterbatasan lahan akan menjadi permasalahan bukan hanya saat ini, tetapi juga kemudian hari. oleh sebab itu harus dicarikan jalan keluar. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil permohonan para pemohon beralasan menurut hukum: i3 menimbang, terhadap dalil para pemohon bahwa yang mencabut berbagai undang undang yang mengatur hal yang sama, menurut mahkamah hal ini merupakan suatu hal yang diperlukan guna menjamin adanya kepastian hukum bahwa sejak berlakunya undang undang guo, maka peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang ada sebelumnya, harus dipastikan status keberlakuannya. dalam hal ini, undang undang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku termasuk dalamnya peraturan perundang undangan yang dimaksud dalam angka selain itu, tujuan pencabutan undang undang yang disebutkan dalam angka, dan objektif. dalam hal ini, pencabutan beberapa undang undang yang ada sebelumnya oleh dimaksudkan untuk menciptakan penyatuan peraturan peraturan yang ada, khususnya peraturan dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, bahwa meskipun angkayang telah diberikan berdasarkan tetap diakui keberadaanya dan tidak dihapuskan. hal ini berdasarkan yang menentukan setiap gelar, tanda jasa, dan atau tanda kehormatan yang diberikan sebelum undang undang ini tetap berlaku , dengan demikian bintang gerilya tetap diakui keberadaanya sebagai bintang yang diberikan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan republik indonesia. menyatakan bahwa tanda kehormatan bintang gerilya dalam konteks adanya kemungkinan agresi negara asing masa yang akan datang terhadap indonesia, dengan syarat khusus, yaitu setiap wni yang mempertahankan kedaulatan nkri dari agresi negara asing dengan cara bergerilya. dengan demikian dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3hamdan zelda huruf (a) menetapkud yang meliputi, hak hak asasi manusia.:, syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf (a) mk, adalah warga negara indonesia yang telah menerima bintang gerilya: syarat kedua adalah hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh uud terutama dan dan dengan berlakunya gelar: para pemohon masing masing adalah penerima bintang gerilya sebagai penghargaan negara atas peran sertanya selama perjuangan kemerdekaan yang tidak terputus dari tahun sampai para pemohon tersebut adalah memiliki kualifikasi sebagai pemohon: alasan alasan pengujian permohonan pengujian gelar norma norma konstitusi yang tidak sejalan dengan dan gelar, yaitu: uud yang menetapyang menetapyang menetapgelar yang tertulis gelar berupa pahlawan nasional selanjutnya dalam penjelasan tertulispahlawan nasional diberikan kepada warga negara indonesia yang gugur atau meninggal demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnyaperaturan perundang undangan yang mengaturnya diterbitkan tahun setelah peraturan pemerintah nomor tahun tentang bintang gerilya, seperti undang undang nomor drt tahun tentang tanda kehormatan bintang republik indonesia dan undang undang nomor drt tahun tentang tanda kehormatan bintang mahaputera: pahlawan gerilya adalah gelar yang diberikan kepada warga negara indonesia yang masih hidup dan yang telah gugur dalam berjuang dan berbakti demi membela bangsa dan negara indonesia selama agresi belanda dan dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan serta kedudukan: dengan demikian maka timbul penilaian bahwa yang tersebut dalam undang undang nomor tahun tertulis pahlawan gerilya: gelar telah meniadakan arti pahlawan gerilya: gelarengangelar:yang bersifat diskriminatif terhadap hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam uud gelar tertulis:, tanda kehormatan bintang sipil terdiri atas: bintang republik indonesia: bintang mahaputera: bintang jasa: nanah tanda kehormatan bintang militer terdiri atas bintang gerilya: bintang sakti, bintang dharma, anna sebagaimana tertulis dalam nomor tahun tentang peraturan bintang gerilya tertulis tanda penghargaan jasa,selanjutnya didalam peraturan ini disebut bintang gerilyadan kedudukan: dengan penetapan peraturan ini menyebutkan: pemberian bintang gerilya kepada setiap warga negara yang berjuang dan berbakti. setiap warga negara diartikan tidak membedakan sipil dan militer, dengan demikiud telah dilanggar: sejarah mencatat bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang bintang yang pertama kali dalam republik indonesia adalah bintang gerilya yang hanya satu kali (eenmalig) awal berdirinya negara kesatuan republik indonesia, merupakan cikal bakal bintang sipil dan militer. sedangkan pengaturan bintang lainnya tahun setelah bintang gerilya: oleh karena itu bintang gerilya tidak dapat diberikan kepada presiden republik indonesia yang tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan seperti tersebut dalam huruf bagi pendiri negara republik indonesia bercita cita bahwa pemberian nilai nilai perjuangan kepada generasi penerus adalah membentuk tradisi dan budaya bangsa indonesia berdasarkan pancasila untuk menuju masyarakat sejahtera,jabatan ketua umum federasi ikatan serikat buruh indonesia alamat kolang rw dusun kolang masing, kabupaten bogor nama muhammad hafidz jabatan sekretaris umum federasi ikatan serikat buruh indonesia alamat jalan kapuk kamal raya nomor rw jakarta barat yang bertindak untuk dan atas nama federasi ikatan serikat buruh indonesia fisi) berdasarkan surat kuasa bertanggal agustus memberi kuasa kepada dr. andi muhammad amrun, s.h., m.h. dan merlin, s.h., advokat dan konsultan hukum pada muhammad amrun partners map) law firm, beralamat gedung persatuan guru republik indonesia, jalan tanah abang iii nomor jakarta pusatdari pemerintah: membaca keterangan dari dewan perwakilan rakyat: membaca kesimpulan tertulis dari pemohondan november pada pokoknya menguraikan hal haltvidedan undang undang guo menyatakan?. bahwa dengan diberlakukannyaketentuan dan undang undang guo,, dan undang undang guo,. apabila ketentuan dan undang undang guo dibatalkan, maka pengusaha tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh yang sedang dalam proses perkara pidana sampai dengan adanya putusan hukum pasti dan mengikat (eintracht van gewijsde) dari pengadilan pidana, mengenai terbukti atau tidaknya pekerja buruh yang bersangkutan melakukan tindak pidana. dengan demikian, ketentuan dan telah bertentangan dengan ketentuan uud huruf bertentangan dengan ketentuan uud tahun bahwa dalam ketentuanundang undang guo, dihwa ketentuan undang undang guo,, sebagaimana syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan undang undang guo. bahwa setelah berlakunya ketentuan undang undang guo, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menerbitkan surat nomor men sj hk viii perihal uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, yang ditujukan kepada kepala instansi yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan. dalam surat edaran nomor tahun disebutkan: oleh karena pekerjahburuh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja maka pekerja buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam bahwa sebelum berlakunya undang undang guo, menteri tenaga kerja, telah menerbitkan. dalam ketentuan kepmenaker nomor tahun dinyatakan: dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, maka pekerja berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai ketentuan dan bahwa dengan berlakunya ketentuan undang undang guo,. senjatanya, pengaturan uang pisah bagi buruh yang mengundurkan diri baik baik yang bersifat sumur, patula dipertanyakan kepada pemerintah dan dpr sebagai pembuat undang undang, mengenai dasar pemikiran penetapan besaran uang pisah dan menggunakan aspek terminologi apa, sehingga istilah uang pisah ada dalam undang undang guo. apalagi ketika disandingkan, telah terjadi ketimpangan dalam persamaan hak hak buruh yang melakukan kesalahan berat dengan hak hak buruh yang mengundurkan diri baik baik. oleh karenanya, ketentuan guo telah merugikan seorang pekerja buruh yang mengundurkan diri baik baik atas kemauan dirinya sendiri, sebab ketentuan guo telah tidak memberikan jaminan atas perlakuan yang layak terhadap pekerja buruh yang mengundurkan diri secara baik baik. apabila ketentuan guo dianggap bertentangan dengan uud maka hak hak pekerja buruh yang mengundurkan diri akan didasarkan kembali kepada ketentuan keputusan menteri tenaga kerja nomor tahun mana ketentuan tersebut menetapkan uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagai kompensasi kepada pekerja buruh yang mengundurkan diri baik baik, karena hingga kini ketentuan tersebut belum pernah dinyatakan dicabut dan senjatanya diperkuat oleh ketentuan undang undang guo, bahwa segala peraturan pelaksana tetap berlaku sepanjang belum diganti. dengan demikian, ketentuan undang undang guo haruslah dapat dinyatakan bertentangan dengan uudundang undang guo dinyatakanbahwa ketentuan undang undang guotelah tidak memberikan perlindungan hadapan hukum. karena anak kalimat dalam, yang sesungguhnya perlu serta patut diuji dan didukung oleh bukti bukti hadapan pengadilan mengenai keabsahannya. bahwa anak kalimat dalam ketentuan guo, telah membatasi pekerja buruh yang diputuskan hubungan kerja akibat adanya dugaan tindak pidana. sehingga, apabila ketentuan guo dibatalkan, maka pekerja buruh yang diduga melakukan tindak pidana dapat mengajukan gugatan pengadilan hubungan industrial tanpa dibatasi imitasi waktu pengajuan gugatan, sehingga pekerja buruh mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum atas kelanjutan hubungan kerjanya. dengan demikian, ketentu". bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka terbukti adanya kerugian konstitusional pemohon, sehingga ketentuharuslah makna upah minimum sama dengan besaran kebutuhan hidup layak khl), dan dbertentangan dengan ketentuud., dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaanendapatp 1a fotokopi undang undang darurat nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan: bukti p 1b fotokopi undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan: bukti p 1c: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman: bukti fotokopi peraturan gubernur provinsi dki jakarta nomor tahun tentang upah minimum provinsi tahun bukti fotokopi surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor men sk hk viii perihal uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan: bukti fotokopi, dan ganti kerugian perusahaan: selain itu, pemohon juga mengajukan (dua) orang ahliprof. pasaman simanjuntak angka mengenai pengelompokan dari perselisihan hubungan industrial. pengelompokan tersebut dulu dilihat dari segi praktis, bila terdapat perselisihan mengenai kondisi kerja antara pengusaha dan pekerja. dalam perkembangannya, pada saat pembentukan ada yang menonjol dari hak hak para pekerja, yaitu berupa hak hak yang telah diatur oleh peraturan perundang undangan yang harus segera dilaksanakan. timbul pembedaan perselisihan, yaitu apa yang dianggap hak dan apa yang dimaksud dengan perselisihan kepentingan: apa yang dianggap hak adalah apa disebut sebagai hak normatif yang notabene diatur oleh peraturan perundang undangan, termasuk ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahan dan atau perjanjian kerja bersama, pada awalnya, cukup tenaga pengawas saja yang diberi tugas untuk menyatakan apakah ini merupakan hak atau tidak. kalau dinyatakan hak maka wajib dilaksanakan oleh pengusaha. dalam perkembangannya terutama berdasarkan narasumber dari kehakiman, hatilah yang paling berwenang menyatakan apakah ini sudah sesuai peraturan perundang undangan atau tidak. oleh sebab itu, draft berikutnya dari ruu menyebutkan, yang menyangkut hak cukup sampai pengadilan negeri. jadi karena sudah ditentukan oleh hakim dan tidak perlu diteruskan mahkamah agung, pengaturan permasalahan hak tersebut ternyata dapat banding mahkamah agung merupakan suatu perkembangan pembahasan karena setelah draft, terdapat masukan dari mahkamah agung, dalam permintaan pemohon atas pembedaan tersebut, terdapat permasalahan apakah ada hak hak lain yang menjadi tidak termasuk dalam pengelompokkannya menyangkut perdata. masalah masalah pidana kadang kadang menjadi terlupakan: tidak ada yang mempersoalkan hal hal seperti pidana sampai kepada kasus pengadilan hubungan industrial, sehingga ada beberapa masalah yang tidak tertangani dalam pengadilan hubungan industrial, mengenai ketentuan upah minimum yang sekarang ini kurang terpenuhi, persoalannya adalah adalah kemampuan perusahaan untuk membayar. kemampuan pengusaha untuk membayar merupakan suatu bahan pertimbangan. jadi sebelum penetapan besaran upah minimum, dilakukan evaluasi mengenai kebutuhan hidup layak daerah itu dan kemampuan pengusaha untuk membayar, terdapat unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerjanya dalam pembuatan evaluasi. kemudian dilakukan survei. hasil survei tersebut disampaikan kepada gubernur dan atau bupati, walikota, dan untuk kemudian ditetapkan sebagai upah minimum untuk daerah. survei dibuat berdasarkan kemampuan pengusaha, maka tentu yang disurvei adalah perusahaan perusahaan yang relatif kurang mampu. berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian ditetapkan upah minimum daerah tersebut. bila pemerintah dalam hal ini gubernur bupati walikota menetapkan upah minimum tertentu, maka hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah dan sekaligus memikul konsekuensi bagi para pengusaha yang tidak mempu melaksanakannya. bila pemerintah merasa itu terlalu berat, maka diberikan suatu fleksibilitas, yaitu silahkan kalau memang nyata nyata satu perusahaan tidak mampu melakukan atau memberikan upah minimum dengan pembuktian pembuktian akuntan publik, maka boleh dilakukan suatu penundaan dan atau tidak membayar sepenuhnya:bulan sampai tiga bulan sudah bisa mencari pekerjaan. perkembangan selanjutnya pesangon dikaitkan dengan masa kerja kalau seseorang sudah bekerja tiga tahun satu bulan maka ada pesangon atau kompensasi berupa tambahan dua bulan gaji. pesangon terkait dengan penghargaan masa kerja sebagai hak. bila mengundurkan diri atau berhenti karena melakukan kesalahan, seseorang berhak untuk mendapatkan pesangon: tidak menggambarkan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang mengikuti proses hukum karena dituduh melakukan kesalahan: dan adalah mengenai kesalahan berat, sehingga pengusaha dapat otomatis mem phk nya. dengan amendemen dan maka hanya hakim yang berhak menyatakan seseorang melakukan kesalahan berat atau tidak, asri jayanti, s.h., m.h. angka menyangkut dua hal: perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. akan tetapi, dalam dirumuskan ada empat perselisihan perburuhan, yaitu perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan phk, dan perselisihan antarserikat pekerja, rumusan angka ketika ditelaah meliputi: subjek dan objek. subjek telah ditentukan bahwa perselisihan perburuhan (hubungan industrial) antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, sedangkanhanya dalam satu perusahaan. berarti terjadi pengingkaran definisi yang diberikan dalam induk kalimatnya, perselisihan phk pada hakikatnya merupakan perselisihan hak, karena perselisihan phk itu berkaitan dengan interpretasi mengenai adanya perjanjian atau wanprestasi, atau berkenaan dengan apa yang dinyatakan dalam perundang undangan, sehingga rumusan perselisihan phk ini ditiadakan karena sudah termasuk dalam perselisihan hak, dalam sudah ada kriteria mengenai upah minimum, tetapi karena kondisi tertentu suatu perusahaan dapat dikehendaki adanya peningkatan tuntutan upah, karena perusahaan mengalami keuntungan yang besar sehingga wajar kalau pekerja itu ikut menikmatinya. dalam hal terjadi tuntutan yang dilakukan oleh serikat pekerja yang menuntut lebih dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, maka tidak bisa lagi hakim memutuskan berdasarkan normatif karena dalam hanya membatasi yang bersifat normatif saja. sebaliknya perselisihan kepentingan ini dilakukan melalui suatu jalur nonlitigasi, bukan peradilan, yaitu alternative disputes resolution, bisa mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi, berkaitan dengan pengujian upah minimum dikaitkan dengan kebutuhan hidup layak. dalam penjelasan memang ada komponen mengenai kebutuhan hidup layak khl). upah minimum pelaksanaannya diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak. dalam penjelasannya memang ada komponen mengenai kebutuhatenagakerjaan (selanjutnya disebuthi. kedudukan hukum (legal standing) situahidup layak, tetapi dalam praktiknya dari gubernur mengenai upah minimum ini hanya terkait sebatas pada kebutuhan hidup minimum dan tidak diterapkan lagi kepada mereka yang lajang: berdasarkan penelitian ahli, kata kata lajang sudah banyak dihilangkan pada beberapa gubernur. berkaitan dengan upah minimum dan khl, dapat dilihat konvensi ilo nomor mengenai penetapan upah minimum yang diberikan kriteria kelayakan upah, yang mana upah minimum indonesia masih bawah standar internasional. upah kelayakan menurut ilo, apabila dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya, tidak sebatas lajang saja. selain itu, besaran, berkaitan dengan pengujian mengenai pengusaha tidak mampu untuk membayar upah minimum, penangguhan upah minimum sebenarnya diberikan kepada pengusaha yang betul betul terbukti tidak mampu, berkaitan dengan pengujian apabila pekerja melakukan suatu perbuatan pidana dan proses peradilan, menentukan dalam batas waktu bulan bisa di phk tanpa melalui izin atau tanpa melalui putusan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. hal tersebut mengingkari prinsip praduga tak bersalah mengenai kesalahan besar, harus melalui vonis terlebih dahulu. proses menentukan vonis lebih dari satu tahun. apabila putusan itu benar benar dinyatakan bebas dalam waktu lebih dari satu tahun, maka orang tersebut kehilangan haknya untuk menuntut hak yang telah diambil, yang merupakan diskriminasi terhadap buruh, ada perbedaan perlindungan antara buruh mengundurkan diri dan buruh di phk. terdapat surat menteri tenaga kerja nomor mens mengenai pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat uang penggantian perumahan serta pengobatan atau perawatan. kedudukan surat edaran tersebut bukan produk hukum, sehingga tidak berkekuatan mengikat. dalam undang undang nomor tahun surat edaran tidak terdapat ada tempatnya. surat edaran ini ditujukan kepada instansi. namun dalam praktik surat edaran ini lebih berlaku efektif dibandingkan dengan peraturan yang lebh tinggi, sehingga kurang terasa rasa keadilannya,,::,: dan hal hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, setelah berakhirnya hubungan kerja. dengan demikian, ketentuan ini merupakan bentuk keseimbangan hubungan antara pengusaha dan pekerja buruhtahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja, ketentuan adalah untuk memberi kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja, mengingat pada umumnya proses penyidikan tindak pidana sampai dengan keluarnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapi ada kalanya melebihi jangka waktu bulan,bulan dan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, maka pekerja buruh yang bersangkutan wajib dipekerjakan kembali. menurut pemerintah penetapan rentang waktu bulan sebagaimana ditentukan dalam ketentuanselain itu pemerintahpokok permohonan pemohon bahwa menurut pemohon perselisihan antar pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan pada dasarnya adalah perselisihan antar pekerja, tanpa melibatkan pengusaha, sedangkan pelaku hubungan industrial minimal melibatkan pengusaha dengan buruh, sehingga perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh yang merupakan sengketa perkara perdata masuk dalam lingkup kewenangan pengadilan dalam lingkup peradilan umum (pengadilan negeri), bukan dalam lingkupsehingga menurut pemohon, adalah tidak tepat menyamakan peradilan umum dengan pengadilan negeri, dan seharusnya pengadilan hubungan industrial hanya berwenang menangani kasus perselisihan hak saja. karena itu menurut pemohon ketentuan angka undang undang guo dianggap bertentangan dengan ketentuan uud bahwa menurut pemohon, ketentuan undang undang guo adalah langkah kebijakan pemerintah dalam melindungi pengupahan bagi pekerja buruh yaitu dengan menetapkan besaran upah minimum, tetapi pada kenyataannya tidak dapat mensejahterakan pekerja buruh, karena itu menurut pemohon semestinya negara berupaya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja buruh dan bukan hanya sekadar membuat jaring pengaman berupa penetapan upah buruh tersebut, sehingga menurut pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa menurut pemohon, ketentuan undang undang guo dianggap telah memberikan celah hukum kepada pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum, walaupun dalam proses penangguhan upah minimum tersebut kepada pengusaha dibebankan beberapa kewajiban, yang seharusnya juga negara berkewajiban melindungi para pengusaha dan bukan pekerja buruh yang dikorbankan. karena itu menurut pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa menurut para pemohon, ketentuan undang undang guo telah menimbulkan ketidakadilan terhadap masa kerja pekerja yang mengundurkan diri secara baik baik atas kemauannya sendiri, karena itu adanya perbedaan penerapan pengaturan hak pekerja buruh akibat hubungan kerjanya putus dianggap bertentangan dengan ketentuan uud bahwa menurut pemohon, ketentuan undang undang guo telah mengabaikan asas praduga tidak bersalah, karena dugaan, belum tentu terbukti pengadilan, dilain pihak terdapat ketentuan yang menentukan apabila pekerja tidak bersalah, maka wajib dipekerjakan kembali, karena itu menurut pemohodengan demikian menurut pemerintah, permohonanemohon, adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasar. dari uraian tersebut atasmaupun berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi yang terdahulu (vide putusan nomor puu i11 dan putusan nomor puu vpermohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. penjelasan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon. terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan angka yang dianggap bertentangan dengan ketentuan uud pemerintah berpendapat sebagai berikut: angka undang undang guo menyatakhbahwa!c.i.lebih lanjut menurut pendapat pemerintah, kalaupun keberatan anggapan, dan ketidakpastian dalam memahami padahal undang undang guo sangat dibutuhkan sebagai pijakan pengaturan ketenagakerjaan pada umumnya cast ketentuan yang mengatur tentang perselisihan hubungan industrial indonesia berdasarkan penjelasan tersebut atas, maka menurut pemerintah ketentuan angkahuruf yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah berpendapat sebagai berikut: menyatakan. doktrin organization standing (legal standing) ternyata tidak hanya (vide(legal standing) kepada federasi ikatan struktur dan skala pengupahan yang proporsional:terhadap anggapan para pemohon tersebut atas, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: perlu adanya kebijakan penerapan upah minimum sebagaimana diatur huruf upah minimum sebagaimana dimaksud atas terdiri dari upah minimum berdasarkan wilayah proptahun (setiap akhir tahunnya) dan berlaku per januari pada tahun berikutnya. dengewan pengupahan provinsim. pemerintah menyadari bahwa pengusaha dalam pemberian upah kepada pekerjanya selalu berpatokan pada upah minimum dengan tidak memperhatikan rentang masa kerja pekerja buruh (menyamaratakan), hal demikian menurut pemerintah berada dalam tatanan praktek (implementasi) dari norma undang undang guo, cast yang mengatur tentang upah minimum. dengan demikian menurut pemerintah kalaupun benar terdapat perbedaan (disparitas) penerapan pelaksanaan pengupahan perusahaan, maka hal demikian tidak terkait dengan konstitusionalitas (konstitusional atau inkonstitusional) pemberlakuan norma dimaksud. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah, ketentuan huruf undang undang guo. sehinggadan dan uud pemerintah berpendapat sebagai berikut(recht zekerheid, legal certainty)erdasarkan uraian tersebut atasuud pemerintah berpendapat sebagai berikutcast. dalam hal pekerja buruh mengundurkan diri hal tersebut menunjukan bahwa pekerja mengakhiri hubungan kerja secara sepihak dan sukarela.., penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yangdan perjanjian kerja bersama, setelah berakhirnya hubungan kerja. dengan demikian ketentuan ini merupakan bentuk keseimbangan hubungan antara pengusaha dan pekerja buruh. dari uraian tersebut atas menurut pemerintah anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan undang undang guo adalah tidak relevan dan tidak berdasar karena ketentuan uud ini menjamin seseorang bekerja bukan memberikan perlindungan bagi seseorang yang tidak bekerja (mengundurkan diri). terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dan serta yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah berpendapat50x pada umumnya melebihi jangka waktu (enam) bulan, dalam bahwabila dalam putusan pengadilan menyatakan pekerja buruh tidak terbukti melakukan tindak pidana atau bersalah setelah masa atau waktu (enam) bulan dan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. merupakan proses tunggu atas proses pidana pekerja buruh yang bersangkutketentuan angka huruf dan dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaanpemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian atas ketenagakerjaan terhadap uud yaitu: angka ketenagakerjaan yang berbunyihuruf ketenagakerjaan yang berbunyin" ketenagakerjaan yang berbunyi"l". ketenagakerjaan yang berbunyi: pekerjahburuh yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berbunyperburuhanhak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketenagakerjaan.yaitu sebagai berikut: dalam permohonan guo, pemohon beranggapan rumusan angka yang telah membagi jenis jenis perselisihan hubungan industrial yaitu:, telah berakibat. pemohon beranggapan ketentuan guo(vide permohonan guo huruf hal pemohon juga beranggapan bahwa perselisihan antar serikat pekerja buruh dalam satu perusahaan tanpa adanya keterlibatan perselisihan dengan unsur pengusaha adalah tidak termasuk sebagai perselisihan hubungan industrial. sehingga angka yang memasukan perselisihan antar serikat pekerja buruh dalam katagori perselisihan hubungan industrial adalah keliru (vide permohonan guo huruf hal dalam permohonan guo, pemohon beranggapan bahwa ketentuan huruf ketenagakerjaan, mengakibatkan pekerja buruh kehilangan hak atas imbalan yang layak yang tercermin dari kebutuhan hidup layak sebagai standar untuk hidup layak, sehingga ketentuan guo haruslah dimaknai "upah minimum sama dengan besaran kebutuhan hidup layak" (vide permohonan guo huruf hal menurut pemohon, ketentuan ketenagakerjaan telah memberikan peluang atau celah kepada pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum. oleh karenany (vide permohonan guo angka huruf hal pemohon juga beranggapan, bahwa ketentuan dan ketenagakerjaan, telah mengabaikan asas praduga tak bersalahmenurut pemohon pemohon beranggapan,bahwaburuh dalam hal jaminan pemberian upah layak yang ditentukan oleh pemerintahdalam perkara ini,emohon. sehingga dengan demikian, pemohonbahwa (vide permohonan guo angka huruf hal menurut pemohon, dengan berlakunya ketentuan ketenagakerjaan telah menghapuskan penghargaan dan bu (vide permohonan guo huruf hal selain itu, pemohon juga beranggapan, bahwa. karena anak kalimat dalam undang undang. (vide permohonan guo angka huruf hal berdasarkan dalil dalil sebagaimana diuraikan atas, pemohon beranggapan bahwa ketentuan angka huruf dan dan ketenagakerjaan bertentangan dengan dan uud yakan imbalan dan perlakukan yang adil dan layak bagi kemanusiatenagakerjaanangka huruf dan dan ketenagakerjaan, yaitu pada pokoknya pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam dan uud terhadap dalil dalil pemohon tersebut, dpr memberi keterangan sebagai berikut:khususny, atas dasar hal tersebut, maka pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja buruh, diperlukan pengaturan ketenagakerjaan yang pada dasarnya ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja buruh serta dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha yang justru pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja buruh. oleh karena pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, yaitu keterkaitan yang tidak hanya dengan kepentingan pekerja buruh, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. atas dasar haltenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial, pembinaan hubungan industrial yang merupakan bagian dari pembangunan ketenagakerjaan tentu pelaksanaannya harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam tap mpr nomor xvii mpr bidang ketenagakerjaan, dalam permohonannya pemohon beranggapan bahwanjutnya menurut pemohon seharusnya penyelesaian kepentingan haruslah didasarkanterhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa pemohon tidak menguraikan secara jelas dan konkrit mengenai hak hak normatif yang telah dirugikan sebagai akibat diberlakukannya ketentuan angka ketenagakerjaan. persoalanyang didalilkan pemohon, adalah bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma, karena ketentuan angka ketenagakerjaan tidak mengatur dan tidak menimbulkan akibat hukum dari perselisihan untuk diselesaikan pengadilan hubungan industrial, sehingga jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara ketentuan angka undang undang guo dengan kerugian hak normatif yang didalilkan pemohon. perlu dipahami oleh pemohon, bahwa ketentuan angka undang undang guo yang berartperlu juga dipahami oleh pemohon, bahwa penyelesaian perselisihan pengadilan hubungan industrial tidak diatur dalam ketenagakerjaan,terkait dengan setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja buruh tidak serta merta diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial sebagaimana didalilkan pemohon, oleh karenaketenagakerjaan, yang mengatur:. oleh karena itu, pemohon keliru dalam mengajukan pengujian ketentuan angka ketenagakerjaan, tetapi yang seharusnya diajukan pengujian adalah undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. pemohon keliru dalam memahami hubungan industrial yang beranggapan bahwa perselisihan antar. terhadap anggapan pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa hubungan industrial harus difsehingga dalam melaksanakan hubungan industrialsedangkan pekerja buruh dan serikat pekerja serikat buruh dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjadiselain itual ini sesuai dengan ketentuan dan ketenagakerjaan., dan pemerintah, terkait dengan dalil pemohon mengenai tidak ada ketentuan yang mengatur besaran upah minimum dimaknai sama dengan kebutuhan hidup layak sama sekali tidak ada relevansinya dengan ketentuan ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian karena jelas bahwa ketentuan undang undang guomenurut dpr, ketenagakerjaan sudah memberikan jaminan perlindungan bahwa dalam hubungan industrialkuran kehidupan yang layak dijelaskan dalam penjelasan ketentuan ketenagakerjaan, yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja buruh dari hasil pekerjaanny, dalil pemohon tersebut tidak berdasar, karena dalam ketentuan ketenagakerja. serta yang mengatur upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak mananundang undang guodketenagakerjaan: ketentuan ketenagakerjaan yang dianggap pemohon telah memberikan peluang atau celah kepada pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum, sehinggadalah anggapan yang tidak berdasar, karena pemohon tidak menunjukkan fakta hukum telah terjadi ketidakpatuhan atas hukum yang berakibat tidak adanya kepastian hukum sebagaimana didalilkan pemohon. terhadap dalil pemohon tersebut dpr berpandangan bahwahal ini sesuai dengan penjelasan ketentuan ketenagakerjaan. dengan demikian ketentuan penangguhan tersebutdalam permohonannya, pemohon beranggapan ketentuan dan ketenagakerjaan, telah mengabaikan asas praduga tidak bersalah (resumption innocence), karena menurut pemohonarenanya pemohon beranggapan bahwa, sehingga menurut pemohon: terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa pemutusan hubungan kerjaketenagakerjaan, dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan karena telah menghapuskan penghargaan dan bakti seseorang pekerja buruh atas pengabdiannya kepada perusahaan selama tidak adanya hak apapun terhadap masa kerja pekerja buruh. berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan: pekerja yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri memperoleh uang penggantian hak yangpekerja, penggantian perumahan,, sedangkan uang penghargaan masa kerja yang merupakan salah satu bentuk penghargaan atas bakti pekerja buruh terhadap perusahan diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. besar kecilnya uang penghargaan masa kerja ditentukan oleh masa kerja buruh pekerja yang bersangkutan: pemohon yang menyatakan, karena menurut pemohon ketentuan ini memberikan batasan bagi pekerja buruh yang mencari keadilan akibat pemutusan hubungan kerja. terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa. oleh karena itu, ketenagakerjaan mengatur batasan jangka waktu paling lama (satu) tahun bagi pekerja buruh untuk mengajukan gugatan keberatan atas phk yang dialaminya, berdasarkan uraian uraian tersebut atas, dpr berpendapat ketentuan angka huruf dan dan ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan dan uudberdasarkan uraian tersebut atas, pemohonemohonundang undang butir bertentangan dengan ketentuan uud bahwa pada era setelah kemerdekaan negara republik indonesia, pada tanggal september diundangkan sebuah undang undang darurat mengenai tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan, yaitu undang undang darurat republik indonesia nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, (vide bukti p 1a) yang menegaskan mengenai perselisihan perburuhan pada huruf. bahwa pada tahun undang undang darurat republik indonesia nomor tahun dicabut dan digantikan dengan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, (vide bukti p 1b) yang kembali menegaskan pada ketentuan huruf mengenaiberhubung dengan tidak adanya bersesuaian paham mengenai hubungan kerja,syarat syarat kerja atau keadaan perburuhan. bahwa pada tahun diberlakukan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, (vide bukti p 1c) yang juga pada mengatur mengenai penyelesaian perselisihan industrial sebagai perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut atas, dpr memohon kepadadpr secara keseluruhan: menyatakan ketentuan angka huruf dan dan ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan angka huruf dan dan ketenagakerjaan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat(selanjutnya disebut dan dengan didukung argumen argumen yang telah disampaikan dalam sidang mahkamah konstitusi, pemohon berpendapat bahwa terbukti mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa pengujian undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut terhadap uud ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa dengan merujuk pada uud maka pemohon berpendapat terbukti dan tidak terbantahkan dan juga terbuktiyang bernama federasi ikatan serikat buruh indonesia, danerkara nomor puu vi dan perkara nomor puu vserta terbukti bahwsehingga, keberatan pemerintah atas kedudukan hukum pemohon, patut untuk dikesampingkan, ii. argumentasi pemohon bahwa dasar permohonan pemohon adalah adanya ketentuan angka huruf dan dan yang alasan alasannya sebagai berikut: bahwa angka sepanjang anak kalimattelah menyebabkan hak buruh yang diatur secara normatif oleh undang undang dapat diperselisihkan dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi dan peninjauan kembali, yang mengakibatkan buruh tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak haknya. walaupun demikian, prof. pasaman simanjuntak selaku ahli, berpendapat bahwa berkenaan dengan apa yang dianggap hak, cukup dinyatakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan: sedangkan, menurut asri jayanti, s.h., m.h. selaku ahli berpendapat, perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan bagian dari perselisihan hak, karena pemutusan hubungan kerja berkaitan dengan interpretasi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan atau ketentuan perundang undangan yang berlaku: sedangkan kepentingankemudian, perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan, sesungguhnya perselisihan antar pekerja, tanpa melibatkan pihak pengusahabukan merupakan kompetensi absolut dari pengadilan hubungan industrial, tetapi merupakan kompetensi dari pengadilan umum: terbukti, bahwa pengelompokkan perselisihan hubungan industrial dalam ketentuan guo, tidaklah memberikan jaminan, dan perlindungan bagi buruh. sehingga, tidaklah tepat dan inkonstitusional apabila perselisihan hubungan industrial dibatasi dengan jenis jenisnya. padahal, ketentuan mengenai definisi perselisihan hubungan industrial sebelumnya tidaklah mengatur jenis jenisnya, sebagaimana tersebut dalam ketentuan huruf undang undang darurat republik indonesia: bahwa huruf yang menyebabkan buruh tidak mendapatkan upah layak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta bertempat tinggal layak. adapun mengenai pendapat pemerintah yang menyatakan upah minimum sebagai perlindungan terhadap buruh agar upah tidak jatuh merosot level terendah adalah pendapat yang disandingkan oleh ahli asri jayanti dengan konvensi ilo nomor mengenai penetapan upah minimum yang dapat memenuhi kebutuhan seorang pekerja buruh dan keluarganya, bukan hanya semata menetapkan upah minimum dengan melakukan survey hanya pada seorang pekerja buruh. serta, buruh, sehingga, besaran upah minimum haruslah sama dengan besaran kebutuhan hidup layak, dan oleh karenanya ketentuan huruf haruslah dimaknai upah minimum sama dengan besaran kebutuhan hidup layak khl) : bahwwalaupun penangguhan upah minimum ditunda berdasarkan hitungan per enam bulan. namun, dengan adanya pengaturan penangguhan upah minimum, dengan sendirinya pemerintah telah memberikan celah kepada pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum, yang ketidakmampuan pengusaha membayar upah minimum bukan karena high labour cost. bahwa dan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa putusan pengadilan terhadap pekerja buruh yang setelah (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan karena dalam proses perkara pidana. sehingga, menurut ahli asri jayanti, apabila putusan itu benar benar pekerja buruh yang bersangkutan dinyatakan bebas dalam waktu lebih dari satu tahun maka dia akan kehilangan haknya untuk menuntut. ini berarti ada diskriminasi terhadap buruh: mengenai adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu tidaklah membatalkan ketentuan dan sehingga pemohon berpendapat ketentuan guo yang memberikan kewenangan pengusaha melakukan phk tanpa putusan pengadilan hubungan industrial, telah tidak adil terhadap pekerja buruh: bahwa huruf. prof. pasaman simanjuntak selaku ahli berpendapat, uang penghargaan masa kerja adalah hak yang melekat bagi pekerja buruh sejak dirinya bekerja, sehingga pekerja buruh yang mengundurkan diri secara baik baik tetap berhak atas uang penghargaan masa kerja, atas dasar asas keadilan apabila dibandingkan dengan pekerja buruh yang melakukan kesalahan atas peraturan perusahaan masih berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, bahwa telah membatasi pekerja buruh yang hendak mengajukan gugatan atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha secara sepihak. asri jayanti selaku ahli berpendapat, ketentuan guo sebenarnya mengingkari juga prinsip praduga tak bersalah, karena pernyataan suatu kesalahan haruslah melalui vonis hakim pengadilan. sehingga pembatasan waktu (satu) tahun bagi pekerja buruh untuk mengajukan gugatan phk, bagi pekerja buruh yang melakukan kesalahan berat telah mengandung unsur diskriminasi penyelesaian pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh yang di phk dengan alasan lain. oleh karenanya, permohonan pemohoharuslah dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,iv. petit berdasarkan uraian tersebut, pemohonl: , dan undang undang nomor tahundang undang dasar negara republik indonesia tahun: angkadalam permohonan ini, yang mengklasifikasikan diri sebagai perseorangan yang bergabung dalam wadah fisi dan menjadi pengurus fisi dengan tujuan memperjuangkan kepentingan buruh sebagaimana diperlihatkan dalam anggaran dasar fisi (vide bukti bahwa pemohon mendalilkan adanya pengakuan mahkamah atas kedudukan hukum fisi dalam berbicara hadapan mahkamah, setidaknya diperlihatkan melalui putusan nomor puu vi bertanggal mei putusan nomor puu vi bertanggal oktober dan putusan nomor puu vii bertanggal desember yang telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada fisi dengan kualifikasi sebagai perorangan atau kumpulan perorangan sebagaimana dimaksud dalam mk: bahwa putusan nomor puu vi bertanggal mei dan putusan nomor puu vi bertanggal oktober merupakan putusdalam putusan nomor puu vii bertanggal desember pemohon hanya menjadi pihak terkait dan juga merupakantidak cukup hanya merujuk dan mengambil alih pertimbangan dalam ketiga putusan tersebut mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan ini, bahwa kualifikasi pemohon adalah sebagai perorangan warga negara indonesia atau kelompok perorangan buruh yang merasa angka sepanjang frasadan dantelah melanggar hak hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uudmateriil angkdan dipertegas oleh ketentuan yang menyebutkan perselisihan industrial sebagaimana dimaksud pada meliputi perselisihan pelaksanaan syarat syarat kerja perusahaan: pelaksanaan norma kerja perusahaan: hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja: dan kondisi kerja perusahaan. bahwa meskipun undang undang nomor tahun yang mulai berlaku pada tanggal oktober tidak diberlakukan. namun, perselisihan perburuhan (hubungan industrial) telah mulai dikota katakan oleh pemerintah, dengan mengelompokkan jenis jenis perselisihan menjadi jenis perselisihan.butir perselisihan perburuhan (hubungan industrial) dikelompokkan menjadi (empat) jenis perselisihan, yaitubahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melaksanakannya.njatanya pelaksanaan hak hak pekerja buruh yang bersifat normatif, seperti upah, jam kerja, jamin. hurufm: b. dst.ng telah disumpah dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal maret yaitu prof. pasaman simanjuntak dan asri jayanti, s.h., m.h. yang pada pokoknya menerangkan hal hal yang sebagai berikut: prof. pasaman simanjuntak permasalahan dalam angka adalah mengenai pengelompokan dalam perselisihan hubungan industriall hal hanya menyangkut perdata, sehingga ada beberapa masalah yang tidak tertangani oleh pengadilan hubungan industrial: mengenai penentuan upah minimum yang sekarang ini kurang terpenuhi, persoalannya ada pada, yakni kemampuan perusahaan untuk membayar,sampai tiga bulan sudah bisa mencari pekerjaan. perkembangan selanjutnya, pesangon dikaitkan dengan masa kerja dan penghargaan masa kerja sebagai hak. jika mengundurkan diri atau berhenti karena melakukan kesalahan, maka seseorang berhak untuk mendapatkan pesangon: asri jayanti, s.h., m.h. rumusan angka meliputi subjek dan objek. subjek telah ditentukan bahwa perselisihan perburuhan (hubungan industrial) adalah antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, tetapidalam satu perusahaan. berarti terjadi pengingkaran definisi yang diberikan dalam induk kalimatnya: sebaiknya, perselisihan kepentingan dilakukan melalui suatu jalur nonlitigasi, bukan peradilan, yaitu alternative disputes resolution (mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi), dalam sudah ada kriteria upah minimum, tetapi karena adanya kondisi tertentu, pekerja menghendaki adanya peningkatan tuntutan upah seperti bila perusahaan mengalami keuntungan yang besar sehingga wajar kalau pekerja ikut menikmatinya. berkaitan dengan upah minimum dan kehidupan hidup layak, terdapat konvensi international labour organization ilo) nomor mengenai penetapan upah minimum yang mencakup kriteria kelayakan upah. berdasarkan hal tersebut, upah minimum indonesia masih bawah standar internasional: apabila pekerja melakukan suatu perbuatan pidana dan menjalani proses peradilan, menentukan dalam batas waktu enam bulan dapat diputuskan hubungan kerjanya tanpa melalui putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. hal tersebut mengingkari prinsip praduga tidak bersalah dan merupakan diskriminasi terhadap buruh, i3 menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal maret dandewan pengupahan provinsi atau,p:(satu) tahun. bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari (satu)(,,,, melebihi jangka waktu enam bulan.(enam) bulan dan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha,,i3bahwa ketentuan angka. penyelesaian perselisihan pengadilan hubungan industrial tidak diatur dalamyang mengatur,: hubungan industrial harus dip dan pemerintah: ketentuandalam ketentuserta yang mengatur upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak manaketentuan penangguhanpemutusan hubungan kerja phk):i3 menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan pemohon, keterangan lisan dan tertulis pemerintah, keterangan tertulis dpr, ahli ahli dari pemohon, kesimpulan tertulis dari pemohon danbahwa angkabahwa pemohon mendalilkan, angka sepanjang frasain itu, karena perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan sesungguhnya adalah perselisihan antar pekerja, tanpa melibatkan pengusaha. pemohon beranggapan pula, kepentingan pekerja buruh, utamanya menyangkut perbaikan ekonominya menurut ketentuan guo, diselesaikan pengadilan hubungan industrial, sedangkanmahkamah menilai, pengaturan lebih lanjut mengenai perselisihan hubungan industrial diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelesaian hubungan industrial yang pada bagian penjelasan umum menyatakan, , menurut mahkamah, penjelasan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian hubungan industrial tersebut, telah menekankan terlebih dahulu penyelesaian musyawarah bipartita dan jika gagal maka dicatatkan pada instansi yang berwenang yang wajib menawarkan dua model penyelesaian luar pengadilan yaitu model konsiliasi untuk perselisihan kepentingan dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh konsiliator terdaftar. adapun untuk perselisihan kepentingan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan dilakukan penyelesaian lewat arbitrase. sekalipun penyelesaian lewat arbitrase dilakukan menurut kebijaksanaan dan dapat menimbulkan kesan seolah olah seorang arbiter atau majelis arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak berdasarkan norma norma hukum lagi dan menyandarkan putusan hanya pada kebijaksanaan saja, hal tersebut tidak benar, karena arbiter atau majelis arbiter menerapkan hukum seperti halnya yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. jika kemudian model konsiliasi dan arbitrase tidak tercapai maka ditempuh model mediasi yang dilakukan oleh mediator, yakni pegawai instansi pemerintah yang diangkat oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang berwenang menyelesaikan empat jenis perselisihan hubungan industrial tersebut, dengan demikian, dalil pemohon jika penyelesaian diselesaikan lewat bipartita dan penyelesaian sengketa kepentingan yang tidak melalui cara alternative dispute resolution mengakibatkan kerugian karena lamanya proses yang harus sosial, berserikat, (kesehatan keselamatan kerja), dan berunding bersama, adalah kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan. bahwa kepentingan pekerja buruhnya menurut ketentuan guo, diselesaikan pengadilan hubungan industrial. sedangkan,. perselisihan antarserikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan, sesungguhnya adalah perselisihan antar pekerja, tanpa melibatkan pihak pengusaha. adapun, makna yang terkandung dalam kalimat perselisihan hubungan industrial adalah akibat pertentangan antara pengusaha dengan pekerja buruhsehingga. dengan demikian, rumusan dalam ketentuan guo, yang telah membagi jenis jenis perselisihan hubungan industrial, berakibat telah, sehingga apabila rumusan dalam ketentuan guo dianggap bertentangan dengan uud maka perselisihan hubungan industrial hanyalah menjadi perselisihan akibat dari perbedaan pendapat bukan sebagai akibat karena tidak dipenuhinya hak hak normatif pekerja buruh. oleh karenanya, maka ketentuan butirdilalui, menurut mahkamah, bukanlah semata mata kesalahan pihak pengusaha tetapi juga sangat bergantung kedua belah pihak, sehingga bukan merupakan alasan yang menyebabkan konstitusionalnya norma yang diuji pemohon guo, melainkan merupakan masalah penerapan hukum, terhadap alasan pemohon bahwa penyelesaian perselisihan kepentingan seharusnya didasarkan pada paradigma diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu alternative dispute resolution tanpa melibatkan pihak pengusaha, pemohon tidak memberikan alasan mengapa diselesaikan lewat jalur non litigasi atau alternative dispute resolution, padahal dan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberi jalan penyelesaian sengketa antara pekerja buruh dan tenaga kerja melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan antara buruh dan pengusaha. demikian juga, pemohon tidak memberikan alasan dalilnya mengapa menolak keterlibatan pengusaha, misalnya seperti pengusaha akan mengganggu dan mengintervensi kepentingan buruh pekerja yang berselisih tidak pula dijelaskan oleh pemohon. jika ada keterlibatan pengusaha, maka pengusaha bukan sebagai pihak yang berselisih yang keterangannya diperlukan bagi penyelesaian sengketa tersebut. bahwa berlarut lautnya penyelesaian perselisihan tersebut juga akan mengganggu kepentingan pengusaha, tersedianya berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam era industrialisasi karena perselisihan hubungan industrial semakin kompleks yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga dengan demikian para pihak yang berselisih dapat memilih cara yang paling sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk menyelesaikan sengketanya, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, dan tidak dimaksudkan untuk merugikan buruh pekerja yang berselisih yang menurut mahkamah sudah tepat, sehingga tidak bertentangan dengan uud i3. bahwa pemohon mendalilkan, huruf yang menyatakan. haruslah dimaknai upah minimum sama dengan besaran kebutuhan hidup layak khl). jika tidak ditafsirkan demikian norma tersebut akahkamah berpendapat bahwa terdapat hubungan antara hak atas pekerjaan dan hak berpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dipunyai oleh setiap warga negara. dengan perkataan lain, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yang layak. hak atas pekerjaan yang memberikan penghidupan yang layak tersebut diakui pula oleh international covenant economic, social and cultural rights yang diadopsi oleh majelis umum perserikatan bangsa bangsa pada tanggal desember mendampingi international covenant civil and political rights: bahwa international covenant economic, social and cultural rights telah diratifikasidalam hal ini, negara mengakui hak untuk bekerja (right work) dan hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan nyaman (to enjoy and favourable conditions work) serta yaitu hak untuk diakui atas suatu standar kehidupan yang layak (further recognize rights adequate standart living): menurut mahkamah, huruf sampai dengan huruf tidak dapat dipisahkan dengan dan yang menggunakan frasa penghidupan yang layak". dalam penjelasan dinyatakan, dengan penghasilan yang ": bahwadengan demikian, permohonan pemohon agar upah minimum sama dengan besaran kebutuhan hidup layak khl) pada prinsipnya telah terakomodasi dalam undang undang guo, walaupun dalam penetapan tersebut perlu di dimaksud, ,, perlindungan hukum karena telah memberikan batasan bagi pekerja buruh yang mencari keadilan,ii3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat, dalilelas bulan novemberpemerintah atau yang mewakili, sertmdan zelda ttd. ttd. hartono maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyono perusahaan , haruslah dinyatakan bertentangan dengan uud huruf bertentangan dengan ketentuan uud bahwa uud secara tegashuruf undang undang guo dinyatakan:serta, menurut penjelasan undang undang guo, dinyatakan,nbahwa ketentuan huruf undang undang guo tersebut atas, menunjukkan bahwa upah minimum adalah langkah kebijakan pemerintah dalam melindungi pengupahan bagi pekerja buruh. upah minimum dimaksudkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai hak setiap pekerja buruh. berdasarkan ketentuan undang undang guo, dalam menetapkan besaran upah minimum didasarkan kebutuhan hidup layak khl), dengan berpedoman pada peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per men vii tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. dalam ketentuan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per men viii menyatakan: . bahwa dengan adanya ketentuan guo, khl), sehingga mengakibatkan pekerja buruh kehilangan hak atas imbalan yang layak, yang tercermin dari khl sebagai standar kebutuhan untuk hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial. sehingga, apabila ketentuan guo dimaknai sama dengan besaran kebutuhan hidup layak, maka penetapan besaran upah minimum yang dilakukan oleh para kepala daerah, minimal adalah sama dengan besaran kebutuhan hidup layak. oleh karenanya, negara haruslah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja buruh dan juga negara meningkatkan kebijakan perlindungan upah pekerja buruh, dengan menetapkan upah layak atau setidak tidaknya penafsiran ketentuan huruf undang undang guo haruslah dimaknai upah minimum sama dengan besaran kebutuhan hidup layak khl). bertentangan deng" |
temel) nama pt. gayung mulya iki, yang dalam hal ini anang diwakili oleh novembre krisnandaru aah pekerjaan direktur utama pt. gayung mulya apa kan dea alamat jalan mujair nomor rt rw kelurahan depok jaya, kecamatan pancoran mas, kota depok sebagai . l. pemohon nama nurbayanti binti abdul hamid aceh alamat dusun batu putih rt rw sipayung, plumpang, sumbawa, nusa tenggara barat sebagai . pemohon ii, nama babussalam alamat jalan masjid assanusy rt rw lega bangkalan, jawa timur sebagai oo. ll. . pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada fahmi achmad, s.h., hum., imam asmara hakim, s.h., zaenal candi, s.h., m.h., dan nadya bahrain, s.h., para advokat konsultan hukum pada kantor hukum fahmi achmad rekan , yang beralamat jalan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god condet raya nomor kelurahan balekambang, kecamatan kramat jati,yaknmenentukan: mahkamah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god berdasarkan pada nomor tahun jelas jelas yang bertanggung jawab dan melaksanakan perlindungan atas tki yang bekerja luar negeri adalah kemlu, namun taiwan yang faktanya tidak ada kbri dan rl nya justru dibolehkan optis untuk menempatkan tki taiwan. bahwa larangan penghentian yang dilakukan oleh kemenakan karena diberi wewenang oleh putri dan undang undang guo dan larangan penghentian dikarenakan yang ditempatkan maupun yang akan bekerja adalah tki informal domestik part, dan pelarangan yang demikian sudah mengurangi hak konstitusional para pemohon, karena pemerintah dilarang untuk membeda bedakan wni, tidak seharusnya pemerintah mengklasifikasi wni tki, ada yang tki tki formal. informal domestik part, karena segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama depan hukum dan pemerintahan (vide uud bahwa seandainya negara arab saudi, kuwait dan yordania, dalam keadaan perang, dalam keadaan bencana alam atau ada wabah penyakit yang menular (seperti negara yaman, negara iran, dan negara suriah yang saat ini dilanda perang saudara), mungkin alasan pemerintah kementerian tenaga kerja melarang pemohon untuk bekerja dan mencari nafkah wilayah tersebut dapat dibenarkan, namun alasan yang dilakukan oleh pemerintah kementerian tenaga kerja yang melarang pemohon untuk mencari nafkah negara arab saudi, kuwait, dan yordania adalah alasan yang subjektif dan cenderung terkait dengan kepentingan bisnis tertentu (alasan dengan pertimbangan untuk melindungi calon tki tki), faktanya taiwan yang nyata nyata tidak mempunyai hubungan diplomatik dan taiwan sampai saat ini belum diakui sebagai negara yang berdaulat oleh nkri justru tenaga kerja indonesia diperbolehkan bekerja dan menempatkan tki untuk bekerja taiwan, terbukti penghentian larangan menempatkan tki kawasan arab saudi, kuwait, dan jordan merugikan para pemohon justru menguntungkan optis yang lainnya, seharusnya pemerintah kementerian tenaga kerja ri bnp2tki tidak melakukan diskriminasi dan seharusnya menjalankan amanat uud secara penuh tanpa menyiasati dengan dasar apapun apalagi dengan alasan alasan yang bersifat subyektif, karena pemohon mempunyai hak asasi yang dilindungi konstitusi ri, yakni merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemohon mempunyai kedudukan yang sama depan hukum dan pemerintahan serta pemohon berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan (vide dan uud dan pemohon dilindungi oleh konstitusi untu(vide uud bahwa dalam hidup ini semua ada positif dan negatifnya, begitu pun dalam kita melaksanakan pekerjaan dan atau bekerja baik itu negara sendiri maupun luar negeri, sehingga risiko selama bekerja bisa terjadi mana saja. sebenarnya nasib manusia (tempat mana bekerja) sepenuhnya tangan tuhan yang maha esa, bahwa seandainya lapangan pekerjaan terbuka lebar negara sendiri dengan penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan pemohon dan iii pasti akan mencari pekerjaan negara sendiri, namun hal tersebut tidak dapatkan, sehingga pemohon dan iii ingin mencari nafkah luar negeri karena lapangan pekerjaan nkri sudah tidak mampu menampung lagi tenaga kerja, sesuai data badan pusat statistik bps), jumlah pengangguran indonesia per agustus mencapai juta jiwa, atau meningkat juta dari posisi februari tingkat pengangguran naik dari persen per februari menjadi persen pada agustus bahwa pemohon ingin bekerja kembali dan pemohon iii ingin bekerja negara arab saudi karena tidak perlu mengeluarkan biaya perekrutan dan biaya biaya untuk proses agar bisa bekerja negara timur tengah semuanya dari optis penguna tki negara tujuan tanpa ada pemotongan gaji setelah pemohon bekerja, beda dengan jika ingin bekerja negara asia pasifik seperti taiwan dan hongkong, maka pemohon dan pemohon iii diwajibkan mengeluarkan biaya untuk proses penempatan bisa mencapai rp. juta tki, atau dibiayai oleh optis yang akan dipotong gaji setelah ditempatkan, namun keinginan pemohon dan pemohon iii untuk bekerja kembali negara arab saudi sudah tidak mungkin pemohon dapatkan karena kemenakan sudah melarang adanya penempatan negara negara tersebut, bahwa frasa untuk melindungi tki tki sebagai salah satu alternatif dasar penghentian pelarangan penempatan tki sebagaimana dimaksud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god putri kontras dengan semangat penegakan dan perlindungan hak asasi tenaga kerja migr), dinyatakan: istilah pekerja migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara mana bukan menjadi warga negara, negara negara pihak berjanji, memastikan bahwa semua pekerja migran memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apapun. pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara asal mereka. konvensi internasional tersebut telah diundangkan hukum nasional melalui undang undang nomor tahun tentang pengesahmenyatakan: ratifikasi konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global. kewajiban negara merealisasikan hak hak yang tercantum dalam konvensi diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi jika negara tidak merealisasikan hak bekerja para calon tki (tenaga kerja migran) hanya karena ketentuan frasa untuk melindungi maka norma samar pada alasan alternatif penghentian penempatan tki pada sudah menghapuskan right work tki yang akan bekerja maupun tki yang ingin kembali bekerja, motivasi ataupun politik hukum dari ketentuan tersebut jika disandarkan pada hak asasi manusia maupun "kepentingan negara sama sekali tidak memberikan batasan secara spesifik dan jelas dalam hal seperti apa yang dimaksud dengan perlindungan itu sendiri, sehingga para merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemohon berharap mahkamah dapat memberikan tafsir yang jelas atas makna untuk perlindungan tki tki sehingga alasan maupun dalil untuk perlindungan tki tki dalam hal pelarangan penghentian penempatan tki tidak sampai menghapus mengurangi (merugikan) hak hak tenaga kerja migran dengan tetap memperhatikan kepentingan negara, misalnya penghentian pelarangan yang didasarkan pada alasan untuk melindungi tki tki dari bahaya perang, wabah penyakit menular, bencana alam atau negara tujuan sedang akan bermusuhan dengan republik indonesia. sehingga skema perlindungan tenaga kerja migran, tidak saja didasarkan dari komitmen (perjanjian) antara negara asal dengan negara pengguna yang rentan dilanggar, sebab melibatkan peran antar negara (ketentuan hukum internasional) yakni apakah negara tempat tki atau tenaga kerja migran bekerja sudah meratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak hak seluruh pekerja migran desember tersebut, sehingga secara resiprositas republik indonesia dapat meningkatkan diplomasi dan atau meminta pertanggungjawaban atas perlindungan hak hak tenaga kerja migrant tki calon tki) selama berada negara pengguna negara tempat bekerja untuk itu cukup beralasan secara konstitusional untuk memaknai (tafsir)pada uuptki dalam hal penempatan tki, dan memberikan tafsir konstitusional pada uuptki terkait frasa untuk melindungi calon tki tki . bahwa ketentuan undang undang guo yang menentukansudah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon, karena bnp2tki juga melakukan usaha penempatan keluar negeri layaknya optis atau bisa juga dikatakan optis adalah kompetitor bnp2tki dalam usaha penempatan tki luar negeri, sehingga keberadaan bnp2tki dengan kewenangan yang diberikan oleh dan ago telah menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum serta merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau setidak tidaknya berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan: bahwa oleh karenanya secara yuridis ketentuan dan dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi, ketidakpastian, serta penyalahgunaan kekuasaan atau setidak tidaknya berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse power), maka sudah seharusnya dan dinyatakan bertentangan dengan uud dan dan putri menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian keadilan dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan sehingga mengakibatkan mencederai rasa keadilan dan persamaan depan hukum. bahwa putri menentukandan ketentuan putribahwa frasa pengguna berbadan hukum negara tujuan penempatan yang terkandung dalam dan huruf putri, menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum serta mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasan karena bnp2tki bisa melayani dirinya sendiri, maka bnp2tki ibarat wasit sekaligus juga sebagai pemain : dengan adanya aturan mana bnp2wiki diberi wewenang untuk menempatkan tki untuk bekerja luar negeri dengan pengguna berbadan hukum negara tujuan penempatan akan menimbulkan diskriminasi, merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id ketidakpastian hukum serta menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, karena satu sisi bnp2tki juga diberi wewenang untuk melakukan pelayanan, mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan kepada para pemohon. bahkan pemerintah dalam menghentikan melarang penempatan harus memperhatikan saran dari bnp2tki, yakni dalamkeberadaan bnp2tki kontras dengan semangat efisiensi anggaran, sebab apbn terserap tiap tahun sebesar rp. milyar pertahun (pemborosan uang negara), apakah tidak sebaiknya bidang industri tenaga kerja indonesia (pekerja migran) negara membentuk badan usaha bumn) khusus untuk hal (penempatan) tersebut, sehingga fungsi pengawasan dan perlindungan tki tetap berada pada departemen (luar negeri dan tenaga kerja): bahwa dalam putri bagian bab badan nasional penempatan dan perlindungan tki berbunyi:danmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goddalam bab perlindungan tki ditentukan:bahwa secara tegas dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang perlindungan tenaga kerja indonesia luar negeri ditentukan dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam diberikan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kepada calon tki tki yang ditempatkan oleh bnp2tki dandalam nomor tahun juga ditentukan yang memberikan perlindungan yakni perwakilan, yang menurut nomor tahun yang dimaksudengan demikian keberadaan bnp2tki adalah lembaga yang tidak jelas keberadaannya apakah sebagai pelayanan optis tki tki ataukah sebagai badan yang mencari keuntungan (profit oriented), fakta bnp2tki sebagai wasit dan sekaligus sebagai pemain untuk itu fungsi dan wewenang bnp2tki menimbulkan ketidakpastian hukum dengan kementerian tenaga kerja dan kementerian luar negeri, hal yang demikian sangat merugikan hak konstitusional para pemohon, hak untuk mendapatkan kepastian bekerja, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, serta keberadaan dari bnp2tki mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan atau setidak tidaknya berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, bahwa dan dan putri tentang keberadaan, fungsi dan wewenang bnp2tki menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai berikut: secara yuridis yang memberikan perlindungan kepada tki yang bekerja luar negeri (masa penempatan) baik tki yang ditempatkan oleh bnp2tki maupun oleh pemohon i optis yakni: perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler berada kementerian luar negeri (vide uupptki juncto nomor tahun sehingga keberadaan bnp2tki menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat timbulnya penyalahgunaan kekuasan (abuse power) sebab bnp2tki adalah lembaga negara non departemen, yang juga mempunyai fungsi pelayanan, pengawasan, sekaligus menempatkan tki luar negeri, sesuai dan putri, para pemohon setiap calon tki tki mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan purna penempatan, dan secara tegas ditentukan yang memberikan perlindungan, pembinaan adalah kementerian yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan sesuai nomor tahun ditentukan: nomor tahun tki, dan perwakilan negara penempatan: selanjutnya putri menentuk: bahwa keberadaan bnp2tki dengan kewenangan yang diberikan oleh dan putri justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena para pemohon diawasi oleh kementerian tenaga kerja dan bnp2tki dan kementerian luar negeri, sebagaimana yang pernah dialami oleh pemohon yang pernah diperiksa oleh kementerian tenaga kerja cg. dirjen binapenta dan bnp2tki dengan permasalahan yang sama, hal ini juga menimpa optis dan tki yang lainnya, padahal para pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang merupakan amanat konstitusi uud sepatutnya fungsi pengawasan dilakukan oleh (satu) lembaga atau (satu) departemen saja yang berkompeten, sehingga optimis dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional demi kepentingan dan perlindungan tenaga kerja indonesia. bahwa dan dan putri tentang keberadaan, fungsi, dan wewenang bnp2tki menimbulkan diskriminasi dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasan (abuse power), sebagai berikut merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bnp2tki sebagai lembaga pemerintah non departemen yang pembentukannya berdasarkan putri yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan dan juga melakukan penempatan tki layaknya badan hukum perdata optis) dengan pengguna berbadan hukum negara pengguna, maka eksistensi perusahaan badan hukum perdata optis) merupakan kompetitor bnp2tki dalam penempatan tki luar negeri (dan mustahil pemohon i optis mampu bersaing dengan bnp2tki, sebab bnp2tki menggunakan anggaran uang negara apbn), bnp2tki juga diberi kekuasaan oleh putri untuk melakukan pelayanan, pengawasan, dan penempatan), hal yang demikian menimbulkan diskriminasi dalam hal proses penempatan dan perlindungan tki luar negeri, kondisi tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sebab putri mana penghentian larangan tki untuk bekerja luar negeri harus memperhatikan saran bp2tki, dan dalam huruf putri memberikan wewenang kepada bnp2tki untuk melakukan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (pap), penyelesaian masalah: sumber sumber pembiayaan:, dan peningkatan kesejahteraan tki dan keluarganya. satu badan mempunyai wewenang menempatkan dan wewenang mengawasi penempatan dapat dipastikan dengan penalaran yang wajar akan berpotensi tindakan penempatan yang dilakukan bnp2tki tidak teratasi oleh bnp2tki selaku pengawas. bagaimana mungkin bnp2tki akan mengawasi dirinya sendiri? bagaimana mungkin menteri tenaga kerja dan menteri luar negeri mengawasi kepala bnp2tki yang sama sama bertanggung jawab kepada presiden? bnp2tki yang diberi wewenang untuk melaksanakan penempatan tki luar negeri dengan pengguna berbadan hukum negara tujuan penempatan (vide huruf aj, layaknya pemohon i optis, terbukti telah menimbulkan diskriminasi dalam proses pelayanan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun gopenempatan, karena pemohon i optis hak dan kewajibannya diatur sedemikian rupa dalam putri, sedangkan bnp2tki selaku lembaga badan yang berhak pula untuk menempatkan tki tidak diatur ketentuan sebagaimana yang ditentukan buat optis serta bnp2tki berhak melayani diri sendiri dalam melakukan penempatan tki luar negeri, seandainya negara berkehendak melakukan usaha dengan terlibat dalam usaha penempatan tki luar negeri dengan menempatkan tki dengan pengguna berbadan hukum negara tujuan, seperti pemohon i optis, sudah seyogyanya dibentuk badan usaha milik negara khusus untuk itu, tidak dengan membentuk bnp2tki, yang menjadi wasit (pengawas) sekaligus pemain (badan penempatan), sehingga fungsi perlindungan dan pengawasan dapat optimal dan fair, bahwa dengan demikian dan dan putri telah merugikan hak konstitusional para pemohon dan bertentangan dengan uud maka dan dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, bahwa kerugian konkret dan kerugian konstitusional dengan berlakunya dan dan dan dan putri yakni hilangnya hak untuk berusaha bagi pemohon untuk rekrutmen dan penempatan tki negara timur tengah bahkan telah menghilangkan hak wni yang berusaha bidang poliklinik tki (medical center), balai latihan kerja. dan karyawan yang ada penampungan optis, dan pemohon dan pemohon iii hilang haknya untuk bekerja, serta kerugian konstitusionalnya yakni perlakuan diskriminatif negara dan atau bnp2tki kepada optis asia pasifik dengan optis timur tengah , atau dengan tabulasi dapat kami paparkan singkat sebagai berikut: mengurangi menghapus perjanjian pemerintah hak pemohon selaku dengan badan hukum tenaga kerja migran untuk pengguna negara. tujuan bekerja negara negara berpotensi tki tidak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god timur tengah mendapatkan perlindungan yang optimal, sebab diskresi negara dalam hal memberikan perlindungan menjadi berkurang dengan adanya keterikatan pemerintah dengan perjanjian tersebut. tki tki yang ditempatkan pemerintah dengan tki tki yang ditempatkan optis berpotensi mendapat perlakuan yang berbeda mengurangi menghapus perjanjian tertulis hak pemohon selaku| sepanjang negara tujuan tenaga kerja migran untuk belum tidak meratifikasi bekerja negara arab konvensi pekerja migran saudi, yordania, dan tki berpotensi tidak kuwait mendapatkan perlindungan yang optimal sebab ketiadaan resiprositas antara negara pengguna tujuan dengan negara tki mengurangi menghapus frasa untuk melindungi hak bekerja pemohon tki tki untuk negara negara yang penghentian pelarangan, tidak sedang: berperang, |tanpa tafsir yang jelas, terserang wabah penyakit, berpotensi melumpuhkan maupun negara yang hak ekonomi (hak untuk bukan musuh indonesia bekerja) warga negara indonesia diluar negeri tki yang ditempatkan keterlibatan bnp2tki merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ditempatkan pemerintah hak tki mendapatkan mendapatkan perlakuan perlindungan secara yang diskriminasi maksimal dari kemlu. perlakuan diskriminasi bnp2tki kepada optis dalam hal penempatan tki. tidak mendapatkan penempatan tki oleh kepastian menjalankan pemerintah mengurangi usaha penempatan tki kesempatan peluang usaha bagi pemohon tki yang ditempatkan oleh pemerintah dengan yang ditempatkan optis berpotensi mendapat perlakuan perlindungan yang berbeda negara pengguna menghapus mengurangi secara contrary jika hak optis untuk pemerintah tidak membuat melakukan penempatan perjanjian dengan negara tujuan maka sudah menghapus kesempatan hak pemohon untuk menempatkan tki pada badan hukum mitra usaha negara tujuan. hak pemohon melaksanakan penempatan negara tujuan yang sudah meratifikasi konvensi migran tanpa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god perjanjian tertulis sekalipun perlindungan tkp sudah menjadi kewajiban negara tujuan. berhentinya usaha menghapus mengurangi hak penempatan tki untuk bekerja timur tengah frasa untuk melindungi tki tkp memuat norma yang kabur (vague norman) udah menghapus mengurangi hak badan hukum untuk menjalankan usaha mata pencaharian (penempatan tki tki) pemohon selaku optis pengawasan bnp2tki atas dan timur tengah dengan penempatan tki tki oleh optis asia pasifik bnp2tki sendiri, tidak diperlakukan diskriminasi memberikan perlindungan oleh bnp2tki dan atau dan perlakuan yang sama kemenakan (objektif) dengan persaingan usaha tidak penempatan yang dilakukan sehat antara optis optis dengan bn2tki berakibat perlindungan terhadap tki calon tki tidak optimal dan tidak terpadu. bahwapemohon pailit, dan melakukan phk, dan pemohon dan iii menjadi kehilangan hak mendapatkan kepastian atas mata pencaharian, tidak akan terjadi jika mahkamah menyatakan dan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan putri bertentangan dengan undang undang dasar berdasarkan uraian atas mohon mahkamah konstitusi republik indonesia untuk memutuskan: menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon,bertentangan dengan undang undang dasarpenempatan tersebut dilaksanakan pada negara tujuan yang sudah meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan buruh migran,untuk melindungi calon tki tkidinegara tujuan, serta negara tujuan yang tidak sedang bermusuhan dengan republik indonesiatahu: bukti fotokopi akta pendirian dan izin kemenakan untuk pt. gayung mulya iki, bukti fotokopi paspor atas nama nuri binti abdul hamid aceh pemohon ii), bukti fotokopi paspor atas nama babussalam pemohon iii): bukti fotokopi surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor se. men vi tentang penghentian sementara pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia arab saudi untuk pekerja sektor domestik part), bukti fotokopi surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor se. men ppt kln ix tentang penghentian sementara pelayanan penempatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tenaga kerja indonesia kuwait untuk pekerja sektor domestik part) bukti fotokopi surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor se. men ppt kln vii tentang penghentian sementara pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia yordania untuk pekerja sektor domestik part) bukti fotokopi memorandum understanding between the ministry manpower and transmigration the republic indonesia and the ministry employment and labor the republic korea the sending indonesian workers the republic korea under the employment permit system: bukti fotokopi surat perjanjian penempatan antara badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia dan calon tenaga kerja indonesia korea, bukti fotokopi memorandum understanding between the indonesian economic and trade office taipei and the taipei economic and trade office indonesia the recruitment placement and protection indonesian overseas workers: bukti fotokopi data penempatan perlindungan tenaga kerja indonesia tahun badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerjadan drupakan badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkangayung mulya iki, bertanggal april telah ditetapkan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis (vide bukti dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat menempatkan tki negara negara timur tengah, bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia pemegang paspor nomor (vide bukti mendalilkan pada tahun pernah menjadi tenaga kerja indonesia tki) riyadh, saudi arabia, dirugikan hak konstitusionalnya karena pada saat ini tidak dapat lagi menjadi tki negara tersebut. bahwa pemohon iii adalah perseorangan warga negara indonesia pemegang paspor nomor (vide bukti dirugikan hak konstitusionalnya karena sampai saat ini tidak dapat menjadi tki negara negara timur tengah. bahwa kerugian kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan menurut para pemohon diakibatkan oleh berlakunya dan dan dan guo menurut para pemohon menyebabkan kementerian tenaga kerja kemenakan) sejak tahun telah melarang menghentikan penempatan tki negara negara timur tengah. selain itu, keberadaan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia bnp2tki) mengakibatkan para pemohon diperlakukan tidak sama hadapan hukum,. i3.6j) menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama dalil dan bukti para pemohon baik selaku optis maupun tki yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing), kemudian dihubungkan dengan kerugian hak merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id badan hukum publik atau privat: atau lembaga negarabbadan hukum perdata, berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum indonesia, bergerak bidang usaha penempatan tenaga kerja indonesia atau disebut optis , merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god.dan dan dan yang masing masing menyatakan,merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god.: dan peningkatan kesejahteraan tki dan keluarganya. terhadap dan serta uud yang masing masing menyatakan9j menimbang bahwa para pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas dan dan dan terhadap merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god dan dan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dengan adanya ketentuan dan kemenakan telah melarang penempatan tki informal tki domestik penata laksana rumah tangga part) (dua puluh satu) wilayah negara timur tengah, namun untuk tki formal maupun informal korea, jepang, malaysia, singapura, hongkong, dan taiwan diperbolehkan, padahal khusus taiwan, indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dan tidak mengakui taiwan sebagai negara yang berdaulat: bahwa larangan penghentian untuk menempatkan bekerja negara negara timur tengah merugikan hak konstitusional para pemohon karena menimbulkan mutltitafsir dan dapat dinilai secara subjektif oleh kemenakan bnp2tki sehingga berakibat terjadinya diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan. selain itu, larangan penghentian tersebut kontras dengan semangatdengberdasarkan hal tersebut, menurut para pemohon, cukup beralasan untuk memaknaidalam hal penempatan tki dan frasa untuk melindungi calon tki trip dalamnegara tujuan, serta negara tujuan yang tidak sedang bermusuhan dengan republik indonesia: bahwa frasa pengguna berbadan hukum negara tujuan penempatan" yang termuat dalam dan huruf menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum serta mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan karena keberadaan bnp2tki: bahwa keberadaan bnp2tki sebagaimana dimaksud dalam dan serta fungsi dan tugas bnp2tki sebagaimana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dimaksud dalam dan kontras dengan semangat efisiensi anggaran, menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum serta penyalahgunaan wewenang sebab bnp2tki adalah lembaga non departemen yang juga mempunyai fungsi pelayanan, pengawasan, sekaligus menempatkan tki luar negeri, i3.dalil para pemohon terkait larangan atau penghentian tki domestik (domestic worker) sebagaimana termuat dalam menurut mahkamah merupakan kewenangan pemerintah indonesia, cast kemenakan, menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja domestik luar negeri agar semua pihak yang terkait melakukan evaluasi dan pembenahan sistem penempatan dan perlindungan tki informal domestik. demikian juga mengenai penetapan negara negara tertentu tertutup bagi penempatan tki, sebagaimana ditentukan dalam merupakan kewenangan pemerintah, cast kemenakan. kewenangan tersebut dalam rangka mengimplementasikan kedua guo sehingga menurut mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menurut mahkamah kedua guo beserta penjelasannya telah secara jelas menentukan pertimbangan dikeluarkannya kebijakanyakni untuk melindungi tki luar negeri. menentukan bahwa dalam menetapkan negara negara tertentu tertutup bagi penempatan tki, pemerintah selain mendasarkan pada pertimbangan ada dan tidak adanya perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan tki dengan pemerintah republik indonesia, juga berdasarkan pertimbangan keamanan yang dalam penjelasannya disebutkan antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular. menurut mahkamah, oleh karena masalah penempatan dan perlindungan tki luar negeri menyangkut hubungan antar negara maka sudah sewajarnya menjadi kewenangan pemerintah termasuk dalam hal mengeluarkan kebijakan moratorium pelarangan atau penghentian dan penetapan negara negara tertentu yang tertutup bagi penempatan tki dengan didasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah ditentukan dalam undang undang guo: bahwabukan berarti bersifat diskriminatif karena tki domestik memiliki perbedaan dengan mereka yang memiliki ketrampilan dan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mendapat pelayanan atau perlakuan yang berbeda sehingga lebih terlindungi, selain itu, kebijakan pemerintah tersebut tidak hanya diberlakukan kepada para pemohon, namun kepada seluruh calon tki pada penempatan baru dan tki yang telah selesai kontrak kerjanya. adapun untuk tki yang masih bekerja atau memperpanjang kontrak, sepanjang sesuai dengan prosedur, dan calon tki yang sedang dalam proses penempatan, dikecualikan dalam kebijakan pemerintah tersebut, yang kemudian dituangkan dalam keputusan menteri tenaga kerja bertanggal mei keputusan tersebut juga tidak hanya berlaku pada optis akan tetapi juga terhadap pemerintah sendiri, dalam hal ini bnp2tki dalam menempatkan tki luar negeri, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god berdasarkan pertimbangan atas, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, bahwa terhadap frasa pengguna berbadan hukum negara tujuan penempatan , sebagaimana termuat dalam dan huruf menurut mahkamah, justru hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan memberi kepastian hukum tki yang digunakan oleh pengguna tki yang berbadan hukum luar negeri. ketentuan yang mensyaratkan pengguna tki berbadan hukum adalah hal yang wajar karena dengan ketentuan tersebut apabila terjadi suatu masalah yang menimpa tki tersebut lebih mudah meminta pertanggungjawaban karena pengguna iki sudah berbadan hukum. dengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: bahwa mengenai keberadaan bnp2tki, menurut mahkamah, merupakan penjabaran dari semangat keterpaduan yang dianut dalam pada bagian menimbang huruf dinyatakan bahwa penempatan tkiki yang ditempatkan luar negeri. berdasarkan hal tersebut pembentuk undang undang mengamanatkan pembentukan bnp2tki yang berfungsi untuk melaksanak (vide dengan demikian, keberadaan bnp2tki merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang undang yang telah ternyata selama ini berdampak positif dalam hal penempatan dan perlindungan tki luar negeri, demikian juga mengenai tugas bnp2tki yang mencakup pelayanan, koordinasi, dan penempatan tki luar negeri, menurut mahkamah, sudah sewajarnya selaku lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan secara terintegrasi dalam satu pintu dengan menyatukan semua instansi terkait sehingga tugasnya harus mencakup pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan tki. dengan tugas tersebut sudah sewajarnya bersinggungan dengan instansi pemerintah terkait, misalnya dengan kementerian luar negeri dalam rangka melakukan koordinasi dalam pembinaan dan perlindungan tki selama masa penempatan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan fungsi dan cakupan tugas bnp2tki maka susunan keanggotaannya berasal dari wakil wakil instansi pemerintah terkait (vide 2004j yang kemudian ditentukan dalamyang menyebutkan bahwa bidang tugas masing masing instansi terkaitberdasarkan susunan keanggotaan bnp2tki tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan tki secara terintegrasi dengan menyatukan semua instansi terkait, seperti kementerian ketenagakerjaan berkaitan dengan surat izin perekrutan sip) dari optis, kementerian hukum dan ham dalam hal ini keimigrasian untuk pengurusan surat perjalanan luar negeri atau paspor, kementerian luar negeri menyangkut perlindungan warga negara luar negeri, kementerian dalam negeri dalam hal ini kependudukan dan catatan sipil berkaitan dengan dokumen jati diri calon tki, kementerian kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta kepolisian untuk kepentingan penegakan hukum bidang penempatan dan perlindungan tki: menurut mahkamah, oleh karena keberadaan, cakupan tugas, dan keanggotaan bnp2tki telah ditentukan dalam sehingga tidak menimbulkan diskriminasi karena baik tki yang ditempatkan oleh bnp2tki maupun optis memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan dalam dan adapun mengenai dalil para pemohon yang menyatakan bnp2tki menimbulkan inefisiensi anggaran, menurut mahkamah, hal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan karena menyangkut anggaran sehingga bukanlah kewenangan mahkamah untuk menilainya,kamis, tanggal delapan belasmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godsuai surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahun tanggal aprilpt. gayung mulya alif, dan selama berusaha bidang penempatan tki negara tujuan khusus negara negara timur tengah, (bukti bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, pemegang paspor nomor at. dahulu pemegang paspor nomor adalah tki t klang pada tahun pernah menjadi tki riyadh saudi arabia pulang tahun dan ingin bekerja lagi arab saudi namun tidak bisa, sedangkan pemohon iii adalah perseorangan warga negara indonesia, pemegang paspor nomor adalah tki yang sampai saat ini tidak bisa bekerja negara negara timur tengah: (bukti dan bahwa para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya sebagai berikut:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god, pembekalan akhir pemberangkatan pap): penyelesaian masalah, sumber sumber pembiayaan:kementerian tenaga kerja dan transmigrasi sekarang menjadi kementerian tenaga kerja selanjutnya disebut disebut kemenakan' sejak tahun telah melarang menghentikan penempatan tki negara negara merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id timur tengah, namun sisi lain, kemenakan membuka lebar lebar optis dan tki untuk ditempatkan negara negara asia pasifik, seperti taiwan dan hongkong, bahwa akibat dengan dihentikan dilarangnya pemohon untuk menempatkan tenaga kerja indonesia dan pemohon dan pemohon iii dihentikan dilarang untuk ditempatkan negara negara timur tengah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para pemohon, yakni hak untuk bekerja, hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama depan hukum, hak untuk mendapatkan kepastian hukum serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang wenang oleh penguasa, menjadi hilang dengan adanya dan dan undang undang nomor tahun bahwa selain itu para pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya serta dan putri guo, karena dengan adanya yang menjadi dasar dibentuknya badan penempatan dan perlindungan tki atau disebut juga bnp2tkp', yang mempunyai fungsi, melayani para pemohon, mengawasi para pemohon serta bnp2tki juga diberikan wewenang untuk menempatkan tiki luar negeri layaknya pemohon i optis (vide dan pptkij menimbulkan ketidakpastian hukum, mengakibatkan para pemohon diberlakukan tidak sama hadapan hukum dan bahwa prinsipnya hak untuk bekerja, hak untuk diperlakukan sama hadapan hukum, hak untuk mendapatkan kepastian serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang wenang oleh penguasa merupakan hak asasi yang dilindungi oleh uud dan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi merupakan tanggung jawab negara, namun hak untuk bekerja dan hak diperlakukan sama yang dimiliki para pemohon justru dihapus, dan atau dikurangi atau dibatasi dengan berlakunya ketentuan dan dan dan putri: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa calon tenaga kerja indonesia dalam keadaan yang normal dapat diberikan haknya meninggalkan negara untuk menggunakan hak aslinya yakni hak untuk bekerja luar negeri negara pengguna, namun sudah menderita oleh ketidakadilan, dan bagi badan hukum optis) sebagai pihak yang juga menderita sebab tidak dapat melangsungkan usahanya dikarenakan pelarangan penghentian pengiriman penempatan tki luar negeri, yang dimohon ujian tersebut atas sudah dan atau berpotensi merugikan para pemohon dan sudah menerbitkan ketidakadilan, bahwa norma norma yang terkandung dalam yang diujikan sudah melahirkan derita karena ketidakadilan pada para pemohon . keadilan untuk siapa dengan adanya tersebut? melalui pendekatan recognition injustice sebagaimana dikemukakan anthony amat (editor) dalam buku analytic jurisprudence anthology halaman memaparkan suatu pendekatan baru tentang keadilan yang disebutnya internal notion justice, yang dijadikan dasar analisis untuk menemui makna adil bukan dengan pertanyaan apa itu keadilan, tetapi siapa yang menderita karena ketidakadilan philips hadron argumentasi hukum gajah mada university press hal. sesuai uraian atas dan pokok permohonan yang dimohon ujian guo sudah menghapus, mengurangi hak hak asasi para pemohon (inkonstitusional). bahwa untuk itu maka para pemohon memiliki legal standing dan mengalami kerugian konstitusional sehingga berhak memohonkan konstitusionalitas guo mahkamah, ii. dalam pokok permohonan: bahwa negara republik indonesia, sesuai dengan uud adalah negara hukum (rechstaat), maka tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak hak konstitusional: bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlaku putri, yakni:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan pertimbangan untuk melindungi calon tkbahwa ketentuan putri yang memuat frasa untuk melindungi calon tki tki sebagai alasan untuk menghentikan atau melarang penempatan tki negara timur tengah sudah merugikan hak konstitusional para pemohon. ketentuan putri yang mengatur . bahwa frasa dengan pertimbangan untuk melindungi calon tki tki dapat ditafsirkan secara subyektif oleh kemenakan bnp2tki yang sudah merugikan calon calon tki atau tki tki yang ingin bekerja dan kembali bekerja timur tengah khususnya para pemohon, tentunya alasan dalam konteks perlindungan tki secara penafsiran sistematis dapat dijumpai dari penjelasan yakni untuk keamanan tki yakni terbebas dari bencana alam, bahaya perang, dan wabah penyakit menular. maka alasan dan pertimbangan yang terukur dan objektif supaya tidak merugikan mengurangi hak warga negara tki tki) pada uupptki frasa untuk melindungi tki tki sebagai alasan penghentian penempatan seyogianya diartikan bahwa negara tujuan negara pengguna adalah: tidak sedang dalam bahaya perang tidak sedang terserang wabah penyakit menular merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tidak sedang mengalami bencana alam dan untuk melindungi kepentingan negara, dapat ditambahkan: bahwa negara tujuan bukan negara musuh republik indonesia. sehingga undang undang guo menjadi konstitusional, jelas dan tidak berpotensi normalnya diperluas tanpa batas oleh pemerintah bnp2tki sehingga dapat menghentikan melarang penempatan dengan alasan subjektif sesuka penguasa yang menyengsarakan rakyat dalam hal mendapatkan akses untuk bekerja luar negeri. jika dalam negeri sendiri akses lapangan kerja terbatas dan potensi siksaan dan kekerasan majikan sering juga terjadi, apakah justru tidak lebih baik membuka akses selebar lebarnya penempatan tki luar negeri, bukan sebaliknya dengan justru menghentikan penempatan dengan alasan pertimbangan yang berdampak kerugian (ketidakadilan) pada banyak pihak. bahwa dengan adanya ketentuan dan undang undang guo, kemenakan telah melarang pemohon untuk menempatkan tki informal tki domestik part serta pemohon dan pemohon iii sebagai tki informal domestik plr dilarang untuk bekerja dan mencari nafkah wilayah timur tengah negara): saudi arabia, mesir, maroko, tunisia, mauritania, kuwait, yordania, uni emirates arab, oman, latar, aljazair, sudah resmi ditutup oleh menteri tenaga kerja untuk pekerja sektor domestik penata laksana rumah tangga part), (larangan penghentian untuk bekerja bagi tki informal domestik part negara negara timur tengah terjadi sejak tahun sampai saat permohonan guo didaftarkan mahkamah) (vide bukti bukti dan bukti namun sisi lainnya kemenakan bnp2tki membolehkan putri menempatkan tki tki formal maupun informal part untuk bekerja korea, japan, malaysia, singapore, hongkong, dan taiwan, sedangkan taiwan tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan nkri dan nkri tidak mengakui taiwan sebagai negara yang berdaulat. bahwa larangan penghentian untuk menempatkan bekerja negara negara timur tengah, alasan dengan pertimbangan untuk melindungi calon tki tki merupakan bukti terjadinya diskriminasi bagi para pemohon, karena merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitunnias barat. nama wa'naso warung pekerjaan anggota dprd kabupaten nias, dengan jabatan sebagail2 pemohon nama aluizaro telaumbanua, ma. pd.l: nama royal zaigustus memberi kuasa kepada famili'asa bawamenewi, s.h., anggota dprd kabupaten nias, yang berbahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan nias barat provinsi sumatera utara lembaran negara republik indonesia nomor sebab ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum atas wilayah kabupaten nias dan kabupaten nias barat, telah menghambat pelaksanaan hak dan atau kewenangan konstitusional badan hukum publik pemerintahan kabupaten nias dan kabupaten nias barat sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam dan dan dan dan dan dan dan uud terutama pelayanan publik terhadapapat dilaksanakan denganmencakup seluruh kecamatan lolofitu moi, sedangkan aspirasi dan keinginan masyarakat termasuk tokoh tokoh masyarakat sebagaimana yang tercantumecara tegas telah ditetapkan bahwadilayani oleh pemerintah daerah nias barat dan sebahagian pemerintah kabupaten nias, dimana pada setiap pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten nias, pemohon tidak pernah menyetujui alokasi anggaran (lima) desa yang dimaksud, sebelum adanya amandemen terhadap nomor tahun tentang pembentukan kabupaten nias barat provinsi sumatera utara, terutama huruf sehingga baik pemerintah daerah kabupaten nias barat maupun kabupaten nias tidak mampu memberikan pelayanan publik secara pasti dan optimal kepada (lima) desa yang dimaksud, terutama hak hak konstitusional dari masyarakat bidang kepastian hukum, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan dan dan uud bahwa ketentuan huruf nomor tahun sudah sangat jelas bahwa seluruh kecamatan lolofitu moi termasuk dalam wilayah cakupan kabupaten nias barat, sedangkan menurut aspirasi dan keinginan masyarakat (lima) desa tersebut, sejak awal perenkaran kabupaten nias menginginkan tetap bergabung dengan kabupaten nias sebagai kabupaten induk, dimana aspirasi dan keinginan masyarakat yang dimaksud sudah secara terang benderang dituangkan dalammaka telah terjadi pengabaian terhadap hak hak konstitusional sebahagian masyarakat kabupaten nias. bahwa oleh karena dalam huruf nomor tahun tentang pembentukan kabupaten nias barat tidak dicantumkan kata kata dan atau kalimat sebahagian kecamatan lolofitu moi, masyarakat (lima) desa mengajukan keberatan kepada pemerintah kabupaten nias dan dprd kabupaten nias. aspirasi dan keinginan masyarakat (lima) desa tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten nias kepada pemerintah daerah provinsi sumatera utara dan pemerintah pusat cg. menteri dalam negeri. bahwa pada tanggal aprilcakupan wilayah (lima) desa kecamatan lolofitu moi, dengan meminta laporan hasil fasilitasi terhadap cakupan wilayah (lima) desa yang dimaksudahwa selanjutnya,waktu pembahasan rancangan peraturan daerah yang dimaksud, terjadi beberapa perbedaan pendapat antara anggota dprd kabupaten nias, antara lain menteri dalam negeri cg. surat direktur jenderal pemerintahan umum tidak dapat menganulir undang undang dan karenanya bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi, sebab undang undang hanya dapat dibatalkan dan atau diamandemen dengan undang undang dan atau putusan mahkamah konstitusi. akan tetapi karena desakan berbagai pihak, akhirnyaberdasarkan surat gubernur nomor tanggal september maka sampai saat sekarang ini, statussecara hukum masih tetap berada dalam cakupan wilayah nias barat, sehingga segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh kabupaten nias tidak sah menurut hukum. bahwa sesungguhnya untuk menyelesaikan status administrasi (lima) desa yang dimaksud, harus diselesaikan dengan mengamandemen ketentuan huruf baik melalui pemerintah pusat bersama sama dengan lembaga legislatif, maupun melalui hak uji materiil terhadap undang undang oleh mahkamah konstitusi. bahwa oleh karena pemerintah tidak sungguh sungguh menyelesaikan sengketa kedua kabupaten kabupaten nias barat dan kabupaten nisecara hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan status administrasi (lima) desa yang dipersoalkan, telah mengakibatkan terjadinya berbagai tindakan pelanggaran hukum pada penyelenggaraan pemerintahan pada (lima) desa yang dimaksud, antaranya: dalam pemilihan umum legislatif, pemerintah telah menggabungkan (lima) desa dalam cakupan wilayah kabupaten nias dengan menggabungkannya dalam cakupan wilayah kecamatan hiliserangkai, kecamatan botomuzoi dan kecamatan hiliduho yang ditetapkan sebagai daerah pemilihan dapil bahwa sesungguhnya, sebelum adanya kepastian hukum administrasi (lima) desa yang dimaksud, maka status (lima) desa tersebut tetap termasuk dalam cakupan wilayah kabupaten nias barat, sehingga pelaksanaan pemilihan umum pada (lima) desa, tetap bergabung dengan daerah pemilihan kabupaten nias barat. dengan demikian penetapan (lima) desa tersebut dalam cakupan wilayah kabupaten nias dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah menimbulkan kerugian terhadap caleg anggota dprd kabupaten nias peserta pemilu dan caleg anggota dprd terpilih kabupaten nias yang berasal dari dapil sebab suara caleg yang berasal dari (lima) desa yang dimaksud tidak dapat digabungkan dan ditetapkan sebagai hasil pemilihan umum kabupaten nias sebelum dilakukannya amandemen terhadap huruf nomor tahun tentang pembentukan kabupaten nias barat provinsi sumatera utara. bahwa akibat lain yang timbul karena belum adanya kepastian hukum terhadap status administrasi (lima) desa yang dimaksud adalah pelaksanaan hak konstitusional dari pemohon pemohon dan pemohon sebagaimana dimaksud dalam dan huruf nomor tahun serta hak konstitusional masyarakat (lima) desa yang dimaksud sebagaimana yang dimaksuddan uud tidak dapat terlaksana, baik oleh pemohon pemohon dan pemohon maupun oleh pemerintah daerah. bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan tentang status administrasidprd kabupaten nias telah memutuskan untuk mengajukan uji materil terhadap huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten nias barat, sesuai dengan keputusan dprd kabupaten nias nomor tahun tanggal april sehingga hak hak konstitusional masyarakat, terutama pelayanan publik segala aspek kehidupan bermasyarakat pada (lima) desa yang dimaksud tidak terabaikan baik oleh pemerintah daerah kabupaten nias barat maupun kabupaten nias. bahwa dari uraian dan fakta yang telah dikemukakan atas, cukup jelas bahwa dengan tidak dicantumkannya kata kata dan atau kalimat sebahagian kecamatan lolofitumoi dalam huruf nomor tahun tentang pembentukan kabupaten nias barat provinsi sumatera utara, yang'uso, desa lolofitu dan desa wangi, telah mengakibatkan seluruh desa kecamatan lolofitu moi masuk dalam cakupan wilayah kabupaten nias barat dan sedangkan aspirasi dan keinginan masyarakat pada awal perencanaan dan pengusulan pemekaran kabupaten nias sebagaimana(lima) desa dari kecamatan lolofitu moimasuk dalam cakupan wilayah kabupaten nias barat. bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukumpermohonan uji materil ini dengan amar putusan sebagai berikut: mengadili: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnyadimaknai seluruh kecamatan lolofitu moi menjadi wilayah kabupaten nias barat.diperbaiki dengan menambahkan kata kata dan atau kalimat sebahagian kecamatan lolofitu moi yang meliputi (delapan) desa. memberitakan keias barat provinsi sumatera utara, berikut dengan penjelasannya: bukti fotokopi keputusan gubernur sumatera utara nomor pts tahun tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias, tanggal november bukti fotokopi keputusan gubernur sumateras tahun tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota, ketua dprd dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias, tanggal november bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias nomor tahun tentang persetujuan uji materi terhadap undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten nias barat provinsi sumatera utara, tanggal april bukti fotokopi surat nomor tanggal maret perihal moratorium pembentukan kecamatan, bukti fotokopi surat nomor pum, tanggal oktober perihal status administrasi (: bukti fotokopi surat nomor tanggal oktober perihal klarifikasi peraturan daerah kabupaten nias, berikut dengan laporannya, bukti fotokopi surat nomor apem, tanggal mei perihal penggabungan (lima) desa dalam cakupan wilayah kabupaten nias, bukti fotokopi surat nomor pum, tanggal april perihal klarifikasi cakupan wilayah desa kecamatan lolofitu modan dan dan serta dberasal dari sebagian wilayah kabupaten nias yang terdiri atas cakupan wilayah: a. kecamatan lolofitu moi: dan. terhadap dan dan dan dan dan serta dan uud yang menyatakandan uud setiap warga negara berhak mendapat pendi3. menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang undang, cast huruf terhadap dan dan dan. uudlayanimpinan dprd kabupaten nias yang bertindak untuk dan atas nama dprd kabupaten nias dan masyarakat dalam kerangka representasi rakyat kabupaten nias, yang telah mendapat persetujuan dari dprd kabupaten nias untuk melakukan pengujian huruf terhadap uud mahkamah (vide bukti para pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: bahwa ketentuan huruf telah menentukan cakupan wilayah kabupaten nias barat adalah seluruh kecamatan lolofitu moi yang terdiri dari desa yaitu desa sisobawino ii: desa dunia, desa ambush: desa hilimbowo mau, desa hilimbuasi, desa hilir'uso: desa lolofitu, desa wangi: desa ehosakhozi: desa orahili idxno, desa area: desa onombongi, dan desa lolofaoso. sesungguhnya berdasarkan aspirasi masyarakat seharusnya yang diserahkan kepada kabupaten nias barat adalah sebanyak delapan desa yaitu desa sisobawino desa dunia, desa ambush: desa hilimbowo ma'u: desa hilimbuasi: desa hilir'uso: desa lolofitu: dan desa wangi. adapun desa yaitu desa ehosakhozi: desa orahili idxno, desa area: desa onombongi, dan desa lolofaoso, tidak diserahkan kepada kabupaten nias barat dan tetap berada dalam wilayah kabupaten nias sebagai kabupaten induk. fakta tersebut dapat diketahui dalam formulir isian data kelon daerah otonom baru kabupaten nias barat) yang ditandatangani oleh bupati nias dan ketua dprd kabupaten nias: dengan adanya hal tersebut atas,ara pemohon, karena satu sisi pemerintah menginginkan mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pelayanan kelima desa tersebut, namun para pemohon kurang setuju sebelum adanya kepastian hukum tentang status administrasi kelima desa tersebut. apalagi kabupaten nias barat selalu mengalokasikan dana dalam apbd untuk melayani dan membangun kelima desa tersebut, sehingga menimbulkan alokasi dana yang saling tumpang tindih, bahwa oleh karena status kelima desa tersebut belum memiliki kepastian hukum, para pemohon sebagai salah satu unsur pelaksanaan tugas pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan pada kelima desa tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan yaitu, antara lain, legislasi, anggaran dan pengawasan, sehingga menyebabkan masyarakat dari kelima desa tersebut tidak mendapatkan pelayanan seluruh bidang pemerintahan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan, sosial dan pemerintahan yang dijamin oleh uud i3. menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dengan saksama permohonan para pemohon, untuk menentukan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, mahkamah terlebih dahulu mengutip putusan nomor puu bertanggal februari dalam paragrafutusan tersebut, menurut mahkamah, para pemohon selaku pimpinan dprd tidak dapat mewakili kepentingan daerah hadapan pengadilan tanpa bersama sama dengan kepala daerah, sebaliknya yang harus mewakili kepentingan daerah adalah kepala daerah dengan persetujuan dprd. lagipula mahkamah tidak menemukan adanya kerugian para pemohon baik secara faktual maupun potensial dengan berlakunya yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon. pemekaran wilayah kabupaten nias menjadi kabupaten nias barat yang cakupan wilayahnya diambil dari salah satu kecamatan yang berada kabupaten nias sebagai kabupaten induk, yaitu kecamatan lolofitu moi yang mempunyai tiga belas desa merupakan konsekuensi logis dari suatu wilayah pemekaran yang masih dalam ruang lingkup negara kesatuan republik indonesia. apabila para pemohon dalam hal membahas ataupun menyusun apbd untuk wilayahnya sendiri, yaitu kabupaten nias seharusnya tidak lagi mempersoalkan anggaran desa yang sudah menjadi cakupan wilayah lain dalam hal ini desa yang sudah masuk cakupan wilayah kabupaten nias barat, dan hal tersebut juga dapat langsung dikonsultasikan kepada pemerintah pusat kementerian dalam negeri) yang tidak akan merugikan para pemohon sebagai perangkat pemerintahan daerah, i3.tanding) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam mk. dengan demikianahmad fadli semadi santo ttd ttd anwar usman muhammad alimkesemuanya hak hak konstitusional tersebut atas, baik oleh pemohon pemohon dan pemohon selaku salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan daerah maupun pemerintah daerah kabupaten nias dan pemerintah kabupaten nias barat tidak dapat memenuhi dan melaksanakannya. begitu pula dengan hak masyarakat desa dalam mendapatkan hak hak konstitusionalnya tidak dapat diterima sebagaimana desa desa lain yang ada kabupaten nias dan kabupaten nias baratkonstitusi. huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimpemohon adalah mengenai pengujian undang undang nomor tahun terhadap uud maka mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan pemohon. iipemohon dan pemohon adalah pimpinan dprd kabupaten nias, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dprd kabupaten nias serta untuk dan atas nama masyarakat dalam kerangka representasi rakyat kabupaten nias sebagaimana dimaksud dalam. bahwa nomor tahun adalah: kecamatan pahami.moi kecamatan ulu moro'o. bahwa dari ketentuan huruf tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa cakupan wilayah kabupaten nias barat mencakup seluruh kecamatan lolofitu moi yang terdiri dari (tiga belas, desa wangi, desa ehosakhozi, desa orahili idxno, desa area, desa onombongi, dan desa lolofaosngguhnya, berdasarkan aspirasi masyarakat,si, dimana fakta ini dapat diketahuilluntuk dana operasional pemerintahan desa, pelayanan kesehatan dan pendidikan dilayani dan didanai oleh pemerintah daerah nias barat melalui apbd dan khusus untuk penempatan dan pembayaran gaji pegawai negeri sipil, dilayani dan didanai oleh pemerintah kabupaten nias melalui apbd. bahwaemohon, dimana pada satu sisi pemerintah menginginkan untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pelayanan (lima) desa yang dimaksud, akan tetapi pemohon kurang setuju sebelum adanya kepastian hukum tentang status administrasi (lima) desa yang dimaksud, apalagi karena kabupaten nias barat selalu mengalokasikan dana dalam apbd untuk melayani dan membangun (lima) desa tersebut, sehingga menimbulkan alokasi dana yang saling tumpang tindarenanya pemohon telah meminta pemerintah provinsi sumatera utara dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan status administrasi (lima) desa. bahwa pada prinsipnya, pemerintah daerah kabupaten nias barat dan pemerintah daerah kabupaten nias, setuju menyerahkan penyelesaian tentang status administrasi (lima) desa yang dimaksud kepada pemerintah pusatoleh karena status (lima) desa yang dimaksud, belum memiliki kepastian hukum, pemohon sebagai salah satu unsur pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, tidak dapat melaksanakan tugas dan. fungmberikan pelayanan pada (lima) desa yang dimaksud, terutama dalam fungsi pemohon yang diatur dalam dankni legislasi, anggaran dan pengawasan yang telah mengakibatkan masyarakat (lima) desa yang dimaksud tidak mendapat pelayanan seluruh bidang pemerintahan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pembangunan, bidang sosial dan bidang pemerintahan, dimana hal ini bertentangan dengan dan dan dan dan dan dan dan uud bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang telah dikemukakan atas, patut dan beralasan hukum pemohon pemohon dan pemohon memiliki hak konstitusional mengajukan permohonan ini kepada mahkamah konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status (lima) desa yang dimaksud.taramemberi kepastian dan jaminan kepada'para pencari keadilan yang disalahkan' melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk mcakupan wilayah suatu daerah, sehingga tidak terjadi keragu raguan dan tidak menimbulkan perselisihan sengketa antara daerah yang satu dengan yang lainnya. bahwa kepastian hukum merupakan hal yang harus dianut dalam membuat suatu peraturan perundang undangan, sehingga tidak terjadi multi tafetiap orang, kelompok, golongan dan atau masyarakat dan bahkan negara. bahwa pada akhir tahun kabupaten nias provinsi sumatera utara membuat rencana untuk memekarkan kabupaten nias menjadi (empat) daerah otonom yakni daerah otonom kota gunungsitoli, daerah otonom kabupaten nias barat, daerah otonom kabupaten nias utara dan daerah otonom kabupaten nias sebagai kabupaten induk. bahwa berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat termasuk tokoh tokoh masyarakat, telah disepakati wilayah yang masuk dalam cakupan setiap daerah otonom. khusus daerah otonom kabupaten nias barat terdiri darsebahagian kecamatan lolofitumoi dan kecamatan ulu moro'o. bahwa(. bahwa,pada waktu disahkannya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten nias barat, lembaran negara republik indonesia nomor pada huruf cakupsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lambunyi, adalah rancu dan menimbulkan salah tafsir, yang mana penafsiran itu bertentangan dengan undang undang dasar bahwa beberapa ketentuan undang undang dasar sebagai batu uji atas ketentu a au lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilihadalah sebagai berikut: uud yang berbunyi: kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar" dan yang berbunyi dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden". uud yang berbunyi: anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum uud yang berbunyi: pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adilsedangkan mencoblos adalah proses akhir. perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan hal inisetelah calon pembeli tersebut menyeleksi baju yang akan dia beli, maka mintalah hatinya pada satu pilihan dan setelah itu, dia akin membeli baju pilihannya itu, supaya baju pilihannya itu sah menjadi miliknyaa beli tersebut tidak pas ukurannya, atau hal hal lain yang tidak dia sukai. perumpamaan atas memberikan gambaranpemilih (pembeli), karena tanpa mencoblos, pemilih tidak akan dapat memiliki apa yang dia pilih atau tidak mempunyai suara. perumpamaan atas memberikan pengertian bahwa, menyamakan hak memilih dengan mencoblos adalah kekeliruan besar. hak memilih itu boleh digunakan boleh tidak, maka apabila mencoblos disamakan dengan memilih, akan terjadi pula kesamaan hukum pada mencoblos yaitu boleh mencoblos dan boleh tidak mencoblos. persamaan ini jelas tidak dibenarkan karena menggunakan hak memilih itu adalah hak dan mencoblos adalah kewajiban, sebagaimana yang akan dijelaskan bawah. adapun kalau ditinjau dari segi bahasa, kata kata, "boleh menggunakan boleh tidak, boleh melakukan boleh tidak", itu adalah kata kata yang hanya pas digunakan untuk sesuatu yang apabila dilakukan atau tidak, akan memberi dampak yang sama. kalau dampak yang ditimbulkannya berbeda atau bahkan bertolak belakang, maka kata kata itu tidak pas untuk digunakan. seperti kalau ada orang sakit keras,maka kita akan mengatakan "kamu harus berobat" tidak boleh kita mengatakan "kamu boleh berobat, boleh tidak" karena dampak yang ditimbulkannya bertolak belakang. apabila dia berobat, maka dia akan sehat dan hidup, tetapi kalau dia tidak berobat, maka dia akan nati. orang yang mengatakan. boleh berobat. boleh tidak, itu sama artinya dia menyamakan orang hidupang matisuara, yang pada akhirnya mempunyai pemimpin, sedangkan pemilih yang tidak mencoblos pilihannya dia tidak mempunyai suara,dan akhirnya tidak mempunyai pemimpin dan yang perlu diingat adalah bahwa satu suara dalam pemilu itu bisa menjadi sesuatu yang berharga sangat mahal, karena seperti ketentuan untuk bisa memenangkan pilpres, harus memperoleh suara plus satus tidak menggunakannya juga boleh. kedua: bahwa bunyi frasa untuk dapat menggunakan hak memilih" dan frasa "harus terdaftar sebagai pemilih" mengandung kerancuan makna, karena yang harus terdaftar sebagai pemilih bukanlah rakyat yang akan menggunakan hak memilihnya, tetapi yang harus terdaftar sebagai pemilih, adalah rakyat yang akan mencoblos pilihannya sebagaimana uraian atas. berpartisipasi dalam pemilu (mencoblos) adalah kewajiban. sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum mencoblos pilihan pada hari pemilihan umum, terlebih dahulu kita harus mengetahui, mengapa sesuatu itu diwajibkan oleh negara?. jawabannya adalah: karena sesuatu itu merupakan hal yang sangat fundamental untuk tegaknya bangsa nan negara serta penyelenggaraannya. sebagaimana kewajiban membela negara dan kewajiban membayar pajak. membela negara ini merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh negara kepada rakyat, karena tanpa ada kewajiban itu, maka eksistensi bangsa dan negara ini bisa terancam. begitu juga kewajiban membayar pajak,merupakan kewajiban setiap warga negara, karena tanpa pajak, negara ini tidak bisa membangun dan tidak bisa menyelenggarakan negara sebagaimana mestinya. dari uraian ini dapat kita ketahui bahwa, pemimpin negara itu termasuk sesuatu yang fundamental untuk menentukan eksistensi suatu bangsa, karena tidak mungkin suatu negara bisa tegak tanpa ada pemimpinnya. bahwa uud menyatakan bahwa:"dst, dari penjelasan tersebut atas, sangat jelas bahwa dalam pemilu rakyat mempunyai hak dan kewajiban. hak rakyat dalam pemilu sudah jelas yaitu hak memilih, kalau mencoblos dalam pemilu juga dihukum sebagai hak rakyat lalu dimanakah letak kewajiban rakyat dalam pemilu? bahwasebagaimana tersebut dalam dan uud sedangkan satu satunya jalan yang dibenarkan oleh undang undang dasar untuk mewujudkan bentuk kekuasaan tersebut atas adalah dengan pemilihan umum, sebagaimana uudmaka secara otomatis, wajib pula hukumnya bagi rakyat yang sudah memenuhi persyaratan untuk mencoblos pilihannya dalam pemilihan umum tersebut, karena tidak mungkin masuk akal sehat apabila sesuatu yang wajib kita adakan, tetapi jalan untuk mengadakannya bukan merupakan suatu kewajiban. bahwa manusia selain mempunyai hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban asasi. sebagaimana undang bi". selain itu kebutuhan terhadap pemimpin adalah kebutuhan dasar manusia sebagai mahluk sosial karena tanpa ada pemimpinnya, maka akan terjadi hukum rimba yang tentunya akan menginjak injak hak asasi manusia itu sendiri. bahwa menetapkan kewajiban bagi rakyat untuk berpartisip.tsi dalam pemilu juga sesuai denganyangbahwa rakyat indonesia mempunyai beberapa kewajiban menurut uud antara laiadalah: kewajiban membayar pajak dan kewajiban membela negara. kewajiban membayar pajak ini adalah kewajiban yang berat, karena harus mengeluarkan biaya, apalagi seperti yang diketahui, bahwa pada saat ini dana pajak banyak diselewengkan. demikian juga kewajiban membela negara adalah kewajiban yang sangat berat sekali, karena tidak cuma mempertaruhkan harta, tetapi juga harus mempertaruhkan jiwa dan raga, sebagaimana yang terjadi pada waktu resolusi jihad dikatakan oleh hadhorotus syeikh hasyim asy'ari pada tanggal november sejarah mencatat pada waktu belanda datang lagi untuk menjajah indonesia dengan membonceng tentara sekutu presiden sukarno meminta fatwa kepada hadhorotus syeikh hasyim asy'ari tentang bagaimana hukumnya berperang membela negara. beliau hadhorotus syeikh hasyim asy'ari, memberikan fatwa bahwa, hukumnya berperang membela negara adalah wajib. rakyat harus merenungkan, berapa ratus ribu jiwa rakyat saat itu melayang, berapa banyak anak kehilangan orang tua, berapa banyak orang tua kehilangan anaknya, berapa banyak istri kehilangan suaminya, kehilangan kerabat dan keluarganya, rumah serta harta bendanya, karena melaksanakan kewajiban ini apabila dibandingkan dengan kewajiban tersebut atas maka kewajiban mencoblos dalam pemilu ini adalah kewajiban yang sangat ringan,dan bisa dikatakan tidak membebani rakyat sama sekali, karena tanpa perlu mengeluarkan biaya, apalagi sampai mengorbankan jiwa dan raga. keringanan dalam melaksanakan kewajiban ini masih ditambah dengan proses mencoblos, yang sekarang ini diberikan kemudahan kemudahan seperti: pemilih yang tidak dapat datang tps karena sakit, boleh mencoblos rumah sakit, pemilih yang berada luar negeri boleh mencoblos sana dan kemudahan kemudahan lain yang "memanjakan" pemilih. oleh karena itu, sangat aneh dan tidak adil sikap kita terhadap para pahlawan, apabila ada yang keberatan melaksanakan kewajiban ini. lain lain v1. bahwa yang namanya kewajiban berkonsekwensi adanya hukuman. uud berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan. jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadap, hukum tersebut memberikan pemahaman bahwa, setiap orang, apa iti laki laki atau perempuan, tua atau muda, rakyat atau pemimpin, pemilih atau terpilih semuanya berhak mendapat keadilan. adapun yang terjadi saat ini bahwa, keadilan itu adalah.sesuatu yang mahal harganya karena merupakan "barang langka", terutama keadilan antara pihak pemilih (rakyat) dan pihak terpilih (eksekutif dan legislatif). banyaknya oknum oknum legislatif dan eksekutif sebagai pihak terpilih dalam pemilu yang terjerat kasus korupsi, dengan menkuman yang ringan, begitu juga banyaknya pemilih (rakyat) yang masih hidup bawah garis kemiskinan, sementara pihak terpilih banyak oknum yang hidup berfoya foya, menunjukkan belum adanya keadilan itu. bahkan boleh dibilang, negeri ini dalam keadaan darurat hukum dan korupsi. oleh karena itu berkaitan dengan kewajiban mencoblos yang berkonsekwensi adanya hukuman bagi yang tidak melaksanakannya, juga merupakan kewajiban darurat , artinya saat ini belum adil kalau rakyat yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut diberi hukuman, sampai pihak terpilih yaitu legislatif dan eksekutif betul betul konsekuen dengan tugas dan kewajibannya, sehingga keadilan itu akan tercipta dan kewajiban itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya. bahwa dengan "kewajiban darurat" ini diharapkan dapat merubah pola pikir serta menyadarkan masyarakat, bahwa mereka harus mencoblos pilihannya dalam pemilu dengan ikhlas, tanpa mementingkan kepentingan sesaat yang berupa imbalan, karena yang terjadi saat ini adalah, banyak pemilih yang "menjual mahal" hak suaranya, dalam arti banyak dari mereka, memilih bukan berdasarkan siapa yang paling layak untuk dipilih, tetapi berdasarkan siapa yang paling banyak memberikan imbalan. praktek seperti ini disebabkan karena mencoblos dalam pemilu dipahami sebagai hak, bukan kewajiban. fakta dilapangan ini sungguh "ironi" dengan kebyar pemilihan umum yang begitu menggema, karena praktek "menjual suara" tersebut akan membuat hasil terbaik dalam pemilu sulit untuk diwujudkan. sedangkan disisi lain "kewajiban darurat" ini diharapkan dapat "menyentuh hati" pihak terpilih yaitu legislatif dan eksekutif untuk lebih mengkoreksi diri, mawas diri, tahu diri dan memperbaiki diri, serta lebih fokus pada tugas dan kewajibannya, mengingat mereka bisa duduk lembaga tersebut, dikarenakan kewajiban yang dibebankan kepada rakyat, bukan karena "biaya" yang telah mereka keluarkan. bahwa menurut pemohon kurang adanya calon pemimpin yang ideal menurut masyarakat, sebagai alasan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu, merupakan alasan yang tidak dibenarkan, karena bagaimanapun, tidak mungkin membiarkan negara ini tanpa ada pemimpinnya. sedangkan saat ini sulit sekali mencari pemimpin yang betul betul amanah, sehingga sikap yangdiunduh dari laman tepat bagi rakyat adalah bahwa mereka harus memilih salah satu dari beberapa calon pemimpin yang menurutnya paling baik, walaupun yang paling baik itu jauh dari ideal. mengangkat pemimpin yang tidak amanah memang akan mendatangkan kerusakan, tetapi membiarkan negara ini tanpa pemimpin akan jauh lebih rusak. oleh karena itu rakyat harus memilih salah satu dari dua hal yang masing masing mendatangkan kerusakan, dengan memilih mana yang kerusakannya paling ringan. seperti seorang sopir dengan kendaraan yang penuh dengan penumpang, yang dihadapkan pada dilema antara menabrak seekor kambing ataukah membelokkan kendaraannya jurang yang sangat dalam, kalau dia menabrak kambing berarti dia akan membunuhnya tetapi apabila tidak menabraknya, dia akan membunuh seluruh penumpangnya. bahwa budaya politik indonesia yang "mengharuskan" bagi para peserta pemilihan yang dipilih secara langsung oleh rakyat mulai dari kepala desa, bupati, gubernur, walikota, sampai presiden dan wakilnya, untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar, agar bisa ikut berkompetisi menjadi pemimpin, itu adalah budaya yang tidak sehat, serta budaya yang merugikan rakyat sendiri, sehingga sebisa mungkin dikurangi atau bahkan dihilangkan. karena budaya tersebut selain dapat memancing pemimpin terpilih untuk melakukan korupsi, juga telah menutup peluang rakyat yang "kurang mampu" untuk ikut berkompetisi menjadi pemimpin, padahal dia punya kualitas dan integritas serta dedikasi yang tinggi untuk memimpin masyarakat, bangsa dan negara ini. dengan kesadaran rakyat sebagai mahluk sosial bahwa memilih pemimpin itu adalah merupakan kewajibannya, diharapkan akan membuka peluang yang sama bagi rakyat untuk menjadi peserta pemilu dan memunculkan iklim yang sehat dalam dunia politik yang berupa kompetisi yang fair antara "si kaya dan miskin" dalam meraih amanat kepemimpinan. sehingga dengan demikian diharapkan akan muncul pemimpin pemimpin yang betul betul berkualitas setiap level dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya akan membawa bangsa dan negara indonesia ini mencapai cita cita perjuangannyavibunyi undang undang nomor tahun serta undang undang nomor tahun adalah tidak lengkap sehingga menimbulkan kesalahpahaman. seharusnya bunyi tersebut adalah setiap warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur (tujuh bola. supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti hak memilih. bahwa bunyi frasa nomor tahun yang berbunyi untuk dapat menggunakan hak memilih" serta nomor tahun seharusnya berbunyi untuk dapat mencoblos pilihannya" hal ini dikarenakan kenyataan lapangan adalah bahwa yang harus terdaftar sebagai pemilih adalah rakyat yang akan mencoblos pilihannya bukan rakyat yang akan menggunakan hak memilihnya. bahwa hak memilih dalam dan tersebut atas adalah, bukan hak asasi manusia, tetapi hak konstitusional, karena mengartikan hak memilih sebagai hak asasi manusia, bertentangan dengan dan uud serta dan nomor tahun tentang hak asasi manusia. bahwa arti memilih adalah mantannya hati pemilih pada salah satu dari beberapa pilihan yang ada dari peserta pemilumenggunakan hak memilih itu tidak boleh diartikan dengan anti mencoblos, tetapi diartikan dengan menyeleksi para peserta pemilu, untuk diketahui siapa yang paling layak untuk dipilih. bahwa mencoblos adalah proses "pengesahan pilihan" bukan proses pilihan. bahwa undang undang dasar mewajibkan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu, sebagaimana tersebut dalam dalam arti tersirat pada dan serta didukung pula nomor tahun tentang hak asasi manusia. bahwa kewajiban mencoblos dalam pemilu, saat ini belum waktunya untuk diterapkan secara utuh, karena kalau saat ini kewajiban tersebut diterapkan secara utuh dalam arti yang tidak melaksanakannya diberi hukuman, maka justru akan menciptakan ketidakadil dan juga untuk memunculkan pemimpin pemimpin yang berkualitas disetiap level kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. vii. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dengan ini pemohon memundang undang dasar secara tersirat dengan jelas, mewajibkan rakyat yang sudah memenuhi persyaratan, untuk mencoblos pilihannya pada hari pemungutan suara. bahwtadalah rancu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. menyatakan bahwa nomor tahun yang berbunyi untuk gunakan hak memilih warga negara indonesia sebagaimana adalah rancu dan tidak mempunyaiberpendapat lain, mohon agar majelis hakim konstitusi dapat memutus, bukti fotokopi surat jalan pemohon dari desa sooko, kecamatan sooko, kabupaten ponorogo, nomormakalah dari mahkamah konstitusi tentang hak konstitusional perempuan dan tantangan pengakuannya yang disampaikan oleh prof. dr. jimmy asshiddigidulesebut, menurut pemohon bertentangan dengan danpresiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasara tahun sekali". uud yang berbunyi: pemilihan umum " uud yang berbunyi: setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam. tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara il. kedudukan hukum (legal standing pemohon ii. bahwa undang undang nomor tahun beserta penjelasannya menyatakan: pemohon adalah pihak yang dengan.dianggap telah dirugikan3, sert?, telah menimbulkan kesalahpahaman mengenai arti hak memilih dan menggunakan hak pilih , yang mengakibatkan kurangnya partisipasi rakyat dalam pemilu. kesalahpahaman tersebut disebabkan karena adanya pemahaman bahwa hak memilirupakan hak asasi manusia sehingga dimaknai boleh digunakan atau tidak digunakan, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat baik moril maupun materiil: bahw,menurut pemohon adalah rancu. kerancuan tersebut adalah penggunaan frasa hak memilih dalam tersebut disamakan dengan mencoblos. pada kenyataannya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat mencoblos atau memberikan hak suaranya. bahwa bunyi frasa, untuk dapat menggunakan hak memilih dan frasa harus terdaftar sebagai pemilih mengandung kerancuan makna, karena yang terdaftar sebagai pemilih bukanlah rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya, tetapi yang terdaftar sebagai pemilih adalah rakyat yang akan mencoblos pilihannya: bahwa presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, serta dewan perwakilan rakyat daerah adalah bentuk kekuasaan yang ada negara indonesia, sebagaimana ditentukan dalam dan serta uud oleh karena untuk mewujudkan kekuasaan tersebut dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam uud maka secara otomatis wajib bagi rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk mencoblos pilihannya dalam pemilihan umumlegal standing) untuk mengajukan permohonan guomemohon pengujian konstitusionalitas dan serta dan terhadap dan dan uud yang inti permasalahannya adalah soal frasa hak memilih i3. menimbang bahwa uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . salah satu konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia. hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusimanusia. hak menentukan pilihan dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak dan kebebasan manusia yang bersifat universal dan diakui oleh uud hal tersebut sejalan dengan alinea pertama pembukaan uud yang menyatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. . i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam putusan mahkamah3 menimbang bahwa uud juga telah menegaskan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar' vide uudnyelenggarakanlain itu, juga untuk memilih penyelenggara pemerintahan yang menjalankan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh lembaga perwakilan sebagaimana dimaksudenurut mahkamah,dengan demikian adalah hak bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih. sebagai hak, dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan. artinya, ada kebebasan bagi pemilih. dengan demikian dalil pemohon yang mewajibkan pemilih menggunakan hak pilihnyakil mochtar selaku ketua merangkap anggota, achmad nowiki, arief hid, muhammad alim, anwar usman, tanggal lima belas, bulan juli, tahun duanwar usmanhartono ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadi ttd. materialis akbar panitera pengganti ttd. achmad edi subiantlan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya berbunyi: setiap warga negara berhak dar wajib ikut serta dalam pembelaan negara berbunyi setiap orang berhak atas per.pbahwa, namun karena hak asasidalam undang undang ham tersebut adalah untuk membangun masyarakat, untuk ikut serta dalam membangll. alasan permohonan pengujian il. bahwa berlakunytelah menimbulkan kesalahpahaman berskala nasional mengenai "arti hak memilih dan arti menggunakan hak memilih dalam dan tersebut atas, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi rakyat dalam pemilu, karena pemahaman yang berkembang selama ini adalah bahwa, hak memilih dalam tersebut dipahami sebagai hak asasi manusia sehingga boleh digunakan dan boleh tidak digunakan, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat baik moril maupun materil. bahwa kerugian negara yang berupa moril adalah, karena usaha yang dilakukan negara dalam menjalankan pemilihan umum kurang diindahkan oleh masyarakat, padahal ibarat bangunan, pemilihan umum ini adalah pondasi yang akan menentukan bangunan yang berada atasnya. pemilihan umum ini adalah proses bernegara yang paling penting, karena pemilihan umum inilah yang akan menentukan arah dan nasib bangsa ini pada tahun yang akan datang, dan tentunya juga masa masa selanjutnya, karena membangun suatu bangsa itu harus berkelanjutan. bahkan kalau kita teliti lebih jauh, sebagian besar persoalan besar bangsa yang terjadi saat ini, yang berupa korupsi, kolusi dan lain lain,tidak lepas kerancuan bunyipemahaman tersebut atas. sebab, dengan pemahaman yang keliru itu, mengakibatkan hasil terbaik dari proses pemilihan umum sangat sulit untuk diwujudkan. padahal hasil pemilihan umum inilah yang akan mengendalikan bangsa dan negara ini, untuk mencapai cita citanya. adapun kerugian materi jelas terjadi karena usaha komisi pemilihan umum dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu mulai dari mencetak surat suara, menyusun dpt, sosialisasi, dan persiapan persiapan lainnya telah memakan biaya negara yang tidak sedikit,belum lagi kurangnya partisipasi masyarakat ini, mungkin juga bisa menyebabkan pemilihan diulang ulang dalam beberapa tahap yang akan menguras energi dan biaya yang sangat besar dari bangsa ini, padahal pengulangan pemilu itu adalah sesuatu yang benar benar mubazir, karena tidak bisa menambah kebaikan apapun pada bangsa dan negara serta pada calon terpilih. bahwa pemohon sebagai warga negara merasa sangat prihatin dengan kondisi ini, sehingga pemohon mengajukan permohonan uji materi danggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, supaya dapat diketahui maksud sebenarnya dari dan tersebut atas. iv. pokok permohonan iv.iundang undang, serta hukum hadir dalam kehidupan masyarakat indonesia yang berbeda beda suku dan agama ini adalah untuk sama sama dijalankan dengan tidak sekedar menurut kata kata hitam putih (according letter) melainkan menuntut semangat dan makna yang lebih dalam (to the very meaning). hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan juga dengan kecerdasan emosional dan spiritual demi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta terpenuhinya hak hak asasi manusia, sehingga undang undang seharusnya tidak bgc: diunduh dari laman multitafsir yang berakibat terjadinya pertentangan dalam masyarakat yang pada akhirnya menjadi kontra produktif. adapun multitafsir dan kesalahpahaman yang berkembang selama ini tentang pemilu adalah pada permasalahan permasalahan berikut ini: hak memilih bukan hak asasi manusia. bahwa dalam penjelasan rumusandisebutkan sudah jelas, padahal menurut pemohon, rumusan dan tersebut atas sangat tidak jelas dan rancu. bahwa hak memilih dalam tersebut atas, tidak dijelaskan termasuk hak apa,karena dalam hukum itu ada macam macam hak antara lain adalah: hak asasi manusia,hak konstitusional dan hak hukum. adapun hak memilih dalam tersebut atas selama ini dianggap atau dipahami serta disosialisasikan pada masyarakat sebagai hak asasi manusia, sedangkan pengertian hak asasi manusia itu sendiri sebagaimana dalam undang undang nomor tahun tentang ham adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat,, dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa, hak memilih bukanlah hak asasi manusia karena: hak asasi manusia adalah hak pemberian tuhan, sedangkan memilih dalam pemilu adalah hak pemberian negara republik indonesia kepada rakyatnya. hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada sejak manusia itu dalam kandungan, sedangkan hak memilih adalah hak yang baru diberikan ketika seseorang berusia tahun dan atau pernah kawin. seandainya hak memilih itu adalah hak asasi manusia maka konsekuensinya adalah semua manusia (rakyat) termasuk bayi dan anak anak harus diberi kesempatan untuk ikut pemilihan umum, yang tentunya hal ini akan membuat pemilihan umum, yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia tidak mungkin dapat dilaksanakan. hak asasi manusia adalah hak yang hanya boleh dibatasi dengansasi orang lain, sebagaimana disebutkan dalam undang undang dasar yang menyatakanserta dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang hak asasi manusia yang berbunyisemata mata untuk menjamin, sedangkan hak memilih dibatasi dengan usia pemilih tahun dan atau sudah pernah kawin, padahal pembatasan ini bukanlah karena faktor untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan hak asasi orang lain, tetapi karena dimaksudkan pada usia itu manusia sudah dewasa, dan mampu memikul kewajiban serta berfikir untuk menentukan arah bangsa dan negara ini dengan ikut serta dalam pemilu. bahwa uud yang berbunyi sebagaimana juga disebutkan pada undang undang nomobeda,m manusia alas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, kehidupan lainnyagc: diunduh dari laman dari bunyi tersebut atas menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu tidak boleh diskriminatif, sedangkan pembatasan usia tahun dan atau sudah pernah kawin jelas merupakan bentuk diskriminatif.pada tanggal november jakarta, beliau menyampaikan bahwa pengertian pengertian mengenai hak warga negara juga harus dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal. hak konstitusional (constitutional right) adalah hak hak yang dijamin dalam dan oleh uud sedangkan hak hak hukum (legal right) timbul berdasarkan jaminan undang undang dan peraturan perundang undangan bawahnya (subordinate legislation). setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam uud pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian "constitutional right" yang dijamin dalam uud selain itu, setiap warga negara indonesia memiliki juga hak hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang undang ataupun peraturan perundang undangan lain yang lebih rendah. hak hak yang lahir dari peraturan luar undang undang dasar disebut hak hak hukum (legal right) bukan hak konstitusional (constitutional right)". mengamati dari apa yang disampaikan prof. dr. jimmy assidigie tersebut, dapat kita ketahui bahwa hak memilih termasuk hak konstitusional, karena secara tegas dijamin dalam uud begitu juga dalam penjelasan nomor tahun hak tersebut termasuk hak konstitusional. makna menggunakan hak memilih. bahwa oleh karena hak memilih itu termasuk hak yang diberikan negara kepada rakyat, mengandung maksud bahwa, negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemilu dengan cara memilih salah satu dari beberapa pilihan dalam pemilu tersebut, apakah itu calon presiden dan wakilnya atau para calon legislatif. dalam sebuah negara demokrasi, hak memilih ini memang hams diberikan negara kepada rakyat, karena yang boleh jadi pemimpin hanya satu pasang, kalau itu pemilihan presiden dan wakilnya, demikian juga jumlah kota dalam legislatif juga terbatas, sedangkan peserta pemicunya banyak. pemberian hak memilih ini dibuktikan, dengan sudah ditetapkannya peserta pemilu jauh hari sebelum hari pelaksanaannya, juga diberikannya kesempatan kepada para peserta pemilu untuk berkampanye menyampaikan visi dan misinya dalam membangun negara, sehingga hal itu membuat rakyat punya waktu dan pertimbangan yang cukup untuk menentukan pilihannya masing masing sesuai dengan analisa rasio dan hati nuraninya. bahwnomor tahun yang berbunyi untuk dapat menggunakan hak memilih, adalah rancu. kalau kita mengamati dengan seksama bunyi tersebut kita akan menemukan dua macam kerancuan yaitu: pertama, menggunakan hak memilih dalam tersebut disamakan dengan mencoblos, sebab kenyataannya kalau tidak terdaftar sebagai pemilih, pemilih tersebut tidak dapat mencoblos atau memberikan hak suaranya menurut pemohon, berdasarkan fakta lapangan pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sangat keliru dan salah kaprah. lalu apakah sebenarnya makna dari menggunakan hak pilih itu?. untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita perhatikan uraian bawah inipertama: dan diakhiri sebelum pemilih melakukan pencoblosan. kedua:ketiga: mencoblos, proses mencoblos ini adalah proses untuk "pengesahanmembawa pilihannya masing masing untuk dilakukan pencoblosan supaya pilihannya itu sah. kesimpulannya adalah, menggunakan hak memilih itu tidak sama dengan mencoblos, karena menggunakan hak memilih adalah proses awt. angkasanya indahabadi yang diwakili oleh thomas chandra sebagai direktur utama yang memberi kuasa kepada ivan sugandi dan srono, pada tanggal juni dengan nomor puu x untuk menguji konstitusionalitas undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan,cc. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal julimahkamah konstitusi pada tanggal juli telah menerima surat dari pemohon, bertanggal jul,ahmad fadil semadi, anwar usman, dan hamdan zeldakil mochtar, ahmad fadil semadakil mochtar ahmad fadli semadi ttd ttd anwar usman muhammad alim ttd hamdan zelda panitera pengganti, ttd yunita ramad. andi muhammad amrun, s.h., m.h.: dobel amir, s.h., kn.: dan merlin, s.h., melalui suratix perihal permohonan pengujian danseptember telah memberikan nasihat kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya, bahwa para pemohon telah menyampaikan perbaiktelah disampaikan pula dalam persidangan tanggal oktoberud nomor puu ix yang diterima dalam persidang: permohonan dengan register perkara nomor puu ix perihalsepuluh bulan novakil mochtarahmad fadli semadi akil mochtar ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. martian wibowoyang diajukan oleh: i1. nama ir. ilham arief mikrajuddin, mm.: pekerjaan walikota makassar, alamat jalan jenderal ahmad yani nomor makassar, alata ana nan ana halal ann enh sebagai pemohon nama mulyadi hamid, pekerjaan komisioner ombudsman makassar, alamat jalan jenderal urip sukoharjo, komplek ktc makassar: lama laa aaa aan alan nnn nan lan nnnnanen ann en. sebagai pemohon ii: nama bagus sarwono, pd., si. pekerjaan anggota ombudsman daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta, alamat jalan tentara zeni pelajar nomor pingin kidul, yogyakarta, lama ana ana alan alan alan nnnnne l . sebagai pemohon iii: nama ananta heri pramono, se., mm. pekerjaan anggota ombudsman swasta provinsi daerah istimewa yogyakarta alamat jalan tentara zeni pelajar nomor pingin kidul, yogyakarta, lama lan lan nan nan ann ana nnnnnlan lnn . sebagai pemohon iv: nama syahrul priadi pekerjaan anggota ombudsman daerah kabupaten asahan alamat jalan jenderal ahmad yani nomor kisaran, asahan: lama alan lan nan nan nnn nnnananennn en. sebagai pemohon nama syamsuddin alamsyah pekerjaan koordinator kopel alamat jalan batu raya nomor makassar: lan aal alaa all ana nnn nan ana nnnnnnnnnnnan lnn . sebagai pemohon vi: nama bahar gantung pekerjaan anggota dpd alamat jalan sultan hasanuddin nomor makassar: lama aal nella nan ann ann ann nnnnnel uns sebagai pemohon vii: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada adnan buyung azis, sh., uli parutan sihombing, sh., llm., airin harahap, sh., si., para advokat pada kantor lembaga ombudsman kota makassar, beralamat kantor jalan urip sukoharjo komplek ktc nomor kelurahan karuwisi utara, kecamatan panarukan, kota makassarlembaga lembaga dan lembaga lembaga tersebut tentu tidak disebut sebagai lembaga negara, tetapi dapat disebut sebagai lembaga daerah sepanjang bekerjanya dibiayai oleh anggaran belanja negara atau daerah bukti lembaga lembaga ombudsman yang diwakili oleh pemohon ii, iii, iv, dan adalah dibiayai dari apbd anggaran pendapatan dan belanja daerah), sehingga dapat disebut sebagai lembaga daerah bukti dan dengan demikian, pelarangan penggunaan istilah ombudsman" adalah bertentangan dengan uud dan ori bertentangan dengan uud bahwa tidak ada satupun dalam uud yang memerintahkan agar ombudsman" harus diatur dengan undang undang. demikian pula, menurut bahwa ombudsman" bukanlah merupakan materi muatan yang harus diatur dengan undang undang. dengan demikian, maka ombudsman" dapat diatur dengan produk hukum selain undang undang: bahwa menurut prof. jimmy asshiddigie sebagaimana yang telah dikemukakan atas bahwa lembaga lembaga negara yang secara eksplisit maupun secara implisit disebutkan dalam uud adalah tidak termasuk ombudsman republik indonesia ori). bahkan, ditambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membentuk lembaga lembaga daerah yang dibiayai dari apbd. bahwa misalnya lod diy dan los diy adalah lembaga daerah yang dibentuk untuk pertama kalinya tahun dengan keputusan gubernur diy dan kemudian pada tahun dibentuk berdasarkan peraturan gubernur diy sebagaimana yang telah disebutkan atas. dengan demikian, pelarangan pembentukan ombudsman" daerah atau penggunaan istilah atau nama ombudsman oleh guo dalam ori adalah jelas jelas sangat bertentangan dengan uud dan ori bertentangan dengan uud bahwa ketentuan dan ori guo yang melarang atau memerintahkan agar institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang telah menggunakan istilah atau nama ombudsman untuk nama institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya harus menggantinya dalam waktu paling lambat (dua) tahun sejak mulai berlakunya undang undang ini dan apabila tetap menggunakan nama ombudsman" dianggap telah menggunakan nama ombudsman" secara tidak sah telah sangat potensial menimbulkan kerugian bagi para pemohon, karena para pemohon melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang sah bukti p i2, dan bahwa apabila ketentuan dan ori guo tidak dibatalkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. oleh karena itu, sangat jelas bahwa dan ori guo bertentangan dengan uud yang secara konstitusional menjamin asas kepastian hukum. butir bertentangan dengan uud bahwa butir menyebutkan secara tegas ombudsman" adalah "lembaga negara".dst. kata "negara" dalam kalimat "lembaga negara" dalam angka guo sangat potensial menimbulkan kerugian hukum bagi para pemohon dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai pengawas pelayanan publik daerah sebagaimana yang diatur dalam produk hukum daerah guo tentang pembentuk ombudsman provinsi diy, kota makassar, dan kabupaten asahan: bahwa apabila kata "negara" sebagaimana yang terdapat dalam kalimat "lembaga negara" dalam butir guo tidak dibatalkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon, karena dengan demikian secara otomatis adalah tidak termasuk dalam pengertian ombudsman" sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik yang diakui eksistensinya oleh guo,guo dibatalkan, karena sangat jelas merugikan eksistensi lembaga lembaga ombudsman yang sudah ada dan bertentangan dengan 28d uud ganti nama adalah absurd" bahwa istilah ombudsman" bukanlah merupakan istilah asli dari bahasa indonesia, istilah ombudsman" adalah istilah yang diserap dari istilah asing. dengan demikian, istilah ombudsman" sudah merupakan istilah global (mendunia) yang secara otomatis pula istilah tersebut telah terlanjur menjadi milik masyarakat umum yang telah lazim digunakan jauh sebelum dikeluarkan dan diberlakukannya ori. oleh karena itu, apabila ori melarang penggunaan istilah atau nama tersebut adalah "absurd". menurut antonius suatu dan teen masduki adalah swedia pertama kali mendirikan lembaga ombudsman klasik justice ombudsman) tahun dalam perkembangannya tidak saja state ombudsman yang mengurusi maladministrasi publik, tumbuh juga ombudsman yang dibentuk kalangan civil society dengan wilayah kerja yang lebih khusus. inggris dan australia, misalnya, selain ada state ombudsman juga marak ombudsman industri seperti sektor perbankan, telekomunikasi, perumahan, rumah sakit, dan sebagainya. swedia ombudsman pers dibentuk oleh asosiasi wartawan dari industri pers yang sangat efektif menangani keluhan keluhan masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan media massa bukti dari situ, dapat diketahui bahwa negara tempat asal dari istilah ombudsman" tersebut saja tidak ada pelarangan bagi masyarakat untuk menggunakan istilah atau nama ombudsman". oleh karena itu, pelarangan penggunaan istilah ombudsman" dalam ori menjadi berlebihan, tidak jelas apa yang menjadi keberatannya, dan juga tidak memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. berbeda halnya kalau pelarangan itu berkaitan dengan penggunaan istilah secara utuh, yaitu: ombudsman republik indonesia". jika demikian halnya, maka pelarangan itu dapat diterima dan memiliki dasar argumentasi yang kuat, bahwa sebagai perbandingan istilah presiden" saja sebagai suatu nama atau istilah untuk penyebutan kepala negara dan juga sebagai simbol tertinggi dari suatu negara tidak ada satupun undang undang yang melarang penggunaan istilah tersebut. padahal istilah ombudsman" tidaklah lebih penting dibanding istilah presiden". oleh karena itu, suatu partai politik yang sampai sekarang ini masih mempergunakan istilah presiden" untuk jabatan ketua partainya tetap eksis. begitu juga beberapa lembaga kemahasiswaan perguruan tinggi banyak yang mempergunakan istilah presiden" untuk jabatan ketuanya. undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, juga tidak ada satu pun dalam tersebut yang melarang penggunaan istilah atau nama polisi", sehingga istilah polisi pamong praja" dan istilah polisi hutan", dan sebagainya tetap eksis. dan yang juga perlu dikemukakan sini adalah sampai saat ini tidak pernah permasalahan yang terjadi terkait dengan banyaknya penggunaan istilah presiden" dan polisi". dari situ, patut dipertanyakan apa sebenarnya yang menjadi keberatan dibalik pelarangan penggunaan istilah atau nama ombudsman" dalam ori guo, bahwa istilah ombudsman" sudah sangat familiar masyarakat yang memiliki fungsi dan peran melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan publik. bahkan, dalam angka undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik pp), disebutkan tentang eksistensi dari ombudsman" sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik disebutkan secara tegas. bahkan, dalam disebutkan secara tegas bahwa ombudsman adalah sebagai salah satu lembaga yang sah tempat masyarakat mengadukan pelayanan publik, berikut bunyi lengkapnya:ukti oleh karena itu, perubahan nama bagi lembaga ombudsman daerah yang sudah ada selama ini dengan tidak boleh lagi menggunakan istilah atau nama ombudsman" tidak saja dapat menimbulkan kebingungan masyarakat, tetapi juga sekaligus lembaga yang sudah berganti nama tersebut eksistensinya tidak mendapatkan pengakuan dari pp. konsekuensinya adalah sudah barang tentu, akan mulai dari awal lagi untuk menyakinkan masyarakat bahwa lembaga tersebut juga memiliki fungsi dan peran yang sama dan tidak lebih dan tidak kurang hanya sekedar berganti nama, undang undang tidak konsisten bahwa undang undang nomor tahun tentang penyiaran, menyatakan, komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam disebut komisi penyiaran indonesia, disingkat kpi: kpi adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal hal mengenai penyiaran: kpi terdiri atas kpi pusat dibentuk tingkat pusat dan kpi daerah dibentuk tingkat provinsi: bukti bahwa undang undang nomor tahun tentang penyiaran, menyatakan, pendanaan kpi pusat berasal dari apbn dan pendanaan kpi daerah berasal dari apbd bukti bahwa undang undang nomor tahun tentang penyiaran, menyatakan,: bukti bahwa dari ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran dengan secara tegas memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk kpi daerah yang secara hirarkis tidak memiliki hubungan dengan kpi pusat. dengan kata lain, penyiaran ini tidak melarang dibentuknya kpi daerah meskipun ada kpi pusat. bahkan sebaliknya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuknya. oleh karena itu, larangan penggunaan istilah atau nama ombudsman" oleh ori menjadi sangat absurd dan sekaligus mematahkan argumentasi yang mengatakan bahwa apabila suatu lembaga sudah ada tingkat pusat, maka daerah tidak diperkenankan untuk membentuknya, bahwa samping itu, undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik kip) dalam menyatakanlanjutnya, dalam menyatakan,, komisi informasi pusat berkedudukan ibukota negara: komisi informasi provinsi berkedudukan ibukota provinsi dan komisi informasi kabupaten kota berkedudukan ibukota kabupaten kota. berkaitan dengan pertanggungjawabannya, dalam kip ini dikemukakan sebagai berikut::,: dst. sedangkan mengenai anggaran dari komisi informasi tersebut, dalam menyatakan, anggaran komisi informasi pusat dibebankan pada apbn, anggaran komisi informasi provinsi dan atau komisi informasi kabupaten kota dibebankan pada apbd provinsi dan atau apbd kabupaten kota yang bersangkutan" bukti bahwa dari ketentuan dan undang undang kip tersebut atas, sangat jelas memberikan amanah kepadakomisi informasi daerah. dengan kala lain, meskipun telah dibentuk komisi informasi pusat tidak melarang pemerintah daerah untuk membentuk komisi informasi daerah, tetapi sebaliknya justru memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuknya, bahwa baik komisi penyiaran yang diatur dalam penyiaran maupun komisi informasi yang diatur dalam kip adalah merupakan lembaga negara yang independen, namun ketika tersebut dari yang dikucilkan atas sama sekali tidak melarang pemerintah daerah untuk membentuknya, bahkan sebaliknya memberikan kewenangan kepada daerah yang dalam hal ini adalah gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati walikota untuk tingkat kabupaten kota: bahwa berangkat dari uraian atas, khususnya dari yang telah dikucilkan atas baik dari penyiaran maupun dari kip, maka larangan bagisebuah lembaga atau komisi sebagaimana yang disebutkan dalam guo ori adalah sangat aneh dan tidak memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. efisiensi dan efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan keterbatasan ori bahwa dalam ori, disebutkan:: kepala perwakilan sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh asisten ombudsman: ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang ombudsman secara mutasi mutans berlaku bagi ombudsman bukti bahwa ketentuan ori tersebut adalah bersifat fakultatif, artinya tidak ada jaminan setiap provinsi dan kabupaten kota akan dibentuk perwakilan ombudsman. apabila pun dianggap perlu dibentuk juga tidak ada jaminan kapan perwakilan ombudsman tersebut suatu daerah akan bentuk. oleh karena itu, larangan bagi pemerintah daerah atau masyarakat untuk membentuk lembaga dengan menggunakan istilah atau nama ombudsman" dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. samping itu, sementara perwakilan ombudsman belum terbentuk dan larangan penggunaan itu diberlakukan, maka masyarakat harus menyampaikan pengakuannya jakarta atau ombudsman yang harus mengutus anggotanya dan atau stafnya berangkat lokasi. hal itu tentu saja membuat penyelesaian pengaduan masyarakat menjadi memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. belum lagi berbicara tentang keterbatasan sumber daya manusia yang ada ori an sich. dua faktor tersebut dapat dipastikan akan dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, bahwa pembentukan perwakilan ombudsman daerah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dan sudah dapat dipastikan sangat membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. oleh karena itu, larangan bagi pemerintah daerah atau masyarakat untuk membentuk lembaga ombudsman atau menggunakan istilah atau nama ombudsman sangat jelas tidak mempertimbangkan atau memperhitungkan keterbatasan keterbatasan yang dimiliki oleh ori an sich: bahwa meskipun pada akhirnya nanti ori dapat membentuk perwakilan ombudsman daerah, namun apabila mencermati ketentuan maka fungsi, tugas, dan wewenang dari perwakilan ombudsman tersebut tidaklah sama dengan ori yang berkedudukan ibu kota negara. bahkan, dalam disebutkan memiliki hubungan hierarkis dengan ombudsman yang berkedudukan ibu kota negara tersebut. adanya hubungan hierarkis yang demikian itu menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat melalui perwakilan ombudsman tersebut tidak bersifat final, tetapi menjadi bersifat birokratis, sehingga keberadaannya hanya bersifat administratif belaka sekedar perpanjangan ombudsman yang ada ibu kota negara, bahwa berangkat dari uraian uraian tersebut atas, keberadaan lembaga ombudsman yang sudah ada yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun masyarakat menjadi lebih menjanjikan, lebih efisien dan efektif, tidak berbelit belit, dan biaya yang jauh lebih murah serta dapat lebih cepat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah masalah yang dihadapinya dalam kaitan dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. ori: sebuah preseden buruk dan mencederai demokrasi bahwa ketentuan dan ori guo dapat mematikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. sebagaimana diketahui bahwa istilah atau penggunaan nama ombudsman" sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai lembaga tempat mereka untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan sebagai akibat pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang kurang baik atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan dilarangnya pemerintah daerah atau masyarakat menggunakan istilah atau nama ombudsman" sebagai nama untuk institusi atau lembaganya sangat potensial untuk menghambat tumbuh dan perkembangannya lembaga lembaga pengawasan oleh baik pemerintah daerah maupun masyarakat. oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa ori dapat menjadi preseden buruk, bahwa ori mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal oktober sedangkan keberadaan lod diy dan los diy sudah ada sejak tahun sehingga istilah ombudsman" sudah lama digunakan oleh lod diy dan los diy jauh sebelum ori diundangkan. dengan demikian, ori telah melakukan "perampasan" terhadap suatu istilah atau nama yang sesungguhnya telah lama menjadi milik masyarakat, bahwa istilah ombudsman" bukanlah istilah asli dalam negeri, tetapi merupakan istilah serapan dari luar dan sebagaimana yang telah dikemukakan atas bahwa negara tempat asal terbentuknya lembaga ombudsman dan sekaligus pemilik asli dari istilah atau nama tersebut tidak pernah melakukan pelarangan kepada masyarakatnya atau siapapun untuk mempergunakan istilah atau nama tersebut. oleh karena itu, apabila ori ini tidak dibatalkan akan menjadi preseden buruk dalam pembentukan peraturan perundang undangan indonesia. karena, bukan tidak mungkin masa masa yang akan datang akan banyak peraturan perundang undangan yang "mengakui" suatu istilah atau nama, sehingga melarang masyarakat untuk menggunakannya: bahwa substansi pelarangan penggunaan istilah ombudsman" dalam dan ori guo memiliki dampak yang sangat luas. karena, pelarangan itu bukan saja terhadap nama institusi, lembaga, atau terbitan, tetapi juga yang lainnya. kata kata "yang lainnya" itu berarti termasuk "siapapun dan apapun" tidak boleh menggunakan istilah ombudsman". oleh karena itu, orang tua yang sudah terlanjur memberikan nama anaknya ada kata ombudsman" harus segera ganti nama, begitu juga kalau ada nama jalan ombudsman" juga harus secepatnya harus ganti namanya, jika tidak maka penggunaan itu adalah tidak sah dan dalam bahasa hukum apabila tetap menggunakannya dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum: bahwa agar ori tidak menjadi preseden buruk, maka sudah sepatutnya dan ori tersebut dibatalkan, karena secara jelas dan nyata bertentangan dengan dan uud jika tidak, maka sangat mungkin masa masa yang akan datang sebuah istilah atau nama yang sudah begitu familiar masyarakat akan dengan begitu saja "dirampas" oleh suatu dan selanjutnya melarang masyarakat untuk menggunakan istilah tersebut. yang demikian jelas sangat mencederai demokrasi. padahal, apabilapun masyarakat tetap menggunakan istilah atau nama tersebut tidak ada kerugian yang akan diderita oleh negara dan kalaupun itu bersifat potensial sudah pasti untuk mengatasinya bukanlah cara yang tepat dan bijak dengan cara dengan melarang penggunaannya. sebagaimana yang juga telah dikemukakan atas bahwa istilah presiden" dan polisi" yang juga dipergunakan oleh masyarakat sampai sejauh ini tidak ada masalah bagi presiden maupun bagi polisi. lain halnya kalau larangan itu bersifat utuh, misalnya larangan penggunaan istilah atau nama ombudsman republik indonesia" atau presiden republik indonesia" atau kepolisian negara republik indonesia. jika demikian halnya, maka adanya larangan seperti menjadi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. dan ori bersifat retroaktif bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan atas, ori berlaku sejak diundangkan, yaitu: tanggal oktober sedangkan lod diy dan los diy sudah ada sejak tahun dengan adanya pelarangan bagi lembaga, institusi, badan hukum, terbitan, dan lainnya menggunakan istilah atau nama ombudsman" kecuali yang dimaksud oleh ori guo, dan apabila sampai (dua) tahun sejak diundangkannya ori guo tetap menggunakan istilah atau nama tersebut dianggap telah menggunakan nama ombudsman" secara tidak sah: bahwa ketentuan dan ori tersebut mendengar keterangan ahli dari para pemohon: mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari ombudsman republik indonesia: mendengar keterangan ahli yang dipanggil oleh mahkamahdan republik indonesia tahun b.dst,engujian materiil ini adalah dan undang undang nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia selanjutnya disebut ori lembaran negara republik sangat jelas bersifat retroaktif. menurut prof. bagi manan salah satu asas penerapan hukum positif adalah asas tidak berlaku surut (nonretroaktif). secara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku depan (prospektif). hal ini antara lain bertalian dengan salah satu prinsip negara berdasarkan atas hukum bukti bahwa dengan demikian demi kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam uud maka sudah sepantasnya dan ori harus dibatalkan. iv. alasan permohonan pengujian kerugian konstitusional) pemohon dan vii bahwa pemohon adalah lsm yang berkedudukan sulawesi selatan, dan terdaftar pada kementerian dalam negeri dirjen kesbangpol dengan nomor d.1i1. vi1172009 bukti bahwa pemohon adalah inisiator pembentukan ombudsman makassar bukti bahwa dalam kiprahnya pemohon banyak memberikan kontribusi dalam pemajuan clean government dan good governance termasuk kiprahnya dalam memberikan advokasi pada kerja legislatif dan eksekutif dalam kemajuan pelayanan publik kota makassar maupun provinsi sulawesi. selain itu pemohon melakukan advokasi terhadap masyarakat sebagai korban pelaksanaan pelayanan publik kota makassar, bahwa kinerja pemohon telah sebagaimana atas telah mendapatkan pengakuan dari pemerintahan kota makassar bukti bahwa maksud dan tujuan lembaga pemohon sebagaimana dinyatakan pada ad art sebagai berikut: turut serta mewujudkan terlaksananya sistem demokratisasi dalam tatanan kehidupan bernegara . dst."( bukti disamping itu, dalam visi dan misi lembaga pemohon tercantum program yakni, melakukan pengawasan kebijakan publik, antara lain kebijakan perda apbd dan non apbd .dst". bukti bahwa pemohon adalah salah satu lsm yang berdomisili makassar adalah merupakan badan hukum privat sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang bekerja dalam bidang pemantauan legislatif disamping melakukan kerja kerja pemantauan pelayanan publik sulawesi dan khususnya kota makassar dalam rangka mengemban amanat demokrasi yang mengedepankan adanya daerah yang bersih dari kkn serta berkeinginan mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government dan good governance): bahwa hak hak pemohon berkaitan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dijamin dalam uud akan melanggar oleh dan ori dan angka pp, bahwa akses informasi dari pemohon berkaitan dengan pelayanan publik tingkat lokal akan melanggar jika ombudsman kota makassar dihapuskan oleh guo karena selama ini ombudsman kota makassar telah menyediakan informasi berkaitan dengan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan pelaku bisnis. selain ini ombudsman kota makassar aktif menyediakan informasi berkaitan dengan pelayanan publik melalui penerbitan laporan tahunan yang bisa diakses oleh masyarakat. demikian juga berkaitan dengan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan memperjuangkan secara kolektif akan terganggu dengan penghapusan ombudsman kota makassar, karena sarana advokasi berupa pendampingan oleh pemohon berkaitan dengan pelayanan publik tidak tersedia lagi ketika ombudsman kota makassar dihapuskan: bahwa pemohon berhak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan ketentuan 28c uud dan guo menghambat perjuangan kolektif dari pemohon dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam bidang pelayanan publik: pemohon vii adalah masyarakat wni pembayar pajak dengan nomor wajib pajak bukti yang menggunakan jasa ombudsman daerah kota makassar dalam menerima konstitusinya untuk diajukan ombudsman daerah kota makassar: bahwa disamping itu pemohon vii merupakan individu aktif dalam memajukan mendorong penegakan pelayanan publik hal ini dibuktikan dengan peran serta pemohon vii sebagai tim rekrutmen komisioner ombudsman kota makassar bukti bahwa pemohon vii adalah anggota dpd wilayah kota makassar yang dipilih secara langsung oleh warga kota makassar bukti bahwa pemohon mempunyai potensial kerugian konstitusional karena jika ombudsman kota makassar dihapus berdasarkan dan guo, maka para konstituen pemohon vii tidak bisa lagi melaporkan kasus kasus penyimpangan pelayanan publik makassar ombudsman kota makassar. ini berarti hak pemohon vii untuk memperjuangkan permasalahan pelayanan publik secara kolektif terhambat, dan ini merupakan bentuk pelanggaran atas uud bahwa pemohon vii sebagai anggota dpd untuk melakukan pengawasan pelayanan publik kota makassar akan terganggu jika ombudsman kota makassar dihapuskan oleh dan guo, bahwa pemohon vii adalah warga negara indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. sebagai warga negara indonesia, pemohon vii merasakan manfaat dengan kehadiran ombudsman daerah khususnya kota makassar yaitu dapat menyampaikan haknya berkaitan dengan dugaan penyimpangan pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintah daerah maupun berkaitan dengan dugaan penyimpangan etika bisnis oleh pihak swasta: bahwa hak hak konstitusional pemohon vii yang berkaitan dengan informasi, memperjuangkan secara kolektif dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan seperti ditegaskan dalam 28d dan 28f uud akan melanggar oleh dan ori, dan angka pelayanan publik pp). bahwa hak informasi pemohon vii akan terganggu dengan penghapusan ombudsman kota makassar karena selama ini ombudsman kota makassar menyediakan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik tingkat lokal melalui laporan tahunan. kemudian konstituen dan pemohon vii tidak bisa melakukan pelaporan dan pemantauan pelayanan publik tingkat lokal jika ombudsman kota makassar dihapus. petit bahwa berdasarkan alasan alasan dan argumentasi argumentasi yang diuraikan atas, maka atas nama kepentingan hukum, para pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk dapat memberikan putusan, yaitu: mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan bahwa dan ori bertentangan dengan uud uud uud uud dan uud menyatakan bahwa butir bertentangan dengan uud menyatakan bahwa dan ori serta butir tidak mempunyai kekuatan mengikat, apabila majelis hakim mahkamah konstitusi memiliki pendapat dan atau pandangan yang lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono) demi tegaknya konstitusisurat kuasa: bukti fotokopi ktp dan pengangkatan pemohon ir. ilham arief mikrajuddin, mm. bukti fotokopi ktp dan pengangkatan pemohon ii, mulyadi hamid, bukti fotokopi ktp dan pengangkatan pemohon iii, bagus sarwono, bukti fotokopi ktp dan pengangkatan pemohon iv, ananta heri pramono, bukti fotokopi ktp dan pengangkatan pemohon syahrul priadi: bukti fotokopi ktp, akte pendirian, dan surat keterangan terdaftar dari depdagri, syamsuddin alamsyah: bukti fotokopi ktp dan npp pemohon, bahar hitung, bukti peraturan walikota makassar nomor tahun tentang ombudsman kota makassar, bukti visi dan misi pemerintah kota makassar: bukti pokok pokok kebijakan pemerintahan kota makassar, bukti peraturan gubernur nomor tahun tentang organisasi dan tata laksana ombudsman daerah provinsi diy: bukti peraturan gubernur nomor tahun tentang organisasi dan tata laksana ombudsman swasta provinsi diy: bukti media cetak dan buku, bukti kutipan dan ori: bukti kutipan butir undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik: bukti surat edaran ketua ori antonius senjata): bukti gubernur diy nomor tahun tentang pembentukan dan organisasi ombudsman daerah provinsi diy: bukti gubernur diy nomor tahun tentang pembentukan dan organisasi ombudsman swasta provinsi diy: bukti laporan pengaduan lod diy, los diy, makasar,kutipan undang undang nomor tahun bukti kutipan undang undang nomor tahunombudsman daerah: bukti pp: bukti kutipan undang undang nomor tahun tentang penyiaran: bukti kutipan penyiaran: bukti kutipan penyiaran: bukti undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik bukti ori, bukti buku hukum positif indonesia bagi manan, bukti surat referensi walikota makasar: bukti visi dan misi program kopel bukti bukti sebagai anggota tim seleksi ombudsman makasar, bukti identitas pemohon viii:indonesia: masa lalu, sekarang dan masa mendatang , disusun oleh antonius suatu, dkk, penerbit komisi ombudsman nasional, halaman selain itu, para pemohon juga mengajukan lima orang ahli yang bernamadanhli: miftah tha bahwa berubahnya sistem pemerintahan daerah menjadi desentralisasi dan otonomi daerah memberi konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan akses yang sama kepada warga masyarakat yang berupa wadah bagi masyarakat sebagai konsumen atau pengguna dan pemangku kepentingan pelayanan umum untuk mengawasi dan menyampaikan keluhan dan aspirasi sebelum masa reformasi, dirasakan sangat kurang memadai: bahwa keberadaan atas beroperasinya sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga ombudsman daerah lod) menemukan urgensi dan signifikansinya era reformasi dan desentralisasi, ahli mencontohkan berdirinya lod daerah istimewa yogyakarta sejak tahun sampai sekarang yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemda dalam menyelesaikan sengketa atas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah: bahwa dengan adanya dan undang undang tahun mengakibatkan lembaga ombudsman daerah yang telah ada dan bermanfaat selama ini tidak diperbolehkan sehingga guo tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintah desentralisasi yang demokratis, bahwa dan undang undang tahun mengurangi diskresi pemda dalam menuntun kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya dan selaras dengan keinginan warga masyarakatnya. oleh karena itu, agar nama dan sebutan ombudsman tetap melekat pada lembaga ombudsman daerah maka dan undang undang tahun harus dicabut, bahwa undang undang tahun mengandung pengertian bahwa hanya tiga lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik yaitu ombudsman, dpr, serta dprd dan menurut ahli yang memberikan pelayanan negara dalam masyarakat demokrasi tidak hanya negara tetapi juga masyarakat bisa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, bahwa ketentuan butir undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik harus dibatalkan agar eksistensi ombudsman daerah yang selama ini memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan aduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik khususnya daerah akan tetap diakui dan mendapat legitimasi, ahli amir imbaruddin bahwa fungsi lembaga pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan kepada warga negara, namun penyelenggaraan tersebut bersifat monopoli dan membuka kesempatan praktik kkn sehingga masyarakat yang tidak puas hanya dapat melakukan komplain (mechanism complain) karena mereka tidak bisa berpindah kepada penyedia layanan lainnya (mechanism except), bahwa kehadiran komisi ombudsman sangat penting untuk membantu mengawasi penyelenggara pelayanan publik, sehingga pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat berkualitas dan sesuai dengan aturan perundang undangan: bahwa untuk menjamin bahwa pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya, maka pemerintah daerah juga sudah seharusnya memiliki lembaga pengawasan seperti komisi ombudsman daerah: bahwa menutup komisi ombudsman daerah yang sudah ada tentu akan merugikan masyarakat yang ingin mengadukan perlakuan atau pelayanan yang tidak sepantasnya yang mereka terima dari penyelenggara pelayanan publik, bahwa sebagai perbandingan australia selain commonwealth ombudsman yang mengawasi penyelenggaraan publik yang menjadi kewenangan pemerintah federal, setiap negara bagian juga membentuk komisi ombudsman masing masing terkecuali untuk daerah khusus ibukota canberra yang pengawasan publiknya dilimpahkan atau dilakukan oleh commonwealth ombudsman. selain itu untuk lebih mengaktifkan pengawasan pelayanan publik dibentuk komisi ombudsman berdasarkan sektor misalnya telecommunication industry ombudsman yang digunakan oleh pelanggan telepon dan internet, ada juga dalam sector asuransi bernama insurance ombudsman service, bahwa selain komisi ombudsman nasional yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu membentuk komisi ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah masing masing untuk efektifitas pengawasan pelayanan, khususnya sektor industri penting bagi masyarakat, dengan pelanggan masyarakat yang besar dan bersifat monopolistik, seperti listrik, telepon, air minum, dan transportasi udara, sehingga perlu dipikirkan untuk membentuk komisi ombudsman: bahwa menurut ahli, menyerahkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik hanya kepada komisi ombudsman nasional hanya akan kelahiran pemborosan dengan hasil kerja yang tidak efektif, mengingat luasnya wilayah negara kesatuan republik indonesia, ahli yuliandri bahwa dan ori telah menegaskan keberadaan norma hukum lain mengenai keberadaan nama dari ombudsman yang juga diatur oleh peraturan tingkat daerah sehingga bertentangan dengan prinsip prinsip atau asas perundang undangan: bahwa perumusan norma yang baik seyogianya menghindari terjadinya pertentangan atau konflik norma baik vertikal maupun horizontal karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum, bahwa dalam hubungannya dengan penggunaan istilah ombudsman yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum setelah keluarnya undang undang ombudsman, terutama keberadaan lembaga yang dibentuk sebelum ori diundangkan, yang juga melaksanakan fungsi fungsi ombudsman, dan dibiayai oleh daerah, seperti lembaga ombudsman yang ada makassar, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam undang undang dasar bahwa ketentuan yang ada dalam dan undang undang ori bersifat retroaktif, karena undang undang tersebut diundangkan pada tanggal oktober tahun sedangkan keberadaan nama ombudsman yang ada didaerah daerah sudah ada sebelumnya dan bertentangan dengan prinsip negara hukum: bahwa ketentuan dan ori menyimpang makna dari ketentuan peralihan karena jika dilihat dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya ketentuan dalam lampiran undang undang nomor tahun huruf angka lampiran undang undang nomor tahun mengatursedangkan dalam angka disebutkan, hindari rumusan dalam ketentuan peralihan, yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundang undangan lain, dan ini pada dasarnya tidak hanya dibatasi dalam secara vertikal tapi juga secara horizontal: bahwa dengan meniadakan atau dengan menyatakan ombudsman adalah kata yang hanya digunakan dalam undang undang ori dan menegaskan yang ada dalam aturan aturan lain, maka prinsipnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam ketentuan peralihan, karena ketentuan peralihan dalam ori seyogianya menyebutkan secara eksplisit ketentuan yang disesuaikan, bukan sebaliknya menegaskan keberadaan nama ombudsman yang juga dipakai oleh lembaga sebelum diundangkannya ori, ahli saudi isra bahwa ketentuan dan ori telah mencederai makna otonomi daerah dan menyimpang dari ketentuan dan undang undang dasar karena urusan pengawasan, keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan bukan merupakan wewenang atau urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat yang malah akan mengekang partisipasi masyarakat dalam bentuk pelarangan terhadap aksinya ombudsman yang sudah ada: bahwa dengan menghapus atau melarang ombudsman daerah yang sudah eksis, pada salah satu sisi sama saja dengan membenarkan berkembangnya pola kelembagaan yang elitis. sementara sisi lain berpotensi membunuh proses yang lebih partisipatif, bahwa ketentuan ori adalah larangan yang berlebihan karena bertentangan dengan makna frasa apabila dipandang perlu yang ada dalam undang undang guo: indonesia tahun nomor dan butir undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik selanjutnya disebut lembaran negara republik indonesia tahun nomor maka berdasarkan landasan hukum tersebut atas, mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil dan ori dan butir terhadap uud kedudukan hukum legal standing) pemohon. bahwa mahkamah konstitusi,likota makassar yang merupakan badan hukum publik yang diangkat sebagai walikota makassar berdasarkanmakassar provinsi sulawesi selatan, tertanggal januari bukti bahwa dalam kaitan untuk memperbaiki layanan dan pembaharuan tata pemerintahan khususnya dalam kerangka memastikan adanya akses kontrol warga masyarakat terhadap pelayanan publik lingkungan pemerintahan kota makassar, pemohon merasa memerlukan adanya lembaga pengontrol yang mengemban amanat untuk memastikan bahwa hak masyarakat terutama hak ekonomi, social, dan budaya dalam konteks hak asasi manusia dapat terlindungi dan terpenuhi, termasuk menuntut keterlibatan masyarakat madani untuk mengambil peran serta dalam upaya mendorong reformasi pemerintahan termasuk perbaikan etika dalam berbisnis: bahwa dalam mewujudkan pelayanan, baik publik maupun swasta, yang berkualitas diperlukan pemberdayaan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan umum dan swasta kota makassar sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa seharusnya dengan adanya ketentuan fakultatif dalam ori, tidak perlu ada larangan untuk memakai nama ombudsman atau melarang ombudsman yang sudah eksis beberapa daerah: bahwa sebetulnya ombudsman daerah tidak perlu lagi membentuk ombudsman perwakilan karena ada frasa 'apabila dipandang perlu' karena yang perlu dibangun adalah bagaimana mekanisme kerja antara ombudsman republik indonesia dengan ombudsman ombudsman yang sudah eksis berbagai daerah: bahwa ketentuan dan ori menunjukkan terjadi monopoli dalam pemberian nama yang berdampak pada lembaga lain yang sudah memakai nama ombudsman terlebih dahulu, bahwa ori menunjukkan ada upaya untuk melakukan sentralisasi pengawasan. padahal banyak pengalaman menunjukkan bahwa upaya untuk melakukan sentralisasi pasti akan membunuh inisiatif tingkat lokal atau berbagai daerah, ahli darul falak bahwa menurut ahli ketentuan dan dari ori, dihubungkan dengan angka dari undang undang pelayanan publik adalah ketentuan yang ironis karena: pertama adanya bias gender, kedua, turunannya kata dari ombus bisa ombudsman, ombudsman, ombudsman, ombudswomen, parliamentary ombus, corporate ombus: dan ketiga, negara swedia tidak pernah melarang kata ombus' dan turunannya dipakai luar swedia, bahwa bila permasalahan tersebut sebagai kedisiplinan berbahasa, maka jalan keluarnya yaitu kata ombudsman' tidak dipakai dan diganti dengan menggunakan kata dasar ombus', tetapi jangan diteruskan dengan mengusulkan undang undang tentang ombus, yang kemudian melarang penggunaan kata kata ombudsman' atau turunan dari kata kata ombus'. bahwa para pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya ketentuan ketentuan guo dan menurut ahli ada kategori pemohon, yaitu: pertama pemerintah daerah kota makassar, kedua, adalah anggota ombudsman daerah, ketiga, adalah perseorangan warga negara yang telah atau sedang memanfaatkan fungsi ombudsman daerah dan atau swasta sebelum ori berlaku, bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang dasar maka pemerintah daerah memiliki kewenangan otonom, bahkan pada yang sering kali disebut sebagai formulasi model teori residu, yaitu daerah diberi kewenanganan terhadap urusan otonom tersebut berhak untuk mendapatkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakannya, bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, jelas menyebutkan bahwa urusan pemerintahan pusat menyebut hal, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yus sisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. bahwa merujuk kepada teori residu pada undang undang dasar kewenangan pemerintah pusat yang disebut undang undang nomor tahun dan ada klausul, dan perintah pengaturan dalam undang undang uang secara eksplisit ditentukan dalam undang undang dasar bahwa menurut ahli, adanya peraturan walikota untuk kota makassar atau juga peraturan gubernur pada kasus lod diy adalah kewenangan konstitusional dari pemerintah daerah sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan dan undang undang dasar juncto undang undang nomor tahun yang dengan sendirinya penyelesaian sengketa pelayanan publik tidak harus hanya dibatasi melalui ombudsman republik indonesia sebagai lembaga negara yang dimaksud oleh angka undang undang pelayanan publik: bahwa adanya lembaga ombudsman daerah yang pembentukannya berdasarkan peraturan daerah masing masing dan pelaksanaan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik daerah yang bersangkutan, seharusnya mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai eksistensinya sebagaimana ditentukan undang undang dasar sedangkan bagi pemohon perseorangan yang pernah atau sedang memanfaatkan keberadaan ombudsman daerahnya seharusnya juga diberikan jaminan kepastian hukum, baik berdasarkan undang undang dasar maupun juga jaminan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, hak untuk mendapatkan pelayanan publik, yang bukan hanya semata mata untuk kepentingan pribadinya pada kasus koordinator kopel, tetapi juga untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang dijamin oleh undang undang dasar bahwa para pemohon memiliki justifikasi, hak hak konstitusional untuk dipertahankan dalam menerbitkan peraturan tentang lembaga ombudsman dalam membentuk ombudsman daerah karena dengan diundangkan guo terancam keberadaan, eksistensi, serta jaminan kemanfaatan dari ombudsman daerah karena berlakunya dan ori, dalam kaitan dengan angka undang undang pelayanan publik. i2maret dan telah menyampaokok permohonan para pemohon bahwa menurut para pemohon ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ombudsman secara substansi melarang penggunaan nama atau istilah "hal demikian menurut para pemohon telah menimbulkan atau setidak tidaknya sangat potensial menimbulkan kerugian bagi para pemohon, karena dapat dipastikan mengancam eksistensi ombudsman daerah yang sudah lebih dulu eksis sampai saat ini, dan pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kinerja ombudsman ombudsman yang ada daerah. bahwa menurut para pemohon ketentuan butir undang undang nomor tahun tentang tersebut, sehingga apabila kata "negara" yang terdapat dalam masing masing, karena tidak secara otomatis termasuk ombudsman sebagaimana yang dimaksud guo. selain hal hal tersebut atas, menurut para pemohon bahwa pembentukan lembaga lembaga ombudsman dengan suatu produk hukum daerah peraturan daerah) dapat dibenarkan dalam konteks penyelenggaraan asas otonomi daerah"ombudsman". dan hasil guna yang lebih efisien dan efektiffaard). namun demikian, apabila ketua majelis hakim konstitusi berpendapat lain, berikut penjelasan pemerintah: iii. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang ombudsman ri, diundang undang nomor tahun tentang pelayanan publik para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian (constitutional review) terhadap angka undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik dan dan undang undang nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia yang selengkapnya menyatakan: angka pelayanan publikombudsman pada saat undang undang ini mulai berlaku, nama ombudsman'' secara tidak sah". ketentuan tersebut atas oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan serta uud yang menyatakan: daerahfuntas hal hal tersebutbahwa ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan serta uud pemerintah berpendapat sebagai berikut: bahwa ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang pelayanan publikc.i.pengujian undang undang nomor tahun tentang pornografi, dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaandalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, hal demikian diperlukan untuk membedakselanjutnya menurut pemerintah ketentuan tersebut atasjuga ketentuan guo telah memberikan pengakuan, jaminan, dan perlakuan yang sama undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik). berdasarkan penjelasan tersebut atas, maka menurut pemerintah ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik, tidak bertentangan dengan ketentuan dan serta uud dan tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. terhadap ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintah berpendapat sebagai berikut: bahwa frasa "penggantian nama" sebagaimana tercantum ketentuan dalam undang undang guoyang sudah pemerintah bahwa perasaan atau kekhawatiran pemohonfrasa dianggap menggunakan nama ombudsman' secara tidak sah", dimaksudkan nama yang tercantum dalam institusi,guo"frasa "perwakilan ombudsmanyang pemerintahkarena itu menurut pemerintah dengan didirikannya perwakilan ombudsman provinsi atau kabupaten kota tidak bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas dan sekaligus sebagai salah satu upaya pemberdayaan pengawasan eksternal serta memperhatikan aspirasi yang berkembang agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berlangsung secara adil dan benar maka pemohon pada tanggal mei melalui peraturan walikota makassar nomor tahun membentuk ombudsman kota makassar bukti dasar yang demikian dilandasi pada bukti selain itu juga didasarkan pada pokok pokok kebijakan pemerintahan kota makassar dalam artikel tentang pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik yakni "pelayanan prima tidak dapat diwujudkan dengan hanya mengandalkan jumlah dan motivasi kerja aparat pemerintah saja. pemberian layanan prima juga membutuhkan dukungan aparat yang profesional dan struktur organisasi yang efektif, dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan fungsi yang terkoordinasi dan terintegrasi secara proposional. oleh karena itu, agar dapat memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat kota makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan maka kota makassar mutlak mendapatkan dukungan kelembagaan pemerintahan yang baik, aparatur pemerintah yang profesional, keuangan yang memadai dan layanan informasi yang berkualitas" bukti bahwa dengan diberlakukannya dan ori dan butir guo sangat mengusik kelangsungan eksistensi ombudsman kola makassar yang telah dibentuk oleh pemohon bahwa pemohon adalah anggota ombudsman kota makassar merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan peraturan walikota makassar nomor tahun tentang ombudsman kota makassar yang diangkat berdasarkan keputusan walikota makassar nomor kep x bukti bahwa pemohon iii adalah anggota lod provinsi diy merupakandaerahdaerah dimaksudkan untuk menghapuskan atau menganulir institusi, lembaga, dan badan hukum yang memiliki tugas dan wewenangnya mengawasi pelayanan publik daerahnya masing masing, dengan nama apapun selain ombudsman. misalnydan pada tanggal oktober telah dibentuk pulasaling tumpang tindih dan tidak saling mencampuri satu dengan yang lainnya, tetapi justru kedua lembaga tersebut saling melengkapi dan melakukan kerja sama untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) provinsi jawa timur. selain hal hal tersebut atas, maka menurut pemerintahombudsmketentunomor tahun dan butiradapun bunyi dan ombudsman yaitu: pada saat undang undang ini mulai berlaku, nama ombudsman" yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan,,", adapun bunyi butir pelayanan publik yaitu: dalam undang undang ini yang dimaksud denganombudsman republik indonesia dan butir undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, para pemohon berpendapat dan ombudsman republik indonesia telah menimbulkan kerugian bagi pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemoho'tidak lagi menggunakan nama ombudsman" untuk institusi, lembaga, badan hukum, terbitan, dan lainnya paling lambat tanggal oktober (vide permohonan guo halaman bahwa, menurut para pemohon apabila dan ombudsman republik indonesiaombudsman yang ada daerah yang sampai saat ini masih eksis, (vide permohonan guo halaman bahwa, menurut para pemohon butiryang sudah ada tersebut, khususnya yang ada daerah yang dalam hal ini adalah kaitannya dengan kepentingan hukum pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon bukan merupakan "lembaga negara" sebagaimana yang dimaksud oleh butir pelayanan publik: (vide permohonan guo halaman bahwa, menurut para pemohon lembaga lembaga ombudsman yang diwakili oleh kepentingan hukum pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohopelayanan publik karena dengan demikian secara otomatis tidak termasuk ombudsman" sebagaimana yang dimaksud butir pelayanan publik: (vide permohonan guo halaman para pemohon beranggapbertentangan dengan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi: dan uud yang berbunyihi dan perkara nomor puu v yaitu sebagai berikut,ombudsman", kemudian diyang lebih efisien dan efektif.aombudsman dan undang undang pelayanan publik.undang undang ombudsman republik indonesia dan butir undang undang pelayanan publisebelum era reformasi, kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional cenderung diwarnai praktek praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn), sehingga mutlak diperlukan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) melalui upaya penegakan asas asas pemerintahan yang baik pada khususnya dan penegakan hukum pada umumnya. dalam rangka menegakan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan tugas aparat penyelenggara negara. pengawasan secara intern yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam tataran implementasi kurang memenuhi harapan masyarakat dari sisi objektivitas dan akuntabilitas. oleh karena itu berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang komisi ombudsman nasional dibentuk komisi ombudsman nasional yang antara lain bertujuan melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan kkn sertaadil. bahwa, terhadap pokok permohonan para pemohon mengenai ketentuan dan undang undang ombudsman republik indonesia, dpr berpendapat bahwa frasa "penggantian nama" dalam undang undang ombudsman republik indonesiadprketentuan frasa "dianggap menggunakan nama ombudsman" secara tidak sah", dpr berpendapat bahwa nama yang tercantum dalam institusiombudsman republik indonesiamenurut dpr frasa "perwakilan ombudsman republik indonesiadprdari uraian tersebut atas maka menurut dprdibahwa, terhadap pokok permohonan para pemohon mengenai ketentuan angka undang undang pelayanan publik, dpr berpendapatbahwa, terhadap permohonan para pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, dpr berpendapat bahwadpr. kemudian dpr berpendapatdari uraian atas maka menurut dpr ketentuan tersebutketentuan guo juga telah memberikan pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama diprovinsi diy bukti bahwa pemohon adalah anggota los provinsi diy adalahswastaswasta provinsi diy bukti bahwa pemohon adalah anggota ombudsman daerah kabupaten asahan yang merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati asahan nomor huk tahun tentang ombudsman daerah kabupaten asahan bukti ims) dan diangkat berdasarkan lampiran keputusan bupati asahan nomor huk tahun tentang ombudsman daerah kabupaten asahan bukti bahwa pemohon adalah koordinator kopel adalahbukti dan sekaligus sebagai inisiator pembentukan ombudsman kota makassar bukti bahwa pemohon vii adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal kota makassar buktiori juncto angka tidak dibatalkan,. alasan permohonan pengujian kerugian konstitusional) pemohon ii, iii, iv, dan bahwa ori, berbunyi pada saat undang undang ini mulai berlaku, nama ombudsman" yang telah digunakan sebagai nama, bukti undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik). berdasarkan pada dalil dalil yang telah kami kemukakan dpr berpandangundang undang ombudsman republik indonesia dan butir undang undang pelayanan publiketap mempunyai kekuatan hukum mengikat, i2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, ombudsman republik indonesia sebagai pihak terkait langsulatar belakang didirikannya komisi ombudsman nasional pada tahun oleh presiden republik indonesia, yang kemudian berubah menjadi ombudsman republik indonesia, melalui undang undang tahun tentang ombudsman republik indonesia, sebagai berikut. bahwa secara faktual bapak antonius suatu, s.h., m.h. secara pribadi menerima tugas dari presiden abdurrahman wahid untuk membentuk lembaga ombudsman indonesia. hal tersebut dapat diketahui dari berbagai literatur, dari berbagai pidato dan sambutan yang beliau sampaikan ketika beliau menjabat sebagai ketua umum ombudsman republik indonesia. terakhir dapat dibaca dari buku beliau tentang catatan perjalanan tahun ombudsman indonesia. dari aspek filsafat hukum, kehadiran ombudsman indonesia merupakan gejala zaman pada abad dan xxi, yang disebabkan oleh pengalaman manusia dan pengalaman negara negara sejak revolusi perancis tahun yang diilhami pula oleh meningkatnya tuntutan hak asasi manusia dan berkembangnya teori montesgue yang melahirkan trias politika. sehingga lembaga peradilan telah mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengadilan, mengadili berdasarkan undang undang yang dibentuk oleh dpr sebagai wakil rakyat, sesuai dengan makna negara hukum yang berkembang pada waktu itu, pada abad ke xviii. namun dalam perjalanan waktu, terutama akibat perang dunia yang mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan seluruh dunia, terutama eropa, kemudian para ilmuwan dan politisi mulai sadar bahwa pihak eksekutif sebagai penyelenggara kekuasaan negara perlu diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan dan memenuhi berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan pokok rakyat agar mereka tidak terdesak oleh kepentingan dan keserakahan orang kaya dan pejabat yang berkuasa. untuk itu mulailah ditentukan batas batas harga tertinggi dan harga terendah dari kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. selain itu untuk mendirikan perusahaan mulai diperlukan izin. sejalan dengan pergeseran paham negara hukum yang tadinya mewajibkan eksekutif tidak hanya sekedar melaksanakan undang undang tetapi mampu menciptakan negara hukum yang sekaligus harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. akibat dari itu semua, kewenangan eksekutif menjadi semakin besar dan luas. kekuasaan eksekutif menjadi besar dan dominan, sehingga pertengahan abad ke dirasakan perlu ada perubahan dari pemahaman negara hukum yang bergeser menjadi negara hukum yang bertanggung jawab. berdasarkan paham negara hukum yang bertanggung jawab inilah muncul kemudian pada abad ke yang bersama dengan itu negara scandinavia berdiri lembaga ombudsman, yang diikuti oleh selandia baru, selanjutnya diikuti oleh negara negara lain yang mendirikan lembaga ombudsman untuk mengawasi pelayanan publik oleh para pejabat penyelenggara negara, terutama para eksekutif yang menjalankan kerja birokrasi pemerintahan negaranya, dengan tujuan agar hak asasi manusia warga negara dan penduduk benar benar terpenuhi dan diperhatikan. sejalan dengan itu pula, diperkenalkan pula konsep good governance yang menjadi perhatian utama masyarakat seluruh dunia sebagai jalan atau jembatan arah pencapaian negara yang benar benar sejahtera sesuai dengan tujuan dibentuknya atau didirikannya negara tersebut. seperti negara negara lain, keberadaan ombudsman indonesia merupakan lembaga negara yang sangat penting dan strategis dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengawasan kinerja pelayanan publik. sebagaimana diketahui bahwa kinerja birokrasi dan penegakan hukum indonesia masih dalam sangat memprihatinkan, antara lain disebabkan karena pelaksanaan kewajiban hukum yang sering menyimpang dari apa yang seharusnya dilaksanakan. dengan demikian, upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh merupakan condition sine gua non untuk mensejahterakan bangsa kita melalui pengawasan pelayanan publik dan pencegahan perbuatan maladministrasi. salah satu tujuan ombudsman republik indonesia adalah memperbaiki kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. dengan demikian, reformasi birokrasi terutama yang dilakukan terhadap penyelenggara pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan rakyat, seperti jaksa, panitera, hakim, aparat lingkungan badan pertahanan nasional dan jajarannya, direktorat jenderal pajak, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, pemerintah daerah, pejabat dan pegawai berbagai instansi pemerintahan, serta penyelenggara pelayanan publik lainnya dapat dilakukan secara efektif. selanjutnya berdasarkan registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu viii mengenai undang undang nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia dapat disampaikan sebagai berikut. bahwa menurut para pemohon, dan yang kemudian, walikota, dan seluruh lembaga ombudsman daerah untuk tidak lagi menggunakan nama ombudsman untuk institusi, lembaga, badan hukum, terbitan, dan lainnya paling lambat tanggal oktober hal tersebut menurut pemohon dapat dipastikan mengancam eksistensi ombudsman daerah yang sudah eksis sampai saat ini. mengenai hal tersebut dan mengenai kekhawatiran para pemohon tersebut, dapat kami jelaskan sebagai berikut: pertama, maksud ketentuan undang undang ori tidaklah untuk melarang dibentuknya organisasi atau lembaga yang menangani keluhan pengaduan terhadap perbuatan maladministrasi, korupsi, atau pelayanan yang buruk oleh penyelenggara pelayanan publik daerah, melainkan dimaksudkan agar masyarakat awam tidak terkecoh dan tidak bingung dengan siapa atau lembaga apa mereka berurusan. sekaligus untuk menghindari masyarakat yang ingin berurusan dengan lembaga ombudsman republik indonesia tetapi ternyata dilayani oleh lembaga ombudsman yang lain. selain, untuk memberikan kesatuan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang dimaksud dengan ombudsman adalah ombudsman republik indonesia, sebagaimana diatur oleh undang undang nomor tahun terkait dengan surat edaran yang disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, walikota, dan seluruh lembaga yang bernama ombudsman yang ada beberapa daerah adalah dimaksudkan terutama hanya ingin memberitahukan dan sekaligus menegaskan mengenai keberadaan ketentuan undang undang nomor tahun sekali lagi, surat edaran tersebut bukan dimaksudkan untuk memaksa atau menekan gubernur, bupati, walikota, dan seluruh lembaga ombudsman daerah, melainkan hanya untuk mensosialisasikan ketentuan undang undang ombudsman republik indonesia. kedua, makna penggantian nama dalam pada dasarnya tidak bermaksud menghapuskan atau menganulir lembaga yang telah ada sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. dalam arti bahwa lembaga tersebut diharapkan tetap ada sebagai mitra ombudsman republik indonesia, namun namanya saja yang perlu diubah. pemohon walikota makassar, beranggapan bahwa dengan lebih dahulu. bahwa anggapan atau kekhawatiran pemohon tidaklah relevan karena hanya menentukan adanya perubahan nama saja, bukan penghapusan lembaga dan bukan untuk menghentikan fungsi yang sudah dijalankan selama ini. sehingga sesungguhnya tidak sulit untuk dilakukan oleh pemohon yakni dengan hanya mengubah peraturan walikota makassar nomor tahun tentang ombudsman kota makassar dan selanjutnya, terkait dengan pengangkatan anggota ombudsman kota makassar, berdasarkan keputusan walikota makassar nomor kep kiranya cukup dengan penerbitan keputusan baru untuk penyesuaian nomenklatur atau nama, tanpa mengurangi hak hak anggota yang telah diangkat oleh pemohon hal yang sama juga berlaku bagi keberadaan lembaga ombudsman daerah dan lembaga ombudsman swasta daerah istimewa yogyakarta yang dibentuk berdasarkan keputusan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun dan nomor tahun ketiga, mengenai makna dianggap menggunakan nama ombudsman secara tidak sah, dimaksudkan bahwa nama yang tercantum sebagai nama institusi, lembaga, badan hukum, terbitan, merek dagang, atau lainnya, dianggap tidak sah, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa kekhawatiran terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh lembaga ombudsman daerah yang lain yang sudah ada, maupun lembaga ombudsman swasta merupakan alasan ditetapkannya selain itu, ketentuan dimaksudkan pula agar masyarakat tidak menjadi rancu, disebabkan wilayahnya terdapat institusi, lembaga, dan badan hukum dengan nama yang sama, yang tugas dan wewenangnya sama sama mengawasi pelayanan publik. sebaliknya, jika tidak ada ketentuan maka masyarakat akan mengalami kebingungan untuk melapor karena daerahnya terdapat lembaga atau institusi dengan nama yang sama yang sama sama menyatakan berfungsi mengatasi pelayanan publik. bahwa menurut para pemohon, jika undang undang ombudsman republik indonesia tidak dibatalkanyang ada daerah yang sampai saat ini masih eksis. terkait dengan hal tersebut, menurut ori bahwa para pemohon tampaknya mempunyai kekhawatiran yang berlebihan, terutama adanya kekhawatiran timbulnya ketidakpastian hukum. menurut ori justru keberadaan undang undang ombudsman republik indonesia dimaksudkan untuk terwujudnya kepastian hukum dan sekaligus mewujudkan perlindungan terhadap hak hak masyarakat dalam mencari keadilan dalam pelayanan publik. kepastian hukumnya adalah bahwa masing masing lembaga mempunyai kewenangan yang berbeda berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengaturnya. dengan demikian, tersebut justru mencegah agar tidak terjadi penggunaan wewenang yang bukan wewenangnya jika nama tersebut tetap dibiarkan eksis. hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat tidak salah alamat dalam mencari perlindungan dan keadilan atas buruknya pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. bahwa mengenai kekhawatiran para pemohon tentang kemungkinan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka justru sebaliknya. sebagaimana diketahui bahwa didirikannya lembaga yang juga menjalankan fungsi sebagai ombudsman oleh pemerintah daerah atau oleh lembaga swasta adalah untuk menampung keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, sama sekali tidak dilarang oleh undang undang nomor tahun maupun oleh undang undang nomor tahun asal saja tidak mengunakan nomenklatur atau nama ombudsman. pemerintah daerah atau masyarakat dapat menggunakan nama lain, misalnya pengawas pelayanan publik daerah atau nama lainnya. dengan demikian, berbagai masalah yang tidak membutuhkan penanganan oleh ombudsman republik indonesia dapat diselesaikan secara langsung oleh pemerintah daerah yang mendirikan lembaga tersebut, terutama untuk internal complaint, handling, masing masing penyelenggara pelayanan publik. sebagai contoh, pemerintah provinsi jawa timur telah membentuk komisi pelayanan publik yang menangani pengaduan atau komplain masyarakat terkait dengan pelayanan publik lingkungan pemerintah provinsi jawa timur, dan bahkan lembaga ini telah berfungsi secara efektif. selain itu, larangan pemakaian nama ombudsman adalah juga untuk mencegah penggunaan yang tidak sah yang dapat mengelabui masyarakat yang awam atau masyarakat pada umumnya, seperti misalnya nama salah satu siaran televisi tertentu yang diberi nama ombudsman yang diselenggarakan oleh seorang advokat atau majalah ombudsman yang diterbitkan oleh seseorang. termasuk penggunaan nama merek dagang atau merek barang tertentu, misalnya kita menemukan pensil bermerek ombudsman, yang merek tersebut sudah pula didaftarkan kantor hari kementerian hukum dan ham. bahwa menurut para pemohon undang undang ombudsman republik indonesia adalah bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang dasar berbunyimengenai pandangan para pemohon bahwa adalah bertentangan dengan dan maka kami berpendapat bahwa undang undang ombudsman republik indonesia tidak terkait dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun ombudsman republik indonesia sebagai lembaga negaradiartikan tidak terkait dengan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam hal pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, ingin mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta ingin, dipersilakan saja mengatur dan menetapkannya. misalnya mengatur mengenai lembaga pengawas pelayanan publik daerah, asalkan nomenklaturnya tidak menggunakan nama ombudsman, karena ombudsman republik indonesia telah diberikan tugas dan wewenang pengawasan pelayanan publik secara khusus, yang lingkupnya meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia oleh pemerintah dan dpr ri melalui undang undang nomor tahun bahwa makna perwakilan ombudsman provinsi atau kabupaten kota diartikan bahwa ombudsman sebagai lembaga negara yang berkedudukan ibukota negara republik indonesia,republik indonesia provinsi dan atau kabupaten kota. hal ini dimaksudkan untuk mempermudah aksesibilitas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang ombudsman republik indonesia, yang sesungguhnya secara fisik, mempunyai wilayah pengawasan yang sangat luas. perwakilan ombudsman republik indonesia provinsi dan atau kabupaten kota, sebagai unsur pengawasan eksternal sesungguhnya sama sekali tidak terkait dengan undang undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun bahwa perwakilan ombudsman provinsi atau kabupaten kota mempunyai hubungan hierarkis dengan ombudsman ri. dengan demikian, perwakilan ombudsman bukan merupakan aparat daerah, bukan merupakan aparat atau perangkat daerah karena sifat ombudsman itu sendiri sebagaidalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa dengan didirikannya perwakilan ombudsman provinsi atau kabupaten kota, tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menganulir institusi, lembaga, dan badan hukum yang tugas dan wewenangnya mengawasi pelayanan publik daerah masing masing. akan tetapi undang undang hanya mengharuskan untuk mengganti nama saja apabila institusi atau lembaga tersebut menggunakan nama ombudsman. bahwa menurut para pemohon undang undang ombudsman republik indonesia adalahgenai hal ini dapat dijelaskan bahwa undang undang ombudsman republik indonesia hanya berbicara tentang nama, bukan mengenai substansi yang terkait dengberadaan ombudsman republik indonesia dan lembaga lembaga pengawas pelayanan publik daerah pada dasarnya adalah untuk memenuhiyang didambakan oleh masyarakat. bahwa mengenai butir undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik, para pemohon berpendapat bahwa butir undang undang pelayanan publik yang menyebutkan ombudsman adalah lembaga negara khususnya yang ada daerah bukan merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud butir undang undang pelayanan publik. para pemohon berpendapat bahwa jika kata 'negara' tidak dibatalkan, maka sebagaimana dimaksud pada butir undang undang tersebut. dalam kaitan hal tersebut, pihak terkait menyampaikan pendapat sebagai berikut. butir undang undang pelayanan publik yang menyebutkan bahwa ombudsman sebagai lembaga negara secara hukum keberadaan ombudsman sebagai lembaga negara diakui kembali oleh undang undang lain dalam rangka memperkuat keberadaan ombudsman republik indonesia yang mempunyai kedudukan dan lingkup tugas dan wewenangnya meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia. ketentuan butir undang undang pelayanan publik, pada dasarnya tidak memperlemah keberadaan lembaga pelayanan publik daerah. hal ini secara jelas dapat kita lihat pada undang undang pelayanan publik, yang menentukan masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. dalam penjelasan tersebut ditentukan pula bahwa lembaga pengawasan pelayanan publik dapat dibentuk tingkat nasional maupun daerah. dengan demikian, undang undang ini telah mengakui secara jelas lembaga pengawasan pelayanan publik selain ombudsman republik indonesia tetapi bukan merupakan lembaga negara. dengan demikian pemerintah daerah atau masyarakat dipersilakan membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik namun dengan lain selain ombudsman, karena undang undang telah memberikan tempat tersendiri terhadap lembaga pengawasan pelayanan publik yang disebut ombudsman republik indonesia. terkait dengan keberadaan institusi, lembaga, dan badan hukum yang mengawasi pelayanan publik daerah telah ada contoh yang dapat dijadikan acuan oleh para pemohon. bahwselain itu, pada tanggal oktober telah pula berdiri kantordipersoalkan secara hukum atau peraturan perundang undangan, akan tetapi justru kedua lembaga tersebut saling melengkapi satu sama lain dan melakukan kerja sama untuk menciptakan good governance provinsi jawa timur. keberadaan lembaga pengawasan pelayanan publik daerah, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun oleh swasta dapat melakukan kerja sama dengan kantor perwakilan ombudsman republik indonesia daerah, sehingga penyelesaian laporan juga dapat dilaksanakan secara lebih cepat. dengan demikian, kinerja ombudsman republik indonesia juga akan menjadi lebih mudah, demikian juga sebaliknya, namun tetap saja memperhatikan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang undang nomor tahun nama ombudsman republik indonesia sebagai lembaga negara, seperti layaknya lembaga negara yang lain, misalnya mahkamah agung republik indonesia, komisi yudisial, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, atau yang lainnya, sudah barang tentu merupakan hak milik negara yang tidak mungkin digunakan oleh sembarang orang atau badan untuk meniru atau menyamakannya. mahkamah agung, komisi yudisial, ataupun kpk, hanya ada satu dan tidak mungkin tercipta mahkamah agung, komisi yudisial, atau kpk yang lain republik ini. dengan demikian, ketentuan angka undang undang ombudsman republik indonesia dan angka undang undang pelayanan publik tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi lembaga negara sebagai salah satu hak milik negara yang direfleksikan dalam lambang negara. butir undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik pp), berbuny bukti bahwa dan ori guo telah menimbulkan atau setidak tidaknya sangat potensial menimbulkan kerugian bagi pemohon ii, iii, iv, datidak lagi menggunakan nama ombudsman" untuk institusi, lembaga, badan hukum, terbitan dan lainnya paling lambat tanggal oktober bukti bahwa dan ori guo secara substansi melarang penggunaan nama atau istilah loddaerah provinsi diy bukti sedangkan losswasta diy bukti dan telah terbukti mampu membantu warga masyarakat dalam pemenuhan hak haknya dan sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih daerah. bukti bahwa apabila dan ori guobahwa para pemohon berpendapat bahwa berdasarkmbentukan peraturan perundang undangan, ombudsman republik indonesia bukanlah termasuk urusan pemerintah dan juga bukan merupakan materi muatan undang undang. pihak terkait menyampaikan pendapat sebagai berikut: butir undang undang pelayanan publik secara teknik penyusunan undang undang, pembentuk undang undang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terutama dalam melakukan harmonisasi penyusunan undang undang dikaitkan dengan undang undang lain. dalam hal ini harmonisasi antara undang undang pelayanan publik dan undang undang ombudsman republik indonesia yang sudah ada terlebih dulu. ombudsman sebagai lembaga negara selain telah disebutkan atas, dapat dijelaskan bahwa keberadaan lembaga negara yang diatur dalam undang undang sama sekali tidak terkait dengan materi sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, namun terkait dengan materi muatan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya angka., huruf angka angka dan angka dengan demikian, keberadaan ombudsman sebagai lembaga negara yang diatur dalam undang undang tersendiri memenuhi unsur materi muatan. jadi, ombudsman sebagai lembaga negara bukanlah perangkat daerah, melainkan perangkat negara, sehingga bukan bagian dari. angka undang undang pelayanan publik dicantumkan dalam kerangka memenuhi huruf undang undang ombudsman republik indonesia. kerangka berpikir undang undang pelayanan publik dilakukan secara komprehensif terkait dengan pengawasan eksternal oleh ombudsman terhadap penyelenggara pelayanan publik. dalam undang undang pelayanan publik ditentukan bahwaberupa laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang undangan.dengan demikian, terdapat pengawas eksternal yang diberikan kesempatan yang sama berdasarkan undang undang mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. institusi yang ideal untuk melakukan pengawasan seharusnyalah berstatus sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan lingkup pengawasannya secara nasional. dalam undang undang ombudsman republik indonesia dapat diterjemahkan bahwa lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional, terlihat adanya pengaturan mengenai pendirian kantor perwakilan ombudsman daerah yang kesemuanya itu dibiayai oleh apbn, bukan apbd. sebagai lembaga negara juga ditunjukkan sifat lembaga itu sendiri, yakni.itu bukan alat pemerintahan, melainkan alat negara. hal ini akan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kepentingan politik penguasa. untuk itu, seluruh anggota ombudsman dipilih oleh dpr dan mengangkat sumpahnya hadapan presiden selaku kepala negara. proses ini menunjukkan independensi ombudsman sebagai lembaga negara. beberapa lembaga negara yang diatur dengan undang undang luar undang undang dasar, antara lain komisi penyiaran indonesia, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang lain lain. keberadaan kedua lembaga negara atas bukan berdasarkan undang undang dasar, namun keberadaannya ditentukan oleh suatu undang undang. keberadaan komisi atau lembaga negara yang dibentuk dengan undang undang dalam iklim demokratis indonesia dewasa ini adalah merupakan hal yang wajar. sebagaimana diketahui, bahwa tidak berbeda dengan negara negara dunia lainnya, indonesia menjamurnya organ organ tambahan pelengkap negara atau state auxiliary agencies juga telah menjadi bahagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan undang undang sebagai wujud dari keinginan rakyat agar terciptanya check and balances. dengan demikian, undang undang nomor tahun sebagai dasar pembentukan lembaga negara ombudsman republik indonesia adalah tidak mencederai demokrasi. ombudsman republik indonesia lahir sebagai pelaksanaan amanat atau kehendak rakyat yang diakomodir dalam ketetapan mpr nomor vii mpr ri tentang arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, mana dalam ketetapan mpr tersebut, telah direkomendasikan atau diamanatkan dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam undang undang dan dibentuknya ombudsman dalam undang undang. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, mahkamah telah memanggil ahli yang bernama prof. dr. cfg sunaryati hartono, s.h., ya bahwa permasalahan dan kedudukan ombudsman republik indonesia untuk masyarakat indonesia, janganlah yang awam, yang ahli saja yang sarjana hukum masih sangat tidak dikenal dan tidak diketahui sebetulnya apa kewenangannya dan mengapa ada suatu lembaga negara yang namanya ombudsman republik indonesia. apa kewenangannya dan apa bedanya dengan apa yang secara umum dari literatur orang orang asing dan swedia atau luar negeri dan diketahui bahwa semua orang boleh mendirikan atau mengadakan ombudsman sesuai dengan memang hak hak asasi manusia untuk bisa mengawasi pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara. bahwa dalam mempelajari lembaga ombudsman dari waktu waktu, terutama abad atau setengah abad terakhir ini yaitu dari pertengahan abad ke permulaan abad ke ternyata memang terjadi perkembangan perkembangan yang sangat penting yang memberikan tugas, fungsi, dan juga kewenangan yang khusus kepada suatu lembaga yang sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan yang lebih daripada kewenangan ombudsman ombudsman swasta atau ombudsman ombudsman luar lembaga negara ini. salah satu contoh adalah selandia baru. selandia baru yang menentukan bahwa yang boleh menggunakan nomenklatur atau nama ombudsman hanyalah ombudsman yang merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan mengenai semua masalah masalah maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam rangka memberikan pelayanan publik semua macam dan seluruh negara. bahwa beberapa negara terdapat ombudsman ombudsman swasta, terutama mungkin negara negara yang sangat besar seperti republik indonesia merupakan negara yang sangat luas, sehingga apabila semuanya dilakukan oleh lembaga negara yang sentral, sekalipun dengan perwakilan perwakilannya, maka tentu pelayanan publiknya atau pengawasan terhadap pelayanan publik itu tidak akan secepat dan sebaik lembaga negara yang kewenangannya lokal. bahwa kewenangan dari pengawas pelayanan publik yang diangkat oleh walikota makassar tentu hanya mempunyai kewenangan dalam wilayah hukum makassar. demikian juga dengan yang lain lainnya. yang didirikan bukan dengan dan menurut undang undang dan prosedur yang ditentukan oleh undang undang ombudsman republik indonesia. apalagi pengawas pelayanan publik yang swasta, yang diadakan oleh organisasi organisasi swasta, lsm, atau perorangan, atau siapapun juga, itupun dilarang, asal jangan memberi kesan seolah olah pengawas pengawas pelayanan publik ini merupakan bagian dari lembaga negara ombudsman republik indonesia. bahwa dengan latar belakang dari dan adalah sebenarnya, pertama karena memang baik pendiriannya, pembentukan, pengawas pelayanan publik tidak dilakukan sesuai dan berdasarkan undang undang ombudsman republik indonesia. selain itu pengangkatan dari anggota anggotanya juga tidak dilakukan berdasarkan undang undang tentang ombudsman republik indonesia, tapi tidak berdasarkan oleh suatu surat keputusan dari pemerintah daerah, dengan konsekuensi hukum bahwa kedudukan dari pengawas pelayanan publik yang diadakan tidak oleh dan berdasarkan undang undang republik indonesia, tentu mempunyai kewenangan dan luas lingkup yang berbeda dengan ombudsman republik indonesia. bahwa dari pengalaman komisi ombudsman nasional sendiri juga selama tahun setiap kali kalau ada orang yang bertanya kepada ahli, ibu kerjanya dari ombudsman yang mana? ya, ahli mengatakan, oh, ombudsman., komisi ombudsman nasional. oh, yang ada itu ya? nah, sinilah pengalaman bahwa ada kekacauan dalam identitas, dan itu tentunya akan memberikan apa., harapan yang salah pada masyarakat awam. bahwajika tidak ada tersebut, maka negara republik indonesia akan membiarkan orang, terutama orang awam, akan menganggap setiap orang yang mendirikan suatu organisasi yang dinamakan ombudsman mempunyai kewenangan dan kewajiban yang sama dengan ombudsman republik indonesia. bahwa secara ketatanegaraan, walaupun ahli bukan ahli tata negara, tapi dengan pengalaman tahun ombudsman, ahli juga mempelajari masalah masalah hukum tata usaha negara dan tata negara. bahwa tidak benar ombudsman dan fungsi serta kewenangannya sudah dikenal secara luas republik indonesia. bahwa departemen hukum dan ham sendiri memberikan persetujuan atas permohonan merek ombudsman untuk satu pensil, hal tersebut adalah suatu bukti bahwa kalangan pemerintah sendiri juga belum mengenal apa yang sebetulnya merupakan kewenangan dan juga tugas dari ombudsman republik indonesia. bahwa ombudsman republik indonesia bahkan oleh undang undang pelayanan publik ditunjuk oleh undang undang sebagai lembaga yang mengawasi seluruh pelayanan publik republik indonesia, karena itu, maka ada dari undang undang pelayanan publik mengutip dalam dalam butir seluruh isi dari butir atau angka dari undang undang ombudsman republik indonesia. apa lagi melihat selanjutnya, antara lain angka mengatakan, pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang undangan. bahwa dari undang undang pelayanan publik yang mengatakan, masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara ombudsman. undang undang pelayanan publik butir penyelenggara dan atau ombudsman wajib memberikan tanda terima pengaduan . bahwa ada butir yang mengatakan bahwa, dan kompetensi dari ombudsman dalam butir,, maupun perseorangan yang diberikanmenurut ahli, kompetensi yang seperti ini sangat luas dan meliputi seluruh wilayah republik indonesia, sehingga adalah sangat tidak hati hati bila sekian ratus lembaga pengawas pelayanan publik juga disebut ombudsman. inilah yang merupakan latar belakang sebetulnya dari bukan karena pada saat itu ahli yang mendampingi pemerintah dalam pembahasan undang undang ombudsman dpr, akan tetapi jadi maksud tujuan dari dan itu tidak lain daripada atau disebabkan, pertama karena antara penyusunan draf dari ruu ombudsman dengan dibawanya ruu tersebut dpr terdapat selang waktu selama kira kira tahun. oleh karena itu, dalam keppresnya nomor tahun mengatakan bahwa undang undang tentang ombudsman mestinya sudah ada dalam waktu bulan tapi keadaan politik dan lain sebagainya lantas menyebabkan baru tahun kemudian terpenuhi keinginan penyusunan undang undang tentang ombudsman. bahwa menurut ahli, memang sudah banyak sekali organisasi organisasi swasta yang menganggap dirinya ombudsman, bahkan yang bukan organisasi ombudsman juga sudah atau perorangan sudah menamakan dirinya atau mengangkat dirinya sendiri menjadi ombudsman, sehingga pada saat diundang undangannya undang undang ombudsman sudah ada lembaga lembaga tersebut. akibatnya, agar ada ketidakpastian maka dianggap perlu oleh dpr untuk memasukkan tersebut dalam undang undang, tanpa melarang diadakannya lembaga lembaga pengawas pelayanan publik baik oleh pemerintah daerah maupun oleh swasta. bahwa ada suatu catatan tentang lembaga lembaga yang didirikan oleh pemda, seolah olah dengan adanya ombudsman republik indonesia maka kewenangan dari pemda dihapus dan karena itu bertentangan dengan pemerintahan daerah. bahwa menurut ahli, daerah daerah otonomi merupakan bagian dari nkri dan dalam nkri sudah tidak bisa ditawar tawar lagi. jadi daerah merupakan daerah otonom, dalam batas batas undang undang dasar dan undang undang. bahwa dalam rangka otonomi menyusun peraturan dan lembaga dan sebagainya, banyak sekali peraturan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang undang yang menurut ahli salah paham, menurut ahli suatu daerah otonom adalah bebas sepanjang tidak dibatasi oleh paham negara kesatuan republik indonesia dan sepanjang tidak dibatasi oleh undang undang. bahwa lembaga ombudsman maupun kedudukan seseorang yang diangkat sebagai ombudsman adalah lembaga yang dibentuk, dan orang yang diangkat berdasarkan undang undang dasar atau undang undang. bahwa lembaga ombudsman adalah lembaga, dan orang yang bertugas dan kewenangannya sangat luas, dan mempunyai ruang lingkup atau scope secara nasional, karena meliputi seluruh kegiatan pelayanan publik oleh aparat penyelenggara administrasi negara seluruh wilayah negara yang bersangkutan. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas pengawasannya terhadap adminstrasi negara dengan baik, lembaga ombudsman maupun pejabatnya harus independent, bebas dari pengaruh lembaga pemerintah dan pihak manapun juga, sehingga seorang ombudsman tidak boleh merupakan pejabat pemerintah, pegawai negeri sipil, atau anggota pengurus partai politik, bahkan dalam rangka melaksanakan investigasinya, seorang ombudsman harus objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh pelapor. bahwa latar belakang mengapa dalam undang undang nomor tahun dicantumkan tersebut adalah karena pengawas publik yang diangkat oleh pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan atau asosiasi profesi, bukanlah ombudsman dari lembaga ombudsman republik indonesia yang dimaksud oleh undang undang nomor tahun dan juga tidak mempunyai kewenangan seluas ombudsman republik indonesia. selain itu, badan pengawas publik yang diangkat oleh pemerintah daerah tidak dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun begitu pula pejabat pejabatnya juga tidak dipilih dan diangkat sesuai dengan prosedur dan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh undang undang nomor tahun bahwa ada contoh contoh penggunaan nama ombudsman seperti adanya siaran yang berjudul ombudsman, yang menimbulkan kesan bahwa penyelenggara acara tersebut benar benar merupakan ombudsman yang berwenang mengawasi dan mengoreksi tindakan atau perilaku administrasi, padahal tidak. begitu juga dengan diterbitkannya majalah ombudsman yang oleh khalayak ramai dianggap diterbitkan oleh komisi ombudsman nasional. selain itu, telah disahkannya merek ombudsman oleh departemen hukum dan ham c.g. direktur jenderal hari untuk sebuah pensil yang tidak ada kaitan apapun juga dengan ombudsman republik indonesia, merupakan contoh contoh bahwa pengertian ombudsman bahkan kalangan pemerintah sendiri belum diketahui sifat kedudukan dan ciri cirinya. sehingga hal tersebut jika tidak diatur dengan baik dapat mengelabui masyarakat awam dan menimbulkan harapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat indonesia. selain itu juga dapat membuka pintu untuk penipuan oleh orang atau pihak yang bertanggung jawab. bahwa ketentuan dan tersebut adalah tidak lain untuk mencegah kesuburan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian. sehingga sekalipun ada ketentuan seperti dan undang undang tentang ombudsman republik indonesia, namun hal tersebut tidak menutup pintu atau melarang pemerintah daerah dan atau lsm atau masyarakat untuk mendirikan suatu organisasi yang juga mengawasi pelayanan publik setempat. sebab hal tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah maupun pelaksanaan tugas ombudsman republik indonesia. hanya saja, baik kewenangannya maupun nama organisasinya tidak boleh sama dengan ombudsman republik indonesia. dalam hal ini, fungsi pengawas publik daerah itu dapat membantu memperbaiki dan mereformasi pemerintah daerah agar juga menjadi penyelenggara negara bagian yang lebih bersih dan efisien. bahwa organisasi pengawasan publik luar lembaga ombudsman republik indonesia dan perwakilannya daerah akan dapat memperkuat dan mengefektifkan pengawasan internal pemerintah daerah. sementara ombudsman republik indonesia melalui perwakilannya melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik daerah yang bersangkutandan undang undang nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia selanjutnya disebut serta angka undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik (selanjutnya disebut yang menyatakan: . angkombudsman ombudsman yang ada daerah yang sampai saat ini masih eksis. bahwa dan ori adalah bertentangan denganbahwa dan ori adalah bertentangan dengan uud uud menyata": bahwa dan ori adalah bertentangan dengan uud, khususnya yang ada daerah yang dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kepentingan hukum pemohon ii, iii, iv, dan bukan merupakan "lembaga negara" sebagaimana yang dimaksud oleh butir guo: bahwa lembaga lembaga ombudsman yang diwakili oleh kepentingan hukum pemohon ii, iii, iv, da" sebagaimana yang dimaksud butir pp:tersebut dibatalkan.dan angkamenimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: pemohon bahwa pemohon adalah walikota makassar yang merupakan badan hukum publik yang telah membentuk ombudsman kota makassar berdasarkan peraturan walikota makassar nomor tahun tanggal mei dalam rangka melaksanakan: bahwa dengan diberlakukannya dan dan angka telah merugikan hak konstitusional pemohon karena ombudsman kota makassar yang telah dibentuk pemohon harus diganti namanya lagi: pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon bahwa pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon adalah anggota ombudsman kota makassar, anggota lembaga ombudsman daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta, anggota lembaga ombudsman swasta provinsi daerah istimewa yogyakarta, anggota ombudsman daerah kabupaten asahan, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena masing masing lembaga ombudsman tersebut telah dibentuk secara sah baik melalui peraturan walikota, peraturan daerah, peraturan gubernur serta keputusan bupati dan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik: pemohon bahwa pemohon adalah koordinator kopel yaiturepublik indonesia serta sekaligus sebagai inisiator pembentukan ombudsman kota makassar yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya dan dan angka pemohon vii bahwa pemohon vii adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal kota makassarserta angka tidak dibatalkan: i3. menimbang bahwa baik pemerintah maupun dewan perwakilan rakyat, telah memberikan keterangan terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. pemerintah pada pokoknya menerangkan. selanjutnyaini, dewan perwakilan rakyat dpr) pada pokoknya menerangkmahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v karena permohonan para pemohon tidak jelas dan tidak fokus (: i3 apakah para pemohon yang bertindak sebagai perorangan warga negara indonesia dan badan hukum publik dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya dan angka pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya kedudukan hukum (legal standing) para pemohon untuk mengajukan permohonan guo, mahkamah perlu merujuk mk, yang menenturtabahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon sebagai badan hukum publik atau privat mendalilkan dengan adanya ketentuan dan pada pokoknya melarang penggunaan nama ombudsman" selain ombudsman yang ditentukan dalam undang undang guo, dan angka menentukan pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai badan hukum publik atau privat yang dijamin oleh konstitusi yaitusebagaimana dijamin dalam uud pemohon vii sebagai perorangan warga negara indonesia mendalilkan dengan adanya ketentuan dan dan angka telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara indonesia yang dijamin oleh konstitusii3 bahwa menurut mahkamah, para pemohon sebagai badan hukum publik dan sebagai perorangan warga negara indonesia memerlukan kepastian hukum yang adil atas berlakunya undang undang guo. oleh karena itu, para pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian undang undang guo. para pemohon sebagai lembaga pemerintah daerah yang telah membentuk lembaga ombudsman daerah dan perorangan sebagai anggota ombudsman daerah dirugikan oleh berlakunya guo karena nama ombudsman yang telah digunakan tersebut harus diganti dengan nama lain, sehingga dapat membingungkan masyarakat: i3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan guo: pokok permohonan i3 menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan, dan angka bertentangan dengan dan serta uud dengan alasan bahwa pembentukan ombudsman merupakan kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah sebagaimana ditentukan juncto uud serta materi muatan pengaturan ombudsman bukanlah materi muatan undang undang akan tetapi materi muatan peraturan daerah yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. larangan menggunakan nama ombudsman seperti terhadap nama ombudsman yang telah dibentuk oleh para pemohon dianggap melanggar konstitusi, yaitu prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh uud karena nama ombudsman sudah merupakan istilah global yang telah menjadi milik masyarakat. para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas pemberian status lembaga negara pada ombudsman, padahal lembaga ombudsman tidak selalu harus lembaga negara. terhadap dalil dalil para pemohon tersebut, isu konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah pengaturan ombudsman dengan undang undang dan larangan penggunaan nama ombudsman untuk lembaga yang bukan merupakan bagian dari ombudsman republik indonesia bertentangan dengan konstitusi: i3. menimbang bahwa setelah mempelajari dalil dalil para pemohon, bukti bukti serta keterangan ahli yang diajukan para pemohon yaituketerangan pemerintah, keterangan dpr, keterangan ombudsman republik indonesia serta keterangan ahli prof. dr. sunaryati hartono, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3 menimbang bahwa sebelum mahkamah menilai pokok permohonan para pemohon, mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan, bahwa lembaga ombudsman pada umumnya dikenal sebagai lembaga yang berfungsi menerima keluhan masyarakat, melakukan investigasi, mencari penyelesaian luar pengadilan serta membuat rekomendasi kebijakan atas laporan masyarakat mengenai pelayanan umum. dalam blacks law dictionary, ombudsman diartikan sebagai: official appointed receive, investigate, and report private's complaints about the government: similar appointed nongovernmental organization (such company university). dalam praktik berbagai negara lembaga ombudsman dapat dibentuk oleh lembaga pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun oleh lembaga non pemerintah. ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah pada umumnya melakukan kegiatan menerima keluhan warga negara mengenai maladministrasi, melakukan investigasi, mencari upaya penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan kepada pejabat yang berwenang. selain yang dibentuk oleh pemerintah, dikenal juga ombudsman yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah yang bekerja secara independen, imperial serta memberi informasi penting bagi pengambilan keputusan sebuah perusahaan, rumah sakit, badan badan non pemerintah serta entitas lainnya. bahkan dalam tingkat internasional dikenal international ombudsman institute i.o.i) yang didirikan pada tahun sebagai suatu organisasi global dalam rangka kerja sama lebih dari lembaga ombudsman yang meliputi eropa, asia, afrika, australia, pasifik, karibia dan amerika latin serta amerika utara. dengan demikian istilah ombudsman dalam praktik yang umum sudah dikenal sebagai lembaga independen yang menerima, menginvestigasi, dan ikut memberi alternatif penyelesaian keluhan: i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan dan undang undang guo bertentangan dengan dan uud dengan alasan pembentukan lembaga ombudsman bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat tetapi kewenangan pemerintah daerah, mahkamah berpendapat bahwa uud tidak menegaskan rincian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. uud hanyamenurut mahkamah jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sangat tergantung pada ketentuan undang undang, yaitu kewenangan apa saja yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. pembentukan ombudsman oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan undang undang adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. dengan demikian sepanjang permohonan para pemohon mengenai konstitusionalitas dan undang undang guo berdasarkan ukuran uud adalah tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dan angka bertentangan dengan uud para pemohon beralasan, dengan adanya ketentuan tersebut telah mengakibatkan status lembaga ombudsman yang telah dibentuk oleh para pemohon yang selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sudah dikenal oleh masyarakat akan hilang dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal akibat harus dibubarkan atau mengganti dengan nama lainnya yang bukan nama ombudsman. terhadap dalil para pemohon tersebut mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pembentukan lembaga ombudsman dan pilihan nama ombudsman oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum adalah merupakan kebijakan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. pembentukan lembaga ombudsman oleh beberapa pemerintah daerah sebelum lahirnya undang undang guo adalah langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan segala keluhan pelayanan publik kepada lembaga ombudsman. pembentukan lembaga demikian adalah lazim seperti dalam praktik yang universal berbagai negara, yaitu lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta lembaga swasta dapat membentuk lembaga ombudsman sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi intermedia antara pemberi dan penerima pelayanan umum dalam hal ini misalnya pemerintah dan masyarakat untuk menerima laporan, keluhan, mencari alternatif penyelesaian serta memberi rekomendasi penyelesaian kepada pejabat yang berwenang: menurut mahkamah, untuk menjamin tegaknya prinsip prinsip konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah yang telah membentuk lembaga ombudsman maka keberadaan lembaga lembaga ombudsman tersebut harus dilindungi oleh hukum. dengan berlakunya dan undang undang guo, maka akan mengancam keberadaan dan keberlangsungan lembaga lembaga ombudsman tersebut sekaligus melanggar prinsip prinsip jaminan kepastian hukum yang adil yang harus diberikan kepada lembaga ombudsman yang telah didirikan secara sah menurut hukum: i3. menimbang bahwa apabila dilihat dari segi pelaksanaan fungsinya, yaitu dalam memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka keberadaan ombudsman daerah adalah penting untuk melakukan pengawasan terhadap unsur unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, walaupun bukan berarti lembaga tersebut adalah perwakilan dari ombudsman republik indonesia. oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangannya, ombudsman republik indonesia seharusnya tetap mengakui keberadaan lembaga lembaga ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang telah ada dan dipercayai oleh masyarakat: i3. menimbang bahwa kata ombudsman telah mempunyai pengertian umum bahkan telah diterima secara internasional sebagai. demikian dikenalnya pengertian ombudsman secara meluas, orang akan cepat paham dengan sebutan ombudsman dibandingkan dan ori bertentangan dengan uud bahwa asas otonomi sebagaimana dimaksud uud tersebut, menurut prof. bagi manan adalahdengan perkataan lain, ketentuan ini hanya mengatur mengenai otonomi. selanjutnya prof bagi manan menambahkan bahwa uud tersebut bukti otonomi daerah dalam kaitannya dengan demokrasi, menurut prof bagi manan, karena itu harus ada lembaga dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan demokratis daerah bukti pembentukan lembaga lembaga ombudsman yang kepentingan hukumnya diwakili oleh pemohon ii, iii, iv, dan dilakukan adalah dalam kerangka dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. dengan adanya lembaga lembaga ombudsman tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat pengawasan dari masyarakat, sehingga sekaligus dapat mendorong perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. sebagai daerah otonom yang memerintah, mengatur, dan mengurus diri sendiri, menurut prof. bagi manan, pemerintahan daerah berhak membuat peraturan tingkat daerah sebagai peraturan perundang undangan tingkat daerah bukti dengan demikian, pembentukan lembaga lembaga ombudsman dengan suatu produk hukum daerah dapat dibenarkan dalam konteks penyelenggaraan asas otonomi daerah: bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pd), menyebut bukti selanjutnya, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan puu), menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang undang, yakni: dengan istilah lain dalam bahasa indonesia, utama lembaga pengaduan masyarakat yang justru masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. kata ombudsman sudah sama dikenalnya dengan kata lembaga bantuan hukum yang sudah dengan mudah dipahami maksudnya. fungsi ombudsman diperlukan untuk banyak hal dan oleh banyak pihak, oleh karenanya apabila terdapat monopoli penggunaan istilah ombudsman akan sangat mengganggu proses komunikasi publik dalam menyampaikan suatu gagasan atau pendapat. hal demikian akan mengganggu hak berkomunikasi dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang dijamin dalam konstitusi (vide dan uud 1945j|: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, lembaga ombudsman tidak dapat dimonopoli oleh negara, seperti halnya dalam undang undang guo. oleh karena itu, larangan pembentukan lembaga dengan nama ombudsman oleh suatu lembaga atau organ selain ombudsman republik indonesia tidak sejalan dengan semangat dan perlindungan konstitusional yang dijamin oleh konstitusimerintahan (vide dan uud larangan demikian juga bertentangan dengan jaminan konstitusi terhadapjaminan dan perlindungan tersebut harus juga diberikan kepada setiap lembaga atau institusi untuk membentuk lembaga ombudsman yang menjalankan, i3. menimbang, para pemohon mendalilkan bahwa pemberian kedudukan ombudsman sebagai lembaga negara bertentangan dengan konstitusi karena akan meniadakan keberadaan lembaga ombudsman yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah yang bukan merupakan lembaga negara dan telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik tengah masyarakat. menurut mahkamah istilah lembaga negara tidak harus selalu dikaitkan dengan lembaga negara yang ada tingkat pemerintah pusat atau yang dibentuk oleh pemerintah pusat berdasarkan undang undang. akan tetapi dalam arti luas, segala lembaga, institusi atau organ yang menjalankan fungsi negara, dibentuk oleh negara atau dibentuk oleh lembaga atau organ yang dibentuk oleh negara dapat dikategorikan sebagai lembaga negara. dengan demikian, suatu lembaga atau organ disebut lembaga negara tidak harus diberikan status secara expresses verbs oleh undang undang pembentukannya. dalam hal ini, harus dibedakan dengan lembaga negara yang berhak mengajukan sengketa kewenangan mahkamah konstitusi yang terbatas hanya pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uudsecara implisit dalam uud(vide putusan mahkamah konstitusi nomor skin iv tanggal juli menurut mahkamah, lembaga atau organ yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti lembaga ombudsman, juga dapat dikategorikan sebagai lembaga atau organ negara karena menjalankan sebagian fungsi negara (official appointed), walaupun tidak secara expresses verbs disebut lembaga negara dalam peraturan yang membentuknya. oleh karena itu, mahkamah berpendapat bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas penyebutan ombudsman sebagai lembaga negara sepanjang lembaga ombudsman tersebut dibentuk oleh negara atau oleh organ negara. dengan demikian, angka hanya berlaku untuk ombudsman yang dibentuk oleh negara atau lembaga pemerintah. samping itu, tidak berarti lembaga atau institusi non pemerintah tidak dapat membentuk lembaga ombudsman untuk melaksanakan fungsi ombudsman demi keperluan dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan tanpa harus disebut sebagai lembaga negara (similar appointed nongovernmental organization),sepanjang mengenai larangan penggunaan nama ombudsman sebagaimana dimaksud dalam dan beralasan menurut hukumonstitusionalitas larangan penggunaan nama ombudsmajumat, tanggal dua belaspr atau yang mewakili dan ombudsman republik indonesia atau yang mewakili:hani dhani mengatur lebih lanjut ketentuan uud yang meliputi: hak hak asasi manusia: hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegak. diperintahkan oleh suatu undang undang untuk diatur dengan undang undang bukti bahwa berdasarkan juncto puu tersebut atas, sangat jelas bahwa ombudsman" bukanlah termasukombudsman" harus diatur dengan undang undang. selanjutnya, berdasarkan teori residu , secara otomatis segala sesuatu yang bukan merupakanagar ombudsman" diatur dengan undang undang, maka dengan sendirinya dapat diatur dengan peraturan perundangan lainnya termasuk dengan produk hukum daerah. pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membentuknya dan merupakan bagian dari otonomi daerah. uud bahkan menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah merupakan hak konstitusional dari pemerintahan daerah. dengan demikian, monopoli istilah ombudsman" oleh ori dan pelarangan penggunaan istilah ombudsman"ori guo dengan sendirinya bertentangan dengan uud bahwa menurut prof. jimmy asshiddigie, organ, jabatan, atau lembaga lembaga negara yang diatur baik secara eksplisit maupun implisit dalam uud ada sekitar buah dan dari buah tersebut tidak termasuk ombudsman republik indonesia" bukti selanjutnya, menurut prof. jimmy asshiddigie bahwa daerah memiliki kewenangan untuk membentukil) nama supardi pekerjaan wiraswasta ana alamat jalan batang gede kelurahan ngagelrejo, kecamatan wonokromo, surabaya sebagai . iii ul.ll. pemohon nama cholil pekerjaan tentara negara indonesia alamat jalan ikn sumbar nomor rt rw kelurahan perak barat, kecamatan kembangan, surabaya sebagai . iii lll.ll. pemohon il, nama drs. suhardi pekerjaan pensiunan alamat jalan dharmawangsa rt rw kelurahan airlangga, kecamatan gunung, surabaya sebagai ll. l. pemohon iii: nama hadirin pekerjaan pensiunan alamat jalan tambak sebaran rt rw kelurahan tambakrejo, kecamatan simokerto, surabaya sebagai . pemohon iv, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god nama phillips menjaga pekerjaan karyawan swasta alamat dukuh kupang timur kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya sebagai n n 0000n0i, s.h., syamsul arifin, s.h., dan agus setia wahyudi, s.h., para advokat dan advokat magang pada sholeh partners . nomor, tahun, tentang perukgifah atas undang merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id pemilik yang bertempat tinggal kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tanah tersebut berada. pegawai negeri dan anggota abri serta orang orang yang dipersamakan. cc. pemilik yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh direktorat jenderal agraria. bahwa tanah swapraja dan bekas swapraja yang langsung dikuasai oleh negara. tanah tanah lain yang langsung dikuasai negara dan ditetapkan sebagai objek landreform adalah: tanah partikelir. tanah erpfacht yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan. cc. tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh instansi yang bersangkutan kepada negara. bahwa ketentuan ketentuan terhadap tanah kelebihan sebagai pelaksanaan dari dan rupa, maka undang undang nomor prp tahun mengatur lebih lanjut tentang batas maksimum atas tanah pertanian. dalam penentuan tentang batas maksimum suatu kabupaten yang dipakai dalam ukuran yaitu kepadatan penduduk, jenis tanah pertanian dan jumlah anggota keluarga. bahwa bunyi . ketentuan dari undang undang nomor prp sebagai implementasi dari rupa yang menyatakan sebagai berikutuatu hak tersebut dalam oleh satu keluarga atau badan hukum . penetapan batas maksimum termaksud dalam rupa ini dilakukan dengan peraturan perundangan dalam waktu yang singkat. bahwa tanah tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam rupadalam peraturan pegfesitah. tercapainya merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id batas minimum termaksud dalam rupa, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur angsur. batas maksimum yang ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah, dan faktor faktor lain maka luas maksimum yang dimaksud dalam undang undang nomor prp tahun tentang penetapan luas tanah pertanian adalah sebagai berikut: daerah sawah atau tanah kering tidak padat kurang padat cukup padat sangat padat bahwa pada era sampai an pemerintah kota surabaya mempunyai program pemutihan,njadi hak milik. akhirnya para pemohon dan warga lain berbondong bondong mengikuti program pemutihan yang dijalankan pemerintah kota surabaya. bahwa program guo yang awalnya terlihat bagus pada hakikatnya justru terjadi pencaplokan tanah tanah warga yang semula secara hukum adat sah sebagai kepemilikan, menjadi tanah aset pemerintah kota surabaya (karena dikeluarkan surat ijin pemakaian tanah ipt) yang sampulnya berwarna hijau ijo). bahwa penjelasan saat itu oleh pemerintah kota surabaya dikatakan urut urutan pengurusan tanah yaitu disunat ikan dulu, lalu hgb baru bisa sertifikat hak milik. bahwa pada umumnya warga awam hukum dan karena kediamannya warga bukannya mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya badan pertanahan nasional agar diterbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, tetapi warga justru pemkot yang melakukan program pemutihan . hal ini sepertinya warga masuk perangkap jebakan batman yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya. bahwa ternyata dalam pada program pemutihan guo warga menandatangani pernyataan yang menyatakan tanah tersebut adalah milik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemerintah kota surabaya dan tidak akan keberatan apabila pemerintah kota surabaya meng hpl kan tanah guo, berkas tersebut ditandatangani pada saat pengambilan surat ijo dan para pemohon dan warga tidak diberi temuannya. bahwa sejak saat itu terjadi klaim semua tanah tanah guo milik pemerintah kota surabaya dan para pemohon diwajibkan membayar retribusi karena menempati tanah milik pemerintah kota surabaya. bahwa untuk menyempurnakan agenda pencaplokan tanah oleh pemkot surabaya, sekitar tahun sampai an pemkot surabaya melalui aparat kelurahan setempat rt, rw, dan perangkat desa setempat) memaksa warga surabaya agar menyerahkan bukti bukti asli berupa pathok pathok page bumi, segel jual beli dan lain lain untuk menghilangkan jejak secara administratif bagi bukti bukti kepemilikan tanah oleh warga. karena tidak paham secara hukum dan rasa takut kepada pemkot dan pemerintah, warga surabaya terpaksa menyerahkan begitu saja segala bukti surat surat dan berkas berkas administratif tersebut. bahwa menurut your nur raja agam ketua yayasan peduli surabaya yang diterbitkan oleh surabaya pagi.com tanggal september jumlah surat ijo kecamatan surabaya mencapai meter persegi atau hektar lebih. data rinci kecamatan terluas tanah ber surat ijo mencapai juta meter persegi atau hektar lebih. dari seluruh daerah itu, terluas kecamatan wonokromo m2), menyusul kecamatan kembangan m2) dan kecamatan tegalsari m2). seterusnya adalah kecamatan: dukuh pakis m2), bubutan m2), sawahan m2), mampir m2), sukomanunggal m2), simokerto m2), genteng m2), lakarsantri m2), asemrowo m2), tandem m2), wonosobo m2) dan kyung m2). kecamatan lain, seperti kecamatan tamansari, gunung dan lain lainnya bawah ribu meter persegi. bahwa ada kategori tanah tanah yang diklaim kepunyaan pemerintah kota surabaya. pertama, tanah bekas gente atau tanah swapraja yang pada zaman belanda digunakan sebagai kantor administrasi pemerintahan belanda. dua, tanah hak, milik orang orang, belanda (eigendom merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id responding) yang pemiliknya setelah kemerdekaan memilih kembali negara belanda. ketiga, tanah tanah warga yang dimiliki warga sejak zaman penjajahan belanda, atau tanah dari jauh beli setelah kemerdekaan indonesia. bahwa secara licik tanah tanah warga diakui sebagai aset pemkot. celananya, tindakan licik tersebut diperkuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kota surabaya dengan meloloskan peraturan serta kebijakan untuk melegalisasi dan melegitimasi penguasaan (pencaplokan) tanah tanah warga tersebut saat itu melalui peraturan bawah ini: keputusan dprd surabaya nomor e dprd gr kep tanggal mei tentang sewa tanah. peraturan daerah kotamadya tingkat surabaya nomor tahun tanggal juli tentang pemakaian rumah yang dikuasai oleh pemerintah kotamadya daerah tingkat surabaya. peraturan daerah kotamadya tingkat surabaya nomor tahun tentang pemakaian tanah atau tempat yang dikuasai oleh pemerintah kotamadya daerah tingkat surabaya. peraturan derah kotamadya tingkat surabaya nomor tahun tentang ijin pemakaian tanah yang dikuasai oleh pemerintah kotamadya tingkat surabaya. peraturan daerah kotamadya tingkat surabaya nomor tahun tentang ijin pemakaian tanah. keputusan walikotamadya kepala daerah tingkat surabaya nomor tahun tentang tatacara penyelesaian ijin pemakaian tanah. peraturan daerah kotamadya tingkat surabaya nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. dengan mendasarkan pada senberg peraturan yang dari tahun tahun disempurnakan , pemerintah kota surabaya menegaskan sikapnya mengklaim secara sepihak tanah tanah yang secara turun temurun sejak sebelum merdeka telah ditinggali warga. bahkan, sangat mungkin, pelaku dan keturunan peristiwa heroik november yang pada akhirnya berhasil memerdekakan seluruh indonesia yang tinggal tanah tanah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id tersebut pun diwajibkan untuk memperoleh ijin pemakaian tanah yang lebih dikenal dengan surat ijo dari pemerintah kota surabaya dan terpaksa harus menyewa yang dihitung mundur mulai tahun halim! berarti pemerintah kota surabaya dengan dibantu dprd kota surabaya telah menjadi tuan tanah bagi warga kotanya sendiri, sebagaimana dahulu pernah dipraktekkan pada zaman kolonialisme. huruf c rupa nomor juncto angka peraturan pemerintah nomor tahun alat bukti hak atas tanah adalah berupa sertifikat yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional. apakah pemkot punya? sejauh ini para pemohon tidak pernah ditunjukkan oleh pemerintah kota surabaya tentang bukti kepemilikan tanah tanah guo. anehnya meskipun pemerintah kota tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas jutaan hektar tanah kota surabaya yang disewakan warga, namun ketika warga mengajukan peningkatan hak, selalu ditolak oleh badan pertanahan nasional kota surabaya dengan dalih, bahwa tanah tanah guo adalah milik pemerintah kota surabaya. bahwa apabila alas hak pemerintah kota surabaya hak pakai , maka menurut peraturan menteri agraria nomor tahun hanya terbatas pada tanah negara untuk kepentingan langsung instansi itu sendiri hak penguasaan atas tanah negara sebagai dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang diberikan kepada departemen departemen, direktorat direktorat, dan daerah daerah swatantra sebelum berlakunya peraturan ini sepanjang tanah tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam undang undang pokok agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan). bahwa berdasarkan huruf. bahwa pendaftaran tanah harus dibuktikan dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, lirik, surat merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id kopling, surat surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta plat, akta pelepasan hak dan surat surat bukti pelepasan lainnya. pertanyaannya tanah tanah surat ijo yang diklaim punya pemerintah kota surabaya, jika punya sertifikat hak pakai maupun hak pengelolaan, kapan didaftarkannya? kapan menguasai tanah guo, faktanya yang menguasai dan menggunakan tanah guo adalah para pemohon sejak lama? apakah pemerintah kota membeli tanah guo, kapan jual belinya? bahwa meskipun pemerintah kota surabaya mengklaim jutaan meter tanah surabaya adalah miliknya, tapi anehnya tengah kawasan tanah milik pemkot (surat ijo) terdapat tanah tanah bersertifikat hak milik yang dimiliki warga. ini menjadi bukti jika tanah tanah jutaan meter persegi yang diklaim milik pemerintah kota surabaya bukan milik pemerintah kota surabaya, sebab jika benar milik pemkot surabaya, bpn tidak bisa mengeluarkan sertifikat hak milik punya warga. bukankah kebijakan bpn surabaya diskriminatif dan sangat merugikan para pemohon dan tindakan bpn kota surabaya telah melanggar nomor yang menyatakan,bahwa kepemilikan tanah jutaan meter persegi oleh pemerintah kota surabaya dan menyewakan tanah tanah guo kepada para pemohon jelas hal ini bertentangan dengan nomor tentang pembatasan kepemilikan tanah oleh perorangan maupun badan hukum. bahwa makna pembatasan kepemilikan tanah yang diatur dalam nomor bahwa, menurut para pemohon nomor harus ditafsirkan dalam kondisi sekarang, setiap keluarga indonesia harus mempunyai rumah untuk tempat tinggal yang layak. permasalahannya bagaimana bisa hidup layak dan nyaman, jika para pemohon rumahnya dirampas oleh pemerintah kota surabaya dan para pemohon diwajibkan bayar sewa atas rumah milik para pemohon sendiri merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id bahwa para pemohon berhak mendapatkan perlindungan dari negara atas harta benda milik para pemohon yang berada bawah kekuasaan para pemohon sebagaimana dijamin oleh uud bahwa, kepemilikan bahwa para pemohon dijamin hak konstitusionalnya mempunyai hak milik sebagaimana dijamin oleh uud dan hak milik yang dipunyai oleh para pemohon tidak boleh diambil secara sewenang wenang oleh siapapun termasuk pemkot surabaya. bahwa, pengakuan sepihak pemkot surabaya yang mempunyai tanah jutaan meter persegi yang ditempati oleh para pemohon, jelas merupakan perampasan secara sewenang wenang. sebab, para pemohon tidak pernah melakukan jual beli maupun hibah kepada pemkot surabaya. yang terjadi adalah penipuan berdalih menaikkan status tanah milik para pemohon menjadi hak milik. tetapi ternyata berubah menjadi surat ijo alias para pemohon diwajibkan sewa kepada pemkot surabaya. bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam uud tanah tanah dari sabang sampai merauke adalah tanah yang dikuasai oleh negara. begitupun tanah tanah yang ada kota surabaya dikuasai oleh negara, bukan oleh pemerintah kota surabaya. pemerintah kota surabaya adalah badan hukum yang haknya sama seperti para pemohon, mana oleh negara dapat diberi wewenang untuk mempergunakan tanah guo dengan status hak kepemilikan dari negara. itu artinya, para pemohon sebagai warga negara dijamin hak konstitusionalnya oleh uud untuk dapat memiliki tanah hak milik yang ditempati oleh para pemohon. apalagi jelas jelas sejarah tanah guo yang ditempati para pemohon adalah hasil jual beli, bukan hibah dari pemkot surabaya. jika tiba tiba pemkot surabaya merasa memiliki tanah milik para pemohon adalah sesuatu yang mengada ada dan pemkot surabaya bukanlah negara yang menguasai bumi dan air guo. bahwa nomor tidak pernah diterapkan lagi. faktanya warga negara lebih suka bekerja kantor dan pabrik dari pada bekerja sawah pertanian. wajar sekali jika guo sekarang sudah idak relevan untuk diterapkan. tetapi harus dipahargk semangat pembuat merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id undang undang sangat bagus, supaya ada pemerataan kepemilikan tanah dan warga bisa berusaha sendiri dalam tanah pertaniannya tanpa harus menjadi buruh tani untuk orang lain. bahwa para pemohon beranggapan harus ada tafsir konstitusional terhadap nomor mana pemerataan tanah bukan lagi tanah pertanian, tetapi semua keluarga indonesia harus mempunyai tanah yang layak untuk tempat tinggal. dengan begitu tidak ada lagi orang menyewa rumah, semua yang ditinggali adalah rumahnya sendiri. bahwa jika benar pemerintah kota surabaya mempunyai sebagian tanah yang mempunyai alas hak kepemilikan dari jutaan meter persegi tanah yang disewakan warga, negara harus mencabut kepemilikan guo atau negara membeli tanah tanah guo, lalu negara memberikan kepada warga yang menempati tanah guo hal ini sebagaimana ditegaskan dalam nomor sebab hakikat seluruh bumi dan isinya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.arabertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria harus dinyatakan konstitusional bersyarat yaitu: sepanjang harus dimaknai bahwa tanah yang dimiliki merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa tanah yang dimilikitentang kebijaksanaan selanjutnya, bukti fotokopi peraturan menterimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bukti fotokopi nomor ipt 3137p tertanggal desember atas nama cholil dengan alamat jalan ikan sumbar kelurahan perak, barat kecamatan kembangan, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 3196p tertanggal november atas nama hadirin dengan alamat jalan tambak sebaran kelurahan tambak rejo, kecamatan simokerto surabaya bukti fotokopi nomor ipt 3126p tertanggal oktober atas nama suhardi, drs. dengan alamat jalan dharmawangsa kelurahan airlangga, kecamatan gunung surabaya bukti fotokopi nomor ipt tertanggal september atas nama tawa amin dengan alamat jair sidosermo vi kelurahan jair, kecamatan wonokromo surabaya bukti fotokopi nomor ipt 0517b tertanggal april atas nama suwardi dengan alamat jalan dukuh kupang timur xviii kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 3086p tertanggal november atas nama suriah dengan alamat jalan dukuh kupang timur kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 2049p tertanggal agustus atas nama saman budi dengan alamat dukuh kupang kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 3885p tertanggal november atas nama suryani04xx tertanggal april atas nama the wie wen912p tertanggal juni atas nama agus sutrisno dengan alamat dukuh kupang barat kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 1374p tertanggal mei atas nama g.m. shorts.324p tertanggal pebruari atas nama tan paulus tanda2461p tertanggal september atas nama prison1513p tertanggal mei atas nama setiabudi harga030p tertanggal januari atas nama lily hayati0256r tertanggal juni atas nama nen mariana dengan alamat batang gede f 002a kelurahan ngagelrejo, kecamatan wonokromo, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 0517p tertanggal maret atas nama saru dengan alamat batang gede vi f1330p tertanggal november atas nama semadendang wahyuningsihrr. agustina dengan alamat batang gede f 005mudjiartmohammad syargowi dengan alamat batang gede f 006josaphat sunjono414r tertanggal april atas nama sri utami, b.sc3161p tertanggal november atas nama supardi bin yusuf dengan alamat batang gede f 008a kelurahan ngagelrejo, kecamatan wonokromo, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 3610p tertanggal september atas nama tabir husin merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god88p tertanggal september atas nama ketut escanthia0143xx tertanggal september atas nama ageng hartono dengan alamat ikan cumi cumi kelurahan perak barat, kecamatan kembangan surabaya bukti fotokopi nomor ipt 4669p tertanggal desember atas nama abd. aziz baswedan dengan alamat ikan lumba lumba kelurahan perak barat, kecamatan kembangan, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 227p tertanggal januari atas nama djuwahir675p tertanggal agustus atas nama ali admadjadisastra dengan alamat ikan lumba kelurahan perak barat, kecamatan kembangan, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 4001p tertanggal oktober atas nama drs. suharto3597p tertanggal desember atas nama mudjiyem038p tertanggal juli atas nama asyari tahap dengan alamat ikan sepat kelurahan perak barat, kecamatan kembangan806xx tertanggal desember atas nama sugiarto dengan alamat kemayoran baru kelurahan kembangan selatan, kecamatan kembangan, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 0671b tertanggal agustus atas nama layer enero prasetyo dengan alamat ngeyel tirto kelurahan ngagelrejo, kecamatan wonokromo, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 2282p tertanggal juni atas nama ribuan dengan alamat nagel tirto kelurahan ngagelrejo, kecamatan wonokromo surabaya bukti fotokopi nomor ipt tertanggal september atas nama bakrsulaiman08xx tertanggal juni atas nama mahfud, drs.490b tertanggal juni atas nama darjuningsih181p tertanggal januari atas nama soemiyatmaria margaret suwardi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan alamat nagel tirto kelurahan ngagelrejo kecamatan wonokromo surabaya bukti fotokopi nomor ipt 0068p tertanggal januari atas nama slametoktober atas nama boediono tjokroatmodj2888p tertanggal november atas nama j.c. jadij.f. hartanto523p tertanggal mei atas nama sait034p tertanggal april atas nama luka purwaningtyas85b tertanggal januari atas nama asri krisnowati dengan alamat ngageltirto kelurahan ngagelrejo, kecamatan wonokromo, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 2231p tertanggal september atas nama soerjani dengan alamat ngagettirtojanuari atas nama wahidinmoersahidjanuari atas nama sri kaidoewantamedi dengan alamat jalan dharmawangsa kelurahan airlangga, kecamatan gunung, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 0702p tertanggal april atas nama muslimin dengan alamat dharmawangsa baratsiswbudi hartono3340p tertanggal agustus atas nama kauman kasmajadi dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god alamat gunung airlangga kelurahan airlangga, kecamatan gunung, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 0156p tertanggal januari atas nama mohamad masin20p tertanggal januari atas nama djuga'ijrs slendro gw.37p tertanggal april atas nama budi haryanto sinagajalan247xx tertanggal agustus atas nama rr. roesmin502b tertanggal juli atas nama muntahsanusi ongkos wijaya dengan alamat gunung kertasnya kelurahan airlanggaagustus atas nama abdul muftnovember atas nama padi jojo0272p tertanggal februari atas nama pudjiono, prof. dr.1321p tertanggal april atas nama tri maris didie645p tertanggal september atas nama partisi mulyono2221p tertanggal agustus atas nama stewardtertanggal april atas nama ariana zunaedah noo734b tertanggal agustus atas nama piroschka434p tertanggal februari atas nama drs. wayan sarjana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god99b tertanggal februari atas nama fitrah4185p tertanggal desember atas nama supardi50p tertanggal januari atas nama dra. sri rijantini dengan alamat gunung kertasnya ob kelurahan kertasnya, kecamatan gunung, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 003r tertanggal februari atas nama mujiatin356r tertanggal maret atas nama setalah dengan alamat gunung kertasnya kelurahan kertasnya, kecamatan gunung, surabaya nomor ipt 1433p tertanggal juni atas nama setalah dengan alamat gunung kertasnya kelurahan kertasnya kecamatan gunung surabaya bukti fotokopi nomor ipt 1394b tertanggal oktober atas nama ali pengertian004p tertanggal januari atas maruf novita dengan alamat pulang anom kelurahan pulang sewunovember atas drs. endang sutrisno, mb702p tertanggal september atas nama soeharto553b tertanggal juniipt: 2606p tertanggal september1275p tertanggal april atas nama eddy tar368p tertanggal juli atas nama linda deiya700p tertanggal pebruari atas nama seti partai enero dengan alamat pulang anom dengan alamat kelurahan pulang sewu, kecamatan gunung, surabaya bukti fotokopi nomor ipt 0807p tertanggal maret atas nama michael chung dengan alamat pulang anom kelurahan pulang sewu, kecamatan gunung, surabaya bukti fotokopi shm nomor tertanggal maret atas nama doctorandus hoedojo dengan alamat dukuh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godara pemohon adalah warga negara indonesia yang tinggal kota surabaya dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. bahwa para pemohon sudah bertahun tahun tinggal kota surabaya dengan, menyewa, tanah yang, diakui milik pemerigyak# kota surabaya, merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id kupang timur xx kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya bukti fotokopi shm nomor tertanggal juni atas nama lestari dengan alamat dukung kupang timur xix kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya bukti fotokopi shm nomor tertanggal maret atas nama soejoed dengan alamat pakis tirtosari kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya bukti fotokopi skt nomor tertanggal agustus atas nama pemohon siti rahayu dengan alamat dukuh kupang xvii kelurahan pakis, kecamatan sawahan, surabaya bukti fotokopi. nomor ipt 0333p tertanggal februari atas nama supardi hs.378p tertanggal pebruari atas nama phillips menjaga dengan alamat jalan dukuh kupang timur xvii kelurahan pakis kecamatan sawahan bukti fotokopi peraturan daerah kota madya daerah tingkat surabaya nomor tahun tentang izin pemakaian tanah bukti fotokopi peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang pelepasan tanah aset pemerintah kota surabkarena guo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemohon. para pemohon yang selama ini tinggal kota surabaya secara sewa melalui izin pemakaian tanah ipt) dan setiap tahun membayar pajak bumi bangunan pbb), tidak berhak mengajukan tanah yang ditinggali tersebut menjadi hak milik, padahal tanah yang ditinggali tersebut adalah tanah negara yang merupakan tanah tanah kelebihan yang seharusnya didistribusikan kepada para pemohonoleh berlakunya karena mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukummerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id badan hukum.ara pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap dan uud sebagaimana disebut atas, dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, bahwa pada tahun an sampai dengan tahun an, pemerintah kota surabaya mempunyai program pemutihan yaknirdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god menjadi hak milik dan sebagai prasyarat terlebih dahulu dikeluarkan surat ijin pemakaian tanah ipt) yang sampulnya berwarna hijaurijo, bahwa tanah yang ber surat ijo tersebut mencapai hektar lebih yang diakui sebagai hak milik pemerintah kota surabaya, sedangkan pemilik surat ijo tidak dapat meningkatkan status hak tanah yang secara turun temurun sejak sebelum merdeka telah ditinggali namun justru harus menyewa tanah tanah tersebut: bahwa kepemilikan tanah jutaan meter oleh pemerintah kota surabaya kemudian menyewakan tanah tanah tersebut kepada para pemohon bertentangan dengan tentang pembatasan kepemilikan tanah oleh perseorangan maupun badan hukum: bahwa guo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum sehingga harus ditafsirkan dalam kondisi sekarang. pemerataan tanah bukan lagi tanah pertanian akan tetapi setiap keluarga indonesia harus mempunyai rumah untuk tempat tinggal yang layak sehingga jika benar pemerintah kota surabaya mempunyai alas hak kepemilikan dari jutaan meter persegi tanah yang disewakan warga maka negara harus mencabut kepemilikan tersebut atau negara membeli tanah tanah tersebut lalu diberikan kepada warga untuk ditempati. i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mempelajari permohonan dan memeriksa buktimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godsalah satu bentuk penyelenggaraan landreform indonesia yakni berkaitan dengan larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas sebagaimana ditentukan dalam yang kemudian ditegaskan dalam yang mengamanatkan. bahwa pengaturan luas maksimum dan atau minimum tanah adalah dalam rangka mengimplementasikan wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara. dan menyebutkan bahwa hubungan antara bangsa indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya merupakan hubungan yang bersifat abadi dan pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat indonesia. oleh karena itu, hak menguasai negara untuk mencapai sebesar besar kemakmuran rakyat, memberikan kewenangan kepada negara (vide )j. bahwa wewenang tersebut atas bersesuaian dengan penafsiran dikuasai oleh negara dalam putusan mahkamah nomor puu bertanggal desember dalam putusan guo, mahkamah memberikan perluasan makna dikuasai oleh negara bukan hanya sebagai hak untusebesar besar kemakmuran rakyat yang meliputi (lima) fungsi penguasaan negara, yakni fungsi kebijakan (beleid), fungsi pengurusan merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id (bestuurdaad), fungsi pengaturan (regelendaad), fungsi pengelolaan (beheerhaad), dan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaaa). berdasarkan hal tersebut atas, dalam konteks sebagaimana dinyatakan dalam tidak ditemukan adanya persoalan konstitusionalitas berlakunya guo. dengan kata lain persoalan yang dialami para pemohon merupakan persoalan konkrit yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas guo. adapun mengenai permohonan para pemohon agar guo ditafsirkan dalam kondisi sekarang, menurut mahkamah permohonan tersebut akan menjadikan mahkamah membuat norma baru padahal hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah: bahwa selain bersesuaian dengan konsepsi dikuasai oleh negara yang dianut oleh uud guo menurut mahkamah bersifat adil, tidak diskriminatif, dan tidak pula menimbulkan ketidakpastian hukum karena berlaku untuk setiap keluarga atau badan hukum sepanjang memiliki hak hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam sehingga dalam hal suatu tanah tidak dimiliki dengan dasar hak hak atas tanah tersebut maka dikuasai oleh negara. bahwa menurut mahkamah landreform bukanlah bagi bagi tanah, akan tetapi sebagai negara yang berdasar pancasila, landreform diperuntukkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat berdasarkan aturan hukum yang berlaku. untuk itu agar landreform dilaksanakan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat dan juga untuk menyelesaikan konflik konflik agraria yang terjadi, mahkamah perlu mengingatkan kepada pembentuk undang undang tentang keberadaan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor ix mpr tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan landasan dan arah bagi penyempurnaan seluruh peraturan perundang undangan yang terkait dengan agraria dan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanahmerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idmenahan m.p sitompul ttd. ttd. santo wahiduddin adams ttd. ttd. dewa gede lagunapadahal pemerintah kota surabaya selama ini tidak pernah menunjukkan alas hak kepemilikan tanah tanah guo, apakah sertifikat hak milik, hak pakai atau hak pengelolaan. bahwa sewa tanah guo oleh pemerintah kota surabaya diberikan ijin pemakaian tanah ipt) yang diterbitkan oleh walikota surabaya. anehnya para pemohon setiap tahun juga harus membayar pajak bumi bangunan pbb) atas nama para pemohon. seharusnya jika memang tanah tanah yang disewakan oleh pemerintah kota surabaya pajak pbb nya atas nama pemerintah kota surabaya. bahwa tanah tanah yang ditempati oleh para pemohon tidak bisa diajukan peningkatan hak, karena badan pertanahan nasional bpn) surabaya tidak mau memproses dengan alasan jika tanah tanah yang ditempati oleh para pemohon milik pemerintah kota surabaya. padahal faktanya tanah guo adalah tanah negara. bahwa berdasarkan nomor harus ada pembatasan kepemilikan tanah, pemerintah kota surabaya mempunyai jutaan meter persegi tanah yang tidak digunakan oleh pemerintah kota surabaya. akhirnya disewa seakan kepada warga kota surabaya. jika guo diterapkan dengan benar, maka tanah tanah kelebihan guo bisa didistribusikan kepada para pemohon, dan para pemohon berhak mengajukan tanah negara yang ditempati oleh para pemohon menjadi hak milik. namun karena antara pemerintah kota surabaya dan badan pertanahan kota surabaya terjadi konspirasi sehingga para pemohon tidak bisa mengajukan proses hak milik terhadap tanah yang ditempati para pemohon.peraturan dasar pokok pokok agraria bertentangan terhadap dan undang undang dasar peraturan dasar pokok pokok agrari. pokok permohonmerdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi goldselanjutnya uudsetiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yangrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god argumentasi konstitusional bahwa menurut arie susanti hutagalung mengartikan bahwa landreform adalah suatu perubahan yang disengaja dalam suatu sistem land tenure, penguasaan hak hak atas tanah dan lain lain yang berhubungan dengan tanah. selain beberapa pandangan tersebut atas dalam kepustakaan agraria sering sekali dijumpai istilah agrarian reform selain istilah landreform. bahkan kadang kadang penggunaan istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menunjuk pada konsep yang sama. kedua istilah tersebut sering dipakai secara bergantian dalam diskusi diskusi yang menyangkut perbaikan perbaikan dan perubahan perubahan dalam kebijakan pemerintah mengenai tanah pertanian. bahwa samping istilah landreform dan agrarian reform atas gunawan tirai mengetengahkan istilah reforma agraria. pemakaian reforma agraria digunakannya untuk mengganti istilah andreform dengan pengertian sebagai usaha untuk melakukan perombakan penguasaan tanah. dalam suatu masyarakat non industri, tanah mencerminkan bentuk dasar dari kemakmuran dan sumber dasar dari perekonomian dan politik. sisi lain sistem penguasaan tanah mencerminkan hubungan hubungan dan susunan susunan pengelompokan sosial. kenyataan ini umumnya dari suatu negara serta kemauan politik pemerintahnya, menentukan pula corak reform yang dilakukan. artinya reforma agraria dapat dilancarkan dengan titik berat yang berbeda beda. perubahan dan perlindungan terhadap petani penggarap dari tuan tanah atau penghapusan tuan tanah, larangan memiliki tanah pertanian yang luas, larangan absence (untai) dan penetapan suatu ceiling bagi pemilik tanah. bahwa landreform berasal dari dua kata yaitu land yang berarti tanah dan reform yang berarti perombakan, sehingga dalam hubungan dengan hukum agraria, maksud dan pengertian landreform adalah perombakan secara mendasar terhadap sistem pemilikan tanah. undang undang pokok agraria merupakan induk dari ketentuan landreform dibentuk atas dasar pertimbangan sebagai berikut: karena hukum agraria yang berlaku sekarang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi dari pemerintah jajahan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god karena hukum agraria mempunyai sifat hukum dualisme, yaitu yang berasal dari hukum adat dan yang berasal dari hukum barat. program landreform dalam arti luas mempunyai bidang yang lebih luas sehingga sering diartikan sebagai suatu agrarian reform, yang meliputi lima macam program, yaitu: pembentukan hukum agraria. penghapusan hak asing dan konsepsi kolonial. cc. mengakhiri penginapan feodal secara berangsur. perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah pertanian danhubungan hukum yang bersangkutan perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya secara terencana dan sesuai kemampuan. dalam pelaksanaan program landreform, redistribusi tanah pertanian merupakan arah kebijakan landreform yang mempunyai tujuan sebagai berikut: tujuan sosial ekonomis: memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik dan memberikan fungsi sosial. memperbaiki produksi nasional, khususnya pada sektor pertanian. tujuan sosial politis mengakhiri penguasaan tanah ada orang tertentu dan menghapuskan sistem tuan tanah. mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani. tujuan mental psikologis meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarapan. memperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan penggarap.ditegaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada dasar. mengerjakan atau mengusahakan secara aktif berarti yang mempunyai hak itu langsung turut serta dalam proses produksi, ini berarti bahwa tidak segala pekerjaan harus dilakukan sendiri oleh pemilik tetapi dapat mempergunakan tenaga orang lain sebagai penggarap sebagai langkah arah pelaksanaan dan penggunaan tanah secara aktif, dengan tujuan untuk menghapuskan tanah absence untai, artinya orang atau pihak yang berhak atas tanah pertanian tersebut harus bertempat tinggal kecamatan letak tanah yang bersangkutan atau luar kecamatan tetapi masih berbatasan dengan kecamatan letak tanah itu. bahwa tanah absence untai dilihat dari asal usulnya dapat terjadi karena (tiga) hal, yaitu: tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. yaitu pemilik yang bersangkutan berpindah tempat dari kecamatan letak tanah selama tahun berturut turut. jika pihak tersebut melapor kepada pejabat setempat tentang kepergiannya, maka dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu tersebut diwajibkan memindahkan hak milik atas tanah pertaniannya kepada orang lain yang bertempat tinggal kecamatan tersebut. pewarisan jika karena pewarisan maka dalam waktu tahun terhitung sejak pewaris meninggal, ahli waris bersangkutan diwajibkan untuk mengalihkan hak milik atas tanah tersebut kepada orang lain yang bertempat tinggal kecamatan mana tanah itu berada, atau apabila ahli waris ingin tetap memiliki tanah tersebut, maka harus berpindah kecamatan tanah yang bersangkutan. jual beli yaitu: beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan. bahwa hal hal yang dikecualikan dalam pemilikan tanah secara absence adalah: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god |
kn.hendar, s.h pekerjaan pegawai negeri sipil, ketua ikatan alumni nyata guna alamat jalan pajajarano. pemohon nama rukyat pekerjaan pegawai negeri sipil, ketua umum dpp ikatan tunanetra muslim indonesia ipni) alamat belong raya sukaasih ksb nomor kelurahan belong, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi, jawa barat selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama yudi dispar pekerjaan guru, ketua dpw ikatan tunanetra muslim indonesia jawa barat ipni) alamat jalan diapit baratma jadi sophia pekerjaan wiraswasta, ketua port jawa barat persatuan olah raga tunanetra indonesia port) alamat jalan makam caringin nomor kelurahan babakan cipanas, kecamatan babakan cipanas, kota bandung, jawa barat selanjutnya disebut sebagai .oo. pemohon nama wahyu hid, pekerjaan wiraswasta, ketua dpc persatuan tuna netra indonesia kota bandung pertani) alamat jalan cites kelurahan pajajaran, kecamatan cicero, kota bandung, jawa barat selanjutnya disebut sebagai .cbooo. pemohon nama putra widodo pekerjaan wiraswasta, ketua dpd persatuan tuna netra indonesia jawa barat pertani) alamat polisicc. pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada: rafael situmorang, s.h: asri vidya dewi, s.si., s.h: wahyu sumantri, s.h: mengiring sibagariang, s.h: oktavianus ginting, s.h: sastranya sembiring, s.h: tugu hutagalung, s.h: ahmad jamaluddin, s.h: dan arti lbn. tiruan, s.h, kesemuanya adalah advokat dan pembela umum pada kantor hukum tim advokasi penegak hak konstitusi yang berkedudukan jalan sarijadi blok xiv nomor bandups dalam pemilu anggota dpr, dpd dan dprd. menyebutkan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara antara lain disebutkan dalam huruf alat bantu tuna netra untuk surat suara dpd. hanya untuk surat suara dpd: bahwa para pemohon merupakan warga negara indonesia menyandang disabilitas tunanetra yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya secara nyata. para pemohon merasa kesulitan dalam menjalankan hak pilihnya dan merasa tidak berkenan dengan cara kpu memberikan mereka pendamping: bahwa pendamping yang diberikan oleh kpu bukanlah alat bantu yang seharusnya ada. keberadaan 'pendamping' justru mengganggu asas rahasia dan menimbulkan rasa intimidasi tersendiri bagi pemohon, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka hak ini akan memulihkan hak konstitusional pemohon pada pemilu pemilu mendatang, iv. pokok permohonan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum menimbulkan ketidakpastian hukum dan multi tafsir, sehingga memberi peluang lembaga penyelenggara pemilihan umum bertindak tanpa memperhatikan keadaan penyandang disabilitas tuna netra. bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, berbunyi:kerahasiaan adalah asas penting bagi rakyat untuk memilih wakil wakilnya yang juga merupakan penyaluran hak asasinsipil. dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin terlaksananya penyelenggaran pemilu dengan prinsip kerahasiaan, bahwa dukungan perlengkapan dan perangkat pemilu tidak secara konkret disebutkan untuk mendukung penyandang disabilitas khususnya tuna netra dalam memenuhi hak pilihnya yakni setidaknya template braille, sehingga penyelenggara pemilu menafsirkan perangkat dan perlengkapan pemilu untuk penyandang disabilitas tidak sesuai dengan kebutuhan yang paling prinsipsasi manusia orang lain dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalamnya adalah hak asasi penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara untuk turut serta dalam menyampaikan aspirasi politiknya dalam pemilihan umum tanpa kecuali termasuk oleh lembaga negara penyelenggara pemilihan umum, mana diahwa seandainya saja undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumara pemohon tentu tidak akan terjadi: bahwa kesalahan penyelenggara pemilihan umum dalam menerapkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum akibat salah menafsirkan dan adanya ketidakpastian hukum dari undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, oleh karena itu kedepannya harus segera diperbaiki agar tidak terulang kembali: bahwa oleh karena itu untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan multi tafsirtersebut, para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk dapat mengubah diksi atas undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum memang perlu dibaca dalam satu nafas, mana dalam menyebutkan mengenai bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan peraturan kpu. namun demikian, peraturan kpu merupakan peraturan teknis yang dibentuk untuk melaksanakan pemilu yang akan berlangsung. dalam hal ini, pemilu telah berakhir sehingga perubahan mengenai kepastian hukum tentang alat bantu tunanetra perlu diletakan undang undang, bahwa pada hakikatnya, undang undang termasuk peraturan yang dibuat dengan karakter yang lebih abstrak, berbeda dengan peraturan teknis, dan sebaiknya dapat berlaku untuk waktu yang lama (long lasting). dengan demikian, demi tercapainya legal remedy bagi pemohon, maka kejelasan mengenai alat bantu tunanetra ini akan lebih tepat diletakan undang undang. persoalan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum tentang alat bantu yang mengesampingkan asas langsung umum bebas rahasia dalam hal kerahasiaan memilih bagi penyandang disabilitas tuna netra bahwa penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, menurut penjelasannya adalah sebagai berikutkotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra bahwa pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil wakil rakyat pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif berdasarkan hal demikian tidak boleh ada satu pun warga yang terhalangi haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu. setiap warga negara dijamin untuk didaftarkan sebagai pemilih dan mendapatkan pelayanan saat menyalurkan pilihannya tersebut, termasuk bagi penyandang disabilitas tuna netra, bahwa penjelasan dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum tidak menjelaskan secara konkret apa yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas tunanetra sehingga penyelenggara pemilihan umum menafsirkan bermacam macam dan mengesampingkan hal mendasar dari pemilihan umum yakni kerahasiaan pemilih: bahwa penjelasan dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum yang tidak eksplisit menerangkan mengenai alat bantu tunanetra menyebabkan terhalanginya hak dari para penyandang disabilitas tunanetra untuk menggunakan hak pilihnya secara administratif dan teknis karena tidak adanya sarana penunjang dalam menyalurkan suaranya, bahwa penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum sangat berpotensi memberikan peluang bagi lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk menafsirkan semaunya tanpa landasan yang seharusnya guna memenuhi keadilan bagi penyandang disabilitas tunanetra, sebagaimana penjelasan ini tidak memuat tentang setidaknya ada template braille, bahwa apabila penyandang disabilitas tunanetra yang memiliki hak pilihnya dalam setiap pemilihan umum disediakan template braille dalam kertas suara maka tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat dan negara. sedangkan ketidakjelasan mengenai alat bantu tunanetra dalam penjelasan undang undang nomor. tahumilihan umum menggeneralisasi kemampuan fisik setiap warga negara yang memiliki hak pilih, maka akan membatasi hak pilih warga negara yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik (disabilitas), bahwa apabila penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum secara konkret juga menjelaskan alat bantu tunanetra yang setidaknya berupa template braille diterapkan kepada penyandang disabilitas tunanetra maka negara telah melindungi hak pilih warga negara yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik,rhadap uud sebagai berikut:pemilihan umumatau dalam penjelasannya, perlu diberi tambahan frasa mengenai alat bantu tunanetra setidaknya berupa template braille : atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat dan menganggap undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumnomor tahun tentang pemilihan umum, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) diartikan untuk penyandang disabilitas tunanetra lembaga penyelenggara pemilihan umum menyediakan perlengkapan yang mendukung penyelenggaraan pemilihan umum setidaknya berupa template braillejawaban surat dari komisi pemilihan umum: bukti fotokopi surat mohon konfirmasi dari forum tuna netra menggugat pemohon) kepada komisi pemilihan umum: bukti fotokopi akta pendirian legal standing organisasi disabilitas para pemohon: bukti fotokopkhususnya sebagai berikut:suhendar adalah ketua ikatan alumni nyata guna, berdasarkan akta nomor tanggal pemohon rukyat menurut pengakuannya adalah ketua umum dpp ipni: pemohon yudi dispar mendalilkan adalah ketua dpw ipni: pemohon jadi sophia mengemukakan bahwa adalah ketua port jawa barat, pemohon wahyu hid mendalilkan adalah ketua dpc pertani kota bandung, pemohon putra widodo menurut pengakuannya adalah ketua dpd pertani jawa barat. menimbang, bahwa mengenai pemohon suhendar), berdasarkan akta pendirian ikatan alumni nyata guna (awg) nomor tanggal pemohon adalah ketua ikatan alumni nyata guna (awg) yang berwenang mewakili organisasi tersebut pengadilan dan berdasarkan huruf bidang advokasi oleh notaris rien sabrina, salah satu tujuan organisasi tersebut, antara lain, untuk mewujudkan bantutunanetra, menurut mahkamah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: i3. menimbang, bahwa mengenai pemohon rukyat) dan pemohon yudi span) meskipun mengajukan akta pendirian ikatan tunanetra muslim indonesia yang dibuat oleh notaris hilda sophia wiradiredja, s.h tertanggal januari akan tetapi akta tersebut tidak dapat dibaca karena fotokopinya kabur. dengan demikian mahkamah menilai keduapemohon jadi sophia) yang mengaku sebagai ketua persatuan olahraga tunanetra indonesia port) jawa barat: pemohon wahyu hid, pd) yang mengaku sebagai ketua dpc persatuan tuna netra indonesia pertani) kota bandung, dan pemohon putra widodo) yang mengaku sebagai ketua dpd persatuan tuna netra indonesia pertani) jawa barat, namun ketiganya tidak mengajukan akta pendirian organisasi mereka sehingga menurut mahkamah tidak mempunyaberwenang mengadili permohonan guo, pemohon suhendarsuhendar) mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap dan uud karena menurut pemohon dukungan perlengkapan dan perangkat pemilihan umum pemilu) tidak secara konkret disebutkan untuk mendukung penyandang disabilitas khususnya tunanetra dalam memenuhi hak pilihnya yakni setidaknya harus ada template braille, sehingga penyelenggara pemilu menafsirkan perangkat dan perdan diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diserahkan melalui kepaniteraan tanggal september yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: pendahuluunyi undang undang dasar negara republik indonesia tahun atas, merupakan pengejawantahan dari preambule alinea keempat, yakni sila kedua pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab , yang mengamanatkan bahwa dalam diri setiap orang melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. amanat uud tersebut memberikan tataran penting, pertama, bahwa setiap orang harus terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi. kedua, negara menjamin hak asasi setiap orang tanpa diskriminasi,termasuk perlindungan terhadap hak asasi dari para penyandang disabilitas. perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas ini dilanjutkan dalam undang undang nomor tahun tentang penyandang cacat. konsentrasi dunia internasional dalam upaya perlindungan hak hak penyandang disabilitas ditunjukan dengan adanya konvensi internasional tentang hak hak penyandang disabilitas convention the rights persons with disabilities, new york, maret indonesia merupakan negara ke yang turut menandatangi konvensi ini dari negara peserta konvensi. selanjutnya indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebutu untuk penyandang disabilitas tidak sesuai dengan kebutuhan yang paling prinsip. seandainyaemohon tentu tidak akan terjadi., bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon suhendar) adalah yang, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya , yang menurut pemohon suhendar) bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil vide uud menimbulkan ketidakpastian hukum (vide uud dan perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide uud karemilu anggota legislatif tahun komisi pemilihan umum berdasarkan penafsirannya atas tidak menyediakan template braille bagi pemilih tunanetra, hanya menyediakan tenaga pendamping sehingga kerahasiaan pilihan para pemilih tunanetra tidak terjamin: i3. menimbang, bahwa dalam penjelasan pembentuk undang undang menegaskan,. dari penjelasan tersebut, khususnya kata alat bantu tunanetra menurut mahkamah termasuk dalamnya template braille. dengan demikian mahkamah menilai, tidak bertentangan dengan uud sebab hanya soal penerapan undang undang oleh kpu. oleh karena itu permohonan pemohon suhendar) tidak beralasan menurut hukum, i3.16j menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan mahkamah atas, kpu sebagai penyelenggara pemilu seyogianya menyediakan pula alat bantu tunanetra, sesuai dengan keadaan setempat. artinya bagi pemilih tunanetra yang bisa membaca huruf braille agar disediakan template braille, sesuai dengan kebutuhsuhendar)para pemohon pemohon pemohonsuhendarrukyat), pemohon yudi dispar), pemohon jadi sophia), pemohon wahyu hid), dan pemohon putra widodo) tidak dapat diterima. menolak permohonan pemohon suhendar)santo, muhammad alimpada hari rabu, tanggal sepuluhid, santo, muhammad alimsanto ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi ttd. ttd. wahiddudin adamsengan demikian, indonesia merupakan negara yang memberi perhatian yang cukup dalam upaya penjaminan dan penegakan hak hak penyandang disabilitas. salah satu hak penyandang disabilitas yang dilindungi oleh negara adalah hak hak politik. hak hak politik tersebut antara lain, hak untuk memilih dan dipilih serta yang terpenting adalah akses menuju kegiatan kegiatan tersebut , demikian bunyi undang undang nomor tahun tentang penyandang cacat. selanjutnya, dalam dipertegas bahwa pemerintah dan atau masyarakat, berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak hak penyandang cacatartisipasi dalam kehidupan politik dan publik diatur dengan lebih rinci. berbunyiatas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan: memastikan bahwa, (ii) melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas: (iii) menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka ini dalam sebelumnya terdapat ketegasan mengenai bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, termasuk seperti yang dikemukakan dalam huruf menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, braille, komunikasi argumentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi . dalam rangka amanah dan kewajiban negara terhadap warga negara penyandang disabilitas, penyelenggara negara berkewajiban untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum yang berperikemanusiaan, adil dan beradab, salah satunya dengan membuat suatu aturan hukum yang tidak membatasi penyandang disabilitas dalam menjalankan hak kerahasiaan dan independennya dalam kegiatan pemilu. terkait dengan hal ini, undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dirasakan tidak cukup menjamin para penyandang disabilitas dalam menjalankan haknya sebagai warga negara dalam setiap pemilihan umum yang mengedepankan kerahasiaan dan independensi sikap.demikian bunyi undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum. dukungan perlengkapan lainnya yang dimaksud oleh tersebut dirinci lebih lanjut dalam penjelasan undang undang tersebut yaitupenjelasan hanya menyatakan alat bantu tunanetra tanpa memberi keterangan lengkap mengenai jenis alat batunya. dengan demikian, peraturan kpu sebagai instrumen hukum teknis pelaksanaan dari undang undang juga tidak mencantumkan dengan konkret jenis alat bantu yang dimaksud. indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukankemanusiaan mengenai hak penyandang disabilitasjdijadikan penentuan dalam roda masa depan bangsa adalah undang undang pemiluuntuk menjalankan setiap(in cast oleh komisi pemilihan umum) rentan berbenturan dengan hak hak dan kebebasan kehidupan individu dalam hidup bernegarasehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang abuse power bagi lembaga negara penyelenggara pemilu dalam penerapannya. menurut pusat data informasi nasional pusdatin) dari kementerian sosial, pada jumlah penyandang disabilitas indonesia berjumlah sebesar orang dengan orang tunanetra penyandang disabilitas penglihatan, sedangkan yang memiliki hak pilih mencapai jiwa. data tersebut menunjukkan jumlah penyandang disabilitas tuna netra cukup signifikan. maka dengan jumlah yang cukup besar seperti itu sudah semestinya pihak penyelenggara pemilu seperti kpu memberikan perhatian agar hak pilih penyandang disabilitas tuna netra tersebut tidak hilang dalam proses pemilu mendatang. oleh karenanya peraturan peraturan yang memberikan kewenangan bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum haruslah diatur secara konkrit dan sedemikian rupa sesuai dengan teori teori ilmu hukum serta uud sedangkan aturan yang isinya abstrak memunculkan banyak penafsiran yang akhirnya merugikan pihak lain dalam hal ini adalah penyandang disabilitas, undang undang yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu hukum dan uud maka sudah selayaknya dikonkretkan. cast tidak memiliki kepastian hukum. tanpa pembatasan dan penafsiran yang jelas, tersebut dapat ditafsirkan bermacam macam, luas dan semaunya saja oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. padahal, penyandang disabilitas khususnya tunanetra hanya bisa membaca melalui huruf brailleseharusnya ketika penyandang disabilitas menjalankan haknya dan kewajibannya dalam pemilihan umum yang menentukan jalannya bangsa dan negara dilindungi, oleh hukum yang tegas dan konkret., perlu dilakukan uji materiil terhadap undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, yang terbukti dengan meyakinkan tidak mencerminkundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum merupakan hukum publik yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak politiknya yang dijamin oleh negara mengenai tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebasleh karena objek permohonan hak uji ini adalah hukum publik yang mengatur hak rakyat, maka berdasarkan hal tersebut atas mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, iii. legal standing para pemohon bahwa para pemohon adalah penyandang disabilitas tunanetra yang mewakili organisasi tunanetra sebagaimana dimaksud huruf undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi.ji materil undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum yang diajukan oleh para pemohon dilatarbelakangi oleh peristiwa dan fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan oleh para pemohobulan februari komisioner komisi pemilihan umum arief budiman menyatakan dalam siaran persnya tentang tidakadanya template braille dalam pemilihan umum calon anggota legislatif untuk dpr, dprd provinsi dan dprd kota kabupaten, bahwa dengan adanya pernyataan dari komisioner komisi pemilihan umum tersebut kemudian para pemohon mengirimkan surat kepada komisi pemilihan umum pada tanggal maret untuk mendapatkan informasi: bahwa pada tanggal april komisi pemilihan umum kemudian menyampaikan jawaban surat dengan nomor kpu iv perihal informasi pendamping dan alat bantu bagi tuna netra: bahwa dalam surat yang disampaikan oleh komisi pemilihan umum menyatakan alasan tidak dibuatkan template braille dalam pemilihan umum legislatif adalah karena secara teknis sulit dilakukan karena lebar kolom nama calon anggota dpr atau dprd dalam bentuk huruf braille, bahwa alasan teknis tersebut sungguh mengabaikan hak konstitusi para penyandang disabilitas tuna netra yang seharusnya mendapatkan perlindungan negara yang menjamin hak suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melaksanakan kedaulatannya, bahwa pada pemilihan umum pada tahun alat bantu tunanetra berupa template braille pernah digunakan oleh penyelenggara pemilihan umum. alat ini terbuat dari bahan sejenis kertas karton dengan huruf braille serialset, berisi empat helai alat bantu, masing masing untuk surat suara dpr ri, dprd,dan dpd. setiap nilainya tercantum template braille untuk menerangkan nama dan tanda gambar parpol serta nomor urut caleg, bahwa tidak eksplisitnya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum menimbulkan penafsiran yang bermacam macam oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum yang mengeluarkan peraturan kpu nomor tahun tentang "forum hukum badan usaha milik negara nama hamba jabatan ketua warga negara indonesia tempat tanggal lahir ketapang, oktober alamat jalan cipinang kebembem kelurahan pisangan timur, kecamatan pulogadung, jakarta timur nama gunawan jabatan wakil ketua warga negara indonesia tempat tanggal lahir jakarta, agustus alamat jalan panduan kamper kelurahan keterangan, kecamatan semarang selatan, semarang nama eko setiawan jabatan sekretaris warga negara indonesia tempat tanggal lahir jakarta, april alamat jalan cipinang timuna konstitusi diunduh dari laman kelurahan cipinang, kecamatan pulogadung, jakarta timur nama diri revolt putra jabatan bendahara warga negara indonesia tempat tanggal lahir tanjung pinang, desember alamat jalan anggrek cendrawasih nomor j41, kelurahan pemanggilan, kecamatan palmerah, jakarta barat nama lukman nur azis jabatan ketua bidang advokasi konsultasi hukum warga negara indonesia tempat tanggal lahir subang, mei alamat jalan puspita raya blok l1 12b, sektor iii rw kelurahan lengkong gudang, kecamatan serpong, bsd, tangerang selatan nama binsar jon vic jabatan anggota bidang advokasi konsultasi hukum warga negara indonesia tempat tanggal lahir jambi, agustus alamat jalan raya bukit asam nomor town site, kelurahan tanjung enim, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim nama danang wahyu setyojati jabatan wakil ketua bidang advokasi konsultasi hukum warga negara indonesia tempat tanggal lahir jakarta, januari alamat jalan pinang merah raya nomor taman yasmin, kelurahan curug mesehingga pemohon menghadapi kendala dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terkait dengan adanya disparitas atauhuruf dan huruf dan huruf bpk. bahwakeuangan negaraerseroan terbatas ) (bukti dan bumn. bahwa hal tersebut atas selaras dengan ketentuan angka dan angka bumn yang mengatur, serta bumn yang mengatur bahwa terhadap bumn yang berbentuk persero tunduk padaseroan terbatas. bahwa berdasarkan uraian atas, concrete terdapat disparitas, disharmonisasi, dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemohon dalam memberikan davis, advokasi, dan perlindungan bagi kepentingan hukum bumn yang sangat membutuhkan kontribusi profesional pemohon yang pada akhirnya berpotensi atau menimbulkan kerugianits salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamemerintah). iii. penjelasan pemerintah atas pendapat para pemohon yang menyatakan huruf dan keuangan negara bertentangan dengan uud,.. mewujts salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamrs. siswa susanto, dea peran pemerintah diperlukan pula dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui sifrasa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah paddr. mulia nasution, d.e.s.s. . . justru bertentangan dengan uud khususnya ketentuan uudina konstitusi diunduh dari lamannne konstitusi diunduh dari lamanlangsung maupun tidak langsung terhadap pemohon maupun pengurus dan juga pada akhirnya bumn itu sendiri. bahwa telah ada putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal september (bukti mana pertimbangan hukum, sehingga ketentuan huruf dan huruf keuangan negara dan huruf dan huruf dan huruf bpk semestinya selaras dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut atas semata mata demi terciptanya harmonisasi dan kepastian hukum. bahwa atas alasan alasan dan permasalahan tersebut atas, maka pemohon merasakan dan mengalami adanya kerugian dengan berlakunya huruf dan huruf keuangan negara dan huruf dan huruf dan huruf bpk, karena tersebutyang merupakan kerugian konstitusional. dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon berkeyakinan penuh telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian huruf dan huruf keuangan negara dan huruf dan huruf dan huruf b konstitusi diunduh dari lam. juta, pendapatan usaha rp. juta dan laba komprehensif rp. . triliun atau naik sebesar persen dari tahun sebelumnya yaitu rp..: kapitalisasi pasar bumn menguasai hampir 30x mampu menciptakan bumn yang sehat dan kompetitif sepanjang dikelola oleh tenaga tenaga profeantaranya adalah pt. kereta api indonesia pt... padamendapatkan perlindungan atas prinsip business judgment rule yang berlaku universal dalam pengurusan perseroan. business judgdampak dikabulkannya permohonan prof. dr. mucosa, s.hiveselain itu, presiden mengajukan delapan, dr. mulia panduan nasution, d.e.s.s., prof. dr. saudi isra, s.h., mpajjnomornomor:dudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa pemohon dan pemohon iii sebagai perorangan telah memenuhi syarat syarat yang diamanatkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dengan penjelasan sebagai berikut: pemohon dan pemohon iiiundang undang keuangan negara dan huruf dan huruf dan huruf undang undang bpk. hal tersebut sesuai dengan mk. bahwa sebagai warga negara indonesia, maka pemohon dan pemohon iii memiliki hak hak konstitusional yang diberikan oleh uud yang mana hak hak tersebutbahwa akibat dari berlakunya huruf dan huruf keuangan negara dan huruf dan huruf dan huruf bpk, hak hak konstitusionalberkekuatan hukum tetap (eintracht van gewisjde). bahwa dalam proses peradilan pidana, pemohon iii disangka dan didakwa melangganomorjnomorjjt kekayaan negara yang negara yang dipisahkan tidak dipisahkan provinsi ibanksentbal bu, pemerintahan. kabupaten kota. kembagandn banajek, objjnomornomornomornomor tahun tentang keuangan negara menempatkan pemerintah sebagai subjyang dianut oleh undang undang nomorilsebagaimana kita ketahui landasan kehidupan bernegara indonesia adalah undang undang dasar yang selanjutnya saya sebut secara singkat undang undang dasar tahun undang undang dasarramosa konstitusi diunduh dari laman..yang disebut welfare state type, negara yang menggunakan tipe kesejahteramerupakan satu kesatuan kekayaan negara atau keuangan negara tidak lepas darihal ini sesuai dengan putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal maret (bukti hal tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan penghitungan keuangan negara oleh bpk atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa kendaraan dinas tahun dan pada krakatau steel persero) nomor auditama vii pitt tanggal januari bahwa proses peradilan pidana guo akibat ketidakpastian hukum berlakunya huruf dan huruf keuangan negara dan bpk yang memposisikan keuangan bumn sebagai keuangan negara. hal tersebut dijadikan sebagai alat dasar hukum oleh aparat penegak hukum aph) untuk memproses pemohon iii secara pidana. kerugian hak hak konstitusional guo yang dialami oleh pemohon dan pemohon iii dijelaskan sebagai berikut: pemohon diberhentikan sebagai direktur utama pupuk kalimantan timur persero) sebelum masa jabatannya berakhir dengan adanya penahanan (perampasan kemerdekaan) selama (sembilan) bulan, sehingga pemohon kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sangat merugikan pemohon dan keluarga. kemudian dari segi fisik, pemohon pernah ditahan dalam jangka waktu (sembilan) bulan yang mengakibatkan kondisi fisik dan psikis pemohon menurun selama masa penahanan. dari segi psikis dalam hal ini nama baik, hubungan kepercayaan (kredibilitas) pemohon dan pemohon iii tengah masyarakat hancur lebur karena didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan keluarga pemohon dan pemohon pun sangat tertekan atas kondisi yang dialami oleh pemohon dan pemohon iii dalam proses peradile konstitusi diunduh dari lamanshleifer and robert disney, corporate ownership around the world', journal financketika mereka menjelaskan governance structure temasek. holdings limited bumn singapura) yang membagi governance structure.ipadahal uangnya bukan dipergunakan untuk kepentingan perseronomor bpk (uu nomor dan perseroan terbatas atau (uu nomor khusus bagi bumn yang berbentuk perseroan terbatasya sampaikan pada persidangan tanggal september direksiain itu, pemohon dan pemohon iii juga mengalami pembunuhan karakter (character assassination) atas proses peradilan pidana tersebut. kerugian potensial yang dialami oleh pemohon dan pemohon iii adalah adanya kemungkinan permohonan peninjauan kembali pk) oleh aparat penegak hukum atas putusan berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewisjde) yang telah diperoleh oleh pemohon dan pemohon iii. selain hal tersebut atas, hak hak konstitusional pemohon dan pemohon iii telah melanggar berupa hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana diatur dalam uud pemohon dan pemohon iii juga merasakan trauma dan ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi pemohon dan pemohon iii dan dilindungi oleh uud oleh sebab itu, pemohon dan pemohon iii sebagai pribadi dan kepala keluarga sangat tersudut dan terpukul karena proses pidana yang dialami. tidak tergambarkan hancurnya perasaan pemohon dan pemohon iii karena pemberitaan dan nama baik pemohon dan pemohon iii yang tidak pernah direhabilitasi atas proses pidana yang pernah dilalui oleh pemohon dan pemohon iii. bahkan dengan adanya putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap pun, tidak bisa mengembalikan segala hak konstitusional pemohon dan pemohon iii yang dirampas oleh proses peradilan yang didasarkan pada ketidakpastian ruang lingkup keuangan negara seperti semula. dengan berlakunya huruf dan huruf keuangan negara dan huruf dan huruf dan huruf bpk yang dijadikan sebagai pintu masuk (entry point) bagi aparat penegak hukum untuk mendakwa dan memprosesrubahan pertama dilakukan pada tanggal oktober bab xivnomormenjadi objek perbedaan faham yang besar, oleh dua kubu atau aliran ekonomi.undang undang, yang menganut paham ekonomi liberal pasar bebas.nat konstitusi diunduh dari laman sesungguhnya merupakan indikator yang jelas, bahwa penyelenggara negara dibidang sosialkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. uud bukan hanya sebagai dokumen.t konstitusi diunduh dari laman bukan hanya sebagai konstitusi politik, melainkan juga konstitusi frasa dalam konstitusi dalam hubungan yang utuh dengan keseluruhan tuba konstitusi diunduh dari laman konstitusi sebagai satu sistemf ti'adakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan. (regelendaianhuruf undang undangiii sebagai tersangka dan terdakwa perkara tindak pidana, maka pemohon dan pemohon iii secara langsung mengalami kerugian baik secara materi, fisik dan psikis sehingga pemohon dan pemohon iii berpendapat bahwa guo tersebut menjadi causal terbang atas kerugian yang dialami pemohon dan pemohon iii. pemohon dan pemohon iii berharap bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka: potensi adanya ketidakpastian hukum melalui peninjauan kembali pk) tidak akan terjadi sehingga ketidakpastian hukum yang dialami pemohon dan pemohon iii yang berakibat pada penahanan, nama baik yang hancur, rasa malu keluarga pemohon tidak akan terjadi lagi. kerugian konstitusional tidak akan timbul lagi jika pemohon dan pemohon iii kembali menjadi direksi atau komisaris bumn. kerugian konstitusional yang dialami pemohon dan pemohon iii tidak akan terjadi lagi kepada warga negara lain yang mengabdikan dirinya dengan penuh dedikasi dan integritas yang tinggi untuk mengurus dan mengelola bumn. atas uraian atas, kami berkeyakinan bahwa pemohon dan pemohon iii memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang undang guo. alasan alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara pertentangan norma yang termuat dalam huruf dan huruf keuangan negara dengan norma uud uudda konstitusi diunduh dari lamocafd konstitusi diunduh dari laman suatu negara adalah hukum dasar (basic law) yang memuat ketentuan ketentuan dasar (undang undangrepublik indonesirtujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkundang undang diberikan sebagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan yang bersifat memaksa dan bertindak secara sepihak yang hanya dimiliki oleh badan hukumnegara.pengertian ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara dalam ketentuan huruf dan huruf keuangan negara bertentangan dengan keuangan negara . berdasarkan ketentuan tersebut atas, jelas bahwa ruang lingkup keuangan negara yang dikehendaki oleh uud melalui uud adalah sebatas yang terwujud dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. berdasarkan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang dibahas dan ditetapkan setiap tahun oleh presiden dan dpr, keterkaitan bumn dengan apbn dapat diuraikan sebatas pada: penyetoran modal negara pada bumn terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dana apbn yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.untuk dijadikan sebagai modal bumn. dengan mendasarkan pada teori badan hukum, bila dana apbn tersebut sudah menjadi modal bumn sebagai suatu badan hukum privat, maka dana tersebut menjadi keuangan kekayaan bumn sebagai badan hukum itu sendiri, bukan lagi merupakan keuangan kekayaan negara (apbn). menurut pendapat hukum profesor arifin soeria armada s.h, dalam bukunya berjudul keuangan publik dalam perspektif hukum (hal.hkeuangan negara (publiekrechtelijke rachtsgebeid). namun, ketika negara menyampaikan kehendaknya (wil storming) mendirikan bumn persero hadapdajihuruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara juu nomorwmengenynomoruangan negara yang:. penerimaan negara bukan pajak pnb) melalui deviden terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak., bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara bumn),. oleh karena itu, hanya laba (deviden) bumn yang dinyatakan dalam rapat umum pemegang saham rups) sajalah yang menjadi bagian pemerintah yang merupakan keuangan negara sebagai penerimaan negara bukan pajak pnb), sedangkan kekayaan bumn adalah kekayaan badan hukum bumn itu sendiri, bukan kekayaan negara. menyatakan bahwa apabila perseroan terbatas menyetor bagian laba usahanya atau pajaknya, uang yang semula merupakan uang privat, serentak uang tersebut masuk kas negara, uang tersebut sudah berubah dari uang privat menjadi uang publik dan dengan sendirinya tunduk pada ketentuan keuangan negara dan perbendaharaan negara (bukti bahwa salah satu kendala yang dirasakan oleh para pemohon sebagaimana telah disebutkan sebelumnya atas, adalah mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf keuangan negara yang mengatur sebagai berikut: keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam angka meliputi: (g)dead konstitusi diunduh dari laman atas alasan itu, keberadaan huruf dan huruf nomor (i).uraian atas, telah nampak dengan jelas bahwa yang dimaksud dengannorma kepastian hukum yang dilanggar oleh berlakunya huruf dan huruf keuangan negara bahwa dalam era globalisasi, berbagai sektor kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat, diantaranya adalah kegiatan bidang ekonomi. pada situasi tersebut, kebutuhan akan adanya peraturan hukum yang memadai dan mendukung aktivitas perekonomian menjadi sangat penting bagi bangsa indonesia yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang dalam menghadapi persaingan global yang kian kompetitif dan terbuka. bahwa salah satu penunjang untuk tumbuh kembangnya perekonomian nasional adalah adanya peran penting bumn yang saat ini terdiri dari bumn beserta dengan anak anak perusahaannya sebagai salah satu sokoguruekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan bangsa indonesia sebagaimana diamanatkan uud bahwa peran bumn saat ini dirasakan belum optimal dikarenakan tidak dapat berkompetisi secara penuh dengan pelaku usaha swasta lainnya, hal ini disebabkan antara lain karena banyaknya regulasi yang wajib diikuti oleh bumn dibandingkan dengan pihak swasta, sebagai akibat dimasukkannya bumn dalam cakupan keuangan negara, sehingga menciptakan kondisi unequal level playing field (persaingan yang tidak berimbang) antara bumn dan perusahaan swasta. bahwa sebagai perbandingan adanya unequal level playing field tersebut adalah adanya perbedaan undang undang yang berlaku bagi bumn yang berbentuk persero dan undang undang yang berlaku bagi perusahaan swasta, diantaranya sebagai berikut: pen undang undang perseroan undang undang perseroan terbatas nomor tahun terbatas nomor tahun undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang pasar tahun tentang pasar modal (bagi bumn terbuka) modal (bagi perusahaan swasta terbuka) undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang tahun tentang ketenagakerjaan ketenagakerjaan mmisunegaam tahun tentang bumarepublik indonesia bpk ridalam rangka mencapai tujuan bernegara tersebut, konstitusi telah mengatur dalam wujud bumn serta keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam wujud apbd:,: zelda (anggota pah mpr ri) dalam pembahasan uud yang:, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan perusahaan milik pemerintah hindia belanda. nasionalisasi dimaksudkan agar negara kita mampu melaksanakan amanat undang undang dasar negara tahun, namun misi bumn tetap sebagaimana dimaksud undang undang dasar negara tahun, namun hakekatnya tetap sebagai agent development,, memerintahkan bumn untuk melepas aset alasnya pasar,,api yang lebih dominan adalah melakukan reboisasi dan pelestarian alam, harus tetap menjadi bagian dari kekayaan negara: agar dapat dikelola sesuai dengan prinsip prinsip bisnis yang sehat,na konstitusi diunduh dari laman yang: bpk sangat menghormati ke atau diselesaikan oleh pun,,,:,: pengalaman itu memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa indonesia. oleh karena itu:zin kantor akuntan publik yang melakukan pelanggaran seribogor barat, bogor nama hunian sidharth jabatan wakil ketua bidang pengkajian hukum perundang undangan warga negara indonesia tempat tanggal lahir purwokerto, juni alamat jalan gunung rahayu ii, komp. gunung rahayu regency nomor kelurahan pasir maliki, kecamatan cimahi utara, cimahi nama joni prasetiyanto jabatan wakil ketua bidang kerja sama antar lembaga sosialisasi kegiatan warga negara indonesia tempat tanggal lahir mojokerto, november alamat pondok kopi blok nomor kelurahan pondok kopi, kecamatan duren sawit, jakarta timur para pemohon atas tergabung dalam badan hukum perkumpulan yang dibentuk dengan piagam deklarasi dan khusus didirikan untuk maksud dan tujuan dalam anggaran dasar serta pengesahan yang ditetapkan keputusan menteri hukum dan ham yang dalam hal ini diwakili pengurusnya berdasarkan keputusan ketua umum forum hukum bumn nomor sk forum bumn tentang pembentukan tim advokasi uji materiil terhadap undang undang keuangan negara, bertanggal mei yang bertindak untuk dan atas nama forum hukum bumn, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon il. perorangan warga negara indonesia nama drs. may wiraatmadja jabatan pensiunan direktur utama warga negara indonesia tempat tanggal lahir sumedang, novundang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan undang undang nomor tahun tentangbahwa kepastian hukum adalah suatu hal yang ditetapadanya kepastian hukum ini, akibat huruf dan huruf dari keuangan negara. huruf keuangan negara menyatakan bahwa: keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam angka meliputi :,: dalam kesempatan ini kami ingin menjelask adalah dipisahkan dari pencatatan:,luar apbn bukanlah keuangan negara,, dan lain lain dengan sendirinya bukan lagi merupakan bagian dari,esiko bisnis. aparat penegak hukum tidak bisa menjerat mereka dengan tindak pidana korupsi,,e konstitusi diunduh dari lamanhal bumn sebagai badan hukum (rechtpersoon) atau yang dipersamakan dengan orang adalah subjek hukum yang mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan pemegang sahamnya (negara), kekayaan komisarisnya (sebagai pengawas dan penasehat) dan kekayaan dimensinya (sebagai pengurus). huruf keuangan negara menyatakan bahwa: kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah . padahal perusahan perusahaan sebagai badan hukum mendapat fasilitas dari pemerintah, antara lain, dalam bentuk insentif pajak (tax holiday), apakah kekayaan perusahaan perusahaan tersebut dengan sendirinya menjadi kekayaan negara. bahwa dalam bumn disebutselanjutnya penjelasan bumn menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara yangyangsecara gamblang, dalam bumn ditegaskan bahwa terhadap persero par konstitusi diunduh dari lamce konstitusi diunduh dari lam"termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah dalamtermasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah : huruf keuangan negarapihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. , frasa badan usaha milik negara dalamyang selengkapnyadalam melaksanakan tugasnya, bpk berwenang: .huruffrasa bumn bumi dalam dan bpk yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: bpk menilai danfuntuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, bpk berwenang memantau: .edbforum hukum badan usaha milik negara) mendalilkan sebagaio konstitusi diunduh dari laman hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun yang menegaskan bahwa pemohon telah sah sebagai badan hukum perkumpulan (vide bukti bertanda, yang menurut pemohon dirinya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf mk, bahwa pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh da, menurut pemohon berdasarkan mk, hak dan kewenangan konstitusional mereka telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan huruf dan huruf keuangan negara,juga mendalilkan karena tidak diadakannya ketentuan antarakeuangan negara, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, pemohon senantiasa terkendala dengan adanya disparitas dan disharmontermasuk menjadikan bumn sebagai salah satu objek pemeriksaan bpk, bahwa menurut pemohonara pemohon pada prinsipnya sama dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal september mana pertimbangan. berdasarkan uraian tersebut atas, para pemohon berpendapat bahwa piutang bumn bukan merupakan piutang negara, demikian halnya dengan utang bumn juga bukan merupakan utang negara. selaras dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ix tanggal september mahkamah agung memiliki pendapat hukum yang sama sebagaimana tertuang dalam fatwa mahkamah agung nomor wka yud vii tanggal agustus yang pada intinya menyatakan bahwa: modal bumn berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari apbn dan selanjutnya pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem apbn melainkan didasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat, merujuk pada angka perbendaharaan negara, piutang bumn bukanlah piutang negara: bumn merupakan undang undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari nomor prp sehingga ketentuan tentang bumn dalam nomor prp th. tidak lagi mengikat secara hukum,keuangan negara yang(vide bukti bertandbahwa,: , sehingga ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara guo semestinya selaras dengan pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu ix tersebut semata mata demi terciptanya harmonisasi dan kepastian hukum: bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan atas, pemohon mendalilkan telah merasakan dan mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut karenabahwa pemohon drs. may wiraatmadja) dan pemohon iii dr. ir. sutrisno sastroredjo) mendalilkanm konstitusi diunduh dari laman berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara guo.memperoleh kekuatan hukum tetap. hal ini terjadposisikan keuangan bumndan pemohon secara pidana, bahwa akibat fakta yang sebagaimana pada pokoknya diuraikan atas, pemohon dan pemohon iii mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam perkara guo yaitu sebagaimana diatur dalam uud khususbaik pemohon pemohon ii, dan pemohon iii (selanjutnya disebut para pemohon) telah memenuhi ketentuan huruf de konstitusi diunduh dari lamanterhadap huruf dan huruf keuangan negara bahwabahwa bumn menyatakan, modal bumn merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. adapun yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bumn yang menyatakan: bahwadapun penjelasan bumn menyatakan,: bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana tertera pada angka dan angka atas adalah sejalan dengan bahwa bahwa merujuk pada angka perbendaharaan negara, piutang bumn bukanlah piutang negara: bahwaterhadap huruf dan huruf dan huruf bpk bahwa berdasarkan dan uud: bahwa angka bumn mendefinisikan bumn sebagai .ahwa penjelasan bumn menyatakan, yang dimaksudkanmodal negara pada bumn untuk.? bahwa,,eamat konstitusi diunduh dari laman privat: bahwa disparitas, disharmoni, dan inkonsistensi kewenangan bpk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antar dalam laporan pemeriksaan bpk sebagai kerugian negara (state loss), padahal ri, bahwa berdasarkan uraian atas dengan berlakunya huruf dan huruf dan huruf bpk, menurut para pemohon, dalam mengelola dan mengurus bumn guna sebagaimana diatur dalam uud i3 menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda sampai dengan (tujuh) orang saksi dan (tiga) orang ahli yang selengkapnya sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara atas, i3. menimbang bahwa presiden dan dpr memberii3. menimbang bahwa untuk memperkuattera padai3. menimbang bahwa bpk dan kpk mengajupendapat mahkamah i3saksi yang diajukan oleh pemohon, ahli yang diajukan oleh para pemohon dan presiden, serta bpk dan kpkemerintah, yang keterangan selengkapnya sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara atas, mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut: menimbang bahwa menurut mahkamah, pada hakikatnya bumn, bumi, atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. sebagai kepanjangan tangan negara bumn atau bumi berlaku ketentuan konstitusional yang terdapat dalam bab xiv perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, khususnya uud ketentuan konstitusional dalam bab tersebut tiga pada bagian pertama tidak mengalami perubahan ketika terjadi perubahan uud ketiga dimaksud sedemikian penting dan fundamentalnya dalam sistem perekonomian nasional, sehingga tidak turut diubah, karena merupakan implementasi cita sistem perekonomian sebagai bagian dari cita sistem bernegara ketika bangsa indonesia ini memperjuangkan dan membentuk negara, yang dilatarbelakangi oleh sejarah panjang kesetiaan hidup karena tiadanya peri kemanusiaan dan peri keadilan, termasuk bidang perekonomian, akibat dari adanya penjajahan negara asing (vide pembukaan alinea pertama uud 194i3. menimbang bahwa berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut bumn, bumi, atau nama lain yang sejenisnya merupakan bagian dari pelaku dalam sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (vide uud bumn, bumi, atau nama lain yang sejenisnya yang berada pada tingkat dan dalam wilayah administrasi yang berbeda mengelola usaha yang objekatau mengelola usaha yang objeknya bersumber dari bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. kedua macam objek tersebut, sesuai dengan cita sistem perekonomian yang dikehendaki ketika membentuk negara, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (vide dan uud dengan demikian maka usaha terhadap kedua objek tersebut, yang menjadi fungsi bumn, bumi, atau nama lain yang sejenisnya, merupakan derivasi dari penguasaan negara atas kedua objek tersebut sebagai bagian dari fungsi negara. itulah pengertian yang lebih teknis dari bumn, bumi, atau nama lain yang sejenisnya sebagai kepanjangan tangan negara, i3. menimbang bahwa dari uud merupakan yang terbentuk, atau lebih tepatnya yang ditambahkan, ketika terjadi perubahan uud tahap keempat, yaitu pada tahun tersebut merupakan respons lembaga negara pelaku perubahan konstitusi yang merepresentasikan bangsa ini terhadap dinamika masyarakat dan terbukanya hubungan antarbangsa yang lebih luas. prinsip yang sangat jelas dalam perubahan tersebut adalah tetap mempertahankan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam uud sementara itu, oleh karena adanya fakta bahwa: kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan sangat terbatas , penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan bagi suatu bangsa untuk melakukan eksploitasi besar besaran terhadap sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. namun faktanya justru menimbulkan terjadinya kesenjangan yang semakin lebar, baik internal suatu bangsa atau antar bangsa,mo konstitusi diunduh dari laman ketidakadilan. oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan dan kemajuan bidang perekonomian penyelenggaraan ekonomi berdasarkan prinsip efisiensi dengan tetap mempertimbangkan keadilan yang merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. selain itu, eksploitasi besar besaran terhadap sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang acapkali lebih dikuasai oleh prinsip pertumbuhan, harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan sesuai dengan wawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. kesemuanya itu merupakan ketentuan konstitusional dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (vide uud i3. menimbang bahwa pemisahan kekayaan negara dalam bumn, bumi, atau nama lain yang sejenisnya, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebutpada bumn, bumi, atau namai3. menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas dapat disimpulkan bahwa bumn, bumi, atau nama lain yang sejenisnya adalah (i) badan usaha kepunyaan negara, (ii) fungsinya menjalankan usaha sebagai derivasi dariindonesia, (iii) sebagian besar atau seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, dan (iv) untuk mencapai sebesar besar kemakmuran rakyat. atas dasar kesimpulan tersebut bumn, bumi, atau nama lain yang sejenisnya berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha satu pihak dan berbeda pula dari organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan. berdasarkan kesimpulan atas, meskipun berbeda dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha maka bumn, bumi, atau namyang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional merupakan fungsi dpr dan bpk dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda: i3. menimbang bahwa bpk sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, sesuai nama dan maksud dibentuknya, memiliki fungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (vide uud hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada dpr, dpd, dan dprd yang merupakan representasi rakyat (vide uud i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut: huruf sepanjang frasa "termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah dan hurufkeuangan negara: i3. menimbang bahwa mengenai permohonan pengujian konstitusionalitas huruf dan huruf keuangan negara, oleh karena sama dengan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam putusan nomor puu x1 tanggal september pukul wib, maka seluruh pertimbangan hukum mengenai tersebut mutasi mutans berlaku sebagai pertimbangan dalam permohonan guo, huruf dan huruf sepanjang frasa badan usaha milik negara bpkperlu juga untuk diketahui bahwa fatwa mahkamah agung tersebut atas merupakan jawaban atas permintaan pemerintah menteri keuangan berdasarkan surat nomor mk. tanggal juli perihal permohonan fatwa hukum. (bukti selanjutnya menteri keuangan juga telah meminta fatwa kembali kepada mahkamah agung berkaitan perampasan harta kekayaan dalam perkara tipikor, pencucian uang dilakukan oleh kejaksaan dengan cara melelang objek perampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasil lelang disetorkan kas negara. atas permohonan tersebut, mahkamah agung menyatakan dalam katanya nomor kma tanggal april (bukti bahwa ditemukan harta yang dilelang dan hasil hilangnya disetorkan kas negara, ternyata sebagian atau seluruhnya milik bumn badan usaha milik negara), bumi badan usaha milik daerah), sehingga korban yang menderita kerugian adalah korporasi yang sesuai dengan perseroan terbatas merupakan kekayaan perseroan bumn bumi).dalam surat edaran tersebut khususnya hasil rapat kamar perdata, sub kamar perdata umum, angka huruf dinyatakan bahwa jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat mewakili bumn persero), karena bumn tersebut berstatus badan hukum privat (vide nomor19 tahun tentang bumn). (bukti berdasarkan uraian tersebut dalam nomor maka keuangan bumn dan keuangan perusahaan perusahaan yang menggunakan mendapatkan fasilitas dari negara bukanlah menjadi keuangan negara. oleh sebab itu, para pemohon berpendapat bahwa keberadaan huruf dan huruf keuangan negara bertentangan dengan uud dan telah menimbulkan kerugian konstitusional berupaan konstitusi diunduh dari lamanahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, permohonan pengujian konstitusionalitas huruf dan huruf khususnya sepanjang frasa badan usaha milik negara bpk tidak beralasan menurut hukum: dan sepanjang kata bumn bumi bpkberdasarkan pertimbangan tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas dan sepanjang kata bumn bumi bpke konstitusi diunduh dari laman i3. menimbang bahwa terlepas dari permasalahan konstitusionalitas sebagaimana dipertimbangkan atas, ternyata masih terdapat permasalahan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu mengenai paradigma fungsi bumn atau bumi sebagai kepanjangan tangan dari negara, yang dilaksanakan berdasarkan paradigma bisnis (business judgement rules) yang sungguh sungguh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan paradigma pemerintahan (government judgement rules):, namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan bumn atau bumi yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara bidang pengawasan tetap berlaku. meskipun demikian,an (government judgement rules), melainkan berdasarkan paradigma usaha (business judgment rules). oleh karenanya, menurut mahkamah, adalah merupakan ranah kebijakan pembentuk undang undang bagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang dengan demikian penyelenggara fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing masing penyelenggara fungsi pemerintahan maupun bisnis dapat berjalan tanpa keraguan. dengan demikian penyelenggaraan tugas negara, baik oleh pemeriksa maupun lembaga yang diperiksa, berjalan efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan menciptakan good corporate governance dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, i3.puu ix tersebut berbeda dengan ketentuan: i3. menimbang bahwa para pemohon mengajukan surat perihal pencabutan permohonan perkara guo, bertanggal mei atas nama pemohon dan juni atas nama pemohon iii yang diterima kepaniteraan mahkamah pada mei dan juli bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, menurut mahkamah, oleh karena permohonan guo telah diputus mahkamah dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari dan tanggal sebagaimana tertera bawah ini yang mendahului dari waktu pengajuan permohonan pencabutan perkara tersebut, oleh karenanya, mahkamah menolak permohonan pencabutan perkara tersebut:terhadap putusan mahkamah ini, terdapat satu hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi hartono yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagaimana tercantum bawah ini. ketua, ttd. hamdan zelda anggota anggota, ttd. ttd. arief hidmaterialis akbar santo ttd. wahiduddin adams pendapat berbeda (d penting opinion) terhadap perkara guo, hakim konstitusi hartono memiliki pendapat berbeda sebagai berikut: menimbang bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan yang dimohonkan permohonan pengujiannya tersebut adalah bertentangan dengan dan uud adapun alasan para pemohon karena dengan adanya frasa tersebut menyebabkan para pemohon sering dipanggil dan didatangi aparat hukum yang tujuannya untuk diperiksa kemungkinan adanya pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh para pemohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus bumn: bahwa terhadap permohonan para pemohon guo, sebelum memeriksa pokok perkara, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: angka bumn menyatakan: angka bumn menyata: angka bumn menyatakan, perusahaan perseroan terbuka, yang selanjutnya disebut persero terbuka, adalah persero yang modangka bumn menyatakan, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut atas, menurut saya, jelas bahwa: terdapat hubungan kepemilikan antara negara terhadap bumn karena negara telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi modal bumn: bumn dapat berbentuk: perseroan terbatas yang kemudian diberi nama sebutan perusahaan perseroan dan disingkat menjadi persero dengan ciri ciri: modal terbagi dalam saham dan negara pemilik saham paling sedikit atau seluruhnya: tujuan perseroan untuk mengejar keuntungan: perseroan dapat menjadi perseroan terbuka apabila: modal dan pemegang saham memenuhi kriteria tertentu, melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan pasar modal, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut atas, saya berpendapat, hubungan negara terhadap bumn persero) adalah hubungan kepemilikan sebagai pemegang saham perseroan terbatas yang hak dan kewajibannya tunduk pada perseroan terbatas. negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal perseroan karena telah dikonversi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam perseroan terbatas, bahwa, dengan telah dikonversi menjadi kepemilikan pemegang saham dalam persentase yang tercermin sebagai hak suara dalam rups dan hak untuk mendapatkan deviden, maka hubungan negara dengan kekayaan yang semula dimilikinya menjadi putus. apabila negara dalam pembentukan persero memisahkan kekayaannya yang berupa barang atau benda dengan nilaitentu sebagai modal persero yang kemudian dikonversi menjadi saham, maka hubungan kepemilikan negara dengan barang atau benda tersebut telah putus, artinya barang atau benda tersebut tidak lagi milik negara tetapi bagian dari harta kekayaan persero, sebab apabila kepemilikan negara masih tetap melekat, maka negara akan mempunyai dua titel hak atas satu barang atau benda yang sama. hak pemegang saham menggantikan hak kepemilikan yang sebelumnya dipunyai oleh negara: bahwa, tujuan bumn adalah untuk mengejar keuntungan, demikian dinyatakan dalam angka bumn. undang undang tidak menentukan bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan tersebut karena memang tidak mungkin untuk dirumuskan secara ketat dalam sebuah dengan rinci perihal perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan dan hanya dirumuskan secara umum yaitu dengan melakukan usaha. cara berusaha dapat dilakukan dengan bermacam macam, seperti usaha perbankan, usaha produksi, usaha perkebunan, usaha perdagangan atau usaha jasa. dalam berbagai macam usaha itu pun caranya berbeda beda untuk mendapatkan keuntungan, bahkan satu tindakan yang menguntungkan untuk satu usaha belum tentu menguntungkan untuk usaha yang lain, demikian juga satu tindakan yang sama untuk bidang usaha yang sama tidak selalu mendapatkan hasil yang sama yaitu keuntungan jika saat atau moment tindakan itu berbeda situasinya: bahwa bumn menyatakan, pengurusan bumn dilakukan oleh direksi. dengan demikian, direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurusan bumn, dalam hal ini melakukan suatu usaha. dalam melaksanakan tugasnya, direksi melakukan perbuatan korporasi dan yang penting adalah perbuatan korporasi tersebut ditujukan luar berdasar hak hak yang telah ditentukan dalam bumn, perseroan terbatas, dan ad art bumn. hubungan hukum yang dibangun direksi dengan pihak luar sebagai pihak dua adalah berdasarkan perbuatan yang tunduk pada prinsip kesamaan derajat, yaitu otonomi para pihak. oleh karenanya, bersifat kontraktual sehingga hukum yang berlaku untuk kedua belah pihak adalah hukum perdata biasa, bahwa demi kepastian hukum, pihak dua harus dijamin bahwa memang hubungan hukum yang timbul dengan direksi bumn adalah hubungan perdata dalam melakukan usahanya. kedudukan direksi bumn berbeda dengan organ pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum. pemerintahhubungan antara organ pemerintah dengan pihak dua dalam hal warga dalam lapangan pemerintahan adalah hubungan antara "overhead" dengan "burger" yaitu antara penguasa dengan rakyat dan tidak sederajat yang aturannya bukan hukum perdata tetapi hukum administrasi negara, bahwa perbuatan organ pemerintahan termasuk dalam kategori bestuurshandelingen dan bukan privat handelingen yang tunduk hukum perdata. dalam negara hukum, perbuatan organ pemerintahan tersebut berdasar pada kewenangannya sehingga wetmatigheid menjadi penting. untuk perbuatan yang ditujukan luar, perbuatan organ pemerintahan harus berdasar pada asas asas umum pemerintahan yang baik aab) atau algemeen beginselen van behoorlijke bestuur: bahwa direksi bumn secara internal dalam melakukan perbuatan korporasinya tunduk pada business judgement rules (bjr) yang tujuannya adalah supaya perbuatan korporasi yang dilakukannya memenuhi kriteria pengambilan keputusan bisnis yang baik yang tidak akan bertentangan dengan tujuan korporasi yang diwakilinya. samping itu bjr juga berfungsi untuk menjaga campur tangan pihak luar bahkan campur tangan pemegang saham perorangan untuk mempengaruhi direksi dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan kepentingan korporasi, bahwa pengangkatan direksi didasari pada prinsip didunia artinya pemegang saham percaya bahwa seseorang mampu untuk melakukan pengurusan pada bumn tertentu dan calon direksi mempunyai kebebasan penuh untuk menerima atau menolak kepercayaan tersebut, sedangkan, pengangkatan seseorang untuk jabatan publik lebih bersifat promosi internal yang disertai dengan persyaratan tertentu. seseorang diangkat dalam jabatan pemerintahan tertentu diangkat oleh atasannya secara administratif tidak sebagaimana pada pengangkatan direksi bumn yang lebih bersifat hubungan kesetaraan. seorang direksi dapat dengan bebas mengundurkan diri dari jabatannya tanpa didasari atas suatu kesalahan yang dibuatnya dan pemegang saham dapat secara bebas juga memberhentikan seorang direksi. tidak demikian halnya untuk jabatan pemerintahan: bahwa dan serta bumn telah secara tegas mengatur kewajiban dan tanggung jawab direksi. apumn secara substantif adalah penerapan bjr yang berlaku secara internal yang wajib dilakukan oleh direksi. sebagai perbuatan korporasi, apa yang diakukan oleh direksi tidak terhindar dari kemungkinan risiko usaha, artinya meskipun telah menerapkan bjr tidak dapat dipastikan akan mendapatkan keuntungan, bahkan dapat terjadi sebaliknya yaitu menderita kerugian. permasalahannya, bagaimana jika terjadi kerugian akibat suatu perbuatan korporasi yang dilakukan oleh direksi? bumn telah jelas mengatur hal tersebut, bahwa,larangan tersebut tidak saja berlaku jika bumn mengalami kerugian kemudian direksi mengambil keuntungan pribadi, tetapi juga berlaku saat bumn memperoleh keuntungan dengan tetap melarang para anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas untuk mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung. direksi hanya berhak atas penghasilan yang sah saja, bahwa, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan bumn ini, apa risiko hukumnya? bumn tidak mencantumkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap guo. oleh karena dalam guo dengan jelas disebutkan direksi hanya memperoleh penghasilan yang sah saja, maka setiap keuntungan pribadi yang didapatkan luar penghasilan yang sah termasuk sebagai perbuatan penggelapan. keuntungan pribadi secara tidak langsung seharusnya tidak dimaknai semata sebagai keuntungan finansial tetapi dapat berwujud keuntungan yang dapat dinilai dengan uang dan keuntungan non finansial lainnya. keuntungan pribadi secara tidak langsung tidaklah berarti keuntungan yang didapatkan anggota direksi saja tetapi juga keuntungan pihak lain yang terbukti didapatkannya karena adanya hubungan yang khusus dengan anggota direksi yaitu adanya kolusi dan nepotisme berupa adanya perlakuan secara istimewa, bahwa ketentuan lain yang memberikan ancaman pidana kepada anggota komisaris, dewan pengawas, direksi, dan karyawan bumn adalah sebagaimana diatur dalam bumn yang menyatakan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi para pemohon yang dilindungi oleh uud alasan alasan para pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian huruf dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan pertentangan norma huruf dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan dengan dan 23e uud bahwa uud menyatakansebesar besarnya kemakmuran rakyat?. bahwa selanjutnya uud mengatur lebih lanjut kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam memeriksa keuangan negara: untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri aman berdasarkan kewenangan bpk hanya melakukan pemeriksaan keuangan negara atau keuangan apbn. hal ini artinya keuangan negara yang diatur dalam undang undang nomor tahun keuangan negara dan keputusan presiden nomor tahun atau yang hanya dikelola oleh pemerintah pusat. hal ini sejalan dengan bunyi uud (asli) yang menyatakan bpk memeriksa tanggung jawab keuangan negara, tidak termasuk keuangan daerah, apalagi keuangan bumn maupuerbuatan tersebut adalah perbuatan suap atau gratifikasi yang sudah menjadi perbuatan korupsi menurut anti korupsi: bahwa bumn menyatakan sebagai berikut: pemeriksaan laporan keuangan perserohwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, saya berpendapat bahwa kewenangan bpk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan oleh ketentuan atas haruslah didasarkan atas norma pemeriksaan yang berlaku dalam sebuah perseroan terbatas untuk bumn persero dan tidak berdasarkan pada norma pemeriksaan keuangan pada instansi pemerintahan. bumn persero sebagai badan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan yang berlaku pada perseroan terbatas memberi kedudukan yang sangat kuat kepada rups sebagai forum pemberian keputusan tertinggi. sebagai pemegang saham bumn, negara akan menunjuk wakilnya dalam rups. dengan demikian, seharusnya kepentingan negara benar benar dibawakan oleh mereka yang mewakili negara tersebut dalam pengambilan keputusan rups persero. bumn menyebutkan bahwa pada bumn yang sahamnya dimiliki oleh negara seluruhnya, wakil pemegang sahamnya adalah menteri bumn, artinya negara hanya diwakili oleh seorang saja. saya berpendapat, bahwa negara sebagai pemegang seluruh saham dalam sebuah bumn yang hanya diwakili oleh satu orang sangatlah tidak memadai, apalagi ketentuan ini berlaku untuk seluruh bumn. stakeholder bumn sangatlah banyak dan pengelolaan bumn diperlukan transparansi. oleh karenanya, tidaklah cukup rups hanya berada satu tangan saja: bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, saya berpendapat, bahwa permohonan para pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian dengan memberikan tafsir konstitusional khususnya terhadap frasa badan usaha milik negara dalam huruf dan huruf bpk dan frasa bumn bumi dalam dan bpk dengan menyatakan bahwa, bpk dalam menjalankan tugas dan wewenn salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman untuk memeriksa bumn bumi persero didasarkan atas norma pemeriksaan keuangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang perseroan terbatas dan tidak didasarkan pada norma pemeriksaan keuangan pada instansi pemerintahan .na konstitusi diunduh dari laman dari bunyi ketentuan dasar sebagaimana yang diatur dalam uud atas, berarti. kemudian patut dicermati ketentuan angka bumn mendefinisikan bumn sebagai .badan usaha yang seluruhumn dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapat dan belanja negara untuk dijadik. bahwa ketentuan hukum tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pandangan hukum mahkamah agung sebagaimana tertuang dalam suratnya nomor wka yud| vii1 yang menegaskan antara lain: bahwa huruf nomor tahun yang mengatakan 'kekayaan negara yang dipisahsahaan negara perusahaan daerah' juga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum . namun demikian, cakupan ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam bpk yang semestinya hanya terbatas pengelolaan keuangan negara yang terwujud dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diamanatkan dalam dan uud ternyata juga menjangkau bumn yang telah nyata nyata dipisahkan dari sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti nyata dalam pengaturan berikut: bpkbpk:. huruf bpk: untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, bpk berwenang memantau: (b). pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara daerah kepada bendahara, pengelola bumn blembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh bpk . huruf bpk: bpk dapat memberikan: (a).:iperdata. bahwa disparitas, disharmonisasi, dan inkonsistensi kewenangan bpk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara apkan dalam laporan pemeriksaan bpk sebagai kerugian negara (state loss), padahal rehuruf dan huruf dan huruf bpk melanggar norma kepastian hukum bahwa kepastian hukum adalah suatu hal yang ditetapkan oleh undang undang dasarbahwa dengan berlakunya huruf dan huruf dan huruf bpk. dalam mengelola dan mengurus bumn guna untuk. bahwa dari uraian yang telah para pemohon kemukakan atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kata badan usaha milik negara dalam huruf dan huruf dan kata bumn bumi dalam dan bpk, telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan ketiadaan manfaat, serta telah bertentangan dengan dasar ketentuan yang digariskan dan uud sehingga sangat beralasan apabila yang mulia majelis hakim konstitusi mahkamah konstitusi menyatakan bahwa huruf dan huruf sepanjang kata badan usaha milik negara dan dan sepanjang kata bumn bumi dalam bpk, bertentangan dengan dan uud dan karenanya tidak memilikdictum sebagai berikut: primairetidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,lamat jalan kemang selatan nomor rt rw kelurahan bangka, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: ill. perorangan warga negara indonesia nama dr. ir. sutrisno sastroredjo jabatan pensiunan direktur utama warga negara indonesia tempat tanggal lahir kutoarjo, juni alamat jalan kemang selatan nomor kelurahan bangka, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan selanjutnya disebut sebagai . . pemohon iii, dalam hal ini pemohon dan pemohon iii diwakili oleh kuasa hukumnya: rahmat baja, s.h., ll.m.: jamil burhan, s.h.: dan mova afghan, s.h., ll.m, ph. dari firma hukum baja, afghan partners law office yang berkedudukan hukum puri materi 2nd floor, jalan hr. rasa said kav. jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor bap kuasa mk v tertanggal meikesemuanya atasggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,bertentangan dengan dtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. subsidijkheirabu, tanggal juli sebagai berikut: bukti fotokopi salinan keputusan ketua umum forum hukum bumn nomor sk forum bumn tanggal mei tentang pembentukan tim advokasi uji materiil terhadap undang undang keuangan negara dan undang undang badan pemeriksa keuangan, yang bertindak untuk dan atas nama forum hukum bumn selaku pemohon bukti fotokopi salinan ktp perorangan warga negara indonesia drs. may wiraatmadja selaku pemohon ii , bukti fotokopi salinan ktp perorangan warga negara indonesia dr. ir. sutrisno sastroredjo selaku pemohon iii : bukti fotokopir.i.alinan undang undang dasar negara republik indonesia bukti fotokopi salinan keputusan menteri hukum ham, bukti fotokopi salinan piagam deklarasi pembentukan forum hukum badan usaha milik negara tanggal agustus bukti fotokopi salinan nobulan kesepakatan bersamcara workshop kedudukan bumn dalam sistem keuangan negara yang diselenggarakan oleh kementerian bumn yang dihadiri oleh bumn, bukti fotokopi salinputusan mahkamah konstitusi nomor nomor puu ix tanggal september bukti fotokopi salinan putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal maret bukti fotokopi salinan halaman pada buku keuangan publik dalam perspektif hukum dibuat dan dikarang oleh profesor arifin soeria armada, bukti fotokopi salinan fatwa mahkamah agung nomor wka yud viii tanggal agustus bukti fotokopi salinan mahkamah agung menyatakan dalam katanya nomor kma tanggal april bukti fotokopi salinanbahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, pemohon juga mengajukan. tujuh orang saksi dan tiga orang ahli yang masing masing telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan hari senin, konstitusi diunduh dari laman agustus hari rabu, tanggal september dan hari senin, tanggal september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi gatot suwondo saksi adalah selaku direktur utama bank negara indonesia bni) persero) tbk sebagai salah satu badan usaha milik negara bumn) yang bergerak bidang perbankan dan sudah public sejak tahun dan sekaligus selaku ketua himpunan bank milik negara atau dikenal dengan nama mimbar yang merupakan badan hukum perkumpulan dari empat bank milik negara, yaitu bank negara indonesia persero) tbk, bank rakyat indonesia persero) tbk, bank mandiri persero) tbk, dan bank tabungan negara persero) tbk.: setelah melalui perjalanan panjang pada akhirnya status piutang bumn yang sebelumnya masuk dalam rezim piutang negara, maka dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix dinyatakan bahwa piutang bumn setelah berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, undang undang nomor tahun tentang bumn, serta undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya panitia urusan piutang negara pun), pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah tersebut secara terang dan jelas menyatakan bahwa: bahwa judicial review terkait dengan status piutang bumn yang diajukan dalam perkara nomor puu ix adalah murni merupakan inisiasi dari salah satu debitur bank bumn yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya kepada bank bumn karena terkendala oleh ketentuan ketentuan yang membatasi kekuasaan bank bumn dalam melakukan proses penyelamatan maupun penyelesaian kreditnamun demikian, meskipun hal tersebut merupakan inisiasi sepenuhnya dari salah satu debitur bank bumn, namun pada hakikatnya dapat saya sampaikan bahwa bank bank bumn sesungguhnya telah lama merasakan adanya un equal level playing field dibandingkan dengan bank swasta nasional lainnya, un equal level playing field antara bank bumn dengan bank swasta nasional tersebut adalah dengan membandingkan pertanggungjawaban secara kelembagaan dan membandingkan regulasi yang mengatur kegiatan usaha antara bank bank bumn dengan bank bank swasta nasional. bank bank bumn sepanjang apa yang saya rasakan dan alami sebagai praktisi maupun pengurus perbankan pada bank bumn tidak memiliki fleksibilitas karena terkait dengan pertanggungjawaban kelembagaan terhadap berbagai lembaga seperti halnya rapat umum pemegang saham rups), dewan komisaris, pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan badan pemeriksaan keuangan atau bpk. hal tersebut tentu dapat dibayangkan, betapa tidak fleksibelnya bank bumn karena tiap lembaga mempunyai aturan dan mekanisme prosedur tanggung jawabnya masing masing. jika dibandingkan, bank swasta nasional hanya memiliki pertanggungjawaban kelembagaan kepada rups dan dewan komisaris, sehingga sangat fleksibel dibandingkan dengan bank bumn. dengan demikian, bank swasta nasional lebih cepat memanfaatkan peluang bisnis yang ada depan mata dan memanfaatkan waktu yang sangat cepat. tidak hanya pertanggungjawaban kelembagaan yang begitu kompleks seperti tersebut atas, terhadap bank bumn juga diharuskan untuk tunduk pada berbagai regulasi mulai dari undang undang pt, undang undang pasar modal, undang undang bumn, undang undang keuangan negara, undang undang perbendaharaan negara, undang undang bpk, samping undang undang yang terkait yang bersifat sektoral, dalam hal ini undang undang perbankan serta peraturan bank indonesia, bahwa sampai dengan saat ini, bank bumn masih terkendala dalam menyelesaikan piutang macet atau non performing loan dikarenakan masih belum adanya payung hukum yang dapat memberikan suatu kepastian bagi bank bumn dalam melakukan upaya upun penyelesaian yang tuntas terhadap piutang macet tersebut, meskipun mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu x tanggal september telah menyatakan bahwapun: seharusnya, setelah putusan tersebut atas, maka pengelolaan piutang yang macet yang ada pada bank bumn memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikelola berdasarkan undang undang perbankan, undang undang pt, dan peraturan lainnya sebagaimana dilakukan oleh bank bank swasta nasional indonesia, atau dengan kata lain bank bumn kini memiliki landasan hukum untuk mendapatkan level playing field yang sama dengan bank bank swasta nasional indonesia: namun demikian, dalam praktiknya putusan mahkamah konstitusi belum berlaku efektif karena masih terkendala dengan adanya penafsiran yang berbeda dari para pemangku kepentingan. sehubungan dengan ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa lingkup keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah, sehingga sampai saat ini, putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam praktik. hal tersebut sangat menodai sistem ketatanegaraan yang dibangun oleh undang undang dasar dan dijaga oleh mahkamah konstitusi yang sangat mulia ini, sebagai insan yang taat hukum, bukankah kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya? oleh sebab itu, sampai saat ini saya dan setiap insan bank bumn berkeyakinan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan bersifat era omnes yaitu putusan tidak hanya mengikat pada para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya, dalam hal ini pihak pemohon, namun juga mengikat dan harus ditaati oleh setiap warga negara wilayah indonesia: tidak bisa dijalankannya putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kerugian bagi bankkreditur maupun debitur karena perlu disadari bahwa, pertama, penanganan dan penyelesaian piutang macet yang cepat dan tuntas akan memberikan present value yang tinggi bagi bank bumn yang pada akhirnya akan mendorong performance bank arah yang lebih baik, yang tentunya bank bumn akan mampu menggulirkan kembali dananya untuk pembiayaan guna peningkatan pembangunan ekonomi. kedua, penyelesaian piutang yang macet yang tuntas yang didasarkan pada kemampuan debitur akan memberikan peluang kepada debitur untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada bank. dengan demikian, debitur dapat segera memulai usahanya kembali, yang pada akhirnya akan menghidupkan kembali dunia usaha dan dunia perekonomian rakyat, perjalanan panjang terhadap permasalahan piutang bank bumn telah dilalui kurang lebih tahun sejak pemberlakuannya undang undang nomor prp tahun hingga dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix yang dalam penjelasan ini akan saya sampaikan dengan membagi dalam tiga periode waktu. pertama, periode pengelolaan piutang bank bumn sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang bumn. kedua, periode pengelolaan piutang bank bumn pasca berlakunya undang undang bumn, undang undang perbendaharaan negara, dan undang undang keuangan negara. ketiga, periode pasca adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix pada periode pertama, yakni sebelum lahirnya undang undang nomor tahun dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix pengertian piutang negara mengacu pada definisi sebagaimana tersebut dalam undang undang nomor prp tahun berikut penjelasan undang undang nomor prp tahun tentang panitia urusan piutang negara dengan tegas menyebutkan bahwa piutang negara ialah jumlah uang yang wajib dibayarkanselanjutnya dalam penjelasan dimaksud disebutkan bahwa piutang negara meliputi badan badan yang umumnya kekayaan dan modsebagian atau seluruhnya milik negara. misalnya, bank bank negara, pt negara, dan seterusnya: dengan adanya putusan yang ketua dan anggota hakim mahkamah konstitusi putuskan dengan keyakinan yang bulat, maka sudah jelas bahwa piutang maupun kekayaan bumn bukan merupakan piutang negara. oleh sebab itu, putusan mahkamah konstitusi yang ketua dan anggota hakim mahkamah konstitusi hasilkan merupakan penemuan hukum yang menciptakan norma kepastian hukum untuk melindungi segenap pelaku bisnis bumn. dengan demikian, maka undang undang yang tidak sejalan dengan ketentuan putusan mahkamah konstitusi tersebut dinyatakan tidak mengikat lagi, sehingga hanya ada satu pengertian hukum terkait dengan piutang maupun kekayaan bumn, yaitu pengertian sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut: dengan dikeluarkannya kekayaan perusahaan negara perusahaan daerah dari keuangan negara, seyogyanya tidak mengurangi kontrol pemerintah terhadap perusahaan negara itu sendiri karena kontrol pemerintah kepada bank bank bumn hakikatnya dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kepemilikan negara melalui kepemilikan saham dwi warna. saham dwi warna merupakan hak istimewa kepada negara, antara lain menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan pengurus perusahaan karena performa perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas manajemen yang ditentukan oleh pemegang saham. adapun terkait kekhawatiran para pihak atas moral hazard pada bank bank bumn, seyogyanya tidak menjadi kendala karena perusahaan negara, perusahaan daerah, sangat concern terhadap good corporate governance: mengingat kapasitas saya dalam hal ini selaku direktur utama bank negara indonesia persero tbk., dan sebagai ketua mimbar, maka perlu saya sampaikan hal hal yang spesifik terkait dengan bumn yang bergerak disektor perbankan sebagai berikut. pertama, bumn khususnya perbankan selain tunduk pada undang undang bumn dan undang undang juga wajib memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam undang undang perbankan dan undang undang pasar modal sehingga pengelolaan bersifat transparan dalam bentuk laporan keuempublikasikan. kedua, bank bumn selain diawasi atau diaudit oleh bank indonesia atau otoritas jasa keuangan juga diaudit oleh akuntan publik. ketiga, peran negara dalam mengontrol bank bumn tetap dalam dilaksanakan oleh eksekutif yang ditunjuk oleh pemerintah atas dasar kepemilikan saham dwi warna dalam batasan sebagai pemegang saham sebagaimana layaknya pemegang saham pada perusahaan swasta yang tunduk pada undang undang tentang perseroan terbatas: besar harapan saya kepada ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi yang saya sangat tuliskan, untuk mewujudkan harapan saya sekaligus mewakili insan bumn, yaitu, pertama, putusan memberikan kepastian hukum bagi pengelola aset piutang bank bank bumn. kedua, bank bank bumn memiliki kesetaraan yang sama atau equal level playing field dengan bank bank swasta nasional lainnya. ketiga, adanya sudut pandang yang sama antara pelaku bisnis, khususnya bumn, dengan pemerintah, bpk, bi, dan penegak hukum. keempat, perlu harmonisasi atas peraturan perundang undangan lain yang belum sejalan sehingga tidak ada lagi multitafsir khususnya undang undang keuangan negara dan lembaga yang melakukan pengawasan atau audit terhadap bumn, saya dan setiap insan bank bumn meyakini dan mempunyai harapan yang besar terhadap mahkamah konstitusi yang sangat mulia dan terhormat, bukan hanya lembaga pengawal konstitusi atau the guardian constitution, tetapi juga merupakan lembaga penafsir akhir konstitusi (the last interpreter constitution) dan lembaga pelindung hak konstitusional warga negara atau the protector constitutional right citizens: riyanto agung putra saksi adalah selaku direktur sdm dan umum garuda indonesia persero tbk. sebelumnya saksi juga pernah menjabat sebagai human capital management, business support, general strategic sourcing, corporate services, cost controlling garuda indonesia, sebagai orang yang telah lama bekerja garuda indonesia sejak tahun saksi pernah mengalami sendiri dipanggil oleh penegak hukum untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam beberapa kasus dukorupsi. keterangan yang telah saya berikan dalam kapasitas saya sebagai saksi fakta dalam beberapa kasus dimaksud adalah semata mata karena selama ini keuangan garuda indonesia sebagai bumn juga dianggap sama dengan keuangan negara. dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa pemanggilan saya sebagai saksi fakta dalam perkara perkara dimaksud adalah bukan adanya persoalan korupsi itu sendiri dalam bumn tempat saya bekerja, melainkan karena adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai pengertian keuangan negara, garuda indonesia sebagai sebuah perusahaan penerbangan milik pemerintah atau bumn, garuda indonesia tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga nama baik, serta mengharumkan negara indonesia baik tingkat nasional maupun internasional. garuda indonesia sebagai salah satu korporasi dalam hal ini telah menunjukkan komitmennya antara lain adalah dengan menandatangani nota kesepahaman bersama dengan kementerian pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata mancanegara indonesia dalam upaya mendukung pemerintah dalam program pemerintah yang bernama wonderful indonesia. oleh karena itu, terlepas dari statusnya sebagai badan hukum atau korporasi berbentuk perseroan terbatas, garuda indonesia dipandang sebagai duta indonesia dunia penerbangan internasional. dalam hal ini merupakan beban sekaligus tantangan bagi garuda indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai sebuah bumn, pada tahun lalu garuda indonesia dinobatkan sebagai the worlds best regional airline dari sky trax lembaga pemeringkat maskapai independen yang berkantor london. garuda indonesia juga dinobatkan sebagai best regional airline asia. kedua penghargaan ini diberikan kepada garuda indonesia sebagai survei kepuasan pelanggan lokal yang diadakan sky trax dengan melibatkan juta penumpang dari negara yang berbeda dalam kurun waktu juli hingga juni kedua, penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap pelayanan dan kinerja yang diberikan kepada garuda indonesia terhadap para pelanggannya, keberhasilan garuda indonesia memperlihatkan berjalannya dengan baik penerapan program transformasi garuda indonesia segala aspengaruntuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian @uo bahwa berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam uud diselanjutnya, ketentuantersebut atas kemudian ditegaskanbenda konstitusi diunduh dari laman merupakan hasil kerja keras seluruh insan garuda indonesia dan juga merupakan dukungan pihak pihak lain. namun demikian dari segi keuangan pada semester pertama tahun garuda indonesia sebenarnya masih mengalami kerugian karena beban usaha mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebagai akibat adanya peningkatan biaya operasional berkaitan dengan harga avtur yang sangat tinggi, menyusul lambungnya harga minyak dunia. biaya bahan bakar yang meningkat sen dollar per liter pada saat itu memberi beban dari seluruh biaya operasional, namun demikian garuda indonesia masih dapat menunjukan eksistensinya baik tingkat nasional maupun internasional sebagaimana kami jelaskan atas, namun demikian era globalisasi ini tantangan depan tentunya akan semakin berat. kompetisi semakin terbuka, termasuk dunia maskapai penerbangan. oleh karena itu, diperlukan langkah langkah dan tindakan korporasi yang kreatif, berani, dan cepat dalam memanfaatkan setiap peluang bisnis yang ada. tanpa adanya keberanian dan kecepatan reaksi dalam mengambil keputusan bisnis, maka setiap peluang bisnis yang ada tentunya bisa hilang begitu saja hal ini tentunya akan menciptakan suatu opportunity lost buat garuda: selain itu, dalam dunia usaha masalah untung rugi merupakan hal yang wajar sehingga kadang kami untung dan kami juga mengalami kerugian yang mungkin saja disebabkan faktor eksternal yang tidak dapat kami hindari atau kami ramalan sebelumnya. namun demikian, keberanian untuk mengambil keputusan korporasi secara cepat mutlak diperlukan karena bisnis selalu berkaitan dengan persoalan bagaimana kita memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mempertahankan atau meningkatkan kegiatan usaha. persoalannya adalah manakala garuda harus menanggung akibat keputusan bisnisnya sehingga menderita kerugian, maka kerugian bisnis yang diderita itu bisa dianggap sebagai kerugian keuangan negara. sebagai akibat dari adanya penafsiran bahwa keuangan garuda indonesia adalah keuangan negara, kami selaku pengurus bumn hampir selalu diliputi rasa khawatir pada saat hendak mengambil keputusan bisnis atau pun tindakan korporasi karena mungkin saja hal tersebut dapat berujung pada proses hukum dugara konstitusi diunduh dari laman korupsi yang justru dapat merugikan pribadi, keluarga, dan perusahaan kami sendiri. rasa khawatir dimaksud merupakan konsekuensi logis dari adanya kejadian kejadian mana suatu perusahaan bisnis dari suatu bumn dianggap ada kaitannya dengan kerugian negara. oleh karena sering diliputi rasa kekhawatiran dalam mengambil keputusan bisnis, akibatnya kami seringkali tidak dapat mengambil keputusan bisnis secara cepat bahkan kadang tidak berani dalam mengambil keputusan apapun terhadap setiap peluang bisnis yang ada atau bersifat pasif sehingga hal ini dapat mengakibatkan berbagai peluang bisnis menjadi sirna. hal dimaksud tentunya merupakan opportunity lost yang tidak dapat kami hindari. dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara sikap diliputi rasa kekhawatiran dan opportunity lost yang terjadi, mana hal ini bermuara pada hal yang sama yaitu disebabkan karena anggapan keuangan bumn sama dengan keuangan negara berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang undang keuangan negara dan undang undang bpk. hal ini tentu saja sangat merugikan kami selaku korporasi mana untuk suatu keputusan yang sesungguhnya murni untuk semata mata kepentingan bisnis perseroan dan semata mata didasarkan pada business judgment rule namun keputusan yang demikian dapat dipandang keliru yang pada akhirnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum: ketidakpastian hukum akibat adanya undang undang keuangan negara dan undang undang bpk atas yang menurut kami undang undang tersebut tidak relevan bagi kami sebagai bumn menimbulkan kendala kendala yang tentunya menempatkan garuda indonesia pada posisi yang sulit karena pada saat yang bersamaan garuda indonesia harus bersaing dengan maskapai penerbangan swasta lokal maupun internasional yang notabene bisa lebih cepat, tanggap, dan lebih berani dalam mengambil setiap putusan atau tindakan. satu dan lain hal mereka tidak mempunyai potensi dan risiko yang sama dengan garuda indonesia sebagai bumn. sebagai contoh, adanya proses pengadaan pesawat garuda indonesia tidak semudah proses pengadaan pesawat perusahaan swasta. proses pengadaan pesawat garuda indonesia lebih kompleks dan tidak dapat begitu saja dilakukan apabila pesawatnya secara fisik belum ada. oleh karena itu berbeda dengan keputusan penerbangan swasta, garindonesia tidak dapat menerima tawaran pemesanan pembelian pesawat boeing yang disampaikan oleh boeing karena rencana pembuatan pesawat tersebut baru selesai tahun sekalipun negara indonesia mengetahui bahwa penawaran tersebut dari segi harga dan efisiensi sesungguhnya sangat strategis dan menguntungkan, akan tetapi garuda indonesia tidak dapat mengambil keputusan untuk memesan. namun demikian, berbeda dengan negara indonesia, perusahaan penerbangan swasta berani mengambil keputusan untuk memesan pesawat tersebut karena mereka mengetahui bahwa pembelian tersebut nantinya akan sangat menguntungkan, baik dari segi harga maupun efisiensi pengelolaan dan perawatan: contoh atas merupakan salah satu dari berbagai situasi yang dihadapi garuda indonesia, satu sisi garuda indonesia sebagai bumn senantiasa dituntut untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya, namun demikian sisi lain kami sering kesulitan untuk mengejar keuntungan secara maksimal karena kurang agresif dan kurang berani dalam mengambil setiap keputusan atas peluang yang ada. adanya kontradiksi tersebut sering membuat kami dilema karena satu sisi benar benar ingin melakukan yang terbaik untuk semata mata kepentingan perusahaan, namun sisi lain tetap dihantui oleh kekhawatiran mana hal tersebut bisa menimbulkan persoalan hukum kemudian hari karena tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum atas tindakan korporasi yang dilakukan: ketidakpastian hukum inilah yang seringkali menempatkan kami selaku direksi dalam posisi yang sulit dan dilewati dalam mengambil setiap keputusan bisnis. kondisi yang demikian ini tentunya sangat tidak sehat untuk kepentingan pengembangan usaha garuda indonesia sebagai bumn depannya. sebagai badan usaha yang tunduk pada prinsip hukum perseroan terbatas, undang undang nomor tahun good corporate governance maupun code conduct manajemen garuda indonesia seharusnya lebih berani dalam mengambil setiap keputusan yang dilakukan dengan penuh itikad baik serta sesuai dengan prosedurhal hal atas merupakan kendala yang saya alami selama ini garuda indonesia. saya yakin dan percaya sepenuhnya era globalisasi ini garuda indonesia akan semakin berkembang apabila tidak ada kendala kendala yang seperti saya uraikan atas. kartika khatron saksi adalah selaku direktur utama bumn persero) asuransi ekspor indonesia atau asli tahun sampai tahun asli adalah bumn yang didirikan tahun bergerak bidang asuransi dan penjaminan kredit, serta asuransi dan penjaminan lainnya yang bertujuan untuk menunjang peningkatan ekspor nonmigas khususnya, serta pembangunan ekonomi pada umumnya, asli yang sudah berusia hampir tahun, termasuk masa pengabdian saya tidak pernah mengalami kerugian, selalu memperoleh laba dalam operasional perusahaan setiap tahunnya bahkan telah beberapa kali menjadi salah satu perusahaan asuransi terbaik dari aspek laba terhadap modal perusahaan. bahkan selama kurun waktu tersebut asli telah menyumbangkan deviden serta pajak pajak kepada negara dalam nilai saat ini atau present value berjumlah puluhan triliun rupiah. penyertaan modal negara yang benar benar disetor dari kas negara hanyalah pada awal pendirian asli tahun sebesar miliar. pmn selanjutnya diakumulasikan dari laba perusahaan dalam bentuk laba yang ditahan atau retained earning serta cadangan (reserves). selama kurun waktu hampir tahun tersebut juga asli selalu memperoleh penilaian audit wajar tanpa pengecualian, setelah sekitar tahun saya mengundurkan diri dari asli, tahun saya dikejutkan dengan surat panggilan dari kejaksaan agung tertanggal september, perihal permintaan keterangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan penyelidikan tindak pidana korupsi dalam penerbitan transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri, berdasarkan surat perintah penyelidikan direktur penyelidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus, hal yang mengejutkan dan memprihatinkan saya adalah kata atau ungkapan tindak pidana korupsi serta menimbulkan kerugian keuangan negara . saya dilahirkan dalam keluarga yang selalu menjunjung tidan menjaga kejujuran, integritas, komitmen, serta amanah dengan sebaik baiknya. ayah saya, yang memperoleh berbagai bintang jasa untuk perjuangannya selama revolusi kemerdekaan, sebagai seorang pejuang kemerdekaan, berhak dimakamkan taman makam pahlawan, tetapi beliau memilih melalui pesan sebelum wafat untuk dimakamkan tempat pemakaman umum, agar suatu saat bisa dimakamkan dengan istrinya tercinta, yaitu ibunda saya, dan sekarang beliau berdua telah beristirahat dengan damai tempat yang sama. dilahirkan dalam keluarga yang sedemikian, saya sebagai anak, senantiasa berusaha untuk menjaga cita cita perjuangan orang tua saya, dan untuk tidak mengkhianatinya dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hakikat perjuangan orang tua saya bagi bangsa ini. terlebih tindak pidana korupsi yang harus kita perangi bersama, dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga untuk mencapai indonesia yang jaya, bermartabat, berbudaya bersih, adil, dan makmur sebagaimana cita cita kemerdekaan bangsa, penjaminan kredit, sebagaimana transaksi yang diperiksa kejaksaan agung tersebut atas, adalah salah satu bisnis inti asli sejak tahun kasus yang disebutkan dalam surat dari kejaksaan agung tersebut, mana saya selaku direktur utama asli saat itu, ada dalam proses bisnis untuk keputusan penutupan (coverage) penjaminan kredit. sekitar setengah tahun sesudah saya mengundurkan diri dari asli, terjadi klaim. klaim terjadi oleh karena debitur gagal membayar pengembalian kredit kepada bank yang bersangkutan pada saat jatuh tempo kredit sehingga asli harus membayarkan klaim kepada bank yang telah menyalurkan kredit kepada debitur bank tersebut sebesar miliar. saya dan asli berkeyakinan, pembayaran klaim terkait kasus tersebut atas adalah murni risiko bisnis yang biasa dihadapi dalam usaha asuransi dan penjaminan kredit, pada bulan oktober kasus tersebut dinaikkan statusnya menjadi penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan menetapkan dua orang tersangka mantan pejabat asli, yaitu saudara martin subarmata yang menjabat sebagai pejabat sementara direktur utama pada saat itu dan saudara haryono yang pada saat kejadian menjabat sebagai kepala cabang jakarta. sebenarnya, proses subrogasi untuk pemurugian (recoveries) atas klaim yang telah dibayarkan asli saat itu masih terus dilakukan sesuai prosedur, serta tidak ada hapus buku atau hapus tagih untuk transaksi bisnis tersebut. bahkan saat ini pengembalian dari pihak debitur kepada asli (recoveries) melalui hak subrogasi yang ada pada asli telah mencapai atau dengan kata lain tidak ada kerugian yang dialami oleh asli atas transaksi ini. selain kasus tersebut atas, asli juga menghadapi kasus hukum yang terkait dengan penjaminan (suretyship) pelopor lestari jaya yang terjadi tahun asli cabang tangerang yang menolak pembayaran klaim transaksi tersebut karena dianggap klaim tidak layak bayar, sehingga belum ada uang keluar sama sekali dari asli, akan tetapi pimpinan cabang asli diproses hukum dan dibanggakan bahkan didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena berpotensi merugikan keuangan negara. tanggal juni kasus ini masuk kejaksaan tinggi banten, atas adanya dugaan potensi kerugian keuangan negara. kemudian tanggal agustus kejaksaan negeri tangerang telah melimpahkan perkara pengadilan negeri tangerang dengan terdakwa saudara henry indra narendra yang pada saat kejadian sebagai kepala cabang asli tangerang. dalam proses hukum, pimpinan cabang asli tersebut sempat dimasukkan rumah tahanan, namun dibebaskan setelah adanya permintaan penangguhan penahanan. saya sungguh merasa sedih dan prihatin membayangkan saudara henry indra narendra juga istri dan anak anak, serta keluarga besarnya, serta saudara martin subarmata, dan haryono dari asli, juga banyak direksi serta staf bumn lain beserta keluarga besarnya yang harus menghadapi musibah yang amat berat terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu sangkaan dan bahkan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi karena kasusnya berpotensi merugikan keuangan negara. bahkan beberapa sempat merasakan dimasukkan penjara, padahal pada kasus asli khususnya, yaitu kasus yang dihadapi saudara martin subarmata dan haryono selaku tersangka, recoveries atau pemulihan kerugian sudah diperoleh sepenuhnya dan pada kasus yang dihadapi saudara henry indra narendra justru sedang berupaya menghindarkan uang keluar dari perusahaan untuk klaim dari nasabah yang tidak layak bayarentuan perjanjian penjaminan. dan musibah ini masih belum diketahui kapan berakhir dan bagaimana akan berakhir, selanjutnya, hadapan hakim pengadilan negeri, saudara henry indra narendra dibebaskan, namun pihak kejaksaan naik banding. pembebasan ini sebagaimana putusan perkara pada tanggal juni oleh majelis hakim pengadilan negeri tangerang. pertama, menyatakan perbuatan terdakwa yang dibawakan oleh jpu terbukti ada, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata. kedua, melepaskan terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukuman atau onslaag. ketiga, mengembalikan harkat dan martabat terdakwa sebagaimana kondisi semula. pada tanggal juli kejaksaan negeri tangerang mengajukan memori kasasi, prinsip operasional badan usaha milik negara sebenarnya tidak berbeda dengan badan usaha swasta. akan tetapi, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, hanya tunduk pada undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. sedangkan bumn tunduk tidak hanya pada undang undang pt, tapi juga tunduk pada undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. dari aspek audit badan pengawas keuangan karena tunduk pada undang undang keuangan negara, setiap tahun bumn diaudit oleh pihak, tidak oleh pihak. tidak hanya oleh auditor independen, melainkan juga oleh bpk serta oleh bpk. dalam hal ini bpk memandang kerugian berbeda dengan pandangan bisnis pada umumnya. menurut pandangan bisnis, kerugian akan dihitung setiap tahun buku yang dimulai sejak tanggal januari sampai dengan tanggal desember berdasarkan keseluruhan transaksi tahunan perusahaan, bpk melihat kerugian untuk setiap transaksi dan pada setiap audionya akan dicatat dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan bpk sebagai potensi kerugian keuangan negara. dalam bisnis, hal ini mengandung fairness bagi pelaku bisnis. tidak adil bagi direksi maupun karyawan bumn bahwa dari seluruh transaksi bisnis yang dikelola perusahaan setiap tahun, yang secara kumulatif menghasilkan laba secara riil pada tahun bersangkutan bagi bumn tersebut. akan tetapi, dapat kami sampaikan sebagai contoh untuk asli, sejak didirikanini asuransi dan penjaminan kredit tidak pernah mengalami kerugian, senantiasa memperoleh laba tahunan secara baik. namun, apabila asli yang sudah menerima premi terlebih dahulu dari seluruh transaksi untuk produk asuransi dan penjaminan, pada akhirnya menghadapi risiko pembayaran klaim untuk beberapa transaksi apabila menghadapi audit bpk, pembayaran klaim satu atau beberapa transaksi ini akan dicatat dalam laporan audit bpk sebagai potensi potensi kerugian keuangan negara, asli memandang pembayaran klaim sebagai risiko bisnis, oleh karena usaha asli adalah usaha asuransi dan penjaminan yang antara lain memberikan proteksi atas risiko kredit yang dihadapi perbankan. dan biasanya proyeksi pembayaran klaim tahun berjalan sudah dihitung secara cermat berdasarkan perhitungan aktuaria dan proyeksi empiris asli dan dimasukkan dalam proyeksi laba rugi tahunan. sebagai perusahaan asuransi, kredibilitas penting dijaga. perusahaan tidak hanya mau menerima premi dari nasabah, tetapi tidak mau membayar klaim yang memang telah memenuhi persyaratan pembayaran klaim. dan sini poin pentingnya adalah apabila setiap klaim yang harus dibayarkan asli sebagai perusahaan asuransi dan penjaminan kredit dipandang sebagai potensi kerugian keuangan negara, maka asli seharusnya menghentikan semua operasinya: suatu hal yang juga perlu kami kemukakan, meskipun sangat sulit untuk menghadirkan bukti kebenaran, serta siapa oknum pelakunya atau sulit untuk menghadirkan hard evidence, namun hal ini secara nyata dihadapi bumn bahwa modus operandi dalam kasus hukum yang dihadapi bumn hampir sama, yaitu adanya ancaman dan tindak pemerasan. biasanya didahului dengan ancaman dari oknum lsm yang akan mem blow kasus media. selanjutnya, oknum tersebut akan membuka jalan transaksi agar perkara tersebut tidak di blow media. apabila hal ini diabaikan oleh pihak bumn, maka kasusnya akan muncul media. selanjutnya, apabila masih diabaikan juga, maka akan muncul ancaman lain dari oknum yang mengaku dari pihak penegak hukum bahwa kasus yang terkait akan dibawa proses hukum, namun dapat ditutup melalui suatu transaksi. bahkan seringkali dibarengi dengan ancamsus ini sedemikian strategisnya, sehingga sudah diketahui sebelumnya yang akan menjadi tersangka, akan sampai tingkat jabatan tertentu, misalnya setingkat bawah direksi atau bahkan direksi. semakin tinggi sasaran jabatan tersangka, maka semakin tinggi pula nilai transaksi yang dibuka. berdasarkan hal hal tersebut atas, jelas memperlihatkan tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada undang undang dasar tahun khususnya bagi direksi serta seluruh karyawan asli, serta direksi bumn beserta seluruh jajaran karyawan bumn pada umumnya bila dibandingkan dengan direksi dan seluruh karyawan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas. erwin nasution saksi adalah selaku direktur utama perkebunan nusantara iv: dalam dunia usaha adalah menjadi suatu yang jamak agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang saham. maka perusahaan harus dikelola secara profesional, efisien, dan selalu menciptakan inovasi, serta terobosan terobosan baru, sehingga perusahaan mampu bersaing, namun dengan melekatnya status keuangan negara pada bumn, manajemen ptpn sering mengalami keraguan dan ketakutan dalam mengambil keputusan bisnis (business judgement). misalnya, keputusan kapan waktu yang tepat menjual produk produknya atau membeli produk produk lainnya karena apabila setelah dilakukan misalnya penjualan cpo, tiba tiba harga cpo itu naik dan ini mungkin dianggap merupakan kerugian. atau sebaliknya, setelah dilakukan pembelian tbs. tiba tiba harga tandan buah segar tersebut turun drastis yang mungkin ini mengalami kerugian. maka keputusan manajemen ptpn dalam menjual cpo atau membeli tbs tersebut akan dipersalahkan karena telah merugikan ptpn yang pada akhirnya merugikan keuangan negara, demikian juga dalam hal pengambilan bisnis (business judgement). berkaitan dengan rencana ekspansi pengembangan usaha, serta dalam hal pengembangan proyek baru. selalu dibayangi ketakutan kalau keputusan tersebut akan merugikan perusahaan yang pada akhirnyadapat dikategorikan merugikan keuangan negara sehingga dituduh melakukan korupsi sebagaimana diketahui bahwa setiap kegiatan bisnis pasti akan memiliki risiko yang besar, atas ketakutan dan keraguan keraguan dalam pengambilan keputusan bisnis (business judgement), maka semua keputusan bisnis akan selalu kami dikonsultasikan dan meminta pendapat dari berbagai pihak. baik pihak kejaksaan, bpk, konsultan keuangan, dan konsultan hukum. terkadang kami meminta pendapat lebih dari satu konsultan sebagai second opinion. dengan sistem pengambilan keputusan seperti ini, maka sudah dipastikan dalam pengambilan keputusan bisnis (business judgement) membutuhkan waktu yang relatif lama serta menimbulkan biaya yang cukup tinggi (high cost), sedangkan dalam dunia usaha, agar tidak kehilangan momentum bisnis, direksi diminta untuk mengambil keputusan bisnis (business judgement) yang cepat dan tepat, kementerian bumn telah menerbitkan peraturan menteri bumn nomor mbu tentang penetapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara. ketentuan ini menjadi pagar bagi direksi dalam pengelolaan bumn haruslah memenuhi prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness,. saat ini sebagai gambaran prosentase luas lahan milik bumn perkebunan terus mengalami penurunan sesuai dengan tabel yang ada. kita melihat bahwa perkebunan rakyat sejak tahun sampai dengan tahun terus meningkat menjadi dari menjadi sedangkan bumn perkebunan, sejak tahun yang luasnya turun tahun sampai dengan sekarang hanya swasta meningkat menjadi y5. menurunnya prosentase penguasaan lahan oleh bumn perkebunan ini, dikarenakan direksi bumn perkebunan dalam mengambil keputusan pengembangan lahan tidak secepat dan agresif direksi perusahaan swasta lainnya. salah satu penyebabnya adalah ketakutan dan keragu raguan apabila keputusan pengembangan lahan tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan pada akhirnya bermuara pada tuduhan tuduhan lainnya, ketentuan huruf undang undang keuangan negara menyatakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam melipumahkamah konstitusi pengaturan yang serupa juga tercantum dalam angkayang menyatakan hal sampp ) mengatur bahwa jenis dan hierarki uud kedudukannya lebih tinggi daripada undang undang: dengan demikian, sesuai dengbilamanpp mengatur bahwa. yang mulia majelis hakim konstitusi, apabila dasar dasar hukum tersebut atas kemudian dikaitkan dengan maksud para pemohon sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitukayaan pihak lain yang diperoleh dengan cara menggunakan presentasi dan pendidikan oleh pemerintah. ketentuan huruf undang undang keuangan negara telah memberikan kepastian dan dapat merugikan perusahaan sebagai perusahaan mitra perusahaan inti dalam pembangunan kebun plasma. sebagaimana diketahui bahwa kementerian pertanian melalui peraturan menteri pertanian nomor permintaan, tentang pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan kepada seluruh perusahaan perkebunan indonesia untuk membangun kebun plasma. selanjutnya, sesuai peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot140 tentang pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan, pola pembangunan kebun plasma melalui program revitalisasi pembiayaannya melalui kredit perbankan dan subsidi bunga dari pemerintah. untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saat ini ptpn sedang dan akan membangun kebun plasma kabupaten madina, kabupaten padang lawas dan beberapa kabupaten provinsi aceh. berdasarkan ketentuan huruf undang undang keuangan negara, maka status kebun plasma yang dibiayai melalui program revitalisasi merupakan keuangan negara karena adanya subsidi bunga dari pemerintah, melekatnya keuangan negara pada kebun plasma, jelas akan merugikan ptpn sebagai penjamin kredit karena apabila terjadi kredit macet, kebun plasma tidak dapat diserahkan kepada kreditur untuk membayar utang sehingga risiko pembangunan kebun plasma sebagai akibat tidak mampu membayar kredit menjadi tanggung jawab dan kerugian ptpn iv. selain itu, kerja sama pembentukan perusahaan patungan industri hilir untuk mengurangi ketergantungan ptpn atas harga cpo, maka direksi mengambil kebijakan dalam pengembangan industri hilir berbahan baku cpo. mengingat keterbatasan sdm dan pengalaman dalam bidang pelaksanaan produk, maka untuk pengembangan industri hilir, ptpn mengundang perusahaan swasta untuk melakukan kerja sama (joint venture). perusahaan swasta bersedia bekerja sama dengan ptpn dengan syarat ptpn harus menjadi pemegang saham minoritas. mereka takut kalau ptpn menjadi pemegang saham mayoritas, maka neraca keuangan anak perusahaan terkonsolidasi ptpn ivmungkin para pemeriksa berhak melakukan pemeriksaan audit pada anak perusahaan tersebut. nah, ini merupakan suatu kendala yang kadang kadang kita untuk joint venture selalu mengalami hambatan hambatan kita sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya, penyelesaian sengketa lahan. permasalahan utama saat ini yang dialami oleh perusahaan perkebunan banyak perusahaan swasta maupun bumn adalah permasalahan sengketa lahan. status lahan hgu yang dimiliki tidak memberikan jaminan hukum, lahan dapat dikelola dan dikuasai sebagaimana mestinya tanpa ada tuntutan. pola penyelesaian permasalahan lahan antara perusahaan swasta dengan perusahaan bumn berbeda. bagi perusahaan swasta, mereka akan melakukan hitungan bisnis apabila proses penyelesaian dengan pemberian kompensasi masih lebih menguntungkan daripada melalui proses pengadilan. maka mereka akan memilih untuk penyelesaian melalui pemberian kompensasi, sehingga kebun segera dapat dikuasai dan dipanen kembali. namun berbeda bagi direksi perusahaan perkebunan bumn, bentuk penyelesaian dengan pemberian kompensasi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan perusahaan dan pada akhirnya dianggap merugikan keuangan negara sehingga direksi perusahaan atau ptpn dalam menyelesaikan permasalahan lahan tersebut selalu mengutamakan bentuk penyelesaian melalui proses pengadilan, sehingga dapat dipastikan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi ptpn atau perusahaan bumn, karena selama proses pengadilan, kebun tetap diduduki oleh masyarakat, sehingga ptpn tidak dapat melakukan pemanenan dan tanaman akan rusak karena tidak melakukan perawatan sebagaimana mestinya: selanjutnya, contoh tanaman ulang seperti tanaman kepala sawit atau karet yang mempunyai umur ekonomis, kita ketahui sampai dengan tahun. namun dalam kondisi tertentu, misalnya karena kondisi lahan, atau bibit, atau alam, tanaman kelapa sawit atau karet yang belum sampai usia tahun sudah tidak ideal lagi dan tidak memberikan produktivitas secara maksimal dari sisi manajemen penggantian tanaman dengan tanaman baru akan lebih menguntungkan bagi perusahaanempertahankannya. akan tetapi karena tanaman kelapa sawit atau karet tersebut masih mempunyai nilai buku yang tinggi, maka selalu direksi tidak berani mengganti tanaman kelapa sawit atau karet tersebut dengan tanaman baru karena ini merupakan kerugian daripada perusahaan dan mungkin bisa disebutkan menjadi kerugian negara, oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut atas, besar harapan saya kepada yang mulia ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mewujudkan harapan saya sekaligus mewakili insan bumn, yaitu: putusan mahkamah konstitusi. memberikan kepastian hukum bagi bumn, bumn memiliki kesetaraan (equal level playing field) yang sama dengan perusahaan swasta lainnya, adanya pemahaman yang sama antara pengurus bumn dengan pemerintah, bpk, dan penegak hukum: perlu harmonisasi atas peraturan perundang undangan lain yang belum sejalan, sehingga tidak ada lagi multitafsir, khususnya undang undang keuangan negara lembaga yang melalukan pengawasan audit terhadap bumn, sehingga adanya kepastian hukum: terakhir kami memohonkan agar yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. sebenarnya, tidak ada istilah diperas seperti itu. kita menjalankan fungsi fungsi organisasi korporasi, saya pikir, kita jalankan sebagaimana aturan aturan yang ada. namun, mungkin ketakutan ketakutan yang saya sebutkan tadi dan saya dicontohkan, adalah merupakan fakta dan realita yang ada lapangan bahwa banyak kendala kendala yang membuat kita tidak fleksibel dalam membuat keputusan keputusan karena tadi, setiap ada keputusan keputusan yang mungkin secara bisnis itu bisa merugikan atau rugi yang kita tahu bahwa bisnis itu selalu fungsinya risiko kerugian, itu menjadi kerugian negara. itu yang mungkin kadang kadang menjadi kekhawatiran yang kadang kadang ini dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun teman teman yang ada sekitar kini menjadi bahan bahwa setiap aktivitas kita yang mereka anggap ini merugikan, atau rugi mungkin, ini menjadi bahan yang mungkin dia taruh atau dia buang mana mana yang menjadi beban kepada kita. ini mungkin yang kami rasakan. contohnya tadi saya sampaikan seperti kita menebang pohon atau mengganti pohon yang sudah tidak potensial lagi, yang secara ekonomis juga tidak juga bisa menguntungkan, namun, secara nilai buku masih ada dan nilai buku yang kita punya itu, apabila kita buang, itu menjadi kerugian kalau dalam istilah kerugian berupa kerugian perusahaan, ini dianggap merugikan keuangan negara. ini selalu diaper oleh teman teman yang ada lapangan, mana mana menjadi lebih repot. gatot harsono saksi menjabat sebagai vice president research management pertamina, pertamina memiliki aset aset perseroan yang terdiri dari beberapa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. aset aset tersebut tercatat pembukuan perusahaan. sebagai badan usaha pertamina dituntut untuk melakukan pengelolaan aset dengan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam undang undang bumn dan undang undang perseroan terbatas. pengelolaan aset aset diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan, namun upaya ini dapat dituduh melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, sebagai contoh patra jasa, anak perusahaan pertamina, memiliki aset cirebon seluas hektare. patra jasa berniat untuk mengoptimalkan lahan tersebut seluas kurang lebih hektare pinggir jalan utama. sisa lahan seluas hektare belum dioptimalkan dan tidak berada pada tepi jalan utama. dengan alasan efisiensi biaya operasional direksi patra jasa mengajukan permohonan penyesuaian nop sisa lahan kosong seluas hektare dengan terlebih dahulu mengajukan pemecahan nomor objek pajak kantor pajak pratama cirebon sehingga nop lebih rendah dari pada nop semula, setelah bertahun tahun tidak dapat dioptimalkan karena tidak ada peminatnya, direksi patra jasa melakukan penjualan atas lahan kosseluas hektare tersebut. penjualan tersebut dilakukan dengan harga penjualan atas nop yang baru, namun aparat penegak hukum setempat kemudian melakukan penyelidikan atas proses penjualan tersebut dengan dugaan telah terjadi korupsi yang merugikan keuangan negara karena nilai penjualan bawah nop yang lama meskipun sudah atas nop yang baru. padahal antara penyesuaian nop dan penjualan memiliki tenggang waktu yang cukup lama serta direksi yang melakukan penyesuaian nop dengan direksi yang melakukan penjualan adalah direksi yang berbeda, namun hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan dari aparat penegak hukum, ketua dan anggota majelis hakim konstitusi yang kami tuliskan, serta hadirin yang terhormat. merujuk pada pengalaman kami yang lain, dalam melakukan penjualan divestasi aset melalui balai lelang, pertamina dihadapkan pada kendala tidak adanya penawaran atas harga nop. sebagai contoh, pertamina akan melakukan penjualan aset tanah kosong yang berlokasi pangkalan brandon, sumatera utara. sebelum melakukan pelelangan, tim penafsir harga telah menentukan limit harga jual berdasarkan nop karena nilai nop lebih tinggi dibandingkan dengan nilai appraisal dan harga pasar. namun ternyata, pada pelaksanaan peperangannya, tidak ada penawaran atas limit harga jual yang telah ditentukan. pelelangan tersebut pun telah dilakukan lebih dari satu kali, namun belum juga mendapatkan penawaran yang melebihi limit harga yang ditentukan. pertamina tidak berani menjual tanah tersebut bawah harga nop, khawatir perbuatan ini dapat ditafsirkan merugikan keuangan negara. dan pada akhirnya, tanah tersebut cenderung hanya menjadi beban operasional bagi pertamina, dalam mengoptimalkan aset plumpang, pertamina juga mengalami keragu raguan dalam pengambilan keputusan bisnis karena khawatir dapat dituduh melakukan korupsi yang merugikan negara, dengan penjelasan sebagai berikut. lahan aset plumpang kurang lebih hektare dan dipergunakan sebagai depot seluas kurang lebih hektare. sisa lahan seluas hektare dengan kondisi dikuasai oleh penghuni tanpa hak, sekitar kk, berpotensi menimbulkan kebakaran dan kerusuhan sosial. kondisi depot tidak ada pengamanan berupa buffer zone. penghanpa hak bersedia meninggalkan tempat buffer zone dengan menuntut ganti rugi dengan nilai yang tinggi. padahal atas lokasi tersebut, pernah dilakukan pembayaran ganti rugi. pertamina bermaksud melakukan penataan area hektare tersebut dengan menggandeng mitra. calon mitra akan memperoleh hak kepemilikan tanah seluas hektare dan pertamina memperoleh kompensasi berupa uang tunai kurang lebih miliar. pembangunan buffer zone sebagai pengamanan depot dan catchment area untuk pengendali banjir, pengosongan lahan, dan penataan penghuni tanpa hak, penyelesaian permasalahan hukum untuk keseluruhan lahan menjadi tanggungan mitra, dan bantuan proses sertifikasi seluruh lahan depot plumpang. namun demikian, rencana pertamina ini belum dapat dilaksanakan, meskipun perhitungan secara fisik saat ini, sudah menguntungkan. namun, perhitungan tersebut dikhawatirkan kemudian hari, dianggap belum maksimal, sehingga menimbulkan kerugian negara yang berujung pada tindak pidana korupsi. selain permasalahan tanah plumpang atas, pertamina juga mengalami ketidakpastian hukum pada saat pertamina akan melakukan optimalisasi aset aset pertamina yang tidak optimal pemanfaatannya. sebagai contoh, pertamina memiliki aset pasar minggu seluas hektare. namun, sampai saat ini, tanah tersebut belum teroptimalkan. berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilaian publik kjp) yang ditunjuk oleh pertamina, harga pasar aset tersebut adalah sebesar miliar. pertamina pernah menerima penawaran kerja sama dari pihak lain dengan kompensasi sebesar net present value miliar, kurang lebih. namun demikian, rencana kerja sama tersebut tidak dapat tidak ditindaklanjuti oleh pertamina karena penataan nilai aset tersebut berdasarkan nop adalah sebesar miliar, sebagai bumn yang mempunyai fokus dalam memperoleh profit dan pengurangan biaya operasional, pertamina mengalami ketidakpastian hukum pada saat melakukan optimalisasi atau divestasi aset. adanya undang undang keuangan negara yang memperlakukan aset pertamina sebagai bagian keuangan negara, menjadikan pertamina tidak dapat melepas atau mengoptimalkan aset apabila nilai komunitasnya bawah nadahal jika mengacu pada undang undang perseroan terbatas dan undang undang bumn, pertamina dapat melakukan penyesuaian harga sesuai dengan skema bisnis perusahaan pada umumnya, serta kondisi pasar pada khususnya. apabila pertamina melakukan penjualan optimalisasi aset dengan nilai kompensasi bawah harga nop, maka pertamina berpotensi dituduh korupsi yang merugikan negara. pengalaman pengalaman atas, kami yakini juga dialami oleh bumn bumn lain. lino saksi pelabuhan indonesia sampai tahun dan saksi berhenti dan tahun saksi china, kemudian setelah berhenti lebih dari tahun, mei saksi diminta pemerintah balik untuk jadi managing director pelabuhan indonesia ii. waktu itu secara finansial saksi tidak perlu jabatan itu, tapi saksi bilang kepada bapak sopan djalil waktu itu, saya kembali karena saya ingin berbuat sesuatu yang baik untuk bangsa ini karena kita tahu bahwa logistics cost indonesia begitu tinggi dari gdp , kita tahu bahwa bisnis itu uncertain. uncertain itu menjadi new norma orang berbisnis sehingga resiko itu selalu ada, jika kita tidak bisa inovatif dan out the box thinking, bisnis tidak pernah maju dan itu penuh risiko dan itu merupakan aksi dari korporasi. kita semua tahu bahwa bumn itu didirikan untuk mencari profit, tapi tidak berarti bahwa bumn itu tidak bisa melaksanakan tugas tugas negara karena bumn itu milik rakyat indonesia. saya ingin juga sampaikan bahwa sejak saya balik sampai dengan ipc atau pelabuhan indonesia itu tumbuh dengan aset yang dua kali daripada sebelum saya masuk, revenue lebih dari dua kali, dan profit lebih dari dua kali, gaji karyawan saya pun lebih dua kali dari saya masuk, yang saya khawatirkan, walaupun angkanya triliunan yang saya tambahkan perusahaan itu, kalau dengan undang undang yang ada sekarang, itu bisa ada kesalahan kecil saya bisa dipidanakan karena merugikan negara, kemudian, hal ini sudah kita lihat dari ada beberapa pekerjaan yang berkali kali staf saya itu dipanggil, baik kejaksaan negeri, kejatinggi, kejaksaan agung, yang khusus maupun yang intel, itu berkali kali dengan hal hal yang sama. dijelaskan clear, tapi itu tidak berarti bahwa masalah itu selesai. tidak ada jaminan hukum bagi kita bahwa itu akan selesai. akibatnya apa? semua orang orang bumn level tengah, itu menjadi ragu membuat keputusan itu. nah, ini akan berdampak besar sekali untuk kerugian bagi negeri ini sendiri karena orang orang itu enggak berani buat keputusan. kemudian, pekerjaan yang sangat besar yang sedang saya kerjakan hari ini adalah pembangunan kalibaru. proyek itu nilainya triliun, proyek itu proyek yang sangat istimewa, sejak saya sampaikan ide itu kantor wapres juni dan desember tahun kemarin sudah kita kerjakan. tidak ada seluruh dunia proyek sebesar itu dikerjakan dalam waktu yang begitu pendek, mana dalam proyek itu kami juga menggunakan oversight committee, mana oversight committee, itu ketuanya pak eri riyama, kemudian ada faisal basri, kemudian ada lie king wei, ada nita subagyo. maksudnya oversight committee itu melihat bahwa proses kita ini transparan dan fair dan umum kepada publik setiap bulan mengenai proses itu semua. tapi kembali, ini semua bukan merupakan jaminan. kemudian, kalau proyek ini nanti selesai tahun perusahaan yang tahun lalu asetnya triliun, itu akan menjadi perusahaan triliun dan proyek itu akan sangat berguna bagi negeri ini. tapi jaminan hukum untuk kita yang bekerja situ, tidak ada. setelah saya mengerjakan proyek ini dari awal sampai sekarang, saya tidak yakin negeri ini ada orang yang bisa mengerjakan proyek seperti itu. jika kita tidak berani bertabrakan dengan orang lain, tidak akan bisa. negeri ini sulit untuk membangun proyek proyek yang besar kalau cara berbisnisnya masih seperti sekarang ini. ignatius jonan direktur utama kereta api indonesia persero, yang diangkat sejak tanggal februari kereta api indonesia sejak tahun dalam bentuk hukum lain, mulai jawatan kereta api, lalu perusahaan jawatan kereta api, perum, dan sampai diubah menjadi pt, sampai saya ditugaskan awal tahun hampir tidak pernah mengalami keuntungan. dan pelayanannya,sekiranya yang mulia para majelis hakim mahkamah konstitusi pernah naik kereta dalam tahun terakhir, saya yakin pelayanannya jauh lebih membaik dibandingkan tahun tahun sebelumnya, terutama belakangan penumpang kereta listrik jabodetabek, dan sebagainya, hal ini membutuhkan satu keberanian yang luar biasa dari rekan saya, bersama saya untuk membenahi pelayanan transportasi publik yang menurut kami tidak banyak unsur masyarakat maupun pemerintah itu yang berniat dengan sungguh sungguh melakukan perbaikan selama ini: yang kami ingin kemukakan adalah bahwa kami sangat menghormati hak pemeriksaan oleh bpk dan juga kami sangat menghargai bahwa pemeriksaan bpk dapat menghasilkan banyak saran. namun yang kami minta adalah bahwa keputusan bisnis atau keputusan usaha itu tidak boleh kriminalisasi. kalau misalnya kejadian itu mencuri atau tindak pidana umum lainnya silakan saja kalau mau diproses hukum. namun sekali lagi, apabila memang ada proses hukum atas keputusan bisnis seyogyanya itu dimintakan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dalam hal ini kementerian bumn: banyak kejadian seperti yang dikatakan bapak r.j. lino bahwa banyak rekan saya juga dipanggil aparat hukum walaupun ternyata akhirnya tidak dipanggil lagi, satu dan lain hal. namun hal ini memakan waktu yang luar biasa dan konsentrasi bekerja yang sangat terganggu, menurut kami. kalau memang suatu transaksi itu bisa merugi ini menurut kami sifatnya sumur. apakah satu upaya promosi itu dianggap merugikan negara atau tidak? kalau misalnya harga karcis kereta api kelas eksekutif atau kelas dari jakarta jogja, itu harganya misalnya hari biasa itu kami biasanya memangkas harga itu sampai ini jadi bisa menjadikan satu interpretasi yang dapat dikategorikan apakah merugikan negara atau tidak dan sebagainya, padahal penentuan harga karcis itu sepenuhnya adalah hak kai sebagai bumn. itu salah satu contoh. kemudian kami telah mencanangkan sejak tahun lalu itu mengubah semua kereta yang untuk mengangkut manusia itu menggunakan alat pengatur suhu ruangan atau yang disebut karena sudah sejak tahun kereta api kita itu kembali diserahkan kepada republik indonesiih ada kereta yang tidak menggunakan pengatur suhu ruangan. jadi kami lakukan perubahan. investasinya cukup besar, bisa saja uangnya juga tidak akan kembali karena kalau kelas ekonomi harganya karirnya diregulasi oleh pemerintah dan sebagainya. ini satu pertanyaan yang serius. banyak rekan saya daerah, banyak staf saya, banyak kepala daerah saya yang sangat ragu untuk melakukan hal ini. itu dua contoh yang bisa kami kemukakan dan yang depan dalam banyak perbaikan upaya pelayanan itu tentunya tidak akan secara langsung menghasilkan pendapatan maupun keuntungan. penataan stasiun, stasiun krl se jabodetabek itu ongkosnya ratusan miliar, tapi kalau itu tidak dibenahi pelayanan penumpang akan sama seperti tahun yang lalu dan tidak akan berubahyang antara lain mengajar hukum perusahaan, filsafat hukum ekonomi, dan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. pemohon meminta saya untuk memberi keterangan ahli sesuai dengan bidang keahlian saya berkaitan dengan uji materi atasan keuangan terhadap undang undang dasar tahun pertanyaan yang mendasar adalah apakah huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksaan keuangan tersebut bertentangan dengan dan undang undang dasar tahun penafsiran huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara ialah kekayaan bumn adalah kekayaan negara yang dipisahkan, artinya kekayaan bumn itu adalah keuangan negara. huruf tidak diartikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah saham karena saham sudah dimasukan dalam surat bertentuan huruf dan huruf keuangan negara dan huruf dan huruf dan huruf bpk terhadap uud maka tidak ada sedikitpun keraguan bagi para pemohon untuk menyimpulkan bahwa mahkamah konstitusi memiliki kewenangan (bevoegheid) untuk mengadili permohonan pengujian guo pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam mengajukan permohonan @uo berdasarkaselanjutnya penjelasan mahkamah konstitusi tersebutlseperti disebutkan dalam huruf itu sendiri. kekayaan negara kekayaan daerah yang telah dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga . (huruf tebal dari ahli): bukti dari pendapat huruf kekayaan bumn adalah kekayaan negara ialah: badan pemeriksa keuangan mempunyai wewenang untuk memeriksa keuangan bumn huruf huruf undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksaan keuangan), sementara komisi dpr meminta dpr harus memberikan persetujuan dalam pelepasan aktiva bumn yang jumlahnya miliar atau lebih. definisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat kelancaran tugas tugas direksi dan komisaris bumn dalam menjalankan aktivitas bisnisnya karena merugikan keuangan bumn berarti merugikan keuangan negara, sehingga dapat dituduhkan melakukan korupsi menjadi tindak pidana. jika keuangan bumn bukan keuangan negara, maka kerugian suatu bumn bukan kerugian negara, tetapi kerugian bumn sendiri sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum. kerugian bumn bisa merugikan pemegang saham karena devidennya kecil atau tidak ada sama sekali. negara sebagai pemegang saham tetap dapat menggugat kerugian tersebut sebagaimana disebutkan oleh dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, jika bumn tersebut berbentuk persero: undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menyatakan, , undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menyatakan, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui : sebagian besar bumn berbentuk perseroan terbatas mana sahamnya dimiliki negara. jika bumn tersebut berbentuk perum (perusahaan umum), maka negara sebagai pemilik modal dapat menggugat pengurus perum sebagai badan hukum, keuangan bumn bukanlah keuangan negara melainkan keuangan bumn itu sendiri sebagai badan hukum. subjek hukum yaitu yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri adalah manusia (natuurliik person) dan badan hukum (rechtsperson atau legal personality). badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri sebagaimana manusia. harta kekayaan terpisah dari pendiri badan hukum itu, terpisah dari harta kekayaan pemilih, pengawas, dan pengurusnya. ini karena doktrin badan hukum baik dalam sistem common law maupun civil law, istilah badan hukum itu sendiri sudah merupakan istilah yang resmi dalam perundang undangan indonesia. misalnya, undang undang tentang penimbunan barang, undang undang pokok agraria nomor tahun dan dalam perpu nomor tahun dan sebagainya. pendapat tentang badan hukum itu saya tampilkan sini adalah pendapat masters, pendapat ggemann, pendapat utrecht, pendapat sugesti, pendapat rachmat soemitro, pendapat sri soedewi masyhur sofyan, pendapat th. ch. kal, dan v.f. den harto, dan pendapat prof. sudirman kartohadi projo, begitu juga pendapat j.j. dormeier. bahwa singkatnya, badan hukum tersebut adalah mempunyai kekayaan sendiri seperti manusia. negara negara common law sebagaimana legislasi eropa kontinental, civil law, mengenai teori yang sophisticated mengenai konsep badan hukum atau legal personality termasuk corporate realism. menurut konsep ini, badan hukum bukan artifisial atau fiksi tetapi nyata dan alamiah seperti pribadi manusia. badan hukum terdiri dari seperangkat kekayaan aset yang ditujukan untuk keperluan tertentu, sebagai kesimpulan, badan hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai harta kekayaan sendiri. sebagai contoh, saya sebagai pensiunan guru besar mendapat gaji dari apbn setiap bika belanja pasar senen uang gaji saya dicopot. pertanyaannya adalah apakah pencopet mencopot uang saya atau uang negara? tentu dia mencopot uang saya, bukan uang negara. begitu juga bumn yang mendapat modal dari apbn, ketika sudah dimasukkan sebagai modal, uang tersebut bukan uang negara lagi. negara memiliki saham bumn tersebut karena memasukan modal itu, tetapi kekayaan bumn bukanlah kekayaan negara melainkan kekayaan bumn itu sendiri sebagai badan hukum: ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi yang saya tuliskan. kerancuan pengertian keuangan negara dimulai dari definisi keuangan negara dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yangpenjelasan huruf itu sendiri cukup jelas, tampaknya pemerintah menyadari kekeliruan kepemilikan tersebut atas. kita menghadapi kredit bermasalah, non performing loan, bri, bank bni, tbk., bank mandiri, tbk. pemerintah merencanakan penghapusan dan peraturan pemerintah nomor tahun menteri keuangan sri mulyani pada waktu itu menyatakan, selanjutnya pengurusan piutang,usaha milik negara. jadi disebutkan bahwa aturan yang mengatur bank bank bumn adalah undang undang perseroan terbatas dan undang undang bumn. usulan perubahan nomor tahun tersebut menjadi perdebatan dalam komisi dpr karena dianggap membatalkan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara.sul anggota dpr untuk perubahan nomor tahun perlu meminta fatwa mahkamah agung ri,perpu) untuk membatalkan huruf undang undang keuangan negara tersebut. menteri keuangan meminta fatwa mahkamah agung, mahkamah agung dalam katanya t. dengan demikian, mahkamah agung berpendapat, kekayaan negara terpisah dari kekayaan bumn persero. hal ini tentu keuangan bumn persero bukan keuangan negara, mahkamah agung dalam katanya antara lain mengatakan dengan atau perusahaan daerah juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum,cara penghapusan piutang negara daerah. peraturan pemerintah tersebut menghapus dan dalamatau daerah menyatakanihapus,. bisa mengesampingkan peraturan peraturan perundang undang: namun syukur alhamdulillah, mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu ix tertanggal september menyatakan bahwa piutang bank bumn bukanlah piutang negara, dan hutang bank bumn bukanlah hutang negara. akan tetapi putusan mahkamah konstitusi ini tidak bisa diterapkan sebagaimana mestinya karena ada pihak yang masih berpendapat bahwa keuangan bumn adalah keuangan negara sebagaimana pengertiannya atas huruf undang undang keuangan negara yang masih berlaku hingga saat ini, bila kekayaan bumn bukanlah kekayaan negara, tindak pidana korupsi tetap dapat diterapkan kepada bumn. kpk, kejaksaan, dan kepolisian tetap mempunyai wewenang untuk menyelidiki korupsi bumn. karena berdasarkan united nations convention against corruption yang kita ratifikasi dengan undang undang nomor tahun menyatakan bahwa korupsi berlaku terhadap keuangan siapa saja, termasuk keuangan swasta. dengan demikian korupsi bukan terhadap keuangan negara saja, begitu jugasendiri sudah mencakup tindak pidana korupsi kalangan swasta, antara lain ketentuan dan undang undang dasar tahun melahirkan undang undang apbn. undang undang apbn menyatakan bahwa kekayaan negara tersebut antara lain adalah setoran negara dalam bumn yang berasal dari apbn dan deviden yang diterima oleh negara dimasukan dalam apbn. undang undang apbn tidak ada yang menyatakan kekayaan bumn adalah kekayaan negara yang dimasukan dalam apbn. saya kutipan undang undang dasarlakukan setiap tahun dengan undang undang,huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara juga tidak memberikan kepastian hukum karena huruf menyatakan keuangan negara sebagai yang dimaksud dalam angksemua industri yang berada kawasan ekonomi khusus kek) diperbolehkan mengajukan insentif melalui peraturan pemerintah nomor tahun tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penambahan modal bidang usaha tertentu dan daerah. pemerintah juga menjanjikan pembebasan pajak penghasilan bagi karyawan pada industri padat karya. pajak karyawan yang dari industri padat karya akan dihapus karena ditanggung pemerintah. pemerintah juga segera mengeluarkan paket kebijakan insentif fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik tengah perlambatan ekonomi global yang diproyeksikan berlanjut tahun depan. pertama, pemberian tax holiday diperbanyak. kedua, relaksasi produk tax allowance. ketiga, pemberian insentif untuk bahan baku setengah jadi yang selama ini banyak diimpor. insentif direncanakan berupa pengurangan pajak dan pembebasan bea masuk. keempat, insentif untuk kawasan ekonomi khusus. kelima, insentif pembebasan pajak pertambahan nilai ppn) untuk impor buku nonfiksi guna memajukan pendidikan dalam negeri. keenam, pengurangan pajak penghasilan pph) untuk memajukan penelitian dan pengembangan. ketujuh, insentif untuk eksplorasi minyak dan gas guna mendapat mencapai target peningkatan produksi menjadi juta barel per hari. jika dihubungkan dengan huruf tersebut atas apakah kekayaan semua perusahaan itu mendapat fasilitas pajak? yang mendapat fasilitas pajak menjadi keuangan negara? tentu tidak bukan? menurut pendapat saya, untuk adanya kepastian hukum tersebut sebagaimana diamanatkan undang undang dasar tahun sudah tepat kiranya bila mahkamah konstitusi menyatakan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara tidak mempunyai kekuatan hukum. oleh karena keuangan bumn bukanlah keuangan negara, maka haruslah dinyatakan pulnomor tahun tentang bpk juga tidak mempunyai kekuatan hukum, kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi yang memerlukan predictability, stability, dan fairness. tidak adanya kepastian hukum akan menghambat pembangunan ekonomi indonesia yang keadaannya saat ini mengkhawatirkan, benar menurut undang undang perseroan terbatas, kerugian itu sudah ter cover, jadi setiap pemegang saham atau komisaris atau direksi yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya tidak mengikuti anggaran dasar atau menyimpang dari undang undang perseroan terbatas, maka tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pidana. misalnya, seorang direksi kalau meminjamkan uang harus meminta persetujuan dewan komisaris, kata anggaran dasar. bahkan kata undang undang pt, seorang direksi yang menjadikan sebagian besar aset kekayaan pt, harus mendapat persetujuan dari tiga perempat pemegang saham. kalau direksi tersebut meminjam uang tanpa persetujuan itu, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pidana. undang undang menyatakan ada dua pemegang saham yang mempunyai saham atau lebih, dapat menggugat direksi, komisaris, atau pemegang saham lainnya atas nama perseroan. ini mengambil doktrin dari common law, derivative action. the civil law tidak boleh atas nama corporation, atas nama yang bersangkutan yang dirugikan dan ini pula ter cover dalam undang undang yang menyatakan setiap pemegang saham dapat menggugat direksi, komisaris, dan pemegang saham lainnya kalau keputusan mereka merugikan yang bersangkutan. jadi benar hakim mahkamah konstitusi yang saya tuliskan, kedua kerugian ini sudah ter cover dalam undang undang pt, tapi tanggung jawab yang terbatas tadi menjadi tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pidana. nah, sekarang ini dalam praktik, kerugian itu menjadi tanggung jawab pidana, ini yang saya depan pengadilan tipikor, depan pengadilan mana saja, saya tidak sependapat, kerugian sebuah pt, sebuah bumn, bisa menjadi tindak pidana kalau dia memberi suap atau menerima suap, menghilangkan pembukuan, memutarbalikkan pembukuan yang sudah diserap, yang sudahonvensi pbb tentang antikorupsi. sudah ada dalam undang undang antikorupsi kita. jadi, bisa saja kerugian itu tindak pidana kalau dia melakukan tindak pidana. harus dibuktikan itu. menerima suap, memberi suap, memutarbalikkan pembukuan, jelas dalam undang undang kita dan undang undang antikorupsi pbb. prof. hikmahanto juwana, s.h., llm., ph. kepada saya ditanya oleh pemohon, bagaimana secara doktrin bila uang negara dijadikan modal bagi bumn? apakah tetap merupakan uang negara atau telah menjadi uang bumn yang terpisah dari uang negara? atas pertanyaan ini ada tiga alasan dan yang merupakan pendapat saya. pertama adalah, uang negara yang sudah disetorkan kepada bumn, maka tidak lagi menjadi uang negara karena negara telah mendapatkan bukti dari modal yang disetorkan itu dalam bentuk saham. saya sudah sampaikan dalam keterangan saya, visualisasi. jika negara menyetorkan tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk tanah (in bring) karena situ akan mudah melihatnya secara nyata. ketika negara mempunyai aset berupa tanah dan kemudian memasukkan sebagai modal, maka atas tanah tersebut bumn dapat membaliknamakan atas nama badan usaha milik negara tersebut, dan sebagai kompensasi, maka negara akan mendapatkan saham. adalah aneh atau janggal apabila tanah yang sudah menjadi milik dari bumn tersebut kemudian diklaim sebagai milik dari negara. artinya telah terjadi dua kali penghitungan, pertama adalah saham yang dimiliki oleh negara. yang kedua adalah tanah yang memang asalnya dari negara tetapi kemudian sudah dimasukkan sebagai modal dalam badan usaha milik negara: kedua, kenapa keuangan bumn tidak bisa dianggap sebagai keuangan negara? karena keuangan bumn tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara. secara alamiah, mengelola keuangan negara berbeda dengan mengelola keuangan bumn. dalam keuangan bumn ada neraca badan rugi, tapi tidak badan negara. dalam konteks negara, negara menganggarkan dan terpenting adalah bagaimana penyerapan dari apa yang telah dianggarkan. namun dalam konteks bumn, maka managemen (pengurus) akan mengelola uang tersebut sebagaimana layaknyusaha, termasuk badan usaha swasta, badan usaha milik negara tidak selalu untung. seperti tadi sudah dikatakan oleh saksi fakta bahwa keuangan bumn untung dan rugi dilihat dari akhir tahun, tahun misalnya, buku tahunan seperti apa? sehingga tidak bisa pada waktu waktu tertentu ada kerugian, lalu kemudian dianggap telah terjadi kerugian negara: saya khawatir kalau misalnya ini diteruskan, nanti orang orang terbaik indonesia, para eksekutif dunia swasta, tidak akan mau masuk badan usaha milik negara karena mereka dalam membuat putusan selalu terbayang bayang dengan masalah korupsi karena dianggap merugikan keuangan negara. terakhir secara doktrin mengategorikan keuangan bumn sebagai keuangan negara menurut saya sudah bertentangan dengan konsep uang publik dan uang privat. tadi secara sederhana disampaikan oleh senior saya, rekan saya, prof. jerman rajagukguk, bahwa ketika beliau mendapat uang pensiun yang asalnya dari apbn uang tersebut tidak mungkin diperlakukan sebagai uang publik seterusnya sehingga ketika ada seorang pencopet mengambil uangnya maka pencopet itu dituduh telah merugikan keuangan negara. uang publik ada akhirnya, uang publik berakhir ketika uang privat dimulai. dalam konteks bumn, uang publik ketika masuk menjadi modal bumn maka menjadi uang privat dan ini konsep uang publik dan uang privat diikuti dalam ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa. kalau kita menilik peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa jelas bahwa pengadaan barang dan jasa yang diatur situ adalah pengadaan jasa yang menggunakan uang apbn. sehingga bumn ketika dia menggunakan uang yang ada bumn tidak menggunakan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh pemerintah. oleh karena itu, menurut saya janggal ketika undang undang keuangan negara memasukkan uang bumn menjadi uang negara, selanjutnya ada pertanyaan pada saya, bagaimana dari segi social legal apabila keuangan bumn sebagai keuangan negara? saat ini potensi bumn yang rugi dibawa ranah pidana seperti tadi disampaikan oleh saksi fakta sangat besar padahal kerugian yang dimunculkan bisa saja tidak terjadi karena ada niat maupun perbuatan jahat. hal inuangan bumn kalau dikategorikan atau dimasukkan dalam ranah pidana dianggap sebagai keuangan negara. sehingga ketika bumn merugi serta merta aparat penegak hukum akan mengatakan bahwa telah terjadi kerugian negara. memang yang membuat kita repot adalah dalam undang undang tindak pidana korupsi dalam ataupun tidak ada kata kata dengan sengaja. sehingga mudah untuk dikatakan bahwa mengingat tidak ada kata kata dengan disengaja maka tidak perlu dibuktikan adanya niat jahat sepanjang apa yang dilakukan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri kalau tidak ada diri sendiri, maka orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara meskipun tidak ada sama sekali konspirasi antara mereka yang duduk bumn itu dengan pihak yang mendapat keuntungan apakah itu orang lain atau korporasi, mereka ini berpotensi untuk dibawa ranah pidana. untuk kita ketahui bahwa kerugian yang diderita oleh bumn tidak semata mata karena adanya perbuatan jahat. rugi bisa muncul karena keputusan bisnis (business judgment). saya diibaratkan dianalogikan sebagai seorang dokter. kapan dokter itu melakukan malapraktik yang katakanlah mengakibatkan matinya pasien dan kapan dokter itu sudah melakukan semua prosedur tetapi ujungnya memang pasiennya meninggal. pada waktu biasanya pasca ditangani keluarga pasien akan mempermasalahkan profesionalitas dari dokter. nah untuk bisa menentukan apakah dokter ini malapraktik atau tidak maka ada dewan kehormatan yang akan menentukan apakah prosedur yang dilakukan oleh sang dokter ini sudah terpenuhi semua bila sudah maka dia tidak bisa dipersalahkan secara pidana. demikian juga dengan manajemen atau pengurus dari bumn apabila ada kerugian dari perusahaan tersebut dan dia sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada, best practices, maka seharusnya tidak bisa kemudian yang bersangkutan bawah ranah pidana. samping itu kerugian bisa juga karena masalah perdata karena perjanjian yang diwanprestasikan oleh pihak lain, sehingga sesaat mungkin muncul kerugian negara, padahal apabila kerugian karena perdata seharusnya diselesaikan secara perdata, gugat pihak yang merugikan bukan kemudian membawa managemen pengurus dariikaitkan dengan permohonan pengajuan guo, maka terlebih dahulu akan dijelaskanbahwa pemohon adalahhukum ham r.i (keseluruhannya tercantum pada bukti sehingga telah memenuhi ketentuan tersebut pada huruf mahkamah konstitusi sebagaimana tersebut atas,. hal tersebut didasarkan pada: piagam deklarasi pembentukan forum hukum badan usaha milik negara tanggal agustus maka dilahirkan forum hukum bumn yang ditandatangani oleh perwakilan bumn berdasarkan kesepakatan bumn sebagai wadah komunikasi hukum kementerian bumn dan bumn. (bukti piagam deklarasi guo didasarkan kesepakatan bersama dalam acara workshop kedudukan bumnbenda konstitusi diunduh dari laman ranah pidana. demikian juga kerugian karena masalah administratif dan seterusnya, terlepas dari apakah uang bumn adalah uang negara, maka untuk kita ketahui sektor bumn maupun swasta bisa saja terjadi, yang namanya tindak pidana korupsi. kalau kita berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi dan karena seperti tadi disampaikan oleh prof. jerman, kita sudah meratifikasi united nations convention against corruption tahun maka seharusnya kata kata keuangan negara dalam undang undang tindak pidana korupsi pun harus dihilangkan karena itu yang akan membatasi perbuatan perbuatan sektor swasta, yang mengarah pada kejahatan korupsi untuk tidak bisa dijerat. intinya adalah objek daripada tindak pidana korupsi itu, pada perbuatannya tidak pada asal uangnya. sampai saat sekarang yang menjadi permasalahan adalah asal uangnya, bukan perbuatannya, terakhir, ingin saya sampaikan bahwa bila keuangan bumn tetap dianggap sebagai keuangan negara, maka sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saksi fakta bahwa bumn yang harus bersaing dengan badan usaha swasta sebenarnya tidak memiliki level playing field yang sama. swasta tidak akan dibayang bayangi dengan masalah merugikan keuangan negara, tapi tidak demikian dengan badan usaha milik negara. lalu, bila itu yang terjadi bagaimana negara bisa berharap bumn sebagai milik dari negara ini menyumbang kontribusi dari pendapatan dividen kepada anggaran belanja negara? jadi prinsipnya kalau memang pengurus ternyata merugikan keuangan dari badan usaha milik negara, maka berdasarkan undang undang perseroan terbatas pengurus bisa dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. dia bisa saja dimintakan untuk mengembalikan kerugian yang telah dimunculkan karena perbuatannya, tapi tentu ini harus dibuktikan depan pengadilan: tetapi, secara social legal, perlu saya sampaikan juga sini bahwa business judgement rule pun yang sudah digunakan oleh pengurus, kalau kemudian memunculkan kerugian, itu kemudian dibawa ranah pidana. dan alasannya karena uang bumn adalah uang negara. saya ambil contoh beberapa, pertama ketika saya masih muda berprakalah hutang piutang. ada pihak yang punya piutang, meminta hutangnya tidak bisa, enggak dikasih kasih oleh yang berhutang. dia wanprestasi, mengingkari janji. lalu, senior saya mengatakan, begini saja, pergi polisi, laporkan bahwa itu penipuan. saya katakan, lho kan ada putusan kalau misalnya, masalah perdata, hutang piutang tidak bisa dibawa polisi. ah, itu kan bangku kuliah, coba kau lakukan. lapor polisi atas dasar penipuan, serta merta dikembalikan uangnya. yang hebat lagi adalah ketika negara ini mengalami krisis, ada bantuan likuiditas bank indonesia yang diserahkan kepada perusahaan perusahaan swasta supaya bank bank tidak collapse, lalu kemudian hari ditagih, lalu tidak dibayar, nanti dikatakan babi itu dari apbn. karena apbn, ini uang negara, bayar atau tidak? kalau tidak kita selesaikan secara pidana, tapi kalau anda selesaikan hutang hutang itu, maka pemerintah akan mengeluarkan release end this chart, meskipun dalam hukum pidana kita tidak dikenal dengan istilah release end this chart. jadi, yang ingin saya katakan adalah kadangkala masalah pidana ini dijadikan instrumen. tadi saya renyah dengan bapak, ibu yang ada sini yang mereka bekerja secara profesional, menjaga integritas, menjaga kejujuran, tetapi punya peluang untuk dipermasalahkan secara pidana. karena apa? ada kerugian negara. nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kalaupun ada kerugian itu harus ditelusuri. seperti tadi, bapak hakim konstitusi, hartono mengatakan, breaking the corporate wheel, dibuka kadarnya untuk kita ketahui dalam itu siapa yang bertanggung jawab? memang kalau keputusan seperti tadi saya katakan, keputusan ini bernuansa pidana, ada niat jahat, perbuatan jahat, dan bisa dibuktikan oleh jaksa, apakah itu uang dari negara maupun uang tidak dari negara, maka masuklah dia dalam ranah pidana. tapi kalau misalnya, perbuatan itu semata mata karena business judgement atau bukan karena business judgement, tapi tidak ada unsur pidananya, maka menurut saya kalau yang business judgement mereka bisa dibebaskan. tapi kalau yang tidak mengikuti business judgement mereka bisa dimintakan pertanggungjawaban secara perrof. dr. ningyo pramono, s.h., m.s. ahli adalah guru besar hukum bisnis dari universitas gajah mada yang sehari hari adalah dosen pengajar, hukum perusahaan, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum investasi, dan hukum kepailitan, yang dahulu dikenal dalam lingkup hukum dagang fakultas hukum universitas gajah mada, ahli merujuk pada dan dan uud muhammad hatta, wakil presiden pertama republik indonesia, mengatakan bahwa dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ketentuan dan uud,: pendapat dari bapak muhammad hatta ini juga dirujuk oleh prof. mubyarto dari universitas gajah mada dan prof. sri edi season dari universitas indonesia.dapat diselenggarakan oleh bumn, swasta, dan koperasi. dalam kerangka dan undang undang dasar,, dan menguasai hajat hidup orang banyak yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan. hal ini juga dirujuk oleh prof. aminuddin lmar. salah satu caranya adalah negara dalam hal ini pemerintah, dapat membentuk atau mendirikan bumn, perum, dan persero, melalui pembentukan peraturan perundang undangan dengan bumn. hadirnya undang undangn bumn itu sendiri melalui pembentukan undang undang bumn merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintahundang undang bumn, kehadiran undang undang bumn sebagai wujud dari keinginan negara dalam hal ini pemerintah untuk mengatur, mengendalikan,, yang mestinya wajib diperlakukan sejajar dengan badan usaha swasta dan koperasi. undang undang bumn dan para organ bumn baik persero maupun perusahaan umum, dan stakeholder lainnya menghendaki dan atau menuntut adanya kepastian hukum yang dijamin oleh undang undang dasar tahun kepastian hukum mengajarkan bahwa setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. itulah dikenal dengan adenium fiat justicia perekat mundus, meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, dirujuk oleh sudiro mertokusumo dalam bukunya mengenal hukum . setiap orang yang dimaksudkan dalam ketentuan undang undang dasar tahun menurut hukum yang sudah menjadi communis opinion doctoral orang sini adalah orang perorangan (naturliik persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). itulah doktrin universal yang tidak terbantahkan lagi. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang bumn, menegaskan bahwa persero sebagai salah satu bentuk bumn samping perum dalam melakukan kegiatan usahanya tunduk pada undang undang nomor tahun tentang pt: dengan demikian, dan perum yang diwakili oleh dimensinya berlaku secara equal bagi semua entitas hukum bisnis, baik swasta maupun persero, seperti misalnya dalam soal pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa, penghapusan asperseroan, penghapusan piutang dan sebagainya. bahwa angka undang undang bumn mengatakabumn mengatakan, modal bumn merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. dalam penjelasan dalam dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari apbn, untuk dijadikan penyertaan modal negara pada bumn untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya,: bahwa dalam tersebut, jelas dikatakan bahwa modal bumn berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan dari apbn, dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem apbn, melainkan didasarkan pada prinsip prinsip perusahaan yang sehat, yang secara teoritis dikenal dengan good corporate governance. saat ini tidak terdapat ketidakpastian hukum, jika undang undang bumn dikaitkan dengan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, khususnya terkait dengan ketentuan dan undang undang tersebut. bahkantipikor, dngelolaan tanggung jawabprp. tahun tentang panitia urusan piutang negara yang sudah dilakukan judicial review dan sudah memperoleh keputusan dari mahkamah konstitusi. ketidakpastian hukum ini khususnya tentang hal yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. bahkan berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. kekaypisahkan pada perusahaan negara daerah masuk dalam pengertian keuangan negara, huruf undang undang nomor tahun berbunyi keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam angka meliputi hurufhuruf mengatakan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah: dari sudut pandang hukum bisnis, dengan merujuk pada teori badan hukum, kekayaan terpisah adalah ciri universal dari suatu badan hukum. badan hukum atau rechtspersoon atau legal body atau legal entity adalah subjek hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban seperti halnya orang pada umumnya, naturlijk persoon. samping ciri yang lain, adanya organisasi yang teratur, kepentingan sendiri luar kepentingan pribadi dan tujuan tertentu dari pendiri dan mempunyai tujuan sendiri luar tujuan dari pendiri, undang undang bumn dan undang undang pt, memang seharusnya dipahami sebagai hukum khusus, jika dikaitkan dengan undang undang nomor tahun dan undang undang terkait lainnya yang saya kutip atas. demi adanya kepastian hukum bagi badan usaha milik negara dalam mengemban amanat dan juncto undang undang dasar untuk undang undang bumn dan undang undang pt, jika dihadapkan dengan undang undang keuangan negara seharusnya berlaku asas lex posteriori derogat legi priori, demi tercapainya kepastian hukum. namun apa yang terjadi dalam praktik dewasa ini dalam pelaksanaan undang undang bumn, organ bumn dalam hal ini direksi dan dewan komisaris, dan bahkan stakeholders lainnya dihadapkan pada kekhawatiran dan atau ketidakpastian hukum dalam membuat keputusan bisnis untuk kepentingan dan tujuan persero maupun perum itu. mereka selalu dibayangi akan timbulnya ekses negatif terkait dengan keputusan bisnis yang dijalankan. mereka menyadari sepenuhnya bahwa dalam membuat keputusan bisnis. yangekalipun tidak ada satupun direksi yang mampu memastikan bahwa keuntungan yang diprediksikan akan diperoleh melalui perhitungan bisnis yang akurat, wajar, dan akuntabel, sesuai dengan undang undang yang berlaku dengan dilandasi pada prinsip etika baik dan kehati hatian, keuntungan tersebut pasti akan benar benar diperoleh. kekhawatiran akan keraguan timbul karena setiap timbul kerugian, akan dapat diartikan kerugian itu merupakan bagian dari kerugian negara yang ujung ujungnya akan bisa ditindak berdasarkan undang undang tipikor dan undang undang keuangan negara bersambung dengan undang undang lainnya yang terkait. padahal bisa jadi kerugian itu timbul bukan karena kesalahannya, baik sengaja atau lalai dari organ bumn. namun bisa saja hal itu terjadi karena faktor opportunity profit yang tidak tercapai karena sesuatu hal luar kemampuan dan atau kesalahan manajemen. direksi bumn sebagai organ persero dan perum yang berdasarkan undang undang bumn ditugasi mewakili persero dan perum. baik dalam maupun luar pengadilan sebagai entitas hukum mandiri, yang mempunyai persona stand judicial sendiri, menuntut adanya kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang undang bumn dan undang undang dasar hakikat pemisahan kekayaan negara yang dipisahkanari induknya, yaitu kekayaan negara atau keuangan negaradan pemilik modal dalam perusahaan umum, yang dalam hal ini diwakili oleh menteri negara bumn. kekayaan negara yang dipisahkan tersebut akan menjadi kekayaan persero dan perum. dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah splitter atau splist itu berarti pembagian atau pembelahan menjadi dua. dibagi atau dibelah itu mengandung makna yuridis bahwa antara yang satu dengan yang lain memang sudah tidak menjadi satu kesatuan. yang satu terlepas dari yang lain. persero pada dasarnya adalah biasa, seperti yang dikenal dan tunduk pada undang undang nomor tahun tentang pt. hanya saja modalnya yang terbagi dalam saham itu seluruh atau paling sedikit sahamiliki oleh negara dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. persero adalah suatu entitas suku mandiri yang mempunyai persona stand judicial sendiri. menurut hukumdalam persero dan pengawas bumn dalam perum adalah organ persero dan perum yang pada hakikatnya adalah biasa atau perusahaan biasa, yang pada hakikatnya sama dengan badan usaha swasta yang lain. mereka bukanlah penyelenggaraan negara, seperti yang dikenal dalam undang undang dan pemerintahan bersih bebas dari kkn. mereka adalah organ bumn yang tunduk pada domain hukum privat yang adalah hukum dan hukum privat terkait lainnya. persoalannya saat ini adalah jika kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal persero itu dikaitkan dengan undang undang keuangan negara, bahkan dengan undang undang tipikor, undang undang bpk, undang undang perbendaharaan negara, undang undang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, undang undang bumn, undang undang pun, orang masih dapat berpandangan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan itu masuk dalam bagian dari pengertian keuangan negara. undang undang keuangan negara, misalnya masih mengkategorikan saham sebagai bagian dari kekayaan negara karena saham adalah salah satu jenis surat berharga: konsekuensi lebih lanjut, sebagaimana disebutkan atas terjadi ketidakpastian hukum ditinjau dari ketentuan undang undang dasar tahun seperti saya kutip atas. organ persero dan perum selalu dihadapkan pada ketidakpastian hukum karena setiap keputusan bisnis yang dilakukan dalam mewakili bumn sesuai dengan undang undang bumn akan dihadapkan pada undang undang publik lain yang mengatur berbeda terkait dengan kedudukan kekayaan terpisah yang sudah menjadi penyertaan modal dalam bumn. padahal undang undang dasar tahun mengamanatkan negara dalam hal ini pemerintah dapat bertindak dalam lapangan hukum privat dengan membentuk bumn melalui undang undang bumn yang akan tunduk pada domaidasar tahun juga menjamin adanya kepastian hukum bagi seseorang, termasuk badan hadapan hukum. bersyukur pada hari senin wage, tanggal september telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi bawah ketua mahfud m.d adanya permohonan pengujian undang undang tahun tentang pun. mana mahkamah konstitusi memutuskan kurang lebihnya telah menyetujui pandangan bahwa piutang bumn bukan lagi bagian piutang negara, artinya jika piutang bumn adalah piutang bumn, maka hal ini menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal bumn adalah kekayaan bumn yang masuk dalam ranah hukum privat yang mekanisme pertanggungjawaban hukumnya dilakukan sesuai dengan pengelolaan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. suatu kepastian hukum yang dijamin oleh undang undang dasar tahun telah diperoleh dengan lahirnya keputusan mahkamah konstitusi ini, dari sudut pandang hukum privat, dengan keluarnya undang undang bumn ketentuan huruf undang undang keuangan negara khusus mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara dan perusahaan daerah. telah juga dikritik oleh mahkamah agung dengan adanya fatwa mahkamah agung menyatakan bahwa huruf undang undang keuangan negara tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. juga ketidakpastian hukum kaidah tersebut bagi undang undang bumn sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan doktrin hukum yang secara teoritis merupakan salah satu sumber hukum. jika pendekatan demikian dilakukan, yang seharusnya secara hukum mengikat adalah bahwa kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal awal persero atau perum akan berubah wujud menjadi saham atau modal. kekayaan negara yang dipisahkan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut telah berubah menjadi saham atau modal saham. hukum saham berada dalam ranah hukum pt. oleh sebab itu dengan berlakunya undang undang bumn yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru, maka berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori, ketentuasaham yang dimiliki oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh meng bumn, yaitu undang undang bumn dan undang undang pt, bahkan undang undang terkait lainnya yang saya kutip atas, berkaitan dengan kepastian hukum, maka hal ini kalau dirujuk berlakunya asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori, maka asas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar tahun akan dapat dipenuhi. begitu persero tersebut membagi dividen, maka dividen itu masuk kembali dalam keuangan negara dan boleh diperlakukan umum yang berkaitan dengan keuangan negara atau kekayaan negara. jika dividen tidak disetor kas negara, maka itu berarti ada kerugian negara. jika terbukti demikian, maka dapat diancam dengan undang undang tipikor dan undang undang publik lain yang terkait. untuk lebih memahami mengenai hakikat kekayaan terpisah dari sudut pandang bisnis, persoalan kekayaan negara yang dipisahkan itu erat kaitannya dengan teori badan hukum seperti yang saya kemukakan atas. bahwa salah satu ciri dari badan hukum yang sudah berlaku universal adalah adanya kekayaan yang dipisahkan. termasuk persero adalah badan hukum, salah satu ciri badan hukum adanya kekayaan terpisah, yaitu kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri badan. yang diartikan dipisahkan tadi sudah saya katakan muka adalah dibelah atau dibagi menjadi dua. satu dengan yang lain terpisah, dalam konsep hukum pt. mendirikan pt, kemudian anda menyerahkan sebagian kekayaannya untuk dijadikan penyertaan pada yang didirikan dengan mengambil bagian modal pt, misalnya dari keseluruhan modal yang terbagi dalam sahamadi adalah bagian dari kekayaannya, namun yang menurut hukum sudah berstatus sebagai pemegang sah wajib tunduk pada hukum dan tidak lagi tunduk pada hukum yang mengatur tentang kekayaannya sendiri semula. tidak bisa lagi mengelola, mengurus modal, atau kekayaan yang datangnya dari kekayaaia konstitusi diunduh dari laman keuangan negara yang diselenggarakan oleh kementerian bumn, dan juga dihadiri oleh bumn. workshop tersebut melahirkan kesepakatan bersama sebagai berikut: (bukti bahwa permasalahan yang paling dominan dihadapi oleh bumn lapangan adalah terkait dengan masih belum sinetronnya regulasi yang ada yang mengatur bumn, termasuk didalamnya mengenai definisi kekayaan bumn yang dipersepsikan sama dengan kekayaan negara. untuk itu diperlukan suatu rumusan baku dari ahli hukum terkait dengan pengertian kekayaan bumn tersebut. antara upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan persepsi mengenai kedudukan bumn dalam sistem keuangan negara adalah melalui judicial review atas undang undang terkait, antaranya keuangan negara dan bpk. pembentukan forum hukum bumn untuk menjadi wadah dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi bumn lapangan serta memperjuangkan kepentingan hukum bumn. bahwa pemohon sebagai badan hukum, berdasarkan undang undang mahkamah konstitusi adalah pihak yang hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan huruf dan huruf keuangan negara dankarenanya memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh uud sebagaimana dicantumdipisahkan tadi. yang mengurus dan mengelola adalah direksi mewakili yang bersangkutan, sebagai organ tertinggi dalam struktur hukum pt. baru nanti begitu ada dividen, maka dividen itu menjadi hak dari undangan yang berlaku. ilustrasi ini berlaku juga bagi persero, satu contoh lagi, misalnya yang dijadikan penyertaan modal dari adalah tanah miliknya, hal ini dimungkinkan dalam hukum dengan mekanisme gusi ireng, yaitu dengan seolah olah membeli tanah tersebut, begitu diketahui raksasa harga jualnya kemudian dari nilai jual tersebut dikonversi menjadi saham pt. setelah itu jika tanah tersebut akan dimiliki oleh pt, maka tanah tersebut harus diubah statusnya menjadi hgb yang semula tanah tersebut adalah milik namun dalam hukum pt, tanah tersebut tidak bisa lagi menjadi hak milik dari namun harus diubah menjadi hgb. begitu tanah menjadi hgb, maka tanah tersebut bukan lagi milik dengan sertifikat atas nama kemudian berstatus sebagai pemegang saham dalam struktur hukum pt, kekayaan adalah saham yang dimiliki dalam tersebut yang datang dari konversi tanah yang semula dijadikan ireng dalam tersebut, namun apa yang terjadi sampai saat ini, ketidakpastian hukum kaidah yang berkaitan dengan kekayaan negara yang dipisahkan tersebut tidak kunjung berakhir. antara lembaga yang satu pihak tunduk dan berada bawah undang undang publik seperti aparat penegak hukum, bpk masih menggunakan acuan undang undang publik yang disebutkan atas tadi. sementara pihak yang tunduk dan berada bawah undang undang privat, undang undang bumn, undang undang pt, undang undang pasar modal, undang undang perbankan seperti persero, bahkan persero, tbk tegas mendaftarkan pada doktrin kekayaan terpisah dalam arti lepas sama sekali dari induknya semula. dengan konsekuensi hukum bahwa aparat aparat yang tunduk dan berada bawah undang undang publik tidamerta dapat menggunakan kaidah hukum publik untuk memasuki wilayah hukum privat: ahli berpendapat bahwa undang undang nomor tahun tentang keuangan negara telah berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pelaksana undang undang bumn dan undang undang terkait lainnya seperti undang undang pt, undang undang pasar modal, dan undang undang perbankan. khususnya pada organ bumn dan stakeholder lainnya, hal ini sungguh sangat bertentangan dengan dan undang undang dasar tahun juncto undang undang dasar tahun undang undang bumn dengan perangkat pelaksananya khususnya organ persero, persero, tbk., perum dan stakeholder terkait lainnya sungguh menuntut adanya kepastian hukum yang dijamin oleh undang undang dasar tahun agar dalam mengemban amanat dan undang undang dasar tahun dapat benar benar diwujudkan tanpa harus .dibayang bayangi kekhawatiran dari keputusan keputusan bisnis yang dilakukan dengan jujur, benar, dan akuntabel. kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal bumn demi asas kepastian hukum yang dijamin oleh undang undang dasar tahun tidak tepat jika masih dikategorikan menjadi bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur oleh undang undang nomor tahun tersebut. direksi bumn, baik direksi persero, persero tbk, perum, dan dewan komisaris persero, persero tbk. dewan pengawas perum adalah organ persero, organ perum yang sama kedudukan hukumnya seperti organ pada umumnya atau perusahaan swasta lainnya. mereka bukanlah penyelenggara negara, mereka adalah organ bumn seperti halnya organ dari pt pt atau perusahaan swasta lainnya. mereka mewakili bumn, baik dalam maupun luar pengadilan seperti direksi direksi pada perusahaan lainnya, hubungan hukum antara pemegang saham dengan pengurus bumn. oleh karena undang undang nomor tahun menunjuk yang dimaksud dengan bumn. saya dicontohkan kongkrit persero tunduk pada undang undang pt, sehingga dalam persero ada organ pt. biasa yaitu direksi, rups rups, dewan komisaris, dan direksi. hanysahamnya adalah pemerintah maka rups nya tunggal. era masa lalu, saya kritisi juga sebagai kritisi kalau keputusan rups dalam rangka mengangkat dewan komisaris atau direksi umpamanya dengan menggunakan kop kementerian, menurut saya keliru. yang benar adalah kementerian selaku rups tunggal karena strukturnya adalah struktur pt. kemudian kalau ditanyakan hubungan hukum antara pemegang saham dengan direksi, dia tunduk pada hubungan hukum pt. lha hubungan hukum undang undang tahun masih menganut paham atau doktrin perjanjian. artinya sifat hubungan hukum kalau dalam konteks struktur rups tunggal dengan direksi sebagai organ yang mewakili pt. kalau sekarang teori yang dianut dalam undang undang pt, masing masing organ adalah otonom tidak seperti pola lama dulu masih diikuti undang undang nomor tahun struktur organ pengurus itu rups, dewan komisaris, dan direksi itu adalah atasan dengan bawahan, maka dalam undang undang nomor tahun terminologinya definisi autentiknya rups adalah pemegang kekuasaan tertinggi. kata tertinggi dalam undang undang nomor tahun kata tertinggi dihilangkan ini mengandung makna mengikuti paham institusional masing masing organ itu sejajar, masing masing mandat yang diberikan oleh undang undang. jadi, kalau ada keputusan rups sebenarnya kalau dilaksanakan oleh direksi dalam perhitungan mekanisme manajemen yang benar, maka keputusan root itu dipandang merugikan perseroan. seharusnya teori baru teori modern direksi boleh men challenge keputusan root, tetapi doktrin seperti ini indonesia belum menjadi sesuatu yang dipahami secara benar, dalam anggaran dasar persero atau pada umumnya struktur organ itu, itu diatur masing masing apa yang menjadi kewenangan rups, apa yang menjadi kewenangan dewan komisaris, apa yang menjadi kewenangan direksi. masing masing kewenangan ini kalau teori modern mengatakan mandat atau wewenang dari masing masing wewenang organ itu datang dari undang undang bukan wewenang dewan komisaris itu bukan mewakili rups atau delegate komisaris dalam teori yang lama tapi sekarang itu adalah amanat undang undang, masing masing adalah organ sebagai jika tidak ditempatkan persero yang menurut undang undang bumn sudah tunduk pada undang undang maka akan bisa menjadi masalah karena dalam undang undang bumn juncto undang undang kalau ambil contoh sekarang undang undang bumn umpamanya akan sekarang yang terjadi kementerian bumn ada semacam pola restrukturisasi bumn melalui pola holding. kita indonesia belum punya holding company seperti negara negara maju, tetapi pola holding ini terjadi atas asas kebebasan berkontak ini adalah hukum privat. jadi, ada saya ambil contoh bumn pupuk saya kira sudah melakukan pola holding yang dulu putri palembang sekarang menjadi perusahaan holding. dalam melakukan holding ini kalau ternyata nanti dalam struktur kepemilikannya, persis persentasenya saya lupa tapi yang saya ingat siarannya ada sekitar 75x. kalau dalam rangka struktur holding ini kemudian menguasai pangsa pasar y6, maka menabrak undang undang antimonopoli artinya undang undang antimonopoli bisa masuk dalam ranah undang undang persero maupun biasa. kalau dalam konteks bumn undang undang bumn. jadi, ada kaitannyatanggal juli dan telah pula menyerahkan keterangan dan kesimpulan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, oktober yang menerangkan sebagai berikut: keterangan dalam persidangan rabu, juli bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma yang terkandung dalam ketentuan huruf dan huruf undang undang keuangan negara. pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum atau legal standingtahun dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal september tahun berdasarkan uraiapemerintah memohon agar yang mulia ketua majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa kedudukan hukum pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan serta secara bijaksana menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, meskipun pemerintah berpendapat bahwa permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima karen,, dari sisi subjek, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara,: dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, mengenai ruang lingkup keuangan negara perlu dipahami historic dan philosophical background. yang peranan atau tindakannya dituangkan dalam apbn, sich. pandangan klasik tersebut tetap dianut oleh para penyusuundang keuangan negara juga. namun demikian, para penyusun undang undang keuangan negara juga memperhatikan pemikiran yang lebih modern yang lahir pada era tahun telah menempatkan negara tidak lagi hanya sebagai otoritas, melainkan juga sebagai individu: dalam pandangan para ahli keuangan negara klasik, para penyusun undang undang keuangan negara meletakkan negara sebagai penyedia peatau otoritas (authority) yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyediakan dan membela kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. dengan demikian, sub bidang fiskal dan sub bidang moneter merupakan kelompok keuangan negara dalam hal negara bertindak sebagai otoritas dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, adapun sub atau private yang dalam setiap tindakannya ditujukan untuk penyediaan layanan publik, dalam konteks pencapaian kemakmuran rakyat, tiga sub dari rakyat.:yang harus disetujui dpr dan merasionalisasi dari persetujuan tersebut inilah yang disebut auto recession parliamentary: terdapat konsekuensi yang vital apabila frasa termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah dalam huruf dan frasa kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintahndang keuangan negara dimaknai bertentangan dengan undang undang dasar dengan hilangnya peran negara dalam hal penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah yang bergerak bidang barang atau jasa yang vital bagi rakyat banyak, berarti negara tidak menjalankan atau melanggar mandat konstitusi undang undang dasar yang secara tegasadanya peran negara dalam perusahaan negara atau perusahaan daerah seperti bumn yang bergerak pada cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah juga sebagai bagian dari pengawasan pemerintah atas pengelolaan keuangan negara dalam bentuk penyertaan modal apakah telah dilaksanakan secara tertib, taat pada aturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta tentunya bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya, bahwa huruf undang undkeuangan negara adalah perwujudan dari amanat konstitusional undang undang dasar dalam sistem ekonomi pancasila, pembentukan bumn merupakan salah satu bentuk dari kelembagaan ekonomi. bahwa filosofi bumn menjadi bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitusi undang undang dasar sebagaimana telah disampaikan atasini adalah amanat dari undang undang dasar yang menunjuk pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara untuk dapat mengurus bidang ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. hal ini karena jika bukan negara yang melakukannya, dikhawatirkan akan terjadi penguasaan ekonomi oleh orang atau lembaga ekonomi yang dapat menyengsarakan dan menindas rakyat, dengan demikian, fungsi dan peranan utama dari bumn adalah menjamin tersedianya kebutuhan ekonomi yang tidak diproduksi rakyat tetapi hasilnya penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. bumn juga harus melindungi rakyat banyak dari penguasaan yang menindas dari dalam maupun dari luar. dengan cara pendirian dan penguatan bumn, maka pemerintah tidak perlu ikut dalam mekanisme pasar yang biasanya malah menjadikan distorsi. bumn yang ditugasi pemerintah untuk terlibat secara sadar melindungi kepentingan ekonomi rakyat banyak tanpa harus mendistorsi pasar, sejalan dengan tujuan pelaksanaan sistem ekonomi yang berlandaskan pancasila dan undang undang dasar maka negara memisahkan sebagian dari kekayaan negaranya dan menempatkannya sebagai penyertaan modal negara dalam bentuk perusahaan negara atau bumn, dalam rangka mengoptimalkan peran bumn, baik kepengurusannya dan pengawasannya agar dapat dilakukan secara profesional, maka dibentuklah undang undang nomor tahun tentang bumn, pemisahan kekayaan negara dengan berbentuk modal atau saham pada bumn tersebut dilakukan melalui penyertaan penanaman modal oleh pemerintah dan sesuai dengan undang undang nomor tahun yang terdahulu, maupun undang undang nomor tahun yang sekarang ini. pemisahan tersebut, baik berupa setiap penambahan atau pengurangan pada penyertaan modal negara harus ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah, sehingga menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian negara, serta meningkatkan kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat. bahwa proses terhadapkemakmuran rakyat.:olehatau koperasi: dalam perkembangannya, pembentukanndang undang dasar yakn bumn atau perusahaan negara berperan sebagai agent development. perusahaan negara atau bumn yang melakukan kegiatan memberikan pelayanan umum ditugaskan oleh pemerintah, public service obligation atau kewajiban pelayanan umum. sehingga,visible, merujuk pada pendapat prof. bagi manan dalam kapasitasnya sebagai guru besar hukum tata negara pada universitas pajajaran sebagai salah satu akademisi yang turut merumuskan arti keuangan negara dalam masa penyusunan paket undang undang bidang keuangan negara memberikan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintah bidang keuangan negara sebagai berikut, presiden sebagai. , dengan berpatokan pada konsepsi bahwa penggunaan atau pengelolaan tiga subbidang keuangan negara, yaitu fiskal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan, dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. oleh karena itu, apabila sub bidang moneter dan sub bidang tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk sepenuhnya mencapai tujuan bernegara, selain itu, prof. bagi manan dalam keterangannya mahkamah konstitusi, terkait keberadaan badan pemeriksa keuangan, menyatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki berdasarkan hukum seperti ditentukan dalam undang undang dasar disebut juga sebagai wewenang atau bevoegdheid. wewenang sekaligus memuat hak dan kewajiban, rechten plichten. dengan demikian, kekuasaan atau wewenang badan pemeriksa keuangan menurut undang undang dasar adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mana pun uang negara itu berada yaitu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, bank indonesia, bumn, blu, bumi, dan badan atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara, perbedaan peran negara sebagaimana dalam kapasitasnya sebagai otoritas dan sebagai individu memiliki berbagai implikasi baik secara organisasi, administrasi, yuridis, maupun personel. dalam melakukan tindakan dalam kapasitasnya sebagai otoritas, pemerintah diwakili oleh para pejabatnya yang lebih dikenal dengan nama birokrat yang terikat dengan aturan yang berlaku dalam birokrasi. segala tindakan didasarkan pada rule and regulation yang berlaku dalam birokrasi. demikian pula pengertian efisiensi. efektivitas penggunaan dana memiliki ukuran tersendiri. dalam hal ini pengertian keuntungan yang dihitung dengan menggunakan analisis manfaat dan biaya atau cost and benefit analysis lebih didasarkan pada arti manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat layanan yang diberikan oleh pemerintah bukan pada nilai uang sebagai imbalan kepada pemerintah yang diterima dan dicatat dalam neraca pemerintah: begitu pula dengan kekayaan negara yang dipisahkan walaupun kekayaan negara yang dipisahkan pengelolanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau profit motive, namun samping itu dapat tujuan yang lebih strategis yaitu untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyatiavidebahwa pemohon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan kepentingan dari bumn itu sendiri, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut atas, senantiasa terkendala dengan adanya disparitas dan disharmonisasantara lain: bahwa(selanjutnya disebut bumn ) (bukti mengatur bahwa maksud dan tujuan didirikannya bumn, antara lain adalah untuk mengejar keuntungan. dalam mencapai maksud dan tujuannya tersebut, bumn melakukan kegiatan usaha yang pasti akan selalu melekat risiko usaha. bahwa ketentuan yang diatur huruf dan huruf keuangan negara, definisi keuangan negara mencakup antara lain kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara perusahaan daerah dalam hal ini bumn dan termasuk juga kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. bahwa ketentuan tersebut menimbulkan implikasi negatif terhadap pemohon karena tidak diadakannya ketentuan. adanya penambahan beban belanja negara dalam rangka penyelamatan perusahaan negara adalah dalam rangka menjaga agar kemakmuran rakyat melalui pelayanan publik tetap terjaga kesinambungannya yang keputusannya adalah telah disetujui sebelumnya oleh perwakilan rakyat: terkait dengan distribusi risiko atas kekayaan negara yang dipisahkan mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku maupun berdasarkan doktrin doktrin yang berlaku dalam pengelolaan suatu perseroan baik bagi direksi perseroan maupun bagi perseroan sebagai badan hukum privat, dalam hal terdapat kerugian pada perusahaan negara atau daerah namun sepanjang kerugian tersebut terjadi dalam pengambilan keputusan sesuai rule and regulation, sesuai tata kelola perusahaan yang baik, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai tindakan sengaja yang setara dengan melakukan financial fraud, kecuali kemudian dapat dibuktikan sebaliknya. dalam hal ini yang perlu dicatat adalah bahwa kerugian tersebut terjadi dalam kapasitas selaku individu bukan sebagai otoritas yang akan menyebabkan menjadikan kerugian negara, ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dirugikan oleh pengaturan ini, pemerintah berpandangansebagaimana dinyatakan dalam penjelasan tersebut yang menyatakan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud padaatau lembaga, atau perusahaan negara daerah tidak diartikan bahwa kekayaan tersebut merupakan kekayaan negara yang oleh karenanya dimiliki oleh negara dan atau dikelola oleh negara akan tetapi yang dimaksud adalah governance yang dipergunakan dalam pengelolaan pihak tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip prinsip pengelolaan keuangan negara. oleh karena itu, alasghubungkan bahwa institusinya sebagai lembaga perguruan tinggi yang memiliki banyak kerja sama dengan swasta dianggap sebagai institusi yang dirugikan oleh pengaturan tersebut adalah tidak benar. hal ini dapat didekati dengan pemahaman bahwa institusi yang dikelolanya bukan milik atau kekayaan negara melainkan milik atau kekayaan lembaga itu sendiri yang oleh undang undang keuangan negara disebut sebagai pihak lain (tentu yang dimaksud adalah pihak luar dari negara atau pemerintah) sedang cakupan keuangan negara yang dimaksud dalam huruf tersebut lebih bersifat amar bahwa pengelolaan institusi tersebut harus mendasarkan padapahami sebagai bahasa lain dari yang dalam bahasa akademis disebut keuangan publik atau public finance, pendekatan tersebut sesungguhnya dengan mudah dapat dipahami dari pola penyajian dalam pengaturan ruang lingkup yang secara sistematis telah menggunakan. tingkat kedekatan hubungan antara objek cakupan dengan derajat keterkaitannya dengan keuangan negara. sebagai contoh, objek ruang lingkup keuangan negara tersebut pada huruf adalah nyata nyata memiliki tingkat kedekatan paling tinggi dibandingkan dengan huruf huruf selanjutnya. kalau memahami dengan benar, maka kita dapat membandingkan antara tingkat kedekatan objek cakupan dalam huruf dan huruf demikian seterusnya hingga huruf demikianlah cara penyajian dalam tersebut yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa objek pada huruf masih merupakan unsur kepemilikan negara, sementara objek pada huruf tidak lagi bernilai kepemilikan dan demikian tentunya dengan huruf yang secara jelas dinyatakan sebagai kekayaan pihak lain atau kekayaan yang dimiliki pihak lain, bukan dimiliki oleh negara ataupun pemerintah. dengan demikian, semakin nyatakan bahwa kekhawatiran pemohon untuk dirugikan karena pengaturan dalam huruf tersebut adalah nyata nyata tidak memiliki kebijakan sama sekali: berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah tidak terdapat alasan yang tepat untuk menyatakan bahwa ketentuan huruf undang undang kekayaan negara inkonstitusional, apalagi dianggap bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar tahun oleh karena itu, pemerintah memohon agar yang mulia majelisahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian huruf dan huruf undang undang keuangan negaraketerangan dan kesimpulan tertulis i..na konstitusi diunduh dari lamanb.na konstitusi diunduh dari lamana konstitusi diunduh dari lamalll. memohon il: nama jose dima satria, s.h. kn,maret dan perbaikan kedua bertanggal maret serta diterima kepaniteraan mahkamah, yang menguraikan hal hal sebagai berikut: konteks kepentingan pemohon dalambahwa dpr adalah salah satu lembaga negara republik indonesia yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemerintahan dalam berbunyi, . tidak mengatur apakah keterangan yang diberikan saksi dalam sidang angket dapat dijadikan alat bukti pengadilan atau tidak, perbedaan sebagaimana diuraikan dalam butir dan atas. kewenangan konstitusional para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya sebagai akibat pembentukan undang undang guo tidak memenuhi ketentuan berdasarkan uud bahwa hak konstitusional para pemohon yang dirugikan atau dapat dirugikan karena masih berlakunya adalah hak konstitusional para pemohon sebagaimana diamanatkan oleh uud yangpastian hukum guo bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya usaha "pemakzulan" terhadap bapaksusilo bambang yudhoyono pemerintahan saat ini bawah pimpinan pasangan bapak susilo bambang yudhoyono d, bahwa yang dimaksud dengan "pemakzulan""pemakzulan" terhadap bapak, bahwa sebagai akibat dilaksanakannya angket yang saat ini masih berlangsung, pelaksanaannya antara lain berpedoman pada berbunyi, panitia angket dapat menyuruh saksi atau saksi ahli yang sudah berumur tahun bersumpah (berjanji) sebelum diperiksa : selain itu, juga tidak tertutup kemungkinan bahwa dpr menggunakan dasar hukum sebagaimana diatur dalam sebagaimana diuraikan dalam butir atas. maka masyarakat, khususnya kalangan dpr menganggap bahwa masih berlaku, keberadaan yang hingga saat ini dianggap masih berlalu, berpotensi dapat mengakibatkan kerugian konstitusional bagi bapak prof. dr. buono sebagai wakil presidensby dan bapak prof. buono sebagai presiden dan wakil presiden,d dan bahwa dalam undang undang guo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsusilo bambang yudhoyono dan bapak, bahwa kata "sejahtera"tidak ada maksud atau tidak terpikir sama sekali bagi para pemohon agar hak angket dpr ditiadakan. pokok permasalahan adalah terletak pada eksistensi yang hingga saat ini masih dianggap berlaku. permohonan uji materiil guo selain dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kerugian atas kewenangan konstitusional para pemohon, juga berangkat darimahkamah konsitusi dalam putusannya nomor puu i tanggal maret dalam perkaradasar pembentukan undang undang nomor tahun tentang penetapan hak angket dewan perwakilan rakyat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan uud ketentuan mana sebagaimana diatur dalam mk. oleh karenanya dimohon agar majelis hakim konstitusi yang terhormat menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang penetapan hak angket dewan perwakilan rakyat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidak tidaknya mohon agar majelis hakim konstitusi yang terhormat menyatakan bahwa seluruh ketentuan undang undang nomor tahun tentang penetapan hak angket dewan perwakilan rakyat yanglaku, putusan ini diumumkan dalam berita negara republik indonesihak angket dewan perwakilan raky, kartu anggota partai demokrat atas nama para pemohon, i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah menyampaikan keterangan tertulis yangesor doktor,terjal idprnomor tahunntang substansi permohonan bahwa menurut ketentuan ketentuan lebih lanjut tentang hak dpr dan hak anggota dpr diatur dalam undang undang. dalam kenyataannya, undang undang tentang hak dpr dan hak anggota dprian sebagai bagian dari sedangkan mengenai negara. dpr mempunyai sejumlah hak dalam rangka pengawasan tentang pelaksanaan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat: bahwa salah satu hak dpr tersebut yaitu hak angket pada saat ini sedang dijalankan. tentang dpr menggunakan hak angket tidak menjadi masalah bagi para pemohon sepanjang hak angket dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa setelah mencermati pelaksanaan hak angket dpr yang kini masih berlangsung, para pemohon melihat bahwa terdapat proses yang tidak sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang berlaku. ternyata bahwa hukum yang mengatur tentang angket dpr bersifat pluralisme mana ada (dua) undang undang yang digunakan sebagai acuan yaitubuktbukti bahwa para pemohon melihat pelaksanaan hak angket yang saat ini masih berlangsung telah tidak konsisten dalam menggunakan rujukan hukum. hal ini dapat dilihat misalnya tentang sumpahnya para saksi sebelum memberikan kesaksian. pelaksanaan penumpahan para saksi tersebut merujuk pada sedangkan pelaksanaan angket guo secara umum merujuk pada pelaksanaan angket guo yang terbuka luas melalui media elektronik dan media cetak bahkan tidak mengacu kepada peraturan perundang undangan yang ada, bahwa berdasarkan penelusuran peraturan perundang undangan tentang hak angket dpr, pendapat ahli, serta asas tata perundang undangan yang umum berlaku, para pemohon berkeyakinan bahwa seharusnya tidak berlaku lagi: bahwa sehubungan dengan permohonan para pemohon mengajukan pengujian materiil undang undang guo tidak bermaksud untuk meniadakan hak hak angket diatur dalam bahwa undang undang nomor tahun tentang hak angket dewan perwakilan rakyat betul berasal dari zaman pemerintahmelalui putusannya tanggal maret menegaskan bahwa undang undang nomor tahun tersebutsuatu hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan dari ketentuan nomor tahun yang relevan dengan situasi sekarang ialah pekerjaan panitia angket tidaklah terhalang oleh adanya reses dan penutupan masa sidang:tahunsecara yuridis merumuskan pengertian hak angket adalah::, l, an, juga penyidikan terhadap praktiundang undang nomor tahun tentang penetapan hak angkettentang penetapan hak angketketentuan hak angket dpr yang dimohonkan pengujian materiil terhadap uud pemohon dalam permohonan guo (vide halaman pada pokoknya menyatakan bahwa dari sisi formal pembentukan undang undang, terdapat tiga alasan mengapa angket dpr seharusnya tidak berlaku yaitu: pengaturan hak angket dpr kini telah diatur oleh nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, angket dpr dibuat dengan mengacu kepada konstitusi yang sudah tidak berlaku lagi, cc. asas pemberlakuan peraturan perundang undangan yang diterima secara umur menyatakan lex posteriori derogat legi priori (peraturan perundang undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan atau perundang undang yang lama), hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap para pemohon dirugikan oleh berlakunya hak angket dpr dalam permohonan guo dikemukakan, bahwa dengan berlakunya hak angket dpr hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan sebagai berikut: menurut para pemohon dengan adanya dua ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu tentang hak angket dpr namun pengaturannya berbeda maka mengakibatkan ketidakpastian hukum (vide permohonan halaman huruf para pemohon beranggapan bahwa ketidakpastian hukum tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya usaha pemakzulan terhadap dr.(vide halaman huruf para pemohon juga mengemukakan dalam permohonannya, bahwa ketidakpastian hukum tersebut juga dapat berakibat terhambatnya kepemimpinan dan peran serta dr.yang menjadi hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum dalam uud (vide halaman huruf para pemohon beranggapan berlakunya angket dpr merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin, maka pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak pemohon, atas dasar hal hal tersebut atas, dpr berpandangan meskipun para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai warga negara indonesia berdasarkan dan penjelasannya untuk melakukan uji material undang undang guo, namun demikian tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh para pemohon sebagaimana dipersyaratkan menurut putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan putusan nomor puu v sehingga para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa para pemohon secara bersama sama adalah warga negara indonesia sebagai simpatisan partai demokrat dan simpatisan presiden dr. susilo bambang yudhoyonosecara langsung oleh para pemohon: bahwa oleh karena para pemohon dalam hal ini adalah sebagai simpatisan dari partai demokrat dan simpatisan presiden dr. susilo bambang yudhoyono, maka sudah jelas bahwa sesungguhnya para pemohon sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap berlakunya hak angket dpr. perlu dipahami oleh para pemohon, bahwa hak angket dpr:mana diatur dalam dan uud bahwa dpr berpandangan dalam permohonan guo, yang dipersoalkan para pemohon sesungguhnya bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu undang undang guo yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional ataupun berpotensi menimbulkan kerugian potensial bagi para pemohon, tetapi yang dipersoalkan oleh para pemohon sebenarnya hanyalah asumsi asumsi dan tafsiran tafsiran para pemohon sendiri yang sebenarnya keliru dalam mencermati dan memahami ketentuan hak angket dpr, angket dpr sebagaimana yang tercantum dalam uud juncto tetapi para pemohon berkehendak agar tidak ada pluralisme dalam undang undang yang mengatur hak angket dpr yang dapat berakibat pada kerugian konstitusional para pemohon,atas aturan peralihan dan dan uudst , hurufdst, kedudukan hukum legal standing) para pemohohak angket dpr: ii. pengujian materi atas hak angket dpr para pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya dua ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu tentang hak angket dpr dalamgakibatkan ketidakpastian hukum. hal ini menurut para pemohon tidak menutup kemungkinan terjadinya usaha pemakzulan terhadap presiden dr. susilo bambang yudhoyonopresiden dr. susilo bambang yudhoyono, terhadap dalil dalil yang dikemukakan para pemohon dalam permohonan guo, dpr memberi keterangan sebagai berikut:: bahwa walaupun dibentuk berdasarkan pada uud sementara tahun namun berdasarkan pada aturan peralihan uud (yang mana uud ini telah dinyatakan berlaku kembali sejak dekrit presiden tanggal juli dan berdasarkan pada aturan peralihan uud perubahan keempat uud maka secara konstitusional tentang penetapan hak angket dpr masih tetap berlaku sebagai hukum positif, karena sampai sekarang belum pernah dicabut, bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan dengan adanya dua ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu tentang hak angket dpr yang diatur dalam dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, dpr berpandangan bahwa dalil para pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, mengingat berdasarkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau tidak diatur secara khusus dalam bahwa adapun bunyian: bahwa adapun bunyi aturan peralihan uud menyatak: bahwa dengan demikian berdasarkan aturan peralihan uud (sebelum perubahan uud dan aturan peralihan uud perubahan keempat uud juncto sudah sangat jelas dan tegas memberikan kepastian hukum terhadap berlakunya bahwa dpr berpandangan,bahwa terhadap kekhawatiran para pemohon kemungkinan akan terjadinya usaha pemakzulan terhadap presiden dr. susilo bambang yudhoyono, dpr berpandangan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan hak konstitusional para pemohon, dan kekhawatiran para pemohon tersebut sangat berlebihan dan tidak berdasar, mengingat hak angket dpr yang memohonkan pengujian dalam perkara guo, sama sekali tidak mengatur pemakzulan atau impeachment terhadap presiden: bahwa pemakzulan atau impeachment adalah merupakan suatu keniscayaan sepanjang dilaksanakan menurut peraturan perundang undangan. dengan demikian sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan persoalan hak konstitusional para pemohon, bahwa berdasarkan pada uraian uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa berlakunya sama sekali tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat hal ini sesuai dengan aturan peralihan uud pemberlakuan kembali berdasarkan dekrit presiden juli dan aturan peralihan uud perubahan keempat uud yang justru sebagai landasan konstitusional yang memberikan kepastian hukum pada berlakunya oleh karenanya tidak bertentangan dengan dan uud dengan demikian dpr mohon kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi,penetapan hak angket dewan perwakilan rakyattapan hak angket dewan perwakilan rakyatonetapan hak angkpenetapan hak angket terhadap uud berdasarkan putusan mahkamah nomor puu ii bertanggal april mahkamah dalam kamarnya pada pokoknya menyatakan bertentangan dengan uud sehingga merujuk pada putusan guo, mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebutguo merupakan pengujian formil. meskipun dalam permohonan guo, para pemohon menyatakan mengajukan pengujian materiil namun apabila dicermati dalam dalil permohonan, para pemohon mempersoalkan mengenai legalitas dan dasar hukum yang dibentuk berdasarkan undang undang dasar sementara republik indonesia (selanjutnya disebut uud oleh karena itu, menurut mahkamah permohonan para pemohon guo merupakan permohonan pengujian materiil sekaligus permohonan pengujian formil terhadap uud mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal juni telah membedakan ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum pemohon (legal standing) dalam pengujian materiil dan pengujian formil, dalam pengujian materiil dinyatakan bahwa kerugian konstitusional pemohon terjadi sebagai akibat diumumkannya substansi norma suatu undang undang, sedangkan dalam pengujian formil dinyatakan bahwa kerugian pemohon terjadi karena. uud menyatakan bahwa kedaulatan tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud sehinggamasyarakat mempunyai kepentingan langsung atas sah tidaknya suatu undang undang, namun demi terjamin kepastian hukum dalam sistem negara hukum perlu diadakan pembatasan yaitu setiap anggota masyarakat tidaksesuai asas dalam peradilan yang menyatak, sehingga kriteria pemberian kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon pun juga harus dibedakan. penggunaan kriteria kedudukan hukum (legal standing), padahal materi kedua macam pengujian tersebut berbeda, mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal juni telah menetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang undang, yaitu adanya hubungan pertautan yang langsung antara pemohon dengan undang undang yang dimohonkan pengujian, namun hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidak seketat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil, karena apabila syarat kepentingan dalam pengujian materiil tersebut diterapkan juga dalam pengujian formil, maka akan menutup warga negara indonesia sebagai subjek hukum untuk mengajukan pengujian formil, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan guo, pemohon dan pemohon iii adalah peroranganserta pemohon adalah perorangan warga negara indonesia dan anggota partai demokrat menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya menurut pemohon hak angket dpr tersebut diatur dalam dua undang undang yang berbeda, sehingga pengaturan hak angket tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. ketidakpastian hukum undang undang guo dapat berakibat terhambatnya kepemimpinan pemerintahangagalnya pencapaian target target pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono dan wakil presiden prof. dr. buono sebagaimana diatur dalam uud oleh karena itu, berlakunya undang undang guo berpotensi mengakibatkan kerugian prof. dr. buono wakil presiden) yang berdampak pula kepada para pemohon sebagai pemilih presiden susilo bambang yudhoyono dan wakil presiden prof, dr. buonopenilaian mahkamah terhadap kepentingan para pemohon dalam pengujian formil harus mengaitkan dengan ketentuan uud mana para pemohon sebagai salah satu pemegang kedaulatan telah memberikan mandatnya melalui pemilihan umum kepada wakil wakilnya yang duduk lembaga legislatif dan eksekutif. dpr sebagai lembaga legislatif mempunyai kekuasaan membentuk undang undang bersama sama dengan presiden (vide dan uud sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk undang undang, maka kedua lembaga tersebut secara otomatis mempunyai kewenangan mencabut undang undang yang telah dibuatnya. apabila kedua lembaga tersebut tidak bersedia mencabut undang undang yang oleh rakyat dianggap bertentangan dengan uud maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat mengambil alih mandat yang telah diberikan kepada dpr dan presiden dengan cara mengajukan pengujian undang undang dimaksud mahkamah konstitusi. kepentingan para pemohon tersebut terjadi jikalau penerima mandat tidak melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawablegal standing para pemohon dalam konteks kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sesuai ketentuan dalami3. menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagai warga negara indonesia dalam pengujian materiil, mahkamah berpendapat bahwa negara yang menganut prinsip negara hukum, dalamnya terkandung asas, antara lain:(public welfarbentukan. selain itu, para pemohon juga dapat secara tidak langsung melakukan kontrol, akan kehilangan hak konstitusionalnya, apabila tidak diberi kedudukan hukum (legal standing) karena, dalam perkara guo, karena pembentuk undang undang telah ternyata tidak melakukan koreksi terhadap produk hukum yang telah dibuatnyanguji guo mengajukan pengujian yang tidak sesuai ketentuan dalam uud yaitu:tentuan aturan peralihan ini mengandung makna bahwa apabila ada peraturan perundangan undangan baru yang dibuat berdasarkan uud maka peraturan lama yang mengatur hal yang sama tidak lagi berlaku: bahwa berdasarkan ketentuan konsiderans mengingat serta ketentuan aturan peralihan uud seharusnya dinyatakan tidak berlaku dengan alasan: (i) hak angket dpr telah diatur dalam (ii) dibuat dengan mengacu kepada konstitusi yang sudah tidak berlaku lagi: (iii) adanya asas peraturan atau undang undang yang baru mengesampingkan peraturan atau undang undang yang lama lex posteriori derogat legi priori): bahwa ketentuan mengenai hak angket dpr yang diatur dalam dua undang undang yang berbeda yaitu dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum. oleh karena itu para pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak tidaknya bertentangan denganpemerintah dalam persidangan tanggal mei menyampaikan keterangan lisan dan tanggal juni menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: bahwa menurut ketentuan uud ketentuan lebih lanjut tentang hak dpr dan hak anggota dpr diatur dalam undang undang, namun dalam kenyataannya hak dpr dan hak anggota dpr tersebut sampai saat ini belum diatur dalam undang undang khusus mengenai hak hak dpr dimaksud. ketentuan mengenai hak dpr dan hak anggota dpr sebagian diatur dalam sedangkan hak angket diatur dalam bahwa benar berasal dari pemerintahan sistem pemerintahan parlementer bawah uud sementara namun sampai sekarang undang undang guo belum pernah dicabut: bahwa kedudukan panitia angket dpr mempunyai kedudukan yang sangat pentingtersebut tidak akan terjadi, kecuali presiden telah berubah menjadi diktator dengan membubarkan dpr. ketentuan yang masih relevan sampai saat ini adalah berkaitan mengenai pekerjaan panitia angket tidak terhalang oleh adanya reses dan penutupan masa sidang, bahwa perbedaan tata laksana operasional dalam pelaksanaan hak angket yang diatur dalam dan tidak mengurangi konstitusionalitas pemberlakuan tentang penetapan hak angket: i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon guo, dpr tidak hadir dalam persidangan, namun dpr menyampaikan keterangan tertulishwa hak angket dpr diatur dalam dan uud hak angket tersebuwalaupun dibentuk berdasarkan pada uud sementara tahun namun berdasarkan ketentuan aturan peralihan uud baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan juncto memberikan kepastian hukum terhadap berlakunya bahwapendapat mahkamah i3. menimbang bahwa para pemohon dalam permohonan guo pada pokoknya mempersoalkan mengenai dasar hukum dibentuknya yang didasarkan pada uud sementara padahal uud guo sudah tidak berlaku lagi. bahwa ketentuan mengenai hak angket dpr diatur dalam dan sehingga pengaturan hak angket dalam dua undang undang tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. terhadap dalil permohonan para pemohon tersebut, maka pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah benar inkonstitusional karena dibentuk berdasarkan uud sementara i3. menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut, mahkamah akan meneliti dasar hukum karena yang dituangkan dalam dasar hukum merupakan landasan pembentukan peraturan perundang undangan. dasar hukum (pada bagian mengingat ) adalah dan juncto undang undang dasar sementara republik indonesia . tersebut menyatakan: dewan perwakilan rakjat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan aturan jang ditetapkan dengan undang undang , dewan perwakilan rakjat berhak memajukan usul undang undang kepada pemerintah , kecuali apa jjat : uud mengatur dasar hukum pembentukan dan uud mengatur mengenai lembaga yang berwenang membuat undang undang guo. undang undang guo telah ternyata dibentuk oleh pemerintah bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat berdasarkan tersebut. dengan demikian, maka pembentukan adalah konstitusional karena sesuai dengan ketentuan ketentuan uud yang berlaku ketika itu. meskipun pembentukan undang undang guo konstitusional pada saat itu, namun oleh karena ternyata pemohon pada hakikatnya mempersoalkan materi muatan undang undang guo, maka mahkamah perlu mempertimbangkan materinya. hal demikian diperlukan berhubung telah terjadinya perubahan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi yang berlaku saat ini, i3. menimbang bahwa pembentukan mengacu kepada sistem pemerintahan parlementer berdasar uud yang dimaksudkan, antara lain, untuk memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap panitia angket, jikalau presiden membubarkan dpr. ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam yang menyatakanketentuan demikian jelas berbeda atau tidak sejalan dengan uud yang menganut sistem pemerintahan presidensiil. dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan dpr. dengan demikian, meskipun berdasarkan aturan peralihan uudnamun menurut mahkamah, termasuk undang undang yang tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dari kedua konstitusi yang mendasarinya, sehingga materi muatan undang undang guo bertentangan dengan uud selain itu, tata cara pembentukan dan mekanisme kerja panitia angket yang diatur dalam telah diatur juga dalam apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan uud untuk menyempurnakan undang undang hak angket sebagai akibat konstitusionalitas dari ini, pembentuk undang undang perlu mengantisipasi untuk membentuk undang undang sebagaimana dimaksudkan dalam uud dengan tetap memperhatikan undang undang nomor tahun yang terkait dengan hak hak dpr dan anggota dpr.dalam permohonan pengujian formil tidak beralasan menurut hukum, dalil para pemohon dalam permohonan pengujian materiil beralasan menurut hukum:, legal standing para pemohon dalam konteks hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dirugikan dengan berlakunya suatu undang undang adalah berdasarkan ketentuan dan huruf sebagaimana dikemukakan atas. hal mana merupakan materi pokok permohonan guo yang diuraikan bawah ini, dengan demikian para pemohon memiliki legal standing sesuai dengan ketentuan dan guo mk, alasan alasan pengajuanud pembentukan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan uud yang antara lain diuraikan sebagai berikut: bahwa aturan peralihan uuddalam aturan peralihan guo sangat jelas maknanya bahwa bila sudah ada peraturan perundangan undangan yang baru yang dibuat berdasarkan uud maka peraturan lama yang mengatur hal yang sama menjadi tidak lagi berlaku: bahwa dasar hukum pembentukan adalah sebagaimana disebutkan dalam amar mengingat dalam undang undang guo yang menyebutkan dan juncto uud berdasarkan fakta hukum tersebut, serta merujuk pada ketentuan dalam aturan peralihan guo, dari sisi formal pembentukan undang undang, maka terdapat tiga alasan mengapa seharusnya menjadi tidak berlaku, yaitu: pertama, karena pengaturan tentang hak angket dpr kini telah diatur antara lain oleh kedua, dibuat dengan mengacu kepada konstitusi yang sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya dekrit presiden tanggal juli ketiga, asas pemberlakuan peraturan perundang undangan yang diterima secara umum yang menyatakan lex posteriori derogat legi priori (peraturan atau undang undang yang terbaru mengesampingkan peraturan atau undang undang yang lama), bahwa dasar hukum pembentukan undang undang mana dalamnya terdapat hak angket bagi dpr adalah sebagai tercantum dalam amar mengingat dalam undang undang guo dan dan uud bahwa dan uud: bahwa mengenai pemberlakuan (validity) hukum sebagai suatu norma atau aturan, perlu dilihat pandangan hans kersen, salah seorang tokoh aliran positivisme hukum menyatakan, the reason for the validity norm can only the validity another norm. norm which represents the reason for the validity another norm figuratively spoken higher norm relation lower norm . alasan berlakunya suatu norma disebabkan hanya karena berlakunya norma yang lain. sedangkan norma yang menjadi dasar atau acuan berlakunya norma lain haruslah norma yang lebih tinggi. dalam konteks berlakunya adalah uud yang menjadi pedoman. kini bangsa indonesia tidak lagi menggunakan uud sebagai konstitusi. oleh karena sudah seharusnyalah bahwa tidak berlaku lagi. terlebih lagi bahwa tentang hak angket dpr sudah diatur dalam yang berpedoman kepada uud bahwa konsep atau pola pikir yang menjadi dasar pengaturan tentang hak angket dpr antara lain sebagaimana tertuang dalampenjelasan (seharusnya?: adalah mengambil konsep dan jiwa uud berbunyi, , bahwa ketentuan yang termaktub dalam suatu undang undang pada dasarnya merupakan pengaturan yang lebih rinci atau konkrit atas norma atau ketentuan yang diamanatkan dalam suatu uud. oleh karena itu, pengaturan mengenai hak angket dpr yang berlaku saat ini yaitu antara lain sebagaimana diatur dalamadalah mengambil konsep dan jiwa uud:: bahwa dengan adanya dua ketentuan yang mengatur hal yang sama yaitu tentang hak angket dpr, namun pengaturannya berbeda, dan dua ketentuan tersebut tercantum dalam undang undang yang berbeda yaitu dan dan tambahan lagi bahwa kedua undang undang guo masing masing mengacu kepada konstitusi yang berbeda yaitu uud dan uud maka para pemohon berpendapat: perbedaan ketentuan pengaturan guo, mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum yang mengatur tentang hak angket dpr: seharusnya sudah tidak berlaku lagi: berangkat dari pertimbangan asas manfaat dan kudarat, mempertahankan berlakunya akan lebih menimbulkan kudarat daripada manfaatnya: bahwa berdasarkan penelusuran para pemohon sehubungan dengan perbedaan ketentuan dalam kedua undang undang guo, terdapat antara lain empat perbedaan sebagai berikut: perbedaan tentang proses persidangan angket yaitu apakah terbuka untuk umum atau tertutup. mengenai hal tersebut, mengatur dalam berbunyi: segala pemeriksaan oleh panitia angket dilakukan dalam rapat tertutup : anggota anggota panitia angket wajib merahasiakan keterangan keterangan yang diperoleh dalam?: tidak mengatur tentang apakah proses persidangan tertutup atau terbuka untuk umum: perbedaan tentang batas waktu pelaporan pelaksanaan tugas angket. mengatur ketentuan tentang hal tersebut dalam berbunyi: panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna dpr paling lama enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket , rapat paripurna dpr mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket : tidak mengatur tentang batas waktu pelaporan pelaksanaan tugas angket. perbedaan tentang apakah keterangan yang diberikan saksi dalam sidang angket dapat dijadikan alat bukti pengadilan. mengatur |
gas) agaree kasal, pekerjaan dan jabatan raja negeri dahulu, beralamat negeri dahulu, kecamatan teluk elpaputih, kabupaten maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai pemohon christian waileruny, pekerjaan dan jabatan raja negeri samasuru, beralamat negeri samasuru, kecamatan teluk elpaputih, kabupaten maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai pemohon simon asia, pekerjaan dan jabatan raja negeri asia, beralamat negeri asia, kecamatan teluk elpaputih, kabupaten maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai pemohon iii drs. hero maatoke, pekerjaan dan jabatan raja negeri sandhu, beralamat negeri sandhu, kecamatan teluk elpaputih, kabupaten maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai pemohon drs. h.a. litura, pekerjaan dan jabatan raja negeri urang, beralamat negeri urang, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah: selanjutnya disebut sebagai pemohon ali ely, pekerjaan dan jabatan raja negeri asilum, beralamat negeri asilum, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai pemohon ny. halida polanunu, pekerjaan dan jabatan raja negeri makasih, beralamat negeri makasih, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai pemohon vii yusuf laisouw, ag., mk., si., pekerjaan dan jabatan raja larik, beralamat negeri larik, kecamatan leihitu, kabupaten maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai pemohon viii, februari dengan registrasiberdasarkan surat kuasa masing masing bertanggal januari november dan februari memberikan kuasa kepada: anthony datang, s.h.: simon nya, s.h.: junaidi alba setiawan, s.h., m.c.l.: alexander wenas, s.h., m.h.: ariel muchtar, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kantor advokat dan penasehat hukum j.a. setiawan partners yang beralamat komplek angkasa pura blok nomor kotabaru, bandar kemayoran, jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai para pemohohari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, cc.nya, bahwa terhadap perkara nomor puu vii tersebut, mahkamah konstitusi telah menerima dua permohonan untuk menjadi pihak terkait dan untuk itu maka mahkamah konstitusi telah menerbitkan: ketetapan ketua mahkamah konstitusi nomor pan.mk bertanggal maret yang menetapkan hendrik serihollo, s.h., muhammad husni putuhena, s.h., dan muhammad syaiful patih, sos., sebagai pihak terkait ketetapan ketua mahkamah konstitusi nomor pan.mk bertanggal maret yang menetapkan bupati seram bagian barat sebagai pihak terkait ii: bahwa terhadap perkara tersebut mahkamah konstitusi dalam sidang panel pemeriksaan perbaikan permohonan tanggal maret telah mendengar keterangan para pemohon, pihak terkait dan pihak terkait ii: bahwa terhadap perkara tersebut mahkamah konstitusi telah menerima surat dari para pemohon bertanggal maret perihal pencabutan perkara nomor puu viihubung dengan adanya penarikan permohonan makadanmenjadi tidak relevan dan karenanya gugur dengan sendirinya, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, parayang samambilpuluhmuhammad alim, arsyad sanusi, akil mochtar, achmad nowiki, maruarar siahaan, dan maria farida indraw dan pihak terkaitarsyad sanusi akil mochtar ttd. ttd. achmad nowiki maruarar siahaan ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan |
ai yang dalam hal ini diwakili oleh: nama dopamin tempat, tanggal lahir ponorogo, juli jabatan koordinator dan pendiri maki warga negara indonesia alamat jalan sasaran nomor desa kelurahan serangan, kecamatan serangan, surakarta nama drs. soepardjito, s.h. tempat, tanggal lahir tulung agung, april jabatan pendiri maki warga negara indonesia alamat link. tegalsari rt. rw. kelurahan sidorejo, kecamatan temanggung, kabupaten temanggung nama supriyadi tempat, tanggal lahir kebumen, februari jabatan pendiri maki warga negara indonesia alamat jalan swadaya rt. rw. desa kelurahan paten timur, kecamatan pasar minggu, jakarta selatanuu xngajukan pengujdan meniadakan hak gugat peran serta masyarakat padahal undang undang dasar menjamin hak gugat peran serta masyarakat sebagaimana antara lain tertuangjuga hal ini konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana tegaskan oleh dan undang undang dasar dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara haruslah dimaknai meniadakan hak gugat peran serta masyarakat untuk mendapat jaminan hak hak yang diatur oleh undang undang dasar khususnya mengenai hak warga negara mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnyabahwa hak hak kesejahteraanharuslah diberikan oleh penyelenggara negara (pemerintahan), sehinggga apabila diselewengkan (korupsi) dan apabila aparat penegak hukum juga menyelewengkan kewenangannya yang menyebabkan penanganan kasus korupsi tidak tuntas termasuk kerugian negara tidak dapat dikembalikan, maka warga negara harus diberi ruang untuk mengajukan gugatan hukum. gugatan hukum dalam perkara korupsi dapat berbentuk gugatan pengujian (praperadilan) terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan yang tidak sah. norma uud negara republik indonesia tahun terhadap norma undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai batu uji yaitu: negara indonesia adalah negara hukum. bahwa negara hukum yang artinya, khususnya dalam perkara perkara korupsi dari segi kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh aparat penegak hukum, namun apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas dan atau menyalahgunakan kewenangannya, maka warga negara harus diberikan ruangadanya jaminan persamaan bagi semua orang hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. bahwa prinsip prinsip negara hukum adalah demi terciptanya keseimbangan hukum terutama terpenuhinya hak hak korban tindak pidana korupsi, sehingga korban diberi saluran untuk memperjuangkan hak haknya yang telah dekorasi melalui mekanisme gugatan hukum pengadilan. dengan demikian warga negara mempunyai hak dengan diberikan ruang utiap warga negara berhak untuk diperlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kembalinya, hal ini dapat dimaknai pentingnya peran serta masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi berhadapan dengan aparat negara (penegak hukum) yang justru justru tidak menjalankan tugas, menyalahgunakan wewenang, menghentikan perkara secara tidak sah, dan bahkan melakukan korupsi. persamaan didepan hukum dan pemerintahan dapat diwujudkan adanya hak warga negara berupbahwa hak gugat lsm organisasi masyarakat dalam rangka membela kepentingan masyarakat luas sudah diatur dalam undang undang perlindungan konsumen, kehutanan, lingkungan hidup, dan kurap. namun demikian undang undang korupsi tidak mengatur hak gugat lsm organisasi masyarakat maka untuk persamaan didepan hukum sudah seharusnya hak gugat lsm organisasi masyarakat diatur dalam undang undang korupsiiap tiap warga negara berhak atas kesejahteraannya, meningkatkan kualitas hidupnya dan berhak untuk memajukan dirinya, sehingga dalam setiap perkara korupsi ada pelanggaran hak tiap tiap warga negara, maka tiap tiap warga negara mempunyai hak dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yaitudiman dirugikan hak konstitusionalnya terhadap ketentuaerdapat pembedaan kedudukan dalam hukum, ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif.orang mempunyai hak pengakuan, jaminan, perlindungan atas ditetapkannya hukum terlebih dalam perkara korupsi, dimana peran serta warga negara sebagai korban tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum perkara korupsi harus diakui, dijamin, dan dilindungi sehingga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum dapat tercapai. hal ini dapat dimaknai pentingnya peran serta masyarakat dengan adanya hak warga negara yang diakui, dijamin, dan dilindungi untuk menggugat pengadilanundang undangtiap orang berhak memperoleh kesejahteraan dan korupsi adalah bentuk ancaman nyata terhadap hak hak dalam ini, oleh karenamaknai pentingnya peran serta masyarakat dengan adanyauntuk menggugatdengan demikian, masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh organisasi masyarakatseperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya karena pada hakikatnya instrumen hukum digunakan untuk menegakan hukum pidana, kerugianperlakuan hukum yang sama dan menikmati kesejahteraan pembangunan secara adil dan merata serta terhindar dari perilaku korupsi sert28d dan uud 1945j|: bahwa hak konstitusional pemohon untuk mendapatngadilan atas perkara korupsi yang tidak ditangani dengan serius bahkan dihentikan penyidikan dan penuntutan secara tidak sah telah dirugikan dengan berlakunya ketentuhanya mengatur peran serta masyarakat tanpa memberipraperadilan terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam kurap. dimana dengan tidakraperadilan dalam perkara kasus kasus korupsi maka jelas jelas akan merugikan seluruh rakyat indonesia dimana kerugian negara tidak dapat dikembalikan dan pelaku tindak pidana tidak mendapat efek jera serta merangsang orang lain melakukan tindak pidana korupsi: cc. pemohon pernah mengajukan gugatan praperadilan penghentian perkara korupsi babi syamsul nursalim dimana gugatan dimenangkan oleh pengadilan negeri jakarta selatan (vide bukti namun kemenangan ini dianulir oleh pengadilan tinggi dki jakarta dengan alasbelum diatur dalam undang undang yang terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi (vide bukti bahkan kemudian putusan pengadilan tinggi dki jakarta (vide bukti diikuti oleh hakim pengadilan jakarta selatan yaitu gugatan praperadilan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima dengan alasan hak gugat peran serta masyarakat belum diatur dalam undang undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi (vide bukti ironisnya kemudiselain belum diatur dalam undang undang, diperparah lsm ormas tidak diakui sebagai pihak ketiga berkepentingan oleh pengadilan negeri semarang (vide bukti dalam permasalahalamkerugian bersifat spesifik dan aktual telah terjadi pada pemohon.dimanamenghentikan penanganan perkara secara tidak sah, maka tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai:menimbangngan tidak diatasnya hak gugat masyarakat maka tidak ada yang dapat bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka, akansupaya tidak ada sifat diskriminatif dankonstitusi uud haruslah dipahami bukan hanya aparat penegak hukum yang mendapat hak gugat apabila perkara korupsi itu dihentikan sp3 dan skp2), tetapi masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingank interests advocacy) seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya dapat mengajukan gugatan hukum, demikian kewenangan mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yaitu:. dan oleh sebuah mahkamah konstitusi": huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (vide buktiterhadap undang undang dasar ii. kedudukan pemohon legal standing) dan kerugian pemohon legal standing yang tidak sah, bahwa dengan penafsiran meniadakan hak gugat dalam bentukoleh ormas lsm dalam peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsibertentangan dengan undang undang dasartidak mengatur hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan pengadilan (praperadilan) yang berlaku: iv. dasar pemikiran bahwa mahkamah konstitusi telah memberikan hak gugat peran serta masyarakat yang dapat diwakili oleh lsm ormas dalam undang undang nomor tahun tentang kurap sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu x halaman poin yang selengkapnya berbunyi:maka asas ini dengan sendirinya harus berlaku bagi semua undang undang yang mengatur dan menjamin hak hak warga negara, termasuk jugjelas jelas mengatur hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan dengan cara memberikan hukuman kepada pihak pihak yang melakukan korupsi dan juga memberikan hukuman kepada pihak pihak yang merugikan negara serta upaya pengembalian kerugian negara demi meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesejahteraan umat manusia sebagaimana dictum mengingat, menimbang dan penjelasan umum undang undang nomor tahun bahwa pentingnya hak gugat peran serta masyarakat diatur dalam undang undang pemberantasan korupsi untuk mengajukan gugatan hukum pengadilan terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau menangani kasus korupsi, menyalahgunakan wewenang, menghentikan penanganan perkara korupsi secara tidak sah adalah dalam rangka mengembalikan kesejahteraan warga negara yang telah diciderai oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menangani kasus korupsi secara tuntas, profesional, dan tidak tebang pilih, bahwa mahkamah konstitusi telah memberikan asas terhadap pemenuhan jaminan hak hak yang tidak diatur secara tegas dalam suatu undang undang dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu ix dan nomor puu x dengan demikian undang undang nomor tahun yang tidak mengatur secara tegas hak gugat peran serta masyarakat sudah selayaknya dinyatakan konstitusional bersyarat atau bertentangan dengan uud secara bersyarat, alasan alasan pemohon dengan diterapkanorganisasi kemasyarakatan berhak dan berkewajiban untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional dimana hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan usaha. ormas juga diberikan hak untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya sebagaimana tertuang dalam tujuan pendiriannya (vide bukti berupa copy undang undang nomor tahun tentang kemas),yang jelas secara normatif bertentangan dengantara lain dengan cara melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan yang menggunakan dasar dasar hukumsemestinya masyarakat mempunyai hak dan: bahwa peran serta masyarakat diatur dalam huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang intinya sebagai berikut : penjelasan poin ini: namun demikian berdasarkenyangkut jangka waktu hari harus memberikan balasan jawaban terhadap setiap komplain penanganan kasus korupsi selama ini dalam praktekemudian diperluas, maka peran masyarakat akan optimal. (vide bukti laporan dugaan korupsi oleh pemohon kepada aparat penegak hukum lebih banyak tidak direspon) hal ini tidak sejalan dengan undang undang dasar apabila jangka waktu hari tersebut terlampaui pun tidak ada saksinya, maka peran serta masyarakat untuk mengajukan hak gugat pengadilandalam perkara korupsi tersebut maka akan timpang atau tidak adilatau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sah, bahwa berdasarkan ilmu yurisprudensi perkataan pihak ketiga yang berkepentingan yang k purpose) atas kehendak pembuat undang undang pertimbangan hakim dalam putusan pra peradilan nomor pid pra pn.jkt.sel, vide buktiorganisasi masyarakat daorganisasi masyarakatfinisi mengenai laporan terdapat dalam angka kuraplaporan tersebut. dengan demikian peran peran serta masyarakat dapat diartikan secara luas selain membuat laporan juga berhak mengajukan gugatan pengadilan apabila laporan tersebut tidak dilanjut sebagaimana mestinya, kurap menyebutkan,, (vide bukti bahwa dengan memperhatikan kurap dimana pengurus dan atau pendiri dapat mengajukan praperadilan kategorikan sebagi pihak ketiga berkepentingan dengan memenuhi syarat sebagai berikut (pertimbangan putusan nomor pid pra pn.jkt. sel tanggal mei vide buktibahwa tentang pihak ketiga berkepentingan termasuk lsm atau ormas oleh dr. chairul huda, sh, mh. dinyatakan kriteria harus jelas sehingga tidak tpertimbangan hakim pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan organisasi masyarakat perkumpulan maki sebagai pihak ketiga berkepentingan adalah sebagai berikutbahwa secara keilmuan korban tindak pidana korupsi telah mendapatkan arti yang diperluas yaitu meliputi masyarakat luas yang dapat diwakili oleh lsm atau ormas: penerbit sinar grafika, cetakan kesepuluh, juli vide bukti bahwa dunia internasional mengakui kelompok organisasi masyarakat yang sudah terdaftar pengadilan setempat berhak mengajukan tuntutan, dimana negara jerman barat mengakui keberadaan organisasi kelompok pengungsi dari negara lain dalam memperjuangkan hak haknya buku yang berjudul sebuah masjid munich, konspirasi nazi, cia, dan ikhwan muslimin karangan ian johnson terbitan literati, cetakan bulan maret halaman vide buktinegara yang meliputiy di tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pijke persoon, legal person), kecuali penyidik dan penuntut umum (yang dalam teks kurap penyidik dan penuntut umum ditempatkan sebelum istilah pihak ketiga berkepentingan)sehingga termasuk pemohon praperadiladukterhadap undang undang dasar:nghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara perkara tindak pidana korupsiseharusnya dapat mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun kurap).(vide bukti dan bukti bahwadan dan,bahwa penafsiran hakim pengadilan negeri dalam memutus praperadilan yang mempertimbangharus diatur lebih dahulu dalam undang undang adalah keliru, hal ini dikarenakan penyidik atau jaksa penuntut umum untuk mengajukan praperadilan juga tidak perlu diatur dalam undang undang tersendiri (perbandingan kurap dengan kepolisian, dan kejaksaan),ihak ketiga yang berkepentingan. dan terorisme:pengadilan negeri yang berpendapat bahwa tidak setiap organisasi masyarakat atau lsm mempunyanamun sepanjang tidak diatur dalam undang undang maka hak gugat tersebut tidak ada atau hilang. (pertimbangan putusan nomor pid pra pt.dki tanggal september vide bukti dengan demikian untuk menjamin hak gugat peran serta masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan dan tidak korupsi, maka pengaturan hak gugat peran serta masyarakat dalam undang undang pemberantasan korupsi menjadi keharusan,videuntuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, (vide, bahwa kedudukan hukum lsm juga diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, lsm utamanya diatur dalam ketentuan dan (vide bukti bahwa disamping kedua undang undang tersebut, perihal hak gugat peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan pengadilan dan peran lsm diatur lagi dalam undang undang nomor tahun tentang kehutanan, utamanya sampai dengan (vide,,bahwa apabila dalam pertimbangan pertimbangan putusan nomor pid pra pn.jkt. sel tanggal mei (vide bukti pertimbangan putusan nomor pid pra pt.dki tanggal oktober selalu mengemukakan mengenai subjek pemohon dalam permohonan praperadilan adalah persoalran serta masyarakat lsm ormas) maka hal ini terparah lsm ormas tidak diakui sebagai pihak ketiga yang berkepentingandalam pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam memutus putusan nomor pra.pid pn.smg memberikan penafsiran., bahwa dr. andi hamzah, menterjemahkan pihakjuga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah saksi korban atau pihak yang dirugikan langsung: bahwa dikaitkan dengan pengertian pihak yang berkepentingan dari pendapat beberapa ahli hukum negara selaku badan hukum publik diwakili oleh aparat hukumnya yaitu instansi kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan tinggi jawa tengah adalah instansi kepolisian mewakili kepentingan negara dan masyarakat:: bahwa bukti terhadap bukti tersebut hakimdibawahnya) seperti dalam sistem hukum anglo saxon: j)) bahwa selain itubahwa pencanangan pemberantasan korupsi telah diamanatkan oleh ketetapan mpr nomor mpr sebagai akibat jatuhnya pemerintahan orde baru karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. kemudian ditindak lanjuti dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintah bersih bebas dari kkn, namun kedua peraturan ini hanya mengatur dari sisi pemerintahan dan aparat penegak hukum serta belum mengatur peran serta masyarakat dalam bentuk hak gugat pengadilan (vide bukti bahwa dengan banyaknya kasus tidak diproses penyidikan dan penunjukannya, tebang pilih atau dihentikan secara tidak sah maka diperlukan pengaturan peran serta masyarakat berupa hak gugat pengadilan dalam nomor tahun bahwa kurap sebagaimana banyak diuraikan atas haruslah dipahami dan dianggap telah memberikan amanat kepada undang undang nomor tahun untuk mengatur peran serta masyarakat berupa hak gugat pengadilan untuk mengajukan gugatan hukum kepada aparat penegak hukum yang tidak mau menangani kasus korupsi, menyalahgunakan wewenang, dan menghentikan perkara secara tidak sah, serta:tentang ppk dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peran serta masyarakat dalam ppk dan nomor tentang pemerintah bersih bebas kkn untuk mengajukan gugatan, maka untuk menjamin hak hak warganegara sebagai korban korupsi diperlukan pengaturan dalam nomor tentang ppk, bahwa meskipun sudah terlalu banyak undang undang yang mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk memproses perkara korupsi namun tidak ada sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga menjadikan tidak ada jaminan hak hak rakyat korban korupsi akan dipenuhi negara, bahwa terlalu banyak kasus aparat penegak hukum justru melakukan korupsi dan suap dalam memproses perkara korupsi suyanto bandung, samuel smoke, suparman, urip tri gunawan, suseno dadi, cecep boru roni, arafat ernie) (vide bukti bahwa meskipun kurap mengatur kewenangan penyidik untuk menggugat penuntut dan sebaliknya dalam pengujian penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, pemohon dan semua wni yakin hal ini tidak akan pernah terjadi. dengan demikian hak wni sebagai korban korupsi tidak boleh hanya mengandalkan dan tidak boleh sepenuhnya diberikan kepada aparat penegak hukum yang kualitasnya belum menggembirakan, bahwa untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dibutuhkan peran serta masyarakat dalam beoleh masyarakat luas yang dapat diwakili lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau pihakdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabiltidak secara tegas memberikan jaminuntuk memenuhi hak gugat peran serta masyarakat tersebut, maka yang dimohonkan pengujian oleh pemohon, harus dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat, vi. petit untuk itu berdasarkan hal hal tersebut atas para pemohon mohon kepada majelis untuk memutus: dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:jika dimaknai meniadakan hak gugat peran serta masyarakat untukhadapan mahkamah konstitusi, setidaknya diperlihatkan melalui putusan nomor puu vi nomor puu vi dan nomorx pada hari selasa, tanggal januari(vide bukti bahwa dengan mahkamah konstitusilah yang dapat memberikan hak gugat peran serta masyarakat maka asas ini dengan sendirinya harus berlaku bagi undang undang yang lain, khusustidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jikakta pendirian perkumpulan masyarakat anti korupsi nomor tanggal april bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama ormas masyarakat anti korupsi indonesia, bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor x1 tanggal november dari kesatuan bangsa dan politik direktur ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan mengenai masyarakat anti korupsi indonesia maki) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dopamin, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama drs. soepardjito, s.h. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama supriyadipengelolaan lingkungan hidup: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang narkotika:ukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid bukti fotokopi kutipan buku yahya harahap dengan judul pembahasan permasalahan dan penerapan kurap pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tanggal novmei bukti fotokopi putusan banding praperadilan pengadilan tinggi jakarta nomor pid pra pt.dki, tanggal septoktober bukti fotokopi putusan praperadilan pengadilan negeri semarang nomor pra.pid pn.jks.smd, tanggal mei bukti fotokopisurat dari maki nomor maki ska, tanggal januari perihal somasi yang ditujukan kepada pokja ulp kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga siswa dinas pendidikan pemkab dairi kabupaten dairi, sumatera utara, jalan pandu kelurahan bintang hulu, sidikalang sumatera utara, bukti berita dari internet mengenai akp suparman penyidik kpk diajukan pengadilan karena diduga menerima suap dalam kasus korupsi pt. industri sandang nusantara: bukti fotokopi kutipan buku oleh ian johnson dengan judul sebuah masjid munich konspirasi nazi, cia, dan ihkwanul muslimin: bukti putusan mahkamah konstitusi nomor puu xrmohonanporganisasi masyarakat dengan nama perkumpulan masyarakat anti korupsi indonesia maki) yang didirikan berdasarkan akta pendirian notaris ikke lucky nomor tanggal april yang telah didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri sukoharjo nomor pn.skh, tanggal mei dan surat keterangan terdaftar kementerian dalam negeri nomor x1 tanggal november (vide bukti dan bukti pemohon dalam permohonan guo mengklarifikasi dirinya selaku badan hukum privat yang memiliki kepentingan dan kepedulian dalam pemberantasan korupsiyang tergabung dalam perkumpulan masyarakat anti korupsi maki) menganggap telah dirugikan hak hak konstitusionalnya oleh berlakunya ppk yang hanya mengatur peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak mengatur peran serta masyarakat untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap aparat penegak hukum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan tidak mau mengusut kasus korupsi: pemohon mengajukan pengujian dalam undang undang guo sebab pernah mengajukan gugatan praperadilan pengetikan perkara korupsi babi syamsul nursalim. pada awalnya pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, namun putusan tersebut oleh pengadilan tinggi jakarta dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan undang undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsiperkara perkara korupsi: menurut pemohonsertadan menghentikan penanganan perkara secara tidak sah maka tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai, dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan pada huruf huruf dan huruf atas, pemohon beranggapan hak hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan dan uud telah dirugikan, berdasarkan uraian pada huruf sampai dengan tersebut atas, menurut mahkamah pemohon memiliki kualifikasi sebagai badan hukum privat yang memiliki kepentingan dan kepedulian dalam pemberantasan korupsi yang memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam uud keikutsertaan pemohon dalam pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam akta pendirian maki yang bertujuan antara lain(vide buktihak dan atau kewenangan konstitusional tersebut telah terjadi, yaitu oleh karena undang undang guokasus korupsi, sehingga pengadilan tinggi jakarta telah menyatakan tidak dapat menerima praperadilan yang diajukan oleh pemohon. dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka pemohon dapat mengajukan praperadilan terhadap kasus kasus korupsi yang dihentikan pendidikannya oleh aparat penegak hukumbahwa ppk yang menyatakandan dan uud jika dimaknai meniadakandengan ketentuan peraturan perundang undangan, menurut pemohon tindakan aparat penegak hukum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan dengan menggunakan dasar dasar hukum yang lemah maka penegak hukum tersebut patut diduga telah menerima suap dan atau mendapat hambatan serta tekanan politik. atas dasar hal tersebut maka diperlukan peran aktif dari. oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi seharusnya undang undang guo memberikan hak gugat kepada masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap penegak hukum yang menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidani3. menimbang bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan ppk hanya mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam undang undang guo tidak memberikan hak gugat kepada masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau mengusut kasus korupsi dan atau menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. oleh karena itu, menurut pemohon sepanjang ppk dimaknai meniadakan hak gugat masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap aparat penegak hukum yang tidak mengusut kasus korupsi dan atau menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi bertentangan dengan uud terhadap dalil permohonan pemohon sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah ppk mengatur mengenai hukum pidana korupsi dan hukum acara pidana korupsi. hukum pidana korupsi diatur dalam sampai dengan undang undang guo yang mengatur mengenai perumusan unsur unsur pidana korupsi dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana korupsi tersebut. adapun hukum acara pidana korupsi diatur dalam sampai dengan undang undang guo yang mengatur mengenai jenis jenis alat bukti, metode pembuktian, proses penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. hukum acara pidana untuk perkara korupsi tidak hanya diatur dalam ppk saja, melainkan juga diatur dalam undang undang lain, antara lain, undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap). ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam ppk yang menyatakan,ppk tidak mengatur mengenai lembaga praperadilan ataupun pihak pihak yang dapat mengajukan praperadilan. ketentuan mengenai lembaga praperadilan diatur dalam sampai dengan kurap. berdasarkan ppk sebagaimana telah dikutip atas, menurut mahkamah lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam sampai kurap tersebut juga berlaku untuk pidana korupsi. praperadilan menurut penjelasan kurap bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. seorang penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan indonesia tahun nomor tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana tidak diatur dalam hak gugat. dengan demikharus dimasukkan hak gugat dalamkewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan adanya kesalahan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. oleh karena itu, untuk mengawasi agar tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang undang benar benar proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum maka diperlukan suatu lembaga praperadilan untuk menilai sah atau tidak sahnya tindakan dari penyidik ataupun penuntut umum tersebut (vide kurap). praperadilan juga dimaksudkan sebagai upaya pengawasan timbal balik antara aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dan pengawasan ganda oleh pihak ketiga yang berkepentingan. bentuk pengawasan timbal balik tersebut, yaitu dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan, penuntut umum dapat mengajukan praperadilan, demikian pula apabila penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, penyidik dapat mengajukan praperadilan. jika kedua aparat penegak hukum tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan praperadilan maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan. pengawasan timbal balik dan pengawasan ganda tersebut diatur dalam kurap yang menyatakandalam penerapannya terdapat perbedaan penafsiran mengenai pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan. adakalanya pihak ketiga yang berkepentingan ditafsirkan secara sempit yang hanya mencakup saksi korban atau pelapor, namun dapat pula ditafsirkan secara luas yang mencakup masyarakat luas yang dalamnya termasuk lsm atau organisasi massa lainnya. dua penafsiran yang berbeda tersebut dapat dilihat dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn.jks, tanggal mei dan putusan peninjauan kembali oleh mahkamah agung nomor pk pid tanggal november yang menganut penafsiran luas yang memaknai pihak ketiga yang berkepentingan termasuk juga lsm masyarakat yang mempunyai hak untuk mengajukan praperadilan dalam kasus korupsi. adapun putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pra pn. jks. slt, tanggal oktober putusan banding pengadilan tinggi jakarta nomor pid pra pt.dki, tanggal september dan putusan pengadilan negeri semarang nomor pra.pid pn.smg, tanggal mei menganut penafsiran sempit yang memaknai pihak ketiga yang berkepentingan tidak termasuk lsm (vide bukti bukti sampai dengan bukti i3. menimbang bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh pemohon adalah mengenai memungkinkannya lsm ormas dapat diberikan hak untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian kasus korupsi oleh penegak hukum . terhadap pokok permasalahan pemohon tersebut, mahkamah dalam putusan nomor puu x tanggal januari telah memberikan hak kepada lsm untuk dapat mengajukan praperadilan. pertimbangan mahkamah tersebut dikutip kembali dalam putusan nomor puu x tanggal mei yang menyatakan: .) .i3. menimbang bahwa sekalipun norma hukum praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang dipermasalahkan oleh pemohon diatur dalam undang undang yang berbeda, namun substansi norma hukum yang dimohonkan pengujian tersebut adalah sama dengan permohonan yang telah diputuskan oleh mahkamah tersebut. dengan demikian menurut mahkamah, pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan tersebut, mutasi mutans berlaku pada permohonan ini:hamdan zelda, ahmad fadli semadmuhammad alim, anwar usmanmuhammad alim anwar usman ttd. arief hid panitera pengganti, ttd. suwardibahwaorganisasi masyarakat ataugatur peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi namun meniadakan danimana peran serta masyarakat dalam hal ini dapat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam mengajukan gugatan praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh kurap: bahw. pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk organisasi masyarakatmasyarakat perkumpulan karena tindakannya bersifat majemukk interest advocacy) dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga pemohon sudah tepat untuk mengujiundang undang guo belum sepenuhnya menjamin hak gugat peran serta masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau mengusut kasus korupsi dan atau menghentikan penanganan kasus korupsi secara tidak sah. dengan demikiani. pokok permohonan norma materiil yang diujikan pemohon mengajukan permohonan penguji(vide bukti yang mana isi selengkapnyabahwa dengan berlakuguna memperoleh kesejahteraan dan hak memajukan diri dalamrof. dr. yuliandri, s.h., m.h. pekerjaan dosen fakultas hukum universitas andalas alamat jalan fisika nomor komplek universitas andalas, ulu garut, padang sebagai pemohon nama zainal arifin mukhtar, s.h., ll.m pekerjaan dosen fakultas hukum universitas gajah mada alamat komplek perumahan dayu permai nomor yogyakarta sebagai pemohon il, nama charles simabura, s.h., m.h. pekerjaan dosen dan peneliti pusat studi konstitusi pusako) fakultas hukum universitas andalas alamat jalan kampus limau manis, fakultas hukum universitas andalas, padang, sumatera barat sebagai pemohon iii: nama perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude) alamat gedung dana graha lantai jalan gondangdia kecil nomor menteng, jakarta pusat sebagai ll. pemohon iv, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tertanggal januari dan januari memberikan kuasa kepada feri ansari, s.h. m.h., khairul fahmi, s.h., m.h., veri junaidi, s.h., dan donald fariz, s.h. yang memilih domisili hukum kampus limau masih, fakultas hukum universitas andalas,keterangan komisi pemilihan umumankamis tanggal januari dengan nomor puu x yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari dan februari yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikutperjuangkan pemilihan umum yang jujur dan adilyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap siapapun. hal ini tercermin dalam anggaran dasar dan atau akta pendirian pemohon, (bukti bahwa dasar dan kepentingan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian nomor tahun dapat dibuktikan dengan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga lembaga diman: bahwa selain itu,lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian nomor tahu dan adil indonesia: bahwa dengan demikian, adanya dan undang undang nomor tahun penyelenggara pemilu berpotensi melanggar hak konstitusmajuan pemilihan umum dan demokrasi indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh pemohon iv: bahwa berdasarkan uraian atas, jelas pemohon badan hukum privatterhadap penerapan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang dikaitkan dengan dan uud alasan alasan permohonan nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa selengkapnya berbunyi: tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada dewan perwakilan rakyat . ketentuan tersebut bertentangan dengan uud yang seetentuan telah bertentangan dengan semangat pembentukan penyelenggara pemilu yang independen. ide pembentukan penyelenggara pemilu yang independen harus dapat diwujudkan melalui proses yang independen pula. pemilu. sehingga harus dipahami bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang independen, maka harus melalui proses pemilihan yang juga independen. sehingga harus dipahami ikut campuran, bahwa otoritas membentuk tim seleksi calon anggota kpu merupakan kewenangan presiden. hal itu sesuai ketentuan penyelenggara pemilu. sebagai pihak yang dibentuk dan atau diangkat oleh presiden, sesuai ketentuan maka tugas pokok tim seleksi calon anggota kpu adalah membantu presiden untuk menetapkan calon anggota kpu yang akan diajukan kepada dpr, bahwapenyelenggara pemilu, bahwaprbahwa menurut penjualan yang wajar, apabila tim seleksi diwajibkan untuk melaporkan setiap tahapan seleksi kepada dewan perwakilan rakyat, maka tentunya ketentuan penyelenggara pemilu tidak diperlukan lagi. sebab, apabila tim seleksi telah melaporkan tahapan penetapan (empat belas) nama calon anggota kpu kepada dpr, maka pada saat itu nama nama calon anggota kpu juga telah disampaikan kepada dpr. sehingga presiden tentunya tidak perlu lagi mengajukan nama anggota kpu kepada dpr. sementara, bukan demikian maksud yang dikehendaki penyelenggara pemilu. namun pemahaman yang keliru tersebut muncul akibat keberadaan yang mengandung kesuburan atau ketidakpastian hukum: bahwa berdasarkan uraian atas maka ketentuan yang berbunyi tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada dewan perwakilan rakyat. menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil kerja yang telah dan akan dilakukan pemohon. bahwa bagaimana mungkin akan terjadi kondisi dimana tidak ada calon anggota kpu yang terpilih? bahwa bagaimana mungkin terjadi calon anggota kpu terpilih kurang dari (tujuh) orang? sebab ketentuan penyelenggara pemilu: bahwa ketidakpastian hukum yang muncul akibat keberadaan menegaskan proses pelaksanaan pemilihan calon yang telah dilakukan oleh tim seleksi dalam jangka waktu (tiga) bulan melalui berbagai tahapan dan proses yang diatur dalam penyelenggara pemilu, bahwa berdasarkan penyelenggara pemilu, dimaksud, tim seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. dimana dalam proses pemilihan calon anggota kpu, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a.b.d.mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota kpu: e.melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu: melakukan tes kesehatan: g.melakukan serangkaian tes psikologi, h.k.menyampaikan (empat belas) nama calon anggota kpu kepada presiden. bahwa proses pemilihan calon anggota kpu yang telah dilakukan pemohon berdasarkan tahapan yang ditentukan dalam dimana hasil pemilihan dimaksud diajukan oleh presiden kepada dpr akan menjadi tidak berarti dan sia sia dengan adanya ketentuan bahwa kondisi dimana tidak adanya calon anggota kpu yang terpilih atau calon anggota kpu terpilih kurang dari tujuh orang, hanya mungkin terjadi apabila presiden tidak memenuhi ketentuan penyelenggara pemilu atau apabila presiden hanya mengajukan nama sesuai jumlah yang dibutuhkan. apabila presiden telah memenuhi pengajuan calon anggota kpu sebanyak (dua) kali jumlah anggota kpu kepada dpr, maka wewenang dpr adalah memilih dan menetapkan (tujuh) calon anggota kpu peringkat teratas sebagai calon anggota kpu. oleh karena itu, ketentuan menjadi tidak memiliki relevansi hukum karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil seleksi yang pemohon lakukan dan telah diajukan presiden kepada dpr, bahwa ketentuan mengingkari semangat pengajuan nama sebanyak (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan. dimana pengajuan (empat belas) nama calon anggota kpu oleh presiden kepada dpr adalah untuk memberikan ruang yang seluas luasnya bagi dpr untuk menentukan pilihan politiknya terhadap orang orang yang dinilai memenuhi kualifikasi oleh tim seleksi yang telah melakukan proses seleksi secara objektif dan profesional. semangat demikian menghendaki agar dpr sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak didikte begitu saja untuk menyetujui saja calon yang diajukan presiden. dpr diberikan pilihan untuk menentukan calon calon yang telah diajukan presiden: bahwa proses pemilihan bakal calon anggota kpu oleh tim seleksi dengan menggunakan berbagai instrumen ilmiah sebagaimana diatur dalam merupakan tahapan untuk menyaring bakal calon yang profesional dan kredibel. setelah tahapan tersebut selesai, baru kemudian dpr sebagai lembaga politik memilih anggota kpu atas dasar pertimbangan politik. semua proses tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemilihan anggota kpu. sehingga proses politik dpr seharusnya tidak menegaskan hasil seleksi bakal calon yang dilakukan dengan menggunakan indikator indikator profesional dan kredibilitas bakal calon. sebab, hasil pemilihan oleh tim seleksi yang diserahkan oleh presiden tetap membuka ruang seluas luasnya bagi dpr untuk menentukan calon terpilih dari nama yang diajukan.:, bahwa ketidakpastian hukum dimaksud timbul akibat keberadaan khususnya frasasesuai diatur bahwaketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, siapa yang akan melakukan seleksi ulang terhadap bakal calon anggota kpu yang akan diajukan kembali? bila presiden mengajukan nama lain selain yang sudah diajukan, atas dasar dan pertimbangan apa presiden menentukan bakal calon yang akan diajukan? sebab, hasil pemilihan bakal calon yang dilakukan tim seleksi hanya menghasilkan nama. nama itulah yang disampaikan kepada presiden. bila nama yang akan diajukan kembali bukan berasal dari calon yang telah diajukan, cukuplah waktu selama hari bagi presiden untuk mencari dan mengajukan nama nama bakal calon baru? padahal tim seleksi saja membutuhkan waktu selama bulan untuk melakukan proses pemilihan nama bakal calon anggota kpu, bahwa ketentuan menimbulkan ketidakpastian terkait proses pengajuan kembali nama nama bakal calon, ketidakpastian hukum terkait pemilihan nama nama bakal calon dan ketidakpastian hukum terkait waktu yang dibutuhkan untuk menentukan nama nama bakal calon yang baru,bahwa berdasarkan uraian atas maka ketentuan danketentuan telah menafikan hasil seleksi bakal calon anggota kpu yang telah dilakukan tim seleksi melalui tahapan seleksi terkait materi pengetahuan mengenai pemilu, tes kesehatan, dan masukan dari masyarakat. dimana seluruh tahapan pemilihan bakal calon dimaksud adalah untuk menghasilkan bakal calon yang memenuhi kualifikasi menjadi komisioner kpu sebagai lembaga yang mandiri dan atau independen, bahwa penentuan bakal calon terpilih melalui berbagai tahapan yang dilakukan tim seleksi dan memilih nama terbaik dari bakal calon ada dengan menggunakan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan merupakan proses untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang mampusebagaimananomornomor tahun partisan. tanggal november su mpr mengesahkan perubahan ketiga undang undang dasar tahununtuk terpeliharanya kemandirian kpu, maka seorang penyelenggara pemilu haruslah orang yang profesional dan kredibel..pada saat mendaftar sebagai calon bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip independencependahuluan bahwa perubahan dan atau pergantian undang undang penyelenggara pemilu oleh dpr dan pemerintah telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan anggota komisi pemilihan umum kpu) yang akan berdampak buruk terhadap kemandirian dan profesionalisme kpu sebagai penyelenggara pemilu dan menyebabkan terjadinya pertentangan dengan uud terutama terkait dan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu (selanjutnya disebut penyelenggara pemilu): bahwa dalam konsideran menimbang huruf penyelenggara pemilu dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas: pemohon memandang ketentuan menimbang atas tidak dijalankan secara konsisten dalam penyelenggara pemilu. muncul ketidaksesuaian antara latar belakang perubahan pergantian penyelenggara pemilu sebagaimana tercantum dalam ketentuan menimbang dengan ketentuan dalam batang tubuh perubahan. dasar menimbang dibutuhkannya penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapasitas dan akuntabilitas justru: bahwa pemohon menilai, dalam penyelenggara pemilu, dpr dan pemerintah tidak hanya mendasarkan pada refleksi pemilu namun juga telah menyelipkan kepentingan pembuat undang undang dengan membuka ruang terpilihnya orang orang yang hanya didasarkan atas pertimbangan politik, bukan atas dasar profesionalisme, integritas dan kapasitas. hal itu sekaligus memasang bom waktu yang suatu saat bisa meledak dan menghancurkan kemandirian penyelenggaraan pemilu. hal tersebut terlihat dalam beberapa ketentuan yang membuka ruang intervensi politik yang sangat dominan dalam pemilihan anggota komisi pemilihan umum kpu). intervensi tersebut akan berimplikasi terhadap terpilihnya anggota kpu yang didasari kepada kehendak pasar politik yang ada dpr, bukan atas dasar kapasitas dan profesionalisme seorang calon:.. transparency keterbukaan)pikiran serta konsep mengenai proses penyelenggaraan pemilu. efficiency efisiensi), bahwa untuk terpeliharanya kemandirian atau independensi kpu, baik secara kelembagaan, maupun secara personal komisionernya, maka akan sangat ditentukan oleh orang orang yang terpilih menjadi anggota kpu. anggota kpu yang profesional dan kredibel akan sangat membantu untuk mengawal kpu menjadi lembaga yang mandiri dan independen. sedangkan untuk terpilihnya anggota kpu yang profesional dan kredibel dibutuhkan proses rekrutmen yang jelas dan dengan melibatkan masyarakat secara luas, bahwa proses yang demikianlah yang dilakukan oleh tim seleksi untuk memilih bakal calon sebanyak kali jumlah yang dibutuhkan melalui proses panjang selama bulan dengan berbagai tahapan dan materi seleksi uji: bahwa pada saat proses pemilihan dimaksud telah menghasilkan nama nama bakal calon, melalui ketentuan dpr justru dapat menolaknya dan meminta kembali nama baru kepada presiden dengan cara dan batas waktu yang tidak memiliki kepastian secara hukum untuk lahirnya calon calon anggota kpu yang profesional dan kredibel untuk menyelenggarakan tugas kpu sebagai lembaga yang mandiri: bahwa ketentuan tidak sesuai dengan kehendak konstitusi agar lembaga penyelenggara pemilihan umum bersifat mandiri. dimana kemandirian dimaksud hanya dapat diwujudkan dengan mengisi lembaga tersebut dengan orang orang yang profesional dan kredibel: bahwa oleh karena ketentuan tidak sesuai atau bertentangan dengan uud maka ketentuan dan yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari maka dengan sendirinya ketentuan dimaksud juga bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan uraian atas maka ketentuan jelas bertentangan dengan uud penyelenggara pemilu bertentangan dengan uud bahwa selengkapnya berbunyi sebagai berikut: tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada dewan perwakilan rakyat. dalam ketentuan tersebut tim seleksi diwajibkan melaporkan setiap proses seleksi bawaslu kepada dpr. bahwa penyelenggara pemilu tersebut telah bertentangan dengan semangat menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. potensi tersebut dikarenakan dpr merupakan lembaga negara yang beranggotakan orang orang yang berafiliasi kepada partai politik. sehingga dpr akan cenderung memberikan pengaruh politik luar biasa kepada tim seleksi bawaslu dalam upaya tim seleksi memilih anggota bawaslu yang mandiri dan jauh dari kepentingan politik sesaat: bahwa ketentuan penyelenggara pemilu tersebut erat kaitannya dengan melindungi penyelenggaraan pemilu yang sarat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. apabila terdapat anggota bawaslu yang terpengaruh kepentingan politik dpr, maka kuat kemungkinan sebagai penjaga berlangsungnya sebuah pemilu yang uber dan judul akan sulit terwujud, dan penyelenggara pemilu bertentangan dengan uud bahwa berbunyi sebagai berikut:bahwa berbunyi sebagai berikut: bahwa berbunyi sebagai berikutbahwa berbunyi sebagai berikut:bahwa tersebut berpotensi mengganggu perwujudan pemilu yang uber dan judul, dimana dominasi partai politik dpr menjadi sangat berkuasa dalam menentukan pilihan anggota bawaslu. sehinggdan uud oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,nyelenggara pemiluprelude: bukti fotokopi ktp npp paspor pemohonmaret yang pada pokoknya menerangkan hal halpara pemohon yaitu bahwa penyelenggara pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sebagai prasyarat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik tidak dapat terwujud karenaundang undang nomor tahun bahwa para pemohon perlu lebih tajam dan fokussehingga kita semua mempunyai keyakinan yang sama, bahwa para pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan dalam perkara guo, dengan memahami kedudukan parasepenuhnya pem,u yang jujur dan adil serta penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas dan akuntabel. oleh karena itu pada kesempatan yang baik inikita perlu mencari sebuah mekanisme yang tepat agar dapat diperoleh penyelenggara pemilu yang dapat mengemban tugasnya secara paripurna. kerangka normatif ini perlu terus menerus kita benahi bersama sama sehingga dapat diperoleh prediktabilitas yang tinggi bahwa dengan mekanisme tersebut dapat diperoleh kepastian calon calon anggota penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas dan akuntabel. ill. kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah menyerahkan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memeriksa,ntuan nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu (untuk selanjutnya disingkatserta dan nomor tahun terhadap uud para pemohon beranggapan ketentuan guo nomor tahun bertentangan dengnomor tahun tentang penyelenggara pemilu (untuk selanjutnya disingkat para pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa dengan berlakunya dan serta dan guo dianggap menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pemilihan anggota kpu yang akan berdampak buruk terhadap kemandirian dan profesional kpu sebagai penyelenggara pemilu dan menyebabkan terjadinya pertentangan dengan uud para pemohon beranggapan berlakunya guo berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon ketentuan telah bertentangan dengan semangat pembentukan penyelenggara pemilu yang independen. para pemohon beranggapan bahwa. pemilu. menurut para pemohon hal ini harus dipahami "ikut campuran": (vide permohonan guo hal. angka bahwa para pemohon(vide permohonan guo hal. angkatersebut secara menyeluruh atau per ataupun per nya, bahwa dalam permohonannya dikemukakan,emohon. menurut para pemohon, bagaimana mungkin akan terjadi kondisi dimana tidak ada calon anggota kpu yang terpilih, dan bagaimana mungkin terjadi calon anggota kpu terpilih kurang dari (tujuh) orang? sebab ketentuan, (vide permohonan guo hal. angka. (vide permohonan guo hal. angka(vide permohonan guo hal. angka bahwa dan pada pokoknya yang dikemukakan dalam permohonan guo para pemohon beranggapan juga berpotensi dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon, cc. keterangan dpr bahwa terhadapsebagai berikut: bahwa dalam permohonannya, pemohon pemohon ii, pemohon iii adalah pemohon perseorangan wni pembayar pajak, yang berprofesi sebagai dosen, yang concern dengan kepentingan publik dan penyelamatan nilai nilai konstitusionalisme yang selama ini rekam jejak para pemohon tersebut menunjukkan adanya kesungguhan untuk mengawal proses pemilu yang berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh sebuah kpu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa benar para pemohon yang berprofesi sebagai dosen sebagai pemohon perseorangan wni yang membayar pajak, dan yang concern dengan kepentingan publik dan penyelamatan nilai nilai konstitusionalisme, tetapi apakah para pemohon benar memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan tim seleksi jarig diatur dalam guo yang dianggapnya dapat menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon? bahwa benar para pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam uud khususnya dan dan tetapi apakah hak konstitusional ini yang dijadikan batu uji oleh para pemohon ada relevansinya dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon jika dikaitkan dengan ketentuan guo sedangkan kedudukan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan hukum secara langsung norma guo yang dipersoalkannya, karena para pemohon tidak berkedudukan sebagai tim seleksi: bahwa para pemohon juga dalam permohonannya tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) yang konkrit bahwa sebagai dosen yang concern dengan kepentingan publik dan penyelamatan nilai nilai konstitusionalisme terhalangi dan berkurang dalam melakukan aktivitasnya dengan berlakunya guo bahwa yang dikemukakan hanyalah kekhawatiran dan asumsi asumsi para pemohon saja, yang sesungguhnya sama sekali tidak ada kepentingan hukum para pemohon yang tidak berkedudukan sebagai tim seleksi dengan guo bahwa begitu pula terhadap pemohon benar berkedudukan sebagai badan hukum privat yaitu lsm yang mempunyai tugas dan peranan melaksanakan kegiatan pemajuan pemilu dan demokratis indonesia yang selama ini telah dilakukannya, tetapi apakah pemohon benar memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan tim seleksi yang diatur dalam guo yang dianggapnya dapat menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon? bahwa atas dasar uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa para pemohon tidak memenuhi kelima unsur kumulatif kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukanbahwa berdasarkan pandangan tersebut, dpr memohon kepada majelis, sehingga sudah sepatutnya permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard), namun apabila ketua majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat laiguo nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu. bahwa pada pokoknya para pemohon beranggapan ketentuan ago berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon karena dianggapnya bertentangan dengan dan dan uud terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan sebagai berikut: bahwa memahami ketentuan yang berbunyi: tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada dewan perwakilan rakyat, norma inian pemiluu, oleh karena sebagaimana dijamin dalam uud kpu bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam penyelenggaran pemilu. perlu juga dipahami oleh para pemohon, bahwaatas dasar uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa ketentuan tidak dapat dipertentangkan dengan uud bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yangenurut para pemohonbahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa terhadap substansis setiap tahapan seleksi, maka dpr sebagai tembaga negara dpr perlu menegaskan bahwa, karenanya sama sekali tidak sedikitpun terdapat kesuburan hukum sebagaimana yang didalilkan para pemohon, karena dalam sudah jelas, tegas, dan pasti (lex certa) bukan norma yang multi tafsir, sehingga tidak bertentangan dengan uud bahwa dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan undang undang guo,ara pemohon, adalah tidak berdasar karena dalil tersebut hanyalah kekuatiran dan asumsi asumsi para pemohon sendiri, karena tidak didasarkan pada data dan fakta. terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa justru menjadi tidak jelas dan tidak pasti jika frase dihilangkan. bahwa menurut dpr ketentuan undang undang guo bersifat antisipatif (futurelogy)mungkin bisa terjadi dalam proses pemilihan anggota kpu oleh dpr sehingga tidak terdapat kekosongan hukum: bahwa menanggapi dalil para pemohon terkait dengan dan dan yang pada prinsipnya sama dengan materi uraian dalam permohonannya yang dianggapnya bertentangan dengan dan uud terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan hal hal yang terkait dengan proses seleksi dan pemilihan yang diatur dalam dan pada prinsipnya sama dengan hal yang telah diuraikan tersebut. bahwa pada dasarnya tidak ada pertentangan antara dengan uud oleh karena ketentuan norma tidak menimbulkan multitafsir.antara tidak tepat jika dipertentangkan dengan uud bahwa perlu dpr sampaikan dalam keterangan ini, bahwa dalam upaya memperbaiki kinerja penyelenggara pemilu yang dituntut untuk bersifat mandiri (independen) dan profesional, maka harus dilakukan pola rekrutmen yang baik pula. berdasarkan pengalaman rekrutmen calon anggota kpu tahun untuk menyelenggarakan pemilu terlihat sebuah kondisi yang tidak sepenuhnya ideal yang dibuktikan dengan kinerja kpu yang tidak baik. salah satu fakta yang dapat dilihat adalah terkait dengan proses pemutakhiran data pemilu serta penyusunan daftar pemilih, sehingga dpr periode membentuk panitia angket tentang hak konstitusional warga negara yang lebih dikenal sebagai panitia angket dpt. panitia tersebut menyelidiki kasus dpt mana banyak terdapat warga negara yang tidak terdaftar dan atau terdaftar secara ganda, sehingga akurasi daftar pemilih sangat tidak akurat. bahwa salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh panitia angket adalah perlunya mengganti para anggota kpu saat ini karena dinilai tidak kredibel dalam menjalankan amanat undang undang. selanjutnya rekomendasi tersebut diarahkan kepada komisi yang membidangi guna memperbaiki aturan main yaitu nomor tahun tentang penyelenggara pemilu: bahwa substansi utama dari perbaikan terhadap nomor tahun yang kemudian menjadi penggantian dengan yang baru adalah bagaimana menciptakan penyelenggara pemilu yang kredibel dan profesional. oleh karena itu mekanisme rekrutmen menjadi salah satu perhatian komisi khususnya panitia kerja untuk diperbaiki guna mencapai tujuan membentuk penyelenggara pemilu yang kredibel dan professional, bahwa dalam ketentuan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu secara tegas mengatur tentang cara rekrutmen yang tercantum dalam hingga pasai untuk memilih anggota kpu. secara keseluruhan ketentuan ketentuan tersebut diarahkan agar terpilih para calon anggota kpu yang memenuhi kualifikasi baik teknis, integritas, profesionalitas, serta imperial (dalam pengertian bahwa para anggota kpu tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bahwa perlu juga dpr sampaikan hal hal yang diperdebatkan dalam hanja ruu penyelenggaraan pemilu, yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam proses pembahasan, terjadi perdebatan yang cukup dinamis dan alot terkait dengan substansi bahwa "tim seleksi melaporkan setiap tahapan seleksi kepada dpr" serta adanya potensi penolakan bakal calon anggota kpu dari dpr pada saat proses uji kelayakan dan kepatutan, terhadap substansi bahwa setiap tahapan, maka dpr sebagai lembaga politikoleh karena itu tidak ada persoalan konstitusionalitas yang dilanggar. namun demikian perlu ditegaskan bahwa dpr tidak mengintervensi kerja tim seleksi dan hanya hendak mengetahui saja proses yang berjalan: cc. persoalan tersebut tidak serta merta disepakati oleh semua fraksi secara bulat. terdapat pandangan pula bahwa sebaiknya dpr tidak perlu meminta laporan dari tim seleksi karena yang membentuk tim seleksi adalah presiden. perlu ditegaskan bahwa sebelumnya muncul ketentuan yang mengatur bahwa keanggotaan tim seleksi bersumber dari presiden dan dpr, sehingga dari jumlah orang, berasal dari presiden dan berasal dari dpr. alasan bahwa dpr tidak perlu untuk meminta laporan karena selain itu domain presiden, juga karena dikhawatirkan akan memunculkan kondisi ketidakpastian proses seleksi jika dpr menilai ada yang salah dengan proses seleksi. padahal seleksi dibatasi oleh time frame yang ketat: hasil kompromi dari dua pandangan atas menghasilkan rumusan sebagaimana diatur dalam nomor tahun kata "melaporkan" bermakna bahwa tim seleksi hanya menyampaikan laporan progres kegiatan seleksi setiap tahapan dan dpr tidak akan memberikan pandangan yang bersifat menggugat atau menilai kinerja tim seleksi. iapun ada, tetap dalam koridor untuk mengingatkan proses seleksi dalam the right track sebagaimana semangat dalam pembahasan undang undang tersebut. dengan demikian, semua proses berjalan akuntabel sesuai dengan kewenangannya masing masing: terhadap ketentuan dan nomor tahun memiliki perdebatan yang relatif dinamis khususnya antara fraksi fraksi dpr dengan pemerintah. fraksi fraksi dpr menilai berdasarkan pengalaman tahun mana dari sejumlah calon yang disampaikan oleh presiden hasil seleksi yang dilakukan tim seleksi, sejatinya tidak semuanya memenuhi harapan sebagai penyelenggara pemilu khususnya calon anggota kpu. tetapi dpr tidak punya ruang untuk mengoreksi karena berdasarkan uu, dpr harus memilih dari nama yang diajukan presiden. atas dasar itulah fraksi fraksi memandang perlu dibuka ruang jika dalam proses uji kepatutan dan kelayakan ternyata tidak dapat menjaring nama yang dibutuhkan. pada kenyataannya, tahun akhirnya terpilih nama anggota kpu dengan kualitas "pas pasan" berdasarkan pandangan fraksi fraksi, sementara pemerintah memandang bahwa hal itu tidak diperlukan karena proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi sudah cukup mampu menghasilkan nama nama yang sesuai kualifikasi. apalagi mekanisme rekrutmen dipertegas dalam undang undang ini serta tim seleksi sudah melaporkan setiap tahapan kepada dpr. argumentasi tersebut dapat diterima fraksi fraksi dengan catatan bahwa tetap harus ada ruang bagi dpr untuk melakukan koreksi. pada rumusan sebelumnya, dpr dapat melakukan penolakan sebanyak dua kali, tetapi akhirnya dipilih hanya satu kali dengan mempertimbangkan mengurangi jumlah calon anggota kpu yang diajukan presiden hanya dua kali lipat nama) dari sebelumnya kali lipat nama). pada akhirnya pemerintah menerima dan memahami kondisi tersebut agar terjaring penyelenggara pemilu yang lebih kredibel, profesional, dan akseptabel. berdasarkan penjelasan tersebut, dpr berpandangan bahwa norma tidak merugikan hak konstitusional para pemohon, karenanya tidak bertentangan dengan dan uud dengan demikian, dprnomor tahun tentang penyelenggara pemilu terhadap uud dapat memberikan putusan sebagai berikut: menerima keterangan dpr untuk seluruhnyaeverklaard), menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya, menyatakserta dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikattanggal maret yang pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara: komisi pemilihan umum sebagai penyelenggarapenyelenggara pemiluoleh karena bertentangan undang undang dasarpertimbangan hukum i3.1j menimbang bahwa para pemohon mengajukan dua kali perbaikan permohonan. pertama, perbaikan permohonan pada tanggal februari yang masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. kedua, perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal februari yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang seharusnya pada tanggal februari sebagaimana ditentukan oleh mk. dengan demikian mahkamah selanjutnya hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan pertama, yang diajukan pada tanggal februarian terhadap dan serta uudsampai dengan pemohon iii adalah perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai dosen pengajar hukum tata negara yang merupakan pembayar pajak dan berhak untuk memilih dalam pemilihan umum, serta peduli dengan kegiatan advokasi penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide bukti bahwa pemohon sampai dengan pemohon iiipenyelenggara pemilihan umum, bebas dari penyimpangan agar proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya: bahwa pemberlakuan yang dimohonkan untuk diuji telah merugikan hak hak pemohon sampai dengan pemohon iiipemohon adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat lsm) sebagai sebagaimana tercermin dalam anggaran dasar dan atau akta pendirian pemohon (vide bukti bahwa pengajuan permohonan pengujia, dan adil indonesiayang merupakan pembayar pajak dan pemilih potensial dalam pemilihan umum, serta badan hukum privat yang peduli pada penyelenggaraan pemilihan umum untuk dilaksanakan secara jujur dan adil,itu:nterhadapdan,,pemerintah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: terhadap materi muatan ketentuanihan umum yang jujur dan adil, serta penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas, dan akuntabel. oleh karena ituihan umum tersebut: kita perlu mencari sebuah mekanisme yang tepat agar dapat diperoleh penyelenggara pemilihan umum yang dapat mengemban tugasnya secara paripurna. kerangka normatif ini perlu terus menerus dibenahi bersama sama sehingga dapat diperoleh prediktabilitas yang tinggi. dengan mekanisme tersebut dapat diperoleh kepastian calon calon anggota penyelenggara pemilihan umum yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas, dan akuntabel. i3. menimbang bahwatakan hal hal sebagai berikut: bahwa ketentuan telahuntuk pemilihan umumihan umum.dpr sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan berhak mengetahui proses seleksipada,,. menurut dpr, norma tersebut tidak sedikitpun terdapat kesuburan hukum sebagaimana yang didalilkan para pemohon, sebab dalam sudah jelas, tegas, dan pasti (lex certa), bukan norma yang multi tafsir, sehingga tidak bertentangan dengan uud bahwa ketentuan bersifat antisipatifbisa terjadi dalam proses pemilihan anggota kpu oleh dpr, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum:tidak tepat jika dipertentangkan dengan uud menimbang komisi pemilihan umum kpu) menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal maret pada pokoknya sebagai berikut: komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum. komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umumpendapat mahkamah, keterangan pemerintah, keterangan dewan perwakilan rakyat, dan keterangan komisi pemilihan umum, serta fak. menimbang bahwa sebelum mahkamah menyatakan pendapatnya secara spesifik terhadap dalil dalil para pemohon, mahkamah perlu untuk mengemukakan hal hal berikut: uud menyatakan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum. hal demikian berarti perwujudan kedaulatan rakyat ada dalam pemerintahan negara yang demokratis yang berlandaskan pada hukum dengan berdasar pada pancasila dan uud salah satu perwujudan kedaulatan rakyat tersebut adalah dilaksanakannya pemilihan umum yang merupakan mekanisme terbaik untuk suatu peralihan kekuasaan dan kepemimpinan yang juga memberikan jaminan bagi hak hak sipil dan politik warga negara dalam memilih figur figur yang dianggap layak dan baik guna penyelenggaraan pemerintahan negara, dan uud telah menentukan agaroleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, mahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal maret, penjelasan umumtentang penyelenggara pemilihan umum menyatakanpemohon perseorangan yang terdiri dari tiga orang pengajar hukum tata negara, yakni: prof. dr. yuliandri, s.h., m.h., zainal arifin mochtar, s.h., llm., dan charles simabura, s.h., m.h., merupakan warga negara indonesia (bukti dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur huruf (a) nomor tahun tentang mahkamah konstitusi telah terpenuhi: selanjutnya, terkait lima syarat yang dinyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan nomor puu v , mahkamah dalam putusan nomor puu ix bertanggal januarivide uud1945j : dengan demikian dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan olehlah nyata dibutuhkan adanya prinsip kesetaraan dan independensi agar setiap lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya masing masing. lebih dari itu, independensi dan kemandirian penyelenggara pemilihan umum tidak hanya antara kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu , melainkan harus dimaknai mandiri dan bebas dari pengaruh lembaga atau pihak lain berdasarkan penalaran yang wajar demi perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis yang berdasarkan atas hukum dan keadilan, i3.18j menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, mahkamah akan mempertimbangkan dalil dalil para pemohon sebagai berikut: bahwa merupakan norma yang mengatur salah satu kegiatan dari proses seleksi dalam memilih calon anggota komisi pemilihan umum, yaitu tim seleksi harus melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada dewan perwakilan rakyat. menurut para pemohon,ewan perwakilan rakyatmenurut mahkamah, pelaporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada dewan perwakilan rakyat tidaklah berarti akan mengganggu kemandirian komisi pemilihan umum sebagaimana ditentukan oleh uud mekanisme demikian tidak berarti terjadi intervensi terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, apalagi terhadap komisi pemilihan umum secara institusional. hal tersebut merupakan kebutuhan penyampaian informasi kepada dewan perwakilan rakyat untuk kelanjutan tahapan seleksi anggota komisi pemilihan umum berikutnya dan menjadi bagian dari proses saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antarlembaga negara. mahkamah sependapat dengan dewan pewakilan rakyat yang menerangkan bahwa kegiatan proses seleksi oleh tim seleksi terhadap calon anggota komisi pemilihan umum tidak dapat dikaitkan dengan hak dan atau kewenangan konstitusional komisi pemilihan umum yang dijamin dalam uud dengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, terhadap dalil para pemohon bahwa dan bertentangan dengan dan uud menurut mahkamah, keberadaan dan justru memberikan kepastian hukum atas mekanisme proses pemilihan anggota komisi pemilihan umum dewan perwakilan rakyat dan tidak ada korelasinya dengan kemandirian komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan dalam uud selain itu, norma demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan uud karena proses pemilihan anggota komisi pemilihan umum dewan perwakilan rakyat yang demikian merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang wenang dan melampaui kewenangan pembentuk undang undang, sertadengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan hukum, terhadap dalil para pemohon bahwa dan bertentangan dengan uud yang menyatakan,, menurut mahkamah, norma uud merupakan penegasan atas prinsip prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dianut oleh uud serta penentuan periode pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan norma norma guo yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon pada pokoknya merupakan norma yang mengatur proses penyeleksian anggota badan pengawas pemilihan umum oleh tim seleksi dan pemilihan anggota badan pengawas pemilihan umum oleh dewan perwakilan rakyat, sehingga tidaklah tepat dan tidak sesuai jika dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian undang undang guo. dengan demikian, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3.19j menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atasluthfi widodo eddyonoemohon perorangan sebagai warga negara indonesia adalah para pembayar pajak (bukti selain itu, para pemohon juga concern dalam melakukan advokasi penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, baikpeldi, terutama terkait penyelenggaraan pemilu yang uber dan judul oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri: bahwa para pemohon perseorangan sebagai warga negara republik indonesia merupakan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.ngawal proses pemilihan umum yang berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. oleh sebab itu, para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud perorangadan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang bertentangan dengan dan uuddan pengisian jabatan pada:penyelenggara pemilihan umum,mengenai penyelenggara pemilu, bebas dari penyimpangan supaya proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinyaberdasarkan uraian atas, jelas para pemohon perseorangailiki hubungan hukum (causal verbal) terhadap penerapan dan dan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang dikatakan dengan dan uud pemohon badan hukum privat bahwa pemohonseptember dari recki saputra, roni saputra, rasa rahma, carlos indra matunino dan kiki wanasari, pada hari rabu, september dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada hari jumat, september dengapada hari kamis, tanggal oktober telah memberikan nasihathari selasa, tanggal oktober telah menerima surat dari para pemohon yang dikirimkan melalui email yang pada pokoknya mencabutoktoxil semadi, muhammad alim, maria farida indrawi, materialis akbar, dan wahiduddin adamssanto ahmad fadli semadi ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawiuayafruddin, s.h.telah menerima surat permohonan yang diajukan oleh pemohon perihal permohonan pencabutan perkara nomor puu xi bertanggal desemxi ditarik kembali, pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian:pulmaterialis akbar panitera pengganti, ttd. fadzlun budi1. nama komarudin pekerjaan ketua umum dewan pimpinan pusat dpp) federasi ikatan serikat buruh indonesia fisi) alamat desa kolang, kecamatan masing, kabupaten bogor nama hamdani pekerjaan buruh pt. susila indah synthetic fibers industries alamat desa sukadana, kecamatan cikarang, kabupaten bekasi nama nani sumardi pekerjaan buruh pt. sulindafin permai spinning mills alamat desa kalijaga, kecamatan cikarang, kabupaten bekasi nama sugianto pekerjaan buruh pt. shinta burhani industries alamat desa simpangan, kecamatan cikarang utara nama muhibbullah pekerjaan buruh pt. danapersadaraya motor industri alamat desa tari kolot, kecamatan citeureup, kabupaten bogor nama reza firmansyah pekerjaan buruh pt. mandiri investama sejati alamat desa semplak barat, kecamatan kemang, kabupaten bogor nama joko yulianto pekerjaan buruh pt. banteng pratama rubber alamat desa sukawati, kecamatan citeureup, kabupaten bogor dalam hal ini berdasarkan surat kuasa, bertanggal agustus memberikan kuasa kepada: dr. andi muhammad amrun, s.h., m.h: nurul afifah, s.h, dan jodi santoso, s.h, advokat dan asisten advokat pada kantor muhammad amrun and partners map) law firm , beralamat gedung guru, jalan tanah abang iii nomor jakarta pusat, baiksaksi para pemohon: membaca keterangan ahli para pemohondan diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal oktober dan diterima sendiri dan membantu pekerja buruh yang pendapatannya rendah sebagai perwujudan dari penerapan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan dalam ii. bahwa oleh karenanya, maka para pemohon beranggapan, telah terbukti adanya pertentangan yang dimaksud dalam paragraf tersebut atas, antara lain sebagai berikut: bertentangan dengan uud karena, menjadi tanggungan(fair legal uncertainty) yang telah dijamin dalam uud, yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. bertentangan dengan uud karenbertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang dijamin dalam uud yang juga senjatanya upah minimum yang diterima para pemohon hanya terdiri dari fasilitas kesehatan dalam komponen tahapan pencapaiaselanjutnya disebut permenaker bukti p 15jpendapatannya hanya sebesar upah minimum, mempunyai kedudukan yang lebih lemah dan masih membutuhkan aturan tanggung jawab iuran jaminan kesehatan sepenuhnya oleh pengusaha. bertentangan dengan dan uud karenasebagai pelaksanaan dari hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan kesehatan dalam jaminan sosial yang berprinsip asuransi sosial dan gotong royong, yaitu pemberi kerja dan pekerja buruh yang mampu dan berpenghasilan besar membantu pekerja buruh yang tidak mampu yang hanya berpenghasilan minimum, dengan tujuan,maupun terkait, dalam beberapa perkara yang para pemohon sebutkan dibawah ini: (a) perkara nomor puu viii yang telah diputus pada tanggal november yang dimohonkan oleh dewan kesehatan rakyat dkr), dan kawan kawan, yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan dadalam permohonannya, pemohon perkara nomor puu viii berkesimpulan bahwa kewajiban setiap orang untuk membayar iuran jaminan sosial terhadap seluruh manfaatnya yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kematian, haruslah menjadi tanggung jawab negara, sebagaidiberikan oleh warga negara sebagaimana teori contract social, sehingga menurut pemohon, sistem jaminan sosial nasional dalam akan dilaksanakan dengan sistem asuransi. (b) perkara nomor puu ix yang telah diputus pada tanggal agustus yang dimohonkan oleh karyawan badan usaha milik negara bumn) yaitu arief puyuono dan harsono, yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan dan dalam permohonannya, secara garis besar pemohon mendalilkan bentuk jaminan sosial dalam adalah bentuk perasuransian dan bukanlah berbentuk jaminan sosial, yang menyebabkan pemohon atau setiap orang harus membayar premi atau iuran, yang seharusnya iuran atau premi tersebut menjadi kewajiban negara untuk penyelenggaraannya. (c) putusan nomor puu x yang telah diputus pada tanggal september yang dimohonkan oleh father hadir utsman, dkk, yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan, dan frasa sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutii,, pada frasa paling lama enam bulan sejak , frasa setelah enam bulan dan frasa perannya , dan frasa iuran ,,: pada frasa kerja adalah seorang yang telah membayar iuran , pada frasa kerja dan frasa kerja serta frasa pekerja yang : dan pada frasa kerja : pada frasa iuran dan frasa kerja , dan pada frasa iuran ,,,dalam permohonannya, pemohon mendalilkan alasan pengujian karena muatan materi dalam sebagaimana tersebut atas, akan menyebabkandengan mempertimbangkan argumentasi dalam dalil permohonan pemohon perkara nomor puu viii nomor puu ix dan nomor puu x yang masing masing telah diputus oleh mahkamah konstitusi pada tanggal november tanggal agustus dan tanggal september yang secara keseluruhan beralasan bahwa muatan materi yang dipersoalkan dalam khususnya atau yang terkait dengan adalah mempersoalkan bentuk jaminan sosial dalam yang berbentuk asuransi sosial dan bukan jaminan sosial, sehingga argumentasi yang dibangun dalam permohonan sebelumnya berbeda dengan permohonan para pemohon dalam perkara ini nomor puu x yang tidak mempersoalkan bentuk asuransi sosial dalam akan tetapi mempersoalkan konstitusionalitas ssn sepanjang frasa batas tertentu dan frasa bersama oleh pekerja . bahwa jika membandingkan dengan ketentuan perpajakan bagi pekerja yang berpenghasilan bawah sebesar rp. juta pertahun atau setidak tidaknya rp. juta perbulan, tidak diwajibkan membayar pajak terhadap negara, karena besaran penghasilan tersebut masih belum mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja itu sendiri dan keluarganya. sehingga, atas dasar keadilan dan prinsip gotong royong dalam undang undang guo, dan pilihan batasan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ketentuan nomor maka para pemohon menilaiuraian tersebut atas, para pemohon berpendapat:"elengkapnya harus dibacajika dimaknai upah minimum ersama oleh pekerjasurat surat bukti5a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama komarudin, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama hamdani: bukti p 6a fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama hamdani, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama sugianto, bukti p 7a fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama sugianto, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama nani sumardi: bukti p 8a fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama nani sumardi, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama muhibullah, bukti p 9a fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama muhibillah, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama reza firmansyah: bukti p 10a fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama reza firmansyah, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama joko yulianto, bukti p 11a fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama joko yulianto: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja, bukti fotokopi. selain itu, para pemohon mengajukan saturumah saksi bekerja pt. sinta pertiwi sudah tahun: saksi mempunyai (tiga) orang anak dengan penghasilan sebulan rp. saksi untuk menambah penghasilannya dengan berjualan gorengan: gaji saksi tidak dipotong oleh perusahaan, perusahaan tempat saksi bekerja ada klinik tetapi tidak terdaftar jamsostek: apabila gaji saksi dipotong untuk kesehatan, saksi merasa keberatan: selain itu, para pemohon mengajukan keterangan tertulis ahli surya tjandra melalui kepaniteraan mahkamah tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: dan serta dan uud menegaskan bahwa setiap warga negara indonesiasistem jaminan sosial nasional ssn) dan belakangan oleh undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial bpjs). kepaniteraan mahkamah tanggal oktoberselanjutnya disebutundang undang guo adalah muatan materi undang undang nomor tahun tentang ssn mengatur prinsip prinsip yang wajib diikuti oleh sistem yang sedang dibangun tersebut, dengan sebagai penerima bantuan iuran yaitu kelompok miskin dan hampir miskin. para pemohon uji materiil terhadap ssn ini berpendapat bahwa ketentuan. para pemohon mendasarkan argumentasinya pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja (huruf juncto yang mengatur bahwa3y6 dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha . dengan argumentasi tersebut, para pemohon memohon agarhal atas maka ahli berpendapat permohonan inipenjelasannya adalah sebagai berikut: ahli memahami permohonan uji materi para pemohon terhadap ssn sepanjang frasa batas tertentu agarsebagai merupakan permohonan yang masuk akal mengingat facto pekerja buruh upahan dengan upah sebesar dua kali pendapatan tidak kena pajak sekali pun memang belum sepenuhnya mencukupi untuk mencapai hidup layak. sesuai dengan kesepakatan antara menteri keuangan dengan dewan perwakilan rakyat pendapatan tidak kena pajak tkp) per tahun yang akan mulai diberlakukan pada tanggal januari adalah sebagai berikut: tambahan untuk istri yang penghasilannya mena masa tambahan untuk setiap tanggungan pena mods berdasarkan ketentuan atas maka seorang wajib pajak buruh lajang akan memperoleh tkp sebesar rp. setahun atau rp. sebulan, sementara buruh berkeluarga dengan satu isteri dan dua anak akan mendapatkan tkp sejumlah rp. setahun atau sebesar sebulan. angka tkp untuk wajib pajak yang belum berkeluarga ini bahkan lebih kecil dari upah minimum buruh lajang dki jakarta untuk tahun yang sudah ditetapkan sebesar rp. sebulan (atau rp. setahun). akibatnya, senada dengan yang diuraikan para pemohon uji materiil, akan membuat buruh lajang dengan masa kerja nol tahun sekali pun akan langsung dibebani pembayaran biaya premi jaminan kesehatan. lebih lagi, kita tahu bahwa upah minimum belum memperhitungkan seandainya sudah berkeluarga atau lebih lagi kalau memiliki anak, yang niscaya akan menambah bebannya lebih besar lagi. seandainya tkp atas dikalikan dua maka jumlahnya hanya akan menjadi sebesar rp. sebulan untuk buruh lajang dan sebesar rp. sebulan untuk buruh berkeluarga. sehingga apabila permohonan ini dikabulkan maka buruh dengan pendapatan sebesar itu pun tidak lagi diwajibkan membayar iuran jaminan kesehatan, sehingga masih ada sedikit peluang untuk mendapatkan kehidupan yang layak melalui jaminan kesehatan, yang merupakan hak aslinya sebagaimana sudah ditegaskan oleh uud permohonan uji materi ini agar mahkamah konstitusi membantu memperjelas makna ssn menjadi kalimat seperti berikut, menurut pendapat ahli, adalahdesemberdasarnya para pemohon mengganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan ssn, karena menurut para pemohon ketentuan guo dapat menimbulkan hal hal menjadi tanggungan bersama tenaga kerja dan pengusaha, hal tersebuty khl). menurut para pemohon,. bahwatkp), agar pekerja penerima upah minimum diberikan keleluasaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya dan membebankan iuran kesehatan kepada pemberi kerja yang secara ekonomi mampu memanggangnya, ketimbang kedudukan ekonomi pekerja penerima upah minimum yang lemah. bahwasingkatnya, menurut para pemohon ketentuan ssn dianggap merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, dan oleh karena itukausalverband) antara kerugian dan berlakunya undang undang yangdimss. ii. penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk uji oleh para pemohon sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut: bahwarinsip prinsip sebagai berikut: prinsip kegotong royongan,, sehinggenyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasarudterkait dengan permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam rangka mengimplementasikan perintahjaminan sosial nasional dengan sistem asuransi sosial merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang undang (vide putusan nomor puu iii tanggal agustus sebagai pelaksanaan amanatsedangkan bagi yang mampuhal tersebut telah sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan prinsiplebih lanjut dalam putusan puu viii mahkamah telah menyatakan pendapatnya mengenai premi iuran asuransi yang selengkapnya menyatakan(vide putusan puu viii hlm berdasarkan penjelasan tersebut mak(vide putusan puu viii sedangkan(vide uud juncto ssn) terhadap permohonan para pemohon yang meminta agar(2tkp). menurut pemerintah hal demikiankhususnya terhadap undang undang dasari. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon il.ii. bahwa para pemohon yang terdiri dari, sebagaimana termuat dalam anggaran dasar (bukti p 5j, maka berdasarkan ketentuan dan uud serta mahkamah konstitusi, para pemohon mempunyai kedudukan sebagai pemohon dalam pengujian undang undang guo. iltanggal september yang harus memenuhi (lima) syarat yaitu masing masing: bukanlah permasalahan konstitusionalitas dari suatu norma, apabila para pemohon mengusulkan batas perhitungan tertentu maka dapat mengusulkannya melalui legislatif review kepada pembentuk (dpr dan presiden) terhadap anggapan para pemohon yang mempertentangkan antara undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja dengan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional. menurut pemerintah hal demikian tidak bisa dipertentangkan karena masing masing mengatur ketentuan yang berbeda. undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja mengatur jaminan kesehatan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja buruh, sedangkan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional mengatur jaminan kesehatan secara keseluruhan untuk rakyat indonesia bukan hanya pekerja buruh saja. sehingga menurut pemerintah para pemohon mencampuradukkan antara jaminan kesehatan dalam hubungan kerja dan jaminan kesehatan luar hubungan kerja. padahal antara keduanya adalah berbeda. terlebih hal demikian bukanlah merupakan kewenangan mahkamah untuk mempertandingkan antara suatu dengan lainnya. terhadap ketentuan undang undang ssn yang pada intinya terkait dengan besarnya iuran berdasarkan persentase dari upah jaminan kesehatan yang ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja, pemerintah mencatat ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut telah dinilai dan diputus oleh mahkamah dalam beberapa putusan antara lain dalam putusan nomor puu iii tanggal agustus putusan nomor puu viii bertanggal november puu ix bertanggal agustus dan putusan nomor puu x bertanggal septmohon pada perkara nomor puu iii dan pemohon pada perkara nomor puu viii dengan alasan yang diajukan oleh para pemohonerdasarkan pertimbangan tersebut atas menurut pemerintah sistem jaminan sosial yang diatur dalam ssn telah memenuhi maksud danhak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusiassssn yang berbunyi sebagai berikutsn para permohonan beranggapan ketentuan ssn telah melanggar atau merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam dan serta dan undang undang dasar yang pada pokoknyagiurkan sepenuhnya menjadi tanggungjawabrelatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah masih membutuhkan aturan tanggung jawab iuran jaminan kesehatan sepenuhnya oleh pengusaha. bahwa kewajiban pengusaha, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam melaksanakmeskipun mahkamah konstitusi telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu viii dan nomor puu 1x sepanjang mengenai pengertian prinsip gotong royong dalam guo. namun, mahkamah konstitusi tidak menyebutkan mengenai siapa saja orang badan yang mampu untuk membayar premi selain negara. berdasarkan uraian tersebut atas, para pemohon berpendapat:sn, selengkapnya harus dibaca:tentang bantuan hukum terhadap permohonan para pemohon, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa pembentukan ssn, adalahikut melaksanakan ketertiban dunia. oleh karenanya negara wajib melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara indonesia baik yang berada dalam maupun luar negeri, kota maupun hingga pelosok daerah sekalipun. guna mewujudkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, sejahtera, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu ". memajukan kesejahteraan umum", secara operasional dalam batang tubuh telah diatur kewajiban negara untuk membuat suatu sistem jaminan sosial nasional yang akan memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat indonesia. hal tersebut telah diamanatkan dalamistem jaminan sosial nasionalphk), habis masa bekerja (pensiun) maupun karena memasuki usia lanjut (manula). bahwa. oleh karenanya perlusehingga tidak benar negara mengingkari warga negaranya terhadap jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hanya dikarenakan pekerja ikut memberikan iuran jaminan kesehatan (premi) sebagaimana dimaknai oleh pemohon. bahwassn,hal ini agar keadilan social sebagaimana diamanatkan dalam uud dapat tercapai sehingga permohonan pemohon bahwa hanya pengusahaan yang memiliki kewajibtidaklah beralasan jelasberdasarkan dan uud setiap orang termasuk para pemohon bukti p 5a, bukti bukti p 6a, bukti bukti p 7a, bukti bukti p 8a, bukti bukti p 9a, bukti bukti p 10a, bukti bukti p 11aj,,yang. ketentuan pengaturan pembayaran iuran (premi) jaminan kesehatan dalam program jaminan sosial padakarena dengannomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasionalbahwa pada dasarnya ketentuan ssn merupakan pengaturan yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat dalam ssn yang telah uji materiil sebelumnya. dalam penjelasan guo menyebutkan bahwa salah satu prinsip asuransi sosial adalah besaran iuran berdasarkan persentase upah penghasilan, oleh karenanya ketentuan yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari guo secara sultats mutans terkait erat dengan hasil putusan nomor puu viii nomor puu ix dan nomor puu xsistem jaminan sosial nasional, terkait frasa batas tertentu dan bersama oleh pekerja guo tidaklah bertentangan dengan dan dan uud dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikatmenyatakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional tetap mempunyai kekuatan hukumnovember pada pokoknya tetap pada pendiriannyyang menyatakan,, sepanjang frasa batas tertentu dan frasa bersama oleh pekerjsepanjang frasa batas tertentu dan frasa bersama oleh pekerja ssn terhadap dan serta. bahwadan bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon, keterangan saksi dan ahli10j menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon mendalilkan sepanjang frasa batas tertentu dan frasa bersama oleh pekerja ssn bertentangan terhadap dan serta dan uud karena beban iuran (premi) dalam jaminan kesehatan menjadi tanggungan tenaga kerja dan pengusaha. terhadap dalil para pemohon guo mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa mengenai kewajiban pembayaran iuran, mahkamah telah berpendapat dalam putusan nomor puu viii bertanggal november yang menyatakan,?: bahwa mahkamah berpendapat yang dipermasalahkan oleh para pemohon mengenai konstitusionalitas sepanjang frasa batas tertentu dan frasa bersama oleh pekerja ssn pada dasarnya sama dengan substansi yang telah diputus oleh mahkamah pada putusan nomor puu viii bertanggal november yaitu mengenai pengujian konstitusionalitas dan ssn. oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku secara mutasi mutans untuk perkara yang diajukan para pemohon, i3.uhammad alim, maria farida indrawihamdan zelda hartono ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawiida ria tambunan, disebabkan komponen upah yang diterima pekerja tidak termasuk iuran kesehatan tetapi hanya sarana kesehatan berupa pasta dan sikat gigi, sabun mandi, sampo, pembalut dan alat cukur, deodoran, obat anti nyamuk, serta potong rambut dan sisirnyaapabila permohonan para pemohon dikabulkan, maka para pemohon yang hanya mendapatkan penghasilan rata rata upah minimum akan dapat memenuhi (enam puluh) komponen kebutuhan hidupnya, termasuk tetap dapat menabung sebesar dari upah yang terima setiap bulannya. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas,i. alasan permohonan pengujian undang undang ii. bahwa untuk mewujudk, dibutuhkan peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapatdikarenakan semakin meningkatnya12j, yang mengatur hak hak tenaga kerja atas jaminan kecelakaan kerja jkk), jaminan kematian jk), jaminan hari tua jht), dan jaminan pemeliharaan kesehatan jpk), sebagai program jaminan sosial tenaga kerja jamsostek), sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf jamsostek. dalam bentuk bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial yang bersifat dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal tenaga kerja dan keluarganya, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong, yang mendasarkan pada penekanan, demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dengan baik. pemeliharaan kesehatan dalam merupakan upaya, oleh karenanya, pengusaha diwajibkyang diharapkan tercapainya derajat serta martabat tenaga kerja dan keluarganya secara optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. untuk menjadi peserta jamsostek, maka terhadap pemberi kerja (pengusaha) dan pekerja buruh itu sendiri, diwajibkan membayar iuran (premi) termasuk pula untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebagai bagian dari (empat) manfaat program jamsostek, maka bagi pemberi kerja (pengusaha) diwajibkan membayar seluruh iuran (premi) jaminan kesehatan tenaga kerja, yang diatur dalamitu: kelompok dari upah sebulan: kelompok iii dari upah sebulan: kelompok dari upah sebulan: kelompok dari upah sebulan: jaminan hari tua, sebesar dari upah sebulan, cc. jaminan kematian, sebesar dari upah sebulan:lurahlurah(satu) huruf paling tinggi kali tkp pendapat tidak kena pajak tenaga kerja kawin dengan anak (satu) perbulan ). bahwa pada tanggal oktober pemerintah mengesahkan vide bukti sebagai penyempurnaan dari penyelenggaraan jaminan sosial yang dikelola oleh pt. jamsostek bagi tenaga kerja, aspen bagi pengelolaan dana tabungan pegawai negeri sipil pns) dan akses bagi penyelenggaraan kesehatan pns penerima pensiun veteran dan keluarganya, serta sabri bagi tentara nasional indonesia tni) dan kepolisian republik indonesia polri), dengan manfaatsebagaimana yang dimaksud bahwa berdasarkan ketentuan menyatakan:keberadaan seharusnya menjadi penyempurna dari program jamsostek, namun ketentuan telah lebih rendah dari ketentuan yang menempatkan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja sebagaiwajib memikul tanggung jawab utama dalam pembayaran iuran (premi) jaminan kesehatan tenaga kerja sepenuhnya, sebagaimana yang juga dimaksud dalam ketentuan bahwa kewajiban tenaga kerja yang turut menanggung iuran (premi) jaminan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam berpotensidengan mempertimbangkan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu viii tanggal november khususnya pada paragraf halaman yang menyatakan: .. dengan demikian, menjadi tidak adil, apabila para pemohon yang bekerja industri yang beresiko terhadap terganggunya kesehatan dan mendapatkan basic salary upah minimum rata rata sebesar rp. juta hingga rp. juta perbulan, yang digunakan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dipersamakan dengan pekerja buruh yang mendapatkan upah lebih dari rp. juta perbulan, yang dengan pendapatannya tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang mampu untuk membayar iuran kesehatannyra im) nama mahasiswa pancasila mapancas) dewan pimpinan tar daerah kabupaten bandung tan alamat jalan desa pantauan, rt rw kelurahan desa that pantauan, kecamatan pacet, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . . loan diterima persidanga2.yang menjadi salah satu kewenangan mahkamah konstitusi. maka dengan permohonan ini pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk dapat menetapkan bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas yang diajukan pemohon atas pengalihan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan pemerintah terhadap norma uud yang berbunyi: negara indonesia adalah negara hukumpemohon berkeyakinan bahwa kepastian hukum dan berjalannya sistem bernegara yang komprehensif merupakan prasyarat utama bagi tercapainya tujuan negara republik indonesia . sikap membiarkan atau mendiamkan saja pelanggaran substantif dan adanya ketidakpastian hukum terhadapbagi seluruh warga negara,warga negara dirugikan oleh apapun juga. bahwa kementerian keuangan melalui keputusan menteri keuangan nomor kmk. (bukti memang membentuk pt. iif, kementerian keuangan membentuk perusahaan swasta dan memberikan utang negara untuk perusahaan swasta pt. iif tersebut dengan perantara pt. smi: semula: semula cakupan perluasan modal target: perluasan modal lembaga lembaga pembiayaan pembiayaan infrastruktur yang lebih besar infrastruktur sehingga mencakup xx.xx menjadi menjadi: target: beroperasinya secara efektif pendirian perusahaan perusahaan pembiayaan infrastruktur pembiayaan infrastruktur iff bahwa institusi world bank dan asian development bank adb) terlibat secara aktif sejak awal mengatur dan mengarahkan pemanfaatan utang negara itu untuk pt. iif melalui pt. smi, selengkapnya dapat dilihat pada bukti dan bahwa mahkamah konstitusi telah pula membahas keberadaan pusat investasi pemerintah pip) dalam perkara nomor skin x terdapat ketidakkonsistenan, satu sisi dalam perkara nomor skin tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kemenkeu) berjuang sekuat tenaga berupaya untuk menjadikan saham kecil sebuah perusahaan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god swasta menjadi saham milik negara, sementara disisi lain dalam apbnp (uu muncul ketentuan (yang pemohon mohon di uji kan dalam perkara ini) menunjukkan bahwa pemerintah kemenkeu) dengan begitu mudahnya melepas kepemilikan negara menjadi kekayaan negara yang dipisahkan dan masuk kedalam upaya swastanisasi kekayaan milik negara, yang dampaknya luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. bahwa dalam pembahasan perkara nomor skin x tersebut mempertegas pula ketentuan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. bahwa sangat tegas pula closing statement ketua bpk hadi purnomo) dalam perkara tersebut: bpk berpendapat bahwa pembelian saham nnt tertutup oleh pip . sebagai catatan: mahkamah memutuskan bahwa bpk tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk diajukan sebagai memohon dalam perkara ini, karenanya pendapat bpk atas (terkait ketentuan tetap merupakan kewenangan bpk. bahwa pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi pada perkara nomor puu xi juga secara tegas telah menyebutkan bahwa: .. lain yang sejenisnya. pemisahan kekayaan negara pada bumn, bumi, atau nama merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa berdasarkan dua poin atas dapat disimpulkan bahwa bpk memiliki kewenangan penuh untuk menilai pengelolaan utang negara yang dilakukan oleh pt. smi tersebut, dan agar konsisten dengan penilaian bpk atas maka dapat disebutkan: bpk berpendapat bahwa pembelian saham iif tertutup oleh pt. smi. . karenanya secara substansi apa yang dilakukan oleh world bank, asian development bank adb), kemenkeu dan pt. smi yang menggunakan utang negara untuk kepentingan perusahaan swasta pt. iif adalah tidak sesuai dengan norma pengelolaan keuangan yang baik dan benar republik ini, dan itu artinya bertentangan dengan norma hukum republik ini, dan secara langsung bertentangan dengan dan uud bahwa pt. smi adalah perusahaan baru, dan bpk belum pernah melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap pt. smi, karenanya isi perut dan pengelolaan keuangan yang ada dalam pt. smi masih merupakan misteri bagi bangsa ini, masih seperti kucing dalam karung. karenanya, jika pip diserahkan kepada pt. smi seperti membeli kucing dalam karung. bahwa sebenarnya hubungan antara pusat investasi pemerintah pip) dengan keberadaan pt. smi telah telah memberikan kesimpulan yang substansinya sangat jelas bahwa pip lebih baik tidak disatukan dengan pt. smi sehingga dapat saling mendukung dalam situasi sulit (terlampir sebagai bukti kajian analisis atas penyempurnaan model bisnis project development facility kementerian keuangan penyempurnaan project development facility merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dalam merumuskan skema penyiapan proyek kps yang diharapkan dapat memenuhi harapan harapan dimaksud, muncul (dua) opsi utama yang menjadi bahan pertimbangan. dua opsi adalah sebagai berikut: opsi pertama adalah perluasan terhadap penugasan smi berdasarkan kmk tahun opsi kedua adalah penunjukan pusat investasi pemerintah pip) sebagai institusi yang mengelola dana penyiapan proyek. simpulancc.pengelola pdf alternatif blu pip sebagai pdf fund dengan sekretariat pdf pdf fund serta pengelola pdf (front office) merupakan pilihan terbaik. alasan permohonan latar belakang c1. bahwa pada tanggal januari kementerian keuangan (selanjutnya disebut kemenkeu) telah menandatangani naskah perjanjian utang luar negeri loan agreement loan number selanjutnya disebut loan agreement, terlampir sebagai bukti merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god confirmed copy loan number id loan agreement indonesia infrastructure finance facility project) between republic indonesia and international bank for reconstruction and development dated january loan agreement agreement dated january between republic indonesia borrowed ) and international bank for reconstruction and development bank ). the borrowed and the bank hereby agree follows: article loan the bank agrees lend the borrowed, the terms and conditions set forth referred this agreement, the amount one hundred million united states dollars us$ such amount may converted from time time through currency conversion accordance with the provisions section this agreement loan ), assist financing the project described schedule this agreement project ). merdeka bari jakarta tab, fax ema saketanat@mankatahkonsital god article representative: addresses the borrowed's representative the minister finance. the borrowed's address is: ministry finance c o directorate general debt management jalan lapangan banteng timur jakarta indonesia cable address: tele: facsimile: finministry jml a jakarta depkes ia the bank's address is: international bank for reconstruction and development street, n.w. washington, d.c. united states america cable address: tele: facsimile: intbafrad (mci) washington, d.c. (mci) agreed jakarta, republic indonesia, the day and year first above written. republic indonesia by: s rahmat waluyanto authorized representative international bank for reconstruction and development by: s joachim von amber authorized representative bahwa perjanjian loan agreement yang ditandatangani tersebut secara langsung telah menjadikan republik indonesia memiliki utang kepada world bank group (selanjutnya disebut world bank) c.a. international bank for reconstruction and development (selanjutnya disebut birdsar us$ (seratus juta dollar amerika serikat). dan republik indonesia berkewajiban membayar utang tersebut, mencucinya selama tahun. jadwal pembayaran utang selengkapnya dapat dilihat pada halaman the payment dates are may and november each year. schedule the terms for rekening the proceeds the loan shall be, dominates rupiah, with payment period least years, including grace period least years, and interest rate more than one month sb4 1x5 and bahwa dalam loan agreement menyebutkan: article iii project the borrowed declares its commitment the objectives the project. this end, the borrowed shall cause the project carried out resmi and the company accordance with the provisions article the general conditions and the project agreement. bahwa pada tanggal april resmi dan pii telah menandatangani project agreement loan number (terlampir sebagai bukti project agreement indonesia infrastructure finance facility project) international bank for reconstruction and development and sarana kulit infrastruktur (persero) and indonesia infrastructure finance dated april merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god agreed jakarta, republic indonesia, the day and year first above written. international bank for reconstruction and development sf: mark hagerstrom by: mark hagerstrom authorized representative warna multi infrastruktur (persero) sh emma sri martini by: emma sri martini authorized representative indonesia infrastructure finance asi: bikin buono by: bikin buono authorized representative bahwa loan agreement secara langsung telah menunjukkan secara spesifik wujud penampakan dari resmi dan wujud penampakan samar samar dari pii company ). appendix section definitions company means the limited liability company incorporated and established under the laws the republic indonesia for the purpose receiving the subordinate loan dan carrying out the project the project implementing entity. bahwa project agreement tersebut itulah lah yang secara langsung menunjukkan wujud penampakan spesifik bahwa company yang dimaksud adalah pii. (terlampir sebagai bukti project agreement agreement dated april entered into between international bank for reconstruction and development bank ), sarana multi infrastruktur (persero) ( resmi ), and indonesia infrastructure finance (the company ), acting the project implementing entity, project agreement ) connection with the loan agreement loan agreement ) dated january between republic indonesia borrowed ) and the bank. the bank, resmi and the company hereby agree follows: bahwa dengan telah ditandatanganinya naskah perjanjian project agreement tersebut maka pii telah secara langsung menjadi entitas institusi yang akan menjadi penerima manfaat pertama sekaligus menikmati hasil pertama dari penggunaan utang lugeri republik indonesia tersebut loan agreement telah dinyatakan aktif). bahwa dalam laporan tahunan pt. smi tahun (terlampir sebagai bukti disebutkan bahwa pii adalah anak perusahaan resmi, yang didirikan berbarengan dengan penandatanganan loan agreement, didirikan atas nama pemerintah ri, dan modal seniornya dari utang luar negeri yang diberikan kepada resmi itu sendiri (loan agreement). perseroan telah mendirikan anak perusahaan bernama indonesia infrastructure finance iif) pada tanggal januari yang dibentuk bersama adb, ifc dan sepanjang tahun maka perseroan atas nama pemerintah berhasil mendirikan iif pada tanggal januari melalui penandatanganan shareholders agreement, akta pendirian iif dan dokumen pendukung lainnya. gesellschaft gmb (deg) sesuai dengan keputusan rups tanggal juni rap tahun perusahaan melakukan investasi pada iif sebesar maksimal rp600 milyar dalam bentuk ekuitas dan pinjaman subordinasi, januari perseroan telah merealisasikan investasi pemerintah sebesar rp600 miliar melalui perseroan dengan membentuk anak perusahaan iif) bersama sama dengan adb, ifc, dan deg dalam bentuk penyertaan modal sebesar rp40, miliar) dan sisanya sebesar rp559, miliar sebagai convertible subordinate loan. investasi pada iif tersebut secara umum telah csl akan dikonversi sebagai penyertaan modal iif sebagaimana diatur dalam convertible subordinate loan agreement tanggal januari antara smi dengan iif, international finance corporation ifc), asian development bank adb) dan deutsche investigations und entwicklungsgesellschaft (deg). merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god selanjutnya pada laporan tahunan resmi tahun (terlampir sebagai bukti disebutkan bahwa: bentuk komitmen pemerintah melalui perseroan terhadap pembentukan iif ini adalah dengan investasi sebesar rp600 miliar dalam bentuk penyertaan atau kepemilikan awal perseroan iif sebesar ,3x atau sebesar rp40, miliar dan dalam bentuk convertible subordinate loan sebesar rp559, miliar. bahwa disebutkan pula bahwa pii adalah sektor swasta private equity yang bergerak bidang infrastruktur, maupun dengan sektor swasta baik dalam dan luar negeri, seperti iif, dan berbagai private equity, sehingga kesenjangan selanjutnya secara spesifik dijelaskan pula bahwa pii adalah entitas institusi dan atau perusahaan swasta murni: sebagai lembaga keuangan non bank, iif akan beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur swasta murni dan berorientasi komersial. bahwa laporan tahunan pii tahun menyebutkan secara tegas bahwa pii adalah perusahaan swasta (terlampir sebagai bukti indonesia infrastructure finance iif) didirikan tanggal januari sebagai lembaga keuangan non bank swasta. fakta menginjak hukum bahwa undang undang nomor tahun tentang keuangan negara (selanjutnya disebut terlampir sebagai bukti menyebutkanahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara penyertaan dan ketatausahaan modal negara pada. badan usaha merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id kedudukan hukum pemohon b1. pemohon adalah organisasi kepemudaan mapancas dewan pimpinan daerah kabupaten bandung: pemohon adalah bagian dari struktural berjenjang organisasi kepemudaan mapancas yang terdaftar kementerian dalam negeri nomor d.1i1. v (telah terlampir pada lampiran permohonan), sebagaimana yang dimaksud dalam daah terlampir pada lampiran perlengkapan permohonan), pemohon mengajukan permohonan setelah mendapat surat tugas khusus dari dewan pimpinan daerah mapancas jawa barat dan diketahui oleh dewan pimpinan pusat mapancas (telah terlampir pada lampiran permohonan) b4. bahwa berdasarkan uraian atas, maka kedudukan hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalambadan hukum publik atau privat , serta penjelasan huruf mk: yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama . bahwa uud telah menegaskan bahwa mahkamah konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman, bahwa menegaskan bahwa mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, bahwa juga telah menegas. dan penjelasan menyebutkan: yang dimaksud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god milik negara dan perseroan terbatas (selanjutnya disebut terlampir sebagai bukti menyebutkan: huruf negara dapat melakukan penyertaan modal untuk: penyertaan modal negara pada perseroan terbatas yang dalamnya belum terdapat saham milik negara . penjelasan ketentuan ini sebagai amanat undang undang nomor tahun. tentang keuangan negara . bahwselanjutnya disebut terlampir sebagai bukti menyebutkan: penerima penerusan pinjaman yang selanjutnya disebut ppp adalah pemerintah daerah atau bumn . berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa pii adalah perusahaan swasta. bahwa tujuan utama dilakukannya utang melalui loan agreement adalah diserahkannya duit hasil utang itu untuk digunakan oleh pii. bahwa smi adalah penghubung untuk dapat diberikannya utang itu kepada pii melalui project agreement. bahwa duit hasil utang yang berasal dari loan agreement yang diberikan oleh resmi kepada pii bukanlah duit yang diberikan dengan alasan untuk penyelamatan perekonomian nasional , dengan kata lain pemberian duit hasil utang kepada pii tersebut bertentangan, melanggar dan atau melawan ketentuan dari juncto bahwa duit hasil utang yang berasal dari project agreement yang diterima oleh resmi dan kemudian diberikan secara langsung kepada pii tersebut jelas bertentangan, melanggar dan atau melawan ketentuan dan norma yang diatur dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa duit hasil utang yang berasal dari loan agreement yang diberikan oleh resmi dan kemudian diberikan secara langsung kepada pii sebagai penyertaan modal dari resmi untuk pendirian pii adalah bertentangan, melanggar dan atau melawan ketentuan dari bahwa world bank, kemenkeu, resmi dan pii sebenarnya telah mengetahui ketentuan ketentuan pada dan dan karena ke tahuan nya tersebutlah maka kemenkeu, world bank, resmi dan pii kemudian menyusun, merencanakan dan menyetujui loan agreement dan project agreement dengan nomenklatur khusus indonesia infrastructure finance facility project) untuk mengakali ketentuan peraturan perundang undangan tersebut. hal tersebut nampak dalam report nomor ab4691 tertanggal april terkait appraisalthe bank has already played significant role the process development diff. the government first raised the idea establishing infrastructure financing institution soon after came office early after obtaining internal clearance initial concept, the bank team has worked closely with the government and other development partners since theron developing the proposal?. dan dalam report nomor ab4696 tertanggal april terkaidate, the bank's focus has been improve sektoral policies, establish appropriate public institutional mechanisms support privateinfrastructure, and improve the overall investment climate. the ifc's work the infrastructure sector indonesia has focused advisory work (notably the power sector) create good quality contracta structures and appropriate format for awarding concessions , merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god will majority, privately owned and expected ear return for its shareholders. the diff will commercially oriented with private sector governance,. kesimpulan mendasar dari konsep diff tersebut adalah membuka ruang kepemilikan privat pada proyek proyek infrastruktur indonesia, dan oleh karena kepemilikan swasta ini nanti akan berhadapan dengan dan maka dibentuklah satu institusi sebagai penghubung sekaligus selubung yaitu resmi, yang bertindak sebagai selubung dari pii. selubung tersebut semakin nyata sebagaimana yang ditegaskan dalam, march (terlampir sebagai bukti loan, equity investment, and project summary borrowed loan) republic indonesia equity) indonesian infrastructure financing facility company limited liability company established under the laws and regulations indonesia) investment and loan invest the equivalent rupiah million into the proposal equity capital the indonesian infrastructure financing facility company diff) and provide loan million indonesia for rekening sarana multi infrastruktur pts1), fully government owned holding company, which tum will legend the loan million its entirety diff subordinate debt. the proposed equity the asian development bank adb) will contributed pay diff's periodic calls capital and will contributed pro rata with the contributions all other shareholders. adb will subscribe maximum diff's total paid up capital. gc. implementation arrangements project management mof' directorate general state assets management will the executing agency for the project and responsible for the overall supervision and execution the project. the government will manage its investment diff through resmi. though resmi conceptualized shell company channel and manage the government's investment diff, will still have two tier board structure necessary for locally registered companies. the board directors shall responsible for the day day management the company and the board commissioners shall responsible for providing oversight function. adb will prefer have two seats the diff boc and plans designate nominee directors for its allocated directorships. adb adalah juga pemilik saham pii sekaligus pemberi utang resmi untuk menghidupi pii tersebut. adb juga bermain aar dari kantung kiri masuk kantung kanan untuk mendapatkan keuntungan ganda dari ri. dan akhirnya bahwa selubung itu kemudian diakui sendiri kemenkeu dalam laporan pinjaman pemerintah tahun (terlampir sebagai bukti pinjaman multilateral pinjaman world bank wb) indonesian infrastructure financing facility info) indonesia infrastructure financing facility diff) dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan aliran investasi bagi proyek proyek infrastruktur indonesia. pemerintah indonesia memperoleh pinjaman dari bank dunia dan adb masing masing sebesar usd juta. kedua pinjaman tersebut selanjutnya akan yang akan menghimpun modal dari berbagai pihak dalam berbagai instrument guna membiayai proyek proyek infrastruktur indonesia. pengakuan ini mempertegas fakta bahwa loan agreement itu sebenarnya adalah ditujukan untuk kepentingan pii, dan resmi hanyalah selubungnya saja, sasaran antara saja. ini adalah fakta bahwa utang luar negeri itu sebenarnya adalah untuk perusahaan swasta yang saham mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing. bahwa kepemilikan saham pii untuk pts ml pun telah dibatasi, sehingga sampai kiamat pun mayoritas keuntungan tll f pun adalah milik asing. dalam laporan tahunan pt. smi tahun digambarkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god struktur pembiayaan financing structure indonesia infrastructure finance indonesia infrastructure finance usd million loan from multilateral agencies: usd million from world bank usd million from adb equity: idr trillion han lai usd million idr billion subordinate loan initial pai shareholders: anas resmi billion adb convertible subordinate loan: deg idr billion fakta juga menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan resmi dan pii adalah sama saja jenisnya, sama sama lembaga pembiayaan, lembaga hulu dalam satu proyek infrastruktur, tetapi dibedakan antara entitas resmi dengan pii, dan faktanya ifc yang adalah satu group dengan world bank fokus pada permainan hulu terkait isu isu kontrak dan konsesi kepemilikan private atas proyek proyek sektor tenaga listrik indonesia. bahwa faktanya tersebut membuktikan bahwa pii didirikan resmi adalah sama saja usaha dan kedudukannya dengan resmi. karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa world bank, kemenkeu dan resmi sebenarnya telah merencanakan loan agreement dan project agreement ini sebagai pintu masuk bagi penguasaan private terhadap sektor hulu indonesia. objek dan sasaran pertama world bank, kemenkeu dan resmi adalah memuluskan kepemilikan ifc atas saham pii. padahal jika memang world bank sebenarnya adalah benar benar makhluk suci yang tertarik untuk terlibat dalam teknis pelaksanaan proyek infrastruktur indonesia, sebenarnya mereka cukup berhubungan saja secara langsung dengan resmi dalam bentuk pembiayaan proyek langsung yang sebenarnya telah ada pada listing resmi. dengan kata lain, world merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid bank dan kemenkeu tidak perlu repot repot memaksakan diri mereka masuk dalam sektor hulu proyek (lembaga pembiayaan) dengan membentuk entitas pii, karena faktanya pii sama saja jenis usahanya dengan resmi. government contracting financing source agency) bank ber modalnya sama pes com iu" entitas berbeda private equity business entity fund igf indonesia infrastructure other investors bahwa world bank dalam report nya nomor ab4691 tertanggal april terkait appraisal stage pada project name private infrastructure financing supp ort facility (bukti semakin mempertegas kepentingan dan urgensi mereka atas keberadaan pii, disebutkan disana bahwa the establishment diff strengthens the broad reform agenda improve infrastructure provision indonesia. , the bank can leverage its own relatively modest financial support for diff catalyzeinfrastructure investment. has jointly haired along with the government working group all stakeholders that have developed the project. the bank has also helped the government obtain indicate commitments from number partners for diff. dari keterangan ini nampak jelas adanya konspirasi yang secara sistematis, terencana dan masif yang telah dilakukan oleh world bank, kemenkeu dan resmi dengan merencanakan dan menandatangani loan agreement dan project agreement yang notabene artinya adalah pendirian entitas pii. kemudian: merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id finally, the government has requested the bank support its efforts establishing diff. addition looking the bank for financial support, the government values the bank'continued leadership and ongoing engagement with diff ensure its success. the office the directorate general state assets, ministry finance will the executing agency for the loan. the bank's loan will provided investment loan the republic lndonesia. from the bank, the funds will provided the government, which will on lend. thefunds pt. sarana multi infrastruktur smi) through subsidiary loan agreement. the smi, turn, will provide these funds diff subordinate debt. the loan from the bank expected discussed over four year period (from based the financial projections forall ff's operations. the government has established fully publicly owned holding company, smi,.to the vehicle make its investments diff. smi percent state owned enterprise under the ministry finance with the sole purpose investing in, otherwise providing funds for infrastructure financing. present its only proposed investment diff. smi will receive the funds from the government and will, turn, pass these funds diff. . dari keterangan ini nampak jelas pulatelah merencanakan duit utang dari loan agreement dan project agreement adalah dimaksudkan untuk entitas pii yang jelas jelas adalah perusahaan swasta yang berorientasi profit mencari keuntungan. bahwa world bank dalam report nya nomor ac4407 tertanggal mei terkait integrated safeguard data sheeconcrete, the project aims support the establishment diff. : tiff will operate commercial entity, with market based rates and fees. . merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god the project will have one component investment loan the borrowed that will madeavailable diff subordinate debt the borrowed. dari keterangan ini nampak jelasmerencanakan duit utang dari loan agreement dan project agreement adalah dimaksudkan untuk pendirian entitas pii. dan diperjelas bahwa pii adalah perusahaan swasta murni yang berorientasi profit mencari keuntungan. bahwa berdasarkan fakta fakta substantif diatas tentang konspirasi sistematis, terencana dan massif yang telah dilakukan oleh world bank, kemenkeu dan resmi atas dapat disimpulkan bahwa peruntukan duit hasil utang dari loan agreement untuk resmi secara substantif niat dan perbuatannya adalah bertentangan, melanggar, melawan dan atau menginjak injak hukum republik indonesia (ketentuan dari dan 2006j|. bahwa world bank, kemenkeu dan resmi sejak awal telah merencanakan peruntukan duit hasil utang dari loan agreement untuk resmi dan kemudian diserahkan untuk kepentingan pii. dengan kata lain bahwa telah terjadi konspirasi kejahatan korporasi yang sistematis, terencana dan massif untuk menginjak injak hukum republik ini. bahwa world bank sebenarnya telah mengetahui bahwa tindakannya memberikan dan atau mengalokasikan duit hasil utang dari loan agreement untuk pii tersebut adalah bertentangan, melanggar dan atau melawan ketentuan dari dan dan karena ke tahuan nya tersebut world bank kemudian menyembunyikan rencananya dengan memberikan. utang melalui entitas penghubung tergugat ii. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa ifc sebagai salah satu pemegang saham pii adalah institusi yang satu group dengan world bank. dengan kata lain bahwa world bank sebenarnya sedang memberikan utang untuk dirinya sendiri, alias keluar kantung kiri masuk kantung kanan . tindakan world bank dengan cara konyol tersebut adalah jalan bagi world bank agar dapat turut menikmati keuntungan dari operasionalnya bisnis pii, world bank mendapatkan keuntungan ganda, bunga utang plus keuntungan bisnis dari pengelolaan utang tersebut. bahwa saham milik resmi (berbadan hukum ri) entitas pii (berbadan hukum ri) pada saat pendiriannya hanya sebesar xx, sementara bagian saham yang nya adalah milik entitas yang berbadan hukum non ri. dengan kata lain sebenarnya pii adalah milik asing, !!!!: struktur permodalan capital structure indonesia infrastructure finance indonesia infrastructure finance investor til paid capital the establsmenttof (idr max commitment idr equivalent) smi ifc adb deg the remaining investment expected come from the private sector dan yang lebih menyediakannya lagi, bahwa pada tanggal maret resmi telah menjual saham miliknya pii kepada sumitomo mitsui banking corporation (badan hukum asing), sehingga akhirnya komposisi kepemilikan saham resmi pada saat pendiriannya yang hanya sekarang semakin menurun sehingga hanya tinggal tersisa saja, dan sebaliknya justru saham milik asing yang semakin meningkat dari sekarang telah menjadi !!!. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god hal ini semakin memperjelas bahwa pii sebenarnya adalah milik asing, utang untuk swasta asing !!. dan resmi sebagai bapak kandungnya justru malah terlibat transaksi nista tersebut, dia telah menjual anak kandungnya kepada pihak asing, resmi harus bertanggung jawab !!. bagaimana dengan transaksi penjualan barang milik negara (saham yang dilakukan oleh resmi tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum republik ini ??, apakah itu telah disetujui oleh dpr sebagai representasi mata dan telinga kepentingan seluruh rakyat republik ini mana buktinya ?!. susunan pemegang saham iif (chart table) (aa a0nan pan rara gea deg naa composition capital investments september value million) hal hal mengenai pemindahan kekuasaan resmi kepada jepang melalui penjualan saham barang milik negara dan lainnya yang dilaksanakan secara serampangan dan tidak seksama serta dalam tempo yang sesingkat singkatnya tersebut, kami lampirkan sebagai lampiran bahwa kesimpulan atas telah dilakukannya konspirasi kejahatan korporasi tersebut adalah fakta substantif yang menunjukkan parahnya perbuatan yang telah dilakukan oleh resmi, bahwa duit utang seluruh rakyat indonesia ternyata diperuntukkan bukan cuma untuk kepentingan perusahaan swasta saja, tetapi ternyata untuk perusahaan swasta milik asing !!. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti. , bahwa huruf pmk menegaskan, hakim konstitusi wajib?: bahwa uud telah menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum: bahwa uud. telah menegasberdasarkan uraian atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahkamah konstitusi adalah lembaga penegakan hukum dan keadilan.dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu (perihal pengujian nomor tahun tentang pemerintah daerah, terlampir sebagai lampiran danmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pii merupakan perusahaan swasta milik asing yang berorientasi keuntungan, dan dalam operasionalnya, keuntungan tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan besarnya saham pemiliknya, keuntungan tersebut untuk asing !!. rakyat republik indonesia utang kepada asing untuk digunakan oleh asing itu sendiri dan untuk kepentingannya sendiri ?!. asing dapat keuntungan ganda, untung dari bunga utang yang dibayar plus untung deviden dari operasional entitas pii. tragis !!, sepertinya ada yang salah dengan republik ini, sepertinya kita sedang dibodohi, dan lebih bodohnya lagi jika kita hanya diam terbentang bengkong bodoh dan sadar bahwa kita sebenarnya telah dibodohi. entahlah nurani wni mana yang kuat melihat perbuatan resmi membodohi bangsa ini, kalau kuat, itu artinya the golden way nya mario teguh sepertinya cuma gambaran pemesan kosong siang hari bolong. bahwa tindakan resmi menandatangani loan agreement sebagai induk dari munculnya project agreement secara jelas menunjukkan bahwa resmi adalah eksekutor atau pelaksana lapangan dari perilaku menginjak hukum republik ini. bahwa tindakan resmi membuat dan menandatangani project agreement yang menyebabkan seluruh rakyat jadi utang kepada world bank tersebut adalah kesalahan yang sangat sangat fatal. tindakan resmi yang notabene adalah pengguna uang negara tersebut jelas sangat mengerikan, sangat tidak terpuji dan sangat membahayakan serta jelas jelas telah merontokkan fundamental perekonomian republik indonesia, yaitu menambah utang secara serampangan, ngawur dan menginjak hukum !!. dan yang jelas resmi telah membuat anak cucu seluruh rakyat republik indonesia menerima surat tagihan utang dan beban pembayarannya. dan mengingat usia resmi yang sekarang ini mau didapatkan dengan mengelola duit pip pusat investasi pemerintah) sebagaimana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan guo, maka dapat dipastikan bahwa resmi telah wafat peace saat utang tersebut lunas pada tahun nanti. mengingat agenda wafat itu, dapat dipastikan bahwa resmi dapat lepas tangan begitu saja dan tidak lagi menanggung pembayaran utang tersebut sebagaimana tanggungan seluruh anak cucu indonesia dari sabang hingga merauke. secara sederhana fakta menginjak hukum dan pemerintahan yang dilakukan oleh resmi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: gambar perusahaan negara dan perusahaan derah syarat ditetapkan dalam apbn apbd dapat memberikan nm), mn, (penyertaan modal dalam keadaan tertentu wtt untuk menyelamatkan perekonomian nasional ken perusahaan swasta gambar perusahaan negara dan perusahaan derah ai: syarat ditetapkan dalam apbn apbd dapat memberikan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional anak merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid gambar asal sape loan agreement & ) ga) pasa pos 1f ajang (aa komitmen maksimum jumlah modal disetor kepemilikan investor commitment max initial paid capital shares (ekuivalen idr) pts pasat agar laporan0 ifc adb aa deg total kerugian konstitusional bahwa dalam kehidupan kesehariannya seluruh rakyat republik indonesia telah membayar berbagai macam jenis pajak, cukai dan retribusi negara (selanjutnya disingkat pajak). rakyat di pajak dari mulai konsumsi barang kebutuhan pokok sehari harinya (dari mulai sembako hingga color) yang telah dikenakan pajak, bahkan ketika itu masih dalam proses produksi dan belum sampai pasar (bahan bakunyamembeli kebutuhan itu pasar (angkutan umumnya di pajak, ojek dan becak pun di pajak), kemudian rakyat di pajak lagi ketika membeli kebutuhan itu ppn), kemudian rakyat di pajak lagi lagi ketika mau membawa kebutuhan itu kembali rumahnya, dan rakyatmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god anggaran pendapatan dan belanja negara republik indonesia apbn ri). pembayaran pajak dari rakyat dalam apbnp (terlampir sebagai bukti: pendapatan pajak bumi dan bangunan: pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. pembayaran pajak dari rakyat itu adalah dari total penerimaan apbnp: dan penerimaan hibaariknya untuk operasional negara ini, rakyat harus membayarkekurangan rencana akan belanja tersebut. perkembangan ekonomi dan .i, menteri keuangan dengan komisi dpr realisasi apbnp ana jakarta, mei pena asan tepi tar si, dan str get, potensi, dani ben akan data nik sindikasi berkas potensi ersten pln jumlah penduduk" gowa k15 tahun pantat penduduk aan milik pekerjaan atas" lana mmp0 ten sial ann juta jumlah terdaftar memerankan spt wiraswasta bayar ld. sit pajak bet #menarik ketika rakyat selalu dilihat sebagai target, isi saku rakyat dijadikan target bacakan, isi saku anak cucu seluruh rakyat menjadi potensi pemasukan saku negara untuk membayar jasa pengelolaan saku negara itu sendiri. dan apbnp juga menunjukkan bahwa kinerja terbaik seluruh bumn se republik ini (bumn adalah payung nya resmi) itu hanya berkontribusi mengurangi beban negara hanya sebesar triliun saja, dan itu hanya saja dari kinerja terbaik setoran rakyat. cukup menggelikan sebenarnya jika menilai kinerja terbaik seluruh bumn yang mentereng mentereng republik ini itu, menyedihkan ketika angka kinerjanya bahkan angkanya kurang dari angka zakat minimal rakyat saja (angka zakat minimal itu baru angka kinerja bumn kel, bagaimana dengan angka kinerja resmi sebagai bumn kelas sekian itu ?!, bisa dipastikan nol persen angkanya !!. karenanya jelas aneh, jika disatu sisi saat ditanyakan kinerja angka setor nya, resmi pasti mencoba terus berlindung dibalik mantra mantra standard tugas suci nya sebagai bumn yang berbisnis tidak mencari keuntungan, sementara disisi lain gambar gembur menunjukkan kinerja ke kapitalis annya saat meminta duit triliun dari apbn, bahkan sekarang ngelunjak meminta duit triliun dari duit rakyat yang ada pip. inilah pola kesalahan berpikir, kontradiksi pola berpikir, standar ganda, ngaku miskin ketika minta duit rakyat tetapi ngaku kaya ketika berhadapan cup cup didepan rakyat seakan akan adalah dewa penyelamat yang diturunkan dari langit untuk mensejahterakan rakyat, padahal duit yang diakuinya itu adalah duit dari rakyat juga. mereka sebenarnya cuma mau numpang makan saja dari duit rakyat itu, cuma mau.menghidupkan kompor dapur rumahnya saja, ngusulin asap dapur rumahnya saja dengan alasan sebulan asap dapur itu adalah hasil kerja lebar nya, cuma meningkatkan kesejahteraannya saja dengan alasan itu dari hasil gaji nya, menyedihkan, kontradiksi dengan pernyataan presiden pada pembukaan konferensi asia afrika jcc, jakarta, april the world that inherited today still draught with global injustice, inequality and violence. global injustice and inequality are clearly display before us. when hundreds people the northern hemisphere enjoy the lives super rich, while more than billion people the southern hemisphere struggle with less than dollars per day, then global injustice becomes more visible before our eyes . dan mungkin cara berpikir kontradiktif seperti inilah yang dikenal dalam dunia psikologi sebagai kecenderungan gangguan mental psikopat. dan karenanya inilah pula urgensi kenapa pemohon mengajukan permohonan pengujian norma atas guo tersebut, kewajiban rakyat menjunjung hukum dan pemerintahan republik ini dari rongrongan korporasi korporasi psikopat. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god fakta angka dibawah pasti dapat semakin memperjelas kontradiksi itu app pendapatan bagian laba bumn sebagaimana dimaksud pada (l)penyertaan modal negara pmn) pmn kepada bumn #nyheter cuma triliun, tapi minta triliun ?!, untuk melaksanakan tugas suci mensejahterakan rakyat ?!, untuk disejahterakan maka rakyat harus lombok triliun ?!, untuk membayar gaji dan fasilitas kesejahteraan para aparatur pengelola bumn itu sendiri ?!, keadilan bagi seluruh rakyat indonesia ?!,entah kemana perginya nurani berbangsa republik ini ?!. also feel the global injustice when group established nations are reluctant recognize that the world has changed. the view that the world economic problems can only solved the world bank, the international monetary fund, and the asian development bank, outdated view . pidato presiden ri, disatu sisi: app, termasuk investasi yang sudah disalurkan kepada pln persero) dan pihak lainnya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pmn kepada bumn sarana multi infrastruktur sementara disisi lain: pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf diperkirakan sebesar rp25upiah). menarik ketika ternyata uang rakyat yang akan diberikan kepada resmi itu ternyata jumlahnya hampir sama besarnya dengan total pembayaran pbb seluruh rakyat republik ini. bumi, tanah dan air rakyat hanya untuk resmi ?!. entah kemana perginya nurani republik ini ketika tukang ojek dan buruh buruh pabrik non umr kecamatan majalaya kabupaten bandung harus membayar pbb tiap meter persegi rumah petak kontrakan 3x2m nya. entah kemana perginya nurani bangsa ini ketika petani petani miskin kecamatan pacet kabupaten bandung harus membayar pbb bagi tiap jengkal sawah dan ladangnya yang berada diatas bukit terjal yang itupun mereka harus berjalan kaki selama jam setiap harinya untuk dapat merawat sawah dan ladangnya itu. entah kemana perginya nurani sila pertama pancasila ketika seluruh sajadah yang diletakkan tiap rumah warga negara republik ini harus membayar pbb untuk tiap centimeter persegi sajadah tersebut. ironis, karena faktanya ternyata pembayaran pbb itu semua hanya untuk membayar kenikmatan kehidupan aparatur resmi serta fasilitas gagah gagasan kertas kertas kapitalis prospektus bisnis resmi saat cup cup depan para rentenir rentenir asing agar turut serta menambahi utang negara republik ini. semuanya cuma numpang makan dari uang receh saku kecil rakyat. #mungkin pidato presiden depan kepala kepala negara lain saat pembukaan konfrensi asia afrika atas ada baiknya ditambahkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god satu paragraf lagi jika presiden akan ber pidato depan konfrensi rakyat were republik ini also feel the indonesian injustice when group established company are reluctant recognize that the indonesia has changed. the view that the indonesia economic problems can only solved the world bank, the resmi, and the pii, very very outdated view . (wni, juni bahwa utang luar negeri republik indonesia dibayarkan kepada para rentenir global melalui apbn ri, demikian juga dengan pembayaran utang luar negeri pada loan agreement utang negara untuk resmi. sehingga menjadi jelas bahwa uang dari bermacam macam pajak yang dibayarkan oleh pemohon dalam kehidupannya adalah uang yang digunakan apbn untuk membayar utang negara yang digunakan oleh resmi. karenanya jika utang negara dilakukan dengan cara menginjak hukum, maka artinya pemohon harus membayar untuk tindakan menginjak hukum tersebut. dan jika pemohon mendiamkan saja peninjauan hukum tersebut, maka secara langsung secara substantif dan normatif bahwa pemohon artinya telah terlibat, menjadi bagian dan melindungi acara peninjauan hukum tersebut. bahwa uang pembayaran pajak dari pemohon itu juga digunakan untuk membayar operasional berjalannya pemerintahan republik ini. karenanya jika utang negara dilakukan dan dibayarkan dengan cara menginjak injak uang pembayaran pajak dari pemohon yang niatnya agar pemerintahan republik ini dapat berjalan dengan baik, maka artinya pemohon harus keluar uang untuk membayar suatu tindakan menginjak injak pemerintahan republik ini dan atau pemohon menjadi terlibat menghancurkan sendiri pemerintahan republik ini. tentu ini suatu hal yang sangat sangat konyol, acara menginjak hukum yang dilakukan oleh orang lain tetap harus dibayar oleh pemohon, bayangkan bahwa perbuatan hukum itu saja jelas jelas jelas telah merugikan pemohon secara langsung, dan kontrolnya sudah dirugikan tetap saja pemohon harus membayar untuk kerugian yang dialami karena acara peninjauan hukum yang dilakukan.oleh orang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god lain itu, pemohon sudah jatuh tertimpa tangga namanya, konyol jika pemohon harus membayar untuk itu. apapun alasannya, tentu ada yang salah dengan substansi normatif bernegara republik ini jika pemohon harus membayar untuk kerugian ber warga negara itu, dan karena keanehan acara itulah maka sekarang ini pemohon hanya dapat meminta perlindungan kepada konstitusi republik ini, meminta perlindungan kepada mahkamah konstitusi. putusan nomor puu x adapun kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon, menurut mahkamah beatensi: semoga fakta fakta dibawah ini dapat memperjelas ke spesifik an yang pasti akan terjadi pada pos pengeluaran apbn republik ini: grafik perkembangan cicilan utang negara w " w w a42 j pokok aan2 bunga d total w uwv iv jurnal ekonomi.org merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godperihal pengujian undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, terlampir sebagai lampiran dan kemudian dikuatkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi (perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang sumber daya air, terlampir sebagai lampiran, bahwa secara spesifik menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tersebut telah menunjukkan bahwa proses peradilan mahkamah konstitusi adalah proses juga merupakan penegakan hukum republik ini, penegakan bahwa. semua pelanggaran hukum adalah tidak sesuai dan atau bertentangan dengan konstitusi, bahwa secara spesifik juga menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu x dan nomor puu xi tersebut juga menunjukkan, bahwa yang akan uji normalnya tersebut adalah tentang apbn, dan itu terkait langsung dengan kepentingan seluruh rakyat republik indonesia. bahwa berdasarkan uraian uraian atas,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tabel posisi utang indonesia tahun posisi utang penduduk setiap satu penduduk punya mind siusiber: panas citra diolah dari direktorat jenderal pengelolaan utan kementerian naungan ri. spesifik akan terjadi?! pasti terjadi pada anak cucu pemohon, anak cucu yang tangani menghabiskan dan yang menikmati utang itu, anak para penonton utang, anak cucu bagian cleaning service resmi, anak cucu pembantu rumah tangga pegawai mahkamah konstitusi, anak cucu hakim konstitusi, seluruh anak cucu republik ini. putusan nomor skin x atau tidak terelakkan bagidan sebagai pertimbangan pemohon melampirkan tagihan utang dari world bank kepada seluruh anak cucu indonesia (terlampir sebagai merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid bukti semoga deretan daftar menu tagihan yang pasti akan terjadi itu dapat membuka mata hati kita semua agar jangan lagi bermain main dengan nasib seluruh anak cucu rakyat indonesia, janganlah lagi tergoda membebani generasi penerus republik ini dengan tagihan pembayaran utang psikopat itu. pinjaman negara yang dimanfaatkan untuk hal hal yang produktif?! sulit untuk menyebutkan yang mana utang yang dapat disebut utang yang produktif itu, karena faktanya menunjukkan bahwa setelah utang tersebut masuk indonesia kemudian diputar dalam bentuk rupiah, kemudian menghiasi ikan rupiah, tetapi pembayaran utang tersebut masih tetap dalam bentuk dollar usd$), devaluasi kenaikan nilai tukar itu terus terjadi tiap penetapan apbn. sulit menyebutkan jika ada utang yang produktif, karena faktanya devaluasi kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah itu dalam kasus resmi ini saja hingga (tiga puluh persen), tahun saat utang itu dimasukkan apbn dan diserahkan resmi dan diserahkan pii, nilai satu dollar apbn masih angka rp. (sembilan ribu rupiah) tetapi saat harus membayar utang itu nanti, apbnp saja harus mengeluarkan dana untuk membeli satu dollar senilai rp. (dua belas ribu lima ratus rupiah), artinya keuntungan putaran utang negara resmi dan pii itu pasti telah habis dimakan oleh devaluasi nilai tukar dollar terhadap rupiah, itupun baru tahun bagaimana dengan tahun tahun berikutnya ?!. dan parahnya lagi, utang tersebut ternyata bukan digunakan dengan sekuat tenaga oleh resmi dan pii, mereka hanya bertindak sebagai investor saja, karena faktanya duit tangan itu malah ditempatkan perbankan sebagai simpanan alias deposito mereka, dan justru perbaikan lah yang memutar duit itu. dan ketika duit itu masuk perbankan, duit itu dipinjamkan lagi rakyat dengan bunga membludak naik hingga (dari naik menjadi artinya saat rakyat ingin mencicipi duit utang itu, rakyat harus menanggung beban bunga utang itu hingga kali lipat, membayar bunga utang 6y6 world bank plus membayar bunga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god utang perbankan. bagaimana dengan resmi ?!, resmi menikmati selisih bunga deposito beban rakyat itu. bukti deposito call doc) bank rakyat indonesia, tbk deposito berjangka bank rakyat indonesia, tbk bank tabungan negara, tbk bank syariah mandiri bank muamalah indonesia, tbk s0. bank btn bank syariah bukopin bank syariah mega bank syariah bri bank jabar banten kisaran tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun tingkat suku bunga efektif rata ' rata tertimbang deposito berjangka per tahun b,6719o duetnya di deposito kan perbankan nasional ?!, pendapatan dari penempatan perbankan nasional bagaimana dengan pii ?!, sama saja, duit utang itu juga dijadikan beban rakyat, dapat dilihat laporan tahunan pii (bukti perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi dari smi yang merupakan pinjaman penerusan dengan jumlah masing masing sebesar usd dari asian development bank adb) dan world bank wb) catatan pada tanggal desember pokok pinjaman yang sudah ditarik dari fasilitas pinjaman subordinasi masing masing sebesar usd dari adb dan usd dari wposito berjangka rupiah pihak berelasi bank mandiri persero) tbk bank rakyat indonesia persero) tbk bank sumitomo mitsui indonesia bank negara indonesia persero) tbk pihak ketiga bank international indonesia tbk bank uob buana indonesia tbk bank oclc nbsp tbk bank climb niaga tbk bank permata tbk dolar amerika serikat pihak berelasi bank mandiri persero) tbk pihak ketiga bank climb niaga tbk bank uob buana indonesia tbk bank international indonesia tbk bank permata tbk jumlah jumlah duetnya di deposito kan perbankan pendapatan dari penempatan perbankan nasional ?!. kemudian bagaimana dengan hubungan antara utang negara yang disimpan disapu perbankan dan diputar oleh perbankan ?!, janganlah resmi dan pii, pusat investasi pemerintah pip) itu sendiri pernah diingatkan oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) tentang duit ngeles itu dalam(terlampir sebagai bukti dalam bentuk penempatan pada deposito bank umum. secara makro, dana pip yang ditempatkan dalam perbankan menjadi beban pemerintah, karena sumber dana investasi pemerintah berasal dari utang dengan biaya yang besar. karenanya, jika ketentuan guo tetap diberlakukan, maka sepertinya pemohon telah didudukkan secara langsung meja judi para rentenir penambah beban rakyat. fakta fakta lainnya terkait permainan petak umpet' ala resmi pii terlampir sebagai lamptensi kerugian kedepan bahwa rencana penyerahan asset pip kepada resmi ketentuan guo adalah rencana yang prematur, terburu buru dan tanpa perencanaan yang matang, persis sama seperti saat perencanaan utang dari adb untuk pii dan resmi pada tahun yang lalu, karena faktanya utang itu sendiri adalah asal tandatangan saja (bukti laporan pinjaman pemerintah tahun loan |25t6an0 loan signing date januari2010 maturity tahun termasuk grace period tahun commitment charge ot5tepat first payment date september2014 pinjaman diff ini belum efektif karena masih terdapat beberapa persyaratan mengefektifkan yang belum terpenuhi yakni: belum diperolehnya izin usaha iif: belum diperolehnya persetujuan menteri hukum dan ham atas akta pendirian iif: belum ditunjuknya ceo dan cfo iif: belum ditunjuknya environmental and social staff, manual operasi iif belum berlaku. belum terpenuhi semua asal tandatangan saja, teknis nya nol besar terkait dengan rencana mendadak triliun sebagaimana ketentuan guo, pemohon melampirkan satu kajian tentang isi perut terkait skenario teknis trio kemenkeu pip resmi (terlampir sebagai bukti dan kajian itu sendiri menyimpulkan bahwa: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddan pengelola pdf alternatif blu pip sebagai pdf fund dengan sekretariat pdf pdf fund (back office) serta pengelola pdf (front office) merupakan pilihan yang terbaik. kemudian ada jugajuga memberikan berbagai rekomendasi penyempurnaan pip, tetapi tidak ada satupun rekomendasi itu yang mengarahkan untuk menyerahkan duit rakyat yang ada pip itu kepada resmi, padahal saat pemeriksaan itu berlangsung sebenarnya resmi telah beroperasi, dan jika itu memang dipandang oleh bpk perlu menyerahkan duit itu kepada resmi, maka tentu bpk telah merekomendasikannya. dan secara khusus bpk belum pernah memeriksa resmi, karenanya upaya untuk menyerahkan duit pip kepada resmi tersebut jelas prematur dan terburu buru. karenanya jika ketentuan guo diberlakukan, maka pemohon jelas ngeri ngeri tidak sedap karena perenang regangan pengelolaan yang ada, janganlah duit resmi yang remang remang pengelolaannya karena merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, duit rakyat pip yang jelas jelas itu saja masih tetap remang remang pengelolaannya. mengerikan jika duit rakyat diletakkan sebagai taruhan meja judi rentenir global. fakta juga menunjukkan bahwa sebenarnya resmi selama beroperasinya telah terlibat secara aktif dalam bisnis perdagangan air , bisnis yang telah ditetapkan oleh mahkamah konsitusi (melalui putusan nomor85 puu xi perihal pengujian nomor tahun tentang sumber daya air) sebagai bisnis yang inkonstitusional alias bisnis yang tidak pancasila. bahwa resmi terlibat secara aktif merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dalam bisnis tersebut sebagai aktor utama dalam proyek spam bulan jawa timur (terlampir sebagai bukti gambar struktur transaksi proyek air bulan ppk unit pengelola dab) dukungan kelayakan pencak regresi spn jaminan jati pemprov jatim nan per ofttaker) perjanjian fasilitasi pjp pt smi kerjasama pemprov dan kabupaten kota pasokan air| pembayaran perjanjian konsesi pink badan usaha curah tarif pemberian delegasi kepada pada unit pengelola untuk menandatangani perjanjian jual beli air dam dam perjanjian jual beli air antara badan usaha unit pengelola dab perjanjian jual beli air antara unit pengelola dab pelayanan air perdana dam dam tarif perjanjian penjaminan pii badan usaha perjanjian regresi pii ppk pemberian dukungan kelayakan proyek vgf) dukungan dari pemkab pemkot kepada dam dam pelayanan kepada end user dan penarikan tarif selain itu proses penetapan acara mendadak triliun untuk resmi sebagaimana ketentuan guuah kecepatan yang sempurn'udon dan semakin ngeri ngeri tak sedap dengan acara mendadak triliun untuk resmi itu, jangan jangan ini penyelundupan anggaran, penyelundupan yang resmi terhadap apbnp dan yang lebih menariknya lagi, tanggal mei gorontalo, menkeu dan sdr. fadel sebagai ketua komisi dpr fadel adalah anggota dpr dari daerah pemilihan gorontalo) mulai mengenalkan acara mendadak triliugorontalo: may meh m3, yan ak, ona span stem maan bela mean eni dea tepian snn tenan tenan tan sam wat sanga pan 2et aa. tep menteri keuangan bambang p.s. bojonegoro melakukan kunjungan kerja provinsi gorontalo, kamis( kemenkeu foto bagus menkeu lakukan kunjungan kerja gorontalo jakarta, kemenkeu menteri keuangan menkeu bambang p.s. bojonegoro melakukan kunjungan kerja provinsi gorontalo pada kamis jumat mei selama dua hari, menkeu dijadwalkan melakukan audiensi dengan beberapa pihak terkait gorontalo.direktorat jenderal perbendaharaan provinsi gorontalo. ketua komisi dpr fadel muhammad juga turut hadir bersama direktur utama sarana multi infrastruktur emma sri martkeu dorong pemda investor manfaatkan smi jumat, mei vib debby haryanto mano gorontalo, (antarasulteng.com) menteri keuangan bna bambang bojonegoro mendorong pemerintah daerah dan tg investor memanfaatkan sarana multi infrastruktur (smi), untuk membangun infrastuktur sosial gorontalo. tau rip menkeu bersama ketua komisi dpr fadel muhammad mengunjungi sejumlah infrastruktur seperti rumah sakit aloi sabre dan pltu molotabu gorontalo, yang telah dan berpeluang untuk mendapatkan pinjaman dari smi, kamis. termasuk pembangunan infrastruktur rumah sakit alusi tita tia sabre bisa dibiayai melalui smi, juga terminal kota gorontalo dan pasar. infrastruktur sosial seperti ini bisa mendapatkan pinjaman dari smi." tugasnya saat fadel muhammad (kanan). foto antara! andika berkunjung gorontalo. akan menjadi mengerikan bagi pemohon jika ternyata benar bahwa proses munculnya hingga ditetapkannya guo adalah sebuah proses transaksional. jika memang itu yang terjadi, maka pemohon jelas akan kehilangan kesempatan ikut mencicipi duit triliun untuk resmi itu karena wakil rakyat pemohon dpr (daridpr ri. karenanya ini jelas kejahatan ham berat, diskriminasi bagi penikmat triliun, inkonstitusional karena uud jelas dpr ri) tetap bersamaan kedudukannya dengan warga gorontalo dalam hukum dan pemerintahan untuk ikut mencicipi duit triliun itupernah menginjak hukum dan atau bekerjasama dalam acara menginjak hukum. dan secara normatif bahwa uud telah secara tegwajibkan pemohon untuk menjunjung tinggi hukum ri. bahwa uud yang tidak terlepas dari pembukaan uud adalah merupakan wujud dari tujuan dan tegaknya harga diri serta kedaulatan bangsa ini. dengan kata lain, acara menginjak hukum adalah perbuatan meruntuhkan harga diri dan kehormatan bangsa ini, sekaligus menghancurkan kedaulatan bangsa ini. .13 merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god terkait dengan norma penguji dalam permohonan ini, bahwa sesuai dengan kewajiban konstitusional pemohon pada norma uud yang secara tegas telah menyebutkan kewajiban pemohon sebagai warga negara republik indonesia untuk menjunjung hukum dan pemerintahan: kemudian huruf juga telah menyebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan bentuk meningkatkan kesadaran hukum: kemudian huruf menyebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. dan huruf menyebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, karenanya tindakan nyata pemohon untuk menjunjung hukum dan pemerintahan termasuk adalahatau tidak sesuai atau bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengingat pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii (terlampir sebagai lampiran yang menyebutkan:. b.22a. mengingat pendapat hakim konstitusi maria farida indrawi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi maria farida indrawi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pilar mpr ri perlu dikeluarkan dari dipa apbn mpr sindonews com ila mpr kali persilakan kali isa si, tapi tanpa istilah pilar rico africa jumat, april wib m. abang kim pata bie arena ketua hamdan zoek dok sindo: yahoo) sindonews.com mahkamah konstitusi mk) tidak mempersoalkan rencana majelis permusyawaratan rakyat mpr) yang tetap akan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, meskipun frasa empat pilar itu telah digugurkan kemarin. "yang dimaksud oleh putusan mahkamah itu, hanyalah menghilangkan istilah empat pilar. empat pilar itulah yang inkonstitusional," ujar ketua mahkamah konstitusi mk) hamdan zelda, kantornya, gedung mk, jalan medan merdeka barat, jakarta pusat, jumat beranda profil galeri sekretariat jenderal event majelis republik indonesia man b2 sina jeli aa. perpus yawanaran rai dewan prem seat nan umma ji) ewan perda kulan dae ran ptt atp berita terkini pemahaman kepada masyarakat junimart gersang: media harus telusuri bbb baaaaaagaaaaaaaw jumat, agustus berita ahmad masalah: secara ekonomi, indonesia dijajah kapitalisme global pan anggota mpr, ahmad masalah, depan peserta ika sebagai pale ran cyan training trainers pilar lingkungan tni dan polri, agustus bandung, jawa barat, mengutip apa gan tni jaan yang pernah dikatakan presiden soekarno bahwa polri sekarang kita menghadapi penjajahan nekolim, sebuah ing, agu bentuk penjajahan baru. men ha ahmad masalah juga mengutip apa yang pernah disampaikan oleh panglima tni jenderal gatot haa. yan nurmantyo bahwa sekarang kita sedang melakukan peperangan namun bukan peperangan konvensional sn! tapi perang modern. p4) tag "|| perang modern disebut lebih canggih dibanding perang perang konvensional sebab dampaknya lebih dahsyat. perang modern pun esensinya sama yakni perebutan sumber daya alalembaga republik indonesia pengawal konstitusi gmni bergerak cepat dan langsung gelar diklat hukum rabu, agustus aek iii tani paha tata itu macan kameo kst p ro rmol diklat hukum yang diikuti k2dsr kader seni diharapkan melahirkan pengacara pengacara publik yng hands dan profesional, serta tidak kehilangan roh dan semangat nasionalismanya untuk tatap menjaga sista n2gara kebangsaan melalui pengabdian bidang hukum acara mahkamah konstitusi demikian disampaikan kasus umum dpp smm, ahmed masalah, saat mantap3ikan sambutan dalam acara diklat hukum yang digelar dpp smm kerja sama dengan mahkamah konstitusi dan hans spider foundation hotel sari psn pacific, jakarta selasa, acara inidisslanggsrakan tangga! agustus dan diikuti oleh orang kader semi yeng berlatarbelakang sarjana hukum kegiatan ini merupakan debut pertama3 dpp gmni yeng baru saja terpilih dua hari isu susu hari minggu agustus insya allah dalam waktu dekat dpp gmni juga akan menandatangani kesepakatan kerja sama atau mall dengan kepala badan nasional penanggulangan terorisme empat) dan juga kerja sama dengan lembaga lembaga dan ormas lain," ujar ahmad daerah. sementara itu, ketua yeng juga alumni 'seni, arif hidayat, dalam sambutannya mengatakan bahwa lembaganya sisi untuk bekerja sama dalam rangka menghadirkan pros2s peradilan yang fair agar hak hak konstitusional warga negara yang bersengketa dapat terpenuhi memerlukan kerja dengan berbasis kalangan terutama dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sadar konstitusi demikian arief (asal .14republik indonesiapilar mpr ri perlu dikeluarkan dari dipa apbn mpr (gambar termuat dalam permohonan) bahwa konspirasi peninjauan hukum yang telah dilakukan secara sistematik, terencana dan massif yang telah dilakukan oleh world bank, kemenkeu, resmi dan pii dengan menjadikan resmi sebagai eksekutor langsung dari peninjauan hukum itu adalah perbuatan yang melecehkan dan merusak tatanan hukum dan kedaulatan bangsa ini, infiltrasi asing terhadap bangsa ini, penjajahan terselubung. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa harga diri, kehormatan bangsa dan kedaulatan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum bagi bangsa ini tidaklah dapat dinilai dengan materi remeh remeh . harga diri, kehormatan dan kedaulatan adalah harta benda milik diri yang paling berharga muka bumi ini. dan rakyat sendiri sebenarnya pernah merasakan beratnya konsekuensi tersebut. diwajibkan pengadilan amerika serikat untuk membayar ganti rugi lebih dari rp. triliun kepada karana bodas company llc yang berbadan hukum cayman islands, tetapi sahamnya dimiliki caithness energy, florida power light dan women corp berbadan hukum us. dari perkara karana bodas company ini menunjukkan bahwa hakim hakim mahkamah agung amerika serikat ternyata sangat menghargai dan memuliakan warga negaranya, siapapun yang merugikan warga negaranya pasti akan mereka hukum. warga negara amerika yang merasakan dirugikan oleh siapapun juga dimuka bumi ini dipersilahkan menuntut keadilan, dan putusan mereka tidak akan terpengaruh oleh apapun juga. kemuliaan bagi tiap sen dollar pajak, cukai, materai dan retribusi yang telah dibayarkan oleh warga negara amerika untuk menghidupi aparatur hukum mereka, peradilan, hakim dan mahkamah agung mereka. bahwa ganti rugi yang wajib dibayarkan dalam perkara kbc tersebut artinya pembayaran itu (melalui institusi apapun yang membayarnya, misalnya pertamina) tetaplah artinya pemohon juga yang membayarnya, membayar harga diri, kehormatan dan kedaulatan karena terlanjur di putuskan kan sebagai bangsa yang tidak taat hukum. bahwa tahun hingga hari ini churchill mining plc churchill) yang berbadan hukum inggris sedang berperkara pengadilan csid arbitrase internasional, churchill menuntut mengganti rugi sebesar rp. triliun. dan jika dikabulkan itu artinya yang membayarnya nanti jelas adalah pemohon juga. entah mengapa begitu luar biasanya orang orang asing dimuliakan dieja mahkamah peradilan mereka, peradilan penuh kemuliaan, penghargaan atas harga diri dan kehormatan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god churchill mining receives written confirmation supreme court decision indonesia jamie ashcroft june zam churchill mining lon:chl) today said was actively the company revealed april that notations the register the moving forward with its international arbitration claim supreme court showed the court intended reject the appeal. after received written confirmation that its appeal the indonesian supreme court had failed. the company revealed april that notations the register the supreme court showed the court intended reject the appeal. are disappointed the written decisions confirming the rejection our appeal, said chairman david guinlivan. are underway with the international arbitration claim against the republic indonesia seek legitimate remedy for our shareholders and protect our rights foreign investor indonesia. the firm has been entrenched legal battle against the indonesian government. dan menariknya dalam perkara churchill dan tuntutan ganti rugi triliun nya tersebut, sebenarnya churchill bukanlah hanya sedang mengadili atau memperkarakan sejenis perkara sengketa bisnis atau dunia per saudagar an saja, karena sebenarnya perkara itu sendiri telah diputuskan oleh mahkamah agung ri. direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id putusan mo. kini2011 berikut dalam perkara pt. ridlatama trade perindo, diwakili oleh farce basrewamn, selaku direktur pt. ridlatama trade perindo, kewarganegaraan indonesia, beralamat grand bintaro jalan bintaro permai raya jakarta selatan, mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi pt. ridlatama trade perindorp. & ap b januar oleh marina sidabutar, sh., mh. hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, prof. or. ahmad sukaraja, sh., ma.ari sugiarto, sh., mh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak hakim hakim anggota ketua tid. prof. or. ahmad sukarela., sh. ma. ttd. marina sidabutar, sh. mh. ttd dr. imam soebechi. sh. erhananya, churchill csid sebenarnya sedang menuntut pengadilan negeri kalimatan timur, pengadilan tinggi tun jakarta dan mahkamah agung ri. churchill sedang menuntut hukum indonesia. pengadilan indonesia sedang diadili pengadilan csid yang berada dalam yuridiksi negara singapura. ini fakta bahwa sebenarnya putusan mahkamah agung sedang diadili peradilan world bank. hubungan antara world bank csid bird ifc adalah sebagaimana yang disampaikan mister roberto dancing kapata secretary general csid and senior vice president and general counsel the world bank) dalam acara first annual conference interpretation under the vienna convention the law treaties , london pada january you know, the expression world bank group short hand for five international organizations: the international bank for reconstruction and development bird),the international development association ida), international finance corporation ifc), the multilateral investment guarantee agency tiga), finally, the international centre for settlement investment disputes csid). the four financial institutions the world bank group are headed the same president while, the csid, the general counsel bird hastraditionally been elected the administrative council serve the secretary general csid. the personnelworking for csid its entirety employed bird, though assigned docsid . sederhananya bahwa sekjen bird adalah sekjen csid, karyawan bird adalah juga karyawan csid. dalam kasus churchill csid artinya putusan pengadilan kalimatan timur, putusan pengadilan tinggi tun jakarta dan putusan mahkamah agung sedang diadili oleh world bank. hukum indonesia sedang diadili oleh peradilan world bank group. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sya international centre for settlement investment disputes churchill lining plc republic indonesia pos case na. isi procedural order xo,a provisional measures professor gabrielle kaufman konter. president ihe tribunal ir. miichag! hwang sc, dimana pee albert jan san den fire, arbiter ratan ajar tarian per. palem can daan were tab! ar. status icao langer prima face jurisdiction ma, itas undisputed that the tribunal has the power recommend provisional measures primer maling its jurisdiction. however, the tribunal will 1x0t exercise such power unless has prima jamie jurisdiction. the tribunal will therefore assess whether there isa pen fecit basis for jurisdiction ration pertoire, alone mentoring, rarfone fennponis, and sorang valmasanis. the responden signature the csid conversion. the claiming claims bea united kingdom opsional, and the united kingdom also simnatory the csid convention. this, trauma ias prima cie jurisdiction regione permias. koba eee uas tebal lama radicals kano ahir frresbedidat riko trilsimal dang aang sepi apapun pendapat hakim pengadilan dan mahkamah agung ri, pakar hukum dan ahli penghapus bahasa, tetapi faktanya bahwa disaat warga indonesia telah dibodohi oleh world bank, disaat itu juga institusi pengadilan indonesia sebenarnya sama saja nasibnya, sedang diadili peradilan world bank, sedang dikerjai world bank, arghhh!! @!? 0j, $?!! sebagai catatan akhir fakta (terlampir sebagai bukti menunjukkan: keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang rencana strategis kementerian keuangan tahun program hrektorat jenderal kekayaan negara toa sen rena penanggung jawa. instansi terkait wen semula: departemen keuangan semula semula: semula (p12a9) perluasan modal depkes, dep cakupan perintah modal target: perluasan modal lembaga pembiayaan lembaga pembiayaan lembaga pembiayaan infrastruktur menjadi: infrastruktur infrastruktur yanglebih (besar sehingga mencakup menjadi oo. (pusat) pembentukan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai anak menjadi: perusahaan sarana pendirian perusahaan menjadi: uli infrastruktur sm) pembiayaan infrastruktur target: beroperasinya secara efektif perusahaan pembiayaan infrastruktur hef ditetapkan jakarta pada tanggal januari (arteri keuangan sri mulyani indrawi fakta menunjukkan bahwa memang loan agreement itu memang dimaksudkan untuk pii, sebuah perusahaan swasta, perusahaan yang mayoritas sahamnya milik asing, seluruh anak cucu indonesia menanggung utang mereka. dan yang pasti semoga saat pendirian pt. sarana multi infrastruktur yang kemudian biasa disingkat disingkat pt. smi sebenarnya bukanlah singkatan yang sama dengan menkeu itu sendiri sri mulyani indrawi alias smi, yang kebetulan saat ini menjadi pembesar world bank. semoga resmi bukanlah berhala pemberdayaan aparat kemenkeu kepada mantan menterinya. petit berdasarkan alasan alasan yang telah disampaikan diatas,'.:oan agreement loan number id: bukti fotokopi project agreement loan number id: bukti fotokopi laporan tahunan pt. smi tahun bukti fotokopi laporan tahunan pt. smi tahun bukti fotokopi laporan tahunan pt. iif tahun bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang keuangan negara, bukti fotokopirepublik indonesia nomor merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godukti fotokopi report nomor ab4691: private infrastructure financing support facility project appraisal stage, bukti fotokopi report nomor ab4696: private infrastructure financing support facility project concept stage: bukti .: fotokopi: bukti fotokopi kemenkeu: laporan pinjaman pemerintah tahun bukti fotokopi report nomor ac4407: private infrastructure financing support facility project integrated safeguard data sheet concept stage: bukti fotokopi apbnp penerimaan perpajakan, bukti fotokopi bpk ri,bukti fotokopi novia jenis kepala subbidang risiko ekonomi keuangan, dan sosial pada pusat pengelolaan risiko fiskal, badan kebijakan fiskal): kajian analisis atas penyempurnaan model bisnis project development facility kementerian keuangan, bukti fotokopi panitia lelang proyek kerjasama pemerintah swasta sistem penyediaan air minum kps spam) bulan, ringkasan eksekutif pra studi kelayakan memorandum informasi): proyek kerjasama pemerintah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsetiap orang. terkait dengan permohonan yang dimohonkan pemohon, maka secara substansi ketentuan yang dimohonkan diujikan oleh pemohon menunjukkan address nya adalah pemerintah sebagai pengelola pusat investasi pemerintah pip), dan selanjutnya menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya, sejalan dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xb.22b. kemudian mengingat amanat konstituslanjutnya untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat , pemerintah diwajibkan meng address kan lagi pip kepada pt. smi, dan akhirnya pt. smi menjadi penerima akhir address nya. pt. smi dapat disebut menjadi penerima akhir address karena pt. smi adalah bumn, yaitu bumn pemilik kekayaan negara yang dipisahkan , yang setiap saat sesuai dengan mekanisme pasar dapat menjual. dirinya sendiri (saham kepemilikannya) kepada siapapun tanpa melalui mekanisme apbn. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god swasta sistem penyediaan air minum kps spam) bulan, bukti fotokopi rapat dengar pendapat rdp) komisi dpr dengan kemenkeu, februari bukti fotokopi rapat dengar pendapat rdp) komisi dpr dengan pt.smi: februari bukti fotokopi keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang rencana strategis kementerian keuangan tahun bukti fotokopi daftar tagihan utang world bank kepad,merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id (legal standing) sebagai berikut: bahwa pemohon adalah organisasi kepemudaan mahasiswa pancasila mapancas) dewan pimpinan daerah kabupaten bandung yang telah mendapatkan surat tugas khusus dari dewan pimpinan daerah mapancas jawa barat dan diketahui dewan pimpinan pusat mapancasapbn p sebagaimana diuraikan atas, dengan alasan yang pada pokoknya: undang undang guo adalah tentang apbn yang menyangkut kepentingan seluruh warga negara republik indonesia maka karenanya pemohon memiliki kepentingan konstitusional secara langsung terhadap pengujian undang undang guo: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god yang menurut pemohon telah menginjak hukum republik indonesia. resmi telah melakukan konspirasi kejahatan korporat yang sistematik, terencana,. dengan kata lain,penikmat hasil pertama dari ketentuan guo, bahwa jika guo diberlakukannomor puu x1 dan jika ketentuan tersebut tidak diberlakukan: i3. menimbang bahwa berdasarkan syarat syarat sebagaimana diuraikan pada paragraf dan paragraf serta dihubungkan dengan dalil pemohon merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sebagaimana dijelaskan pada paragraf atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pemohon, sebagai organisasi kepemudaan, yaitu mapancas, dalam hal ini secara spesifik mapancas dewan pimpinan daerah kabupaten bandung, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat. namun demikian, bukti bukti yang diajukan pemohon sama sekali tidak ada hubungan dan tidak menjelaskan keberadaan pemohon sebagaimana didalilkan yaitu sebagai badan hukum melainkan bukti bukti yang menerangkan keberadaan pemohon sebagai organisasi kepemudaan, bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal agustus panel hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon yang intinya mengingatkan bahwa organisasi kepemudaan bukanlah badan hukum privat. lagi pula, kerugian sebagaimana diterangkan pemohon dalam permohonannya bukanlah kerugian hak konstitusional badan hukum privat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan badan hukum privat. oleh karenanya panel hakim menasihatkan agar pemohon memperbaiki permohonannya, khususnya mengenai uraian perihal kedudukan hukum (legal standing) agar disesuaikan dengan kualifikasi pemohon, dalam hal ini sebagai organisasi kepemudaan, sehingga uraian perihal kerugian hak konstitusional pemohon pun harus disesuaikan relevansinya dengan kualifikasi pemohon sebagai organisasi kepemudaan dimaksud, setidak tidaknya dengan memberikan penjelasan yang merujuk pada ketentuan dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga nya yang dapat menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan: bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya, yang diterima dalam persidangan mahkamah tanggal agustus dan diperiksa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal agustus pemohon tidak lagi mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat melainkan sebagai organisasi kepemudaan. namun demikian, dalam perbaikan permohonan dimaksud, mahkamah tidak menemukan sama sekali uraian yang dapat membawa mahkamah pada pendapat bahwa setidak tidaknya terdapat korelasi antara kerugian hak konstitusional pemohon dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kualifikasi pemohon sebagai organisasi kepemudaan melainkan hanya tambahan uraian yang menerangkan bahwa pemohon mapancas) telah terdaftar kementerian dalam negeri nomor d.1ii1. v dan penjelasan bahwa pemohon (in cast mapancas dewan pimpinan daerah kabupaten bandung) telah mendapatkan surat tugas dari dewan pimpinan daerah mapancas jawa barat yang diketahui oleh dewan pimpinan pusat mapancas untuk mengajukan permohonan guo. dengan tambahan uraian demikian, pemohon kemudian mendalilkan dirinya telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam (vide perbaikan permohonan, halaman bahwa karena tidak jelasnya uraian perihal kedudukan hukum pemohon sebagaimana diuraikan pada angka atas, padahal prima face mahkamah menganggap permohonan ini cukup penting, mahkamah mencoba mencari kaitan antara kedudukan hukum pemohon dengan kerugian hak konstitusional pemohon dalam alasan alasan permohonan dengan maksud agar permohonan guo memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaannya tahapan pemeriksaan persidangan. namun demikian, ternyata pemohon dalam alasan alasan permohonannya justru menerangkan dalil dalil berkenaan dengan praktik yang dikatakan telah dilakukan oleh pt. sarana multi infrastruktur. dengan demikian, menurut mahkamah, permohonan guo sesungguhnya bukanlah pengujian konstitusionalitas norma undang undang melainkan persoalan penerapan norma undang undang yang dimohonkan pengujian: menimbang, oleh karena telah nyata bagi mahkamah bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo sehingga mahkamah tidak perlu memeriksa pokok permohonan maka dengan berdasar pada mk, tidak ada agensinya bagi mahkamahakbar, santo, menahan m.p sitompul, dan suhartono, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal satuwahiduddin adamsyang dimaksud dengan siapapun diatas dapat berupa perseorangan maupun perseroan, baik lokal maupun interlokal, dalam negeri maupun luar negeri, asing maupun tidak asing, dan model inilah yang biasa dikenal dengan istilah swastanisasi , swastanisasi pusat investasi pemerintah. dan karenanya ketentuan yang dimohonkan diujikan oleh pemohon menurut pemohon adalah acara address meng address kan yang salah, alias salah alamat . b.22c. jika pemohon tidak mematuhi ketentuan yang menurut pemohon salah alamat tersebut (misalnya pemohon menghalang halangi secara langsung ketentuan tersebut dengan upaya misalnya dengan menggembar pintu kantor presiden agar presiden tidak dapat kantor dan tidak dapat menandatangani peraturan pemerintah sebagai peng halal an dilakukannya transaksi yang salah alamat tersebut), maka negara dapat memaksakan ketentuan itu kepada pemohon dan pemohon dapat dikenakan sanksi jika tidak mematuhinya, sebagaimana substansi pertimbangan dalam pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii (tersebut pada poin atas). dan negara akan memaksakan ketentuan itu kepada pemohon dan pemohon dikenakan sanksi karena tidak mematuhinya dengan sanksi yang ada pada peraturan perundang undangan lainnya, misalnya menghukum pemohon dengan penghinaan kepada presiden. dan inilah potensi kerugian konstitusional pemohon yang berupaya menegakkan bahwa negara ini adalah negara hukum. b.22d.pip adalah milik pemohon sebagai warga negara republik indonesia (konsepsi kepemilikan kolektif seluruh rakyat yang dikelola oleh pemerintah), karenanya pip adalah milik rakyat yang pengelolaannya ada didalam mekanisme apbn, dan ketika itu berubah karena ketentuan guo menjadi kekayaan negara yang dipisahkan (pengelolaannya diluar mekanisme apbn), maka pemohon secara langsung juga akan terikat dan wajib untuk turut mematuhi ketentuan address tersebut. dan secara langsung inilah kerugian konstitusional pemohon jika guo diberlakukan, kerugian pemohon yang sedang melaksanakan kewajiban menjunjung hukum dengan tidak ada kembalinya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god maka pemohon mengajukan permohonan ini karena mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memaksakan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan atauud bahwa pemohon beranggapan bahwa undang undang guo yang diujikan tersebut adalah bertentangan dengan dan undang undang dasar selengkapnya alasan akan pemohon jelaskan alasannya dalam pokok permohonan dalam permohonan ini. adapun secara sederhana alasan permohonan pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikutnya. selain itu bahwa undang undang yang mohon diujikan dalam permohonan ini adalah tentang apbn republik indonesia, yang menyangkut kepentingan seluruh warga negara republik indonesia, maka karenanya pemohon memiliki kepentingan konstitusional secara langsung terhadap pengujian ini.. bahwa pemohon beranggapan bahwa resmi telah menginjak hukum republik indonesia, resmi telah melakukan konspirasi kejahatan korporat yang sistematik, terencanamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.dan jika guo diberlakukannyamahkamah konstitusi nomor puu xi dan fakta menunjukkan bahwa resmi juga telah menjalankan praktek bisnis yang tidak pancasila dan atau tidak konstitusional tersebut.. dan jika ketentuan tersebut tidak diberlakukan,. pelanggaran terhadap norma hukum dan pemerintahan tentu akan menyebabkan terjadinya ketidak komprehensif annya jalannya pemerintahan dan ujungnya akan menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan republik ini. dan akhir dari semuanya adalahkewajiban pemohon untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam norma dan uud dan jika kewajiban pemohon ini dihalang halangi oleh siapa pun juga, maka itu artinya hak konstitusional pemohon juga. telah. dirugikan.wi certainty pekerjaan ibu rumah tangga alamat cluster emerald garden blok bintaro rt. rw kelurahan parigi, kecamatan pondok aren, kotamadya tangerang selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada surya bhakti batubara, s.h., m.m., pasti hutagaol, s.h., dan robert karuhun siahaan, s.h., para advokat pada surya batubara associates law firm yang beralamat wisma intra asia, gedung annex lt. jalan prof. dr. soepomo, nomoro ant,uu"': lebih lanjut: bahwa, selain itu, dahkamah konstitusi, bahwa, meskipun undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun menyatakan terhadap materi muatan dan atau bagian dalam undang undangoleh karenamohon tidak diperbolehkan mengajukan kasasi sehingga telah menghambat hak pemohon untuk mencari keadilan. iv. alasan alasanbelum adamua perkara pidana dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas: bahwa, dengan demikian setiap orang dapat memperjuangkan keadilan bagi dirinya masing masing sampai tingkat pengadilan tertinggi sehingg,dalamketentuan sebelum diberlakukanagung adalah ketentuan yang diatur oleh kurap, dalam dan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikuttersebut oleh panitera ditulis dalam.: bahwa, setelah adaka hak setiap orang untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas, telah dibatasi, dicabut dan dihilangkan: bahwa, pembatasan yang dirasakan oleh pemohon pada saat ini disebabkanketidakadilan yang dialami oleh pemohon semakin mempertajam rasa ketidakadilrlu diketahui bahwa maksud diadakannya pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada disebutkan dalamitu sebagai berikut: pembatasan ini, disamping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ma,", bahwa, dariada (dua) alasan mengapa pembuatan undang undang nomor tahun membatasi perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada melalui ketentuan huruf yaitu: untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ma,: bahwa, maksud untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ma, sudah sangat jelas bertentangan dengan uud yang memberi hak konstitusi kepada setiapbatasan dengan cara mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan mahkamah agung telah membuat perbedaan hukum bagi warga negara indonesia yang terkena perkara pidana yang diancam lebih dari (satu) tahun denganrbedaan perlakuan hadapan hukum ini, telah melanggar uud khususnya mengenai perlakuan yang sama hadapan hukum dan telah menghilangkan hak konstitumbentuk undang undang seyogianya tidak melucuti atau mengebiri hak konstitusional dari seseorang, khususnya wni dan tidak membuat perbedaan hak untuk mengajukan kasasi berdasarkan lamanya ancaman hukuman yang dibawakan pada setiap orang, bahwa, norma konstitusi dalam uud berhakekatkan hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, termasuk dalamnya pemohon, sehingga adalah tidak benar jika seseorang dilarang untuk mengajukan kasasi atas putusan yang didakwa dengan ancaman pidana kurang dari (satu) tahunimbulkan diskriminasi terhadap pencari keadilan, khususnya bagi pemohon untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan yang dirasakan tidak adil, hanya karena alasan berbeda ancaman hukuman dengan mereka yang ancaman hukumannya lebih dari (satu) tahun: bahwabahwa, mengukur substansi keadilan tidak hanya terletak pada "berapa lama ancaman pidananya", tetapi lebih dari itu, yakni apakah putusan yang upaya hukuman itu telah dijatuhkan berdasarkan kebenaran dan keadilan yang sejati: bahwa, kecenderungan setiap perkara diajukan adalah merupakan buah dampak dari rendahnya kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, yang dibuat oleh hakim pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang sudah barangtentu berkualitas rendah pula. adalah tidak sepantasnya, akibat dari rendahnya kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat bandianggung oleh setiap orang dengan cara tidak diperbolehkan mengajukan kasasi, apabila kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding telah sesuai dengan nilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, maka kecenderungan setiap perkara diajukan akan berkurang dengan sendirinya sehingga tidak diperlukan adanya pembatasan sepertikali lagi upaya hukum (kasasi) untuk mencari keadilan yang seadil adilnya tidak boleh digantungkan pada "kecenderungan" dan atau "berapa lama ancaman pidana yang dibawakan", dengan demikian berapa lama pun pidana yang dilancarkan tidaklah dapat menghalangi seseorang untuk berjuang mendapatkan keadilan yang seadil adilnya sampai tingkat peradilan tertinggi mahkamah agung), bahwa, maksudharus ditempuh dengan cara membuat program peningkatan kualitas hakim yang mengadili sehingga kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding bisa sesuai dengan nilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat dan yang pada akhirnya dengan sendirinya akan mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ma. bahwa, dalam perkara pidana yang dihadapi pemohon, kualitas hakim yang mengadili sangatlah rendah sehingga kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sangat merugikan pemohon, dengan alasan sebagai berikut: bahwa, judex facts sangat tidak memahami maksud dan tujuan dari dibuatnya nomor tentang kdrt yang merupakan ketentuan peraturan utama yang dilanggar dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yang mana dalam telah dengan tegas disebutkan bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk melindungi seseorang terutama perempuan (dalam hal ini pemohojudex facts tidak mempelajari dengan cermat isi dakwaan dari jaksa penuntut umum sebelum mengadili perkara yang dihadapi pemohon. dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum telah jelas disebutkan bahwa pemohon telah disekap dan dipukuli oleh (tiga) orang laki laki. bila judex facts yang mengadili perkara yang dihadapi pemohon, mempunyai kualitas sesuai dengan nilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, tentulah judex facts tidak akan menghukum pemohon yang menjadi korban dalam penyerapan dan pemukulan yang dilakukan oleh (tiga) orang laki laki. bahwa, judex facts tidak bisa memahami keadaan mencekam pada malam terjadinya peristiwa yang dakwaan oleh jaksa penuntut umum. pada malam kejadian tersebut, pemohon disekap dan dipukuli oleh (tiga) orang laki laki, yang tentunya akan mati bila tidak melakukan pembelaan diri. naluri pemohon untuk bertahan hidup telah memaksa pemohon untuk melakukan sesuatu agar tidak mati pada malam hari itu juga. bahwa, judex facts tidak memahami fakta yang berkaitan dengan "hal hal yang menyertai perbuatan, yakni "alasan subjektif dan objektif vana mempengaruhi sikap bathin terdakwa", sehingga telah mengakibatkan judex facts tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa ini adalah merupakan tindakan pembelaan darurat noodweer), bahwa berdasarkan kuhp, yang berbunyi: "tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain,berkaitan dengan perkara pidana yang dihadapi ini, pemohon memang wajib untuk tidak menyakiti orang lain (menggigit), namun berdasarkan fakta fakta yang ada, pemohon "terpaksa" dan "terdesak" memilih jalan itu untuk memenuhi hak kewajiban hukum dalam bentuk "menggigittujuan untuk menyelamatkan dirinya. bahwa hal ini selaras dengan pendapat s.r. santri dalam buku asas asas hukum pidana indonesia dan penerapannya, penerbit alumni alam petehaem jakarta halaman mengatakan: "konkritnya, seseorang yang diserang sebenarnya tidak boleh menyakiti apalagi sampai menghilangkan jiwa orang lain, walaupun orang lain itu adalah penyerang. tetapi dalam batas batas tertentu seperti ditentukan dalam tidak dapat diharapkan bahwa seseorang manusia yang mampu membela diri, akan berdiam diri saja. sepanjang pembelaan itu layak menurut perhitungan, maka pembelaan itu dibenarkan walaupun akan ternyata merugikan kepentingan penyerang. hanya anak anak atau yang sangat lemah sakit antara lain yang tidak akan melakukan pembelaan fisik, dan tindakan berdiam diri atau mengadu bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum": bahwa, dengan demikian jelaslah bahwa andaikata ada tindakan "penggigitan", hal itu dilakukan bukan "dengan maksud" untuk "melakukan kekerasan fisik" terhadap saksi korban, melainkan "dengan maksud" untuk menyelamatkan diri dari serangan, pemukulan dan penganiayaan yang lebih fatal terhadap pemohon: bahwa, judex facts tidak menguasai jalannya persidangan tindak pidana yang dihadapi pemohon, sehingga membuat pertimbangan hukum judex facts tidak berdasarkan tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan, antara lain: bahwa, saksi bambang heru setiyanto dalam pemeriksaan persidangan, menerangkan bawah sumpah bahwa saksi ini tidak melihat pemohon menggigit saksi korban, namun dalam pertimbangan hukum judex facts disebutkan bahwa "saksi bambang heru setiyanto melihat pemohon menggigit saksi korban: bahwa, saksi bernama irwan riyadi tidak bersedia hadir persidangan walaupun telah dipanggil oleh jaksa penunsebanyak dua kali, namun dalam pertimbangan hukum judex facts disebutkan bahwa irwan riyadi hadir persidangan dan menerangkan dibawah sumpah" bahwa, saksi korban bernama rahman rezky tidak pernah menyatakan telah dipukul oleh pemohon, namun dalam pertimbangan hukum judex facts disebutkan bahwa "saksi rahman rezky menyatakan telah dipukul oleh pemohon": bahwa, apa yang dialami oleh pemohon adalah adanya putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang kualitasnya sangat rendah serta sangat tidak sesuai dengan nilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.rupakan yang memaksa pemohon untuk menerima putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan nilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga merupakan pelanggaran hak asasi manusia: bahwa, ketentuan huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun guo merupakan yangdalam hal ini hak pemohon. dengan demikian, makproporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar uud bahwa, sementara itumenimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpast"perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun" tersebut justru menimbulkan suatu keburukan (kudarat), bahwa, dengan demikian.rus dinyatakan tidak berlaku atau setidak tidaknya ditunda penggunaannya sampai kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dapat ditingkatkan dan telah sesuai dengan nilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, bahwa,mbatasi hak untuk mencari keadilan yang dijamin oleh konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk mencari keadilan: bahwa, akibat adanya frasa guosoalan pencari keadilan menjadi larut marut, karena masyarakat pada umumnya menggunakan kurap sebagai pedoman mencari keadilan sementara lembaga peradilan menggun: bahwa, sejauh yang pemohon ketahui, kurap yang menyata, belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. bahwa, dilingkungan lembaga peradilaagung dianggap sebagai lex specialis derogat legi generalis, namun bagi masyarakat pada umumnya, yang sudah sejak awal menggunakan kurap, pada prinsipnya tetap menggunakan kurap yang telah lebih dulu lahir darjelas jelas bertentangan dengan konstitusilah menimbulkan dualisme hukum dan meniadakan kepastian hukum ditengah masyarakat pencari keadilan karena ada (dua) ketentuan undang undang yang berbeda isinya, bahwa, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang diciptakan olehberakibat pada konstitusionalitas frasa ago, bahwa, untuk melihat konstitusionalitas, bahwa, seandainya kurap pernah dicabut dinyatakan tidak berlaku atau dianggap sebagai lex specialis derogat legi generaji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali": bahwa, permohonan uji materiil atasiajukan kali ini berbeda dengan permohonan uji materiilitu: a1. perkara nomor puu ii1vperkara nomor puu v yang mengujiingkungan lembaga peradilan, namun menurut pendapat pemohoadalah yang melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam uud bahwa, selain perbedaan aturan yang adengan kurapsebutoleh sebab itu, telah nyata adanya bahwud khususnya uud, bahwa, akibatk pemohon untuk mengajukan kasasi yang sebelumnya diperbolehkan oleh kurap yang telah sesuai dengan uud menjadi terhdari keseluruhan uraian atas, jelas bahw adalah bertentangan dengan uud khusus ketentu, bahwa, berdasarkan hal hal atas, mengingat undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi dapat mengeluarkan penetapan vbersama ini, pemohon mohon perkenan majelis hakim konstitusi untuk menerbitkan penetapan, yang memerintahkan pada ketua pengadilan negeri jakarta selatan untuk tidak menerbitkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa permohonan kasasi pemohon tidak dapat diterima, sampai dengan adanya putusan perkara ini: bahwa, tujuan dari permohonan penetapan ini adalah untuk mencegah timbulnya kerumitan hukum dikemudian hari apabilaguo dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, sementara pemohon telah mendekam dalam penjara sebagaitidak mempunyai atau memiliki kekuatan hukum mengikatjadi selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "perkara pidana yang diancam dengan pidana denda": memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya:wi certainty: bukti fotokopi surat dakwaan reg. perkara pdm. jkt si euhutusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. sus pn. jkt. sel tanggal mei bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi jakarta nomor pid pt.dki tanggal juni bukti fotokopi surat kuasa pemohon untuk kasasi, bukti fotokopi permohonan kasasi nomor akta. pid pn. jkt. seldengan demikian, terhadap hal tersebutseorangan warga negara indonesia yang merupakan terpidana berdasarkan putusan pengadilan tinggi jakarta nomor pid pt.dki, bertanggal juni juncto nomor pid. sus pn. jkt. sel, bertanggal mei dan tidak diperbolehkan mengajukan kasasi. pemohon merasa dirugikan dan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya huruf ma. pemohon mendalilkan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya frasa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun" yang tercantum dalam huruf ma, menyebabkan pemohon tidak dapat mengajukan kasi3 10j)selain itu, oleh karena menurut penilaian mahkamah permohonan guo telah jelas sehingga tidak perlu mendengarkan keterangan ahli atau saksi, baik dari dpr, presiden, maupun pemohon, atau pihak terkait lainnya, maka mahkamah langsung menjatuhkan putusan dalam permohonan guo tanpa melanjutkan pemeriksaan dalam sidangemohon dan memeriksa bukti surat tulisan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa adanya frasa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun dalam ketentuan guo maka pemohon tidak diperbolehkan mengajukan kasasi dan pemohon dalam hal ini tidak dapat mencari keadilan: bahwa penjelasan yang menyatakan pembuatan ketentuan tersebut hanya berdasarkan kecenderungan setiap perkara dilakukan kasasi dan untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sic!), alasan tersebut telah melanggar dan merugikan hak konstitusional pemohon, karena frasa kecenderungan adalah bersifat relatif atau tidak pasti, karenanya tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sesuatu, i3. menimbang bahwa sebelum menyatakan pendapatnya secara spesifik terhadap dalil pemohon, mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah normasebagai berikutmenurut mahkamah ketentuan huruf telah memperlakukan sama setiap orang muka hukum, sebab ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang, tidak hanya berlaku bagi pemohon. dengan demikian dalil pemohon bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalnyuud yang menjadi dasar pengujian kedua dari pemohonilaian mahkamah, ketentuan yang dimohonkan pengujian kostitusionalitasnya tidak bersifat diskriminatif, sebab berlaku untuk semua orang, khususnya yang dijatuhi pidana penjara yang ancaman pidananya selama satu tahun, sehingga dengan demikian, dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya bukan berarti setiap orang bebas semaunya. seseorang juga harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain. kepentingan pemohon bukanlah satu satunya yang harus diutamakan, akan tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. karena itulah uud menegaskan, antara lain, bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan itu: i3. menimbang bahwa pembentuk undang undang telah membatasi perkara pidana dengan menentukan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau yang diancam dengan pidana denda sebagai perkara yang tidak dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi. pengajuan kasasi perkara pidana kepada mahkamah agung, sebagai institusi peradilan negara menjadi milik semua warga negara, harus juga dibatasi. pembatasan telah merupakan kelaziman yang berlaku berbagai negara baik yang menganut tradisi common law maupun civil law system. pembatasan tersebut, antara lain, untuk menjaga terlalu banyaknya perkara yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, serta untuk meningkatkan kualitas putusan judex facts. pembatasan tersebut berlaku umum tidak hanya berlaku untuk pemohon, sehingga asas keadilan yakni persamaan kedudukan muka hukum terjamin, sehingga tidak dapat dikatakan diskriminatif sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, i3. menimbang bahwa menurut uud semua hak asasi manusia dapat dibatasi dengan undang undang dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan tersebut,1945j|: i3agung, perkara nomor puu x yang menguji1 yang menguji dan huruf huruf. bahwa, dari perkara perkara tersebut atas, tidak ada satupun yang mengujrmohonan pemohon kali ini memiliki perbedaan mendasar dengan perkara tersebut atas dan belum pernah uji oleh. bahwa,ahwa, pemohon adalah terdakwa, warga negara indonesia dan telah divonis dalam perkara pengadilan tinggi jakarta nomor pid pt.dki juncto nomor pid. sus pn. jkt. sel, namun tidak diperbolehkan mengajukan kasasi, sehingga dirugikan oleh. berlakunya ketentumaterialis akbar ttd. ttd. dewa gede lagunaabkan pemohon tidak dapat mengajukan kasasi, yang tentu saja telah melanggar hak asasiimbulkan kerugian atas hak hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud . bahwa, selengkapnya,aturketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diajukan upaya hukum, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh mahkamah agung": bahwa,mempunyai peran utama dan sangat menentukan hilangnya hak setiap orang (ic. pemohon) yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam nomor tentang kdrt, untuk mengajukan kasasi dalam mencari keadilan, yang disebabkan oleh karena ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama (empat) bulan: bahwa, berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakuhal ini adalah kurap, mengatur sebagai berikut: terhadap putusan perkara pidana yang dien', bahwa, ketentuan ini merupakan yang selaras dengan hak asasi hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan yang terkandung dalam undang undang dasar bahwa, adanya frastelah menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat, dan ketidakpastian hukum, dan juga membuat hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia yang dijamin oleh uud menjadi tidakn'uukberdasarkanm! atau setidak tidaknyayang dikemukakan atas, jelaslahtelah memenuhi syarat, yak, sebagaimana disampaikan atas, pemohon adalah terdakwa dan telah divonis dalam perkara pengadilan tinggi jakarta nomor p1d pt.dki juncto nomor pid. sus pn. jkt. sel namun tidak diperbolehkan mengajukan kasasi, sehingga merupakan "perorangan warga negara indonesia" yang dirugikan sebagaimana dimaksud mk. oleh karena itu, pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang. bahwa, berdasarkan seluruh uraian atas menunjukkan bahwa pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusionalill. pernyataan pembuka bahwa, pemohon dakwa oleh jaksa penuntut umum, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: bahwa terdakwa dwi certainty als anti pada hari selasa tanggal juli sekitar jam wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulanmpat giant point square lebak bulus jakarta selatan atau setidak tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum pengadilan negeri jakarta selatan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istyang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa pada hari selasa tanggal juli sekitar jam wib, terdakwa kebetulan ada tempat tersebut yaitu giant point square lebak bulus jakarta selatan dalam rangka ada yang mau terdakwa beli apotek dan tiba tiba terdakwa kadang oleh sdr. rahman rezky, sdr. irwan riyadi dan sdr. bambang heru serta security kemudian sdr. rahman rezky, sdr. irwan riyadi dan sdr. bambang heru langsung marah marah dan berteriak teriak terhadap terdakwa serta mau memukul terdakwa depan umum sambil mereka mengucapkan, "kamu kemana saja gak pulang pulang, anak gak tau diri, kena pengaruh ajaran sesat, penyembah berhala, dan yesus kamu makan taik", kemudian terdakwa bawa pos security dan bawa masuk ruangan pos tersebut dengan ruangan dikunci dan dalam ruangan hanya ada terdakwa, sdr. rahman rezky, sdr. irwan riyadi dan sdr. bambang heru. kemudian sdr. irwan riyadi memukul terdakwa arah dahi dalam keadaan tangan dikenal sambil mengatakan "kemana saja kamu selama ini" dan mengeluarkan kata kata kotor terhadap tuhan dan agama terdakwa kemudian sdr. irwan riyadi melakukan pemukulan yang kedua dada sedangkan sdr. rahman rezky memegangi kedua tangan terdakwa dari belakang sambil mendorong terdakwa arah sdr. irwan riyadi kemudian terdakwa berusaha untuk melepaskan pegangan sdr. rahman rezky tetapi keras sekali pegangannya hingga terdakwa menggigit tangan sdr. rahman rezky agar melepaskan pegangannya tetapi pegangan sdr. rahman rezky sangat keras kemudian terdakwa mengembalikan badan dengan tetap berusaha melepas pegangan sar. rahman rezky dengan cara menggigit dada sdr. rahman rezkyigitan terdakwa menyebabkan sdr. rahman rezky mengakibatkan luka luka bekas gigitan. bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dwi certainty alias anti korban sdr rahman rezky mengalami, hasil pemeriksaan: tampak beton pada regio thor regio brachii kiri. kesimpulan: memar pada dada kanan, dada kiri dan lengan atas kiri kelainan kelainan tersebut disebabkan oleh karena trauma tumpul sesuai visum repertum dari pusat pertamina yang ditandatangani oleh dr. andhika putra pada tanggal juli perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam nomor tentang kdrt, bahwa, judex facts tidak cermat mempelajari isi dakwaan jaksa penuntut umum dan tidak dapat menilai bahwa seandainya terdakwa (yang kecil mungil) tidak berusaha untuk melepaskan pegangan laki laki berbadan besar (bernama rahman rezky), terdakwa (yang kecil mungil) akan mati dipukuli oleh ketiga orang laki laki berbadan besar tersebut. oleh karena pegangan laki laki berbadan besar (bernama rahman rezky) sangat kuat maka mau tidak mau terdakwa (yang kecil mungil) harus mengeluarkan jurus wanita yang lemah gemulai yaitu gigi bahwa berdasarkan kuhp, yang berbunyi: "tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lainpemohon yang didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam nomor tentang kdrt yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama (empat) bulan, telah putus bersalah oleh pengadilan dimana putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding menjatuhkan hukuman pidana bulan terhadapmbaran negara republik indonesia ' keuangan ojk. jasa keuangan. inklusi. literasi. peningkdengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan menimbang bahwa pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan, bahwa atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung, cc. bahwa pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan, bahwa selain pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung perlu juga diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, bahwa untuk mendukung edukasi keuangan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, diperlukanpemberdayaan masyarakat dan sinergi dari lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatlaku usaha jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat punk adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, bagian ketiga rencana inklusi keuangan punk wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada paling kurang mencantumkan: ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, cc. target pengguna produk dan atau layanan jasa keuangan, jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, dan parameter dan bentuk pemantauan dan atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. bab peran direksi dan dewan komisaris punk direksi punk wajib menyusundewan komisaris punk memastikan direksi punk memilikibab fungsi atau unit literasi keuangan dan inklusi keuangan punk wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan. pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada dapat berada pada: fungsi atau unit berbeda, atau fungsi atau unit yang samamanajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan. dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada punk mempertimbangkan: jumlah aset punk, jumlah kantor punk,dalam hal punk merupakan konglomerasi keuangan maka pembentukan fungsi atau unit literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi pada entitas utama. fungsi atau unit literaliterasi keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan yang telah dilaksanakan oleh punk: dan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. fungsi atau unit inkluinklusi keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan yang telah dilaksanakan oleh punk,memberikan masukan kepada fungsi atau unit literasi keuangan dalam rangka penyusunan materi edukasi keuangan terkait produk dan atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan. bab laporan literasi keuangan dan inklusi keuangan punk wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam dan serta laporan realisasi atas kegiatan dimaksud kepada ojk terkait: kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. dalam hal punk merupakan konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam maka masing masing punk wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada ojk atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam wajib tercantum dalamncana bisnis masing masing punk. dalam hal punk tidak memiliki rencana bisnis, maka laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada ojk paling lambat pada tanggal bulan november sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. dalam hal tanggal bulan novemberncana sebagaimana dimaksud pada dan akan diatur dalam surat edaran ojk. laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam wajib tercantum dalam laporan realisasialisasi rencana bisnis masing masing punk. dalam hal punk tidak memiliki laporan realisasi rencana bisnis punk, maka laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada ojk paling lambat pada tanggal bulan januari tahun berikutnya. dalam hal tanggal bulan januarialisasi sebagaimana dimaksud pada dan akan diatur dalam surat edaran ojk. dalam hal punk bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam dan maka punk wajib mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan. bab vii sanksi administratif ojk dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam dan dalam peraturan ojk ini yang dilakukan oleh punk. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa: peringatan lisan, dan peringatan tertulis. dalam hal punmengikuti ketentuan sanksi pada ketentuan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis masing masing punk. dalam hal punk tidaberlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam bab viii ketentuan peralihan pelaksanaan edukasi keuangan yang dilakukan oleh punk sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan atas peraturan ojk ini, tetap mengacu pada surat edaran ojk nomor seok. tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan sektor jasa keuangan diatur dalam surat edaran ojk. peraturan ojk ini dikecualikan untuk perusahaan pegadaian swasta. pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, peraturan ojkkewajiban penyelenggaraan edukasi dan peraturan pelaksanaan atas ketentuan dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan ojk ini mulai berlakuantara pedagang efek, manajer investasi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, modal ventura, perusahaan pegadaianpunk,ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. dewan komisaris bagi punk atau organ yang setara dengan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk perseroan terbatasbagi punk atau organ yang setara dengan direksi pada badan hukum berbentuk perseroan terbatas. literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan,klusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. edukasi keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan. produk dan atau layanan jasa keuangan sederhana adalah produk dan atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan konsumen dan atau masyarakat. konglomerasi keuangan adalah punliterasi keuangan punk wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literaliterasi keuangan tujuan literasi keuangan adalah: meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, dan perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. bagian kedua ruang lingkup upaya peningkatan literasi keuangan ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas: edukasi keuangan, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen dan atau masyarakat. kewajiban punk atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literaliterasi keuangan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan berdasarkan prinsip prinsip: terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan, dan kolaborasi. punk dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan literaliterasi keuangan akan diatur dalam surat edaran ojk. pelaksanaan edukasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan penyampaian materi edukasi keuangan kepada konsumen dan atau masyarakat. materi edukasi keuangan sebagaimana dimaksud pada paling kurang mencakup informasi mengenai: pengelolaan keuangan, jenis industri jasa keuangan, cc. produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari: manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan, hak dan kewajiban konsumen, cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan, dan informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan atau layanan jasa keuangan, dan perpajakan terkait produk dan atau layanan jasa keuangan. pelaksanaan edukasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode edukasi keuangan. dalam hal punk melaksanakan edukasi keuangan dalam bentuk pendampingan kepada konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, maka punk wajib paling sedikit: memastikan konsumen menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya, membantu konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya, dan cc. mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan konsumen. ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam surat edaran ojk. dalam hal punk melaksanakan edukasi keuangan dalam bentuk simulasi, punk wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi. pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung literasi keuangan. bentuk pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup penyusunan dan pembentukan database materi edukasi keuangan, penyediaan sumber daya manusia, dan pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi edukasi keuangan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. bagian ketiga rencana literasi keuangan punk wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan sebagaimana dimaksud pada paling kurang mencantumkan: nama kegiatan, tujuan kegiatan, bentuk pelaksanaan, metode pelaksanaan, materi, sasaran dan jumlah peserta, jadwal dan wilayah, frekuensi pelaksanaan, sumber dan jumlah biaya, metode dan sarana pengukuran, dan parameter dan bentuk pemantauan dan atau evaluasi. pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan sebagaimana dimaksud pada dapat menjadi bagian dari kegiatan corporate social responsibility csr) punk. bab iii inklusi keuangan punk wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inkluinklusi keuangan tujuan inklusi keuangan adalah: meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan punk, meningkatnya penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan oleh punk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, cc. meningkatnya penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. bagian kedua ruang lingkup upaya peningkatan inklusi keuangan ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan adalah: perluasan akses terhadap lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan kepada konsumen target, dan atau penyediawajiban punk atasinklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan berdasarkan prinsip prinsip: terukur, terjangkau, cc. tepat sasaran, dan berkelanjutan. punk dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan inkluinklusi keuangan akan diatur dalam surat edaran ojk. perluasan akses produk dan atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk. penciptaan skema atau pengembangan produk dan atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan karakteristik masing masing produk dan atau layanan jasa keuangan serta industri punk.dalam bentuk: memperluas akses terhadap lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan kepada konsumen target, menyediakatau cc. menjaga keberlanjutan perluasan akses sebagaimana dimaksud pada huruf dan penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal punk memiliki produk dan atau layanan jasa keuangan sederhana, punk wajib: menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon konsumen, dan menerima calon konsumen yang akan memanfaatkan produk dan atau layanan jasa keuangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. jasa keuangan. inklusi. literasi. peningkumum saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat indonesia terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan masih relatif rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. hal ini berpengaruh pada rendahnya pemanfaatan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. sisi lain, produk domestik bruto pdb) per kapita masyarakat indonesia mengalami pertumbuhan. pertumbuhan tersebut diharapkan diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan diperlukan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan. upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan diantaranya dengan menerbitkan strategi nasional literasi keuangan indonesia pada tanggal november yang selanjutnya menjadi acuan bagi berbagai pihak, tidak hanya dalam pelaksanaan edukasi keuangan tetapi juga dalam upaya pengembangan skema terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan. strategi ini disusun untuk merespon hasil survei nasional yang mencakup tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat indonesia. surveying dilakukan terhadap (delapan ribu) responden yang tersebar berbagai wilayah indonesia. upaya dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dilakukan melalui pelaksanaan edukasi keuangan yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap lembaga jasa keuangan, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan serta pengelolaan keuangan pribadi yang pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangan masyarakat. edukasi keuangan dimaksud perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan, dan kolaborasi. lebih lanjut lagi peningkatan literasi keuangan masyarakat akan mengarahkan masyarakat untuk lebih memahami kebijakan sosial dan ekonomi serta paham terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen. dengan pemahaman yang baik serta kesadaran mengenai pentingnya lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memilih serta memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. dengan demikian tampak bahwa peningkatan literasi keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan inklusi keuangan yang diwujudkan melalui ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan, serta ketersediatersediaan produk dan atau layanan jasa keuangan dimaksud, dapat diperoleh melalui penciptaan skema atau pengembangan produk dan atau layanan jasa keuangan sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah bawah. produk dan layanan jasa keuangan formal yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut perlu memiliki kualitas yang dalam operasionalnya dapat dilakukan secara terukur, terjangkau, dan tepat sasaran. samping itu, juga perlu memperhatikan keberlangsungan penyediaan akses dimaksud. peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang dimaksud dengan pengembangan produk dan atau layanan jasa keuangan adalah punk melakukan pengembangan atas produk dan atau layanan jasa keuangan yang telah diterbitkan. pengembangan dilakukan agar konsumen dan atau masyarakat semakin mudah untuk memanfaatkan produk dan atau layanan jasa keuangan. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan terukur adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. huruf yang dimaksud dengan terjangkau adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi. huruf yang dimaksud dengan tepat sasaran adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan atau masyarakat yang menjadi sasaran. huruf yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan atau masyarakat. yang dimaksud dengan pihak lain dalam rangka peningkatan inklusi keuangan antara lain adalah otoritas, punk lain, instansi pemerintah, akademisi, badan usaha, organisasi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. cukup jelas. yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus antara lain tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur (enam puluh) tahun atau lebih. contoh antara lain menyediakan brosur dan anjungan tunai mandiri atm) dengan huruf braille yang dapat digunakan oleh tuna netra dan sumber daya manusia yang dapat melayani kelompok masyarakat berkebutuhan khusus tersebut. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh menjaga keberlanjutan perluasan akses dan penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan antara lain punk memastikan keberlangsungan akses, produk dan atau layanan jasa keuangan yang telah dimiliki untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan atau masyarakat. contoh produk dan atau layanan jasa keuangan sederhana antara lain berupa tabungan, kredit pembiayaan, asuransi, layanan transfer dana, dan transaksi pembayaran dengan persyaratan yang mudah, cepat, dan terjangkau. huruf penyampaian informasi mengenai produk dan atau layanan jasa keuangan sederhana disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen tersebut. penyampaian informasi dimaksud juga dapat dilakukan antara lain dengan cara menempelkan stiker berupa informasi mengenai produk dan atau layanan jasa keuangan sederhana pada kantor punk yang menyediakan produk dan atau layanan jasa keuangan tersebut. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf dalam hal punk melakukan perluasan akses yang dimuat dalam rencana kegiatan, maka punk mencantumkan bentuk dan sarana dalam melakukan perluasan akses. dalam hal punk melakukan pengembangan produk dan atau layanan jasa keuangan yang dimuat dalam rencana kegiatan, maka punk mencantumkan produk dan atau layanan jasa keuangan yang akan dikembangkan atau dikelola. huruf yang dimaksud dengan sasaran kegiatan adalah kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. huruf yang dimaksud dengan target pengguna adalah jumlah pengguna produk dan atau layanan jasa keuangan yang ditetapkan akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. huruf yang dimaksud dengan jadwal adalah waktu atau periode pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. yang dimaksud dengan wilayah adalah lokasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inkluinkluinklusi keuangan yang telah terlaksana sesuai dengan target pengguna produk dan atau layanan jasa keuangan, dan berkualitas. cukup jelas. laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat kontrol dewan komisaris punk untuk memastikan bahwa direksi punk telah memiliki rencanacukup jelas. cukup jelas. pembatasan pelekatan fungsi atau unit lain selain pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan, dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan. pembentukan unit inklusi keuangan dilakukan berdasarkan penilaian mandiri punk, termasuk pembentukan unit terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. sebagai contoh mengenai pembentukan fungsi inklusi keuangan dapat dijalankan oleh beberapa unit berbeda yang telah ada punk, misalnya unit pengembangan infrastruktur, pengembangan produk, dan lainnya, namun tetap terdapat koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dari unit unit tersebut dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pelaporan. yang dimaksud dengan terintegrasi adalah penggabungan dalam pembentukan unit literasi keuangan dan inklusi keuangan. misalnya bank abc sebagai konglomerasi keuangan, memiliki anak perusahaan yang bergerak bidang perasurasian dan pasar modal, maka konglomerasi keuangan tersebut dapat membentuk (satu) unit literasi keuangan dan inklusi keuangan pada entitas utama untuk seluruh punk yang terdapat dalam konglomerasi keuangan tersebut. yang dimaksud dengan, sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. dalam hal lembaga jasa keuangan induk tersebut bukan merupakan punk sebagaimana dimaksud dalam peraturan ojk ini, maka entitas utama konglomerasi keuangan adalah punk yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan konglomerasi keuangan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dalam hal fungsi atau unit inklusi keuangan terpisah dengan unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan atau layanan jasa keuangan, maka tugas untukdilakukan oleh fungsi atau unit inklusi keuangan. huruf cukup jelas. laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dengan disertai evaluasi atassecara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. ketiga hal dimaksud sebagai suatu trilogi pemberdayaan konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mencapai financial well being. financial well being merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan ketika terjadi krisis keuangan. hal ini selaras dengan strategi nasional keuangan inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang strategi nasional keuangan inklusif, dimana dalam strategi nasional keuangan inklusif secara khusus terdapat pilar mengenai edukasi keuangan, fasilitas intermedia dan saluran distribusi keuangan, serta perlindungan konsumen. dalam upaya peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan ini, ojk perlu bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan punk yang memiliki produk dan layanan jasa keuangan serta berinteraksi langsung dengan konsumen dan atau masyarakat. sinergi tersebut dirasakan perlu untuk mendorong masyarakat indonesia dalam meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan atau layanan jasa keuangan, memiliki keterampilan dalam menilai manfaat, biaya dan risiko suatu produk dan atau layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga maupun produk dan atau layanan jasa keuangan. dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat indonesia dapat menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. ii. demi cukup jelas. literasi keuangan yang dilaksanakan oleh punk merupakan literasi keuangan yang ditujukan kepada konsumen dan atau masyarakat, bukan kepada pegawai punk yang bersangkutan atau pihak lain sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas penjualan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan terencana dan terukur adalah kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan punk serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan literasi keuangan. huruf yang dimaksud dengan berorientasi pada pencapaian adalah kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan literasi keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. hurufdalam penerapan prinsip berkelanjutan, punk perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan. huruf yang dimaksud dengan kolaborasi adalah kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama sama. yang dimaksud dengan pihak lain dalam rangka peningkatan literasi keuangan antara lain adalah otoritas, punk lain, asosiasi punk, instansi pemerintah, peneliti, akademisi, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan atau komunitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. cukup jelas. materi edukasi keuangan disusun mengacu pada standar materi edukasi keuangan dengan memperhatikan strategi literasi dan inklusi keuangan sektor jasa keuangan indonesia yang dikeluarkan oleh ojk. huruf materi pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sasaran edukasi keuangan. huruf yang dimaksud dengan jenis industri jasa keuangan antara lain adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan pegadaian, baik yang menjalankan kegiatannya secara konvensional maupun syariah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. edukasi keuangan dapat dilakukan antara lain dalam bentuk sosialisasi, seminar, workshop, diskusi, konsultasi, pendampingan, simulasi, training community c), outreach program atau kegiatan lainnya. sosialisasi adalah kegiatan dalam rangka menyebarluaskan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh konsumen dan atau masyarakat. workshop adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pelatihan. konsultasi adalah kegiatan bertukar pikiran antara punk dengan konsumen dan atau masyarakat yang bebas biaya untuk mendapatkan saran dan rekomendasi. konsultasi dalam hal ini antara lain dapat dilakukan mengenai pengelolaan keuangan serta produk dan atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi konsumen untuk meningkatkan keterampilan. pendampingan dalam hal ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan. simulasi adalah metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. simulasi dalam hal ini terkait dengan produk dan atau layanan jasa keuangan, yang mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan ini hanya merupakan simulasi dan persentase bunga atau bagi hasil dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya dari punk yang dituju. simulasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana untuk memberikan gambaran mengenai praktik penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan konsumen dan atau masyarakat dalam memahami kebutuhan dan kemampuan keuangan. training community adalah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam suatu komunitas tertentu mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan serta lembaga jasa keuangan. outreach program adalah rangkaian kegiatan dengan berbagai kombinasi bentuk edukasi keuangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam periode jangka waktu tertentu sejak masyarakat belum mendapatkan akses terhadap informasi maupun lembaga, produk dan layanan jasa keuangan hingga masyarakat menjadi konsumen sektor jasa keuangan. metode edukasi keuangan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung dengan menggunakan media tertentu (elektronik, cetak, dan atau lainnya). yang dimaksud dengan usaha mikro atau kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pendampingan dapat dilakukan dengan melaksanakan edukasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. cukup jelas. cukup jelas. pengembangan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan punk. contoh bentuk pengembangan infrastuktur terkait penyediaan sumber daya manusia adalah penyediaan pihak internal dan eksternal punk dalam rangka pelaksanaan training trainer dan training fasilitator f). training trainer adalah kegiatan bagi calon trainetraining fasilitator adalah kegiatan bagi calon fasilitatocontoh bentuk pengembangan infrastuktur terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi adalah e learning, website, dan aplikasi mobilepengukuran adalah cara untuk mengetahui output dan atau outcome kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, antara lain melalui: pre tes dan post tes, yaitu metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, jajak pendapat, yaitu metode pengukuran bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang dapat dilakukan secara online melalui laman atau media eletronik lainnya, survei yaitu metode pengukuran untuk mengetahui tingkat literasi keuangan pada kelompok tertentu. yang dimaksud dengan sarana pengukuran adalah alat yang digunakan untuk mengetahui output dan atau outcome kegiatan dalam rangka meningkatkan literaliteraliterasi keuangan, baik dari sisi materi, infrastruktur dan pelaksanaannya dalam memberikan dampak yang diharapkan dan terlaksana secara efisien. pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses maupun dampak dari kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan yang dilaksanakan. hasil pemantauan dan atau evaluasi dimaksud dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan pada tahun berikutnya. pelaksanaan kegiatan yang dapat menjadi bagian dari corporate social responsibility csr) punk adalah kegiatan yang ditujukan kepada pihak eksternal pupenggunaan produk dan layanan jasa keuangan dapat berupa: konsumen tidak hanya menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun telah menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan lainnya, dan atau contoh: konsumen tidak hanya menggunakan produk tabungan tetapi juga menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan lainnya misalnya produk kredit atau pembelian obligasi ritel indonesia ori). konsumen dapat mengukur dan menganalisa produk dan atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang diinginkan atau dicapai. contoh: konsumen dapat menganalisa antara satu produk dan atau layanan jasa keuangan dengan produk dan atau layanan jasa keuangan lainnya yang sesuai kebutuhannya saat ini dengan tujuan pada masa mendatang. huruf yang dimaksud dengan akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh punk agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga jasa keuangan maupun produk dan atau layanan jasa keuangan yang bersifat formal. hal dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan: penambahan jaringan kantor, penambahan kerja sama dengan pihak lain, persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas layanan keuangan tanpa kantor atau bentuk lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan, dan atau pengembangan delivery channel atau saluran distribusi produk dan atau layanan jasa keuangan. huruf yang dimaksud dengan penciptaan skema adalah punk menciptakan skema produk dan atau layanan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh konsumen dan atau masyarakat. |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penawaran umum. pemegang saholeh pemegangawaran umum oleh pemegang saham, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai penawaran umum oleh pemegang saholeh pemegangoleh pemegang sahapenjatahan secara proporsional kepada pemesan yang bukan merupakan pemegang saham emiten atau perusahaan publik serta pemesan yang merupakan pemegang saham emiten atau perusahaan publik. penjatahan saham untuk suatuwajib diselesaikan paling lambat (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum oleh pemegang saham emiten atau perusahaan publik. pengembalian uang pemesanan wajib dilakukan dalam waktu (dua) hari kerja setelah masa penjatahan saham berakhir. dalam hal terdapat pengembalian uang atas pemesanan pembelian saham yang melewati masa (dua) hari kerja, pemegang saham emiten atau perusahaan publik wajib membayar ganti kerugian atas keterlambatan tersebut.yampaikan laporan hasil penawaran umum tersebut kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tiga) hari kerja setelah penjatahan saham berakhir.sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit wajib memuat keterangan: jumlah saham yang ditawarkan, nama pihak yang melakukan pemesanan, cc. jumlah saham yang dipesan oleh masing masing pihak, nama pihak yang mendapat penjatahan, dan jumlah saham yang diserahkan setelah proses penjatahan. dalam halbukan merupakan emiten atau perusahaan publik, setelah pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pemegang saham dimaksud tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai akibat penawaran umum atas saham emiten atau perusahaan publik dimaksud.berakibat terjadinya pengambilalihan emiten atau perusahaan publik, pihak yang menjadi pengendali baru emiten atau perusahaan publik dikecualikan dari kewajiban melakukan penawaran tenderdalam hal pemegang saham akan menjual kepemilikan sahamnya pada perusahaan selain emiten atau perusahaan publik melalui penawaran umum, penawaran umum atas saham tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan selain emiten atau perusahaan publik tersebut sesuai dengan ketentuan penawaran umum sebagaimana diatur dalamperaturan terkait lainwaran umum oleh pemegang sahamnomor . otoritas jasa keuangan umum oleh pemegang saham pnannannaanan u.p: kepala eksekutif (nama emiten atau pengawas pasar modal perusahaan publik) jakarta. bersama ini kami mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh pemegang saham atas saham . tbk. (jelaskan: sifat, jumlah saham, dan uraian singkat tentang saham yang ditawarkan) dalam (dua) rangkap sebagai berikut: pemegang saham emiten atau perusahaan publik nama lengkap nnananaanananaananana aman ana anna aan ana nana alamat lengkap kanananana aan ana aan bentuk hukum!) penanaman anna nomor dan tanggal akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir!): pengesahan dan persetujuan otoritas yang berwenang atas akta pendirian!), nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara republik indonesia sehubungan dengan butir atas!) domisili pemegang look kewarganegaraan? pnnnkananan anakan ana anna ana nana nana aan pekerjaan danjabatan?) look bidang usaha!) penakanaananannannnaa anna nomor surat izin usaha perusahaan!!: dan nomor pokok wajib pajak . masa penawaran umum pemegang saham yang direncanakan. daftar dokumen yang dilampirkan: nnnknnaananann nana nana ana anna ana ana akan setiap pernyataan atau keterangan tentang emiten atau perusahaan publik dalam pernyataan pendaftaran ini adalah akurat dan setiap pernyataan atau keterangan tentang pemegang saham serta keterangan lainnya dalam pernyataan pendaftaran ini adalah benar. (nama pemegang saham2) direktur utama!) (nama jelas dan tanda tangan) untuk pemegang saham berbentuk badan usaha. untuk pemegang saham perorangagar pihak lain membelitata cara pengajuan pernyataan pendaftarangajukan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan dalam (dua) rangkap dengan cara menyampaikan dokumen sebagai beriku yang paling sedikit harus memuat keterangan sebagai berikut:namamasa penawaran, tanggal penjatahan, tanggal pengembalian uang pemesanan, tanggal distribusi penyerahan saham, nama bursa efek dimana saham dicatatkan, jika ada, tempat dan tanggal penerbitan prospektus,sahamdan,dilakukan dengan melakukan penawaran awal: keterangan singkat mengenai saham yang akan ditawarkan yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan: jumlah, klasifikasi, dan nilai nominal saham yang ditawarkan, harga penawaran atas saham yang ditawarkan, dan harga saham pada penawaran umum saham yang telah dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik, keterangan singkat mengenaiyang paling sedikit memuat atau mengungkapkan: nama lengkap, alamat lengkap, bidang usaha, jika berbentuk badan usaha, pekerjaan dan jabatan, jika perorangan, kewarganegaraan, jika perorangan, jumlah persentase kepemilikan saham pada emiten atau perusahaan publik, proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran, dan hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik yang sahamnya ditawarkan selain karena kepemilikan saham, keterangan yang dicetak dengan huruf tebal serta dapat menarik perhatian pembaca mengenai alasan atau pertimbangan pemegang saham emiten atau perusahaan publik menjual sahamnya, keterangan singkat mengenai kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik dengan menyebutkan sumber informasi, laporan keuangan emiten atau perusahaan publik terakhir yang telah dipublikasikan, yang paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, keterangan mengenai penjaminan penawaran umum oleh pemegang saham emiten atau perusahaan publik yang dilakukan olehpernyataan pemegang saham emiten atau perusahaan publik yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan: pernyataan bahwa seluruh informasi mengenai emiten atau perusahaan publik yang disajikan dalam prospektus adalah akurat dan sepenuhnya berasal dari informasi publik atau yang telah tersedia untuk publik, pernyataan bahwa pemegang saham emiten atau perusahaan publik bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi yang disajikan dalam prospektus selain informasi keterangan singkat mengenai kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik dan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik terakhir yang telah dipublikasikan, pernyataan pemegang saham emiten atau perusahaan publik bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai informasi orang dalam, pernyataan bahwa saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau dijadikan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain, dan pernyataan lainnya yang dianggap relevan, dan pengungkapan tentang besar dan tata cara pemberian ganti kerugian atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan, dan surat pernyataan pemegang saham emiten atau perusahaan publik yang menyatakan segala biaya penawaran umum atas saham emiten atau perusahaan publik yang dimilikinya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang saham yang melakukan penawaran umum dimaksud. pemegang saham emiten atau perusahaan publik bertanggungjawab sepenuhnya atas ketelitian, kelengkapan, kecukupan, dan kebenaran informasi yang ada dalam dokumen pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya yang diajukan kepada otoritas jasa keuangan kecuali informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf a). dalam halmelakukan penawaran awal, penawaran awal tersebut hanya dapat dilakukan sejak pernyataan pendaftaran diajukan kepada otoritas jasa keuangan. informasi yang disajikan dalam rangka penawaran awal sebagaimana dimaksud dalam harus. dalam hal pemegang saham emiten atau perusahaan publik bermaksud mengumumkan prospektus penawaran umum atas saham emiten atau perusahaan publik yang dimilikinya, pengumuman tersebut dapat dilakukan sejak pengajuan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuanganpada akhir hari kerja ke (kedua) setelah pengumuman. dalam hal pemegang saham emiten atau perusahaan publik mengumumkan prospektus penawaran umum atas saham emiten atau perusahaan publik, pemegang saham emiten atau perusahaan publik wajib mengumumkan setiap perbaikan atau tambahan informasi dalam prospektus paling lambat (dua) hari kerja sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. setiap perbaikan atau tambahan informasi dalam prospektus sebagaimana dimaksud pada termasuk penghapusan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf j), paling sedikit diumumkan dengan menggunakan media yang sama dengan media pengumuman yang digunakan untuk mengumumkan prospektus sebagaimana dimaksud dalam bukti pengumuman setiap perbaikan atau tambahan informasi dalam prospektussebagaimana dimaksud padhanya dapat dilakukan jika pernyataan pendaftaran sudah menjadi efektif.itumegang saham emiten atau perusahaan publiktelah efektifnya pernyataan pendaftaran dan sebelum dimulainy, pemegang saham emiten atau perusahaan publik wajib menyediakan prospektus sebagaimana dimaksud dalam hurufdilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat (tiga) hari kerja. jangka waktu sejak efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan disampaikannyakepada otoritas jasa keuangan paling lama (sepuluh) hari kerja. jika jumlah pemesanan saham selammelebihi jumlah saham yang ditawarkan, pemegang saham yang melakukan penawaran umum dalam melakukan penjatahan wajib mendahulukan pemesanan saham yang dilakukan oleh pemegang saham emiten atau perusahaan publik yang sudah ada. penjatahan kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan secara proporsional terhadap jumlah kepemilikan saham masing masing pemegang saham. dalam hal setelah dilakukan penjatahan sebagaimana dimaksud dalam masih terdapat sisa saham, atas sisa saham dimaksud wajib dilakukan |
tambahan lembaran negara r.i ' ( keuangan ojk. penawaran umum. pemegang saholeh pemegang saholeh pemegang saham yaituoleh pemegang saemegang saham emiten atau perusahaan publik yang sudah ada disebut dengan existing sharpublik. pernyataan pendaftaran. bentuk dan isi. pedombentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaanpengaturan terhadap pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaanapasitas dan hasil produksi selama (lima) tahun terakhir atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari (lima) tahun, produk dan jasa utama perusahaan, masa berlaku dari paten, merek, lisensi, waralaba, dan konsesi utama serta pentingnya hal tersebut bagi perusahaan, besarnya ketergantungan perusahaan terhadap (satu) atau sekelompok pelanggan, sifat musiman dari kegiatan usaha perusahaan, jika ada, kegiatan usaha perusahaan publik sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus: uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan tersebut dalam (tiga) tahun terakhir dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang, ketergantungan pada kontrak dengan pemerintah, keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan perusahaan publik dalam persaingan tersebut, jika terdapat sumber data yang layak dipercaya, informasi singkat tentang pengeluaran untuk riset dan pengembangan, dantentang angka penjualan untuk perusahaan publik dan anak perusahaannya yang dinyatakan dalam nilai rupiah yang dijelaskan kesesuaiannya dengan laporan keuangan dan dalam satuan, jika ada selama (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya perusahaan publik jika kurang dari (lima) tahun dirinci menurut kelompok produk utama, dan uraian tentang prospek perusahaan publik sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum, dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif, jika terdapat sumber data yang layak dipercaya. ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit mencakup: keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data, pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup, dan data laporan keuangan dan rasio keuangan yang relevan dengan industri bersangkutan. data yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pada harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama pos yang digunakan. keterangan tentang ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf disajikan berdasarkan laporan keuangan yang diperiksa akuntan publik yang paling sedikit mencakupuraian secara kronologis yang menggambarkan perubahan struktur permodalan perusahaan publik yang paling sedikit mencakup perubahan modal dasar beserta keterangan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum, perubahan modal disetor dan nilai nominal per saham, dan cc. perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir, jika ada. kebijakan dividen sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memuat informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih. perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memuat informasi mengenai pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan publik dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh. pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum oleh konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: keabsahan akta pendirian serta anggaran dasar dan perubahannya, semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan perusahaan publik, cc. status pemilikan aset yang material dari perusahaan publik: perkara perdata, pidana, perburuhan, administrasi, serta tindakan hukum lainnya, perikatan dengan pihak ketiga, permodalan perusahaan publik dan perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dan hal lainnya yang material. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan:perusahaan yang telah berdiri secara hukum selama kurang dari (satu) tahun buku, persyaratan atas berlaku untuk periode selama masa berdirinya dikurangi paling lama (tiga) bulan. ikhtisar laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit mencakup metode penilaian serta uraian tentang aset bersangkutan dan hasil penilaiannyabentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik pernyataan pendaftaran perusahaan publik harus mencakup semua informasi dan atau fakta material mengenai perusahaan publik, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau yang layak diketahui, yang paling sedikit meliputi: keterangan bahwa pernyataan pendaftaran telah diajukan kepada otoritas jasa keuangan dengan menunjuk pada undang undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, pernyataan bahwa perusahaan publik bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kewajaran pendapat yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran, cc.peraturan perundang undangan, kode etik, norma, dan standar profesi masing masing, nama lengkap, alamat, logo, nomor telepon tele faksimili, nomor kotak pos termasuk pabrik serta kantor perwakilan, dan kegiatan usaha dari perusahaan publik, struktur modal saham pada saat pernyataan pendaftaran diajukan, keterangan tentang rincian dari struktur modal saham pada tanggal pernyataan pendaftaran, analisis dan pembahasan oleh manajemen, risiko usaha: kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik: keterangan tentang perusahaan publik, kegiatan dan prospek usaha perusahaan publik, il. ikhtisar data keuangan penting, ekuitas: kebijakan dividen, perpajakan, nama dan alamat lembaga dan profesi penunjang pasar modal, jika ada, pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum,laporan penilai, jika ada, dan anggaran dasar terakhir yang telah disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum. struktur modal saham pada saat pernyataan pendaftaran diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh harus paling sedikit mencakup: jumlah dan nilai total saham, dan informasi tentang maksud perusahaan publik atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal penyerahan pernyataan pendaftaran. keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit mencakup: modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh (jumlah saham dan nilai nominal), rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki (lima persen) atau lebih saham, direksi dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal, dan persentase): dan saham dalam simpanan (portabel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal. keterangan tentang rincian sebagaimana dimaksud pada disajikan dalam bentuk tabel. dalam analisis dan pembahasan oleh manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan publik harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lainnya yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran. sepanjang dianggap penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan perusahaan publik dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada efek perusahaan & publik tersebut, bahasan dan analisis sebagaimana dimaksud pada harus mencakup: bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan, kejadi, bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah yang direncanakan perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait: ccpublikdan analisis tentang perkembangan material yang diperkirakan terjadi, kejadian, kecenderungan keadaan persaingan dan ketidakpastian yang diketahui dapat menyebabkan informasi keuangan yang telah dilaporkan tidak memberikan indikasi atas hasil usaha dan keadaan keuangan pada masa yang akan datang, uraian tentangyang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik, sebagaimana tercantum dalam pernyataan pendaftaran, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir, serta uraian tentang komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan, bahasan dalam hal laporan keuangan mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersihbahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama (tiga) tahun atau selama perusahaan menjalankan usahanya jika kurang dari (tiga) tahun, dan dalam hal perusahaan publik menganggap perlu untuk mengungkapkan bahasan mengenai prakiraan dan atau proyeksi keuangan, pengungkapan tersebut harus memenuhilayak, penilaian atas penyusunan laporan keuangan dan hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan, dan perusahaan publik bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut. keterangan tentang risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi yang disebabkan oleh paling sedikit meliputi: persaingan, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijaksanaan pemerintah. kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memuat informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik. keterangan tentang perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat: riw perusahaan publik, yang meliputi keterangan tentang: pendirian perusahaan publik, paling sedikit meliputi tanggal akta pendirian, susunan pemegang saham, nama perusahaan publik, dan kegiatan usahanya, termasuk riw singkat, bentuk, dan nama organisasi, kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha perusahaan publik, meliputi: sifat dan akibat dari kepailitan, perwalian, atau proses yang sejenis menyangkut perusahaan publik, sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, atau konsolidasi dari perusahaan publik atau perusahaan afiliasinya yang penting, aset yang material yang dibeli luar kegiatan usaha biasa, setiap perubahan penting dalam cara menjalankan kegiatan usaha, dan kejadian sehubungan dengan perkembangan kegiatan usaha dari perusahaan, paling sedikit meliputi penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru, kronologis singkat dokumen hukum sehubungan dengan pendirian perusahaan publik dan perubahan penting yang terjadi sesudahnya, termasuk akta pendirian, persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan pendaftaran pada pengadilan negeri serta pengumuman pada tambahan berita negara republik indonesia, perubahan dalam kepemilikan saham setelah pendirian, untuk saham yang telah disetor penuh, perjanjian penting, gambaran umum dari sarana dan prasarana yang dikuasai perusahaan, dan hubungan dengan perusahaan lain berdasarkan pemilikan, pemegang saham yang sama, atau faktor lain, pengurus dan pengawas, yang paling sedikit meliputi: nama disertai foto anggota direksi dan anggota dewan komisaris: dan uraian singkat dari setiap anggota direksi dan anggota dewan komisarisdan jika pendidikan diungkapkan, nama sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan, dan cc. sumber daya manusia, yang paling sedikit meliputi: rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan yang disajikan dalam tabel, sarana pendidikan dan pelatihan, jika ada, tenaga kerja asing, jika ada, dan sarana kesejahteraan, jika ada, yang meliputi: pengobatan, transportasi, perjanjian kerja bersama, asuransi, koperasi, atau dana pensiun. kegiatan dan prospek usaha perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menguraikan mengenai kegiatan usaha perusahaan, produk dan atau jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya dalam industri, jika tersedia sumber data yang layak dipercaya, termasuk: produksi atau operasi: keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku untuk produksi serta tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu, keterangan tentang proses produksi dan pengendalian mutu, termasuk uraian secara umum mengenai status pengembangan produk dan jasa tertentu, serta ada atau tidak adanya keperluan investasi yang relatif berarti bagi pengembangan produk dan jasa tersebut, jika keterangan tentang proses produksi dan pengendalian mutu tersebut tidak merugikan kedudukan perusahaan dalam persaingan, |
tambahan lembaran negara r.i pendaftaran. bentuk dan isiperusahaan publik yaitumenjadiii. demi cukup jelas. cukup jelas dan kegiatan usaha perusahaan publik pada saat pernyataan pendaftaran diajukan dan yang diharapkan pada masa yang akan datangdan perjanjian teknis. angka yang dimaksud dengan sarana dan prasarana yang dikuasai perusahaan antara lain tanah, gedung, dan pabrik serta statusnya. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai keharusan pengungkapan keterangan tentang perusahaan yang tidak layak terbuka untuk umum oleh karena dapat merugikan kedudukan persaingan perusahaan publusaha perusahaan publik sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus antara lain: memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti, memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang barang dagangan, danransaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalransaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalorang dalam adalah: komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik,riteria transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam transaksi efek tidak termasuk dalam transaksi efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun tentang pasar modal apabila: transaksi efek tersebut dilakukan antar orang dalam emiten atau perusahaan publik yang sama yang mempunyai informasi orang dalam yang sama dan dilaksanakan luar bursa: atau transaksi efek dilakukan oleh orang dalam emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dengan pihak yang bukan orang dalam atasn dilaksanakan luar bursa dengan ketentuan sebagai berikut: orang dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi orang dalam kepada pihak yang bukan orang dalam tersebut, pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak menggunakan informasi orang dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud, pihak yang bukan orang dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada orang dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud, dan pihak yang bukan orang dalam dimaksud tidak melakukan transaksilam jangka waktu (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi efek dengan orang dalam dimaksud. orang dalam emiten atau perusahaan publik dapat memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pihak lain tersebut untuk melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik atau perusahaan lain yang terlibat transaksi dengan emiten atau perusahaan publik, dari orang dalam dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka angka dan angka orang dalam emiten atau perusahaan publik yang memiliki informasi orang dalam dapat menjualyang dimilikinya, apabila dilakukan bursa efek atau tempat pelelangan umum pada penawaran tertinggi dengan ketentuan: penjualan tersebut atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pelaksanaan gadai, atau orang dalam tersebut tidak mampu untuk mempengaruhi atau mengendalikan saat penjualan dan atau harga jual efek, baik langsung maupun tidak langsung dan keputusan tentang saat penjualan dan harga jual dilakukan pihak lain yang tidak memiliki akses informasi orang dalam. orang dalam dan pihak lain yang melakukan transaksi efek sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini wajib melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas jasa keuangan. pelaporan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi efek dimaksudwajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. & dalam hal orang dalam dan pihak laisebagaimana dimaksud dalam wajib paling sedikit memuat: nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan, jumlah saham yang dibeli atau dijual,transaksi efek. orang dalransaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam yaitumenjadi peraturan otoritas jasa keuangan tentang transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang darofesiidang pasar modal dalam permohonan:: |
tambahan lembaran negara r.i profesi |
keuangan. ojk. bank umum. unit usaha. syariah. tingkat keseha kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik: risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil: dancc.anan oleh bank. bab#. |
daa keuangan. ojk. bank umum. unit usaha. syariaho08gan. signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ber. ve.ccldinilai dalam suatu governance system yang terdiri darintabilitasyang dimaksud dengan rencana tindak (action plan) adalah komitmen bank yang |
enya keuangan. ojk. informatika. situs webcc.:,,cc. piagam unit audit internal, kode etik:il.keuangan. ojk. informatika. situs webroduk keuangan luar negeri. keagen: cc.:::: : penetapan jangka waktu perjanjian kerjasama, cc. penetapan klausul yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerja sama termasuk klausul yang memungkinkan bank menghentikan kerja dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan dalam hal terjadi pembatalan perjanjian kerja ::ihperiod), prosedur setelan, penghentian sebelum jatuh waktu (early termination):: cc.::cc.,wajib memenuhi persyaratan: diterbitkan oleh bank luar negeri yang memiliki kantor cabang indonesia:dalam : dana pensiun, dan perusahaan perasuransian. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud dalamcc,00pada bank wajib melakukan pengisian terhadap klasifikasi nasabah sebagaimana dimaksud pada, sistem, dan prosedur:d. |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. produk keuangan luar negeri. keagen :equityekuitas, antara lain sebagai berikut: informasi efek lain yang menyertai penawaran umum emiten untuk mengakomodir emiten yang melakukan penawaran umum disertai dengan efek lainnya, seperti waran dan opsi (employee stock option plan esp) dan management stock option plan (sop)),,angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan agregat adalah jumlah keseluruhan transaksi yang sejenis dan berulang. angka cukup jelas. cukup jelas. contoh perhitungan kebijakan dividen dapat dalam bentuk persentase jumlah dividen yang akan dibagikan terhadap laba bersih atau dasar lainnyaangka cukup jelas. angka contoh ketentuan yang berkaitan dengan perubahan permodalan antara lain peningkatan modal, penurunan modal, pelepasan hak pemegang saham dalam penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu termasuk kuorum pengambilan keputusanontoh pengungkapan, apabila jangka waktu (tigtiga) tahun tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan atau kepemilikan saham, pengungkapan pada bagian pendapat segi hukum berupa perubahan struktur permodalan terakhir dan atau perubahan kepemilikan saham terakhircukup jelas. cukup jelas. informasi efek bersifat ekuitas yang dialokasikan kepada karyawan dalam penawaran umum melalui program employee stock allocation esa), dan informasi apabila emiten melakukan opsi penjatahan lebih ( greenshoe ) dan stabilisasi harga, dan informasi pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan atau efek bersifat ekuitas lain emiten setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektifprakiraan harga bukan merupakan harga penawaran. harga penawaran dapat luar prakiangka cukup jelas. angka penjamin emisi efek yang dapat melakukan stabilisasi harga adalah penjamin emisi efek yang berfungsi sebagai agen stabilisasi. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganangka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka huruf keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada bursa efek terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh. huruf keterangan tentang pembatasan atas pencatatan saham dimuat atau diungkapkan dalam hal terdapat pembatasan dari otoritas yang mengatur untuk industri tertentu. angka yang dimaksud dengan rencana emiten adalah rencana pengeluaran efek yang sudah ada pada saat prospektus diterbitkngkapan persentase saham yang ditawarkan oleh pemegang saham meliputi persentase dari jumlah modal disetor sebelum penawaran umum dan setelah penawaran umum. huruf efek yang dimiliki pemegang saham termasuk dimana pemegang saham sebagai pemilik penerima manfaat (beneficial owner)dari pinjaman antara lain pinjamdalam praktiknya, pembatasan dimaksud dikenal juga dengan sebutan negative covenandana pensiun. pendnaanjaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan peserta pada saat pensiun atau pihak yang berhak apabila peserta meninggal dunia, pendanaan program pensiun perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip kehati hatian, bahwa dengan diperkenalkannya dana pensiun untuk mengelola dan menjalankan program yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat pensiun dan manfaat lain kepada peserta dana pensiun perlu diatur ketentuan mengenai pendanaan programnaannaana1bulanan, iuran tambahan bulanan baru dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian iuran tambahan bulanan baru tersebut sama dengan bagian defisit yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: turun tambahan bulanan baru sama atau lebih besar dari iuran tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan lebih pendek dari sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam laporan aktuaris sebelumnya, atau turun tambahan bulanan baru lebih kecil dari iuran tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan sama dengan sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalamdefisit atau kenaikan surplus, laporan aktuaris harus menetapkan iuran tambahan bulanan yang paling sedikit sama dengan iuran tambahan bulanan padakenaikan defisit atau penurunan surplus, laporan aktuaris berlaku efektif sejak tanggal valuasi aktuaria. dalam hal pemberi kerja tidak dapat melakukan penyetoran turun tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pemberi kerja harus melakukan pembayaran iuran tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan aktuaris. dalam hal pemberi kerja tidak melakukan penyetoran iuran tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam dan penyetoran iuran tambahan dilakukan secara bulanan dengan masa pelunasan sebagaimana dimaksud dalam keterlambatan penyetoran iuran tambahan bulanan sebagaimana dimaksud pada harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta'zir berupa denda yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria. dalam iuran tambahan bulanan terkandung beban tambahan sebagai akibat pelunasan defisit secara bulanan dan beban tambahan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari iuran tambahan bulanan dimaksud. dalam hal laporan aktuaris menunjukkan adanya surplus, sisa iuran tambahan bulanan yang belum jatuh tempo pada tanggal valuasi aktuaria baru dihapus. surplus sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk: melunasi utang iuran baik iuran normal pemberi kerja maupun iuran tambahan, membayar iuran normal pemberi kerja jatuh tempo untuk periode setelah tanggal valuasi aktuaria, cc. mendanai program manfaat lain, dan atau membantu pendanaan pemberi kerja lain, dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm memiliki mitra pendiri, dan pemberi kerja tidak menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non sharing pension cost). penggunaan surplus untuk membantu pendanaan pemberi kerja lain sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan apabila: pemberi kerja yang menerima bantuan pendanaan merupakan pihak yang terafiliasi secara hukum dengan pemberi kerja yang mengalami surplus, dan terdapat persetujuan tertulis dari pemberi kerja yang mengalami surplus. dalam hal surplus melebihi jumlah yang lebih besar antara: (dua puluh persen) dari nilai kini aktuaria, dan bagian iuran normal pemberi kerja ditambah (sepuluh persen) dari nilai kini aktuaria, kelebihan surplus dimaksud wajibsurplus atau kenaikan surplus, surplus atau kenaikan surplus dimaksud tidak dapatsurplus maka surplus dimaksud tetap dapat diperhitungkan sebagai iuran normal pemberi kerja. bagian ketiga turun minimum pendiri dprk yang menyelenggarakan ppm bertanggung jawab untuk menjaga agar dprk berada dalam keadaan dana terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai maka bertanggung jawab agar dprk secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi. pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran minimum dprk yang menyelenggarakan ppm yang terdiri atas: iuran normal, dan iuran tambahan, dalam hal terdapat defisit, sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris. turun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat terdiri atas: turun tambahan untuk melunasi defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas: dan atau turun tambahan untuk melunasi defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas. besar iuran normal sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuaria, ditetapkan dengan salah satu cara sebagai berikut: berdasarkan nilai nominal, atau berdasarkan persentase dari penghasilan dasar pensiun. besar iuran normal yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja per bulan ditetapkan sebagai berikut: (sepeda belas) dari nilai nominal sebagaimana dimaksud pada huruf atau persentase sebagaimana dimaksud pada huruf dikalikan penghasilan dasar pensiun per bulan. dalam hal terdapat iuran normal yang menjadi tanggung jawab peserta per bulan, besar iuran dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam pdp. besar iuran normal yang harus dibayarkan untuk tahun sesudah tahun buku pertama sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan persentase dari penghasilan dasar pensiun sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan aktuaris. iuran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja yang ditetapkan dalam laporan aktuaris berkala atau dalam pengesahan perubahan pdp bagi dprk yang menyelenggarakan ppm dibayarkan terhitung sejak tanggal valuasi aktuaria. iuran yang menjadi tanggung jawab pemberi kerjabayarkan terhitung sejak tanggal pengesahan dimaksud. awal masa pelunasan atas defisitmulai sejak tanggal pengesahan. sebelum pernyataan aktuaris dalam laporan aktuaris berkala ditandatanganisebelum pengesahan perubahan pdp disahkanbesar dari jumlah iuran pemberi kerja yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris sebelumnya, kekurangan iuran yang terjadi harus dilunasi paling lambat (dua belas) bulan sejak tanggal valuasi aktuaria atau (tiga) bulan sejak tanggal pengesahan pdp. dalam hal kekurangan iuran tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada penyetoran kekurangan iuran atau tanggal pengesahan pdpkecil dari jumlah iuran pemberi kerja yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris sebelumnya, kelebihan iuran yang terjadi harus diperhitungkan sebagai iuran pemberi kerja berikutnya. dalam hal terjadi kelebihan iuran sebagaimana dimaksud pada pemberi kerja dilarang membayar iuran dprk sampai seluruh kelebihan iuran dimaksud habis diperhitungkan sebagai iuran pemberi kerja. bagian keempat iuran sukarela peserta dalam hal peserta dprk yang menyelenggarakan ppm ingin meningkatkan besar manfaat pensiun yang akaniuran dalam bentuk iurapdp dari dprk yang menyelenggarakan ppmalam pengelolaan iuran sukarela peserta, pdp dari dprk yang menyelenggarakan ppm dapat memuat pengaturan mengenai: pemisahan pengelolaan kekayaan yang bersumber dari iuran sukarela peserta: hak peserta untuk menentukan jenis atau paket investasi dana iuran sukarela peserta, dan atau biaya yang dibebankan kepada peserta untuk pengelolaan dana turun sukarela peserta. dprk yang menyelenggarakan ppmdprk yang menyelenggarakan ppm wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi iuran sukarela peserta kepada peserta paling sedikit setiap (tiga) bulanbab iii pendanaan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuraniuran pasti dprk yang menyelenggarakan pdip berada dalam keadaan dana terpenuhi apabila iuran minimum bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada dprk. iuran minimum bulanan sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah iuran untuk seluruh peserta, baik yang berasal dari pemberi kerja maupun peserta, sebagaimana ditetapkan dalam pdp. bagian kedua turun minimum pendiri dprk yang menyelenggarakan pdip bertanggung jawab untuk menjaga agar dprk berada dalam keadaan dana terpenuhi. besar turun minimum bagi dprk yang menyelenggarakan pdip, baik yang berasal dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam pdp. iuran minimum yang berasal dari peserta sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk iuran sukarela peserta. pemberi kerja wajib menyetor iuran minimum sebagaimana dimaksud pada baik yang berasal dari pemberi kerja maupun peserta, dprk setiap bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya. dalam hal iuran minimum pemberi kerja bagi dprk yang menyelenggarakan pdip berasal dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh pemberi kerja, iuran minimum wajib disetorkan dprk setiap tahun. turun minimum pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada wajib disetor kepada dprk paling lambat (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja. bagian ketiga iuran sukarela peserta dalam hal peserta dprk yang menyelenggarakan pdip ingin meningkatkan akumulasi dananya, peserta dapat menambah iuran dalam bentuk turudpdp. program manfaat lain adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun. program manfaat lain manfaat pasti yang selanjutnya disingkat palm adalah program manfaat lain yang manfaatnya ditetapkan dalam pdp atau program manfaat lain yang bukan merupakan program manfaat lain iuran pasti.dprk yang menyelenggarakan pdip wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi dana peserta kepada peserta paling sedikit setiap (tiga) bulan. pdp dari dprk yang menyelenggarakan pdipprk yang menyelenggarakan pdippdp dapat menetapkan biaya yang dibebankan kepada peserta untuk pengelolaan dana iuran sukarela peserta. bab pendanaan dana pensiun lembaga keuangan dalam pendanaan program pensiun, pemberi kerja dapat membayar iuran kepada dpl untuk dan atas nama karyawan. dalam hal pemberi kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud padtidak dapat berlaku surut. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada dan perubahannyadalam hal pemberi kerja membayar iuran kepada dpl sebagaimana dimaksud dalam pemberi kerja wajib membayarkan iuran tersebut kepada dplpemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pemberi kerja wajib menyetorkan iuran peserta sebagaimana dimaksud pada kepada dpl sesuai dengan pernyataan tertulis pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam bab pendanaan program manfaat lain bagian kesatu pendanaan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program manfaat lain manfaat pasti dalam hal dprk menyelenggarakan palm, pendanaan palm merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja. pengurus dari dprk yang menyelenggarakan palm wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana palm secara berkala kepada otoritas jasa keuangan. kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada dinilai berdasarkan valuasi aktuaria dengan membandingkan antara: nilai aset program dari palm: dan nilai sekarang potensi pembayaran palm. aktuaris harus menetapkan kelebihan atau kekurangan pendanaan palm, dengan melakukan perhitungan kecukupan dana palm sebagaimana dimaksud pada pemberi kerja wajib melunasi kekurangan pendanaan palm sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan pernyataan aktuaris. kelebihan pendanaan palm dapat digunakan untuk: melunasi utang iuran pemberi kerja untuk palm, dan atau membayar iuran pemberi kerja untuk palm untuk periode setelah tanggal valuasi aktuarikelebihan pendanaan palm, kenaikan kelebihan pendanaan palm, atau penurunan kekurangan pendanaan palm, pendanaan palm yang wajib disetor dprk paling sedikit sebesar pendanaan yang ditetapkan berdasarkan valuasi aktuaria sebelumnya. kekurangan pendanaan palm sebagaimana dimaksud dalam harus dilunasi dengan iuran pemberi kerja dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun. otoritas jasa keuangan dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan kekurangan pendanaan palm sebagaimana dimaksud pada apabila pemberi kerja mengalami kesulitan keuangan. sumber dana bagi dprk yang menyelenggarakan palmatau tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf dprk yang menyelenggarakan palm hanya dapat menggunakan sumber dana dari persentase tertentu dari hasil pengembangan progam pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf apabila ditambah dengan: iuran pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf atau iuran pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf mekanisme penggunaan hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf harus dituangkan dalam pdp. dalam hal dprk memberikan palm dalam bentuk dana pesangon, sumber dana sebagaimana dimaksud pada hanya dapat bersumber dari iuran pemberi kerja. dalam hal dprk menyelenggarakan palm, pdp dprk yang bersangkutan harus memuat frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran palm. frekuensi iuran sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (satu) tahun sekali. turun untuk pendanaan palm yang diselenggarakan oleh dprk ditetapkan dalam pernyataan aktuarispemberi kerja wajib menyetor iuran palmernyataan aktuaris. bagian kedua pendanaan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program manfaat lain iuran pasti dalam hal dprk menyelenggarakan polip, pendanaan polip merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja. pengurus dari dprk yang menyelenggarakan polip wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana polip dalam laporan keuangan tahunan. kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada dinilai berdasarkan iuran yang disetor dprk. sumber dana bagi dprk yang menyelenggarakan polip.9g atau tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf mekanisme penggunaan hasil pengembangan progam pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf harus dituangkan dalam pdp. turun untuk pendanaan polip yang diselenggarakan oleh dprk ditetapkan dalam pdpfrekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran pembayaran iuran polip yang diselenggarakan oleh dprk ditetapkan dalam pdp. pemberi kerja wajib menyetor iuran polipdp. bagian ketiga pendanaan dana pensiun lembaga keuangan yang menyelenggarakan program manfaat lain dalam hal dpl menyelenggarakan program manfaat lain, pendanaan program manfaat lain merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja dan atau peserta. tanggung jawab pemberi kerja dan atau peserta bagi dpl sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam pernyataan tertulisdimaksud tidak dapat berlaku surut. bagi pemberi kerja, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada dan perubahanprogram manfaat lai sebagaimana dimaksud dalam dari pesertasebagaimana dimaksud dalam dari pemberi kerja. pemberi kerja wajib menyetorkan iuran peserta sebagaimana dimaksud pada dan iuran pemberi kerjakepada dpl. bagian keempat pengelolaan, pengadministrasian, dan pembukuan program manfaat lain dana pensiun wajib mengelola, mengadministrasikan, dan membukukan program manfaat lain secara terpisah dari pengelolaan, pengadministrasian, dan pembukuan program pensiun. pemisahan pengelolaan, pengadministrasian, dan pembukuan program manfaat lain sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk setiap jenis manfaat laib pendanaan dana pensiun pemberi kerja dalam kondisi khusus bagian kesatu pengalihan dana dari dana pensiun pemberi kerja dana pensiun pemberi kerja lain, pengalihan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila pengalihan dprk lain diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun. program manfaat lain iuran pasti yang selanjutnya disingkat polip adalah program manfaat lain yang ukulaingurus adalah pengurus dana pensiun. dewan pengawas adalah dewan pengawas dana pensiun. peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan pdp. kekayaan untuk pendanaan adalah kekayaan dana pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan dana pensiun. liabilitas solvabilitas adalah kewajiban dana pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun dibubarkan pada tanggal valuasi aktuaria. nilai kini aktuaria adalah kewajiban dana pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak. surplus adalah kelebihan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuaria. defisit adalah kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuaria. kekurangan solvabilitas adalah kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari liabilitas solvabilitas. sebagaimana dimaksud pada serta laporan aktuaris berikutnya menunjukkan rasio pendanaan berkurang sebagai akibat terjadinya pengalihan dana dprk lain, pemberi kerja wajib membayar iuran tambahan secara sekaligus untuk mempertahankan rasio pendanaan seperti sebelum terjadi pembayaran dimaksud. kewajiban membayar iuran tambahan sebagaimana dimaksud pada tidak diperlukan dalam hal laporan aktuaris berikutnya menunjukkan dprk tidak memiliki kekurangan solvabilitas. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam hal pengalihan dana disebabkan oleh pengakhiran mitra pendiri atau pemisahan dprk. bagian kedua pengakhiran mitra pendiri dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dalam hal terdapat pengakhiran mitra pendiri pada dprk yang menyelenggarakan ppm, besarnya dana yang merupakan hak dari peserta mitra pendiri dimaksud ditetapkan oleh aktuaris dengan mempertimbangkan rasio solvabilitas dprk dan kewajiban pemberi kerja yang sudah jatuh tempo kepada dprk. dalam hal mitra pendiri sebagaimana dimaksud pada masih mempunyai kewajiban kepada peserta, mitra pendiri dimaksud tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada peserta. kewajiban kepada peserta sebagaimana dimaksud pada berupa iuran jatuh tempo wajib dibayar sampai dengan tanggal surat pernyataan tertulis pengakhiran mitra pendiri. surat pernyataan tertulis pengakhiran mitra pendiri sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada pendirilanjutkan pada dprk yang menerima pengalihan atau dibelikan entitas pada perusahaan asuransi jiwabayarkan sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai yang telahgian ketiga perubahan program pensiun dalam hal pada dprk terdapat perubahan program pensiun dari ppm menjadi pdip, kewajiban pemberi kerja kepada peserta sampai dengan tanggal perubahan program pensiun adalah paling sedikit sebesar liabilitas solvabilitasnya. dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kekurangan solvabilitas dan atau utang iuran kepada dprk, pemberi kerja dimaksud wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaligus paling lambat (satu) bulan sejak perubahan pdp disahkan. ken dalam hal dprk sebagaimana dimaksud pada mempunyai kelebihan kekayaan atas kewajibandalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm telah berubah menyelenggarakan pdip dan pada saat perubahan program pensiun memiliki kekayaan berupayang menyelenggarakan ppm lebih dari (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya, dan atau cc. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain lain dan aset lain lain, kekayaan tersebut hanya dapat digunakan untuk iuran pemberi kerja depan dan atau menambah saldo peserta. penggunaan kekayaan untuk iuran pemberi kerja depan dan atau menambah saldo peserta hanya dapat dilakukan apabila kekayaan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal pada dprk terdapat perubahan program pensiun dari pdip menjadi ppm, rumus manfaat pensiun pada pdp dari dprk ppm hasil perubahan program harus menjamin bahwa hak peserta pada saat berhenti bekerja tidak boleh kurang dari: hasil akumulasi dana peserta pada tanggal perubahan program, dan iuran peserta dan hasil pengembangannya sejak perubahan program sampai peserta berhak atas manfaat pensiun. dalam hal pada dprk terdapat perubahan program pensiun dari pdip menjadi ppm, pdp harus memuat nilai nominal saldo masing masing peserta per tanggal perubahan program berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. dprk yang melakukan perubahan program dari pdip menjadi ppm harus melakukan valuasi aktuaria dalam menentukan iuran ppm. bagian keempat pembubaran dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti penetapan kekayaan untuk pendanaan bagi dprk yang menyelenggarakan ppm yang bubar dihitung berdasarkan nilai likuidasi dari kekayaan dprk yang ditetapkan oleh akuntan publik. pembagian kekayaan dprk bagi peserta, pensiunan, janda duda, anak, dan pihak lain yang berhak ditetapkan oleh aktuaris dan dibagi secara prolata sesuai dengan liabilitas solvabilitasnya. dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah seluruh kewajiban kepada peserta, pensiunan, janda duda, anak, dan pihak lain yang berhak diselesaikan, dan pihak lain yang berhak sampai batas maksimum yang ditetapkanpada kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada peserta, pensiunan, janda duda, anak, dan pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun, secara berimbang sebanding dengan besar manfaat pensiun yang menjadi hak masing masing pihak. dalam hal sisa kekayaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kepada peserta, pensiunan, janda duda, anak, dan pihak lain yang berhak, manfaat pensiun bagi peserta, pensiunan, janda duda, anak,tersebut sama dengan sisa kekayaan dprk. dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm bubar dan pemberi kerja memiliki utang iuran kepada dprk, utang iuran yang wajib dibayar pemberi kerja adalah sebesar nilai utang iuran tersebut. dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm bubar dan pemberi kerja memiliki utang iuran kepada dprk lebih besar dari kekurangan solvabilitas maka utang iuran yang wajib dibayar pemberi kerja paling sedikit adalah sebesar kekurangan solvabilitas, apabila pemberi kerja mengalami kesulitan keuangan. bagian kelima penggabungan dan pemisahan dana pensiun pemberi kerja dalam hal penggabungan dprk terjadi karena penggabungan pemberi kerja, pemberi kerja yang menerima penggabungan wajib bertanggung jawab atas iuran minimum yang harus disetor sebelum penggabungan. dalam hal penggabungan dprk terjadi bukan karena penggabungan pemberi kerja, masing masing pemberi kerja wajib bertanggung jawab atas iuran minimum yang harus disetor sebelum penggabungan. dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm akan melakukan penggabungan dan memiliki kekurangan solvabilitas, dp sebelum berlakunya penggabungan. pemberi kerja yang melakukan pemisahan dprk wajib bertanggung jawab atas iuran minimum yang harus disetor sebelum pemisahan. tanggung jawab atas iuran minimum sebagaimana dimaksud pada adalah sampai dengan tanggal pernyataan pemberi kerja memisahkan dirikurangan kekayaan atas liabilitas solvabilitas dan utang iuran, pemberi kerja dimaksud wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaliguslebihan kekayaan atas liabilitas solvabilitasbab vii laporan aktuaris bagian kesatu kewajiban penyusunan laporan aktuaris dprk yang menyelenggarakan ppm, dana pensiun yang menyelenggarakan pdip dan melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala, dan dprk yang menyelenggarakan palm wajib menyusun dan menyampaikan laporan aktuaris kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal isi laporan aktuaris tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang menyebabkan terjadinya informasi yang salah terhadap kewajiban pemberi kerja untuk mendanai program pensiun atau program manfaat lain, otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan pengurus menyampaikan laporan aktuaris baru. tanggal valuasi aktuaria yang digunakan dalam laporan aktuaris baru sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal aktuaris yang sama tidak dapat atau tidak bersedia membuat laporan aktuaris baru yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dewan pengawas dilarang menunjuk aktuaris tersebut untuk menyusun laporan aktuaris untuk periode berikutnya. bagian kedua laporan aktuaris dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dprk yang menyelenggarakan ppkekayaan untuk pendanaan, analisis perubahan surplus atau defisitil. proyeksi nilai kini aktuaria bulanan paling singkat (tiga) tahun pertama. dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm sebagaimana dimaksud dalam memiliki kualitas pendanaan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf proyeksi nilai kini aktuaria sebagaimana dimaksud pada huruf yang dicantumkan merupakan proyeksi nilai kini aktuaria bulanan untuk (satu) tahun depan. tanggal valuasi aktuaria untuk laporan aktuaris yang disusun untuk permohonan pengesahan pembentukan dprk yang menyelenggarakan ppm adalah tanggal pernyataan tertulis pendiri tentang pembentukan dprk. tanggal valuasi aktuaria untuk laporan aktuaris yang disusun untuk pembubaran dprk yang menyelenggarakan ppm adalah tanggal efektif pembubaran dprkpbagi dprk yang menyelenggarakan ppm adalah per tanggal desember. dalam hal hasil valuasi aktuaria menunjukkan bahwa dprk yang menyelenggarakan ppm mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, dprk wajib melakukan valuasi aktuaria berikutnya paling lambat untuk posisi (satu) tahun sejak tanggal valuasi aktuaria dilakukan. dalam hal valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk posisi setelah tanggal juni, valuasi aktuaria berikutnya dapat dilakukan paling lambat pada akhir tahun buku berikutnya,: penegasan mengenai nilai kini aktuaria, liabilitas solvabilitas, kekayaan untuk pendanaan, surplus atau defisit, rasio solvabilitas, rasio pendanaan, dan kualitas pendanaan, penegasan mengenai: besar iuran normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuaria serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan peserta dan pemberi kerja, persentase iuran normal terhadap penghasilan dasar pensiun untuk tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud rasio pendanaan adalah hasil bagi kekayaan untuk pendanaan dengan nilai kini aktuaria. rasio solvabilitas adalah hasil bagi kekayaan untuk pendanaan dengan liabilitas solvabilitas. dana terpenuhi: bagi dana pensiun yang menyelenggarakan ppm adalah keadaan dana pensiun yang kekayaan untuk pendanaannya tidak kurang dari nilai kini aktuarialnya, atau bagi dana pensiun yang menyelenggarakan pdip adalah kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada dprk yang menyelenggarakan pdip. turun minimum adalah iuran yang wajib disetor dprk untuk pendanaan program pensiun. turun sukarela peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari peserta dprk untuk meningkatkan manfaat pensiun. iuran normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara jumlah iuran peserta yang ditetapkan dalam pdp dan bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode valuasi aktuaria yang dipergunakan. iuran tambahan adalah iuran yang disetor untuk melunasi defisit. laporan aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran manfaat pensiun, dan atau manfaat lain. a1. pada angka sampai saat penyampaian laporan aktuaris berikutnya, bagian dari turun normal yang pembunuhannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja yang dapat dibayar dari surplus yang terjadi beserta periode penggunaannya, dan penegasan mengenai besar iuran tambahan bulanan beserta periode pembayarannya. dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppsampai dengan huruf untuk masing masing pemberi kerja. pernyataan aktuaris yang disusun untuksampai dengsurplus sebagaimana dimaksud dalam untuk mengurangi iuran normal pemberi kerja, dalam hal terdapat surplus. dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm memiliki mitra pendiri, dprk wajib memiliki pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf dari setiap mitra pendiri untuk setiap valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud dalam dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppyang mewakili pernyataan seluruh pemberi kerjauntuk masing masing pemberi kerja yang mengalami surplusdprk dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh surplussurplus (sharing asset) harus tetap menjaga kondisi dana terpenuhi. bagian ketiga laporan aktuaris bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dan melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dana pensiun yang menyelenggarakan pdip dan melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan valuasi aktuaria paling sedikit (tiga) tahun sekaliembayaran manfaat pensiun secara berkala, termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal, ringkasan jumlah peserta, janda duda, dan anak yang memilih pembayaran manfaat pensiun berkala: tingkat bunga yang digunakan, proyeksi cash flow, analisis aktuaria gain loss, analisis hasil investasi dan biaya, j . tabel konversi, dan kesimpulan dan saran. pernyataan aktuaris sebagaimana dimaksud padadan. tanggal valuasi aktuaria untuk laporan aktuaris berkala bagi dana pensiun yang menyelenggarakan pdip dan melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala adalah per tanggal desember. bagian keempat laporan aktuaris bagi dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program manfaat lain manfaat pasti dprk yang menyelenggarakan palalmatas manfaat lainaset program dari palm, uraian penetapan nilai aset program palmanalisis perubahan kecukupan dana palm, il.proyeksi nilai sekarang potensi pembayaran manfaat lain semester paling singkat (tiga) tahun pertamaaladalah per tanggal desember, penegasan mengenai nilai aset program dari palm, nilai sekarang potensi pembayaran manfaat lain, dan kecukupan dana palm, dan penegasan mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan palm. dalam hal dprk yang menyelenggarakan paldan huruf untuk masing masing pemberi kerja. pernyataan aktuaris yang disusun dalamdkelebihan pendanaan palm yang terjadi untuk mengurangi iuran palm, dalam hal terdapat kelebihan pendanaan palm. dalam hal dprk yang menyelenggarakan palm memiliki mitra pendiri, laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk masing masing mitra pendiri yang ditandatangani oleh mitra pendiri. dalam hal dprk yang menyelenggarakan palyang mewakili pernyataan seluruh pemberi kerja. dalam hal dprk yang menyelenggarakan paluntuk masing masing pemberi kerja yang mengalami kelebihan pendanaan palm. dalam hal dprk yang menyelenggarakan palm memiliki mitra pendiri dan tidak menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (non sharing pension cost), dana pensiun dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan palmkelebihan pendanaan palm (sharing asset) harus tetap menjaga kecukupan pendanaan palm. laporan aktuaris dari dprk yang menyelenggarakan ppm dan menyelenggarakan palm wajib mencantumkan informasi mengenai kondisi pendanaan dprk secara umum yang paling sedikit memuat: kekayaan, kewajiban, cc. posisi pendanaan, kualitas pendanaan, dan rasio pendanaan. bagian kelima standar praktik aktuaria standar praktik aktuaria yang berlaku indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf angka huruf angka dan huruf angk. standar praktik aktuaria sebagaimana dimaksud pada untuk valuasi aktuaria dprk yang menyelenggarakan ppm harus mengatur penetapan bunga teknis secara wajar. bagian keenam penyampaian laporan aktuaris dana pensiun wajib menyampaikan setiap laporan aktuaris yang dijadikan dasar dalam penetapan iuran pemberi kerja kepada otoritas jasa keuangan. penyampaian laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada harus laporan asli dan disertai dengan data elektronik yang sama dengan data pada laporan aktuaris tersebut. laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (hardcore) kepadadana pensiun dan bpjs ketenagakerjaan gedung wisma mulia jalan jenderal gatot subroto nomor jakarta penyampaian laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada juga: belum tersedia, atau mengalami gangguan teknis, laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk softcopy secara offline. penyampaian laporan aktuaris dalam bentuk softcopy secara offline sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui surat elektronik (email) resmi dalam hal otoritas jasa keuangan mengalami gangguan teknis pada sistem jaringan komunikasi data otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf otoritas jasa keuangan mengumumkan melalui situs web otoritas jasa keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis. penyampaian laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut: diserahkan langsung kantor otoritas jasa keuangan, atau dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. dana pensiun dinyatakan telah menyampaikan laporan aktuaris dengan ketentuan sebagai berikut: untuk penyampaian secara onlineotoritas jasa keuangan, atau untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan: surat tanda terima dari otoritas jasa keuangan, apabila laporan diserahkan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf atau tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada huruf, perubahan pdp, atau pembubaran dana pensiun. bab pendanaan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaatmanfaat pasti pengurus dari dprk yang menyelenggarakan ppm wajib melaporkan kualitas pendanaan ppm secara berkala kepada otoritas jasa keuangan. kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada meliputi keadaan sebagai berikut: tingkat pertama, yaitu apabila dprk yang menyelenggarakan ppm berada dalam keadaan dana terpenuhi, tingkat kedua, yaitu apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari nilai kini aktuaria dan tidak kurang dari liabilitas solvabilitas, dan cc. tingkat ketiga, yaitu apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari liabilitas solvabilitas. kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam dinilai berdasarkan valuasi aktuaria. valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menentukan: liabilitas solvabilitas: dan nilai kini aktuaria. pengumuman melalui situs web otoritas jasa keuangan. penyampaian laporan aktuaris untuk pengesahan pembentukan dana pensiun atau pengesahan perubahan pdp menjadi dasar dalam penetapan kewajiban penyampaian laporan aktuaris berikutnya. dana pensiun wajib menyampaikan laporan aktuaris berkala kepada otoritas jasa keuangan paling lambat tanggal april tahun berikutnya. bab viii ketentuan lain lain dana pensiun selama periode tertentu. mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam pdp. pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan atas persetujuan peserta, janda duda, atau anak sebelum pembayaran manfaat pensiun pertama kali dilakukan. persetujuan peserta, janda duda atau anak sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan secara tertulis yang memuat paling sedikit. mekanisme pembayaran manfaat pensiun yang dipilih peserta, janda duda, atau anak, periode pembayaran manfaat pensiun secara berkala: dan cc. pernyataan bahwa peserta, janda duda, atau anak menyadari risiko dari pembayaran manfaat pensiun secara berkala. dalam hal pembayaran manfaat pensiun secara berkala berakhir, dan dana cadangan untuk pembelian entitas seumur hidup tidak mencukupi, dana cadangan tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus kepada peserta, janda duda, atau anak. bab sanksi administratif pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan dan dan huruf dan dan dan dan huruf dan huruflaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengurus, dewan pengawas, dan atau pelaksana tugas pengurus, dan atau cc. pembubaran dana pensiun. dana pensiun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamadministratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam tertulis ketiga. dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf dana pensiun tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pengurus, dewan pengawas, dan atau pelaksana tugas pengurus dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. dalam hal dana pensiun mendapatkantoritas jasa keuangan dapat meminta pengurus, dewan pengawas, dan atau pelaksana tugas pengurus untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. otoritas jasa keuangan dapat mengenakan sanksi berupa pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal a pelanggaran atas peraturan otoritas jasa keuangan ini dinilai membahayakan kepentingan peserta dan atau pihak yang berhak. pengenaan sanksi pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan tanpa didahului pengenaan sanksi lainnya. bab ketentuan peralihan dalam hal dprk yang menyelenggarakan ppm telah menyelenggarakan program manfaat lain sebelum berlakuan mekanisme pendanaan program manfaat lain tersebut bersumber dari surplus, dengan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, dana pensiun yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan mekanisme pendanaan program manfaat lain tersebutnaaniabilitas solvabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya dan nilai sekarang manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa peserta berhenti bekerja pada tanggal valuasi aktuaria dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana. nilai kini aktuaria sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara liabilitas solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal valuasi aktuaria menurut metode valuasi aktuaria yang digunakan untuk menentukan iuran normal. untuk penetapan kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam aktuaris harus menetapkan besar kekayaan untuk pendanaan. kekayaan untuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada dihitung dari aset neto dikurangi denganlebih dari (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya, dan cc. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain lain dan aset lain lain. aset neto sebagaimana dimaksud dalam diperoleh dari laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria apabila laporan aktuaris disusun untuk: laporan aktuaris berkala, pembubaran dprk yang menyelenggarakan ppm, dan atau cc. perubahan pdp untuk perubahan program pensiun atau yang berdampak beralihnya kekayaan dari atau dprk yang menyelenggarakan ppm. dalam hal tidak ada laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: aset neto sebagaimana dimaksud dalam dapat diperoleh dari laporan keuangan dprk yang menyelenggarakan ppm yang ditandatangani oleh pengurus apabila laporan aktuaris disusun untuk perubahan pdp selain tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan aktuaris harus meyakini data pada laporan keuangan yang digunakan berdasarkan standar praktik aktuaria untuk dana pensiun yang berlaku indonesia. kekayaan untuk pendanaan dalam pengesahan pembentukan dprk yang menyelenggarakan ppm ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang dialihkan dprk yang menyelenggarakan ppm sebagaimana ditetapkan oleh pendiri. bagian kedua defisit dan surplus aktuaris harus menetapkan defisit atau surplus dengan membandingkan nilai kini aktuaria sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap kekayaan untuk pendanaan sebagaimana dimaksud dalam defisit sebagaimana dimaksud pada harus dipisahkan menjadi: bagian dari defisit yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas: dan bagian dari defisit selatan yang telah diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas. masing masing bagian dari defisit sebagaimana dimaksud dalam harus dilunasi dengan iuran tambahan dalam jangka waktu paling lama: (tiga puluh enam) bulan, untuk defisit yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas, atau (seratus delapan puluh) bulan, untuk defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas. dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara sekaligus, pembayaran iuran tambahan ditetapkan sebesar bagian defisit yang harus dilunasi dan harus dilakukan paling lambat (tiga) bulan sejak: diterimanya laporan aktuaris berkala yang memuat hal pelunasan defisit secara sekaligus oleh otoritas jasa keuangan, atau disahkannya pdp oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara sekaligus, kekayaan untuk pendanaan dalam perhitungan defisit memperhitungkan seluruh iuran jatuh tempo. dalam hal penyetoran iuran tambahan secara sekaligus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada iuran tambahan tersebut. dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bulanan, besar iuran tambahan setiap bulan dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian iuran tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangguran sama dengan besar bagian defisit yang bersangkutan. otoritas jasa keuangan dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan defisit yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi paling lama (lima) tahun apabila pemberi kerja mengalami kesulitan keuangan.bulanan yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris sebelumnya lebih kecil dari defisit yang bersesuaian yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, selisihnya dilunasi dengan iuran tambahan baru yang penugasannya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamuntuk bagian defisit tertentu lebih besar daripada bagian defisit yang bersesuaian menurut valuasi aktuaria baru yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, bagian defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan iuran tambahan barusekaligus, pelunasan iuran tambahan baru tersebut diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan |
lembaran negara republik indonesia perdagangan surat utang negargikuti perkembangan perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, perluasan cakupan efek bersifat utang dan sukuk yang diperdagangkan luar bursa efek, serta untuk meningkatkan transparansi pembentukan harga dan likuiditas perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan penyelenggara perdagangan surat pasar alternapasar alternatif. dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan kepada calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham ppa. penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang sahampemegang saham ppa. bab iii anggota direksi dan anggota dewan komisaris ppa anggota direksi dan anggota dewan komisaris ppappa dan pasar modal indonesia. anggota direksi dan anggota dewan komisaris ppa wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut: bagi anggota direksi ppa: memiliki pengetahuan bidang pasar modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya, berpendidikan paling rendahan bagi anggota dewan komisaris ppa: memiliki keahlian bidang pasar modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dananggota direksi ppa wajib berdomisili indonesia. ppa wajib mempunyai paling sedikit (dua) orang anggota direksi. satu antara anggota direksi ppa wajib ditetapkan sebagai direktur utama. ppappa wajib ditetapkan sebagai komisaris utama. pengajuan calon anggota direksi atau anggota dewan komisaris ppa kepada otoritas jasa keuangan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut yangnggota direksi ppa dilarang: mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris ppa lain:cc. mengendalikan baik langsung atau tidak langsung emiten yang merupakan penerbit dari efek bersifat utang dan sukuk yang diperdagangkan ppa, mentransmisikan efek bersifat utang dan sukuk yang diperdagangkan ppa, dan merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain. dalam hal anggota direksi ppappa. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada anggota direksi ppa dilarang menggunakan hak suara dalam rups anggota ppa dimaksud. dalam hal anggota direksi ppa yang diangkat oleh rups ppa telah memiliki efek emiten yang diperdagangkan ppa, efek tersebut dilarang ditransaksikan sampai dengan (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir. setiap calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris ppaups ppacalon anggota direksi dan anggota dewan komisarisanggota direksi dan anggota dewan komisaris ppa. otoritas jasa keuangan berwenang menghentikan proses pencalonan atas calon anggota direksi atau anggota dewan komisaris ppa apabila calon tersebut menjalani proses hukum. masa jabatan anggota direksi atau dewan komisaris ppa, berhalangan tetap, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh otoritas jasa keuangan, dan atau meninggal dunia. bab operasional dan pengendalian internal ppa dalam menjalankan kegiatan usahanya, ppa wajib melakukan hal sebagai berikut: menyediakan sistem dan atau sarana dalam rangka mendukung perdagangan dan pengawasan perdagangan efek bersifat utang dan sukuk,nempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana wilayah indonesiaotentikasi, dan teknik disangkalyang material, memelihara pangkalan data dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan efek, memiliki sistem yang menampilkan data perdagangan efek yang berintegritas baik data sebelum atau sesudah transaksi efek, memiliki fitur pelaporan transaksi efek yang terhubung secara langsung penerima laporan transaksi efek, memiliki situs web ppa yang mempublikasikan sesegera mungkin data transaksi efek yang paling sedikit mencakup: nama dan seri efek, harga transaksi, cc. imbal hasil, volume transaksi, nilai transaksi: dan tanggal penyelesaian transaksi, dan memiliki sistem pengawasan perdagangan efek yang memadai, menyediakan layanan secara adil, efektif, dan efisien kepada baik calon pengguna jasa ppa maupun pengguna jasa ppa tanpa diskriminasi, cc. memiliki pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai, memiliki, mengimplementasikan, dan mengembangkan prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha, paling sedikit mengenai pengguna jasa, perdagangan, pengawasan perdagangan, layanan, sistem, peraturan, kerahasiaan informasi, dan kelangsungan usaha, melakukan revi tahunan sesuai dengan standar prosedur audit independen serta dilakukan penelaahan oleh direksi dan dewan komisaris terhadap laporan yang berisi rekomendasi dan kesimpulan dari laporan tersebut, mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan atas semua aktivitas pengguna jasa dan data perdagangan efek paling singkat selama (lima) tahun, membuat peraturan tentang pengguna jasa, efek yang diperdagangkan, perdagangan, dan pengawasan perdagangan, mengawasi kegiatan perdagangan efek yang dilakukan pengguna jasa, mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang undangan bidang pasar modal dan atau peraturannya, dan j . menyediakan akses dan dukungan kepada otoritas jasa keuangan untuk kepentingan pengawasan atas ppa dan pengguna jasanya, termasuk akses data transaksi secara seketika. auditor sebagaimana dimaksud pada huruf angkaeraturan ppa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peraturan pengguna jasa ppa, yang paling sedikit mengatur mengenai: persyaratan untuk menjadi pengguna jasa, yang mencakup kapasitas dan kemampuan calon pengguna jasa dalam melakukan transaksi efek, pengelolaan risiko transaksi efek dan menyelesaikan transaksi efek, prosedur untuk menjadi pengguna jasa, hak, kewajiban, dan atau larangan pengguna jasa termasuk kewajiban pengguna jasa untuk melaporkan penyelesaian atas transaksinya kepada ppa, pemeriksaan kepada penggunajasa, pengguna sistem yang mewakili pengguna jasa, ketentuan terkait fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah, biaya, laporan, dan sanksi kepada penggunajasa, peraturan efek yang diperdagangkan, yang paling sedikit mengatur mengenai: kriteria efek yang diperdagangkan, dan prosedur registrasi dan pembatalan atas efek yang akan diperdagangkan, peraturan perdagangan, yang paling sedikit mengatur mengenai: tata cara perdagangan, waktu perdagangan, ketentuan yang menjamin perdagangan efek luar bursa efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar, saat transaksi mulai mengikat dan tata cara penyelesaian transaksi, ketentuan yang menjamin tersedianya informasi pasar yang akurat, aktual, penyebarannya cepat, dan luas, penggunaan sistem perdagangan utama dan cadangan, ketentuan terkait pesanan, termasuk eksekusi, pembatalan, penerusan, dan koreksi, penghentian perdagangan, kelangsungan perdagangan dalam kondisi darurat, dan biaya transaksi, dan peraturan pengawasan perdagangan, yang paling sedikit mengatur mengenai: parameter pengawasan perdagangan, termasuk parameter penghentian perdagangan atau pengguna jasa, dan tindakan yang diambil dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar termasuk penghentian sementara perdagangan. bab tata cara permohonan perizinan ppa permohonan untuk memperoleh izin usaha ppapp ppa: dannama dan data pemegang saham ppa atau police clearancedari:dari pemegang saham ppa, meliputi: orang perseorangan: (a) daftar riw hidup yang telah ditandatangani, (b) fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku: dan (c) wbadan hukum: (a) anggaran dasar terakhir, dan (b) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit, dan 2g) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang bergerak bidang jasa keuanganj .:untuk memproses permohonan izin usaha ppappaperubahan atas peraturan dan anggaran dasar ppa bagian kesatu peraturan ppa peraturan ppa dan setiap perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan. pengajuan permohonan persetujuan rancangan peraturanpersetujuan dewan komisaris, dan pendapat dari pihak yang berkepentinganaturanppa untuk mengubah materi perubahan atas rancangan peraturan, dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud. permohonan persetujuan rancangan peraturangian kedua anggaran dasar ppa setiap perubahan anggaran dasar ppa wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan sebelum diberitahukan atau diajukan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia untuk memperoleh persetujuan. pengajuan permohonan persetujuan rancangan perubahan anggaran dasarcc. akta berita acara rups yang dibuat oleh notaris yang terdaftar otoritas jasa keuangan, surat panggilan rups, agenda rups, dan daftar hadir rupsubahan anggaran dasaruntuk mengubah materi perubahan atas rancangan anggaran dasar atau perubahannya dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan anggaran dasar dimaksud. permohonan persetujuan rancangan anggaran dasar atau perubahannyab vii laporan ppa ppa wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan hal sebagai berikut: laporan kegiatan transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya, laporan penyelesaian transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya, cc. laporan rekapitulasi transaksi bulanan pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya, laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan, yang wajib disampaikan paling lambat akhir bulan ke (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, persetujuan dan atau penolakan atas pihak yang .9g mengajukan sebagai pengguna jasa dan atau perubahan pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya, perubahan struktur organisasi dan atau sistem, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya, pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya, peristiwa khusus yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari perdagangan yang samaperistiwa dimaksud diketahui, dan hasil rups ppa paling lambat (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan rups tersebut, dengan ketentuan akta notaris rups ppapa. otoritas jasa keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota direksi ataupa. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik. bab viii ketentuan sanksi setiap pihakmemiliki izin usaha sebagai penyelenggara perdagangan surat utang negara luar bursa efek dari otoritas jasa keuangan: dapat melakukan kegiatan sebagai ppa tanpa memperoleh izin usaha sebagai ppa, dan wajib menyesuaikan persyaratan operasional dan pengendalian internal sebagai ppa sebagaimana dimaksudmulai berlaku. pihak yang telahwajib memperoleh izin sebagai ppa, paling lambat (dua) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku. saham yang dikeluarkan oleh ppappapaemiten adalah pihak yang melakukan penawaran umumtransaksi efek atas efek bersifat utang dan sukuk pasar sekunder dapat dilakukan bursa efek atau luar bursa efekbeserta peraturan nomor surat permohonan izin usaha sebagai ppa nomor paaaanaayananannn rom. lampiran perihal permohonan izin usaha sebagai pppa. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama pemohon kaanannanatananananana aan alamat pemohon kaanannanatananananana aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nama ppa bonkannananaaan aan aan nomor pokok wajib pajak .ioocooco robekan modal bnanaanananananan nana aan modal dasar bonnaaanannannnanannaaa naa anna modal disetor bonnaaanannannnanannaaa naa anna alamat perseroan bnanaanananananan nana aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon, teks, dan facsimile penkanaananaalanan ana pegawai penghubung kaanannanatananananana aan (sertakan surat kuasa) izin usaha perseroan yang sudah dimiliki kaanannanatananananana a:,demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. pemohon,, anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, anggota dewan komisaris, calon pemegang saham, dan"ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:uya tidak atau kejahatan lainnya? uyauyauya yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi, atau dicabut dibatalkan? uumenyatakan saudara ditolak, dibekukan, dicabut,uya tidak memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara, mencabut izin usaha saudara, atau memberi sanksi dengan membatasi kegiatan saudara? u,atau tidak etis? uuyauuuya tidak menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin),uya? uyauyauya tidak apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku, atau bursa efek pernah memerintahkan diambilnya tindakan terhadap saudara sehubungan dengan tindak penipuan? uya tidak apakah saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara pengadilan? uuyauuya tidak apakah saudara pernah menjadi anggota direksi dari perusahaan efek, penasehat investasi, atau pemegang saham pengendali dari lembaga jasa keuangan yang dinyatakan pailit? uuuya tidak transaksi efek atas efek bersifat utang dan sukuk luar bursa efekpa. bab kegiatan usaha, permodalan, dan pemegang saham ppa bagian kesatu kegiatan usaha pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai ppa merupakan perseroan terbatas. perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan izin usaha sebagai ppa dari otoritas jasa keuangan. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi bank indonesia dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka dan kementerian keuangan dalam pembelian kembali surat berharga negara. ppa dapat memberikan jasa lain dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. ppa wajib menyelenggarakan perdagangan efek bersifat utang dan sukuk yang teratur, wajar, dan efisien. ppa wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional wilayah indonesia. (tempat dan tanggal) (nama jelas dan tanda tangan) keterangan: pilih salah satu ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd simbol santoso & efek yang diperdagangkan ppa meliputi: efek bersifat utang dan sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum, surat berharga negara, dan atau efek bersifat utang dan sukuk lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. ppa dapat memberikan layanan untuk mempertemukan transaksi efek dengan mekanisme inter dealer, multi dealer, atau cross matching execution kepada pengguna jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ppa. ppa dilarang menjadi pihak yang melakukan transaksi secara langsung untuk kepentingan dirinya sendiri dalam sistem yang diselenggarakannya. pihak yang dapat menjadi pengguna jasa ppa sebagaimana dimaksud pada meliputi ppe bus, lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan atau pihak lain yang disetujui otoritas jasa keuangan. ppa dapat melarang pengguna jasanya untuk melaksanakan transaksi atas efek bersifat utang dan sukuk luar ppa, kecuali bursa efek. bagian kedua permodalan dan pemegang saham ppa wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar rp100. (seratus miliar rupiah). otoritas jasa keuangan dapat mewajibkan pemegang saham ppa untuk meningkatkan permodalan ppa dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan ppa. pemegang saham pengendali ppa wajib merupakan warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia. ppa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, badan hukum indonesia, dan atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau bawah pengawasan regulator jasa keuangan negara asalnya. badan hukum asing sebagaimana dapat memiliki saham ppa secara langsung maupun tidak langsung paling banyak (dua puluh puluh persen) dari modal disetor ppa. pihak yang dapat menjadi pemegang saham ppa merupakan pihak yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan. pemegang saham ppamemiliki akhlak dan moral yang baikdan memiliki komitmen untuk pengembangan ppa dan pasar modal indonesia yang sehat. persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis ppa,, dan memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila ppa menghadapi kesulitan keuangan. dalam hal pemegang saham ppa dan atau pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari badan hukum tersebut. permohonan persetujuan calon pemegang saham ppa kepada otoritas jasa keuangan wajib melampirkan dokumen sebagai berikutcaloncalon pemegang saham ppa, meliputi: orang perseoranganbadan hukum: anggaran dasar terakhir, dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit, dan jika badan hukum yang bersangkutan merupakan |
tambahan lembaran negara r.i perdagangan surat utang negarumum pertumbuhan industri pasar modal perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. sebagai salah satu infrastruktur utama dalam perdagangan, sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara para pihak dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan likuiditas pasar modal. untuk menyediakan infrastruktur perdagangan dan meningkatkan transparansi dalam perdagangan efek surat berharga negara, otoritas jasa keuangan telah menerbitkan peraturan nomor iii.d. lampiranyang mengatur mengenai persyaratan bagi pihak yang menjadi penyelenggara perdagangan surat utang negara luar bursa efek, sebagai penyelenggara pasar lain selain bursa efek. namun demikian, cakupan dalam pengaturan tersebut masih terbatas kepada efek surat utang negara, sedangkan dari sisi kebutuhan pengembangan pasar surat utang, terdapat rencana perluasan efek yang dapat diperdagangkan untuk dapat mencakup surat utang selain surat utang negara. selain itu, dari sisi pengaturan perlu adanya penyempurnaan pengaturan yang lebih komprehensif bagi suatu ppa dengan melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang sudah ada untuk bursa efek, perusahaan efek, dan standar internasional seperti international organization securities commissions bosco) serta benchmarking dengan pengaturan negara lain. memperhatikan hal tersebut atas, perlu dilakukan penyempurnaan atas pengaturan penyelenggara pasar surat utang dan sukuk dengan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penyelenggara pasar alternatif yang merupakan penyempurnaan dari peraturan nomor iii.d. tentang penyelenggara perdagangan surat utang negara. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh jasa lain yang dapat diberikan oleh ppa antara lain perdagangan efek derivatif. perdagangan efek bersifat utang dan sukubersifat utang dan sukuk yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.angkaangkaangka pangkalan datapangkalan datapangkalan data dan aplikasi tersebut berlokasi indonesia. angkaa memastikan integritas data tersebut dengan melakukan langkaha. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka sistem pengawasan perdagangan efek yang dilengkapi dengan parameter pengawasan perdagangan dan dapat menunjang ppa dalam mengambil tindakan dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar. huruf layanan ppa kepada pengguna jasanya meliputi layanan untuk menunjang perdagangan efek, layanan untuk menangani keluhan, dan edukasi serta sosialisasi kepada pengguna jasa. layanan kepada calon pengguna jasa ppa meliputi proses untuk menjadi pengguna jasa ppa dan layanan informasi dasar mengenai jasa dan infrastruktur yang disediakan oleh ppa. huruf cukup jelas. huruf proses yang dituangkan dalam prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha antara lain seperti akses sistem perdagangannya berikut perbatasannya, perlindungan informasi perdagangan efek yang dilakukan oleh pengguna jasa, perdagangan efek yang dilakukan oleh pegawai ppa untuk kepentingannya sendiri, penanggulangan permasalahan sistem, pelaksanaan back data dan aplikasi, rencana kelangsungan usaha (business continuity plan), dan pengembangan sistem untuk tetap dalam kondisi terkini. huruf revi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur operasi standar dipenuhi. huruf catatan atas data tersebut termasuk data pengguna jasa, data aktivitas pesanan seperti withdrawal, cancellation dan data transaksi. yang dimaksud dengan data perdagangan efek meliputi informasi pesanan dan informasi transaksi efek. informasi pesanan tersebut mencakup identitas pemesan, tanggal dan waktu (bentuk jam, menit, dan detik) pesanan diterima, masa berlaku pesanan, semua instruksi untuk merubah atau membatalkan pesdalam melakukan penilaian atas calon pengguna jasa, ppa harus bertindak adil dan tidak diskriminatifekonomi tersebut termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayanstiwa khusus yang wajib dilaporkan antara lain gangguan sistem perdagangan, pengawasan perdagangandan kontrak investasi kolektif efek beracun aset. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. mekanisme inter dealer memfasilitasi dealer untuk dapat bertransaksi secara elektronik dan anonymous dengan dealer lainnya. mekanisme multi dealer yang mana sistem multi dealer menyediakan nasabah dengan pesanan terkonsolidasi dari (dua) atau lebih dealer dan menyediakan nasabah dengan kemampuan untuk mengeksekusi transaksi berdasarkan multiple quotation untuk efek. dalam cross matching execution, pengguna jasa memasukkan pesanan jual dan beli yang dapat match dengan algoritma otomatis. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain yang disetujui otoritas jasa keuangan meliputi nasabah perorangan, nasabah kelembagaan, otoritas fiskal dan otoritas moneter dalam rangka pelaksan, calon anggota dewan komisaris diterima secara lengkap oleh otoritas jasa keuangan. huruf dokumen yang menjelaskan persyaratan terkait informasi tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan atau termasuk bagi pemegang saham yang merupakan warga negara asing. huruf yang dimaksud dengan pelanggaran yangukti kemampuan keuangan antara lain dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak tahunan dalam (dua) tahun terakhir bagi orang perseorangan warga negara indonesia, rekening bank, atau bukti kepemilikan asetfiliasi sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modalanggota direksi atau calon anggota dewan komisaris ppa, termasuk banding dan kasasi,lhuruf angkaangka cukup jelas. angkaserta didokumentasikan. angkaangka cukup jelas. angka sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi memiliki ijazah, pengalaman kerja, atau sertifikat keahlian bidang teknologi informasi. angka cukup jelas. angka sistem yang dapat membantu mendeteksi,angkaangka menggunakan enkripsi identifikasi, dan teknik disangkal dibuktikan sepertia |
lembaran negara republik indonesiaerbitan foreign repository receipterbitan foreign repository receipts, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai penerbitan foreign repository receiptsforeign repository receiptforeign repository receipts. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan inipenerbitan foreign repository receipts emiten dan atau perusahaan publik yang merencanakan untuk menerbitkan foreign repository receipts wajib terlebih dahulu menyampaikan informasi mengenai rencana tersebut kepada otoritas jasa keuangan. informasi sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat informasi lengkap mengenai rencana penerbitan foreign repository receipts terutama mengenai keterlibatan emiten dan atau perusahaan publik serta persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan foreign repository receipts tersebutforeign repository receipterbitan foreign repository receipts yaitumenjadi peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerbitan foreign repository receipts. demi cukup jelas. diperlukannya penyampaian informasi mengenai rencana penerbitan foreign repository receipts adalah untuk melindungi kepentingan pemodal dalam negeri. contoh foreign repository receipts antara lain american repository receipts adr ss), singapore repository receipts rs), dan global repository receipts rs). cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud tindakan tertentu antara lain dapat meminta emiten dan atau perusahaan publik untuk menunda pelaksanaan penerbitan foreign repository receipts. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank umum(cc.cc.:: |
kun keuangan ojk. investasi kolektif. multi asemenyediakan alternatif produk investasi, bahwa dalam rangka menyediakan alternatif produk investasi bagi investor yang akan melakukanuntuk meningkatkan keberagaman produk inv,nomor tahunnomor tahun tentang pengampunan pajak.alokasi biaya yang menjadi beban manajer investasi, dana investasi multi aset, dan pemegang unit penyertaan, pengenaan biaya pengelolaan manajer investasi berdasarkan kinerjadana pada portofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek, penggantian manajer investasi atau bank kustodian dalam kontrak investasi kolektif: penunjukan sub kustodian (jika ada), hak pemegang unit penyertaan, tata cara pelaksanaan dan pembayaran transaksi unit penyertaan dana investasi multi aset, il. kebijakan pembagian hasil investasi, tata cara penghitungan nilai aktiva bersih dana investasi multi aset: metode penilaian aset dalam portofolio investasi, oo. laporan keuangan tahunan dana investasi multi aset, pembubaran dan likuidasi dana investasi multi asetbagian kedua kewajiban manajer investasi manajer investasi yang mengelola dana investasi multi aset wajib: memisahkan kekayaan dana investasi multi aset dari kekayaan manajer investasi, memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan transaksi unit penyertaan dana investasi multi aset terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari manajer investasi, cc. memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan transaksi investasi untuk kepentingan dana investasi multi aset terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari manajer investasi, menunjuk bank kustodian pengganti bila diperlukan, mengelola dana investasi multi aset semata mata untuk kepentingan pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset,, dan kontrak lainnya terkait dana investasi multi aset, menyampaikan laporan dana investasi multi aset kepada pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset dan otoritas jasa keuangan, menyusun tata cara pembelian unit penyertaan dana investasi multi aset: memastikaportofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek yang menjadi aset dasar dalam dana investasi multi aset: memiliki manajemen risiko, prosedur pemantauan risiko, dan pengendalian internal yang memadai, termasuk: memiliki proses uji tuntas yang memadai atas pemilihan portofolio investasi yang menjadi aset dasar dalam dana investasi multi aset: manajemen risiko likuiditas yang efektif dalam rangka pemenuhan kewajiban dana investasi multi aset dan disesuaikan dengan pola transaksi unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif, dan melakukan pemantauan berkelanjutan atas portofolio investasi yang menjadi aset dasar dalam dana investasi multi aset: j . menyampaikan informasi kepada calon pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset tentang kebijakan investasi dan risiko investasi dalam dokumen keterbukaan, memastikan pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset telah memahami dan mengerti tentang kebijakan investasi maupun risiko investasi pada dana investasi multi aset, yang dibuktikan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset pada saat membeli unit penyertaandana investasi multi aset. dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf il, manajer investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakannya. bagian ketiga kewajiban bank kustodian bank kustodian yang mengadministrasikan dana investasi multi aset wajib: memisahkan kekayaan dana investasi multi aset dari kekayaan bank kustodianmulti aset terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari bank kustodian serta terpisah dari pembukuan dan pelaporan produk investasi lainnya, cc. menghitung nilai aktiva bersih dana investasi multi aset paling sedikit sekali dalam (satu) bulan dan menyampaikannya kepada otoritas jasa keuangan serta tersedia bagi pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset: membukukan semua perubahan aset dalam dana investasi multi aset, jumlah unit penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan, pendapatan bunga,multi aset sesuai dengan instruksi manajer investasi: membayarkan biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada aset dalam dana investasi multi aset sesuai kontrak investasi kolektif, membayarkan kepada pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset atas setiap pembagian hasil investasi yang berhubungan dengan dana investasi multi aset:multi asetmulti aset, j . menyusun dan menyampaikan laporan dana investasi multi aset kepada manajer investasi, otoritas jasa keuangan, serta pemegang unit penyertaan dana investasi multi asetperaturan perundang undangan dan atau kontrak investasi kolektif dana investasi multi asetmulti aset. dalam hal bank kustodian dari dana investasi multi asetmulti aset tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakannya. bagian keempat hak pemegang unit penyertaan hak pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset paling sedikit memuat: bukti kepemilikan, laporan keuangan tahunan dana investasi multi aset, cc. informasi mengenai nilai aktiva bersih dana investasi multi aset: dan bagian atas hasil likuidasi. bab dokumen keterbukaan dana investasi multi aset dokumen keterbukaan dana investasi multi aset paling sedikit memuat: informasi mengenai kontrak investasi kolektif dana investasi multi aset sebagaimana dimaksud dalam tujuan dan kebijakan investasi, cc. pola, strategi, dan atau fokus investasi, batasan investasi, jenis portofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek, dalam hal dana investasi multi aset berinvestasi pada efek derivatif dan atau produk terstruktur, dokumen keterbukaan harus dengan jelas menyatakan: jenis dan karakteristik derivatif dan produk terstruktur yang menjadi portofolio dana investasi multi aset: tujuan investasi pada derivatif sebagai portofolio dana investasi multi aset: dan manajemen risiko yang akan diterapkan, dalam hal dana investasi multi aset berinvestasi pada efek yang tidak tercatat bursa, dan atau efek yang tidak diperdagangkan bursa, efek yang merupakan sarana restrukturisasi perusahaan, dan atau portofolio investasi selain efek, dokumen keterbukaan harus dengan jelas menyatakan: bahwa efek dan atau portofolio investasi selain efek dimaksud memiliki risiko likuiditas dan valuasi dari investasi dimaksud: risiko likuiditas dan risiko fluktuasi nilai aktiva bersih dana investasi multi aset: dan bahwa investasi pada jenis efek dan atau portofolio investasi selain efek dimaksud merupakan investasi yang reputasinya terbatas, keterangan yang menyatakan bahwa kinerja dari dana investasi multi aset sangat bergantung pada keahlian manajer investasi, dan risiko lainnya (jika ada). bab penilaian portofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek dalam dana investasi multi aset manajer investasi pengelola dana investasi multi aset wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio dana investasi multi aset dan menyampaikannya kepada bank kustodian paling lambat akhir hari bursa terakhir setiap bulan. penilaian efek dalam portofolio dari dana investasi multi aset wajib dilakukan oleh manajer investasimanajer investasi pengelola dana investasi multi aset wajib menetapkan nilai pasar wajar atas portofolio investasi selain efek dengan ketentuan sebagai berikut: pada setiap akhir hari bursa terakhir setiapda setiap akhir tahunpenghitungan harga pasar wajar dari portofolio investasi selain efek sebagaimana dimaksud pada huruf wajib didasarkan atas penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh manajer investasi pengelola dana investasi multi aset. manajer investasi pengelola dana investasi multi aset wajib menyampaikan nilai pasar wajar atas portofolio investasi selain efek kepada bank kustodian dengan ketentuan sebagai berikut: paling lama (lima) hari bursa setelah akhirling lama (dua) bulan sejak berakhirnya tahun buku dana investasi multi asetbab pencatatan kontrak investasi kolektif dana investasi multi aset manajer investasi pengelola kontrak investasi kolektif dana investasi multi aset wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan kontrak investasi kolektif dana investasi multi aset kepada otoritas jasa keuangan paling lamaokumen keterbukaan dana investasi multi aset, daftar riw hidup pegawai manajer investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan kontrak investasi kolektif dana investasi multi asetingkat (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, dan dana investasi multi aset. manajer investasi pengelola dana investasi multi aset wajib menyimpan dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikutdana investasi multi aset telah mengerti dan memahami struktur investasi dana investasi multi asetdana investasi multi aset dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset berbentuk korporasi. dalam memproses permohonan pencatatan atas dana investasi multi aset, otoritas jasa keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan. bab vii pelaporan kontrak investasi kolektif dana investasi multi aset penghitungan nilai aktiva bersih dana investasi multi asetbursa kesepuluh bulan berikutnya. dalam hal dana investasi multi aset memiliki portofolio investasi selain efek yang harga pasar wajahnya tidak tersedia secara periodik dan terbuka bagi umum maka untuk penghitungan nilai aktiva bersih dana investasi multi aset independen. dalam hal otoritas jasa keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian penghitungan nilai aktiva bersih dana investasi multi aset, penyampaian penghitungan nilai aktiva bersih dana investasi multi aset sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada pemegang unit penyertaan secara tertulis ataupun secara elektronik dengan persetujuan pemegang unit penyertaan. ketentuan mengenai tata cara pelaporan kepada otoritas jasa keuangan dan pemegang unit penyertaan diatur dalammulti aset dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.dana investasi multi aset dikurangi seluruh kewajibpenitipan kolektif adalah jasa penitipan atastahun buku dana investasi multi aset dimulai sejak tanggal januari dan ditutup pada tanggal desember. laporan keuangan tahunan dana investasi multi aset wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan. laporan keuangan tahunan dana investasi multi asetdana investasi multi asetdana investasi multi asetdana investasi multi asetb vii pembubaran dana investasi multi aset dana investasi multi asetdan atau manajer investasi dan bank kustodian telah sepakat untuk membubarkan dana investasi multi asetkontrak investasi kolektif dana investasi multi aset kepada seluruh pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif dana investasi multi aset paling lama (sepuluh) hari kerja sejak diperintahkan oleha (lima) hari kerjamulti aset antara manajer investasi dan bank kustodian: persetujuan pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset: alasan pembubaran, dan kondisi keuangan terakhir dana investasi multi asetmulti aseth.lalu serta lembaga dan profesi yang berkaitan denganbab pedoman pengelolaan dana investasi multi aset bagian kesatu penawaran unit penyertaan dana investasi multi aset unit penyertaan dana investasi multi aset tidak dapat ditawarkan melalui penawaran umum. manajer investasi dapat melakukan penjualan unit penyertaan dana investasi multi aset melalui kerja sama dengan agen penjual efek reksa dana yang merupakan gateway sepanjang tidak ditawarkan melalui penawaran umum. kegiatan penjualan yang dilakukan oleh agen penjual efek reksa dana kepada calon pemodal dapat dilakukan baik melalui pertemuan langsung, surat, dan atau media elektronik. kegiatan penjualan unit penyertaan dana investasi multi asetdana investasi multi aset. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuatunit penyertaan dana investasi multi asetdana investasi multi aset:dalam dokumen yang terkait dengan pemesanan penjualan atau pembelian kembali dana investasi multi aset oleh pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset, tata cara pembayaran dan penyerahan dana terkait penjualan dan pembelian kembali dana investasi multi asetsektorgian kedua nama dana investasi multi aset nama dana investasi multi aset wajib menggambarkan: nama manajer investasi, danmulti aset dilarang: sama dengan nama dana investasi multi aset lain, mengandung ungkapan mengenai kepastian atau janji atas imbal hasil, ketiadaan risiko investasi, &dana investasi multi aset. bagian ketiga nilai aktiva bersih dana investasi multi aset nilai aktiva bersih awal unit penyertaan dana investasi multi aset wajib ditetapkan sebesar rp1. (seribu rupiah). dalam hal nilai aktiva bersih awal unit penyertaan dana investasi multi aset ditetapkan dalam denominasi mata uang asing maka nilai aktiva bersih awal unit penyertaan dana investasi multi aset wajib ditetapkan sebesar us$ (satu dolar amerika serikat) atau eur (satu euro). nilai investasi awal pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset wajib ditentukan paling sedikit rp50. (lima puluh miliar rupiah). dalam hal unit penyertaan dana investasi multi aset0. (lima puluh miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah bank indonesia pada saat dilakukan transaksi. setoran investasi awal pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset dapat berupa portofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek dengan nilai yang setara dengan rp50. (lima puluh miliar rupiah). dalam hal setoran investasi awal pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset berupa portofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek sebagaimana dimaksud pada maka: nilai awal investasi berupa portofolio efek pada dana investasi multi aset wajib dinilai berdasarkan nilai pasar wajar yang dihitungdan atau nilai awal investasi berupa portofolio investasi selain efek dalam dana investasi multi aset wajib dinilai berdasarkan nilai pasar wajar yang tersedia secara terbuka bagi umum atau ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh manajer investasi. bagian keempat persyaratan manajer investasi pengelola dana investasi multi aset manajer investasi pengelola dana investasi multi asetsingkat (lima) tahun, yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana investasi multi aset tersebut: dan memiliki komite investasi yang bertugas untuk: menetapkan kebijakan dan strategi investasi dana investasi multi aset: dan mengawasi seluruh kegiatan investasi dana investasi multi aset dari awal investasi sampai dengan divestasi atau selama masa berlaku kontrak investasi kolektif. bagian kelima pengelolaan dana investasi multi asetwajib ditentukan oleh manajer investasi dan dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan dana investasi multi aset.sebagaimana dimaksud pada dapat berubah sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: telah memperoleh persetujuan pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset, dan dituangkan dalam perubahan kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan dana investasi multi aset. perubahan kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan dana investasi multi aset sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak perubahan kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan dana investasi multi aset memperoleh persetujuan pemegang unit penyertaan dana investasi multi aset. portofolio investasi dalam dana investasi multi aset dapat berupa: efek yang: diterbitkan dan ditawarkan melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum, tercatat atau diperdagangkan bursa efek, dan atau tidak tercatat atau tidak diperdagangkan bursa efek, instrumen pasar uang, deposito, instrumen derivatif: instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan otoritas jasa keuangan sebagai efek, aset properti atau real estat, aset infrastruktur, resi gudang, dan instrumen investasi selain efek yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melakukan pengelolaan dana investasi multi aset, manajer investasi wajib: memiliki strategi diversifikasi risiko atas, dan memiliki manajemen likuiditas yang memadai atas investasi pada. manajer investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan dana investasi multi aset: melakukan penerbitan efek bersifat utang, melakukan penempatan pada instrumen investasi pasar keuangan dan atau pada investasi luar pasar keuangan luargampunan pajak dan peraturan pelaksanaannya, dan berinvestasi pada dana investasi multi aset lain. dalam melakukan pengelolaan dana investasi multi aset, manajer investasi dapat mengenakan biaya pengelolaan berdasarkan kinerja. pengenaan biaya pengelolaan berdasarkan kinerja yang dikenakan manajer investasi ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan strategi dan teknik investasi yang digunakan oleh manajer investasi untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam dokumen keterbukaan. bab iii pedoman kontrak investasi kolektif dana investasi multi aset bagian kesatu kontrak investasi kolektifmulti aset dan perubahannya wajib dibuat secara notaris. kontrak investasi kolektif dana investasi multi aset paling sedikit memuat ketentuan mengenai: nama dan alamat manajer investasi serta bank kustodian, komposisi portofolio investasi, kebijakan investasi, serta strategi investasi dana investasi multi aset, |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. investasi kolektif. multi aseumumproduk investasi ini ditujukan bagi pemodal tertentu khususnya high net worth investor dan tidak ditawarkan melalui penawaran umum. dana investasi multi aset bertujuan untuk memberikan alternatif produk investasi sekaligus sebagai upaya untuk memberikan jasa pengelolaan portofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek yang profesional bagi pemodal. dalamdana investasi multi asetdalam praktiknya pertemuan langsung dimaksud biasa disebut juga dengan face face. pertemuan langsung dapat dilakukan melalui media elektronik antara lain seperti telekonferensi atau video konferensi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh nama dana investasi multi aset yang mengandung ungkapan dana investasi multi aset tersebut memiliki manfaat yang belum tentu benar antara lain fleksi dana investasi multi aset xyz terbaik . huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.ukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan efek dalam ketentuan ini termasuk saham unit penyertaan reksa dana atau produk investasi sejenis reksa dana dan atau kontrak investasi kolektif luar negeri seperti unit trust dan mutual fund, efek beracun aset, unit penyertaan dana investasi real estat, serta unit penyertaan kontrak investasi kolektif lainnya yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan instrumen derivative dalam ketentuan ini termasuk instrumen derivatif atas efek atau indeks efek maupun instrumen derivatif atas non efek seperti derivatif atas mata uang (currency), derivatif atas tingkat suku bunga (interest rate), derivatif atas komoditas atau indeks komoditasraktiknya biaya pengelolaan berdasarkan kinerja dimaksud biasa disebut dengan performance ferangan ini mencakup pula fitur spesifik dari dana investasi multi aset dan jenis investasi yang akan dilakukan oleh dana investasi multi aset beserta alokasi investasi pada setiap jenis investasi tersebut. huruf keterangan ini berisi pola, strategi investasi, dan atau fokus yang akan diterapkan oleh dana investasi multi aset. contoh pola dan strategi investasi seperti berinvestasi pada growth stock value stock. contoh fokus investasi seperti fokus pada global regional negara tertentu atau fokus pada pasar yang sedang berkembang (emerging market) pasar yang sudah maju (developed market). pada bagian ini termasuk pula keterangan dalam hal dana investasi multi aset menggunakan strategi khusus dalam berinvestasi seperti margin trading, short sale, purchase agreement, dan transaksi derivatif. huruf keterangan mengenai batasan investasi memuat secara jelas uraian strategi diversifikasi atau konsentrasi investasi yang akan dilakukan oleh manajer investasi dalam mengelola dana investasi multi aset. huruf keterangan jenis portofolio efek dan atau portofolio investasi selain efek dana investasi multi aset memuat seluruh jenis dan karakteristik efek dan atau portofolio investasi selain efek yang akan menjadi portofolio aset dalam dana investasi multi aset. contohnya efek bersifat ekuitas dan efek pendapatan tetap dalam negeri yang diperdagangkan bursa efek atau luar bursa efek (over the counter). huruf dalam praktiknya produk terstruktur dimaksud biasa disebut juga dengan structured product. angka cukup jelas. angka contoh tujuan penggunaan derivatif sebagai portofolio dana investasi multi aset seperti untuk tujuan heading atau meningkatkan imbal hasil investasi. angka keterangan mengenai manajemen risiko yang akan diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka ini juga mencakup manajemen risiko atas eksposur risiko dan metode penghitungan eksposur risiko yang ditimbulkan dari kepemilikan efek derivatif dan atau dalam dana investasi multi aset. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud regulasi terbatas dalam ketentuan angka ini adalah pengaturan atas jenis efek atau portofolio selain efek belum diatur atau belum diatur secara lengkap oleh otoritas. huruf cukup jelas. hurufontoh portofolio investasi selain efek yang harga pasar wajahnya tersedia secara terbuka bagi umum adalah logam mulia dan harga pasar wajar komoditas. huruf contoh portofolio investasi selain efek yang harga pasar wajahnya tidak tersedia secara terbuka bagi umum adalah investasi langsung pada properti dan investasi langsung pada infrastrukkeuangan ojk. perumahan. pembiayaan sekundeerusahaan pembiayaan sekunder perumahandengan adanya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan diharapkan dapaterusahaan pembiayaan sekunder perumahan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan,sekunder perumahan. ii. demiukti surat pengangkatan sebagai pimpinan uus , yaitu: risalah rapat umum pemegang saham, dalam hal pimpinan uus dirangkap jabatannya oleh salah satu direksi: atau surat pengangkatan pimpinan uus oleh direksi, dalam hal pimpinan uus dijabat oleh pejabat bawah direksiugas khusus dari pemerintah adalah kegiatan usaha diluar sekuritisasi, penyaluran pinjaman, dan atau penyaluran pembiayaan kepada lembaga penyalur kpr, atau kegiatan usaha lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang pembiayaan perumahan berdasarkan persetujuan pemegang saham. adapun pelaksanaan kegiatan dimaksudyibhyang dimaksud dengan penata sekuritisasi (arranger)(credit enhancer) adalah pihak yang memberikan fasilitas untuk meningkatkan &utang antara lain obligasi dan medium term notes. huruf yang dimaksud dengan pinjaman antara lain pinjaman dari lembaga keuangan, lembaga keuangan multilateral, dan badan usaha. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pinjaman yang diterima meliputi pinjaman yang diperoleh dari kreditor termasuk yang berasal dari penerbitan surat berdependen antara lain konsultananggaran dasarg.njamin emisinjamin emisinjamin emisinasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penjamin emisi efek. hubungan antara perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan nasabahnya wajib didasarkan pada tingkat integritas usaha yang tinggi. bab kewajiban perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efekaktivitas dalam penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus, paling sedikit meliputi: pemasaran efek, penjatahan efek, dan pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan. dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam penawaran umum, perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, agen penjual atau pihak yang terafiliasi dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibeli berdasarkan kontrak penjamin emisi, kecuali melalui bursa efek. penjualan efek melalui bursa efek sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan jika telah diungkapkan dalam prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan bursa efek. dalam hal suatu penawaran umum terdapat lebih dari (satu) penjamin emisi efek maka penjamin emisi efek dapat membagi tugas antara mereka. pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada tidak membebaskan penjamin emisi efek dari tanggung jawab baik sendiri sendiri maupun bersama sama.pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai dengan kontrak penjamin emisi. wakil penjamin emisi efek yang terlibat dalam penjaminan emisi wajib membuat catatan dan dokumentasi atas segala hal penting yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas penjaminan untuk menunjukkan bahwa penjaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kecermatan profesiny& beserta peraturan nomor vnjamin emisi, beserta peraturan nomor v.fii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan integritas usaha yang tinggi adalah itikad baik para pihak untuk melaksanakan komitmennya terkait dengan penjaminan emisi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia teknologi informasi. lembaga jasa keuangan nonblolembaga jasa keuangan nonblok, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas pelayanan lembaga jasa keuangan nonblok kepada konsumen, tetapi pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan risiko bagi lembaga jasa keuangan nonblok sehingga perlu adanya penerapan manajemen risiko teknologi informasi, bahwa untuk integrasi pengaturan mengenai manajemen risiko teknologi informasi yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonblok, perlu dilakukan pengaturan mengenai manajemen risikobab kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi sjkzbsjkzb wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada secara konsisten dan berkesinambungan. kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi memuat aspek paling sedikit:penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi: dan layanan keuangan elektronik, bagi sjkzb yang menyelenggarakan layanan keuangan elektronik. sjkzb wajib menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk memastikan aspek terkait teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada dapat berjalan dengan optimal. sjkzb wajib melakukan kaji ulang dan pengisian atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada secara berkala. sjkzb wajib menetapkan jangka waktu kaji ulang dan pengisian atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada dalam kebijakan secara tertulis. sjkzb wajib menyampaikan rencana pengembangan teknologi informasi yang mendukung rencana kegiatan usaha sjkzb kepada otoritas jasa keuangan. rencana pengembangan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari kebijakan dan rencana manajemen pada rencana bisnis sjkzb. kewajiban penyampaian rencana pengembangan teknologi informasibabjkzb wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam melakukdalam huruf sjkzb wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud padapada dilakukan paling sedikit terhadap aspek terkait teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal sjkzb menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi, sjkzb wajib memastikan pihak penyedia jasa teknologi informasi menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam melakukan pengembangan teknologi informasi, sjkzb wajib melakukan langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem yang mendukung: pencapaian tujuan sjkzb, dan terjadinya kerahasiaan dan integrasi data. langkah pengendalian sebagaimana dimaksud pada mencakup paling sedikit: menetapkan dan menerapkan metodologi dan prosedurdan pengadaan sistem, melakukan uji coba secara memadai dalamistem yang satu dengan sistem yang lain, melakukan dokumentasi atas pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi, memiliki manajemen perubahan sistem teknologi informasi, memastikan sistem teknologi informasi sjkzb mampu menampilkan kembali informasi secara utuh: dan memastikan pembuatan perjanjian tertulis atas perangkat lunak dalam hal perangkat lunak memengaruhi kelangsungan operasional sjkzb dan dibuat oleh pihak lain. sjkzb wajib memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional teknologi informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional sjkzb. sjkzb wajib menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. bagi sjkzb yang memiliki unit usaha syariah atau unit atau unit syariah. sjkzb wajib memiliki rencana pemulihan bencana. sjkzb wajib memastikan rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara efektif agar kelangsungan operasional sjkzb tetap berjalan saat terjadi bencana dan atau gangguan pada sarana teknologi informasi yang digunakan sjkzb. sjkzb wajib melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada terhadap seluruh aplikasi inti dan infrastruktur yang kritikal sesuai hasil analisis dampak secara berkala dengan melibatkan satuan kerja pengguna teknologi informasi. sjkzb wajib melakukan kaji ulang atas rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada secara berkala. sjkzb wajib menetapkan jangka waktu uji coba sebagaimana dimaksud pada dan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada dalam kebijakan secara tertulis. sjkzb wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling sedikit: pengamanan informasi yang ditujukan agar informasisjkzb, dan ketersediaan manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi. bab sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi sjkzb wajib melaksanakan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam huruf secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan teknologi informasi. sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: pengawasan oleh manajeme, dan sistem komunikasi: dan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh:sjkzb yang memadai. kegiatan pemantauan dal yang efektif dan menyeluruh, dan cc. perbaikan terhadap penyimpangan yang diidentifikasi olehjkzb wajib memastikan ketersediaan jejak audit atas dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan oleh auditor eksternal atau auditor internal grup sjkzb. sjkzb wajib melaksanakan audit internal secara berkala terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi sesuai hasil analisis risiko teknologi informasi, prioritas, dan kebutuhan. sjkzb wajib menetapkan jangka waktu pelaksanaan audit internal sebagaimana dimaksud pada dalam kebijakan secara tertulis. sjkzb wajib memiliki pedoman audit internal atas penggunaan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh sjkzb sendiri dan atau oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi. sjkzb wajib melakukan kaji ulang atas fungsi audit internal dalam penggunaan teknologi informasi secara berkala. sjkzb wajib menetapkan jangka waktu kaji ulang sebagaimana dimaksud pada dalam kebijakan secara tertulis. bab vii penyelenggaraan teknologi informasi oleh sjkzb dan atau pihak penyedia jasa teknologi informasi bagian kesatu umum penyelenggaraan teknologi informasi oleh sjkzb dapat dilakukan secara sendiri dan atau menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi. dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi sjkzb dilakukan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada sjkzb wajib: bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko, memiliki satuan kerja penyelenggara teknologi informasi, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan sjkzb yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi, memilih pihak penyedia jasa teknologi informasi berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan mengikutsertakan satuan kerja penyelenggara teknologi informasi, memantau dan mengevaluasi keandalan pihak penyedia jasa teknologi informasi secara berkala yang menyangkut kinerja, reputasi penyedia jasa, dan kelangsungan penyediaan layanan, memberikan akses kepada auditor internal, auditor eksternal, auditor internal grup sjkzb, dan atau otoritas jasa keuangan untuk memperoleh data dan informasi setiap kali dibutuhkan, memberikan akses kepada otoritas jasa keuangan terhadap pangkalan data secara tepat waktu, baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu, dan memastikan pihak penyedia jasa teknologi informasi: memiliki tenaga ahli yang memiliki keandalan: auditor internal sjkzb, auditor eksternal, cc) auditor internal grup sjkzb, otoritas jasa keuangan,dalam rangkaakan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa teknologi informasi yang diberikan, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia sjkzb dan data pribadi konsumen, sebagai pihak terafiliasi, hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan subkontrak) berdasarkan persetujuan sjkzb yang dibuktikan dengan dokumen tertulis, melaporkan kepada sjkzbsjkzb, menyediakan rencana pemulihan bencana yang teruji dan memadai, bersedia untuk adanya kemungkinan penghentian perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, memenuhi tingkat layanan sesuai dengan service level agreement antara sjkzb dan pihak penyedia jasa teknologi informasi, dan memiliki standar prosedur operasional yang jelas dan terukur dalam penyelenggaraan bisnisnya. penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada oleh sjkzb wajib didasarkan pada perjanjian tertulis yang memuat paling sedikit kesediaan pihak penyedia jasa teknologi informasi untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf sjkzb wajib melakukan proses seleksi dalam memilih pihak. sjkzb wajib melakukan tindakan tertentu dalam hal terdapat kondisi berupa: memburuknya kinerja penyelenggaraan teknologi informasi oleh penyedia jasa teknologi informasi yang dapat berdampak signifikan pada kegiatan usaha sjkzb, pihak penyedia jasa teknologi informasi menjadi involved, dalam proses menuju likuidasi, atau dililitkan oleh pengadilan, cc. terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi terhadap ketentuan rahasia sjkzb dan kewajiban merahasiakan data pribadi konsumen, dan atau terdapat kondisi yang menyebabkan sjkzb tidak dapat menyediakan data yang diperlukan untuk pengawasan oleh otoritas jasa keuangan.keuangan elektronik adalah layanan bagi konsumen untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi keuangan melalui media elektronik. pemrosesan transaksi berbasis teknologi informaslima) hari kerja setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada diketahui oleh sjkzbdalam hal diperlukan, dan melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah sjkzb menghentikan penggunaan jasa sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. dalam hal rencananolak rencana penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi yang diajukan oleh sjkzb. dalam halminta sjkzb untuk melakukan upaya perbaikan. sjkzbsurat permintaan dari otoritas jasa keuangansjkzb untuk melakukan upaya perbaikan. apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada sjkzb tidak dapat melakukan upaya perbaikan, otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan sjkzbsjkzb yang memiliki total aset sampai dengan rp500. (lima ratus miliar rupiah) wajib wajib: memiliki pusat data: danwajib menetapkan jangka waktu rekam cadang data aktivitas yang diproses menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada dan dalam kebijakan secara tertulis. sjkzb: yang memiliki total aset lebih dari rp1. (satu triliun rupiah), dan atau yang mayoritas penyelenggaraan usahanya dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, wajib memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana. otoritas jasa keuangan berwenang meminta sjkzb: yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada untuk memiliki pusat data, dan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada untuk memiliki pusat pemulihan bencana, dalam hal terdapat kebutuhan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. sjkzb wajib memenuhi permintaan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada dandan bagian kedua penempatan sistem elektronik pada pusat data dan atau pusat pemulihan bencana sjkzb yang memiliki pusat data dan atau pusat pemulihan bencana wajibsebagaimana dimaksud pada wajib menempatkan sistem elektronik pada pusat data lokasi yang berbeda dengan pusat pemulihan bencana dengan memperhatikan faktor geografis. sjkzb sebagaimana dimaksud pada dilarangkecuali telah mendapatkan:sjkzb yang bersifat global, termasuk lintas negara, untuklayanan kepada konsumen secara global, yang membutuhkan integrasi dengan sistem elektronik milik grup sjkzb luar wilayah indonesia, untuk, dan atau untuk manajemen internal. permohonan persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam hal sjkzb: memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan menyampaikan hasil analisis risiko negara dari direksi sjkzb dan pihak penyedia jasa teknologi informasi, memastikan bahwa informasi mengenai rahasia sjkzbsjkzb diberikan akses untuksjkzbyang diperoleh sjkzb dari rencana penempatan sistem elektronik luar wilayah indonesia lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh sjkzb, dan menyampaikan rencana sjkzb untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sjkzbsjkzb sebagaimana dimaksud padasjkzbsjkzbwajib memenuhi permintaan otoritas jasa keuangan untuk menempatkan data sistem elektronik pada pusat data dan atau pusat pemulihan bencana wilayah indonesia sebagaimana dimaksud pada sjkzbpada wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tiga) bulan sebelum sistem elektronik pada pusat data dan atau pusat pemulihan bencana ditempatkan luar wilayah indonesia. persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh otoritas jasa keuangan paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. sjkzb wajib memastikan bahwa pusat data dan atau pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud dalam dapat menjamin kelangsungan usaha sjkzb. bagian ketiga penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi oleh pihak penyedia jasa sjkzbsampai dengan dan cc. memperhatikan aspek perlindungan konsumen. sjkzb wajib memuat rencana penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi dalam .9g penyelenggaraan pusat data, pusat pemulihan bencana, dan atau pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi dalam rencana pengembangan teknologi informasi sjkzb. realisasi rencana penyelenggaraan pusat data, pusat pemulihan bencana, dan atau pemrosesan berbasis teknologi informasi oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi wajib dilaporkan sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis. kewajiban sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku bagi sjkzb yang wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis kepada otoritas jasa keuangan. bab viii layanan keuangan elektronik sjkzb yang menyelenggarakan layanan keuangan elektronik wajib memenuhi ketentuan otoritas jasa keuangan dan atau otoritas lain yang terkait. sjkzb yang menyelenggarakan layanan keuangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat rencana penerbitan produk layanan keuangan elektronik dalam rencana bisnis sjkzb. kewajibansjkzb wajib menerapkanyang digunakan oleh sjkzb.bab pengamanan kerahasiaan data pribadi konsumen dalam menyelenggarakan teknologi informasi, sjkzb wajib menjamin: perolehan, pengolahan, penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan atau pengungkapan data pribadi konsumen dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan, dan penggunaan atau pengungkapan data pribadi konsumen sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada konsumen pada saat perolehan data. bab pelaporan sjkzbsjkzb. laporkejadian kritis dan atau penyalahgunaan atau kejahatan diketahumeriksaan otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau meminta sjkzb untuk melakukan audit terhadap seluruh aspek terkait penggunaan teknologi informasi. sjkzb wajib menyediakan akses kepada otoritas jasa keuangan untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan teknologi informasi yang diselenggarakan sendiri dan atau pihak penyedia jasa teknologi informasi. bab xii ketentuan lain lainsjkzb ditetapkan oleh otoritas jasa keuang dan dikelola oleh administrator pangkalan dat dan perangkat lunak yang diperlukan, agar sjkzbab xiii penegakan kepatuhan bagian kesatusjkzb yang tidak memenuhi ketentuan dalamixiv ketentuan peralihan bagi sjkzb yang telah menerbitkan produk layanan keuangan elektronik sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dinyatakan tetap sah dan berlaku. bagi sjkzb yang telahelum peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan harus: mengajukan permohonanundangkan untuk mendapatkan persetujumelakukan pemindahan sistem elektronik yang tidak memenuhi ketentuanraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf ditolak, iknb harus melakukan pemindahan sistem elektroniknolakan. setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap sjkzb berdasarkan, dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin, peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan,huruf peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang tata kelola dana pensiun, ataunyatakan tetap sah dan berlaku. sjkzbi sanksi lanjutan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini.: (satu) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan diundangkan bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan sjkzb yang memiliki total aset lebih dari rp1. (satu triliun rupiah), (tahun) sejak peraturan otoritas jasa keuanganahun) sejak peraturan otoritas jasa keuangan diundangkan bagi sjkzb yang memiliki total aset sampai dengan rp500. (lima ratus miliar rupiah)ketentuan selain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku: (satu) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan bagi: penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan sjkzb yang memiliki total aset lebih dari rp1. (satu triliun rupiah), (duigsampai dengan rp500. (lima ratus miliar rupiah).rubahan poj pojformat laporan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan atau kejahatan dalam penyelenggaraan teknologi informasi nama sjkzb alamat kantor pusat sjkzb nama penanggung jawab jabatan penanggung jawab tanggal kejadian tanggal laporan kategori kejadian kritis, penyalahgunaan, dan atau kejahatan!!sjkzb dalam memberikan pelayanan kepada konsumen kejadian yang menimbulkan kebocoran data konsumen lainnya? green ine nnnnnann lan nananlnnannnalananankanaa kronologis kejadian apakah terdapat unsur kesengajaan? ya tidak) penjelasan:peraturan perundang undangan mengenai perasuransian, dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai dana pensiun, cc. lembaga pembiayaan,peraturan perundang undangan mengenai lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, terdiri atas: perusahaan pegadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai pegadaian, lembaga penjamin, terdiri atas: perusahaan penjaminan, dampak yang ditimbulkan s5. rencana tindak yang akan dilakukan informasi tambahan lainnya keterangan: dapat dipilih lebih dari (satu) coret yang tidak perlu dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung&peraturan perundang undangan mengenai penjamin, yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan usaha. bab ruang lingkup manajemen risiko teknologi informasi sjkzb wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada mencakup paling sedikit: pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris,penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud padabagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi pendiri. penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasibab iii pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris sjkzbsetiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. wewenang dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam mencakup paling sedikit: menetapkanstikan: teknologi informasi yang digunakan sjkzb dapat mendukung perkembangan usaha sjkzb, pencapaian tujuan bisnis sjkzb dan kelangsungan pelayanan terhadap konsumen sjkzb,ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara, kebijakan dan prosedur teknologi informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja penyelenggara dan pengguna teknologi informasi, terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan teknologi informasi dapat paling sedikit: mendukung proses pemantauan terhadap implementasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi, mendukung penyelesaian proyek pengembangan dan pengadaan teknologi informasi, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur teknologi informasi, dan teknologi informasi. wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam mencakup paling sedikit: mengevaluasi, mengarahkan, dan memantaudansjkzb yang memiliki total aset lebih dari rp1. (satu triliun rupiah) wajib memiliki komite pengarah teknologi informasiterkait dengan paling sedikit: rencana pengembangan teknologi informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha sjkzb, perumusan kebijakan dan prosedur teknologi informasi, kesesuaian proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan teknologi informasi, kesesuaian pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan proyek teknologi informasi yang disetujui, kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha sjkzb, efektivitas mitigasi risiko atas investasi sjkzb pada sektor teknologi informasi agar investasi sjkzb pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis sjkzb, pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi, upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu, dan kecukupan dan alokasi sumber daya teknologi informasi yang dimiliki sjkzb. komite pengarah teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada beranggotakan paling sedikit: direktur yang membawakan satuan kerja penyelenggara teknologi informasi, direktur atau pejabat yang membawakan fungsi manajemen risiko, pejabat tertinggi yang membawakan satuan kerja penyelenggara teknologi informasi, dan pejabat tertinggi yang membawakan satuan kerja pengguna teknologi informasi. perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada |
pa, tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. manajemen risiko. penggunaan teknologi informasi. lembaga jasa keuangan nonbloperkembangan teknologi informasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang mengalami kemajuan yang pesat dari waktu waktu. banyak hal yang melatarbelakangi perkembangan teknologi informasi tersebut, salah satunya adalah adanya kebutuhan masyarakat untuk dapat menjalankan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efektif. sektor jasa keuangan, teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting. penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional sjkzb serta kualitas pelayanan sjkzb kepada konsumen. lain sisi, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan sjkzb dan konsumen pengguna jasa dan produk sjkzb. oleh karena itu, agar dapat melindungi kepentingan sjkzb dan juga konsumen, sjkzb dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara efektif sehingga sjkzb dapat melakukan pengendalian atas kemungkinan risiko yang akan terjadi. selama ini manajemen risiko teknologi informasi bagi beberapa jenis sjkzb diatur dalam peraturan yang terpisah dengan cakupan substansi yang berbeda. melalui peraturan otoritas jasa keuangan ini, ketentuan terkait manajemen risiko teknologi informasi yang sebelumnya diatur masing masing sjkzb diharmonisasikan secara terpadu dalamini. ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi sjkzb serta pihak terkait dalam penggunaan teknologi informasi. kepatuhan sjkzb terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh bagi sjkzb terhadap peran dan potensi risiko atas penggunaan teknologi informasi. ii. demi cukup jelas. huruf angkaangkabencana besar (major disaster), yang berdampak besar dan dapat menjadi lebih parah apabila tidak diatasi segera, dan bencana katastropik (catastrophic, yang berdampak terjadinyauji coba atas rencana pemulihan bencana dilakukan pada berbagai tingkat bencana dan atau gangguan. yang dimaksud dengan infrastruktur yang kritikal adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional sjkzb. misalnya pergantian core system aplikasi, server aplikasi, dan topologi jaringan. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan antara lain ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha masing masing sjkzb dan perlindungan konsumeihak lain yang melakukan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain auditor eksternal. yang dimaksud dengan memadai antara lain teknologi yang sesuai dengan kegiatan operasional sjkzbpenggunaan auditor eksternal untuk melaksanakan fungsi audit internal atas teknologi informasi tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan satuan kerja audit internal. selain itu penggunaan auditor eksternal harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha sjkzb serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai auditor eksternal. dalam hal sjkzb menggunakan auditor eksternal untuk melaksanakan fungsi audit internal atas teknologi informasi, proses manajemen data perusahaan (enterprise data management) tetap harus dijalankan oleh satuan kerja audit internal. yang dimaksud dengan auditor internal grup antara lain auditor internal dari pendiri bagi dana pensiun lembaga keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyelenggaraan teknologi informasi antara lain: aplikasi inti sjkzb, penempatan sistem elektronik pada pusat data, dan atau penempatan sistem elektronik pada pusat pemulihan bencana. penyelenggaraan teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu. sjkzb yang menyerahkan penyelenggaraan teknologi informasi kepada pihak penyedia jasa teknologi informasi maka sjkzb tetap disebut penyelenggara sistem elektronik untuk setiap sistem elektronik yang digunakan sjkzb dalam menjalankan kegiatan usahanya. huruf yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko antara lain dengan memastikan bahwa penyedia jasa teknologi informasi menerapkan manajemen risiko secara memadai pada kegiatan sjkzb yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan analisis biaya dan manfaat adalah suatu analisis perbandingan antara biaya investasi dan keuntungan yang diperoleh sjkzb dari setiap alternatif pilihan penyedia jasa. hasil analisis ini menjadi salah satu pertimbangan sjkzb untuk mengambil keputusan pihak penyedia jasa teknologi informasi mana yang dipilihhuruf yang dimaksud dengan memberikan akses yaitu memberikan hak untuk memperoleh data dan informasi agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif. huruf akses terhadap pangkalan data antara lain penyediaan terminal, user untuk melakukan query dan mengunduh data. huruf angka cukup jelas. angka syarat ini dimaksudkan untuk meyakini bahwa pusat data, pusat pemulihan bencana, dan atau jasa teknologi informasi yang digunakan oleh sjkzb memiliki pengendalian teknologi informasi yang memadai paling sedikit mencakup pengamanan fisik dan pengamanan logic. angka akses sebagaimana dimaksud pada angka ini dibutuhkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan dalam rangka audit teknologi informasi, audit dan atau pemeriksaan lain. angka cukup jelas. angka, merupakan aset yang harus dijamin keamanannya oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi dengan cara dilindungi dari musuh dan ancaman bahaya yang dapat mengganggu prinsip kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka pemenuhan tingkat layanan dilakukan antara lain dengan memastikan penyelenggaraan teknologi informasi dapat mendukung sjkzb beroperasi sebagaimana mestinya. angka cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hubungan kerja sama secara wajar (arm's length principle) adalah kondisi dimana transaksibenturan kepentingan (conflict interest). yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan involved adalah keadaan tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. indikasi kesulitan pengawasan antara lain: kesulitan otoritas pengawas dalam melakukancc. pihak penyedia jasa teknologi informasi digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa data sjkzb dan atau rekayasa keuangan sjkzb. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan rekam cadang adalah proses membuat data cadangan (back data) dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer dalam media penyimpan elektronik, antara lain pada media penyimpan seperti hard disk, flash rekam cadang bertujuan untuk mengembalikan data jikmemiliki pusat data adalah sjkzb memiliki pusat data secara mandiri dan atau bekerja sama menyewa dari pihak penyedia jasa teknologi informasi. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mayoritas penyelenggaraan usahanya dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi antara lain: penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mayoritas pendapatan premi kontribusi atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan teknologi informasi, perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi yang mayoritas pendapatan jasa keperantaraannya diperoleh dari penggunaan teknologi informasi, lembaga jasa keuangan yang kegiatan usahanya melakukan penyaluran pembiayaan yang mayoritas penyaluran pembiayaan atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan teknologi informasi, dana pensiun yang mayoritas pengisian dan pemutakhiran data peserta, serta penyampaian informasi pengembangan dana pesertanya telah menggunakan teknologi informasi, perusahaan pegadaian yang mayoritas penyaluran pinjaman atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan teknologi informasi, dan perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang mayoritas pendapatan imbal jasa penjaminan atau jumlah nasabahnya diperoleh dari penggunaan teknologi informasi. contoh, sjkzb yang memiliki total aset rp150. (seratus lima puluh miliar rupiah) dapat diminta untuk memiliki pusat data jika rekam cadang data dinilai tidak cukup untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha sjkzb. cukup jelas. cukup jelas. sjkzb yang wajib memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencanapusat data dapat berwujud suatu fasilitas dan atau lokasi yang dipergunakan untuk menempatkan sistem komputer serta elemen yang berkaitan antara lain sistem komunikasi data dan penyimpanan data. pusat pemulihan bencana dapat berwujud suatu fasilitas dan atau lokasi cadangan penempatan sistem komputer serta elemen yang berkaitan, yang digunakan untuk menghadapi bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia yang dihadapi perusahaan. contoh faktor geografis yaitu lokasi pusat pemulihan bencana tidak berlokasi wilayah rawan gempa, banjir, atau petir dan terhubung dengan infrastruktur komunikasi dan listrik yang berbeda dengan pusat data, serta fasilitas lain yang diperlukan untuk tetap berjalannya suatu sistem. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pelayanan terhadap konsumen secara global tersebut berupa sistem elektronik front end yang digunakan sjkzb atau konsumen untuk mendapatkan layanan yang disediakan secara global bagi seluruh konsumennya baik dalam luar negeri. adapun sistem elektronik akhir yang memproses dan atau menyimpan data individu, akun dan atau transaksi konsumen tidak termasuk dalam lingkup pelayanan ini. huruf cukup jelas. huruf sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen internal tidak berkaitan dengan operasional sjkzb dan atau pelayanan kepada konsumen. sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen internal antara lain terkait kepegawaian, remunerasi, dan atau audit internal. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan risiko negara (country risk) adalah segala kemungkinan yang muncul pada suatu negara yang dapat menimbulkan kerugian yang berdampak kepada sjkzb yang menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan atau pusat pemulihan bencana negara tersebut, contohnya ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi, rawan bencana, perang, dan lain lainpengawashuruf angkasurat pernyataan disampaikan jika pihak penyedia jasa teknologi informasi memiliki otoritas pengawasan. huruf yang dimaksud dengan perusahaan induk sjkzb luar wilayah indonesia adalah lembaga keuangan atau perusahaan asing yang berada luar wilayah indonesia yang memiliki anak perusahaan berupa sjkzb indonesia. huruf manfaat yang diharapkan antara lain peningkatan kualitas layanan kepada konsumendalam pusat data dan pusat pemulihan bencana. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan prinsip kehati hatian antara lain mengenai pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai manajemen risiko sjkzb. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan otoritas jasa keuangan adalah semua ketentuan otoritas jasa keuangan yang berlaku untuk masing masing sjkzb antara lain peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan usaha masing masing sjkzb. yang dimaksud dengan produk layanan keuangan elektronik adalah produk keuangan dan atau kegiatan usaha yang transaksinya dilakukan secara elektronik. cukup jelas. cukup jelas. huruf sjkzb memastikan bahwa metode dan prosedur yang digunakan dapat melindungi kerahasiaan data konsumen. huruf sjkzb memastikan bahwa metode dan prosedur yang digunakan mampu menjamin data yang digunakan akurat, andal, konsisten, dan terbukti kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data. huruf sjkzb memastikan ketersediaan layanan dan sistem elektronik yang digunakan dapat menghasilkan data konsumen secara berkesinambungan. huruf sjkzb dapat menguji keaslian identitas konsumen untuk memastikan informasi yang disampaikan dan atau transaksi keuangan dilakukan oleh konsumen yang berhak. huruf sjkzb harus menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur yang dapat memastikan bahwa transaksi yang telah dilakukan konsumen tidak dapat diingkari dan dapat dipertanggungjawabkan. huruf sjkzb memastikan: dalam penyelenggaraan teknologi informasi, dan seluruh informasi dan data penyelenggaraan teknologi informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otorisasihuruf sjkzb memastikan terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab terkait sistem, pangkalan data, dan aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan teknologi informasi untuk terlaksananya fungsi check and balance, misalnya terdapat pemisahan tugas antara pihak yang menginisiasi data dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan atau mengotorisasi kebenaran data tersebut. huruf sjkzb memastikan ketersediaan dan pemeliharaan log transaksi sesuai dengan kebijakan retensi data dan ketentuan peraturan perundang undangan, agar terdapat jejak audit yang jelas untuk membantu pembuktian, penyelesaian perselisihan, dan pendeteksian usaha penyusupan pada sistem elektronik. cukup jelas. yang dimaksud dengan kejadian kritis adalah kejadian yang menambah eksposur risiko secara signifikan, antara lainlijn dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, dan kejadian yang menimbulkan kebocoran data konsumen. cukup jelas. cukup jelas. penyediaan akses kepada otoritas jasa keuangan dimaksudkan agar pengawasan oleh otoritas jasa keuangan dapat dilaksanakan secara efektif antara lain memastikan integritas, validitas, ketersediaan, dan keaslian data setiap transaksi yang dilakukan oleh sjkzb. akses kepada otoritas jasa keuangan termasuk akses terhadap: pangkalan data baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu, dan infrastruktur ptotal aset. dalam hal sjkzb memenuhi kriteria nilai aset sesuai kelompok dalam ketentuan ini, pemberlakuan peraturan otoritas jasa keuangan ini mengacu pada kelompok dimaksud. sebagai contoh: peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan pada tanggal maret apabila pada tanggal februari sjkzb memiliki total aset sebesar rp900. (sembilan ratus miliar rupiah), pada tanggal maret peraturan otoritas jasa keuangan ini belum berlaku bagi lnb dimaksud. apabila pada tanggal april total aset sjkzb tersebut naik menjadi sebesar rp1. (satu triliun rupiah), maka peraturan otoritas jasa keuangan ini otomatis berlaku sejak tanggal april cukup jelas. cukup jelas. angka hurufpenyelenggaraan usaha adalah penyelenggaraan usaha atau peraturan perundang undangan lainnya. penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko secara umum. cukup jelas. yang dimaksud dengan sumber daya teknologi informasi antara lain pusat data, pusat pemulihan bencana, perangkat keras, perangkat lunak, pangkalan data, jaringan komunikasi, sumber daya manusia, data, dan informasi. yang dimaksud dengan perangkat keras adalah (satu) atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik. yang dimaksud dengan perangkat lunak adalah (satu)cukup jelas. kompleksitas usaha antara lain: keragaman dalam kegiatan usaha, produk dan atau jasa, jaringan kantor cabang atau saluran distribusi, dan atau cc. teknologi pendukung yang digunakan. penetapan wewenang dan tanggung jawab perlu memperhatikan antara lain prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab, misalnya untuk pejabat pada jenjang jabatan tertentu, pihak yang melakukan input data berbeda dari pihak yang melakukan validasi data. huruf yang dimaksud dengan. huruf yang dimaksud dengan satuan kerja penyelenggara teknologi informasi adalah satuan kerja yang melaksanakan atau membawakan fungsi penyelenggaraan teknologi informasi. huruf angka cukup jelas. & angkayelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi. termasuk kecukupan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan pengamanan teknologi informasiengan rencana pengembangan teknologi informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha sjkzb adalah rencana pengembangan teknologi informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha sjkzb saat ini maupun rencana perubahan atau pengembangan kegiatan usa: sjkzb yang wajib memiliki komite pengarah teknologi informasicukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan manajemen antara lain direksi dan dewan komisaris huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengamanan informasi tidak hanya mencakup pengamanan terhadap aspek dan komponen teknologi informasi namun juga informasi dalam bentuk yang lebih luas antara lain informasi yang dapat memberikan dampak yang merugikan baik secara finansial dan atau nonfinansial bagi sjkzb, konsumen, dan atau sjkzb lain. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan limit risiko adalah tingkat kesalahan yang masih dapat ditoleransi oleh sistem (risk tolerance) atau standar pengamanan yang ditetapkan atau disetujui untuk tidak dilampaui. standar pengamanan sebagaimana dimaksud atas disesuaikan dengan risk appetite yang dimiliki sjkzb. kaji ulang dan pengisian dilakukan agar kebijakan dan prosedur tetap sesuai dengan perkembangan zaman, sjkzb, dan teknologi informasi. cukup jelas. yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti sjkzb, pengadaan aplikasi inti baru, cc. kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dansjkzb. yang dimaksud dengan aplikasi inti adalah aplikasi yang digunakan sjkzb untuk menjalankan kegiatan usahterkait dengan sistem yang tidak lagi digunakan dalam operasional sjkzb, sistem berbayar atau sistem yang hak ciptanya dimiliki oleh pihak lain (proprietary system), maupun sistem yang masih digunakan dalam operasional lijn sehingga menghasilkan informasi yang akurat. langkah pengendalian berupa memastikan sistem teknologi informasi sjkzb mampu menampilkan kembali informasi secara utuh, dilakukan terutama untuk sistem teknologi informasi yang memiliki fungsi menampilkan kembali informasi jika diperlukan. huruf yang dimaksud dengan dibuat oleh pihak lain adalah aplikasi yang dibuat oleh pihak lain berdasarkan proses bisnis dan kebutuhan sjkzb dan hanya dapat dipergunakan oleh sjkzb dimaksud. contoh risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional sjkzb antara lain pengembangan sistem teknologi informasi yang menyangkut kegiatan usaha utama sjkzb. cukup jelas. yang dimaksud dengan memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan terpisah adalah sistem yang dapat mengidentifikasikan input, proses, dan output dari transaksi berdasarkan prinsip syariahatau gangguan seperti: bencana kecil (minor disaster), virus disease covid masih berlanjut dan berdampak pada perekonomian yang berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal, termasuk dalamnya kinerja pelaku industri pasar modal, bahwa untuk mengurangi tekanan dan menjaga kinerja pelaku industri serta stabilitas pasar modal, kebijakan yang ditetapkan otoritas jasa keuangan dengan mendasarkan padarlu dilanjudalam hal sebelum tanggal maret pemerintah telah menyatakan berakhirnya penetapan bencana ngalam penyebaran covid sebagai bencana nasional, penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada yang didasarkan pada peraturan otoritas jasa keuangan ini beserta ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan (enam) bulan terhitung sejak pemerintah menyatakan berakhirnya penetapan bencana ngalam penyebaran covid sebagai bencana nasional tersebut. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: kebijakan yang telah ditetapkan berdasarinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau dicabuakibat penyebaran corona dalam rangka respon cepat atas dampak penyebaran corona nyebaran covid yang masih berlanjut baik secara global maupun domestik berdampak pada sektor perekonomian, termasuk kondisi kinerja pelaku industri bidang pasar modal. beberapa pembatasan kegiatan yang masih diberlakukan juga mempengaruhi pelaku industri dalam menjalankan bisnisnya dan memperlambat dalam melaksanakan kewajibannya. beberapa indikator menunjukkan kondisi pasar modal saat ini cenderung membaik dan stabil dibandingkan dengan awal pandemi covid pada tahun namun demikian, situasi dan kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi akibat kemunculan berbagai varian baru covid menimbulkan potensi tekanan terhadap stabilitas pasar modal. selain itu, hingga saat ini pemerintah belum mengakhiri penetapan penyebaran covid sebagai bencana nasional ngalam dan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. hal tersebut menggambarkan bahwa depan masih terdapat potensi penyebaran covid kembali memburuk. sebagai upaya untuk mendorong optimalisasi kinerja pelaku industri serta langkah antisipasi atas potensi tekanan terhadap stabilitas pasar modal, otoritas jasa keuangan perlu melanjutkan berbagai kebijakan relaksasi dan pengaturan pasar yang telah dijalankan dengan mendasarkan pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor pojkhususnya pengaturan mengenai perpanjangan periode kebijakan. dengan perpanjangan tersebut, diharapkan dampak positif atas pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan terdahulu dapat berlanjut dengan dilakukan penyesuaian secara bertahap. perpanjangan periode kebijakan relaksasi dan penyesuaian secara bertahap tersebut sejalan dan setara dengan kebijakan yang ditetapkan sektor jasa keuangan lainnya, yaitu sektor perbankan dan industri keuangan non bank. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia pembinpembiayaan bermasalah kualitas pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah (non performing financing) terdiri atas pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. lei dilarang memiliki pembiayaan dengan kategori kualitasembiayaan, lebih dari (lima persen) dari total pembiayaan, pemerintah negara donor, atau lembaga keuangan multilateral, ditetapkan lancar: terdapat informasi nilai pasar secara transparan, cc.: lancar, apabila: termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade), dan belum ::sedikitsedikit sama dengan ketentuan yang berlaku: dan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan (lima) hari kerja, cc: dan penempatan dalam bentuk lain. kualitas penempatan surat berharga pasar uang syariah ditetapkan, dan belum jatuh tempo, macet, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf kualitas penempatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkanyang menerima penempatan memiliki rasio komm paling sedikitapabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank: atau ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamatau ketentubukan bank. paragraf::::ketentuan penetap, dan atau emas, sbi, sbi (investment grade): dan ataucc. memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable):kurang sama dengan jangka waktu aktiva, kecil, dan menengah dan daerah tertentu lei wajib memiliki nilai pembiayaan baru kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah sebesar (lima persen) dari total pembiayaan. ketentuan mengenai pembiayaan baru kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk posisi tiap akhir tahun buku dan untuk pertama kalinya berlaku untuk posisi akhir tahun laporan realisasi pembiayaan baru sebagaimana dimaksud pada disampaikan ojk secara bulanan bersamaan dengan penyampaian laporan bulanan., kecil, dan menengah:ojk. paragraf rasio pembiayaan terhadap total aset lei wajib memiliki rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (financing asset ratio) paling rendah sebesar (tujuh puluh lima persen). bagian ketiga aktiva non produktif paragraf umum aktiva non produktif meliputi ayda, rekening antar kantor, dan suspense account.ingkat dengan mtd adalah persentase maksimum transaksi derivatif yang diperkenankan terhadap ekuitas lei. ekuitas adalah ekuitas lei sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuanganingka:satu) tahun: kurang lancar, apabila ayda dimiliki lebih dari (satu) tahun sampai dengan (tiga) tahun: cc.rekening antar kantor dan suspense account lei harus::2ayang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat dan diikat secara gadai, kendaraan bermotor dan, dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan. agunan sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf harus: dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah:, kecuali apabila diasuransikan kepada perusahaan asuransi::lei wajib menyampaikan laporan kualitas aktiva sesuai dengan peraturan ojk mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non bank. bab cadangan kerugian penurunan nilai piu tang pembiayaan leirangka penyusunan laporan keuangan. bab vii bpp bagian kesatulei wajib memenuhi bpp kepada pihak terkait paling tinggi (sepuluh persen) dari ekuitaspihak terkait meliputi: anggota dewan direktur dan direktur pelaksana lei, perusahaan badan dimana lei bertindak sebagai pengendali:bagian ketiga bpp kepada pihak tidak terkait lei wajib memenuhi bpp kepada (satu) peminjam paling tinggi (dua puluh persen) dari ekuitas. lei wajib memenuhi bpp kepada kelompok peminjam paling tinggi (dua puluh lima persen) dari ekuitas.penampakan bpp dapat disebabkan oleh hal hal: penurunan ekuitas, perubahan nilai tukar, cc. perubahan nilai wajar:ketentuan mengenai penampakan bpp sebagaimana dimaksud dalam berlaku pula bagi mtd. bagian keenam pengecualian bpp ketentuan bpp tidak berlaku untuk: pembiayaan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan ojk, pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, sbi:selanjutnya disingkaekuitas: (investment grade): cc. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu pembiayaan atau penempatan dana:: bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable): cc. harus dapat dicairkan paling lama (lima) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian:ekuitas untuk pembiayaan kepada pihak terkait: (delapan puluh persen) dari ekuitasekuitasbumn) atau badan usaha milik daerah bumi) paling tinggi (dua puluh lima persen) dari ekuitas. bumn dan bumi tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam. bpp bagi bumn yang berbentuk holding dan termasuk anak usaha bumn tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam. bagian ketujuh pelaporan lei wajib menyampaikan laporan bpp secara bulanan dengan benar dan lengkap kepada ojk paling lama tanggal (lima belas) bulan berikutnya. ketentuan mengenai pelaporan bpp sebagaimana dimaksud dalam berlaku pula bagi mtd. bab viiekuitasilei harus menyusun laporan posisi devisa neto pada akhir hari kerja setiap bulanojk paling lama (tiga) hari kerja berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lama (lima) hari kerja setelah berakhirnya periode laporlei wajib memenuhi retensi sendiri untuk setiap penutupan asuransi sebagaimana dimaksud pada paling tinggi (sepuluh persen) dari ekuitaslei wajib memenuhi retensi sendiri untuk setiap penutupan penjaminan sebagaimana dimaksud pada paling tinggi (sepuluh persen) dari ekuitasekuitas. batas maksimum retensi sendiri penutupan asuransi dan penjaminan untuk setiap investor atau setiap lawan transaksi (counterpart) dari pihak tertanggung sebagaimana dimaksud dalam dan atau setiap terjamin sebagaimana dimaksud dalam wajib mengikuti ketentuan: paling tinggi (se: paling tinggi (dua eiojk sesuai peraturan ojk mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non bank, dandapat bekerja sama dengan partner internasional atau domestik yang memiliki pengalaman bidang asuransi dan atau penjaminan. dalam rangka melaksanakan kegiatan penjaminan dan asuransi, lei dapat melakukan penjaminan ulang dan atau reasuransi. bab pelaporan lei menyampaikan kepada ojk: laporan bulanan, laporan kegiatan usaha semester, cc. laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik: dan hal hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau keadaan keuangan lei. ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan ojk mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non banklaporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan kepada ojkaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada juga disampaikan kepada pemangku kepentingan. lei wajibbukti pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lama (tiga) hari kerja sejak tanggal publikasi. bab pemeriksaan ojkojk melakukan pemeriksabab kegiatan usaha kegiatan usaha lei meliputi: pembiayaan, penjaminan: asuransi,:: pembiayaan dengan akad garde atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah:::, mengalokasikan modal tersendiri, melakukan pembukuan secara terpisah: menunjuk dewan pengawas syariah: dan pelaksanaannya serta peraturan perundang undangan lain yang berlaku: rencana pemenuhan dalam hal lei tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan danpemenuhan sebagaimana dimaksud pada bab xiii sanksi direktur eksekutif yang menyebabkan lei tidak dapat memenuhi ketentuan: setelah tanggal (lima belas) sampai dengan akhir bulan berikutnya: setelah (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir: setelah (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir: setelah (lima) bulan sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir: setelah tanggal april sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir, dikenakanperaturan ojk inidirektur eksekutif yang menyebabkan lei tidak dapat memenuhi ketentuan: setelah akhir bulan berikutnya: setelah akhir bulan kedua setelah periode semester berakhir: setelah akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir: setelah akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir: setelah akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pegawai lei yang menyebabkan lei tidak dapat memenuhi ketentuan dan dan dan dan peraturan ojk ini, dikenakanbab xiv ketentuan lain lain apabila tidak diatur lain, maka ketentuan dalam peraturan ojk ini berlaku juga untuk seluruh kegiatan usaha atau transaksi berdasarkan prinsip syariah. bab ketentuan penutup pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan leiii sumber pendanaan untuk membiayai kegiatannya, lei dapat memperoleh dana dari: penerbitan surat berharga:serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri, dan atau pemerintah: dan atau hibah. selain memperoleh dana dari sumber sebagaimana dimaksud pada lei dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh bank indonesia.garde, dan akad jumlah atau akad lain sesuai penetapan ojk. lei wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling tinggi (dua an surat berharga yang diterbitkan terhadap ekuitasekuitasbab kualitas aktiva bagian kesatu umum lei wajib menilai, memantau,bagian kedua aktiva produktif:: penetapan kualitas aktiva:lei wajib melakukan penyesuaian kualitas aktiva produktif paling sedikit setiap (tiga) bulan, yaitukualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian: prospek usaha, kinerja (performance) peminjam, dan atau kemampuan membayar. penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen: potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan:(performance) peminjam meliputi komponen: perolehan laba:meliputi komponen: ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam: cc. kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan:: cc. kurang lancar: diragukan, atau macet. penilaian kualitas pembiayaan, dan politik yang |
mid tambahan lembaran negara r.i keuangan. ojk. ekspor. lembaga pembiayaan. pembinaan. pengawasumum kinerja ekspor yang baik dapat memperbaiki neraca perdagangan yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap cadangan devisa, nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. dalam upaya mendorong ekspor khususnya dalam hal pembiayaan ekspor, pemerintah indonesia telah mendirikan lembaga pembiayaan ekspor indonesia lei) berdasarkan undang undang nomor tahun lei resmi beroperasi pada tanggal september dengan adanya lei tersebut, maka indonesia mempunyai eximbank atau sering dikenal sebagai export credit agency eca) sebagaimana yang dimiliki oleh banyak negara maju maupun berkembang seperti thailand exit bank, indian exit bank, korean exit bank, dan export finance and insurance corporation epic) australia. dalam rangka mengoptimalkan peran lei, diperlukan adanya peraturan yang mampu mendukung secara optimal peran lei sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor nasional. sehubungan dengan itu diperlukan adanya penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan leii beralih kepada otoritas jasa keuangan sejak tanggal desember untuk itu diperlukan landasan hukum bagi otoritas jasa keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap leiii. demi cukup jelas. cukup jelas.:cc. memiliki ketergantungan keuangan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. laporan tahunan. opini dari kantor akuntan publik::, dan informasi lain. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemangku kepentingan , antara lain: menteri keuangan, menteri yang membidangi perdagangan: cc. menteri yang membidangi perindustrian: menteri yang membidangi pertanian, dan bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. hutang yang menjadi hak penerima jaminan (maksud. cukup jelas. dalam, lei tunduk pada peraturan perundang undangan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengansama usaha. yang dimaksud dengancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam menghitung nilai risiko transaksi derivatif, lei dapat melakukan saling hapus (sta:salah satu kriteria bahwa kualitas aktiva dinilai baik adalah terjadinya nilai pembiayaan bermasalah pada level yang terkendali. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral harus termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (investment grade). cukup jelas. kategori yang layak untuk investasi (investment grade) didasarkan pada peringkat surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam (satudan menengah adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan undang undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan total aset yang digunakan untuk perhitungan rasio piutang pembiayaan terhadap total aset adalah total aset produktif yang termasuk dalam akun laporan posi: memiliki secara sendiri atau bersama sama (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan badan lain:s perusahaan badan lain. cukup jelas. peminjam digolongkan sebagai kelompok peminjam jika: peminjam merupakan pengendali peminjam lain: (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa peminjam (common ownership): cc. peminjam memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependensi) dengan peminjam lain:gunan saham. perusahaan efek dregulasi bidang keuangan dan perbankan telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi bank untuk mengembangkan usahanya dengan berdasarkan pada asas perbankan yang sehat, bahwa untuk memungkinkan perkembangan pasar modal yang sehat, diperlukan peran serta perbankan dalam membiayai kegiatan pasar modal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian, bahwa jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang perlu diperhatikan yaitu, bahwa dalam menunjang perkembangan pasar modal, bank diperkenankan meminta agunan tambahan berupa saham untuk memperoleh keyakinan atas tersedianya jaminan pemberian kredit atau pembiayaanredit atau pembiayaan kepada perusahaan efek dan kredit atau pembiayaan dengan agunan sahagunan tambahan kredit atau pembiayaan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang ditambahkan sebagai agunan, apabila dalam penilaian kredit atau pembiayaan bank belum memperoleh. bank hanya dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada suatu perusahaan efek masing masing paling tinggi sebesar jumlah yang terkecil antara (dua puluh lima persen) dari modal perusahaan efek yang bersangkutan atau (lima belas persen) dari modal bank. seluruh kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada yang dapat diberikan oleh bank kepada seluruh perusahaan efek paling tinggi sebesar (tiga puluh persen) dari modal bank. bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan untuk jual beli saham kepada orang perseorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan efek. bank diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan dengan agunan tambahan berupa saham yang telah terdaftar bursa efek. saham yang telah terdaftar bursa efek sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk: saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu (tiga) bulan berturut turut sebelum akad kredit atau pembiayaan ditandatangani, dan saham dengan harga pasar bawah nilai nominal pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani. nilai saham yang digunakan sebagai agunan tambahan kredit atau pembiayaan paling tinggi sebesar (lima puluh persen) dari harga pasar atau kurs saham yang bersangkutan bursa efek pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani. untuk pemberian kredit atau pembiayaan untuk ekspansi atau pengambilalihan, bank diperbolehkan menerima agunan tambahan berupa saham yang terdaftar maupun tidak terdaftar bursa efek. dalam hal saham yang digunakan sebagai agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada berupa saham yang tidak terdaftar, dibatasi hanya saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerima kredit atau pembiayaan. nilai saham tidak terdaftar yang digunakan sebagai agunan tambahan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada paling tinggi sebesar nilai nominal saham yang tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan penerima kredit atau pembiayaan. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif dalam pengawasan dan pembinaan bankkredit kepada perusahaan sekuritas dan kredit dengan agunan saham, surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir tentang saham sebagai tambahan agunan kredit, surat edaran bank indonesia nomor uku perihal kredit kepada perusahaan sekuritas dan kredit dengan agunan saham, dan surat edaran bank indonesia nomor uku perihal saham sebagai tambahan agunagunan saham. perusahaan efek dumum sektor pasar modal memiliki peranan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia secara berkesinambungan. dengan demikian, diperlukan peran perbankan untuk mendukung perkembangan pasar modal yang sehat. salah satu bentuk dukungan perbankan terhadap sektor pasar modal adalah dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada perusahaan efek dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian. perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermedia dituntut untuk menjalankan usaha perkreditan atau pembiayaan sesuai asas asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. dalam rangka penerapan asas asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat, bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan dengan menilai usaha, proyek, atau hak tagih yang dibiayai sebagai jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan. untuk menambah keyakinan bank terhadap kemampuan debitur, bank dapat meminta agunan tambahan yang salah satunya adalah berupa saham dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian. dengan diperkenalkannya agunan tambahan berupa saham diharapkan juga dapat mendukung perkembangan pasar modal indonesia. berdasarkan hal hal tersebut atas, otoritas jasa keuangan perlu untuk mengatur pemberian kredit atau pembiayaan kepada perusahaan efek dan kredit atau pembiayaan dengan agunan saham. ii. demi cukup jelas. kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan efek dapat berupa kredit atau pembiayaan investasi, kredit atau pembiayaan modal kerja serta kredit atau pembiayaan dalam rangka menjamin emisibank umum. penilaiancc.:nilai wajar, atau.9gl16:ilaian kualitas aset bank umum sensnmea png liur ill esa je kelas seberenketni ssemaal iai jergrbe ger bdl sis| tni kepala tops ja) bsd ber sognagbgngegag pap phi dan dna lahan antara din inai angan ayah er5 peran 295ay pgn (ge tata hah lir ket temui agar sati bal opaggengsana benda arena serban era bln tes ena tag tunai maapalgdaan oia sa" kepala ian b3: arasalad rdr play basa tenan penari pig free ase pi, rbl rebels bri sedari mangan eau: nan ran lain iea ioi en: opere aneka ema: tel ina meng : dki boa ain gpgppnanagan 2pra dia bpe saarbungai rea andini inap star meter ipa gia gebasgsel penta petasan iii bag asal fiat bira 53el tha al. bil tipe ahn: es3a sesat ilir bg: rod oran bena ten ena air innpuggi simple garis par esa) depgapegne) pgatangangital s| baal juta aga anna ati era taat ena bad inang sagu oo. beeaaa opel deal sepngneyaa na) tah feb rpe era arc mna sap| teerrbetpor feb era raz nan finder tema adal ae) ala tigi selaras daggperna aen jen eng pet gertasusil are) bal "lg ia: ana lea han merbemtgngn pena ani nenek gan galah pesan neng dan tabah jet hapalfriode pembayaran persyaratan bulan penilaian jan memenuhi paling tinggi macet (sebagaimana kualitas kredit sebelum direstrukturisasi) feb memenuhi paling tinggi macet (sebagaimana kualitas kredit sebelum direstrukturisasi) marredit pada periode perjanjian kind jan(sebagaimana kualitas memenuhi memenuhi kredit sebelumear game ket pembayaran persyaratan bulan penilaian mei jan|"februarmaret tidakpaling tinggi diragukan (sebagaimana kualitas kredit sebelum direstrukturisasi)cc.septemberbulan penataan memenuhi paling tinggi macet (sebagaimana kualitas kredit sebelum direstrukturisasi)periode dae padan mapnaa tali lan ng: amp pig nere :isl sang pare tare han ti, ist ea: teng e|" back: an: sar xz3 ta.prep) nya menjadi satu dengan npp perorangan. nama debitur, tidak melebihi tiga puluh) karakter dan tidaknlpenta tempat gawat get mand toa small penambahan fasilitas kredit dan pengurangan tunggakan d oametinsmemanmansistngrran penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan ( kn koinsnemunsnntawaturi,pam tee aparat spa|laer www apa apakah u xv |
lembaran negara r.i bank umum. penilaiancommitted mengacu pada standar akuntansi keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas..cc.:: |
lembaran negara republik indonesiaikn |
tambahan lembaran negara r.ipengawasindak lanjut pelaksanaan pengawasan banksuatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait sehingga bank harus meyakini dan memahami sepenuhnya hal yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha bank, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor perbankan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang menetapkan hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usaha, cc.tindak lanjut pelaksanaan pengawasindak lanjut pelaksanaan pengawaslaksanaan pengawasan bankintah atau cease and desist order cdo) yang selanjutnya disebut perintah atau cdo adalah perintahperbankan dan atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor perbankanlam melaksanakan kegiatan usaha wajib berdasarkan pada prinsip kehati hatian dan asas perbankan yang sehat serta mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan., otoritas jasa keuangan dapat memberikan perintah atau cdo mengenai hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh bank. untuk memenuhi perintah atau cdo dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada bank menyampaikan komitmen dari: direksi dan atau dewan komisaris bank, untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu sehingga perbaikan atas penyimpangan tersebut dapat diselesaikan, dan atau psp, untuk menanggulangi masalah yang merupakan kewajiban psp. komitmen direksi, dewan komisaris, dan atau psp bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. bank, direksi, dewan komisaris, dan atau psp yang tidak memenuhiada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku: surat keputusan direksi nomor kep dir tentang tindak lanjut pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bank, dan surat edaran bank indonesia nomor ppp tentang tindak lanjut pelaksanaan pengawasan dan pembinaan banpengawaslaksanaan pengawasan banuntuk memberikan perlindungan kepada konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu, antara lain memberikan perintah atau cdo kepada sektor perbankan. perintah atau cdo tersebut dilaksanakan dalam bentuk permintaan komitmen kepada bank untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. perintah atau cdo diberikan. pada prinsipnya peraturan otoritas jasa keuangan ini memuat kewenangan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perintah atau cdo. agar kewenangan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, perintah atau cdo dalam pengawasan bank perlu disusun dalam peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. berkaitan dengan prinsip kehati hatian dan asas perbankan yang sehat, bank perlu memahami fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat sehingga bank harus menghindari praktik atau kegiatan yang diperkirakan atau dapat membahayakan kelangsungan usaha bank atau merugikan kepentingan masyarakat. contoh perintah atau cdo, antara lain: penghentian sementara pembukaan jaringan kantor, penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, penggantian direksi atau dewan komisaris, penambahan modal dan atau pengalihan pemilikan bank, penggabungan atau peleburan usaha dengan bank lain, dan atau penghapusbukuan kredit atau pembiayaan macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modallolerapkan tata kelola yang baik, perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi kepatuhan guna memastikan terlaksananya kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian, bahwa fungsi kepatuhan pada bidang perasuransian sebagaimana diaturbelum sesuai dengan pengaturan sektor jasa keuangan sehingga berbunyi sebagai berikut: perusahaan wajib memastikan. dihapus. ketentuan diubah dan penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan wajib menunjuk (satu) orangberdasarkan hasil pengawasan, otoritas jasa keuangan dapat meminta perusahaan untuk menunjuk anggota direksi yang hanya membawakan fungsi kepatuhsuransian. perusahaan. tata kelolmerupakan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan penerapan tata kelola yang baik. dalam melakukan penerapan tata kelola yang baik perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi kepatuhan. hal ini bertujuan untuk memastikan melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang usaha perasuransian. sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai fungsi kepatuhan pada perusahaan perlu diselaraskan dengan pengaturan fungsi kepatuhan lembaga jasa keuangan lainnya sehinggaii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan fungsi teknik asuransi adalah fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, underuwriting, dan klaim. yang dapat menjadi dasar hasil pengawasan antara lain kompleksitas dan lini usaha perusahaan. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. emiten. perusahaan publik.akses pendanaan pasar modal bagi calon emiten maupun emiten yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah yang disesuaikan dengan kondisi emiten atau perusahaan publik, perlu diberikan relaksasi atas kewajiban emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektifondisbahwa kewajiban pelaporan, keterbukaan informasi, dan tata kelola emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif, saat ini berlaku sama tanpa membedakan kemampuan dan kondisi emiten atau perusahaan publik, cc. bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola bagi emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah belum sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga perluangka ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab ketentuan lain lain emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai emiten skala kecil atau emiten skala menengah. kewajiban sebagaimana dimaksud pada wajib dimulai paling lambat (enam) bulan sejak: tanggal laporan keuangan tahunan yang diauditatau tanggal pengumuman pengambilalihan perusahaan terbuka oleh pengendali barukecuali kewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai pedoman pengungkapan dan penyajian laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, untuk emiten skala kecil yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai emiten skala kecil. kewajiban penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada bagi emiten skala kecil wajib mulai berlakuemiten skala kecil atau emiten skala menengah sebagaimana dimaksud pada tetap meskipun emiten kembali memenuhi kriteria emiten skala kecil atau emiten skala menengah.dua belas) bulan sejak diundangkannya peraturan otoritas jasa keuangan inienam) bulan sejak diundangkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini. ketentuan yang berlaku bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap perusahaan publik yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian emiten skala kecil dan emitenlaporan keuangan berkala adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan emiten atau perusahaan publik.mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat rups: bagi emiten berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan publik, dan bagi emitenperaturan perundang undangan dan atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebutskala kecil dan emiten skala menengah yang pernyataan pendaftaran nya telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan wajib mengikuti terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. & peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku bagi: emiten skala kecil dan emiten skala menengah, yang nilai rata rata kapitalisasi pasar selama jangka waktu (satu) tahun sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan terakhir tidak lebih dari rp250. (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dan perusahaan publik, yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit. bab transaksi material dan transaksi afiliasi emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas yang melakukan transaksi material dan transaksi afiliasi tidak wajib menggunakan penilai, kecuali transaksi material dan transaksi afiliasi yang membutuhkan persetujuan rups sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai: transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. bab iii tata kelola perusahaan bagian kesatu komisaris independen emiten skala kecil dan emiten skala menengah wajib memiliki paling sedikit (satu) komisaris independen. bagian kedua pengunduran diri anggota direksi dan anggota dewan komisaris dalam hal terdapat anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri, emiten skala kecil atau emiten skala menengah berbentuk perseroan terbatas harus menyelenggarakan rups untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri oleh emiten skala kecil atau emiten skala menengah. dalam hal emiten skala kecil atau emiten skala menengah berbentuk perseroan terbatas tidak menyelenggarakan rups dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada pengunduran diri anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan rups. anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam rups terdekat. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku jika seluruh atau sebagian besar anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri secara bersamaan atau dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terdapat lebih dari (satu) anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang mengundurkan diri. pengunduran diri anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rups untuk memutuskan permohonan pengunduran diri. emiten skala kecil dan emiten skala menengahtanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam dan tanggal pelaksanaan rups sebagaimana dimaksud dalam dalam hal rups diselenggarakan atau pengunduran diri anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris menjadi sah sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga komite audit emiten skala kecil dan emiten skala menengah wajib memiliki fungsi komite audit. pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan oleh komisaris independen. bab penggunaan bahasa dan media pengumuman dalam laporan dan keterbukaan informasi emiten skala kecil dan emiten skala menengah wajib paling sedikit menggunakan bahasa indonesia dalam menyajikan informasi pada: situs web sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai situs web emiten dan perusahaan publik, pengumuman atasdan lapordan perusahaan publik. dalam hal informasi yang disajikan pada situs web, pengumuman atas informasi atau fakta material, dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada menggunakan bahasa asing, bahasa asing yang digunakan paling sedikitinformasi yang disajikan dalam bahasa indonesia, bahasa indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam informasi yang disajikan. emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang efeknya tercatat bursa efek wajib melakukan: pengumuman atas laporan keuangan berkala sebagaimana diatur:itus web bursa efek.: pengumuman atas laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam, |
tambahan lembaran negara r.iumum penerbitan peraturan bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah dalam melakukan penawaran umum melaluidanmemberikan dampak bahwa emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang telah efektif pernyataan pendaftarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. bahwa kewajiban bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang telah efektif pernyataan pendaftarannya berupa kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan mengikuti ketentuan yang sama bagi emiten. bahwa dengan diterbitkannya peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. belum dapat secara efektif menjadi alternatif pendanaan bagi calon emiten maupun emiten yang mempunyai aset skala kecil dan aset skala menengah. berdasarkan hal tersebut diatas, perlu diberikan relaksasi bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengahebutuhan emiten skala kecil dan emiten skala menengah. selanjutnya, adapun pokok pokok pengaturan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, antara lain: emiten skala kecil dan emiten skala menengah tidak wajib menggunakan penilai dalam hal melakukan transaksi afiliasi dan transaksi material, kecuali transaksi tersebut memerlukan persetujuan rups, bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang efeknya tercatat bursa efek hanya wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui situs web emiten dan situs web bursa, bagi pengumuman kepada masyarakat melalui situs web emiten dan surat kabar harian berbahasa indonesia berperedaran nasional atau situs web yang disediakan otoritas jasa keuangan, bahasa yang wajib digunakan dalam laporan kepada otoritas jasa keuangan dan pengumuman kepada masyarakat cukup bahasa indonesia. emiten skala kecil dan emiten skala menengah mempunyai pilihan untuk menggunakan bahasa asing atau tidak,erusahaan bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah, yaitu antara lain: jumlah komisaris independen cukup (satu) orang dan penyederhanaan prosedur pengunduran diri anggota direksi dan anggota dewan komisaris. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang tidak berbentuk perseroan terbatas, komisaris independen digantikan oleh pihak yang memiliki peran yang setara dengan komisaris independen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh lebih dari (satu) anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris mengundurkan diri dalam jangka waktu (sembilan puluh) hari yaitu: direktur mengundurkan diri pada tanggal agustus dan direktur mengundurkan diri pada tanggal oktober pada saat pengunduran diri direktur diajukan, rups untuk memutuskan pengunduran diri direktur belum dilaksanakan dan pengunduran diri direktur masih dalam periode (sembilan puluh) hari sejak pengunduran direktur maka emiten skala kecil atau emiten skala menengah harus menyelenggarakan rups. cukup jelas. bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah tidak berbentuk perseroan terbatas, jika terdapat anggota pengurus atau organ lain yang setara dengan direksi dan atau anggota pengawas atau organ lain yang setara dengan dewan komisaris yang mengundurkan diri, emiten skala kecil atau emiten skala menengah berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan perundang undangan. cukup jelas.. contoh: tbk memiliki total aset sebesar rp51. (lima puluh satu miliar rupiah) atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir tanggal desember laporan keuangan untuk periode januari sampai desember masih dapat tidak menggunakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan nomor viii.g. tentang pedoman pengungkapan dan penyajian laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. tbk wajib menggunakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuanganskala kecil, tbk tetap wajib menggunakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. huruf tanggal laporan keuangan tahunan menunjukkan tanggal berakhirnya tahun buku laporan keuangan suatu perusahaan, yang umumnya pada tanggal desember. huruf tanggal pengumuman pengambilalihan perusahaan terbuka mengacu pada tanggal dilakukannya pengumuman pengambilalihan suatu perusahaan terbuka oleh pengendali baru |
mid lembaran negara republik indonesia kerja. sertif:: larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan pedagang valuta asing pva):ketentuan peraturan perundang undangan:(l)dalam, |
mid tambahan lembaran negara r.i kerja. |
nang lembaran negara republik indonesiapenyimpanan dan penyelesaian, peraturan mengenai laporanlembaga penyimpanan dan penyelesaimutasi penyimpanan dan penyelesaianpenyimpanan dan penyelesaian, laporan mengenai jumlah emiten yang pencatatan efek pada buku daftar pemegang saham emiten diwakili oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan kegiatan pemakai jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaipenyimpanan dan penyelesaian,, laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan laporan posisi rekening efek nasabah atas kepemilikan y60 (lima persen) atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan atas saham emiten atau perusahaan publik dimaksud pada rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang paling sedikit memuat: nama pemegang rekening efek, nama nasabah (pemegang sub rekening efek), domisili (jika ada), dan kewarganegaraan (untuk badan hukum sebutkan nama negara dimana badan hukum tersebut didirikan), nama emiten atau perusahaan publik penerbit saham, persentase kepemilikan saham terakhir sebelum perubahan, setelah perubahan dan perubahannya pada saat dilaporkan dari total saham yang diterbitkan emiten atau perusahaan publik, dan tanggal pemindahbukuan pada sub rekening efek atau tanggal pertama kali tercatat pada sub rekening efek untuk saham yang baru tercatat dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bab iii penyampaian laporan lembaga penyimpanan dan penyelesaian bagian kesatu dokumen elektronik penyampaian laporan kegiatan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secarapenyimpanan dan penyelesaimengenai mutasi penyimpanan dan penyelesadimutasikanpenyimpanan dan penyelesai dalam waktulembaga penyimpanan dan penyelesaian. laporan mengenai perubahan status pemakai jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaiadanya perubahan tersebut. sertamengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dengan tembusan kepada bursa efek indonesia dimana saham tersebut dicatatkan dan kepada lembaga kliring dan penjaminan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah pemindahbukuan atau setelah pencatatan untuk saham yang pertama kali dicatat pada sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bursa efek wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pada sistem pelaporan elektronik bursa efek yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah bursa efek menerima tembusan laporan tersebutlembaga penyimpanan dan penyelesaian,elihara kesinambungan dan kemantapan pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi makro yang stabil serta operasi perbankan yang sehat berlandaskan prinsip kehati hatian perlu terus dipertahankan, bahwa laju pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan pada sektor properti merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan moneter dan kesehatan perbankan, cc. bahwa pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengadaan tanah dan pengolahan tanah merupakan unsur yang banyak mendorong pertumbuhan yang berlebihan dari kredit atau pembiayaan sektor propertumumsurat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kreditsurat berharga komersial (commercial paper) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (commercial paper) melalui bank umum indonesiasukuk, reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan dimaksud. pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan tanah, dan tidak termasuk pengembang jalan tol. pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan hak atas penggunaan tanah dengan cara memberikan ganti rugi atau imbalan kepada pihak yang semula berhak atas tanah tersebut. pengolahan tanah adalah setiap kegiatan untuk menjadikan tanah siap pakai atau siap bangun. rumah sederhana adalah rumah tidak bersusun dengan luas lantai tidak lebih dari (tujuh puluh meter persegi), yang dibangun atas tanah dengan luas kavling (lima puluh empat meter persegi) sampai dengan m2? (dua ratus meter persegi) dengan biaya pembangunan per (meter persegi) tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe dan rumah susun dengan luas lantai tidak lebih dari (tiga puluh enam meter persegi), serta kavling siap bangun dengan luas maksimum (tujuh puluh dua meter persegi), termasuk pula rumah toko (ruko) dengan keseluruhan luas lantai maksimal m2? (tujuh puluh meter persegi), dan kios atau los pasar tradisional untuk usaha kecil, dengan ukuran luas lantai masing masing maksimal (tiga puluh enam meter persegi). bab pembatasan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengadaan tanah dan atau pengolahan tanahtidak berlaku untuk: pengalihan kredit atau pembiayaan dari pengembang kepada suatu pengembang lain untuk penyelamatan sepanjang tidak menambah saldo kredit atau pembiayaan, perpanjangan jangka waktu kredit atau pembiayaan untuk penyelamatan, tanpa menambah saldo kredit atau pembiayaan, danfasilitas sosial yang diperlukan bagi penghuni rumah susun sederhana yang bersangkutan, untuk ruko, paling sedikit 90y o (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk bangunan ruko dan fasilitas umum serta fasilitas sosial bagi keperluan hunian dan usaha dari pemilik ruko, dan untuk kios atau los pasar tradisional, paling sedikit (sembilan puluh persen) luas lahan digunakan bagi pembangunan kios atau los serta fasilitas umum atau fasilitas sosial untuk kepentingan usaha pemilik kios atau los. pemberian kredit atau pembiayaan kepada pengembang selain untuk pengadaan tanah dan atau pengolahan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut: harga atau nilai tanah tidak dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pembiayaan sendiri (self financing) nasabah yang dipersyaratkan oleh bank dalam persetujuan kredit atau pembiayaan, penyediaan fasilitas kredit atau pembiayaan untuk pembangunan properti hanya dapat dilakukan atas dasar bukti pemilikan tanah atas nama pengembang atau dokumen lain yang memberikan hak kepada pengembang untuk menggunakan tanah tersebut bagi pembangunan properti yang dibiayai, dan pencairan kredit atau pembiayaan untuk properti hanya dapat dilakukan atas dasar izin mendirikan bangunan imb), atau paling sedikit bukti pengajuan permohonan imb yang dikeluarkan instansi yang berwenang serta surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk proyek yang dibiayai antara pengembang dengan kontraktor. ketentuan dalam dan tidak berlaku bagi pemberian kredit atau pembiayaan kepada pengembang untuk tujuan pembangunan rumah sederhana. bab iii pelaporan bank melaporkan setiap pemberian kredit atau pembiayaan kepada pengembang secara daring (online) melalui sistem layanan informasi keuangan sik) otoritas jasa keuangan dengan mengacu padabab sanksi atau dari nilai nominal surat berharga atau surat berharga syariah yang dibeli dan atau dijamin. bank yang tidak memenuhisen) dari nilai tanah yang diperhitungkan dalam pembiayaan sendiri (self financing). bank. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan untuk masing masing pelanggaran dan dikenakan setelah terjadinya pencairan atas fasilitas kredit atau pembiayaan atau setelah pembelian dan atau penjaminan surat berharga atau surat berharga syariah. bab ketentuan penutuppembatasan pemberian kredit oleh bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah, surat edaran bank indonesia nomor perihal pembatasan pemberian kredit oleh bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah, dan surat edaran bank indonesia nomor perihal pelaporan pemberian kredit oleh bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanumum untuk menjaga kesinambungan dan kemantapan perekonomian nasional, perlu terus mempertahankan kegiatan perbankan yang sehat berlandaskan prinsip kehati hatian. penerapan prinsip kehati hatian oleh bank dilakukan baik untuk kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. salah satu penyaluran dana perbankan yang berkembang adalah kredit atau pembiayaan pada sektor properti. mengingat sektor properti mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, diperlukan pula peningkatan penerapan prinsip kehati hatian dalam penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor properti. laju pertumbuhan pemberian kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan pada sektor properti dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara menyeluruh. adapun unsur yang banyak mendorong pertumbuhan yang berlebihan pada kredit atau pembiayaan pada sektor properti salah satunya adalah pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengadaan tanah dan atau pengolahan tanah. dengan demikian, perlu mengatur pembatasan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengadaan tanah dan atau pengolahan tanah dalam peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan pemberian kredit atau pembiayaan secara langsung adalah pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank langsung kepada pengembang. yang dimaksud dengan pemberian kredit atau pembiayaan secara tidak langsung adalah pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank kepada pihak lain yang secara efektif dapat dimanfaatkan oleh pengembang untuk pengadaan tanah dan atau pengolahan tanah. cukup jelas. huruf pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank harus didasarkan atas nilai proyek luar biaya pengadaan tanah dan atau pengolahan tanah. huruf dokumen pemilikan tanah tersebut: bukti pemilikan tanah, yaitu sertifikat hak atas tanah atas nama pengembang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yaitu berupa sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak pakai, atau dokumen lain, yaitu akta jual beli tanah yang dibuat dan disahkan oleh pejabat pembuat akta tanah plat) atau surat izin penunjukan penggunaan tanah siput) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau surat kuasa notaris mengenai izin penggunaan tanah dari pemilik tanah yang namanya tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
sea lembaran negara republik indonesimeningkatnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonblok dengan risiko yang semakin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko, bahwa pengembangan lembaga jasa keuangan nonblok membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur, bahwasudah tidak menampung perkembangan kebutuhan hukum untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko lembaga jasa keuangan nonblosjkzbbabbagian kesatu umum sjkzbsjkzb, dan cc. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang manajemen risiko. bagian kedua proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko untuk melaksanakan proses identifikasi risiko, sjkzb wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap: karakteristik risiko yang melekat pada sjkzb, dan risiko dari kegiatan usaha sjkzb. untuk melaksanakan pengukuran risiko, sjkzb wajib melakukansjkzb dan faktor risiko yang bersifat material. sjkzbsjkzb. untuk melaksanakan pemantauan risiko, sjkzb wajib melakukansjkzb, yang bersifat materialsi. bab sistem pengendalian internal bagian kesatu umum sjkzbsjkzbsjkzb terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta peraturan perundang undangan serta kebijakan atau ketentuan internal sjkzbsjkzb secara menyeluruh. bagian kedua sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risikosjkzbsjkzbsjkzb terhadap ketentuan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku bagi sjkzbsjkzbsi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah sjkzbsjkzb yang bersifat material dan tindakan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah sjkzbbab vii organisasi dan fungsi manajemen risiko bagian kesatu umum untuk pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam sjkzb wajib membentuk: komite manajemen risiko, dan fungsisi, dan pejabat eksekutif terkait. salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan anggota direksi yang membawakanatau yang setarfungsi manajemen risiko struktur organisasi fungsi manajemen risiko sjkzb sebagaimana dimaksud dalam huruf disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha sjkzb serta risiko yang melekat pada sjkzb. fungsifungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab langsung. wewenang dan tanggung jawab fungsisjkzbireksi,bagi sjkzb yang dan komite manajemen risiko secara berkala. bagian keempat hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risikofungsi manajemen risiko secara berkala. bab viii pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sjkzbsjkzbsjkzbkegiatan usaha sjkzbsjkzb, atau telah dilaksanakan sebelumnya oleh sjkzb namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada sjkzb. sjkzb dilarang menugaskan atau menyetujui direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan atau pegawai sjkzb untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha sjkzb dengan menggunakan sarana atau fasilitas sjkzb. bab ketentuan lain lain dalam hal sjkzb menerapkan manajemenfungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat digabung dengan fungsi manajemen risiko dalam struktur konglomerasi keuangan sjkzb yang bersangkutan. penerapan manajemen risiko bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan manajemen risiko pendiri. ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam struktur organisasi dari komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam struktur organisasi fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha sjkzb.sjkzb. risiko asuransi adalah risiko kegagalanuntuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat daririsiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada sjkzb.likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan sjkzbsjkzb. risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek hukum. risiko kepatuhan adalah risiko akibat sjkzbsjkzbatur dalam dan dan sjkzb pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan atau melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama sjkzb. bab ketentuan peralihansjkzbdewan pengawas syariahsjkzb agar sesuai dengan prinsip syariahdan cc. lembaga pembiayaan, yanghuruf dan huruf wajib diterapkan untuk: risiko strategis, risiko operasional, cc. risiko asuransi, bagiasuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah, risiko kredit: risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasiwajib diterapkan untuk: risiko strategis, risiko operasional, cc. risiko hukum: risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. bab iii pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagian kesatu umum sjkzbsjkzb secara keseluruhan, cc. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan direksikebijakan dan strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf dievaluasi secara berkalatanggung jawab direksikomisaris dan dewan pengawas syariah paling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulmengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional sjkzb dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko sjkzbdan limit risiko yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.bab kecukupankegiatan usaha sjkzb |
tambahan lembaran negara r.i perbankan. ojk. manajemen risikoil. umum dalam menghadapi perkembangan industri keuangan indonesia yang dinamis sjkzb terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko. agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (business sustainability), iknb dituntut untuk dapat mengelola risiko yang dapat menyebabkan terganggunya business sustainability dan tujuan usaha yang ingin dicapai. melalui penerapan manajemen risiko, sjkzb diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. upaya penerapan manajemen risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan sjkzb, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan dari sjkzb. dengan demikian, iknyang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan. otoritas jasa keuangan telah memiliki ketentuan mengenai manajemen risikobagi sjkzb. selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko sjkzb, perlu dilakukan penggantian terhadap ketentuan penerapan manajemen risiko bagi sjkzb. peraturan otoritas jasa keuangan ini memuat pengaturan mengenai: ruang lingkup penerapan manajemen risiko, pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko,sistem pengendalian internal, organisasi dan fungsi manajemen risiko, dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha. ii. demisjkzbsjkzbsjkzb yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain kepala divisi, kepala kantorsjkzbmodelan sjkzb dalam menyerap risiko. sjkzb menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi sjkzbcukup jelas. wewenang dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan usaha dan kompleksitas usaha sjkzb. huruf identifikasi risiko termasuk berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja yang terdapat dalam sjkzbsjkzb dengan memperhitungkan semua jenis risiko pada sjkzbsjkzbsjkzbsjkzbsjkzbhuruf analisis aspek hukum mencakup kemungkinan adanya risiko hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan atau perluasan kegiatan usahakonsumenlakukan sebelumnya adalah kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh sjkzb lain namun belum pernah dilakukan oleh sjkzb yang bersangkutan, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan masing masing sjkzb. hurufsjkzb dengan menggunakan sarana atau fasilitas sjkzb oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan atau pegawai. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tingkat kesehatan sjkzbyang dimaksud dengan pihak utama sjkzbhuruf risiko strategis timbul antara lain karena: sjkzb menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi sjkzb, sjkzb melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, cc. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (strategic plan) antar level strategis:huruf risiko operasional pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dancukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuaria dan atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuaria yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. huruf cukup jelas. huruf contoh dari risiko kredit, antara lainsjkzbhuruf risiko likuiditas padamampuan dana pensiun menyediakan aset untuk mendanai liabilitas akibat ketidakcukupan penetapan iurancukup jelas. huruf risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai sjkzb yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi sjkzb yang kurang efektif. cukup jelas. yang dimaksud dengan setiap jenjang jabatan adalah direksi, dewan komisariscukup jelassjkzb satu tingkat bawah direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal sjkzbfrekuensi evaluasi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan sjkzb dengan memperhatikan ukuran dan kompleksitas sjkzbsjkzb secara signifikan, sjkzb dapat melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko luar evaluasi secara berkalakomisaris adalah kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan direksi untuk memutuskan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal sjkzb yang berlaku. cukup jelas.sjkzb tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai kebijakan dan prosedur internal sjkzb dan peraturan perundang undangan serta ketentuan lain, dan sjkzbsjkzb. penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan sjkzb, organisasi sjkzbsjkzb dalam mengelola risiko serta kemampuan pemodelan sjkzbsjkzb. huruf penetapan penilaian peringkat risiko merupakan dasar bagi sjkzb untuk mengategorikan peringkat risiko sjkzb. peringkat risiko bagi sjkzb dikategorikan menjadi (lima) peringkat, yaitu: peringkat peringkat peringkathuruf cukup jelas.sjkzbsjkzb. cukup jelassjkzbsjkzb yang pernah terjadi. untuk melaksanakan pengukuran risiko, sjkzbsjkzbsjkzb dan kondisi eksternal yang langsung memengaruhi kondisi sjkzb. huruf yang dimaksud dengan perubahan yang bersifat material adalah perubahan kegiatan usaha sjkzb dan faktor risiko, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan sjkzbsjkzbsi disesuaikan dengan kebutuhan sjkzb. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia remunerasi:malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan clawbacl::.:.:malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan clawbacid:.:maupun variabel:. ss.:di:::.:: kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada direksi:ketentuan peraturan perundang undangan: dan kinerja bank.c)edikit (tiga) tahun. |
mid tambahan lembaran negara r.i remunerasi:"risiko"40y6 (empat puluh persen) atau sebesar rp400. (empat ratus juta rupiah). sisanya sebesar 6orahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang :a.berpotensi mengalami bencana alambank atau pengaturan bagi bank yang sebelumnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud padaagi bank umum syariah bus) atau unit usaha syariah uuagi bank pembiayaan rakyat syariah bardari bank bagi, atau imbal hasil. tata caralafonkelompok debitur dan untuk seluruh fasilitas yang diterima dari (satu) bank umum atau bus atau uusgisebelum maupunpenetapan kualitas kredit bagi bank perkreditan rakyat atau pembiayaan bagi bars didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga, atau imbal hasil hanya berlaku untuk kredit bagi bank perkreditan rakyat atau pembiayaan bagi bars, baik yang disalurkan sebelum maupun setelah terjadinya bencana alam. tata cara penetapan kualitas kredit bagi bank perkreditan rakyat atau pembiayaan bagi bar alam. pelaksanaansebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang disalurkan sebelum maupun setelah terjadinya bencana alam. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hanya berlaku untukmemenuhi persyaratan:atau imbal hasil pembiayaan yang disebabkan dampak dari bencana alam daerah tertentu: dan cc. direstrukturisasipenentuan daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan dalam suatu keputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan dengan memperhatikan aspek: luas wilayah yang terkena bencana alamalam terhadap jumlah kredit atau pembiayaan daerah yang terkena bencana alam, persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan rp5. (lima miliar rupiah) terhadap jumlah kredit atau pembiayaan daerah yang terkena bencana alam, dan aspek lainnya yang menurut otoritas jasa keuangan perlu untuk dipertimbangkan. bank dapat memberikbagi debitur yang terkena dampak bencana alam daerah tertentu indonesia yang terkena bencana alam. penetapan kualitasken dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain sebelumnyasampai dengan rp5. (lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalamlebih dari rp5. (lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atauotoritas jasa keuangan dapat menetapkan plafon kredit atau pembiayaanatau pembiayaankeputusan dewan komisioner otoritas jasa keuangan dengan memperhatikan kondisi bencana alam yang terjadi daerah tertentu |
sma tambahan lembaran negara r.i dan beberapa wilayah lainnya rawan terhadap potensi bencana alamalam. debitur yang terkena dampak bencana alam atau pembiayaan. sehubungan dengan hal tersebut, otoritas jasa keuangan perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank berupa kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan terhadap pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan setelah terjadinya bencana alam kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dimaksud. ii cukup jelas. cukup jelas. restrukturisasi kredit bagi bank umum atau pembiayaan bagi bus dan uus dan restrukturisasi kredit bagi bank perkreditan rakyat atau pembiayaan bagi bars dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemberitersebut dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bankglomerasi keuangan dengan rahmat tuhanyang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang bahwa untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan langkah langkah pengelolaan konglomerasi keuangan, bahwa sejalan dengan penataan kembali lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan atau pengendalian berbagai sektor jasa keuangan diperlukan penetapan kriteria dan ruang lingkup konglomerasi keuangan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan, bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan berdasarkan risiko perlu dilakukan penyesuaian kembalipengaturan terhadap konglomerglomerglomerasiglomerasi keuangan adalaljk, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. entitas utama adalah ljk induk dari konglomerasi keuangan atau ljk yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan. piagam korporasi adalah perjanjian antara entitas utama dan ljk anggota konglomerasi keuangan. bab kriteria kriteria konglomerasi keuangan memiliki: total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan rp100. (seratus triliun rupiah), dan kegiatan bisnis pada lebih dari (satu) jenis ljk. (dua) atau lebi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebagai konglomerasi keuangan. aksi korporasi yang menyebabkan konglomerasi keuangan tidak lagi memenuhi kriteria konglomerasi keuangan tetap merupakan konglomerasi keuangan sampai dengan (satu) periode pelaporan sejak tidak memenuhi kriteria konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal konglomerasi keuangan mengalami penurunan nilai total aset menjadi kurang dari rp100. (seratus triliun rupiah) sehingga tidak memenuhi kriteria konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf konglomerasi keuangan tetap memenuhi kewajiban sebagai konglomerasi keuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. dengan pertimbangan tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud pada tidak lagi menjadi konglomerasi keuangan. perhitungan nilai total aset konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan laporan keuangan posisi akhir bulan juni dan posisi akhir bulan desember. konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam memiliki struktur yang terdiri dari entitas utama dan: perusahaan anak, dan atau perusahaan berelasi beserta perusahaan anak. konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi jenis ljk: bank, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, perusahaan pembiayaan, dan atau perusahaan efek. bab iii piagam korporasi entitas utama wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi. piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup, struktur konglomerasi keuangan, dan cc. tugas dan tanggung jawab direksi entitas utama dan direksi ljk anggota konglomerasi keuangan. cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan konglomerasi keuangan antara entitas utama dan ljk anggota konglomerasi keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan. piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada wajibditandatangani oleh: direksi entitas utama: dan direksi ljk anggota konglomerasi keuangan. entitas utama dan atau. dalam hal direksi entitas utama dan atau direksientitas utama wajib menyampaikan dokumen piagam korporasi kepada otoritas jasa keuangan paling lambat tanggal31 desember untuk pertama kali. dalam hal terdapat perubahan piagam korporasi entitas utama wajib menyampaikan dokumen perubahan piagam korporasi kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (satu) bulan sejak ditandatangani. bagi ljk yang berada dalam satu grup atau kelompok yang memenuhi kriteria konglomerasi keuangan setelah tanggal desember wajib menyampaikan dokumen piagam korporasidalam hal tanggal15 (lima belas) jatuh pada hari sabtu atau hari minggu atau hari libur, dokumen piagam korporasi disampaikan pada hari kerja berikutnya. piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh entitas utama kepada otoritas jasa keuangan pengawas entitas utama melalui: departemen atau direktorat pengawasan setiap lembaga jasa keuangan atau kantor regional otoritas jasa keuangan jakarta, bagi konglomerasi keuangan yang entitas utamakonglomerasi keuangan yang entitas utamaberkantor pusat luar wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dan provinsi banten. entitas utama yang tidak menyampaikan kewajiban pelaporan piagam korporasi setelah batas akhir penyampaian sebagaimana dimaksud pada dan atau dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp1. (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak rp30. (tiga puluh juta rupiah). bab ketentuan lain lain hubungan antar ljk yang dimiliki dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat republik indonesia dikecualikan dari pengertian konglomerasi keuangan. bagi konglomerasi keuangan yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam kewajiban penyampaian laporan hasil pemantauan terhadap beralih dari entitas utama menjadi direktur yang membawakan fungsi kepatuhan pada bank yang menjadi pemegang saham pengendali atau bank yang ditunjuk sebagai pelaksana perusahaan induk sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai konsolidasi bank umum. bab ketentuan peralihan bagi konglomerasi keuangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam tetap merupakan konglomerasi keuangan dan melaksanakan seluruh kewajiban sebagai konglomerasi keuangan sampai dengan periode pelaporan posisi akhir bulan desember mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan atau sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan bagi ljk pada setiapkonglomerasiglomerasi keuangan umum kondisi sektor jasa keuangan yangsehat dan amperan secara optimal dalam perekonomian nasional. perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk sertaaktivitas, lembaga jasa keuangan telahmenciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sektor jasakeuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan dalam suatu konglomerasi keuangan sehingga menyebabkan peningkatan eksposur risiko industri jasa keuangan indonesia, khususnya konglomerasi keuangan yang memiliki kegiatan pada lebih dari (satu) jenis lembaga jasa keuangan dan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. dalam rangka menciptakan industrijasa keuangan yang sehat dan memilikinya saing yang tinggi diperlukanlangkah langkah untuk menata struktur konglomerasi keuangan, antara lainmelalui penetapan kriteria konglomerasi keuangan, yang sebelumnya diaturpenataan konglomerasi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan yangsesuai dengan praktik praktik terbaik secara internasional. sehubungan dengan hal hal tersebut,maka diperlukan pengaturan mengenai kriteria dan ruang lingkup konglomerasi keuangan serta piagam korporasi corporate charter) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. ii. demi cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh: grup memiliki ljk berupa bank umum dan bank perkreditan rakyat (bpr) dengan aset lebih atau sama dengan rp100. (seratus triliun rupiah) maka grup bukan merupakan konglomerasi keuangan karena bank umum dan bpr merupakan satu jenis ljk yang sama. grup memiliki ljk berupa perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan dengan total aset lebih atau sama dengan rp100. (seratus triliun rupiah) maka grup tersebut merupakan konglomerasi keuangan karena terdiri dari (dua) jenis ljk yang berbeda dan total aset lebih atau sama dengan rp100. (seratus triliun rupiah). penetapan sebagai konglomerasi keuangan antara lain mempertimbangkan pengaruh yang signifikan terhadap sistem keuangan dan atau kompleksitas kegiatan usaha dari konglomerasi keuangan. penetapan konglomerasi keuangan oleh otoritas jasa keuangan disampaikan melalui surat kepada ljk. contoh: bank memiliki anak perusahaan bank syariah dan bpr c dengan total aset secara konsolidasi sebesar rp115. (seratus lima belastriliun rupiah). berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf bank a , bank syariah b , dan bpr c bukan merupakan konglomerasi keuangan karena merupakan jenis ljk yang sama. namun berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan, bank a , bank syariah b , dan bpr c secara kelompok memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga otoritas jasa keuangan dapat menetapkan sebagai konglomerasi keuangan. perusahaan asuransi ab memiliki total aset sebesar rp50. (lima puluhtriliun rupiah). diketahui terdapat bank cd dan perusahaan efek ef dengan total aset masing masing sebesar rp35. (tiga puluh limatriliun rupiah)dan rp20. (dua puluh triliun rupiah) memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian dengan pemegang saham perusahaan asuransi ab . dengan dokumen pendukung yang memadai antara lain bukti kepemilikan, otoritas jasa keuanganmemiliki kewenangan untuk menetapkan perusahaan asuransi ab , bank cd , dan perusahaan efek ef sebagai konglomerasi keuangan karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam yang dimaksud dengan aksi korporasi adalah aksi yang menyebabkan perubahan struktur konglomerasi keuangan secara permanen. contoh: konglomerasi keuangan cde ( kk cde ) yang terdiri atas bank dan perusahaan asuransi memutuskan untuk melakukan penjualan seluruh aset perusahaan asuransi yang dimiliki pada bulan november sehingga pada posisi tanggal desember kk cde tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam namun kk cdetanggal desember cukup jelas. pertimbangan tertentu antara lain karena penurunan total aset yang signifikan dibawah rp100. (seratus triliun rupiah). yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik (united) atau laporan keuangan sebelum diaudit oleh akuntan publik (unaudited). cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. huruf yang dimaksud dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalahhuruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. apabila suatu grup ljk pada posisi juni telah memiliki total aset lebih besar atau sama dengan rp100. (seratustriliun rupiah) dan memenuhi kriteria sebagai konglomerasi keuangan maka dokumen piagam korporasi( corporate charter) paling lambat disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada tanggal agustus cukup jelas. entitas utama: bank, melaporkan departemen pengawasan bank, kantor regional atau kantor otoritas jasa keuangansesuai kedudukan entitas utama, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, melaporkan direktorat pengawasan asuransi dan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, perusahaan pembiayaan, melaporkan direktorat pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah, melaporkan direktorat iknb syariah, atau perusahaan efek, melaporkan direktorat pengawasan lembaga efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: konglomerasi keuangan abc ( kk abc ) semula merupakan konglomerasi keuangan berdasarkan ketentuan sebelumnya terkait konglomerasi keuangan, setelah terbitnya ketentuan ini maka kk abc tidak lagi menjadi konglomerasi keuangan karena salah satu kriteria dalam tidak terpenuhi. namun kk abcakhir bulan desember cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. systematically important bank. capital surcharge.dalam rangka menetapkan systematically important bank dengan mengacu pada standar internasional yang berlaku, bahwa risiko yang bersumber dari systematically important banystematically important bank, yang selanjutnya disingkat sib, adalah suatumengalami gangguan atau gagal. capital surcharge untuksib melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian. otoritas jasa keuangan menetapkan sib dan capital surcharge untuk sib. dalam menetapkan sib dan capital surcharge untuk sib sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berkoordinasi dengan bank indonesia. penetapan sib dan capital surcharge untuk sib sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara semester setiap tahun pada: bulan maret dengan menggunakan data posisi bulan desember tahun sebelumnya, dan b.bulan september dengan menggunakan data posisi bulan juni. bank yang ditetapkan sebagai sib wajib membentuk capital surcharge untuk sib. penetapan sib dilakukan menggunakan metodologi tertentu berdasarkan indikator tertentu. otoritas jasa keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan sib paling kurang (satu) kali dalam (tiga) tahun. bab indikator systematically important bank (sib) indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan sib sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: ukuran bank (size): keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness): dan cc. kompleksitas kegiatan usaha (complexity). indikator ukuran bank (size) sebagaimana dimaksud dalam huruf diukur dari sub indikator yaitu total eksposur bankkepada lembaga jasa keuangan (intra financial system assets): kewajiban keuangan kepada lembaga jasa keuangan (intra financial system abilities): dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank (securities outstanding)klasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diperdagangkan namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai high quality liquid asset dalam perhitungan liquidity coverage ratio,) peran bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian. bobot setiap indikator sib sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sama besar (equal weight. bobot setiap sub indikator sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan sama besar (equal weight. bab iii metodologi penetapan systematically important bank (sib) otoritas jasa keuangan menetapkan sib berdasarkan perhitungan skor sistemik (systemic importance score). skor sistemik (systemic importance score) setiap bank dihitung dengan cara: menghitung nilai masing masing sub indikator dalam satuan basis poin, dengan cara menghitung proporsi nilai masing masing sub indikator terhadap nilai agregat industri perbankan, menghitung nilai pembobotan masing masing sub indikator, dengan cara mengalikan nilai masing masing sub indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan bobot sub indikator, menghitung nilai masing masing indikator, dengan cara menjumlahkan nilai pembobotan masing masing sub indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf menghitung nilai pembobotan masing masing indikator, dengan cara mengalikan nilai masing masing indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan bobot indikator: dan menghitung nilai skor sistemik (systemic importance score), dengan cara menjumlahkan nilai pembobotan masing masing indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf bab capital surcharge untuk systematically important bank (sib) otoritas jasa keuangan menetapkan capital surcharge untuk sib dalam (lima) kelompok (bucket. besaran capital surcharge untuk sib pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan: (satu persen) dari aset tertimbang menurut risiko attr) bagi sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket (satu koma lima persen) dari attr bagi sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket (dua persen) dari attr bagi sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket (dua koma lima persen) dari attr bagi sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket) dan (tiga koma lima persen) dari attr bagi sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket capital surcharge untuk sib sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama (, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. berdasarkan penetapan capital surcharge untuk sib dalam (lima) kelompok (bucket) sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kali otoritas jasa keuangan menetapkan sib dalam (empat) kelompok (bucket) capital surcharge untuk sib yaitu kelompok (bucket kelompok (bucket) kelompok (bucket) dan kelompok (bucket)yang tertinggi, otoritas jasa keuangan menetapkan: pengelompokan sib bertambah (satu) kelompok (bucket) atas kelompok tertinggi: dan tidak terdapat sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket) tertinggi yang baru sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap penambahan (satu) kelompok (bucket sebagaimana dimaksud pada besaran capital surcharge untuk sibuntuk sib sebagaimana dimaksud dalam wajib dipenuhi secara bertahap: l.bagi sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket) sebesar: (nol koma dua puluh lima persen) dari attr sejak tanggal januari (nol koma,375y0 (nol koma tiga ratus tujuh puluhkoma seratus dua puluh lima persen) dari attr sejak tanggal januari (satu koma lima(nol koma lima persen) dari attr sejak tanggal januari (satu persen) dari attr sejak tanggal januari (satu koma lima persen) dari attr sejak tanggal januari (dua persen) dari attr sejak tanggal januari .bagi sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket sebesar: (nol koma enam ratus dua puluh lima persen) dari attr sejak tanggal januari (satu koma dua puluh lima persen) dari attr sejak tanggal januari (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari attr sejak tanggal januari (dua koma lima persen) dari attr sejak tanggal januari bab sanksi bank yang ditetapkan sebagai sib, yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan capital surcharge untuk sib, dikenakan sanksi sebagaimana ketentubab ketentuan lain lain untuk pertama kali, penetapan sib dan capital surcharge untuk sib dilakukan pada bulan januari dengan menggunakan data posisi bulan junisystematically important bank. capital surcharge.umum penentuan sibapabila sib mengalami kegagalan. risiko yang bersumber dari sib mitigasi melalui penetapan capital surcharge untuk sibuntuk sib tersebut merupakan bagian dari supervisor action yang dilakukan dalam kondisi normal. sehubungan dengan hal hal tersebut maka perlu adanya pengaturan tentang penetapan systematically important bank dan capital surcharge. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan capital surcharge untuk sib adalah capital surcharge untuk domestic systematically important bank sebagaimanadomestic systematically important bank adalah bank indonesia yang ditetapkan sebagai sib. koordinasi antara otoritas jasa keuangan dengan bank indonesia dilakukan melalui mekanisme koordinasi. otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada bank yang ditetapkan sebagai sib dan besaran capital surcharge untuk sib. penetapan bank sebagai sib tidak mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri. yang dimaksud dengan metodologi tertentu adalah metodologi yang digunakan sesuai standar internasional dalam menentukan sb. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan total eksposur bank adalah penjumlahan dari eksposur pada neraca, eksposur pada rekening administratif, dan potential future exposure dari transaksi derivatif. yang dimaksud dengan eksposur pada neraca adalah total aset setelah dikurangi pos antar kantor. yang dimaksud dengan eksposur pada rekening administratif adalah total kewajiban komitmen dan kontingensi. perhitungan potential future exposure dari transaksi derivatifbank umum syariah adalah transaksi lindung nilai syariahukup jelas. huruf bagi bank umum syariah, yang dimaksud dengan nilai nasional derivatif over the counter adalah nilai nasional lindung nilai syariah over the counterantara lain terdiri atas: nilai outstanding bank garansi: nilai outstanding irrevocable letter credit, nilai: jumlah rekening kredit, dan jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri. huruf cukup jelas. indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan sib terdiri atas (tiga) indikator sehingga setiap indikator memiliki bobot sebagai contoh, indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) terdiri atas (tiga) sub indikator sehingga setiap sub indikator keterkaitan dengan sistem keuangan linterconnectedness) memiliki bobot skor sistemik (systemic importance score) setiap bank adalah nilai yang mencerminkan tingkat (level) sistemik dari setiap bank. nilai sub indikator nilai indikator skor sistemik cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan komponen modal inti utama (common equity tier adalah modal inti utama (common equity tierkelompok (bucket) capital surcharge untuk sib tidak diisi atau dikosongkan karena kelompok (bucket) merupakan kelompok bagi bank yang memiliki skor sistemik (systemic importance score) yang sangat tinggi. capital surcharge pada kelompok (bucket) dan seterusnya merupakan disinsentif bagi bank yang memiliki skor sistemik (systemic importance score) sangat tinggi sehingga mendorong bank menurunkan risiko sistemik(bucket) otoritas jasa keuangan menetapkan: penambahan pengelompokan sib yaitu kelompok (bucket) dan tidak terdapat sib yang digolongkan dalam kelompok (bucket sebagai contoh, besaran capital surcharge untuk kelompok (bucket sebesar (tiga koma lima persen) sehingga capital surcharge untuk kelompok (bucketpublik. laporan biro administrasi atau emitkewajiban pelaporan biro administrasi efek wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan dalam bentuk cetak dan dalam bentuk elektronik. dalam hal biro administrasi efek menyampaikan laporan dalam bentuk cetak, laporan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dalam bentuk asli. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit: laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan dengan menggunakan format laporan kegiatan operasional tahunan biro administrasi efek, emiten dan atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendirliputi: kegiatan registrasi, registrasi kepemilikan (lima persen) atau lebih saham emiten atau perusahaan publik: komposisi pemilik surat efek berdasarkan status pemilik, komposisi denominasi surat efek, dan penyebaran efek, laporan keuangan tahunan biro administrasi efek yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan, laporan peristiwa penting, d, dengan menggunakan format laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkiro administrasi efek wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huru. biro administrasi efek wajib menyampaikan laporan peristiwa pentingterjadinya peristiwa penting dimaksud. biro administrasi efek wajib menyampaik sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal bula maka laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. dalam hal akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf otoritas jasa keuangan dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan terhadap biro administrasi efek untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi efek wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan dalam bentuk elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, yang meliputi: data pemodal, yang mencakup: kode administrasi pemodal, nama, tempat lahir pendirian, tanggal lahir pendiri, bagi pemodal kelembagaan, data kepemilikan efek setiap pemodal, yang mencakup: kode administrasi pemodal, kode efek, jumlah efek, dan tanggal pencatatan kepemilikan daftar pemegang efek, data perubahan kepemilikan efek dalam bentuk warkat, yang mencakup: kode administrasi pemodal:, tanggal pencatatan kepemilikan daftar pemegang efek, nomor referensi, kode efek, jumlah efek, kode administrasi pemodal lawan transaksi, dan keterangan, dan data laporan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik dimaksud beserta keluarga, yang mencakup: nama, kode administrasi pemodal dan atau nomor sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kode efek, hubungan dengan emiten atau perusahaan publik: anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau keluarga dari anggota direksi atau anggota dewan komisaris, dan tanggal perubahan kepemilikan saham. biro administrasi efek wajib menyampaikan laporan perubahan data pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadi perubahan. biro administrasi efek wajib menyampaikan laporan data kepemilikan efek setiap pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap hari pada hari kerja berikutnya. biro administrasi efek wajib menyampaikan laporan data perubahan kepemilikan efek dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah laporan perubahan kepemilikan efek oleh pemodal diterima biro administrasi efek. biro administrasi efek wajib menyampaikan laporan data kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik oleh anggota direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik dimaksud beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah data perubahan kepemilikan efek oleh anggota direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik beserta keluarganya diterima biro administrasi efek. emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri wajib menyampaikan: laporan sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf b:, dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf kepada otoritas jasa keuangan melalui sistem pelaporan elektronik. ketentuan sebagaimana diatur dalam dan berlaku bagi emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendirilaporanlaporandan lembaga keuangan nomor kep blperusahaan publik. laporan biro administrasi atau emit kep bl tanggal desembercukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf laporan peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan antara lain: hasil penyelenggaraan rapat umum pemegang saham biro administrasi efek, perubahan anggaran dasar biro administrasi efek, laporan efek warkat yang hilang beserta penanganannya, dan atau laporan adanya pengaduan, klaim, atau gugatan pemodal atas hak yang melekat pada efek yang dimilikinya beserta penanganannya. huruf cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pendapat selain wajar tanpa pengecualian antara lain tidak wajar, wajar dengan pengecualian, dan tidak memberikan pendapat. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan keluarga adalah hubunganyang dimaksud dengan sistem pelaporan elektronik adalah sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan bidang pasar modal yang mengatur mengenai sistem pelaporan elektronik. cukup jelaskeuangan ojk. perizinan usaha. kelembagaan. lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, dan melaksanakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro telah ditetapklkm dengan cakupan wilayah usaha kabupaten kota: atas nama atau atas nama salah satu direksi, disertai dengan surat pernyataan dari direksi,bukti kesiapan operasionaldaftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada), dan laporan posisi keuangan pembukaanpermohonan izin usaha,dalam izin usaha dari otoritas jasa keuangan wajib dicantumkan pada kantor lkm.: akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari lkm, laporan keuangan tahunan yang audit bagi lkm dengan aset minimal rp1. (satu miliar rupiah) selama (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, laporan keuangan tahunan yang paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi bagi lkm dengan aset bawah rp1. (satu miliar rupiah) selama (dua) tahun terakhir, daftar pinjaman pembiayaan lkm selama (dua) tahun terakhstruktur organisasi dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sistem dan prosedur kerja lkm sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio pinjaman bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah paling tinggi (sepuluh persen). rasio pinjaman bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada huruf jumlah modal pada permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam terhadapotoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkappada ketentuan permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (dua) tahun terhitung sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. izin usaha dari otoritas jasa keuangan wajib dicantumkan pada kantor lkm. lkmlkmdua puluh) hari kerjawajib disampaikan oleh direkapabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada lkmsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. nama lkm sebagaimana dimaksud pada dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat frasa: lembaga keuangan mikro dan nama lkm bagi lkm yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, atauharus memenuhi persyaratpaling singkat (satu) tahun bagi lkm yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. direksi dilarang merangkap jabatan sebagai direksi pada lkm lain. direksi dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris paling banyak pada (dua) lkm lain. dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris paling banyak pada (tiga) lkm lain. lkm berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan simpanan wajib mempunyai paling sedikit: (dua) orang anggota direksi, dan (dua) orang anggota dewan komisarisewan syariah nasional majelis ulama indonesia atau sertifikasi pelatihan dps dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia lkmewan syariah nasional majelis ulama indonesia, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lkm: danketentuan mengenai persyaratan direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf dan huruf berlaku secara mutasi mutans bagi dps. bab perubahan kelembagadari lkm yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib melaporkan perubahan: pemegang saham, direksi, dewan komisaris: dps, dan atau modal, kepada otoritas jasa keuangan paling lama (dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan, pencatatan, atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. direksi dari lkm yang berbentuk badan hukum koperasi wajib melaporkan perubahan: direksi, dewan komisaris, dan atau dps, kepada otoritas jasa keuanganan dokumen direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan atau dps sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufrisalah rapat anggota, dan dokumen direksi, dewan komisaris, dan atau dps sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf untuk menindaklanjuti laporan perubahan direksi sebagaimana dimaksud pada atau otoritas jasa keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara untuk memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua perubahan nama direksi wajib melaporkan perubahan nama lkm kepada otoritas jasa keuangan dokumen: risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai perubahan nama lkm:berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan. bagian ketiga, paling lambat (dua puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor. direksi wajib melaporkan pemindahan alamat kantor kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubadihampiri dengan bukti:pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor: dan penguasaan kantor baru. lkm dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada luar cakupan wilayah usahalkm dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan lkm lain yang berada dalam wilayah kabupaten kota yang berbeda. penggabungan atau peleburan harus memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam proses penggabungan atau peleburan lkm wajib memperoleh persetujuan terlebih dahuludireksi dartoritas jasa keuangansedikit memuat: risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggotapeminjam atau penerima pembiayaan, dan proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari lkm yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan selama (dua) tahusunan organisasi dan kepengurusan lkm hasil penggabungyang menerima penggabungan, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugianggaran dasar lkm hasil peleburan yang telah disahkan atau disetujuihasil peleburan, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi lkm yang menerimasurat pemberitahunggabungkan dirilkm yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan lkm selainberlaku secara mutasi mutansketentutidak mengalami kerugian dalam laporan posisi keuangan tahunan per desember tahun sebelumnya. pembukaan kantor cabang cabang, dan cc. struktur organisasi dan personalia kantor cabang. penutupan kantor cabang lkm wajib dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. laporan penutupan kantor cabangdua puluh) hari kerja setelah penutupan kantor cabang dilaksanakan. dengan disertai: alasan penutupan, dan bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban penyimpan, peminjam atau penerima pembiayaan dan atau pihak lainnya. bab vii perubahan cakupan wilayah usahatoritas jasa keuanganditetapkannya pemekaran wilayah dimaksuddapat melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha. lkm yang melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam lkm yang akan melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha kepada otoritas jasa keuangan paling lambatengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengembangan cakupan wilayah usaha lkm. berdasarkan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan penyesuaian izin usaha lkm dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja. untuk melakukan penyesuaian izin usahapersyaratan jumlah modal sebagaimana dimaksud pada bab vii pencabutan izin usaha dan pembubaran lkm pencabutan izin usaha lkm dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal lkm: dikenai sanksi pencabutan izin usaha, bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan tidak berhasil melakukan upaya penyehatan dalam mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lkm:j atau melakukan permintaan pencabutan izin usaha berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, otoritas jasa keuangan melakukan pencabutan izin usaha.huruf otoritas jasa keuangan: mencabut izin usaha lkm, dan memerintahkan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sertasertadiselesaikan apabila muncul kemudian hari sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan. pencabutan izin usaha atas permintaan lkm sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan lkm dengan memenuhi persyaratan: tidak sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lkm, dan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya. permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh direksi kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan: risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai persetujuan rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham atau anggota lkm, bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara, bukti penyelesaian seluruh kewajiban lkm kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lainnya, laporan posisi keuangan akhir lkm, dan izin usaha lkm. otoritas jasa keuangan dapat meminta lkm untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban lkm. otoritas jasa keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonankantor lkm tempatlkm agar sesuai dengan prinsip syariah. bab bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, dan perizinan usaha bagian kesatu bentuk badan hukum dan kepemilikan bentuk badan hukum lkm terdiri atasiselesaikan apabila muncul kemudian hari sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan. bab viilkm: atau lkm telah memiliki: ekuitas paling sedikitjumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam (satu) tahun terakhir paling sedikitrasio pinjaman bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah paling tinggi (satu persen) dalam (satu) tahun terakhir jangka waktu paling lama (tiga) tahun sejak tanggal pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan. apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada lkm tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada lkm tidak wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. lkm sebagaimana dimaksud pada dilarang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan wilayah usaha lkm sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai luas cakupan wilayah usaha lkm. lkm sebagaimana dimaksud pada dilarang menjalankan kegiatan usahanya luar cakupan wilayah usahanya. bab penegakan kepatuhan bagian kesatu pemberitahuan lkm yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan dan dan danmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan dan dan dan lkm dikenai sanksi administratif. bagian kedua sanksi administratif sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam berupa: peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, atau cc. pencabutan izin usahadan dan atau lkmpaling lama (satu) tahun. apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupaapabila masa berlakpada otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha lkmlkm yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha lkm yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada peringatan tertulislkdalam hallkm yang tidak memenuhi ketentuan dalam dan atauapabilabab ketentuan peralihan lkm yang telah memperoleh izin usaha dengan setoran modal nontunai berdasarkharus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan paling lambat (lima) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. bagi lkmatas pelanggaran mulai berlaku (lima) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. permohonan izin usaha yang telah diterima oleh otoritas jasa keuangan sebelumizin bersyarat yang telah diperoleh sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan, tetap berlaku dan tindak lanjutnya sesuaimua ketentuan pelaksanaan darlkm dilarang dimiliki oleh pihak selainng meliputibagi lkm yang akan mengajukan izin usaha ditetapkan paling sedikit:p300. (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa kelurahan, rp500. (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan, atau rp1. (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten kota. paling sedikit. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian ketiga perizinan usaha lkm yang akan menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan. lkm dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariahsertapernyataan dari direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan lkm dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:merupakan perorangan, dokumen yang dilampirkan fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda pendudukbagi pemegang saham lkm berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bagi anggota pendiri lkm berbentuk badan hukum koperasi. dalam hal pemegang saham merupakan badan usaha milik desa kelurahan dan atau koperasi, dokumen yang dilampirkan berupa: akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkandalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah kabupaten kota, dokumen yang dilampirkan berupaewan syariah nasional majelis ulama indonesia dan atau sertifikat pelatihan dps dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesiapaling sedikitsedikit: pemberian pinjaman atau pembiayaan, penerimaan dan penutupan simpanan bagi lkm yang melakukan kegiatan usaha penerimaan simpanan, penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima pembiayaan, dan penyelesaian piutang macet, rencana kerja untuk (dua) tahun pertama paling sedikit memuat: target penyaluran pinjaman atau pembiayaan, target pengelolaan simpanan bagi lkm yang melakukan kegiatan usaha penerimaan simpanan, dan langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud, |
tambahan lembaran negara r.i lembaga keuangan mikroumum undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro mengamanatkan bahwa lkm wajib memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. sehubungan dengan hal tersebut otoritas jasa keuangan telah membentuk peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan yaitudalam perkembangannya, diperlukan penyesuaian kembali peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan lkm untuk dapat lebih mendorong pengembangan lkm yang sehat dan akuntabel, dan mengakomodasi dinamika lapangan. peraturan otoritas jasa keuangan ini memuat beberapa substansi pokok yang mengalami perubahan atau penyesuaian, antara lain: penyesuaian modal minimum pada saat pengajuan izin usaha, penambahan dan penyesuaian dokumen permohonan izin usaha, masa berlaku pemberian izin usaha secara nontunai, pemenuhan batas non performing loan atau non performing finance bagi permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai, ketentuan pencabutan izin usaha, ketentuan penegakan kepatuhan, dan penyesuaian sanksi administratifkepemilikan lkm oleh pihak dalam ketentuan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan modal adalahbagicukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tim likuidasi bagi badan hukum koperasi yaitu tim penyelesanya antara lain penyedia jasa pengumuman, peralatan kantor, dan sewadari otoritas jasa keuangan adalah surat pemberitahuan yang disampaikan oleh otoritas jasa keuangan dalam hal lkm telah memenuhi kriteriamodal kerja adalah modal yang digunakan oleh lkm untuk penyaluran pinjaman atau pembiayaan maupun penempatan dana untuk mendukung operasional lkmdengan pihak utama pengurus adalah pihak utama penguruangka cukup jelas. huruf dan formulir penarikan simpanan. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar lkm. angka cukup jelas. angka cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan verifikasi dan wawancara adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk memastikan antara lain kelayakan sarana dan prasina lkm serta kemampuan direksi lkm. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dicantumkan pada kantor lkm adalah ditempatkan pada dinding ruang kantor lkm yang menjadi tempat layanan kepada nasabah. yang dimaksud dengan lkm yang mengajukan izin dengan setoran modal nontunai adalah lkm yang telah beroperasi sebelum berlakunya undang undang mengenai lkmhuruf yang dimaksud dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dapat berupa laporan keuangan tahunan nonaudit. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. rasio pinjaman bermasalah atau lazim digunakan non performing loan atau rasio pembiayaan bermasalah atau lazim digunakan non performing finance dihitung dengan membandingkan pinjaman atau pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet dengan total pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. cukup jelas. jumlah modal dihitung berdasarkan ekuitas pada laporan posisi keuangan pembukaan yang telah memperhitungkan penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan rasio pinjaman bermasalah atau rasio pembiayaan ber: ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengoperasian bagi lkm yang berbentuk badan hukum koperasi, dan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perseroan terbatas bagi lkm yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. contoh lembaga keuangan mikro bakti makmur, koperasi lembaga keuangan mikro syariah sugih waras. lkm dapat pula mencantumkan nama lembaga asal lkm contohhuruf yang dimaksud dengan pihak utama pengurusbali pihak utama lembaga jasa keuangan. contoh: bapak berdasarkan proses yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan dinyatakan termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurusadalah kantor pusat dan kantor cabunsur unsur pendapatan dan beban lkm. hurufdan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatiankredit dari pihak lai. kebijakan sebagaimana dimaksud padakredit beracun rumah tinggal, dan kredit kepada umkm yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus badan usaha milik daerah bumi), penilaian dan penetapan kualitas aset bagi: kredit dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil, dan kredit yang direstrukturisasi, penyertaan modalan kesatu bobot risiko kredit beracun rumah tinggal bobot risiko kredit beracun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut: paling rendah (tiga puluh lima keseratus) untuk kredit konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau kreditdebitur, dan bankkreditkredit berstatus badan usaha milik negara bumn) yang memenuhi persyaratan garansi yang merupakan teknik mitigasi risiko kreditgian keduakredit, tetap memenuhi persyaratan: pengakuan garansi dalam teknik mitigasi risikokan bumn,kredit berstatus bumi sesuai kategori portofolio tagihan kepada entitas sektor publikb iii penilaian dan penetapan kualitas aset bank umum bagian kesatu kredit dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil penetapan kualitas kredit dan penyediaan dana lainnyanya yang diberikan oleh setiap bank kepada debiturmkmbagian kedua penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkandalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan atau persyaratan dalam perjanjian restrukturisasi kredit penilaian kualitas kreditkredit. kualitas kreditkreditbunga selama (tiga) kali periode pembayaran berturut turut sesuai perjanjian restrukturisasi kredit, atau sesuai kualitas kredit yang lebih buruk antara kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada atau kualitas kredit yang sebenarnya, apabila terdapat tunggakan pembayaran bunga atau tidak memenuhi kriteria dan atau persyaratan dalam perjanjian restrukturisasi kredit. kualitas kreditbab penyertaan modal bank penyertaan modal dalam rangka: pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset kredit bermasalah dari bank yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan bank paling tinggi (dua puluh keseratus) dari modal perusahaan dan bank tidak menjadi pengendali, atau tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank, dapat dilakukan apabila bank memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bankkredit yang direstrukturisasi dan masih dalam periode (tiga) kali kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga setelah penandatanganan perjanjian restrukturisasi kredit, atau kualitas kreditkredithid keuangan. ojk. kehati hatian. perekonomian nasionalkredit kepada umkm dan kreditkreditcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kriteria lembaga penjaminan atau asuransi kreditcukup jelas. yang dimaksud dengan "penyediaan dana lainnya". aset produktif yang diberikan oleh bank dengan jumlah lebih dari rp5. (limadebitur, dan kemampuan membayar mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "kualitas kredit yang sebenarnya" adalah penilaian kualitas kreditenyediaan modal:standar internasional,sebesar (dua koma lima persen) dari attr mulai tanggal januaridiatur lebih lanjutsib(buffer) sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi bank baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. bank dilarang melakukan distribusi laba jikdikenakan pembatasan distribusi laba jika distribusi labawajib melaksanakan pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan menetapkan pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada bab modal bagian kesatu umum modal bagi bank yang berkantor pusat indonesia terdiri atas: modal inti (tier yang meliputi: modal inti utama (common equity tier modal inti tambahan (additional tier dan modal pelengkap (. dalam perhitungan modal secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap yang diterbitkan oleh perusahaan anak bukan bank harus: memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down, dalam hal bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point non viability). fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down sebagaimana dimaksud pada huruf:(common equity tier yang mencakup: modal disetor: cadangan tambahan modal (discussed reserve): dan modal inti tambahan (:modal sumbangan: cadangan umum, laba tahun tahun lalu, laba tahun berjalan: selisih lebih penjabaran laporan keuang: ditempatkan pada rekening khusus (crow account: opsi saham (stock option) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai atau manajemen berbasis saham (employee atau management stock option) yang diakui sebesar (lima puluh persen), denganfaktor pengurang, yaitu: dibagi:: dan kerugian atas pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti:,tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal pada masa mendatang:non pengendali (non controlling interest) wajib diperhitungkan sebagai modal inti utama kecuali terdapat bagian dari kepentingan non pengendali yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti utama. kepentingan non pengendali: perusahaan anak berupa bank, terdapat keterkaitan atau afiliasi antara pemegang saham non pengendali pada perusahaan anak dengan bank, dan cc. terdapat komitmen dari pemegang saham non pengendali pada perusahaan anakperusahaan anak: goodwill, aset tidak berwujudportaeksposur sekuritisasi, 8g.:dan tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan paling rendahcc. cadangan umum ppa atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar ,25y6 (satu koma dua puluh lima persen) dari attr untuk risiko kredit, dan cadangan tujuandalam hal bank: telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (sinking fund) secara khusus, dan telah mempublikasikan pembentukan cadangan pelunasan (sinking fund): mulai posisi bulan desember tema minimum ditetapkandilarang dipertukarkan dan diubah dalam periode pemenuhan tema minimum: surat berharga yang diterbitkan oleh bank lain yang berbadan hukum indonesia dan memenuhi kriteria: tidak bersifat ekuitas, memiliki peringkat investasi, dan tidak dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan (trading): surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum indonesia dan memenuhi kriteria: tidak bersifat ekuitas, memiliki peringkat surat berharga paling kurang atau yang setara, tidak dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan (trading):: untuk aset keuangan yang telah dimiliki oleh bank,,kesatu: attr untuk risiko operasional, dan memenuhi salah satu kriteria: bank dengan total aset sebesar rp10. (sepuluh triliun rupiah) atau lebih:ataubank yang secara konsolidasi dengan perusahaan anak memenuhi salah satu kriteria::sedikit. bagian kedua risiko kredit dalam perhitungan attr untuk risiko kredit, terdapat (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: pendekatan standar (standardized approach), dan atau pendekatan berdasarkan internal rating (internal rating based approach). untuk penerapan tahap awal, perhitungan attr untuk risiko kredit wajib dilakukan dengan menggunakan pendekatan standar (standardizedberdasarkan internal rating sebagaimana dimaksud pada huruf bagian ketiga risiko operasional dalam perhitungan attr untuk risiko operasional, terdapat (tiga) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: pendekatan indikator dasar (basic indicator approach): pendekatan standar (standardized approach): dan atau cc. pendekatan yang lebih kompleks (wajib dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (basic indicatorsebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf bagian keempat risiko pasar risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank secara individudalam hal memenuhi kriteria: memiliki perusahaan anak yang terekspos risiko ekuitas dan atau risiko komoditas: danyang diukur dengan nilai wajar dalam trading book dan banksedikitterdapat (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: metode standar (standard method): dan atau model internal (internal model. untuk penerapan tahap awal,bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam perhitungan attr untuk risiko pasar wajib dilakukan dengan menggunakan metode standar (standard methodmodel internal (internal model) sebagaimana dimaksud pada hurufkesatusebagaimana dimaksud pada mencakup paling sedikit: pengawasan aktif direksi dan dewan komisarisotoritas jasa keuangan melakukan srep. berdasarkan hasil srep, otoritas jasa keuanganperhitungan modal yang berlaku adalah hasil srep. dalam hal otoritas jasa keuanganotoritas jasa keuangan dapat meminta bank untuk: menambah modal agar memenuhi komm sesuai profil risiko: memperbaiki kualitas proses manajemen risiko: dan atau cc. menurunkan eksposur risiko. dalam hal otoritas jasa keuanganotoritas jasa keuangan:yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. bank wajib menyampaikan laporan perhitungan komm sesuai profil risiko kepada otoritas jasa keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil self:sedikit memuat informasi mengenai: rata rata total kewajiban secara mingguan sebagaimana dimaksud dalamotoritas jasa keuangan paling lambat tanggal pada,otoritas jasa keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan paling lambatotoritas jasa keuanganketentuan lain lain bank dilarang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kategoriategori diperdagangkan: dalam jumlah yang signifikan, dan atau dalam frekuensi yang tinggi. otoritas jasa keuangan berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian, berwenang menetapkan: bobot risiko atas attr yang berbeda dengan bobot risiko yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan besaran tambahan modal sebagai penyangga (buffer) yang berbeda dengan besaran tambahan modal yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini..3g bab viilarangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu:juga sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai:dalam hal bank dikenakan sanksi administratif berupa denda karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, sanksi administratif berupa dendaenam) bulalebih dari (dua) kalidua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh otoritas jasa keuangan. bab vii ketentuan peralihan instrumen modal yang tidak memiliki jangka waktu yangtanggal desember instrumen modal yang memiliki jangka waktutanggal januari harus sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini., yang selanjutnya disingkat tema,, yang selanjutnya disingkat icap, adalah proses yang dilakukan bank untuk menetapkan kecukupan modal:: surat edaran bank indonesia nomor dpn tanggal juli perihalan surat edaran bank indonesia nomor dpn tanggal desember perihalpelaksanaan dari:yang disebutkan dala, yang selanjutnya disingkat srep,, yang selanjutnya disebut capital surcharge untuk d:attr) bagi bank dengan profil risiko peringkat (sembilan persen) sampai dengan kurang dari (sepuluh persen) dari attr bagi bank dengan profil risiko peringkat (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari (sebelas persen) dari attr bagi bank dengan profil risiko peringkat atau (sebelas persen) sampai dengan (empat belas persen) dari attr bagi bank dengan profil risiko peringkat atau peringkat otoritas jasa keuanganotoritas jasa keuangan,d sib sebagaimana dimaksud pada huruf dalam menetapkan besar capital surcharge untuk d sib((bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk capital surcharge untuk d sib sebagaimana dimaksud dalam huruf otoritas jasa keuangan menetapkan bank yang berdampayang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada |
Subsets and Splits